Edisi Rabu 19 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 19 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 81 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Inspirasi Wujudkan Indonesia Gemar Membaca

Gubernur NTB Canangkan Gerakan Cinta Membaca Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mencanangkan gerakan cinta membaca dan dialog literasi. Pencanangan gerakan cinta membaca dilakukan langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (DPKP) NTB, Selasa (18/6) siang.

Kegiatan pencanangan gerakan minat baca di NTB tersebut dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional RI, Drs. Deni Kurniadi, M. Hum. Hadir juga pimpinan Organ-

isasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perpustakaan kabupaten/kota, siswa-siswi dan pemenang lomba.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (DPKP) NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM mengatakan kegiatan ini dinamakan pencanangan gerakan cinta membaca dan dialog literasi. Dalam rangka peningkatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat NTB yang Gemilang 2019.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah memberikan piala kepada juara pertama lomba dalam memperingati Hari Perpustakaan Nasional dan Hari Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi NTB (foto kiri). Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi dan Kepala DPKP NTB, H. Manggaukang Raba foto bersama dengan para juara lomba dalam memperingati Hari Perpustakaan Nasional dan Hari Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi NTB.

Belasan Pejabat Imigrasi Diperiksa KPK hingga Malam Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memanggil dan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan suap izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Hingga hari kedua Selasa (18/ 6) kemarin, sudah belasan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram diperiksa. Bahkan proses permintaan keterangan hingga malam hari.

(Suara NTB/ist)

PELABUHAN GILI MAS - Foto udara progres pembangunan Pelabuhan Gili Mas di Lembar. Hadirnya Pelabuhan Internasional Gili Mas diperkirakan akan membuat kinerja ekspor dalam daerah menggeliat. Pelindopun terus mengenjot pembangunan Pelabuhan Gili Mas yang dijadwalkan dapat dimanfaatkan pada September 2019.

Dua Cagar Biosfer Dunia

(Suara NTB/nas)

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, NTB merupakan provinsi yang unik di Indonesia. Pasalnya, dua gunung yang ada di NTB, yakni Rinjani dan Tambora ditetapkan menjadi cagar biosfer dunia.

Bahkan, Rinjani sudah menjadi geopark dunia. Sedangkan Tambora sedang berproses untuk menjadi geopark dunia. ‘’Sekarang NTB ini termasuk provinsi yang unik. Kita ada dua gunung besar, Rinjani dan Tambora sekarang menjadi cagar biosfer internasional,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Selasa (18/6) siang.

Dengan menyandang predikat sebagai cagar biosfer dunia maka Rinjani dan Tambora akan menjadi tempat belajar yang sesungguhnya.

Mulai dari aspek pariwisata, membangun ekonomi Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Jangan Berlebihan Patok Harga

H.L. Pathul Bahri

TINGGINYA harga pembebasan lahan yang dipatok oleh masyarakat pemilik lahan yang akan terkena pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan sirkuit MotoGP, direspons Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.L. Pathul Bahri, S.IP. Menurutnya, masyarakat hendaknya jangan terlalu tinggi mematok harga lahan. Bahwa ada kepentingan umum yang juga perlu dipertimbangkan, dalam menentukan harga lahan.

Pathul mengatakan Selasa (18/6) kemarin, masyarakat pemilik lahan dalam hal ini tidak salah.

Bersambung ke hal 15

Realisasi Belanja Turun, Silpa APBD NTB 2018 Capai Rp95,11 Miliar Mataram (Suara NTB) Realisasi belanja Pemprov NTB tahun 2018 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp95,11 miliar lebih.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc saat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Selasa (18/ 6) siang menjelaskan, meskipun Silpa mencapai Rp95,11 miliar. Tetapi mengalami penurunan dibandingkan Silpa APBD 2017. Ia menyebut terjadi penurunan Silpa sebesar Rp158,06 miliar lebih atau 62,43 persen dibandingkan Silpa tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp253,17 miliar.

Dari sisi realisasi belanja, gubernur memaparkan terjadi penurunan. Ia menyebutkan, realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp4,66 triliun lebih atau 89,83 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp4,69 triliun lebih.

Dengan rincian, belanja operasi, sebesar Rp3,77 triliun lebih atau 89,5 persen. Realisasi belanja operasi sebesar itu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,34 triliun lebih atau 95,58 persen. Belanja barang dan jasa, sebesar Rp968,94 miliar lebih atau 93,33 persen. Kemudian belanja hibah, sebesar Rp1,42 triliun lebih atau 82,75 persen. Dan belanja bantuan sosial, sebesar Rp34,02 miliar lebih atau 75,38 persen.

Selanjutnya belanja modal, sebesar Rp891,88 miliar lebih atau 91,32 persen. Dengan rincian, belanja peralatan dan mesin, sebesar Rp244,22 miliar lebih atau 96,27 persen, belanja gedung dan bangunan, sebesar Rp138,39 miliar lebih atau 88,84 persen.

Kemudian belanja jalan, irigasi dan jaringan, sebesar Rp476,78 miliar lebih atau 91,88 persen. Belanja aset tetap lainnya, sebesar Rp21,55 miliar lebih atau 61,47 persen dan belanja modal BLUD sebesar Rp10,93 miliar lebih atau 82,49 persen.

Selain itu, belanja tak terduga juga hanya terealisasi Rp4,43 miliar atau 53,17 persen.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Dua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram turun dari lantai dua ruang pemeriksaan.

Keduanya diperiksa hingga Senin (17/6) malam.

Polda NTB dan Jajaran TNI Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara Ke-73 ELASA (18/6), Kapolda NTB Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, AS ,MM., membuka kegiatan bakti kesehatan dalam rangka hari Bhayangkara ke-73 di Mapolres Lombok Utara.

Dihadiri Gubernur NTB, Danrem 162/WB, Danlanal Mataram dan Danlanud Rembiga, Bupati Lombok Utara,

Kepala Klinik TNI (AD, AU, AL), Ibu Ketua Bhayangkari Daerah NTB dan pengurus serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan korban gempa Lombok Utara.

Dalam sambutannya Kapolda menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu di NTB tepatnya bulan Juli-Agustus 2018 terjadi bencana alam gempa bumi. Di mana salah

satu wilayah yang cukup parah adalah Kabupaten Lombok Utara. Berjalannya waktu, masyarakat Kabupaten Lombok Utara dengan bantuan pemerintah pusat dan daerah terus berbenah membangun wilayahnya bersama TNIPolri, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_humaspoldantb)

AKSI SOSIAL - Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana menyalami anggota TNI yang ikut aksi sosial donor darah dalam rangka Hari Bhayangkara di Polres Lombok Utara, Selasa (18/6).

Penyimpangan Dana Gempa

BPBD Sarankan Lapor Polisi dan ”NTB Care” Mataram (Suara NTB) Masyarakat didorong proaktif memantau proses penyaluran dan penggunaan triliunan dana gempa. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, siapapun itu, disarankan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk melalui aplikasi NTB Care.

Dorongan agar penyimpangan dana gempa agar dipidanakan itu, tidak lepas dari berbagai masalah di lapangan yang berdampak pada proses percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).

Seperti, permainan kelompok masyarakat (Pokmas) dengan

aplikator atau rekanan, bahkan melibatkan fasilitator yang direkrut BPBD NTB. Bahkan indikasi penyimpangan dana gempa ini mulai melibatkan oknum kepala dusun sampai aparat desa.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH mengakui menemukan persoalan di lapangan terkait pembangunan RTG. Semakin kompleks karena melibatkan oknum oknum yang harusnya bertanggung jawab melakukan percepatan progres RTG, seperti fasilitator, Pokmas dan aplikator sampai aparat desa.

Ahsanul mengimbau kepada masyarakat, khususnya korban gempa yang menemukan indikasi penyimpangan, agar melaporkan ke polisi atau melalui situs buatan Pemprov N T B h t t p s : / / care.ntbprov.go.id/, agar fasilitator dan Pokmas bekerja sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juklak) yang sudah dipegang. ‘’Jadi silakan melapor ke BPBD Provinsi NTB atau melalui NTB Care, jangan lupa bawa bukti,” tegas Ahsanul. Pelapor, baik dari kalangan masyarakat umum maupun korban gempa, disarankan

mendukung dengan bukti-bukti.

Tujuannya, agar tidak mengadukan masalah hanya dengan asumsi.

Aplikasi NTB Care adalah kanal khusus yang disediakan untuk masyarakat menyampaikan keluh kesan, indikasi penyimpangan, bahkan ide dan gagasan, dengan download aplikasinya melalui AppStore.

Jika memang didukung bukti kuat, mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini akan mengkaji peluang untuk diteruskan ke polisi.

Bersambung ke hal 15

H. Ahsanul Khalik

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Pemeriksaan lanjutan sejak Selasa pagi hingga siang kemarin, sedikitnya ada enam orang yang masuk ke ruang pemeriksaan di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB. Para saksi itu di antaranya Haris, selaku Pejabat Imigrasi di Inteldakim, Putu Sukarna menjabat sebagai Kasubsi Penindakan Inteldakim, I Nengah Radi staf pada Inteldakim, Bagus Wicaksono juga staf Inteldakim, serta I Gede Sumarajaya menjabat Kasi Lalulintas Keimigrasian. Ayub Abdul Muqsith, penyidik PPNS Inteldakim yang sempat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga diperiksa. ‘’Sesuai laporan yang saya terima. Mereka inilah dari pihak internal kami yang dipanggil hari ini oleh KPK,” kata Plt. Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Armand Armada Yoga Surya, SH, Selasa (18/6).

Pemeriksaan itu melengkapi permintaan keterangan enam pejabat Imigrasi lainnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Bentuk Koperasi Syariah PERAJIN tahu – tempe di Kelurahan Kekalik Jaya sedikit demi sedikit mulai berinovasi. Banjir dua tahun lalu menyebabkan usaha mereka terganggu. Pengembangan usaha dipikirkan dengan membentuk koperasi syariah.

Ide membentuk koperasi syariah disampaikan Lurah Kekalik Jaya, H. Faturrahman ditemui, Selasa (18/6) bermula dari kesepakatan masyarakat atau perajin membuat kelompok usaha kecil menengah (UKM) tangguh bencana. Perajin melihat potensi pengembangan usaha tahu – tempe dapat berkembang dengan pesat jika dikelola dengan baik.

Peluang itu dilirik sehingga dibentuk koperasi syariah di tingkat perajin. “Ini koperasi syariah pertama di tingkat perajin tahu – tempe di Kota Mataram,” kata Fatur.

Perkembangan koperasi syariah berjalan dengan cepat. Awalnya, mereka hanya mengumpulkan dana Rp500 ribu tiap anggota, kini sudah naik mencapai 100 kali lipat. Rupanya, perajin merasakan manfaat dari koperasi tersebut untuk pengembangan modal dan melebarkan usaha mereka.

Demikian pula sambungnya, dari segi anggota bertambah.

Saat pembentukan hanya memiliki 20 anggota. Sekarang bertambah menjadi 50 anggota. “Ini sudah berjalan dua tahun. Alhamdulillah, sudah berkembang,” ucapnya.

Pengembangan usaha koperasi syariah tidak hanya fokus pada produksi tahu – tempe. Tetapi, koperasi sudah melebarkan usaha menjual pengelolaan pangan berbahan baku tahu – tempe, kebutuhan bahan pokok dan lainnya.

Berkembangnya usaha tidak lepas dari andil para anggota peduli terhadap koperasi yang mereka bentuk. Fatur menjelaskan, prinsip berkoperasi sebenarnya adalah keharusan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Pasalnya, uang yang disimpan di koperasi akan kembali ke masyarakat. Sisa Hasil Usaha (SHU) bisa dimanfaatkan untuk hal – hal produktif. Seperti pengembangan usaha, biaya pendidikan dan lainnya.

Tantangan kedepan bagaimana masyarakat atau perajin tetap konsisten menjaga serta membangun kemitraan antar anggota koperasi. “Kita harapkan koperasi ini terus berkembang,” tambahnya.

Mantan Lurah Jempong Baru ini mengharapkan, perajin tahu – tempe di Kekalik Jaya bisa terbantu serta mengurangi resiko kerugian bila sewaktu – waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (cem) H. Faturrahman (Suara NTB/cem)

Viralkan Reklame Nunggak Pajak ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menyarankan kepada eksekutif untuk mencantumkan izin pemuatan reklame berikut masa berlaku dan tanggal berakhirnya reklame tersebut. Saran ini disampaikan Misban menyusul masih adanya tunggakan pajak reklame di Kota Mataram. Pencantuman izin pemuatan reklame berikut masa berlakunya, harus dipasang di pojok atas atau pojok bawah reklame.

Tujuannya, lanjut Misban, agar tidak hanya OPD yang mengetahui izin dan masa berlaku reklame tapi juga masyarakat. Dengan cara ini, secara tidak langsung (Suara NTB/fit) masyarakat juga diajak ikut Misban Ratmaji mengawasi tunggakan-tunggakan pajak reklame. Termasuk reklame yang sudah kedaluwarsa. ‘’Nanti kan masyarakat yang melihat kalau reklame sudah kedaluwarsa, bisa difoto dan diviralkan. Ini sudah habis masa berlaku kok masih dipasang. Nanti ini bisa diviralkan oleh siapa saja,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (18/6).

Kontrol dari masyarakat diharapkan dapat memberi penyadaran kepada para penunggak pajak. ‘’Biasanya kan kalau sudah diviralkan, langsung diturunkan,’’ imbuhnya. Politisi PKPI ini lebih senang melihat papan reklame kosong, ketimbang ada reklame tapi tidak dibayar. ‘’Kalau kosong kan kita ndak nuntut,’’ cetusnya. Yang terjadi selama ini, ada reklame yang masa berlakunya sudah lama berakhir namun masih terpampang, bahkan sampai bertahun-tahun.

Misban meminta OPD yang menangani masalah reklame ini agar melakukan evaluasi terhadap reklame-reklame yang ada di Kota Mataram, terutama yang berkaitan dengan masa berlakunya. Dia menganggap lucu masih ada reklame yang menunggak pajak, apalagi ada potensi pajak yang belum ditetapkan sebagai objek pajak. Seharusnya, kata anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini, tidak seharusnya ada reklame yang menunggak pembayaran pajak. ‘’Sebelum izin ke luar, ada bukti pelunasan pajak reklame selama setahun. Jadi begitu mengurus perpanjangan izin reklame, tunjukkan dulu bukti lunasnya. Jangan izinnya duluan di keluarkan,’’ sebutnya. Hal seperti inilah, kata dia, yang membentuk tunggakan. Hal ini, berpotensi menjadi temuan. Misban menduga, ada pemasang reklame yang belum membayar pajak. ‘’Kadang daftar aja belum, apalagi membayar,’’ katanya.

Untuk itu, Misban meminta pemilik papan reklame tidak menyamarkan izin dan masa berlaku reklame tersebut, sehingga bisa diawasi oleh semua orang. (fit)

(Suara NTB/cem)

DAGING LOKAL - Hj. Rohil, pedagang daging lokal di Pasar Induk Mandalika, Selasa (18/6) menunggu pembeli. Dinas Pertanian mengingatkan masyarakat tidak tergiur dengan harga murah daging beku. Karena secara kualitas daging lokal lebih baik.

Daging Impor Marak di Pasar

Masyarakat Jangan Tergiur Harga Murah Mataram (Suara NTB) Peredaran daging impor di pasar tradisional marak. Harganya relatif lebih murah dibandingkan daging lokal. Meski demikian, masyarakat diingatkan jangan tergiur dengan harga miring.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, daging lokal dengan daging beku di Kota Mataram dari tahun ke tahun tidak pernah ada masalah. Pihaknya mengendalikan pasokan daging beku untuk dijual oleh pedagang.

Diakui, kebutuhan daging beku 14 ton per bulan. Sedangkan, kebutuhan daging di Kota Mataram mencapai 100 ton – 120 ton per bulan. “Sempat ada kenaikan kebutuhan daging beku mendekati Ramadhan mencapai 25 ton,” kata Mutawalli

dikonfirmasi, Selasa (18/6).

Artinya, kebutuhan pasokan daging lokal relatif tinggi. Mutawalli menegaskan, masuknya daging beku ke pasar tradisional sebenarnya tidak ada masalah bagi pejagal atau peternak sapi.

Kebutuhan daging lokal maupun daging beku memiliki segmentasi berbeda. Untuk daging beku diperuntukkan bagi pedagang bakso, sosial dan seterusnya. Sementara, daging lokal dikonsumsi langsung oleh masyarakarat.

Tingginya minat masyarakat mengkonsumsi daging lokal bisa

dilihat dari tingkat pemotongan sapi di rumah potong hewan (RPH) Majeluk mencapai 20 – 25 ekor per hari. Dan, RPH Gubuk Mamben 25 ekor – 30 ekor per hari.

“Kalau di Sumbawa ndak tahu apa pengaruhnya,” tandasnya. Masyarakat pun diingatkan tidak mudah tergiur dengan harga daging murah. Secara kualitas, daging lokal lebih bagus dibandingkan daging beku. Daging beku didatangkan dari India dan Australia merupakan daging kerbau.

Dari segi kualitas lebih baik

DPPKB Beri Penyuluhan KB di Posyandu Lingkungan Timrah Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram memberikan penyuluhan KB di pos layanan terpadu (Posyandu) di Lingkungan Timrah. Partisipasi pasangan usia subur (PUS) mengatur kelahiran melalui pelayanan KB gratis meningkat.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno mengatakan, posyandu yang dilakukan secara periodik menyasar masyarakat prasejahtera.

Kegiatan ini telah mampu menekan total fertility rate melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

“Posyandu memiliki andil besar dalam peningkatan capaian program terutama di bidang kesehatan dan pembangunan keluarga,” kata Sutrisno, Senin (17/6). Kata Sutrisno, pihaknya melalui penyuluh KB memberikan konseling, edukasi dan informasi bagi pasangan usia subur untuk ber KB. Pihaknya menyarankan agar pasangan baru menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.

Pengunaan kontrasepsi ini diharapkan, akseptor dapat mengatur jarak kelahiran dan fokus pen-

gasuhan bagi anaknya, sehingga menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas.

“Kita mengharapkan pasangan usia muda mengatur kelahiran sehingga menghasilkan generasi berkualitas,” harapnya. Selain penyuluhan, pihaknya juga tengah menggencarkan edukasi terhadap generasi muda agar merencanakan pernikahan. Idealnya, generasi muda menikah pada usia 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi perempuan.

Penekanan itu kata dia, tidak terlepas dari penelitian para ahli. Di mana, pada usia tersebut merupakan usia kematangan dari sisi emosional dan reproduksi.

Sutrisno menyebutkan, pada pelayanan KB di Posyandu Dahlia Lingkungan Timrah, tercatat peserta KB menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang berupa implant sebanyak 14 akseptor dan dua akseptor menggunakan IUD. Sementara, 11 orang mendapatkan konseling tentang reproduksi.

“Kegiatan kolaboratif ini terus dilaksanakan secara periodik guna mewujudkan keluarga yang berkualitas selaras dengan visi misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya,” demikian kata dia. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

PELAYANAN GRATIS - Suasana pelayanan KB gratis di Posyandu Dahlia, Lingkungan Timrah, Senin (17/6) yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Mataram. Pasangan usia subur diharapkan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengatur kelahiran.

daging lokal. Mutawalli menambahkan, masyarakat harus jeli dan tidak membeli daging beku yang telah dikeluarkan dari penyimpanan daging, coldbox. Dikhawatirkan terkontaminasi oleh bakteri, sehingga mengganggu kesehatan.

Pedagang daging di Pasar Mandalika, Hj. Rohil mengaku, lebih tertarik menjual daging lokal dibandingkan daging beku.

Meskipun mahal, tapi dari segi kualitas daging lokal lebih terli-

hat segar. “Kalau saya jual daging lokal. Tetapi kalau ada yang pesan, baru saya ngambil daging beku,” katanya.

Daging impor diakui relatif murah dibandingkan daging lokal.

Per kilogram dijual Rp90 ribu.

Sementara, daging lokal Rp120 ribu – Rp130/kg. Saat ini akunya, masyarakat yang mengkonsumsi daging menurun dibandingkan bulan Ramadhan. “Sekarang sepi pembeli. Ini saja belum habis,” demikian kata dia. (cem/*)

Daging Beku Dijual Bebas

Produksi Daging Lokal Dikhawatirkan Terganggu Mataram (Suara NTB) Daging impor mulai dijual bebas di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram. Hal ini dikhawatirkan mengganggu produksi daging lokal.

Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin menyampaikan, masuknya daging beku ke NTB dan khususnya di Kota Mataram, tidak ada kaitannya dengan proses perizinan di instansinya. Kewenangan itu menjadi ranah Dinas Perdagangan NTB. “Kalau di Dinas Perdagangan Kota Mataram hanya kaitannya dengan izin swalayan dan pasar tradisional serta izin minuman beralkohol,” kata Amran ditemui, Selasa (18/6).

Daging impor sejak bulan Ramadhan dijual oleh pedagang di pasar, tetapi tidak secara masif.

Sebab kebutuhan daging beku digunakan oleh hotel, restauran dan pengusaha katering. Bagaimana pun juga menurut Amran, masyarakat lebih memilih daging lokal untuk dikonsumsi. “Masyarakat juga was – was kalau beli daging impor,” ucapnya.

Masuknya daging impor di Kota Mataram, dikhawatirkan mengganggu produksi daging lokal. Saat ini kata dia, para pejagal kesulitan memasukkan sapi dari Pulau Sumbawa ke Lombok. Izin memasukkan sapi sulit diperoleh oleh pengusaha.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, daging lokal dengan daging beku di Kota Mataram dari tahun ke tahun tidak pernah ada masalah. Pihaknya mengendalikan pasokan daging beku untuk dijual oleh pedagang.

Diakui, kebutuhan daging beku 14 ton per bulan.

Sedangkan, kebutuhan daging di Kota Mataram mencapai 100 ton – 120 ton per bulan. “Sempat ada kenaikan kebutuhan daging beku mendekati Ra-

madhan mencapai 25 ton,” kata Mutawalli.

Artinya, kebutuhan pasokan daging lokal relatif tinggi. Mutawali menegaskan, masuknya daging beku ke pasar tradisional sebenarnya tidak ada masalah bagi pejagal atau peternak sapi.

Kebutuhan daging lokal maupun daging beku memiliki segmentasi berbeda. Untuk daging beku diperuntukkan bagi pedagang bakso, sosis dan seterusnya. Sementara, daging lokal dikonsumsi langsung oleh masyarakarat.

