Edisi 19 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 19 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 183 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Contoh Kehidupan Toleransi Umat Beragama di Dunia Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua The World Organization for al-Azhar Graduates (WOAG) yang juga mantan Menteri Waqaf Mesir, Prof. Dr. Muhammad Abdul Fadhiel El-Qoushi mengungkapkan, rasa kagumnya dengan toleransi kehidupan umat beragama di NTB. Ia juga menyerukan umat Islam di dunia untuk mencontoh kehidupan toleransi umat beragama yang terjalin dengan baik di NTB. ‘’Contoh di NTB ini, kami kehilangan di Arab,’’ kata Fadhiel El-Qoushi di hadapan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 15

TO K O H

(Suara NTB/nas)

Kencangkan Ikat Pinggang PEMPROV NTB mengencangkan ikat pinggang dalam RAPBD 2018.

Pasalnya, banyak anggaran yang akan tersedot untuk membiayai Pilkada dan proyek percepatan infrastruktur jalan tahun jamak.

Sementara pada 2018, NTB tidak lagi mendapatkan anggaran sekitar Rp 300 miliar seperti pada tahun anggaran 2017 ini. Penerimaan pendapatan ini akibat penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU), dividen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dan lainnya.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Personel Tak Boleh Gegabah KODAM IX/Udayana menggelar apel operasi pengamanan VVIP kunjungan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (18/10) di Bandara Selaparang, Mataram. Ribuan personel gabungan TNI, Polri, dan Pemda siap mengamankan kunjungan orang nomor satu Indonesia selama dua hari di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

BUKA - Pemukulan gendang beleq menandai pembukaan Konferensi Internasional dan Multaqa Nasional Alumni Mesir di Ballroom Islamic Center Provinsi NTB, (atas). Ratusan peserta Konferensi Internasional dan Multaqa Nasional Alumni Mesir foto bersama di areal Islamic Center NTB, Rabu (18/10) siang kemarin.

Perpanjangan ’’Runway’’ LIA Belum Mendesak PERPANJANGAN landasan pacu (runway) Lombok International Airport (LIA) dinilai belum mendesak.

Meskipun perpanjangan runway LIA ini sudah diusulkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Februari lalu. Namun, PT. Angkasa Pura (AP) I lebih mendahulukan pembangunan apron dan peluasan terminal

penumpang. ‘’Perpanjangan runway belum. Kita di apron dulu. Tahun ini kita siapkan dua apron tambahan untuk dua pesawat berbadan lebar,’’ kata General Manager PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita ketika dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri rapat persiapan menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke NTB, di Kantor Gubernur, Rabu (18/10).

Pada tahun ini, PT. AP I akan menambah dua apron di LIA untuk parkir dua pesawat berbadan lebar. Kemudian pada 2018, kembali akan ditambah dua apron lagi untuk tempat parkir dua pesawat berbadan lebar. Selain itu, PT. AP I LIA juga mengusulkan untuk perluasan terminal penumpang.

Besar anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan apron dan terminal penumpang

tersebut, Ardita enggan menyebutkannya. Ia menyatakan saat ini sedang dilakukan penyusunan kebutuhan anggaran, termasuk menyusun desainnya. Perpanjangan runway LIA dari 1.250 meter menjadi 3.000 meter merupakan rencana ke depan yang dilakukan secara bertahap.

Bersambung I Gusti Ngurah Ardita ke hal 15

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121 Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) direncanakan 123456789012345678901234567890121 berkunjung ke NTB pada Kamis (19/10). Selain menghadiri 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pembukaan Konferensi Internasional dan Multaqa Nasional 123456789012345678901234567890121 Alumni Mesir di Islamic Center, Presiden juga akan meresmi123456789012345678901234567890121 kan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Manda123456789012345678901234567890121 lika dan groundbreaking pembangunan Pembangkit Listrik 123456789012345678901234567890121 Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Karang, Kota Mataram.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Humas dan Pro123456789012345678901234567890121 tokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME ketika 123456789012345678901234567890121 dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/10) siang kemarin. Ir123456789012345678901234567890121 nadi menjelaskan, sudah dilakukan rapat bersama 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Paspampres dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai ke123456789012345678901234567890121 datangan Presiden ke NTB. 123456789012345678901234567890121 ‘’Kegiatannya termasuk meresmikan KEK Mandalika.

123456789012345678901234567890121 Menghadiri Konferensi Internasional dan Multaqa Nasion123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 al di IC serta groundbreaking PLN. Pembangunan PLTGU 123456789012345678901234567890121 di Tanjung Karang Mataram,’’ jelasnya.

123456789012345678901234567890121 Irnadi tak menjelaskan secara rinci agenda Presiden 123456789012345678901234567890121 selama berkunjung ke NTB. Termasuk mana kegiatan yang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 akan dihadiri terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi. Ia me123456789012345678901234567890121 ngatakan, kegiatan rinci Presiden selama berada di Lombok 123456789012345678901234567890121 dipegang oleh Protokol Istana Kepresidenan.

123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121

Kejaksaan Belum Umumkan Presiden Direncanakan Tersangka Kasus Merger PT. BPR Resmikan KEK Mandalika

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dalam proses merger PD. Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi PT. Bank BPR NTB. Sebab gelar perkara internal Rabu (18/10) kemarin, hasilnya belum bisa diputuskan menetapkan tersangka. Alasannya, masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. ‘’Tunggu audit BPKP dulu, baru tetapkan tersangka,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH, usai gelar perkara.

Dalam ekspose internal itu dipimpin langsung Kajati NTB, Tedjolekmono, SH.,MH sejak (Suara NTB/ars) pukul 10.00 Wita. ekspose ber- SITA - Tim Kejati NTB saat melakukan penyitaan dokumen lanjut hingga pukul 16.30 Wita. terkait dugaan penyimpangan merger PD BPR NTB menjaBersambung ke hal 15 di PT.Bank BPR NTB, beberapa waktu lalu.

10 Parpol Terancam Tak Ikut Pemilu Mataram (Suara NTB) Hingga Selasa (17/10) pukul 24.00 Wita, KPU resmi menutup masa pendaftaran verifikasi partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Data terakhir yang tercatat di KPU RI, terdapat 27 Parpol telah mendaftarkan diri.

Namun demikian, dari 27 Parpol yang sudah mendaftarkan diri di KPU RI, tidak semuanya melakukan pendaftaran di tingkat provinsi. Sebagaimana yang tercatat di KPU Provinsi NTB, dari 27 partai, hanya 20 partai yang mendaftar. ‘’Kalau di pusat ada 27 par-

tai, tapi di NTB ada 20 Parpol yang menyerahkan KTA-nya di KPU kabupaten/kota,’’ ungkap Komisioner KPU NTB Bidang Hukum, H. Ilyas Sarbini, SH, MH kepada Suara NTB, Rabu (18/10).

Setelah KPU memberikan toleransi waktu perpanjangan untuk melakukan perbaikan.

Dari 20 parpol itu, ada tiga partai yang tidak memenuhi syarat. Sehingga KPU NTB memastikan hanya akan memproses 17 partai ke tahap verifikasi selanjutnya. ‘’Syaratnya kan minimal mereka menyerahkan KTA di 75 persen jumlah kabupaten/

kota dalam satu provinsi. Berarti itu minimal delapan kabupaten/kota kalau NTB. Nah tiga partai tadi itu kurang dari delapan kabupaten/kota,’’ jelasnya.

Sarbini juga memastikan, bagi partai yang tidak melakukan pendaftaran di salah satu provinsi dari 34 jumlah provinsi di Indonesia, maka partai yang bersangkutan dipastikan akan gugur. Sehingga dilihat dari selisih jumlah Parpol yang mendaftar di KPU pusat dengan NTB, maka 10 parpol dipastikan akan gugur pada tahap pendaftaran ini. ‘’Kalau gugur di provinsi maka pasti gugur di nasional.

Karena partai wajib mendaftar di seluruh provinsi.

Bersambung ke hal 15

H. Ilyas Sarbini

(Suara NTB/dok)

Hal tersebut diungkapkan saat pembukaan Konferensi Internasional dan Multaqa Nasional Alumni Mesir di Ballroom Islamic Center Provinsi NTB, Rabu(18/10).

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

Peringatan Dini Bahaya Banjir DATANGNYA musim penghujan disertai dengan angin kencang membawa pengaruh bagi warga yang tinggal di pesisir pantai.

Oleh karena itu, sebagai daerah yang berada di pesisir pantai, kelurahan Ampenan Selatan sudah menyikapi hal tersebut. Menurut Lurah Ampenan Selatan, H.Lalu Amanah, pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan peringatan dini kepada warga.

“Kita bersama warga tetap waspada baik di (Suara NTB/uul) musim penghujan mauH.Lalu Amanah pun tidak, karena namanya pesisir pantai harus selalu waspada,” terangnya saat dihubungi Suara NTB, Rabu (18/10). Amanah mengatakan jika di daerahnya sejak tahun 2013 lalu sudah terbebas dari banjir rob. “Apalagi dengan sudah dibangunnya tanggul yang menahan luapan air laut,” katanya.

Warga yang berada di pesisir pantai, katanya, memang selalu waspada dengan luapan air laut atau banjir rob. “Tetapi bagaimana lagi mereka mau pindah kemana,” jelasnya. Tetapi setelah adanya tanggul yang dibangun di antara kelurahan Banjar dan Ampenan Selatan, masyarakat bisa sedikit lebih tenang. “Kita dari pihak kelurahan juga tetap waspada dan selalu awas dengan kondisi warga sehingga kita tetap siaga dan sigap jika terjadi bencana,” kata Amanah.

Adanya angin kencang yang kemarin melanda kota Mataram tidak terjadi di daerahnya. “Malahan kemarin para nelayan di sini panen ikan karena hasil tangkapan mereka menjadi melimpah,” ujarnya. Amanah menceritakan jika dirinya menerima laporan dari warga jika mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi karen ikan yang banyak. “Malah katanya mereka dapat sampai Rp 4-5 juta dari hasil jual ikan,” ucapnya syukur.

Tetapi,pihak kelurahan akan terus melakukan pemantauan agar masyarakat tetap merasa aman. “Kita selalu siaga agar masyarakat tetap kondusif dan aman,” jelasnya. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

HET Cabai dan Bawang akan Diberlakukan di Mataram Mataram (Suara NTB) – Merosotnya harga cabai dan bawang belakangan ini membuat petani cabai dan bawang mengalami kerugian. Hal ini membuat Pemkot dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Mataram berencana akan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam penjualan cabai dan bawang. Sehingga pada saat tertentu harganya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah.

“Ini masih rencana, karena kita di daerah ini kan ikuti ketentuan pusat. Sementara ini yang ada HET itu minyak goreng, beras dan gula. Kemungkinan ini kalau berlanjut cabai dan bawang juga akan diberlakukan HET,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (18/10).

Ia mengatakan bahwa selama ini pasar di kota selalu mengikuti mekanisme pasar pada umumnya. Di mana pada saat permintaan tinggi, harga juga menjadi tinggi dan seba-

liknya. Sehingga menurutnya perlu aturan khusus untuk menekan kenaikan harga dan penurunan harga yang drastis di pasaran. Meski masih rencana, namun pihaknya akan mengupayakan agar hal tersebut dapat segera terlaksana.

“Memang belum, ini kan masih rencana. Karena ini kan lintas sektoral, tidak bisa diputuskan sendiri. Nanti kita bicarakan dengan Dinas Pertanian tentang rencana ini,” ujarnya.

Alwan melihat pemberlakuan batas harga ini diharapkan dapat menekan lon-

jakan harga. Sebab selama ini pada saat tertentu harga kebutuhan tertentu menjadi tinggi. Misalnya pada saat Ramadhan, di mana harga-harga menjadi tinggi. Hal inilah yang ingin diantisipasi dari pemberlakuan HET tersebut.

Disamping untuk menekan harga-harga yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, misalnya cabai dan bawang.

“Saat ini memang harga cabai dan bawang sangat rendah. Kita sementara ini tidak bisa mencegah hal itu.

Karena mungkin saja harganya rendah karena stok

masih banyak. Nah ini yang ingin kita atur kedepannya,” ujarnya.

Ia berharap pemberlakuan HET ini nantinya bisa efektif, seperti pemberlakuan HET pada beras dan gula.

Sehingga para pedagang tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi pada saat tertentu. Karena sudah ada aturan tentang harga eceran tertinggi yang diperbolehkan. (lin)

Lalu Alwan Basri (Suara NTB/dok)

Harus Ditindak Tegas ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara meminta Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menindaklanjuti teguran Bawaslu NTB terkait dugaan sejumlah ASN lingkup Pemkot Mataram terlibat politik praktis. ‘’Secara aturan itu menyalahi prosedur,’’ tegasnya menjawab Suara NTB di Mataram, Rabu (18/ 10). Sebagai abdi negara, para ASN mestinya menyadari betul posisi mereka.

Siapapun yang tampil dalam Pilkada NTB, para ASN harus bisa membeda(Suara NTB/dok) kan kapasitas mereka. ‘’JanI Nyoman Yogantara gan menyalahi aturan,’’ pintanya. Terhadap temuan pelanggaran terhadap sejumlah ASN yang diduga terlibat politik praktis, Yoga berharap ada konsekuensi yang jelas. Meski cukup pesimis, namun politisi PDI Perjuangan ini tetap mendorong supaya aturan ditegakkan.

Yoga menyayangkan komitmen menegakkan aturan seperti digaungkan para petinggi ASN bahkan kepala daerah, terkesan lips service. Sebab, kata dia, dala tataran kenyataan, oknum ASN yang diketahui melakukan pelanggaran kerap kali justru luput dari sanksi. Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN diharapkan memberikan imbauan kepada para ASN supaya tetap on the track. ‘’Mana yang dilarang, seharusnya memang tidak boleh dilakukan,’’ ungkapnya. Anggota Dewan yang duduk di komisi yang membidangi masalah pemerintahan ini melihat fenomena ASN diduga terlibat politik praktis lebih pada pembiaran oleh pimpinan. Yoga tidak menampik bahwa belum lama ini pihaknya mendengar kabar bahwa ada mobilisasi ASN diduga sengaja ‘’dilibatkan’’ dalam kegiatan politik.

Untuk itu, bagi ASN yang terbukti terlibat politik praktis, harus diberikan sanksi tegas. ‘’Jangan hanya wacana,’’ cetusnya.

Yoga mengaku, saat ini memang susah membedakan peran ASN. Walaupun mereka lebih sering terlihat seolah sebagai tim sukses namun pada kenyataannya mereka mengklaim diri sedang melaksanakan tugas pengawalan selaku ASN. Apalagi misalnya, yang menjadi kontestan Pilkada adalah petahana, membuat situasi menjadi sulit. ‘’Seharusnya kalau sebagai ASN hanya pada jam kerja saja. Tapi ini momenmomen politik pun tetap dikawal,’’ sesalnya. Yoga juga berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan fasilitas negara atau fasilitas daerah untuk kepentingan politik. (fit)

Saldo Kartu Kombo Masih Nol

Warga Belum Bisa Beli Beras Mataram (Suara NTB) – Persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui kartu kombo belum juga tuntas. Pasalnya hingga saat ini, sekitar sembilan ribu warga penerima belum bisa membeli beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang kini bernama beras untuk kesejahteraan rakyat (beras rastra), minyak maupun gula dengan kartu sakti pemerintah tersebut lantaran saldonya masih kosong. Menyikapi persoalan itu, Dinas Sosial Kota Mataram telah menyurati Kementerian Sosial agar warga penerima segera mendapatkan haknya.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan mengatakan bahwa memang betul masih banyak warga yang belum mendapatkan haknya. Ia juga mengatakan, bahwa memiliki kartu kombo itu bukan jaminan bagi warga untuk langsung mendapatkan bantuan. Padahal, saat ini distribusi beras rastra sedang berlangsung. Pihaknya juga mengadukan persoalan ini kepada Pemerintah Provinsi NTB, Bulog dan BRI sebagai agen penyalur bantuan ini.

“Sudah ada surat kami menyatakan bahwa ini belum ada isinya.

Satu di antara persoalan itu adalah ternyata tidak ada jaminan orang yangpunyakartuitumemperolehbantuanitu,karenabelumadauangnya di sana. Karena memang belum masuk uangnya di tabungan. Kita sudah sampaikan ke BRI nanti BRI yang sampaikan ke pusat. Artinya kemungkinan dia akan terlambat menerima. Tapi kita sudah sampaikan persoalan ini,” ujarnya di Mataram, Rabu (18/10).

Kartu kombo ini berisi saldo sebesar Rp 110 ribu untuk pembelian beras, minyak dan gula yang dicairkan melalui BRILink. Selama saldo itu belum ada, maka bantuan itu belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia juga menerangkan bahwa sebelumnya juga tidak tersalurnya bantuan pangan non tunai akibat kesalahan data di Kementerian Sosial. Namun, pihaknya sudah memperbaiki kesalahan tersebut sehingga tinggal menunggu saldo di kartu itu.

“Kalau sebelumnya itu karena ada kesalahan data. Tapi suda kita sampaikan dan sudah diperbaiki. Jadi sekarang tinggal nunggu saldonya terisi saja,” ujarnya. Diketahui bahwa keberadaan kartu dengan saldonya ini memberikan keringanan bagi masyarakat.

Sehingga masyarakat berharap banyak terhadap program ini. Hanya saja, selama saldonya belum terisi maka belum dapat digunakan untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok tersebut. (lin)

(Suara NTB/lin)

KREATIF - Keberadaan pedagang kaki lima di sejumlah trotoar jalan di Kota Mataram masih menjadi persoalan. Pemkot Mataram berencana membuat regulasi khusus untuk mencegah para pedagang berjualan di trotoar yang menjadi hak pejalan kaki, seperti halnya salah seorang pedagang kreatif lapangan (PKL) di salah satu sudut ruas jalan di Kota Mataram ini.

Dinas Perdagangan Tera Ulang Timbangan di Pasar Mandalika Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan melakukan tera ulang terhadap 53 timbangan milik pedagang di Pasar Mandalika, Rabu (18/ 10). Tera ulang digelar bersama UPTP Mandalika, untuk menjamin kejujuran dan keadilan pada proses takaran.

Petugas hanya sebagian kecil menemukan timbangan pedagang tidak sesuai takaran.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menjelaskan, proses tera ulang merupakan bagian yang harus dilakukan untuk memberikan jaminan keadilan dan kejujuran ke masyarakat. Polanya yaitu dengan membuktikan takaran harus sesuai. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan khususnya Bidang Kemeteorologian bersama penera dan pengamat tera menguji di sejumlah titik di pasar. Salah satunya adalah, pasar swasta milik PT. Pade Angen dan Pasar Mandalika. “Ini hari kedua kita turun. Totalnya 53 timbangan kita tera,” kata Alwan.

Secara keseluruhan kata dia, seluruh timbangan di pasar harus ditera ulang. Dan, itu secara bertahap dilakukan

(Suara NTB/ist)

TERA ULANG - Petugas Dinas Perdagangan saat mengecek atau tera ulang timbangan salah seorang pedagang di Pasar Mandalika. Upaya ini untuk memberikan jaminan keadilan dan kejujuran bagi pedagang di pasar tradisional. di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Kemungkinan timbangan telah berkarat, sehingga mengurangai takaran. Takaran berkurang justru merugikan masyarakat. Pihaknya ingin memberikan jaminan rasa aman dan nyaman saat proses transaksi.

“Kita ingin masyarakat membeli barang itu tidak ada kecurigaan. Supaya tidak ada yang dirugikan,” jawabnya.

Selama dua hari tera, hanya sebagian kecil ketidaksesua-

ian timbangan yang ditemukan. Petugas memberikan pemahaman sekaligus edukasi ke pedagang, sehingga mau menera ulang timbangan mereka. “Cuma empat saja yang ketidaksesuaian,” ucapnya.

Program ini akan rutin dilakukan. Dengan harapan, ada jaminan keamanan bagi masyarakat saat berbelanja ke pasar tradisional. Iklim itu harus ditanamkan, agar masyarakat memilih berbelanja ke pasar tradisional. (cem/*)

Klarifikasi Dugaan Kebocoran Retribusi Pasar

Kepala Disperindag Tetap Kooperatif Mataram (Suara NTB) – Belum lama ini sejumlah kepala pasar hingga Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Kota Mataram telah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan kebocoran retribusi pasar di Kota Mataram. Menanggapi hal itu, Kepala Disperindag L. Alwan Basri mengaku hanya memberikan klarifikasi. Pihaknya akan kooperatif apabila Aparat Penegak Hukum (APH) meminta keterangan tentang suatu persoalan.

“Kemarin itu mereka (Kejati NTB) hanya minta klarifikasi. Itu saja ya, saya tidak bisa berkomentar banyak. Karena itu urusannya sama mereka,” kata Alwan kepada Suara NTB, di Mat-

aram, Rabu (18/10).

Saat ini Kota Mataram memiliki setidaknya 19 pasar.

Di mana lima di antaranya merupakan pasar besar, 10 pasar kategori sedang dan empat lainnya kategori pasar kecil. Saat ditanya kategori pasar yang diduga mengalami kebocoran retribusi, pihaknya mengaku tidak tahu dan hal itu menjadi urusan Kejati NTB. “Itu urusan di sana (Kejati NTB),” tandasnya.

Sementara itu, hingga saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan pada hampir semua pasar di Kota Mataram.

Pihaknya berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyatakat.

Hal itu dilakukan dengan pembenahan dan sejumlah program yang telah direncanakan

dan sedang berjalan. Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejati NTB tidak berpengaruh pada pelayanan dan upaya pembenahan yang dilakukan Pemda.

“Yang jelas kami sedang berbenah bersama. Ini merupakan komitmen kami bersama. Karena saat ini kami sedang berbenah pada bidang pelayanan dan banyak hal,” ujarnya.

Ia berharap kondisi pasar saat ini lebih baik dari sebelumnya dan bisa terus membaik di masa mendatang.

Sebab pasar merupakan sentra perekonomian masyarakat yang harus dijaga. Pihaknya perupaya untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga keamanan dan kenyamanan di pasar dapat terus terjaga. (lin)

Antisipasi Cuaca Ekstrem

Dinas Pertamanan Lakukan Perantingan Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertamanan Kota Mataram saat ini tengah giat melakukan perantingan dan pentopingan pada pohon-pohon di sekitar Kota Mataram. Tujuannya agar pohon-pohon tersebut tetap aman, sehingga pada saat musim hujan disertai angin atau cuaca ekstrem tidak terjadi pohon tumbang.

“Saat ini kami tengah disibukkan dengan melakukan pentopingan dan perantingan untuk pohon-pohon yang memiliki daun dan ranting yang lebat.

Khusus untuk pohon yang sudah tua dan keropos, kami lakukan penebangan,” kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Drs.H.M.Kemal Islam kepada Suara NTB, Rabu (18/10).

Selama ini, ia mengaku telah melakukan pemerikasaan secara berkala. Khusus memasuki musim penghujan dan angina kecang, pihaknya melakukan pemeriksaan lebih rutin. Dengan harapan tidak ada pohon yang tumbang pada saat angin kencang atau saat hujan lebat. Masyarakat juga diminta untuk berhati-hati dan diimbau untuk melapor apabila ada pohon yang berpotensi tumbang atau kondisinya keropos.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhatihati. Kalau bisa masyarakat jangan berada di bawah pohon apabila hujan lebat atau angina kencang,” imbaunya.

Dijelaskan, di sepanjang

jalan Langko dan seterusnya banyak pohon-pohon di pinggir jalan. Sehingga pemeriksaan dianggap sangat penting, mengingat saat ini sudah memasuki awal musim penghujan.

“Sekarang ini kami sedang melakukan penebangan pohon yangmasukkategorikeropos.Kami juga melakukan perantingan di sepanjang jalan menuju Islamic Center. Karena kebetulan Presiden juga akan datang,” ujarnya.

Belum lama ini juga terdapat pohon tumbang akibat hujan lebat dan angin kencang di beberapa lokasi di Kota Mataram.

Hal ini diharapkan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Sebab pihaknya merasa telah melakukan pengecekan secara berkala dan saat ini pengecekan dilakukan lebih intensif.

“Tentu saja kita berharap tidak ada insiden pohon tumbang.

Oleh sebab itulah kita melakukan pemeliharaan dengan melakukan perantingan dan pentopingan bahkan penebangan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau khusus kepadaanak-anaksekolah,agarmenjauhi pohon-pohon apabila angina kencang atau hujan. Sebab di Kota Mataram tidak sedikit dari anakanak sekolah yang menunggu jemputan dengan duduk di bawah pohon. “Agar tidak terjadi hal yang tidakdiinginkan,kamimengimbau kepada anak-anak agar jangan menunggudibawahpohon.Apalagi pada saat hujan atau angin kencang,” imbaunya. (lin)

(Suara NTB/lin)

BERSIHKAN SAMPAH - Seorang petugas kebersihan membersihkan sampah daun dari pohon-pohon yang ada di pinggir jalan Kota Mataram. Dinas Pertamanan Kota Mataram telah melakukan perantingan dan pentopingan untuk mencegah pohon tumbang akibat hujan lebat atau angin kencang, Rabu (18/10).

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

650 Agen Ikuti Final Sprint

’’Sun Life’’ Optimis Tutup 2017 dengan Pertumbuhan Tinggi Mataram (Suara NTB) Perusahaan asuransi jiwa PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) optimis menutup tahun ini dengan pertumbuhan tinggi. Jauh di atas pertumbuhan industri. Hal itu melihat kinerja memuaskan yang diraih sejak awal tahun.

Kinerja yang baik itu akan dipacu hingga akhir tahun dengan membangkitkan semangat para tenaga pemasar melalui kegiatan Final Sprint 2017 yang digelar di Yogyakarta, 18-20 Oktober.

“Dengan meningkatkan kemampuan para tenaga pemasar melalui Final Sprint ini, kami optimistis dapat mencapai target pada penghujung tahun 2017,” ujar Presiden Direktur PT Sun Life Financial Indonesia Elin Waty dalam keterangan tertulisnya kepada Suara NTB, Rabu (18/10).

Acara itu diikuti 650 agen Sun Life dari seluruh Indonesia. Elin menjelaskan, Final Sprint merupakan pertemuan tahunan untuk memotivasi dan menginspirasi tenaga pemasar dari jalur distribusi keagenan baik konvensional dan syariah, serta partnership distribution untuk meraih target pencapaian di akhir tahun.

Awal 2017 lalu, Elin optimistis sepanjang tahun ini Sun Life dapat meraih pertumbuhan yang lebih baik dari 2016.

Keyakinan Elin itu terbukti. Pasalnya, per kuartal tiga 2017 Sun Life meraih total pendapatan premi Rp 2,17 triliun.

Angka itu tumbuh 121% dari Rp 987 miliar di periode yang sama 2016. Tingginya kinerja itu juga dipengaruhi integrasi CIMB Sun Life ke Sun Life, akhir 2016 lalu.

Pertumbuhan signifikan juga terjadi pada pendapatan premi baru (premi tahun pertama termasuk premi tunggal) sebesar Rp 1,42 triliun atau tumbuh 262% dari Rp 394 miliar pada kuartal tiga 2016. Seluruh pendapatan itu, 51% disumbang dari distribusi keagenan dan 49% dari partnership distribution.

