SUARA NTB
16 HALAMAN NOMOR 107 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT, 19 JULI 2019
Kohesikan Seluruh Energi,
Wujudkan IC sebagai Pusat Peradaban NTB memiliki banyak potensi atau energi untuk mewujudkan IC sebagai pusat peradaban. Hanya saja, energi yang masih tercecer perlu dikohesikan sehingga menjadi kekuatan bersama mewujudkan IC sebagai pusat peradaban. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Islamic Center Sebagai Pusat Peradaban yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Selasa (16/ 7). FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber. Masing-masing, Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino, Dr. Adi Fadhli dari Nahdlatul Ulama (NU) NTB dan Akademisi UIN Mataram, Dr. Dedi Wahyudin, Lc, MH, dengan Mod-
erator M.Azhar, SIP (Redaktur Pelaksana suarantb.com) H. Agus Talino mengatakan, NTB memiliki banyak potensi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Banyak putra-putra daerah yang merupakan alumni Timur Tengah. ‘’Hanya saja potensi atau energi itu mungkin masih tercecer. Belum terkohesi menjadi kekuatan besar. Mudah-mudahan ini dipikirkan. Sehingga seluruh energi ini menjadi kekuatan bersama untuk kita membangun. Tidak saja IC (sebagai pusat peradaban) tetapi juga NTB, juga membangun bangsa,’’ katanya. Bersambung ke hal 11
H. Agus Talino
Satukan Pandangan tentang Islamic Center ISLAMIC Center (IC) sudah menjadi ikon di NTB. Belakangan ini pengelolaan IC sedang diwacanakan akan berada di bawah instansi atau dinas tertentu. Namun, perlu dipahami bahwa IC memiliki banyak kegiatan yang tidak bisa hanya berada di bawah satu instansi. Dibutuhkan juga kesatuan pandangan tentang pengelolaan IC ke depan. Hal itu disampaikan Kepala UPT Islamic Center BPKAD NTB, Sulaiman Jamsuri. Menurutnya, harus dipahami bersama bahwa IC memiliki banyak sekali kegiatan yang tidak mungkin bisa dibawa ke salah satu dinas tertentu. “Di sana ada masjid, ada aktivitas keagamaan, ada di sana aktivitas tourism, dan di sana juga ada pendidikan,” katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan program atau platform yang betul-betul matang disiapkan sejak awal. Sulaiman mencontohkan terkait anggaran, dengan adanya UPT IC saat ini merupakan salah satu jalan terbaik agar IC bisa beroperasi, karena biaya yang dibutuhkan cukup besar. Namun ke depan, IC butuh mandiri karena tidak terus bergantung ke pemerintah. ‘’IC harus mampu menghidupi dirinya sendiri,’’ katanya. Sulaiman juga mengatakan, dibutuhkan kesepahaman bersama bagaimana mengelola IC ke depan. Salah satu yang membedakan IC di NTB yaitu adanya UPT. Ia menyampaikan, banyak tipe masjid di luar daerah yang beragam. Bersambung ke hal 11 Sulaiman Jamsuri
Sahnan
(Suara NTB/ars)
Adi Fadhli
I Gede Putu Aryadi
(Suara NTB/ars)
Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd bertekad menjadikan Islamic Center (IC) sebagai pusat peradaban. Target menjadikan IC NTB sebagai pusat peradaban merupakan salah satu program unggulan NTB Gemilang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 yang terdapat pada misi NTB Aman dan Berkah.
Perlu Cetak Biru Kembangkan IC NTB AKADEMISI Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Dedi Wahyudin, Lc, MH mengharapkan Islamic Center (IC) NTB dapat menjadi ‘’jangkar’’ kekuatan umat beragama di NTB. Untuk itu, harus ada cetak biru untuk menjadikan IC sebagai pusat peradaban. ‘’Saya membayangkan tantangan saat ini. Di samping dia menjadi pusat peradaban. Dia mesti menjadi ‘’jangkar’’ kekuatan umat,’’ kata Dedi dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema IC Sebagai Pusat Peradaban yang dilaksanakan di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Selasa (16/7). Keberadaan IC bukan hanya memberikan warna bagi umat Islam di NTB. Tetapi juga umatumat beragama lainnya yang ikut menjadi pelangi, menambah keberagaman masyarakat NTB. ‘’Karena di situ ada (IC) kekuatan iman sebagai pusatnya. Lalu ada kekuatan intelektual, ada kekuatan ekonomi dengan zakat, infaq dan sedekah,’’ katanya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kata Dedi, fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat
melaksanakan ibadah mahdhah. Tetapi masjid juga sebagai tempat mengatur negara, menyusun kebijakan pemerintahan, perang dan lainnya. Jika IC mampu digerakkan, dijadikan jangkar kekuatan umat, maka ia bisa menjadi pemantik perubahan masyarakat NTB. Bukan saja untuk satu kelompok, tetapi semua kelompok masyarakat yang ada di daerah ini. Untuk itu, perlu upaya yang serius menjadikan IC sebagai pusat peradaban dan jangkar kekuatan umat. Menurutnya, perlu dilibatkan banyak pemangku kebijakan unggul untuk mewujudkan hal tersebut. Ia menekankan pentingnya dibuat cetak biru tentang pengembangan IC sebagai pusat peradaban. Dari cetak biru tersebut, akan terlihat rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan IC sebagai pusat peradaban. Dedi menambahkan, jika ingin menjadikan IC sebagai pusat peradaban. Maka kita harus berpikir tentang sesuatu yang besar. Sejarah peradaban Islam yang dulu berkembang harus mampu dihidupkan kembali dengan upaya
mewujudkan IC sebagai pusat peradaban di NTB. IC sebagai ikon NTB harus menarik sejak awal. Bukan saja menarik dari sisi fisik jika dilihat dari luar. Tetapi juga menarik dan membuat nyaman dari dalam. Ia menuturkan, empat kali ke Arab Saudi menjadi petugas haji. Masjid-masjid yang ada di sana lebih nyaman daripada hotel. Bukan saja di Masjidil Haram, tetapi juga masjid-masjid yang ada di kampung. Dedi menyebutkan, sekitar 7 tahun berada di Timur Tengah menyelesaikan studi S2 dan S3 di Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin yang dibangun yang dulunya merupakan sebuah masjid, dibangun pada 241 Masehi, sampai sekarang berdiri megah dan produktif melahirkan pemikir, ilmuan, sejarawan dan lainnya. Begitu juga Universitas Al Azhar Mesir, dulunya merupakan sebuah masjid. Bahkan, kata Dedi, universitas terkenal di dunia yang bernama Harvard University, dulunya merupakan sebuah gereja tempat ibadah umat Katolik. Bersambung ke hal 11
Jadi Aktualisasi Gerakan Umat
M.Azhar
suntikan tersendiri yang diperlukan di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan IC sebagai pusat peradaban, sesuai nilainilai kearifan lokal di NTB. Demikian disampaikan Plt. Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH
M. Syamsul Rijal
dalam FGD tersebut. Gede menegaskan, pengembangan IC memang harus menjadi gerakan umat. Ke depannya, pengelola IC harus memiliki inovasi yang lebih berfokus pada partisipasi semua pihak. ‘’Aktivitas di situ difasilitasi pembangunannya oleh pemerintah,’’ katanya.
Menurutnya, sejarah pembangunan Islamic Center yang dibangun sejak kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi memang mencerminkan adanya semangat keterlibatan umat. Misalnya saja, dari aspek dana pembangunan fisiknya. Dana ini dulunya berasal dari dua sumber. Sumber pertama
Tunjung Kusuma
adalah dari alokasi anggaran pemerintah daerah. Sumber lainnya adalah dana zakat. Di tahap pertama pembangunannya, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan Islamic Center. Dana itu dialokasikan secara bertahap. Sementara, dari
Mahmud AKS
zakat, berhasil terkumpul dana sekitar Rp8 miliar. “Setahun sekitar Rp2 sampai Rp3 miliar (dana zakat). Kita laporkan secara berkala berapa zakat dari pegawai dan dari masyarakat,’’ kenang Gede. Gede menilai, upaya melibatkan umat dalam pembangunan dan tata kelola memang
Lukman
dibutuhkan. Sebab, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan keterbatasan kewenangan. ‘’Memang dari sisi pemerintah ada keterbatasan. Pemerintah (hanya) menyiapkan regulasi, mendorong dan selanjutnya memfasilitasi,’’ katanya. Bersambung ke hal 11
H. Abdul Aziz
(Suara NTB/ars)
JIKA dilihat dari prosesnya, Islamic Center (IC) sudah berhasil menjadi aktualisasi keterlibatan umat dalam proses pembangunannya. Sekarang, keterlibatan umat adalah salah satu energi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengembangannya. Gerakan umat akan memberikan
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kota Layak Anak Mataram Kafilah Sekarbela Optimis Juara PERHELATAN Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Kota Mataram yang ke XXVIII tahun 2019 ini, akan berlangsung selama lima hari di Lapangan Pagutan Mataram. Pada perhelatan MTQ Kota Mataram ke-XXVIII tahun ini, kafilah Sekarbela Mataram optimis sabet juara umum. Cahya Samudra selaku camat Sekarbela mengungkapkan keoptimisannya menyabet juara umum. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/7), selain optimis juara, Cahya juga mengungkapkan harapannya untuk kelancaran perhelatan MTQ Kota Mataram yang ke-XXVIII berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pemkot Mataram. Ia juga berpesan kepada masyarakat yang hendak menonton agar tidak mengganggu berlangsungnya acara. Dari 56 peserta yang dibawa oleh kafilah Sekarbela, Cahya membawa semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Pada MTQ ke XXVIII Kota Mataram ini, dia menginginkan semua pesertanya tampil dengan maksimal. “Kita sudah melakukan berbagai upaya untuk itu, nantinya peserta dari Sekarbela bisa tampil dengan maksimal. Kita juga full team dari 56 peserta yang ikut dalam lomba MTQ ini, tergolong dalam semua kalangan, ada tingkat anak-anak untuk tartil, remaja dan dewasa untuk tilawah. Kita sudah membawa lengkap,” ungkapnya. Selain itu juga, Cahya menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang tergabung dalam perhelatan MTQ tahun ini untuk terus mencintai ayat-ayat Alquran sebagai pedoman hidup. “Kita harap semua masyarakat dapat menikmati perhelatan MTQ ke XXVVIII sebagai penambah kecintaan terhadap Al quran, khususnya kalangan masyarakat muslim,” tandasnya usai acara pawai kafilah MTQ di Mataram, Kamis sore. Dari jadwal yang ditetapkan oleh panitia, MTQ ke XXVII yang berlangsung dari tanggal 18 Juli hingga 22 Juli ini nantinya akan dibuka oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh di Lapangan Pagutan Mataram pada Pukul 19:30 Wita. “Semoga semua kalangan bisa mendukung perhelatan acara akbar ini agar lebih meriah dari tahuntahun sebelumnya,” tutupn y a . (viq)
Terkontaminasi Iklan Rokok Mataram (Suara NTB) Kota Mataram telah mendapat predikat kategori madya sebagai kota layak anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Predikat ini justru bertolak belakang semakin maraknya iklan rokok. Pemerintah pusat tengah melakukan evaluasi penilaian. Salah satu syarat kabupaten/ kota menjadi kota layak anak adalah terbebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok. Disamping ada persyaratan administrasi maupun lainnya yang mesti dipenuhi. Langkah Kota Mataram menuju kota layak anak justru terkontaminasi oleh iklan produk rokok di beberapa titik. Kondisi ini dikeluhkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany. Pasalnya, pemerintah pusat sedang turun mengevaluasi penilaian kota layak anak di Mataram. Tetapi ditemukan banyak iklan rokok. “Kok sekarang tambah banyak saya lihat,” kata Dewi mengeluh ditemui baru – baru ini. Salah satu syarat utama menjadi kota layak anak adalah
terbebas dari iklan, promosi dan sponsor rokok. Kota Bogor dan Solo memiliki komitmen terhadap larangan itu. Mereka rela kehilangan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak atau retribusi rokok. Permasalahan demikian kata Dewi, telah disampaikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, agar menghentikan iklan rokok jika kontraknya telah habis. Selain itu, tidak lagi mengeluarkan izin reklame dengan konten produk rokok. “Di rapat sudah kita sampaikan begitu,” tandasnya. Ditemui terpisah, Kepala DPMPTSP Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menambahkan, pener-
bitan izin iklan rokok diatur oleh tim yang terdiri dari OPD teknis. Izin reklame iklan rokok yang telah habis masa kontrak juga dievaluasi. Dia tidak secara detail menyampaikan langkah konkret DPMPTSP untuk mengurangi iklan rokok sebagai komitmen Mataram menuju kota layak anak. “Kan ada tim yang mengatur itu,” kilahnya. Untuk mendukung KLA dan Mataram terbebas dari iklan rokok akan ada pembahasan bersama DP3A dan instansi teknis lainnya. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam menambahkan, penerbitan reklame rokok sepenuhnya jadi kewenangannya. Tetapi ini tidak terlepas dari koordinasi dengan DP-
(Suara NTB/cem)
IKLAN ROKOK - Iklan, promosi dan sponsor rokok terpasang di Jalan TGH. Faisal Kelurahan Mandalika. Predikat Mataram sebagai kota layak anak dikhawatirkan terganggu. Pemerintah pusat telah mengevaluasi penilaian kabupaten/kota yang memiliki komitmen sebagai kota/kabupaten layak anak. MPTSP. “Mana yang habis atau mati izinnya itu yang kita tertibkan,” tambahnya. Iklan rokok sifatnya insidentil dan dipasang di titik terten-
tu dipastikan tidak mengantongi izin. Pihaknya tidak perlu menunggu rekomendasi dan langsung ditertibkan karena dinilai ilegal. (cem)
(Suara NTB/dok)
KAPAL TANKER – Sebuah kapal tanker sedang bersandar di Pantai Ampenan, Kamis (18/7). Nelayan Ampenan telah sepakat untuk tidak melepas jaringnya di lintasan kapal yang hendak sandar di pantai Ampenan.
Cahya Samudra (Suara NTB/dok)
Berdampak Positif dan Negatif SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim menyayangkan, kawasan lingkar selatan, mulai dari depan gedung DPRD Kota Mataram, hingga ke kawasan asrama haji, selalu terlihat kotor dan semrawut setiap kali tiba musim haji. Seharusnya, Kelurahan Jempong Baru dan juga pihak Kecamatan Sekarbela berinisiatif memikirkan solusi atas persoalan yang selalu terjadi setiap tahun ketika musim pemberangkatan dan kepulangan JCH (jemaah calon haji). Setidaknya ada tiga lingkungan di Kelurahan Jempong Baru yang mestinya dilibatkan untuk mengantisipasi agar kawasan lingkar selatan tidak terlihat kumuh setiap kali musim haji. “Jadi di situ ada Lingkungan Geguntur, Lingkungan Mapak Dasan dan Lingkungan Mapak Indah,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Noer Ibrahim mengaku, selama musim haji, pemuda yang berasal dari tiga lingkungan tersebut berinisiatif memungut uang parkir kepada setiap kendaraan pengantar JCH yang hendak menuju asrama haji. “Sebenarnya, dari uang parkir itu, Lurah harus cerdas,” cetusnya. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas musim haji, harus dibersihkan setiap saat. “Jadi jangan dibiarkan berserakan seperti itu, terbang ke sana ke mari,” sesalnya. Oleh karena itu, dia meminta lurah proaktif mengatasi persoalan sampah akibat aktivitas musim haji di lingkar selatan. Karena, kondisi sampah berserakan di mana mana, menjadi pemandangan yang kerap dikeluhkan masyarakat pengguna jalan. “Jadi kita minta tanggung jawab pemerintah kelurahan,” imbuhnya. Selain dampak negatif sampah, kegiatan haji di lingkar selatan juga dinilai membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Meskipun, PKL yang berjualan di sana, kebanyakan adalah warga dari luar Mataram. Bahkan, anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini menyebut bahwa 80 persen PKL yang berjualan di lingkar selatan adalah warga luar Mataram. Ini, kata Noer Ibrahim, bukan karena pihak kelurahan mendahulukan warga luar ketimbang warga sekitar. ‘’Mereka (warga setempat, red) yang kurang ada inisiatif,’’ cetusnya. Tidak hanya memberlakukan tarif parkir bagi para pengantar JCH, Noer Ibrahim juga menduga ada retribusi yang dipungut dari para PKL. ‘’Nah, retribusi itulah yang dimanfaatkan untuk membersihkan kawasan lingkar selatan di sekitar tempat mereka berjualan,’’ pungkasnya. (fit) H.M. Noer Ibrahim (Suara NTB/fit)
Alat Tangkap Nelayan yang Rusak akan Diganti Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan mengganti alat tangkap nelayan Ampenan yang terbukti rusak akibat ditabrak kapal. Dinas Perikanan Kota Mataram siap menindak tegas kapal yang merusak jaring atau perahu nelayan. Namun Dinas Perikanan meminta nelayan agar melaporkan jika ada perusakan jaring dan perahu oleh kapal tanker yang sandar di sekitar pantai Ampenan. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini,SE.MM, Kamis (18/7) menyampaikan kepada masyarakat nelayan yang alat tangkapnya rusak karena dit-
abrak kapal tanker agar segera melapor. “Saya belum menerima laporan dari masyarakat, kepala lingkungan, maupun dari kelurahan yang ada di pesisir pantai Ampenan,” tuturnya. Ia mengingatkan kepada masyarakat juga terkait jalur-jalur mana yang dilewati kapal tanker yang mengangkut minyak tersebut. Dinas Perikanan Kota Mataram melepas 24 petugas penyuluhan yang mengawasi terkait pantauan aktivitas jalur kapal tanker dan nelayan yang ada di pesisir Pantai Ampenan. Jika ada keluhan terkait permasalahan tersebut, Sujihartini siap dan sigap untuk
mengusut tuntas hal tersebut. “Silakan lapor ke kita, kita juga punya 24 orang penyuluh yang siap mendampingi masyarakat nelayan yang ada di sana untuk melapor,” tukasnya. Jika pun ditemukan ada alat tangkap yang rusak akibat kapal tanker, nelayan akan diberikan bantuan baik berupa jaring ikan atau pun perahu. Dia menghimbau agar masyarakat nelayan di pesisir pantai Ampenan untuk selalu mematuhi aturan yang ada. “Kita kasian juga jika itu terjadi kepada nelayan kita. Tapi kalau menyalahi aturan kita tidak bisa berbuat apaapa?” imbuhnya. Jika ada perusakan lagi,
ungkapnya, ia menghimbau masyarakat membuat prosedur lapor. “Silakan buat surat aduan serta lampirkan foto kepada kepala kelurahan. Nanti sampikan ke kita terkait jaring atau kapal yang rusak agar kita verifikasi langsung ke lapangan,” ujarnya. Aldi (39), salah satu nelayan yang mengaku pernah mengalami perusakan jaring akibat ditabrak kapal, merasa senang mendengar pernyataan dari pihak pemerintah akan hal tersebut. Menurutnya, jika sudah ada instruksi dari dinas terkait, ia siap melapor jika itu terjadi lagi pada jaring atau kapalnya. “Tapi untuk saat ini, alhamdulillah
saya tidak pernah mengalami kurasakan lagi akibat ditabrak kapal tanker,’’ tuturnya saat ditemui di pesisir Pantai Ampenan. Lurah Bintaro, Lalu Issugiono menghimbau kepada seluruh nelayan agar mematuhi aturan yang ada. Ia menilai, selama ini yang terjadi, masyarakat kerap ngeyel dan enggan mengikuti perintah dari pemerintah terkait jalur nelayan. “Padahal sudah ada jalur yang disipakan dan dilarang untuk nelayan, namun yang kerap terjadi kan, dia (nelayan, red) suka menjaring ikan di jalur kapal tanker. Iya jelas akan kena imbasnya,” tandasnya. (viq)
Penanganan Kemiskinan Mengacu Gapoktan Didorong Jadi Lembaga Keuangan pada Basis Data Terpadu Mataram (Suara NTB) Penanganan kemiskinan di Kota Mataram mengacu pada basis data terpadu. Langkah ini dinilai lebih efektif dan program tepat sasaran. Penanganan penduduk miskin diakui Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati menjadi kewenangannya. Tetapi Pemkot Mataram memiliki tim penanggulangan kemiskinan daerah yang diketuai oleh Wakil Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana. Disos kata Asna, cenderung menangani masalah sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Di antaranya, penanganan masalah perempuan rawan sosial, eks pengguna narkoba, eks pekerja seks komersil (PSK), anjal serta bencana sosial dan bencana alam. “Apapun yang menjadi persoalan sosial menjadi tanggungjawab kami,” kata Asna. Penanggulangan masalah kemiskinan dikedepankan pada aspek pemberdayaan, penanganan dan perlindungan jaminan sosial. Ini juga disesuaikan dengan anggaran. Asna tak menampik sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram meningkat dari 8,96 persen di tahun 2017 menjadi 9 persen lebih di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh gempa bumi bulan Juli 2018 lalu. “Kenaikan ini ada instansi yang menilai,” tambahnya. Menurut Asna, penanganan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab Disos semata.
Masyarakat dan OPD teknis lainnya memiliki tanggungjawab sama. Kemiskinan tidak saja bicara soal kondisi ekonomi masyarakat, tetapi pola pikir dan lain sebagainya. Artinya, perlu gerakan mengubah paradigm masyarakat sehingga mau keluar dari predikat miskin. Oleh karena itu demikian kata Asna, bantuan diberikan pemerintah perlu pendampingan optimal sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. “Ndak hanya kita saja punya tugas. Masyarakat dan OPD lain juga punya tugas sama,” tambahnya. Intervensi masyarakat miskin, Disos mengacu pada basis data terpadu. Basis data terpadu tercantum identitas warga, kondisi ekonomi, alamat serta kondisi rumahnya. Artinya, penanganan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Meskipun perlu diverifikasi dan validasi kembali. Baiq Asnayati (cem) (Suara NTB/dok)
Dana Kelurahan Dipastikan Terserap 50 Persen Mataram (Suara NTB) Program dana kelurahan mulai berjalan di masing – masing kelurahan. Pemberdayaan masyarakat diutamakan mengingatkan keterbatasan waktu. Penyerapan dipastikan melampaui 50 persen dari target. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengungkapkan, pelaksanaan program yang bersumber dari dana kelurahan telah berjalan di masing – masing kelurahan. Seperti penguatan lembaga masyarakat, pemberian bantuan timbangan ke pos layanan terpadu serta sosialisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. “Kegiatan sudah mulai berjalan,” kata Putu dikonfirmasi, Kamis (18/7). Pengajuan pencairan dana kelurahn maksimal Rp130 juta. Ada sebagian kelurahan kata
Putu, penyerapan telah mencapai 100 persen yakni Kelurahan Dasan Agung Baru. Artinya, secara teknis tidak ada masalah dari eksekusi program tersebut. Putu tidak menyebutkan realisasi penyerapan dana kelurahan. Biasanya persentase terhadap progres penggunaan dana itu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD). “Kalau itu kita tidak tahu. Ini jadi urusan BKD,” tambahnya. Pemerintah pusat menargetkan penyerapan dana kelurahan pada bulan Agustus maksimal 50 persen. Jika tidak tercapai maka sisa anggaran berikutnya tidak bisa dicairkan. Faktanya di lapangan tambah Putu, kelurahan sedang mengeksekusi program. Selama ini, belum ada laporan kelurahan yang memiliki kendala penggunaan anggaran dari dana alokasi umum tersebut. “Kalau sampai saat ini ada
yang terkendala kita carikan solusinya,” terangnya. Disampaikan, mekanisme pelaporan penggunaan dana memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Kelurahan diberi target minggu kedua bulan Agustus telah diserahkan ke Bagian Pemerintahan dan BKD untuk dievaluasi. Dari hasil evaluasi dinilai tidak ada masalah terhadap penggunaan dana tahap pertama. BKD akan mencairkan dana tahap dua untuk program peningkatan sarana – prasarana kelurahan. Rata – rata kelurahan mengajukan pencairan dana pengerjaan proyek fisik pada pencairan tahap kedua. Untuk pekerjaan fisik membutuhkan waktu lama dibandingkan program pemberdayaan. “Rata – rata kelurahan ajukan terakhir karena waktunya lama,” demikian kata Putu. (cem)
Mikro Agribisnis
Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian menggelar pertemuan pengembangan usaha agribisnis perdesaan yang melibatkan gabungan kelompok tani di Kota Mataram. Gapoktan didorong menjadi lembaga keuangan mikro agribisnis. Perbaikan sistem pelaporan keuangan dibutuhkan. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli melalui Kepala Bidang Sarana - Prasarana Pertanian, Dra. Hj. Elya Hadiana menyampaikan, pertemuan usaha agribisnis perdesaan melibatkan seluruh gapoktan di Kota Mataram. Diprioritaskan adalah gapoktan yang telah menerima bantuan dari Kementerian Pertanian sejak 2008 – 2013 lalu. Distan juga mengevaluasi perkembangan gapoktan serta memberikan bimbingan teknis pelaporan dan diajari manajemen keuangan. “Yang kita undang ini adalah bendahara gapoktan,” kata Elya ditemui, Kamis (18/7). Kendala ditemukan pada gapoktan pada umumnya adalah kredit macet, kepengurusan tak berjalan maksimal serta permasalahan lainnya. Pemerintah
pusat setelah memberikan bantuan tidak ada lagi bimbingan teknis maupun evaluasi pelaksanaan program. Pengawasan maupun pendampingan diserahkan sepenuhnya ke kabupaten/kota. Pelatihan manajemen dan pelaporan keuangan kata mantan Lurah Ampenan Tengah ini, diharapkan ada perubahan sistem manajemen keuangan di Gapoktan, sehingga posisi aliran kas serta kondisi kas bisa sehat. “Biasanya bantuan diberikan oleh pusat pengawasan diserahkan ke daerah,” kata Elya. Ditambahkan, sosialisasi dari Dirjen Pembiayaan Kementerian Pertanian pekan lalu. Gapoktan didorong menjadi lembaga keuangan mikro agribisnis. Lembaga ini memiliki badan hukum yang dapat membantu petani. Sejauh ini, gapoktan tak memiliki badan hukum. Dari sisi aspek pelaporan serta manajemen keuangan dapat dikelola dengan baik. Harapannya adalah sumber daya manusia (SDM) di lembaga keuangan mikro agribisnis adalah orang – orang yang ahli di bidangnya, sehingga tata kelola keuangan dapat diatur dengan baik. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
PENJELASAN - Kepala Bidang Sarana – Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Mataram, Hj. Elya Hadiana memberikan penjelasan rencana mendorong gapoktan menjadi lembaga keuangan mikro agribisnis, agar manajemen keuangan gapoktan lebih baik.
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 19 JULI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 107 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Wagub Apresiasi Alarm Gempa di Ajang TTG Selong (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd, mengapresiasi adanya produk inovatif peserta pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) di Lapangan Tugu Selong, Kamis (18/7). Salah satu yang menjadi perhatian Wagub adalah alarm gempa yang dipamerkan di ajang TTG ini. Pada kesempatan ini, Wagub mengatakan, Provinsi NTB memang menjadi daerah yang rawan gempa. Akan tetapi tidak saja NTB, sebagian besar wilayah Indonesia juga rawan gempa. Meski disebut rawan, ujarnya, masyarakat tidak kemudian salah persepsi dengan menyebut hanya NTB sebagai daerah
paling rawan. Untuk itu, adanya teknologi alarm gempa cukup bermanfaat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa. Tidak saja alarm gempa, produk-produk inovatif putraputra terbaik NTB ini juga banyak yang bagus-bagus. Wagub mempersilakan masyarakat di daerah ini untuk menggunakan produk daerah tersebut. ‘’Jangan alasan kurang, kemudian tidak berani menggunakan produk kita. Pakai saja dan produk hasil TTG ini, murah,’’ katanya. Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, mengatakan perlu perluasan cakupan jangkauan hasil produk TTG. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/rus)
ALARM – Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Bupati Lotim H. Sukiman Azmy melihat alarm gempa yang dipamerkan di pameran TTG, Kamis (18/7).
Disorot, TP4D Sebut Pemicu Masalah Proyek pada Kontraktor 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 empat Pimpinan DPRD NTB menandatangani Kebijakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan 2019. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
RAPBD Perubahan Direncanakan Rp5,4 Triliun
Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB dan Inspektorat NTB menyebut masalah yang timbul pada proyek dampingan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dipicu tidak beresnya pekerjaan rekanan. Ini menjadi latar belakang munculnya masalah dan laporan masyarakat. Merespons temuan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebel-
umnya, TP4D berkesimpulan persoalan ada pada pelaksanaan. Sebagaimana penjelasan
Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH,M.Si, proyek bermasalah karena kontraktor
TERPINGGIRKANNYA permainan tradisional sebagai pilihan hiburan bagi anak menarik perhatian Pemprov NTB. Bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Pemprov NTB mengkampanyekan kembali permainan tradisioanl tersebut, Kamis (18/7). Bertempat di depan Kantor Gubernur NTB, kampanye permainan tradisional itu diluncurkan dalam bentuk program sosial bertajuk #JamMainKita. Masyarakat yang terdiri dari anak-anak, orang-
Kejari KSB Resmi Dibentuk
(Suara NTB/ars)
‘’Entitas itu setelah konsultasi terkadang lambat menyampaikan perkembangan progres kegiatan di lapangan. Hal ini bisa saja menimbulkan masalah,’’ ujar Ibnu Salim. Masalah biasanya pada pekerjaan yang tidak tuntas atau tidak sesuai spesifikasi. Bersambung ke hal 15
Mengenal Lingkungan Melalui Permainan Tradisional
TO K O H
Arif
pelaksana tidak melaksanakan saran dan masukan dari tim. Padahal selama dalam proses pendampingan, ada waktu untuk konsultasi bagi rekanan jika ada persoalan mengganjal. Namun faktanya, ada pihak yang tidak patuh pada saran pendapat hukum dari TP4D.
tua, lembaga pemerhati anak, serta jajaran pemerintahan ikut memeriahkan peluncuran program itu. Hadir juga Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah, SE.M.Sc. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE.M.Sc, menerangkan bahwa program tersebut diluncurkan salah satunya karena keprihatinannya melihat anak-anak saat ini lebih sering bermain dengan gawai elektronik ketimbang bermain di luar. Bersambung ke hal 15
PEMEKARAN daerah di NTB sedang diimbangi Kejati NTB. Baru-baru ini resmi dibentuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Daerah yang sebelumnya dimekarkan dari Kabupaten Sumbawa. Tujuan pembentukan institusi Adhyaksa baru ini untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan penanganan perkara. ‘’Sesuai Keputusan Kejaksaan Agung, Kejari Sumbawa Barat sudah terbentuk, karena memang di sana daerah pemekaran baru,’’ kata Kajati NTB, Arif SH.,M.Hum, Kamis (18/7). Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R Anak Kecanduan Gawai Elektronik KECANDUAN gawai elektronik bagi anak-anak saat ini menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya para pemerhati kesehatan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat dampak negatif dari terlalu lama menggunakan gawai elektronik. Sayangnya, hal tersebut justru diabaikan oleh para penggunanya. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menerangkan, di NTB saja sudah ada dua kasus yang ditangani Dikes NTB terkait kecanduan gawai elektronik. Bersambung ke hal 15 Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/bay)
(Suara NTB/bay)
BERMAIN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah turut bermain gelinding ban di peluncuran program #JamMainKita, Kamis (18/7). Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, juga ikut bermain dengan peserta anak-anak (foto atas).
