HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 19 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 184 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pendaftaran Dibuka Awal November
Pemprov NTB Peroleh Kuota 414 Formasi CPNS 2019
’’
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menyebutkan dari 500 formasi yang diusulkan Pemprov NTB ke Kemenpan RB, Pemprov diberikan kuota sebanyak 414 for-
masi. ‘’Jumlah alokasi formasi seluruhnya 414 formasi,’’ sebut Fathurrahman dikonfirmasi Jumat (18/10) siang. Sebanyak 414 formasi CPNS yang diperoleh Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga pendidikan 234 for-
masi, tenaga kesehatan 101 formasi dan tenaga teknis 79 formasi. Ditanya total formasi yang diperoleh NTB, baik provinsi dan kabupaten/kota, Fathurrahman mengatakan pihaknya masih meminta Bersambung ke hal 11
Insya Allah minggu pertama November pendaftaran sudah dibuka
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menyampaikan formasi CPNS 2019 untuk Pemda provinsi dan kabupaten/kota. Dalam rekrutmen CPNS 2019, Pemprov NTB memperoleh kuota sebanyak 414 formasi.
H. Fathurrahman
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Belajar dari pengalaman Kolonel Kav. Hendi yang di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 copot lantaran istrinya posting status nyinyir, Danrem 1234567890123456789012345678901212 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani tak ingin hal 1234567890123456789012345678901212 sama terjadi di jajarannya. Danrem menyampaikan per1234567890123456789012345678901212 ingatan keras, agar menahan diri dari aktivitas berlebi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 han di media sosial (Medsos). 1234567890123456789012345678901212 Penegasan itu disampaikan Danrem di hadapan selu1234567890123456789012345678901212 ruh Dandim dan Kasi, komandan/ kepala Satuan Dinas 1234567890123456789012345678901212 Jawatan (Satdisjan), 1234567890123456789012345678901212
Hati-hati Posting Status di Medsos
Bersambung ke hal 11
TO K O H Pusat Busana Muslim Nasional PEMPROV NTB dan Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) NTB, mendorong proses pelestarian dan peningkatan kualitas produk kriya di NTB dengan mencanangkan posisi sebagai salah satu pusat busana muslim nasional. Hal itu dinilai sejalan dengan rencana penerapan dan pengembangan konsep wisata halal di provinsi yang tengah berkembang ini. ‘’Salah satu visi dari Dekranasda NTB dan Pemprov adalah menjadikan NTB sebagai salah Hj. Niken Saptarini satu pusat busana Widyawati Zulkieflimansyah muslim nasional. Bersambung ke hal 11
1.331 Hektare Hutan dan Lahan di NTB Terbakar Mataram (Suara NTB) Data Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Polda NTB, menyebutkan, sedikitnya 1.331 hektare hutan dan lahan terbakar. Luas kawasan yang terbakar itu tercatat hingga 17 Oktober 2019. Titik kebakaran hampir di seluruh wilayah hukum Polda NTB dan ditangani masing masing Satgas daerah. Rincian kejadian Karhutla sesuai informasi dari Pengendalian Operasi (Dalops) Biro Operasional Polda NTB, terpantau di titik-titik di antaranya, wilayah Polres Mataram 34 are. Kemudian wilayah Polres Lobar 38,1 hektare, Polres
Lombok Utara 44,28 hektar, Polres Lombok Tengah 86,56 hektare. Polres Lotim paling banyak, mencapai 335,24 hektare. Sementara di Pulau Sumbawa juga terjadi kebakaran. Di wilayah Polres KSB 12 hektare, Polres Sumbawa 196 hektare, Polres Dompu 151 hektare dan Polres Bima Kabupaten 363 hektare, kemudian Polres Bima Kota 69,88 hektare. ‘’Total hutan dan lahan yang terbakar sudah mencapai 1.331 hektare. Ini menurut catatan masing-masing Satgas di daerah,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK kepada Suara NTB, Jumat (18/10). Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist_TNGR)
TERBAKAR - Padang savana jalur pendakian Pos IV Rinjani yang terbakar. Luas kawasan yang hangus mencapai 60 hektare.
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Ribuan Orang Terpapar Asap KEBAKARAN yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Lombok Barat, sejak Minggu (18/10) lalu masih mengeluarkan asap. Sampai kemarin, sedikitnya 17.000 orang yang berada di lima desa di sekitar kawasan TPA dikhawatirkan mengalami gangguan pernapasan akibat pengaruh asap tersebut. ‘’Yang berobat ada sekitar 20 orang. Tapi bukan sakitnya bukan murni karena terkena asap. Yang benarbenar karena asap itu ada delapan orang sekarang,’’ Bersambung ke hal 11 Nurhandini Eka Dewi
Pelajar dan ASN NTB Gelar Salat Istisqa
Percepat Realisasi
Pemprov Ajak Loteng Jaga Lingkungan dan Cegah Perusakan Hutan Bahas Penyelesaian LARAP Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggelar Salat Istisqa atau salat meminta hujan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat (18/10) pagi. Pelajar dan ASN Pemprov NTB melaksanakan Salat Istisqa memohon kepada Allah SWT agar segera turun hujan di NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, pelaksanaan Salat Istisqa merupa-
kan permintaan masyarakat. Dengan pelaksanaan Salat Istisqa, gubernur berharap masyarakat sadar. Agar tetap menjaga lingkungan dan mencegah perusakan hutan. ‘’Tentu ini (Salat Istisqa) suatu ikhtiar. Mudah-mudahan hujan itu bisa segera datang ke tempat kita,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai pelaksanaan Salat Istisqa. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/nas)
BERDOA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi khusyuk berdoa pada pelaksanaan salat Istisqa di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat (18/10) pagi.
Bendungan Mujur
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengajak Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk membahas penyelesaian Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RK-PTPK) Bendungan Mujur. Diharapkan, LARAP Bendungan Mujur cepat tuntas, sehingga pembangunannya segera dapat direalisasikan. Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP mengatakan, pertemuan membahas penyelesaian Larap Bendungan Mujur sudah sudah diagendakan Selasa (15/10) lalu. Namun, pada waktu itu bertepatan dengan perayaan HUT Loteng, sehingga pertemuan dijadwalkan kembali. ‘’Kita mencoba mempertemukan antara progres di BWS (Balai Wilayah Sungai) dan bagaimana LARAP bisa diselesaikan,’’ kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/10) siang. Dalam studi LARAP yang sudah dilakukan, kata Ardhi, tinggal satu desa saja yang masih menolak, yakni Kelebuh. Sehingga sampai saat ini LARAP Bendungan Mujur belum bisa dituntaskan. Lokasi Desa Kelebuh yang akan terdampak pembangunan Bendungan Mujur sangat krusial. Desa tersebut nantinya akan menjadi
daerah genangan Bendungan Mujur. Apabila Desa Kelebuh dikeluarkan, maka akan semakin sedikit areal genangan Bendungan Mujur. ‘’Sehingga ndak bisa dibangun bendungan, embung jadinya,’’ kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini. Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, pembangunan Bendungan Mujur mendesak direalisasikan. Apalagi kawasan selatan Loteng sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Jika Bendungan Mujur tidak segera direalisasikan dikhawatirkan terjadi ketimpangan sosial. ‘’Sebab KEK ini kalau tak didukung oleh Bendungan Mujur, maka akan terjadi ketimpangan sosial. Kawasan di atas KEK seperti Mujur, Sengkol, termasuk Jerowaru, kan daerah yang kering. Akan terjadi ketimpangan sosial. Masyarakat punya sawah ndak ada air,’’ katanya. Sementara kawasan selatan Loteng, yakni KEK Mandalika sudah bertumpuk anggaran yang diberikan untuk pengembangan kawasan tersebut. Supaya kawasan selatan Lombok Tengah kondusif, apalagi KEK Mandalika membutuhkan air baku yang cukup banyak. Maka percepatan pembangunan Bendungan Mujur mutlak direalisasikan. Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2019
Ukur Ulang Bersama TERKAIT rencana pemkot mengukur ulang batas wilayah Kota Mataram, Lurah Cakranegara Utara, I Gde Sweca mengatakan, pihaknya telah menyiapkan perangkat untuk melaksanakan itu. Kelurahan Cakranegara Utara sendiri belum mengukur ulang batas wilayahnya, baik batas alam maupun batas buatan. “Terkait batas wilyah yang kemarin dibahas di kantor camat, itu belum selesai. Kami belum melakukan pengukuran, cuma kemarin sudah saya instruksikan kepada kaling,” katanya, Jumat (18/10). Ia menegaskan, semua yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran di kelurahan, baik itu kaling, tokoh masyarakat dan lainnya sudah sanggup turun sama-sama. “Terlebih untuk mengukur yang di lingkungan Tohpati, Karang Mas-Mas, sama Sindu Barat,” papar Sweca. “Metodenya nanti kita turun sama-sama, mana batas alam itu, itu yang kita pakai. Kita akan sesuaikan dengan yang dulu,” jelasnya. Untuk batas buatan ini, memang setiap batas di kelurahan masih rawan, sehingga memerlukan pendapat semua pihak. Terkait batas yang rawan kata Sweca, kelurahan Cakrangera Utara masih perlu mengajak kelurahan Selagalas untuk melakukan perundingan dalam tahap pengukuran nanti. “Yang di lingkungan Nyangget, nanti dengan lurah Selagalas kita bicarakan. Selain itu sudah sudah tidak ada problem,” paparnya. Yang jelas kata Sweca, kelurahan Cakrangera Utara akan mengajak semua pihak untuk turun bersama dalam tahap pengukuran nanti. “Kita akan turun samasama biar kita samasama bisa menentukannya (batas wilayah) ini di lapangan,” tutupnya. (viq)
I Gde Sweca (Suara NTB/viq)
Satpol PP Tak Maksimal ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mengaku prihatin dengan anggaran yang diberikan kepada Satpol PP Kota Mataram. ‘’Dari tahun 2019 anggarannya Rp4,3 miliar. Ini saja jelas-jelas sangat banyak hal tidak bisa tercover,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin. Sedangkan pada tahun anggaran 2020 mendatang, anggaran untuk Satpol PP Kota Mataram direncanakan sekitar Rp3 miliar. Artinya, ada pemangkasan anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Dengan anggaran yang dinilai sangat minim Rp4,3 miliar, tidak seharusnya Pemkot Mataram memangkas lagi anggaran tersebut sehingga tersisa Rp3 miliar. Dengan anggaran tersebut, Wardana meyakini Satpol PP tidak akan bisa bekerja maksimal selaku penegak perda. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas pendukung yang dimiliki Satpol PP. Satpol PP, lanjut politisi PDI Perjuangan ini hanya memiliki satu mobil operasional patrol. Sementara di sisi lain Satpol PP diminta mengcover enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. ‘’Dengan berbagai dinamika, berbagai kejadian dan masalah di Kota Mataram,’’ imbuhnya. Dewanpun, kata mantan anggota Komisi II ini menghendaki supaya Satpol PP menegakkan perda yang sudah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif. ‘’Bagaimana mungkin sebagai institusi penegak perda mau leluasa melaksanakan pengawasan kalau anggarannya seperti itu,’’ sesalnya. Belum lagi pada peningkatan kapasitas SDM personel Satpol PP. Karena dalam penegakan perda, mau tidak mau Satpol PP berhadapan juga dengan masyarakat. Misalnya dalam hal penertiban maupun pengamanan aksi unjuk rasa. Oleh karena itu aparat Satpol PP perlu dibekali dengan keterampilan khusus. ‘’Tidak bisa kita main pukul aja, main pentung aja. Sekarang polisi/TNI saja sudah terlihat humanis,’’ ucapnya. Hal yang sama juga diharapkan diterapkan oleh Satpol PP ketika berhadapan dengan masyarakat di lapangan. ‘’Kita berharap Satpol PP juga diberikan pembekalan seperti itu. Ada pelatihan-pelatihan. Semacam bintek untuk menambah wawasan mereka. Sehingga mereka siap sebagai aparat penegak perda yang humanis,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Mataram ini. Karena sudah tidak zamannya lagi aparat melakukan penertiban dengan mengedepankan kekerasan atau arogansi. (fit)
Halaman 2
Pemkot Wacanakan Bangun TPA Sendiri Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram mewacanakan pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah khusus Kota Mataram. Wacana tersebut sudah dibahas antara Pemkot dengan DPRD Kota Mataram. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, wacana pengadaan TPA sampah regional khusus kota Mataram sudah disampaikan juga di DPRD. “Memang harus ada kita punya TPA sendiri untuk sampah ini,” katanya, Jumat (18/10). Selama ini ujar Mohan, TPA sampah regional di Kebon Kongok Lombok Barat tersebut masih dimanfaatkan oleh Pemkot Mataram dan Lobar. “Selama ini Kebon Kongok masih akan kita manfaatkan secara maksimal. Akan tetapi ini kita
antisipasi juga,” ujarnya. Terbakarnya TPA sampah regional di Kebon Kongok itu ujar Mohan, dari hasil rapat kemarin, Pemkot tetap mengantisipasi misalnya, TPA Kebon Kongok belum bisa teratasi sampai satu atau dua hari ke depan, Pemkot sudah menyiapkan TPS sementara di Kebon Talo. Mohan menilai, jika TPS sementara di Kebon Talo, belum bisa juga menampung sampah dari Kota Mataram, Pemkot akan siap mencari alternatif lain. “Solusi atau alternatifnya untuk pembuangan
sementara di Tanjung Karang, sudah kita siapkan. Ini solusi jangka pendek dulu,” ujarnya. Kata Mohan, Pemkot Mataram sudah melakukan komunikasi dengan pemprov. Sampai saat ini lanjut Mohan, Pemkot bersama semua pihak masih fokus pemadaman. “Sehingga kami berharap proses pemadaman ini cepat selesai, kemudian kita bisa lagi memanfaatkan itu tanpa ada masalah-masalah lain yang mengikuti persoalan ini,” jelas Mohan. Dari hari Minggu sejak terbakarnya TPA ini, Pemkot
Mataram sudah bersamasama pihak Pemda Lobar melakukan pemadaman. Beberapa unit Damkar sampai hari ini terus bekerja untuk melakukan pemadaman tersebut. “Kemarin kabarnya mereda, titik apinya sudah mulai mereda,” papar Mohan. Selain wacana pengadaan TPA sampah regional, Pemkot juga sudah mewacanakan pengadaan mesin penghancur sampah. “Tapi kita lihat dulu, sementara ini sudah ada pemanfaatan secara bersama di Kebon Kongok, saya pikir itulah atensi kita selama masih bisa membuang ke sana,” katanya. Ia pun menjelaskan, pengadaan mesin penghancur sampah tersebut merupakan terobosan yang bersifat teknologi.