Sepanjang 2016 lalu, Sun Life meraih pendapatan premi Rp 1,6 triliun. Jika dibanding dengan perolehan hingga kuartal ketiga 2017, terjadi pertumbuhan lebih dari 25%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Final Sprint kali ini juga melibatkan tenaga pemasar dari jalur partnership distribution. Saat ini, Sun Life telah bekerja sama dengan beberapa bank terkemuka untuk mendukung partnership distribution. Elin menambahkan, baik jalur keagenan dan partnership distribution, keduanya bertumbuh. Ia meyakini, hingga akhir tahun, kontribusi dua jalur distribusi tersebut tidak berubah.

“Acara ini untuk mengingatkan kembali komitmen yang telah dicanangkan masing-masing tenaga pemasar dari seluruh jalur distribusi di awal tahun sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas sesuai target perusahaan,” tutur dia.

Sementara itu, Wirasto menambahkan, acara bertema “Final Battle” itu menghadirkan para pembicara terkemuka untuk meningkatkan motivasi para tenaga pemasar.

Sesuai komitmen perusahaan untuk menjadikan tenaga pemasar sebagai Most Respected Advisor (MRA) di industri, Sun Life secara berkelanjutan memotivasi serta memberikan pelatihan kepada tenaga pemasar dengan berfokus pada empat nilai utama MRA yaitu peduli, profesional, menginspirasi, dan unggul.

Bertepatan dengan Final Sprint 2017, Sun Life meluncurkan kartu anggota komunitas Brighter Gen untuk agen berusia di bawah 36 tahun dan Brighter Pro untuk agen berusia di atas 37 tahun. Brighter Gen dibentuk pada Oktober 2015 sebagai komunitas profesional untuk para agen berusia di bawah 36 tahun dengan tujuan menciptakan pemimpin masa depan agen asuransi di kalangan generasi muda.

“Melalui Brighter Gen, Sun Life berkesempatan merekrut dan mengembangkan potensi agen muda untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi perusahaan. Hingga kuartal tiga tahun 2017, jumlah anggota Brighter Gen berjumlah 2.428 orang. Sebanyak 35% anggota MDRT (Million Dollar Round Table) dari anggota Brighter Gen, dengan kontribusi bisnis pendapatan premi secara nasional terhadap perusahaan mencapai 51%,” ujar Elin Sementara itu, Brighter Pro yang dibentuk pada Januari 2017 merupakan komunitas profesional untuk para agen berusia di atas 37 tahun. Anggotanya diseleksi ketat dengan minimal pencapaian yang sudah ditentukan perusahaan.

Saat ini anggotanya berjumlah lebih dari 450 orang dan berkontribusi sebesar 19% terhadap perusahaan.

Dengan pengalaman panjang lebih dari 22 tahun di industri asuransi jiwa Indonesia, Sun Life berhasil mencatat kemajuan pesat. Hingga 30 September 2017 lalu, Sun Life tercatat memiliki 7.204 agen konvensional dan 2.202 agen syariah. Saat ini Sun Life hadir di 77 kota di seluruh Indonesia melalui 112 kantor pemasaran mandiri konvensional dan 57 kantor pemasaran syariah. (bul/*)

(Suara NTB/ist)

FINAL SPRINT 2017 - Presiden Direktur Sun Life Financial Indonesia Elin Waty (kedua dari kanan) berpose bersama Chief Agency Officer Wirasto Koesdiantoro (kiri), Chief of Partnership Distribution Danning Wikanti, dan Chief Agency Officer Syariah Norman Nugraha (kanan) saat acara Final Sprint 2017 yang digelar Sun Life Financal Indonesia di Yogyakarta, Rabu (18/10).

Halaman 3

200 Investor Nasional dan Asing akan Saling Jajaki di Forum MPU Mataram (Suara NTB) Sebanyak 200 investor, baik dalam dan luar negeri, akan bertemu pada Forum Mitra Praja Utama (MPU) di Mataram. Masing-masing akan menjual seluruh potensi investasi di tanah asalnya.

NTB ikut ambil bagian akan menjual potensi investasinya di luar potensi tambang.

Misalnya, kawasan KEK Mandalika, Global Hub, sektor pariwisata, serta sektor pertanian yang selama ini paling mendominasi share terhadap PDRB NTB di luar tambang.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Penamaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si di dampingi Kepala Bidang Promosi, Dra. Hj. Baiq. Noviana Indiari, MM, dan salah satu investor asal Korea, Geunhyo An, Director Mineral Resources Division Korindo. Sebanyak 200 investor ini terbagi masingmasing 125 orang investor nasional, dan 75 sisanya adalah investor luar negeri.

“Masing-masing akan menjual potensinya. Termasuk 10 kabupaten-kota di NTB akan menjual potensi masing-masing di daerah,

didukung promosi investasi yang akan kami lakukan,” katanya kepada wartawan, Rabu (18/10) kemarin.

Gita mengatakan, pihaknya telah mengundang para investor yang telah berencana untuk berinvestasi di NTB, untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang NTB. Dengan harapan rencana investasinya secepatnya di realisasikan.

NTB akan menjual seluruh potensinya, pariwisata dan terutama sektor pertanian. Saat ini ada salah satu investor asal Timur Tengah dari perusahaan besar Aldahra yang rencananya akan berinvestasi memanfaatkan produksi pertanian jagung. Potensi ini akan dijajakan kembali pada calon-calon investor lainnya.

“Kita ingin menjual habishabisan potensi pariwisata dan pertanian kita, kita serius mempromosikan di luar sektor tambang,” imbuhnya.

(Suara NTB/bul)

DISKUSI - Baiq Noviana (kanan), L. Gita Ariadi (tengah) saat berdiskusi dengan Geunhyo An, salah satu investor asal Korea yang akan mengembangkan energi baru terbarukan di NTB. Pada kegiatan MPU yang akan dilaksanakan sehari pada Kamis (19/10) di Hotel Lombok Raya Mataram, sekaligus akan dilakukan penandatanganan kerjasama Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dengan sembilan gubernur lainnya. Enam guber-

nur dari Provinsi di Jawa dan tiga gubernur di luar jawa, Lampung, Bali, NTT. Selain itu, gubernur NTB akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan delapan mitra strategis, misalnya dengan IPB di bidang Pertahanan, dengan BRI untuk

pelaksanaan program kartu tani. MoU dengan pemerintah daerah Jawa Barat dalam hal pengembangan layanan publik berbasis elektronik. Pada serangkaian kegiatan MPU inilah, kata Gita, dilakukan promosi-promosi tentang peluang investasi di NTB. (bul)

Wakili NTB

Hotel Kila Senggigi Terima Penghargaan ’’Green Hotel Award’’ 2017 Mataram (Suara NTB) Kila Senggigi Beach Lombok mendapatkan penghargaan Green Hotel Award (GHA) 2017. Kila menjadi satu-satunya hotel yang mewakili NTB mendapatkan penghargaan bergengsi ini.

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pariwisata RI Bapak Dr. Ir. Arief Yahya M.Sc pada acara Apresiasi Pesona Destinasi Pariwisata Indonesia (APDPI) Rabu, 27 September 2017 di Jakarta.

Green Hotel Award tahun 2017 diberikan kepada 10 hotel terbaik dan di ikuti oleh semua hotel bintang 4 dan bintang 5 di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Destinasi Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman, penghargaan ini diberikan kepada pelaku industri pariwisata dan masyarakat yang telah berkomitmen prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dalam pengelolaan pariwisata di daerahnya.

Penilaian Green Hotel Award sendiri meliputi 14 kriteria. Yakni, kebijakan dan organisasi green team, pengelolaan yang ramah lingkungan, penggunaan bahan baku dan produk

ramah lingkungan, juga penyerapan kandungan lokal.

Kemudian pengelolaan konservasi dan efisiensi energi, pengelolaan konservasi dan efisiensi air, pengelolaan kualitas udara dalam dan ruang, ruang bangunan, pengelolaan limbah padatan dan air, pengelolaan lahan sekitar bangunan, serta pengendalian polusi kebisingan/suara. Dan juga pengelolaan penyimpanan bahan kimia dan bahan berbahaya, kerjasama dengan komunitas dan organisasi lokal serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

“Kami merasa amat istimewa dan senang atas penghargaan ini. Ini sebagai bukti bahwa program yang sudah kami jalankan sudah berwawasan lingkungan serta kepedulian kami telah menanamkan kelestarian dalam kegiatan operasional sehari-hari di hotel kami,’’ ujar General Manager Kila Senggigi Beach Lombok Erik Tumbelaka di Senggigi, Rabu (18/10) kemarin.

Erik menerangkan implementasi Program Green di Hotel Kila adalah Sertifikasi K3, memiliki satu Departemen Eco dan Safety di lingkungan internal yang khusus menan-

gani pelestarian lingkungan, sebagai kontribusi kepada konsep yang berkelanjutan, lalu di antaranya koleksi sampah secara selektif, pengolahan limbah minyak, menggunakan sumber cahaya hemat energi, pengelolaan konsumsi air, menggunakan bahan-bahan yang segar dan dari pemasok lokal.

Dengan penghargaan ini, Kila Senggigi Beach mengukuhkan dirinya dalam jajaran hotel berkualitas tinggi yang peduli dalam upaya pelestarian alam dan budaya alam sekitar.

Diharapkan implementasi program penataan dan pengembangan kelestarian lingkungan yang telah dilaksanakan di Kila Senggigi dapat menginspirasi semua hotel di Pulau Lombok khususnya untuk melaksanakan Program Green Hotel yang akhirnya dapat meningkatkan daya jual destinasi di NTB pada umumnya. (bul/*)

Aspataki Pertanyakan ”One Day Service” di LTSP Mataram (Suara NTB) Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Provinsi NTB mempertanyakan komitmen pelayanan One Day Service, atau layanan sehari yang ada di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) sebagai UPTD Disnakertrans Provinsi NTB. Menyusul, masih sangat birokrasi pengurusan dokumen-dokumen yang menjadi syarat bagi calon TKI menuju negara tujuan. Aspataki Provinsi NTB mempertanyakan lambannya pengurusan izin dokumen, yang berkaitan dengan Keimigrasian.

Karena itu, Aspataki sangat berharap, hambatan ini menjadi perhatian bersama semua pihak. Agar pemberangkatan calon TKI dengan jalur ilegal dapat ditekan. Ketua Aspataki Provinsi NTB, H. L. Didiek Yuliadi, SE., mempertanyakan persoalan ini lantaran banyaknya keluhan-keluhan dari anggota Aspataki.

“Kami pertanyakan itu, One Day Service. Karena pelayanannya tidak sehari seperti yang diprogramkan,” demikian pensiunan Pegawai Bank Indonesia ini.

Ditemui di kantornya, Rabu (18/ 10) kemarin, L. Didiek menyebut beberapa pelayanan yang dinilai masih lambat misalnya, dari pelayanan dokumen di Dukcapil, kemudian syarat pembuatan paspor bagi TKI. Seluruh syarat menjadi calon TKI sebenarnya dapat diselesaikan di LTSP tanpa memakan waktu lama. Tetapi saat ini hal itu belum bisa diwujudkan.

Sementara itu, di sisi lain jumlah antrean calon TKI untuk diberangkatkan cukup banyak

(Suara NTB/bul)

H. L. Didiek Yuliadi dari masing-masing Perusahaan Penyalur TKI Swasta (PPTIKS). Sementara perusahaan yang menjadi mitra kerjasama PPTKIS, terutama untuk negara penempatan di Malaysia, memberikan waktu hanya tiga bulan kepada PPTKIS untuk mengirimkan calon TKI, setelah ditandatangani kerjasama.

“Untuk perekrutan saja butuh dua bulan, belum lagi pengurusan dokumendokumen pemberangkatan. Kalau pelayanan dokumennya lamban, calon TKI khawatir kita akan lebih memilih jalur ilegal, karena lamanya masa tunggu,” paparnya.

Aspataki berharap pelayanan publik bisa selesai secepat mungkin, agar tidak memicu persoalan lain. Kendati demikian, asosiasi ini akan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan stakeholders, terutama di bagian Keimigrasian.

Sebagai mitra, Aspataki ingin mengetahui, mungkin saja ada kebijakan-kebijakan yang berlaku, dan belum diketahui oleh Aspataki, untuk disampaikan kepada anggotanya. “Mungkin ada aturan-aturan baru yang membuat prosesnya lamban. Ini yang ingin kita tahu dan komunikasikan,” imbuhnya.

Lambannya penyelesaian dokumen menjadi calon TKI ini, dikeluhkan sejak setahun ini. Sebelumnya, seluruh proses menurutnya clear dalam waktu singkat.

Karena itulah, ia mengharapkan agar menjadi perhatian bersama. Agar caloncalon TKI tidak menjadi korban. (bul)

(Suara NTB/bul)

KILA SENGGIGI - Salah satu manajemen pengelolaan lingkungan yang dilakukan di Kila Senggigi Beach Lombok adalah pengelolaan limbah secara prosedural.

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

Koordinasi dengan BPK PENYIDIK dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) terus mempercepat kasus dugaan korupsi anggaran desa yang dilakukan Kepala Desa Jerogunug Kecamatan Sakra Barat, K. Kasus yang masih bergulir di tingkat penyidikan itu rencananya akan mengkoordinasi hal tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB untuk menghitung kerugian negara.

Dikonfirmasi Suara NTB, (Suara NTB/yon) Rabu (18/10), Kasat Reskrim Antonius F Gea Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea, mengatakan sebelum kasus tersebut dikoordinasikan dengan BPK maupun BPKP. Saat ini kasus dugaan korupsi anggaran Desa Jerogunung, baik itu PADes, ADD, DAU ataupun anggaran yang masuk ke desa pada tahun 2015-2016.

Saat ini, pihak kepolisian sudah mengkoordinasi hal tersebut ke Inspektorat selaku pihak yang berkewajiban melakukan audit internal di lingkungan pemerintah. Dari hasil audit itu, katanya, nantinya juga menjadi acuan pihak kepolisian dalam koordinasi yang dilakukan dengan BPKP/BPK. “Saat ini koordinasi bersama Inspektorat sedang berjalan,” sebutnya.

Seiring dengan menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat untuk ke depan dikoordinasikan dengan lembaga auditor yang lebih tinggi. Antonius menyebut pemeriksaan terhadap saksi-saksi terus berjalan. Pasalnya, sejauh ini terdapat puluhan saksi yang sudah diperiksa. Akan tetapi, katanya, sudah ada gambaran awal terjadinya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, sehingga menjadi dasar ditingkatkannya kasus tersebut ke penyidikan. “Untuk Pak Kades segera kita jadwalkan untuk tahap penyidikan,”ujarnya.

Bahkan, apabila sudah cukup bukti. Tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan bisa ditetapkan tersangka.

Adapun, sejumlah desa yang terjerat persoalan hukum hingga tahun 2017 ini, yakni Desa Tete Batu Selatan (prona), Desa Pejaring Sakra Barat, (prona), dan Jergunung terkait dugaan penyimpangan anggaran desa. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Alkes RSUD Tanjung Terkendala Dokumen Pihak Ketiga Tanjung (Suara NTB) Manajemen RSUD Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempercepat proses kelengkapan dokumen pengadaan alat kesehatan (alkes). Sebagaimana dokumen dari pihak ketiga, sebelumnya sempat menjadi kendala perampungnya realisasi keuangan RSUD. Direktur RSUD Tanjung, dr.

H. L. Bahrudin, melalui Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Tanjung, H. Zulfahrudin, Rabu (18/ 10) mengungkapkan, pengadaan alkes senilai Rp 3,1 miliar telah terealisasikan. Alkes sejatinya telah didatangkan ke Lombok Utara sekitar 1 bulan lalu, hanya saja, belum dapat didistribusikan ke bidang pelayanan RSUD, karena dokumen pihak ketiga yang tidak lengkap.

“Semua alkes sudah datang cuma dokumen baru selesai diproses bulan ini. Perusa-

haan (pihak ketiga) menawarkan melalui e-katalog, tapi kadang dokumen kurang, sehingga proses agak lambat,” ungkap Zulfahrudin.

Belum terlapornya realisasi keuangan fisik alkes ini sendiri, turut mempengaruhi penilaian terhadap kinerja keuangan RSUD. Di mana versi Bagian Pembangunan, RSUD masih dianggap berada di zona merah dalam hal realisasi keuangan SKPD. Zulfahrudin mengklarifikasi, realisasi keuangan hingga

minggu pertama bulan Oktober RSUD mencapai 66 persen, bukan di bawah 50 persen sebagaimana dialamatkan Setda. Penjelasan terhadap itu, Kabag TU RSUD menerangkan, Bagian Pembangunan melakukan kesalahan pada faktor pembagi terhadap pagu anggaran RSUD. Bahwasanya, RSUD mempunyai dua pos anggaran yakni belanja langsung dan BLUD. “Prinsipnya salah pembaginya, total kepunyaan BLUD dengan APBD yang dipakai.

Berdasarkan SP2D, total anggaran kami di RSUD Rp 17,641 miliar belanja langsung dan tidak langsung, digabungkan dengan BLUD sebesar Rp 21 miliar. Tetapi Bagian Pembangunan melaporkan realisasi tidak menggunakan SP2D di RSUD tapi seluruh pagu di APBD,” jelasnya.

Zulfahrudin mengungkapkan, RSUD Tanjung dibekali total anggaran sebesar RP 39,5 miliar antara belanja langsung, tidak langsung dan belanja BLUD. Pada item anggaran yang khusus mengarah ke fisik, teralokasi Rp 3,1 miliar untuk alkes, dan dan peningkatan sarpras RSUD sebesar Rp 1,6 miliar.

“Menyangkut alkes posisi

sekarang alat sudah datang tetapi tinggal dilengkapi dokumen. Alkes tidak ada masalah dan sudah didistribusikan ke pelayanan,” ujarnya.

Untuk mencapai target realisasi keuangan, pihak RSUD Tanjung berupaya untuk memastikan pelaksanaan keuangan sesuai dengan aturan. Misalnya saja, menyangkut belanja peningkatan sarpras sebesar Rp 1,6 miliar. Belanja barang yang lebih spesifik dalam bentuk mebeler tersebut baru terealisasi 3,8 persen dikarenakan adanya kendala pengajuan pertanggungjawaban. Namun hingga akhir tahun nanti, dipastikan seluruh anggaran fisik akan terbelanjakan sesuai peruntukannya. (ari)

PMI Kesulitan Penuhi Permintaan Darah Akibat Angin Kencang, Tiga Rumah Rusak Berat

(Suara NTB/ari)

RUSAK - Rumah Inaq Adinep rata dengan tanah akibat hujan disertai angin kencang, Selasa (17/10) lalu.

Tanjung (Suara NTB) Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilantik, Rabu (18/10). Keberadaannya diharapkan mampu mengatasi permasalahan kekurangan darah maupun persoalan kesehatan lain yang ada di KLU. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., di sela-sela pelantikan PMI mengatakan PMI sebagai wadah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. PMI telah lahir sejak lama dan memiliki kepengurusan dari pusat hingga ke daerah. Untuk Lombok Utara sendiri, pengurus PMI baru diresmikan hari ini (kemarin, red).

“Aktivitas ke-PMI-an ini sudah berjalan lama. Ada yang mengurus masyarakat sakit. Kalau di bidang pendidikan kita sudah adakan MoU dengan lembaga (LPDP). Tentu Pemkab tidak bisa menjalankan semua, sehingga perlu bersinergi dengan PMI,” ungkap Bupati.

Najmul menegaskan, persoalan kesehatan masyarakat dan kebencanaan harus menjadi perhatian bersama. Sebagai daerah termuda di NTB, Lombok Utara masih dalam upaya menaikkan derajat kesehatan masyarakat.

“Saatnya kita di KLU mewujudkan Bank Darah. Saya tekankan kepada dinas kesehatan dan pihak rumah sakit untuk mewujudkannya dalam rangka mendukung peningkatan IPM,” tandas Bupati.

Sementara Ketua PMI KLU, Endri Susanto, menyampaikan permintaan darah di Lombok Utara setiap bulannya di atas 100 kantong. Tidak jarang, PMI maupun lembaga Endri Foundation yang bergerak di bidang kesehatan tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan tersebut.

“Kita butuh Unit Transfusi Darah (UTD). Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama Pemda agar bisa menghadirkan UTD sehingga masyarakat bisa melakukan transfusi darah di KLU,” katanya.

PMI sebagai sebuah lembaga, menargetkan beberapa prioritas yang diupayakan untuk bisa melayani donor darah, transfusi dan penyimpanan darah di Lombok Utara. Selama ini ketika ada persoalan kebutuhan darah, PMI masih cukup rumit mengurus, karena pendonor harus ke PMI Lombok Barat di Mataram. Selama praktik pendampingan pasien, Endri bersama LSM EF kerap mendapati kendala tidak efektif dan efisiennya jarak tempuh dari Tanjung ke PMI Lobar. Kondisi fisik dan psikis pendonor akibat kelelahan selama dalam perjalanan juga turut mempengaruhi, sehingga tidak jarang pendonor urung melakukan donor darah.

“Ke depan, bagaimana kita membentuk kelompok pendonor di masing-masing kecamatan atau desa sehingga ketika masyarakat membutuhkan darah, kelompok pendonor bisa dikontak. Kita juga perlu melakukan pelatihan kepada PMR (palang merah remaja) karena Lombok Utara kita ketahui rawan bencana,” ajaknya.

Sementara itu, Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, usai pelantikan PMI mengungkapkan bank darah sudah tersedia di RSUD. Di mana RSUD sebelumnya telah menyiapkan sarana dan prasarana bank darah. Namun ia tidak menyangkal bahwa KLU masih memerlukan Unit Transfusi Darah (UTD) karena lembaga ini akan mendukung proses pelayanan donor darah di masyarakat.

“Bank darah tinggal menyediakan, sehingga UTD ini sangat perlu karena lembaga yang mendukung Bank Darah.

Awalnya cikal bakal UTD sudah kita rancang namun belum bisa diterwujud karena adanya kendala,” demikian Bahrudin. (ari)

(Suara NTB/ari)

LANTIK - Bupati KLU H. Najmul Akhyar melantik pengurus PMI KLU. PMI mengaku kesulitan memenuhi permintaan darah dari masyarakat.

Tanjung (Suara NTB) Hujan lebat yang disertai angin kencang di wilayah Kecamatan Tanjung, Selasa (17/10) lalu menyebabkan beberapa rumah warga rusak, dari rusak ringan hingga rusak berat bahkan rata dengan tanah. Beberapa warga yang rumahnya rusak antara lain, Inaq Adinep, Inaq Murti dan Amaq Mulianep.

Kediaman Inaq Adinep sampai rata dengan tanah pascahujan lebat tersebut.

Rumah dengan konstruksi tiang dan dinding bambu tersebut tak bisa ditempati lagi. Akibatnya, ia harus mengungsi dan tinggal di rumah sanak keluarga yang ada di sebelahnya.

“Saya sudah pasrah. Un-

tungnya saat kejadian saya sedang berada di luar rumah, memungut buah mangga yang berjatuhan karena angin,” kata Inaq Adinep, Rabu (18/10).

Warga Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung tersebut, mengaku sempat menyaksikan ketika angin kencang melanda dan mengangkat pondoknya. Akibatnya, ini kini tak memiliki tempat tinggal.

“Sementara ini saya numpang dulu di rumah saudara, karena tidak punya uang untuk memperbaiki,” imbuhnya.

Beberapa warga setempat yang merupakan tetangga Inaq Adinep mengaku prihatin dengan perempuan paruh baya tersebut. Terlebih lagi, Inaq Adinep tidak memiliki ketu-

runan yang bisa merawatnya.

Di rumah itu, ia hidup sendiri.

Sementara warga Dusun Prawira lainnya yang menjadi korban angin kencang, Inaq Murti, mengakui kediamannya juga rusak. Hanya saja, kerusakannya tidak separah Inaq Adinep. Selain dirinya, Amaq Mulianep juga mengalami hal serupa. Ketiga warga itu kini sudah mendapat bantuan dari Pemda dalam bentuk sembako dan terpal.

“Rumah saya dan Amaq Mulianep cuma atap saja yang rusak karena tertimpa ranting, yang parah itu rumahnya Inaq Adinep sampai rata dengan tanah,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan

Tidak Bisa Tunjukkan KTA dan KTP, Dua Parpol Terpental Selong (Suara NTB) Dua partai politik (parpol) terpental, karena tidak bisa menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari anggota ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lotim. Kedua partai tersebut adalah Partai Republik dan Partai Rakyat.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh di Selong, menjelaskan, ada 20 parpol yang mendaftar, tapi yang lolos 18 parpol. ‘’Partai Republik, hadir tapi sampai batas waktu 24.00 wita tidak mampu diserahkan. Begitupun dengan Partai Rakyat,’’ ujarnya, Selasa (17/10).

KTA dan KTP masing-masing parpol minimal 1000 orang. Khusus dua parpol, dilihat dari Sipol, sudah mencapai 1007 untuk Partai Republik masuk daftar anggota di KPU Pusat, tapi yang bisa dibuktikan 904 KTA dan 517 KTP. Syarat 1000 orang di Lotim ini diakui cukup sulit untuk dipenuhi. “Bahasanya bukan ditolak, karena KPU kabupaten hanya men-

erima bukti tanda anggota,” ungkap Saleh menegaskan.

Berikut parpol yang ada di Lotim, Partai Nasdem, PSI, Gerindra, Hanura, Berkarya, PDIP, Golkar, Partai Idaman, PKS, PAN, PPP, PKPI, Demokrat, Perindo, PBB, PKB, Garuda dan Parsindo Selanjutnya disampaikan, setelah mendaftar, KPU akan melakukan verifikasi administrasi terhadap 18 parpol yang sudah diberikan tanda terima. KPU akan serahkan hasil verifikasi administrasi pertengahan November mendatang.

Dalam melakukan veridikasi dilakukan kroscek daftar nama dan KTA apakah sama atau tidak. Dilihat pula kesesuaian nama dan NIK. “Pekerjaannya cukup berat, banyak yang menyerahkan lebih dari 1000 orang.

KIta Lakukan pengecekan juga apakah ada yang menjadi TNI atau Polri. Atau apakah yang di bawah 17 tahun atau belum menikah,” ungkapnya. (rus)

Lagi, Terduga Pengguna Narkoba Ditangkap Selong (Suara NTB) Tim Operasi Antik Polres Lombok Timur (Lotim) kembali menangkap satu terduga pengguna narkoba.

Pelaku yang diketahui bernama Sukriadi alamat Dusun Esot Kecamatan Labuhan Haji ditangkap di pos ronda yang tidak jauh dari rumahnya.

Kasat Reserse Narkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, SH mengatakan, penangkapan pelaku dilakukan oleh tim yang sedang melakukan Operasi Antik tahun 2017. Pelaku ditangkap di depan rumahnya yang saat itu mengua-

sai barang bukti berupa 3 poket barang yang diduga sabu sebera 4,65 gram. Saat diamankan, pelaku tidak bisa mengelak dari petugas dan langsung dibawa ke Mapolres Lotim.

Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu 3 poket seberat 4,65 gram, 1 buah hp serta sejumlah barang bukti lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk menghisap barang haram tersebut. “Penangkapan pelaku dilakukan pada Selasa sekitar pukul 21:00 wita,”terangnya.

Untuk saat ini, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Lotim untuk dilakukan proses pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Surya Irawan mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melapor apabila mengetahui adanya masyarakat yang mengkonsumsi maupun mengedar barang haram tersebut. “Kita berharap masyarakat turut aktif memberantas peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lotim,”imbaunya mengingatkan. (yon)

dan Anak Lombok Utara, Hadari, SP., mengakui jumlah warga yang diketahui rumahnya rusak akiban hujan lebat dan angin kencang sebanyak 6 KK dengan jumlah jiwa 18 orang. Sebagai sikap tanggap Dinas, pihaknya sudah turun mendistribusikan bantuan berupa sembako. “Semua warga yang menjadi korban sudah kita berikan sembako, langsung pada hari itu juga. Berkaitan dengan perbaikan rumah, itu masih jadi pemikiran saya,” kata Hadari.