Cabai Pemicu Inflasi Tiap Tahun, Bappeda akan Evaluasi Program KRPL Mataram (Suara NTB) Harga cabai di NTB hampir setiap tahun terjadi lonjakan. Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi yang juga dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB rencananya akan mengevaluasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang sudah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan selama ini. Dulunya, program KRPL dihajatkan dapat mengendalikan harga cabai ketika petani baru menanam. Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait pelaksanaan program KRPL. Dikatakan, Bappeda nantinya
akan melakukan evaluasi. ‘’Saya belum dapat laporan. Betul ini menyebabkan inflasi. Sekarang bagaimana kita mengendalikan suplai. Ini menjadi masalah,’’ kata Ardhi dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Dikatakan, harga cabai yang melambung tiap tahun masih menjadi persoalan. Menurutnya, tata niaga cabai harus diatur. ‘’Kemudian bagaimana kita bisa mengakses pasar. Ini kita perlu kerjasama dengan kabupaten/kota,’’ ujarnya. Menurut Ardhi, harga cabai memang perlu menjadi perhatian. Karena merupakan salah satu komoditas pertanian yang sering menjadi penyumbang inflasi. Inflasi perlu dikendalikan karena berkaitan dengan upaya menekan angka kemiskinan.
Harga cabai di NTB ratarata di atas Rp50 ribu per Kg. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan tingginya harga cabai diprediksi akan berlangsung sampai akhir
Agustus mendatang. Pasalnya, saat ini petani di NTB baru masuk musim tanam. Meskipun ada produksi cabai di NTB, tetapi jumlahnya masih sedikit sekitar 1 ton sehari. Cabai
Wedha Magma Ardhi
lokal tersebut dilarang dikirim ke luar daerah. ‘’Dilarang produksi cabai NTB dikirim ke luar daerah. Karena kita membutuhkan di dalam daerah. Nanti September baru panen raya,’’ ujarnya. Selly mengungkapkan, harga cabai di tingkat petani di NTB sebesar Rp42.000 per Kg. Sedangkan di tingkat pedagang dijual seharga Rp55.000 per Kg. Di bandingkan daerah lain, harga cabai di NTB diklaim lebih murah. Karena di luar daerah harganya mencapai Rp100 ribu per Kg. Dengan harga sebesar Rp42.000 per kg di tingkat petani. Selly mengatakan, tidak mungkin harga di tingkat pedagang sebesar Rp30.000 per Kg. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Logistik Bantuan Gempa di KLU dalam Kondisi Tidak Layak Konsumsi Tanjung (Suara NTB) Bantuan logistik kepada korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) seharusnya sudah sampai ke sasaran Sayangnya, pengelolaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU menyebabkan sisa logistik masih menumpuk di tenda darurat. Lamanya logistik mengendap menyebabkan bau busuk di tenda darurat. Pantauan koran ini, sejumlah logistik dari makanan bayi, beras, makanan siap saji, hingga galon air masih menumpuk dan tidak dibagikan pada saatnya. Ada pula puluhan unit Arco yang berjejer rapi dan belum dibagikan kepada masyarakat. Salah seorang anggota Dewan KLU, M. Hilmi, adalah pihak yang mengajak awak media menginspeksi tenda darurat tempat penyimpanan logistik. Tenda di depan kantor sementara Inspektorat KLU itu, sejak awal merupakan titik pengumpulan logistik bantuan dari seluruh donatur korban gempa. Saat pintu tirai tenda dibuka, bau busuk menyengat seketika tercium. Bau itu berasal dari beras dan berbagai jenis makan-
an cepat saji yang berjamur dan membusuk. Logistik yang sangat dibutuhkan oleh korban gempa itu pun terasa sangat mubazir, karena tidak dibagikan tepat pada waktunya. Usai dicek pada tanggal kedaluwarsa bergambar jenis makanan bayi, ternyata masih bisa dimanfaatkan. Ada produk yang kedaluwarsa Desember 2019 hingga awal 2020. Hal itu pun menimbulkan kemirisan tersendiri di kalangan dewan. “Seharusnya logistik ini dibagikan semua. Buat apa ditumpuk di sini sampai membusuk?” cetus Hilmi. “Saya ‘kan butuh Arco, kenapa tidak dibagikan saja. Kalau boleh minta, saya mau ambil satu,” sambung anggota dewan lain, Ardianto.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala BPBD KLU, H. Muhadi, SH., Kamis (18/7) mengklaim bantuan yang masih mengendap di tenda logistik merupakan bantuan lama. Bantuan sejatinya sudah dikirimkan ke masyarakat. Namun diakuinya, diantara logistik masih ada sisa bantuan yang tidak bisa dikirim karena berbagai pertimbangan. “Jadi ini ‘kan semua bantuan yang sudah dari dulu, seperti bahan makanan ada memang sisa-sisa beras yang terendam, dan itu tidak mungkin kita berikan ke masyarakat,” katanya. Terhadap sisa bantuan logistik itu, Muhadi mengatakan akan diproses melalui mekanisme penghapusan sesuai aturan yang ada. Bantuan itu sendiri tidak mungkin dibagi-
kan ke masyarakat, karena kondisinya rusak, baik dari bungkus, maupun isi. Persoalan bahwa bantuan ini tidak disalurkan ketika itu, Muhadi membantah. Kerusakan logistik diakibatkan oleh tumpukan logistik yang banyak, sehingga logistik paling bawah rusak dan tersortir, sehingga tidak dibagikan. “Jadi memang yang ada di situ sisa sisanya, karena kemarin memang juga ketika terjadi hujan lebat, (logistik terendam) itu yang paling dahsyat. Tidak mungkin kita bisa pindahkan bantuan itu di tenda, karena numpuk. Jadi itu yang ada di sana itu, sisanya, dan itu bukan kesengajaan.Karena pada saat itu kita tidak punya gudang,” tandasnya. (ari)
RUSAK - Inilah logistik bantuan untuk korban gempa di KLU yang ditemukan dalam kondisi sudah tidak layak konsumsi. (Suara NTB/ari)
Segera Rombak Kepsek DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat dikabarkan akan melakukan perombakan terhadap jabatan kepala sekolah (kepsek) tingkat satuan pendidikan SD/SMP. Hal itu terkait sedang diusulkannya sejumlah regulasi dan nama-nama sekolah untuk dilantik terutama untuk mengisi jabatan kepsek yang kosong. “Memang benar kita akan lakukan perombakan kepala sekolah. Saat ini kita masih nunggu izin dari usulan yang kita sampaikan ke pemerintah pusat,” terang Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. Moh. Zaenuddin, Kamis (18/7). (Suara NTB/yon) Dijelaskannya, persyaratan H. Moh. Zaenuddin menjadi kepsek semestinya harus diawali dengan dibuatnya suatu lamaran untuk kemudian dilakukan seleksi administrasi. Barulah yang lulus mengikuti diklat untuk selanjutnya diusulkan untuk mendapatkan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah). Sehingga yang mendapat NUKS itulah yang berhak untuk mengikuti tahapantahapan selanjutnya. Hanya saja sampai saat ini semua kabupaten/kota se-Indonesia belum bisa melakukan secara utuh aturan seperti itu. “Sampai saat ini kita belum berani mengangkat kepala sekolah dikarenakan belum mendapat persetujuan teknis dari LP2KS. Saat ini masih dijabat Plt,” jelasnya. Saat ini jumlah sekolah yang belum memiliki kepsek definitif sebanyak 38 sekolah SD/SMP. Keberadaan Plt kepsek ini diberikan kewenangan untuk menandatangani ijazah siswa dan segala kebijakan administrasi lainnya. Untuk itu ia meminta kepada wali murid untuk tidak khawatir akan legal atau tidak legalnya ijazah dari siswa. “Sudah pasti legal, karena dalam aturan Plt diberikan kewenangan untuk menandatangani ijazah siswa,”ujarnya. Zaenudin menambahkan, kepsek memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan satuan pendidikan yang dipimpinnya. Kepsek sebagai pemimpin harus dapat memberikan teladan bagi pengikutnya, membimbing, mengayomi dan menciptakan kondisi lingkungan yang berkarakter. (yon)
Puluhan Kelompok Perekrutan PPPK WUB Tak akan Disesuaikan Kebutuhan Penuhi Syarat Organisasi Selong (Suara NTB) Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 masih menjadi dilematis pemerintah daerah. Pasalnya, penggajian PPPK yang dibebankan kepada pemerintah daerah nilai sangat memberatkan. Terlebih dalam PPPK tersebut kuota untuk tahun ini sebanyak 70 persen, sementara untuk CPNS 30 persen. Maka dari itu, Pemda Lotim harus menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dikonfirmasi di Selong, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly, mengaku sudah menerima tenaga honorer yang sudah dinyatakan lulus sekitar 444 orang. Sementara yang sudah ada pembiayaannya sekitar 63 orang. Namun inilah yang masih dicarikan solusinya supaya honorer yang sudah lulus tes ini bisa diangkat namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. “Saat ini kita masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat,”ujarnya. Menurutnya, apabila berbicara kuota, maka harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sehingga kedepan bisa disiasati dengan pengalokasian anggaran di APBD perubahan untuk di-
lakukan penambahan. Hal itu dikarenakan kebutuhan organisasi akan disesuaikan dengan pembiayaan. Kendati demikian, dari pemerintah daerah harus siap bagaimana pun instruksi dari pemerintah pusat. “Memang kita dari pemerintah harus sediakan duitnya untuk membayar gaji dari PPPK ini, namun kita juga harus sesuaikan dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya. Disamping itu, Pemda Lotim melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim saat ini tengah menyusun rencana pengusulan CPNS dan PPK tahun 2019. Di samping itu, Pemda Lotim masih menunggu kuota yang ditentukan oleh pusat. Sekretaris BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, menyebut pemerintah pusat memberikan kuota bahwa untuk rekrutmen CPNS sebanyak 30 persen dan PPPK 70 persen. Sehingga inilah yang menjadi per-
timbangan pemerintah daerah dikarenakan penggajian PPPK dibebankan kepada daerah. Di mana untuk perekrutan PPPK tahun 2018 saja, pemerintah daerah kelimpungan mencari sumber anggaran padahal waktu itu jumlah yang diterima hanya 73 orang. Maka dari itu, dalam perekrutan khususnya bagi PPPK ini akan dikomunikasikan dengan TAPD untuk melihat ketersediaan anggaran. Sementara untuk saat ini sedang dilakukan pemberkasan terhadap PPPK yang direkrut tahun 2018 lalu untuk kemudian dilakukan penentuan NIP. “Iya kita masih menunggu keputusan dari pusat untuk formasi dan kuota, hak dari daerah hanya mengusulkan,” jelasnya. (yon)
H. Rohman Farly
Tanjung (Suara NTB) Sekitar 60 kelompok Wira Usaha Baru (ganti istilah menjadi Kewirausahaan) dari usulan 140 WUB, tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Tidak terpenuhinya syarat disebabkan ratarata kelompok belum menyiapkan diri baik secara teknis maupun administrasi. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Raden Nurjati, Kamis (18/7) mengungkapkan, pada anggaran murni 2019 ini, terdapat 140 kelompok WUB yang diverifikasi. Sayangnya, hanya 80 kelompok yang dinilai layak mendapatkan bantuan. “Setelah kita verifikasi hanya ada sebanyak 80 kelompok, karena memang banyak tidak memenuhi syarat,” ujarnya. Nurjati menjelaskan, verifikasi kelompok sejatinya dilakukan oleh instansi teknis Lombok Utara. Sebelum gempa, cukup banyak kelompok yang mengajukan proposal. Saat itu, nomenklatur bantuan masih dalam bentuk uang senilai Rp 3 juta per orang atau Rp 30 juta per kelompok. Setelah gempa, proposal kelompok WUB dikembalikan ke kelompok sehubungan regulasi yang mengharuskan pemberian bantuan dalam bentuk barang. Hingga akibatnya, tidak semua kelompok mengembalikan pro-
posal kembali. “Untuk WUB sekarang inikan tidak lagi WUB istilahnya, tapi program kewirausahawan. Di anggaran murni sekarang ini maupun sebelumnya sudah biasa dilakukan di sini,” ujarnya. Nurjati menyampaikan, untuk anggaran perubahan di 2019 ini lebih ditambah anggarannya. Tujuannya, hajat program Pemda KLU bisa berjalan dari 2019 hingga 2020 mendatang. Program Kewirausahaan yang nantinya dilakukan akan sama dengan program rutinitas yang sudah jamak dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Di KUA PPAS APBD-P 2019 ini pun, diproyeksikan kenaikan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar. “Memang secara keseluruhan anggaran WUB itu Rp 9 miliar, tapi itu ‘kan dibagi di masing-masing dinas, dan kita mendapatkan Rp 1,3 miliar. Dan berdasarkan proposal yang masuk yang sudah kita verifikasi itu baik itu secara administrasi maupun yang lainnya,” paparnya. Adapun sasaran program WUB meliputi, pertukangan, bengkel, industri olahan, dan lainnya. “Seperti pertukangan juga, sedangkan untuk ibu-ibu, kita arahkan ke menjahit. Mungkin juga seperti tata rias. Kalau di perdagangan sendiri seperti bakulan itu yang banyak,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/yon)
Puskesmas Harus Ramah Lingkungan Selong (Suara NTB) Puskesmas di Lombok Timur (Lotim) harus ramah lingkungan. Sejauh ini digambarkan dari belum optimalnya pengelolaan sampah medis. Kamis (18/7), tiga puskesmas yang terdampak gempa yakni Sembalun, Sambelia dan Belanting difasilitasi tim dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) menyatakan komitmennya untuk menerapkan puskesmas ramah lingkungan. Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) NTB Marjito, Kepala Bidang SDK dan Litbang Dinas Kesehatan Lotim, I Ketut Dewa Ariantana, Ketua Tim Kegiatan Pengabdian Masyarakat FKM UI, Dr. Dumilah Ayuningtias. Sekretaris Dikes NTB Marjito menjelaskan, puskesmas kalau dibina dengan baik, maka akan baik dalam pelayanan masyarakat. Sebaliknya, kalau pelayanan dasar tak bagus, maka lanjutan juga bermasalah. Harapannya, green puskesmas atau puskesmas hijau bisa jadi acuan. Dengan demikian orang akan senang datang ke puskesmas. Selama ini, ungkapnya, anak-anak banyak takut datang ke puskesmas, karena bayangannya jarum suntik saja yang akan nyuntik. Sekarang pola tersebut diubah. ‘’Sehingga green primary health care di puskesmas ini harus terwujud,’’ sarannya. Kepala Bidang SDK dan Litbang Dikes Lotim, Ketut Dewa Ariantana mengatakan, dalam meningkatkan pelayanan, puskesmas harus ramah lingkungan. Pemilahan sampah memang menjadi keharusan. Pemgalaman di RSUD, pengolahan sampah limbah kerjasama dengan perusahaan dengan pihak ketiga dari Mojokerto. Setelah ada pemilahan dari awal, maka bisa lebih hemat. Tapi kalau dicampur, maka akan susah. Sementara Ketua Tim Kegiatan Pengabdian Masyarakat FKM UI, Dr. Dumilah Ayuningtias, mengaku ingin berkontribusi di Lotim. Peneliti UI ini mengaku prihatin dengan gempa Lombok beberapa waktu lalu. Namun sejauh ini sudah cukup cepat menunjukkan kembali bangkit. Terkait dengan derajat kesehatan masyarakat dikatakan sangat ditentukan keaehatan lingkungan. Perilaku lingkungan determinan utama dalam bidang kesehatan. Untuk itu, menjadikan puskesmas ramah lingkungan bisa jadi daya ungkit yang besar. “Ketika masuk ke lingkungan, sejalan dengan program gubernur, zero waste,” terangnya. Diakuinya, Provinsi NTB dan Kabupaten Lotim sejauh ini dinilai cukup komitmen dalam memerangi sampah. Hal ini dilihat dari keberpihakan anggaran yang cukup besar. Provinsi bisa Rp15 miliar dan kabupaten bisa tembus Rp 2 miliar. Perhatian besar terhadap lingkungan ini sangat penting. Fasilitas kesehatan setingkat puskesmas bisa memberikan pelayanan tanpa melukai. (rus)
NIK dan KK Ganda
BNPB Minta Tarik Ratusan Miliar Dana Gempa dari Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mengalami hambatan. Kali ini, disebabkan oleh keteledoran tim validasi kabupaten yang menimbulkan penerima ganda. Berdasarkan data hasil evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan metode verifikasi menggunakan pengolahan data berdasarkan Nomor NIK dan KK, ditemukan sebanyak Rp 111,440 miliar harus disetorkan kembali ke kas negara. Jumlah pengembalian nominal itu terdiri dari dua jenis persoalan, yakni pengembalian uang pada NIK dan KK Ganda pada satu jenis kerusakan rumah dan pengembalian akibat NIK dan KK ganda pada lebih dari satu jenis kerusakan rumah. Instruksi pengembalian dana DSP BNPB itu dilayangkan Inspektur BNPB RI, Kahartomi, melalui Surat No. R.062/ IT.I/PW.04/04/2019 tanggal 2 April 2019. Surat dengan lampiran 1 berkas tersebut menegaskan perihal Hasil Monitoring atas Pemberian Bantuan Stimulan di KLU. BNPB dalam suratnya menegaskan, jumlah bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa yang diusulkan sebanyak 75.669 KK (setara ke-
butuhan dana) sebesar Rp 3.005.200.000,00. Dari data itu, sebanyak 41.898 KK sudah ditransfer dari BNPB ke BPBD. Dengan rincian, 41.391 KK kategori rusak berat, 128 KK kategori rusak sedang, dan 379 KK kategori rusak ringan. Sebaliknya, berdasarkan data rekapitulasi bantuan stimulan perbaikan rumah dari Kedeputian Penanganan Darurat BNPB, BPBD KLU hanya mengusulkan sebanyak 74.766 KK. Sehingga terdapat selisih sebanyak 903 KK (75.669 KK74.766 KK). Terhadap kelebihan tersebut agar dikurangkan sebanyak 903 KK dari jumlah 75.669 KK yang diusulkan. Selanjutnya, dari data 75.669 KK dimaksud diketahui pula sebanyak 32.477 KK tanpa menyertakan NIK maupun nomor KK, sehingga tidak dapat diverifikasi. Data 32.477 KK yang tidak disertakan Nomor KK dan NIK itu pun, diminta agar dilengkapi dan dilakukan proses validasi data. Sedangkan selebihnya (sebanyak 43.190 KK) dilakukan verifikasi dan ditemukan permasalahan. Meliputi, NIK dan Nomor KK ganda dalam satu jenis kerusakan mencakup rusak ringan sebanyak 1.168 KK dengan nominal Rp 11,680 miliar, rusak sedang sebanyak 280 KK dengan nominal Rp 7 miliar, dan rusak berat sebanyak 3.755 KK dengan nominal Rp
187,750 miliar. Sehingga total nominal temuan sejumlah 5.203 KK atau senilai Rp 206.430.000.000,00. Terhadap data di atas perlu dilakukan klarifikasi kembali kepada masyarakat sesuai dengan data lapangan yang sebenarnya. Selanjutnya, atas NIK/nomor KK ganda dalam satu jenis kerusakan sebanyak 2.756 KK yang telah ditransfer ke rekening individu/pokmas, agar dilakukan penarikan kembali dan disetorkan ke Kas Negara, senilai total Rp 106,9 miliar. Dengan rincian RR sejumlah 680 KK setara Rp 6,8 miliar, RS sejumlah 148 KK setara Rp 3,7 miliar dan RB sejumlah 1.928 KK setara Rp 96,4 miliar. Poin 2 temuan BNPB selanjutnya menyangkut NIK dan Nomor KK Ganda lebih dari satu jenis kerusakan. Rinciannya, RR+RB sebanyak 147 KK senilai Rp 4,39 miliar, RR+RS sebanyak 313 KK senilai Rp 5,485 miliar, RS+RB sejumlah 85 KK senilai Rp 3,325 miliar dan RR+RS+RB sejumlah 11 KK senilai Rp 290 juta. Terhadap data di atas, BNPB meminta perlu dilakukan klarifikasi kembali kepada masyarakat sesuai dengan data lapangan yang sebenarnya, atas NIK/nomor KK ganda lebih dari satu jenis kerusakan. Sebanyak 308 KK yang telah ditransfer ke rekening individu/pokmas, agar dilakukan
penarikan kembali dan disetorkan ke Kas Negara. Sedangkan NIK/KK ganda dari bagian 308 KK yang belum ditransfer ke rekening individu/pokmas, agar tidak diusulkan kembali untuk menerima bantuan, meliputi rusak ringan + rusak berat sebanyak 83 KK senilai Rp 1,18 miliar, rusak ringan+ rusak sedang sebanyak 171 KK senilai Rp1,935 miliar, rusak sedang +rusak berat sejumlah 46 KK senilai Rp 1,275 miliar dan rusak ringan rusak ringan+rusak sedang+rusak berat sebanyak 8 KK senilai Rp 140 juta. Menyikapi persoalan itu, Kepala BPBD KLU, H. Muhadi, SH., Rabu (18/7) tak menyangkal adanya NIK dan KK ganda. Penyebabnya antara lain, penerima bantuan yang tidak memiliki KK jelas berstatus jomblo. “Jomblo jelas tidak punya KK, jadi mereka gunakan KK orang tua. Data KK orang tua inilah yang menimbulkan ganda. Ini yang harus saya hitung,” katanya. Termasuk yang menimbulkan penerima ganda adalah perempuan berstatus janda. Janda umumnya masuk ke dalam KK anaknya yang sudah menikah. Di saat bersamaan, anak dari janda tersebut tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka inilah yang akan diklarifikasi oleh BPBD KLU. Pada dasarnya, tambah
Muhdi, mengacu pada juklak dan juknis, bantuan diberikan dengan prinsip satu KK satu rumah. Persoalannya, jomlo tidak memiliki KK, namun memiliki rumah, sehingga dinyatakan sebagai penerima. Hal ini didasari oleh rekomendasi BPBD NTB serta rapat antara BPBD KLU, BPBD NTB di Lesehan Sasak Marmara, Tanjung. “Sehinggasaya harus klarifikasi dulu ini. Bukan mereka tidak akan dapat bantuan, tapi pemerintah dalam hal ini BNPB, selesaikan dulu validasi, pending sementara dananya sampai selesai verifikasi,” jelasnya. Dalam pendataan awal di SK-1, warga didata by name by address. Namun muncul lagi instruksi Kementerian Keuangan yang meminta nama warga by NIK dan by KK. Benar saja, setelah diverifikasi dari SK 1 sampai SK 26, ada yang tidak ditemukan NIK dan KK sebanyak 32.477. “Dari angka itu, yang belum kita dapatkan NIK dan KKnya sampai hari ini, sekitar 12.000-an. Mulai hari ini, kita coba lakukan desk bersama kepala dusun untuk klarifikasi 12.000-an penerima yang belum memiliki KK dan NIK. Hari ini sampai dengan besok, kami mulai dari Kecamatan Pemenang (menyusul kecamatan lain),” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
Meningkat Peredaran Narkoba KASAT Narkoba Polres Lombok Barat (Lobar) Iptu Akmal Novian Reza, S.I.K mengakui selama kurun waktu tahun ini pengungkapan kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Lobar lumayan tinggi, hal ini berdasarkan hasil pengungkapan kasus narkoba yang meningkat. Dari Januari sampai pertengahan Juli 2019 ada 15 kasus yang diungkap jajarannya dengan barang bukti 43 gram lebih narkoba berbagai jenis. Atas tingginya kasus (Suara NTB/her) peredaran barang haram Akmal Novian Reza ini, pihak polres melakukan upaya pencegagan. Selain itu, diharapkan peran serta masyarakat melaporkan peredaran narkoba in pihak kepolisian. Kasat Narkoba ini menjelaskan, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah preventif untuk mencegah peredaran narkoba ini. Selain langkah preventif juga dilakukan penindakan kasus peredaran barang haram ini. Dalam hal penindakan atau penangungkapan kasus narkoba ini, selama kurun waktu 6-7 bulan ini pihaknya berhasil mengungkap 15 kasus. “Untuk kasus dari Januari sampai sekarang ada 15 kasus kita ungkap, barang bukti 43 gram lebih narkoba,” jelasnya. Rata-rata selama Januari sampai Juli, ada 2,5 gram lebih barang bukti berupa narkoba yang disita. Lebih jauh menurut dia, dibandingkan data sebelumnya (tahun 2018 red) ada peningkatan. “Tahun 2019 ini lebih banyak pengungkapan kasus,”tegas dia. Meningkatnya penungkapan kasus peredaran narkoba ini jelas dia, menurut hal ini hasil dari upaya yang dilakukan oleh pihaknya. Di samping peredaran barang haram ini cukup tinggi di wilayah Lobar ini. Untuk itu, dalam pengungkapan peredaran narkoba ini pihaknya sangat berharap peran serta masyarakat agar segera melaporkan atau menginformasikan apabila mengetahui adanya praktik peredaran narkoba. Sebab kata dia, kasus narkoba ini masuk kejahatan transnasional. Termasuk pihaknya juga menindaklanujuti adanya rilis BNNP NTB bahwa ada salah satu wilayah di Lobar yang rawan peredaran narkoba. (her)
Memprihatinkan, Kondisi Koperasi di Loteng Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah koperasi terbanyak di NTB dengan jumlah sebanyak 613 koperasi. Hanya saja, dari sisi kualitas, koperasi-koperasi di Loteng masih sangat memprihatinkan. Hal itu diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT.S.H., Kamis (18/7). Saat peringatan Hari Koperasi ke 72, bupati mengatakan, koperasi pernah mengalami era kejayaan pada masa orde baru (orba). Pasalnya, perhatian pemerintah terhadap pengembangan koperasi kala itu sangat besar. Berbagai program digelontorkan pemerintah untuk mendukung pengembangan koperasi. Hal itu berdampak pada tumbuh pesatnya jumlah koperasi pada zaman itu, karena memang pemerintah membuka peluang seluas-luasnya pada pengembangan koperasi.
Hanya saja, lantaran kurang mendapat pembinaan pengembangan koperasi kala itu terkesan melenceng dari roh koperasi itu sendiri. Di mana koperasi justru digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Koperasi hanya dibentuk untuk bisa menggaet program pemerintah saja. Sementara tujuan sebenarnya dari dibentuknya koperasi, yakni membangun ekonomi bersama justru dikesampingkan. Dampaknya pun bisa masih dirasakan sampai sekarang. Banyak koperasi
yang terlilit kredit macet. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengurus dan anggota koperasi juga terbengkalai. Ironisnya, begitu masuk era reformasi koperasi tidak ikut mereformasi diri, sehingga efeknya masih dirasakan sampai sekarang. Termasuk koperasi-koperasi di Loteng. “Jumlah koperasi kita memang cukup banyak. Namun yang menjadi keprihatinan kita, kondisinya justru memprihatinkan,” aku Suhaili. Memang tidak seluruhnya. Ada juga koperasi yang berkualitas. Tetapi lebih ban-
KAPAL SANDAR - Sebuah kapal besar tengah sandar di Dermaga Teluk Awang, Kamis (18/7) kemarin. Masuknya kapal-kapal besar tersebut membuat kebutuhan BBM di Teluk Awang meningkat. Pertamina selaku penyedia menegaskan kesiapannya untuk memasok BBM di Teluk Awang.
(Suara NTB/her)
BELAJAR - SDN 3 Mekar Sari Gunungsari yang belajar di sekolah sementara. Pihak sekolah dan masyarakat mengharap bangunan sekolah yang rusak akibat gempa dibangun kembali.