Tingginya minat masyarakat mengkonsumsi daging lokal bisa dilihat dari tingkat pemotongan sapi di rumah potong hewan (RPH) Majeluk mencapai 20 – 25 ekor per hari. Dan, RPH Gubuk Mamben 25 ekor – 30 ekor per hari. “Kalau di Sumbawa ndak tahu apa pengaruhnya,” tandasnya.

Masyarakat pun diingatkan tidak mudah tergiur dengan harga daging murah. Secara kualitas, daging lokal lebih bagus dibandingkan daging beku.

Daging beku didatangkan dari India dan Australia merupakan daging kerbau. (cem)

H. Amran M. Amin (Suara NTB/dok)

BPBD Mataram Belum Pernah Kembalikan Dana Bantuan Korban Gempa ke Pusat Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, akan mengecek dana bantuan untuk korban gempa sebesar Rp2,7 miliar yang kabarnya dikembalikan ke pemerintah pusat. Sejauh ini, tidak ada dokumen pengembalian dikeluarkan.

“Saya cek dulu. Karena, saya tidak pernah mengeluarkan data,” kata Sekretaris BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki ditemui, Selasa (18/6).

Perubahan terjadi saat terjadinya validasi data. Angga-

ran Rp16 miliar ditarik dari rekening masyarakat karena tidak layak atau tidak sesuai kondisi riil di lapangan serta penerima bantuan ganda.

Sementara, dana Rp2,7 miliar disampaikan oleh pemerintah provinsi belum diketahui sumbernya. Pun, bantuan ditarik dari masyarakat akan dialokasikan untuk menyisir warga yang belum tercover. Jack, sapaan akrabnya menambahkan, mekanisme pemanfaatannya dana dikembalikan harus meminta persetujuan atau izin dari pe-

merintah pusat.

“Karena, tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang tidak tercover menerima bantuan,” tandasnya. BPBD sampai saat ini, masih menunggu izin pemanfaatan dana sisa, termasuk penarikan bantuan dari warga nilainya Rp20 miliar tersebut. Rencananya, dana itu akan dialokasikan untuk penanganan rehab dan rekon berdasarkan surat keputusan (SK) ke IX. Artinya, Pemkot Mataram tidak meminta dana tambah-

an dari pemerintah pusat, tapi dari dana sebelumnya telah ditransfer tapi tidak sesuai peruntukan. “Kita minta memanfaatkan dana sisa. Berapa pun sisanya itu kita pakai membantu warga yang tidak tercover,” tandasnya.

Secara progres penanganan rumah rusak berat yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 80 hingga 90 persen.

Untuk rumah rusak berat tertangani disebutkan Jack, 1.138 unit dari total 2.390 unit.

Sedangkan, 1.252 unit rumah rusak berat ini menjadi temuan.

Temuan itu yang diklarifikasi dari rusak berat apakah masih tetap atau justru ada yang berubah menjadi rusak sedang dan rusak ringan atau bahkan tidak berhak mendapatkan bantuan sama sekali.

Tetapi sebaliknya sambung dia, tidak menutup kemungkinan data di lapangan ditemukan rumah masyarakat yang rusak sedang naik menjadi rusak ringan. “Nanti tergantung dari verifikasi di lapangan,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

KORBAN GEMPA - Seorang korban gempa pekerja sedang mencampur semen dan pasir menyelesaikan bagian dinding rumah miliknya. Pemerintah pusat menarik Rp2,7 miliar dana rehab dan rekon dari Pemkot Mataram. Sementara, sejumlah korban gempa hingga kini ada yang belum mendapatkan bantuan.

Rabu, 19 Juni 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Puskesmas Aikmel Utara Diresmikan KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) kembali menambah infrastruktur fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama.

Di mana, secara resmi Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy meresmikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Aikmel Utara, Senin (17/6).

Dalam sambutannya, Bupati Lotim mengatakan pembangunan infrastruktur adalah salah satu fokus utamanya.

Termasuklah infrastruktur di bidang kesehatan. Lainnya, infrastruktur jalan dan infrastruktur pendidikan. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim, jalan mulus sepanjang jalan, air mengalir sepanjang tahun dan listrik menyala sepanjang hari.

Khusus pembangunan kesehatan, bupati memberikan penekanan tidak ada satupun lagi orang di Lotim yang takut datang ke puskesmas, karena

alasan kekurangan biaya. Tidak boleh lagi ada warga Lotim yang mati pelan-pelan di rumahnya, karena tidak bisa pergi berobat dikarenakan tidak memiliki biaya untuk berobat. “Tidak boleh ada yang MPP (mati pelan pelan),” ucapnya.

Para kepala desa diminta bupati hendaknya menyisihkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing untuk biaya mengantarkan orang sakit ke tempat layanan-layanan kesehatan. Datangi puskesmas dan tempat fasilitas kesehatan lainnya yang tersedia di Lotim.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, dr. H. Hasbi Santoso, M.Kes., menyampaikan Puskesmas Aikmel Utara adalah puskesmas yang ke 34 di Kabupaten Lotim.

Dibangun dengan dana kurang lebih sebesar Rp1,8 miliar.

Dana pembangunan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT).

Dikes Lotim sebutnya memiliki perencanaan membangun kurang lebih 40 puskesmas ke depan. Terus dilakukannya penambahan jumlah puskesmas, karena pertimbangan ratio pelayanan kesehatan. Di mana, ratio satu puskesmas layani 30.000 jiwa jumlah penduduk.

Di Aikmel, ujarnya, sudah ada puskesmas. Direncanakan, Puskesmas Aikmel Induk ini diusulkan akan diubah menjadi Rumah Sakit Tipe D. Lainnya akan diubah adalah Puskesmas Keruak pun rencana akan menjadi Rumah Sakit Tipe D. Labuhan Haji Pemda juga akan memiliki memiliki RS tipe C, yakni rumah sakit yang dibangun sebelumnya dari dana zakat.

Adanya perubahan tipe

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

H. M. Sukiman Azmy

dr. Hasbi Santosa, M. Kes

faskes dari di Keruak, Aikmel, dan Labuan Haji akan menambah jumlah rumah sakit rujukan. Sementara keberadaan RSUD Selong sendiri nantinya akan diubah statusnya menjadi Rumah Sakit Tipe B. “Insya Allah Rumah Sakit Selong akan menjadi

rumah sakit Tipe B, harapnya tidak ada lagi pasien yang akan dirujuk ke RS Sanglah Bali atau Keluar Daerah lainnya,” ungkapnya, seraya menyampaikan harapan dukungan dukungan semua pihak untuk mewujudkan semua perencanaan tersebut. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

RESMIKAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy meresmikan Puskesmas Aikmel Utara.

Wujudkan ”Zero Waste”

DLHK Lotim Sebut Butuh Kepedulian Bersama

NASABAH Bank BRI Cabang Selong diingatkan untuk tidak menggunakan sinyal Virtual Private Network (VPN) untuk transaksi mobile atau internet banking. VPN ini sendiri diketahui merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara privat melalui jaringan internet. VPN memungkinkan semua penggunanya untuk melakukan akses informasi di dalam internet secara lebih aman, seperti pada saat melakukan browsing, surfing, serta kegiatan lainnya.

Namun untuk urusan transaksi perbankan menurut diimbau warga tidak menggunakan VPN. Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo kepada Suara NTB, Selasa (18/6) mengatakan pemerintah sudah memberikan imbauan untuk tidak menggunakan sinyal tersebut. Apa yang sudah disampaikan pemerintah diminta dipatuhi saja sebagai langkah proteksi.

“Jelas sesuatu yang tidak disarankan oleh pihak yang berwenang, baik provider perusahaan seperti Telkomsel, XL dan lainnya sebaiknya jangan dilakukan,” ucapnya. Disarankan nasabah perbankan ini menggunakan signal yang biasa saja yang sudah ada di indonesia.

Dikatakan secara teknis, dirinya mengaku belum mengetahui detail kenapa VPN bahaya digunakan. Namun dijelaskan bukan dalam kapasitasnya menjelaskan apakah menggunakan VPN itu aman atau tidak dalam melakukan transaksi. “Saya tidak mengerti secara teknisnya bagaimana bahayanya,” terangnya.

Kabarnya menggunakan signal VPN ini membuat saldo terpotong. Perihal ini, ujarnya, tidak bisa dijelaskan, karena alasan belum mengetahui detail pastinya. Prinsip larangan yang sudah dikeluarkan pemerintah semata bertujuan sebagai langkah antisipasi.

Sebaiknya kalau sudah pemerintah melarang sambungnya tidak usah digunakan.

Disarankan menggunakan signal yang sudah umum berlaku tanpa ada modifikasi. Atau juga tanpa ada aplikasi tambahan yang biasa diinstal lagi di ponselponsel pintar. (rus) Bayu Adityo

(Suara NTB/yon)

Kembali, 19 Posisi JPT Pratama Dipansel Sekong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) kembali akan melakukan pansel terhadap 19 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama usai dilakukan pansel 10 JPT Pratama beberapa waktu lalu. Pelaksanaan pansel ini sebagaimana instruksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga pelantikan dapat dilakukan secara serentak.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP,MSi., Selasa (18/6) pelantikan terhadap 10 jabatan yang sebelumnya dilakukan pansel dan assessment itu dapat dikatakan ditunda untuk menunggu pansel terhadap 19 JPT Pratama yang saat ini masih dalam tahap perdaftaran.

Hairi menjelaskan, penundaan pelantikan terhadap 10 pejabat hasil pansel yang ditunda bukan dikarenakan belum keluarnya izin dari Komisi ASN. Melainkan baik izin lama maupun izin baru tetap berlaku kapanpun dilakukan pansel. Hanya saja, dari KASN menyarankan supaya Pemkab Lotim melakukan pansel terhadap 19 JPT atau terhadap semua kepala OPD yang saat ini menjabat. Di mana JPT Pratama belum dilakukan pansel, sehingga harus dilakukan pansel ulang.

Termasuk untuk pimpinan OPD yang sudah menjabat selama 5 tahun dapat diperbolehkan ikut kembali. Namun ada ketentuan-tentuan dan persyaratannya,” terangnya.

Saat ini pendaftaran untuk pendaftaran 19 JPT tersebut sudah dibuka sejak hari pertama masuk kerja usai libur panjang lebaran.

Pendaftaran dilakukan selama 15 hari kalender untuk kemudian dilakukan pansel dan assessment. Tim penguji akan menggunakan 7 orang, seperti pelaksanaan pansel dan assessment beberapa waktu lalu. (yon) H. Muhammad Hairi

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Kapolda NTB Nana Sudjana bersama Danrem 162/WB A. Rizal Ramdhani memberikan keterangan terkait proses rehab rekon RTG di KLU, Selasa (18/6).

Polda NTB Kawal Rehab Rekon RTG Tanjung (Suara NTB) Mencuatnya informasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang diduga dikerjakan serampangan oleh aplikator, mendapat atensi Polda NTB. Setiap pembangunan rumah warga korban gempa akan dikawal, bahkan ditindak tegas apabila diketahui menyimpang dari aturan.

Hal itu ditegaskan Kapolda NTB, Irjen Pol, Drs. Nana Sudjana, di sela-sela gelaran Bakti Sosial Kepolisian serangkaian HUT Bhayangkara di Mako Polres Lombok Utara, Selasa (18/6). Pengawalan proses rekonstruksi rumah warga tidak hanya dari unsur kepolisian, tetapi juga TNI. “Kami sudah sepakat dengan TNI, kami mengawasi dari berbagai aspek, BPKP, dan Inspektorat Pemda. Ini terus kita, di lapangan awasi program ini,” tegasnya.

Kendati demikian, Kapolda mengisyaratkan sejauh ini belum ada laporan kepolisian perihal penyimpangan pada proses rehab rekon. Menurutnya, keterlibatan personel Polisi, TNI dan Pemda sebagai perpanjangan tangan BNPB dalam melaksanakan rehab rekon, memperketat proses pengawasan.

Ia berpesan, agar pihak ke-

tiga dan Pokmas yang melaksanakan rehab rekon tidak mengorbankan kualitas. Bangunan yang sedang dikerjakan sesuai pula dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. “Kita harapkan pembangunan di bawah sesuai aturan, karena masyarakat sangat membutuhkan (rumah),” imbuhnya.

Untuk diketahui, di selasela HUT Bhayangkara ke - 73 yang dipusatkan di Polres KLU, Kapolda meresmikan gelaran Baksos. Pada kesempatan ini, warga KLU akan memperoleh layanan kesehatan antara lain, pemeriksaan gratis, operasi katarak, khitanan massal, layanan suntik KB, dan membuka Poliklinik Polres.

Perihal bangunan Polres Lombok Utara yang sudah robohkan, Kapolda mengungkapkan bahwa bangunan Polres yang baru akan dibuat

lebih ramah gempa. Setidaknya, desain konstruksi bangunan diproyeksikan tahan terhadap gempa 9 magnitudo.

Proyek tersebut sedang berproses di mana sudah masuk tahap lelang. Bulan Juli mendatang, tahap pembangunan diperkirakan sudah dimulai dengan estimasi bangunan selesai antara 5-6 bulan.

“Saya yakin, bangunan bisa dipakai pertengahan Januari 2020. Kita prihatin juga melihat anggota berdinas di tempat yang sederhana ini, tapi apa boleh buat,” katanya.

Ditambahkan Kapolda, bangunan yang baru nantinya sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan. Selain tahan gempa, disediakan pula shelter tsunami yang bisa menampung 2.000 orang. “Khusus anggaran (bangunan) nilainya Rp 18 miliar yang bersumber dari dana DIPA Polri,” tutupnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Persoalan sampah saat ini menjadi momok yang cukup mengkhawatirkan, sehingga dalam penanganannya butuh kepedulian bersama. Terlebih hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim masih kekurangan armada dan personel untuk menangani 21 kecamatan di Lotim. Apabila kesadaran minim, maka program zero waste yang dicanangkan oleh Pemprov NTB sulit untuk terealisasi.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Ir. Marhaban, Selasa (18/6).

Untuk itu, ia mengajak keterlibatan desa dan semua stakeholder untuk berpartisipasi bersama-sama mencintai lingkungan dengan melakukan pembersihan terhadap saluran irigasi minimal satu minggu satu kali. Termasuk membiasakan perilaku agar tidak membuang sampah sembarangan.

Apabila itu secara rutin dilakukan, katanya, maka dipastikan tidak ada lagi ditemukan penyumbatan-penyumbatan atau sampah-sampah yang berserakan terutama sekali pada saluran-saluran irigasi yang kerap menyebabkan terjadinya banjir.

“Kita berharap pemerintah desa juga berpartisipasi. Minimal satu seminggu sekali gotong royong membersihkan lingkungan di tingkat desa,” ujarnya.

Hal itu sejalan dengan diluncurkan program sistem padasuka yang merupakan program desa sadar kebersih a n oleh

Pemkab Lotim beberapa waktu lalu, termasuk program zero waste dari Pemerintah Provinsi NTB. Bersih dari sampah, bebas dari kumuh, dan bebas dari gersang.

Dalam program ini, bagaimana bangunan TPS, bank sampah dengan melibatkan masyarakat secara penuh. “Kita juga berharap program yang diluncurkan tidak hanya sebatas nama.

Tapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satunya dengan kepedulian bersama, untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.

Dari DLHK, lanjutnya, para petugas tetap standby untuk menjaga hal-hal yang sifatnya emergency berupa luapan air apabila sewaktu-waktu terjadi hujan, pohon tumbang dan lain sebagainya. Hanya saja jumlah personel maupun armada yang ada di LHK Lorim masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan luas wilayah di Kabupaten Lotim yang terdiri dari 21 kecamatan. “Memang yang masih menjadi kendala kita adalah keterbatasan armada dan personel,” akunya. (yon)

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/rus)

Tidak Gunakan ”Signal VPN”

Marhaban

Kerjasama DPRD KLU dengan Harian Suara NTB Pansus di Desa Persiapan Rempek Darussalam

Rusak Akibat Gempa, Warga Siap Pindah dan Bangun Kantor Baru Tanjung (Suara NTB) Tujuh puluh (70) persen bangunan Kantor Desa Persiapan Rempek Darussalam, sudah terbangun. Namun seluruhnya roboh akibat gempa. Pelayanan pun dipindah ke kantor dusun. Ternyata, pemindahan pelayanan administrasi itulah yang menjadi satu kelemahan yang harus dibenahi warga Desa Persiapan Rempek Darussalam untuk menuju desa definitif. Namun hal itu bukanlah persoalan bagi warga setempat. Mereka bersiap bangkit lagi. Membangun kantor baru secara swadaya dan memindah pelayanan ke lokasi kantor desa yang sudah dibeli.

Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Pansus Desa Persiapan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (17/6) sore.

Pjs. Kepala Desa Persiapan Rempek Darussalam, Sumarto, menegaskan sarpras kantor desa akan digarap lagi. Sebagai tokoh masyarakat setempat, Sumarto menegaskan besarnya dukungan warga mengupayakan secara swadaya dan menindahkan kantor pelayanan di lokasi kantor desa persiapan yang tersedia.

“Pelayanan publik sejak 2015 sudah berjalan. Kami di desa persiapan tetap membuat laporan perkembangan desa tiap 6 bulan, berkoordinasi dengan Pemkab juga tetap kami lakukan. Desa Rempek Darussalam juga tetap mendapat kunjungan studi banding dari desa lain, dan menjadi lokasi KKN kalangan

mahasiswa,” papar Sumarto.

Untuk diketahui, jumlah penduduk Desa Persiapan Rempek Darussalam sebanyak 3.857 orang atau setara 1.155 KK, tersebar di 7 dusun. Jumlah ini memenuhi syarat sesuai ketentuan.

Sementara luas wilayahnya, 11.700 Ha, dengan berbagai potensi perkebunan. Fasilitas umum masyarakat sudah menunjang, dari SD, SMP dan SMK. Begitu juga pasar rakyat, yang dibuka setiap hari Selasa.

Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Panitia Desa Persiapan, Sumardi Haris, menambakan pemekaran desa menjadi keinginan seluruh warga desa.

Warga secara bersama-sama sudah mengusulkan pemekaran, tahun 2005 lalu bersamaan dengan Pendua, saat itu.

Ia mengklarifikasi, bahwa sejak diusulkan pemekaran, Desa Persiapan Rempek Darussalam telah mengalami perubahan nama desa sebanyak 4 kali karena antusiasme warga. Nama desa yang diajukan antara lain, Keramat Jati, Rempek Asli, Sangaji Purih dan Rempek Darussalam. Nama terakhir ini yang selanjutnya tertuang pada Peraturan Bupati tahun 2015 lalu.

“Semangat warga dibuktikan dengan antusias warga membeli tanah melalui swadaya murni. Sebagai Ketua Panitia saat itu, saya didatangi 13 tokoh masyarakat dan menyumbang uang, ada yang samai Rp13 juta, Rp 10 juta, ada juga Rp 2 juta.

Setelah itu kami buktikan lagi dengan membangun kantor desa secara gotong-royong,” paparnya.

Ketua Pansus I Desa Persiapan DPRD KLU, Ardianto, SH., mengutarakan kehadiran Pansus di lapangan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dan 8 syarat terpenuhi. Usai memeriksa laporan administrasi, ia mengisyaratkan bahwa di tingkat Pansus, desa Rempek Darussalam sudah memenuhi syarat.

Selaku Ketua Pansus, Ardianto juga meluruskan opini miring perihal kinerja eksekutif dan legislatif terkait pengawalan desa persiapan di pemerintah Kabupaten. Bahwa, DPRD dan Pemerintah sendiri sudah dua kali memasukkan Raperda persiapan ke dalam Propem Perda, tetapi karena kondisi daerah dilanda gempa sehingga merubah semua agenda.

Berkenaan dengan syarat terbentuknya desa persiapan, kata dia, sebagian besar desa sudah menyiapkan diri. Jumlah dusun tidak menjadi syarat, melainkan usia desa induk lebih dari 5 tahun.

Syarat jumlah penduduk di desa persiapan mengalami fluktuasi, namun hal ini dianggap lumrah karena angka kelahiran dan kematian di satu desa hampir terjadi setiap hari. Namun yang pasti, syarat 500 KK atau setara 2.500 jiwa di satu desa persiapan harus terpenuhi. Batas desa antara desa induk dengan desa persiapan sedianya diselesaikan sehingga tidak terjadi saling klaim wilayah

(Suara NTB/ari)

SERAP ASPIRASI - Pansus I DPRD KLU saat menyerap aspirasi masyarakat di Desa Persiapan Rempek Darussalam, Senin (17/6) sore. saat menjadi definitif nantinya.

Di Desa Rempek Darussalam, Ardianto berpesan agar pelayanan administrasi harian desa persiapan dilakukan di lokasi yang sudah disiapkan. Disarankan, pelayanan yang telah dipindah ke kantor dusun sejak pascagempa dipindah kembali ke desa persiapan. Tentunya relokasi ini mensyaratkan kerjasama dan gotongroyong yang baik antar semua warga di desa persiapan.

“Kita tahu Rempek Darussalam ini hampir final kantor desanya, sudah 70 persen, tetapi rusak oleh gempa. Mengantisipasi saja sisa tahu ada kunjungan tak terduga pejabat pusat, sebaiknya pelayanan administrasi dipindah kembali ke kantor desa persiapan,” sarannya.

Sangat disayangkan sambung dia, seluruh persiapan Desa Rempek Darussalam terganjal oleh kelengahan kecil karena tidak beraktivitas di lokasi kantor yang memang sudah dibeli

oleh warga. Sesegera mungkin, menurutnya, warga membangun kantor sementara walaupun dengan sumber daya seadanya.

Sementara Kabag Pemerintahan Setda KLU, H. Rubain, menambahkan pentingnya mempertahankan Komite Desa Persiapan agar tidak segera dibubarkan. Pasalnya kebanyakan Komite beranggapan tugas sudah selesai manakala desa persiapan sudah mengantongi nomor register dari provinsi.

Rubain juga menyarankan, dukungan warga yang diwujudkan dalam bentuk pembebasan lahan, rapat-rapat, dan sebagainya terdokumentasi dan dilampirkan. Walaupun tidak menjadi syarat mutlak, namun dokumen tersebut bisa menjadi pertimbangan yang menguatkan penilaian pejabat baik Provinsi dan pusat. “Saya juga menyarankan lokasi kantor pelayanan dipindah ke lokasi kantor desa persiapan,” dukungnya. (ari/*)

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

OPD Minta Turun Mulai Bulan Depan PEMDA Lombok Barat (Lobar) sudah menyerahkan hasil appraisal lahan Bendungan Meninting ke BPN Provinsi NTB selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Harga total tanah warga mencapai Rp 196.346.000.000.000 dengan luas lahan yang akan dibebaskan mencapai 84,88 hektar. Setelah menerima hasil appraisal ini, pihak BPN beberapa tahapan lagi sebelum melakukan musyawarah dan dilanjutkan dengan pembayaran tanah warga.