Ia mengisyaratkan akan melakukan konsultasi dengan BPBD Lombok Utara, untuk menangani perbaikan rumah warga yang rusak. Opsi yang bisa dipilih antara lain, me-

masukkan warga korban bencana alam ke dalam program Jubah (Jumat Berkah). Mengingat untuk program RTLH tahun 2018 sudah dalam proses pembahasan di DPRD. Sehingga tidak mungkin bagi warga korban ini mengajukan proposal susulan di tengah pembahasan RAPBD. Sementara itu, Kepala BPBD Lombok Utara, M. Iwan Maret Asmara, yang dikonfirmasi via telepon mengakui belum memperoleh angka pasti terkait jumlah rumah yang rusak maupun tingkat kerusakannya. “Kawankawan masih di lapangan melakukan pembersihan, kita masih menunggu datanya,” ujar Iwan singkat. (ari)

Lotim, Juara Ikan Cupang Selong (Suara NTB) Komunitas Pecinta Ikan Hias (KPIH) Kabupaten Lombok Timur membawa nama harum Kabupaten Lombok Timur dalam gelaran Lomba Ikan Hias Koi dan Cupang Show yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (18/10).

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kabag Humas dan Protokol Setda Lotim Ahmad Subhan mengutarakan, lomba bertempat di halaman kantor DKP NTB. Tiga juarasekaligus disabet cupang jenis plakat milik anggota KPIH Lotim. “Juara 1 dan 3untuk kategori Besgel dan juara 2 kategori Bester,” ucapnya.

Sementara untuk jenis Koi, Lotim masih kalah saing dengan daerah lain. Kemenangan ini, ujarnya, merupakan penyemangat bagi komunitas yang baru terbentuk kepengurusannya, Sabtu (14/ 10). “Kita semakin bersemangat mengajak masyarakat mencintai ikan hias sesuai tujuan pembentukan KPIH Lotim,” katanya.

Sementara Humas KPIH Lotim Ida Fitriana, SPi., mengajak masyarakat Lotim yang memiliki kecintaan yang sama pada ikan hias jenis apa saja untuk bergabung. Apalagi, potensi pengembangan ikan hias di Lotim cukup menjanjikan.

Meski belum ada data statistik yang terukur untuk menge-

tahui potensi tersebut, namun secara kualitatif kemenangan Lotim di ajang bergengsi yang diikuti berbagai komunitas dan hobi ikan hias di Provinsi NTB ini menunjukkan breeder (pembudidaya) Lotim tidak kalah maju dengan daerah lain. Keberhasilan membudidayakan dan menghasilkan ikan hias berkualitas sangat bergantung skill, dukungan lingkungan dan ketelatenan para breeder.

Tahun ini, pemerintah melalui DKP Lotim menyelenggarakan Program Percontohan Ikan Hias Koi di Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sapte Lestari Kelayu Jorong Kecamatan Selong dengan maksud agar ikan hias lebih memasyarakat di Lotim.

Pada tahun 2018, DKP Lotim berencana akan menyelenggarakan Lomba Ikan Hias sebagai sarana untuk memasyarakatkan juga sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan ikan hias. “Kami berharap masyarakat bersama pemerintah bergairah mendukung pengembangan ikan hias di Lotim,” ujar PPL Perikanan KKP RI ini.

Pada 21 November mendatang, pada peringatan Hari Ikan Nasional Tahun 2017, KPIH Lotim mengagendakan Pameran Ikan Hias yangrencananyabertempatdiTugu Selong. Pameran menjadi ajang pengenalan beragam ikan hias air tawar bahkan laut kepada masyarakat luas. (rus)

(Suara NTB/ist)

LOMBA - Utusan KPIH Lotim mengikuti Lomba Ikan Hias Koi dan Cupang Show Tingkat Provinsi NTB.

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

Sektor Pertanian Sumbang Kemiskinan Tertinggi SEKTOR pertanian masih menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Di mana 53 persen penduduk miskin di Loteng merupakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Sisanya, sebanyak 22 persen lebih bekerja di sektor lain ditambah 24 persen lebih menganggur alias tidak punya pekerjaan.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Loteng, L. Supratna, saat rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng di Aula Bappeda Loteng, Rabu (18/10).

Saat ini, sesuai hasil sensus terakhir angka kemiskinan di Loteng masih cukup tinggi. Pada kisaran 145 ribu lebih atau sekitar 15,8 persen. “Angka ini memang turun sekitar 0,4 persen dari angka tahun sebelumnya. Tapi masih dikatakan cukup tinggi,” ujarnya. Artinya, memang masih butuh kerja keras untuk bisa menekan angka kemiskinan di daerah ini.

Caranya, pemerintah harus bisa lebih intens dengan mendorong program-program daerah kepada sektorsektor yang menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan. Misalnya, sektor pertanian harus benar-benar diatensi, sehingga ke depan sektor pertanian tidak lagi menjadi penyumbang angka kemiskinan. Tetapi bisa berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan.

Ia menjelaskan, penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tidak hanya buruh tani maupun pekerja musiman. Ada juga pemilik lahan. Tapi kepemilikan lahannya kurang dari 10 are. “Penduduk miskin di sektor pertanian bukan hanya yang tidak punya lahan. Tetapi banya juga pemilik lahan,” tandasnya.

Lebih lanjut kualitas pendidikan juga ikut berpengaruh dalam mendorong angka kemiskinan di daerah ini. Di mana rata-rata pendidikan kepala keluarga dari penduduk miskin di daerah ini hanya 4,1 tahun.

Artinya belum tamat Sekolah Dasar (SD).

Menyinggung soal data kemiskinan, diakuinya memang masih banyak yang belum sinkron. Antara data pemerintah maupun dengan BPS, sehingga untuk menyeragamkan pandangan tentang kriteria miskin, BPS sudah membuat rumusan berdasarkan besaran kebutuhan dan penghasilan.

Di tempat yang sama Kepala Bappeda Loteng, Ir. H.L. Satria Atmawinata, M.M., mengaku persoalan data jadi salah satu kendala dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini. Untuk itu, Pemkab Loteng saat ini tengah menyusun bank data terkait kemiskinan. Data itulah yang nantinya akan jadi rujukan, dalam menentukan program kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan. (kir)

Kejar Target Perekaman PIHAK kecamatan di Lombok Barat (Lobar) terkendala minimnya peralatan untuk mengejar target perekaman yang mencapai 93 ribu lebih. Pasalnya dengan satu alat yang disiapkan di kantor camat saat ini hanya mampu dilakukan perekaman sebatas di kantor desa dengan kemampuan 30-100 per hari. Itupun jumlah perekaman fluktuatif.

Camat Gerung, Mulyadi menyatakan untuk menggenjot perekaman E-KTP guna mencapai target perekaman pihaknya sudah (Suara NTB/her) mengimbau masyarakat Mulyadi segera melakukan perekaman ke kantor camat. Pihaknya sudah bersurat ke masingmasing lurah untuk dilanjutkan ke kepala lingkungan terkait pemberitahuan imbauan tersebut. Bahkan dari Dukcapil melakukan perekaman turun ke desa dan kelurahan.

Per hari, jelasnya, animo masyarakat yang datang merekam tergantung. Jika padat, bisa mencapai 100 orang. Kalau kondisi sepi jumlah warga yang datang ke kantor camat hanya 30 orang. Sementara jumlah wajib KTP terus bertambah, sebab banyak yang naik ke usia 17 tahun, sehingga wajib KTP. “Sejauh ini memang kendala alat, karena kami punya satu alat sehinga paling perekaman dilakukan di kantor Camat saja,” jelasnya, Rabu (18/10).

Menurutnya, jika ada tambahan alat perekam 11 unit, maka diharapkan kecamatan bisa mempeoreh satu unit, sehingga bisa dikoordinasikan dengan Dukcapil untuk turun melakukan perekaman. Hanya saja kendala tenaga operator yang dimiliki di kecamatan hanya satu orang. Sejauh ini, ia mengaku banyak warga yang melakukan perekaman ganda, sehingga harus dirapikan. (her)

Dikeluhkan, Sampah di Simpang Lima Gerung Giri Menang (Suara NTB) Tumpukan sampah yang memenuhi jalan Simpang Lima Kota Gerung di monumen koperasi persis sebelah jembatan menuju akses Pasar Gerung dikeluhkan masyarakat, khususnya para pedagang yang lalu lalang di akses jalan tersebut.

Pasalnya, sampah ini meluber hingga ke jalan dan menganggu arus transportasi di jalur tersebut.

“Sudah dibersihkan namun tambah banyak, bahkan di sana dibuang material bangunan. Warga membuang tengah malam, magrib dan dini hari. Pernah pak camat hampir kelahi dengan warga karena terus buang sampah di sana,” jelas Lurah Gerung Selatan, Nursalim, Rabu (18/10).

Diakuinya, pihaknya sudah melakukan piket selama satu bulan untuk membereskan persoalan sampah ini, namun tetap saja menumpuk lantaran warga yang membuang berasal dari luar wilayah setempat.

Apalagi dengan dibangunnya taman di monumen koperasi dekat lokasi itu, sangat tidak sedap dipandang akibat adanya tumpukan sampah. Untuk mencegah warga membuang sampah ia mengusulkan agar di lokasi pembuang sampah liar dibangun taman juga, pot bung dan tempat duduk.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lobar, H. L. Surapati menyatakan pihaknya kewalahan menangani sampah di dekat Pasar Gerung, karena ketika diangkut susah. “Karena di sana dibuang bukan sampah saja, namun bongkaran bangunan, sehingga perlu Dinas PU juga turun membersihkan,” jelasnya. (her)

(Suara NTB/her)

SAMPAH - Tumpukan sampah di Simpang Lima Gerung yang dikeluhkan. Warga masih membuang sampah di tempat ini.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kemiskinan di Loteng Lima Besar NTB Praya (Suara NTB) Meski mengalami penurunan, angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat masih cukup tinggi pada angka 15,8 persen atau sekitar 163 ribu orang. Angka ini menempatkan Loteng sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi kelima di NTB. “Dari sisi angka, kita masih cukup tinggi. Tapi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di NTB, posisi kita jauh di bawah,” ujar Wakil Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., kepada Suara NTB, Rabu (18/10).

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya maksimal

menekan angka kemiskinan dengan melakukan intervensi melalui program-program daerah. Bahkan ke depan, anggaran pengentasan kemiskinan akan terus dipacu, agar sasaran program pengentasan kemiskinan bisa lebih luas.

Diakuinya, mengentaskan

kemiskinan bukan perkara mudah. Dalam mengentaskan kemiskinan butuh komitmen bersama semua pihak di daerah ini. Termasuk, sinkronisasi program antara program pemerintah pusat, provinsi dengan daerah, juga harus diperkuat. Supaya antara program pusat dengan daerah bisa saling mengisi, sehingga capaian program pengentasan kemiskinan bisa lebih optimal.

Selain itu, evaluasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan juga akan lebih diintensifkan. Karena selama ini, evaluasi dan monitoring masih

sangat lemah. Begitu juga dari sisi evaluasi sasaran program juga sangat penting.

“Semua aspek dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai hasil dan sasaran program akan dievaluasi secara menyeluruh. Sehingga jelas dimana kekurangan serta hambatan yang ada,” sebutnya.

Dalam upaya sinkronisasi program pengentasan kemiskinan, lanjutnya, pihaknya berharap keterlibatan pemerintah daerah dalam setiap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pada program pusat bisa lebih jauh. Sehing-

ga antara pemerintah pusat dengan daerah bisa seiring sejalan dalam upaya mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Karena yang lebih paham kondisi kemiskinan daerah, tentunya pemerintah daerah itu sendiri, sehingga penting, ketelibatan pemerintah daerah dalam setiap perencanaan dan pelaksaan program dari APBN. “Kalau daerah, provinsi dan pusat sudah berjalan bersama, maka upaya mengentaskan kemiskinan bakal lebih maksimal lagi,” ujar Pathul. (kir)

Saat Warga Ibukota Lobar Menyeberang Lewat Jembatan Kecil Giri Menang (Suara NTB) Warga Lingkungan Tanjung Gunung Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung terpaksa menyeberang menggunakan jembatan nyaris ambruk. Jembatan beton yang dibangun swadaya tahun 2005 melintasi sungai Dodokan kondisinya tak layak pakai lantaran nyaris ambruk akibat diterjang banjir beberapa tahun lalu. Namun warga tak ada pilihan lain, meski menempuh bahaya mereka mengangkut hasil panen melalui jembatan tersebut.

Warga menyangga jembatan itu menggunakan bambu dan karung berisi pasir. Warga berharap agar pemda membangun jembatan permanen di sungai tersebut. Pasalnya, jika jembatan itu dibangun tidak hanya warga Kelurahan Gerung Selatan yang bisa terkena dampak, namun warga dari sejumlah desa seperti Desa Tempos, Giri Tembesi dan Banyu Urip bisa ke Pasar Gerung melalui jembatan itu. Selain itu, anak-anak setempat yang bersekolah di SMPN 5 Gerung bisa lebih dekat menuju sekolah.

Lurah Gerung Selatan, Nur-

(Suara NTB/her)

NYARIS AMBRUK - Lurah Gerung Selatan Nursalim bersama Kepala Lingkungan Tanjung Gunung saat melihat jembatan nyaris ambruk. Mereka mengharapkan pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan ini. salim menuturkan, jembatan sepanjang 25 meter tersebut dibangun swadaya oleh warga Tanjung Gunung. “Jembatan ini dibangun tahun 2005 lalu secara sawadaya oleh masyarakat, sudah lama kondisinya nyaris ambruk. Harus segera dibangun, khawatirnya

telan korban jiwa, baru kita nyesal,” akunya, Rabu (18/10).

Jembatan itu dibangun ketika itu menggunakan beton dengan menggunakan penyangga tiang beton. Namun kurang lebih setahun dibangun, jembatan kecil ini nyaris hanyut terbawa banjir sungai.

Akibatnya, kondisi jembatan miring karena beton penyangganya terkena kayu besar.

Masyarakat pun berswadaya memperbaiki jembatan itu menggunakan bambu dan karung sebagai penyangga cukup agar bisa dilalui untuk membawa hasil panen.

Menanggapi harapan warga ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar, Made Artadana mengatakan pihaknya segera mengecek ke lokasi jembatan yang dimaksud.

Pihaknya akan memerintahkan agar kepala bidang terkait turun besok (hari ini, red). (her)

Diduga Mau Pesta Sabu

Tiga Oknum Pelajar Diamankan Polisi Praya (Suara NTB) Anggota Satnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng), Rabu (18/10) dini hari, menangkap tiga oknum pelajar asal Kota Praya. Ketiganya ditangkap, karena diduga hendak pesta narkoba. Dari tangan ketiga pelajar tersebut, polisi mengamankan sejumlah paket yang diduga sabu serta alat isap.

“Para pelaku sekarang sudah kita amankan di Mapolres Loteng,” ungkap Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP

Muhaimin, SIK., seizin Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., Rabu siang.

Muhaimin mengatakan salah satu pelaku, yakni AA merupakan target operasi yang sudah lama diincar. Namun belum juga bisa dibuktikan. Karena saat akan ditangkap, alat buktinya tidak mendukung. Tapi kali ini, bukti pendukung sudah sangat lengkap. Penangkapan terhadap pelaku, berlangsung sekitar pukul 00.30 Wita. Se-

belumnya, polisi mendapat informasi kalau ada orang yang hendak pesta sabu-sabu.

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung bergerak. Tepat di depan pertokoan Kota Praya, persis di depan Bank Mayapada Praya, polisi mendapati para pelaku.

Melihat ada aparat yang datang, para pelaku sempat hendak berusaha kabur. Namun dengan sigap, aparat kepolisian mengamankan ketiga pelaku sempat mengelak ka-

Warga Mengeluh Proyek RTLH Mandek Giri Menang (Suara NTB) Mustimah (35) warga Dusun Madak Belek Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong salah seorang warga pesisir yang hidup miskin, mengeluhkan program RTLH yang diduga mandek. Pasalnya, rumah miliknya yang dibangun melalui program pembangunan baru (PB) DAK afirmasi APBD belum tuntas dibangun. Namun material bangunan sudah habis didistribusikan.

“Ini sudah bangunan rumah saya yang dibangun dari program rumah kumuh, belum selesai tapi material sudah habis,” jelasnya ditemui belum lama ini.

Diakui, rumahnya dibangun baru sejak beberapa bulan lalu. Pihaknya diberikan material, berupa batako, pasir semen, spandek dan kusen secara bertahap. Dari materi-

al itu, ia hanya mampu menyelesaikan pembangunan rumahnya hanya setengah jadi.

Ia tak mampu memplester tembok rumahnya, termasuk lantai rumahnya seadanya.

Belakangan ia memperoleh informasi material berhenti didistribusikan, lantaran sudah habis. Atas dasar itu, dirinya tak bisa menuntaskan bangunan rumahnya. Berharap didanai dari uang pribadi, ia mengaku tak mampu, karena ia dan suaminya hanya nelayan.

Untuk menyambung hidup ia bersama suaminya Burhan mengandalkan jadi petani garam rebus yang penghasilannya tidak seberapa. Belum lagi ia menanggung hidup dua anaknya masih sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H.L. Winengan mengklaim program rumah kumuh

sudah tahap akhir. Pihaknya sudah menggelar evaluasi pelaksanaan program ini. Pihaknya saat ini tinggal menunggu pencairan dana yang ketiga.

“Program ini sudah tahap akhir, tinggal menunggu pencairan ketiga,” jelas Winengan.

Lebih jauh kata Winengan, pihaknya ingin agar Lobar jadi percontohan program PB dan Rehab Afirmasi serta bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam program ini.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, L. Ratnawi menampik terkait program rumah kumuh yang yang dimaksud mandek.

Kemungkinan, katanya, masih menunggu realisasi tahap III. “Bukan mandek mungkin menunggu realisa tahap akhir untuk droping material,” jelasnya belum lama ini. (her)

Penerima KUBe Diduga Banyak Tidak Tepat Sasaran Praya (Suara NTB) Penyaluran program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini diduga banyak yang tidak tepat sasaran.

Di mana banyak penerima yang seharusnya tidak masuk jadi penerima program KUBe, justru menerima program bagi usaha produktif tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP., saat membuka rapat koordinasi TKPKD Loteng, di Aula Kantor Bappeda Loteng, Rabu (18/10).

Untuk itu, pihaknya berharap ada seleksi lebih ketat dalam penentuan penerima KUBe di daerah ini, sehingga penyaluran

program tersebut bisa lebih mengena pada sasaran yang ada. Dengan begitu, hasil dan capaian programnya kedepan benar-benar optimal. “Kita minta harus ada evaluasi terhadap program ini,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Disos) Loteng Baiq Sri Astuti Handayani, mengatakan, program KUBe saat ini tengah dalam proses evaluasi program, termasuk penerima programnya. “(Data penerima KUBe, red) Itu yang sedang kita verifikasi saat ini,” jelasnya.

Pihaknya pun tidak menampik banyak penerima program KUBe yang tidak tepat sasaran. Dan, itu bisa saja terjadi. Hal itu bisa saja terjadi, karena program KUBe sudah ber-

jalan cukup lama, sehingga bisa saja penerima program yang dulu masih miskin, sekarang sudah tidak miskin lagi.

Tetapi karena sudah masuk daftar penerima program sejak lama, datanya masih masuk sebagai penerima program KUBe. “Inilah pentingnya kita melakukan evaluasi. Untuk memastikan penerima program benarbenar tepat sasaran,” ujarnya.

Disinggung target penyelesain evaluasi data penerima program KUBe, Astuti menegaskan harus tuntas tahun ini.

Karena itu memang jadi program prioritas pihaknya tahun ini. Bersamaan evaluasi data kemiskinan, sehingga harus tuntas sampai akhir tahun ini juga. (kir)

lau sedang pesta narkoba, ketiga pelaku akhirnya hanya bisa pasrah digelandang ke Mapolres Loteng. Setelah ditemukan paket sabu dan alat isap di lokasi kejadian.

Beberapa barang bukti yang ditemukan berupa dua tiga poket sabu, korek api, alat hisap serta hp milik pelaku.

Barang bukti tersebut juga langsung diamankan bersamaan dengan para pelaku.

Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Untuk memas-

tikan pelaku menggunakan narkoba atau tidak, kita akan lakukan tes urine,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terus mengintensifkan upaya pencegahan peredaran narkoba.

Mengingat, peredaran narkoba sudah sangat memprihatinkan di Loteng. Bahkan, sudah merambah di kalangan pelajar.

Dan, tertangkapnya tiga pelajar tersebut kian memperkuat dugaan kalau narkoba sudah merambah kalangan pelajar di daerah ini. (kir)

47 Rumah Warga Rusak Akibat Puting Beliung Giri Menang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar)turun ke lokasi bencana angin puting beliung di Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar, Rabu (18/10). BPBD yang turun bersama Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid mengecek langsung kondisi kerusakan rumah warga dan fasilitas umum akibat sapuan angin.

Pada kesempatan itu, BPBD juga menyerahkan bantuan sembako dan material untuk perbaikan rumah warga.”Kami turun bersama ketua TP PKK, menyerahkan bantuan sembako, besok (hari ini, red) kita serahkan bantuan material,” kata Tohri — perwakilan dari BPBD. Sementara hari ini, pihaknya akan memberikan bantuan material ke korban bencana masingmasing semen sebanyak 25, 150 lembar seng, dan usuk sebanyak 80 biji. Penyerahan bantuan ini rencananya dilaksanakan setelah gotong royong bersama seluruh SKPD di kawasan wisata Senggigi. Goyong royong di Senggigi ini menindaklanjuti hasil rapat bu-

pati dengan para general manager hotel beberapa waktu lalu.

Terkait perbaikan rumah warga, jelas Tohri, warga yang akan merehab sendiri. Pihak BPBD hanya membantu material.

Sebab hasil cek di lapangan masih banyak sisa material bangunan milik warga yang bisa dipakai. Selain itu, stok barang di BPBD tidak bisa menjamin diberikan ke semua warga sesuai usulan. Seperti seng, sesuai usulan total yang diminta 253 seng, namun karena ada seng layak pakai maka diberikan 150 seng.

Berdasarkan data kerusakan rumah warga setelah dilakukan investigasi di lapangan dari data yang diberikan pihak desa, terdapat 42 unit rumah warga rusak terkena dampak.Dari 42 unit rumah warga ini, masingmasing rusak berat sebanyak 4 unit, rusak sedang 20 unit dan rusak ringan 18 unit. Selain itu, SD 1 Bug-Bug rusak dua lokal masing-masing ruang kelas rusak sedang dan perpustakaan rusak ringan. Sedangkan di tempat lain sejauh ini, belum ada laporan terkena bencana. (her)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid bersama BPBD menyerahkan bantuan ke korban angin puting beliung di Desa Bug Bug Kecamatan Lingsar, Rabu (18/10).

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Persiapkan Tim Lomba B2SA, TP PKK Manggelewa Jalani Sesi Uji Coba Sebelum ke Provinsi Dompu (Suara NTB) Tim Penggerak PKK Kecamatan Manggelewa yang menjuarai lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) tingkat Kabupaten akan mewakili Kabupaten Dompu di tingkat Provinsi. Lomba yang menyajikan makan dengan bahan dasar lokal non beras ini akan dilaksanakan awal November di Mataram. Tim Kabupaten Dompu akan menjalani sesi uji coba dalam penyajian makanan kudapan, makan siang dan makan malam.

Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih, SPt kepada Suara NTB, Rabu (18/10) kemarin, mengungkapkan, lomba cipta menu B2SA tingkat Provinsi akan dilak-

sanakan sekitar awal November 2017 mendatang. Lomba ini akan dirangkaikan dengan peringatan hari pangan sedunia tingkat Provinsi.

“Tim Kecamatan Manggelewa yang meraih juara 1 pada lomba cipta menu tingkat Kabupaten akan mewakili Dompu di tingkat Provinsi,” jelasnya.

Tim dari Kecamatan Manggelewa, kata Fagih, sudah mulai dipersiapkan menjelang lomba di tingkat Provinsi. Ada sedikit perubahan pola saat lomba cipta menu tingkat Kabupaten dan Provinsi. Jika tingkat Kabupaten, masing – masing tim diberi kebebasan dalam menyiapkan kudapan, makan siang dan makan malam dari rumah.

“Di sini (tempat lomba), mereka langsung menyajikan karena bahannya sudah dimasak dari ru-

Belanja SKPD di KSB Masih di Bawah 50 Persen Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat mencatat hingga triwulan ketiga saat ini, belanja SKPD di lingkup Pemkab setempat masih berada dibawah 50 persen. Sementara untuk pendapatan saat ini sudah berada pada angka 63 persen.

Meskipun saat ini sudah masuk termin ke terakhir pembayaran, tetapi geliat penyerapan anggaran juga be(Suara NTB/ils) lum begitu terlihat signifiNurdin Rachman kan. Sebaliknya untuk pelaksanaan program yang ada di lapangan diklaim sudah berada pada angka 84 persen.

“Belanja kita masih sangat rendah di bawah angka 50 persen, hal tersebut terjadi karena mekanisme pembayaran tidak dilakukan per termin kegiatan. Sehingga terjadi ketimpangan yang cukup jauh antara belanja dan realisasi pelaksanaan program. Tetapi kita tetap optimis, di akhir tahun anggaran nanti, serapan anggaran kita akan jauh lebih maksimal, karena polanya tetap seperti itu di KSB,” ungkap Plt Kepala BPKD Sumbawa Barat, Nurdin Rachman SE, kepada Suara NTB, Rabu (18/10).

Dikatakannya, tidak bergeraknya angka serapan anggaran ini terjadi karena pelaksana program hanya mengambil uang mukanya saja, sementara pembayaran progres per kegiatan tidak dilakukan. Faktor inilah yang menjadi kendala utama serapan anggaran masih dibawah angka 50 persen. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah menyusun regulasi yang baru supaya item pekerjaan harus dibayarkan sesuai termin dan tidak hanya menumpuk di akhir tahun anggaran. Hal tersebut dilakukan supaya bisa terlihat progres penyerapan anggarannya.

“Kita akan mengatur alur kas yang ada, sehingga bisa dilakukan pembayaran per termin tidak keluar dari termin pekerjaan yang sudah ditentukan. Hal ini kita lakukan untuk melihat progres penyerapan anggaran yang ada,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyiapan regulasi tersebut juga dilakukan, supaya uang yang masuk dan keluar kas daerah bisa seimbang. Karena aktifitas belanja tersebut sangat besar manfaatnya bagi daerah dan masyarakat.

Artinya, daerah bisa melihat progres penyerapan anggaran yang ada, masyarakat juga memiliki daya beli yang tinggi, sehingga perputaran uang di KSB bisa terlihat. Bahkan dia juga tidak memungkiri bahwa belanja masyarakat sangat bergantung pada perputaran uang yang ada di APBD. “Kita tidak pungkiri bahwa belanja masyarakat kita sangat bergantung pada APBD. Apabila progres penyerapannya mandek, maka daya beli masyarakat juga akan berkurang,” tandasnya. (ils)

Dewan Minta MacMahon Tunjukkan Izin Kehadirannya di Batu Hijau Taliwang (Suara NTB) – Kehadiran MacMahon di proyek pertambangan Batu Hijau terus menuai polemik. Belum tuntas soal rekrutmen tenaga kerja dari program Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang diprotes karyawan dan masyarakat, kini muncul soal legalitas perusahaan tersebut di Batu Hijau.