Masih Ada Murid Belajar di Tenda dan Numpang di Rumah Warga Giri Menang (Suara NTB) Hampir satu tahun pascagempa bumi yang melanda daerah Lombok Barat (Lobar) masih menyisakan masalah, terutama dari sisi perbaikan infrastruktur pelayanan pendidikan. Hingga kini 12 gedung sekolah yang rusak berat belum disentuh penanganan. Pembangunan sekolah ini pun terkesan tidak ada kejelasan, menyusul belum adanya kepastian kapan pembangunannya dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berwenang dalam penanganan rusak berat. Akibat belum dibangunnya gedung sekolah ini, ribuan murid di belasan sekolah tersebut terpaksa belajar di sekolah sementara bahkan ada yang numpang di sekolah lain. Seperti murid SDN 3 Mekarsari Kecamatan Gunungsari sampai saat ini masih numpang di rumah warga. Sebanyak dua kelas di sekolah itu terpaksa melaksanakan KBM di rumah warga. Sedangkan empat kelas lagi, belajar di bawah terpal yang kurang layak. Mereka terpaksa belajar seadanya di rumah warga dan di bawah terpal menyusul sekolah itu belum mendapatkan bantuan sekolah sementara untuk tempat kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa dan siswi. Akibat kondisi ini, proses KBM pun terganggu. Pihak sekolah saat ini sangat butuh sekolah sementara agar anakanak bisa belajar lebih nya-
man. Selain ruang jelas mereka rata dengan tanah, ruang guru di sekolah itu juga rusak tidak bisa ditempati. M. Hamdi, salah seorang guru di sekolah itu mengaku, kondisi itu dialami semenjak gempa beberapa bulan lalu. Disebutkan dari enam lokal kelas, empat rusak ditambah ruang perpustakaan. Dari enam lokal kelas, terdapat 97 siswa. Untuk proses belajar mengajar terpaksa di bawah terpal seadanya dan ada dua kelas numpang di rumah warga. Kendala yang dihadapi akibat kondisi ini, proses KBM menjadi tidak efektif. Sebab kalau pun ada kelas darurat menggunakan terpal, hanya diberikan 1 lembar, itupun ketika sudah siang anak kepanasan, sehingga anak-anak harus membuka pakaian. Saat ini, ungkapnya, murid di sekolah butuh sekolah sementara mendesak harus dibangun untuk efektivitas proses KBM. Sementara itu warga setempat, Nasrun mengatakan kondisi SDN 3 Mekarsari sangat memprihatinkan akibat gempa bumi. Di sekolah itu, hanya yang tersisa kantor kepala sekolah yang masih berdiri, namun itupun sangat tidak layak untuk ditempati para dewan guru. Sedangkan semua ruang kelas rusak total yang tersisa hanya puing-puing bangunan. Anak-anak pun terpaksa belajar di bekas pondasi bangunan sekolah yang hancur, meng-
gunakan atap terpal robek, beralaskan tikar seadanya yang sudah lapuk akibat diterjang hujan dan panas terus-menerus. Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, L. Wira Kencana mengatakan untuk pembangunan sekolah rusak berat menjadi kewenangan Kementerian PUPR, sedangkan untuk perbaikan sekolah rusak sedang dan ringan sudah dialokasikan melalui DAK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 41 miliar. Jumlah DAK ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun 2018 hanya Rp 16 miliar lebih. Kenaikan diakibatkan banyak sekolah terdampak gempa khususnya rusak sedang dan ringan. “Kemendikbud hanya mengaloksikan untuk sekolah rusak sedang dan ringan, sedangkan untuk sekolah rusak berat domainnya Kementerian PUPR, ada 12 sekolah rusak berat belum tertangani,” jelasnya. Sebelumnya ada 15 sekolah rusak berat dan 3 sekolah sudah dibangun tahun 2018 lalu. 1 unit oleh Kementerian PUPR dan 2 oleh pihak ketiga. Bagaimana dengan sisanya 12 sekolah lainnya? Pihaknya sudah mengirim data ke kementerian terkait, namun sejauh ini belum ada kejelasan penanganannya. Sejauh ini kata ribuan murid di 12 sekolah ini masih belajar di sekolah sementara dan numpang di sekolah lain. (her)
Jawab Keluhan Nelayan
BPH Migas Operasikan SPBUN Teluk Awang Praya (Suara NTB) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi mengoperasikan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum Nelayan (SPBUN) Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng). Selain untuk menjawab kesulitan para nelayan setempat dalam memperoleh bahan bakar khususnya jenis solar, pengoperasikan SPBN satu harga juga bisa mendukung aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang. Pasalnya, meski belum beroperasi secara penuh PPN Awang saat ini sudah mulai beroperasi dengan mulai masuknya belasan kapal penangkap ikan berkapasitas besar di atas 30 gross ton (GT). Pengoperasian SPBN tersebut dilakukan secara resmi oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Dr. Ir. H. Saleh Abdur-
rahman, M.Sc., didampingi Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M.Suhaili FT.S.H. Sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga hadir pada kesempatan itu. “Dengan adanya SPBUN ini, keluhan nelayan terkait sulitnya memperoleh bahan bakar bisa terjawab,” tegas Saleh. Karena sekarang, nelayan tidak perlu harus ke kota mencari bahan bakar, khususnya bahan bakar solar untuk keperluan melaut. Nantinya, harga bahan bakar sama dengan SPBU lainnya, karena SPBN menerapkan sistem satu harga. Jadi pertamina tidak melebihkan harga di SPBN tersebut. Itu sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan pelayanan bahan bakar hingga ke pelosok desa. “Pemerintah pusat punya komitme untuk mengoperasikan 170 SPBU atau SPBUN satu harga. Dan,
yak yang secara kualitas masih sangat rendah. Padahal jika dijalankan dan dikelola dengan benar, koperasi bisa memberikan dampak positif. Bukan hanya dalam pengembangan ekonomi anggota saja. Tetapi juga ekonomi daerah secara lebih luas. Dengan kata lain, peran koperasi sangat vital. Jika mampu dikelola dengan baik. Suhaili pun berharap, melalui momen peringatan HUT Koperasi tahun ini bisa menjadi momentum bagi koperasi-koperasi di Loteng untuk berbenah diri. Pembenahan pun jangan hanya setengahsetengah. Harus sungguhsungguh, demi kemajuan perkoperasian didaerah ini. “Kalau koperasi sudah maju, masyarakat juga akan ikut maju,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, M. Ihsan, S.Hut., mengakui kalau koperasi-koperasi di Loteng masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Terutama dari sisi kualitas SDM pengurus dan anggotanya. Selain itu, koperasi juga masih kesulitan dalam mengakses pembiaayaan dari perbankan serta pemasaran, termasuk masih banyak persoalan lainnya, sehingga butuh pembenahan secara menyeluruh di internal koperasi di daerah ini supaya perkoperasian Loteng tidak hanya menang dalam jumlah saja. Tetapi juga menang dari sisi kualitas. “Rata-rata pengelolaan koperasi di Loteng masih konvensional. Ini juga yang membuat koperasi di Loteng masih sulit untuk maju dan berkembang,” ungkapnya. (kir)
Loteng Susun RDTR Kawasan Pesisir
Pertamina Siap Pasok Kebutuhan BBM Teluk Awang Praya (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) menegaskan kesiapannya untuk memasok kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal-kapal yang saat ini beroperasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Pujut Lombok Tengah (Loteng). Termasuk kebutuhan BBM bagi nelayan setempat. Hal itu disampaikan Sales Executive Pertamina Retail NTB, Sigit Wicaksono, saat peresmian SPBUN Teluk Awang, Kamis (18/7). Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan rata-rata BBM khususnya jenis solar untuk BBM bersubsidi sekitar 100 KL per bulan. Kebutuhan tersebut, nantinya akan dipasok melalui SPBUN yang sudah ada. Jumlah tersebut masih bisa bertambah, tergantung kebutuhan nelayan. Kemudian untuk kapal-kapal besar dengan kapasitas di atas 30 gross ton (GT), kebutuhan BBM-nya sekitar 10 ton per hari dan sementara akan dipasok menggunakan mobil tangki. “Jadi untuk BBM subsidi akan dipasok melalui SPBUN. Sedangkan yang non subsidi untuk kapal-kapal besar, sementara masih manual melalui mobil tangki,” terangnya. Ke depan, pihaknya berharap untuk pengelolaan PPN Awang bisa membangunkan satu fasilitas SPBU tapi khusus untuk BBM non subsidi guna memenuhi kebutuhan BBM kapal-kapal yang ada di PPN Awang. “Prinsipnya kita siap penuhi kebutuhan BBM bagi PPN Awang. Baik itu yang subsidi maupun yang non subsidi,” tegasnya. Saat ini di PPN Awang sudah ada sekitar 17 kapal kapasitas besar di atas 30 GT yang sudah masuk. Jumlah tersebut kemungkinan masih akan bisa bertambah. Mengingat, banyak kapal-kapal besar di Teluk Benoa Bali maupun di Pelabuan Pantura Jawa yang akan digeser dan mangkal di PPN Awang. Sehingga kebutuhan akan BBM di Teluk Awang dipastikan akan bertambah. “Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah menginventarisi kapal-kapal besar yang ada di Teluk Benoa dan wilayah pantura Jawa, untuk masuk dan beroperasi di PPN Awang,” ungkap Kasubdit. Pelabuhan Perikanan Pantai Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Ady Chandra. (kir)
Halaman 5
SPBUN Teluk Awang ini merupakan yang ke 137 untuk seluruh Indonesia,” terangnya. Kalau nelayan sudah bisa memperoleh bahan bakar dengan mudah dan murah, diharapkan aktivitas melaut para nelayan bisa lebih intens dan mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan Teluk Awang dengan begitu, perekonomian para nelayan juga bisa membaik. Mengingat, komoditi ikan sekarang potensi pasarnya cukup luas. Ikan sekarang sudah menjadi komoditi utama yang dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan, jika bicara potensi ekspor, komoditi ikan lebih menjanjikan lagi. “Jadi di Jepang dan Cina, ikan sangat digemari. Belum lagi pasar lokal. Dengan kata lain, market ikan sangat besar,” tandas Saleh. Di tempat yang sama, Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, berharap SPBUN satu harga
(Suara NTB/kir)
ISI BAHAN BAKAR - Staf Ahli Menteri ESDM H. Saleh Abdurrahman, mengisi bahan bakar solar ke nelayan sebagai tanda beroperasinya SPBUN Teluk Awang, Kamis (18/7). bisa memberikan manfaat yang besar bagi para nelayan, terutama dalam upaya membantu memacu taraf hidup nelayan, khususnya di Teluk Awang,
karena dengan keberadaan SPBUN, nelayan kini sudah bisa dengan mudah memperoleh bahan bakar, sehingga lebih mudah untuk melaut. (kir)
Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan pesisir selatan. RDTR nantinya bisa menjadi pedoman dalam hal pemanfaatan ruangan di sepanjang kawasan pesisir Loteng bagian selatan tersebut, sehingga potensi terjadinya kesalahan pemanfaatan ruang bisa diminimalisir. Saat peresmian SPBUN Teluk Awang, Kamis (18/7), Bupati Loteng, H.M.Suhaili FT, S.H., mengatakan kawasan pesisir selatan nantinya akan dibagi ke dalam tujuh zona, mulai dari Ujung Kelor Praya Timur hingga kawasan Pantai Toroq Aik Belek Desa Montong Ajam Kecamatan Praya Barat Daya. Di mana di masing-masing zona peruntukannya sudah jelas, yakni apa yang boleh dan tidak boleh dibangun, di RDTR itu akan diatur. “RDTR ini yang sedang kita susun. Dan, kita harapkan bisa segera selesai,” tandasnya. RDTR yang merupakan turunan dari RTRW daerah tersebut penting adanya. Untuk mengatur peruntukan ruang yang ada supaya teratur dan tidak menyalahi aturan. Dengan begitu, ketika ada investor yang ingin masuk membangun sejak awal sudah tahu aturan pemanfaatan ruangnya, sehingga investor bisa lebih tenang. “Kawasan pesisir
pantai Loteng bagian selatan ini sangat kaya akan potensi. Terutama potensi pariwisatanya,” sebut Suhaili. Sehingga ke depan tidak menutup kemungkinan akan banyak investor yang mau membangun, terlebih dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, jelas kawasan pesisir pantai selatan akan banyak diincar investor, sehingga perlu sejak awal disiapkan regulasinya supaya teratur dan tidak menyalahi aturan. Ia mencontohkan, Teluk Awang dengan potensi perikanannya sekarang sudah mulai berkembang dengan telah dioperasikannya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang oleh pemerintah pusat. Kendati sebelum secara menyeluruh, karena fasilitas penunjang pelabuhan belum lengkap. Tapi seiring berjalannya waktu, jelas kawasan Awang bakal berkembang ke depannya, sehingga sejak sekarang diatur penggunaan ruangnya. Terlebih sekarang ada rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan status PPN Awang menjadi pelabuhan samudera dan pastinya bakal menarik kapal-kapal internasional untuk datang ke kawasan Awang. “Semua perlu kita atur. Agar proses pembangunan tidak salah dan tidak menyalahi aturan,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)
Rendah, Realisasi DAK Fisik di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lombok Barat (Lobar) mencapai Rp488,8 miliar lebih terdiri dari DAK fisik sebesar Rp 321 miliar lebih dan non fisik sebesar Rp 167 miliar lebih. Sejauh ini realisasi DAK masih rendah, diakibatkan ada beberapa kegiatan DAK masih proses tender. Khusus untuk DAK fisik saja baru mencapai 8,13 persen, sedangkan non fisik baru 21,7 persen lebih. OPD pun diminta mengatensi realisasi DAK fisik ini dipercepat, sebab jika sampai tanggal Agustus belum ada realisasi, maka anggaran terancam ditarik oleh pusat. Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni mengatakan, sejauh ini realisasi DAK, baik fisik dan non fisik masih rendah.”DAK Fisik baru 8,13 persen, DAK non fisik baru 21,7 persen. Realisasi DAK ini masih rendah karena ada beberapa kegiatan DAK yang masih proses tender,” jelas Lale. Menurut dia, realisasi DAK ini masih rendah, sehingga OPD yang mengelola harus melakukan percepatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh OPD, terutama untuk memasukkan data kontrak melalui aplikasi OMSPAM harus tuntas 21 Juli, untuk kontrak sekaligus dengan pembayaran. Kemudian bulan Agustus untuk pencairan bertahap. Jadwal pencairan ini, kata dia, harus diperhatikan oleh OPD. Termasuk, kata dia, review dari Inspektorat wajib dilakukan. Sebab nanti ketika mengajukan pencairan tahap II harus ada hasil review dari Inspektorat untuk tahap I. Semetara itu, sebelumnya Kepala Bidang Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daer-
ah (BPKAD), Adnan rendahnya lambannya realisasi DAK ini disebabkan beraneka faktor, salah satunya OPD lelet menyerahkan data kontrak, sementara data ini dilampirkan nomor kontrak, pemenang dan nilainya pada saat pengajuan ke KPPN. Selain itu, ada proses review oleh Inspektorat dan juklakjuknis yang lelet turun dari pusat. Belum lagi harus ada persetujuan kementerian teknis. Misalnya programnya dari Kementerian Pertanian, maka harus ada persetujuan berupa tanda tangan dari Kementerian Pertanian. “Ini juga kendala-kendalanya,” jelas dia. Di samping itu, laporannya menggunakan aplikasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kuangan (PMK) RI nomor 121/PMK.07/2018, tahapan penyaluran DAK fisik ini yakni tahap I sebesar 25% dari pagu anggaran, Tahap II sebesar 45% dari pagu anggaran dan tahap III merupakan selisih total nilai kontrak dikurangi tahap I dan tahap II. “Tahap I bisa terealisasi sebesar 25 persen,” jelas dia. Ia menambahkan, sesuai batas kontrak pencairan DAK ini hingga tanggal 21 Juli. Semua proyek yang didanai dari DAK harus semua terkontrak. Namun khusus daerah yang terkena gempa, lanjut dia, diberikan semacam dispensasi hingga awal bulan Agustus. Ada dispensasi bagi daerah gempa hingga awal Agustus. Kalau sampai Agustus belum juga tuntas kontraknya, maka DAK ini tidak akan ditranfer bahkan ditarik lagi oleh pusat,”tegas dia. Untuk itu, pikaknya pun mendorong agar OPD mempercepat proses usulan semua syarat yang diperlukan. pihaknya sudah bersurat ke OPD agar memperhatikan hal ini. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
Halaman 6
Kebakaran Hanguskan Delapan Rumah
Satu Korban Meninggal Taliwang (Suara NTB) Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Tidak tanggung-tanggung, sekitar delapan unit rumah dan satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana tersebut. Penyebab terjadinya kebakaran sampai dengan saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti di lapangan sementara korban yang meninggal dunia saat ini masih dilakukan visum untuk kemudian dimakamkan, Kamis (18/7). Informasi yang dihimpun Suara NTB di lapangan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 16.03 WITA di RT 09, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk. Kobaran api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian, setelah lima unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Banyaknya rumah terbakar ter-
jadi, karena rata-rata rumah terbuat dari kayu dengan lokasi yang sangat berdekatan. Selain itu, faktor cuaca panas dan angin kencang juga ikut mempengaruhi banyaknya rumah. Bahkan saat ini tercatat ada sekitar 11 rumah yang terdampak, delapan rumah diantaranya rata dengan tanah (hangus tanpa sisa) dan tiga lainnya mengalami kebakaran ringan. Sementara untuk korban jiwa yang meninggal dunia diketahui atas nama HS (77) sedangkan untuk kerugian materinya sampai dengan saat ini masih dilakukan inventalisir bersama dengan Polsek Seteluk.
Kapolres KSB, melalui Kapolsek Seteluk Iptu Mulyadi S. Sos saat dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan adanya peristiwa tersebut dan saat ini api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas Damkar dibantu oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran dirinya mengaku masih belum mengetahui secara pasti apakah konsleting listrik atau faktor lainnya. Saat itu, tim masih bekerja di lapangan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan. Sementara korban yang meninggal dunia, HS diketahui dalam kondisi sakit stroke
sehingga pada saat kobaran api korban tidak bisa menyelamatkan diri. Masyarakat yang tahu bahwa korban masih berada dalam rumah tidak mau mengambil resiko, lantaran kobaran api terus membesar dan merembet ke rumah lain yang ada di sampingnya. Peristiwa kebakaran ini juga berlangsung cepat karena didukung faktor cuaca dan juga angin yang bertiup dengan kencang. “Saat ini di lokasi kejadian kita sudah pasang garis polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sementara korban meninggal dunia, sudah kita serahkan ke keluarga untuk dimakamkan,” sebutnya. Sementara itu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (DKP) melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Syam-
(Suara NTB/ist)
TERBAKAR - Nampak rumah hangus terbakar di desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk setelah peristiwa kebakaran hebat terjadi di wilayah setempat, Kamis (18/7). melakukan pendataan dan melakukan pengecekan terkait penyebab kebakaran tersebut. Sementara penghuni kos-kosan saat ini diungsikan ketempat
sudin S. Ap, M. Si, melalui sambungan telpon, membenarkan adanya kejadian tersebut. Hanya saja sampai pihaknya masih berada di lapangan untuk
yang lebih aman. “Kita belum pastikan penyebab kebakaran ini dan saat ini kita masih berada di lapangan untuk pendataan,” singkatnya. (ils)
Sekretariat DPRD KSB Mulai Persiapkan Ajukan Anggaran, KPU Pelantikan Anggota Dewan Baru Asumsikan Tujuh Paslon di Pilkada Sumbawa
Pelayanan Adminduk Harus Dipermudah
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Dukcapil Sumbawa bekerja sama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan Untuk Kesejahteraan) melaksanakan Lokakarya Peluang Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kamis (18/7). Untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan. Bupati Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Ir. Lalu Suharmadji, MT menyampaikan, saat ini data kependudukan semakin banyak digunakan dalam mengevaluasi berbagai program pembangunan. Titik berat dalam orientasi program pembangunan adalah pada pembangunan manusia. Pemkab telah berupaya membangun sebuah Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif. Bupati pun berharap kegiatan tersebut mampu memberikan pencerahan kepada para aparatur di Sumbawa. Sekaligus berharap dukungan aktif masyarakat Sumbawa untuk mengurus administrasi kependudukannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan yang telah disiapkan. “Kepada SKPD terkait, saya minta untuk mengoptimalkan sistem pemanfaatan dokumen adminduk serta terus melakukan pemutakhiran data kependudukan sehingga dapat menjadikan data kependudukan sebagai basis bagi semua strategi pembangunan,” katanya. Kepada aparatur pemerintah daerah baik di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan maupun kabupaten agar dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil. Sementara itu, Kadis Dukcapil Sumbawa, Ir. H. Zulkifli memaparkan tentang Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Melalui Data Warehouse (DWH) Terpusat. Disampaikan manfaatkan Data Kependudukan Sesuai Dengan UU 24/2013 Pasal 58 Ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik (Izin Usaha, Pelayanan Pajak Kendaraan, Bank, Pemberian bantuan sosial/pemerintah), Perencanaan Pembangunan (Perencanaan Pendidikan, Perencanaan Kesehatan), Alokasi Anggaran (Perencanaan Dana Alokasi Umum, Alokasi Dana Khusus, Alokasi Dana Desa), Pembangunan Demokrasi (data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dan (DAK2)), dan Penegakan hukum dan pencegahan kriminal (memudahkan pelacakan pelaku kriminal). Sebelumnya, Koordinator Kompak wilayah Kabupaten Sumbawa, M. Ikraman, S.Pt, menyampaikan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai lembaga merupakan perwujudan dari penerapan sistem one data policy, yaitu satu data kependudukan untuk semua keperluan yang menyangkut kepentingan publik. Untuk memastikan adanya pemanfataan data kependudukan bagi peningkatan pelayanan dasar khususnya Pendidikan, kesehatan dan sosial. Oleh karena itu Dinas dukcapil Kabupaten Sumbawa bersama KOMPAK melaksanakan Lokakarya tentang Peluang Pemanfataan data kependudukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, khusnya di dinas kesehatan, Pendidikan dan sosial SLRT. (arn)
dampingan. Yakni proyek tersebut merupakan suatu proyek yang mempunyai nilai strategis. Kemudian nilainya cukup besar dan pengadaannya sulit. “Tiga kriteria itu yang menjadi parameter kami untuk menerima apakah kita melakukan pengawalan atau pengamanan terhadap proyek tersebut,” terangnya. Pihaknya selain melakukan upaya pencegahan juga tidak mengesampingkan penindakan. Pencegahan yang dilakukan melalui TP4D seperti pengawalan dan pengamanan. Hal ini ditegaskannya tetap dilakukan secara profesional. Dalam artian upaya pencegahan ini bukan berarti sebagai ajang memaafkan tindakan penyimpangan dalam proyek. Jika terdapat permasalahan, pihaknya tetap akan melakukan penindakan. “Kita sekarang ini berdiri
ya masa kerja anggota DPRD KSB periode 2014-2019. Dijelaskan Agus Hadnan, sesuai kententuan pelantikan anggota dewan baru hanya dapat berubah jika pada hari dan tanggal jatuhnya waktu pelantikan tidak dalam hari kerja. “Kalau misalnya tanggal 19 (Agustus) itu libur maka dimundurkan jadwalnya. Nah kebetulan kan 19 Agustus nanti pas hari Senin,” pungkasnya. (bug)
Agus Hadnan
Realisasi PKB Semester Pertama Masih Rendah Taliwang (Suara NTB)Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumbawa Barat yang ditargetkan sekitar Rp16,5 miliar baru tercapai di angka 53 persen atau sekitar Rp8,5 miliar. Jumlah tersebut masih sangat kecil dari target yang sudah ditetapkan. Kendati demikian petugas UPTBUPPD tetap optimis target tersebut bisa tercapai dengan baik. Kepala UPTB-UPPD KSB, Husni SE, MM, kepada Suara NTB, Kamis (18/7) tidak memungkiri capaian target PKB di semester pertama dianggap masih sangat kecil. Hal tersebut tentu sangat berasalan karena potensi kendaraan yang wajib pajak di wilayah KSB tidak sebanding dengan target yang telah ditetapkan. Selain masalah tersebut, pembayaran pajak alat berat di PT AMNT juga belum terbayar dengan total pembayaran mencapai angka Rp2,5 miliar. Persoalan lainnya yang dihadapi di lapangan yakni tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dianggap masih sangat rendah sehingga menambah berat pekerjaan pemenuhan dari target PKB saat ini. Sampai saat ini, total pajak yang masih tertunggak di
TP4D Tak Sembarangan Dampingi Proyek Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sumbawa tidak sembarangan melakukan pendampingan terhadap proyek pembangunan. Meskipun ada banyak permintaan, namun ada kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan layak tidaknya proyek tersebut didampingi. “Tidak sembarangan kita menerima di TP4D. Permohonan masuk ke kami banyak ada puluhan, tetapi hanya belasan saja yang menurut kami layak didampingi,” kata Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H., M. Hum didampingi Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, S.H kepada wartawan. Menurutnya, ada beberapa kriteria yang menjadi parameter pihaknya dalam melakukan pen-
ta sebanyak 2 keping. “Pakaiannya sudah siap, kalau pinnya masih proses pembuatan oleh rekanan,” paparnya. Meski sudah menyiapkan pakaian berikut kelengkapan pinnya. Agus Hadnan mengaku, terkait kelengkapan administrasi para anggota yang akan dilantik pada 19 Agustus mendatang belum diproses. Pihaknya kata dia, masih harus menunggu hasil penetapan KPU terlebih dahulu. “Kenapa kami persiapkan lebih dulu pakaiannya, karena KPU menyampaikan ke kami pada prinsipnya sudah tidak ada masalah soal hasil Pemilu KSB. Tapi KPU KSB sesuai instruksi pusat baru akan mengumumkan hasilnya setelah semua sengketa Pemilu di MK selesai,” papar mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) KSB ini. Untuk jadwal pelantikan sendiri, Sekretariat DPRD KSB memastikan akan dilaksanakan pada 19 Agustus mendatang. Pada tanggal itu bertepatan dengan berakhirn-
di tengah-tengah antara pencegahan dan penindakan. Kalau memang ada pencegahan akan kami lakukan melalui TP4D, pengawalan pengamanan. Dan untuk walpam ini saya lakukan secara professional. Saya tidak ada beban apapun, akan saya pantau. Kalau memang permohonan mulai dari awal saya akan pantau mulai dari tender bahkan sejak rencana pengadaan kalau perlu. Namun selama ini hanya satu dua instansi yang melakukan permohonan dari awal. Tapi kita tidak ada masalah. Bukan berarti ini ajang untuk memaafkan terhadap tindakanmenyimpang dalam proyek itu. Kami akan tindak tegas. Kami akan nilai apakah memang proyek itu bermasalah atau tidak. Kita akan evaluasi dulu,” pungkasnya. (ind)
masyarakat mencapai angka Rp13 miliar lebih. Kendati demikian, Pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk memenuhi target tersebut, karena jika tidak bisa terpenuhi akan berimbas pada pendapatan daerah nantinya. “Kita akui memang saat ini jumlah realisasi pajak PKB kita masih sangat kecil, tetapi kita tidak akan berhenti berikhiar untuk mencapainya. Kita juga akan memanfaatkan pekan Panutan pajak yang saat ini digalakkan untuk memenuhi target yang ada saat ini,” ungkapnya. Disebutkannya, jumlah kendaraan di KSB saat ini tercatat di kisaran 45.000 unit untuk kendaraan roda dua dan sekitar 4.000 unit roda empat. Sementara untuk alat berat saat ini tercatat ada sekitar 500 unit dan kesemuanya belum membayar karena menunggu waktu pembayaran. Biasanya, untuk alat berat pembayarannya akan dilakukan di bulan Oktober atau November mendatang. Jika dikalkulasikan ada sekitar 49.000 unit kendaraan baik roda dua, empat maupun alat
berat yang tercatat selama tahun 2019. Dari jumlah ini, baru sekitar 53 persen saja kendaraan yang telah dibayarkan pajaknya. Terkait masalah ini, pihaknya tetap berupaya maksimal untuk memenuhi target tersebut. Salah satu cara yakni menggiatkan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan wajib pajak. Selain itu, pihaknya juga sudah mengirimkan surat taguran ke para wajib pajak ke rumah mereka masing-masing agar bisa melakukan pembayaran. Sistem Samling (Samsat Keliling) juga akan terus dioptimalkan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan itu. “Kita sudah kirim teguran ke masing-masing wajib pajak yang belum bisa membayar pajaknya dengan tepat waktu. Kami juga akan tetap melakukan razia serta patroli gabungan, dengan upaya ini kami berharap bisa menggugah hati wajib pajak untuk membayar,” pungkasnya. Ia mengatakan, target tersebut akan tetap tercapai karena belum ada sejarah KSB tidak tercapai targetnya. (ils)
(Suara NTB/bug)
(Suara NTB/ist)
KEPENDUDUKAN - Staf Ahli Bupati bersama Kadis Dukcapil dan pejabat lainnya bersama tim KOMPAK di sela Lokakarya Peluang Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kamis (18/7).