Kabid Perencanaan, Pe(Suara NTB/her) manfaatan dan Pengadaan Kartono Haryoto pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Kartono Haryoto, menjelaskan, setelah penyerahan hasil appraisal ini, barulah pelaksana pengadaan tanah dalam hal ini BPN membuat jadwal kegiatan tindak lanjut dari hasil penilaian appraisal.

Diakuinya, dalam proses ganti rugi ini cukup panjang prosesnya, karena menggunakan prinsip kehati-hatian. Tahapannya setelah penyerahan hasil appraisal, pihak BPN akan menetapkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), kemudian dikembalikan lagi ke BWS, selaku pengguna untuk memohonkan hasil penialaian ini direview oleh BPKP. Lalu dikonsultasikan ke pusat bendungan, setelah itu dilakukan proses musyawarah dan pembayaran.

Menurut dia, proses ini panjang karena mendepankan prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan ketentuan, ujarnya, mempersyaratkan kalau hasil kajian ini direview oleh BPKP untuk mengetahui apakah ada unsur kerugian negara, apakah tim appraisal ini menilai terlalu rendah atau tinggi untuk menentukan nilai wajar. Berdasarkan hasil appraisal tersebut, nilai total tanah milik warga, jelas dia, mencapai Rp 196,34 miliar lebih dengan luas lahan 84,88 hektar, luas bidang tanah 382 bidang.

Dalam hal ini, ujarnya, hasil appraisal ini tidak dirincikan per are, namun per bidang. Appraisal ini, jelas dia, termasuk nilai bangunan, lahan dan perkebuhan. Nilai lahan warga pun berbeda-beda tergantung jenis lahan, klasifikasi dan lokasi. Dari hasil appraisal ini lebih rendah dari pagu anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp200.350.000.000. Ia menambahkan hasil appraisal ini bersifat tetap, kemungkinan bisa berubah tergantung hasil review dari BPKP nanti. Kalau ada penolakan warga terhadap harga lahannya, sesuai aturan maka akan dilakukan mediasi dan fasilitasi. Kalau upaya ini mentok maka ada pendekatan melalui penitipan di pengadilan atau konsinyasi.

Ia menambahkan, musyawarah terkait pembayaran lahan ini dimulai tanggal 15 Juli selanjutnya dilakukan pembayaran mulai tanggal 29 Juli oleh tim pelaksana pengadaan. Lokasi musyawarah dan pembayaran lahan ini di masing-masing desa, yakni di Bukit Tinggi, sedangkan Dasan Griya dan Gegerung disatukan. (her)

Pembangunan Jalan Depan Pendopo Belum Jelas Giri Menang (Suara NTB) Pembangunan jalan di depan Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), persisnya di Jalan Penas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung sampai saat ini belum ada kejelasan, pasalnya janji Pempov NTB untuk membangun jalan tersebut bulan ini belum ada kepastian.

Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana mengaku pihaknya setelah ada kegiatan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Lobar pihaknya sudah mengecek ke pemprov terkait pembangunan jalan tersebut. sebab pada saat itu provinsi menyanggupi perbaikan jalan ini dilakukan mulai Juni ini, namun dua kali koordinasi yang dilakukannya belum ada kejelasan.

“Dibilang kemarin kan bisa berproses bulan Juni, tapi kok lama sekali,” tanyanya, Selasa (18/6).

Sebulan lalu ia berkoordinasi terakhir dengan Pemprov NTB hanya saja belum ada kepastian yang diperoleh. Pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan pemprov terkait kepastian pembangunan akses jalan ini. Pihaknya sudah menambal sulam lubanglubang di jalan itu agar pengguna jalan di jalur itu aman. Akses jalan ini hampir tiap tahun ditambal sulam, sebab kondisinya tak memungkinkan lagi, sehingga jalan ini perlu dibangun permanen.

Pantauan Suara NTB di jalur depan pendopo, di sebelah kiri jalan jalur dua dibangun taman beberapa puluh meter. Taman ini dibangun bersebelahan dengan tembok kantor bupati. Material bangunan pun menumpuk di sejumlah titik di ruas jalan tersebut. Sementara di jalur ini sendiri ada beberapa titik jalannya berlubang. Bahkan terparah di depan PDAM Gerung, akses jalannya sangat rusak, sehingga dikeluhkan warga.

Ditengah kondisi jalan rusak ini, justru Dinas Perumahan dan Permukiman justru membangun taman di depan pendopo. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. L. Winengan, menegaskan, tidak kaitannya antara pembangunan taman dengan jalan, sebab OPD yang menanganinya juga berbeda. Kecuali, kata dia, dinasnya menangani jalan barulah bisa diprotes. “Tapi ini tidak ada kaitan antara taman dan jalan, OPD yang menangani juga beda,” tegas dia. Taman yang dibangun pihaknya pun hanya senilai Rp 200 juta, sedangkan jalan itu bernilai besar.

Menurut dia pembangunan jalan itu seharusnya dikomunikasikan oleh OPD terkait dalam hal ini Dinas PUPR ke provinsi. Ketika tidak mampu kata dia, tentu harus dikoordinasikan lagi dengan sekda agar bisa disampaikan ke pemprov. Di sini, kata dia, perlu kekuatan lobi dan komunikasi, sehingga penting ke depan sekda harus memiliki itu. Artinya, mampu berkomunikasi baik dan meyakinkan gubernur agar segera menangani jalan yang rusak di wilayah Lobar. (her)

Wabup Tegaskan Pembangunan Pasar Jelojok Sudah Tepat Praya (Suara NTB) Pembangunan Pasar Jelojok Kopang saat ini sudah mulai berjalan. Kendati demikian, kritik terhadap pembangunan pasar ini masih saja ada. Bahkan, banyak kalangan yang menentang kebijakan pemerintah daerah membangun pasar yang dibiayai dari utang dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut.

Hal itu diakui Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat menghadari Kemenag Bershalawat dan Halal bihalal di halaman kantor Kemenag Loteng, Selasa (18/6).

Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kenapa kemudian Pasar Jelojok Kopang yang dibangun, yakni untuk penyeimbangan pembangunan. Kalau selama ini pembangunan lebih banyak difokus di wilayah Loteng bagian selatan, sehingga untuk keseimbangan perlu juga ada fasilitas skala besar yang dibangun di wilayah bagian utara. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan potensi serta kebermanfaatannya.

Kenapa kemudian pasar Jelojok Kopang? Pathul mengatakan pasar Jelojok merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Loteng, bahkan bisa dikatakan yang paling besar. Letaknya pun sangat strategis, karena berada di jalur negara antara daerah dan antarprovinsi.

Sayangnya, Pasar Jelojok jarang sekali disinggahi masyarakat dari luar daerah yang melintas, baik itu yang dari wilayah timur ataupun yang dari wilayah barat NTB. “Bayangkan ada sekitar 500 ribu orang yang melintas per tahun dari wilayah timur NTB. Mereka pun hanya sekedar lewat saja.

Tidak berhenti untuk berbelanja,” sebutnya.

Untuk menarik masyarakat mau berhenti dan berbelanja, maka pasar Jelojok harus direvitaliasi, agar tampilannya lebih modern supaya bisa menarik orang untuk datang dan berbelanja.

Atas dasar itulah Pasar Jelojok Kopang dibangun dengan konsep modern, lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang. (kir)

Pemda Lobar Pesimis Kejar Target PAD

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) pesimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dicapai 100 persen hingga Desember mendatang. Menyusul adanya potensi Rp 30-40 miliar PAD yang bakal tak bisa dicapai akibat kondisi yang masih belum normal pascagempa. Pemda pun akan melakukan revisi atau penyesuaian target PAD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Berarti kita akan evaluasi dan merevisi target PAD ini kalau memang beliau (Pak Sekda) bilang seperti itu (prediksi Rp 30-40 miliar PAD tak tercapai),” kata Asisten III Setda Lobar Dr. H, Fathurrahim., ditemui usai Salat Zuhur berjemaah di Masjid Pemda, Selasa (18/6).

Pihaknya akan menyesuaikan kembali target PAD. Terkait itu pihaknya akan mengumpulkan semua OPD untuk membahas hal ini. Diakui, capaian PAD belum menggembi-

rakan hingga bulan lalu masih sangat rendah dibandingkan dua tahun terakhir. Bahkan diprediksi minus Rp 30 miliar hingga akhir tahun nanti.

Bahkan penurunan signifikan dari sektor pariwisata yang dulunya dalam sebulan bisa memperoleh PAD Rp5 miliar, namun saat ini menurun menjadi hanya Rp 2 miliar lebih. Sektor pariwisata ini menjadi andalan. “Kalau di sektor ini sudah pesimis mencapai target, maka perlu direvisi target,” jelas dia.

Bagaimana dengan sektor lain untuk menggenjot PAD, menurut dia perlu dimaksimalkan sektor lain, seperti PBB. Penerimaan dari PBB ini belum maksimal, karena harus menunggu hasil sensus untuk penyesuaian. Termasuk penagihan piutang pajak dan BPHTB terus dikejar, seperti pemasukan dari piutang Santosa sekitar Rp 6 miliar lebih dan Pelindo III mencapai Rp 4 miliar.

Diakui sejauh ini, banyak OPD meminta target diturunk-

(Suara NTB/her)

H. Fathurrahim an. Seharusnya, kata dia, OPD tak melakukan itu, sebab mereka sendiri membahas dan membuat sendiri targetnya. Bebera-

pa OPD yang bisa diandalkan dari 13 penghasil PAD ini, Bapenda, BPKAD, Kominfo terkait tower dan Dinas LH. “Sedangkan yang lain minta turun, Seharusnya awal tahun itu diturunkan kalau di tengah perjalanan ini kan buat kewalahan,” jelas dia.

Sebelumnya Sekda Lobar H. Moh Taufiq mengakui kondisi PAD Lobar yang masih belum kembali normal, pascabencana gempa. Bahkan tahun ini saja dari target PAD, diproyeksikan sekitar Rp 30-40 miliar akan hilang akibat tak mampu dicapai hingga bulan Desember mendatang. Kondisi ini bakal memaksa pemda untuk memangkas atau merasionalisasi belanja daerah sesuai dengan jumlah PAD tak tercapai tersebut. (her)

Jelang Pilkada, PPP Jadi Favorit

(Suara NTB/her)

TURUN - Tim Pemda Lobar saat turun mengawasi pelaksanaan pembangunan RTG di Gunungsari.

Pengawasan Pemda Lobar Dinilai Lemah Giri Menang (Suara NTB) Banyaknya ditemukan bangunan rumah tahan gempa (RTG) bermasalah di Lombok Barat (Lobar), karena tak sesuai standar menjadi sorotan pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lobar.

Wakil Ketua Kadin Lobar Rosyidi menilai seharusnya pemda tidak ansih menyalahkan aplikator, namun pengawasan juga harus dimaksimalkan. Sejauh ini, pengawasan pemda melalui para fasilitator belum maksimal di bawah, sehingga ditemukan banyak masalah. Tak hanya pengawasan yang lemah, pencairan dana gempa pun lelet disebabkan fasilitator yang terlalu banyak menerapkan aturan yang terkesan di buat-buat.

Menurutnya, RTG memiliki standar baik spesifikasi bangunan dan luas bangunan serta jenis RTG itu sendiri. Jenis RTG ini terlalu banyak sekali, sehingga membingungkan warga mau memilih jenis yang

mana. Salah satu penyebab RTG ini tak berkualitas bukan ansih aplikator, namun juga warga yang meminta dibangunkan RTG melebihi standar dan ketentuan ukurannya. Standar pemerintah, kata dia, 6 x 6, namun warga meminta dibangunkan dengan ukuran 5 x 6 dan 5 x 7 meter, sehingga membuat aplikator kewalahan.

Menurut dia, aplikator sendiri yang menyuplai barang, sedangkan ada juga yang membangun RTG. “Jangan aplikatornya saja disalahkan di sini, tapi fasilitator di lapangan ndak ditegur, karena pemda dan fasilitator serta aplikator ini tidak satu makanya saling tuding jadinya,” tegas dia.

Sementara itu, Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar L. Ratnawi, menegaskan, jika pihaknya tetap memantau kulaitas bangunan RTG dengan turun mengecek ke lapangan. Pihaknya juga mendorong para fasilitator agar melihat kuali-

tas bangunan sesuai dengan item-item spesifikasi yang tertuang dalam berita acara kesepakatan. Hasil temuannya ketika turun ke Gunungsari memantau pembangunan Risba, ada pemasangan besi yang tak bagus atau kurang rapi. “Kemarin kami mengecek Risba di Gunungsari itu struktur pembesian (pemasangan besi) kurang bagus, makanya kami minta perbaiki,” jelas dia.

Ia juga menemukan pondasi bangunan kurang dalam, sehingga diminta gali lagi. Menurut dia, bangunan yang berdiri juga harus dilihat estetikanya.

Kalau sekedar mendirikan saja gampang, namun harus rapi.

Sejauh ini, kata dia, dari total bangunan yang ada pihaknya menemukan bangunan tak sesuai standar hanya berkisar 9 unit. “Pengawasan kami ada kurang dari 10 yang begitu (tak sesuai standar), makanya aplikator yang bermasalah ini kita blacklist, tidak boleh bermain di Lobar,”jelas dia. (her)

Dukung Pembangunan Daerah

ASN Kemenag Harus Ambil Peran Praya (Suara NTB) Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian Agama (Kemenag) haruslah mampu mengambil peran dalam upaya mendukung pembangunan di daerah. Tidak bisa kemudian urusan pembangunan hanya diserahkan kepada pemerintah daerah saja.

Harapan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasrudin saat berbicara di hadapan ratusan ASN lingkup Kemenag Lombok Tengah (Loteng) pada acara Kemenag Loteng Bershalawat dan Halal bihalal, Selasa (18/6).

Nasrudin mengatakan Kemenag merupakan lembaga vertikal pusat. Tapi bukan berarti Kemenag harus tinggal diam dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, jajaran Kemenag itu juga punya tanggung jawab untuk turut serta membangun daerah, mulai dari ASN, termasuk guru-guru madrasah yang berada di bawah naungan Kemenag harus mengambil bagian sesuai tugas dan fungsinya untuk membangun daerah.

Bahkan, khusus bagi Loteng Nasarudin mengintruksikan jajaran Kemenag Loteng untuk berperan aktif membantu daerah membangun daerah ini. Terlebih ke depan, dengan berb-

(Suara NTB/kir)

KEMENAG BERSHALAWAT - ASN lingkup Kemenag Loteng pada acara Kemenag Bershalawat dan halal bihalal di halaman Kantor Kemenag Loteng, Selasa (18/6). agai rencana pembangunan yang ada Loteng bakal menjadi daerah yang berkembang dan maju serta banyak dikunjungi masyarakat luar.

“Misalnya guru madrasah, harus mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat di daerah melalui jalur pendidikan. Sehingga masyarakat Loteng ke depan, secara kualitas SDM tidak sampai tertinggal dengan daerah lain,” ujarnya.

Secara kelembagaan, pihaknya berharap Kemenag Loteng juga bisa membangun komunikasi dan sinergisitas yang baik, bahwa banyak hal dan persoalan yang bisa diselesaikan kalau pemerintah daerah dengan Kemenag Loteng ke depan. “Jangan karena kita

merasa tidak punya kaitan dengan pemerintah daerah, kemudian kita tidak mau membangun sinergi. Bahwa sinergi itu penting demi mendukung pembangunan Loteng yang berkelanjutan di masa yang akan datang,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menegaskan kalau peran serta elemen masyarakat di daerah ini sangat diharapkan untuk bisa mendukung pembangunan dari lembaga manapun.

“Ke depan sinegisitas antara Pemkab Loteng dengan Kemenag Loteng diharapkan bisa semakin kuat supaya tugas-tugas pembangunan di daerah ini bisa dituntaskan,” sebutnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi satu dari beberapa partai politik yang paling banyak diminati para calon kepala daerah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk dijadikan kendaraan politik pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Sampai sejauh ini, setidaknya sudah ada lima figur yang membangun komunikasi dengan partai berlambang Ka’bah ini. Satu di antaranya, Wakil Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. “Sudah ada setidaknya lima orang tokoh yang sudah mendekati PPP. Mulai dari Haryadi Iskdandar, mantan Kepala Kemenag Loteng, H.L. Putria (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Loteng) serta Wabup Loteng,” ungkap Ketua DPC PPP Loteng, H. Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Selasa (18/6).

Nama-nama itu, ujarnya, belum termasuk yang dari internal partai, di mana dari internal PPP juga cukup banyak yang berminat maju menggunakan PPP di Pilkada Loteng mendatang. “Kalau dari internal partai juga cukup banyak. Setidaknya sudah ada tiga nama yang muncul,” tegasnya.

Ia pun mengaku, secara peluang semua figur yang sudah membangun komunikasi dengan PPP sama, baik yang dari internal partai ataupun yang berasal dari luar partai. Namun untuk saat ini, PPP memang masih fokus untuk mendorong kader sendiri di Pilkada Loteng mendatang, karena partai ingin ada kader dari PPP yang maju di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang.

“Prioritas utama kita

sekarang ialah bagaimana supaya ada kader partai yang maju di pilkada nanti. Soal apakah itu sebagai calon bupati atau wabup Loteng bukan jadi persoalan. Pun demikian, tidak menuntup kemungkinan juga kader luar partai. Jika memang situasi politik tidak memungkinkan bagi kader PPP untuk bertarung di Pilkada Loteng mendatang,” tandas Mayuki.

Pada pelaksana Pemilu legislatif yang baru lalu, PPP sendiri berhasil memperoleh enam kursi di DPRD Loteng.

Perolehan kursi PPP tersebut sama dengan yang diperoleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Keadilan Sejahteran (PKS). Dan, hanya kalah satu kursi dari Partai Gerindra dan Partai Golkar dengan perolehan tujuh kursi.

Atas capaianya tersebut PPP pun berhak menempatkan salah stu kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD Loteng periode 2019-2024 mendatang. Dengan modal enam kursi tersebut PPP kini hanya butuh tambahan empat kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang.

Soal mitra koalisi, Ketua Komisi III DPRD Loteng ini mengaku hampir semua partai politik sudah dijajaki. Namun yang paling intens komunikasinya baru dengan Partai Demokrat. Namun bukan berarti dengan partai politik yang lain, sudah tertutup peluang. “Semua kita jajaki. Karena memang tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung pasangan calon kepala daerah sendiri. Semua harus berkoalisi,” pungkasnya. (kir)

Pilkada Masih Lama

Wabup Loteng Pilih Fokus pada Tugas Praya (Suara NTB) Disebut-sebut bakal mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., justru mengaku ingin fokus pada tugas-tugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini terlebih dahulu. Dirinya, tidak ingin gelaran pilkada justru mengganggu konsentrasi serta fokusnya dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

“Pilkada kan masih lama.

Jadi kita lebih baik fokus dan konsentrasi pada apa yang menjadi tugas yang diamanahkan oleh masyarakat,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (18/6).

Dalam hal ini, dirinya ingin fokus bagaimana membantu Bupati Loteng Suhaili FT menjalankan pemerintah serta menyelesaian tugas-tugas pembangunan di daerah ini, supaya Loteng bisa semakin berkembang menjadi daerah yang jauh lebih maju.

Menurutnya, masih panjang waktu untuk memikirkan pilkada, karena pelaksanaan Pilkada Loteng baru akan berjalan setahun ke depan, sehingga lebih baik dirinya fokus bagaimana menyelesaikan tugas-tugas pembangunan dari pada hanya sekedar memikirkan persoalan pilkada.

Disinggung soal kepastian Partai Gerindra sebagai kendaraan politik di Pilkada Loteng mendatang, Pathul belum mau berkomentar. “Kalau

soal itu (dukungan Partai Gerindra) jangan kita komentari dulu,” tutup Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini.

Pemungutan Suara September 2020 Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng, L. Darmawan mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu jadwal pelaksanaan Pilkada Loteng tahun 2020 dari KPU pusat. Di mana jadwal pelaksaan pilkada serentak tersebut itu nantinya saat ini tengah digodok oleh KPU pusat.

Hanya yang sudah ditetapkan yakni soal pelaksanaan pemungutan suara untuk pilkada serentak, termasuk Pilkada Loteng yakni pada bulan September tahun 2020 mendatang. Tapi hari dan tanggalnya masih menunggu jadwal pasti dari KPU pusat.

Ia menjelaskan, untuk pilkada kali ini tahapannya akan berlangsung selama 12 bulan atau setahun, sehingga pada bulan September mendatang, KPU pusat secara serentak rencananya akan melakukan launching pelaksanaan pilkada di lebih dari 200 kabupaten/kota serta provinsi, begitu juga di Loteng.

Artinya, masih cukup lama sampai tahapan pilkada serentak berjalan. Para peserta pilkada pun punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk maju di Pilkada Loteng mendatang, baik yang berasal dari partai politik maupun dari independen. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Penjelasan Bapemperda DPRD Sumbawa Terhadap Lima Raperda Inisiatif Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan lima Raperda Usul Prakarsa dewan tahun 2019, pada Rapat Paripurna, Selasa (18/6). Dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati terhadap lima Raperda usulan Pemkab dan penjelasan Bapemperda terhadap lima Raperda usulan DPRD. Lima Raperda usulan DPRD yakni, Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Usulan Komisi I), Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Usulan Komisi II), Raperda tentang Pembatasan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu, Berbahaya dan Zat Adiktif Lainnya dan Raperda tentang Cagar Budaya (Usulan Komisi IV).

Ketua Bapemperda, Akhmad Junaidi pun menjelaskan pokok pokok dari kelima Raperda dimaksud. Raperda LKD ini umumnya berbasis kepada unsur kewilayahan, kepemudaaan, kebudayaan, keamanan, keagamaan, profesi, gender dan interest

group serta unsur lainnya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. LKD juga merupakan suatu wadah penghubung antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dan kepentingan yang berbeda satu sama lainnya. Maka dari itu, LKD Sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dari segala unsur yang dibutuhkan dan diperuntukan untuk masyarakat desa. Adapun jenis LKD yang diatur dalam Raperda ini, meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Posyandu, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan juga Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

“Selain itu, dalam Rancangan Perda ini juga diatur mengenai hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan lainnya,” terangnya.

Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terkait Undang-Undang Desa yang telah mencantumkan klausul terkait peran dan

Pemkab Sumbawa Usulkan Lima Raperda Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mengajukan lima usulan Rancangan Perda (Raperda) seperti penjelasan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah, pada paripurna, Selasa (18/6).

Kelima Raperda dimaksud, yakni, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh, Raperda tentang pengendalian produksi, distribusi, dan konsumsi garam di kabupaten Sumbawa, Raperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah, Raperda tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi kependudukan dan Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Seperti dijelaskan Wabup, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulante, diajukan sebagai tindak lanjut dari berlakunya PP No 54 tahun 2017 tentangBUMD. Dalam ketentuan pasal 331 ayat (2) menyebutkan bahwa badan usaha milik daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah yaitu badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh satu pemilik, sedangkan perusahaan perseroan daerah dimiliki oleh lebih dari satu pemilik. Sebagai konsekuensi yuridis berlakunya PP dimaksud, maka Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang PDAM perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru dan disesuaikan materi muatannya.

Raperda, tentang pengendalian produksi, distribusi, dan konsumsi garam di kabupaten Sumbawa, diajukan karena masih tingginya penderita gangguan kesehatan akibat kurang yodium (GAKY). Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat kekurangan yodium mulai dari masa janin dan akan berlanjut menjadi kondisi gagal tumbuh anak sampai usia dua tahun dapat berdampak buruk pada kecerdasan secara permanen.

Berdasarkan survei pemantauan status gizi dan keluarga sadar gizi tahun 2017 di Sumbawa didapatkan hasil, cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium masih rendah yaitu 49,4 % dari target kinerja kegiatan pembinaan gizi yaitu 90%. Salah satu upaya dalam penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium yakni dengan menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam.

Kemudian Raperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah, upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Salah satu materi muatan yang diatur dalam peraturan menteri tersebut adalah ketentuan mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning yang secara teknis penerapannya diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 98 tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Penerapan e-planning juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pimpinan DPRD dengan KPK RI yang memuat kesepakatan peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang selaras dan konsisten dengan dokumen anggaran.

Berikutnya, Raperda tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi kependudukan. Dengan berlakunya UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atasUU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pengaturan terkait dengan administrasi kependudukan. Sebagai pelaksanaan dari perubahan UU tersebut, pemerintah pusat menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Seiring dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, maka Perda Nomor 32 tahun 2010 tentang administrasi kependudukan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru. Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam rancangan perda diantaranya, masa berlaku KTP Elektronik (e-KTP) yang semula berlaku lima tahun diubah menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam e-KTP. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tentang pemerintahan daerah, mengakibatkan terjadi perubahan beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota, khususnya urusan pemerintahan bidang pendidikan. Salah satu kewenangan yang berubah, pergeseran kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah provinsi. Perubahan dimaksud dilakukan dengan menghapus beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan menengah. (arn)

tugas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan peran dan tugasnya tersebut dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah. Pasal 115 UU Desa menyebutkan, salah satu bentuk peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten adalah menyusun berbagai pedoman, standar dan petunjuk teknis. Pembelajaran dari implementasi selama ini, berbagai pedoman, standar dan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah telah menjadikan Pemerintah Desa tidak kreatif di dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi setempat. Kondisi ini perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan aturan pelaksanaannya. Peran pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan di perdesaan.

Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terkait alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenom-

ena yang terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia.

Penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki.

Sehingga berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan luas lahan pertanian 564.969 Ha, dengan luas lahan sawah 61.346 Ha dan luas lahan bukan sawah 503.623 Ha. Berdasarkan tradisi masyarakat Sumbawa, lahan sawah terletak berbatasan langsung dengan desa/perkampungan sedangkan lokasi lahan kering terletak dilokasi lebih jauh dari desa/perkampungan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka desa/ perkampungan meluas sampai ke lahan sawah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Negara telah memikirkan upaya perlindungan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Ber-

kelanjutan. Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota harus menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya, khususnya terkait penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Selain peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi NTB juga menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban untuk merinci dan mengatur Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.

“Perda ini dihajatkan untuk menjadi legitimasi bagi aturan terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, juga di-

harapkan sebagai pedoman bagi penyusunan usulan penetapan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan,”kata Junaidi.

Raperda tentang Pembatasan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu, Berbahaya dan Zat Aditif Lainnya, terkait perkembangan jaman serta majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, keberdaan obat yang yang didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) ke berbagai apotik, usaha-usaha, rumah sakit dan lain-lain sudah mulai diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga kadungan yang terdapat dalam obat. Sehingga banyak masyarakat menyalagunakan keberadaan obat-obatan tersebut. Tidak hanya itu, bahwa banyak apotek, rumah sakit dan usaha-usaha memberikan obat tertentu yang tampa disertai resep dokter sehingga obat tersebut dapat berbahaya bagi pasien/penggunanya.

Untuk menimalisir hal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak, terutama sekali bagi generasi mendatang agar tidak disalah gunakan terhadap obat-obatan tertentu, berbahaya dan zat aditif lainnya,

maka penting dilakukan pembatasan peredaran obat tertentu, berbahaya dan zat aditif lainnya agar dapat mengatur ruang gerak bagi penyalur obat kepada masyarakat.

Raperda tentang Cagar Budaya, Pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dalam hal ini situs peninggalan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air oleh masyarakat Sumbawa juga merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pengelolaan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air di Kabupaten Sumbawa ini menjadi salah satu misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031. Bapemperda DPRD Sumbawa berharap kelima Raperda ini dapat dibahas dan menjadi bahan referensi pada pembahasan selanjutnya. (arn/*)

607 Hektar Lahan Pertanian di Seteluk Dilanda Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Setidaknya sekitar 607 hektar lahan pertanian padi di Kecamatan Seteluk mengalami kekeringan di Musim Tanam (MT) dua tahun 2019. Dari ratusan lahan tersebut, belum termasuk dalam kondisi puso (gagal panen) karena hanya mengalami kekeringan sedang dan ringan.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Tanbunnak) kepada Koran ini, melalui Kabid Pertanian dan tanaman pangan, Syaiful Ulum SP, Selasa (18/6) membenarkan terhadap masalah tersebut. Bahkan tim dari Dinas sudah turun ke lapanganuntuk melakukanpengecekan lokasi guna memastikan kondisi tersebut dan upaya penanggulangannya. Sehingga ratusan hektar lahan ini tidak mengalami gagal panen jika tidak segera ditangani secara maksimal.

Beberapa mesin pompa air juga sudah didistribusikan kepada para petani yang terdampak kekeringan dengan harapan lahan tersebut bisa diselamatkan.

Selain kekeringan yang terjadi di tanaman padi, Dinas terkait juga mencatat ada sekitar puluhan hektar lahan jagung di desa Senayan, Kecamatan Poto Tano yang sudah masuk dalam kategori rawan karena kekeringan panjang diprediksi akan terus terjadi di wilayah setempat.

“Kita sudah turun ke lapangan untuk memastikan apa

yang terjadi dan memang terjadi kekeringan. Kita juga langsung mendistribusikan bantuan mesin pompa air untuk membantu para petani supaya lahan yang mengalami kekeringan tersebut tidak semakin parah.”

Dikatakannya, berdasarkan laporan dari masyarakat, di desa Air Suning ada sekitar 135 hektar lahan pertanian yang mengalami kekeringan ringan dan 87 hektar kekeringan sedang. Sementara di desa Seteluk Atas ada sekitar 8 hektar kondisi ringan dan 2 hektar dengan kondisi sedang, di desa Seteluk Tengah sekitar 40 hektar kondisi ringan dan 23 hektar kondisi sedang.

Selain itu, di desa Lamusung juga terdapat 20 hektar kondisi ringan dan 10 hektar kategori sedang, di desa Loka ada sekitar 65 hektar lahan dengan kondisi ringan dan di desa Seran 15 hektar kekeringan ringan dan 10 sedang.

Begitupun juga dengan desa Meraran dari laporan yang masuk ada sekitar 78 hektar men-

(Suara NTB/ist Dinas Tanbunnak KSB)

KEKERINGAN - Nampak ratusan hektar lahan pertanian padi yang mengalami kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat. galami kekeringan ringan dan 34 kekeringan sedang serta desa Kelanir dengan 50 hektar ringan dan 18 hektar sedang.

Kekeringan yang terjadi di semua desa di kecamatan Seteluk tersebut terjadi lantaran air dari jaringan irigasi mengering dan juga di beberapa lokasi tidak ada sumber mata air yang baku. Kendati demikian, pihaknya tetap

Disnakertrans KSB Soroti Rekrutmen Karyawan Subkon PTAMNT Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan “menertibkan” kegiatan rekrutmen karyawan seluruh perusahaan sub kontraktor (Subkon) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT).

Kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin. HMY, M.Si mengatakan, upaya ini diambil pihaknya setelah banyaknya informasi yang diterima terkait adanya sejumlah perusahaan Subkon melakukan rekrutmen pekerja dari luar daerah.

“Banyak isu yang kami peroleh bahwa perusahaan subkon A atau B telah melakukan rekrutmen di luar daerah. Makanya kita akan cek kebenarannya, kalau iya maka akan kita tertibkan,” cetusnya kepada wartawan, Selasa (18/6).

Ia mengaku, informasi yang diperoleh dari masyarakat tidak sama dengan laporan perusahaan. Sebab laporan periodik perusahaan ke dinas yang diduga melakukan rektrumen tenaga kerja dari luar daerah tidak menyampaikan demikian. “Nah ini perlu kita telusuri kebenarannya.

Supaya masyarakat dapat inform a s i yang ben a r juga,” tegasnya.

Sebagai tahap awal,

H. Muslimin HMY

Disnakertrans akan menyurati seluruh perusahaan Subkon. Surat tersebut akan ditembuskan ke PTAMNT selaku perusahaan induk pemberi kerja dan Balai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi NTB wilayah Sumbawa. Dalam surat tersebut pihaknya kata H. Muslimin, akan mendesak seluruh Subkon untuk menyetor data riil tenaga kerjanya.

“Kita akan minta dibuka semua data ketenagakerjaan mereka. Terutama yang direkrut dari luar. Kita akan lihat kapan mereka rekrut dan akan kita sesuaikan dengan data laporan mereka ke kami selama ini,” tandasnya seraya menambahkan pihaknya juga meminta PTAMNT dan pengawas ketenagakerjaan turut melakukan pembinaan bagi perusahaan Subkon yang terbukti menyalahi aturan rekrutmen.

“Harusnya kan mereka terbuka (lapor) terhadap setiap pembukaan rekrutmen mereka. Kalau kemudian ada yang tidak kita ketahui itu jelas melanggar,” sambung H. Muslimin.

Selanjutnya, ia menyampaikan, jika telah semua perusahaan Subkon memberikan datanya, ke depan pihaknya akan menekankan kepada setiap perusahaan agar taat aturan, terutama melaporkan setiap kegiatan rekrutmen mereka jika akan membuka lowongan pekerjaan.

Selanjutnya H. Muslimin menyampaikan, untuk menutup ruang “permainan” rekrutmen karyawan oleh perusahaan pihaknya saat ini tengah mempercepat prosedur pembukaan penerimaan tenaga kerja oleh perusahaan di daerah dilaksanakan secara satu pintu. Nantinya setiap perusahaan yang akan membuka lowongan harus sepengetahuan dinas dan dilaksanakan di kantor Disnakertrans KSB. “Kalau pun kemudian skill (keterampilan) yang dibutuhkan tidak ada pada pencari kerja lokal dan harus cari dari luar. Tetap harus atas sepengetahuan kami di sini,” imbuhnya. (bug)

akan berupaya maksimal supaya ratusan hektar lahan tersebut bisa diselamatkan. Jika tidak ditangani, maka KSB dikhawatirkan mengalami defisit produksi beras di MT kedua nanti. Selain itu, pihaknya juga berharap agar masyarakat bisa segera melapor jika ada kejadian demikian, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan cepat.

“Kita tetap upayakan ratusan hektar lahan tersebut tertangani dengan baik supaya tidak terjadi Puso. Sementara untuk lokasi lainnya sampai dengan saat ini kita belum menerima laporan.

Tetapi yang jelas sarana yang dibutuhkan untuk proses penanganan tersebut sudah siap tinggal diinformasikan saja ke kami,” tandasnya. (ils)

Butuh Anggaran Besar untuk Armada Sampah Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku untuk melengkapi kebutuhan armada sampah, pihaknya membutuhkan anggaran sangat besar. “Wah kalau untuk menenuhi kebutuan armada sampah sesuai hitungan kami besar sekali ya (anggarannya),” ungkap kepala DLH KSB, Feriyal kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/6).

Saat ini, armada pengangkut sampah yang dimilikinya DLH KSB masih sangat terbatas. Hanya terdiri dari 3 mobil dump truck dan 16 unit motor roda tiga (tossa). Feriyal menjelaskan, untuk armada Damtrek pihaknya mengoperasikan di lima kecamatan. Itu pun truk-truk tersebut tidak dapat melakukan pelayanan setiap hari secara bersamaan karena dua unit diantaranya kerap mengalami kerusakan.

“Praktis hanya satu yang bisa operasi setiap hari. Kalau yang dua, maklum mobil tua jadi kadang operasinya terhenti karena selalu saja ada kerusakan,” sebutnya. Sementara untuk kendaraan angkut roda tiga, DLH KSB khusus mengoperasikannya di dalam kota Taliwang. 16 unit kendaraan roda tiga itu bahkan hanya melayani enam wilayah kelurahan, sementara lima desa lainnya tetap dikawal menggunakan armada truk yang tersedia.

Menurut Feriyal, jumlah minimal Damtrek pengangkut sampah yang dibutuhkan pihaknya sebanyak delapan unit. Asumsinya per unit melayani satu kecamatan. Sedangkan kendaraan roda tiga ia memperkirakan juga perlu ditambah karena kapasitas angkut kendaraan tersebut terbatas. “Hitungan kami untuk Tossa itu hanya bisa melayani sampah dua sampai tiga RT (rukun tetangga). Lebih dari itu kasihan armadanya karena kalau dipaksa

(Suara NTB/bug)

Feriyal mengangkut lebih banyak akan cepat rusak,” paparnya.

Untuk menambah armada angkut sampah itu, Feriyal menyatakan, pihaknya berupaya setiap tahun anggaran dapat melakukan pengadaan. Selain itu pihaknya juga terus mencari sumber-sumber bantuan pemerintah lainnya di pusat maupun provinsi.

“Kita juga jajaki swasta yang ingin turut memberikan kontribusi ke daerah,” sambungnya.

Terkait kesulitan armada angkut yang dialami DLH KSB ini, pemerintah setempat harus segera mencari solusi. Pasalnya produksi sampah rumah tangga di KSB terus meningkat. Saat ini saja setiap hari tidak kurang 35 ton sampah harus dimobilisasi menuju tempat pembuangan. Data DLH KSB pihaknya baru bisa mengakut 80 persen setiap harinya. “Ada sekitar 18 persen yang tersisa tidak bisa kita angkut setiap hari. Dan itu terus menumpuk sehingga proses pengangkutan harus setiap hari,” pungkas Feriyal. (bug)

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Sebulan Blangko E-KTP Kosong, Warga Terpaksa Gunakan Suket Bima (Suara NTB) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima terkendala.

Masalahnya, blangko E-KTP kosong dalam sebulan terakhir.

Sebagian masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan terpaksa menggunakan surat keterangan (Suket) sebagai KTP sementara. Seperti yang dialami Nurlaila Warga Desa Bolo Kecamatan Madapangga.

Nurlaila yang ingin melanjutkan studi pendidikan di luar daerah ini diminta oleh pegawaI Disdukcapil setempat, untuk bersabar dan menggunakan Suket hingga blangko E-KTP tersedia. “Saya di-

minta menggunakan Suket karena blangko E-KTP kosong,” katanya, Senin (18/6).

Ia mengaku tidak mempersoalkan ataupun mempermasalahkan penggunaan Suket sementara itu. Namun dirinya khawatir Suket tersebut tidak bisa digunakan untuk keperluan dirinya mendaftar kuliah.

“Saya takut pas mendaftar Suket ini tidak berfungsi, selain itu Suket ini juga mudah rusak kena air,” ujarnya.

Sementara Kepala Disdukcapil Kabupaten Bima, Salahuddin MH, mengakui terjadi kekosongan blangko E-KTP. Kondisi tersebut membuat daftar antrian percetakan E-KTP terus meningkat. “Blangkonya kosong hampir sebulan, tapi alternatifnya kita keluarkan Suket. Sampai saat ini sudah ada 2 ribu lebih Suket yang dikeluarkan,” katanya.

Ia menegaskan Suket yang dikeluarkan oleh pihaknya se-

bagai pengganti E-KTP tersebut tidak ada alasan untuk ditolak oleh pihak manapun.

Baik administrai mendaftar kuliah, perbankan maupun sebagainya.

“Suket sebagai administrasi kependudukan bisa digunakan dimana saja dan keperluan apa saja. Kami harap masyarakat tidak meragukan kegunaan Suket yang kami keluarkan,” katanya.

Salahuddin menegaskan

terjadinya kekosongan blangko E-KTP di Dinas setempat tidak ada unsure kesengajaan.

Pasalnya blangko langsung didistribusikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan kebutuhan yang diajukan.

“Soal kosongnya blangko ini kami sama sekali tidak tahu, karena pengadaan langsung Pemerintah Pusat, kami hanya mengajukan. Tapi kemungkinan satu pecan ke depan blangkonya sudah ada,” pungkasnya. (uki)

TERBITKAN SUKET - Pegawai Disdukcapil Kabupaten Bima sedang membuat atau menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai KTP sementara.

Kasus Coblos Dua Kali Diputus Percobaan dan Denda Dompu (Suara NTB) Kasus coblos dua kali pada Pemilu 17 April 2019 lalu telah diputus bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Dompu. Pelaku dijatuhi vonis kurungan dua bulan dengan masa percobaan tiga bulan dan denda Rp2,5 juta.

Kasi Pidum Kejari Dompu, Catur Hidayat Putra, SH kepada Suara NTB, Selasa (18/6) mengatakan, kasus pidana Pemilu terkait coblos dua kali oleh terdakwa Tamrin, warga Simpasai sudah diputus majelis hakim PN Dompu 27 Mei 2019 lalu.

Majelis memutuskan ia terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 15 undang – undang Pemilu dengan ancaman hukuman kurungan satu tahun delapan bulan dan denda. “Karena ancaman kurungan ini, makanya dituntut percobaan,” ungkapnya.

Oleh jaksa, terdakwa dituntut pidana kurungan dua bulan dengan masa percobaan tiga bulan dan denda Rp5 juta. Oleh majelis hakim, diputus penjara dua bulan dengan masa percobaan tiga bulan dan denda Rp2,5 juta atau bila tidak membayar denda diganti dengan kurungan dua bulan penjara.

“Terdakwa mengakui kesalahannya. Ia terdorong mencoblos dua kali karena menerima dua C6 (surat panggilan memilih). Di TPS 23 (Kelurahan Simpasai) dia menerima C6 atas nama Tamrin dan di TPS 21 (kelurahan Simpasai) dia menerima C6 atas nama Tamrin Usman. Karena menerima dua panggilan ini, makanya dia terdorong untuk mencoblos dua kali,” kata Catur Hidayat Putra yang akrab disapa Yabo ini.

Tamrin menyesali perbuatannya dan tetap bertindak kooperatif. Jaksa pun tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Bahkan putusan majelis hakim ini sudah dieksekusi jaksa dan Tamrin sudah membayarkan dendanya. “Dia tetap datang melapor,” ujar Yabo.

Menurut Yabo, kasus Tamrin ini merupakan kasus kedua untuk tindak pidana Pemilu tahun 2019. Kasus pertama terkait anggota BPD Desa Bakajaya Kecamatan Woja. Kasus ini juga diputus dengan masa percobaan.

Catur Hidayat Putra (ula) (Suara NTB/ula)

Pilkada Bima akan Kompetitif Bima (Suara NTB) Pemerhati Politik STISIP Mbojo Bima, Dr. Syarif Ahmad, M.Si, meyakini, Pilkada Kabupaten Bima 2020 akan kompetitif. Semua kemungkinan dan kejutan bisa saja terjadi. Termasuk, adanya skenario penantang mengalahkan petahana.

“Dalam tradisi politik di Kabupaten Bima selalu bermunculan kejutan, bahkan bisa pada detik detik terakhir pendaftaran,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (18/6).

Syarif mengaku, tidak ingin berspekulasi jika Pilkada 2020 mendatang hanya ada satu pasang calon, yakni Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M. Noer M.Pd (DindaDahlan) yang ramai didukung untuk kembali berpasangan.

Menurutnya, semua potensi di Kabupaten Bima ada untuk maju di pentas Pilkada 2020. Mulai dari kader Parpol, kalangan pengusaha atau akademisi. Lagipula saat ini, belum masuk tahapannya. “Jadi tidak bisa dispekulasi. Politik juga tidak bisa berspekulasi dan tidak bisa berandai andai,” katanya.

Syarif menegaskan, petahana mungkin bisa dikalahkan.

Namun untuk mengalahkannya calon atau figur yang siap maju dalam pentas Pilkada, disarankan untuk melakukan pemetaan politik agar bisa mengetahui dengan pasti elektabilitasnya.

Ia menilai, figur-figur yang ingin maju dalam pentas Pilkada hanya fokus sosialisasi di media sosial dan media massa. Tapi tidak melakukan melakukan pemetaan secara keilmuan tentang popularitasnya. “Sampai sekarang saya belum melihat ada figur yang secara terbuka ke publik menyatakan siap untuk berkompetisi atau turun langsung ke masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Syarif kecewa dengan parpol yang sampai saat ini belum berfungsi merekrut calon kader terbaiknya yang diusung dalam Pilkada, seharusnya parpol lebih percaya diri untuk mendorong kader partainya sendiri.

“Saya rasa ini yang paling krisis di Parpol kita saat. Soal menang dan kalah itu bicara nanti, yang terpenting berani mengusung kader,” katanya.

Sembari menambahkan, kecil kemungkinan Dahlan untuk tidak paketan dengan Dinda atau kecil berpotensi maju sendiri. Faktornya gaya politik Dahlan yang tidak punya keberanian untuk mengambil sikap.