Tumpukan Sampah Mulai Membusuk Mataram (Suara NTB) – Warga yang tinggal maupun beraktivitas di dekat lokasi transfer depo sampah maupun tempat pembuangan sementara (TPS) sampah mulai mengeluh. Tumpukan sampah mengeluarkan bau busuk, dan dikhawatirkan penyakit akan menyerang warga. Pantauan Suara NTB, sejak penutupan sementara TPA Regional Kebon Kongok akibat kebakaran sampah di TPS maupun transfer depo seperti di Jalan TGH. Faisal, Kelurahan Mandalika, transfer depo Lawata di Kelurahan Dasan Agung Baru, TPS Pagutan Barat, Karang Baru serta titik lainnya tak diangkut. Semakin hari volume terus bertambah bahkan meluber ke pinggir jalan. Suryadi, tukang parkir di salah satu gerai di Gomong merasa tidak nyaman bekerja akibat bau busuk dari tumpukan sampah di transfer depo. Dia terpaksa harus menggunakan masker untuk memarkirkan kendaraan pengunjung berbelanja. Tidak saja dirinya, pelanggan juga mengeluhkan bau dari sampah yang tidak pernah diangkut sejak penutupan TPA Regional Kebon Kongok. “Ter-
ganggu sekali. Beberapa hari ini sudah baunya menyengat,” katanya ditemui, Jumat (18/10). Kondisi ini tidak seperti biasanya. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram setiap hari mengangkut sampah dan membuangnya ke TPA. Tak jarang aku Suryadi, aroma tidak sedap dari tumpukan sampah dikomplain oleh masyarakat. Terutama pedagang yang menjual makanan. “Ndak mau orang belanja karena ndak tahan,” ucapnya. Keluhan sama juga disampaikan Siti Zahrah. Dia mengaku, ada penurunan omset dari penjualan nasi bungkus miliknya. Sehari, ia membawa 150 bungkus nasi dan 50 kotak salad buah selalu habis. Sejak bau sampah ini keluar pelanggannya enggan untuk mampir. “Ini ganggu penjualan. Kalau langganan yang senang masakan saya mau ndak mau berhenti. Yang tidak tahan bau sampah ndak mau mampir,” keluhnya. Dia mengharapkan, tumpukan sampah tersebut segera diangkut oleh petugas. Bau busuk ini dikhawatirkan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Rasa kecewa dirasakan op-
(Suara NTB/cem)
BAU BUSUK - Saefuddin, operator sampah Lingkungan Taman Seruni, Kelurahan Taman Sari tidak bisa membuang sampah di transfer depo di Lawata. Tumpukan sampah mengeluarkan bau busuk dan mulai dikeluhkan oleh warga setempat. erator sampah Lingkungan karena tidak pernah datang Kebon Kongok dibuka kembaTaman Seruni, Saefuddin. Se- mengangkut sampah di li, ia diminta membuang samlama penutupan TPA Kebon lingkungan. “Ini saya mau pah ke TPA darurat di Kebon Kongok, ia tidak bisa mem- buang sampah ndak di kasi. Talo, Kelurahan Ampenan buang sampah ke transfer Warga di lingkungan terus ko- Utara. TPA darurat juga dikeluhkan karena lokasinya cukdepo di Lawata. Di satu sisi, mplain ke saya,” tandasnya. Sementara menunggu TPA up jauh dari lingkungan. (cem) masyarakat mengkomplain
Pemkot Enggan Distan Kaji Terap Pemanfaatan Pinjam ke Bank Daerah Alat Pengering Padi Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian bersama penyuluh, PPL dan petani di Kota Mataram melaksanakan kaji terap terhadap pemanfaatan alat pengering padi di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan petani untuk meningkatkan kualitas produksi hasil pertanian. Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian Kota Mataram, Umar menyampaikan, kaji terap diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari petugas penyuluh, PPL dan petani di Kota Mataram. Pihaknya mengajak petani untuk mempelajari pemanfaatan UV Drayer atau alat pengering padi dan penangkaran padi di KPB Cahaya Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pembelajaran dan bertukaran wawasan antara petani dengan para penyuluh di Lombok Timur. “Tujuannya adala untuk melihat dari dekat tentang cara kerja pengeringan padi dengan menggunakan ultraviolet dalam secreen house,” kata Umar. Pemanfaatan alat ini akan lebih mempermudah petani untuk mengeringkan padi mereka. Alat pengering dikunjungi tersebut mampu men-
(Suara NTB/ist)
KAJI TERAP - Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kota Mataram, Umar saat melakukan kaji terap terhadap pemanfaatan alat pengering padi di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (17/10). geringkan padi sebanyak tiga ton dengan jangka waktu dua jam. Berbeda halnya dengan pengeringan secara manual atau memanfaatkan panas dengan cara dijemur di lantai membutuhkan waktu selama empat hari untuk pengeringan. Alat seperti ini sambung Umar, dibutuhkan oleh petani di Kota Mataram. Alat pengering padi tidak membutuhkan lahan yang luas. Selain itu, tidak menimbulkan kebisingan jika beroperasi. “Alat ini cocok diterapkan pada lokasi pertanian di Kota Mat-
aram. Alat ini sekarang hanya ada di Lombok Timur dan Lombok Utara,” sebutnya. Dari hasil kunjungan tersebut diharapkan sistem pengeringan padi seperti ini diterapkan di Kota Mataram untuk mengurangi baiya yang dikeluarkan oleh petani selama proses pengeringan padi. Oleh karena itu, ia berharap Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat pengering padi. Alat ini dibutuhkan oleh petani terlebih pada musim hujan nantinya. (cem/*)
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram ngotot meminjam uang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sekitar Rp118 miliar untuk perluasan rumah sakit umum daerah. Bunga pinjaman di bank daerah maupun konvensional dinilai terlalu tinggi. PT. SMI merupakan badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan. Perusahaan ini memberikan pinjaman ke daerah dengan bunga kecil dibandingkan bank konvensional maupun bank daerah. Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra menegaskan, tidak masalah anggota Dewan meminta pemerintah untuk meminjam ke bank daerah. Tetapi perlu juga dipikirkan terkait dengan cicilan serta bunganya. Dalam kunjungan kerja ke PT. SMI di Jakarta, para wakil rakyat di Jalan Lingkar Selatan tersebut telah mendengarkan langsung perbandingan dari Direktur PT. SMI. Bahwa, cicilan serta bunga lebih ringan dibandingkan dengan bank daerah maupun bank konvensional. “Iya, gak apa – apa. Kan teman – teman di Dewan dengar langsung di SMI,” terang dr. Jack sapaan akrab Direktur RSUD Mataram, Jumat (18/10). Ditemui terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, pemerintah daerah akan mencari
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 an, Sekarbela, Mataram, Sela- buatan. Katanya, Pemkot akan kecamatan dan kelurahan. Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pengukuran batas dan luas parang, dan Cakranegara, ting- melihat kembali dan akan evalu- Pemkot juga melibatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kota Mataram di masing-masing gal Sandubaya yang belum. Kita asi terkait batas ini. “Kita masih konsultan,” jelas Putu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Saat ini ujar Putu, Pemkot kelurahan dan kecamatan akan akan ukur minggu depan,” kat- turun, belum bisa kita sampaikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 akan fokus pada batas dalam. apakah berkurang atau bertamanya saat dikonfirmasi Suara dievaluasi akhir tahun 2019 ini. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bah, karena proses ini sedang kita Ada pun untuk batas luar antLuas Kota Mataram pada data NTB, Jumat (18/10). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kata Putu, Pemkot Mataram lakukan. Jadi, teman-teman di ara Pemda Lobar dan awal tahun 2007 mencapai 61,30 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 k , berubah menjadi 60,09 k bukan hanya mengukur ulang, kelurahan sudah turun ke lapan- Pemkot Mataram, akan dibi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 akan tetapi Pemkot akan men- gan dan menentukan titik-ttik carakan terlebih dahulu kepapada pengukuran tahun 2019. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 da pihak Lobar dan Pemkot. Kepala Bagian Pemerintah- cocokkan kembali batas wilayah batas kelurahannnya,” jelasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Kita akan selesaikan “Targetnya, tahun ini bisa an Setda Kota Mataram, I Made tahun 2019 sesuai dengan peta 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Putu Sudarsana mengatakan, yang sudah dibagikan sejak tahun mengevaluasi batas wilayah dulu batas di dalam, kan kita 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 saat ini Pemkot Mataram se- 2007 silam. “Selama pemekaran kelurahan dan kecamatan di tidak mungkin keluar kalau 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dang melaksanakan pekerjaan 2007 lalu wilayah Kota Mataram akhir 2019 ini. Selama pen- tidak clear di dalam ini. Kita 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dalam mengevaluasi batas apakah masih 61,30 k atau apa- gukuran, kita buat tim evalua- clear-kan batas kelurahan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 wilayah kelurahan dan kecama- kah batas-batas itu masih ada si batas wilayah kelurahan dan dan kecamatan, mungkin 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kecamatan. Kemudian kita ada batas yang bersingguntan di Mataram. “Jadi sudah atau tidak,” jelasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Yang sering menjadai per- melibatkan Bappeda, BPN gan dan lain sebagainya,” kita jalan di lima kecamatan di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Mataram. Kecamatan Ampen- soalan selama ini adalah batas (Badan Pertanahan Nasional), demikian kata dia. (viq) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Batas Wilayah Kota Mataram akan Dievaluasi
I Wayan Wardana (Suara NTB/fit)
(Suara NTB/viq)
H. Mohan Roliskana “Sebaiknya di situ yang (kita pikirkan) yang memungkinkan saja dulu,” tambahnya. (viq)
(Suara NTB/cem)
H. M. Syakirin Hukmi tempat peminjaman uang yang lebih menguntungkan. Nantinya akan dilihat perbandingan suku bunga dan pola pengembalian. Faktor lain seperti biaya administrasi yang ditentukan oleh bank juga akan jadi pertimbangan. Pemkot Mataram tidak mau rugi dengan pola pengembalian, bunga serta biaya administrasi yang memberatkan. “Nanti kita akan lihat mana yang lebih menguntungkan. Ndak mungkin mau dibebani dengan lebih yang mahal. Ini prinsip dasar,” ujarnya. Syakirin enggan berspekulasi bahwa bank daerah maupun bank konvensional lebih mahal dibandingkan dengan PT. SMI. BKD akan lebih melihat pada pola pengembalian serta faktor lainnya. Pemkot Mataram tidak menutup keran bagi bank daerah maupun bank konvensional untuk mengajukan penawaran pinjaman. “Silakan mengajukan. Tapi kita akan lihat juga pola pengembalian dan lain sebagainya,” tandasnya. Pertimbangan memilih pinjaman ke PT.SMI melihat pengalaman di beberapa daerah di NTB yang telah melakukan hal serupa dan dinilai lebih mudah. Pinjaman oleh Pemkot Mataram masih proses dengan meminta persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan. Penganggaran pinjaman ini pun harus telah dimasukan ke dalam kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara. “Setelah ada persetujuan baru kita eksekusi,”demikian kata Syakirin. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2019
Halaman 3
Sebagian Besar UMKM di NTB Belum Layak Miliki Sertifikat Halal Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM menyebut kebijakan pusat mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat halal tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan. Apalagi di NTB yang sebagian besar masih mikro. “Dari 600 ribu UMKM di NTB berdasarkan hasil sensus. Mungkin sekitar 10 persen yang sudah bersertifikat halal,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (18/10) kemarin. Regulasi pusat ini menurutnya tidak disesuai(Suara NTB/dok) kan dengan kemampuan di L. Saswadi setiap daerah. Baginya, untuk UMKM-UMKM yang menengah ke atas, tentu tak masalah. Bahkan sangat diharuskan untuk memiliki sertifikat halal ada produk makanan dan minuman yang diproduksinya. “Yang kecil ini, pembuat rengginang misalnya, kan ndak bisa. Kita kebanyakan mikro, belum siap berbiaya sendiri,” jelas kepala dinas. Meski begitu, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat harus dilaksanakan. Siap atau tidak siap. Daerah juga sangat berharap, kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat terkait keharusan sertifikat halal ini harus diimbangi dengan bantuan fasilitasi kepada para pelaku UMKM di daerah. Maksudnya, UMKM juga dibantu mendapatkan sertifikat gratis, atau disubsidi. “Yang kecil-kecil ini yang kita pikirkan. Masak dagang cendol saja harus dipaksanakan memiliki sertifikat halal. Kan harus dibantu,” imbuhnya. Fasilitas apa yang kemudian diberikan oleh pemerintah daerah kepada UMKM untuk mengakselerasikan kebijakan tersebut? Kata L. Saswadi, Dinas Perindustrian memiliki program untuk penerbitan sertifikat gratis kepada UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM juga akan berkoordinasi. Berapa jumlahnya yang akan dibantu, kata kepala dinas akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pemerintah telah memberlakukan semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal. Kewenganan penerbitan sertifikat halal inipun bulan dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan langsung di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Efektivitas pemberlakuan itu sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal 4, dijelaskan mulai berlaku lima tahun terhitung sejak di Undang-Undangkan 17 Oktober 2014. Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI, Nur Rahmat, SE mengatakan, persoalan saat ini, UMKM belum mampu membayar dengan biaya pengurusan sertifikat hingga Rp2,5 juta. UMKM belum siap jika dibebankan harus bersertifikat halal dengan tanggungan sendiri. (bul)
Astra Motor
Mulai Promosikan MotoGP di Bandara Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB turut ambil bagian menyambut perhelatan MotoGP tahun 2021 yang akan diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Honda menampilkan produk-produk premiumnya di pintu masuk wisatawan di Bandara Internasional Lombok. Sebagai daya tarik mempromosikan Lombok sebagai tuan rumah MotoGP 2021, Astra Motor NTB juga menyiapkan booth khusus untuk berswafoto bagi siapapun yang keluar masuk dari bandara. Honda menampilkan property dua bintang lintasan balap motor bergengsi kelas dunia itu, Mark Marques dan Danni Pedrosa. “Property yang kami sediakan bisa dijadikan latar foto bagi siapapun untuk mempromosikan Lombok sebagai tuan rumah MotoGP 20210,” kata Kresna Murti Dewanto, Marketing Manajer Astra Motor NTB. Pulau Lombok kini tengah menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Menjelang perhelatan MotoGP pada 2021 mendatang tentunya akan sangat berdampak positif bagi perekonomian khususnya di wilayah NTB. Untuk itu Astra Motor NTB selaku Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah NTB, kata Kresna terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ini mengetahui informasi terkait produk sepeda motor Honda. “Selama bulan Oktober ini Astra Motor NTB bersama jaringan sepeda motornya di NTB membuka stand booth pameran penjualan di salah satu lokasi strategis di Bandara LIA. Sejak 5 Oktober hingga 19 Oktober mendatang pengunjung LIA dapat melihat tampilan motor-motor sport premium dari Honda,” jelas Kresna. Display motor sport yang ada di lokasi pameran yaitu Honda CB150 Streetfire, Honda CBR150 dan Honda premium CBR250RR. Sebelumnya, Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer menegaskan, saat ini progres pembangunan keseluruhan sirkuit MotoGP baru 10 persen dengan progres Ground Work mencapai 30 persen. Dimana dalam sirkuit juga akan dibangun sekitar tiga terowongan. Hal itu dilakukan agar nantinya wisatawan bisa masuk di area tengah sirkuit. Konsep sirkuit ini bukan tertutup, dan menjadi satu-satunya di dunia yang telah mendapatkan izin ketika tidak digunakan balapan, maka bisa digunakan untuk kegiatan wisata yang lain. “Jadi ada akses untuk menuju kawasan di tengah sirkuit, karena di lokasi juga akan kita buatkan destinasi wisata, seperti tempat camping dan pariwisata lainnya. Jadi ada akses untuk menuju ke tengah, supaya tidak mengganggu balapan,” ungkap Abdulbar M. Mansoer. Pada Desember nanti, akan mulai pengaspalan untuk lintasan, dan akhir tahun 2020 sudah selesai, serta akan segera di uji coba. Selanjutnya pada November 2019 , akan di launching untuk penjualan tiket awal MotoGP, yang rencananya untuk awal, tiket akan dijual sebanyak 20.000 tiket. Hanya saja pihaknya belum berani membeberkan berapa harga tiket tersebut. “Akhir November akan ada penjualan tiket awal/ pre sale. Dimana akan kita mulai penjualan awal antara 10.000 sampai 20.000. Kita lihat animo masyarakat nanti,” pungkasnya. Pada tahun 2021, sebanyak 1.000 kamar sudah bisa ditempati, mulai dari Pullman, Royal Tulip, dan berbagai hotel lainnya. Termasuk berbagai persiapan menyambut event MotoGP sudah mulai dilaksanakan. Termasuk mitigasi bencana juga dilakukan. ‘’Kedepan kita berharap berbagai pembangunan bisa berjalan dengan baik,” katanya. (bul)
(Suara NTB/bul)
BINTANG MOTOGP - Salah satu booth yang disiapkan Astra Motor NTB di Bandara Internasional Lombok, dengan menampilkan bintang lintasan Balap MotoGP, Mark Marques dan Danny Pedrosa.
(Suara NTB/ist)
BERAS FORTIVIKASI - Kepala Perum Bulog Cabang Bima, Sawaludin Susanto menunjukkan beras fortivikasi kemasan untuk menangani stunting.
Cegah ’’Stunting’’, Bulog Tawarkan Beras Fortivikasi Mataram (Suara NTB) Stunting sempat heboh di beberapa daerah di NTB. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Terhadap persoalan ini, Kepala Perum Bulog Cabang Bima, Sawaludin Susanto menyampaikan bahwa masalahnya adalah ada pada kurangnya asupan gizi. “Solusi yang harus kita cari adalah
memberikan asupan gizi yang cukup pada anak atau keluarga,” terang Susanto. Perum Bulog di awal Oktober sudah melaunching beras Fortivikasi. Yaitu beras penambah zat gizi mikro pada
salah satu atau beberapa bahan pangan dengan tujuan meningkatkan nilai gizi bahan pangan yang dibutuhkan oleh tuubuh. “Selanjutnya kita lihat bahan pangan yang cocok. Sebenarnya bahan pangan
apapun bisa. Cuma kali ini kami menawarkan bahan pangan beras yang kita fostivikasi. Kenapa beras? Karena beras merupakan bahan pangan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat Kita. Rata-rata penduduk kita setiap hari konsumsi beras, “ jelasnya. Dengan beras fortivikasi ini, makan nasi langsung terintegrasi dengan vitaminnya jadi tidak perlu beli vitamin tam-
bahan atau terpisah karena langsung berada di beras yang di masak. Untuk harga memang ada perbedaan dengan beras yang tidak berfortivikasi. Selisihnya sekitar Rp1.5002000/ Kg. Kandungan berasnya berupa vitamin A, B1, B3,B12, Zat Besi, asam folat dan zinc. Untuk pencegahan stunting ini, Perum Bulog bahkan mencanangkan Kabupaten Dompu sebagai kabupaten percontohan bagi Bulog. (bul)
Diumumkan 1 November, Kenaikan UMP Ditetapkan 8,51 Persen
(Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN - Direksi BPJS Ketenagakerjaan menerima penghargaan tertinggi dari ISSA
BPJS Ketenagakerjaan Raih Dua Penghargaan Tertinggi di Forum Jaminan Sosial Sedunia Mataram (Suara NTB) BPJS Ketenagakerjaan meraih dua penghargaan tertinggi dari ISSA dalam hal pengembangan dan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi (TI) dan pelaksanaan program Return to Work pada pertemuan institusi jaminan sosial sedunia (World Social Security Forum /WSSF) di Brussels, Belgia, yang diselenggarakan oleh International Social Security Association (ISSA) dan dihadiri 152 negara. Penghargaan yang diterima BPJS Ketenagakerjaan hanya diberikan kepada lembaga yang mampu mengimplementasikan pedoman dan standar internasional jaminan sosial (Guidelines) dari ISSA. Penghargaan tersebut dinamakan ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Information Communication Technology (ICT) dan ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Return to Work (RTW) program. BPJS Ketenagakerjaan menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia, dari tujuh penerima penghargaan dari ISSA pada kegiatan tersebut. Marcelo Abi-Ramia Caetano, Sekretaris Jenderal ISSA menyatakan, sistem IT dan program RTW BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil memenuhi semua aspek Guidelines yang ditentukan oleh
ISSA, bahkan memberikan masukan yang krusial bagi ISSA untuk penyempurnaan Guidelines dimaksud. Penghargaan diberikan Rabu (16/10), disaksikan langsung oleh lebih dari 1.000 delegasi WSSF yang merupakan perwakilan dari lebih dari 300 institusi jaminan sosial yang berasal dari 152 negara. Pertemuan WSSF direncanakan berlangsung sejak tanggal 14 s/d 18 Oktober 2019 dan dihadiri oleh menteri dan petinggi jaminan sosial sedunia. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, berharap apresiasi ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi insan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. “Penghargaan ini sangat spesial, karena lembaga jaminan sosial di Indonesia baru pertama kali menerima penghargaan setingkat ISSA Certificate of Excellence dan pertama kali juga sebuah lembaga langsung sekaligus mendapatkan 2 (dua) award, untuk ICT dan RTW. Tentunya ini berkat kerja cerdas dan keras semua pegawai yang didukung oleh semua stakeholder kami,’’ jelas Agus dalam keterangan tertulis yang disampaikan melalui Humas BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Jumat (18/10) kemarin. Agus menjelaskan, kunci pengembangan sistem TI BPJS Ketenagakerjaan adalah
berusaha mengoptimalkan kapasitas internal dalam mengembangkan sistem TI yang handal, namun tetap efisien dan memenuhi standar keamanan yang baik. Pengembangan TI oleh internal BPJS Ketenagakerjaan juga berdampak pada sistem TI yang lebih fleksibel sehingga dapat lebih tanggap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Berbagai inovasi yang dikembangkan BPJS Ketenagakerjaan seperti sistem keagenan PERISAI, aplikasi mobile BPJSTKU, hingga antrian online untuk Klaim JHT dapat berjalan baik berkat dukungan sistem TI yang mumpuni. Sedangkan pelaksanaan progran RTW dari BPJS Ketenagakerjaan telah mengalami perkembangan pesat, dengan jumlah pekerja korban kecelakaan kerja yang telah bekerja kembali mencapai 583 orang. “Hal ini tercapai berkat sistem tata kelola RTW yang terencana dengan baik, dengan dukungan personil case manager yang bekerja tidak hanya mengandalkan profesionalitas saja namun juga mengedepankan empati. Juga berkat kerjasama kami dengan 7.417 rumah sakit yang berperan sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dan perusahaan peserta kami di seluruh Indonesia,’’ terang Agus. (bul)
Mataram (Suara NTB) Upah Minim Provinsi (UMP) tahun 2020 dalam waktu dekat akan dibahas. Menyusul keputusan pemerintah pusat untuk pengumuman serentak UMP 2020 pada 1 November 2019 ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH mengatakan dalam bulan ini pembahasan akan dilakukan. Untuk UMP tahun 2020 mendatang, Dinas Nakertrans Provinsi NTB akan meminta pendapat para pihak. Dari pengusaha, yang diwaliki oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dari pekerja diwakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan stakeholders lainnya. Para pihak akan diminta memberikan masukan-masukan untuk memutuskan besaran kenaikan UMP untuk tahun depan. Kepala Dinas belum bisa memberikan gambaran, besaran kenaikan upah yang terbaru nantinya. “Harus kita dengar dulu, berapa besaran yang cocok untuk dinaikkan,” katanya. Apakah memungkinkan dilakukan kenaikan upah saat kondisi ekonomi seperti ini? terlebih NTB masih di masa pemulihan? Tergantung situasi kata dia. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Kenaikan ini berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019. Dalam PP ini, diatur sejumlah hal. Antara lain, pertama, Gubernur wajib menetapkan UMP Tahun 2020. Kedua, Gubernur menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Ketiga, bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir, Gubernur agar membentuk Depeprov yang baru. UMP Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh
(Suara NTB/dok)
M. Agus Patria masing-masing Gubernur secara serentak pada 1 November 2019. Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan UMK untuk Kabupaten/Kota tertentu. UMK Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memutuskan dan menetapkan UMP Tahun 2019 sebesar Rp2.012.610 atau naik 10,28 persen. Kenaikannya sebesar Rp187.610 dari UMP tahun sebelumnya Rp1.825.000 tahun 2018. Disebut-sebut, tidak seluruh perusahaan menerapkan pengupahan sesuai UMP. Kata Agus Patria, sejauh ini pihaknya juga tidak menerima laporan dari karyawan. Jika saja di laporkan, tentunya akan dilakukan proses. “Kita tetap tunggu laporan. Kalau tidak ada laporan, bagaimana kita memproses, menindaklanjutinya,” kata kepala dinas. Tentu ada sanksi bagi perusahaan yang mampu, namun tidak menjalankan amanat undang-undang. Pengecualian kepada perusahaan yang memang kondisinya sangat tidak mampu, besaran pengupahan ditoleransi dari UMP yang berlaku. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Realisasi Anggaran Paling Minim Tidak Bernafsu Jadi Bupati DIGADANG-gadang menjadi salah satu pesaing atau membentuk paket dengan salah satu dari 3 bakal calon Bupati, Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Suardi, MH., justru menepis kemungkinan tersebut. Suardi dengan tegas mengatakan tidak terlalu memikirkan dirinya sebagai salah satu kandidat bakal calon baik di KLU 1 ataupun KLU 2. “Itukan harapan, yang namanya harapan silakan berharap ‘kan begitu,” ujarnya kepada wartawan menanggapi (Suara NTB/ari) adanya dorongan masyarakat. H. Suardi Usai menghadiri sidang KUA PPAS Jumat (18/10), Sekda kepada wartawan menjawab datar pertanyaan awak media, maupun harapan publik terhadapnya. Ia menyadari, statusnya saat ini masih sebagai abdi negara (ASN) yang melekat netralitas tidak diperbolehkan untuk berpolitik. “Saya sih datar-datar saja (menanggapi), karena kondisi saya ini masih sebagai ASN. Jadi bisa dikatakan saya tidak terlalu bernafsu kaitannya dengan itu (menjadi bakal calon bupati/ wabup),” ujarnya lagi. Ia bisa membuktikan dirinya pasif dalam Pilkada. Keputusan itu ia buktikan dengan tidak mendatar di salah satu parpol yang membuka penjaringan bakal calon. Sekretaris Daerah dua periode pemerintahan ini sekaligus membantah, jika dirinya dikaitkan dengan inventarisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga Lombok Utara. Di mana, syarat KTP digunakan oleh calon independen tanpa melalui jalur partai politik. “Kalau kaitanya masalah pengumpulan KTP, tanya sudah sama yang ngumpulin itu. Memang dari semua partai yang membuka pendaftar, saya tidak pernah mendaftar kok.” “Yang jelas kalau ada yang mengatakan sudah mengumpulkan KTP itu, ayok tanyakan, mana buktinya?. Jangan hanya bilang (rumor) saja, karena saya fokus ASN saja,” tegasnya sembari tersenyum. (ari)
Dispar Lotim Ingatkan Para Kontraktor Selong (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Timur (Lotim) mengakui sampai saat ini masih tetap berada pada posisi terendah dalam hal merealisasikan anggaran. Utamanya untuk kegiatan pembangunan fisik. Meski demikian, proyek di 28 titik se Kabupaten Lotrim yang dikerjakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 4,4 miliar dipastikan tidak sampai ada yang menyisakan masalah. Semua kontraktor sudah diingatkan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Samsul Hakim kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (18/10). Diakuinya, semua sebagian besar proses pengerjaan sudah berjalan. Dijelaskan, nilai proyek dari masing-masing pengerjaan fisik ini disebut kecilkecil. Maksimal Rp 200 juta/ proyek. “Ada yang Rp 100 juta dan Rp 150 juta,” imbuhnya. Pihak ketiga yang melaksan-
akan proyek, ujarnya, sebagian besar hanya mengambil uang muka saja. Tidak menggunakan pencairan sistem termin. Begitu selesai mengambil uang muka, menunggu 100 persen hasil pekerjaan baru kemudian dilakukan penarikan semua. Disampaikan, progres pengerjaan proyek fisik berupa rabat jalan, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan lainnya itu sudah ratarata 70 persen. Ada tujuh titik
yang disebut sudah 100 persen, dan memang ada satu titik yang masih nol persen. “Nol persen itu di rest area Aik Dewa Pringgasela,”ucapnya. Dituturkan, semua kontraktor tersebut sudah dipanggil Dispar. Disampaikan, sampai akhir bulan Oktober ini semua harus diperiksa hasil akhir pekerjaannya. Terhadap lokasi yang nol persen di Aik Dewa ini, kata Samsul Hakim nilainya Rp 100 juta.