Taliwang (Suara NTB) Meski belum ada penetapan dari KPU terkait perolehan kursi Parpol dan Caleg terpilih hasil Pemilu 17 April lalu, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan persiapan jelang pelantikan anggota DPRD Periode 2019-2024. “Iya kita sudah lakukan persiapan yang jadi tugas kami saja ya. Karena agenda pelantikan kepanitiannya bukan kita (sekretariat) tapi oleh pemerintah langsung,” kata Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan, S.Pd kepada wartawan. Persiapan yang dilakukan Sekretariat DPRD KSB, jelang pelantikan nanti adalah menyiapkan pakaian para anggota beserta alat kelengkapannya. Dikatakan Agus Hadnan, untuk jenis pakaian yang akan dikenakan para anggota saat pelantikan adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau setelan jas berwarna gelap. Berikutnya yang disiiapkan pihaknya adalah pin untuk masing-masing anggo-
Sumbawa Besar (Suara NTB) September 2019 mendatang, tahapan Pilkada 2020 akan bergulir. Diawali dengan perencanaan program anggaran dan program. Hingga satu tahun kedepan, pada 23 September 2020 dilakukan pemungutan suara.KPU Sumbawa pun sudah mengajukan usulan rencana anggaran ke Pemkab Sumbawa senilai Rp29 Miliar dengan estimasi akan ada tujuh pasangan calon yang akan berkompetisi. Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, M. Wildan M.Pd, tahapan dimulai September dengan perencanaan anggaran, program dan penandatangan hibah Oktober. Pengumuman batas minnimal pengumpulan berkas KTP untuk pasangan calon independen pada bulan November. Hingga batas akhir pengumpulan berkas untuk calon independen pada Maret 2020. Untuk selanjutnya diverifikasi oleh KPU Maret hingga April 2020. Pemuktahiran data pemilih berkelnjutan akan dimulai sekitar Februari hingga Maret 2020. Sednagkan pendaftaran pasangan calon baik dari Parpol maupun perseorangan akan diakukan pada bulan April 2020. Kemudian bulan Juni 2020 dilakukan penetapan pasangan calon. Hingga pe-
(Suara NTB/arn)
Wildan
mungutan suara dilakukan pada September 2020. “Dari sejak masuk tahapan di September 2019 hingga pemungutan suara September 2020, memakan waktu tahapan selama setahun,” terang Wildan. Dengan waktu tahapan yang cukup panjang, KPU pun telah mengajukan usulan anggaran ke Pemkab sebesar Rp29 Miliar. Dengan estimasi akan ada tujuh pasangan calon yang akan mendaftar ke KPU Sumbawa. Dengan rincian, empat pasangan calon dari Parpol dan tiga pasangan calon melalui jalur independen. “Estimasi kita akan tujuh pasangan calon yang mendaftar,” sebutnya. Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP, pun berkomitmen mengawal dan mengawasi seluruh proses tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU. Bahkan proses ini akan mulai bekerja sejak tahapan persiapan perencanaan dan penyusunan program. Usulan anggaran untuk pengawasan pun telah diajukan ke Pemkab. Yang diharapkan bisa direspons dengan baik oleh Pemkab. “Kita punya pola pengawasan terhadap seluruh tahapan. Kami harapan juga pentingnya pengawasan partisipatif yan melibatkan masyarakat,” tukasnya singkat. (arn)
(Suara NTB/arn)
Syamsihidayat
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
PLTMG Gangguan, Listrik Dompu dan Bima Padam Kota Bima (Suara NTB) – Masyarakat di wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, pada Rabu (17/7) sore mengeluhkan pemadaman listrik secara tibatiba. Pasalnya, pemadaman yang berlangsung seharian itu tanpa ada pemberitahuan dari PLN. Pemadaman jaringan listrik tibatiba itu juga diakui Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) wilayah Bima, Muhammad Sulaiman, Kamis (18/7). Kata dia pemadaman terjadi sekitar pukul 15.00 wita. Menurutnya, pemadaman tersebun lantaran ada gangguan pembangkit PLTMG di Sumbawa. Off tiba-tibanya pembangkit yang berada di Desa Badas tersebut berdampak pemadaman total di wilayah Bima dan Dompu. “Sistem Bima dan Sumbawa tertanggal 5 Juli kemarin sudah digabungkan, makanya jika ada gangguan maka akan padam total,” katanya. Untuk pemulihan Sulaiman mengaku pihaknya terpaksa kembali mengoperasikan mesin-mesin kecil. System penggabungan juga tidak dilakukan karena masih dilakukan investasi dari segi gangguan dan keamanan. “Melihat kondisi ini untuk sementara pengabungan system Bima dan Sumbawa dihentikan untuk sementara,” katanya. Menurutnya dihentikan penggabungan tersebut cukup beresiko karena cadangannya sedikit. Sementara penggabungan dengan system Sumbawa banyak surplus, mengingat pembangkitnya cukup besar. “Tapi kita memilih untuk mengoperasikan mesin sendiri yang disokong dua mesin PLTMG Bonto serta tiga pembangkit PLTD Niu, Dompu dan Sape,” katanya. Oleh karena itu Ia berharap kondisi tersebut bisa dimaklumi. Sulaiman menegaskan pihaknya akan melayani serta berupaya memberikan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat Bima dan Dompu. “Kami juga tidak ingin ada pemadaman. Tapi halhal yang dikeluhkan pelanggan akan terus kami perbaiki, meski tantangan dan kendalanya banyak,” pungkasnya. (uki)
Halaman 7
Distribusi Air Bersih di Dompu Belum Merata Dompu (Suara NTB) – Pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan tahun ini, belum merata dilakukan BPBD Dompu. Hal itu menyusul terbatasnya anggaran operasional yang dimiliki. Karenanya, Pemprov NTB diharap segera turun tangan membantu upaya penanggulangannya. Kepala Pelaksana BPBD setempat, Drs. Imran M. Hasan kepada Suara NTB, Kamis (18/7) menegaskan, bencana rutin kekeringan tersebut selain telah meluas dari 25 ke 33 Desa/Kelurahan, kini dampaknya bagi kesulitan air bersih warga merata dialami. Mulai dari wilayah selatan Huu hingga ujung ut-
ara Kecamatan Kilo. Namun demikian, kondisi tersebut tak bisa diintervensinya dengan pendistribusian air yang hanya mengandalkan anggaran Rp30 juta saat ini. Perlu dukungan anggaran tambahan dari Pemprov NTB agar penyaluran maksimal dilakukan. “Kita pakai ini kemampuan anggaran daerah saja, dari
provinsi belum ada makanya tidak bisa maksimal distribusinya sekarang,” kata dia. Keterbatasan anggaran yang dimiliki memaksanya tak melayani semua wilayah terdampak. Walaupun mereka sudah melayangkan surat permohonan untuk pendistribusian air melalui aparatur desa masing-masing.
Tetapi, lanjut Imran M. Hasan, guna efisiennya penggunaan anggaran yang ada pendistribusian diprioritaskan bagi daerah yang betul-betul kritis. Seperti misalnya beberapa desa di Kecamatan Pajo dan Huu serta beberapa wilayah dataran tinggi di Woja. “Huu saja yang tergolong parah itu hanya dua kali kita salurkan karena harus berbagi ke daerah lain. Sama-sama sedikitlah karena anggaran juga kan terbatas,” ujarnya. Mengacu keterangan BMKG beberapa waktu lalu. Bencana alam kekeringan tahun ini
diperkirakan puncaknya pada November-Desember mendatang. Karenanya, untuk meringankan beban warga terdampak saat ini diharap bantuan anggaran penanggulangan segera dikucurkan pemerintah provinsi. Apakah untuk sekedar pendistribusian air saja atau disertakan dengan tandon penampung. “Mohon itu dipercepat anggarannya biar masyarakat juga tidak terbebani. Jangan justru Bulan November atau Desember, itu percuma karena sudah mau masuk musim hujan,” pungkasnya. (jun)
BPN NTB Didesak Sertifikasi Lahan Pelabuhan Kilo Dompu (Suara NTB) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB didesak segera mensertifikasi lahan Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo. Pasalnya, ini jadi salah penghambat dieksekusinya rencana pembangunan pelabuhan tersebut, disamping pembebasan sekitar 1 hektar lahan warga yang belum rampung dilakukan. Demikian diharapkan Kabag Tatapem Setda Dompu, A. Halik kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (18/7). Ia mengungkapkan, pemerintah daerah beberapa (Suara NTB/jun) waktu lalu sudah bersurat ke A. Halik BPN Provinsi NTB agar segera membuatkan sertifikat lahan Pelabuhan Kilo. Dan dari sekian area yang sudah dibebaskan itu dibagi untuk dua sertifikat. Sertifikat pertama dengan luasan lahan sekitar 25-30 hektare dihibahkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Sementara sisanya dijadikan lahan hak milik Pemda untuk kepentingan dikemudian hari. “Lahan sisanya diapakan akan diatur kemudian. Intinya penguasaan dan pengawasan Pemda saja dulu,” kata dia. Selain masalah pembuatan sertifikat yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti BPN. Hambatan lain lambannya pembangunan pelabuhan nusantara, menurut dia, karena terdapat lahan warga yang belum dibebaskan pemerintah. Alasannya, saat proses pendataan dan pembayaran uang pengganti lahan dilakukan setahun terakhir, Nuraini selaku pemilik 1 hektar lahan disekitar pelabuhan sulit ditemui karena menetap di luar daerah. Tetapi sekarang titik terang sudah ada meski belum sampai keputusan akhir. Apakah dibayar sesuai nominal yang ditentukan pihaknya atau melalui jalur paksa di pengadilan. “Bisa diabaikan lahan itu tidak menggangu proses pelabuhan tapi ada cara pemaksaan dengan cara menitipkan harga tanah itu ke pengadilan, kalau tidak setuju dengan penetapan kami,” jelasnya. Dikatakan, jika sertifikat tersebut diterbitakan tahun ini oleh BPN serta tidak lagi ditemukan persoalan menyangkut lahan. A. Halik memastikan pembangunan Pelabuhan Kilo bisa di eksekusi 2020 mendatang. Itu berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dishub setempat. (jun)
Pilkada 2020, KPU Kabupaten Bima Butuh Rp28 Miliar Bima (Suara NTB) – KPUD Kabupaten Bima membutuhkan anggaran kurang lebih Rp28 miliar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 mendatang. Ketua KPU Kabupaten Bima, Imran S.Pd mengaku anggaran yang dibutuhkan tersebut lebih besar daripada kebutuhan Pilkada Kabupaten Bima tahun 2015 lalu, namun tidak dijelaskan secara rinci jumlahnya. “Pilkada 2020 mendatang kurang lebih Rp28 miliar yang kita butuhkan. Ada kenaikan daripada tahun 2015,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (18/7). Menurutnya, Rinciaan Anggaran Belanja (RAB) sudah disusun. Bahkan saat ini proposalnya telah diajukan secara resmi kepada Pemerintah Daerah (eksekutif), tinggal menunggu persetujuan. “Selain di eksekutif, kita juga hearing dengan legislatif (DPRD) terkait anggaran Pilkada 2020 ini,” katanya. Imran menjelaskan tahapan Pilkada Kabupaten Bima akan dimulai tahun 2019. Tahapan kegiatannya antara lain, penandatanganan naskah hibah, perencananaan anggaran tahun 2020 dan sosialisasi. “Selain itu tahapannya juga ada Bimtek serta ada pembahasan dan penetapan regulasi Pilkada 2020,” katanya. Berdasarkan RAB yang telah disusun pada tahapan Pilkada tahun 2019 ini, KPU setempat membutuhkan anggaran sebesar Rp700 juta. Ia berharap anggaran tersebut bisa masuk dalam APBD Perubahan tahun 2019. “Jika tidak diakomodir dalam APBB Perubahan, otomatis tahapan pilkada 2019 tidak bisa dilaksanakan,” teranngya. (uki)
Imran
(Suara NTB/ula)
MELEPAS LOBSTER - Kepala BKIPM Bima, Ridwan, S.ST.Pi didampingi Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu, Nurkumala, S.Pi serta Babinkamtibmas Huu saat melepas baby lobster di laut lepas pantai Lakey Dompu, Kamis (18/7). Ridwan, S.ST.Pi didampingi Nurkumala, S.Pi saat memungut sampah bersama anak SMK Bangun Negeri di pantai Lakey (foto kiri).
BKIPM Bima Gelar Pembersihan Pantai Lakey dan Lepas ”Baby Lobster” Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang bebas dari kasus penangkapan baby lobster. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan sebelum tahun 2017, teluk Cempi Dompu seperti kota dalam laut karena banyaknya penangkapan baby lobster. Hal itu disampaikan kepala Balai karantina ikan pengendali mutu dan keamanan hasil perikanan (BKIPM) Bima, Ridwan, S.ST.Pi kepada wartawan di sela kegiatan bhakti sosial pembersihan pantai Lakey dan pelepasan baby lobster hasil tangkapan di bandara M Sultan Salahuddin Bima di pantai Lakey Dompu, Kamis (18/7). “Kalau sejauh ini yang kami amati di Dompu, berkat kerjasama yang kuat dari seluruh Dinas/Instansi, alhamdulillah kita bisa mengamankan. Sampai detik inipun, untuk penangkapan dan pengiriman lobster belum ada untuk di wilayah Dompu dan ini sebuah prestasi yang luar biasa, karena baru Dompu yang bisa membasmi orang menangkap,” kata Ridwan. Tidak adanya kasus penangkapan benih dan baby lobster di Dompu juga didukung kesadaran masyarakat. “Ini adalah poin yang paling utama
dari setiap aturan apapun. Aturan itu diciptakan hanya untuk membuat masyarakat sadar. Maka indikator keberhasilan tertinggi adalah ketika masyarakat sadar,” terangnya. Ia pun menyebut pada tahun 2017 – 2018 telah menyita dan memusnahkan alat tangkap yang dilarang. Beberapa alat tangkap itu diserahkan sendiri oleh warga atas kesadarannya. Larangan penangkapan benih dan baby lobster itu sendiri diatur dalam Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan RI no 56 tahun 2016 tentang penangkapan kepiting, lobster dan rajungan, dan larangan untuk dilalulintaskan. Larangan itu untuk lobster di bawah 200 gram atau di atas 200 gram yang bertelur, begitu juga dengan kepiting. Untuk rajungan, yang dilarang berukuran di bawah 60 gram dan di atas 60 gram yang bertelur. Baby lobster yang dilepas di laut lepas pantai Lakey Dompu, kata Ridwan, merupakan hasil tangkapan dari pengiriman lobster dari bandara M Salahuddin Bima selama sepekan terakhir. Jumlahnya sebanyak 50 ekor dan lobster ini bersumber dari perairan teluk Sape dan teluk Wawo Rada. “Kita tetap melakukan penangkapan baby lobster yang
hendak dikirim ke luar melalui bandara M Sultan Salahuddin Bima. Yang kita lepas hari ini sebanyak 50 ekor. Itu 5 kali tangkapan selama seminggu ini,” katanya. Untuk kegiatan pembersihan sampah plastik di pantai Lakey, dikatakan Ridwan, karena sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai dan mikroba plastik bisa dimakan ikan, pada akhirnya dikonsumsi manusia dan akan mengganggu kesehatan. Kegiatan ini juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk menjaga pantai dari sampah plastik yang dapat merusak lingkungan. “Kita khawatir, Lakey sebagai daerah wisata akan rusak alamnya karena sampah. Kita berharap kecamatan Huu untuk keseluruhan tetap menjadi destinasi wisata yang diandalkan,” harapnya. Kegiatan pembersihan pantai Lakey dan pelepasan baby lobster oleh BKIPM Bima ini dalam rangka bulan bhakti karantina dan mutu hasil perikanan. Kegiatan ini dilakukan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dengan melibatkan siswa – siswi SMK dan SMP IT Bangun Negeri. Camat Huu, Muhtar, S.Sos bersama jajaran dan pihak kepolisian resort Huu juga
Pemprov Diminta Fasilitasi Sengketa Perbatasan Dompu (Suara NTB) – Sengketa wilayah perbatasan di Kabupaten Dompu dan Bima, belum menemukan titik terang. Padahal, masalah ini hampir tiap tahun memakan korban luka. Baik warga maupun aparat yang melakukan pengamanan saat terjadi keributan. Guna menghindari korban susulan, khususnya menjelang masa tanam jagung mendatang Pemprov NTB diharap memfasilitasi langkah penyelesaiannya. Kabag Tatapem Setda Dompu, A. Halik menyampaikan, saat rapat koordinasi dilakukan bersama Pemprov NTB Maret 2019 lalu, pihaknya sudah meminta secara langsung difasilitasi penyelesaian sengketa wilayah berbatasan antar dua daerah ini. Namun rupanya tidak ditindak lanjuti sampai
sekarang. “Takutnya jatuh korban lagi makanya saya minta segera difasilitasi kemarin. Tapi sampai belun ditindaklanjuti,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (18/7). Harapan agar segera diselesaikannya sengketa perbatasan ini, lanjut dia, semata-mata untuk tidak timbulnya korban jiwa di kemudian hari. Sekarang warga beberapa desa di perbatasan memang tidak terlihat bersinggungan. Namun ketika sudah memasuki masa tanam dipastikan baru akan mencuat keributan karena saling klaim wilayah. Tidak tanggung-tanggung, selain melengkapi diri dengan tombak dan sajam warga juga menggunakan senjata rakitan untuk melumpuhkan lawannya. Keterlibatan pemprov dalam penyela-
saian dirasa tepat apalagi ini menyangkut dua daerah. “Hanya provinsi sekarang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Makanya kita mohon segera sebelum masuk musim tanam. Kalau sudah tanam pasti rebut lagi,” ujarnya. Diulas A. Halik, keributan selama ini terjadi karena warga memperebutkan lahan untuk penanaman jagung. Satu pihak mengaku kepemilikannya karena berada diwilayah administrasi daerahnya. Sedangkan pihak lain keberatan atas dasar sudah lama menggarap dan menganggap lahan tersebut juga dalam wilayah administrasinya. “Jadi tidak ada yang bisa terima antar warga ini karena merasa berada diwilayah administrasi masing-masing. Kalau antar pemerintah bisa selesai tinggal membuka dan membaca peta saja,” pungkasnya. (jun)
ikut menghadiri kegiatan bhakti sosial ini. BKIPM Bima yang memiliki wilayah binaan dari Kabupaten Dompu provinsi NTB ini sampai Kabupaten Ende provinsi NTT, memiliki beberapa kegiatan. Di Kabupaten Dompu sendiri ada beberapa kegiatan selain bersih – bersih pantai Lakey dari sampah plastik dan pelepasan baby lobster, juga penanaman 1 ribu pohon mangrof di teluk Saleh Desa Kawangko Kecamatan Manggelewa. Camat Huu, Muhtar, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kegiatan bhakti sosial pembersihan pantai Lakey dan pelepasan baby lobster di Huu oleh BKIPM Bima. Kegiatan ini diharapkan memicu kesadaran bersama masyarakat, sehingga menjadikan wilayah Huu yang nyaman dan indah untuk dikunjungi. “Saya sampaikan terimakasih karena adanya inisiatif Karantina Bima untuk hadir (dalam kegiatan) di Huu,” katanya. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Nurkumala, S.Pi menceritakan awal perjuangan menyadarkan masyarakat dan nelayan dari penangkapan baby lobster. Di
tahun 2017, diawali dengan pembentukan Satgas yang melibatkan Kepolisian, TNI, Balai Karantina, dan Dinas Kelautan. Karena usaha baby labster ini melibatkan banyak pihak dan tentu akan banyak merasa dirugikan dengan larangan penangkapannya. “Tapi memang butuh waktu membuat masyarakat sadar taat aturan,” ungkapnya. Upaya pendekatan kepada nelayan, kata Nurkumala, dilakukan secara intens dan persuasif oleh Satgas. Akhirnya nelayan menyerahkan alat tangkapnya, dan bahkan ada yang sampai diamankan oleh aparat Kepolisian. “Kami juga menindaklanjuti ke Bu Mentri terkait kesadaran warga. Itu diapresiasi langsung oleh ibu Mentri. Mudah – mudahan tidak ada perubahan, para nelayan ini akan dibelikan alat tangkap baru,” terangnya. Alat tangkap baru ini akan diberikan kepada nelayan yang menyerahkan alat tangkap yang tidak sesuai standar sebanyak 140an unit di Kecamatan Huu. “Kalau di Kecamatan Woja sudah dibantu oleh Baznas sebanyak 50 orang nelayan, masing – masing Rp.1 juta setelah pemusnahan alat tangkap itu dilakukan tahun 2018,” ungkap Nurkumala. (ula/*)
Dua Mantan Kepala Dikbud Kembali Diperiksa Kota Bima (Suara NTB) – Dua mantan Kepala Dikbud Kota Bima, AY dan SR tersangka dalam kasus pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kota Bima terpidana, Sita Erny, kembali diperiksa oleh Penyidik Tipikor Polres Bima Kota Bima, Kamis (18/7). Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, mengatakan pemeriksaan terhadap keduanya, untuk menyelaraskan keterangan Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa MH yang diperiksa sehari sebelumnya. “Intinya pemeriksaan keduanya untuk melengkapi proses penyidikan,” katanya kepada Suara NTB. Hilmi mengatakan, pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.08 Wita berakhir pukul 11.38 Wita. Tapi keduanya diperiksa dalam waktu yang berbeda dengan durasi satu jam masing-masing. “Pemeriksaan pertama AY dan satu jam kemudian SY,” katanya. Sementara tersangka AY, men-
gaku pemeriksaan kembali dilakukan untuk melengkapi pertanyaan yang belum diajukan oleh penyidik pada saat pemeriksaan pertama beberapa waktu lalu. “Hanya melengkapi pertanyaan kemarin. Karena ada hal-hal yang belum sempat ditanyakan,” katanya. Menurutnya dalam pemeriksaan tersebut, salahsatu yang ditanyakan penyidik terkait absensi kehadiran Sita Erny sebagai ASN. Mengingat kehadiran bekas anak buahnya tersebut berdampak banyak hal. ”Seputar kehadiran Sita Erny dan saya sampaikan tidak pernah hadir,” katanya. Di hadapan penyidik, AY juga menyampaikan tidak hadirnya Sita Erny tersebut sudah ditegur secara resmi oleh Dinas ke BKD. Bahkan surat teguran disampaikan setiap Bulan. “Dasar kita mengeluarkan surat teguran ini karena memang yang bersangkutan tidak hadir (absen),” pungkasnya. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
Pecandu Sabu Dominasi Residen Rehabilitasi Mataram (Suara NTB) – Pecandu sabu mendominasi proses rehabilitasi narkoba. Hal itu seiring dengan jumlah pemberantasan narkoba. Pengedar sabu memuncaki daftar tersangka dijebloskan ke sel tahanan. Demikian menurut catatan semester awal tahun 2019 BNN Provinsi NTB. Selain meningkatkan intensitas pemberantasan, diperlukan penguatan daerah yang tanggap terhadap bahaya narkoba. “Angka prevalensi penyalahguna narkoba di NTB mencapai 1,8 persen,” beber Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Muhamad Nurochman, kemarin. Persentase itu dihitung dari jumlah penyalahguna narkoba yang mencapai 63.918 orang dari total penduduk sebanyak 3.556.800 jiwa umur 10 sampai 59 tahun. Sepanjang semester awal tahun 2019 ini, BNNP NTB merehabilitasi 511 pecandu narkoba yang tersebar 45 lembaga rehabilitasi. Khusus di klinik pratama BNNP dan BNN Kota, pecandu sabu memuncaki daftar terbanyak pasien rehabilitasi. “Menurut karakteristik zat berdasarkan klien, ada 255 orang pasien rehabilitasi dari jenis zat sabu. Total yang ditangani klinik milik BNN sebanyak 266 orang,” sebutnya. Pasien rehabilitasi atau residen lain yang ditangani juga kecanduan zat lain seperti ganja, inex, tramadol, dan dekstro. Perjalanan rehabilitasi masing-masing residen juga beragam. Ada yang tekun sampai penanganan pascarehabilitasi, bahkan ada yang sampai putus di tengah jalan. Baik karena diterminasi ataupun mangkir berturut-turut dari jadwal. Seiring dengan catatan tersebut, BNNP NTB menindak para pelaku dengan kegiatan pemberantasan. Sejak Januari sampai Juli, tercatat enam tersangka sudah diamankan dan sebagian diantaranya diajukan ke persidangan. “Total barang bukti yang kita sita dan sudah kita musnahkan sebanyak 1,23 kg,” ucap Nurochman. BNNP NTB meracik solusi pemberantasan narkoba secara jangka panjang. Diantaranya dengan mendorong Pemprov dan Pemkab memasukkan kegiatan pencegahan dan penyuluhan narkoba melalui anggaran desa. “BNNP dan BNN Kota harus menjadi pemantik bagi Gubernur dan Bupati setempat untuk memasukkan program dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (why)
Halaman 8
Pilkada KLU
PAN Sodorkan Hasbullah Muis Jadi Wakil Djohan Sjamsu Mataram (Suara NTB) Peta politik Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di Kabupaten Lombok Utara (KLU) nampaknya hanya akan mengulang kembali pertempuran antar dua figur yakni antara Najmul Ahyar dan Djohan Sjamsu pada Pilkada 2015 lalu. Pasalnya sampai saat ini, belum ada satupun figur atau parpol yang sudah memunculkan jagoannya menjadi calon bupati. Dinamika politik jelang Pilkada KLU saat ini, nyaris sebagian besar parpol hanya berani mendorong dan menghendaki kadernya untuk maju sebagai bakal calon wakil Bupati di Pilkada KLU 2020. Termasuk salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan asumsi perolehan empat kursi di DPRD KLU, berdasarkan hasil perhitungan suara pada Pileg 2019 lalu. Lantas tak membuat parpol berlambang matahari terbit itu untuk berani dan percaya diri memasang kader sebagai bakal calon Bupati. Ketua DPW PAN NTB, H.
Muazzim Akbar yang dikonfirmasi menegaskan, bahwa di Pilkada KLU 2020 PAN memastikan akan berupaya semaksimal mungkin dan sekuat tenaga untuk mendorong kadernya maju sebagai bakal calon wakil Bupati. “Untuk Pilkada KLU, kita persiapkan kader jadi orang nomor dua,” kata Muazzim Akbar, Kamis (18/7) kemarin. Adapun nama kader yang akan ditawarkan PAN sebagi balon wakil bupati KLU yakni Sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis. Muis yang dipastikan terpilih sebagai anggota DPRD
Provinsi NTB pada Pileg 2019 kemarin dari dapil II (Lobar-KLU) itu dinilai memiliki kans besar untuk bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat KLU. Lebih lanjut disampaikan Muazzim, partainya telah membangun komunikasi politik dengan Mantan Bupati KLU, Djohan Sjamsu yang akan kembali bertarung di 2020 mendatang. PAN akan memberikan dukungan kepada Djohan. Dalam komunikasi yang dibangun, PAN pun menyodorkan nama Hasbullah Muis sebagai calon wakil Djohan. “Pak Hasbullah Muis sudah
Dua Pelaku Diduga Terlibat Sindikat ”Illegal Logging”
(Suara NTB/ist)
TERSANGKA - Dua tersangka ditangkap menebang pohon tanpa izin di kawasan hutan RTK 64 Jaran Pusang, Sumbawa.
(Suara NTB/why)
USUT PIHAK LAIN - Mantan Plt Kepala BPBD Kabupaten Bima Taufik Rusdi (berdiri kanan) dihukum bersalah korupsi pengadaan sampan fiberglass untuk lima desa tahun 2012. Hakim memerintahkan penyidik mengusut pihak lain yang terbukti terlibat.