“Selain itu opini Dahlan jauh lebih menonjol dari Dinda. Soal ini seharusnya bisa dimanfaatkan figur atau calon lain. Intinya semua kemungkinan bisa terjadi,” pungkasnya. (uki) Syarif Ahmad (Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

Masalah Lahan Pelabuhan Nusantara Segera Tuntas

(Suara NTB/ils)

PATAH - Kondisi Dermaga Labuhan Lalar yang rusak, dengan tiang yang patah akibat terhantam kapal tongkang beberapa waktu lalu.

Dermaga Labuhan Lalar Rusak, Bongkar Batu Bara Dialihkan ke BPM Taliwang (Suara NTB) Sejumlah tiang penyangga dermaga Labuhan Lalar, dilaporkan mengalami rusak berat dan patah akibat proses sandarnya kapal tongkang disertai terjangan ombak yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Rusaknya dermaga ini mengakibatkan proses bongkar batu bara terpaksa dialihkan ke pelabuhan khusus milik PT Bumi Pasir Mandiri (BPM) di desa Kertasari untuk mendukung proses uji coba PLTU yang direncanakan dalam waktu dekat ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Ir. Irhas Rahmuddin Rayes M. Si kepada Suara NTB, Selasa (18/6) mengatakan, rusaknya dermaga Labuhan Lalar akibat terhantam kapal tongkang saat pembongkaran batu bara belum lama ini. Bahkan dampak dari proses tersebut membuat salah satu tiang penyanggah patah, sehingga untuk sementara ini dermaga tersebut ditutup untuk proses pembongkaran sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.

Hal tersebut terjadi lantaran tim survei untuk proses perbaikan masih belum menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kebutuhan biaya belum bisa terhitung untuk kemudian diusulkan ke TAPD. Kendati demikian, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi supaya kebutuhan bahan bakar PLTU tidak terkendala yakni dengan menggunakan dermaga miliki PT BPM yang sudah lama tidak digunakan di desa Kertasari.

Pihak terkait juga akan segera berkoordinasi dengan perusahaan pemilik dermaga dan Kementerian perhubungan supaya izin penggunaan dermaga itu bisa dikeluarkan dan digunakan dalam waktu yang cukup lama. “ Kita masih belum

mengetahui secara pasti kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga tersebut, karena saat ini tim kami masih menghitungnya untuk kemudian kita usulkan ke TAPD,” ungkapnya.

Dia mengatakan, untuk bisa menggunakan pelabuhan milik PT BPM masih ada beberapa persyaratan lagi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah tidak bisa langsung begitu saja. Hal tersebut terjadi lantaran dermaga tersebut merupakan dermaga khusus perusahaan, maka pihaknya akan bersurat ke Kementerian untuk bisa merubah izin dermaga tersebut.

Jika tidak demikian, maka proses peralihan penggunaan dari Labuhan Lalar ke BPM yang akan dilakukan oleh Pemerintah tidak bisa dibenarkan. Makanya dalam waktu dekat ini, pihak terkait berencana untuk bersurat secara resmi ke Kementerian supaya rencana tersebut disetujui. Sehingga penggunaan dermaga pengganti Labuhan Lalar untuk sementara waktu bisa terealisasi dengan harapan bongkar batu bara yang dilakukan PLTU tidak terkendala. Apalagi tahapan uji coba pengoperasian PLTU sudah harus dilakukan di tahun 2019 ini dan ditargetkan beroperasi secara maksimal di tahun 2020 mendatang. “Tidak ada cara lagi melainkan proses bongkar batu bara harus kita alihkan ke dermaga PT BPM karena kita sudah berpacu dengan waktu. Jika tidak hanya menunggu dermaga labuhan lalar ini selesai diperbaiki, maka waktu yang dibutuhkan cukup lama. Kami juga berharap mudah-mudahan proses peralihan izin bisa disetujui supaya tidak ada kendala didalam proses uji coba PLTU ini,” tandasnya. (ils)

Satu Dusun di Dompu Tolak Vaksinasi dan Eliminasi HPR Dompu (Suara NTB) Ratusan warga di Dusun Soka Desa Rababaka, menolak upaya vaksinasi dan eliminasi Hewan Penular Rabies (HPR) di wilayahnya. Mereka bersikeras mempertahankan hewan peliharaannya itu meski berpotensi tertular dan menjadi penular virus rabies. Kondisi ini menjadi kendala berarti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) saat ini.

Kepala Disnakeswan Dompu, Zainal Arifin kepada Suara NTB, Selasa (18/6) mengungkapkan, di Dusun Soka Desa Rababaka hampir semua kepala keluarga memelihara anjing. Bahkan, jumlahnya paling sedikit lima ekor.

Meski demikian, keberadaan HPR yang menjadi sumber penularan rabies itu tak sedikitpun dikhawatirkan. Bahkan mereka menolak keras upaya vaksinasi dan eliminasi yang akan dilakukan Disnakeswan bersama pemerintah desa setempat.

“Saat kita minta diikat anjingnya untuk divaksin, ya diikat. Tapi saat kita datang dilepas lagi. Ini yang jadi tantangan dan kesulitan kita saat ini,” kata dia.

Upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke sejumlah warga dusun tersebut sudah beberapa kali dilakukan. Namun tak pernah ada satupun saran pihaknya yang mau ditindak lan-

juti. Tak heran jika ratusan HPR masih sangat mudah ditemukan di pekarangan rumah warga, apalagi setelah masa panen jagung ini berakhir.

Masalah lain yang sering dihadapi, lanjut Zainal Arifin, yakni masyarakat menolak eliminasi jika bangkai binatang dibiarkan begitu saja. “Mereka minta bangkainya diangkut lagi. Ini yang membuat kami juga berat karena mobil ini kan tidak bisa masuk ke perkampungan. Apalagi kalau turun tengah malam terkadang kita sampai ribut dengan masyarakat,” ujarnya.

Reaksi spontan warga untuk menghalangi petugas yang tengah mengeliminasi HPR, tak sedikit yang sengaja mempersenjatai diri dengan sajam.

Namun dari banyak penolakan tersebut kebanyakan sadar setelah diberi arahan, bahkan ikut membantu pihaknya.

“Cuma yang masih keras menolak sekarang ini warga di Dusun Soka Desa Rababaka.

Tapi kita akan terus berupaya agar masyarakat bisa sadar akan bahaya rabies ini,” pungkasnya.

Vaksinasi dan eliminasi HPR terus digencarkan mengingat ini satu-satunya benteng pertahanan paling efektif. Karena ketika HPR terpapar rabies menggigit anjing yang sudah divaksinasi maka rantai penularannya akan berhenti di situ.

Diakui Zainal Arifin, kasus gigitan HPR sebulan terakhir masih ditemukan. Terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan seperti Kecamatan Kilo, Pekat dan Huu. Tetapi di wilayah dengan populasi anjing cukup tinggi itu tingkat kesadaran masyarakatnya sudah mulai terbangun.

Mereka kini proaktif membantu petugas untuk vaksinasi dan eliminasi. “Sekarang rata-rata masyarakat proaktif mendukung upaya vaksinasi dan eliminasi yang kita lakukan,” ujarnya.

Jika sebelumnya eliminasi dilakukan dengan pemberian racun. Saat ini Disnakeswan hanya bisa memanfaatkan senapan angin. Sebab racun yang diperlukan cukup sulit diperoleh bahkan kabarnya tidak lagi diperjualbelikan.

Sementara, disinggung jumlah korban, Zainal Arifin menyebutkan, hingga saat ini sudah tercatat 1.268 orang dengan HPR positif terpapar rabies sebanyak 77 ekor. Sedangkan korban meninggal sudah bertambah menjadi sembilan orang.

Namun, tak diketahui pasti berapa orang yang sudah positif terpapar virus mematikan itu.

“Korban meninggal ini lima orang dari Kempo, masing satu satu di Soriutu, Puskesmas Dompu Barat, Cempi Jaya dan terakhir Rababaka,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dompu, A. Halik, BA memastikan persoalan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo sudah tidak ada masalah.

Pemilik lahan yang sebelumnya tidak terima dengan tawaran harga pemerintah sudah siap menerima dan lahan yang tidak jelas alamatnya akan dititipkan di pengadilan.

Hal itu disampaikan A. Halik kepada Suara NTB saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (18/6/ 2019) kemarin. “Pada prinsipnya, lahan di pelabuhan Nusantara sudah tidak ada masalah. Karena tinggal dua orang yang belum dilakukan pembayaran. Kedua orang ini bukan menolak dibebaskan. H Nurdin keberatan karena masih ada tanaman mahoninya sebanyak 70 pohon yang belum diperhitungkan. Kalau harga yang ditawarkan pemerintah, sudah setuju. Hari ini beliau akan datang ke kantor,” kata A. Halik.

Masalah tanaman yang luput diperhitungkan tim di atas lahan milik H Nurdin, diakui A. Halik juga sudah menjadi catatan tim pemeriksa dari BPK dan dimuat di NHP BPK yang harus ditindak lanjuti pihaknya. Karena proses pembebasan lahan ini dilakukan tim, sehingga proses perhitungannya akan melibatkan BPN Provinsi dan Dinas/Instansi lain.

“Kita akan minta agar H. Nurdin menerima dulu proses pembebasan lahan. Untuk masalah tanaman di atasnya akan diselesaikan setelah ada perhitungan dan penilaian tim,” ungkap A. Halik.

Sementara Nurhayati, pemilik lahan lain yang belum dibebaskan pemerintah karena keberadaannya belum diketahui.

Sesuai ketentuan, untuk pembebasan lahan milik Nurhayati akan dititipkan di Pengadilan.

(Suara NTB/ula)

A. Halik BA “Nanti pengadilan akan memutuskan, karena kita kesulitan untuk menemukan keberadaannya,” jelasnya.

Terhadap lahan milik pemerintah Desa Mbuju Kecamatan Kilo seluas dua hektar lebih dan lahan serta bangunan musala, A. Halik mengaku akan segera merapatkannya. BPN meminta agar pihaknya membebaskannya, tapi jika lahan itu dibayar pemerintah akan menjadi temuan.

“Kalau pemerintah membayar tanah pemerintah, apalagi ini untuk fasilitas umum, itu akan menjadi temuan. Mungkin nanti solusinya, kita akan siapkan lahan pengganti ketika pemerintah Desa ingin membangun sesuatu,” terangnya.

A. Halik pun berharap, penyatuan lahan yang telah dibebaskan pemerintah sebagai syarat pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo bisa segera direalisasikan BPN Provinsi. Pihaknya pun sudah menyurati agar disatukan dalam 2 sertifikat yaitu 30 ha untuk area pembangunan pelabuhan Nusantara dan lima hektar lebih untuk lahan cadangan dari Pemda Dompu. (ula)

Tiga Tahun Disperbun Tak Dapat DAK Bima (Suara NTB) Kabupaten Bima telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai daerah sentral pertanian, terutama pengembangan bawang merah dan jagung. Namun, hal itu tidak cukup mempengaruhi Kabupaten Bima untuk mendapatkan bantuan tambahan anggaran pendukung.

Bahkan sejak 2017 lalu hingga sekarang, yang kini berjalan tiga tahun. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) tidak lagi mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Sudah tiga tahun DAK ditahan oleh Pemerintah Pusat.

Padahal kita sudah ditetapkan salahsatu daerah sentral produksi pertanian,” kata Kepala Dispertabun Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya, kepada Suara NTB, Selasa (18/6).

Indra Jaya menyebutkan, terakhir DAK diperoleh Dispertabun setempat sekitar tahun 2016 silam, yakni sebesar Rp64 miliar untuk pengembangan sektor pertanian. Namun perlahan dari tahun ke tahun, anggaran tersebut mulai ditutup.

“Saya pun tidak persis alasannya, karena saat itu masih mejabat sebagai kepala Bappeda,” ujarnya.

Informasi yang diketahuinya, Pemerintah Pusat tidak lagi menyalurkan DAK dengan alasan sering mendapat tekanan.

Baginya keputusan tersebut sangat merugikan para petani.

“Dampak atau efek dari kebijakan ini sangat dirasakan petani. Mereka harus bekerja keras agar mendapatkan modal bertani,” katanya.

Ia mengaku, untuk mendapatkan modal untuk bertani, misalnya membeli bibit dan pupuk,

(Suara NTB/uki)

Indra Jaya para petani kebanyakan mengandalkan pinjaman dari Bank.

Pemerintah juga harus berusaha membantu menyediakan sarana dan prasarana pertanian.

“Dalam meningkatkan hasil produksinya, petani kita butuh irigasi, jalan tani atau peralatan pertanian,” katanya.

Meski demikian, Indra Jaya optimis pada tahun depan Pemerintah Pusat akan mengubah pikiran, kembali melirik Kabupaten Bima sebagai sentral pertanian, terutama pada komuditas bawang merah, bawang putih dan jagung. ”Kita akan terus perjuangkan, meyakinkan Pemerintah pusat.

Kami yakin bisa,” katanya.

Indra Jaya menambahkan, meski minim sarana dan prasarana pertanian, tidak mempengaruhi hasil produksi pertanian masyarakat. Bahkan angka produksinya justru semakin meningkat tiap tahun. “Suatu kesyukuran petani kita bisa mandiri, bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan hasil produksinya,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

Selly Beri Sinyal Maju Jadi Calon Walikota Mataram (Suara NTB) Kehadiran Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di kediaman pribadi Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat dalam kesempatan perayaan Lebaran Topat belum lama ini, menimbulkan beragam spekulasi politik menjelang perhelatan Pilkada Kota Mataram tahun 2020 mendatang.

Banyak pihak yang menyebutkan bahwa kehadiran Mohan tersebut menjadi sinyal awal PDIP membuka pintu komunikasi politik untuk membangun koalisi dengan Partai Golkar (Suara NTB/dok) untuk mengusung pasangan Hj. Putu Selly Andayani calon Mohan Roliskana berpasangan dengan Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., yang tidak lain istri dari Ketua DPD PDIP NTB tersebut, sebagai bakal calon wakil walikota.

Selly yang kembali dikonfirmasi terkait isu tersebut, secara tersirat membatahnya. Jika pada akhirnya dia memutuskan akan maju bertarung di Kota Mataram pada saatnya nanti, maka dia akan maju pada posisi sebagai orang nomor satu, bukan menjadi calon wakil.

“Saya nomor satu, nanti nomor duanya dari teman-teman wartawan saja ya,” selorohnya saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (18/6) kemarin. Meski dalam bahasa guyonan, tetapi secara eksplisit Selly menegaskan dirinya akan maju jadi calon Walikota, bukan wakil.

Ketika ditanya lebih lanjut soal kesiapannya maju bertarung di Pilkada, Selly memilih tidak menjawab. Ia beralasan saat ini dirinya masih bersetatus sebagai ASN aktif. Sehingga ia menilai kurang etis dirinya banyak bicara terkait pencalonan.

“Kalau saya kan sekarang ini masih sebagai birokrat aktif, tidak etislah kalau saya yang bicara. Jadi kita tunggu saja. Ini kan masih belum-belum juga,” kata perempuan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB itu.

Meski belum ada pernyataaan tegas terkait kepastian akan maju di Pilkada Kota Mataram, namun nama Selly sebagai kandidat yang digadang-gadang bakal jadi calon kuat itu, makin hari terus bergema. Baru-baru ini sejumlah relawan yang mengatasnamakan bagian dari pendukung Selly, terus bermunculan.

Menyikapi munculnya banyak relawan yang mendorong dia untuk tampil bertarung, Selly memberikannya apresiasi. Namun dia memastikan bahwa kemunculan para relawan tersebut tidak pernah diorganisir, melain lahir sendiri atas inisiatif masyarakat yang menginginkan dirinya tampil bertarung. ”Ya, Bagus, bagus, biarkan saja, kan tidak ada larangan juga, bolehboleh saja kan orang menyampaikan aspirasi,” katanya. (ndi)

TPPO Jaringan Suriah Diduga Jual Anak Bekerja di Damaskus Mataram (Suara NTB) Jaringan jual beli orang ke Suriah tak pilih korban. Anak umur 13 tahun pun dikirim ke Damaskus, ibukota negeri timur tengah yang sedang konflik itu. Tiga tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga, korban pulang.

Korban, UH (13) manut saja ketika ditawari bekerja ke luar negeri. Tersangka Baiq Asmin (48) mengimingi pendapatan yang sama dengan korban SH, yakni 170 dollar atau kala itu pada tahun 2015 setara Rp6 juta per bulannya.

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, (Selasa 18/6) menjelaskan bahwa korban UH diberangkatkan hampir bersamaan dengan korban SH. Namun, proses pengurusan dokumenUHyangmasihdibawah umur penuh rekayasa. Seperti diantaranya dugaan pemalsuan umur dalam dokumen KTP dan KK. “Waktu mengurus paspor juga korban ini disuruh pakai baju yang tebal-tebal agar dikira sudah dewasa. Korban saat itu masih berumur 13 tahun,” bebernya.

Tersangka Asmin lalu memberangkatkan UH ke Malang, Jawa Timur. UH ditampung di rumah tersangka Baiq Hafizahara alias Evi (42), yang tak lain keponakan tersangka Asmin.

Para korban dijanjikan be-

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Tersangka TPPO jaringan Suriah dalam pengamanan polisi, Selasa (18/6). Jaringan tersebut merekrut anak di bawah umur untuk dikirim bekerja sebagai pembantu rumah tangga. rangkat melalui perusahaan dengan lebih dulu diberi pelatihan. Namun nyatanya tidak.

Korban UH hanya tiga hari berada di Malang untuk selanjutnya berangkat ke Batam, Kepulauan Riau. Sampai di Batam, UH dikoordinasi untuk menumpang kapal feri menuju Malaysia. Dua malam menginap di sebuah apartemen di Kuala Lum-

(Suara NTB/ist)

SEGEL - Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB menyegel lokasi penambangan tanah uruk ilegal CV Padak Mas di Lembar Selatan, Lembar, Lombok Barat.

(Suara NTB/penrem)

SEMANGAT - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani saat memberi semangat kepada personel Yonzipur 4/TK di Lombok Utara.

Satu SSK Yonzipur 4/TK Diterjunkan ke Korban Gempa Lombok Utara Tanjung (Suara NTB) Sedikitnya satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) personel Yonzipur 4/TK diterjunkan ke Lombok Utara sejak Selasa (18/ 6). Mereka akan menjadi pelapis personel Yonzipur 10/Kostrad yang sudah diterjunkan sebelumnya, untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa di sana.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han melihat langsung kesiapan personel Yonzipur yang akan tergabung dalam Satgas rehab rekon terpadu Provinsi NTB tersebut.

Seusai melakukan pemantauan dan monitor di lapangan, Danrem 162/WB langsung memberikan pengarahan kepada personel Yonzipur 4/TK yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Pengarahan berlangsung di halaman Ponpes Nurul Hidayah Desa Persiapan Menggala Kecamatan Pemenang KLU. Danrem 162/WB dalam arahannya menyampaikan keberadaan personel di wilayah Kecamatan Pemenang untuk

memperkuat satuan Yonzipur 10/ Kostrad. Tujuannya jelas, dalam rangka mempercepat pembangunan rumah rusak berat milik warga terdampak gempa.

“Kalian di sini untuk memperkuat Zipur 10/Kostrad yang sudah ada, mengingat masih banyaknya rumah yang selesai dibangun,” tegas Danrem.

Perwira pangkat tiga mawar ini memberikan motivasi. “Dimanapun kalian ditempatkan, semangat dan jiwa juang kalian jangan kendor. Karena ini merupakan tugas kemanusiaan yang sangat mulia dan tercatat dalam sejarah perjalanan karier maupun nama baik satuan khususnya satuan kalian tempat berdinas,” tegasnya.

Selain itu, Danrem juga meminta agar berkoordinasi dengan fasilitator, aplikator dan pihak terkait untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam proses pembangunan. “Segera menyesuaikan diri di tempat yang baru dengan melaksanakan komunikasi sosial sehingga cepat dikenal dan mudah dalam berintraksi dengan masyarakat,” tandasnya. (ars/*)

Pasar Loak Cakranegara Jadi Sasaran Curanmor Mataram (Suara NTB) Pasar Loak Cakranegara tak luput dari sasaran pelaku pencurian kendaraan bermotor. Tersangka Beton (26) nekat dan sukses menggondol motor saat pasar sedang ramai-ramainya. Meski demikian, akhirnya dia tetap tertangkap.

Siang sekitar pukul 14.30 Wita pada Senin (17/6) kemarin, Beton ditangkap Polsek Cakranegara. Tersangka sedang bersantai di rumahnya di Panaraga Timur, Cakranegara Selatan, Cakranegara, Mataram.

Sementara motor Honda Scoopy hasil curian Beton disita dari sebuah rumah di BTN Sweta, Sandubaya. “Motor itu sudah digadai ke Wije,” ungkap Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam didampingi Kapolsek Cakranegara, Kompol Muslih, Selasa (18/6).

Motor milik korban yang

kala itu sedang berbelanja di pasar digadai Rp2,5 juta.

Uang hasil gadai sudah ludes dipakai tersangka. Pengakuannya, untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Tersangka Beton diduga mengambil motor yang parkir di tepi Jalan Umar Maya kompleks Pasar Loak Cakranegara di Cakranegara Timur, Cakranegara, Mataram.

Modusnya, Beton membobol kunci kontak motor pakai kunci T. “Dia melakukan pencurian sendirian,” sebut Alam.

Sementara itu, Polsek Cakranegara juga menangkap dua maling yang menerobos rumah di Nyangget, Selagalas, Sandubaya, Mataram. Dua pelaku Mat (30) dan Anded (19) menggasak televisi, pengeras suara, pompa air, kompor, dan tabung gas.

Tersangka Mat yang juga

pur, korban UH diterbangkan ke Damaskus, Suriah.

“Korban ini kakak adik sebelumnya dijanjikan bekerja di Abudabi, Uni Emirat Arab,” ungkap Pujawati. Selama bekerja, korban UH diupah setara Rp2,3 juta setiap bulannya. UH juga tidak satu majikan dengan korban SH. Hampir tiga tahun bekerja, mereka akhirn-

ya jengah sehingga melapor ke KBRI di Damaskus.

Pada Desember 2018 lalu mereka dipulangkan. Pujawati menjelaskan, tersangka Asmin mendapat upah Rp3 juta dari Evi untuk setiap korban yang berhasil direkrut. “Soal berapa yang didapat tersangka penampung itu kita belum dapat petunjuk karena mere-

ka ini bungkam,” jelasnya.