(Suara NTB/rus)
Samsul Hakim trak itu maka berlaku ketentuan denda. “Kalau tidak bisa melaksanakan kan ada sanksi keterlambatan dan sebagainya,” ucapnya. (rus)
WUB Tahun 2020 Sasar 2.239 Orang
KTNA Dapat Hibah Rp800 Juta di APBD Tanjung (Suara NTB) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mendapat anggaran luar biasa besar. Bahkan angkanya bisa diklaim paling tinggi. Jumlah hibah ini kemungkinan besarnya memunculkan polemik setelah beberapa tahun lalu, KTNA juga mendapat alokasi di atas Rp 500 juta. Dalam penjabaran hibah yang disampaikan Ketua TAPD, Drs. Suardi, Jumat (18/10) terungkap belanja hibah untuk beberapa lembaga. Suardi di hadapan paripurna DPRD KLU merinci, alokasi total hibah sesuai rancangan KUA PPAS RAPBD 2020 sebesar Rp 35,64 miliar. Rincian dana hibah tersebut terdiri dari, hibah kepada KPUD Lombok Utara sebesar Rp 16 miliar, hibah kepada Polres Lombok Utara untuk dukungan pengamanan Pilkada sebesar Rp 1,2 miliar, hibah kepada Bawaslu KLU Rp 4 miliar. Selanjutnya, hibah kepada Palang Merah Indonesia KLU sebesar Rp 400 juta, KONI KLU mendapat alokasi hibah sebesar Rp 1,6 miliar, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KLU mendapat alokasi Rp 250 juta, disusul LPA KLU sebesar Rp 100 juta. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (AMANDA) untuk pelaksanaan Gendu Rasa mendapat jatah sebesar Rp 150 juta, hibah kepada Karang Taruna Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 50 juta. Hibah kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) KLU sebesar Rp 200 juta, hibah kepada Yayasan/tempat peribadatan kegamaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascab bencana sebesar Rp6,38 miliar. Serta Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) KLU mendapat alokasi Rp 800 juta untuk pelaksanaan PENAS KTNA. Sebagai catatan, di zaman pemerintahan H. Djohan Sjamsu - Najmul Akhyar, KTNA juga mendapat alokasi. Saat itu, anggaran yang diperoleh identik, sehingga menjadi polemik di tingkat publik saat itu. Publik mempertanyakan output dari anggaran yang dikeluarkan di tengah kebutuhan masyarakat saat itu. Saat ini pun, anggaran tersebut terkesan dipaksakan di tengah mendesaknya kebutuhan masyarakat akan perpipaan air bersih, jambanisasi yang belum tuntas, ataupun fasilitas kesehatan (posyandu) yang rusak akibat gempa. “Hibah juga diberikan untuk operasional PAUD bagi PAUD swasta, sumber dana dari DAK non fisik sebesar 3,54 miliar. Sedangkan hibah BOP Kesetaraan Bagi PKBM Swasta yang bersumber dari DAK non fisik sebesar 975,6 juta,” sebut Sekda. Menyikapi informasi dana hibah untuk KTNA yang terlampau besar tersebut, Ketua LSM AMATI Lombok Utara, Wira Maya Arnadi, berharap Fraksi-fraksi di DPRD KLU mengkritisi anggaran tersebut. Sebelum KUA PPAS disahkan, Fraksi-fraksi dewan ia dorong untuk mengevaluasi besaran hibah KTNA itu. MenurutMaya, kebutuhan masyarakat petani pascagempa adalah merestrukturisasi jaringan irigasi. “Kegiatan PENAS Itu penting, tapi apa yang mau ditonjolkan? Pascagempa ini sektor pertanian kita mengalami kekurangan air. Maka, lebih penting bagi Peda membuatkan petani sumur bor daripada mengikuti kegiatan seremonial,” cetusnya. (ari)
“Yang belum sama sekali itu karena ada ketidaksesuaian gambar,” paparnya. Kontraktor membutuhkan waktu untuk menguruk dulu kawasan yang akan dibangun rest area. Dibutuhkan waktu untuk konsultasikan hal tersebut kepada konsultannya. Dari progres yang sudah terlapor, diyakini semua akan bisa tertangani sampai dengan waktu yang disepakati. Hal ini karena nilai-nilai kontrak pekerjaan yang kecil-kecil dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Samsul Hakim menambahkan, sampai batas waktu yang telah disepakati semua wajib sudah merampungkan pekerjaannya. Jika batas yang sudah disepakati sesuai kon-
(Suara NTB/rus)
TINDAK - Petugas Dishub Lotim menindak sopir dump truck yang mengangkut material yang tidak sesuai aturan.
Dishub Lotim Tindak ”Dump Truck” Selong (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menindak tegas dump truck yang dinilai banyak tidak mengindahkan aturan keselamatan berkendara. Banyak laporan pengguna jalan lain mengeluhkan cara-cara para sopir dump truck ini mengangkut material yang bisa memicu kecelakaan berlalu lintas. “Kita harus tindak tegas mereka (sopir dump truck),” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Lotim, M. Zaini kepada Suara NTB, Jumat (18/10). Dia menerangkan, menjadi kewajiban daerah untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor
22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terhadap para pelanggar lalu lintas ini, Dishub sudah menggiring para sopir untuk diproses hukum. “Itu kan harus tilang dan sidang di pengadilan dan ada denda sesuai kesalahan,” ucap Zaini. Diakui, akibat bak yang terbuka ini akan mengganggu kenyamanan berkendara dari masyarakat lain. Banyak pasir, dan batuan yang berserakan di tengah jalan. “Sehingga tidak ada lain, amanah ini harus dijalankan dengan baik,” ungkapnya. Sebelumnya, warga Lotim utamanya yang mengakses jalan lintas Tanjung-Pohgad-
ing mengaku resah dengan banyaknya dump truck yang memuat pasir, tanah, sirtu tanpa menutup muatannya. Muatan dump truck yang tidak ditutupi tersebut menimbulkan debu yang beterbangan dan polusi yang mengganggu mata pengguna jalan lainnya. Tidak hanya itu, muatannya berupa sirtu juga banyak yang berjatuhan, sehingga pengguna jalan di belakangnya harus menjauh. Warga berharap ada sanksi terhadap para supir truk yang tidak menutup muatannya tersebut. Diminta ada petugas atau pihak terkait yang memberikan teguran kepada supir truk yang muatannya tidak tertutup. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Program visi misi daerah dalam wujud Wira Usaha Baru (WUB) kembali digulirkan tahun 2020. Pada KUA PPAS RAPBD, disebutkan alokasi anggaran hibah untuk WUB sebesar Rp 8,8 miliar. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) Drs. H. Suardi, saat membacakan jawaban kepala daerah atas pertanyaan Fraksi Dewan mengatakan, WUB merupakan salah satu program yang diunggulkan untuk menekan angka kemiskinan pasca bencana. Pemerintah KLU memprogramkan pemberdayaan ekonomi pada berbagai sektor pada komponen belanja langsung yang tertuang dalam program dan kegiatan OPD, antara lain WUB. Di sisi lain, Pemda juga berupaya mengintervensi ekonomi masyarakat melalui pengembangan budidaya perikanan, budidaya hortikultura, budidaya lebah madu trigona, pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dan lain-lain sesuai dengan potensi daerah tetap dilakukan secara intensif. “Kami sangat sepakat dengan Fraksi Golongan Karya bahwa belanja bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sosial insidentil merupakan bagian dari upaya penanggulanan kemiskinan dengan regulasi yang telah diatur dalam peratu-
ran bupati,” sambungnya. Suardi menyatakan, anggaran rehabilitasi RTLH diarahkan pada rumah tangga sasaran yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Mekanismenya dimulai dengan proses berupa usulan kkelompok masyarakat kepada pemerintah melalui proposal. Untuk program ini, berada di bawah tupoksi Dinas LH Perkim Lombok Utara. Sedangkan bansos insidentil telah dimulai pemanfaatannya diawali dengan bantuan bagi seorang anak yang menderita jantung bocor atas nama Aditiya Setiawan. Pasien beralamat di Dusun Betumping Desa Sokong, Kecamatan Tanjung. Adapun mekanisme memperoleh dana insidentil dimulai dari proses pengajuan surat permohonan kepada pemerintah melalui Dinas Sosial PPPA. Permohonan harus mengetahui Kepala Dusun berlampirkan fotocopy KTP dan KK, foto rumah, foto pasien dan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit yang menerima pasien. Selanjutnya Dinas Sosial PPPA dan Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi di lokasi untuk selanjutnya menentukan besaran bantuan yang diberikan. Hasil verifikasi lapangan kemudian dijadikan acuan untuk mengeluarkan rekomendasi pencairan dari Dinsos kepada bendahara daerah (BPKAD). (ari)
Rencana Kenaikan Cukai Pengaruhi Dewan Tunggu Respons Pemerintah Pembelian Tembakau dan Perusahaan
Akomodir Tembakau Petani Swadaya
Selong (Suara NTB) Adanya persoalan penjualan tembakau di daerah masih membuat para petani dilematis. Pasalnya masih banyak produksi tembakau petani yang belum diserap oleh perusahaan, terutama petani swadaya. Mengatasi persoalan ini, kalangan legislatif menunggu respons pemerintah dan perusahaan agar penjualan tembakau petani dapat diserap dengan harga bersahabat. Menurut Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Acsyid, dari legislatif beberapa waktu lalu sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa perusahaan dan petani tem-
bakau di Kabupaten Lotim. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui langsung fakta di lapangan menyusul adanya persoalan dalam penjualan tanaman tembakau. Hasil sidak ini pun disampaikan ke pemerintah agar dilakukan tindakan nyata dan menghindarkan petani dari kerugian. Tidak hanya pemerintah, menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini bahwa respons dari perusahaan pun sangat dinantikan untuk melakukan pembelian tembakau petani pascadilayangkannya surat oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah kepada perusahaan-perusahaan tembakau untuk mengakomodir petani swadaya. Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan sangat diharapkan agar masyarakat yang menggantung hidup dari bertani tembakau tidak mengalami kerugian. “Kita tunggu saja respon dari pemerintah dari pemerintah dan perusahaan. Gubernur sudah bersurat ke perusahaanperusahaan besar untuk mengakomodir petani swadaya,”ujar Badran dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/10). Menurut Badran, adanya pembatasan kuota pembelian oleh pihak perusahaan tembakau diharapkan dapat disiasati secara baik untuk menghindar petani dari kerugian. Tembakau harus tetap diserap
meskipun dari swadaya karena apabila disimpan terlalu lama akan mengalami kerusakan dan otomatis berdampak pada kerugian dialami oleh petani. Kepala Dinas Pertanian Lotim, Ir. H. Abadi, mengaku pihaknya melalui petugas lapangan (PL) sejak awal sudah melakukan sosialisasi penanaman tahun 2019 perusahaan akan terjadi penurunan kuota pembelian. Artinya ketika petani sudah diimbau untuk mengurangi penanaman, masyarakat tidak mengindahkan dan terbentur dengan undang-undang nomor 12 yang menerangkan bahwa petani diperbolehkan untuk menanam tanaman apa saja. “Inilah yang menjadi sinyalir terjadinya over produksi antara pembatasan kuota pembelian sementara petani tidak menurunkan jumlah penanaman,” jelasnya. Ke depan, H. Abadi mengimbau kepada petani untuk bermitra dengan petani untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Menurutnya petani swadaya yang saat ini menjadi PR bagi pemerintah, terutama untuk pembelian produksinya. Kendati demikian, Pemkab Lotim terus melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan untuk tetap membeli tembakau petani. Tetapi permasalahan saat ini untuk tembakau petani mitra belum habis terbeli. Sehingga inilah yang terus dilakukan pendekatanpendekatan. (yon)
(Suara NTB/yon)
TEMBAKAU - Inilah tembakau petani di Lotim yang sudah dikeringkan dan tinggal dijual ke perusahaan.