Kasus Korupsi Sampan Fiberglass Bima 2012
Majelis Hakim Duga Mantan Ketua DPRD Kota Bima Ikut Terlibat Mataram (Suara NTB) – Mantan Plt Kepala BPBD Kabupaten Bima, Taufik Rusdi bakal mendekam selama satu tahun lamanya di sel tahanan. Taufik dihukum bersalah korupsi pengadaan sampan Fiberglass tahun 2012. Mantan Ketua DPRD Kota Bima Hj Ferra Amelia terbukti ikut mengatur proyek untuk lima kontraktor lingkar ‘istana’. Hal itu tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Dibacakan dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Isnurul Syamsul Arif, Kamis (17/7) kemarin. Isnurul menyatakan terdakwa Taufik Rusdi bersalah sesuai dakwaan pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa Taufik Rusdi dengan penjara selama satu tahun,” ucap Isnurul. Selain itu, Taufik juga dibebani denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, Budi Tridadi Wibawa sebelumnya. yang isinya, menuntut agar Taufik dijatuhi hukuman penjara satu tahun enam bulan, denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Hakim juga menyatakan bahwa Pemkab Bima harus
mengembalikan kelebihan penggantian kerugian negara kepada Taufik sebesar Rp1,03 juta. Kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp159,8 juta. Sebelumnya, Taufik sudah membayar sebesar Rp160 juta. Menurut hakim, terdakwa Taufik terbukti korupsi dengan cara mengakali anggaran menjadi lima paket pekerjaan. Kala itu di tahun 2012, Taufik menjabat Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima. Dalam proyek itu dia sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Taufik dalam merencanakan proyek tidak membuat dokumen pengadaan, Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar pekerjaan. Dokumen tersebut dibuat belakangan setelah proyek berjalan. Proyek tersebut molor. Namun Taufik tetap membayar 100 persen kepada rekanan. Realisasi pembayarannya sebesar Rp991,6 juta sementara pengeluarannya hanya Rp741,6juta. Akibatnya negara dirugikan Rp159,8 juta. Hakim Perintah Usut Terdakwa Lain Isnurul menyatakan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan Taufik dikembalikan kepada penyidik. “Untuk dilakukan pengembangan perkara karena ada keterlibatan pihak lain sebagai yang turut serta melakukan,” terangnya. Dalam pertimbangan vonis-
Hasil Munas Tak Pengaruhi Arah Dukungan Golkar di Pilkada Mataram (Suara NTB) Partai Golkar menjadwalkan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada akhir tahun ini. Adapun agenda utama Munas tersebut yakni melakukan pergantian kepengurusan di tubuh Partai Beringin tersebut. Karena itu, dinamika politik menjelang munas, mulai memanas dengan manuver sejumlah kader yang berniat untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Dinamika politik Munas tersebut tentu akan berdampak kepada konstelasi politik partai di daerah-daerah. Pasalnya, pengurus Golkar daerah tingkat I dan II merupakan pemilik suara sah dalam agenda pemilihan Ketua Umum. Tak heran jika kemudian para kandidat calon Ketua Umum melakukan lobi-lobi dukungan
kepada para pengurus daerah. Sementara itu, di tengah tingginya dinamika politik menjelang Munas, Partai Golkar di daerah tengah melakukan agenda penjaringan terhadap bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020. Termasuk di NTB yang akan menggelar Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota. Dalam situasi seperti itulah, banyak pihak memprediksi arah dukungan Golkar dalam mengusung bakal calon kepala daerah bisa terjadi perubahan di tengah jalan pasca munas. Karena arah dukungan akan sangat ditentukan oleh Ketua Umum yang terpilih, siapa saja yang direkomendasikan untuk diusung Golkar. Ketua Harian DPD I Partai Golkar, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi terkait hal itu, menepisnya. Menurutnya, Golkar
(Suara NTB/dok)
H. Muazzim Akbar Pilkada KLU. Sehingga PAN juga terbuka membangun komunikasi politik dengan parpol lain. “Karena itu masih dinamis,” pungkasnya. (ndi)
Diyah Ganefi Tak Mau Buru-buru Putuskan Maju
Kawasan Hutan RTK 64 Jarang Pusang
Mataram (Suara NTB) – Dua pelaku penebangan pohon di kawasan hutan RTK 64 Jaran Pusang, Sumbawa mulai menghuni Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Mereka, Herman (28) dan Dedi (27) diduga menebang pohon tanpa izin. Penyidik mendalami keterlibatan mereka dengan sindikat illegal logging. Dua pelaku tersebut, sebelumnya dipergoki petugas. “Mereka tertangkap tangan,” ungkap Ketua Tim Penyidik PPNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Astan Wirya dalam keterangannya, Kamis (18/7) kemarin. Dua orang yang kini sudah jadi tersangka ini ditangkap dengan barang bukti gergaji mesin masih di tangan. Operasi penangkapan Kamis pekan lalu itu mendapati para pelaku menggergaji pohon Ketimus. Penebangan hutan tanpa izin, sambung dia, di wilayah kawasan hutan RTK 64 Jaran Pusang. “Di lokasi ditemukan enam batang log kayu. Diduga hasil yang sudah ditebang mereka. Kita cocokkan dengan lacak balak,” terangnya. Dari hasil penyidikan, Astan menyebut dugaan pidana sudah terpenuhi unsurnya. Merujuk pada pasal 82 ayat 1 huruf c juncto pasal 12 huruf c UU RI No18/ 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Dua pelaku ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara dan denda Rp500 juta,” tegasnya. Dia menambahkan, pihaknya masih mendalami keterlibatan dua tersangka itu dalam rangkaian illegal logging. Seperti tujuan penjualan kayu yang ditebang. “Selanjutnya akan kita gali keterangannya dari pemeriksaan,” tutup Astan. (why)
kita sodorkan ke pak Djohan Sjamsu sebagai pendampingnya,” ucap mantan Anggota DPRD NTB tersebut. Namun demikian, dalam pendekatan dan penjajakan PAN dengan Djohan Syamsu belum ada kesepakatan politik apapun. Lantaran, dinamika dan konstalasi politik di Pilkada KLU masih dinamis dan cair. Akan tetapi, sejauh ini, dalam komunikasi politik sudah terjalin antara PAN dengan Djohan hampir sebagian besar sudah menemukan kecocokan. “Ingat, PAN di KLU punya empat kursi, dan ini modal sangat besar,” tandasnya. Dengan modal Politik tersebut, Muazzim meyakini kadernya bisa diusung menjadi calon wakil. Namun demikian, PAN sendiri akan tetap mencermati dan menelaah dinamika dan konstelasi politik yang berkembang di
dalam menentukan arah dukungan memiliki mekanisme sistem yang jelas. Dimulai dari mekanisme penjaringan, pendaftaran, survei dan diajukan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi dukungan. “Kalau partai sudah melakukan penjaringan, kemudian pengurus partai sudah menentukan arah dukungannya, melalui kepengurusan yang lama, tidak bisa dirubah meskipun oleh pengurus Golkar yang baru. Yang sudah didukung pasti akan diamankan,” jelas Misbach. “Misalnya dulu pak Suhaili yang didukung pada masa transisi pengurus partai, tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah jadi calon, ndak bisa dianulir keputusan itu, Golkar tidak anut itu,” sambung Misbach. Namun demikian, untuk penjaringan balon kepala daerah
Pilkada serentak 2020, partainya masih belum melakukan tahapan. Karena itu setelah melihat dinamika politik jelang Pikada yang sudah berkembang, ia meminta agar Golkar segera untuk membuat deks Pilkada yang akan memulai tahapan penjaringan. “Memang belum ada bicara di partai, karena itu saya berharap segera kumpul untuk bicarakan tim deks seleksi pilkada. Karena ini sudah mulai bergaung,” sebutnya. Partainya, kata Misbach, akan mengutamakan untuk mengusung kadernya maju Dipilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh Kabupaten/Kota di NTB. Menurutnya partainya tidak kekurangan stok kader berkualitas untuk di usung. “Prioritas kita usung kader atau paling tidak keluarga besar Golkar,” pungkasnya. (ndi)
nya, majelis hakim menilai Taufik bekerjasama dengan Ferra. Taufik meminta mantan Ketua DPRD Kota Bima Hj Ferra Amelia untuk mempersiapkan kelengkapan lima dokumen atau profil perusahaan tersebut. Ferra yang merupakan keturunan kesultanan Bima mengatur rekanan yang mengerjakan proyek tidak lain karena kedekatan kekeluargaan. Hasilnya, lima perusahaan mendapat proyek penunjukan langsung. Mereka diantaranya, CV Lewamori Putra Putra Pratama untuk pengadaan sampan di Desa Kore, Sanggar, Kabupaten Bima senilai Rp198,2 juta; kontrak Rp 198,4 juta dengan CV Lamanggila untuk pengadaan sampan di Desa Punti, Soromandi. CV Wadah Bahagia untuk pengadaan sampan di Desa Lamere, Sape dengan kontrak Rp198,3 juta; kontrak senilai Rp198,3 juta dengan CV Sinar Rinjani untuk pengadaan di Desa Sangiang, Wera; dan kontrak sebesar Rp198,2 juta dengan CV Bima Putra Pratama untuk pengadaan di Desa Bajo Pulau, sape. (why)
Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI dapil NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi belakangan ini cukup ramai dibicarakan sebagai salah satu kandidat yang bakal menjadi calon wakil walikota mendapingi H. Mohan Roliskana di Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Rencana paket Mohan-Ganefi inipun mendapatankan reaksi positif dari sejumlah kalangan. Baiq Diyah Ganefi yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (18/7) kemarin tidak menampik bahwa sudah sangat banyak kalangan masyarakat Mataram yang bertanya kepada dirinya untuk memastikan informasi pencalonannya sebagai pendamping Mohan. Bahkan mereka juga siap untuk mendukungnya. “Ramai sekali, heboh semua orang. Banyak sekali yang menanyakan. Sampaisampai teman-teman dan keluarga sudah pada siap mendukung,” katanya. Namun demikian ia tidak langsung mengiyakan untuk maju di Pilwakot Mataram. Sebab kegagalannya kembali melenggang sebagai anggota senator untuk periode ketiganya pada Pemilu 2019 kemarin masih dievaluasinya. “Masih belum direstui suami, ini masih minta restu. Karena kegagalan kemarin (Pemilu DPD 2019) jadi agak hati-hati dulu memutuskan. Tapi Insya Allah bila Allah menghendaki,” katanya. Ia sendiri mengaku telah dilamar oleh salah satu balon Walikota sebagai calon wakilnya. Akan tetapi ia tak langsung memutuskan. Lebih lanjut disampaikan Diyah, bahwa pembangunan Mataram ke depan akan lebih lengkap jika ada sosok perempuan yang tampil di Pilwakot Mataram. Ia pun memberikan apresiasi yang tinggi dengan munculnya sejumlah figur perempuan dalam bursa pencalonan Pilwakot Mataram 2020. “Ya memang harusnya ada permpuan juga yang mengurus kota ini agar lebih tertata dan lebih berwajah baru,” ujarnya. Ditempat terpisah, pemer-
(Suara NTB/dok)
Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi hati politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, MA. Pol melihat masuknya nama Diyah sebagai kandidat balon wakil yang akan digandeng Mohan akan menciptakan proses Pilwakot Mataram berlangsung menarik. Dengan kehadiran Diyah, maka masyarakat Mataram mendapatan pilihan sosok figur perempuan. Jika paket Mohan-Diyah ini benar-benar terealisasi maka pertempuran dalam perebutan pemilih perempuan akan berimbang. Tidak hanya akan dikapitalisasi oleh calon perempuan yang bakal menjadi rival Mohan. Diketahui saat ini, nama kepala dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani disebutsebut bakal menjadi rival terkuat Mohan. “Ganefi merupakan pilihan yang paling realistis bagi Mohan. Ada banyak keuntungan politik yang didapatkan dengan menggandengan Ganefi yakni bisa menutupi kekurangan Mohan dalam hal isu perempuan yang belakangan ini cukup menonjol menjelang Pilwakot Mataram,” katanya. Selain itu Diyah yang merupakan anggota DPD dua priode, tentu tidak diragukan ia memiliki basis kostituen di Mataram yang telah dibinanya. Sehingga Ganefi meskipun bukan berasal dari kalangan partai, ia tidak datang dengan tangan kosong, sebutnya. (ndi)
SUARA NTB
Jumat, 19 Juli 2019
Halaman 9
Pencairan BPNT Terkendala Data Belum Beres Selong (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut persoalan data masih banyak belum beres dalam proses distribusi bantuan pangan non tunai (BPNT). Akibat persoalan tersebut, Disos Lotim terpaksa melakukan penundaan pencairan BPNT tersebut.
(Suara NTB/her)
Yung Savitri
(Suara NTB/her)
Rosyidi
Kadin Sorot Kebijakan ULP Menangkan Penawaran Terendah Giri Menang (Suara NTB) Pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan kebijakan kelpokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) yang memenangkan rekanan dengan penawaran terendah. Bahkan penawaran ini terkesan banting harga proyek sehingga dikhawatirkan terjadi berpengaruh terhadap kualitas proyek. Pasalnya, pihak Pokja kebanyakan memenangkan rekanan yang harga penawaran lebih rendah bahkan ada yang hingga 20 persen dari nilai proyek. Wakil Ketua Kadin Lobar Rosyidi, menjelaskan, hasil evaluasinya ada beberapa hal yang dijadikan acuan oleh pokja dalam penilaian, yakni syarat teknis, kualifikasi dan harga penawaran. Dari sisi penawaran ini dilihat penawaran terendah hingga tertinggi. “Tapi kebanyakan yang jadi acuannya pokja ini justru penawaran yang terendah, seharusnya yang dijadikan acuan itu yang tinggi paling tidak 3-4 persen untuk menjamin kualitas. Sebab kalau rendah mutu dan berpengaruh terhadap kualitas proyek itu sendiri, belum lagi mempertimbangkan sering terjadi gempa,”jelas dia. Sejauh ini ia menemukan banyak proyek dimenangkan oleh rekanan yang penawarannya terendah, bahkan kalau proyek irigasi yang diambil harga penawaran 20 persen lebih rendah. Menurut dia, justru di sini terkesan banting harga terjadi, sehingga berpengaruh terhadap mutu pekerjaan. Kalau pekerjaan gedung dibuang hingga 15-20 persen dari nilai proyek, dikhawatirkannya akan berpengaruh terhadap kualitas proyek. Padahal beberapa hal yang harus dipertimbangkan rekanan, seperti pengaruh gempa, pemotongan dana untuk bayar pajak, ditambah lagi retribusi galian C untuk proyek irigasi. “20-30 persen sangat besar sebab belum lagi masalah pajak dan retribusi galian C kalau proyek irigasi,” jelas dia. Hal inipun, tambahnya, sudah dikonfirmasi ke ULP bersama Balai Jasa Konstruksi Lobar ketika ada diklat untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Ia menambahkan, dalam hal mengakomodir kontraktor lokal, gubernur harus mengeluarkan aturan berua pergub mencakup kabupaten/ kota sebagai acuan Pemda memberikan ruang bagi pengusaha lokal KSO dengan rekanan. Menanggapi hal ini, Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan pada ULP BJ Setda Lobar, Yung Savitri, menegaskan, penentuan pemenang tender melalui tahapan evaluasi, administrasi, teknis dan biaya (harga). Menurut dia, evaluasi soal harga masuk terakhir. Soal biaya penawaran ini, jelas dia, berdasarkan sistem di urutan dari terendah hingga tertinggi. Pengurutan biaya ini diatur oleh sistem. “Nanti dari situ dievaluasi dengan pokja, kalau masalah rekanan yang menang dengan penawaran terendah kami belum tahu berapa persentasenya. Tapi yang jelas semua sudah ada evaluasi, ada tahapan klarifikasi juga oleh pokja,”tegas dia. Kalau dari hasil evaluasi meragukan, proyek tidak dapat berjalan maksimal. Apakah ada ketentuan persentase penawaran terendah atau tertinggi dalam lelang proyek, menurut dia tidak ada ketentuan mengatur. Namun kalau terlalu rendah perlu diperhatikan, sehingga pokja akan melakukan klarifikasi dengan melihat harga per satuannya. Misalnya kalau terlalu jauh atau harga timpang, hal ini termasuk akan diklarifikasi. Kalau dalam klarikasi rekanan bisa meyakinkan pokja, bisa jadi dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Tidak mungkin juga penawaran terlalu jauh rendah dimenangkan, nanti itu kan dipikirkan kualitasnya seperti apa,” tegas dia. Dalam hal pengawasan proyek sendiri tambah dia, tidakh hanya PPK saja, namun dibantu pengawasan melalui PTP di dinas non teknis, konsultan pengawas. Kualitas proyek ini juga diawasi oleh tim percepatan. Pihaknya juga akan memonitor dan mengevaluasi kinerja penyedia atau rekanan, terkait tepat waktu, kualitas. (her)
Demikian Ditegaskan Kepala Dinas Sosial, H. Ahmad kepada wartawan di Selong, Kamis (18/7) kemarin. “Data yang belum beres di kecamatan,” ungkapnya. Dia tidak ingin terjadi masalah lagi dalam proses pencairan bantuan melalui mekanisme E-Warong tersebut kepada masyarakat. Dituturkan, penundaan pertama karena pihak kecamatan diberikan batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2019 lalu. Akan tetapi sampai batas waktu itu tidak juga rampung data-data yang diminta. Mulai dari jumlah agen. Saat
ini jumlah agen E-Warong di Lotim ini hampir 500 orang. Keinginan Disos ini agen ini sebanyak-banyaknya. Bagi Dinas Sosial, tidak ingin bicara soal jumlah ideal karena tidak ingin menjadi peluang bisnis bagi pihak tertentu. Semisal, satu desa ada 600 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dengan hanya dua agen, maka menjadi peluang besar untuk bisnis dengan besaran keuntungan masing-masing agen Rp 10 ribu per KPM, maka dapat untung Rp 3 juta. “Siapa yang tidak tergiur, inilah yang menimbulkan
masalah karena jumlah agen yang terlalu sedikit,” nilainya. Karenanya dinyatakan, ke depan akan dibuatkan agen sebanyak-banyaknya. Sehingga distribusi BPNT ini tidak dijadikan kesempatan bisnis. Menurunya, ada hal yang kurang tepat dari awal yang hanya mengakomodir beberapa orang agen. Setelah data diperoleh rampung, Kamis kemarin sudah langsung dihubungi pihak kecamatan untuk segera melakukan pencairan. Mengenai data penerima BPNT se Lotim diketahui 16 ribu KPM yang datanya tidak valid dan sempat
(Suara NTB/rus)
Ahmad melalui musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Baru kemudian dibawa ke kecamatan yang selanjutnya disampaikan ke Disos untuk segera dilakukan perubahan. (rus)
Realisasi Jadup Tahap Kedua Belum Bisa Dipastikan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait realisasi jaminan hidup (jadup) korban gempa tahap kedua dengan jumlah penerima mencapai 16.000 jiwa. Pasalnya, sampai saat ini masih ada kabupaten yang belum mencairkan anggaran jadup tahap pertamanya, karena proses pendataan yang belum rampung, sehingga untuk realisasi bantuan jadup tahap berikutnya belum bisa dipastikan, bahkan Kementerian Sosial (Kemensos) belum mau buka suara terkait hal itu. “Pada saat launching penyaluran jadup di tahap pertama kami sudah mempertanyakan terkait rencana penyaluran Jadup untuk tahap berikutnya. Tetapi Kemensos belum memberikan jawaban atas pertanyaan kami baik itu waktu penyaluran sampai dengan dana yang dibutuhkan. Pertanyaan itu sengaja kami lontarkan, jangan sampai ada polemik di masyarakat, kenapa hanya tahap pertama saja yang diberikan padahal samasama korban gempa. Kami tetap mempertanyakan masalah realisasi Jadup ini supaya tidak ada masyarakat yang membuat kesimpulan negatif terkait bantuan itu,” ujar Kepala Dinas Sosial (Disos), dr. H. Syaifuddin, kepada Suara NTB, Kamis (18/7). Dikatakannya, total penerima Jadup di tahap berikutnya mencapai angka 16.000 jiwa. Data inipun juga akan terus di-
lakukan verifikasi lanjutan supaya pada saat anggaran tersebut ditransfer tidak ada masalah yang baru muncul. Data yang sudah diusulkan tersebut, sudah dipastikan data penerimanya sudah by name by addres dan tidak ada lagi masalah. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, baik itu kesalahan data maupun data penerima yang tertukar. Tetapi yang menjadi hambatan terbesar yakni waktu penyalurannya ke daerah masih belum dipastikan. Meskipun demikian, pihaknya masih sangat optimis Pemerintah akan tetap membayar bantuan Jadup bagi para korban gempa tinggal menunggu realisasinya saja. Saat ini tim Disos juga sudah turun lapangan untuk melakukan pengecekan lanjutan terhadap penerima jadup ini, apakah masih ada atau sudah meninggal maupun berpindah tempat tinggal. Dalam proses pendataan itu juga, pihaknya tetap melibatkan tim Dinas Dukcapil untuk melakukan pencocokan data pada saat gempa tersebut terjadi (akhir tahun 2018) lalu. “Kita belum menerima laporan terbaru dari Kemensos kapan jadup ini bisa direalisasikan untuk tahap berikutnya. Tapi yang jelas, kita tetap berupaya maksimal untuk mencari informasi supaya Jadup itu bisa segera direalisasikan disamping kami juga tetap melakukan verifikasi lanjutan terhadap para penerima ini,” pungkasnya. (ils)
Pemerintah KLU Bertekad Menguatkan Keberlanjutan Program INOVASI
Belasan Proyek IPAL di Sumbawa Segera Dikerjakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sepanjang tahun 2019 ini, terdapat belasan lokasi proyek Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal di Sumbawa. Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) ini, sedang berproses dan segera dilakukan penandatanganan kontrak. Setelah kontrak tuntas, proyek ini langsung dikerjakan. Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya menyebutkan, ada 15 lokasi untuk proyek IPAL tahun ini. (Suara NTB/ind) Sejauh ini sudah dilakukan Surya Darmasya pembentukan terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta sosialisasi tentang IPAL tersebut. Prosesnya sekarang ini dalam tahapan asistensi penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Setelah proses ini selanjutnya akan dilakukan penandatanganan kontrak yang ditargetkan di bulan Juli ini. "Jadi sekarang tahapannya masih sebatas asistensi penyusunan DED dan RKM. Setelah itu baru kita kontrak. Jadi paling telat minggu ketiga Juli (penandatanganan kontrak),” ujarnya. Menurutnya, asistensi DED dan RKM ini dilakukan oleh tim teknis dari Dinas. Untuk memastikan sesuai tidaknya dengan standar harga pembelian barang serta dari segi teknis. “Dan itu harus diasistensi dulu oleh tim teknis di kita. Apakah itu sesuai atau tidak dengan standar harga dalam rangka pembelian barang dan lainnya, maupun kesesuaian dengan teknis,” jelasnya. Proyek ini, masa pengerjaannya sekitar 4 sampai 5 bulan. Setelah kontrak tertandatangani, nantinya akan dilanjutkan dengan proses pencairan. Pencairan tahap pertama 25 persen untuk mengejar pembangunan bak penampung. “Pengerjaannya 4 sampai 5 bulan. Target pengerjaan minggu ketiga Juli. Begitu tandatangan kontrak dan BAP untuk pencairan pertama diselesaikan bisa langsung bekerja mereka,” pungkasnya. (ind/arn/*)
dikembalikan ke kas negara. Data tersebut sudah diperbaiki. “Itu hanya masalah kesalahan data, sekarang sudah diperbaiki dan tidak ada sampai dikembalikan,” ucapnya. Katanya, hanya karena kesalahan teknis saja. Dia mengaku, semua sudah diperbaiki dan justru diharapkan Lotim dapat tambahan data jumlah KPM penerima BPNT. Sementara terkait sejumlah KPM yang disebut ada yang tidak layak menerima pun akan diperbaiki. Ada 60 tenaga fasilitator desa yang sudah ditandatangani Surat Keputusan pengangkatannya akan bertugas untuk melakukan pengawasan. Masyarakat yang betul-betul layak boleh diberikan. Sedangkan yang tidak layak akan dievaluasi dan perubahannya
(Suara NTB/her)
AMBIL AIR - Warga di Lombok Barat saat mengambil air ke lokasi yang cukup jauh dari perkampungan. Warga terpaksa menempuh jarak cukup jauh mengambil air untuk keperluan sehari-hari.
Lotim Perlu Perbanyak Kompetisi Selong (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB menyarankan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memperbanyak kompetisi atau event olahraga. Seperti menyongsong hari ulang tahunnya 31 Agustus mendatang, Lotim disarankan meramaikan kegiatan hari jadinya tersebut dengan menggelar pertandingan olahraga. Demikian disarankan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin saat berkunjung ke Lotim, Kamis (18/7). Menurutnya, untuk bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi harus dengan cara memperbanyak kompetisi. “Saya sarankan gelar event olahraga secara berkesinambungan, mulailah dari pelajar,” ucapnya. Lotim saat ini memang tengah membidik kemajuan prestasi olahraga. Saat ini posisi Lotim se NTB
(Suara NTB/rus)
Hj. Husnanidiaty Nurdin berada pada peringkat ke delapan dari 10 Kabupaten/Kota se NTB. Lotim ingin naik menjadi urutan kelima. Untuk mewujudkan peringkat prestasi tersebut, caranya adalah dengan memperbanyak pertandingan olahraga. Pertandingan tidak harus
digelar dengan dana pemerintah. Ada banyak perusahaan besar yang beroperasi di Lotim. Termasuk, bisa dengan melibatkan pihak perbankan. Tidak perlu memintai perusahaan tersebut data untuk kegiatan. Dipersilakan saja perusahaan tersebut yang menggelar sendiri acara turnamen olahraga. Tinggal difasilitasi oleh pemerintah daerah. “Jangan kerja sendiri, dan ke perusahaan tidak usah ambil uangnya, minta saja selenggatakan sendiri dan saya optimis dengan Bupati Lotim sekarang ini memiliki komitmen yang besar untuk bisa menyemarakkan olahraga,” paparnya. Selanjutnya disarankan, olahraga ini harus dibudayakan. “Kita ingatkan sekolah agar senam 15 menit pertama sebelum masuk ruang kelas, budayakan olahraga dan kalau sudah membudaya maka akan lebih baik,” tandasnya. (rus)
Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama dengan INOVASI melaksanakan kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Tingkat Kabupaten yang dirangkai dalam tema “Menguatkan Kepemilikan dan Keberlanjutan Program secara Mandiri oleh Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pendidikan. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dr. Fauzan, M.Pd, membuka secara resmi kegiatan ini. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dalam pembukaan kegiatan mengatakan, dalam kaitannya dengan hal-hal yang dilakukan INOVASI banyak hal positif yang dilakukan INOVASI. Oleh karena itu sehubungan dengan rencana berakhirnya program INOVASI ini, salah satu tolak ukur keberhasilan adalah apakah program ini berkelanjutan atau tidak. “Kalau berkelanjutan berarti sesuai dengan kebutuhan kita. Ini harus didiskusikan antara INOVASI dengan dinas pendidikan. Kalau hal baik wajib kita teruskan. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada IN-
OVASI yang berbuat untuk kemajuan pendidikan di Lombok Utara,” katanya. “Harapannya ke depan program terus berjalan meskipun INOVASI sudah berakhir. Kami berharap ada sistem yang menunjang keberlanjutan program. Kami juga di INOVASI sudah melatih para fasilitator daerah,” ujar Edy Herianto dari INOVASI dalam sambutannya. Tercatat 33 orang fasilitator daerah yang sudah dilatih oleh INOVASI. Di KLU sejak tahun 2016 hingga tahun ini INOVASI bermitra dengan pemangku kepentingan kunci melaksanakan program yang berfokus kepada peningkatan literasi dasar seperti Gema Literasi, PELITA (Peningkatan Kualitas Pembelajaran Literasi Kelas Awal) dan SSM (Saya Suka Membaca). Selain itu, ada program rintisan Guru BAIK (Belajar – Aspiratif – Inklusif – Kontekstual) yang mendukung guru untuk mengidentifikasi masalah dan solusi pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan ini, para peserta rapat berkomitmen untuk melanjutkan program secara mandiri dan akan disesuaikan dengan sumber daya dan kebutuhan masingmasing pemangku kepentingan. Perwakilan fasilitator daerah juga mengusulkan agar dibentuk tim pengembangan pendidikan. (ron)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
Sementara, Pembelajaran SMAN 11 Mataram Dilakukan di SMAN 6 Mataram Mataram (Suara NTB) Pembelajaran SMA negeri baru yaitu SMAN 11 Mataram di awal tahun pelajaran 2019/2020 dipastikan akan ditempatkan di SMAN 6 Mataram untuk sementara waktu. Nantinya gedung SMAN 11 Mataram akan dibangun di Majeluk, Kota Mataram. Pada tahap awal ini, tenaga pendidik dan kependidikan di SMAN 6 Mataram akan mengisi di SMAN 11 Mataram. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, ditemui Kamis (18/7) mengatakan, SMAN 11 Mataram akan menempati SMAN 6 Mataram. “Guru, kepala sekoah, dan tata usaha semua dari SMAN 6 Mataram. Sama-sama masuk pagi karena guru tersedia, ruang kelas juga tersedia,” ujarnya. Kepala SMAN 6 Mataram juga akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 11 Mataram. Sebanyak 36 siswa baru sudah mendaftar di SMAN 11 Mataram dari target empat rombongan belajar (rombel) yang dibuka saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020. “Kita masih berusaha nambah siswa karena targetnya empat rombel, sampai Sabtu kita buka. Hari Senin sudah masuk sekolah efektif,” katanya. Menurut Fauzan, pembangunan gedung SMAN 11 Mataram sedang memasuki tahap persiapan tender. Pihaknya sudah mempresentasikan rancangan bangunan SMAN 11 Mataram kepada orang tua siswa. Lokasinya direncanakan di belakang Taman Makam Pahlawan Majeluk. “Ada lahan milik Pemprov NTB seluas 1,6 hektar. Jadi lahan sudah ada, uang sudah ada tinggal proses tender,” katanya. Dibangunnya SMAN 11 Mataram ini untuk mengakomodasi siswa jenjang SMA yang bertempat tinggal di wilayah Cakranegara. Fauzan mengatakan, SMAN 11 Mataram satu-satunya SMA di wilayah Cakranegara itu. Kehadiran sekolah negeri ini untuk mendekatkan siswa ke sekolah. Terpisah, Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto, mengatakan siap mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di SMAN 6 Mataram untuk fasilitas SMAN 11 Mataram. Nantinya SMAN 11 Mataram akan masuk pagi sama seperti SMAN 6 Mataram.”Semua fasilitas sekolah bisa digunakan oleh siapapun kan semua milik negara,” katanya. (ron)
STIE AMM Gelar Seleksi Gelombang I Penerimaan Mahasiswa Baru Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram menggelar seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2019-2020. Acara yang berlangsung pada hari Kamis (18/7) yang lalu diikuti sebanyak 92 peserta terdaftar. Kabag. Humas STIE AMMMataram, Ahmad Bairizki, SE., MM., mengatakan, model seleksi yang dilakukan adalah dengan melakukan tes tertulis dan tes lisan atau wawancara. Pada ujian tertulis terdiri dari tiga bagian yaitu tes kemampuan umum, tes bahasa Indonesia dan tes bahasa Inggris. Adapun ma-
teri soal yang diujikan pada tes kemampuan umum meliputi, tes matematika dasar, sejarah, geografi, ekonomi, dan IPS terpadu. Setelah melakukan tes tertulis kemudian peserta harus mengikuti tes wawancara. Pada tes wawancara, terdapat komponen penilaian yang dapat mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggris secara lisan. “Hal ini dinilai penting, karena ke depannya materi perkuliahan dan komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran di kelas akan menggunakan bahasa Inggris sebagai upaya peningkatan mutu peserta didik,” ujar Bairizki.
Mataram (Suara NTB) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar uji coba Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Uji coba ini merupakan salah satu rangkaian proses penyusunan soal UKBI sebelum dijadikan sebagai paket soal standar yang akan digunakan sebagai alat uji untuk mengukur kemahiran berbahasa pengguna bahasa Indonesia.
Dikbud Lobar Bangun RKB dan Rehabilitasi Ratusan Sekolah SMP sejumlah 12 kegiatan yang sama yaitu rehabilitasi dan penembokan dengan nilai Rp 2 miliar.”Totalitas anggaran APBD di tiga di bidang ini mencapai Rp5,2 miliar,” ungkapnya. Sedangkan sumber anggaran dari DAK, lanjut Lalu Wire, nilainya cukup fantastis di mana tahun 2019 ini terjadi peningkatan dari tahun anggaran 2018 yang hanya mendapat Rp 16 miliar. Untuk tahun 2019 naik menjadi tiga kali lipat, yaitu Rp 41 miliar. Kenaikan DAK ini, kata dia, dikarenakan banyaknya sekolah-sekolah yang ada di Lobar terjadi kerusakan diguncang gempa Agustus 2018 lalu. Hal ini menjadi kebijakan pemerintah pusat menilai bahwa sekolah di Lobar perlu ditingkatkan bantuan penanganan untuk dibangun RKB.”Mendikbud hanya menganggarkan untuk semua sekolah yang rusak ringan dan rusak sedang. Tahun ini sekolah yang terdampak gempa akan tertangani,” jelasnya. Sedangkan sekolah yang kategori rusak berat, menjadi domainnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan jumlah sekitar 12 sekolah yang akan ditangani. Namun hingga sekarang rencana tersebut masih belum terealisasi sebagian besar. Akan tapi, hal ini, pemerintah daerah masih berharap dan menunggu kapan akan dieksekusi puluhan sekolah yang masih belum tertangani ini. “Dari 15 sekolah yang rusak berat, hanya 3 sekolah yang sudah tertan-
Pengumuman kelulusan dapat diketahui oleh para peserta seleksi calon mahasiswa baru pada hari Sabtu, 20 Juli 2019, dengan mengakses halaman website kampus di https://stieamm.ac.id, selain itu pengumuman juga akan dirilis di papan pengumuman kampus STIE AMM (halaman depan front office), dan juga dapat dilihat di Harian Umum Suara NTB. Selain melalui website, untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kegiatan kampus STIE AMM, para calon mahasiswa dapat mengikuti official account Instagram humas di @humasstieamm_ (ron/*)
(Suara NTB/ist)
SELEKSI - Peserta saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru STIE AMM Mataram tahun akademik 20192020, Kamis (18/7).