Para tersangka dijerat dengan pasal 10 dan atau pasal 11 juncto pasal 6 UU RI No 21/ 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang, yang ancaman hukumannya paling ringan penjara tiga tahun, maksimal penjara 15 tahun, serta denda minimal Rp120 juta dan maksimal Rp600 juta. (why)

Dewan Minta Pokir Hibah Bansos Direalisasikan Lebih Awal

CV Padak Mas Diduga Menambang Tanpa Izin Mataram (Suara NTB) Perusahaan penambangn bijih besi CV Padak Mas diduga menambang tanpa izin komoditas tanah uruk. Sejak Juli 2018, perusahaan milik Sudi Hartawan (44) ini menambang tanah uruk di lahan seluas 4 hektare. Sudi sudah ditahan Polda NTB atas dugaan penambangan tanpa izin.

“Kegiatan penambangan dengan komoditas yang berbeda harus memiliki izin tersendiri meski di lokasi yang sama,” ungkap Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, Selasa (18/6) kemarin.

CV Padak Mas mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi dari Distamben sejak tahun 2011. Izin penambangan bijih besi masih berlaku sampai Agustus 2021 mendatang. Namun, perusahaan itu tidak punya izin menambang tanah uruk.

Sudi sebagai Direktur CV Padak Mas menyuruh Saharudin (48) menambang tanah uruk sejak Juli 2018. “Penambangan menggunakan alat berat ekskavator di lahan seluas 4 hektare,” terang Darsono. Dia menambahkan, penambangan tanah uruk itu juga merugikan pemilik lahan Jamal Buyung.

Lahan tersebut merupakan milik Jamal sesuai putusan inkrah Pengadilan Tinggi NTB tahun 2015. Sudi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudi ditahan bersama Sahar sejak Selasa (11/6) lalu. Mereka adalah pengelola CV Padak Mas yang bermarkas di Lembar Selatan, Lembar, Lombok Barat.

“Dua tersangka itu sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” ucap Darsono. Para tersangka dijerat dengan pasal 158 juncto pasal 48 UU RI No4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp10 miliar. (why)

Halaman 8

tinggal di dekat rumah korban menjadi penunjuk jalan.

Anded ikut membantu mengeluarkan barang dari rumah

korban. Mereka bisa membawa pulang barang-barang tersebut. Tetapi belum sempat terjual. (why)

(Suara NTB/why)

MOTOR CURIAN - Kapolres Mataram Saiful Alam didampingi Kapolsek Cakranegara Muslih menunjukkan bukti sepeda motor curian dengan tersangka Beton (jongkok) Selasa (18/6).

Mataram (Suara NTB) Realisasi bantuan hibah bansos kepada masyarakat pada tahun anggaran 2018 lalu, terdapat banyak permasalahan. Banyak kelompok masyarakat penerima bantuan hibah bansos sampai tahun anggaran 2018 tutup buku tidak bisa cair karena alasan berbagai kendala kondisi keuangan daerah.

Padahal kelompok penerima bantuan hibah bansos tersebut telah menandatangani kwitansi pencairan.

Hal ini diungkap Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB dalam rapat paripurna Selasa (18/6) kemarin. Dari pengalaman itu, Banggar meminta Pemprov NTB agar merealisasikan bantuan hibah bansos tersebut lebih awal, tanpa menunggu akhir tahun anggaran seperti biasanya.

“Terkait dengan bantuan sosial tahun anggaran 2019, yang sudah ditandatangani oleh kelompok masyarakat penerima bantuan agar segera direalisasi-

kan segera mungkin. Karena berdasarkan pengalaman tahun 2018, maka Gubernur diharapkan lebih cermat menangani bantuan sosial masyarakat di masa anggaran berikutnya, agar dapat direalisasikan lebih cepat, secara tepat, tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit dan diskriminatif,” ujar juru bicara Banggar, H. Humaidi.

Pada kesempatan itu, Banggar juga menyinggung kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bantuan sosial, khususnya yang berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, supaya dalam pengelolannya tetap mematuhi dan mentati pada Peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan negara.

“Pengalokasian anggaran agar dilakukan secara sungguhsungguh mengakomodir program-program yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil serapan langsung dari masyarakat melalui kegiatan reses, kunjungan lapangan, hearing dan kegiatan

lainnya,” tegas Humaidi.

Menanggapi keluhan DPRD tersebut, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah yang dikonfirmasi usai rapat paripurna mengatakan bahwa banyak hibah bansos yang berasal dari pokir anggota dewan tersebut tidak bisa dicairkan lantaran terkendala administrasi. Sehingga eksekutif kemudian untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, memutuskan tidak merealisasikannya.

“Semua anggota DPRD keluhannya sama, ini bukan suatu hal yang baru. Saya kira kan aspirasinya kemarin kita tingkatkan, dengan asumsi banyak aspirasi itu berkaitan dengan percepatan akselerasi program pengentasan bencana. Kita juga tidak menutup mata, bahwa kemarin tahun politik. Tapi persoalannya pada prosesnya kadang-kadang objeknya oke, proposalnya belum lengkap. Nah jangan sampai semua mau direalisasikan, tapi administrasinya belum lengkap kan jadi temuan lagi,” ujarnya. (ndi)

Demokrat Netral Sikapi Gugatan PHPU di MK Antar Internal Caleg Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat menegaskan akan bersikap netral dalam menyikapi gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh salah satu calegnya dari dapil VIII (Lombok Tengah Selatan) untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi NTB. Pasalnya, pokok perkara gugatan tersebut terkait dugaan kecurangan yang dilakukan antar caleg di internal Partai Demokrat.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya di DPRD NTB, Selasa (18/6) kemarin. Ia menegaskan, pihaknya menghormati proses penegakan hukum di MK. “Demokrat berlaku adil kepada semua kader, tidak ada pilih kasih, partai tidak berpihak ke mana-mana, kita hormati proses hukum yang mereka tempuh, silahkan jalan karena memang itu mekanisme resminya yang harus ditempuh. Kita percayakan sepenuhnya pada proses penegakan hukum Pemilu yang sedang bergulir di MK,” tegas Mahally.

Diketahui gugatan PHPU ke MK dilayangkan oleh Syamsul Qomar, Caleg Demokrat dari dapil VIII. Karena tidak puas dengan perolehan suara hasil penetapan KPU yang dinilainya telah terjadi proses kecurangan sehingga menyebabkan dirinya kalah. Jika gugatan Qomar tersebut dikabulkan MK, maka caleg Demokrat terpilih Lalu Riadi terancam dianulir kemenangannya. Menyikapi hal itu, Mahally menegaskan bahwa apapun nantinya yang menjadi keputusan MK akan diterima oleh Demokrat.

(Suara NTB/dok)

TGH. Mahally Fikri “Jadi tidak perlu terlalu banyak berspekulasi karena persoalan Pemilu ini sudah ada jalan keluarnya. Keputusan MK itu kan jadi undang-undang, apapun hasilnya itulah yang akan ditetapkan KPU dan kita partai hormati keputusan KPU,” jelasnya.

Disampaikannya, Partai Demokrat telah memfasilitasi kadernya untuk mengajukan gugatan PHPU di MK. Pasalnya, yang berhak mengajukan gugatan adalah partai sebagai peserta Pemilu, bukan caleg perorangan.

Karena itu, baik tergugat dan penggugat sama-sama diberikan pendampingan hukum.

“DPP sudah membentuk tim advokasi yang bertugas memfasilitasi kader yang berperkara ke MK. Disana DPP sudah menyiapkan kuasa hukum untuk mewakili caleg yang akan menuntut, maupun yang akan dituntut.

Karena itu semua kader yang berperkara diminta menyerahkan bukti ke DPP,” ujarnya.

Meski demikian, Mahally tetap menyayangkan gugatan PHPU itu terjadi, lebih-lebih

perkaranya antar caleg satu partai. Sebab dari jauh-jauh hari, partai sudah mengingatkan kepada semua caleg agar tidak bertempur sesama caleg Demokrat. Apalagi sampai menempuh cara-cara yang melawan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

“Dalam proses pemilu kemarin, sudah kita ingatkan kepada semua caleg agar membangun loyalitas kepada partai.

Sehingga caleg satu dapil itu tidak ada saling merugikan.

Misalnya caleg nomor satu, jangan menyerang basisnya caleg nomor yang lain. Tapi ternyata kemudian yang terjadi caleg ini hanya loyalitas kepada dirinya saja, sehingga menempuh caracara yang merugikan kader lain,” jelasnya.

Dikatakan Mahally, yang tidak diharapkan partai kepada calegnya yakni jika sampai menjalin kerjasama dengan caleg dari partai lain. Dan hal itu dikatakan Mahalli banyak terjadi di daerah-daerah lain. Jika hal itu ada terjadi di NTB, maka dia harapkan agar yang bersangkutan dilaporkan ke dewan kehotmatan partai. “Misalnya caleg Demokrat ketahuan tandem dengan caleg dari partai lain. Kalau terbukti oleh mahkamah partai, maka dia akan diberikan sanksi, karena partai jelas tidak menghendaki yang demikian,” jelasnya.

Kasus tersebut pernah terjadi pada pemilu 2014 lalu, di dapil VIII juga antara Lalu Sudihartawan dan Lalu Abdul Khalik Iskandar. Kemudian Lalu Khalik mengugat ke Mahkamah partai, dan gugatannya dikabulkan. Sehingga Lalu Sudihartawan kemudian dijatuhi sanksi pemecatan. (ndi)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

Halaman 9

Kadisdag : NTB Butuh Daging Impor Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si tak menampik NTB masih membutuhkan pasokan daging impor untuk menjaga stabilitas harga daging di pasaran dan inflasi.

Apalagi memasuki hari besar keagamaan, misalnya bulan ramadan. Permintaan pasar cukup tinggi, bila ketersediaan daging kurang, dikhawatirkan harga akan melambung dan mengakibatkan pembengkakan inflasi.

Hj. Selly mengatakan, masuknya daging impor ke NTB, khususnya ke Kota Mataram adalah murni karena tingginya permintaan. Kewenangan daging impor inipun, bukan ranah Dinas Perdagangan. Melainkan kewenangan penuh dari pemerintah pusat.

Tidak bisa juga diatur. Karena daging adalah komoditas bahan pokok yang tidak boleh diintervensi. Kepala daerahpun dilarang membuat aturan khusus tentang penjualan bapok. Yang boleh dilakukan oleh pemerintah di daerah, memantau ketersediaan dan harga yang berkembang. Sekaligus memantau sistim pemasarannya.

Daging impor yang masuk melalui mekanisme barang antar pulau di Kota Mataram dipasok melalui dua distributor. Delapan-delapan di Sweta, dan Agro Guna di Lawata.

Daging beku ini masuk karena tingginya permintaan pasar.

Dari hotel dan restoran dan rumah makan dan swalayan.

Hanya saja, yang menjadi persoalan disinggung Hj. Selly adalah perlakuan penjualan daging impor di pasaran. Daging beku dijual secara terbuka dalam keadaan tidak lagi beku.

Itulah yang dikhawatirkan akan memicu bakteri yang dapat mengganggu kesehatan manusia yang mengonsumsinya.

“Daging beku ini tidak boleh dicairkan. Sampai dia dipotong-potong dan dimasak, tetap harus dalam keadaan beku.

Jika dicairkan, dikhawatirkan memicu bakteri,” terang kepala dinas di ruang kerjanya, Selasa (18/6) kemarin.

Penjualan di pasarpun, harus dalam keadaan beku. Tidak dijual dalam keadaan telah dicairkan seperti yang dijumpai di pasarpasar tradisional di Kota Mataram. Karena itu, Kementerian Perdagangan telah menurunkan bantuan cool box sebanyak 125 buah untuk dibagi-bagi ke pedagang pasar. Dapat digunakan untuk menyimpan daging beku, maupun pendinginan ikan.

Saat ini tidak ada alasan bagi Dinas Perdagangan, atau Satgas Pangan melakukan penindakan kepada pedagang daging beku di pasar tradisional. Kecuali, ada hasil laboratorium yang menjelaskan tentang bakteri yang ditemukan pada daging impor di pasar tradisional. Hasil laboratorium yang menjadi rekomendasi melakukan penindakan.

Kembali ke soal masuknya daging impor ke NTB, kata kepala dinas cukup dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga daging. Terbukti, harga daging tak mengalami peningkatan harga yang signifikan. Meski saat puasa hingga lebaran kemarin. “Sekarang sudah normal. Rp110.000/Kg sampai Rp120.000/Kg. Kalau tidak ada daging impor, mungkin harga daging bisa tembus Rp200.000/Kg,” ujarnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

SAPI POTONG - Sapi potong lokal di NTB surplus. Bahkan NTB sudah swasembada daging sejak tahun 2011.

Tolak Daging Impor, NTB Masih Swasembada

Mataram (Suara NTB) Pernyataan kontrakdiktif disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani terkait keberadaan daging impor atau daging beku yang mengisi ceruk pasar NTB. Hj. Budi mengatakan tetap menolak daging impor masuk, dengan alasan NTB telah swasembada daging sejak tahun 2011. Masuknya daging impor, terutama di Kota Mataram juga diketahui oleh Pemkot Mataram. Sebelumnya, CV. Delapan-delapan sebagai salah satu distributor daging impor, bersama Perum Bulog Divre NTB telah mengajukan pemintaan agar Dinas Peternakan Provinsi NTB menyetujui daging impor masuk. Tetapi kepala dinas menyatakan tetap menolak.

Berdasarkan perhitungan bahwa kebutuhan daging di dalam daerah sebesar 40.000 ekor. Sementara kuota sapi potong yang telah direkomendasikan pemerintah daerah

NTB sebanyak 140.000 ekor.

Ada 100.000 ekor yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan, termasuk yang dikirim ke luar daerah. NTB bahkan berkontribusi 5 persen untuk kebutuhan nasional. Artinya, tak ada alasan bagi daerah lumbung daging ini menerima daging beku dari luar.

“Kenapa daging beku masuk, tujuannya kemarin menekan inflasi. Menjaga harga daging tidak melonjak. Selama ini juga tetap jalan, dan tidak ada masalah walaupun tidak ada daging beku. Harga di kisaran Rp120.000 sampai Rp 125.000 sekilo,” papar kepala dinas.

Jika daging beku ambil bagian mengisi kebutuhan pasar, menurut Hj. Budi Sep-

tiani, yang menjadi korban adalah para peternak lokal.

Akan dikemanakan ternakternak mereka. Jika dijual dengan harga murah, pendapatannya tentu rendah. “Dan jangan disamakan daging lokal dengan daging beku,” imbuhnya.

Lalu kenapa harga daging lokal tinggi? Kepala dinas mengatakan, ketika harga daging di pasaran tinggi. Tidak bisa diintervensi. Harga pasar terbentuk tergantung psikologis pasar. Sepenuhnya mekanisme pasar. Tetapi salah satu alasan di balik harga tinggi ini, adalah panjangnya mata rantai distribusi penjualan ternak.

Dari tingkat peternak, pengepul, makelar di pasar hewan, pejagal, Rumah Potong

Hewan (RPH) atau Tempat Pemotongan Hewan (TPH, lalu ke konsumen. Mata rantai ini sangat panjang, dan sistemnya telah berlaku sejak lama. Karena itu, salah satu cara untuk menekan harga daging adalah mengurangi mata rantai pasar. Peternak harus menjual langsung ke pejagal (RPH/TPH).

Di pasar hewan, penjualan ternak harus menggunakan timbangan. Berapa berat hewan ternak, senilai itulah harga jualnya. Tidak lagi menggunakan taksirantaksiran yang melibatkan banyak tangan.

“Mata rantainya bisa diputus, tapi tidak bisa cepat.

Karena yang terlibat banyak orang.

H a r u s ada alternatif lain ke-

pada mereka yang terlibat ini dan harus fokus pemerintah ke sasaran ini,” demikian Hj. Budi Septiani. (bul)

Hj. Budi Septiani (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/ist)

SANTUNAN - Penyerahan santunan kepada ahli waris korban lakalantas oleh Jasa Raharja.

Jasa Raharja NTB Gelontorkan Santunan hingga Rp1,46 Miliar Mataram (Suara NTB) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang NTB telah menyerahkan santunan sebesar Rp1,46 miliar kepada ahli waris korban meninggal dunia dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas sejak H-7 hingga H+7 Idul Fitri 1440 Hijriah.

“Total santunan yang kami serahkan kepada ahli waris korban meninggal dunia maupun luka-luka pada Lebaran 2019 berkurang 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp2,3 miliar,” kata Kepala Jasa Raharja Cabang NTB, Mulyadi, di Mataram, Selasa (18/6) kemarin.

Menurutnya, penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas berkat kerjasama yang baik dengan para pihak terkait. Polda NTB, Dinas Perhubungan NTB, Dinas Pekerjaan Umum NTB, Dinas Kesehatan NTB, Organda dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Jasa Raharja Cabang NTB juga menjalin koordinasi dengan seluruh rumah sakit mitra agar korban kecelakaan lalu lintas cepat tertangani. Sehingga tingkat fatalitas bisa ditekan. Mulyadi menyebutkan, peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di 10 kabupaten/kota di NTB, selama musim lebaran. Sebagian besar ahli waris korban meninggal dunia di Kabupaten Sumbawa. Di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Mataram.

“Di Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara, tidak ada korban meninggal dunia,” ujarnya. Seluruh ahli waris, menerima santunan paling lambat satu hari setelah pihaknya menerima laporan kecelakaan lalu lintas dari petugas kepolisian. Hal itu sebagai bentuk implementasi pelayanan “prime” (proaktif, ramah, ikhlas, mudah dan empati).

Jasa Raharja Cabang NTB juga menerapkan standar pelayanan dengan cara petugas mendatangi rumah ahli waris pada kesempatan pertama untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita, sekaligus menyampaikan hak-hak yang akan diperoleh serta mengurus administrasi.

“Kami juga berterima kasih atas dukungan perbankan dalam hal ini BRI karena hari libur lebaran tetap bisa melayani penyerahan santunan. Makanya, rata-rata pelayanan penyerahan santunan hanya satu hari 18 jam selama Lebaran 2019 ,” ucap Mulyadi.

Secara keseluruhan jumlah santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia dan biaya perawatan korban luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang sudah diserahkan Jasa Raharja NTB periode Januari-Mei 2019 mencapai Rp15,8 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp14,06 miliar.

Selain siaga menyerahkan santunan, PT Jasa Raharja Cabang NTB juga terlibat dalam Pos Pelayanan dan Pengamanan Idul Fitri 1440 Hijriah, yang dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait lainnya.

Jasa Raharja Cabang NTB menyediakan tenaga medis dokter dan perawat serta obat-obatan gratis bagi masyarakat pemudik. Posko kesehatan tersebut tersebar di Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur, Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa, dan Pelabuhan Bima, serta Terminal Mandalika Mataram. “Jumlah masyarakat pemudik yang memanfaatkan pengobatan gratis di posko kesehatan sebanyak 1.112 orang,” sebut Mulyadi. (bul)

LPJK Dorong Penerbitan Legalitas Tim ”Quality Control” RTG Mataram (Suara NTB) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah menerbitkan legalitas tim Quality Control (QC). Menyusul temuan-temuan Rumah Tahan Gempa (RTG) dibangun di bawah standar dan kualitas.

Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah merasa sangat khawatir, akan banyak lagi temuan-temuan lain RTG di bawah standar dan kualitas. Jangan terjadi musibah kembali setelah musibah gempa katanya.

Pembangunan RTG dengan

kualitas di bawah standar, bahkan penerimanya bantuan membongkar kembali rangka RTG yang telah dibangun oleh aplikator. Sebab khawatir RTG roboh dan menimpa penghuninya.

“Kualitas kontrolnya yang tidak ada. Tidak ada tim yang mengawasi kualitas RTG yang dibangun,” ujarnya. Pada 16 April 2019, dilakukan pertemuan koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di Pemprov NTB. Rekomendasinya sampai saat ini ada 14 jenis RTG yang dapat dibangun. Dengan masing-masing penanggung jawab, sekaligus

(Suara NTB/ist)

RTG - Salah satu RTG yang dibangun dengan atap sejajar dengan tembok. Sehingga dikhawatirkan air hujan akan langsung masuk.

sebagai tim QC. RISA, RIKO, RIKA pembangunannya diawasi dan ditanggungjawabkan oleh STIP Banyumulek. RCI, ditaggungjawabkan langsung oleh aplikatornya. RISBA ditanggungjawabkan oleh Gapensi, Gapeksindo, REI dan Kadin. RISBARI oleh PT. CPS, DOMUS oleh PT. Tata Logam, KUMAK oleh PT. Kumak, RISTA oleh PT. Soliwu, RITA oleh PT. Al Anshar dan RISGA oleh Unram.

Sayangnya kesepakatan ini hanya lisan. Seharunya diterbitkan rekomendasi tertulis terkait masing-masing kewenangan penanggungjawaban ini oleh Pemprov NTB. Sehingga masing-masing RTG jelas yang mengawasinya dan jelas yang mempertanggungjawabkannya jika terjadi sesuatu dan lain hal.

“Selama ini ndak ada pengawasan. Pengawasan diserahkan ke fasilitator yang tidak memiliki keahlian teknis,” imbuhnya. Kekhawatiran di lapangan, aplikator nakal akan memanfaatkan celah ini memainkan kualitas RTG yang dibangunnya. Sebab tidak adanya pengawas yang memiliki legalitas. Jangan sampai, ada oknum aplikator yang bekerja semau-maunya di lapangan.

“Untuk RISA saja, ada 106 aplikator. Siapa yang mengawasi aplikator-aplikator ini.

Jangan sampai ada aplikatoraplikator liar, aplikator abalabal,” kata Nurul Hijjah. Banyak temuan di lapangan, selain kualitas beton, ada juga pembangunan RTG yang diatap pas-pasan. Seharusnya, atap minimal 1 meter lebihnya. Sehingga ketika hujan, rembesan air hujan tak langsung masuk. Ada juga aplikator yang membangun pondasi RTG, namun khawatir melanjutkan karena tidak adanya QC yang memastikan telah sesuai pembangunannya dan dapat dilanjutkan.

“Banyak masalah di lapangan. Sebelum terlambat, harus ada legalitasnya QC ini agar jelas ia mempertanggungjawabkan RTG yang direkomendasikannya,” demikian Nurul Hijjah. (bul)

11.600 Tenaga Konstruksi akan Disertifikasi Mataram (Suara NTB) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB siap mensertifikasi 11.600 tenaga kerja di bidang konstruksi, agar mereka siap bersaing dan terlibat langsung dalam pembangunan di daerah. Tenaga konstruksi yang akan disertifikasi tahun 2019 ini diantaranya tenaga terampil (lulusan SMP dan SMA), serta tenaga ahli (minimal S1).