Anggota DPRD KSB (Suara NTB/bug) Muhammad Hatta dari Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Hatta mengatakan, MacMahon tidak boleh sembarangan masuk turut ambil bagian dalam operasi tambang Batu Hijau. Sebab meski perusahaan itu kepemilikan sahamnya sebagian besar dikuasai oleh PT AMNT selaku operator tambang Batu Hijau, tetapi MacMahon harus tetap mengantongi izin terlebih dahulu dari pemerintah. “Saya sudah minta Disnaker menelusuri izinnya dari ESDM. Tapi ternyata mereka belum mengantongi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. MacMahon harus mengantongi izin khusus dari pemerintah pusat. Terlebih perusahaan itu sudah menargetkan rencana operasionalnya di Batu Hijau terhitung per 1 November 2017 mendatang. “Melihat aturan itu sudah jelas. Mereka tidak boleh mulai beraktivitas tanpa adanya izin dari ESDM dalam hal ini,” tegasnya.

Berikutnya, soal desk job (bagian kerja) yang akan diambil alih di Batu Hijau. Menurut hemat Hatta, rencana MacMahon mengelola departemen penambangan (mining) di Batu Hijau termasuk melanggar aturan. Sebab bagian penambangan sebagai kegiatan utama seharusnya dikelola langsung oleh PT AMNT selaku perusahaan pemengang izin.

“Kan ada istilahnya core dan non core (kegiatan utama dan kegiatan pendukung). Nah bagian penambangan itu pekerjaan utama dan harusnya tidak boleh dipihakkeduakan ke perusahaan lain. Walau sekali lagi di MacMahon itu ada saham AMNT,” tegas Hatta yang juga anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini.

Ia menyatakan, MacMahon bagaimana pun harus mematuhi seluruh ketentuan dan aturan yang berlaku jika ingin beroperasi dalam bentuk apa pun di Batu Hijau. “Katanya itu perusahaan aliansi sehingga sejajar dengan AMNT. Tapi tetap aturan harus dijalankan tanpa terkecuali,” tandasnya. (bug)

mah,” terangnya.

Pada lomba cipta menu B2SA tingkat Provinsi, peserta hanya diizinkan masak di rumah untuk kudapan dan makan malam.

Baik untuk anak – anak usia 5 tahun maupun orang Dewasa.

Tapi untuk makan siangnya, peserta diminta langsung masak di tempat acara lomba. “Untuk sajian makan siang, peserta langsung masak dan menyajikannya di tempat lomba,” katanya.

Karenanya, peserta harus mempersiapkan diri dan akan dinilai oleh tim juri tingkat Kabupaten beberapa waktu lalu. Sehingga bisa diberikan masukan dan koreksi dalam penyiapan bahan, proses memasak hingga penyajian makanan. “Nanti kita akan uji coba dan akan diberi masukan oleh tim juri kemarin untuk

perbaikan,” kata Fagih.

Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten pada 25 September lalu, tim dari Kecamatan Manggelewa menampilkan masakan dari jenis umbi – umbian dan diolah dalam berbagai jenis makanan serta variasi.

Baik untuk kudapan (sarapan), makan siang, dan makan malam. Pada setiap sesi makanan ini, juga ditampilkan makanan pembuka dan penutupnya.

Namun Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin berharap, lomba ini tidak sekedar kegiatan seremonial belaka. Tapi dapat disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga memiliki nilai lebih secara ekonomi dan kemasyarakatan. Pelaksanaannya pun tidak di kantor Dinas Ketahanan Pangan, tapi di ruang publik seperti di Taman

Kota Dompu atau di lantai 2 pasar bawah Dompu. Sehingga dapat dilihat dan dirasakan warga secara luas.

Sehingga produk - produk olahan ini tidak sekedar dilombakan, tapi dapat memberi nilai tambah dengan dipasarkan secara luas. Pemilik produk harus bisa menyiapkan stok sajiannya ketika dicari dan tidak mengambil keuntungan yang besar, tapi bisa kontinyu dan berkelanjutan.

Terkait hari pangan sedunia (HPS), dikatakan M Fagih, pelaksanaan tingkat Nasional dilaksanakan di Kalimantan Barat, 19 – 21 Oktober 2017 ini.

Pada HPS tingkat nasional juga dilaksanakan lomba cipta menu B2SA dan pameran produk tanaman pangan. Peserta lomba cipta menu tingkat nasional juga

(Suara NTB/ula)

CIPTA MENU - Sajian makanan dari tim Kecamatan Manggelewa pada lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten Dompu, 25 September 2017 lalu. Tim Kecamatan Manggelewa ini akan mewakili Kabupaten Dompu pada lomba tingkat Provinsi awal November 2017 mendatang. (Insert) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih. dari provinsi, tapi pesertanya diambil dari mereka yang juara tingkat provinsi tahun 2016.

“Lomba cipta menu tingkat nasional ini dilaksanakan lebih

awal dari tingkat Provinsi. Karena dilaksanakan lebih awal, pesertanya mereka yang juara tingkat Provinsi tahun 2016 lalu,” terang Fagih. (ula/*)

Partisipasi Masyarakat Masih Minim di Program Bedah Rumah Taliwang (Suara NTB) Salah satu kendala yang masih dihadapi dihadapi dalam pelaksanaan program bedah rumah selama ini adalah masih minimnya tingkat partisipasi masyarakatnya di dalamnya.

“Kalau yang teknis-teknis berikut anggarannya alhamdulillah semua lancar. Hanya satu yang kami rasa masih kurang dan kami menganggap ini sebagai kendala

Novrizal Zain Syah

yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang benar-benar masih sangat rendah,” cetus Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Novrizal Zain Syah, SE kepada wartawan, Rabu (18/10).

Menurut Novrizal, program bedah rumah yang digelontorkan pemerintah saat ini menjadi rangkaian tidak terpisahkan dari agenda kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Di mana pelaksanaan PDPGR sendiri semangatnya untuk mengajak masyarakat turut berpatisipasi dalam setiap agenda program pemerintah.

Tapi fakta di lapangan keterlibatan masyarakat tersebut masih benar-benar minim.

Ia menjelaskan, seluruh program PDPGR merupakan stimulan dari pemerintah.

Harapannya masyarakat terlibat di dalamnya secara swadaya dengan bergotong royong menyumbangkan tenaga saat membangun rumah warga penerima bantuan.

“Tapi hal itu belum kelihatan betul di lapangan. Karena di rumah-rumah yang kita rehab kebanyakan dikerjakan oleh para tukang yang notabene bekerja dengan dibayar,” sebutnya.

Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program bedah rumah itu sebenarnya menjadi tanggung jawab para agen

PDPGR. Sebagai lini terdepan, para agen selain bertugas mengkoordinir pelaksanaan program di lapangan juga memiliki kewajiban memacu partisipasi masyarakat untuk bergotong royong membantu proses pembangunan.

Terkait kondisi itu, Novrizal sendiri tidak membantahnya.

Ia mengakui, para agen di lapangan belum maksimal dalam mengelola kewajibannya tersebut. Mereka selama ini masih kebanyakan berkutat pada halhal teknis pelaksanaan dan di sisi lain melupakan kewajibannya memacu warga untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Iya harus kita akui itu. Dan saya juga punya sependapat, bahwa memang agen belum bisa mengelola dengan baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap agenda PDPGR,” bebernya.

Ia berharap kendala partisipasi masyarakat itu ke depan tidak terus berlangsung. Pasaln-

ya masih banyak agenda kerja PDPGR yang akan digelontorkan pemerintah dan sesuai semangatnya partisipasi masyarakat tetap diperlukan guna menyukseskan program tersebut.

“Saya harap dinas teknis yang mengelola agen PDPGR bisa mengevaluasi ini karena setiap bantuan yang dilaksanakan melalui agenda PDPGR tetap akan membutuhkan partisipasi masyarakat. Itu kuncinya,” tukasnya.

Sementara itu ditanya realisasi pelaksanaan program bedah rumah saat ini.

Novrizal menyebutkan, hingga memasuki bulan Oktober ini rata-rata sudah mencapai 80 persen termasuk kegiatan bantuan bangun baru (BB) bagi masyarakat yang benarbenar belum memiliki rumah.

“Di APBD Perubahan ada 28 unit rumah yang pakai kegiatan BB. Nah itu juga sudah 80 persen realisasinya karena rata-rata pencairannya sudah masuk tahap kedua,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Tim Appraisal Beringin Sila Ditentukan Pekan Depan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tender tim penilaian harga tanah (appraisal) Bendungan Beringin Sila, Kecamatan Utan, Sumbawa tengah berproses. Paket tersebut akan ditentukan pemenang tendernya minggu depan.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setda Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos yang dikonfirmasi, Rabu (18/ 10) kemarin menjelaskan, tender paket ini dilakukan sejak sebulan yang lalu. Dimana ada banyak calon penyedia yang mengupload dokumen penawaran.

“Kan kita mencari lima calon penyedia yang memenuhi syarat. Dari hasil rapat koordinasi kita sejak pertama melebihi lima calon penyedia yang mengupload dokumen penawaran,” ujarnya.

Dijelaskannya, dengan

banyaknya yang mengupload dokumen penawaran, secara administrasi sudah memenuhi syarat dan siap untuk tahap selanjutnya hingga penentuan pemenang. Dalam hal ini penentuan pemenang paket senilai Rp 326 juta tersebut dilakukan minggu depan.

“Tender appraisalnya minggu depan sudah ada pemenangnya,” terang Malik.

Pihaknyapun sudah melakukan rapat dengan semua pokja membahas penentuan pemenang tersebut. Dari hasil rapat, pihaknya meyakini akan ada pemenang dalam paket ini.

Karena calon penyedia sudah ada, tinggal ditentukan siapa yang layak menjadi pemenang.

“Kalau dari rapat tadi dengan semua Pokja, kami yakin bisa ditentukan pemenang.

Karena yang dinilai sudah ada.

Tinggal ditentukan siapa yang layak,” pungkasnya. (ind)

Dikpora Kebut Penggunaan DAK Tahun 2017 Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Sumbawa Barat saat ini terus mempercepat pelaksanaan program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Dimana untuk tahun 2017, Dikpora mendapat anggaran sekitar Rp 6,2 miliar dana DAK yang harus segera dituntaskan dalam tahun ini.

Plt kepada Dikpora Sumbawa Barat Drs. Tajudin M. Si, kepada Suara NTB, Rabu (18/10) mengatakan, saat ini baru satu dari tiga item pekerjaan yang dibiayai oleh dana DAK. Item yang sudah rampung yakni belanja buku perpustakan untuk SD sekitar Rp 1,3 miliar.

Sementara untuk pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan permanen sekolah dasar (SD) sekitar Rp 2,2 miliar dan bangunan gedung tempat pendidikan permanen sekolah menengah pertama (SMP) sekitar Rp 2,6 miliar hingga saat ini masih berproses. Bahkan uang muka sekitar 40 persen juga sudah diberikan untuk mempercepat realisasi bangunan DAK ini.

“Saat ini proses penger-

jaan dua bangunan ini masih berproses, apalagi pengerjaan sifatnya swakelola maka dianggap tidak akan molor dari waktu yang ditetapkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, sementara untuk progres pelaksanaan di lapangan saat ini masih berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang ditaksir sudah mencapai angka 40-60 persen. Persentase ini juga akan diukur sebagai bahan pertimbangan pencairan di termin berikutnya. Karena apabila tidak sesuai dengan target yang ditetapkan maka anggaran untuk tehap selanjutnya akan di tunda. Namun demikian, pihaknya tidak akan begitu khawatir terhadap pengerjaan dua bangunan, karena sifatnya swakelola dengan sekolah. Apalagi hingga saat ini, pengerjaan bangunan yang di swakelolakan tidak pernah ditimpa masalah dan belum ada yang dinyatakan gagal.

“Kita yakin bahwa dua bangunan ini tidak akan molor pengerjaannya. Karena belum ada satupun pekerjaan yang dianggap gagal karena di swakelolakan,” sebutnya. (ils)

(Suara NTB/bug)

PABRIK ES – Kondisi bangunan Pabrik Es Poto Tano yang hingga kini belum bisa dimanfaatkan.

Belum Ada Rencana Lanjutan untuk Pabrik Es Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya menyerah mencari cara bagaimana mengoperasikan fasilitas Pabrik Es milik pemerintah yang ada di kecamatan Poto Tano. Buktinya di tahun 2017 ini, DKP mengaku tidak menyiapkan program atau langkah-langkah yang akan ditempuh agar pabrik tersebut bisa mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Iya untuk tahun ini setahu saya kita tidak siapkan rencana apapun untuk pabrik es itu. Demikian juga untuk pengopersiannya,” ungkap Kepala DKP KSB Ir. H. Mansyur Sofyan kepada wartawan.

Mansyur mengaku, tidak mengetahui secara persis kondisi pabrik es Poto Tano tersebut. Sebab dirinya belum lama menjabat sebagai kepala DKP KSB. Kendati demikian, ia menyatakan, keberadaan fasilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat nelayan itu sudah lama diupayakan

agar bisa dimanfaatkan.

“Itu kan sudah lama dibangunnya dan kondisinya sampai sekarang masih seperti itu (belum beroperasi),” timpalnya.

Fasilitas Pabrik Es Poto Tano memang menjadi salah satu aset Pemda KSB yang bisa dikatakan sudah lama mangkrak. Sejak dibangun sekitar tahun 2008 silam, belum sekalipun pabrik itu benarbenar beroperasi dan manfaatnya dirasakan oleh para nelayan KSB. Dan alih-alih memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pabrik Es ini justru lebih banyak menguras kocek daerah. Setidaknya DKP ada beberapa kali meminta anggaran untuk membenahi fasilitas pabrik tersebut, mulai dari mengubah konstruksi bangunan hingga perbaikan perangkat mesin produksinya. Namun sayang dana miliaran yang dikeluarkan daerah tak kunjung kembali dalam bentuk PAD. DKP juga sempat beberapa kali menyatakan akan

menyerahkan operasionalnya kepada pihak ketiga. Cara itu menurut mereka akan lebih efektif dalam mempercepat pengoperasiannya sekaligus dapat memberikan keuntungan kepada daerah. Namun lagi-lagi rencana itu tidak pernah terealisasi dengan alasan tidak ada pengusaha yang berminat mengoperatorinya.

Komisi II DPRD KSB selaku mitra kerja DKP sendiri, hampir setiap tahun menyorotinya setiap ada permintaan anggaran untuk membenahi pabrik tersebut. Komisi II selalu mempertanyakan hal yang sama terkait kapan pabrik itu minimal bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di awal-awal operasinya.

Sementara itu kondisi Pabrik Es Poto Tano sendiri semakin mengkhawatirkan. Bangunannya mulai mengalami kerusakan sementara beberapa mesin-mesin produksinya yang ditempatkan oleh Pemda KSB mulai mengalami korosi (karat) karena tidak pernah mendapatkan perawatan intensif. (bug)

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbawa dengan Harian Suara NTB Belajar dari Tuban

Besar, Potensi Usaha Sapi Potong di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, terkesan dengan salah satu kelompok ternak di Kabupaten Tuban jawa Timur, dalam usaha penggemukan sapi. Dari hulu hingga usaha hilirnya, menjadikan limbah pakan menjadi pupuk. Sampai kepada membuka Rumah Potong Hewan dan rumah makan.

Kesan tersebut ditangkapnya saat kunjungan kerja ke Tuban mendampingi Komisi II DPRD Sumbawa belum lama ini. Dengan melihat praktek usaha pada kelompok peternak sapi potong bumi peternakan Wahyu Utama desa Sukolilo kabupaten Tuban.

Dari pengamatannya, ketersediaan pakan menjadi hal penting dalam usaha sapi potong. Mengolah semua tanaman yang tersedia seperti jerami, kacang kacangan, jagung menjadi pakan. Kemu-

dian sisa pakan tidak ada yang dibuang.

“Limbah pakan dikelola lagi menjadi pupuk organik. Bahkan limbah kencing sapi diolah menjadi pupuk cair,” terangnya.

Usaha hilir juga digarap oleh kelompok tersebut. Dengan mendirikan RPH yang menyediakan daging beku untuk dijual kepada konsumen baik kebutuhan dalam daerah hingga didistribusikan ke luar daerah. Sampai kepada membuat usaha rumah makan sendiri.

Usaha seperti ini, lanjut Thalif sangat potensial dikembangkan di Sumbawa. Apalagi ada seorang pengusaha asal Sumbawa yang kini berdomisil di Surabaya yang tengah merencanakan usaha sapi potong di Sumbawa. Kalaupun bukan pengusaha, melalui kelompk ternak atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pun bisa mengelola usaha ini.

Kantor Desa Jambu Disegel Demonstran Dompu (Suara NTB) Kantor Desa Jambu Kecamatan Pajo diduga dirusak dan disegel demonstran gabungan pemuda dan mahasiswa. Hal itu menyusul kasus dugaan pungli prona Tahun 2017 oleh kepala Desa. Akibatnya, aktivitas pemerintahan Desa terganggu. Terutama kepala Desa yang tak lagi bisa memanfaatkan ruang kerjanya.

Kepala Desa Jambu, Sarifudin H. Amad yang dikonfirmasi persoalan ini mengungkapkan, penyegelan yang sudah berlangsung hampir satu bulan itu berawal saat dirinya meminta pertanggung jawaban beberapa pemudaDesa yang mengelola dana BUMDes untuk kebutuhan masyarakat.

Namun faktanya dana yang berkisar puluhan juta itu dipakai untuk keperluan pribadi.

“Saya selaku penanggung jawab di Desa, saya minta surat pernyataan masing-masing kepala seksi sanggup membayar per 31 Agustus, sehingga dia sudah lewat tanggalnya saling menuntut,” katanya kepada wartawan di Dompu, Rabu (18/10).

Setelah itu datang mahasiswa meminta pihaknya menyerahkan data bantuan Desa Tahun 2017. Sementara di desa tersebut sudah terpampang papan informasinya. Tak puas dengan data tersebut mahasiswa ini lantas meminta data khusus bantuan mesin untuk masyarakat. Hanya saja setelah diberi mereka malah menolak dengan alasan tak ada paraf kepala desa.

“Data itu sama dengan data di papan ada babinkamtibmas, kenapa saya harus tanda tangan lagi data kita sudah kirim ke DPMPD melalui camat. Dan kita input dalam siskeusdes. Ini tanggung jawab kita, keterbukaan kita,” tegasnya.

Usai pembicaraan di ruang kerjanya berlangsung mahasiswa dan kelompok pemuda ini lantas keluarkemudian membanting dan merusak fasilitas yang ada. Karenanya Sarifudin melaporkan persoalan ini ke Mapolsek Pajo. Oleh Polsek Pajo sendiri perkara itu dituntaskan secara kekeluargaan. Namun sayangnya, tak berselang lama mereka malah melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan Desa tidak transparansi mengelola DD dan melakukan pungli program pronaTahun 2017.

“Terkait dugaan pungutan liar itu mungkin saya tidak (katakan, red) pungutan liar karena sebelum kita laksanakan prona mulai dari awal kita adakan rapat seluruh kepala Desa. Prona ini hanya 35 porsi biayanya Rp 250 ribu,” jelasnya.

Rincian penggunaanya lanjut dia, satu porsi pal Rp 68 ribu, materai enam ribu sebanyak 6 lembar. Empat lembar dikirim ke pertanahan dan 2 lembar disimpan di Desa. Alasannya karena masih banyak surat penyerahan hibah dari orang tua atau surat keterangan lain yang dikhawatirkan salah, sehingga akan mudah diperbaiki. “Terus makan minum anggota panitia, dua orang digaji lagi sama desa untuk tenaga bantu di lapangan. Termasuk transportasi tenaga saya satu orang yang koordinasi antara pertanahan, masyarakat dan desa,” sebutnya.

Sarifudin juga membatah telah membebankan masyarakat biaya yang bervariasi dalam program prona, terlebih pihak pertanahan tidak pernah meminta uang pada pihak desa. Atas tudingan masyarakat ini ruang kerjanya lantas disegel demonstran dan saat ini sudah dikelilingi garis polisi lantaran pengerusakan dan penyegelan itu dilaporkan pihaknya ke polisi.

“Karena itu sudah ada garis polisi ndak bisa dibuka, perkara berjalan. Saya tetap jalankan tugas di ruang staf, ruang umum dan sebagainya,” pungkas dia.

Kadis DPMPD, H. Supardi yang dimitai tanggapannya terkait persoalan ini mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Pihaknya belum mendapat laporan apa-apa. “Soal informasi itu nanti kepala desanya yang lebih tahu, saya ndak tau masalahnya karena ndak ada laporan sampai saat ini,” tandasnya. (jun)

RPH Bangkong yang ada di Sumbawa bisa dimaksimalkan keberadannya. “Peternak bisa mengembangkan ternaknya, nanti BUMDes, yang membeli dagingnya melalui RPH,” jelasnya.

Apalagi Sumbawa kini tengah mengembangkan ikon Sumbawa Beef. Nantinya, diharapkan daging beku dari Sumbawa bisa dijual ke luar daerah. Tidak lagi berupa hewan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan daging secara nasional. Sumbawa Beef mensyaratkan adanya RPH modern.

“Harapan kita, peternak tidak hanya mengembangkan sapi Bali, Tetapi juga sapi jenis besar seperti Brahman untuk untuk usaha sapi potong. Bermitra dengan swasta, termasuk BUMDes bisa masuk didalamnya. Jadi, sangat mungkin usaha sapi potong seperti di Tuban diimplementasikan di Sumbawa,” pungkasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

DI TUBAN - Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Arahman Alamudy yang didampingi Thalifuddin saat melihat usaha sapi potong di Tuban.

(Suara NTB/ist)

SAPI - Inilah beberapa jenis sapi yang dikembangkan dalam usaha sapi potong di Tuban.

Sekolah Diterjang Puting Beliung, Siswa di Donggo Belajar di Ruang TU Bima (Suara NTB) Sebagian siswa SMAN 2 Donggo terpaksa menggunakan ruang Tata Usaha (TU) untuk belajar.

Pasalnya empat lokal Ruang Kelas Belajar (RKB) rusak parah akibat diterjang angin puting beliung.

Kepala SMAN 2 Donggo, Nasarudin, M.Pd, Rabu (18/10) mengaku, pengalihan ruang aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) itu, sembari menunggu perbaikan pasca atap sekolah rusak parah.

“Setelah diterjang puting beliung Selasa, (17/10) sore kemarin.

Kami sempat memikirkan untuk menggelar KBM dua shift. Hanya saja ada beberapa ruangan yang masih bisa digunakan salah satunya ruang TU,” ujarnya.

Nasarudin mengakui, akibat terjangan angin tersebut, hampir seluruh atap ruang SMAN setempat rusak. Hanya saja ada empat loka yang tidak bisa difungsikan, karena kondisi kerusakannya cukup parah.

“Jika dipaksakan dipakai, kita khawatir akan terjadi halhal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Ia mengaku belum bisa memastikan total kerugiannya.

Hanya saja diperkirakan kerugian bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ia berharap pemerintah segera mencarikan solusi supaya aktivitas KBM kembali berjalan normal.

“Untuk sementara belum kita pastikan kerugiannya. Tapi kita prakirakan kerugian mencapai ratusan juga. Kita berharap pemerintah bisa merespon cepat,” harapnya.

Ia menambahkan, terkait kerusakan sekolah tersebut, pihaknya sudah melaporkan kepada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri serta SKPD teknis terkait. Bahkan Bupati juga sudah meninjau langsung ke sekolah.

“Bupati tadi pagi sudah meninjau langsung dan berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi seceparnya,” ujarnya.

Angin puting beliung, disertai hujan Selasa (17/10) juga

(Suara NTB/uki)

DITERJANG ANGIN - Kondisi RKB di SMAN 2 Donggo pasca diterjang angin puting beliung, Rabu (18/10). menyebabkan belasan rumah warga Desa Mbawa rusak. Hal itu dikatakan Plt. Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Taufik Rusdy ST, MM. Taufik mengaku, sedikitnya ada 16 rumah warga rusak dalam kategori ringan, sedang hingga rusak parah. Lima unit rumah di dusun Sangari serta 11 rumah di

Penggunaan ADD untuk Pilkades Serentak Diperbolehkan Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H. Supardi, S. Sos, M.Si, menegaskan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pilkades serentak sama sekali tidak menyalahi aturan. Sebab dalam aturanpenggunaan ADD kepala daerah masih berhak untuk mengatur alokasinya, terkecuali untuk Dana Desa (DD).

“ADD itu apapun masih berhak Bupati memberi perintah untuk penggunaanya, kecuali dana desa ndak boleh,” katanya saat dikonfirmasi persoalan yang akhir-akhir ini dipertanyakan banyak pihak.

Supardi menjelaskan, sebelum ada ADD dan DD memang anggaran untuk pilkades serentak tersebut dibebankan pada APBD Dompu. Karena ADD tersebut juga bagian dari APBD maka sahsah saja untuk digunakan. Sementara persentase ADD yang akan dipakai sangat tergantung dengan kebutuhan Desa yang mengikuti pilkades serentak.

Dalam APBDes pun sudah dicantumkan soal penggunaan ADD ini untuk pilkades serentak, karenaya tak ada yang perlu dipersoalkan. Terkecuali tambah dia, honor untuk panitia pemilihan yang sudah jelas-jelas diantur dalam perbub. “Itu tergantung dari penggunaanya, kita beri con-

toh untuk honor pasti sama berdasarkan Perbup yang ada, ndak boleh lebih. Surat suaranya kita cetak di kabupaten untuk terhindarnya manipulasi dan segala macam,” jelasnya.

Pilkades seretak tahun ini akan diikuti 33 desa yang tersebar di delapan kecamatan, paling banyak yakni Kecamatan Menggelewa. Disinggung kesiapan panitia tingakat desa Supardi manambahakan, sejauh ini DPMPD sudah melakukan upaya sosialisasi dan pembinaan langsung panitia pilkades,terlebih ada juklak juknis yang dibuat panitia kabupaten sebagai dasar kerja panitia tingkat desa.

“Kenapa harus ada juklak juknis yang dibuat oleh kabupaten karena mengingat ini bukan satu desa tapi 33 desa serentak.

Supaya nanti tidak ada yang terlambat dan mendahului,” ujarnya.

Kalaupun dalam pelaksanaannya Pilkades tersebut keluar dari juklak juknis yang ditentukan, maka yang bertanggung jawab dalam itu ialah panitia tingkat desa dan kabupaten. Dinas hanya sebagai tenaga teknis.Sementara pihak kecamatan juga mesti bertanggung jawab karena dia selaku penguasa wilayah.

“Dia (camat, red) bukan panitia, dia penanggung jawab wilayah apapun yang terjadi harus diurus oleh dia,” pungkasnya. (jun)

Dusun Mbawa Desa Mbawa Kecamatan Donggo.

“Beruntungnya kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa.

Warga hanya mengalami kerugian yang diprakirakan mencapai puluhan juta rupiah,” katanya.

Menurutnya pasca kejadian, selain melakukan pendataan.

Pihaknya juga menyalurkan bantuan tanggap darurat. Seperti mie

instan, selimut, tenda hingga makanan dan obat-obatan.