Selong (Suara NTB) Rencana pemerintah menaikkan harga cukai tembakau 23 persen mulai berlaku 2020 mendatang dituding telah menjadi biang masalah bisnis tembakau. Carutmarutnya bisnis tembakau virginia Lombok belakangan ini dituding justru karena kebijakan dari pemerintah tersebut. Hal ini dikemukan pengelola dari perusahaan tembakau PT Kusuma Putra Jaya, Joko kepada Suara NTB. Diakui, berlakunya cukai tersebut tahun depan akan tetapi soal pengadaan bahan bakunya ini jelas berpengaruh saat ini. “Pengadaan bahan baku rokok ini kan tahun 2019 ke bawah,” paparnya. Menurut Joko, kenaikan cukai rokok 23 persen ini akan sangat mengerikan bagi perusahaan pembeli bahan baku. Pabrikpabrik rokok sendiri ke depannya sudah siap menaikkan harga. Bahkan rata-rata per bungkus Rp 40 ribu. “Pabrik pasti akan mengintip segmen pasar,” jelasnya. Semisal harga satu bungkus rokok Rp 42 ribu dari sebelumnya Rp 20 ribu. Orang yang merokok sehari dua bungkus, tetap saja akan merokok dua bungkus akan tetapi membeli merek lain yang dinilai jauh lebih murah. “Itu kalau mau diuraikan, jangan salahkan perusahaan saja yang tidak bisa membeli sesuai harga. Produk yang dibuat oleh pebisnis pasti akan melihat dulu pangsa pasarnya, ada test marketnya kayak apa,” ucapnya. Praktik pembelian perusahaan, sambungnya jelas memperhatikan apakah akan dapat keuntungan atau tidak. Cara bisnis tembakau jika beli Rp 1.000, maka jualnya Rp 1.200. Kalau pasar bahan bakunya Rp1.000, maka membelinya 750 ribu atau lebih rendah, begitu seterusnya,” imbuhnya. Menurutnya, pada musim 2019 ini awalnya akan membeli 300 ton dan sudah ada rencana menaikkan menjadi 500 ton. Gubernur NTB diketahui beberapa waktu lalu sudah mendatangi sejumlah gudang dan meminta perusahaan-perusahaan me-
nambah kuota pembeliannya. Dalam hal ini, ujarnya, gubernur tidak perlu mengemis soal pembelian. Pemerintah Provinsi NTB sudah memiliki Peraturan Daerah dan peraturan gubernur terkait tata niaga pertembakauan. Dimana ada ketentuan kewajiban perusahaan membeli 20 persen dari petani swadaya. Joko menyarankan, itu saja dikawal oleh pemerintah daerah. “Amankan saja Perda dan Pergub itu,” sarannya. Menurutnya, ketika semua rencana pembelian itu dipetik di semua perusahaan dan kemudian ada keharusan dari perusahaan 20 persen, maka akan selesai masalah tembakau. Bahkan 10 persen saja dari kuota pembelian masing-masing perusahaan, maka diyakini semua akan dapat diselesaikan. Jika ada perusahaan tidak melakukan pembelian sesuai kewajibannya, ada sanksi yang bisa diterapkan. Kalau kerugian material, tidaklah dipikirkan oleh perusahaan. Akan tetapi, kalau sudah menyangkut kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pemerintah, maka akan berimbas kepada kepercayaan dari para pembelinya di luar. Bisa saja perusahaan yang tidak membeli sesuai aturan itu dipublikasikan. Soal harga memang tidak bisa dipaksakan oleh petani kepada para pengusaha. Soal pembelian dengan harga wajar dan tidak wajar itu ada parameter tersendiri dari masing-masing perusahaan. Pasalnya, semua muaranya ke costumer. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat berkunjung pe PT. Sadhana Arifnusa, Kamis (17/10) membantah kalau pemerintah sendiri yang membuat carut marut tembakau, karena rencana akan menaikkan cukai tembakau. Mantan anggota Komisi XI DPR RI ini tidak menampik adanya desakan dari para aktivitis lingkungan dan aktivis kesehatan soal keberadaan tembakau. Namun, pihaknya meyakinkan, pemerintah tidaklah tidur dan pasti akan memikirkan nasib rakyat. (rus)
SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2019
Tangani Dugaan Penyimpangan DD POLRES Lombok Barat (Lobar) menetapkan tersangka kasus dana desa (DD). Dalam kasus ini, diduga tersangka memenuhi bukti telah melakukan dugaan penyimpangan DD. Penetapan tersangka dilakukan setelah pihak polres memenuhi alat bukti yang cukup. Selain telah menetapkan tersangka dalam kasus DD, Polres juga tengah menangani dugaan penyimpangan bantuan dana gempa di wilayah Labuapi. Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Priyo Suhartono mengatakan kasus (Suara NTB/her) DD yang ditangani sejak bePriyo Suhartono berapa bulan terakhir telah dinaikkan ke tahapan penyidikan. “Sudah ada ditetapkan tersangka dalam kasus DD,” tegas dia. Namun dirinya belum bisa mengungkap nama tersangka. Selain menetapkan tersangka DD, pihaknya juga tengah menangani DD di desa lain yang saat ini tengah dalam proses penyelidikan. Selain itu, kata Priyo, di samping DD pihaknya tengah menyelidiki dugaan kasus dana gempa. “Ada dana bantuan dempa yang kami tangani juga, saat ini tengah dalam proses pulbaket,” jelas Priyo. Bantuan dana gempa ini diduga ada berbau gratifikasi, namun sifafnya tidak pemaksaan. Sebab, ada warga korban gempa yang tak punya ATM, lalu tepaksa meminta bantuan ke pihak lain. Misalnya kata dia, bantuan Rp 5 juta diberikan ke warga yang menerima bantuan. Selanjutnya warga memberikan uang untuk upah mengambil ATM dan uang dengan alasan ganti biaya BBM. “Dikasihlah ada yang Rp100 ribu, Rp 50 ribu bahkan ada Rp 20 ribu,”jelas dia. Dari warga pun, ujarnya, tidak keberatan. Hanya saja kata dia, pihaknya tetap mendalami kasus ini, sebab tetap saja praktik ini tak dibolehkan, karena tidak ada dasar hukumnya. Terkait adanya oknum aplikator yang membawa lari bantuan korban gempa, pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan. Lebih jauh kata dia, tahun ini pihaknya menargetkan penanganan dua kasus korupsi. Selain kasus DD ini, ada juga kasus dugaan korupsi yang dinaikkan ke penyidikan bulan depan. “Dua tahun ini kita tuntaskan, doakan saja biar bisa dua kasus,”jelas dia. Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya sudah menerima aduan dugaan korupsi sebanyak 6 aduan. Aduan ini terakumulasi sejak bulan Januari hingga saat ini. Namun permasalahan ini kata dia masih sebatas aduan, pihaknya sendiri akan mendalami aduan ini. Sebelumnya Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap desa yang dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Selain audit khusus, pihaknya juga melakukan audit reguler. Untuk mencegah persoalan hukum ini, pihak Inspektorat dan Dinas PMD terus melakukan pembinaan dan pandampingan bagi kades dalam melaksakan DD dan ADD. Ia juga selalu menekankan kepada para kades agar dalam melaksanakan anggaran harus mengacu aturan dan regulasi yang ada. (her)
Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
ASN Loteng Gelar Doa Bersama Praya (Suara NTB) Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya, menggelar doa bersama di alunalun Tastura Praya, Jumat (18/10). Doa bersama ini untuk memohon keselamatan bagi bangsa dan negara, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Minggu (20/10). Doa bersama dipimpin TGH Fahrurozi dan dihadiri langsung Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili FT – H. L. Pathul Bahri. “Doa bersama ini dilakukan untuk memohon keselamatan bagi semua kita. Bangsa dan negara, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan, ini memang instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada wartawan, usai kegiatan doa bersama. Ia pun berharap seluruh elemen masyarakat di daerah ini bisa turut serta menjaga kondusivitas wilayah dengan tidak melakukan tindakan atau hal-hal yang bisa menganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas). Harapannya, Loteng pada khususnya bisa tetap aman dan tenteram, jelang pelantikan kepala negara. Suhaili mengaku tidak melarang jika ada elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, melalui aksi massa. Tetapi hendaknya cara-cara yang baik sesuai aturan yang ada dan tidak malah melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu keamanan daerah. “Silahkan sampai aspirasi. Tidak ada yang melarang, karena itu dilindungi undang-undang. Tetapi hendaknya dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar aturan,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
Terdampak Asap TPA, Warga Tuntut Santunan
Giri Menang (Suara NTB) Warga terpapar asap di dua desa, di antaranya Desa Kuranji dan Perampuan Kecamatan Labuapi menuntut kompensasi atau santunan kepada pemerintah. Pasalnya warga yang terapar asap tak hanya mengganggu kesehatan, namun juga praktis perekonomian mereka terganggu semenjak kebakaran hampir memasuki sepekan ini. Bahkan sebagian warga mengungsi ke rumah tetangga dan keluarga yang jauh dari paparan asap. Lebih-lebih sampai saat ini, kebakaran belum bisa dipadamkan. Kepala Desa Perampuan Sarhan mengaku sampai saat ini warganya masih terpapar asap. Warga pun mengeluhkan lantaran mulai diserang penyakit gangguan pernapasan atau ISPA. Pihak pemda, sudah melakukan penanganan, seperti pembagian masker dan pengobatan. Namun, ujanya, warga menilai bantuan itu belum cukup. “Kami mengharapkan ada semacam santunan atau kompensasi kepada warga terpapar asap ini, itu yang kami sampaikan kepada pihak pemda, karena banyak warga kami selain terpapar asap juga mengungsi ke rumah keluarga, praktis mereka kan ndak bisa mencari nafkah,” akunya,
Jumat (18/10). Saat turun bersama tim pemerintah, pihaknya sudah menyampaikan harapan warga ini. Sebab warganya hanya menerima dampak asap tanpa ada semacam perhatian baik dalam bentuk santunan dan kompensasi. Belum lagi kata dia, banyak warga yang berprofesi sebagai pemulung di TPA terpaksa harus hilang mata pencahariannya akibat TPA tersebut ditutup sementara waktu. Sejauh ini kata dia belum ada respons dari pemerintah.”Seharusnya ini jadi perhatian pemerintah,”tegas dia. Sementara itu, Kepala UPTD TPA Sampah Regional NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan sejauh ini kebaka-
Tapi jika sudah bicara kepentingan Loteng, tidak ada yang perlu diragukan, jika kebersamaan dan kekompakan merupakan keharusan. Baginya, tidak boleh hanya karena beda pandang politik justru mengkebiri kepentingan daerah. “Dulu ketika kami bersepakat untuk maju sebagai kepala daerah, komitmennya untuk seterusnya. Bukan hanya sesaat. Karena ini sudah bicara kepentingan daerah. Tidak lagi kepentingan politik,” ujarnya. Disinggung apakah kebersamaan tersebut bakal berlanjut di Pilkada Loteng 2020 mendatang, Suhaili menegaskan, kenapa tidak. Itu sebagai perwujudkan komitmen yang sudah disepakati sejak awal. Jika kemudian bicara kepentingan daerah. Tapi secara politik tentu ada mekanisme di masing-masing partai yang mengaturnya. Disinggung adanya kemungkinan koalisi Partai Gerindra dan Partai Golkar di Pilkada Loteng, Suhaili mengaku, semua masih terbuka. Menurutnya, prinsip politik yang dianut Partai Golkar ialah politik harus lentur, tidak boleh kaku, sehingga semua kemu-
(Suara NTB/kir)
MENUMPUK - Tumpukan sampah di ruas jalan Kediri – Praya menumpuk akibat belum diangkut ke TPA. Kondisi ini dikeluhkan pengguna jalan dan masyarakat. ran belum juga padam. Bahkan hasil pemadaman yang dilakukan tim pemprov dan pemda serta aparat hanya mampu memadamkan sekitar empat are dari luas areal yang terbakar 5 hektar. “Baru empat are yang benar-benar padam dari lima hek-
tar yang terbakar,” tegas dia. Di beberapa titik, ujarnya, masih ada yang menyala, terutama di bagian tebing. Sedangkan di bagian atas, tinggal kepulan asap. Ia mengaku sejauh ini kepulan asap masih terjadi, hanya
saja agak berkurang, tidak saparah sebelumnya. Terkait kompensasi ke warga, tentu hal ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial NTB. Sebab, untuk penanganan, sudah dibagi tim termasuk yang bertugas dalam hal dampak sosial. (her)
OPD Dinilai Gagal Tangani Fasilitas Umum di Kawasan Wisata Bantu 373 Tangki Giri Menang (Suara NTB) Buruknya kondisi fasilitas umum seperti toilet di kawasan wisata Senggigi menjadi sorotan kalangan dewan. Dewan menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar gagal menangani masalah toilet di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan ketidakseriusan pemda membenahi fasilitas publik ini. Sekretaris Komisi II DPRD Lobar Munawir Haris mengatakan, kondisi toilet di kawasan Senggigi sangat buruk, sehingga seolah tak mencerminkan daerah wisata. Menurutnya, penanganan fasilitas penunjang ini tidak serius ditangani. Sebab terkadang OPD membangun, namun tak dibarengi dengan pemeliharaan. ‘’Seharusnya begitu fasilitas ini dibangun, dianggarkan juga untuk pemeliharaannya, sehingga tidak bisa dipergunakan,’’ sarannya, Kamis (17/10). Ia menegaskan sebagai penghasil PAD terbesar hampir Rp 51 miliar lebih, seharusnya pemda jangan hanya fokus menggenjot PAD Senggigi, namun pemda kurang memperhatikan kawasan wisata ini. Karena itu, katanya, penting juga Pemda mengalokasikan dana besar terhadap bagaimana penyiapan fasilitas penunjang dan pembangunan infrastruktur parwisata. Adanya rencana pinjaman Rp 150 miliar agar bisa juga diarahkan Rp 16-20 miliar untuk membangun infrastruktur penunjang lainnya, di samping PJU lewat Dinas Perumahan dan Permukiman. Harapannya, begitu masuk kawasan wisata Senggigi lewat Meninting, terlihat ciri khas daerah wisata ini. “Ini kan tidak ada semacam ciri khas wisata,” kritiknya. Begitu pula tempat khusus untuk kuliner, makan dan hiburan. Pihahya mendukung men-
Air Bersih
(Suara NTB/her)
JOROK - Kondisi toilet di kawasan wisata depan Makam Batulayar Senggigi sangat jorok. Perlu perhatian serius dari Pemda Lobar menangani masalah toilet ini. dukung agar anggaran dari pinjaman juga diarahkan untuk kawasan Senggigi. Pinjaman ini akan direncanakan untuk membenahi beberapa titik kawasan wisata pantai Kerandangan sampai Senggigi. Sejauh ini sudah ada site plan penataan lokasi ini, seperti yang sudah dipresentasikan oleh Dinas PUPR dan Dinas pariwisata. “Pada prinsipnya kita setujulah, apalagi Senggigi penghasil PAD terbesar di Lobar,” jelas dia. Untuk memaksimalkan penanganan kawasan wisata ini, perlu lintas sektor. Misalnya kaitan dengan sampan ditangani Dinas Kelautan dan Perikanan, sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan permasalahan toilet ini ada Dinas PUPR dan juga Dinas Pariwisata. “Semua harus bersinergi dalam membangun kawasan wisata ini,” sarannya. Sebab ketika Bapenda memungut pajak di lapangan, pengusaha di kawasan ini mengeluh, karena belum maksimalnya penanganan infrastruktur di kawasan tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Parwisata Ispan Jun-
Suhaili-Pathul Klaim Tetap Harmonis Praya (Suara NTB) Pascagelaran Pemilu legislatif, kedekatan antara Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M.Suhaili FT., dengan H.L. Pathul Bahri, S.IP., diisukan merenggang. Bahkan, isu disharmonisasi antara dua top pimpinan di Loteng ini sudah berhembus jauh sebelum pemilu digelar. Namun, isu yang berkembang ini ditampik Bupati Loteng H. M. Suhaili FT. Usai senam pagi di bencingah Adiguna Praya, Jumat (18/ 10) Suhaili menegaskan kalau hubungan dengan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., baik-baik saja. Tidak ada friksi antara keduanya. Soal kemudian ada perbedaan pandangan atapun perbedaan politik itu sesuatu yang lumrah. Terlebih statusnya keduanya sebagai seorang politisi dan memegang jabatan ketua partai politik pemenang pemilu di Loteng. “Orang hanya melihat dari luarnya saja, bahwa kami sudah tidak baik lagi hubungannya. Padahal hubungan kami baik-baik saja. Dan, akan terus seperti itu seterusnya,” tegas Suhaili. Menurut Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini, jika bicara pilihan politik memang berbeda.
Halaman 5
(Suara NTB/kir)
HARMONIS - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT dan Wakil Bupati H. L. Pathul Bahri klaim tetap harmonis dan bantah ada disharmonisasi. ngkinan masih bisa terjadi. “Soal kemudian siapa yang akan menjadi calon bupati dan siapa yang menjadi calon wakil bupati, saya tegaskan kembali politik itu harus lentur. Jangan kaku,” tegas mantan Ketua DPRD NTB ini. Hal senada juga disampaikan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Menurutnya, pandangan kalau hubungannya dengan Bupati Loteng sudah
tidak harmonis lagi itu keliru. Sebagai pendamping, dirinya berkomitmen untuk terus menuntaskan semua programprogram yang sudah dirancang sejak awal kepemimpinan. “Sah-sah saja orang berpandangan kami sudah tidak harmonis lagi. Tapi yang jelas, kami tetap bersama. Menuntaskan semua program yang ada,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini. (kir)
aidi tak menampik kondisi toilet di kawasan Senggigi. “Memang itu tidak berfungsi,” akunya, Jumat (18/10). Menurut dia sebenarnya di wilayah ini tidak mesti ada toilet, sebab pengunjung tidak tinggal di sana. Namun yang perlu disiapkan di lokasi-lokasi ramai dikunjungi. Karena itu untuk penataan ke depan, fasilitas umum ini akan disiapkan. Penataan yang rencananya didanai dari pinjaman daerah akan dilakukan di semua spot destinasi, mulai dari pintu masuk kawasan Senggigi di Meninting yang terlihat kumuh saat ini. Penataan akan melibatkan pemilik lahan, sebab mereka sendiri akan mendapatkan nilai lebih. “Termasuk harus kita disiapkan fasilitas umum seperti toilet, Di sinilah perlu kita kerjasama dengan masyakarat. Setelah kita bangun kita bisa saja kita hibahkan pengelolaan ke pemilik lahan sebagai sumber income,” tegas dia. (her)
Praya (Suara NTB) Sebanyak 373 tangki air bersih telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk membantu mengurangi dampak kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Proses penyaluran air bersih tersebut pun sudah dimulai sejak 12 Oktober. Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air bersih di daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan di Loteng. “Bantuan air bersih dari provinsi ini ditargetkan bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terkena dampak kekeringan sampai akhir bulan ini,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada Suara NTB, Jumat (18/10). Ia mengaku, kalau bantuan air bersih dari provinsi menjadi harapan untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terkena dampak kekeringan di daerah ini. Pasalnya, anggaran penanganan kekeringan dari BPBD Loteng sudah lama habis. Begitu pula dukungan air bersih dari pihak ketiga, juga sudah tersalurkan seluruhnya. Di mana sejak kekeringan melanda Loteng, Juli lalu total sudah 593 tangki air bersih yang disalurkan BPBD Loteng. Jika ditambah dengan bantuan air bersih dari provinsi sekarang ini, maka total ada 966 tangki air bersih yang sudah dan akan disalurkan di wilayah Loteng. “Bantuan air
bersih ini bersumber dari Dana Tak Terduga (DTT) Provinsi NTB,” jelasnya. Muhammad mengatakan, total ada 8 kecamatan yang terkena dampak kekeringan di Loteng dengan kekeringan paling parah terjadi di wilayah Kecamatan Praya Timur dan Pujut ditambah Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya. Dengan hanya empat kecamatan yang dikatakan relatif aman dari dampak kekeringan, masing-masing Kecamatan Pringgarata, Batukliang, Batukliang Utara serta Kecamatan Kopang. Itu pun tidak seluruhnya aman. Ada beberapa desa, seperti Kecamatan Pringgarata yang juga mengalami kekeringan dan sudah meminta bantuan air bersih. Artinya, bisa dikatakan kalau dampak kekeriangan tahun ini lebih merata. Tidak ada kecamatan yang benarbenar dikatakan aman dari dampak kekeriangan. Itu terbukti dari adanya permintaan bantuan air bersih di wilayahwilayah yang dikatakan aman dari dampak kekeringan. Walapun tidak menyeluruh. Muhammad mengatakan, bantuan bersih tersebut memang diarahkan hanya kepada rumah tangga terkena dampak kekeringan. Tapi ada juga lembaga pendidikan maupun lembaga sosial yang juga dibantu, termasuk rumah-rumah ibadah. Karena memang bantuan air bersih tersebut bersifat bantuan sosial. (kir)
SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2019
Deviasi Tinggi, Proyek Puskesmas Ropang Jadi Perhatian TP4D
Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan Puskesmas Ropang dinilai sangat rentan. Mengingat dengan waktu yang tersisa progresnya masih kecil dengan deviasi yang cukup tinggi. Sehingga proyek ini menjadi perhatian dan atensi dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk terus dievaluasi. Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, SH menyampaikan, dari enam proyek Puskesmas yang didampingi hanya satu puskesmas yang terdapat deviasi cukup besar yakni Puskesmas Ropang. Sedangkan lima puskesmas lainnya seperti Lunyuk, Lenangguar, Lantung, Orong Telu dan Batu Lanteh diakuinya masih dalam koridor dan batas wajar. Terhadap Puskesmas Ropang, diakuinya terdapat deviasi cukup besar. Adanya deviasi ini dinilai sangat rentan, jika dilihat dari sisa waktu pengerjaan. “Khusus Puskesmas Ropang saat ini terdapat deviasi yang lumayan besar hampir 9 persen. Progresnya 11 persen. Sehingga melihat dari progres ataupun sisa dari waktu pelaksanaan sehinga berakhirnya kontrak, ini sangat rentan,” ujarnya. Dijelaskannya, jika dilihat dari jadwal seharusnya progresnya sudah mencapai diatas 20 persen. Tetapi pembangunannya terdapat deviasi. Adanya deviasi ini lantaran terdapat kendala-kendala sejak awal pekerjaan. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) beberapa kali ke lapangan. Bahkan meminta komitmen dari pelaksana untuk mempercepat pembangunan. Namun sampai saat ini pelaksana tak kunjung hadir meskipun sudah beberapa kali ditegur dan dilakukan pemanggilan. “Memang ada kendala-kendala yang dihadapi di Ropang pada saat awal pekerjaan. Saat kita monev beberapa kali ke Ropang kita melakukan evaluasi melihat komitmen dari pelaksana untuk percepatan pembangunan. Namun yang bersangkutan sampai saat ini belum sempat hadir,” terangnya. Tentunya, kata Putra, untuk menuntaskan pekerjaan harus ada suatu kesepakatan sesuai dengan komitmen awal. Komitmen inilah yang akan terus dibangun. Karena berdasarkan hasil perhitungan konsultan pengawas, mereka optimis dalam percepatan pembangunan. Tetapi dengan catatan pelaksana dapat mengikuti saran atau rekomendasi konsultan pengawas maupun TP4D. Di mana pembangunan Puskesmas Ropang ini menjadi atensi lantaran sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan di wilayah setempat. “Ropang memang menjadi atensi kita. Karena ini adalah urgensi daripada suatu pembangunan di daerah Sumbawa. Apalagi khusus di sana sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan,” tegasnya. Menurutnya, pihaknya juga sudah melakukan rapat evaluasi terhadap pembangunan enam puskesmas ini. Namun khusus Puskesmas Ropang pertemuannya ditunda, karena pelaksana berhalangan hadir. Dalam hal ini, pihaknya belum melihat adanya keseriusan dari pelaksana. Jika pelaksana tak kunjung memberikan respon, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas. “Kalau tidak ada komitmen, kita akan bersikap tegas. Karena kita sudah layangan teguran. Pemanggilan akan dilakukan untuk yang ketiga kalinya. Kita akan melakukan keputusan akhir nantinya apabila tidak ada respon positif. Baik dalam hal rekomendasi kita putus kontrak ataupun kita akan melakukan pencabutan pendampingan,” Putra Riza Akhsa Ginting pungkasnya. (ind) (Suara NTB/ist)
Tahun Ini, Bapenda Sumbawa Terapkan Sistem Pajak Cerdas Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa akan menerapkan smart tax system atau Sistem Pajak Cerdas tahun 2019 ini. Penerapan sistem ini selain untuk mempermudah pembayaran pajak juga dapat membantu wajib pajak dalam usaha dan bisnisnya. Sebagai pilot project, penerapannya untuk tahun ini khusus hotel dan rumah makan serta restaurant. Plt. Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah mengakui, tahun ini pihaknya sedang merancang tahap pertama dalam rangka pen(Suara NTB/ist) erapan smart tax system atau Arif Alamsyah sistem pajak cerdas. Penerapan sistem ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan, supaya daerah mulai menerpakan modernisasi sistem perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan program dari Korsupgah KPK. Dimana untuk mendukung sistem, pihaknya bekerjasama dengan salah satu BUMD yakni Bank NTB Syariah. “Pilot project-nya sudah dilakukan di Kota Mataram. Kemudian kita Kabupaten Sumbawa akan mulai tahun ini,” ujarnya. Dijelaskannya, pilot project akan dimulai untuk hotel dan restaurant. Pihaknya pun sudah melakukan survey ke beberapa lokasi wajib pajak. Di mana ada 10 hotel dan rumah makan serta restaurant yang akan dimulai. “Target kita awal November sudah diinstal ke lokasi-lokasi pilot projectnya,” terangnya. Sejauh ini, para pengusaha wajib pajak responnya sangat bagus dan mendukung upaya ini. Karena dengan sistem ini selain mempermudah terkait pajak juga membantu wajib pajak dalam pelaksanaan usaha dan bisnis. “Alhamdulillah wajib pajak mendukung karena selain pajak, sistem yang dibangun ini membantu wajib pajak sendiri termasuk usaha dan bisnisnya,” kata Arif. Misalnya, untuk rumah makan, disediakan sistem pencatatan menu. Sehingga tidak harus repot mencatat daftar menu serta yang terbeli, karena sudah terdata oleh sistem. Kemudian pencatatan keuangannya juga lebih rapi. Termasuk untuk pembayaran pajak juga sangat membantu karena tarif pajak sudah terpisah. Sehingga pengusaha sebagai wajib pajak tidak kesulitan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah. “Jadi bukan hanya dihajatkan untuk mendapatkan pajak dari Bapenda ini. Tetapi bagaimana membantu pencatatannya. Selain restaurant juga ada hotel. Sistemnya sama untuk membantu pengusaha sebagai wajib pajak maupun pemerintah daerah untuk menghitung pajaknya,” paparnya. Penerapan sistem ini, lanjutnya, akan dicoba hingga akhir Desember mendatang. Sedangkan di tahun 2020 mendatang akan diperbanyak jumlah usaha untuk penerapan sistem ini. Karena sebelumnya sistem ini sudah berhasil di Mataram. Hal ini sangat bagus selain untuk membantu wajib pajak juga untuk menghindari pelanggaran bayar pajak. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Bupati Sumbawa Minta Jaga Situasi Jelang Pelantikan Presiden Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa menggelar apel bersama dalam mendukung pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Jumat (18/10), di halaman Kantor Bupati Sumbawa. Yang juga dihadiri Forkopimda, Sekda, para pimpinan OPD dan ASN serta tokoh masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen menjaga situasi tetap kondusif jelang pelantikan. Apel bersama ini, kata Bupati, wujud kesiapan Polres Sumbawa bersama stakeholder untuk pengecekan terakhir kesiapan segenap unsur pengamanan. Baik kesiapan personil, materiel maupun peralatan. Untuk mendukung terlaksananya pelantikan Presiden dan Wapres dengan aman, damai dan sukses. “Saya mengimbau semua personel yang bertugas, kiranya siap siaga dan aktif untuk melakukan pengamanan di wilayah Hukum Polres Sumbawa. Termasuk tidak mengeluarkan izin aksi demonstrasi saat hari pelantikan. Sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menghormati pelantikan Presiden dan Wapres terpilih,” ucap Bupati.