LPJK bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi.

Rekrutmen dilakukan oleh Dinas PU dari provinsi hingga kabupaten/kota. “Harapan kita sebanyak 11.600 yang akan kita sertifikasi ini dapat terwujud,” kata Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah, ST, MT. Sejak tahun 2018 hingga 2019, LPJK telah melakukan sertifikasi 7.819 tenaga kontsruksi.

Terdiri sebanyak 2.628 pada tahun 2016, 1.803 tahun 2017, dan 3.390 pada tahun 2019. Sertifikasi menjadi sangat penting bagi tenaga kerja konstruksi maupun Badan Usaha (BU). Tidak sedikit proyek-proyek pemerintah maupun swasta yang sedang dan akan dibangun. Untuk terlibat dalam pembangunan ini, SDM atau tenaga konstruksi lokal syaratnya harus memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Dalam Surat Edaran (SE) gubernur nomor 600/ 138/DPUPR/2019 tentang kewajiban pekerja konstruksi bersertifikat di Provinsi NTB, ditegaskan.

Bahwa sebagai tindak lanjut SE Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 8 April 2019 perihal percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembentukan OPD sub urusan jasa konstruksi, dan telah ditetapkannya UU No 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi tegas diamanatkan.

Setiap badan usaha yang

(Suara NTB/dok)

Siti Nurul Hijjah mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat, dan tenaga kerja yang dilibatkan juga wajib telah disertifikasi. Bagi yang tidak memiliki sertifikat, dikenakan sanksi berupa denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

Ditandatangani langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, ditegaskan bahwa setiap kegiatan jasa konstruksi di NTB wajib mempekerjakan tenaga kerja yang telah disertifikasi.

Menurut Nurul Hijjah, masih banyaknya tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat salah satunya dinilai karena tak adanya peringatan dan sanksi. Pemerintah seharusnya turun melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi, lalu memberikan punishment baginya yang tidak memenuhi ketentuan.

“Sertifikat ini ibarat SIM, pengendara yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi. Seharunya demikian juga caranya untuk menertibkan pekerjaan konstruksi ini,” harapnya. Dengan memberikan sanksi, harapannya masyarakat akan menjadi sadar. Serta menganggap memiliki sertifikat kompetensi adalah kebutuhan. Bukan lagi paksaan. (bul)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

Halaman 10

Bantu Kekurangan PAUD PEMERINTAH daerah diminta untuk membantu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dalam mempersiapkan lembaga untuk mengikuti akreditasi. Administrasi dan kecakapan guru PAUD harus ditingkatkan.

Dari data Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB sebanyak 78 persen atau 4.726 lembaga PAUD dan PNF dari total 6.026 lembaga PAUD dan PNF di NTB belum diproses akreditasi. Baru sebanyak 1.300 atau 22 persen PAUD dan PNF di NTB yang sudah diproses akreditasi.

(Suara NTB/ron) Ketua Badan Akreditasi NaTri Harianta sional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi NTB, Tri Harianta, S.Pd., ditemui Selasa (18/6) mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dibenahi oleh PAUD dan PNF di NTB antara lain sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) di lembaga. Pihaknya mengharapkan pemerintah daerah bisa mendukung terpenuhinya sarana dan SDM di lembaga.

“Mohon bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan lembaga, karena tanggungjawab mempersiapkan lembaga dari daerah, untuk akreditasi, kami yang menilainya,” katanya.

Selain itu, ada sejumlah hal yang turut harus menjadi perhatian lembaga PAUD dan PNF, terutama dalam hal mempersiapkan dokumen sepertai data kurikulum dan administrasi yang harus dipersiapkan lebih bagus lagi. Kemampuan guru dalam teknologi informasi juga harus ditingkatkan. “Kami mohon agar pemerintah daerah memfasilitasi kekurangan di PAUD,” saran Tri. Ia merincikan, berdasarkan data tahun lalu itu, lembaga PAUD di NTB sebanyak 5.014 lembaga. Lembaga PAUD yang sudah diproses akreditasi sebanyak 1.146 lembaga dan lembaga yang belum diproses akreditasi sebanyak 3.848 lembaga. Sementara itu untuk PNF, ada sebanyak 1.012 lembaga PNF di NTB, dengan rincian sebanyak 154 lembaga sudah diproses akreditasi, sedangkan 858 lembaga belum diproses akreditasi.

Tri menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya mendapatkan kuota 1.000 lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi. Jumlah ini pun menurutnya masih sulit untuk mengurangi lembaga yang belum diakreditasi. Karena umur akreditasi setiap lembaga yaitu selama lima tahun, bagi sekolah yang umur akreditasi sudah empat tahun akan mengajukan akreditasi lagi. (ron)

LPMP NTB Gelar Halal Bihalal Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB menggelar halal bihalal perayaan Idul Fitri 1440 H. dan Lebaran Topat di kantor LPMP NTB, Selasa (18/6).

Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd.,M.Si., mengatakan, kegiatan halal bihalal ini untuk membangun kebersamaan dan saling menyemangati untuk meningkatkan kinerja.

Tujuannya untuk sama-sama memajukan pendidikan.m “Makanya kita undang stakeholders pendidikan se-Pulau Lombok, badan akreditasi, dinas pendidikan, paling tidak sarana formal mempertemukan mereka, sehinggga terjadi diskusi non formal,” kata Minhajul.

Halal bihalal sendiri merupakan tradisi umum di Indonesia. Di Lombok sendiri, kata Minhajul, ada tradisi lebaran ketupat, pihaknya mencoba ikut menghidupkan tradisi kearifan lokal lebaran ketupat.

“Meskipun sudah terlambat beberapa hari tapi semangat membersamai lebaran ketupat bersama masyarakat. Kearifaan lokal harus dihidupkan, sebagai budaya berbasis religi,” katanya.

Minhajul dalam sambutannya berharap lembaga yang dipimpinnya bisa terus menjadi lebih baik untuk memajukan pendidikan di NTB. Terlebih lagi tantangan pendidikan di NTB cukup banyak. Diakuinya dari sisi mutu pendidikan, Provinsi NTB masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan daerah lain.

Menurut Minhajul, kondisi mutu pendidikan yang belum baik itu antara lain disebabkan perhatian terhadap pendidikan formal oleh masyarakat yang masih kurang. Apalagi dengan adanya sekolah gratis. Selain itu faktor Ujian Nasional (UN) tidak lagi sebagai penentu kelulusan turut mempengaruhi hasil evaluasi pendidikan. “Ada juga kondisi sosial budaya kontra produktif seperti menikah dini,” imbuhnya.

Saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan melalui penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Dengan begitu, semua siswa bisa mengakses pendidikan yang lebih baik. Bagi siswa dari kelurga kurang mampu secara ekonomi dan prestasi yang tidak begitu baik bisa diterima di sekolah sesuai zonasi. “Pemerintah sekarang ‘memaksa’ supaya masyrakat tidak memilih sekolah dengan penerapan zonasi,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin saat memberikan sambutan pada kegiatan halalbihalal yang dilaksanakan oleh LPMP NTB, Selasa (18/6).

(Suara NTB/dys)

MELEPAS - Rektor Unram Lalu Husni melepas mahasiswa kontingen Unram yang akan mengikuti debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Rektor Unram Lepas Mahasiswa Ikuti NUDC dan KDMI Wilayah VIII Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum melepas mahasiswa kontingen Unram yang akan mengikuti Kompetisi Debat Berbahasa Inggris, National University Debating Championship (NUDC) dan Kompetisi Debat Berbahasa Indonesia, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) tingkat Wilayah VIII di Bali, 17-21 Juni 2019. Sebelum terpilih mewakili Unram ke tingkat wilayah, meraka telah mengikuti seleksi

tingkat universitas.

“Ada seleksi di universitas, kami mengalahkan 40 tim dan hanya juara 1 saja yang berhak mewakili Unram ke Denpasar,” kata Baiq Nanda Refina Githary Putri, Ketua Tim Debat Berbahasa Indonesia.

“1 (satu) tim NUDC yang terdiri atas 2 (dua) mahasiswa sebagai Debater dan 1 (satu) Adjudicator; sedangkan 1 (satu) tim KDMI terdiri atas 3 (tiga) mahasiswa sebagai Debater dan 1 (satu) Adjudicator,” jelas Baiq Nanda mahasiswi semes-

ter 4 Fakultas Hukum.

Tim KDMI Unram terdiri dari Baiq Nanda Refina Githary Putri, Novia Salfat Anggraini, Fathul Hamdani sebagai Debater dan Baiq Dias Ralfianty sebagai Adjudicator. Sedangkan tim NUDC akan diwakili oleh Teguh Aris Munandar, Lalu Muhammad Jagad Al Ula sebagai Debater dan Anisya Alistasya sebagai Adjudicator.

Teguh Aris Munandar yang merupakan ketua tim NUDC sebelumnya pernah mengikuti ajang yang sama pada

tahun 2017 dan 2018, menjelaskan jika saat itu timnya pernah menjadi juara 1 dan juara 2 di tingkat wilayah.

“Harapannya tahun ini kami bisa kembali mendapatkan tiket untuk lolos ke tingkat nasional,” imbuhnya.

Ia mengaku pada kompetisi tahun ini, Unram memiliki lawan yang cukup berat sehingga persiapan yang harus dilakukan harus lebih baik, yaitu dengan banyak membaca berita terkait dengan Politik, Sosial bahkan Kesehatan.

“Temanya random diberikan 15 menit sebelum mulai bertanding,” ungkap Teguh.

Prof. Husni, saat menerima tim Unram memberikan motivasi agar tidak pernah meremehkan lawan dan harus saling melengkapi pada saat bertanding.

“Jangan meremehkan lawan, harus tampil dengan tenang, harus saling melengkapi dan jangan saling mengambil bagian rekan yang lain, persiapannya harus matang karena membawa nama Unram,” pesan Prof. Husni. (dys)

Mahasiswa S2 Dianjurkan Bukukan Karya Tesis Mataram (Suara NTB) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri ( UIN) Mataram menggelar Kegiatan Visiting Professor menghadirkan guru besar psikologi UIN Syarif Hidayatullah UIN Jakarta, Prof. Dr. KH. Abdul Mujib, M.Si. Kegiatan Visiting Professor mengangkat “Psikologi Islam Kontemporer dan Pengembangannya untuk Penelitian”.

Diikuti seluruh mahasiswa Pascasarjana dan Doktoral UIN Mataram, di kampus UNU NTB, Selasa (18/5).

Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Prof. Suprapto berharap bisa memberikan inspirasi dan paradigma baru dalam menulis tesis agar tema tesis yang diangkat lebih menarik dan aktual. “Teman-teman S2 juga bisa mengambil psikologi Islam dalam

kajian tesis,” ujarnya.

Dikatakan Suprapto karya tesis tidak boleh berhenti hingga di dalam perpusatakaan, tapi harus berlanjut ke dalam bentuk buku, sehingga memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.

“Kita juga mendorong adanya kebaruan tema penulisan tesis. Bikin judul yang kirakira orang membacanya menarik,” ungkapnya.

Sementara itu Prof. Dr. KH. Abdul Mujib, M.Si., menjelaskan hasil tulisan tesis tidak semata-mata untuk memperoleh

gelar magister melainkan mempunyai nilai lebih. “Intinya gini nulis tesis ini jadi hal yang utama kalau bisa kualitas jadi prioritas,” sambungnya.

Di beberapa tempat sudah berlaku disertasi harus dimasukkan ke dalam jurnal terindeksasi schopus. Sedang untuk tesis harus dimasukkan ke jurnal nasional terakreditasi. Untuk itu, mumpung aturan tersebut belum berlaku secara merata di seluruh kampus, Dia meminta agar mahasiswa segera menyusun dan menyelesaikan tesis. (dys)

(Suara NTB/dys)

VISITING PROFESSOR - Kegiatan visiting professor pascasarjana UIN Mataram.

Berdayakan Masyarakat, Mahasiswa Unram Bantu Masyarakat Kekait Mataram (Suara NTB) Melalui program Kekait Daye Sejuta Harapan (KESAN), enam orang mahasiswa Universitas Mataram (Unram) berbagai jurusan membantu masyarakat Kekait Daye memanfaatkan olahan air nira menjadi aneka makanan bernilai ekonomis tinggi.

Mereka adalah Adi Septiawan, Zamzami, Rangga Alif Faresta, Sindi Nopita Agustina, Alan Maulana Karisma, dan Hery Harianto.

Sindi Nopita Agustina menuturkan jika program KESAN merupakan lahir dari tim PKM Bidang Pengabdian Unram.

Pemilihan untuk melakukan diversifikasi olahan air nira disebabkan lantaran sebanyak 95 persen masyarakat Dusun Kekait Daye Desa Kekait, Lombok Barat, menggantungkan hidupnya sebagai petani aren.

Namun karena adanya gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter (SR) yang melanda wilayah ini pada tahun 2018 lalu mengakibatkan produksi gula aren di dusun ini mengalami kelumpuhan, sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat.

Selain itu, kata Sindi, rendahnya pengetahuan mengenai produk olahan air nira dan hanya berfokus pada produk gula briket dan gula semut. Hal ini tentu membuat masyarakat dusun Kekait Daye tidak dapat mengembalikan kondisi perekonomian mereka.

Sebagai penghasil aren, Desa Kekait, masih lemah dan perkembangan agroindustri aren masih sulit berkembang, seperti rendahnya mutu produk dan pengemasan produk hanya menggunakan botol bekas untuk minuman tuak manis, dan daun pisang atau daun kelapa untuk gula aren.

“Belum adanya inovasi terbaru menjadikan produkproduk ungulan bernilai ekonomis rendah. Penjualan produk-

pun hanya dilakukan melalui offline di sekitar wilayah Kekait Daye dan pasar Gunung Sari.

Padahal saat ini kita memasuki era perkembangan tekno-logi.

Tentu hal ini berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia beralih dari yang semula konvensional (offline) menjadi digital (online).

Strategi digital marketing ini lebih prospektif,” imbuhnya.

Untuk itu, dia bersama-sama tim PKM Unram merasa diperlukan suatu inovasi olahan air nira serta perbaikan kualitas produk dan kemasan yang lebih menarik agar mendapatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Sehingga melalui program pengabdian masyarakat, Kelompok mahasiswa ini melakukan pelatihan pembuatan produk diversifikasi olahan air nira.

“Memberikan pelatihan dengan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ada di Desa Kekait Daye,” ujarnya.

Dijelaskan lebih lanjut metode pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari penetapan lokasi pengabdian, sosialisasi, pelatiahn dan monitoring. Hasilnya adalah masyarakat mengetahui prosuk diversifikasi olahan air nira dan cara pembuatannya.

Pihaknya berharap agar setelah adanya upaya diversifikasi terhadap masyarakat, Desa Kekait dapat dijadikan sebagai desa agroindustri dan agrowisata. Terlebih sebanyak 95 persen masyarakatnya juga mengantungkan hidupnya sebagai petani aren.

Komoditas gula aren sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bahkan sangat prospektif sebagai komoditas ekspor. Gula aren yang berasal dari Indonesia dapat diterima oleh pasar ekspor karena aromanya yang khas dan memiliki kandungan sukrosa yang lebih tinggi.

“Sebagai penghasil aren, posisi daya saing dari Desa Kekait,

masih lemah dan perkembangan agroindustri aren masih sulit berkembang. Hal tersebut, masih terhambat oleh berbagai

tantangan dan permasalahan seperti rendahnya mutu produk.

Gula aren mudah mengalami kerusakan,” sambungnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

BIMBINGAN - Mahasiswa Unram sedang memberikan bimbingan terkait pengolahan nira di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat.

Rabu, 19 Juni 2019

SUARA NTB

Halaman 11

Pengawasan Proyek Pasar Seketeng dan RSUD Harus Diperketat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua proyek besar di Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan di tahun 2019 ini. Masing-masing proyek Pasar Seketeng dengan nilai sekitar Rp54 miliar dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru Rp35 miliar. Mengingat besarnya anggaran proyek tersebut, ditekankan agar pengawasannya harus lebih ketat dan dilakukan sejak awal pengerjaan.

Sekretaris Fraksi Bintang Keadilan DPRD Sumbawa, Rosihan, SE yang ditemui wartawan, menyarankan agar pembangunan kedua proyek tersebut dijalankan sesuai dengan permintaan dalam dokumen penawaran. Misalnya terkait persyaratan kebutuhan tenaga ahli (SKA), mereka harus berada di lapangan. Supaya pengerjaannya bisa terlaksana sesuai spesifikasi.

“Jalankan saja apa yang diminta di dalam dokumen penawaran. Contoh disitu ada persyaratan teknis seperti SKA. Kan personel itu harus orang ahli. Datangkan saja mereka semua sesuai dengan dokumen teknis itu. Harus ada mereka di lapangan. Karena jika mereka tidak ada di lapangan, tidak mungkin pekerjaan ini sesuai spesifikasi teknis,” ujarnya, Selasa (18/6).

Rosihan juga menekankan agar PPK dan konsultan pengawas harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar. Jika terdapat persoalan di lapangan mereka harus cepat merespon. Misalnya persentase pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal, supaya menyurati kontraktor dan memberikan peringatan.

“Kadang PPK sama konsultan pengawas itu tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar. Jalankan SP 1 ketika persentase di lapangan tidak sesuai dengan time schedule. Jadi harus betul-betul, jangan sampai dibiarkan saja. Ditegur tapi tidak ada realisasinya. Berlakukan lagi SP ke 2 ketika tidak benar-benar dijalankan,” terangnya.

Begitupula dengan pendampingan TP4D, fungsinya harus dijalankan bersama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat. Supaya nantinya setelah pekerjaan selesai tidak muncul permasalahan. “Jangan sampai setelah pekerjaan nanti muncul masalah. Ini yang jadi bahan kita semua, TP4D jalankan sesuai MoU nya dengan Pemda Sumbawa,” tukas Rosihan.

Disamping itu, kontraktor juga diingatkan agar profesional. Jika dalam dokumen penawaran peralatannya harus ada dukungan pabrik, maka harus pabrik yang melakukan bukan distributor. Hal ini untuk menjamin pekerjaan sesuai dengan spesifikasi. Adapun untuk penandatangan kontrak, harus dilakukan oleh direktur utama. Karena jika dilakukan oleh kuasa direktur akan menjadi masalah administrasi nantinya.

“Yang menandatangani kontrak harus pemilik atau direktur utamanya. Karena tidak boleh tandatangan kontrak itu oleh kuasa direktur. Itu tidak boleh ketika namanya tidak ada di akta pendirian perusahaan atau akta perubahaan perusahaan. Itu sudah jelas aturannya sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018,” pungkasnya. (ind)

Jangkau Pelosok, Disdukcapil Terkendala Alat dan Petugas Dompu (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, tidak bisa lagi mendekatkan pelayanan untuk perekaman E-KTP dengan membuat pos khusus ditiap kecamatan. Sebagaimana yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu.

Hal itu dikarenakan terbatasnya alat dan petugas yang dimiliki.

Kadisdukcapil Dompu, Hj. Ratnasari kepada Suara NTB, Selasa (18/6) mengatakan, sarana perekaman yang dimanfaatkan sebelumnya ditiap kecamatan itu tidak memiliki suku cadang. Sehingga untuk kembali menerapkan pola ini demi maksimalnya perekaman harus ada pengadaan baru. “Dulu memang ada di kecamatan, tapi sekarang alat yang ada di kecamatan sudah ndak ada suku cadangnya. Jadi kita harus beli baru juga untuk penempatan di kecamatan,” kata dia.

Kendati begitu, upaya memaksimalkan perekaman E-KTP bagi warga di daerah pelosok terus dilakukan. Salah satunya dengan menerapkan sistim pelayanan keliling. Tetapi ini tidak bisa setiap hari dan bergantung pada surat permohonan yang diajukan pemerintah Desa/Kelurahan.

Keputusan untuk mengacu pada permintaan pemohon itu, lanjut Ratnasari, semata-mata untuk tidak sia-sianya biaya yang dikeluarkan. Karena berdasarkan pengalaman ketika turun lapangan hanya sebagian kecil warga yang merekam. “Tidak setiap hari kita lakukan maklum kita turun harus ada SPPD juga,” ujarnya.

Disinggung data penduduk yang sudah melakukan perekaman hingga saat ini. Ia menegaskan, persentasenya sudah mencapai 99 persen. Dari jumlah itu tersisa sekitar 300 orang yang belum bisa dicetak karena keterbatasan belangko E-KTP dari pusat.

Meski capaiannya diklaim cukup baik. Disadarinya masih banyak warga yang belum sama sekali mengantongi E-KTP di daerah pelosok. Sebagian besar disebabkan belum dikantonginya KK atau surat pindah bagi pendatang dan warga lokal yang lama merantau dan tedata sebagai penduduk luar daerah. “Ada yang karena belum mengambil surat pindah, ada KTP-nya di sana (luar daerah) tetapi belum terdaftar sebagai KK di sini banyak juga,” pungkasnya. (jun)

Soal Target 17 Emas, KONI NTB Siap Buka Data Mataram (Suara NTB) Pihak Dispora NTB akan memanggil KONI NTB guna mengkaji kembali soal target NTB meraih 17 medali emas di PON di Papan tahun 2020. Namun KONI NTB belum mendapat informasi terkait rencana Pemprov NTB akan mengkaji kembali target 17 medali emas di ajang multi event nasional itu.

“Kalau Pemprov NTB ingin mengkaji kembali target 17 medali emas, kami siap menyampaikan data prestasi atlet kepada Dispora NTB terkait target 17 medali emas,” ucap Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB pada Suara NTB belum lama ini.

Pernyataan ini dilontarkan Andy terkait rencana Pemprov NTB yang ingin mengkaji kembali target NTB 17 meraih medali emas di PON di Papua tahun 2020. Rencana Pemprov NTB akan mengkaji kembali target 17 medali emas itu juga pernah disampaikan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kepada wartawan belum lama ini.

Pemprov NTB ingin mengkaji kembali target NTB meraih 17 medali emas di PON untuk melihat kembali apakah target 17 medali emas tersebut terukur atau tidak. Pasalnya persaingan atlet di kompetisi nasional cukup ketat, dan Gubernur NTB menginginkan target tersebut harus dikaji secara terukur.

Di tempat terpisah, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mengatakan dirinya menginginkan target NTB meraih 17 medali emas di PON tidak boleh berubah. Pihaknya siap mendukung program Pelatda Mayung NTB guna meraih target 17 medali emas di PON 2020.