“Tadi juga Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri beserta sejumlah kepala OPD Pemerintah Kabupaten meninjau rumah warga yang menjadi korban terjangan angin puting beliung ini serta memberikan bantuan tanggap darurat,” pungkasnya. (uki)

Masuk Tiga Nominasi API 2017

Dispopar Sumbawa Berharap Dukungan Masyarakat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, Ir. H. Junaidi berharap dukungan luas dari masyarakat, khususnya masyarakat Sumbawa dan NTB, atas masuknya Sumbawa dalam tiga nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) 2017. Ini merupakan bentuk pengakuan secara nasional terhadap potensi keindahan alam budaya dan wisata Sumbawa.

“Hasil polling kita sampai akhir September relatif masih rendah.

Hanya untuk Tanjung Pasir yang masuk kategori tempat menyelam terpopuler yang sudah lumayan hasil polling sementara 11,3 persen.

Tembus empat besar, sementara untuk dua nominasi lainnya, polling kita masih rendah. Makanya kita berharap msyarakat terus memberikan dukungannya,” harap H. Junaidi, kepada Suara NTB, Rabu (18/10).

Kesempatanini,menurutH.Jun,cukup langka. Sehingga harus dimanfaatkan sebaik baiknya. Bahkan bisa menjadi ajang promosi strategis bagi pengem-

bangan pariwisata Sumbawa. Agar lebih dikenal secara luas oleh dunia.

“Melalui API ini, kita berharap Sumbawa akan lebih dikenal dunia.

Masih ada waktu kita berikan dukungan sebelum polling ditutup pada 31 Oktober mendatang,” jelasnya.

Diketahui, Sumbawa memborong nominasi API pada tiga kategori, yakni, Kategori Surga Tersembunyi Populer terpilih Teluk Saleh Sumbawa, Kategori Tempat Menyelam terpopuler terpilih sebagai nominasi nasional, Tanjung Pasir Pulau Moyo. Terakhir Kategori Atraksi Budaya Terpopuler, Karaci. Masuknya tiga nominasi pada tiga kategori tersebut menjadi suatu kebanggaan, karena berhasil menyingkirkan potensi menarik daerah daerah lainnya di Indonesia.

Untuk pemilihan pemenang diambil lewat pemungutan suara yang dimulai 1 Juni – 31 Oktober 2017. Pemungutan suara dapat dilakukan melalui SMS Ke Nomor 99386 sesuai daftar keyword nominasi dan melalui website https:// anugerahpesonaindonesia.com. (arn)

Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Kelompok UKM Dapat Bantuan Alat Produksi

Diskop UKM Minta Alat Dioptimalkan untuk Peningkatan Produksi Dompu (Suara NTB) Sebanyak 21 kelompok usaha kecil menengah (UKM) di Dompu mendapat bantuan alat produksi dari Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yang didistribusikan melalui Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu. Kelompok penerima bantuan diharuskan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak agar tidak dipindah tangankan alatnya, tapi dimanfaatkan untuk peningkatan produksi.

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs H. A. Gani kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (18/10) kemarin, mengungkapkan, bantuan berupa alat tenun dan alat pengolahan berbahan dasar ikan yang diserahkan kepada kelompok UKM ini merupakanbantuandariDinasKoperasi UKM Provinsi yang diserahkan

melalui Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu.

Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Bimtek tenun dan bimtekpengolahanberbahandasar ikan yang diselenggaran beberapa waktu lalu. “Ketika mereka menerima alat, mereka sudah bisa memanfaatkan karena sudah diawali dengan bimbingan tekhnis beberapa waktu lalu,” katanya.

Kelompok penerima, lanjut H. A. Gani, merupakan kelompok yang mengajukan proposal bantuan tahun 2016 lalu ke Provinsi. Mereka juga sudah dilihat usahanya dan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha yang dijalankan selama ini.

“Kita berharap, bantuan yang kita sampaikan ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produk-

(Suara NTB/ula)

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani tifitas usahanya. Hasilnya bukan dikembalikan ke Dinas, tapi untuk mereka sendiri,” jelasnya.

Ia pun mengakui, ada kesan bahwa setiap bantuan tidak akan bertahan lama pada penerima.

Bantuan alat cenderung tidak optimal, bahkan sering dipindahtangankan dengan dijual.

Menghindari praktik seperti ini, Diskop UKM membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh penerima bantuan. Isinya, tidak dipindah tangankan tapi dioptimalkan untuk peningkatan produktivitas usahanya.

“Kita juga tidak lepas tangan setelah menyerahkan bantuan, tapi kita akan tetap lakukan pembinaan,” ungkapnya.

Kepala bidang pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Serim, M.Si menambahkan, ada sekitar 30 kelompok tenun dan sekitar 40 kelompok pengolahan berba-

(Suara NTB/ula)

Kepala Bidang Pembinaan UKM Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Ir. Hj. Serim, M.Si han dasar ikan di Dompu. Namun yang menerima bantuan alat produksi, sebanyak 15 kelompok

tenun dan 6 kelompok pengolahan berbahan dasar ikan.

“Kelompokpenerimabantuanini sebelumnya mengajukan proposal tahun 2016 lalu,” kata Hj. Serim.

Bantuan alat tenun maupun alat pengolahan berbahan dasar ikan yang diberikan ini bisa langsung dimanfaatkan. Sehingga diharapkan, bantuan ini dapat meningkatkan produktifitas usaha yang sudah dijalani selama ini.

“Hasil produksinya kita berharap bisa juga dipromosikan di rumah promosi Dusun Saka Desa Manggeasi. Makanya kita terus lakukan pembinaan terhadap kelompok – kelompok UKM ini,” terangnya.

Kelompok tenun penerima bantuan ini berasal dari Desa Madaprama, Lepadi, Manggeasi dan Saneo. Kelompok ini sudah lama aktif, tapi mengharapkan

bantuan alat untuk peningkatan produktifitasnya. Selain di daerah – daerah, pengrajin tenun di Dompu juga tersebar di Desa Ranggo dan Desa Wawonduru.

Hj. Serim juga mengaku, pihaknya terus melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku UKM di Dompu. Beberapa kegiatan juga didorong untuk meningkatkan produktifitas dan kemampuan manajemen usahanya. Kegiatan ini terkoneksi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi maupun di Kementrian. Beberapa kali kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi langsung dipusatkan di Dompu.

“Karena jumlahnya yang terbatas sesuai ketersediaan anggaran, kita juga melakukan kunjungan ke pelaku UKM untuk pembinaan,” katanya. (ula/*)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

Halaman 8

Pilkada Lobar

Golkar Pertanyakan Keseriusan Fauzan

(Suara NTB/ist)

Golkar Nilai Bawaslu Tidak Adil dan Berlebihan Mataram (Suara NTB) Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB pada pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur NTB, H. M. Suhaili FT - H. Muh. Amin, yang menyatakan telah melakukan pelanggaran UU Pilkada, dengan memanfaatkan kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh APBD, untuk kegiatan politik memancing reaksi dari sejumlah kader Partai Golkar untuk angkat bicara.

Wakil Ketua bidang kerjasama antar lembaga DPD I Partai Golkar NTB, Hasan Masat, menilai Bawaslu berlebihan dalam menjatuhkan putusan bersalah pada Suhaili-Amin hanya karena memperkenalkan dirinya sebagai pasangan yang akan maju di Pilkada NTB 2018.

Menurutnya, acara rahman rahim day tersebut, murni acara Pemda dan tentu tidak ada niat sedikitpun akan dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye apalagi deklarasi.

“Perlu juga ditegaskan sebagai bupati dan semua tahu dia adalah Ketua DPD I Partai Golkar NTB, dan sudah sangat terbuka menyatakan akan maju dalam kontestasi Pilgub NTB 2018. Jadi kalaupun ada kata-kata dan sambutan yang menyebutkan berpasangan dengan ini itu, semata-mata karena harapan dan pertanyaan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Hasan Masat, jika ada undangan para ketuaketua partai, jemaah dan masyarakat umum dalam acara rahman rahim day tersebut, maka tidak lantas serta merta bisa langsung diterjemahkan sebagai bagian dari kegiatan deklarasi, yang menggunakan atau memanfaatkan segala cara untuk kepentingan politik.

Dibandingan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kandidat lain, yang telah memasang baliho di sejumlah jalan dan sosialisasi di media. Justru Bawaslu tidak pernah memprosesnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu NTB bidang pengawasan, Umar Ahmad Seth, menyampaikan, tetap pada putusannya. Pihaknya setelah melakukan kajian, menemukan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh Suhaili FT di Praya.

Namun demikian, karena masih belum ada pasangan calon definitif, maka Bawaslu hanya memberikan teguran yang bersifat peringatan. Dengan harapan, supaya ke depan tidak ada lagi kegiatan politik yang melibatkan ASN dan menggunakan faslitas negara.

“Makanya dia peringatan bentuknya, untuk tidak mengulangi lagi. Sebab secara etik tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonannya. Tapi karena belum ada calon, jadi bukan menentukan salah atau tidak. Kami hanya menyampaikan klarifkasi dengan tujuan pencegahan,” pungkasnya. (ndi) Hasan Masat

KPU Hanya Akui PPP Kubu Romahurmuziy Mataram (Suara NTB) Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu 2019 di KPU, menjadi ajang pembuktian keabsahan dualisme kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), antara kubu Romahurmuziy dengan kubu Djan Faridz.

Dari kedua kubu itu, KPU hanya menerima berkas pendaftaran verifikasi parpol dari PPP kubu Romahurmuziy. Karena kubu itulah yang sampai saat ini kepengurusannya resmi terdaftar Kementerian Hukum dan HAM RI. “Kita mengacu pada aturan. Jadi sesuai dengan aturannya memang yang memegang SK terakhir dari Kemenkum HAM itu PPP kepengurusan Romahurmuziy,” ujar Komisioner KPU Provinsi NTB bidang hukum, H. Ilyas Sarbini, SH., MH., kepada Suara NTB, Rabu (18/10).

Dikatakan Sarbini, KPU tetap mengacu pada SK Kemenkum HAM. Siapa di antara dua kubu tersebut yang memegang SK Kemenkum HAM, maka dialah kepengurusan yang diakui oleh KPU. Oleh karena itu, pihaknya tidak terganggu dengan saling klaim keabsahan antara kedua kubu di internal partai berlambang Ka’bah tersebut. “Kecuali ada perubahan dalam waktu dekat ini, mungkin bisa,” katanya.

Ketika ditanya apakah kedua kubu juga sama-sama ikut mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2019? Ilyas mengatakan sepengetahuannya yang mendaftarkan diri hanya PPP kubu Romahurmuziy. Sementara kubu Djan Faridz tidak melakukan pendaftaran.

Lebih lanjut dikatakan Ilyas, bahwa dengan demikian, maka bisa diketahui siapa yang memiliki hak untuk menjadi peserta Pilkada serentak 2018. Termasuk juga Pilkada di NTB. Diterimanya berkas pendaftaran PPP kubu Romahurmuziy, telah membuat pengurus di daerah menjadi cukup tenang. Ketua DPW PPP NTB kubu Romahumuziy, Hj. Wartiah, mengaku bahwa hal tersebut telah membuktikan siapa kepengurusan PPP yang benar. Untuk itu sejak awal ia mengaku bahwa partainyalah yang akan resmi mengikuti Pilkada serentak 2018 di NTB. Dikofonfirmasi terpisah, pengurus PPP NTB kubu Djan Faridz, H. Muhaamad, SH, belum memberikan konfirmasinya sampai berita ini diturunkan. Namun demikian, beberapa hari lalu pada Suara NTB mengatakan masih berkeyakinan kuat bahwa kubunya memiliki legal standing yang sangat kuat, dengan memegang putusan Mahkamah Agung. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, mempertanyakan keseriusan bakal calon Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, untuk menggunakan Partai Golkar, sebagai kendaraan politiknya maju di Pilkada serentak Kabupaten Lombok Barat 2018.

Hal itu disampaikan Misbach, karena setelah Golkar resmi mengumumkan mendukung pasangan bakal calon kepala daerah Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun, di Pilkada Lombok Barat, sampai saat ini Fauzan tidak lagi pernah melakukan komunikasi politik dengan jajaran pengurus partai beringin itu, dalam rangka konsolidasi persiapan menghadapi Pilkada.

“Sampai sejauh ini, belum ada komunikasi lagi dengan Fauzan, setelah kita menyatakan dukungan,” kata Misbach, saat ditemui Selasa (17/ 10) malam lalu.

Dikatakan Misbach, komunikasi itu penting untuk dibangun.

Mengingat Golkar juga memiliki kepentingan di Pilkada NTB, yakni untuk memenangkan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, sebagai balon

Gubernur NTB yang berpasangan dengan Muh. Amin.

Keputusan Golkar mendukung pasangan Fauzan - Sumiatun, tentu dengan pertimbangan untuk membangun linearitas dukungan antara Pilkada Lobar dengan Pilkada NTB. Namun demikian, jika komunikasi sudah terputus sejak awal, maka Golkar pun akan mempertimbangkan ulang dukungannya. “Kita kan sudah

Mataram (Suara NTB) Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI mengevaluasi tahap akhir kinerja Polres Mataram, Rabu (18/10). Pelayanan SIM dan SKCK diapresiasi.

Evaluasi itu dipimpin Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB RI, Prof DR Dian Natalisa didampingi Kepala Biro Reformasi Birokrasi Staf Perencanaan dan Anggaran Polri, Brigjen Pol Adhi Prawoto dan Kapolres Mataram, AKBP Muhammad.

“Pelayanan publik ini menjadi salah satu indikator yang sangat penting, seperti perubahan tata kelola, penyediaan SDM, infrastruktur. Karena pada akhirnya yang merasakan adalah masyarakat,” sebut Dian.

Ia menambahkan, pemerintah mendorong pelayanan yang memudahkan masyarakat, bebas dari pungli, serta efisien, sesuai dengan perintah UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dian mengapresiasi pelayanan publik Polres Mataram yang menyediakan berbagai pilihan untuk memaksimalkan kemudahan. “Kami sangat senang dengan perubahan yang cukup signifikan di Polres Mataram ini dengan segala keterbatasannya.

Mampu memberikan perubahan-perubahan,” ungkapnya.

Dia menilai infrastruktur pelayanan menunjukkan perbaikan. Contohnya, kata dia, pelayanan SIM yang diantarkan ke rumah pemohon, loket pelayanan SIM di pusat perbelanjaan, serta aplikasi telepon cerdas.

“Kami juga melihat kesungguhan untuk membuat masyarakat merasa mendap-

didukung jarang bangun komunikasi,” tutupnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

PELAYANAN SKCK - Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB RI, Dian Natalisa mengecek pelayanan SKCK di Polres Mataram, didampingi Karo RBP Srena Polri, Adhi Prawoto. atkan pelayanan lebih baik.

Inovasi-inovasi yang ada ini baik upaya-upaya pendekatan ke masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap memberikan saran perbaikan dan pembenahan termasuk

mendorong peran masyarakat untuk berpartisipasi.

“Masyarakat harus memberikan masukan, kontribusi mendukung perubahan perbaikan pelayanan ini,” kata Dian.

Lebih lanjut, evaluasi pelay-

Farouk Belum Tertarik Jalur Independen Mataram (Suara NTB) Bakal Calon Gubernur NTB, Farouk Muhammad menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum terpikir untuk mendaftar melalui jalur perorangan (independen). Melainkan ia masih berjuang untuk maju lewat jalur dukungan partai politik.

Ditegaskan Farouk, ia lebih memilih fokus mengikuti penjaringan bacagub/bacawagub di partai politik dan mencari kendaraan sebagai syarat untuk maju di Pilgub 2018 mendatang dari pada banting setir menggunakan jalur independen.

“Saya memang belum memiliki partai. Namun, bukan berarti saya akan mendaftar di jalur independen,” tegasnya.

Menurutnya, jalur independen dirasakannya cukup berat, sebab mengumpulkan syarat dukungan yang dibuktikan dengan KTP sebanyak 300 ribu lebih, bukan hal mudah. Untuk itu ia tetap istiqomah menggunakan jalur parpol. Ia menuturkan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik.

“Karena kan tidak gampang kalau maju melalui jalur independen itu,” ucapnya.

Pria yang Saat ini menjabat sebagai Anggota DPD RI dari dapil NTB ini juga men-

gatakan, dirinya masih berharap bisa maju di Pilkada NTB melalui jalur partai politik tanpa harus menjadi kader partai.

Maka dari itu ia mendaftar ke beberapa parpol seperti Demokrat, PPP, Hanura, PAN. Ia juga mengaku bergeming dengan figur lain yang sudah dan berpotensi untuk dipilih oleh partai karena dianggap lebih memiliki elektabilitas lebih tinggi dibandingkan dirinya berdasar hasil survei.

Namun demikian, waktu Pilkada yang masih cukup lama, cukup untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Ia juga membenarkan hasil survei yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Polmark yang ber-

langsung rentang waktu 19-24 Agustus 2017.

Data elektabilitas tokoh potensial bakal calon gubernur NTB yang ditunjukkan oleh Survei Polmark hasilnya tidak jauh berbeda dengan rilis lembaga survei yang ada untuk posisi papan atas (tiga besar) dengan perolehan di atas 10 persen, yaitu Ahyar Abduh (15,8 persen), Muh. Suhaili FT (15,3 persen ), Ali Bin Dachlan (12,8 persen ).

Data survei itu menyisakan pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 41,6 persen.

“Jadi saya masih punya nama di masyarakat, orang yang kenal saya pasti suka dan memilih saya, Insya Allah, kami optimis pasti akan naik,” pungkasnya. (ndi)

Farouk Muhammad

Sempat Dikabarkan Bubar

Koalisi Trisakti Kembali Bersatu kembali pengurus partai dari tiga partai yang tergabung dalam Trisakti. Selain itu, katanya, arah dukungan partai diperkuat sehingga Trisakti utuh kembali sebagai tindak lanjut kerja untuk kesuksesan Sukma.

“Terkait dengan perpanjangan penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh PDIP Lotim, sudah dikoordinasikan dengan DPP. Untuk penentuan rekomendasi akan dilihat dari hasil survei. Namun dari PDIP, survei sementara ini Sukma yang paling tinggi. Sehingga dalam konsolidasi Trisakti, juga dibahas terkait pergerakan ke depan dalam mendukung Sukma. Rekomendasi ditargetkan tuntas bulan

(Suara NTB/dok)

H. Misbach Mulyadi

Kemenpan RB Evaluasi Final Pelayanan Publik Polres Mataram

(Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) Setelah sempat dikabarkan bubar, Koalisi Trisakti yang terdiri dari PDIP, Partai Hanura dan PKPI untuk mendukung paket H. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma) kembali bersatu dan solid. Solidnya Koalisi Trisakti berdasarkan tiga partai pengusung tersebut karena mengenal betul karakter Paket Sukma.

Ketua DPC Partai PDIP, Lalu Lukman, mengatakan, solidnya Trisakti mengingat situasi politik yang saat ini mulai memanas. Baik dalam Pilkada pemilihan gubernur dan bupati. Untuk itu, katanya, konsolidasi Trisakti diperkuat yang dibuktikan dengan berkumpulnya

menyatakan dukung dia (Fauzan), nah kita ingin mendengar pernyataan resmu dia juga mendukung calon yang kita usung di Pilkada NTB. Sampai saat ini belum ada,” ujar Misbach.

Disampaikan Misbach, bahwa DPD I Partai Golkar akan mengadakan acara pada Jumat (20/10) malam. Pada kegiatan itu rencana akan mengundang semua bakal calon kepala daerah yang didukung oleh Partai Golkar, selain Lobar, juga untuk Pilkada Lotim, Kota Bima dan Pilkada NTB. “Di sana nanti kita undang mereka semua, nanti kita lihat di sana, keseriusannya. Jangan hanya pas minta dukungan mereka rajin datang, sudah

ini, karena November sudah dilakukan deklarasi,” ujarnya, Rabu (18/10) petang kemarin.

Solidnya Koalisi Trisakti dalam memenangkan Paket Sukma pada Pilkada Lotim pada 2018 mendatang. Dikatakannya, bahwa Paket Trisakti semakin kuat, termasuk menjadi pembelajaran bagi Paket Sukma sendiri untuk lebih berhati-hati membaca politik ke depan.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura, Daeng M. Ikhsan, juga menegaskan Koalisi Trisakti tetap utuh dan solid. “Pecahnya kemarin karena masingmasing sibuk memperjuangkan partai masing-masing,” ujarnya.

Sehingga untuk saat ini

mengerucut kembali bahwa seyogiyanya tidak ada perpecahan.

Ketua DPC PKPI Lotim, As’atul Anwar, juga menegaskan bersatunya Koalisi Trisakti karena melihat gejolak yang terjadi saat ini. Bahkan, katanya, saat ini sejumlah partai sudah mulai merapat ke Paket Sukma. Seperti PPP, PKB, Golkar selain dari tiga partai yang tergabung dalam Trisakti yakni, PDIP, Hanura dan PKPI. Diyakininya, dengan bergabungnya tiga partai di luar dari Koalisi Trisakti tersebut diyakininya akan diikuti oleh sejumlah partai lainnya. “Partai pendukung paket Sukma ke depan akan semakin gemuk,” pungkasnya. (yon)

anan publik adalah salah satu variabel penilaian peningkatan tipologi Polres, yang saat ini diupayakan Polres Mataram menjadi Polresta Mataram.

“Hasilnya masih kita tunggu dari hasil evaluasi ini. Masih

dalam proses. Kalau misalnya disetujui perubahan tipologi ini, salah satu indikator yang paling penting yang akan kita tunggu tentu apakah ada peningkatan pelayanan publik di sini,” tutupnya. (why)

Jaksa Kembalikan Berkas Kasus Alat Peraga KLU Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga pendidikan untuk 33 SD di KLU belum juga tuntas. Meski sudah ditetapkan dua orang tersangka, kasus tersebut belum juga naik ke tahap penuntutan oleh jaksa.

Sebabnya, berkas dua tersangka yakni mantan Kasi Sarpras Dikpora KLU berinisial AT, dan rekanan pemenang tender Direktur CV Cahaya Nusa Tenggara berinisial NA belum lengkap.

“Berkasnya dikembalikan lagi oleh jaksa dengan petunjuk untuk dilengkapi lagi oleh penyidik,” ungkap Dirrekrimsus Polda NTB, Kombes Pol Anom Wibowo tanpa merinci petunjuk dimaksud.

Tersangka NA mulai ditahan sejak 21 Maret 2017 lalu. Sehari berselang rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan.

Penyidik kemudian mengabulkan penangguhan pena-

hanan tersangka AT sembari menanti penyidikan kasus tersebut dituntaskan.

Dua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP. Alat peraga pendidikan untuk 33 SD di KLU dianggarkan melalui APBD tahun 2014. Nilai proyeknya mencapai Rp 4,9 miliar dari total pagu anggaran Rp 5 miliar.

Negara dirugikanRp 750 juta, menurut hitungan BPKP Perwakilan NTB timbul dari mark up harga sejumlah alat peraga berbasis IT. Sejumlah SD tersebut juga tidak pernah mengusulkan alat-alat itu.

Dalam kasus itu penyidik Subdit III Tipikor sudah memeriksa 76 orang saksi.

Diantaranya, kepala sekolah 33 SD di KLU, rekanan pemenang tender, staf Dikbudpora KLU, dan pejabat lingkup Pemprov NTB. (why)

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Dispar Optimis Target 1,5 Juta Wisman Tahun 2018 Selong (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan berbagai cara dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisata. Hal itu dilakukan untuk mengejar target kunjungan bagi wisatawan mancanegara (Wisman) ke Kabupaten Lotim sebanyak 1,5 juta di tahun 2018.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (18/10), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, H.M Juhad, mengatakan, untuk Lotim target 1,5 kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) pada tahun 2018 mendatang. Target tersebut optimis dapat dicapai dari target pemerintah provinsi 4 juta Wisman pada tahun 2018 itu.

Untuk mengejar target itu, katanya, saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap pariwisata Lotim.

Dalam pembenahan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, Juhad menjelaskan bahwa Dispar tidak bisa bergerak sendirian. Stakeholder terkait seperti Dishub, Kepolisian maupun

pekerja umum (PU) dan lainnya ikut terlibat untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lotim. Misalnya, untuk aparat kepolisian diharapkan dapat menjamin keamanan dari objek wisata, Dishub dan PU dari segi infrastruktur jalan, begitupun bagi instansi terkait lainnya. “Jadi pihakpihak terkait juga kita harapkan

Selong (Suara NTB) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menggelar jambore Pokdarwis. Event tahunan ini diharapkan bisa menjadi ajang promosi objek wisata. Utamanya objek wisata yang ada di pedesaan.

Ketua Panitia Jambore, Hirmansyah kepada Suara NTB, Rabu (18/10) kemarin mengatakan jambore Pokdarwis ini merupakan event tahunan. Tujuannya untuk mengikat hubungan pegiat wisata di Lotim dalam promosikan potensi wisata yang ada di masing daerah. Terutama kawasan pedesaan.

Kegiatan Jambore juga melibatkan masyarakat akan digelar 29-30 November mendatang. Pokdarwis bersama masyarakat memajukan wisata. Wisata memasyarakat dan memasyarakatkan wisata. Ajakan untuk memperkenalkan masyarakat akan pentingnya pariwisata. Membangun pariwisata tidak memaksakan keadaan bahwa potensi sederhana atau warisan budaya yang ada di daerah masing-masing bisa dijual ke mancanegara dan lokal.

Pariwisata kata Hirmansyah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pokdarwis dilibatkan karena pokdarwis mewakili masyarakat ke pemerintahan untuk promosikan wisata. Hasil-hasil kegiatan masyarakat. Sebagai garda terdepan pembangunan pariwisata. Sebagai penggerak mengembangkan destinasi wisata pedesaan.

Wisata pedesaan disebut menjadi hal utama dikembangkan di Kabupaten Lotim. Hirmansyah yang juga Ketua Pokdarwis Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading menambahkan, pariwisata ke depan bisa semakin meningkat efeknya untuk kesejahteraan rakyat.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Lotim, Ahyak Modin yang dikonfirmasi mengatakan, jambore ini adalah kegiatan yang setiap tahun digelar mulai 2014. Dinamai agenda tahunan pertemuan pokdarwis.

Pertemuan para Pokdarwis kata Ahyak bisa dijadikan momentum untuk saling memotivasi semua desa. Sharing pengalaman antar pokdarwis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku wisata. Dan pemerintah daerah, memberikan kebijakan pemerintah dan mendengarkan keinginan pokdarwis di garda terdepan. Diharapkan semua Pokdarwis bisa memiliki kesepahaman bersama tentang kepariwisataan.

Rencananya akan ikut 60 orang. Semua Pokdarwis diminta mengirimkan wakilnya selama dua hari. Masing-masing Pokdarwis punya potensi. (rus)

untuk menginap di Lotim. Sehingga Lotim tidak lagi hanya sekedar menjadi lintasan para wisatawan mancanegara, sementara menginap di Kota Mataram. “Itu disebabkan karena tidak adanya hotel yang bagus.

Wisman hanya sekedar berkunjung, foto-foto. Namun menginapnya di hotel di Kota Mataram,”ungkapnya.

Juhad menyebutkan, Lotim merupakan wilayah yang kaya akan objek wisata. Baik di sektor perpantaian, pegunungan, alam, air terjun dan lainnya.