Bupati pun mengajak seluruh komponen masyarakat Sumbawa untuk selalu menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif. Serta mendukung hasil pemilu 2019 dengan elegan dan bersatu. Disampaikan bahwa semua pihak harus bargandengan tangan dan bersatu-padu menyukseskan keberlanjutan pembangunan, demi kemajuan Bangsa dan Negara. Dikatakan pula, pada tahun 2020 mendatang, Kabupaten Sumbawa kembali akan menggelar pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 20212026. Oleh karena itu, Bupati menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Sumba-
(Suara NTB/ist)
APEL - Bupati bersama Kapolres dan Perwakilan TNI, Ketua DPRD Sumbawa, Sekda dan pimpinan dari unsur lainnya dalam Apel bersama mendukung pengamanan pelantikan Presiden dan Wapres, di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (18/10). wa agar lebih dewasa dalam menyikapi fenomena politik, termasuk perbedaan pilihan politik yang cenderung mengarah pada perpecahan dan berpotensi merusak tatanan persaudaraan serta persatuan dan kesatuan yang telah terbina demikian harmonis di Kab. Sumbawa. Di akhir sambutannya, Bu-
pati menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. “Atas nama pimpinan daerah dan seluruh masyarakat kabupaten Sumbawa, saya mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wapres RI terpilih, bapak Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin. Insya Allah menjadi pemimpin dan pengay-
om bagi seluruh rakyat Indonesia, serta senantiasa berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial di Republik Indonesia Tercinta,”tutup Bupati. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan secara simbolis Truk Sampah Pengadaan dari Dana DAK tahun 2019 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (arn)
Terancam, Terumbu Karang di Teluk Saleh Terus Dilestarikan
(Suara NTB/Ist/SGU)
TRANSPLANTASI - Proses transplantasi terumbu karang yang dilakukan aktivis SGU di sekitar Pulau Dangar Ode perairan Teluk Saleh.
Dandim Minta Pokmas Percepat Penyerapan Taliwang (Suara NTB) Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letkol CZI Eddy Oswaronto ST, meminta Kelompok Masyarakat (Pokmas) segera mencairkan anggaran rehab rekon tahun 2019. Pasalnya, sampai kini sekitar Rp3 Miliar anggaran masih mengendap di kas. Pemerintah memberikan batas waktu sampai tanggal 25 Desember 2019 harus tuntas. Jika tidak, anggaran tersebut akan ditarik oleh Pemerintah dan penanganan rumah rusak akan terhambat. “Kami minta supaya para Pokmas dan fasilitator yang sudah kita bentuk agar segera mencairkan anggaran dimaksud, sehingga penanganan rumah ru-
sak pasca gempa bisa tuntas. Kami juga tidak mengetahui secara persis kendala di lapangan, sehingga Rp3 Miliar tersebut masih mengendap di Kas. Kendati demikian, kami tetap akan mendorong supaya Pokmas dan fasilitator bisa segera mencairkan anggaran tersebut. Karena jika sampai molor dari jadwal 25 Desember harus tuntas, maka anggaran tersebut akan ditarik kembali oleh Pusat sehingga penanganan rumah rusak juga akan terhambat,” ungkapnya di Forum Yasinan Pemkab Sumbawa Barat, Kamis (17/10) malam. Penanganan rumah pasca gempa di KSB tentu sangat diapresiasi jika dibandingkan
dengan kabupaten/ kota lain di NTB. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah tidak adanya masyarakat yang masih tinggal di tenda darurat setelah gempa 69 SR mengguncang wilayah setempat tahun 2018 lalu. Progres yang sudah dianggap baik tersebut harus tetap dipacu, supaya sebelum tanggal 25 Desember penanganan gempa di KSB bisa tuntas tanpa ada masalah di kemudian hari. Bahkan sampai dengan saat ini tercatat sudah ada sekitar 800 rumah yang rusak berat sudah mulai ditempati oleh masyarakat. Sementara sisanya tetap akan diupayakan dalam waktu dekat ini juga segera tuntas. (ils)
Sukseskan Pilkades
Bupati KSB Surati PTAMNT Izinkan Karyawan Ikut Memilih Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyurati PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berikut seluruh perusahaan di proyek tambang Batu Hijau. Dalam surat Nomor 412.2/ 20/PPKD.KAB/2019 itu, bupati meminta perusahaan memberikan izin seluruh karyawannya agar menyalurkan hak pilihnya di masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KSB, Drs. Mulyadi, M.Si yang dikonfirmasi, membenarkan perihal surat resmi bupati itu. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil sebagai upaya pemerintah memastikan setiap masyarakat berpartisipasi aktif dengan cara menyalurkan hak pilihnya. “Kan lumrah kita sebagai pemerintah memberi ruang kepada masyarakat seluas-luasnya
(Suara NTB/bug)
Mulyadi menyalurkan hak politiknya apa pun bentuknya,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at (18/10). Dijelaskan Mulyadi, sangat penting adanya toleransi perusahaan kepada karyawan agar bisa menyalurkan hak pilihnya. Pasalanya meski pelaksanaan diadakan pada hari Minggu atau
hari libur, tetapi aktivitas kerja di proyek tambang Batu Hijau berlangsung setiap hari. Sehingga tidak menutup kemungkinan di hari yang sama kegiatan pencoblosan ada karyawan di mana di desanya melaksanakan pemilihan. “Kita tidak punya data karyawan mana yang desanya ada Pilkades. Tapi kami yakin pasti ada ya, karena Pilkades tahun ini ada 23 desa yang melaksanakannya,” paparnya. Diakuinya, penyaluran pilih dalam agenda demokrasi merupakan hak penuh dari masyarakat. Karena itu surat yang ditandatangani langsung oleh bupati itu dalam bentuk maklumat kepada perusahaan agar bisa memberikan izin karyawannya. “Kalau nanti ada karyawan yang tidak mau memilih ya tidak apaapa. Yang penting pemerintah sudah memberikan ruang dengan cara memintakan izin kepada perusahaan tempat mereka bekerja,” cetusnya. (bug)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Terumbu karang di perairan Teluk Saleh sudah banyak yang rusak, akibat aksi illegal fishing. Pengeoman dan potasium, membuat terumbu karang menjadi terancam. Untuk itulah, aktivis lingkungan yang tergabung dalam Sumbawa Graw Up (SGU) terus berupaya melakukan transplantasi khususnya di sekitar Pulau Dangar Ode dusun Prajak kecamatan Moyo Hilir. Untuk mengembalikan fungsi dari terumbu karang. Ketua Kelompok Konservasi SGU, Ari Abdussalam, kepada Suara NTB, Jumat (18/ 10), menyebutkan upaya transplantasi terumbu karang di sekitar Dangar Ode, telah dilakukan dalam dua tahun terakhir. Bahkan pada 29 Oktober mendatang, transplantasi akan kembali dilakukan kerjasama dengan PLN Ca-
bang Sumbawa. Secara keseluruhan, lanjut Ari, dalam dua tahun terakhir dilakukan transplantasi menggunakan dua media, beton dan kerangka besi. Dari 600 media beton yang telah digunakan, tingkat keberhasilannnya dalam mengembalikan terumbu karang yang rusak mencapai 70 persen. Sedangkan yang menggunakan media kerangka besi tingkat keberhasilannya mencapai 90 persen. “Kami sudah tetapkan Dangar Ode sebagai zona merah, dari aksi pengeboman dan potasium. Agar upaya kami juga mendapat dukungan dari masyarakat dan nelayan setempat,” terangnya. Sambil berharap adanya kesadaran masyaakat untuk tidka lagi melakukan aksi illegal fishing di perairan Teluk Saleh. Serta bersama sama menjaga kelestarian laut. (arn)
Permohonan Pembuatan KIA Meningkat Taliwang (Suara NTB) Jumlah permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) kian hari terus meningkat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat mencatat pengajuan permohonan KIA terjadi hampir setiap harinya. “Hampir setiap hari ada saja yang ajukan permohonan. Dan kalau sebulan itu bisa sampai tembus seratus yang kami terbitkan,” terang kepala Dinas Dukcapil KSB, H. Ibrahim, S.Sos. Mulai tingginya permintaan pembuatan KIA itu, dikatakan H. Ibrahim menunjukkan, mulai adanya kesadaran masyarakat betapa pentingnya kartu administrasi kependudukan anak itu. Di sisi lain hal itu juga menjadi parameter keberhasilan pihaknya menyosialisaikan kartu tersebut dalam waktu setahun terakhir ini. “Awalnya kan kalau masyarakat datang urusnya hanya buat e-KTP saja. Kami tawarkan sekaligus buat KIA, dulu masyarakat abai. Tapi sekarang mere-
ka sudah langsung ngajukan tanpa ditawari,” timpalnya. Selain karena tingkat kesadaran masyarakat yang mulai tinggi, kondisi lain yang mempengaruhi adalah karena pengaplikasian KIA itu sendiri di masyarakat. Saat ini sejumlah institusi mulai menjadikan KIA sebagai syarat. Ibrahim mencontohkan, pada pembukaan penerimaan siswa baru beberapa waktu lalu terdapat beberapa sekolah membuat persyaratan KIA sebagai salah satu kelengkapan mendaftar. “Sepertinya lembaga perbankan yang buka layanan tabungan anak juga sudah ada yang mensyaratkan KIA kalau mau buka rekening,” ujarnya. (bug)
Ibrahim
Serapan Anggaran Belum Maksimal Taliwang (Suara NTB) Sekretaris Badan Pengelolaan KeuanganDaerah(BPKD)Sumbawa Barat, Agus Purnawan S.Pi., MM mengatakan, serapan anggaran jelang akhir tahun masih di angka 70-80 persen dari total APBD yang mencapai Rp1 triliun lebih. Molornya penyerapan anggaran ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada belanja APBD. Parahnya lagi, anggaran terser-
ap ini masih didominasi oleh pelaksanaan pekerjaan non fisik sedangkan untuk fisik serapannya belum maksimal. “Kami tidak mengetahui secara pasti apa kendala di SKPD sehingga masih enggan menggunakan anggaran yang ada. Meski demikian, kami sangat meyakini bahwa untuk realisasi fisik yang ada saat ini sudah sangat baik meski keuangannya masih sangat kecil,” ungkapnya kepada
Suara NTB, Jumat (18/10). Lambannya serapan anggaran ini bisa jadi karena SKPD enggan mengambil uang muka sesuai termin pekerjaan. Selain itu, bisa jadi mereka menyiasatinya dengan menunggu pekerjaan rampung baru akan menyerap anggarannya secara keseluruhan. Perilaku belanja seperti ini tentu sangat disayangkan, karena pada prinsipnya anggaran untuk satu tahun baik itu APBD murni
maupun APBD-P sudah dibagi Per terminnya tinggal dilaksanakan saja. Tapi fakta di lapangan masih belum maksimal juga sampai dengan saat ini. Masalah ini bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan setiap tahun anggaran selalu saja seperti ini. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait perilaku belanja SKPD ini. Jika tidak segera disikapi maka
(Suara NTB/bug)
di tahun berikutnya dikhawatirkan akan terus berlarut dan dampak bagi perekonomian masyarakat semakin lesu. Jika harus mengikuti rencana penggunaan anggaran, seharusnya saat ini sudah mencapai angka 85 persen. Pihaknya sangat berharap SKPD mematuhi mekanisme penganggaran yang ada, supaya ekonomi masyarakat juga bisa berjalan maksimal tanpa ada kendala. (ils)
SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Puskesmas Dompu Kota Raih Akreditasi Utama Dompu (Suara NTB) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah merampungkan penilaian sejumlah instrumen akreditasi Puskesmas Dompu Kota pada Agustus 2019 lalu. Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 14 Oktober dengan nomor YM.02.01/VI.14/ 00171/2019, fasilitas kesehatan tersebut berhak menyandang status Utama. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain kepada Suara NTB menyampaikan, raihan status baru ini diperoleh Puskesmas Kota menyusul beberapa instrumen penilaian sebagaimana Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) telah mampu dipenuhi. Terutama dari segi mutu pelayanannya. “Capai itu diperoleh terutama karena peningkatan mutu pelayanannya,” kata dia. Peningkatan mutu pelayanan yang sudah diwujudkan, bukan semata-mata untuk perubahan status akreditasi. Tetapi hal ini sudah menjadi keharusan. Bahkan oleh semua fasilitas kesehatan khususnya
dua puskesmas yang sampai saat ini masih menyandang Status Dasar, yakni Puskesmas Ranggo dan Kempo. Meski naik satu peringkat dari status Dasar, lanjut Abubakar Husain, masih ada banyak kekurangan yang harus dilengkapi Puskesmas Kota. Salah satunya persoalan ruang perawatan yang sempit dan terbatas. “Idealnya harus 28 ruangan tapi yang ada sekarang ini sangat kurang. Maksudnya ya perubahan ini sebetulnya harus diimbangi penambahan ruangan juga,” jelasnya. Dari sembilan Puskesmas yang ada di Dompu, hanya Puskesmas Kota dan Calabai yang berstatus utama. Sedangkan lima fasilitas kesehatan lain seperti Puskesmas Dompu Barat, Dompu Timur, Soriutu, Kilo dan Rasa Bou masih Madya. Karenanya, Dikes selaku instansi pembina terus mendorong Puskesmas ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, disamping melengkapi kebutuhan sarana prasarana penunjangnya. Dengan demikian, status tertinggi yakni Paripurna akan bisa diraih. “Status Paripurna itu memang
sulit karena masih banyak kekurangan, tetapi akan kita tetap berupaya semaksimal mungkin,” pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Puskesmas Dompu Kota, Dewi Laila Mahdalena Putri, SST, M.Kes Kepada Suara NTB mengatakan rasa optimisnya untuk bisa meraih akreditasi utama pada penilaian kembali Puskesmas Dompu Kota oleh tim surveyor. Bahkan target pihaknya meraih akreditasi paripurna, walaupun itu sulit. “Target kita itu paripurna. Kita harus tetap optimis untuk bisa meraihnya dan mempertahankannya,” ungkapnya. Untuk akreditasi paripurna, penilaiannya setelah 5 tahun akreditasi. Berbeda dengan akreditasi dasar, madya, dan utama hanya berlaku selama 3 tahun baru dilakukan penilaian kembali. Akreditasi ini menjadi bentuk pengakuan pemerintah atas fasilitas dan layanan yang diberikan fasilitas kesehatan sesuai standar. Penilaian oleh tim survei akreditasi Puskesmas Dompu Kota, Rabu (28/8/2019) lalu, Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin langsung memberikan sambutan tim penilai.