Rendah, Tingkat Kemahiran Berbahasa di Lingkungan Pendidikan
Alokasi DAK Naik Tiga Kali Lipat
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)tahun ini membangun ruang kelas baru (RKB) dan merehabilitasi ratusan sekolah yang didanai melalui APBD dan APBN (DAK red). Khusus DAK menyasar 120 sekolah yang regabilitasi terutama terdampak gempa khusus kategori rusak sedang dan ringan. DAK yang diperoleh Dikbud tahun ini naik 3 kali lipat dari Rp 16 miliar tahun 2018 menjadi Rp 41 miliar tahun ini. Demikian dikatakan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dikbud Lobar Lalu Wira Kencana saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (18/7). Dijelaskan, peruntukan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan di Dikbud berasal dari dua sumber anggaran yaitu dari APBD dan APBN melalui DAK. Dia menyebutkan, dana yang bersumber dari APBD terbagi tiga seksi, yakni Bidang PAUD, Bidang SD dan Bidang SMP. Namun diakuinya bahwa yang bersumber dari APBD nilainya sangat kecil. Karena di tahun ini di bidang PAUD saja terdapat 20 kegiatan baik itu pembangunan RKB, rehabilitasi dan penembokan dengan nilai Rp 1,8 miliar. Sedangkan di Bidang SD terdapat 12 kegiatan yaitu pembangunan RKB, rehabilitasi dengan nilai Rp 1,3 miliar serta di bidang
Halaman 10
gani,” paparnya. Selain itu, Lobar mendapat bantuan anggaran revitalisasi untuk 1 sekolah yaitu SDN 1 Bengkel dengan nilai anggaran Rp1,6 miliar. “Sekolah ini dibongkar semua dan akan ditingkatkan dua lantai, karena jumlah ruang kelas di sekolah ini tidak sebanding luas tanah dan jumlah siswa di atas 400 siswa,” terangnya. Untuk sekolah yang ditangani kata dia, sebanyak 120 sekolah dari 365 SD di Lobar. Terdiri dari 98 sekolah akan direhablitasi, 5 sekolah yang akan dibangunkan rumah dinas guru dan 19 sekolah yang akan dibangunkan RKB. “Jadi totalnya ada 120 yang akan tanggulangi dari DAK,” ujarnya. Mengenai porsi anggaran APBN melalui DAK, semuanya akan di swakelola. Sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD semuanya akan di pihak ketiga kan.”Sekarang DAK semuanya sedang berproses untuk masa pencairan tahap pertama sebesar 25 persen. Insya Allah minggu depan sudah bisa dilaksanakan oleh sekolah,” bebernya. Sekolah dengan sistem swakelola ini akan di tangani oleh Panitian Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S). Sedangkan panitianya sedang dibentuk, sehingga untuk mulai pelaksanaannya tunggu proses pencairan terlebih dahulu. Terkait acuan yang menjadi dasar diberikan bantuan, semua data sekolah yang mendapatkan
(Suara NTB/her)
Lalu Wira Kencana bantuan ini mengacu dari data dapodik. Dengan data itu menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menentukan skala prioritas. Jika kemudian masih ada sekolah yang tidak mendapatkan DAK, itu dikarenakan persoalannya ada di data dapodik.”Jadi perlu kami tegaskan bahwa, jika ada sekolah yang tidak dapat bantuan rehab atau sekolah yang terlihat rusak itu karena persoalannya ada di data dapodik, sebab data ini menjadi acuan Kemendikbud,” tegasnya. (her/*)
Kepala Kantor Bahasa NTB, Umi Kalsum, menjelaskan tahun 2019 ini, Provinsi NTB dijadikan sebagai lokasi uji coba dan diikuti 50 peserta yang terdiri atas dosen, guru, karyawan, wartawan, dan mahasiswa. Dikatakannya, uji coba tes UKBI ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melaksanakan tes UKBI. Selama ini partisipasi masyarakat secara umum masih tergolong rendah, kecuali pada masyarakat di lingkungan pendidikan yang relatif secara kuantitatif sudah banyak yang ikut. Selain itu untuk membuat paket soal UKBI standar perlu diadakan uji coba untuk memperoleh masukan, sehingga baterai yang disusun tersebut memang layak untuk digunakan. Meskipun secara kuantitatif sudah banyak yang ikut, namun hasil UKBI masyarakat di lingkungan pendidikan belum memuaskan. Hasil tes mereka lebih banyak menempati posisi madya atau dengan pemahaman bahasa Indonesia sedang. “Hasil pemahaman bahasa masih di tingkat madya sedang di tengah-tengah,” jelasnya. Padahal seharusnya mereka
(Suara NTB/dys)
UJI COBA - Peserta sedang mengikuti uji coba tes UKBI yang digelar Kantor Bahasa NTB, Kamis (18/7). mampu untuk mendapatkan guru, tapi ini merupakan tes hasil lebih tinggi dan memuas- standar yang membutuhkan uji kan. “Tapi tergantung kebutu- coba berkali kali. “Oleh karena itu mereka han, harusnya guru dan dosen tidak disarankan untuk siswa, lebih dari itu,” ungkapnya. Lebih jauh dikatakan, ko- UKBI tidak ditujukan secara mponen yang kurang pada saat khusus melainkan secara tes UKBI tergolong menyeluruh. umum,” jelasnya. Dikatakannya juga bahwa Seperti komponen pada soal mendengar, aspek kaidah dan isi. banyak juga permintaan untuk “Problem kita memang di tes UKBI secara khusus misalaspek soal pendengaran. Kalau nya perusahaan bidang perketingkat keterlibatan mereka lu- bunan pada saat rekrutmen tenaga dengan tujuan agar mayan tinggi,” jelasnya. Lebih jauh dijelaskan bah- karyawan yang direkrut mengewa UKBI ini adalah tes ekster- tahui dan memahami bahasanal yang bisa digunakan oleh bahasa yang digunakan pada siapapun. Bukan tes buatan bidang perkebunan. (dys)
Ajarkan Siswa Peduli Lingkungan Lewat Bersih Pantai Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram menggelar kegiatan Beach Clean Up atau bersih pantai dalam program “Tunas Daud Go Green” di Pantai Loang Baloq, Kota Mataram, Rabu (17/7). Kegiatan bersih pantai itu untuk mengajarkan siswa peduli kepada lingkungan. Direktur SKTD Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., men-
gatakan, kegiatan bersih pantai itu berupa penanaman pohon dan pembersihan lingkungan pantai. Para siswa diarahkan menyusuri lingkungan pantai Loang Baloq, memungut sampah plastik dan memasukkan ke kantong sampah. “Jadi harapannya bahwa tidak hanya terjadi di sekolah, tapi siswa juga bisa peduli lingkungan di rumah, orang tua harus mau ikut terlibat,” katanya. SKTD Mataram melaksanakan program Tunas Daud Go Green mulai tahun ini. Dimulai dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), murid sudah diminta membawa wadah air untuk mengurangi penggunaan wadah plastik sekali pakai. Kris juga mengatakan, pihaknya mendatangkan instansi lain untuk memberikan arahan mengenai pengolahan sampah plastik.
“Bahwa kami itu inginnya save earth save generation, dengan adanya sampah plastik akan mempengaruhi lingkungan sekitar, lingkungan laut, orang peduli, masyarakat peduli, jauh lebih baik dunia ini,” kata Kris. Kegiatan bersih pantai itu diikuti oleh sekitar 300 siswa SKTD dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Kegiatan itu bekerja sama denganDinasPariwisata,AAFoundation, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR Kota Mataram. Sekolah sekitar Pantai Loang Baloq juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, I Made Swastika Negara, menanggapi positif kegiatan tersebut, karena memberikan manfaat yang banyak untuk sekolah, sekaligus pembentukan karakter di SKTD. (ron)
(Suara NTB/ist)
BERSIH PANTAI - Para siswa Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram saat mengikuti kegiatan bersih pantai sebagai bagian dari kegiatan Tunas Daud Go Green di Pantai Loang Baloq, Rabu (17/7).
SUARA NTB
Jumat, 19 Juli 2019
Halaman 11
Lulusan SMA Jangan Menambah Pengangguran Selong (Suara NTB) Loka Latihan Kerja (LLK) Selong diburu para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Dominasi SMA/sederajat ini diakui memang diharapkan. Tidak bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, dipersilakan menerima pelatihan keterampilan. Setelah lulus bisa menjadi wirausahawan baru bukan menjadi penambah pengangguran baru. Hal ini dikemukakan Kepala LLK Selong, Ahmad Wardi. Ditemui Suara NTB, dia menjelaskan, lulusan SMA/sederajat masuk LLK ini saat ini hampir 70 persen. Ada juga yang lulusan SD sekitar 10 persen, lulusan SMP/sederajat 25 persen. Pun ada juga yang sudah sarjana yang disebut sekitar 5 persen dari total peserta. Diterangkan, pada tahun 2019 target pelatihan sebanyak 2.327 yang bersumber dari APBN sebanyak 1.840 dan APBD 272 dan sebanyak 215 orang swadana atau yang mendanai diri sendiri dan itu yang masuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sampai dengan bulan Juli 2019 ini, sudah tercapai 68 persen atau sekitar 1.523 orang yang terlatih. “Alhamdulillah sekarang juga masih berjalan, kita berharap akhir Oktober sudah bisa dirampungkan,” ungkapnya. Ditegaskan, para lulusan SMA ini tidak hanya ingin menjadi pegawai negeri saja.
Dengan mengikuti pelatihan, ada skill yang dimiliki maka harapannya bisa membuka usaha baru yang bersifat mandiri. Pelatihan yang paling banyak diminati katanya kejuruan yang bersifat produktif. LLK Selong ini sebutnya ada tujuh kejuruan yang sudah terakreditasi, yakni baja ringan, bahasa Inggris, menjahit, otomotif, listrik dan konstruksi kayu. Tinggal lima kejuruan lagi yang akan diakreditasi. Yakni las, tata boga, elektro, tata rias. Belum terakreditasi ini karena masih kekurangan tenaga pelatih dan kekurangan sarana prarasana lainnya. Mengenai media pelatihan yang digunakan, terus dilakukan upaya peningkatan. Tahun 2018 tuturnya ada bantuan peralatan dari kementerian tenaga kerja. Antara lain diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan pada kejuruan elektro, kejuruan listrik dan bangunan. “Kalau tidak salah nilai bantuannya Rp3
miliar, kita terima barangnya dan kedatangan barang bantuan tersebut sangat membangtu dalam pelatihan kompetensi ini,” terangnya. Lebih jauh soal adanya akreditasi terhadap kejuruan tersebut dinyatakan sebagai sebuah pengakuan dari pemerintah. Penyelenggaraan pelatihan kompetensi di LLK Selong ini sudah memenuhi standar nasional. Seperti sudah memenuhi standar alat, metode dan instruktur dan lainnya. Hasil dari pengamatan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) LLK dinyatakan sudah memenuhi syarat dan berhadak mendapatkan sertifikat akreditasi. Sehingga semua lulusan LLK ini sudah cukup berkompeten dan bisa diterima bekerja dimana saja sesuai dengan kompetensinya. Saat ini, LLK tidak sekadar melatih kompetensi. Tapi digandeng dengan kegiatan pelatihan pekerja lapangan
Satukan Pandangan tentang Islamic Center Dari Hal. 1 Perlu pertimbangan selanjutnya memilih membesarkan Masjid Raya Hubbul Wathan sebagai pusat kegiatan, atau Masjid Hubbul Wathan di bawah Islamic Center. ‘’Ini ke depan semoga kita dapat suatu kesatuan pandangan kita ingin jadikan IC seperti apa,’’ ujarnya. Tidak hanya itu, menurut Sulaiman, IC tidak hanya berupa bangunan saja. Saat ini IC sebagai bagian dari wisata halal dan sebagai pusat peradaban Islam. Pihaknya sedang mencoba melengkapi sarana untuk mendukung kegiatan itu. “Kita isi lantai dua dan lantai tiga, kami usahakan bisa buat studio. Saya juga beberapa kali berbincang dengan Kepala Museum NTB untuk meletakkan lontar dan sebagainya di IC,” katanya. Di samping itu, keamanan menjadi tantangan pengelolaan IC. Terutama dengan terbukanya akses untuk masuk
ke lingkungan IC. ‘’Saya berusaha untuk pihak keamanan tetap stand by (bersiap). Secara keamanan agak kesulitan,’’ katanya. Perlu Program Pendukung IC perlu diisi dengan program yang bisa mendukung IC sebagai pusat peradaban. Kegiatan yang bisa menarik minat anak-anak dan kegiatan skala nasional bersifat keagamaan bisa dilakukan di IC. Hal itu disampaikan Sahnan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Menurutnya, salah satu yang bisa dikembangkan dengan membuat panggung atau stage di IC yang diisi oleh para pendongeng yang ada di NTB. Mereka bisa bercerita tentang nabi. Karena pengalamannya saat menjadi juri dongeng Bahasa Sasak, sangat minim diikuti peserta. ‘’Oleh karena itu perlu kita angkat (mendongeng),’’ katanya. Ia juga menginginkan adanya radio komunitas di IC yang berbicara tentang IC dan
mengundang para pendongeng bercerita tentang nabi. ‘’Audience-nya harus anak-anak, sejak dini kita latih anak-anak itu untuk cinta kepada agamanya, cinta kepada cerita-cerita itu. Jadi saya ingin di IC, ada tempat mendukung wisata halal, kalau kita himpun dengan adanya dongeng, maka akan ada warna,’’ ujarnya. Kegiatan berskala nasional seperti Festival Maulid Nusantara bisa juga dilaksanakan di IC setiap tahunnya. Dalam kesempatan itu, masyarakat bisa mengetahui tradisi maulid yang dilaksanakan berbagai daerah lainnya. Setelah adanya berbagai kegiatan itulah, akan berdampak kepada perekonomian. Masyarakat ramai mendatangi IC, maka pedagang juga pasti akan turut meramaikan IC. “Masyarakat akan kumpul setiap hari, IC itu akan hidup, kalau ramai, pedagang bisa datang. Kita datangkan keramaian, bisa memberi makan bagi orang lain,” pungkas Sahnan. (ron)
Jadi Aktualisasi Gerakan Umat Dari Hal. 1 Ia menambahkan, jika ditilik dari sisi urusan dan kewenangan sesuai rekomendasi Mendagri, sebagian aspek kewenangan dalam pengembangan Islamic Center memang merupakan urusan pemerintah pusat. Sejauh ini, anggaran yang dialokasikan untuk program non fisik seperti program keagamaan atau lainnya di Islamic Center memang masih minim. Tunjung, salah seorang peserta diskusi dari Bappeda NTB mengatakan, IC saat ini telah menjadi ikon wisata halal. Namun, dari catatan pihaknya di Bappeda NTB, anggaran untuk IC saat ini hanya dialokasikan sebesar Rp6 miliar. Itu pun program peningkatan pengembangan pengelolaan aset daerah. ‘’Belum terlihat programprogram yang mengarah pada kaitannya dengan program keagamaannya, mengarah pada spiritual segala macammya. Ini lebih besar program peningkatan aset untuk sarana itu saja, itu pun untuk fisik,’’ ujar Tunjung. Program lainnya, kata Tunjung, belum begitu banyak. Kondisi itulah menjadi masukan dan usulan kepada Bappeda NTB yang nantinya bisa menjadi kebijakan. Apalagi IC masuk ke misi NTB Gemilang yaitu NTB Aman dan Berkah. ‘’Nanti menjadi catatan kami di Bappeda, jadi landasan kebijakan,’’ ujarnya. Pusat Bisnis Persoalan pembiayaan untuk pengembangan Islamic Center (IC) harus dicari jalan keluarnya. Diperlukan pusat bisnis sebagai salah satu jalan keluar menyelesaikan persoalan pembiayaan yang ada di IC. Hal itu disampaikan M. Syamsul Rijal dari UIN Mataram. Menurutnya, pelatihan bahasa untuk mendukung pro-
gram pengiriman mahasiswa ke luar negeri, bisa ditangani di IC. ‘’Pelatihan bahasa itu di bawah UPT, UPT nanti membuat program itu, ditunjuk pejabatnya siapa yang mengelola itu. Kalau hitung-hitungan secara kalkulator, pendidikan bahasa minimal tiga bulan, itu berapa biayanya,’’ katanya. Menurutnya, bisa juga dibuat Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk membantu operasional IC. Diperlukan juga adanya perpustakaan di IC, terlebih lagi perpustakaan sebagai jantung peradaban. ‘’Karena peradaban ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sehingga anak kecil sampai mahasiswa bisa ke situ. Mestinya perpustakaan itu harus ada di IC,’’ ujarnya. Selain itu, bisa juga dibuat pusat pengkaderan Dai, Taman Pendidikan Alquran (TPA), adanya pusat untuk menghafal Alquran dari tingkat SD, SMP, dan SMA. ‘’Semua itu harus tercover kalau IC mau kita orbitkan sebagai pusat peradaban,’’ katanya. Ekspektasi Tinggi Meski baru tiga tahun resmi dipergunakan, IC memang telah melalui banyak dinamika. Di usia yang sangat muda itu, ekspektasi tinggi muncul dari masyarakat. Abdul Aziz dari Bidang Keagamaan Biro Kesra, mengatakan, sejauh ini, kebanyakan aktivitas di IC memang masih bersifat kegiatan ibadah. Pembiayaan kegiatan didanai dari infaq. Meski demikian, pihaknya tetap bisa mendatangkan orang yang mengisi kajian subuh, kajian bakda magrib, dan kajian bakda salat Jumat. ‘’Apa yang kita berikan kepada mereka layak, walaupun dana yang kami habiskan dalam satu bulan Rp 60 juta untuk menggaji rekan-rekan kita, mulai dari adzan sampai mengisi kajian,’’ katanya. Pengembangan IC sebagai
pusat peradaban, menurutnya sudah menjadi konsep awal pembangunannya. Namun sampai saat ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Meskipun sudah disiapkan tempat untuk kajian-kajian. ‘’Yang baru berlangsung saat ini, kajian tentang tafsir. Kita inginkan IC setiap saat terus ada kegiatan di sana, di samping kegiatan hari besar. Salah satu mendatangkan para imam besar dari Timur Tengah. Di UPT juga ada kasi bisnis. Muda-mudahan bisa dikembangkan pusat bisnis di IC,’’ kata Abdul Aziz. Manfaatkan Daya Tarik Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik, Mahmud AKS, M.Si mengatakan, IC memiliki daya tarik pada kemegahannya. “Kita harus manfaatkan daya tarik ini, dengan meningkatkan kualitas isi dari IC,” katanya. Ia mengusulkan, harus ada pemikir sebagai bagian dari pengelola UPT Islamic Center. Harus ada kegiatan di IC yang bisa menarik umat. ‘’UPT harus ada pemikir yang bisa membuat kegiatan yang menarik umat,’’ katanya. Dr. Lukman, dari Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mengatakan, diperlukan pemetaan terkait potensi IC sebagai sentra wisata halal. Ia melihat, strategi dan kriteria untuk tata kelola wisata halal juga perlu dirumuskan bersama. Pihaknya di Ummat juga ingin membantu pemerintah dalam pengembangan wisata halal ini. Selain berkaitan dengan sarana dan prasarana, perubahan pola pikir atau mindset masyarakat perlu dilakukan. “IC dan tokoh masyarakat memberikan ruang untuk nilai-nilai yang baik. Jika diberikan dorongan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat berkolaborasi dalam pengembangan IC, insya Allah bagus,” katanya. (ron)
Perlu Cetak Biru Kembangkan IC NTB Dari Hal. 1 Sekarang, Pemerintah Pusat akan dibangun Universitas Islam Internasional di Jakarta. Ke depan, ia berharap di IC NTB berdiri universitas kebanggaan Islam nusantara di Indonesia Timur. “IC memang diniatkan menjadi pusat peradaban. Ka-
lau kita mau dia jadi pusat peradaban, blue print-nya apa. Dia mau jadi apa ke depan IC ini,” katanya. Dedi mengatakan IC jangan hanya sekedar menjadi tempat ibadah mahdhah. Dengan bangunan yang megah dan biaya pembangunan yang mencapai ratusan miliar, IC harus dijadikan pusat peradaban.
Potensi besar umat di NTB perlu dikelola supaya IC fungsinya lebih besar lagi. “Artinya, kalau kita menjadikan IC sebagai pusat peradaban. Kita mesti berpikir tentang sesuatu yang besar. Karena dulu sejarahnya (peradaban Islam) besar, dan kita mau mengambil lagi sejarah itu,” tandasnya. (nas)
atau disebut On the Job Training (OJT). Lalu diakhirnya ada Uji Kompetensi. Uji Kompetensi bertujuan untuk melihat keterampilan peserta didik yang sudah dilatih. Dari sinilah muncul penilaian apakah sejauh ini pelatihan inis udah berjalan dengan baik atau tidak. “Berhasil atau
tidaknya kita di LLK membeirkan pelatihan itu ada lembaga khusus yang memberikan pengujian,” ucapnya. Pengujian kompetensi dari lulusan LLK ini digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Apakah anak-anak yang dilatih tersebut sesuai dengan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau tidak. Jika dinyatakan lulus ujian, maka berhak mengantongi sertifikat yang berlaku secara nasional. Sertifikasi kompetensi ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi disingkat (BNSP). “Alhamdulillah kita sudah mengikutkan lulusan
LLK ini untuk ikuti uji kompetensi dan tingkat kelulusanya nyaris 90 persen, bagi yang tidak lulus sertifikasi uji kompetensi ini bisa diperbaharui lagi dan kembali dilatih lagi. Latih pada unit mana yang disbeut kurang kompeten dan diberikan lagi kesempatan untuk ikut uji kompetensi,” demikian. (rus)
Pelayanan bagi Pendaki Rinjani Harus Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) – Sejak dibuka 14 Juni 2019 lalu, pendakian ke Gunung Rinjani menunjukkan peningkatan. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) mencatat sampai dengan 15 Juli 2019 setidaknya ada 2.842 orang yang telah mendaki Gunung Rinjani. Jumlah tersebut didominasi oleh 2.094 orang pendaki yang merupakan wisatawan mancanegara, dan 748 orang pendaki lokal. Sampai saat ini BTNGR sendiri belum menerima laporan atau keluhan terkait kondisi alam yang ditemui para pendaki tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, menegaskan yang paling penting untuk diperhatikan dari dibukanya pendakian Gunung
Rinjani memang bukan lagi soal kondisi alamnya. Melainkan peningkatan pelayanan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola. “Yang paling penting itu peningkatan pelayanannya. Seperti fasilitasnya dibenahi, kebersihannya diperhatikan. Orangorang kita sendiri kadang masih suka buang sampah di atas sana,” ujar Ainuddin kepada Suara NTB, Rabu (17/7). Ainuddin enggan menyebut bahwa tingkat kunjungan ke Gunung Rinjani saat ini sebagai tingkat kunjungan yang normal, karena masih belum bisa dibandingkan dengan jumlah pengunjung sebelum terjadi bencana gempa 2018 lalu. “Sebelum gempa di atas sana kan bisa sampai 3.000 orang,” ujarnya. Dari sudut pandang pariwi-
sata, Ainuddin menyebutkan bahwa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bergelut di bidang tersebut adalah mendukung setiap upaya pemerintah untuk menaikkan kembali pamor Gunung Rinjani. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan dan tidak melanggar ketentuan dari pengelola terkait keamanan. Kepala BTNGR, Sudiyono, membenarkan adanya peningkatan jumlah kunjungan menuju angka kunjungan normal. Walaupun tidak merata untuk setiap jalur, hal itu diharapkan menjadi pertanda yang baik untuk tingkat kunjungan ke Gunung Rinjani. “Jumlah pengunjung saya lihat untuk yang Senaru relatif normal, Sembalun sedikit turun, Timbanuh justru lebih meningkat dibanding sebel-
umnya,” ujar Sudiyono. Pihaknya sampai saat ini sambil jalan masih mencari jalur baru yang aman dan memungkinkan para pendaki untuk bisa mendekati puncak Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak. Walaupun begitu, diakui Sudiyono fokusnya saat ini lebih mengarah pada pembangunan sarana-prasarana di masing-masing pintu masuk ke Gunung Rinjani. Selain itu, tim pemantau juga terus diturunkan untuk melakukan pengamanan dan mencegah para pendaki melanggar batas pendakian yang sudah ditetapkan. Hal itu untuk memastikan keselamatan para pendaki sendiri. “Sampai sekarang kondusif, masih bagus. Insiden kecil ada (seperti) keseleo gitu, kan hal yang biasalah,” pungkas Sudiyono. (bay)
IIDA Group Jepang Bantu NTB Bangun RTG Mataram (Suara NTB) Banyak cara Allah SWT mempertemukan umat yang satu dengan yang lainnya. ‘’Adanya musibah gempa, mengantarkan Anda ke Lombok dan kita bisa bertemu,’’ ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, ketika menyambut Presiden IIDA Group Holdings, Mr. Yoichi Nishikawa Kamis (18/7). Kunjungan Mr. Yoichi didampingi Dirut PT. IONE Home Indonesia, Mr Akira Musumi dan Kadis PMPTSP NTB, Drs.H. L.Gita Ariadi, M.Si tersebut, selain menyampaikan rasa empati atas musibah gempa yang menyapa NTB, juga melaporkan kegiatan yang sudah dan akan dilakukan perusahaannya di NTB. Kepala Dinas PMPTSP, Lalu Gita Aryadi mengungkapkan, IIDA Group Holdings adalah perusahaan di Jepang yang bergerak di bidang properti membangun rumah tahan gempa. Di Jepang perusahaan ini berhasil membangun 45 ribu rumah tahan gempa per tahun. Di Indonesia bekerjasama dengan Perumnas dengan targetnya membangun 10 ribu unit rumah tahan gempa. Perusahaan tersebut mampu membangun 4 ribu rumah tahan gempa di Indonesia per tahun. Sebagai perusahaan properti terkemuka di Jepang, IIDA Group Holdings merekrut pekerja untuk magang di Jepang selama 3 sampai 5 tahun dengan penghasilan yang menggiurkan. Peserta magang termasuk dari Lombok, jumlahnya sudah mencapai ratusan peserta. Ke depan quota peserta magang dari NTB jumlahnya akan terus ditambah. Selain program magang bidang properti, perusahaan tersebut juga akan merekrut program magang untuk tena-
(Suara NTB/diskominfotik)
FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Kadis PMPTSP NTB, H.L.Gita Ariadi foto bersama dengan Presiden IIDA Group Holdings, Mr. Yoichi Nishikawa dan rombongan kemarin. ga perawat kesehatan yang kebutuhannya juga besar. Di NTB, kata Gita, IIDA Group Holdibgs dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai berinvestasi tidak kurang dari Rp100 miliar. Dan telah membebaskan lahan, yang rencananya akan membangun 2000 unit rumah tahan gempa. Tahap pertama sudah mulai dibangun sebanyak 282 unit di Lombok Barat. Gubernur NTB menyambut baik perhatian, kegiatan pengiriman magang dan rencana-rencana investasi yang telah, sedang dan akan dilakukan IIDA Group Holdings di NTB. ‘’Apa yang jadi kendala investasi lapor-
kan pada kami,’’ pesan gubernur kepada Mr.Yoichi. Kepada Kadis DPMPTSP NTB, juga bisa membantu kelancaran perizinan yang dibutuhkan,’’ kata gubernur. Dr.Zul juga berharap quota program magang ke Jepang dapat terus ditambah. Bahkan bila dibutuhkan, , pihaknya siap membantu apa yang dibutuhkan Jepang dari NTB, khususnya terkait program magang dan produk-produk dari NTB. Usai menemui gubernur, Presiden IIDA Group Holdings dan rombongan melanjutkan kunjungan melihat progress projek di Lombok Tengah dan mengunjungi KEK Mandalika untuk menjajaki peluang berinvestasi di kawasan pariwisata tersebut.. (r/diskominfotik)
Sejumlah Gedung SD/SMP di Lotim Butuh Perbaikan Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) nampaknya harus bekerja ekstra untuk melobi anggaran pusat. Pasalnya, hingga tahun 2019 ini tercatat masih 30 persen gedung fisik SD maupun SMP dalam kondisi rusak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, H. Moh. Zaenudin, Kamis (18/7) menjelaskan, pembangunan fisik sekolah baik itu berupa ruang kelas belajar (RKB) khusus untuk SD mela-
lui tiga sumber yakni dana alokasi khusus (DAK), bantuan pusat (Bantah) dan dari APBD. ‘’Untuk sekolah di Kabupaten Lotim yang mengalami rusak sedang masih sekitar 30 persen dari 727 sekolah SD di Kabupaten Lotim dan sisanya SMP,’’ terangnya. Menurutnya, kerusakan pada gedung fisik sekolah sulit untuk ditebak. Karena fakta di lapangan, meskipun gedung sekolah itu baru tuntas dikerjakan, tidak menutup kemungkinan mengalami kerusakan terutama yang disebabkan oleh fak-
tor alam. Sementara, dari pemerintah daerah harus bersikap netral dengan cara mengusulkan sekolah-sekolah yang memang layak untuk mendapatkan bantuan dari beberapa sumber anggaran tersebut. Disebutkan bahwa pada tahun 2018 untuk DAK yang diperbaiki sekitar 21 ruang untuk RKB dan 40 untuk rehab sedang. Adapun bantuan saat ini tidak hanya untuk ruang belajar, melainkan untuk penunjang lainnya. Adapun yang diajukan oleh Dikbud Lotim untuk penerima dana
bantuan tahun 2018 sekitar 80 unit, namun yang memenuhi kriteria kemudian dilakukan survei sekitar 50 unit baik untuk RKB, renovasi, sanitasi bahkan hingga kantin siswa. Sementara di tahun 2019 ini bantuan untuk rehab rumah lebih ditujukan pada lokasi yang terdampak gempa seperti di Kecamatan Sambelia, Sembalun, Pringgabaya dan beberapa kecamatan lainnya. Ini menjadi prioritas supaya tidak ada lagi siswa yang belajar di tenda-tenda maupun bangunan sekolah yang sifatnya sementara. (yon)
Kohesikan Seluruh Energi, Wujudkan IC sebagai Pusat Peradaban Dari Hal. 1 Hadir juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB. Agus Talino mengemukakan ada empat hal terkait dengan IC NTB ini. ‘’Yang pertama. Kita bersyukur memiliki Islamic Center. Karena tidak semua daerah memiliki Islamic Center,’’ katanya. Yang kedua. Salah satu cara kita bersyukur adalah dengan menjaga dan merawatnya. Sehingga Islamic Center yang kita miliki menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Kalau misalnya, ada kerusakan sedikit saja. Apalagi bisa mengganggu kenyamanan harus segera diperbaiki. Jangan sampai misalnya, karena ada bagian atap yang bocor lantas meletakkan penampung air hujan di lantai. ‘’Itu mengganggu. Harus segera diperbaiki,’’ sarannya. Yang ketiga. Menjadikan Islamic Center sebagai pusat peradaban merupakan pekerjaan besar. Karena yang kita bangun itu adalah nilai-nilai. Apalagi sekarang tantangannya besar. Dunia ini hampir tanpa “sekat”. Bahkan ada
yang beranggapan bahwa semua yang datang dari barat itu adalah progresif dan yang datang dari timur itu konservatif. Padahal tidak semua yang datang dari barat itu sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kita. Karena ini merupakan pekerjaan besar. Maka Islamic Center itu harus dikelola secara khusus dan berdiri sendiri. Tidak menjadi bagian dari OPD tertentu. Pertimbangannya, agar sumber daya. Termasuk anggarannya memadai untuk menjadikan Islamic Center sebagai pusat peradaban. Kalau misalnya, Islamic center ini bisa menjadi pusat kegiatan yang fasilitasnya lengkap dan bekerjasama dengan seluruh masjid yang ada. Misalnya, ada kegiatan rutin yang melibatkan remaja-remaja masjid. Maka banyak masalah yang masih menjadi tantangan kita, insya Allah bisa kita jawab dan selesaikan. ‘’Yang keempat. Yang terakhir. Kita mesti mau belajar ke daerah-daerah yang memiliki Islamic Center yang sudah menjadi pusat peradaban. Pendekatan kita ATM. Amati, Tiru dan Modifikasi sesuai dengan kondisi daerah kita,’’ ujarnya Sementara itu, Dr. Adi
Fadhli dari NU NTB mengatakan, upaya mewujudkan IC sebagai pusat peradaban merupakan tujuan yang baik. Dari segi nama, ia menilai IC NTB sudah cukup bagus. Ia menjelaskan peradaban terbentuk dari adat istiadat masyarakat yang menjadi suatu kebudayaan. Peradaban terlihat secara fisik dan psikis. Secara fisik, wujud IC untuk menjadi sebuah peradaban sudah ada. Masyarakat NTB bangga mempunyai IC. Ia memberikan contoh Masjid Istiqlal Jakarta yang dibangun ketika zaman Presiden RI, Ir. H. Soekarno sampai sekarang tetap menjadi kebanggaan. ‘’Wujud kita bersyukur secara fisik dia sudah ada. Sekarang persoalannya saya belum 100 persen bangga kalau masuk IC, itu kalau dilihat secara fisik,’’ katanya. Secara non fisik, sekarang di IC NTB sudah ada kajiankajian setelah salat. IC yang diharapkan seperti dulu-dulu di Masjidil Haram sebagai pusat peradaban, di mana setiap sudut-sudutnya ada pengajian. Kajian yang dilakukan semuanya dari berbagai mazhab. ‘’Kita bagaimana mengembalikan kajian-kajian yang bebas, mazhab ini semuanya
kita kaji. Sangat banyak ulama-ulama kita yang lahir dari sana,” katanya. Adi memberikan contoh beberapa masjid di Timur Tengah yang menjadi pusat peradaban hingga saat ini. Setiap pojokpojok masjid ada majelis taklim yang masih tetap eksis. ‘’Maksud saya, dulu ketika nabi membangun masjid itu menjadi pusat peradaban, semuanya ada di sana. Pendidikan, peradilan semua ada,’’ ungkapnya. Lalu bagaimana cara mengembalikan fungsi masjid atau IC sebagai pusat peradaban? Menurut Adi, hal itu bisa dibangun dengan membuat kajian-kajian di pojokpojok masjid. Bagaimana memaksimalkan peran IC selain sebagai tempat ibadah wajib juga menjadi tempat majelis taklim. Ia sepakat juga mengenai perlunya lembaga khusus yang disiapkan mengelola IC NTB dengan SDM yang bagus. ‘’Sehingga semua aspek, ruhnya kita bangun NTB bisa. Di samping fisiknya kita bangun,’’ ujarnya. Membangun IC sebagai pusat peradaban harus dimulai dari hal-hal kecil. ‘’Jiwa dulu dibangun, ini dasar kita untuk benar-benar kuat dalam hati kita,’’ sarannya. (nas)
SUARA NTB
Jumat, 19 Juli 2019
Halaman 12
Kekeringan Hambat Pembangunan RTG di Batulayar Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Batulayar, Lombok Barat (Lobar) tidak saja mengakibatkan warga kesulitan memperoleh air untuk konsumsi sehari - hari, namun kekeringan juga berdampak terhadap proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Pembangunan RTG ini terhambat akibat air yang langka untuk kebutuhan pencampuran bahan bangunan. Kepala Desa Batulayar, H. M. NurTaufiqmengatakan,didaerahnya ada beberapa dusun yang langganan kekeringan ketika musim kemarau tiba. Beberapa dusun ini antara lain, Dusun Penanggak dihuni150KK,PenanggakTimur175 KK, Paok Lombok 79 KK dan Apit Aik dihuni 115-120 KK. Di beberapa yang terletak di perbukitan ini, banyak korban gempa baik rusak
berat, sedang dan ringan yang tengah melakukan proses pembangunan. “Hanya saja akibat kekeringaninimengganggupengerjaanrumah gempa warga, memang di sanakalaundakkitapunyapenampungan air tidak bisa jalan (pengerjaan RTG), mereka butuh air banyak,” tegas dia. Menurutdia,pembangunanRTG ini sangat butuh air, namun saat ini kondisinyalimit,sehinggawargasulit memperoleh air. Jangankan untuk keperluan pembangunan RTG, untuk konsumsi warga sehari-hari sajacukupsulitdiperoleh.Sebenarnya untuk mengatasi krisis air akibat kekeringan ini ada Pamsimas yang dibangunpemdadiDusunKekeran. Hanya saja karena Pamsimas ini baru mampu menyuplai warga di dusun bagian bawah sekitar 40 KK. Air Pamsimas ini sulit dinaikkan ke daerah perbukitan tersebut, akibat
mesin air tidak mampu. Pihaknya pertama menaikkan air ke Dusun Paok Lombok, namun belum bisa. Sampai saat ini kata dia, pihaknya belum bisa menaikkan air ke pedusunan yang terletak di bagian atas. “Sampai saat ini belum bisa, sehingga sulit air di sana,” jelas dia. Upaya menaikkan air ini sendiri sudah diupayakan 2 kilometer pipa dan mesin penembak. Sementara itu, Kasi Kedarutan BPBD Lobar, Lalu Arya Danu mengatakan sejauh ini sudah ada daerah yang dilanda kekeringan. Sampai saat ini kurang 10 desa mengusulkan permintaan distribusi air. “Sudah ada kurang dari 10 desa yang bersurat meminta air,” jelas dia. Hanya saja, kata dia, pihaknya belum mulai melakukan droping air, karena menunggu SK dari bupati. Sejauh ini dari Bank NTB membantu tandon air ke daerah terdampak kekeringan.