Untuk itu, kekayaan itulah yang

saat ini terus digarap dan dikembangkan secara maksimal sehingga dapat menjadi incaran bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Misalnya, Pantai Pink, pembenahan infrastruktur jalan menuju objek wisata tersebut saat ini tengah diusulkan ke Kementerian Pariwisata untuk dapat secepatnya dilakukan perbaikan serta pembenahan fasilitas pendukung lainnya. Dengan begitu, katanya, objek wisata Lotim diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan keamanan serta berkesan bagi

pengunjung baik melalui jalur laut maupun darat.

“Bagi yang ke pantai Pink, menggunakan jalur laut, masyarakat bisa menikmati sejumlah gili, seperti ke pulau pasir,” sebutnya. Selain Pantai Pink, nantinya beralih ke Labuhan Haji. Dimana saat ini sudah disediakan tanah 10 hektar untuk membuat ancol mini dengan anggaran Rp 2,5 miliar yang sudah dikerjakan selama 15 hari.

Dengan adanya pariwisata yang baik, maka juga akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. (yon)

Mengenal Tari Oncer Lebih Dekat

Jambore Pokdarwis Lotim

Ajang Pengembangan Destinasi Wisata Pedesaan

terlibat untuk bersama-sama membenahi dan mengembangkan pariwisata Lotim. Dispar tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target 1,5 juta kunjungan Wisman pada 2018 nanti yakni dengan melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pelaku usaha seperti homestay maupun hotel-hotel yang ada di Lotim.

Hal itu dilakukan supaya ke depan para pelaku usaha wisata tersebut dapat menyiapkan fasilitas hotel yang standar dan dapat menarik minat Wisman

Mataram (Suara NTB) Tari Oncer, mungkin nama tarian ini belum banyak diketahui. Namun Tari Oncer ini merupakan salah satu tarian tradisional Suku Sasak yang dipertontonkan hanya pada acara-acara tertentu saja. Tarian ini dilakukan oleh enam hingga delapan orang pembawa kenceng.

Mereka disebut sebagai penari kenceng dan dua orang pembawa gendang disebut dengan penari gendang dan penari petuk yang dibawa oleh satu orang.

Iringan tari ini menggunakan tabuhan alat gendang beleq, ceng- ceng, rincik, suling, gong dan reong serta gendang kecil yang pada zaman dulu untuk iringan prajurit yang berangkat perang. Gendang Beleq dipukul sambil menari dengan gerakan yang khas. Gamelan gendang beleq pada zaman dahulu dipergunakan dalam peperangan oleh raja-raja di Lombok. Ketika pertempuran sudah usai, gendang beleq dipukul sambil menari dan menjadi hiburan bagi para prajurit. Tarian itulah yang disebut Tarian Oncer.

“Sekarang memang sudah jarang orang menarikan Tarian Oncer. Hanya beberapa saja yang masih, ini adalah kebudayaan asli Suku Sasak yang harus kita lestarikan,” kata salah satu penari Oncer Ani Hidayah, di Mataram, Selasa (17/10).

Selain gerakan tari dengan gendang geleq, dilanjutkan dengan gerakan bukaq jebak yang berarti membuka

Tarian Oncer pintu. Sedangkan yang ketiga adalah kadal nengos yang berarti menengok sebagai suatu tanda kewaspadaan terhadap musuh melihat ke kiri dan ke kanan serta ke belakang. Tarian ini pada umumnya seperti simulasi peperangan pada zaman dahulu yang dilakukan oleh Suku Sasak.

“Memang ini tarian untuk mengiring dan menyambut prajurit Suku Sasak yang

akan dan sudah pulang berperang,” ujarnya.

Tari oncer adalah ciptaan Lain Muhammad Tahir dari Desa Puyung Lombok Tengah pada tahun 1960. Tarian Oncer ciptaan Lalu Muhammad Tahir ini merupakan tarian bersama yang terdiri atas tiga kelompok. Yaitu enam atau delapan orang pembawa kenceng, dua orang pembawa gendang disebut pe-

nari gendang, dan satu orang pembawa petuk disebut penari petuk. Masing-masing kelompok membawakan gerakannya sendiri-sendiri.

Dilakukan pula gerak bambu yang setengah tumbang karena tiupan angin. Jika bagian pertama tarian diisi dengan cukup banyak gerakan, di bagian kedua dan ketiga tidak seperti itu. Di bagian ketiga inilah dilukiskan kondisi setelah usai perang yang

ditandai dengan gerakan cempaka panclang yang berarti cempaka berguguran, keroton kombol yang berarti kembang sepatu kuncup yang berarti kembang sandat yang mekar. Tari oncer dapat ditarikan oleh laki-laki atau perempuan, tetapi perannya tetap lakilaki. “Kebanyakan laki-laki, tapi bisa juga dilakukan oleh perempuan atau kombinasi keduanya,” ujarnya. (lin)

BKKBN Apresiasi Inovasi KLU Kendalikan Pertumbuhan Penduduk MENGANTISIPASI terjadinya ledakan penduduk yang berpotensi mengakibatkan bencana demografi, Kabupaten Lombok Utara (KLU) berinovasi. Melalui warna kartu ucapan selamat, disampaikan pesan kepada ibu-ibu melahirkan untuk mengontrol kelahirannya. Dalam upaya mencegah terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan ledakan pen-

duduk.

“Kami memberikan ucapan selamat kepada ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit. Dengan catatan, kalau kartu selamat yang diberikan itu warna hijau atau kuning itu artinya masih boleh melahirkan. Tapi kalau kartu ucapan selamat yang kami berikan itu warna merah berarti stop melahirkan. Jadi lewat warna kita sudah bisa menyampaikan pesan kepa-

Sambutan Wakil Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Syamsiah M. Amin

da masyarakat,” kata Bupati Kabupaten Lombok utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar dalam acara roadshow HKG PKK KB Kesehatan ke-45 di Pondo Pesantren Hidayaturrahman 2 NW Bentek, KLU Kamis, (19/10).

Sejauh ini, kata Najmul, sudah tercetak 5.000 kartu ucapan selamat yang akan diberikan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan. Kartu tersebut juga ada pesan-pesan untuk lebih memperhatikan anak. Seperti kontrol anak di pelayanan Posyandu dan lain-lain.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, DR. Drs. Lalu Makripuddin, MSi., mengatakan inovasi yang dilakukan Bupati KLU ini adalah satusatunya di Indonesia dalam mendukung suksesnya program KB. Dimana Bupati memberikan ucapan selamat kepada ibu yang melahirkan. Kartu warna hijau diberikan untuk anak kelahiran pertama. Dimana, ada pesan-pesan untuk

mengatur jarak kehamilan.

Boleh melahirkan setelah jarak 3 sampai 5 tahun dari kelahiran pertama. Kalau melahirkan anak kedua, ketiga dan seterusnya, bupati akan memberikan kartu ucapan selamat berwarna merah. Artinya stop melahirkan, karena sudah dua atau tiga anak yang dilahirkan.

“Dalam pertemuan di provinsi lain kita akan ceritakan kepada teman-teman, dengan harapan mereka akan terinspirasi bahkan mau mengikuti,” kata Makripuddin.

Program lainnya untuk mengatasi permasalahan ini, lanjut Makripuddin, pihaknya mencanangkan Kampung KB. Harapannya, tercipta keluarga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera dimulai dari kampung KB. Tahun 2016 ditargetkan di setiap kabupaten dan kota Provinsi NTB digelar satu pencanangan kampung KB. Tahun 2016 sukses mencapai target di mana ada 10 pencanangan kampung KB

di kabupaten dan kota Provinsi NTB. Tahun 2017 ditargetkan 116 pencanangan kampung KB. Dari seluruh kecamatan yang ada, satu pencanangan kampung KB. “Tahun 2017 sudah dicanangkan sekitar 90-an kampung KB. Dan khususnya KLU sudah 100% melakukan pencangan kmpung KB. Semua kecamatan yang ada sudah memiliki kampung KB,” sebutnya.

Selain itu, program yang gencar dilakukan oleh KLU untuk mengatasi permasalahan kependudukan adalah mempertajam program kerja TIM Satgas Saber Drop Out (DO) dan Saber gizi buruk dan gizi kurang.

Program saber DO gencar dilakukan karena jumlah anak putus sekolah masih tinggi di KLU. Menurut Bupati, perubahan positif akan terjadi apabila pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan itu tidak mendapatkan perhatian utama dari pemerintah. KLU sudah menganggarkan untuk anak

yang berusia 7-12 tahun tidak ada lagi yang tidak bersekolah.

Ini melalui program tim Saber DO. Jika ada yang tidak sekolah, maka disekolahkan kembali. Selain itu masyarakat KLU yang masih belum mempunyai Ijazah Sekolah Dasar (SD), disarankan untuk mengikuti pendidikan paket A. Supaya angka partisipasi sekolah di KLU bisa meningkat. Berdasarkan hitung-hitungan, ratarata lama sekolah di KLU hanya lima set-

engah tahun.

“Demikian juga di bidang kesehatan, angka gizi buruk masih tinggi. sehingga kita melakukan penambahan fasilitas yang akan ditempatkan di setiap desa di KLU. Sebanyak 20 unit ambulans akan ditambah hingga menjadi 40 ambulans,” sebut Bupati Najmul. (*)

Sambutan Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar

Pemberian bantuan

Bimbingan Keluarga Balita saat kunjungan ke TK Pembina di Desa Pemenang Barat, KLU

Foto Bersama usai melakukan kunjungan ke tempat pelayanan KB

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr.Drs. Lalu Makripuddin saat berkomunikasi dengan salah seorang penerima bantuan

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin saat melakukan pembinaan terkait program KB dan narkoba

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si dan Kepala Bidang Advokasi Penggerakkan Informasi, Drs. Samsul Anam saat melakukan Penyuluhan Narkoba

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Perbanyak Jalur Akses Beasiswa Mataram (Suara NTB) Jika pepatah lama mengatakan “banyak jalan menuju Roma” maka kali ini Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram ingin menafsirkannya menjadi lebih operasional lagi menjadi “banyak jalan mendapat beasiswa”.

Barangkali ungkapan itu sangat tepat dan menjadi angin segar buat para mahasiswa UIN Mataram. Di samping banyak jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa baik itu beasiswa bidik misi, beasiswa prestasi, beasiswa kementerian, beasiswa BUMN dan BUMD, kali ini Rektor UIN Mataram bersama jajaran pimpinan lainya sedang mengupayakan beberapa jalur untuk mendapat akses beasiswa.

Plt. Wakil Rektor Dua Dr. H. Ahmad Amir Azis di ruang kerjanya mengatakan tahun

anggaran 2017 ini lembaga membangun kerjasama kemitraan dengan beberapa bank di antaranya yaitu Bank NTB Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Bukopin.

Ketiga bank tersebut memiliki wilayah yang berbeda. Kalau Bank NTB Syariah dikhususkan untuk wilayah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan, sedangkan Bank BNI Syariah untuk Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta Fakultas Ushuluddin. Begitu juga dengan Bank Bukopin yang memiliki wilayah khusus melayani mahasiswa pascasarjana.

Menurutnya, kontrak kerja atau MoU yang dibangun antara ketiga bank mitra tersebut dilakukan setelah mempelajari dan konsultasi beberapa

Benahi Institusi SEJUMLAH sekolah swasta maupun sekolah negeri di Kota Mataram banyak yang mendapatkan siswa minim saat penerimaan siswa baru. Ada pihak yang mensinyalir salah satu alasannya karena adanya program Bina Lingkungan (BL) oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram. Disdik sendiri menepis hal itu, dan meminta sekolah untuk terus membenahi institusinya agar masyarakat ter(Suara NTB/dok) tarik bersekolah di sana.

H. L. Mohammad Sidik Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10), mengatakan tidak bisa hanya menyalahkan program BL. Dikhawatirkan jika tidak tertampung melalui BL, malah masyarakat memilih tidak sekolah.

“Karena kita juga mendapat tuntutan dari masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri. Kalau mereka memilih tidak sekolah, karena tidak terakomodir, lantas siapa yang disalahkan,” kata Sidik.

Menurutnya, jika sekolah swasta yang bagus, pasti akan dicari oleh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar sekolah juga membenahi institusinya agar masyarakat tertarik bersekolah di sana. “Mungkin sistem pembelajaran kurang efektif, padahal dapat dana BOS juga. Mungkin ini yang diperhatikan oleh masyarakat. Karena itu sekolah harus berbenah,” kata Sidik.

Sekolah juga, katanya, harus mau mengevaluasi diri sendiri, serta mau belajar ke sekolah yang banyak peminatnya. Berkaitan dengan apa saja faktor penyebab dari banyaknya masyarakat yang masuk ke sekolah itu. Menurut Sidik, bisa saja masyarakat tidak tertarik karena mendengar dari cerita yang kurang baik dari sekolah tertentu.

“Sehingga orang tua dan anak tidak mau ke sekolah itu. Banyak juga sekolah swasta yang diidolakan, kenapa tidak belajar membuat sekolah seperti itu,” ujar mantan Kepala SMPN 15 Mataram.

Ia menjelaskan, jika program BL tidak dilakukan oleh pemerintah, dikhawatirkan masyarakat memilih tidak sekolah.

Apalagi tuntutan mereka agar bisa masuk ke sekolah negeri.

“Contoh kalau tidak ada BL pemerintah disalahkan, nanti disebutkan kenapa bangun sekolah negeri kalau tidak bisa bersekolah. Bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Sidik. (ron)

kali dengan pihak pimpinan, sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk penandatanganan MoU yang berlaku dua tahun yaitu 2017 sampai dengan 2019. Setelah dua tahun nanti akan dievaluasi berdasarkan klausul-klausul yang tertuang dalam MoU. Beberapa poin penting yang ditangani oleh semua bank mitra adalah proses pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), selanjutnya pihak mitra akan menyediakan layanan spesial di kampus mulai dari proses pembayaran, pengambilan foto untuk kebutuhan kartu tanda mahasiswa (KTM) yang juga sekaligus dapat berfungsi menjadi ATM. Serta akan memberikan dukungan terhadap kegiatan lembaga dan juga mahasiswa.

Di samping itu juga kemuda-

han pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa adalah mahasiswa tidak perlu repot-repot ke bank, melainkan bank akan membuka layanan di kampus satu dan dua. Mahasiswa cukup datang hanya lima menit saja dengan menunjukkan virtual account, sehingga proses jadi lebih mudah, cepat dan tuntas.

Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawali yang didampingi oleh Dekan FITK, Dr. Hj. Nurul Yakin, Dekan FDIK Dr. Hj. Faizah, Dekan FS Dr. H. Musawar dan Direktur Pascasarjana Dr. H. Nazar Na’amy pada saat penandatanganan MoU dengan bank mitra di ruang rektor beberapa waktu lalu.

Rektor berharap kepada pihak mitra agar dapat menjadi mitra kerja yang baik dan lebih mengutamakan pelayanan dan

kepuasan mahasiswa, karena sudah beberapa tahun ini lembaga menerapkan sistem pembayaran SPP atau yang sekarang disebut UKT harus tepat sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik. Tidak ada masa perpanjangan, karena akan berdampak pada kalender akademik seperti wisuda dan lainnya.

Lebih jauh Mutawalli berharap agar semua bank mitra UIN Mataram bisa lebih mendekatkan layanan seperti membangun Kabin ATM di kawasan kampus, sehingga mempermudah mahasiwa untuk melakukan transaksi lewat ATM, karena satu paket dengan KTM. Selanjutnya Mutawali juga optimis terhadap berbagai upaya terobosan lembaga yang sedang melakukan komu-

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam waktu dekat ini bakal melakukan mutasi besar-besaran terhadap kepala sekolah jenjang SMA/SMK. Dalam rencana mutasi itu, saat ini hasil tes bagi kepala sekolah (kapesek) yang dilakukan beberapa waktu lalu sudah dikantongi.

Demikian disampaikan, Kepala Unit Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, Saiful Islam, dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/10).

Meski demikian, Saiful Islam mengakui dirinya belum mengetahui secara pasti kapan akan dilakukan mutasi. “Mutasi kepala sekolah dan kapan dilakukan mutasi tinggal menunggu waktu. Saat ini hasil seleksi atau tes sudah tuntas,” ujarnya.

Dalam rencana mutasi itu, Saiful menyebut ada beberapa alasan, baik itu dari kinerja dan lainnya. Di mana, untuk menjaring kepsek berkompetensi dan mampu menjadi pemimpin di suatu sekolah ke arah yang lebih baik, seluruh kepsek, mantan kepsek maupun pengawas sudah dikumpulkan untuk mengikuti tes psikometri maupun tes akademik. ”Dari tes itu sudah ada gambaran. Tujuannya dilakukan tes agar dapat diketahui calon kepala sekolah baik dari segi mental maupun kemampuan manajerial. Dalam tes ini, pengawas yang ikut sebanyak empat orang,”ujarnya.

Ditegaskan Saiful Islam, bagi peserta tes calon kepsek yang kompetensinya bagus. Maka peluang untuk menduduki kursi kepsek baik di SMA maupun SMK cukup besar. Termasuk, kepsek yang menjadi peserta tes tidak memenuhi standar atau syarat penilaian, maka bersiap-siap akan diganti dengan calon kepsek yang hasil tesnya bagus. Tujuannya tidak lain untuk melakukan penyegaran kepemimpinan di dalam lingkungan sekolah serta memajukan satuan pendidikan itu sendiri. “Mutasi merupakan hal yang biasa, jadi masyarakat kita harapkan tidak resah,” ujarnya. (yon) Saiful Islam

nikasi dengan DPR RI, DPD RI, Kementerian Agama RI, Kemendikti, Kominfo, BUMN, BUMD dan jalur-jalur lainya yang berpotensi memberikan beasiswa. Tentu saja, untuk mendapatkan akses seluas-

luasnya bagi beasiswa tersebut harus disertai dengan peningkatan prestasi akademik. Semoga dalam waktu dekat semua harapan terbaik untuk akses jalur beasiswa kita bisa terjawab. (dys/*)

Suksesi Unram, Tujuh Guru Besar Siap Bertarung Mataram (Suara NTB) Sejak panitia Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Mataram (Unram) periode 2017-2021 membuka pendaftaran sejak tanggal 11 Oktober lalu. Tujuh guru besar sudah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Rektor Unram hingga hari terakhir pendaftaran, Rabu (18/10) kemarin.

Wakil Rektor II Unram Prof. Dr. Ir Eny Yuliani, M.Si., tercatat paling pertama mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Rektor Unram pada Kamis 12 Oktober. Disusul sebagai pendaftar kedua Prof. Dr. H. Lalu Husni.

Kedatangan Prof. Husni pada Senin 17 Oktober didampingi sejumlah tim pemenangan untuk mengambil formulir. Sementara di hari yang sama, secara bergiliran Prof. Muhammad Sarjan juga mendaftar sebagai calon rektor.

Sarjan merupakan mantan Dekan Fakultas Pertanian Unram dan salah satu kandidat yang paling awal mendeklarasikan diri maju sebagai calon rektor.

Sedang di hari terakhir pendaftaran pada Rabu (18/10), Dekan FMIPA Unram Prof. Ir. Surya Hadi tiba di sekretariat pendaftaran pukul 08.30 pagi disusul Wakil Rektor I Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi yang mendaftar sekitar pukul 09.13 bersamaan dengan Prof. Mahyuni, MA., dan Prof. Akhyar Sutary-

ono. Sedang Prof. Thatok Asmoni, yang diisukan maju tidak mendaftar hingga batas waktu pendaftaran ditutup pukul 14.00.

Ketua Panitia Pemilihan Gde Pasek menjelaskan sesuai dengan tahapan Pemilihan Rektor Universitas Mataram Periode 2017-2021, panitia telah menjadwalkan pendaftar Bakal Calon Rektor Universitas Mataram Periode 2017-2021 selama enam hari kerja dimulai tanggal 11 - 18 Oktober 2017. “Ada tujuh pendaftar,” jelas Ketua Pani-

tia Pemilihan I Gde Pasek.

Selanjutnya panitia akan melakukan seleksi administrasi yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017 sesuai dengan amanat Peraturan Senat Universitas Mataram nomor 1 Tahun 2017 bahwa hasil seleksi akan dilaporkan ke Senat Universitas Mataram untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Mataram Periode 2017-2021.

“Banyaknya minat dosen untuk menjadi rektor menunjukkan bahwa banyak civitas akademika ingin berperan untuk memajukan Unram dalam segala hal, khususnya bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Sementara itu Prof. Lalu Wirasapta Karyadi, mengapre-

siasi banyaknya pendaftar pada Pilrek Unram kali ini.

Keinginan civitas akademika Unram menjadi Rektor harus dihargai sebagai bentuk ikhtiar mengabdi untuk Unram.

Sedang Dr. Sadikin Amir, yang merupakan tim pemenangan Prof. Karyadi, menjelaskan Prof. Karyadi mendaftar di hari terakhir pendaftaran merupakan sebagai bentuk strategi.

Dirinya optimis Prof. Karyadi yang mempunyai pengalaman panjang mulai dari tingkat fakultas hingga kini menjadi Wakil Rektor I dua periode akan keluar sebagai pemenang mengalahkan kandidat lain. Apalagi mayoritas guru besar dan senat menginginkan Prof. Karyadi maju sebagai Calon Rektor. (dys)

Murid SDN 1 Lepak Juara Lima Nasional Pencak Silat

Rencana Mutasi Kepala SMA/SMK

Dikbud NTB Kantongi Hasil Tes

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Pimpinan UIN Mataram bersama pimpinan bank mitra saat penandatanganan MoU beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ron)

SEMINAR - Jurusan Dharma Sastra melalui Program Studi Hukum Agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan Seminar dengan tema Kedudukan Hukum Hindu dalam Pohon Keilmuan, bertempat di kampus STAHN Gde Pudja, Rabu (18/10). Tampak Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.,(paling kiri) dan Prof. Dr. I Wayan P. Windia, SH., M.Si. (paling kanan) saat memaparkan materi seminar.

Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) Jurusan Dharma Sastra melalui Program Studi Hukum Agama Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan Seminar di kampus STAHN Gde Pudja, Rabu (18/ 10). Seminar itu mengusung tema Kedudukan Hukum Hindu dalam Pohon Keilmuan. Dengan menghadirkan nara sumber Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., dan Prof. Dr. I Wayan P. Windia, SH., M.Si. Ketua Panitia Seminar, Dr. Joko Prayitno, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk mengembangkan dialog keilmuan Hindu secara akademik di dalam menemukan perumusan hukum Hindu. “Guna menggugah dan membangkitkan kembali kesatuan, empati dan apresiasi para praktisi, ilmuan dan peneliti,” katanya.

Selain itu juga untuk peningkatan pemahaman terhadap eksistensi hukum. Joko juga mengatakan, seminar ini untuk menggali nilai-nilai hukum Hindu. Kegiatan ini diikuti oleh 93 orang yang terdiri dari dosen Hukum STAHN Gde Pudja, Kementerian Agama, PHDI NTB, Kota, dan Kecamatan serta berasal juga dari organisasi kepemudaan Hindu, mahasiwa hukum Hindu, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama Kota Mataram.

Sementara itu, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM., yang diwakili Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mat-

aram, Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag. M.Si., mengatakan, mengapresiasi kegiatan seminar ini sebagai salah satu kebebasan mimbar. “Dari seminar ini kita bisa mengetahui hukum Hindu seperti apa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Pada sesi seminar, narasumber Prof. Dr. I Wayan P. Windia, SH., M.Si., membawakan makalah berjudul Kedudukan Hukum Hindu dalam Pohon Keilmuan. Ia memaparkan tujuan dari seminar ini untuk mengembangkan dialog keilmuan hukum Hindu secara akademik di dalam menemukan perumusan Pohon Keilmuan Hukum Hindu. Hal ini bertujuan menggugah dan membangkitkan kembali kesadaran, empati, dan apresiasi para praktisi, ilmuwan, peneliti, birokrasi dalam rangka pengembangan pemahaman hukum Hindu ke depan dalam wilayah NKRI. “Untuk meningkatkan pemahaman terhadap kedudukan hukum Hindu dalam sistem hukum di Indonesia yang bercorak pluralis,” katanya.

Ia menjelaskan, sumber hukum Hindu yaitu Sruti, Smerti, Sila, Acara, dan Atmanistuti.

Hukum Hindu dalam sumbersumber tersebut sebagian besar masih dalam bentuk filosofi kehidupan, nilai kehidupan, dan asas hukum. Ada juga yang sudah berbentuk norma hukum dengan bahasa yang ‘khas’hukum Hindu.

Sementara itu, Hukum Hindu di dalam sistem hukum Indonesia yang pluralis, menurut-

nay secara konvensional dikenal dua sistem hukum, yaitu sistem hukum eropa kontinental, yang dalam hal ini menjadikan undang-undang menjadi sendi utama, dan sistem hukum Anglo Sakson, yang dalam hal ini kasus-kasus kongkrit menjadi sendi utama untuk menarik asasasas yang bersifat umum. Putusan hakim memegang peranan penting.Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, mengikuti sistem hukum yang dianut oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sementara itu, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.,, yang juga Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, memaparkan makalah berjudul Agama dari Pohon Pengetahuan Sampai Karakter Keilmuan Hindu. Ia menjelaskan Agama Hindu merupakan keyakinan atau kepercayaan masyarakat Hindu akan adanya Tuhan yang Esa dengan berbagai manifestasinya. Dalam pemahamannya dibagi menjadi tiga kerangka yaitu Tattwa, Susila, dan Acara.sedangkan hukum adalah aturan yang dibuat atau disepakati untuk mengatur hubungan manusia agar tercapai keharmonisan.

“Bagi pelanggaran atas itu dikenakan hukum termasuk dalam tataran susila,” katanya.

Sedangkan adat adalah kebiasaan masyarakat setempat yang telah dilakukan secara turun temurun. Kebiasaan ini dalam kerangka agama Hindu dihubungkan dengan Acara. (ron/*)

Selong (Suara NTB) Salah satu murid SDN 1 Lepak Kecamatan Sakra Timur, Nadila Haura Insyirah berhasil meraih peringkat kelima dalam kejuaraan pencak silat tingkat nasional. Prestasi gemilang tersebut berhasil ditoreh setelah pihak sekolah menjadi pencak silat menjadi ekstrakurikuler disekolah.

SDN 1 Lepak, Sakra Timur, Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu sekolah yang tidak ingin ketinggalan dalam upaya mengembangkan olahraga asli Indonesia ini. SDN 1 Lepak aktif terlibat dalam ASP (After School Program) yang diselenggarakan atas kerja sama Sampoerna untuk Indonesia dan Putera Sampoerna Foundation – School Development Outreach (PSF SDO). Dalam ASP ini olahraga pencak silat hadir sebagai salah satu ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.

Kepala SDN 1 Lepak, Rohaini, S.Pd., mengatakan ekstrakurikuler pencak silat adalah salah satu ajang bagi murid-murid untuk menyalurkan minat, bakat, dan energinya. Cabang olahraga pencak silat adalah sarana yang tepat dalam menumbuhkan jiwa sportivitas dan talenta dalam olah gerak yang indah sekaligus punya makna mendalam.

Diakuinya, pada ekstrakurikuler pencak silat ini, SDN 1 Lepak sudah menghasilkan banyak prestasi.

Salah satu siswi yang aktif dalam kegiatan ini adalah Nadila Haura Insyirah putri dari, Irawan Hadi Kusuma dan Saftiar. Murid yang duduk di

kelas 6 ini telah banyak mengharumkan nama sekolah dan kabupaten Lombok Timur dalam berbagai ajang lomba baik tingkat lokal dan nasional. Prestasi tertinggi yang telah diraih Nadila sejauh ini adalah juara kelima di Olimpiade Olahraga Murid Nasional (O2SN) tahun 2017 mewakili Provinsi NTB. Dalam olahraga pencak silat ini ada dua manfaat utama yang bisa didapatkan oleh murid yang menggelutinya.