Ia menyampaikan hanya ada 2 kemungkinan terhadap penilaian kembali, yaitu naik kelas atau turun kelas. “Tapi kepada tim evaluator, saya yakinkan kepada bapak – bapak, kami selalu berprinsip. Lakukan yang terbaik dan ciptakan momen – momen terjadinya perubahan. Itu yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Dompu. Sehingga dalam kegiatan apapun, kita tidak pernah bersepakat untuk melakukan apa adanya. Tapi kita selalu berusaha melakukan sesuatu dengan bersungguh – sungguh dan dengan cara yang terbaik,” kata H. Bambang. H. Bambang juga menyampaikan, prinsip pemerintah yang diterapkannya untuk memperbaiki keadaan dan layanan dengan tujuan akhir mensejahterakan masyarakat. karena nilai ekonomi tertinggi dalam kehidupan adalah sehat. Ketika sakit, pendapatan yang ditangan pun akan hilang, apalagi pendapatan yang sedang diupayakan. “Itu pasti tidak dapat. Karena itu, tugas kita memastikan masyarakat kita sehat. Itu akan mengurangi beban pemerintah, men-
(Suara NTB/ula)
AKREDITASI - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat penerimaan tim survei akreditasi Puskesmas Dompu Kota, 28 Agustus 2019 lalu.
(Suara NTB/ula)
Abubakar Husain gurangi beban saudara, mengurangi beban tetangga,” katanya. Kabupaten Dompu, lanjut H. Bambang, memiliki puskesmas di semua Kecamatan dan semua dalam kondisi yang representasi. Puskesmas – puskesmas ini dibuka layanan
rawat inapnya. Keberadaan puskesmas ini diharapkan makin memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten Dompu. “Insyaallah akreditasinya naik. Saya sudah katakan, bapak – bapak datang pada saat saya ulang tahun. Kan ndak elok, hadiah ulang tahun Bupati akreditasi puskesmas Kota turun,” kata H. Bambang yang disambut tawa tamu undangan. Harapan H. Bambang agar puskesmas Dompu Kota ini naik akreditasinya disambut dengan paripurna oleh jajaran
Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dompu Kota yang hadir. Karena akreditas dasar yang diraih 3 tahun lalu merupakan tahun pertama proses akreditasi bagi layanan kesehatan di NTB. Kendati demikian, H. Bambang berharap, dari 4 akreditasi yaitu dasar, madiya, utama dan paripurna. Paling tidak akreditasi utama didapat untuk puskesmas Dompu Kota. “Jadi minta itu, jangan beratkan orang yang diminta. Kalau bisa bintang 5 (akreditasi paripurna), saya lebih suka,” katanya diplomatis. (jun/ula/*)
Polres Dompu Selidiki Dugaan Penimbunan Semen Dompu (Suara NTB) – Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK baru mendengar adanya kelangkaan bahan bangunan khususnya semen di wilayah ini. Pihaknya segera menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan, untuk menelusuri dugaan penimbunan semen oleh oknum pengusaha.
(Suara NTB/Uki)
LANTIK - Empat pimpinan DPRD Kabupaten Bima yang dilantik di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (18/10).
Resmi, Putra Bupati Bima Jadi Ketua DPRD
Bima (Suara NTB) – Empat pimpinan DPRD Kabupaten Bima periode 2019-2024 dilantik. Pelantikan mereka melalui rapat Paripurna Istimewa Legislatif di ruang rapat DPRD setempat, Jumat (18/10) pagi. Empat pimpinan dewan yang dilantik masing-masing, Muhammad Putera Feryandi, S.IP (Fraksi Golkar) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah, SE, Wakil Ketua I (PAN), Yasin S.Pd Wakil ketua II (Gerindra) dan Hj. Nurhayati M.Si, Wakil Ketua III (PPP). Usai pelantikan, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Feryandi mengatakan dalam menjalankan visi-misi dibutuhkan kerjasama yang baik semua pi-
hak, agar kemajuan daerah dapat terwujud. “Anggota DPRD memiliki jabatan yang setara dengan Kepala daerah,” kata pria yang akrab disapa Dae Yandi ini. Menurut putra sulung Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri ini, dalam menjalankan tugas dan fungsi, anggota DPRD dituntut untuk merespon persoalan, tuntutan dan aspirasi masyarakat. “Anggota DPRD bisa bekerjasama. Setiap persoalan harus dapat disikapi dengan baik, sebagaimana tugas utama wakil rakyat,” ujarnya. Dae Yandi mengajak anggota DPRD lain agar menerima setiap masukan, saran dan kritikan yang konstruktif dari masyarakat. Sehingga bisa terjalin hubungan kerjasama
dalam menjalankan tugas. “Menjalankan tugas dengan maksimal, kita harus menerima masukan, kritikan atau saran dari semua pihak,” katanya. Selain itu, Ia berjanji akan melanjutkan agenda dan program yang belum dikerjakan oleh anggota DPRD periode sebelumnya demi kemajuan Kabupaten Bima. Mengingat masih banyak yang belum diselesaikan hingga kini. “Yang menjadi tugas kami bersama ke depannya akan menyelesaikan beberapa PR yang belum diselesaikan oleh DPRD sebelumnya. Kami juga akan melanjutkan hubungan yang sudah terjalin ini dengan baik ,” pungkasnya. (uki)
“Nanti coba kita selidiki kemungkinan ada tidaknya penimbunan itu,” ungkapnya menjawab Suara NTB di Mapolres Dompu, Jumat (18/10). Kelangkaan semen di tengah pengerjaan sejumlah proyek pemerintah di akhir tahun ini, menurut dia, bisa jadi masalah serius jika dibiarkan berlarut. Karena jelas imbasnya dapat membuat penyelesaian pekerjaan proyek tidak sesuai kontrak.
Selain menerjunkan tim untuk mengidentifikasi ke toko-toko bangunan dan sejumlah proyek, Erwin Suwondo menyarankan agar Disperindag turut aktif menggali akar persoalan ini. Minimal berkoordinasi dengan Distributor semen dari Bima. “Disperindag dicek itu karena kita ndak tau di sini kan supplyernya di Bima,” tandasnya. Terpisah, Kepala Bagian
Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT yang dikonfirmasi Suara NTB terkait persoalan ini tak berani berkomentar banyak dengan alasan baru saja mendapat informasi kelangkaan semen tersebut. Diperparah pihaknya selama ini belum pernah menerima laporan detail terkait jaringan distribusi barang itu sebagaimana halnya pupuk subsidi maun non subsidi. “Kalau pupuk dan lain-lain
kita agen penyalur sebagainya jadi gampang kita kontrol. Tapi kalau semen ini malah saya ndak dapat laporan ini dari mana,” ungkapnya. Dijelaskan, pihaknya memang tidak bisa terlalu jauh mancampuri urusan teknis semacam ini yang sudah menjadi tanggungjawab Disperindag. Tetapi ketika ditemukan persoalan yang mengharuskannya turun tangan maka pihaknya harus ikut membantu. “Cuma masalahnya data jaringan distribusi itu dan kelangkaan ini baru kita dapat, jadi saya minta waktu untuk kroscek dulu,” pungkasnya. (jun)
Oktober, Kabupaten Bima Mulai Seleksi CPNS Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) mulai membuka tahapan rekruitmen dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bulan Oktober ini. Rekrument dan seleksi CPNS tersebut berdasarkan surat Kemen PAN RB nomor B./ 1.007/S.SM.01.00/2019, tentang jadwal pelaksanaan rekruitmen dan seleksi CPNS formasi Tahun 2019. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Drs. Syahrul mengaku berdasarkan surat Kemen PAN RB, pendaftaran dan pengumuman seleksi CPNS akan dilaksanakan pada Oktober 2019. “Setelah itu pengumuman hasil seleksi adminstrasi akan dilakukan pada Desember 2019 menda-
tang,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (18/10). Pada Januari Tahun 2020 mendatang, lanjutnya pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi D a s a r (SKD) kemudian,
Bima (Suara NTB) – Anggota DPR RI, H. Muhammad Syafrudin ST MM, meyakini akses komunikasi adalah bagian dari kemajuan yang harus dinikmati bersama oleh warga NTB. Khususnya, warga di Pulau Sumbawa. Karenanya, ia pun memperjuangkan agar unit-unit pemancar komunikasi baru terus dibangun. Agar warga di pelosok, bisa mendapatkan sinyal ponsel dan menikmati kelancaran berkomunikasi. Perjuangan itu kini membuahkan hasilnya. Tak kurang dari 52 unit Base Transceiver Station (BTS) baru telah dibangun berkat upayanya. Warga NTB pun kini dapat menikmati jaringan telekomunikasi yang semakin luas. Selama menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 20142019, politisi PAN yang akrab disapa HMS ini terus mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperluas terciptanya akses sinyal telekomunikasi di NTB. BAKTI merupakan sebuah unit kerja Kementerian Kominfo bersama operator seluler. BAKTI berfokus pada upaya membangun prasarana telekomunikasi di area terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sasarannya adalah 5.000 desa di seluruh Indonesia agar dapat
menikmati layanan telekomunikasi pada 2020. Berkat lobi HMS, program BAKTI di NTB kini telah menyentuh 32 Desa di Kabupaten Bima dan 19 Desa di Kabupaten Sumbawa. Lalu, lima Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tiga Desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan masing-masing satu desa di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dari 52 tower BTS yang diperjuangkan tersebut, 32 unit kini tengah dibangun dan 20 unit lainnya akan dibangun pada 2020. HMS pun mengutarakan rasa syukurnya karena ikhtiarnya ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB. “Alhamdulillah, masyarakat kita, di Sumbawa dan Lombok sekarang bisa menikmati komunikasi dan internet di desa-desa,” ujarnya kepada Suara NTB. HMS meyakini, warga yang tinggal di wilayah terpencil terpencil seperti Langgudu, Tambora, Lambu dan Parado, memiliki hak yang sama untuk menikmati kemajuan teknologi komunikasi dan akses internet. “Termasuk warga di desadesa di Kabupaten Sumbawa, KSB dan KLU juga,” imbuhnya. Di sisa jabatannya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, HMS pun mendorong agar tahun depan, BTS juga dibangun di daerah yang saat ini tak
Bulan berikutnya yakni Februari akan dilanjutkan pelaksanaan SKD. “Pengumuman hasil SKD ini dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan pada bulan Maret,” katanya. Menurut Syahrul berdasarkan hasil
kesepakatan, pelaksanaan tes SKD dan SKB CNPS tingkat Kabupaten Bima Tahun 2019 akan dilaksanakan di kampus Vokasi Unram Sondosia Kecamatan Bolo. “Lokasi tes SKD hingga SKB sama seperti tahun kemarin, yakni di Kampus Vokasi Unram,” katanya. Ia menambahkan jadwal tersebut disusun oleh Pemerintah Pusat melalui Kepmen PAN RB Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Penetapan dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dengan memperhatikan usulan kebutuhan yang disampaikan Pemerintah Daerah melalui sistem elektronik Formasi (e-Formasi). “Pelaksanaan seleksi CPNS formasi tahun 2019 semula direncanakan selesai tahun 2019. Namun ada pemberitahuan dilakukan mulai Oktober,” pungkasnya. (uki)
Dara Asal Dompu akan Wakili NTB di Finalis Putri Nusantara Berkat HMS, 52 Unit BTS Baru Dibangun di NTB
Dompu (Suara NTB) Nur Haerani alias Rani, putri asli Sori Sakolo, Kabupaten Dompu terpilih mewakili NTB di ajang finalis Putri Nusantara di Makassar 20 – 23 November 2019 mendatang. Untuk tampil, Rani berharap mendapat dukungan meningkatkan kapasitas soal budaya daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H. Khaerul Insan, SE, MM kepada Suara NTB kemarin membenarkan bahwa Nur Haerani alias Rani terpilih mewakili NTB sebagai finalis Putri Nusantara di Makassar November 2019 mendatang. Rani pun sudah menghubungi Pemda dan meminta dukungan untuk bahan saat tampil sebagai finalis Putri Nusantara. “Kita hanya membantu sedikit untuk pendanaan, karena Rani ini mewakili NTB. Walaupun ia putri asal Dompu, apalagi ini sudah akhir tahun dan anggaran sangat terbatas,” ungkapnya. Khaerul Insan juga berharap Rani kembali ke daerah dan banyak belajar soal budaya daerah dalam menyiapkan diri tampil di finalis Putri Nusantara. Banyak tokoh seni dan budaya Dompu di daerah yang bisa dijadikan tempat belajar, seperti H. Abdullah Saleh, Nurhaedah, dan Syafruddin. Sebelumnya, Fita, manajer Rani kepada Suara NTB men-
(Suara NTB/ula)
WAKILI NTB - Rani (kanan) dan manajernya, Fita di Mataram, belum lama ini. Rani akan mewakili NTB di ajang finalis Putri Nusantara di Makassar 20 – 23 November 2019 mendatang. yampaikan harapannya agar suk soal tarian. Karena Rani keterwakilan Rani sebagai fina- akan tampil dengan tarian lis Putri Nusantara mewakili daerah. “Ini yang belum kita NTB bisa mendapat dukungan dapat sampai sekarang. Kita dari Pemda Dompu. Minimal belajar saja sendiri,” terangdukungan diberikan untuk bi- nya. Pada kesempatan yang aya pembuatan kostum budaya sama, Rani mengakui, saat tampil di acara finalis. “Kita minta dana Rp5 juta masih banyak belajar soal untuk tradisional kostum. Untuk budaya daerah. Walaupun kostum, kita tampilkan tenun ia lahir dan besar di Domyang sudah selesai kita desain. pu, tapi seni dan budaya Desainnya menggambarkan daerah harus dipahami, apalagi untuk tampil di Dompu seutuhnya,” katanya. Fita yang juga menjadi per- pentas nasional. “Sekarang ancang gaun untuk Rani ini men- lagi fokus belajar tari,” ungaku, Rani masih membuntuh- gkap mahasiswi teknik sipkan peningkatan kapasitas soal il Muhammadiyah Matbudaya daerah dan seni, terma- aram semester 3 ini. (ula)
Syahrul
(Suara NTB/Uki)
(Suara NTB/HMS)
BTS - Anggota DPR RI Dapil NTB 1,H.M.Syafrudin,ST,MM (bersarung) berpose bersama di depan salah satu unit BTS baru di NTB. memiliki jaringan telekomuni- juga memantik tumbuhnya kasi yang lancar. “Sampai hari kesejahteraan di daerah itu,” ini saya terus menunggu usu- seru politisi PAN ini. Setelah terpilih kembali lan dari pemerintah daerah jika masih ada yang belum pada Pemilu 2019 lalu, HMS maksimal menerima jaringan menegaskan komitmennya komunikasi dengan baik untuk untuk terus menggunakan akdilanjutkan kepada pemerin- ses politiknya untuk mendorong pembangunan di daerahtah pusat,” ujarnya. Menurutnya, upaya men- nya. Khususnya, di Pulau Sumdorong kelancaran komunika- bawa yang merupakan daerah si masyarakat di pelosok NTB pemilihannya. “Insya Allah, dengan dukunadalah sesuatu yang patut diseriusi. “Karena ada bany- gan masyarakat, saya akan terak kemajuan baru yang bisa us berjuang. Tidak hanya dalam dicapai kalau warga bisa membangun akses informasi berkomunikasi dengan ponsel. dan komunikasi. Tapi juga di Apalagi kalau mereka bisa bidang-bidang lain yang bisa menggunakan internet di daer- saya sentuh dengan kebijakan ahnya. Keterhubungan ini bisa di DPR RI,” pungkasnya. (*)
POLHUKAM
SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2019
Golkar Cermati Kans Duet Mohan - Ahda Mataram (Suara NTB) Partai Golkar masih terus melakukan pengamatan dan pencermatan yang mendalam terhadap sejumlah sosok figur yang bakal dijadikan bakal calon wakil untuk mendampingi Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, maju bertarung pada Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Harian DPD II Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB, baru-baru ini. Dikatakan Didi, pihaknya tengah menginventarisir semua figur yang dinilai memiliki kans besar untuk mendampingi Mohan. “Sesungguhnya semua figur yang mengemuka sekarang ini kami cermati, tanpa terkecuali, baik dari kalangan partai politik maupun dari luar partai politik,” ujar Didi. Dari informasi yang beredar di kalangan politikus Golkar sendiri, sangat santer disebut-sebut bahwa Mohan kemungkinan besar akan berpasangan dengan putra dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, yakni Badruttamam Ahda. Paket Mohan-Ahda tersebut dinilai paling realistis untuk bisa memenangkan pertarungan di Mataram. Didi yang dikonfirmasi terkait munculnya nama Ahda tersebut sebagai kandidat kuat yang akan menjadi calon wakil Mohan, tidak menampiknya. Dikatakan Didi, Ahda memang salah satu figur juga masuk radar pencermatan Partai Golkar untuk menjadi calon wakilnya Mohan. “Kita lakukan pencermatan itu kepada semua figur yang punya potensi, termasuk Ahda sendiri juga kita cermati. Setelah kita cermati semua, nanti untuk keputusan akan disesuaikan dengan dinamika politik yang terjadi, sehingga pada akhirnya nanti kita akan ambil keputusan siapa yang terbaik untuk mendampingi Mohan,” ungkap Didi. Lebih lanjut disampaikan Didi, bahwa Golkar memiliki kriteria sendiri terkait dengan sosok figur yang akan menjadi pasangan Mohan. Ditegaskannya, sosok balon wakil tersebut haruslah memiliki kesamaan visi dan misi. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan ke depan, keduanya bisa saling berkolaborasi, bahu membahu dalam membangun Kota Mataram. “Paling penting bagi kami, bagaimana pasangan itu saling memperkuat dan saling melengkapi, dan berkontribusi maksimal untuk kepemimpinannya. Jadi pasangan yang kita harapkan itu adalah dwitunggal yang kuat dan kokoh, punya visi dan arah yang sama, bersatu padu dalam melaksanakan tugas dalam memimpin eksekutif,” jelas Ketua DPRD Kota Mataram itu. Dalam menentukan sosok figur yang akan mendampingi Mohan, juga tidak kalah pentingnya adalah, bisa mendongkrak tingkat elektabilitas Mohan dalam menghadapi Pilwakot. Karena itu, hasil survei yang sedang dilakukan juga akan menjadi dasar yang cukup penting dalam penentuan siapa yang akan diputuskan untuk mendampingi Mohan. “Yang tidak kalah pentingnya adalah aspirasi masyarakat, kecenderungan masyarakat itu seperti apa terhadap sosok figur wakil itu juga menjadi pencermatan kita. Karena itu Golkar mencermati segala sesuatunya, dan survei sekarang sedang jalan,” pungkasnya. (ndi) H. Didi Sumardi (Suara NTB/fit)
PPP Siapkan Syirajuddin Tampil di Pilkada Dompu Mataram (Suara NTB) DPW PPP NTB tengah menyiapkan sejumlah kadernya yang dinilai memiliki potensi untuk didorong tampil bertarung pada Pilkada serentak 2020 mendatang yang akan digelar di tujuh daerah Kabupaten/ Kota di NTB. PPP sudah mengantongi sejumlah nama kader yang siap untuk ditampilkan maju di Pilkada. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris DPW PPP NTB, Moh. Akri yang dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya di DPRD Provinsi NTB, Jumat (18/ 10) kemarin. Dikatakan Akri, (Suara NTB/dok) partainya memang memprioriMoh. Akri taskan mendorong kader internal untuk maju di pilkada. Hal itu juga sesuai dengan instruksi dari DPP PPP yang memerintah agar memprioritaskan kader internal untuk diusung. “Sesuai dengan instruksi dari DPP, kami prioritaskan kader dulu. Dari tujuh daerah yang akan menggelar Pilkada ini, di beberapa daerah itu kami sudah punya kader yang siap maju,” kata Akri. Pilkada Kabupaten Dompu, merupakan salah satu daerah di mana PPP sudah memiliki kader yang siap didorong maju bertarung. Ia adalah anggota DPRD Provinsi NTB saat ini dari dapil VI (Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima), yakni Syirajuddin. Akri menilai figur Syirajuddin punya kans besar untuk didorong maju. “Pak Syirajuddin itu mantan Ketua DPC PPP Dompu. Beliau juga sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Dompu tiga periode, dan sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi,” jelas Akri. Secara elektabilitas, lanjut Akri, Syirajuddin tidak bisa diragukan. Karena ia sudah dikenal luas sebagai salah satu politikus senior di Dompu. Bahkan saat ini aspirasi masyarakat yang meminta Syirajuddin supaya maju di Pilkada Dompu 2020 juga sudah cukup kuat, dan hal itu menjadi salah satu pertimbangan PPP. “Insya Allah kita bisa dorong beliau untuk maju, dengan tiga kursi DPRD yang kita punya di Dompu menjadi modal kuat PPP untuk mencalonkan kadernya. Apalagi Pak Syirajuddin ini sudah banyak aspirasi masyarakat yang memintanya untuk maju,” pungkasnya. (ndi)
Halaman 8
Pilkada Loteng Paling Diminati Mataram (Suara NTB) Peminat untuk Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah merupakan yang paling ramai dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di NTB yang juga akan menggelar Pilkada serentak 2020. Sampai sejauh ini, cukup banyak figur yang sudah menyatakan diri secara terang-terangan kesiapannya untuk maju. Peminat Pilkada Loteng tidak saja hanya didominasi oleh kalangan dari politisi, namun kalangan profesional seperti birokrasi dan akademisi juga bermunculan menyatakan kesiapan dirinya untuk maju. Baru-baru ini salah satu figur yang diketahui akan tampil maju juga yakni, akademisi Unram, Lalu Wirahman. Lalu Wirahman yang juga merupakan Ketua Pemuda Pancasila NTB itu, diketahui cukup serius bertarung di Pilkada Loteng, setelah namanya tercantum dalam daftar figur yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di Partai Nasdem. Lalu Wirahman yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (18/ 10) kemarin membenarkan jika dirinya memiliki niat untuk ikut
maju di Pilkada Loteng. Bahkan dirinya sudah mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah di Partai NasDem. “Ya, saya daftar di Partai Nasdem,” katanya. Dikatakan Wirahman, untuk sementara ini, pihaknya lebih memilih gerakan senyap terkait persiapannya mencalonkan diri di Pilkada Loteng. Dengan gerakan senyap tersebut, pihaknya sudah bergerak satu tahun terakhir untuk sosialisasi dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Loteng. Ia mengaku, dari sosialisasi dan silaturahmi yang intens dibangun dengan masyarakat tersebut, menunjukan ada respon kuat dari masyarakat terkait pencalonan dirinya di Pilkada.