HILANG HLG SERTIPIKAT TANAH NO.1083 ATAS NAMA Ir I GST MADE WIDIARTANA HLG D’SPTR CAKRANEGARA
Menyoal kekeringan di Batulayar yang berakibat mengganggu pembangunan RTG, menurut dia sejauh ini belum ada usulan. Pihaknya juga belum bisa bergerak karena belum bisa mencairkan anggaran untuk droping air, “SK masih di meja pak bupati, sekitar Jumat paling telat bisa kita mulai (droping air),” jelas dia. (her)
HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR.5255 BQ NOKA/NOSIN :MH1KEV112YK-061066/ KEV1E-1061071 AN.SYUAIB HLG DISKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910
HLG STNK R2 YAMAHA DR.2293 CI NOKA/NOSIN : MH31KP00dej 784913/ 1KP784942 AN.NURTIHAN HLG DI JL.RAYA NARMADA MENUJU MATARAM
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 19 Juli 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 14
Kemendag Dorong Pelaku Usaha dan Generasi Milenial Jadi Konsumen Cerdas Mataram (Suara NTB) Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perdagangan Provinsi NTB mendorong para pelaku usaha, serta generasi millenial menjadi konsumen cerdas. Selain cerdas, konsumen juga di dorong lebih kritis. Pesan ini disampaikan pada kegiatan edukasi konsumen cerdas, pengawasan barangbarang beredar dan jasa kepada sejumlah pelaku usaha dan generasi milenial, serta masyarakat umum di Narmada, Kabupaten Lombok Barat. “Sebetulnya tidak ada temuan. Tapi masyarakat harus terus diedukasi lebih cerdas dan teliti sebagai konsumen. Terutama generasi milenial,” kata Kepala Bidang Perlindungan
Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Taufik Rahman, SH, Kamis (18/7) kemarin. Edukasi dilakukan sehari sebelumnya. Sejumlah stakeholders juga dihadirkan. Diantaranya dari BPOM Mataram, Lembaga Perlindungan Konsumen dan Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lombok Barat. Edukasi ditekankan pada produk-produk beredar yang demikian marak membanjiri
pasar dalam negeri. sebagai konsumen yang cerdas, tentu tak serta merta tergiur dengan produk – produk yang menawarkan tampilan yang cukup menarik, kemasan, serta isinya. Ada halhal penting yang menurutnya harus dipahami oleh konsumen. Misalnya, pada produk makanan. Harus dipastikan kandungannya bukan dari bahan-bahan yang dicampur dengan bahan yang dilarang digunakan sembarangan oleh
BPOM. Memahami masa berlaku produk. Atau jika produk tersebut produk-produk kelistrikan dan elektronik, kata Taufik, setidaknya konsumen dapat mengenali produkproduk yang telah berstandar nasional Indonesia (SNI). “BPOM dihadirkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mana saja produk makanan dan minuman yang boleh dan tidak dibolehkan dikonsumsi. Jangan sampai karena menarik, konsumen langsung tergiur,” ujarnya. Demikian juga soal hak. Konsumen memiliki hak terhadap produk barang dan jasa yang dijual di pasaran. Hak menuntut penggantian
bila produk yang dijual tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika terjadi perselisihan, konsumen memahami jalur-jalur untuk mengadu. Selain Dinas Perdagangan, layanan pengaduan juga bisa disampaikan kepada LPKSM, Yayasan Perlindungan Konsumen. “Jika terjadi perselisihan antara konsumen, ke mana mereka mengadu, jalurnya harus sudah dipahami. Dan hak-hak apa saja yang bisa diadukan,” imbuh Taufik. Selain edukasi menjadi konsumen cerdas, masyarakat juga diajak membeli kebutuhan sesuai kebutuhannya, bukan sesuai keinginannya. (bul)
(Suara NTB/bul)
KONSUMEN CERDAS - Sosialisasi konsumen cerdas di Narmada oleh Kemeterian Perdagangan bersama DInas Perdagangan NTB
Dijual Apa Adanya, Dusun Kedondong Memikat Wisatawan Sebagian Besar Taksi ”Online” akan ’’Rontok’’ ASOSIASI Driver Online (ADO) Provinsi NTB memperkirakan banyaknya taksi online akan rontok. Menyusul telah diajukannya kuota oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB kepada gubernur untuk ditetapkan. Diketahui, jumlah taksi online diperkirakan di kisaran seribuan unit. Bila dilihat dari jumlah taksi online yang beroperasi. Sementara Pemrov NTB tengah merampungkan penetapan kuoatanya. “Kalau tidak salah, kuota yang (Suara NTB/bul) diusulkan kepada gubernur sebanWahyudi Wirakarsa yak 350 unit taksi online,” kata Ketua ADO Provinsi NTB, Wahyudi Wirakarsa di Mataram, Kamis (18/ 7) kemarin. Jumlah yang diusulkan tersebut diketahui melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Berdasarkan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018, pemerintah memberikan kelonggaran berusaha bagi masyarakat untuk memulai berusaha untuk layanan jasa taksi online atau Angkutan Sewa Khusus (ASK). Di NTB ini , ada enam aplikasi berbasis transportasi online yang beroperasi. Diantaranya aplikasi Anterin, Go-Car, Grab-Car, M-Car, Baliwow, Trans Asia. Seluruh driver yang tergabung di masing-masing aplikasi ini selanjutnya harus teregistrasi kembali. Teregistrasi aktif di perusahaan aplikasi, juga terdata oleh pemerintah daerah melalui izin Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Bagi kendaraan-kendaraan yang telah teregistrasi, akan ditempel stiker. “Selama sebulan ini masih imbauan-imbauan kepada driver atau perusahaan untuk mentaati amanat Permenhub 118. Razia-razia terus dilakukan untuk mengingatkan untuk diregistrasi. Sebulan ke depan, sudah dilakukan penindakan,” kata Wahyudi. Sementara ini, dari 350 kuota taksi online yang diajukan beroperasi di Pulau Lombok, 85 unit telah diisi oleh anggota Koperasi JTU Mataram. Sisanya diharapkan driver-driver taksi online lainnya untuk melakukan registrasi di aplikasi onlinenya, dan bernaung di bawah payung hukum koperasi. “Boleh tidak bernaung di bawah koperasi. Tapi harus ada izin-izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal,” imbuh Wahyudi. ADO telah melakukan kroscek ke Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB untuk memastikan, apakah terdapat perusahaan-perusahaan yang meminta izin mengoperasikan taksi online. “Tidak ada datanya masuk. Artinya baru yang sudah teregistrasi hanya driver taksi online yang ada di bawah KJTU. Yang lain belum ada informasi,” ujarnya. Dengan demikian, kemungkinan akan banyak yang ditindak. Selain itu, mereka yang tidak melakukan registrasi dengan sendirinya akan rontok. (bul)
Mataram (Suara NTB) Menjadi desa wisata tak mesti memiliki fasilitas wisata yang lengkap. Alam telah diciptakan dengan potensinya. Tinggal bagaimana mengemasnya agar wisatawan tertarik. Kelompok pemuda di Dusun Kedondong, Pringgasela Selatan Kabupaten Lombok Timur sudah satu setengah tahun ini mengembangkan desa wisata secara mandiri. Modalnya hanya motivasi dari Ahyamudin, mantan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur. Di Dusun Kedondong, dulunya juga bagian dari sentra perajin kain tenun. Belakangan para perajin 60 persen berhenti beraktivitas. Karena motivasi menenun murni hanya untuk kebutuhan pribadi. Belum dikelola untuk kepentingan bisnis. Batik Sasambo juga dikembangkan. Pegiatnya adalah Kusman Jayadi, pemilik Sasambo Jaya Abadi. Pringgasela Selatan ini juga memiliki potensi air terjun, serta gua. Lantaran tak dikemas, potensi wisata itu hanya menjadi hal biasa. Adalah Kusman Jayadi, ketua pemuda di dusun setempat. Dibantu Haidi Sutarjo yang aktif di Pokdarwis dusun setempat memilih nekad menawarkan jasa penginapan dan berwisata ala dusunnya. Modalnya hanya kamar pribadi Kusman yang dibuat seadanya sebagai home stay yang disewakan melalui aplikasi booking.com. Di aplikasi ini, ia menampilkan foto kamarnya dan fasilitas yang disediakan bagi wisatawan. Dua bulan kamarnya mejeng di aplikasi ini. Sempat putus asa sampai akhirnya wisatawan asal Jepang boking menginap. Tentu kaget dan bingung, tidak ada persiapan apapun, apalagi berbahasa asing. Kamarnya dijual Rp150 ribu semalam.
(Suara NTB/bul)
KEARIFAN LOKAL - Wisatawan menikmati kearifan lokal di Dusun Kedondong, Peringgasela Selatan Wisatawan pemesan datang. Kusman dan pemuda dusun setempat gelagapan berkomunikasi. Sampai akhirnya muncul ide berkomunikasi menggunakan aplikasi translate dari google. mereka menjamu wisatawan apa adanya, makan minum, menu dan budaya masyarakat di dusun setempat. “Bangun pagi, kumpul, ngopi. Makanannya apa yang kita makan, sambel ada, sambel kita sajikan,” kata Kusman Jayadi yang juga anggota Satpol PP Kabupaten Lombok Timur ini. Wisatawan diajak membaur dan hidup layaknya di masyarakat dusun setempat. Rupanya, itu yang membuat wisatawan betah. Dan sangat menikmati. Sejumlah bule dari berbagai negara menyusul beriwisata apa adanya ke Dusun Kedondong. Dari Italia, Jerman, Irlandia, hingga Polandia. Para wisatawan diajak hidup ala desa. Bertani, ber-
main, berkebun, mencari kayu bakar, bahkan memancing belut. wisatawan juga disyaratkan harus mengikuti aturan adat. Tidak diperbolehkan tidur berpasangan jika bukan suami istri. Menggunakan kain layaknya perempuan desa. Diajak memasak layaknya dapur desa. “Ternyata itu yang membuat mereka betah. Diajak nyangkul, diajak nyari kayu bakar. Bahkan kita buat paket nyari kayu bakar bersama masyarakat kita. Dia ikut nyari kayu bakar, dia ngikat, sampai dia yang angkut sendiri di kepalanya. Dan dia bayar ke ibu-ibu yang membawanya,” kata Kusman. Wisatawan yang berkunjung juga diajak mencangkul, angkat jerami, hingga nanam padi. Anehnya, wisatawannya justru mengeluarkan uang. Mereka sangat menikmati tinggal di desa. Menyangrai kopi juga wisatawan diajak, memasak menggunakan
tungku tanah liat. Mencari belut di sawah. Bahkan mancing belut ini dibuat paketnya, Rp100 ribu. Juga sangat dinikmati wisatawan. Ketika ada acara adat, wisatawan juga diajak. Misalnya di acara begawe, nyongkolang. Menu begawe juga disajikan kepada wisatawan. Layaknya menyajikan orang lokal. “Makan sayur nangka, ares. Dari sana juga mereka mengatakan baru tahu kalau pohon kelapa (batang paling muda) dan pisang dapat dimakan. Bahkan sambel yang pedespun kita kasi. Dan mereka ternyata sangat menikmatinya. Sangat enak menurut bulenya,” ungkap Kusman. Wisatawan juga diajak berkebun dan memanjat kelapa. Semua hal yang bisa dilakukan, dijualnya kepada wisatawan. Tradisi kerajinan setempat dijual dalam bentuk paket wisata sederhana. Dari membatik Sasam-
bo, menenun, membuat gerabah, bahkan mencetak batu bata dari tanah liat. Rupayanya kata Kusman, dengan mengajak wisatawan hidup membaur, justru sangat menarik bagi wisatawan. Wisatawan yang pernah datangpun kerap menyampaikan kesan pengalaman berwisata paling berharga yang akan dikenang seumur hidup. Dengan mulai tertariknya wisatawan berwisata ke Tanah Kedondong ini, masyarakat setempat mulai melirik bisnis menyewakan rumah-rumahnya sebagai home stay. Anak-anak juga memanfaatkan gadgetnya sebagai alat komunikasi dengan wisatawan melalui aplikasi translate. Industri-industri tradisional yang sempat loyo kini mulai hidup. Inilah cara pemuda Tanah Kedondong mengembangkan desa wisata dan industri kreatifnya. (bul)
Terminal BBM Pertamina di Ampenan ”Terbakar” Mataram (Suara NTB) Api mengepul di objek vital Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Ampenan Mataram, milik PT. Pertamina (Persero) Kamis pagi (18/7) kemarin. Untungnya, penanganannya cepat dan kerugian dapat diminimalisir. Kejadiannya saat kegiatan penyaluran BBM ke mobil tangki sudah dimulai dan kegiatan operasional Terminal BBM berjalan lancar. Selain itu, di CBM Ampenan juga sedang ada kegiatan discharge dari kapal tanker. Seperti biasa pada pukul 07:30 seluruh Pekerja TBBM Ampenan berkumpul di depan lobi kantor untuk melaksanakan kegiatan briefing pagi dan diakhiri dengan doa bersama dan yel – yel. Tiba-tiba, terjadi letupan bunga api pada manhole atas mobil tangki yang sedang diisi di filling point bay 8 produk premium/pertamax. AMT 1 yang standby di dalam mobil tangki untungnya segera keluar mobil tangki. Sementara AMT 2 yang berada di atas mobil tangki mengalami luka bakar hingga 50 persen. Petugas penyaluran dengan segera melakukan stop pengisian pada mobil tangki dan mengarahkan mobil tangki di bay 2 dan bay 3 segera ke luar meninggalkan filling shed. Security merespon dengan membunyikan lonceng tanda keadaan darurat dan menutup pagar akses ke luar masuk TBBM. Seketika terminal BBM Ampenan menjadi riuh. Asap hitam membumbung tinggi. Regu pemadam TBBM Ampenan lalu dengan sigap melaksanakan pemadaman di filling shed. Kondisi darurat diberlakukan. Seluruh Pekerja TBBM Ampenan berkumpul di assembly point. HSSE TBBM Ampenan menghubungi Instansi terkait, Polsek Ampenan, Koramil Ampenan,
(Suara NTB/bul)
SIMULASI - Kegiatan simulasi penanganan insiden di Terminal BBM Ampenan Ambulance RSI dan Damkar kota Mataram. Regu pemadam kebakaran beberapa lama berusaha menjinakkan api. Disisi lain, tim medis juga turut bergerak mengevakuasi para korban. Lalu dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Api juga menjalar hingga ke gedung HSSE. Suasana semakin panik. Tim pemadam kebakaran bekerja makin ekstra menjinakkan api. Tak sampai di situ, persoalan lain juga ditemukan tumpahan minyak (berbentuk lapisan film di atas permukaan laut) yang area filmnya semakin meluas. Operation Head (OH) TBBM Ampenan, Ngurah Yamatika memberlakukan aksi tanggap darurat. Spv Marine Operation sebagai On scene Commander (OSC), Aulia Affandi saat itu juga diminta untuk mengambil alih komando dalam Operasi Penaggulangan Tumpahan Minyak di laut. Surveillance lalu diperin-
tahkan menyisir sekitar area CBM sampai ke pantai dan memastikan kondisi perairan telah kembali normal tidak ada minyak yang tersisa/lolos. Regu Skimmer dan Regu Dispersant untuk mengeksekusi/ menyapu bersih tumpahan minyak yang telah dikurung dengan Oil skimmer dan menampungnya ke dalam Oil Contain Bag (drum). Selanjutnya, regu dispersant bergerak menyisir tumpahan minyak yang telah terkurung oil boom dan terus menyemprotkan oil dispersant untuk menetralisir minyak yang tidak terihisap sempurna oleh Oil Skimmer dan membersihkan sisa-sisa tumpahan minyak berupa film yang lolos dari kepungan oil boom. Rangkaian peristiwa ini berlangsung hampir tiga jam hingga status darurat dicabut dan dipastikan situasi dapat dikendalikan. OH TBBM Ampenan, Ngurah Yamatika, peristiwa kebakaran ini adalah simulasi yang rutin dilak-
sanakan. Simulasi penanganan kebakaran adalah semacam latihan yang dilakukan terus menerus agar dapat melakukan penanganan bila mana terjadi insiden. “Penanganannya secara terstruktur, sesuai dengan prosedur. Dan cukup bagus. Latihan melibatkan pihak eksternal dan kekurangan-keruangan sekecil apapun tetap dijadikan evaluasi,” ujarnya. Seluruh peralatan yang ada di Terminal BBM Ampenen dinyatakan berpungsi dengan baik. misalnya pompa pemadam api, jalur pipa, dan peralatan pendukung lainnya diyakinkan masih berfungsi optimal. Dari simulasi kemarin, pesan yang ingin disampaikan, jikapun terjadi insiden, Pertamina telah memiliki kesiapan untuk mengantisipasi dampak. “Semoga tidak akan terjadi insiden. Dan kita tetap pastikan masyarakat sekitar juga aman,” demikian Ngurah Yamatika. (bul/*)
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 19 Juli 2019
Kejari KSB Resmi Dibentuk Dari Hal. 3 Selanjutnya, untuk penanganan menjadi kewenangannya, seperti penempatan personel dan jajaran di bawah Kajari. “Kalau Kajarinya sudah ada, tinggal perangkat di bawahnya,” kata Kajati. Dengan Surat Keputusan (SK) Kajati, akan dibentuk perangkat pembantu seperti Seksi Intelijen, Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Seksi Pidana Umum (Pidum). ‘’Nanti lima bidang itu diisi dengan surat perintah saya, nanti Insya Allah akan dilantik sekitar tanggal 26 Juli,’’ jelasnya. Sesuai keputusan Kejaksaan Agung, Kejari Sumbawa Barat sudah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dikelola sendiri sebagai anggaran operasional. Hanya saja perangkatnya belum dilengkapi, seperti gedung dan perangkat kinerja lainnya. Rencananya
akan berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam operasional dan Polres KSB untuk peminjaman gedung sementara. Selain Kejari KSB, sedang dibahas juga pemekaran Kejari Mataram yang jangkauannya sangat luas, mencakup Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Ke depan, kata dia, sedang diproses pembentukan Kejari Mataram terpisah dengan Kejari Lombok Barat. Selanjutnya akan diatur pembagian kewenangan untuk menangani wilayah Lombok Utara. Selain Mataram, pemekaran Kabupaten Bima dan Kota akan berdampak pada kebijakan penambahan instansinya. Menurut agenda, akan dibentuk Kejari Kota Bima. Terkait dua agenda ini, sedang dibahas pihaknya dengan pemda masing masing daerah untuk lahan pembangunan Gedung. (ars)
Cabai Pemicu Inflasi Tiap Tahun, Bappeda akan Evaluasi Program KRPL Dari Hal. 3 Ia tak memungkiri tingginya harga cabai akan mengakibatkan inflasi akan meningkat pada bulan Juli. ‘’Inflasi ndak apa-apa. Lebih susah deflasi, karena petani menangis,’’ katanya. Untuk mengatasi persoalan yang terulang tiap tahun ini, Selly menyarankan perlunya diterapkan sistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di daerah-daerah sentra produksi cabai, sayuran, bawang mer-
ah dan jagung. Sehingga ketika panen raya, produk pertanian tersebut dapat disimpan dan dijual ketika harganya bagus. Dengan sistem CAS, komoditas pertanian yang sering menjadi penyebab inflasi tersebut tetap segar sampai enam bulan. Nantinya, hasil produksi petani dimasukkan ke gudang dan dibayar 70 persen oleh perbankan. Sisanya sebesar 30 persen dibayar belakangan. (nas)
Disorot, TP4D Sebut Pemicu Masalah Proyek pada Kontraktor Dari Hal. 3 Seperti kasus pengadaan bibit jagung 112 ton di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Meski dalam proses pendampingan, namun ada kesalahan rekanan karena mendistribusikan bibit tidak sesuai spek sehingga persentase tumbuh kurang dari 10 persen. Terhadap masalah itu, termasuk temuan pada pekerjaan lain, pihaknya selalu mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan sampai benar sesuai RAB. Namun persoalannya berbeda jika tidak dipatuhi. ‘’Kalau tetap juga, akan ditindaklanjuti (proses hukum, red),’’ ujarnya. Sebagai Aparatur Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) yang jadi bagian dari TP4D, pihaknya fokus pada penyelamatan uang negara dan penyelamatan kerugian daerah. Maka, jika ada potensi kekeliruan didorong untuk perbaikan dan penyempurnaan sesuai spek, kontrak serta pedoman yang ada termasuk saran TP4D. Soal laporan masyarakat terkait kegiatan yang dikonsultasikan ke TP4D, menurutnya itu hal biasa. ‘’Toh tidak semua laporan itu benar dan memenuhi syarat ditindaklanjuti. Apalagi jika laporan surat kaleng,’’ ujarnya. Kendati demikian, setiap laporan masyarakat diatensi untuk dilakukan klarifikasi dan dianggap sebagai bagian dari dukungan masyarakat untuk optimalisasi program atau proyek pemerintah. Respons sama disampaikan Kajati NTB, Arif SH.,MM. Bahkan ia menganggap temuan Tim Starnas PK bertolak belakang dengan kesimpulannya. ‘’Sejauh ini belum ada masalah kok. Sepanjang ini tidak ada masalah, karena memang tidak ada laporan yang masuk ke saya,’’ kata Kajati ditemui di ruangannya, Kamis kemarin. Jika akhirnya ada masalah, tidak akan didiamkan. Sebagaimana terjadi pada kasus bibit jagung dampingan TP4D. Jika tidak ditindaklanjuti oleh rekanan dengan mengganti varitas yang rusak, akan diproses ke penyelidikan. Dalam kasus lain, jika memang ditemukan ada masalah maka akan ditindaklanjuti ke proses penyelidikan. ‘’Kalau ada masalah, kita lidik. Setelah lidik, kita serahkan ke APIP. Nanti kalau APIP sebut ada pidana, kita teruskan ke pengadilan. Saya rasa tidak ada masalah,’’ tegasnya. Proses itu yang selama ini dijalankan TP4D. Sebagaimana menyikapi pengerjaan proyek Taman Amahami Kota Bima, yang sebelumnya ada laporan masyarakat. Padahal di satu sisi proyek ini didampingi TP4D Kejari Bima, namun laporan tetap ditindaklanjuti ke penyelidikan. Soal masalah yang timbul
sehingga jadi bahan penyelidikan? Karena menurutnya dalam pendampingan murni hanya masalah yuridis. Pihaknya tidak akan masuk pada urusan spek barang dan jasa, kontrak dan pelaksanaan. ‘’Kita pure masalah yuridisnya, bukan masalah teknis. Misal, ini rambu rambunya, tidak boleh dilanggar.Nah, ini kalau masalah teknis, kita ndak masuk. Masalah biasanya kalau ada rambu rambu yang dilanggar, padahal tetap diingatkan saat pendampingan,’’ ujarnya. Sementara Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja, SH.,MH menambahkan, pihaknya tidak pernah masuk terlalu jauh urusan teknis. Ada banyak pertimbangan sebelum pendampingan TP4D, seperti syarat proyek strategis nasional, tidak bermasalah dalam proses lelang dan pekerjaan. Namun faktanya, kata dia, ada pihak yang mengajukan pendampingan setelah selesai lelang. Ada juga yang meminta pendampingan setelah ada masalah, sehingga ditolak. ‘’Jadi pemicu lain masalahnya, PPK tidak transparan dalam proses pendampingan. Sehingga kita kadang tidak bisa memberikan saran pendampat jika ada potensi masalah. Setelah ada persoalan, baru kita dikasitahu,’’ sesalnya. Untuk itu ke depan, ia menyarankan, jika ada permintaan pendampingan, harus diajukan dari awal sejak perencanaan. Kedua, jika ada masalah harus transparan agar tidak jadi kasus dan temuan. Somasi NTB Sayangkan Sementara Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB sangat menyayangkan jika masih ada masalah pada pengadaan barang dan jasa. Apalagi masalah itu terkait indikasi penyimpangan. Ia berharap, tidak ada lagi masalah pada proyek yang dilakukan pendampingan oleh TP4D. ‘’Tugas TP4D ini sudah sangat jelas dan memungkinkan untuk melakukan pencegahan terjadinya proses penyelewenangan,’’ ujarnya. Dimana, tugas dan kewenangannya jelas sesuai Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/ 2015 tentang Pembentukan TP4D. Seharusnya, sesuai tugas dari Kejaksaan Agung, TP4D Kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Menurutnya kewenangan ini harusnya efektif, apalagi dalam tugasnya ada unsur Inspektorat dan Polda NTB di dalamnya. (ars)
Halaman 15
Gubernur Tidak Terpukau Data Kemiskinan Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc. tidak ingin terpukau pada data kemiskinan yang dikatakan menurun beberapa waktu belakangan. Menurutnya, data kemiskinan hanyalah deretan angka yang bersifat kuantitatif yang bisa saja berbeda dengan kenyataan di lapangan. Hal tersebut disampaikan gubernur yang akrab disapa Dr. Zul saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/7). Menurutnya, angka kemiskinan pantas dikatakan turun jika sebagian besar potensi
ekonomi di NTB dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang-orang NTB sendiri agar senada dengan tujuan pembangunan. “Jadi sejatinya pembangunan itu meningkatkan kemampuan masyarakat,” tegas Dr. Zul. “Sekarang itu walaupun kelihatan kita terpukau angka kemiskinan, tapi ternyata anak-anak kita jadi penonton percuma juga,” ujarnya. Karena itu, soal kemiskinan disebutnya bukan hanya masalah penelitian dengan hasil angka kuantitatif. Namun bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan itu sendiri. Gubernur mewanti-wanti agar penurunan angka kemiskinan tidak diartikan sebagai kemampuan masyarakat NTB memenuhi kebutuhan sehariharinya. Namun terutama soal kesadaran menguasai potensi ekonomi di daerah sendiri dan menolak hanya menjadi penonton. Menurut Dr. Zul di sanalah peran pendidikan yang juga sedang digencarkan oleh Pemprov NTB saat ini. Dengan berbagai macam program pendidikan, seperti beasiswa dan kelas-kelas pelatihan lainnya, agar da-
pat dimanfaatkan sebaikbaiknya. Dengan cara itulah dia berharap kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara yang tidak biasa. “Coba lihat RPJMD kita nanti, sudah ada semuanya,” ujarnya. Selain melalui pendidikan, pengentasan pendidikan juga dicanangkan melalui proses industrialisasi yang saat ini sedang diprogramkan. Dengan adanya industri, maka masyarakat dinilai akan mempunyai banyak pilihan untuk bekerja. Dengan pekerjaan yang formal maka jaminan kesehatan dan pendidikan
bisa lebih terjamin. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) NTB melaporkan bahwa persentase penduduk miskin di NTB pada bulan Maret 2019 adalah 14.56%. Persentase ini mengalami penurunan sebesar 0.07% dibandingkan bulan September 2018 dengan persentase 14.63%. Penurunan angka kemiskinan NTB tersebut didukung oleh penurunan jumlah kemiskinan pedesaan yang dicatat relatif signifikan, yaitu dari 13.69% pada bulan September 2018 menjadi 13.45% pada bulan Maret 2019. (bay)
PBSI NTB akan Evaluasi Atlet Pelajar Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB akan menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bulutangkis Antar-Pelajar se NTB yang akan berlangsung di GOR JBC Mataram, 16-18 Agustus 2019. Event itu sebagai ajang evaluasi atlet pelajar yang disiapkan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Papua bulan
Oktober 2019. Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (18/ 7) mengatakan, kejuaraan antarpelajar yang akan berlangsung selama tiga hari nanti melibatkan atlet dari Pengcab PBSI dan klub bulutangkis yang tersebar di 10 kabupaten/Kot di NTB. Melibatkan atlet usia dini Under 10 tahun hingga pelajar SMP
dan SMA. “Kejurda Antar-Pelajar nanti akan melibatkan atlet SD, SMP dan SMA di Pengcab PBSI kabupaten/kota dan klub bulutangkis di NTB,” ucapnya. Kejuaraan yang memperebutkan hadiah piala, raket, piagam penghargaan dan uang pembinaan itu akan mempertandingkan kelas perorangan, dobel dan beribu putra. Melibatkan semua atlet pelajar di kabupaten/kota
di NTB. “Kita akan mempertandingkan semua kelas, singel, ganda, beregu putra dan putri,” jelasnya. Kejuaraan yang akan berlangsung di GOR Bulutangkis Junaidin Yaman Badminton Club (JBC) itu juga diikuti oleh empat atlet NTB yang sudah meraih tiket mengikuti Popnas di Papua tahun 2020. Kejurda tersebut akan dijadikan ajang untuk evaluasi atlet NTB yang sudah dinyatakan lolos Popnas.