Pencak silat melatih konsentrasi dan daya tahan tubuh.

Murid dilatih berkonsentrasi dan menggerakkan seluruh badan. “Manfaatnya tentu saja tubuh senantiasa akan terasa bugar dan sehat karena diajak untuk bergerak.

Sama halnya seperti berolahraga, otot-otot akan terbiasa untuk bergerak sehingga meningkatkan daya tahan tubuh,”ujarnya.

Rohaini menambahkan, pencak silat juga melatih mental dan meningkatkan rasa percaya diri. Murid akan terlatih ketahanan mental, rasa percaya diri, terbina jiwa kesatria dan sportivitas, serta ulet dalam belajar. Saat ini, Nadila dan teman-temannya di SDN 1 Lepak sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Kejuaraan Pencak Silat yang akan digelar oleh Sampoerna untuk Indonesia di akhir November 2017.

“Mereka bersemangat untuk terus berprestasi. Pihak sekolah juga berharap agar dukungan dari pihak-pihak swasta semakin mengalir untuk pengembangan segenap minat dan bakat murid,”harapnya. (yon/*)

(Suara NTB/ist)

TAMPIL - Murid SDN 1 Lepak saat tampil dalam ajang Pencak Silat tingkat nasional dan berhasil meraih peringkat kelima belum lama ini.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

MIN 3 Mataram Kembangkan Ekstrakurikuler Pencak Silat Mataram (Suara NTB) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Mataram memberikan peluang kepada muridnya untuk menekuni kegiatan olahraga lewat program ekstrakurikuler. Salah satu olahraga yang tengah dikembangkan madrasah saat ini adalah olahraga pencak silat.

Pantauan Suara NTB di lokasi, sebanyak 40 siswa MIN 3 Mataram menjalani latihan pencak silat di halaman MIN 3 Mataram, Rabu (18/10) kemarin. Latihan pencak silat itu sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang tengah dikembangkan oleh pihak sekolah untuk murid-muridnya.

Tujuannya agar para murid bisa meningkatkan kualitas di luar kegiatan akademik.

Kepala MIN 3 Kota Mataram, H. Ramli Yunus, S. Pd. didampingi Wakil Kesiswaan, Abdurrahman S.Pd, diwawancara Suara NTB, mengatakan penambahan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa sudah dilakukan satu tahun belakangan ini. Hal itu bisa berjalan karena dukungan para orang tua murid.

“Sudah satu tahun belakangan ini kami mulai menambah kegiatan ekstrakurikuler untuk murid-murid. Baik kegiatan di dalam akademik maupun di luar akademik sudah ditingkatkan. Penambahan kegiatan ekskul ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas murid-murid dalam hal akademik maupun di luar akademik,” ucapnya.

Dikatakannya, selain pencak silat, beberapa kegiatan non akademik yang sudah dilakukan adalah renang, pramuka dan dram band. Sementara di dalam akademik adalah meningkatkan pembacaan serta menhafal Qur’an dan tilawah.

Menurutnya penambahan kegiatan ekskul itu untuk peningkatan madrasah kedepan. Pihaknya mengundang pelatih yang sudah sesuai dengan kemampuan untuk melatih murid. “Seperti pelatih silat kita undang, kemudian pelatih renang juga langsung dari Dispora NTB. Begitu juga dengan kegiatan tilawah dan lainnya,” jelasnya.

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan itu pihaknya meberikan jadwal yang beda-beda. Seperti silat dilaksnakan setiap hari Rabu sore , renang dua kali dalam seminggu.

Dan kegiatan itu bisa berjalan karena partisipasi orang tua untuk meningkatkan bakat anak-anak.

“Harapan kita mengawali dari madrasah, kalau ada event siswa kami bisa menghasilkan juara. Dan siswa kami sudah banyak menorehkan prestasi. Silat kemarin juara di O2SN tingkat Mataram. Kemudian belum lama ini siswa kami berhasil keluar sebagai juara satu dan juara favorit di Kejuaraan Silat Rektor Cup,” terangnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

BERLATIH - Siswa MIN 3 Mataram saat berlatih silat di Halaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Mataram, Rabu (18/10).

Jabatan Pelatih Silat Pelatda Mayung Masih Lowong Mataram (Suara NTB) Sejak pengunduran pelatih Silat,Dedi S. Darere September lalu, jabatan pelatih silat di Pelatda Mayung masih lowong. Lowongnya jabatan pelatih silat di Pelatda Mayung itu dikarenakan IPSI NTB belum mengajukan nama pelatih baru yang akan menggantikan Dedi S. Darere.

(Suara NTB/ist)

REKOR - Atlet atletik NTB, Safwaturrahman meraih medali emas di nomor lompat jauh Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XV di Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (18/10). Atlet asal asal Sumbawa ini mencatat lompatan terjauh 7,90 meter. Catatan ini sekaligus menjadi rekor nasional yang baru.

Sirnas NTB akan Libatkan 600 Atlet Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Sirkuit Nasional (Sirnas) Bulutangkis di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 30 Oktober hingga 4 November 2017 akan melibatkan ratusan atlet. Event itu dipastikan melibatkan 600 atlet nasional yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Sirnas Bulutangkis, Bahtiar Tamrin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (18/10) kemarin mengatakan jumlah 600 peserta sirnas itu sudah pasti. Pasalnya data atlet itu dilihat dari jumlah pendaftar daring.

Dikatakannya, hingga kemarin jumlah peserta yang mendaftar sudah mencapai angka 600 atlet. Para atlet itu merupakan atlet nasional asal berbagai provinsi di indonesia.

Mereka merupakan atlet yang selalu tampil di Sirnas.

“Sirnas NTB akan diikuti 600 lebih atlet. Soalnya sampai sekarang jumlah pendaftar sudah mencapai 600 atlet,” ucapnya. Ratutsan atlet yang akan ambil bagian di event ini akan memperebutkan poin tertinggi di tiga kategori pertandingan yakni Remaja, taruna dan dewasa.

Sementara pihak panitia

sudah siap melaksanakan event yang di gelar dalam rangka memeriahkan HUT NTB itu. Rencannya Sirnas akan di gelar di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 30 Oktober sampai 4 November. Maklum pelaksanaan event ini juga didukung oleh pihak Dispora NTB selaku pengelola gelanggang olahraga.

Melihat animo peserta luar daerah yang banyak,Bahtiar mengiginkan event ini tidak hanya sebagai ajang atlet untuk mencari poin, namun diharapkan bisa menjadi ajang promosi wisata di provinsi NTB. Karena memang kehadiran para peserta di NTB akan membawa keuntungan bagi sektor ekonomi NTB, khususnya di Hotel-Hotel sekitar Kota Mataram akan mendapatkan pemasukan karena sejumlah kamar akan dihuni oleh sejumlah peserta Sirnas bulutangkis. (fan)

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

pelatih pengganti,” ucapnya.

Meski belum menerima surat dari KONI NTB, namun IPSI NTB kata Baharuddin sudah menunjuk pelatih, Raisin yang akan menggantikan Dedi.

Penunjukan Raisin itu berdasarkan hasil rapat internal pengurus IPSI NTB bersama Ketua IPSI NTB, Wahyudin di Mataram belum lama ini.

Namun sebelum mengajukan nama Raisin ke KONI NTB pihaknya masih menunggu surat dari KONI NTB. Surat yang dimaksud adalah surat pemberitahuan kepada IPSI NTB agar mengajukan pelatih baru terkait pengunduran diri Dedi S. Darere dari Pelatda Mayung 2017. (fan)

Dihimpun 54 Kantong Darah Mataram (Suara NTB) Donor darah yang digelar KONI NTB dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) KONI ke-79 di Sekretariat KONI NTB, Rabu (18/10) kemarin berlangsung sukses.

Terkumpul sebanyak 54 kantong darah dari 79 orang yang ikut ambil bagian mendonorkan darah di acara itu.

Ketua Panitia HUT KONI, Baiq Elok Megawati yang diwancara Suara NTB di sela-sela acara mengatakan kegiatan donor darah tersebut diikuti sebanyak 79 peserta dan melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) NTB. Dari jumlah orang pendonor itu, terdapat 54 orang yang sukses mendonorkan darahnya.

“Sisa 20 orang pendonor lainnya tidak bisa diambil darahnya karena ada yang tensi darahnya menurun. Dan ada juga peserta yang sudah sebulan mendonor darah sehingga tidak boleh mendonor lagi,” ucapnya.

Dari 79 jumlah peserta yang

(Suara NTB/fan)

DONOR DARAH - Istri Ketua KONI NTB, Siti Malika sedang mendonorkan darah di acara Donor Darah HUT KONI ke-79 yang di gelar di Sekretariat KONI NTB, Rabu (18/10). mendaftar mendonorkan darah itu sebagian besar dari pihak anggota TNI dan Polisi. Selain itu ada juga dari pihak pengurus KONI NTB dan orang umum.

Menurut Elok, kegiatan donor darah yang di gelar oleh KONI dalam rangka memeriahkan HUT KONI ke-79 yang jatuh tiap tanggal 15 Oktober itu berjalan sukses. Pasalnya dari target 50 kantong darah

yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kemanusiaan berhasil mengumpulkan sebanyak 54 kantong darah.

Itu artinya jumlah kantong darah yang dibutuhkan oleh KONI NTB melampaui target.

Karena melebihi 50 kantong yakni 54 kantong darah. Darah itu dipersembahkan untuk PMI NTB dengan tujuan untuk kehidupan dan kemanusiaan. (fan)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5216HO NOKA/NOSIN : MH1JF8118DK860791/ JF81E1854554 AN. MASNUN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

Dedi S. Darere. Alasannya pihak pengurys IPSI NTB belum membalas surat KONI NTB. “Kami (KONI NTB) sudah bersurat ke IPSI NTB seminggu yang lalu agar secepatnya mengajukan nama pelatih pengganti Dedi. Tapi surat kami belum dibalas,” jelasnya.

Sementara itu Sekum Pengprov IPSI NTB, Baharuddin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya mengatakan bahwa pihaknya belum bisaengajukan nama pelatih pengganti Dedi karena surat dari KONI NTB belum mereka terima.

“Sampai saat ini belum ada surat dari KONI NTB yang kami terima. Jadi belum bisa kami mengajukan nama

Donor Darah HUT KONI Ke-79

RUPA-RUPA

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON

Sekretaris Pelatda Mayung NTB, Eroflan Kamil yang dikonfirmasi Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB, Rabu (18/10) kemarin membenarkan bila jabatan pelatih silat di Pelatda Mayung masih lowong. Hal ini dikarenakan pihak IPSI NTB belum mengajukan pengganti pelatih tersebut. “Jabatan pelatih silat di Pelatda masih kosong, karena sejauh ini pihak KONI NTB belum merekomendasikan pelatih yang akan menggantikan Dedi,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Umum (Sekum) KONI NTB, Moh. Iqbal mengakui bila pihak KONI NTB belum merekomendasikan nama pelatih yang akan menggantikan

HILANG STNK R2 YAMAHA DR6293BY NOKA/NOSIN : MH345PO02CK113641/45P123644 AN. FADLURRAHMAN HILANG DISEKITAR KOTA PRAYA

SALON

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

RUPA-RUPA

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Kamis, 19 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 19 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

OPINI

Halaman 14

Stop Kekerasan pada Perempuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 NTB kembali menjadi tuan rumah event berskala internasional.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Event yang digelar ini adalah Konferensi Internasional alumni Al 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Azhar Mesir dan Multaqa Nasional IV alumni Al Azhar Mesir di ko1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mpleks Islamic Center NTB di Mataram. Kegiatan berskala interna1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sional ini rencananya akan dibuka Presiden Ir. H. Joko Widodo, Ka1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mis (19/10) ini. Pada hari yang sama, Presiden juga dijadwalkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 meluncurkan peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Manda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lika di Pantai Kuta Lombok Tengah.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Adanya pertemuan berskala internasional ini tentu saja menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebuah kebanggaan bagi daerah, karena menjadi tuan rumah yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dihadiri dari 400 perwakilan dari 12 negara di dunia. Hal ini tentu saja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menunjukkan, kondisi daerah yang kondusif dan aman untuk menggelar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional. Apalagi, jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 KEK Mandalika sudah beroperasi dan banyak hotel dan fasilitas pari1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wisata sudah tersedia, maka kegiatan berskala internasional semakin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gampang dan mudah untuk digelar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Meski demikian, kedatangan 400 lebih peserta konferensi menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tugas besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan pelayanan terbaik. Jika pelayanan yang ditunjukkan bisa maksimal, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 maka delegasi yang sekarang ini datang secara individu akan kembali 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 datang bersama anggota keluarga atau relasi di masa mendatang. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 baliknya, jika pelayanan mengecewakan dikhawatirkan akan menjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 preseden buruk bagi daerah dan masa depan pariwisata NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Digelarnya konferensi Internasional Alumni Al Azhar Mesir ini tentu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sejalan dengan pengembangan wisata syariah atau wisata halal oleh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pemprov NTB yang selama ini fokus menyasar wisatawan asal Timur 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tengah. Peserta konferensi yang sebagian besar adalah satu kampus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Universitas Al Azhar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kairo Mesir setidaknya memberikan kemudahan dalam mempromosi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan potensi pariwisata yang dimiliki NTB, khususnya yang berbasis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 syariah. Begitu juga potensi wisata lain berupa alam, peninggalan se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jarah dan lainnya juga menjadi jualan yang layak bagi wisatawan asal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Timur Tengah. Itu artinya, wisata halal tidak hanya fokus pada objek 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wisata yang bernuansa Islami semata, tapi juga pada objek wisata lain 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang menggambarkan bagaimana keberagamanan kehidupan be1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ragama yang ada di NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Namun yang paling penting dari pagelaran kegiatan berskala inter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nasional ini adalah, kita sebagai masyarakat NTB harus mampu men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 erima berbagai macam bentuk keberagaman, sehingga kondisi daer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ah tetap kondusif dan tidak terganggu. Kita menyadari, pesatnya infor1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masi lewat media sosial cenderung berpengaruh terhadap kondusiv1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 itas di satu kawasan. Dalam arti, ketika informasi yang diterima baik, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 maka kondisi di masyarakat tidak akan bermasalah. Lain halnya ketika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 informasi yang diterima mengancam keutuhan negara, ada potensi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengganggu keberagaman yang selama ini terjalin, maka harus seg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 era diatasi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kita sebagai masyarakat tentu tidak bisa menerima informasi se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cara mentah dan mempengaruhi kondusivitas wilayah. Hal ini tentu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Ketua The World Organi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 zation for al-Azhar Graduates (WOAG) yang juga mantan Menteri Waqaf 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mesir, Prof. Dr. Muhammad Abdul Fadhiel El-Qoushi, yang menyatakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rasa kagumnya dengan toleransi kehidupan umat beragama di NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Muhammad Abdul Fadhiel melihat potret kehidupan umat Islam di NTB, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebagai cerminan Islam di Indonesia yang penuh dengan modernisa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 si dan toleransi. Termasuk mengedepankan nilai-nilai kebersamaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjadi contoh terbaik bagi kehidupan beragama di dunia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Begitu juga pidato Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi yang menye1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 but NTB yang mayoritas beragama Islam adalah rahmatan lil alamin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Itu artinya, di NTB terbuka bagi agama lain dan siapa saja. Untuk itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan banyaknya kegiatan berskala internasional di NTB dan dijadi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kannya pariwisata sebagai sektor andalan harus dijaga dengan baik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 oleh seluruh masyarakat. Masyarakat tidak mudah terprovokasi melaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat agama dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita semua harus hidup 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aman, damai tanpa gangguan. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Jaga Kondusivitas Wilayah

RADIO

ARIAN Suara NTB edisi 2 Oktober 2017, halaman 2, memuat berita tentang meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Mataram.

Hingga bulan Juli lalu, ada 86 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 60 kasus. Berita ini dapat dianggap sebagai warning agar kita tidak lengah terhadap fenomena itu.

Memang, UU Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sudah dicanangkan. Tapi itu belumlah menjamin perlindungan perempuan. Jika kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Tuhan (yang membedakan amal ibadah dan perbuatannya) belumlah ada, akan sangat sulit untuk menghormati perempuan, pemilik rahim yang membuat manusia ada di dunia. Kalau kesadaran ini belum ada, akan sulit untuk memahami apa sebenarnya makna dan hakikat antikekerasan terhadap perempuan.

Apalagi kekerasan terhadap perempuan itu banyak kasus dan modusnya. Di antara kasus dan modus itu cukup banyak yang sulit ‘dijangkau’ UU Penghapusan KDRT. Yang penting, jangan mencari jumlah angka kekerasan terhadap perempuan. Angka itu sulit diperoleh, sekalipun angka sejatinya sangat mencengangkan. Sebab, kekerasan itu dengan rapi dibungkus dalam budaya dan ditambah pemahaman kurang pas terhadap agama.

Kekerasan terhadap perempuan ini menjadi fenomena ‘gunung es’, yang angkanya tentu sangat luar biasa, apalagi kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence).

Yang lebih penting, kita harus tegas bersikap: kini sudah saatnya problem kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, diinformasikan ke masyarakat. Ini penting agar diketahui betul arti dari kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan ditindaklanjuti penanganannya.

Kekerasan terhadap perempuan amat mungkin dilakukan kalangan terdekat dalam suatu keluarga. Semisal suami pada istri, ayah terhadap anak, atau saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya. Kekerasan semacam itu melengkapi kekerasan terhadap perempuan lainnya seperti yang terjadi di ruang publik.

Misalnya tindakan yang tak menyenangkan secara fisik atau psikologis yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan di tempat umum, seperti di tempat bekerja, sekolah, kuliah atau di kendaraan umum. Tindakan itu dapat berupa merendahkan kemampuan, menyentuh anggota badan terlarang secara sengaja, tanda-tanda atau kata-kata yang berkonotasi ke arah seksualitas.

Mengingat itu, kita perlu senantiasa mendukung telah dibuatnya sebuah UU Anti-KDRT; meski UU bukan solusi final mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Secara hukum internasional, pembuatan UU itu pun sudah kondusif. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada konferensi sedunia ke-4 tentang perempuan di Beijing 4-15 September 1995 menyatakan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan keseng-

Oleh:

Hendrizal, SIP, MPd

(Dosen PPKn FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang) saraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis.

Termasuk di dalamnya ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di tempat umum maupun dalam kehidupan pribadi seseorang.

Landasan aksi yang dirumuskan dalam Konferensi Beijing tadi memfokuskan pada 12 area kritis perempuan. Yaitu meliputi: perempuan dalam kemiskinan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan, hak asasi perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan hidup serta anak-anak perempuan.

Dari 12 area kritis perempuan itu sekaligus dirumuskan sasaransasaran strategis dari masing-masing area kritis dan tindakan-tindakan yang harus diambil, baik oleh pemerintah maupun ornop. Deklarasi Beijing itu mengamanatkan negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia, untuk melaksanakan kerangka aksi tersebut.

Pelaksanaan kerangka aksi itu penting karena mengingat sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan selama ini cenderung dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Semisal perempuan dianggap lemah lembut, cantik, emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan. Padahal ciri-ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang bisa dipertukarkan. Artinya, bisa juga ada laki-laki yang emosional serta lemah lembut, dan ada pula perempuan yang kuat serta rasional.

Hal di atas (bisa dipertukarkannya antara sifat perempuan dan laki-laki) dapat berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lain. Itulah konsep gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan.

Ketidakadilan gender pada perempuan terjadi ketika laki-laki memahami perempuan cuma sebagai ‘pelengkap’ dari laki-laki dalam ruang domestik dengan fungsi melayani suami. Perempuan dianggap tak punya peran publik, semisal sebagai pemimpin negara atau di institusi pemerintah dan swasta. Pemahaman subordinasi itu menjadikan perempuan amat rentan mengalami kekerasan, baik dari suami, orang lain, bahkan oleh negara.

Kekerasan terhadap perempuan itu terjadi karena beberapa faktor: Pertama, perempuan dianggap sebagai subordinasi sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian tugas dalam rumah tangga.

Istri memasak, mengurusi rumah dan anak. Sedangkan suami sebagai pencari nafkah.

Kondisi itu menjadi kian subur dalam institusi formal, baik di sektor pendidikan maupun keluarga.

Faktualnya terjadi ketika pendidik atau orangtua mengajarkan kepada anak didiknya atau anak-anaknya suatu pernyataan: ‘Ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke pasar’. Di level negara, ketidakadilan gender terjadi saat penolakan atas kepemimpinan negara yang akan dipimpin perempuan, meski parpolnya sebagai pemenang pemilu atau parpolnya berhak mengajukan calon presidennya yang berkelamin perempuan.

Kedua, adanya budaya malu dan tabu bagi keluarga untuk mengekspos keburukan yang terjadi dalam keluarganya. Ini karena kekerasan dalam rumah tangga lebih dianggap sebagai wilayah pribadi dan bukan suatu kejahatan yang bisa dihukum.

Mengingat itulah perlunya kita memperhatikan betul fenomena kekerasan terhadap perempuan, dan menindaklanjuti penanganannya. Di dalam negeri sebetulnya itu sudah kondusif digerakkan. Sesudah terlibat dalam Konferensi Beijing yang melahirkan Deklarasi dan Kerangka Aksi untuk meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya, pemerintah Indonesia beserta ornop perempuan pada 24 November 1999 mendeklarasikan Komitmen Bersama Negara dan Masyarakat Indonesia untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Komitmen itu berbunyi: (a) Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk menghentikan dan tidak toleransi terhadap semua bentuk kekerasan kepada perempuan. (b) Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan rasa aman kepada semua warga negara, khususnya perempuan. (c) Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan di semua lini kehidupan. (d) Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara adil dan tuntas, termasuk menindak tegas pelaku kekerasan serta memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.

Upaya kebijakan pemerintah dalam menghentikan kekerasan terhadap perempuan berlanjut lagi pada 28 Februari 2001 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan RI (waktu itu) Khofifah Indar Parawansa menandatangani Optional Protocol (OP), Convention on the Ellimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan).

Indonesia merupakan negara ke27 yang menandatangani OP dari 165 negara peserta Konvensi Perempuan. OP memiliki posisi strategis bagi perempuan di negara kita karena membuka peluang mencari keadilan di level internasional sesudah ditolak akses pencarian keadilan di level nasional.

Mencermati itu, negara kita dianggap sudah melakukan berbagai kebijakan yang bisa mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan.

RADIO

Namun agaknya itu masih lemah di tingkat implementasi, karena bisa jadi hal di atas menjadi ‘hanya’ pernyataan komitmen dan penandatanganan. Pelaksanaannya nol besar. Dari itu, pemerintah sendiri harus banyak belajar dan terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai ornop perempuan yang sudah banyak melakukan pendampingan di tingkat basis masyarakat.

Selain itu perlu pula pemahaman dalam hal legalitas hukum atas kekerasan terhadap perempuan. Selama ini, aspek itu terlihat lemah dan amat tidak terakomodasi karena peradilan hukum sendiri masih membenahi dirinya. Di samping itu fenomena kekerasan terhadap perempuan masih sering cuma dianggap sebagai tematik yang mengadaada dari beberapa ornop.

Karena itu, selain senantiasa mendukung UU Anti-KDRT, perlu pula sosialisasi penyadaran yang intensif ke semua lapisan masyarakat akan isi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XX tentang Penganiayaan, meliputi Pasal 351 sampai 356 yang mengisyaratkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat diperkarakan kepada pihak berwajib (polisi).

Bagi masing-masing individu layak pula disadari dengan hati bersih bahwa kita semua adalah sesama makhluk hidup bernama manusia yang merupakan bagian kecil dari keberagaman makhluk hidup di bumi yang diciptakan Tuhan. ‘Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan pribadinya’ (Pasal 3 Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia).

Akhirnya perlu dicatat, sesungguhnya di dunia ini tak ada satupun ajaran/norma (baik hukum, agama maupun sosial) yang menganjurkan adanya kekerasan terhadap perempuan.

Norma ini hanya bisa meresap ke dalam diri masing-masing kalau kita juga bisa memahami diri kita sendiri sebagai manusia yang punya akal dan hati nurani. Karenanya semua pihak harus membenci, menolak dan menentang kekerasan terhadap perempuan. Mari!

HET cabai dan bawang akan diberlakukan di Mataram Langkah bijak memproteksi petani

***

200 investor nasional dan asing akan saling jajaki di Forum MPU Yang paling penting realisasinya

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 19 Oktober 2017

Presiden Direncanakan Resmikan KEK Mandalika ‘’Prinsipnya yang boleh kami sampaikan ke media, Pak Presiden Jokowi datang dalam rangka beberapa kegiatan yang disebutkan tadi.

Mengenai mana yang duluan itu dijadwalkan protokol Istana,’’ jelas mantan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB ini.

Seperti diketahui, operasional KEK Mandalika masih ditunda sambil menunggu kesiapan Presiden Jokowi untuk meresmikannya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, meskipun KEK Mandalika belum beroperasi, namun pelayanan investasi sudah mulai difasilitasi.

Dimana sudah dilakukan simulasi-simulasi berbagai fasilitas yang akan diberikan.

Pemprov NTB sudah menyerahkan 68 jenis izin investasi ke Administratur KEK. Komisaris PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ini menyebutkan dari 1.175 hektare lahan di KEK Mandalika, sudah 80 persen telah dijajaki investor. Ada investor yang sudah menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama pembangunan berbagai fasilitas pariwisata seperti hotel berbintang.

Investasi yang sudah masuk di KEK Mandalika? Saat ini sudah ada empat hotel yang sedang dan akan dibangun di KEK Mandalika dengan target beroperasi akhir tahun 2018 atau awal 2019. Yaitu Hotel Royal Tulip 250 kamar, Hotel Pullman 251 kamar, Paramount Hotel 400 kamar dan Hotel X2 sebanyak 200 kamar.

Sampai 10 tahun ke depan ditargetkan ada 10.000 kamar hotel di KEK Mandalika.

Target itu jauh melampaui pencapaian kawasan Nusa Dua Bali yang juga dikembangkan dan dikelola oleh ITDC sejak tahun 1975.

Di Kawasan Nusa Dua Bali yang luasnya sekitar 350 hektar, dibutuhkan waktu 20 tahun sampai lahannya habis tersewakan dengan total jumlah kamar 5.000. KEK Mandalika yang total luasnya hampir empat kali lipat dari Nusa Dua ditargetkan selesai dikembangkan dalam waktu 10 tahun saja, dengan target 10.000 kamar.

Untuk memberikan fasilitas dan kemudahan di KEK, pemerintah telah memberikan kepastian sekaligus memberikan daya tarik bagi penanam modal melalui penetapan PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK dan Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Proyek Strategis Nasional.

Fasilitas dan kemudahan yang tersedia cukup banyak.

Diantaranya fasilitas PPh Badan, pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Fasilitas PPN dan PPnBM, fasilitas Bea Masuk dan Cukai, fasilitas Kegiatan Utama Pariwisata, fasilitas Lalu Lintas Barang.

Fasilitas Ketenagakerjaan, fasilitas Keimigrasian, fasilitas Pertanahan, fasilitas Perizinan dan Non Perizinan.

Selain meresmikan KEK Mandalika, Presiden juga dijadwalkan melakukan groundbreaking pembangunan PLTGI Tanjung Karang dengan kapasitas 150 MW. Seperti diketahui, polemik rencana pembangunan PLTGU ini hampir lima tahun terkatung-katung karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram.