Dengan kondisi tersebut, kian meningkatkan dan memantapkan rasa percaya dirinya untuk bertarung dalam perebutan kursi kepala daerah di Pilkada. Ia memilih bersikap fleksibel dan realistis dalam menyikapi situasi politik yang ada. Ia tak mempersoalkan, jika dirinya jadi orang nomor dua atau calon wakil Bupati. Jika peluang lebih terbuka jadi calon wakil Bupati dan potensi kemenangan lebih besar. Maka tentu ia memastikan siap berpasangan dengan kandidat calon Bupati manapun. “Prinsipnya, kita ingin berikan kontribusi lebih besar lagi bagi pembangunan di Loteng,” imbuhnya. Meski bukan berasal dari latar belakang kalangan politisi partai, namun ia lebih memi-
lih untuk maju lewat jalur partai ketimbang jalur independen. Sehingga iapun langsung membangun komunikasi dengan sejumlah partai untuk mendapatkan dukungan. Ia memastikan akan mengikuti mekanisme penjaringan berlaku di internal parpol yang membuka pendaftaran. Selain mendaftar di Partai Nasdem, ia juga akan daftar di PPP. Pihaknya juga sudah ada komunikasi dengan sejumlah parpol lainnya. Seperti PKB, Golkar, Hanura dan Berkarya dan parpol lainnya. Hanya saja, Pihaknya menunggu pembukaan bursa penjaringan calon kepala daerah di buka parpol tersebut. “Jika penjaringan dibuka di parpol tersebut, saya langsung akan daftar,” pungkasnya. Pantauan Suara NTB di penjaringan calon Bupati dan calon wakil Bupati digelar DPD Partai Nasdem Lombok Tengah, memperlihatkan diminati banyak figur. Sejak dibuka penjaringan tanggal 23 September lalu, tercatat sudah delapan
kandidat mengambil formulir pendaftaran, dan satu kandidat sudah mengembalikan formulir pendaftaran. Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Samsul Hadi yang dikonfirmasi menyebutkan delapan kandidat sudah mengambil formulir pendaftaran di Partai Nasdem Loteng tersebut, mereka adalah ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, Anggota DPRD NTB dari Demokrat, Muhammad Rais Ishak, Mantan Anggota DPRD Loteng dari Demokrat, Samsul Qomar. Selanjutnya, Sekretaris PW NU NTB juga mantan ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, Mantan Danrem NTB, Lalu Irham Srigede, Ketua Pemuda Pancasila NTB, Lalu Wirahman, dan ketua DPD Golkar Loteng, Humaidi. ”Kita terbuka bagi siapapun mau mendaftar. Dari delapan orang itu, hanya satu kandidat sudah mengembalikan formulir dan daftar resmi,” katanya. (ndi)
(Suara NTB/why)
IMBAUAN - Kapolda NTB, Nana Sudjana menyampaikan imbauan keamanan usai salat Jumat di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Mataram, Jumat (18/10) jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI besok.
Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa Mataram (Suara NTB) Polda NTB menyiagakan pasukannya menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI besok. Korem 162/ Wira Bhakti pun demikian. Antisipasinya, aksi massa baik yang merayakan ataupun sebaliknya. Meski begitu, demonstrasi tidak dilarang asal sesuai ketentuan. Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan aksi demonstrasi pada hari pelantikan Presiden dan Wapres. “Sampai saat ini belum ada pemberitahuan (aksi demo),” ujarnya, Jumat (18/10) di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Mataram bersama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, dan Kabinda NTB Tarwo Koesnarno. Nana menegaskan, aparat kepolisian akan mengevaluasi apabila ada pemberitahuan aksi demonstrasi. Hasilnya nanti mengenai izin pelaksanaan aksi tersebut. Tetapi menurutnya, aksi demonstrasi dibolehkan dan sudah diatur undangundang. “Tentunya penyampaian aspirasi sesuai ketentuan yang ada. Kita akan mengawal, mengamankan penyampaian aspirasi. Terkait rencana aksi di NTB, sampai saat ini belum ada,” terangnya. Kapolda mengimbau masyarakat NTB untuk tetap menjaga situasi kondusif yang selama ini sudah terpelihara. Pelantikan Presiden dan Wapres, imbuhnya, merupakan momentum masyarakat untuk meningkatkan semangat pembangunan. Aksi dukungan maupun penolakan yang berlebihan, kata Nana, justru
akan mencederai upaya masyarakat dan aparat selama ini dalam menjaga ketertiban NTB. “Tidak perlu euforia dan tidak perlu ditanggapi negatif,” jelasnya. Menurutnya, masyarakat dalam ikut serta mengawal demokrasi sedianya mendukung atau mengoreksi program yang diajukan presiden dan wapres terpilih saat kampanye lalu. Menagih janji kampanye pun perlu disampaikan dengan cara yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi. “Kita harapkan presiden dan wakil presiden yang baru bisa memimpin Indonesia dengan program pada saat Pemilu, dan kita sama-sama berdoa agar mampu mengemban amanah tersebut,” jelas Nana. Dalam hal pengamanan, sekurang-kurangnnya Polda NTB menyiagakan 4.000 personel. Sejumlah titik objek vital diberi atensi lebih. “Yang kita siagakan 2/3 perkuatan,” sebutnya. Sementara, Danrem menambahkan TNI bersiaga penuh untuk mendukung Polda NTB dalam mengamankan daerah selama dan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. “Selalu jaga keamanan seperti biasa. Kami yakin warga NTB mampu saling bersinergi menjaga keamanan tersebut,” pungkasnya. Polda NTB menggelar doa bersama dalam rangka memohon keselamatan bangsa di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Mataram. Doa bersama itu sebagai rangkaian pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. (why)
SUARA NTB
Sabtu, 19 Oktober 2019
Petugas Dishub akan Dilatih Bahasa Inggris Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram akan melatih armadanya dalam berbahasa inggris. Hal itu untuk mengantisipasi pelanggar lalu lintas dari warga negara asing (WNA). Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Mataram, Yusup Hidayat Sahidin mengatakan, pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2020 nanti. “Kita usahakan tahun depan. Di DPA kita anggarkan, kalau tidak salah satu minggu kita akan latih mereka untuk pelatihan bahas Inggrisnya,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (18/10). Dikatakan, pelatihan ini akan dilakukan setiap hari. “Mat-
aram kan banyak WNA yang datang ke sini. Bisa saja akan dilatih tiap hari. Kegiatan kita 6 kali dalam seminggu, bisa seminggu dua kali juga,” katanya. Sebagai kota jasa dan perdagangan yang terus berkembang, pelayanan di Kota Mataram sulit dihindari untuk tidak melayani WNA. “Karena bukan lokal saja yang kita hadapi, kita juga akan menyambut wisatawan di KEK Mandalika. Akan ada MotoGP ini. Pasti banyak wisatawan berkunjung ke Mataram,” paparnya. “Kita akan jelaskan kepada WNA soal aturan yang harus dipatuhi nanti,” jelasnya. Nanti lanjut Yusup, WNA yang berkendara ke kota Mataram harus mematuhi peratu-
ran lalu lintas di Mataram. “Karena sudah aturannya, mereka harus mengikuti, dan kita tindak itu tanpa pandang bulu,” tutupnya. (viq)
Halaman 9
HILANG
HILANG
HLG STNK R4 TOYOTA/SIENTA DR.1649 XF NOKA/NOSIN : MHFZ28H39H0041094/ 2NRX212723 AN.SANG AYU MADE TRISNA WATI HLG D’SKTR JL.GAJAH MADA PAGESANGAN KOTA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA DR.3115 EC NOKA/NOSIN : MHIJM4112JK241677/ JM41E-1241515 AN.LALU ALFI SANDI KUSUMA HLG D’SPT AMPENAN
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
HLG STNK R2 HONDA DR.3631 BK NOKA/NOSIN : MHIJB91129K639633/ J B 9 1 E - 1 6 3 8 5 1 9 AN.JUMARIM,SAG,MHI HLG D’SKTR KEKALIK JAYA KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.5655 DU NOKA/NOSIN : MH31S70069K515287/ 1S7515325 AN.DIANAN PUTRI DAMAYANTI HLG D’SKTR AMPENAN
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 19 Oktober 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 19 Oktober 2019
Pemprov NTB Peroleh Kuota 414 Formasi CPNS 2019 Dari Hal. 1 datanya ke masing-masing Pemda. Karena kuota formasi tersebut dibagikan per kabupaten/kota. Setelah pemberian kuota formasi untuk masingmasing Pemda, Fathurrahman mengatakan pembukaan rekrutmen CPNS 2019 masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan di Jakarta, Kamis (17/10) lalu belum memutuskan tanggal pasti pembukaan pendaftaran CPNS 2019. ‘’Insya Allah minggu pertama November pendaftaran sudah dibuka,’’ katanya. Sebelumnya, Pemprov NTB telah mengusulkan 500 formasi CPNS 2019 ke Kemenpan RB. Rincian formasi CPNS 2019 yang diusulkan terdiri dari formasi tenaga guru dan kesehatan diajukan sebanyak 450 formasi. Dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 50 formasi. Khusus untuk formasi tenaga guru diusulkan sebanyak 225 formasi. Dengan rincian, guru SMA 76 formasi, guru SMK 113 formasi dan guru SLB 36 formasi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan juga diusulkan 225 formasi. Dengan rincian, tenaga kesehatan ahli 121 formasi dan tenaga kesehatan terampil 104 formasi. Sementara itu, 50 formasi jabatan fungsional tertentu lainnya diusulkan terdiri dari jabatan fungsional tertentu ahli 35 formasi. Dan jabatan fungsional tertentu terampil 15 formasi. Terkait dengan pelaksanaan rekrutmen CPNS 2019, BKD NTB dan BKPSDM kabupaten/kota sudah melak-
sanakan Rakor pekan lalu di Mataram. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati 10 lokasi tes CPNS 2019 yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk Pemprov NTB dan Kabupaten Lombok Utara (KLU), pelaksanaan tes akan dilakukan di BKD NTB. Sedangkan Pemda kabupaten/kota berada di wilayah masing-masing. Sesuai hasil Rakor, BKN hanya akan menyiapkan personel dan server. Sedangkan sarana dan prasarana seperti komputer, gedung dan genset disiapkan oleh masing-masing Pemda. Kemen PANRB telah menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi CPNS formasi Tahun 2019. Hal tersebut sesuai surat Kemen PANRB dengan nomor B/ 1007/S.SM.01.00/2019 tertanggal 1 Oktober 2019. Untuk pengumuman rekrutmen CPNS akan dilakukan akhir Oktober sampai awal November. Kemudian jadwal pendaftaran pada November. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan Desember 2019. Selanjutnya pada Januari 2020, diberikan waktu untuk masa sanggah dan pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Pelaksanaan tes SKD dijadwalkan pada Februari 2020. Pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dijadwalkan pada Maret. Terakhir, integrasi nilai SKD dan SKD serta penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS dijadwalkan pada bulan April. (nas)
Pusat Busana Muslim Nasional Dari Hal. 1 Karena itu juga sejalan dengan pariwisata di daerah kita sebagai salah satu best world tourism destination,’’ ujar Ketua Umum Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc saat ditemui, Jumat (18/10) di Mataram. NTB sendiri disebutnya, memiliki modal dan potensi yang cukup besar untuk menuju ke arah tersebut. ‘’NTB dengan tiga suku besar, Sasak, Samawa, Mbojo memiliki kekayaan budaya yang sangat unik, indah dan sudah dikagumi dan diakui di berbagai tempat, baik nasonal maupun dunia,’’ ujar Niken. Untuk melestarikan hal itu maka dibutuhkan inovasi-inovasi dan penggalian kreativitas dari generasi muda yang ada di NTB. ‘’Kami pikir dengan resource (sumber daya) yang ada, kita suatu saat bisa mewujudkan itu,’’ sambungnya. Diterangkan istri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc tersebut bahwa Dekranasda NTB saat ini terus mendorong produksi kriya di NTB dari UMKM agar masuk ke dalam tahap industri. Pasalnya, pangsa pasar produk kriya NTB disebut cukup besar. Jika hal tersebut telah dapat dipenuhi, maka pencanangan NTB sebagai pusat industri busana muslim juga bukan hal yang mustahil. Khususnya untuk model busana yang menggunakan kekhasan kriya seperti produk tenun yang ada di NTB. ‘’Kalau itu dikembangkan dengan baik, kita
bisa jadi Muslim fashion center,’’ ujar Niken. Di lain kesempatan Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, juga pernah menyebut NTB sebagai provinsi yang telah berhasil menjalankan konsep wisata halal. Posisi NTB dalam industri tersebut dimantapkan pada tahun 2015 ketika Lombok terpilih sebagai The Best Halal Tourism in the World. Predikat tersebut berhasil meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 32 persen dan wisatawan domestik 47 persen ke NTB setelah diberikan branding sebagai wilayah Moslem Friendly. Selain itu, NTB juga menerima 12 dari 14 kategori penghargaan di World Halal Tourism Award di Abu Dhabi pada 2016. Setelah mendapatkan penghargaan pada 2015 dan 2016, pada tahun 2019 NTB kembali dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun domestik dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Dengan begitu, potensi pasar untuk industri wisata halal ataupun hal yang berkenaan dengan itu cukup besar ke depannya. Bahkan pada tahun 2020, jumlah wisatawan yang datang ke NTB ditargetkan sebanyak 4,5 juta orang. (bay)
Ribuan Orang Terpapar Asap Dari Hal. 1 ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH saat dikonfirmasi Suara NTB Jumat (18/10) di Mataram. Delapan orang korban tersebut telah mendapatkan perawatan karena menunjukkan gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Dikes NTB membagi dua piket tugas untuk menangani dampak kesehatan yang mungkin disebabkan oleh asap kebakaran TPA. Satu unit piket tugas disiapkan untuk mengatasi keluhan di desadesa terdampak, dan satu piket tugas lainnya khusus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan petugas pemadam. ‘’Satu kita siapkan untuk petugas di Kebon Kongok, karena cukup berat mereka pekerjaannya. Kami semalam sampai jam 24.00 Wita mengevaluasi apa hasil selama ini dan apa yang dibutuhkan,’’ ujar Eka. Terkait desa terdampak, Eka menerangkan bahwa piket tugas difungsikan secara mobile mengikuti ke mana arah asap. ‘’Kalau misal asapnya ke Kuranji, kita ke sana. Kalau ke Parempuan, kita ke Parempuan. Tapi kalau tidak ada angin, warga yang ada di bawah kawasan yang kena asapnya,’’ ujarnya.