Popwil IV melibatkan Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). PBSI NTB menurunkan empat atlet mengikuti Popwil IV di NTB 2018, yakni Madinah, Laora, Aura dan Ica. Keempat atlet itu lolos mengikuti Popnas/ 2019 setelah meraih medali perak. (fan)
Wagub Apresiasi Alarm Gempa di Ajang TTG Dari Hal. 3 Masing-masing daerah diketahui punya perusahaan daerah. Banyak inovasi TTG. Jika diperluas, maka masyarakat lebih banyak dapat hasil. Sejauh ini hanya temuan yang banyak, namun belum masif penggunaannya. ‘’Terima kasih sebagai penyelenggara, masyarakat Lotim bisa meli-
hat teknologi dan syukur bisa dimanfaatkan dan diperluas,’’ ujarnya. Adalah Irsan Gazali, siswa kelas III SMKN 1 Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pembuat alarm mengatakan idenya membuat alat tersebut bermula dari ketakutannya saat gempa Lombok beruntun. Bahkan beberapa bulan terakhir ini masih saja
terjadi. Dengan uang Rp300 ribu, Gazali mencoba mengkreasikan inovasinya dengan cara kerja yang sederhana. Alat hasil ciptaannya ini dialirkan listrik dan saat terjadi getaran akibat guncangan gempa, alarm langsung berbunyi. Wagub dan Bupati Lotim serta tamu acara TTG ini pun
sempat melihat uji coba langsung alat sederhana tersebut. Alarm gempa ini, bisa ditempatkan di tempat aman. Alat ini bisa mendeteksi semua getaran. ‘’Alat ini berbunyi untuk gempa dengan kekuatan minimal 3-4 skala richter,’’ katanya. Gazali mengakui, alarm gempa buatannya ini masih ada kelemahan. Bisa mende-
teksi semua getaran, termasuk getaran selain gempa. Karenanya, ia katakan harus ditempatkan di tempat yang aman. Di samping itu, siswa kreatif ini akan mencoba membuat dengan menggunakan energi baterai. ‘’Saat ini masih harus tersambung listrik, ke depan akan kita upayakan menggunakan baterai,’’ katanya. (rus)
Mengenal Lingkungan Melalui Permainan Tradisional Dari Hal. 3 Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan sebagai salah satu rangkaian dari perayaan Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli mendatang. Menurut gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut hal ini merupakan tantangan bagi manusia modern yang hidup di antara kemudahan teknologi. ‘’Memang kenyataan zaman ini main begini-an (permainan tradisional, Red) bisa pakai online sekarang, tanpa harus loncat-
loncat,’’ ujarnya. Orang nomor satu di NTB itu juga berharap tidak ada pemaksaan bagi anak untuk mencintai permainan tradisional. Namun seluruh pihak seperti orangtua dan sekolah agar terus mengkampanyekan permainan tradisional hingga tumbuh kesadaran sendiri dalam diri anak tetang manfaatnya. ‘’Orang harus bahagia dan bermain. Dengan bermain dia mengenal lingkungan sekitarnya sehingga bisa arif dan bijaksana dalam menyikapi banyak persoalan,’’ pungkas
Dr. Zul. Senada dengan itu Ketua LPAI, Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si menerangkan bahwa program #JamMainKita memang ditujukan untuk membangun kesadaran, bukan hanya bagi anak-anak, namun terpenting bagi orangtua. Perlu pemahaman khusus bahwa usia anak memang sepantasnya dibiarkan bermain terutama secara aktif di luar ruangan. Seto menerangkan, program #JamMainKita sendiri pertama kali diselenggarakan pada 4 Mei 2018 lalu atas perintah
langsung dari Presiden RI, Ir.H. Joko Widodo bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan. Pemprov NTB kemudian sebagai pihak yang pertama kali bersedia menggelar program tersebut di tingkat provinsi. Seto menyatakan, hal itu sebagai bentuk dukungan Gubernur NTB yang berkenan merintis program #JamMainKita dan menyebarkannya ke
kabupaten/kota di NTB sebagai bentuk perhatian terhadap anak-anak di NTB dan permainan tradisional. ‘’Kita bisa membuat anak-anak kembali senang bermain di luar. Bukan hanya bermain gadget atau gawai,” ujar Seto. Program #JamMainKita sendiri dicanangkan akan diteruskan ke sekolah-sekolah di seluruh NTB. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Zul juga menyempatkan diri bermain permainan tradisional seperti gelinding ban, slodoran, dan dengklek bersama para peserta. (bay)
Anak Kecanduan Gawai Elektronik Dari Hal. 3 Dua kasus tersebut adalah anak-anak yang menunjukkan gejala seperti kecanduan obatobatan jika dipisahkan dari gawai elektroniknya. ‘’Yang tercatat baru dua yang dirawat. Karena sudah konsultasi sama psikiater ada dua kasus,’’ ujar Eka, Kamis (18/7) di Mataram. Disebut Eka, masalah kecanduan gawai elektronik memang telah menjadi masalah di manapun. Terutama terkait anak-anak yang menggunakan fasilitas tersebut untuk bermain game (permainan elektronik, Red). ‘’Kadang-kadang kesalahan orangtua adalah gawai elektronik itu dijadikan hiburan
supaya anak-anak tidak ribut, tidak nangis,’’ tegas Eka. Dari sudut pandang Dokter Anak, Eka menyebutkan bahwa membiarkan anak menangis jauh lebih baik ketimbang memberikan gawai elektronik sebagai solusi. Setidaknya setelah menangis, anak memiliki waku dan pilihan aktivitas yang lebih banyak seperti belajar membaca, belajar menulis, atau bermain dengan aktif di luar ruangan. Pasien dari dua kasus kecanduan gawai elektronik yang ditangani oleh Dikes NTB itu sendiri telah menjalani terapi untuk bisa melepaskan diri dari kecanduannya. Salah satunya adalah dengan diberikan latihan-latihan gerak dan pengalihan perhatian. ‘’Anak
itu kalau sudah kecanduan gawai elektronik, diambil pun dia sudah tersiksa. Jadi bagaimana kita melepas tanpa dia harus tersiksa,’’ ujar Eka. Secara medis, lama bermain gawai elektronik bagi anak-anak sendiri disebut Eka hanya 30 menit sehari. Usia anak juga dibatasi sampai di atas tiga tahun, sementara anak di bawah tiga tahun sangat tidak dianjurkan untuk diberikan gawai elektronik. Apalagi jika diniatkan sebagai bentuk hiburan agar anak tidak rewel. Ada banyak dampak negatif jika anak mengalami kecanduan gawai elektronik sejak kecil. Terutama dari segi psikologis. Diterangkan Eka, anak yang telah kencanduan rentan men-
jadi anak yang antisosial. Selain itu, apapun yang diakses anak dari gawai elektroniknya akan menentukan perkembangannya juga. ‘’Kalau main game, game apa yang dia mainkan itu sangat berpengaruh dalam perkembangannya. Kalau dia biasa main game kekerasan, dia akan menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang biasa,’’ tegasnya. Eka sendiri mengkhawatirkan jumlah kasus yang mungkin terjadi di NTB. Dua kasus yang telah ditangani Dikes NTB disebutnya merupakan peran aktif dari orangtua pasien sendiri yang segera menyadari keganjilan anaknya dan segera berkonsultasi sebelum terlalu parah. Sementara itu, jumlah orangtua yang
merasa kecanduan gawai elektronik sebagai hal yang biasa saja disebut Eka jauh lebih banyak lagi. Sebelumnya World Health Organization (WHO) pada Juni 2018 telah menyatakan bahwa kecanduan gawai elektronik, khususnya untuk bermain game sebagai salah satu penyakit. Dapat disebut penyakit jika penggunanya memenuhi tiga kriteria, yaitu tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game, memprioritaskan game di atas kegiatan lain, dan terus bermain game meski ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. Ketiga hal itu setidaknya harus teridentifikasi satu tahun sebelum diagnosis dibuat. (bay)
RAPBD Perubahan Direncanakan Rp5,4 Triliun Dari Hal. 3 RAPBD Perubahan diproyeksikan sebesar Rp5,4 triliun atau meningkat sebesar Rp158,5 miliar lebih dibandingkan APBD Murni yang mencapai Rp5,24 triliun lebih. Gubernur mengatakan, hampir dalam setiap tahun anggaran, APBD NTB selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut bukan berarti perencanaan kita yang kurang matang. ‘’Tapi memang dalam perjalanannya perlu ada penyesuaian,’’ kata gubernur pada penandatangan KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2019 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTB, Rabu (17/7) malam. Bagaimanapun juga, kata gubernur, Pemprov memang harus melakukan perubahan dan penyesuaian. Dengan dinamika pemerintahan dan pembangunan yang sedang kita hadapi. Ia mengatakan, kesepakatan perubahan APBD murni 2019 tersebut akan menjadi model dalam menyukseskan seluruh target pada tahun anggaran 2019. ‘’Menyukseskan satu tahun pertama membangun NTB Gemilang yang dicita-citakan,’’ katanya. Dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi, SH, MH menyampaikan proyeksi pendapatan dan belanja dalam RAPBD Perubahan 2019. Dalam APBD Murni 2019 pendapatan ditargetkan sebesar Rp5.244. 782.852.000.- dan pada
RAPBD Perubahan 2019, pendapatan diproyeksikan menjadi Rp5.403.295.367.675. Target proyeksi pendapatan bertambah sekitar Rp158.512.515.675 atau sekitar 3,02 persen dibandingkan pada APBD Murni. Proyeksi pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Murni 2019 sebesar Rp1.682. 135.490.200. Di dalam RAPBD Perubahan 2019, PAD diproyeksikan sebesar Rp1.708.660. 958.875, bertambah sebesar Rp26.525.468.675 atau sekitar 1,56 persen. Kemudian Pendapatan Pajak Daerah pada APBD Murni 2019 sebesar Rp1.340.689.853.350. Pada RAPBD Perubahan 2019, proyeksi pendapatan pajak daerah direncanakan sebesar Rp1.353.790.000.000, bertambah sebesar Rp13.100.146.650 atau sebesar 0,98 persen. Selain itu, retribusi daerah juga ditargetkan bertambah. Pada APBD Murni 2019, retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp23.807.449.350. Kemudian dalam RAPBD Perubahan 2019, retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp26.331.739.350, bertambah sebesar Rp2.524.290.000 atau sebesar 10,60 persen. Sementara proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada RAPBD Perubahan berkurang. Pada APBD Murni 2019 ditargetkan sebesar Rp65.452.614.200. Sedangkan pada RAPBD Perubahan 2019 targetnya diturunkan menjadi Rp54.589.651.726, berkurang sebesar Rp10.862.
962.474 atau kurang sebesar 16,60 persen. Sedangkan proyeksi penerimaan lain-lain PAD yang sah ditargetkan bertambah. Pada APBD Murni 2019 ditargetkan sebesar Rp252.185.573.300. Sementara pada RAPBD Perubahan 2019 diproyeksikan sebesar Rp273.949.567.799, bertambah sebesar Rp21.763.994.499 atau sebesar 8,63 persen. Sementara untuk dana perimbangan juga diproyeksikan bertambah. Pada APBD Murni 2019 ditargetkan sebesar Rp3.475.324.958.800. Sedangkan pada RAPBD Perubahan 2019, dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp3.604.324.958.800, bertambah sebesar Rp129.000.000.000 atau sebesar 3,71 persen. Proyeksi bertambahnya dana perimbangan tersebut berasal dari beberapa komponen penerimaan. Yakni, Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak pada APBD Murni 2019 sebesar Rp237.759.335.800. Pada RAPBD Perubahan 2019 diproyeksikan sebesar Rp366.759.335.800, bertambah sebesar Rp129.000.000.000.atau 54,26 persen. Sementara untuk DAU dan DAK tidak mengalami perubahan, sama seperti proyeksi APBD murni 2019. Untuk DAK diproyeksikan sebesar Rp1.583. 746.053.000 dan DAK sebesar Rp1.653.819.570.000. Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada APBD Murni 2019 adalah sebesar Rp87.322. 403.000. Pada RAPBD Perubahan 2019 ditargetkan sebesar
Rp90.309.450.000, bertambah sebesar Rp2.987.047.000 atau sebesar 3,42 persen. Pendapatan Hibah pada APBD Murni 2019 sebesar Rp50.000.000.000.- pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp36.346.428.000.- tidak mengalami perubahan. Sementara pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya pada APBD Murni 2019 sebesar Rp975.975.000.- dan pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp3.963.022.000.- bertambah sebesar Rp2.987.047.000.atau sebesar 306,06%. Untuk Belanja diproyeksikan bertambah. Pada APBD Murni 2019 sebesar Rp5.253. 582.354.405. Sedangkan pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp5.499.079.091.128,49, bertambah sebesar Rp245.496. 736.723,49 atau sebesar 4,67 persen. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung pada APBD Murni 2019 sebesar Rp3.071. 274. 021.800. Pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp3.239.952.730.182,43, bertambah sebesar Rp168.678. 708.382,43 atau sebesar 5,49 persen. Belanja Pegawai pada APBD Murni 2019 sebesar Rp1.490. 951.044.400. Kemudia di RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp1.480.949.909.541,43, berkurang sebesar Rp10.001. 134.858,57 atau kurang 0,67 persen. Belanja hibah diproyeksikan bertambah. Pada APBD Murni 2019 sebesar Rp882.
781.533.000, sedangkan pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp905.379.930.015, bertambah sebesar Rp22.598. 397.015 atau 2,56 persen. Kemudian belanja bantuan sosial dalam RAPBD Perubahan diproyeksikan berkurang. Pada APBD Murni 2019, belanja bantuan sosial sebesar Rp44.147.740.000. Sedangkan pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp42.147.740.000, berkurang Rp2.000.000.000 atau 4,53 persen. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik, dan belanja tidak terduga, pada APBD Murni 2019 sebesar Rp19.195.486.600. Pada RAPBD Perubahan 2019 tidak mengalami perubahan alias tetap sebesar Rp19.1 95.486.600. Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni 2019 sebesar Rp9.000.400.455. Pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp4.000.400.455, berkurang sebesar Rp5.000. 000.000 atau kurang sebesar 55,55 persen. Untuk Belanja Langsung pada APBD Murni 2019 sebesar Rp2.182.308.332.605. Pada RAPBD Perubahan 2019 diproyeksilan sebesar Rp2. 259.126.360.946,06 bertambah sebesar Rp76.818 .028.341,06 atau 3,52 persen. Sementara itu, defisit diproyeksikan bertambah. Defisit pada APBD Murni 2019 sebesar Rp8. 799. 502.405. Pada RAPBD Perubahan 2019, defisit diproyeksikan mencapai Rp95.783.723.453,49. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 19 Juli 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Jadi Ajang Silaturahmi
Pekan Olahraga Kejaksaan Ditutup Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB menggelar kegiatan Pekan Olahraga, dibuka sejak Senin (15/7) lalu dan berakhir Kamis (18/7). Kegiatan bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan menjaga kebugaran para jaksa.
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan di acara FGD yang digelar di Unram, Kamis (18/7).
Bahas Model Penegakan Hukum
MPR Libatkan Perguruan Tinggi Mataram (Suara NTB) Berbagai persoalan hukum dibahas dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Penegakan Hukum : Konsolidasi dan Standarisasi Norma-Norma Hukum Yang Membuat Ketentuan Pidana dan Hukum Acaranya” yang digelar Kamis (18/7). Kegiatan ini merupakan upaya Lembaga Pengkajian MPR RI melibatkan perguruan tinggi Universitas Mataram (Unram) guna mendapatkan masukan formulasi baru model penegakan hukum di Indonesia. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., yang hadir pada acara tersebut mengapresiasi langkah badan pengkajian hukum MPR. Menurutnya, dengan pelibatan banyak akademisi tentu akan mendapatkan banyak masukan yang sangat bermanfaat ke depan bagi MPR. Dr. Zul mengingatkan bahwa SDM yang dimiliki NTB banyak, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara itu Wakil Rektor II Unram Dr. Kurniawan, menjelaskan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga pilar, yaitu peraturan perundang-undangan yang jelas dan menjamin keadilan, aparat penegak hukum yang profesional, menjunjung tinggi etika dan moral, serta pendidikan hukum yang berkualitas dan juga budaya hukum masyarakat yang baik. Dikatakannya bahwa penegakan hukum yang berkeadilan adalah bagian proses untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-IV UUD 1945. Kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum dan keadilan di bidang hukum pidana tidak saja kekuasaan mengadili, tetapi meliputi kekuasaan dalam seluruh rangkaian penegakan hukum pidana meliputi penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan yang menjalankan fungsi masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu tegaknya hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Untuk itu diperlukan upaya konsolidasi dan standarisasi ketentuan pidana dan hukum acara dimulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang mengatur sanksi pidana, filsafat dan politik pemidanaan, mekanisme penegakan hukum, dan memperhatikan dampak dari penegakan hukum. Prof. Dr. Amiruddin, SH.M.Hum., pemateri dalamkesempatan tersebut mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Di antaranya ialah hukum dan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung,masyarakat dan budaya. Disebutkan, peraturan perundang-undangan harus memiliki sifat lex exerta atau jelas sebagai arah bagi penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum. “Peraturan perundang-undangan memiliki hambatan dalam pelaksanaannya yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU,” ujarnya. Sementara itu narasumber lainnya, Dr.Lalu Parman,SH.MH.,menyebut ke depan penegakan hukum dan keadilan diarahkan kepada keseluruhan sistem hukum, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Konstitusi meletakkan penegakan hukum dan keadilan dalam Pasal 24 yang dilakukan oleh MA dan MK. Sifat kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. (dys)
Pembukaan berlangsung Senin lalu di lapangan rumah susun (Rusun) Kejati NTB Jalan Pendidikan Mataram, dihadiri seluruh asisten, para kasi, jaksa koordinator, pegawai hingga staf. Penutupan Pekan Olahraga Kamis pagi kemarin ditandai dengan jalan santai, melibatkan seluruh jajaran Kejati NTB. Dalam sambutannya Kajati menilai serangkaian pertandingan yang berlangsung adalah ajang uji sportivitas. “Sebab tujuan pekan olahraga ini ad-
alah kebersamaan, menjalin keakraban bersama seluruh jaksa,” kata Kajati. Selain keakraban, penting menurut pihaknya agar para jaksa menjaga kebugaran. Sebab itu akan berkaitan dengan capaian kinerja lebih baik, karena didukung raga yang sehat. “Ini juga kaitan dengan menjaga kesehatan dan integritas jaksa,” jelasnya. Kegiatan Pekan Olahraga merupakan rangkaian Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 95 dan Hari Ulang Tahun (HUT)
(Suara NTB/yon)
PERTAMBANGAN - Aktivitas pertambangan galian C yang masih terjadi di Lotim.
Pertambangan Galian C di Lotim Diawasi Ketat Selong (Suara NTB) Maraknya galian C atau MBLB di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi atensi serius Pemkab Lotim dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim. Keberadaan galian C tersebut sangat mengancam lingkungan yang jika dibiarkan lambat laun akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Disampaikan Kepala DLHK Lotim, Ir. H. Marhaban, Kamis (18/7), dalam penambangan galian C ini harus diawali dengan diperolehnya beberapa izin dari pihak pengusaha, baik izin untuk melakukan pertambangan hingga izin Amdal. Apabila tidak mengantongi izin, maka penambangan yang dilakukan termasuk ilegal dan dapat di-
lakukan tindakan tegas. Marhaban mengungkapkan, izin untuk tambang galian C saat ini sudah ditarik ke provinsi sejak diberlakukannya UU 23 tahun 2014. Sementara posisi Dinas LHK hanya sebatas pengawasan. Namun untuk meningkatkan pengawasan selain melakukan teguran dan pembinaan, akan dibentuk Satgas Gakum Lingkungan Hidup. Fungsi Satgas ini untuk melakukan pengawasan dan pengendalian berkelanjutan yang menyangkut lingkungan hidup. Dalam Satgas tersebut, terdapat di dalamnya kawasan konservasi, kepolisian, TNI, perizinan, Pol PP, PU, Kelkan dan Bagian Hukum Setda Lotim serta Dinas Pertanian. Dilibatkannya sejumlah pihak itu karena untuk
Kejurnas Tinju Amatir
KSB Juara Umum Mataram (Suara NTB)Kejuaraan nasional (Kejurnas) Tinju Amatir Danrem Cup dan Bupati Cup berakhir Rabu (17/7) malam. Kontingen Tinju Sasana Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) keluar sebagai juara umum setelah meraih medali emas terbanyak di event tersebut. Pelatih Tinju Sasana Notorius KSB, Indah Dugi Cahyono kepada Suara NTB, Kamis (18/7) mengatakan, dari 16 atlet yang ambil bagian di event itu, atletnya memperoleh 9 medali emas dan 5 medali perak. Selain meraih juara umum, dua atlet KSB Hasmidarti dan Karmila terpilih sebagai petinju terbaik putri. “Hasmidarti meraih medali gelar petinju junior terbaik
putri, sedangkan Karmila petinju putri terbaik di kategori senior,” ucapnya. Sementara sembilan medali emas diraih oleh Amna Delila Hayaza di kelas 40 putri, Jaliyah Niami di kelas 44 Kg putri, Samila kelas 50 kg putri, Hasmidarti kelas 52 Kg putri, Liza Pastika kelas 54 Kg putri, Shita Agustini di kelas 45 kg putri, Ainun Azizah di kelas 51 Kg, Karmila di kelas 57 Kg putri dan Suchiramadhani meraih medali emas di kelas 60 Kg putri. Sedangkan lima perak diraih, Lisa kelas 46 Kg putri, Marisha kelas 50 Kg putri, Gita Ayu Utami di kelas 52 kg, Susilawati kelas 54 Kg putri,Insan Jamil kelas 44 Kg putra. Sementara sisa dua atlet lainnya
ke XIX Ikatan Adhiyaksa Dharmakarini (IAD). “Jadi olahraga ini merupakan ajang silaturahmi dalam rangkaian HBA dan HUT IAD. Akan berlangsung sampai Rabu,” jelasnya. Peserta mencapai 420 orang, diikuti seluruh jaksa di Kejati NTB dan partisipasi dari jaksa Kejari. Dalam pekan olahraga Kejaksaan ini, pertandingan yang dilombakan seperti voli, pertandingan tenis lapangan dan gaplek. Penutupan pekan olahraga ditandai dengan upacara penu-
(Suara NTB/ist)
JUARA - Sejumlah atlet tinju Sasana Notorius menunjukkan sejumlah medali dan piala bergilir yang direbut di Kejurnas Tinju Amatir Piala Danrem Cup dan Bupati Cup, yang berakhir di Kota Taliwang, Rabu (17/7) malam. Sasana Notorius KSB berhagagal meraih medali. Atas prestasi yang mem- sil membawa pulang hadiah banggakan itu kontingan utama berupa dua unit sepeda motor dan total uang pembinaan Rp10 juta. Selain itu mereka juga meraih piala bergilir, piagam penghargaan. S e k u m Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ kepada Suara NTB mengatakan kejurnas tinju amatir itu melibatkan atlet dari tujuh provinsi di Indonesia. Sementara jumlah kelas yang dipertandingkan sebanyak 13 kelas youth tujuh putra dan lima putri serta 16 kelas elite, 9 putra dan 7 putri. (fan)
penanganan masalah lingkungan membutuhkan peran serta instansi terkait lainnya. Dalam pertambangan galian C ini, tidak sedikit mendapat keluhan dari masyarakat. Selain mengancam kelestarian alam, keberadaan galian C ini juga kerap menimbulkan masalah baru berupa tercemarnya air sungai yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk air saluran irigasi masyarakat mengalami pendangkalan. (yon)
(Suara NTB/ist)
GERAK JALAN - Kajati NTB Arif melepas peserta gerak jalan santai sebagai penutupan rangkaian Pekan Olahraga Kejaksaan, Kamis (18/7). tupan dirangkaikan dengan kegiatan gerak jalan santai
bersama Kejati dan Kejari se Pulau Lombok. (ars)