Namun persoalan mengenai RTRW ini sudah tuntas.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP menjelaskan sudah ada surat Menteri ATR tertanggal 18 Juli 2017 sebagai jawaban atas surat Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tanggal 21 Mei 2017 yang memohon rekomendasi pemanfaatan ruang. Mengingat lokasi pembangunan PLTGU tersebut dalam RTRW Kota Mataram diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Lampu hijau untuk pembangunan PLTGU Lombok Peaker dapat diperoleh dengan terbitnya PP Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai perubahan atas PP nomer 26 tahun 2008. Peraturan pemerintah ini mengatur secara khusus bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang bernilai strategis nasional tapi belum termuat dalam RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota maka pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tersebut.

Pembangunan PLTGU Lombok Peaker yang akan memproduksi energi listrik sebesar 150 MW merupakan bagian dari proyek kelistrikan sebesar 500 MW di seluruh wilayah NTB. Proyek di bidang kelistrikan tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam rangka mencapai salah satu sasaran Nawa Cita. Yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi.

Pembangunan PLTGU Lombok Peaker ditargetkan rampung pada 2018.

Terlebih, material mesin sudah berada di lokasi dan sebagian sudah dikonstruksi. Dengan adanya rekomendasi Menteri ATR, maka izin-izin Lombok Peaker yang dulu terhambat dengan RTRW bisa diproses tidak harus menunggu Perda revisi RTRW Kota Mataram rampung. (nas)

Proyek Laboratium SMPN 4 Kuripan Dikerjakan Secara Swakelola Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan ruang laboratorium di SMPN 4 Kuripan, Lombok Barat (Lobar), senilai Rp 261 juta lebih dieksekusi diduga tanpa melaui proses tender. Proyek yang didanai dari DAK ini hanya dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah setempat.

Di samping ruang laboratorium, pihak sekolah juga membangun satu unit RKB. Konfirmasi terkait proyek ini, Kepsek SMPN 4 Kuripan Sahwan S.Pd mengatakan selain RKB, sekolahnya mendapatkan bantuan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun dari Pemkab Lobar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat. Program tersebut terkait dengan kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang

Dari Hal. 1 ‘’Itu kan mempengaruhi struktur, postur pendapatan kita.Tahun depan tidak ada lagi. Sehingga selisih belanja langsung yang dialokasikan antara 2017 dan 2018 itu yang menyebabkan agak susah kita membagi-bagi ke SKPD,’’ kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menghadiri pembukaan konferensi internasional Alumni Universitas Al Azhar di Islamic Center NTB, Rabu (18/10).

Sekda NTB menjelaskan, sudah ada rapat internal di tingkat pimpinan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2018. Paling lambat, Senin depan KUA PPAS RAPBD 2018 sudah diserahkan ke DPRD NTB. Meskipun tahun depan Pemprov dihadapkan pada keterbatasan fiskal akibat harus membiayai pelaksanaan Pilkada dan proyek percepatan jalan tahun jamak. Namun anggaran akan tetap difokuskan untuk menuntaskan beberapa indikator RPJMD yang belum tercapai.

Antara lain pertumbuhan ekonomi tanpa sektor pertambangan yang ditargetkan 5,85 – 6,00 persen, mampu tercapai hanya 5,71 persen. Kemudian, penurunan angka kemiskinan ditargetkan pada 2016 sebesar 14,25 persen, tapi capaiannya masih 16,02 persen.

Selain itu laju investasi ditargetkan 8,5 persen, sampai akhir 2016 realisasinya minus 1 persen. Pertumbuhan PAD

ditargetkan 15,06 persen, realisasi sampai akhir 2016 minus 0,88 persen. Selanjutnya jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap ditargetkan 81,8 persen, hanya tercapai 72,1 persen.

Cakupan air bersih pedesaan hanya mampu dicapai sebesar 78,47 persen dari target RPJMD sebesar 78,5 persen. Buta huruf penduduk > 15 tahun masih 12,94 persen daritarget 11,77 persen. Prevalensi kurang gizi masih 20,2 persen dari target 16 persen. Rata-rata usia kawin pertama perempuan masih 20,15 tahun dari target 22,15 tahun. ‘’Fokus kita menuntaskan pekerjaan yang belum selesai, indikator-indikator RPJMD yang belum tercapai. Makanya kita prioritaskan kepada SKPD-SKPD yang menangani program-program unggulan itu. Atau target indikator yang belum tercapai. Hanya itu yang bisa kita fokuskan. Sementara yang lain banyak hanya kegiatan rutin saja 2018,’’ terang Sekda.

Akibat keterbatasan fiskal pada tahun depan, Sekda menyatakan sudah pasti akan dilakukan efisiensi belanja di masingmasing SKPD. Misalnya, tidak akan ada alokasi anggaran untuk rehab gedung atau kantor. Kemudian tidak akan ada anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas. Sekda mengakui, Pemprov NTB akan benar-benar mengencangkan ikat pinggang dalam APBD 2018 mendatang. (nas)

praktikum sekolah, dengan pekerjaan swakelola pembangunan ruang praktikum laboratorium IPA. ‘’Progres pembangunan ini sudah mencapai 95 persen. Insya Allah dalam batas waktu yang ditentukan hingga 99 hari akan dipastikan rampung,’’ jelasnya.

Swakelola pembangunan laboratorium dan ruang praktik sekolah ini kata Sahwan, pihaknya diberikan anggaran senilai Rp 261.450.021 yang bersumber dari DAK 2017. ‘’Pekerjaan pembangunan yang ada, semuanya kita lakukan secara transparansi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang ada. Dan semua dari segenap guru dan komite sekolah di sini, kita libatkan,’’ katanya.

Dengan diberikan bantuan sarana fisik sekarang oleh pemerintah, diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar di SMP. Sehingga, seluruh rangkaian belajar mengajar di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Pembangunan fasilitas ini jelasnya, mengantisipasi naiknya grafik pertambahan murid di sekolahnya sehingga menjadi salah satu tuntutan dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang semakin tinggi.

Pihaknya mengajukan permohonan bantuan tambahan unit RKB, atas dasar usulan tersebut, pemerintah daerah telah merealisasikan permintaan sekolah. ‘’Masih banyak sarana dan prasaran yang mesti dilengkapi secara bertahap, untuk melengkapi kenyamanan dan kemajuan sekolah,’’ terang Kepsek, yang berniat menjadikan sekolah ini menjadi salah satu SMP favorit di Lobar. (her)

Bupati Sumbawa Diminta Jadi ’’Keynote Speaker’’ Rakor Pariwisata NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, diminta menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan destinasi, kelembagaan dan penyusunan kalender event pariwisata 2018 pada Selasa dan Rabu mendatang di Mataram.

Bupati akan berbicara tentang arah kebijakan pembangunan pariwisata di Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sumbawa, Ir. H. Junaidi, Rabu (18/10) kemarin.

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dan mengembangkan pariwisata NTB sebagai leading sector, sangat dibutuhkan langkah akselerasi dalam pembangunan pariwisata.

Ini bisa dilakukan dengan adanya keterpaduan program antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten serta stakeholders pariwisata.

“Peran kabupaten/kota sangat penting dalam mendorong sektor parwisata,” terangnya.

Pada Rakor tersebut nantinya, akan membahas usulan Kabupaten/Kota termasuk Sumbawa dan mensinergikannya dengan program Provinsi dan Pusat. Tentu Bupati diminta sebagai keynote speaker karena melihat perkembangan pariwisata Sumbawa belakangan ini yang terus

menunjukkan geliatnya.

Selain kegiatan besar seperti Festival Pesona Moyo (FPM) 2017, ada pula kegiatan Festival di setiap kecamatan yang berlangsung sepanjang 2017. Hingga kunjungan wisatawan pun bertambah dalam memenuhi target kunjungan wisatawan ke NTB. “Apalagi kita tahun ini sukses sebagai salah satu daerah tujuan Sail Indonesia,” kata H. Jun. Tahun 2018, Sumbawa akan menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas. Dengan mulai menata kembali destinasi yang dimiliki. Sehingga wajar kalau Provinsi melirik Sumbawa dengan harapan Sumbawa mendapat perhatian lebih dari pusat dan provinsi. Saat ini, beberapa program prioritas sedang disusun. Dengan harapan akan ada keterkaitan dan sinergisitas Provinsi dan pusat.

Upaya yang dilakukan Pemkab pun jelas, pembenahan destinasi, penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan dan penyusunan kalender pariwisata. Paling tidak ppada 2018 dua agenda besar, Festival Pesona Moyo dan Sail Indonesia dengan Sumbawa sebagai tuan rumah akan mendapat perhatian dari provinsi dan pusat. “Kita juga buat beberapa event festival di kecamatan sebagai kegiatan rutin setiap tahunnya dan masuk dalam kalender pariwisata Sumbawa,” pungkasnya. (arn)

Perpanjangan ’’Runway’’ LIA Belum Mendesak Dari Hal. 1

Kencangkan Ikat Pinggang

Gelar UNBK Serentak Lewat Mekanisme Gabungan Sekolah

SWAKELOLA - Ruang laboratorium SMPN 4 Kuripan yang dibangun secara swakelola.

(Suara NTB/her)

Dari Hal. 1

Halaman 15

Saat ini, PT. AP I LIA sedang membangun infrastruktur utama yang dimulai dari apron dan terminal penumpang. Kemudian juga akan diperbaiki taxiway. ‘’Arah ke depan itu ke sana (perpanjangan runway). Tinggal proses mulainya itu dari mana,’’ katanya.

Dari sisi panjang runway LIA yang ada saat ini, kata Ardita sudah dapat didarati pesawat berbadan lebar yakni boeing 747 dengan kapasitas

penumpang di atas 400 orang.

Pesawat berbadan lebar sudah mendarat di LIA pada musim haji 2017 ini, yakni angkutan jemaah haji. Begitu juga penerbangan internasional jarak jauh. Misalnya, Korean Air sudah mndarat langsung dari Korea menuju Lombok.

Ardita menjelaskan, perluasan terminal penumpang di LIA memang perlu dilakukan.

Mengingat terjadi pertumbuhan penumpang sekitar 8,7 persen. Total jumlah penumpang di LIA pada 2016 lalu

lebih dari 3,6 juta orang.

Ia mengatakan, perkembangan LIA termasuk bagus di antara bandara-bandara di Indonesia. Dengan perkembangan pariwisata, katanya, Lombok sudah menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan.

Sehingga, pihaknya mengantisipasi hal tersebut dari semua sektor yang ada. ‘’Kami di bandara juga mengantisipasi ini.

Makanya persiapan ke depan kita siapkan untuk pembangunan pendukung infrastruktur utama,’’ terangnya. (nas)

NTB Contoh Kehidupan Toleransi Umat Beragama di Dunia Dari Hal. 1 dan ratusan alumni Al Azhar Mesir yang hadir pada acara tersebut.

Potret kehidupan umat Islam di NTB, sebagai cerminan Islam di Indonesia yang penuh dengan modernisasi dan toleransi. Serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan menjadi contoh terbaik bagi kehidupan beragama di dunia.

Tatanan kehidupan umat Islam di Bumi Seribu Masjid ini sekaligus dapat meluruskan persepsi tentang Islam yang selama ini disalahpahami oleh banyak kalangan.

Padahal, Islam yang selalu hidup rukun dan saling tolong menolong dengan umat agama lain, seperti di NTB ini begitu dirindukan oleh umat-umat di dunia, bahkan di Arab.

Fadhiel El-Qoushi menjelaskan, Islam bukan potongan-potongan tubuh manusia yang terlempar akibat bom bunuh diri. Islam juga bukan kehidupan yang saling membenci atau saling menjauhkan diri dengan umat lain.

Namun, Islam itu adalah saling berkontribusi, saling membangun hidup dan saling memberi kemanfaatan dalam kedamaian dengan suluruh umat beragama. Seperti yang

dicontohkan Nabi Besar Muhammad SAW saat membangun Kota Madinah.

Hanya saja, ia masih merasa heran kenapa toleransi yang baik di Indonesia atau di NTB belum ditularkan di seluruh belahan dunia. Menurutnya, umat Islam di seluruh dunia merindukan kehidupan umat beragama yang damai dan penuh toleransi seperti di NTB. Karena, saat ini, lanjutnya yang dibutuhkan umat Islam itu bukanlah wacana atau apa yang tertulis di buku-buku atau di kertas-kertas. Namun yang paling dibutuhkan adalah pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan bahwa Islam di NTB itu bukanlah sekadar wacana atau sekadar teori yang tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini tegas gubernur yang akrab disaapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini, dengan dibukanya segmen baru pariwisata di NTB. Yaitu, wisata halal atau muslim friendly tourism.

Melalui segmen ini, di samping menambah segmen pariwisata yang ada juga untuk menunjukkan bahwa ada bagian-bagian dalam Islam yang dapat menunjang per-

tumbuhan ekonomi. ‘’Itu menunjukkan bahwa ajaran ajaran Islam itu membawa kebaikan di dalam tataran dunia nyata,” kata TGB. Wisata halal yang dikembangkan NTB, lanjut TGB, tidak hanya dapat dinikmati oleh umat muslim saja.

Namun seluruh masyarakat, baik muslim, Hindu, Buddha, Kristen dan umat umat lainnya dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan pariwisata tersebut. ‘’Ini adalah contoh bahwa Islam itu rahmatan lil ‘alamiin,’’ tegas TGB. Konferensi dan Multaqa ini akan berlangsung selama 3 hari. Mulai tanggal 18-20 Oktober 2017. Selama kegiatan tersebut akan dibahas tiga isu utama yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat muslim di dunia. Pertama, peserta akan membahas batasan antara keislaman dan kekufuran.

Kedua, tentang fatwa-fatwa yamg akhir-akhir ini semakin tidak memiliki pedoman. Apalagi di era informasi dan teknologi saat ini, termahal media sosial. Sehingga, fatwa yang beredar di media sosial saat ini menimbulkan kekacauan penafsiran dan membingungkan umat.

Isu yang ketiga adalah metode dakwah kontemporer. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pada tahun 2018 nanti ditargetkan seluruh SMA/SMK negeri dan swasta melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Keterbatasan sarana diupayakan diatasi melalui mekanisme bergabung dengan sekolah lain.

Kepala Seksi Kurikulum SMK Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., dikonfirmasi Selasa (17/10), mengatakan, jika ada sekolah atau SMK yang berada di lokasi terjauh dan kesulitan melengkapi sarana dan prasarana, bisa bergabung dengan sekolah yang memiliki fasilitas memadai.

“Nanti akan dibuatkan pemetaan, pada radius tertentu sekolah yang fasilitasnya belum lengkap dapat bergabung dengan sekolah yang memiliki fasilitas memadai.

Agar sekolah itu jangan terlalu jauh,” kata Umar.

Menurutnya di SMK tidak terlalu bermasalah dengan pelaksanaan UNBK. Pihak SMK juga pada tahun 2017 ini, melaksanakan berbagi alat dengan jenjang pendidikan lain, seperti SMP dan SMA. “Untuk itu pelaksanaan UNBK antara SMA dan SMK dibedakan, agar SMA yang belum memiliki fasilitas itu, bisa bergabung. Kita berharap ke teman-teman (sekolah) sudah siap ber-UNBK,” harapnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., juga mengharapkan sekolah yang berada di daerah pelosok agar bergabung dengan sekolah lain. Pihaknya akan menyiapkan agar seluruh SMK bisa

melaksanakan UNBK, termasuk dengan mekanisme bergabung dengan sekolah lain, karena secara aturan diperbolehkan. Langkah pertama yang disiapkannya dengan menyiapkan server bagi SMK. Seluruh SMK diupayakan memiliki server, kemudian dilanjutkan dengan pengadaan client atau komputer serta sarana lain yang dibutuhkan untuk UNBK. Setelah itu barulah akan dipotret sekolah mana yang bisa menjadi penyelenggara dan sekolah mana yang bergabung.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Surya Bahari. Menurutnya, pihaknya mendorong sekolah negeri melaksanakan UNBK. Sementara bagi sekolah swasta yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana dapat bergabung ke sekolah negeri.

“Agar semua sekolah bisa melaksanakan UNBK,” ujarnya.

Dinas Dikbud NTB menargetkan 100 persen SMA/SMK negeri dan swasta bisa melaksanakan UNBK. Surya mengatakan, bantuan-bantuan bagi sekolah diupayakan pada tahun 2018 mendatang.

Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB padaUNBK 2017 lalu, total SMA/MA yang mengikuti UN di tahun 2017 ini sebanyak 786 sekolah, dengan rincian sebanyak 260 SMA/MA mengikuti UNBK dan 526 SMA/MA mengikuti UNKP. Sementara di SMK, sebanyak 258 SMK di NTB melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), dan 57 SMK melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). (ron)

Kejaksaan Belum Umumkan Tersangka Kasus Merger PT. BPR Dari Hal. 1 Hampir seluruh pejabat Kejati hadir, termasuk Aspidsus Ery Ariansyah Harahap, SH bersama tim penyidik kasus merger BPR. Kesimpulan dari hasil ekspose itu, dijelaskan Dedi, alat bukti dan keterangan saksi pada dasarnya sudah cukup. Kesimpulan lain, sudah ada nama calon tersangka dikantongi. ‘’Iya (calon tersangka). Tapi tunggu hasil audit BPKP dulu baru bisa diumumkan,’’ tambah Dedi saat ditanya calon tersangka.

Dengan lengkapnya bukti dan keterangan saksi, pihaknya berkesimpulan unsur pidana

dalam kasus merger BPR diduga sudah terpenuhi. Di mana bidikan penyidik sebelumnya berkaitan dengan dana operasional, termasuk pengadaan server senilai Rp 600 juta. ‘’Unsur unsur (pidana) sudah terpenuhi. Cuma tadi, kalau untuk tersangka nanti setelah hasil audit diterima oleh tim,’’ jelasnya.

Terkait audit dengan BPKP, sebelumnya Dedi Irawan menjelaskan sudah ada koordinasi dengan tim auditor. Bahkan saat ini tim sudah mulai melakukan proses Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sesuai dokumen yang sudah diserahkan sebelumnya. (ars)

10 Parpol Terancam Tak Ikut Pemilu Dari Hal. 1 Di NTB saja baru ada 17 partai, belum di daerah lain, bisa kurang lagi. Ini nanti kita akan laporkan dulu ke KPU pusat, bagaimana keputusannya,’’ kata Ilyas.

Setelah proses pendaftaran dilakukan, selanjutnya KPU akan mulai melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Di mana dalam setiap jenjang verifikasi itu akan diberlakukan sistem gugur.

Untuk verifikasi administrasi, KPU akan mencocokkan daftar nama anggota Parpol yang diserahkan oleh DPP masing Parpol ke KPU pusat melalui Sipol, dengan bukti fisik berupa KTA dan KTP yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota.

Jika terjadi kesalahan, KPU memberikan kesempatan perbaikan selama dua pekan. ‘’Setelah itu masih kurang lagi, partai itu dinyatakan tidak memenuhi syarat,’’ tegasnya. ‘’Itu baru administrasi, belum faktual. Nanti akan dicocokkan antara KTA dan orangnya,’’ sambungnya.

Dari pantauan KPU dalam proses pendaftaran verifikasi, ia melihat Parpol di daerah kurang koordinasi dengan DPP. Sehingga terjadi perbedaan data yang diunggah di Sipol dengan data fisiknya. Selain itu, Parpol juga kurang memanfaatkan waktu.

Rata-rata mereka mendaftar di penghujung waktu.

Adapun 10 partai yang terancam kandas dan tidak bisa mengikuti Pemilu 2019, hampir semuanya Parpol baru. (ndi)

Personel Tak Boleh Gegabah Dari Hal. 1 Dalam amanatnya, Panglima Komando Operasi Pengamanan VVIP, Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak, menegaskan para personel untuk tidak gegabah mengambil risiko walaupun kecil. ‘’Pengamanan tertinggi adalah pengamanan Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Negara setingkat Presiden tanggung jawab TNI-Polri.

Jangan ambil risiko sekecil apapun. Anda salah, anda selesai,’’ tegas Panglima Kodam IX/Udayana itu.

Pangdam menambahkan, tujuan pengamanan itu adalah yang paling utama menjaga keselamatan Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta kelancaran kegiatan selama di NTB. “Usahakan,presiden mendarat dengan senyum, kembali dengan senyum,” pesannya.

Berdasarkan hal itu dan Prosedur Tetap (Protap) pengamanan VVIP, Komarudin mengatakan jumlah personel yang dilibatkan dilipatgandakan.

“Kami tidak mau kecolongan. Perintahnya, (jumlah) lebih besar dari sebelumnya,” kata dia.

Pangdam juga memerintahkan personel pengamanan

agar disiplin, patuh rantai komando, mengerti tugas dan tanggung jawab yang diberikan. “Cek objek, cek diri. Pastikan tugas dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia pun memuji kesiapan personel yang akan bertugas mulai Kamis (19/10) pukul 06.00 Wita. menurutnya, kesiapan para personel sudah mumpuni.

“Terutama kesiapan moril, dari pengecekan seluruh unsur sudah siap melaksanakan, menerima tugas terbaik yakni pengamanan presiden,” sebutnya.

Pangdam menekankan mengenai NTB yang saat dalam keadaan yang kondusif.

Ia berharap kegiatan Presiden di NTB dapat berjalan lancar dan sukses.

Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di NTB Kamis (19/ 10). Rangkaian kegiatannya yakni penutupan Konferensi Internasional alumni Al-Azhar di Islamic Center, Mataram.

Melakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTGU Lombok Peaker Tanjung Karang, Mataram. Peresmian KEK Mandalika, Lombok Tengah sekaligus peresmian Masjid Nurul Bilad ITDC, Lombok Tengah. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 19 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lobar Pangkas Rp 10 Miliar Anggaran Perjalanan Dinas Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Bupati H. Fauzan Khalid membuat kebijakan memangkas anggaran SKPD yang dinilai tak urgen untuk mensiasati pemangkasan anggaran transfer daerah sebesar Rp 34 miliar. Pemda memangkas Rp 8-10 miliar anggaran tak urgen, baik perjalanan dinas, pengadaan ATK, kelengkapan komputer dan kegiatan bimtek atau study banding yang dinilai kurang urgen.

Kabag AP dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan menyatakan, capaian PAD secara umum bagus, meskipun belum mencapai target per periode Oktober. “Capaian PAD bagus, meski bagus namun targetnya belum sesuai harapan,” jelas Heri. Menurut Heri, potensi PAD yang digarap monoton itu-itu saja yang diandalkan. Sejauh ini ia melihat belum ada sumber PAD baru yang dimaksimalkan. Menurutnya, optimalisasi PAD bukan hanya melalui intensifikasi, namun perlu ekstensifikasi . Disamping tentu mencegah kebocoran PAD dan memaksimalkan penagihan piutang pajak yang banyak belum ditarik. “Capaian PAD ini dipengaruhi piutang karena piutang itu masuk target,”jelasnya. Terkait piutang pajak ini, Bapenda pun jelasnya sudah bekerjasama dengan kejaksaan.

Pengaruh PAD tak mencapai target jelasnya tentu terhadap program. Apalagi menyusul kebijakan pusat memangkas dana transfer sebesar Rp 34 miliar. Mensiasati hal ini, anggaran SKPD yang tidak penting bakal dipangkas. Seperti pembatalan beberapa kegiatan Bimtek, study banding dan pemangkasan perjalanan dinas. “Seperti disampaikan pak bupati, perjalanan dinas, ATK, study banding dan operasional tidak terlalu mendesak dipangkas,”jelasnya. Khusus dari perjalanan dinas saja jelas Heri, jika dipangkas 50 persen maka mampu diefisiensi anggaran sebesar Rp 8-10 miliar. Perjalanan ini jelasnya termasuk perjalan dinas dalam daerah, kecuali bagi inspektorat. (her)

Warga Gerung Khawatir Rumahnya Tergerus Abrasi

Gir Menang (Suara NTB) Rumah warga yang berada di sepanjang kali Beluk Lingkungan Dodokan dan Perigi Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) terancam abrasi, lantaran pekarangan rumah warga tergerus arus kali ketika hujan lebat. Akibat abrasi tersebut, jarak antara bibir kali dengan pemukiman warga hanya beberapa centimeter sehingga menyebabkan warga khawatir ketika menempati rumah mereka.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Rabu (18/10) mengatakan, pihak Kelurahan setempat beberapa kali mengusulkan ke Pemda dan BWS namun tak kunjung direspon.

Inaq Mahnep, salah satu warga yang rumahnya nyaris terkena abrasi kali menuturkan, dia takut dan was-was karena sewaktu-waktu hujan lebat rumahnya terkena longsor. Bahkan, beberapa hari kemarin hujan berturut-turut yang mengguyur daerah setempat menyebabkan tebing kali dekat rumahnya longsor sehingga berjarak tinggal be-

(Suara NTB/dys)

Panitia Penjaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mataram periode 20172021 menerima pendaftaran bakal calon Rektor Unram dari Prof. Dr. Mahyuni.

(Suara NTB/dys)

Prof. Dr. Mahyuni foto bersama Prof. Lalu Wirasapta Karyadi usai mendaftar didampingi tim pemenangan di Sekretariat Pendaftaran, Rabu (18/10)

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

Prof. Lalu Wirasapta Karyadi berbincang dengan Prof. Ir. Surya Hadi usai mendaftar di Sekretariat Panitia, Rabu (18/10).

Prof. Lalu Wirasapta Karyadi mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor Unram, Rabu (18/10).

berapa centimeter dari rumahnya. “Saya takut dan was-was, hujan turun lagi rumah saya yang baru saya tempat karena dibangun dari program rumah kumuh ini terkeka longsor,” tutur Inaq Mahnep.

Ia berharap pemda dalam hal ini Dinas PU segera turun membangun talud di sepanjang kali tersebut. Sebab bagaimanapun, belasan rumah di sepanjang kali itu sewaktu-waktu bisa terkena longsor. “Kalau tidak segera ditangani bisa kena longsor rumah warga,”jelasnya.

Lurah Gerung Selatan, Nursalim menyatakan bahwa selaian rumah Inaq Mahnep, terdapat belasan rumah warga yang terancam abrasi kali Beluk tersebut. “Terdapat sekitar 12 rumah warga yang paling parah terancam abrasi, sudah kami usulkan perbaikan namun belum direspon,”kata Nursalim. Disebutkan, dua lingkungan terkena abrasi kali

tersebut yakni lingkungan Dodokan dan Perigi. Panjang kali Baluk sendiri mencapai 1,5 kilometer. Di sepanjang kali ini belum dibangunkan talud semuanya, hanya beberapa meter sudah dibangun akan tetapi itupun sudah rusak. Di samping di Dodokan, terdapat kondisi abrasi paling parah di lingkungan Perigi persisnya di Loncong dan Otak Gerung.

Dikatakan, pihak dinas PU kabupaten sendiri telah turun ke lokasi akan tetapi tak ada tindaklanjutnya. Panjang kali yang perlu ditalud sekitar 3 kilometer lebih. Ia berharap agar pentaludan kali ini segera direalisasikan. Sementara itu, Kadis PU, Made Artadana mengatakan, pihaknya bakal turun mengecek ke lokasi. Ia berjanji akan mengupayakan untuk membangun talud kali tersebut. “Kami akan turun ke lokasi. Mudahan bisa kita upayakan secepatnya. Paling tidak tahu depan,”jelasnya. (her)