Asap dari kebakaran TPA Kebon Kongok sendiri disebut berbahaya karena membawa partikel-partikel kecil yang mungkin mengganggu pernapasan. Karena itu, Dikes NTB sampai saat ini telah membagikan 3.000 lembar masker kepada warga-warga yang aktivitasnya bersentuhan langsung dengan lokasi yang terkena asap langsung. Diterangkan Eka, hari ini (18/10) pihaknya akan melakukan evaluasi terkait masyarakat yang rentan terkena dampak asap. ‘’Orang-orang yang rentan mungkin akan kita bawa keluar. Mau tidak mau kalau begitu solusinya evakuasi, terutama (di daerah) yang paling terdampak,’’ ujarnya. Selain masker, Dikes NTB dan Puskesmas Lombok Barat juga telah menyiapkan petugas dan obatobatan yang diperlukan. Walaupun intensitas asap mulai berkurang setelah upaya pemadaman sejak Minggu (13/10) lalu. Menurut Eka, Dikes NTB masih memberlakukan status siap-siaga untuk mengatasi dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan sampai proses evaluasi selesai. (bay)
Halaman 11
Gubernur Sambut Baik Event ’’Senggigi Sunset Jazz 2019’’ Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menerima audiensi Panitia Senggigi Sunset Jazz 2019 di ruang kerjanya, Jumat (18/10). Senggigi Sunset Jazz adalah sebuah event musik yang didukung dan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang bekerja sama dengan PT. Nusa Ragam Komunikasi. Nantinya, event ini akan dihadiri oleh musisi jazz Indonesia dan para musisi lokal. Gubernur menyambut baik dengan agenda Senggigi
Sunset Jazz akan dilaksanakan kembali di Lombok pada awal bulan November mendatang. Menurutnya, event tersebut sangat luar biasa karena musisi jazz yang akan hadir memiliki talenta terbaik. Gubernur mengajak masyarakat NTB serta wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang ke Senggigi untuk menghadiri acara ini dan merayakan indahnya event Senggigi Sunset Jazz. ‘’Mari pegiat seni dan budaya, penggemar musik di NTB, di Indonesia bahkan di seluruh dunia untuk tidak
melewatkan event ini,’’ ajak gubernur. Bersamaan dengan itu, Nety Rusi selaku Project Director menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini digelar pada tanggal 3 November 2019 di Pantai Kerandangan, Lombok Barat. Sejumlah musisi jazz yang akan hadir di antaranya Tompi, Ruth Sahanaya, Raisa dan lain-lainnya. ‘’Event ini adalah ketiga kalinya dilaksanakan di Lombok dan mendapatkan animo yang sangat tinggi dari masyarakat Lombok,’’ jelas Nety. (*)
Dosen FKIP Unram Adakan Pelatihan Pengelolaan Laboratorium IPA Mataram (Suara NTB) Tim dosen Pendidikan Fisika FKIP Universitas Mataram (Unram) melaksanakan pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan pengelolaan laboratorium IPA. Mereka adalah Satutik Rahayu, M.Pd, Dr. Ahmad Harjono, S.Si, M.Pd dan I Wayan Gunada, S.Si., M.Pd Dosen yang bergabung dalam program pengabdian masyarakat dengan dana DIPA tahun 2019 ini melaksanakan pengabdian masyarakat ke SMP Negeri 1 Sakra. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) yang rutin dilakukan setiap tahun ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang pada tahun ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sakra. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengelolaan laboratorium IPA SMP N 1 Sakra dan meningkatkan pemanfaa-
tan laboratorium sebagai sarana pembelajaran IPA. Kegiatan pelatihan pengelolaan laboratorium IPA bagi guru dan pelatihan penggunaan alat-alat Kit IPA bagi siswa SMP sangat penting dilakukan. Dengan tujuan memberikan keterampilan pada guru dan siswa bagaimana mengelola laboratorium dengan baik dan benar serta bagaimana memanfaatkan Kit-Kit IPA yang terdapat di laboratorium IPA. Kegiatan ini diikuti oleh guruguru SMP N 1 Sakra dan siswa SMP Negeri 1 Sakra. Pada kegiatan ini Tim pengabdian kepada Masyarakat memberikan pelatihan bagaimana pengelolaan alat-alat IPA, manajemen pengelolaan Laboratorium serta bagaimana menggunakan dan merawat Kit-Kit IPA SMP. Sehingga keberadaan alat Kit-Kit IPA bantuan pemerintah dapat digunakan semaksimal mungkin. “Kegiatan pelatihan ini
sangat penting dilakukan bagi guru dan siswa SMP karena pada hakekatnya IPA adalah produk, proses dan sikap. Di mana laboratorium IPA memegang peranan yang penting bagi pembelajaran IPA sekarang ini,” papar Ahmad Harjono. Penggunaan laboratorium sebagai sarana pembelajaran IPA sangat dianjurkan. Agar pembelajaran IPA menjadi lebih efektif dan efisien serta menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran dengan model inkuiri (penemuan) sangat dianjurkan bagi guru sesuai dengan pembelajaran abad 21. “Karena dengan menggunakan model inkuiri siswa dapat menemukan konsep bukan hanya menerima konsep begitu saja,” papar Satutik Rahayu. Ia mengatakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat bagi guru dan siswa. Maka diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali. (nas)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Tim dosen Pendidikan Fisika FKIP Unram foto bersama usai melaksanakan pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan pengelolaan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Sakra.
Jaga Lingkungan dan Cegah Perusakan Hutan Dari Hal. 1 Dikatakan, NTB merupakan daerah yang religius. Sehingga kegiatan seperti ini mesti dilakukan. ‘’Mudah-mudahan dengan doa dan munajat kita bersama, langit mendengar apa yang kita sampaikan,’’ katanya. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan bukan saja terjadi di NTB. Tetapi hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. Untuk itu, ia berharap bencana kekeringan yang melanda NTB diharapkan membuat semua sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah perusakan hutan. Jadi kelestarian lingkungan perlu dijaga. Tidak cukup dengan Salat Istisqa’ tetapi juga memperhatikan hal-hal faktual yang ada di lapangan. Hutan dijaga, tanaman ditumbuhkan. ‘’Nggak akan maksimal Salat Istisqa’ kalau hutan tetap gundul,’’ katanya. Gubernur mengatakan, Salat Istisqa’ harus tetap jalan. Namun reboisasi hutan yang gundul dan mencegah perambahan hutan harus dilakukan ke depan. Sehingga upaya yang dilakukan maksimal. Dalam sambutannya gubernur menceritakan sebuah kisah tentang musim kemarau dan cara penduduk meminta hujan. Musim kemarau berlangsung begitu panjang, sehingga penduduk suatu negeri mengundang seluruh orang pandai untuk berdoa dengan caranya masing-masing. Ada orang menyanyi, ada
yang mumukul alat-alat dan sebagainya namun hujan tidak kunjung mengahampiri negeri tersebut. Ada orang yang biasanya disucikan diminta untuk datang dengan harapan hujan akan turun. Orang suci tersebut kemudian datang ke suatu tempat dan masuk ke kemahnya. Kemudian tiga hari setelahnya hujan turun dengan begitu derasnya. ‘’Kemudian mereka bertanya, kami sudah melakukan berbagai macam cara tapi tidak juga mampu mendatangkan hujan. Tapi Anda sendiri datang cuma masuk ke dalam kemah, selanjutnya tiga hari kemudian hujan turun. Apa yang telah anda lakukan,’’ gubernur menirukan dialog dalam cerita tersebut. ‘’Kata orang suci itu, ‘saya tidak melakukan hal-hal yang serius. Saya hanya menatap ke dalam kemah saya berdiam diri dan sujud di bumi untuk kemudian menggetarkan langit yang menghantarkan hujan,’’ katanya. Gubernur berharap, semoga pesan sederhana ini sampai kepada seluruh masyarakat NTB. ‘’Jangan-jangan kita sibuk ke sana kemari berharap hujan turun, namun jarang kita serius bersujud di bumi untuk kemudian apa yang kita doakan didengar oleh yang ada di langit,’’ ujarnya. Mudah-mudahan acara ini, bisa mengingatkan manusia untuk kembali harmonis dengan Sang Pencipta dan dengan ketulusan doa yang dihaturkan akan didengar dan diijabah oleh Allah SWT. Sehingga Provinsi NTB diberi-
kan hujan yang menenteramkan untuk kemudian menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khotib, Dr. TGH. Lalu Mukhsin Muhtar, MA mengajak seluruh jamaah dan masyarakat NTB untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Seraya melakukan instrospeksi diri atau bermuhasabah atas apa yang pernah dilakukan selama ini. Sebab, bisa jadi kekeringan dan kemarau panjang yang terjadi ini adalah akibat perbuatan manusia. ‘’Apa yang terjadi dengan bumi tempat kita berpijak, apa yang terjadi dengan masyarakat kita, mungkin kita perlu instrospeksi diri. Tapi yakinlah bahwa rahmat Allah SWT di atas segala-galanya,’’ katanya. Ia juga mengajak masyarakat untuk berbaik sangka kepada Allah SWT terhadap apa yang terjadi. Bisa jadi, ini merupakan ujian yang menambah dan meningkatkan keimanan hamba-Nya. ‘’Yang perlu kita renungkan bahwa seluruh yang terjadi ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah SWT,’’ jelasnya. Dikatakan, Salat Istisqa’ merupakan upaya untuk memohon rahmat dan pertolongan Allah SWT. Agar mampu keluar dari ujian dan cobaan ini. Kegiatan Salat Istisqa’ juga dihadiri Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Ketua TP. PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M. Sc. Salat tersebut diimami Ustadz. H. Ayhar Mukhsin. Sedangkan khotib, Dr. TGH. Lalu Mukhsin Muhtar, MA. (nas)
Pemprov Ajak Loteng Bahas Penyelesaian Larap Bendungan Mujur Dari Hal. 1 Usulan pembangunan Bendungan Mujur hampir sama dengan Bendungan Pandandure, Lombok Timur. Pembangunan Bendungan Mujur sudah diusulkan sejak 30 tahun lalu. Dibanding dengan Bendungan Pandandure jauh lebih cepat realisasinya walaupun sudah terlambat juga. Bendungan Pandandure baru terealisasi 25 tahun sejak diusulkan. Ahmadi mengatakan bendungan Mujur belum dibangun karena terkendala persoalan lahan. Persoalan lahan sebenarnya sudah pernah dilakukan Pemda setempat,
tetapi tak berlanjut di pemerintahan berikutnya. Pembangunan Bendungan Mujur ini, kata Ahmadi, sekarang menjadi prioritas Pemprov NTB. Ahmadi mengungkapkan hasil kajian yang dilakukan Konsultan asal Kanada, keberadaan Bendungan Mujur sangat penting di wilayah selatan Loteng. Konsultan asal Kanada saat membuat masterplan sumber daya air di NTB, merekomendasikan pembangunan Bendungan Mujur. Dengan adanya Bendungan Mujur, selain dapat mengatasi persoalan lahan kering atau tadah hujan. Bendungan tersebut juga akan mampu me-
ngatasi krisis air bersih yang melanda pulau Lombok bagian selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Ahmadi, wilayah Mujur dan sekitarnya sering terjadi banjir. Sebenarnya, dengan adanya Bendungan Mujur, maka persoalan banjir juga bisa teratasi. Karena bendungan itu akan berfungsi sebagai pengendali banjir. Dari sisi anggaran, Kementerian PUPR sudah siap. Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran untuk konstruksinya. Namun pembebasan lahan yang menjadi tanggungjawab Pemda masih belum tuntas hingga saat ini. (nas)
Gelar Outing Class
PG-TK Tunas Gemilang Kunjungi Pasar Modern Mataram (Suara NTB) PG-TK Tunas Gemilang mengajak peserta didik untuk berkunjung ke salah satu pasar modern, yaitu Transmart Mataram pada Jumat (17/10). Kegiatan itu sebagai bagian dari tema mengenai pasar tradisional dan pasar modern yang telah dipelajari peserta didik. Kepala PG-TK Tunas Gemilang, Leni Sofia, S.Pd., menjelaskan, mengajak anak-anak ke pasar modern adalah untuk melihat dan praktik langsung mengenai tema yang sudah selesai dibahas pada saat proses belajar mengajar disekolah. Kegiatan PG-TK Tunas Gemilang antara lain mengunjungi trans studio mini, belajar tentang bagaimana membuat donat, menghias donat, menonton video tentang alat transportasi. Kemudian mencoba wahana permainan yaitu kereta. “Jadi semua tema pelajaran yang sudah kita bahas di sekolah kita praktikkan di sini, jadi tema pasar modernnya dapet, ada tema cooking class-nya, jadi anak-anak dapat mengenal tekstur dan rasa dan ada pula penggenalan mengenai alat transportasi, terutama transportasi darat yang sering mereka temui,” tuturnya. Sebanyak 15 peserta didik yang ikut dalam kegiatan ini, Leni mengatakan mereka sangat antusias, serta terlihat sangat kompak saat bekerja sama untuk menghias donat. “Jadi mereka juga kami latih jiwa sosialnya, kami latih kerjasamanya, mereka juga diajarkan bersabar saat bergiliran menghias donat, dan saat antre menaiki kereta,” kata Leni. Leni berharap dengan kegiatan outing class ini dapat membangun pengetahuan serta wawasan yang utuh kepada anak, tidak hanya teori saja. Namun anak-anak dapat melihat dan praktik langsung. “Serta kedepannya kami berharap selalu mendapat dukungan dari semua pihak terutama orang tua siswa pada setiap kegiatan yang kami adakan, bagaimanapun ini semua tentu untuk kepentingan pendidikan anakanak,” harapnya. (r/ron)
Hati-hati Posting Status di Medsos Dari Hal. 1 Perwira, Bintara, hingga Tamtama. Dalam arahan di Aula Jendral Sudirman Korem 162/WB Jumat (18/10) itu, hardir juga para pengurus Persit Kartika Chandra Kirana (KCK). Peringatan Danrem terkait ancaman pidana pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Ia mengaku sengaja menyampaikan hal itu agar para anggota TNI, khususnya istri tidak menyalahgunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai menyinggung orang lain. Sebab dampaknya tidak saja suami dan personel TNI, tapi lebih jauh akan berpengaruh pada satuan. Ia berharap belajar dari kasus Irma Nasution yang akhirnya diproses hukum karena postingannya yang menyinggung dalam kasus penusukan Menkopolhukam Wiranto. ‘’Saya sosialisasi ini untuk menindaklanjuti permasalahan di Kendari dan di beberapa tempat lainnya, agar lebih bijaksana dan paham tentang penggunaan media sosial. Mengingat begitu meng-upload atau nge-share sesuatu, maka siapapun bisa mengakses dan membaca,’’ ungkapnya. Jika ada penyalahgunaan media sosial oleh oknum prajurit atau pengurus Persit KCK di lingkungan Korem 162/WB, Danrem menegaskan akan diproses secara tegas di internal TNI. Kepada wartawan usai kegiatan, Danrem menegaskan akan memberlakukan aturan ketat pada penggunaan ponsel pintar kepada semua anggota TNI, khususnya istri. Ia sudah memerintahkan kepada para Dandim, Danramil mengecek isi ponsel istri masing-masing untuk mengetahui langsung aktivitas istrinya menggunakan sosial media. Jika menemukan postingan yang tidak patut, disa-
rankan agar diberikan teguran langsung. ‘’Saya sudah minta kepada Dandim, Danramil, perwira lainnya, termasuk prajurit, setiap seminggu sekali periksa HP istri masing masing. Periksa akun akunnya,’’ tegas Danrem. Tujuannya agar penggunaan ponselnya terkontrol, tidak disalahgunakan untuk memposting hal-hal berbau Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Paling dijaga Danrem, agar keluarga TNI tidak terpapar paham radikalisme. ‘’Jangan sampai ada pengaruh paham-paham tidak benar. Sebab jangankan sipil, tentara saja bisa kena pengaruh paham radikal,’’ tegasnya. Sekali lagi ditegaskannya, para istri anggota TNI yang tergabung dalam anggota Persit KCK harus menjaga diri dari postingan tidak bermanfaat. Sebab sama halnya dengan menjaga suaminya dan kesatuannya. Secara aturan, perempuan sejak dinikahi anggota TNI statusnya sudah menjadi ibu Persit KCK. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari sudah wajib mengikuti aturan yang diterapkan oleh suaminya sesuai standar diatur dalam keluarga besar TNI. ‘’Ibu Persit suaminya pimpinan, diberlakukan sama dengan suaminya. Dia harus menjadi contoh dan teladan bagi anak buahnya,’’ tegasnya. Diingatkan juga, Mabes TNI AD sudah mengeluarkan Surat Telegram (ST) terkait tata cara penggunaan ponsel dan bagaimana etika menggunakan media sosial. ST sudah disampaikan ke semua perwira hingga kalangan prajurit TNI AD, termasuk ibu-ibu Persit KCK. Salah satu imbauannya, agar tidak masuk ke akun akun hoaks apalagi berkomentar. ‘’Jadi harus cerdas dan bijaksana bermedia sosial. Pedomani Telegram yang sudah disampaikan. Kalau cerdas bermedia sosial, itu kan bisa bermanfaat,’’ tandasnya. (ars)
1.331 Hektare Hutan dan Lahan di NTB Terbakar Dari Hal. 1 Kejadian terbaru ratusan hektar lahan terbakar di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan Tambora. Kebakaran di titik-titik tersebut terpantau melalui monitor di Pengendalian Operasi oleh tim yang mengendalikan server monitoring. Sehingga setiap titik panas yang terpantau, akan langsung terdeteksi. ‘’Titik yang terdeteksi langsung kami teruskan ke Satgas di daerah untuk dilakukan pemadaman,’’ tandasnya. Upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar sampah dan membuang putung rokok sembarangan, apalagi di kawasan hutan. Satgas juga bersama- sama dengan masyarakat untuk mengawasi titik – titik panas. ‘’Kami juga berkoordinasi dengan kelompok pengelola kawasan hutan agar ikut serta memberikan pemahaman maupun himbauan kepada masyarakat yang akan membersihkan lahan perkebunan,’’ jelasnya. Jika ada kejadian, Satgas juga mengajak masyarakat untuk sama-sama memad-
amkan api agar tidak meluas. Pada kejadian kebakaran di Gunung Rinjani, Satgas Karhutla juga terjun memadamkan savanna di Post II hingga Pos IV. Kejadian Selasa (15/10) lalu ketika piket anggota Polsek Sembalun melihat api di Gunung Rinjani, diperkirakan titik pada Pos III jalur pendakian Sembalun - Pelawangan. Kapolsek berkoordinasi dengan pihak TNGR Resort Sembalun untuk tindakan pemadaman. Pihaknya mengerahkan lima personel Polsek Sembalun dan 5 personel TNGR Resort dengan kendaraan dan peralatan. ‘’Tim tiba di Pos II Gunung Rinjani, namun tidak dapat mendekati lokasi kebakaran karena medan yang terjal tidak dapat dijangkau oleh tim. Sehingga hanya memantau api dari jauh,’’ ujarnya. Diperkirakan luas padang savana Rinjani yang kebakaran sampai saat ini sekitar 50 Ha – 60 hektare bahkan hingga masuk ke wilayah Torean, Lombok Utara. ‘’Personel gabungan berupaya membuka jalan untuk sebisa mungkin mendekati titik kebakaran guna mencegah meluasnya api,’’ jelasnya. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 19 Oktober 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
STIKES Yarsi Mataram Buka Peluang Lulusan Belajar di Jepang Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram membuka peluang lulusan atau alumni STIKES Yarsi belajar bahasa Jepang langsung di Jepang secara gratis. STIKES Yarsi Mataram bekerja sama dengan PT. Global Al Wakil Indonesia mengadakan sosialisasi dan tawaran peluang belajar bahasa Jepang, pada Rabu (16/10) di ruang Annaba STIKES Yarsi. Pembantu Ketua III bidang kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S.Kep., Ners., MPH., menjelaskan program itu bernama Japan Upgreading Program. “Bedanya dengan program magang dan internship adalah mereka nanti sekolah bahasa Jepang sampai lulus N5 dan N4 ditambah diberikan uang saku selama pendidikan yang nominalnya kurang lebih dibawa pulang selesai program sebesar Rp25 juta,” ujarnya. Selanjutnya, kata Heri, bila mau bekerja maka akan dengan mudah diterima dan upah yang diberikan sama seperti upah orang Jepang dengan level pekerjaan yang sama. Program ini khusus bagi alumni STIKES Yarsi Mataram, di mana pada tahap pertama ini kuota hanya untuk perempuan dengan jumlah 20 orang saja. Seleksi akan dilakukan pada bulan November dan diberangkatkan pada bulan April 2020. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep, Ners., M.Kes., berharap agar kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh alumni. Karena, menurutnya, seperti diketahui biaya kursus bahasa Jepang saja di tingkat lokal di Mataram ratarata mencapai Rp25 juta sampai dengan Rp45 juta sampai mendapat Level N4 yang menjadi syarat bisa lulus untuk magang atau bekerja di Jepang. “Sedangkan mereka yang mengikuti program belajar ini tidak perlu susah-susah memikirkan biaya, karena program ini gratis, hanya peserta mengurus paspor sendiri,” ujar Zulkahfi. Berbagai upaya dilakuka pihak STIKES Yarsi Mataram untuk kesejahteraan alumni dalam mendapatkan pekerjaan sesingkat mungkin setelah mereka wisuda. Termasuk program-program percepatan lulus Uji Kompetensi (Ukom) sehingga alumni segera mendapat STR sebagai syarat utama melamar pekerjaan di fasilitas kesehatan. “PT Global Al Wakil Indonesia menjamin
keamanan dan mengurus sejak berangkat, waktu belajar dan
pulang kembali ke Indonesia, bahkan bila melanjutkan akan
membantu mengurus visanya,” ujar Zulkahfi. (ron)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257