Terkait target 17 emas yang sudah digagas oleh Pemprov NTB itu, pihak Dispora NTB akan memanggil pihak KONI NTB untuk memaparkan potensi atlet NTB yang berpeluang meraih medali emas. Sehingga target 17 medali emas tersebut menjadi jelas dan terukur.

“Kita akan memanggil KONI NTB untuk mencari tahu jumlah atlet yang berpotensi meraih medali emas di PON, sehingga target 17 medali emas menjadi terukur,” ucap Kadispora NTB Hj. Husnanidyati Nurdin yang disapa Eni ketika menggelar rapat dengan cabor di Kantor Dispora NTB belum lama ini. (fan)

(Suara NTB/fan)

PERSIAPAN - Atlet atletik NTB menjalani latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (18/6). Latihan itu dalam rangka persiapan mengikuti Kejurnas Atletik Jateng Open di Semarang, 4-6 Juli 2019.

PASI NTB Belum Pastikan Atlet Ikut Jateng Open Mataram (Suara NTB) Persiapan atlet Atletik NTB mengikuti Kejurnas Atletik Jateng Open di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 4-6 Juli mendatang sudah mencapai titik puncak. Namun, Pengprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB belum dapat memastikan akan mengirim atletnya di event itu.

Sekum Pengprov PASI NTB, Agus Sukmayadi yang ditemui Suara NTB di selasela memantau atlet atletik latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (18/6) mengatakan, pihak PASI NTB sesungguhnya sudah mempersiapkan nama-nama atlet yang akan mengikuti Jateng Open.

Namun pihaknya belum dap-

at memastikan keberangkatan atlet mengikuti ajang PraPON itu. Pasalnya keberangkatan atlet atletik mengikuti kejurnas tergantung dari pihak KONI NTB dan Pemprov NTB. “Yang pasti nama-nama atlet yang berangkat Jatim Open sudah kita serahkan ke KONI NTB. Sekarang kita masih menunggu balasan dari

KONI NTB apakah KONI siap membiayai keberangkatkan atlet,” ucapnya.

Dikatakan Agus, biaya keberangkatan atlet atletik mengikuti kejurnas atletik Jatim Open tidak boleh dibebankan semuanya kepada pengurus cabor. Pasalnya, pihak cabor sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk biaya persiapan atlet

menghadapi ajang prakualifikasi PON. Sementara, anggaran atlet yang dipersiapkan untuk PraPON menjadi tanggungjawab bersama yakni KONI NTB dan Pemprov NTB. Oleh karena itu dia menginginkan KONI NTB juga ikut memberikan kontribusi keberangkatkan atlet atletik yang akan mengikuti Pra-PON. Di tempat yang sama, pelatih atletik NTB, H. Muhdar mengatakan, pihaknya menyiapkan sebanyak 13 atlet yang akan ambil bagian di Pra-PON Atletik Jateng Open. Belasan atlet itu merupakan atlet Pelatda Mayung NTB.

Muhdar berharap pihak KONI NTB bersama PASI NTB dapat membiayai keberangkatkan belasan atlet tersebut, karena ajang PRA-PON tersebut merupakan babak penentuan nama-nama atlet NTB yang lolos PON di Papua tahun 2020.

Saat ini NTB sudah meloloskan kurang lebih sepuluh atlet, yakni Safwaturahman, Sudirman Hadi, Andrian, Lalu Muhammad Zohri, Iswandi, Ridwan, Dian Ekayanti dan Nanang Fahmi dan I Dewa Ayu Arianti.

“Kita harap KONI dan PASI NTB mengirim atlet sesuai jumlah atlet yang ada di Pelatda saat ini,” harapnya. (fan)

Pelti NTB Menunggu Perpanjangan Pakai Jalur Partai, Masa Kepengurusan H. Jarot Siap Berikhtiar di Pilkada Sumbawa

Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) NTB mengatakan kepengurusan organisasi cabang olahraga tenis di NTB sudah berakhir bulan Mei 2019. Meski kepengurusan tenis sudah kedaluwarsa, namun Pelti NTB enggan melaksanakan Musprov tahun ini.

Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi, yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (18/6) mengatakan, alasan pihaknya tidak melaksanakan Musprov Pelti NTB tahun ini karena pihak PB Pelti akan memperpanjang masa kepengurusan Pelti di seluruh provinsi di Indonesia menjadi lima tahun.

Itu artinya kepengurusan Pelti NTB yang telah berakhir bulan Mei tahun 2019 dapat diperpajang hingga Mei 2020. “Kita tidak melaksanakan Musprov Pelti tahun ini, karena PB Pelti akan memperpanjang kepengurusan Pelti di seluruh provinsi di Indonesia menjadi lima tahun,” ucapnya.

Terkait soal perpanjang masa Bhakti kepengurusan menjadi lima tahun tersebut pihak Pelti NTB sudah berkoordinasi dengan Pengurus Pusat (PP) Pelti. Dan kata Jamal PP Pelti akan memperpanjang masa Bhakti kepengurusan Pelti NTB hingga Mei 2020.

“Saya sudah berkoordinasi

dengan pengurus pusat Pelti, mereka akan mengeluarkan SK perpanjang Kepengurusan Pelti NTB,” jelas Jamal.

Diakui Jamal, berdasarkan SK PP Pelti tahun 2015 lalu periodesasi kepengurusan Pelti NTB memang sudah berkahir sejak bulan Mei 2019.

Namun dengan diperpanjangnya kepengurusan Pemprov Pelti menjadi lima tahun, maka masa bhakti kepengurusan Pelti NTB akan berakhir bulan Mei 2020. Pernyataan ini dilontarkan Jamal menanggapi soal adanya desakan dari pengurus KONI NTB agar Pelti NTB melaksanakan Musprov dikarenakan masa bhakti kepengurusan Pelari NTB telah berakhir. (fan)

KSB Optimis Penyaluran DAK Tidak Terkendala Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, mengaku sudah tidak ada lagi dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahap pertama sebesar 25 persen. Pasalnya, syarat utama penyaluran anggaran tersebut berupa peninjauan alias review dari Inspektorat sudah selesai dilaksanakan serta sejumlah paket pekerjaan yang dibiayai DAK juga sudah dilelang.

Kepala BPAD KSB, kepada wartawan melalui Kabid Pendapatan Nurullah BA, Selasa (18/6) mengatakan, total DAK untuk tahun 2019 mencapai Rp202,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp143,5 miliar peruntukannya untuk fisik dan Rp58,9 miliar untuk DAK non fisik. Hanya saja sampai dengan saat ini jumlah yang sudah di transfer ke daerah baru sekitar Rp19,8 miliar, jumlah itupun didominasi oleh DAK non fisik. Makanya di triwulan kedua ini, pihaknya optimis proses penyerapan DAK sudah bisa maksimal dari sebelumnya. Hal tersebut terjadi lantaran proses review oleh

Inspektorat sudah selesai dilakukan tinggal menunggu proses penyaluran anggarannya saja. Bahkan beberapa paket DAK juga sudah mulai dilelang dengan total anggaran mencapai angka Rp45,9 miliar yang berada di Dinas PUPRPP, Dikes dan RSUD Asy Syifa Taliwang. “Memang untuk triwulan pertama serapan DAK kita melambat karena harus ada review dari Inspektorat.

Tetapi untuk triwulan kedua dan seterusnya sudah tidak ada masalah lagi karena persyaratan utamanya sudah dilaksanakan,” ungkapnya.

Disebutkannya, memang untuk aturan penyaluran DAK selalu berubah-ubah setiap tahunnya, khusus di NTB memang masih sedikit kabupaten yang sudah mencairkan DAK tahap pertama. Hal tersebut terjadi karena terkendala di-review oleh Inspektorat sebagai syarat utama pencairannya. Jika tidak ada review, maka pihaknya memastikan serapan anggarannya sudah maksimal sejak awal tahun, tetapi karena aturannya harus dilakukan review terlebih dahulu makan-

ya jadi terhambat.

Percepatan review DAK juga harus dilakukan segera, karena batas akhir pengajuan untuk pencairan paling lambat di bulan Agustus. Jika melewati waktu tersebut, maka DAK tidak akan bisa dicairkan atau hangus dan APBD yang harus menanggung sisa pekerjaan nantinya.

Percepatan review juga sengaja dilaksanakan, karena proses pencairan anggaran DAK tahap kedua dan sisa pekerjaan harus dilakukan review. Jika salah satu tahap tidak di-review, maka pelaksanaan kegiatannya juga akan terhambat nantinya. Maka dari itu, setelah anggaran tahap pertama ini dicairkan, pihaknya bersama dengan Inspektorat akan kembali melakukan review sebagai syarat penyaluran anggaran tahap kedua.

“Kita sengaja percepat pelaksanaan review untuk mengejar pencairan DAK du tahap pertama dan berikutnya. Jika waktunya lewat dari bulan Agustus maka anggarannya akan hangus dan sisa pekerjaan yang ada harus ditanggung oleh APBD,” pungkasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Menghadapi Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020 mendatang, banyak figur-figur yang bermunculan. Termasuk H. Syarafuddin Jarot yang mengklaim banyaknya aspirasi serta permintaan dari sejumlah kalangan, yang menjadi dorongan kuat bagi dirinya untuk berikhtiar pada Pilkada mendatang.

H. Jarot, salah satu pejabat senior di manajemen PT AMNT, mengakui akhir-akhir ini banyak yang menginginkan dirinya maju mencalonkan diri. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dirinya untuk berikhtiar maju pada Pilkada mendatang.

“Aspirasi yang datang baik dari Barat , Selatan Timur dan kota tahun ini cukup kuat. Sehingga saya sudah mencoba melakukan diskusi internal dengan keluarga saya atas dasar aspirasi cukup kuat itu.

Saya sudah menyatakan untuk mempertimbangkan itu.

Insya Allah karena cukup kuat aspirasi itu, saya siap untuk mengikhtiar dan meniatkan untuk ke arah itu,” ujarnya baru baru ini.

Diakuinya, dari banyaknya yang datang, sebagian besar memintanya maju sebagai calon bupati. ”Karena saya menerima aspirasi kuat untuk EA 1, maka saya merespon ke EA 1. Meskipun ada juga yang meminta saya ke EA 2,” bebernya.

Sejauh ini, dirinya memang belum mendeklarasikan diri. Masih sebatas membangun komunikasi baik denga banyak pihak, ter-

masuk dengan partai politik.

Hal ini guna mengukur sejauh mana kekuatan dari aspirasi serta harapan dari banyak pihak. “Yang jelas sampai saat ini belum ada deklarasi dan hanya saya sampaikan bahwa saya sudah mempertimbangkan dengan cukup kuat terkait dengan besarnya aspirasi itu,” terangnya.

Terkait rencana pencalonannya, H. Jarot lebih memilih menggunakan jalur partai.

Bahkan sampai saat ini ia juga tetap membangun komunikasi ke sebagian besar partai. Sedangkan mengenai calon wakil, diakuinya ada beberapa figur yang sudah coba dikomunikasikan tetapi belum mengerucut. Baik dari kalangan partai, birokrat, swasta maupun pihak lainnya.

“Saya belum bisa memutuskan ke arah mana yang kuat. Karena untuk mencari pendamping ada banyak faktor. Masih kami lakukan komunikasi, koordinasi kira-kira yang mana. Sampai sekarang belum ada,” pungkasnya. (ind/arn)

H. Syarafuddin Jarot

SUARA NTB

Rabu, 19 Juni 2019

Halaman 12

NTB Dapat Tambahan Kuota Sekolah Model Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB mendapatkan tambahan kuota sekolah model sebanyak 50 sekolah di tahun 2019 ini. Saat ini pemerintah kabupaten/kota tengah mengusulkan sekolah mana saja yang akan menjadi sekolah model. 50 sekolah itu menyusul 150 sekolah lainnya yang telah dipilih menjadi sekolah model selama empat tahun terakhir ini.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., ditemui di

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2633 MI NOKA/NOSIN : MH1JFU1215HK065317/ JFU1E-2081407 AN.AHMAD RAUDHATUL IZHARRUDIN HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4831 HK NOKA/NOSIN : MH 1JF5135CK624095/ JF51E-3584381 AN.ROSITA INDRA WAHYUNI HLG DSKTR KOTA MATARAM

ruang kerjanya, Selasa (18/6) mengatakan, akan ada penambahan 50 sekolah model di NTB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sekolah model sendiri diakuinya bukan sekolah yang terlihat terbaik di daerah tertentu, tapi merupakan sekolah yang dinilai dari keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

“SPMI bukan menjadikan sekolah itu favorit atau hebat, tapi SPMI sebenarnya yang ingin dicapai bagaimana sekolah menggalami peningkatan dari waktu ke waktu,” katanya.

Menurutnya sekolah model tidak harus sekolah yang dianggap terbaik, karena terbaik pun sebenarnya relatif.

Pertimbangan dalam memilih sekolah model setidaknya harus memiliki akreditasi B, daya dukung yang baik, dan letaknya yang strategis untuk bisa mengimbas sekolah lain.

Sekolah model ini, menurutnya sebagai bagian dari pendampingan secara langsung. Sementara sekolah imbas dianggap seabgai pendampingan setengah lang-

sung. Maksud dari pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP), serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Sementara itu tujuan dari sekolah model untuk percon-

tohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Juga pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah, sehingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019. (ron)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 19 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

Putus Mata Rantai Penjualan Ternak PEMERINTAH nampaknya harus mencari cara untuk memutus mata rantai penjualan ternak seperti sapi potong. Panjangnya mata rantai penjualan ternak ini, oleh Disnakeswan (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) Provinsi NTB dianggap sebagai salah satu pemicu mahalnya harga daging di NTB. Untuk itu, harus ada alternatif lain kepada mereka yang terlibat ini dan harus fokus pemerintah ke sasaran ini.

Pasalnya, yang terlibat dalam rantai penjulan ini, tidak sedikit.

Hal inilah yang diperkirakan membuat langkah memutus panjangnya mata rantai penjualan ternak menjadi lama. Namun demikian, maraknya beredar daging impor di Kota Mataram belum lama ini, terutama saat bu;an Ramadan, tidak bisa serta merta dikaitkan karena NTB sudah mulai deficit sapi potong.

Justru, NTB swasembada daging sejak tahun 2011 lalu.

Berdasarkan perhitungan bahwa kebutuhan daging di dalam daerah sebesar 40.000 ekor. Sementara kuota sapi potong yang telah direkomendasikan pemerintah daerah NTB sebanyak 140.000 ekor. Ada 100.000 ekor yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan tambahan, termasuk yang dikirim ke luar daerah. NTB bahkan berkontribusi 5 persen untuk kebutuhan nasional. Artinya, tak ada alasan bagi daerah lumbung daging ini menerima daging beku dari luar.

Jika daging beku ambil bagian mengisi kebutuhan pasar, yang menjadi korban adalah para peternak lokal. Akan dikemanakan ternak-ternak mereka. Jika dijual dengan harga murah, pendapatannya tentu rendah. Ketika harga daging di pasaran tinggi tidak bisa diintervensi. Menurut Kepala Disnakeswan NTB, Harga pasar terbentuk tergantung psikologis pasar.

Sepenuhnya mekanisme pasar. Tetapi salah satu alasan di balik harga tinggi ini, adalah panjangnya mata rantai distribusi penjualan ternak.

Dari tingkat peternak, pengepul, makelar di pasar hewan, pejagal, Rumah Potong Hewan (RPH) atau Tempat Pemotongan Hewan (TPH, lalu ke konsumen. Mata rantai ini sangat panjang, dan sistemnya telah berlaku sejak lama. Karena itu, salah satu cara untuk menekan harga daging adalah mengurangi mata rantai pasar. Peternak harus menjual langsung ke pejagal (RPH/TPH).

Meski NTB swasembada daging, namun Dinas Perdagangan Provinsi NTB tak menampik bahwa NTB masih membutuhkan pasokan daging impor. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga daging di pasaran dan inflasi. Apalagi memasuki hari besar keagamaan, misalnya bulan ramadan. Permintaan pasar cukup tinggi, bila ketersediaan daging kurang, dikhawatirkan harga akan melambung dan mengakibatkan pembengkakan inflasi.

Masuknya daging impor ke NTB, khususnya ke Kota Mataram diklaim murni karena tingginya permintaan. Kewenangan daging impor inipun, bukan ranah Dinas Perdagangan. Melainkan kewenangan penuh dari pemerintah pusat. Sehingga Pemda tidak bisa mengatur. Karena daging adalah komoditas bahan pokok yang tidak boleh diintervensi. Kepala daerahpun dilarang membuat aturan khusus tentang penjualan bapok.

Yang boleh dilakukan oleh pemerintah di daerah, memantau ketersediaan dan harga yang berkembang. Sekaligus memantau sistim pemasarannya. Daging impor yang masuk melalui mekanisme barang antar pulau di Kota Mataram dipasok melalui dua distributor. (*)

OPINI

Halaman 14

Energi Positif Membangun Ekonomi NTB KHIR-akhir ini terlihat, Provinsi NTB tengah memperbanyak nutrisi yang dibutuhkan untuk membangun. Ada upaya untuk bergegas melaju kencang. Beberapa aspek mulai diakselerasi. Peningkatan SDM, industrialiasasi, investasi tengah dicari jalan terbaik. Sungguh-pun ekonomi berada pada kondisi ketidakpastian akibat perang dagang Amerika-Cina, ikhtiar lebih baik tetap diupayakan.

Beberapa hari Suara NTB mengangkat topik wacana pembangunan jembatan yang menghubungkan Lombok-Sumbawa. Mayoritas mengomentari positif terkait wacana proyek puluhan triliun rupiah itu.

Proyek berskala internasional seperti pembangunan sirkuit MotorGP juga sering diberitakan. Upaya lain seperti pelebaran Bandara Sultan Salahudin Bima, Pembangunan Kawasan SAMOTA sebagai bioesfer dunia, industrialisasi dan STIP, pengiriman mahasiswa ke luar negeri adalah beberapa berita penghias ruang public NTB. Terlepas dari berbagai kekurangan dan tambal sulam perbaikan di sana sini, NTB tengah bergerak.

Tentu butuh energi yang kuat dalam mendukung sekaligus mendorong suksesnya pembangunan ekonomi itu. Tidak mungkin digerakkan oleh satu unsur, misalnya pemerintah saja.

Pemerintah juga perlu sadar diri, karena mesin terbatas sehingga perlu didorong keterlibatan aktif pihak-pihak lain. Pihak-pihak itu ada yang menggandeng dari depan, dan mendorong dari arah belakang.

Ada beberapa unsur sangat penting (disamping unsur lain) dalam pembangunan, yaitu pemerintah daerah (birokrasi), pelaku usaha, akademisi dan media masa. Tulisan ini akan mengurai peran masing-masing unsur tersebut.

Dua Langkah Dasar Dua langkah dasar yang perlu diperhatian setiap unsur dan perlu dibenahi sekaligus adalah upaya 1).

Mendatangkan orang ke daerah dan 2). Mendatangkan dan mencipta-

Oleh : Dr. M Firmansyah (Ketua Komisi Ekonomi Dewan Riset Daerah (DRD) NTB) kan akumulasi modal di daerah.

Saya kira semua daerah setuju, dua unsur ini menjadi target capain.

Nilai tambah mendatangkan orang sangat besar, tanpa perlu dijelaskan. Ramai orang luar berkunjung sebagai modal kemajuan dan transaksi barang dan jasa daerah. Ada berbagai tujuan orang berkunjung dan bermukim misalnya untuk wisata, pendidikan, berobat, studi banding, seminar-seminar, tugas kerja dan seterusnya.

Upaya Pemerintah Provinsi NTB kembali membuka rute penerbangan Lombok-Perth Air Asia tiada lain adalah upaya untuk mendatangkan banyak orang ke NTB. Mendatangkan modal sehingga terakumulasi adalah bentuk majunya tatanan investasi dan pengembangan bisnis. Konsekuensi modal masuk tentu saja tersediannya industri, baik industri inti (core) sekaligus pendukungnya (determinan). Industri inti, biasanya mengikut sertakan industri turunan. Ketika ada industri A biasanya memicu lahirnya industri B, C dan D untuk memasok kebutuhan industri A atau memanfaatkan keberadaan industri A. Semua itu perlu didesain dan dibuat the role of the game. Dalam ekonomi kelembagaan disebut sebagai desain kelembagaan (institutional design).

Empat Pemeran Utama Kita coba lihat peran seperti apa yang bisa dimainkan berbagai pemangku kepentingan untuk turut membantu mendatangkan orang dan modal. Pertama, Pemerintah daerah menyiapkan peta ekonomi industri terintegrasi dari hulu sampai hilir, core industries sekaligus determinasinya, melakukan identifkasi dan evaluasi asset untuk dimanfaatkan sebagai bahan dan pendukung investasi dengan berbagai bentuk kerjasama, menyusun road map model pembangunan sehingga lebih fokus dalam bekerja, membangun dan fasilitasi ekonomi lokal lewat inkubator pembangunan start

RADIO

up, sekaligus akselarator peningkatan economics of scale pebisnis lama.

Di samping itu, menyiapkan kerumunan bisnis (pasar) perkotaan yang ditata professional, misal lewat car free day, sentra-sentra perdagangan dan sentra bisnis adalah juga kebutuhan.

Kedua, Pebisnis (investor) lokal perlu diberi perhatian oleh pemangku kebijakan untuk berkiprah lebih gesit dalam pembangunan.

Selama ini fokus pembangunan biasanya dititiktekankan pada investor asing (PMA) dan orang luar daerah (PMDN). Kita perlu petakan kekuatan modal sendiri, sebelum memberi ruang untuk investor asing masuk. Pemerintah perlu bicara secara intens dengan investor lokal untuk mencari titik temu pembangunan ekonomi yang dapat dikerjakan dan menjadi skala prioritas.

Tugas penting dari swasta adalah mendorong lahirnya kesempatan kerja baru, baik melalui wirausahawan baru maupun penguatan bisnis lama yang telah berjalan, sehingga terjadi spin off. Tugas ini perlu mendapat dukungan semua pihak.

Ketiga, Kampus. Peran dunia kampus setidaknya dua hal, menyebar logika ilmu pengetahuan untuk kebutuhan ekonomi dan sosial serta membantu mendatangkan orang melalui penyelenggaraan seminarseminar nasional maupun internasional berkala. Kampus tidak saja sebagai agen perubahan berbasis intelektual namun dapat menyediakan fasilitas untuk capital inflow.

Kelima Media masa. Media merupakan garda terdepan, dan menjadi jembatan untuk mempertemukan dunia gagasan dan potensi ekonomi.

Investor dan pemerintah, produsen dan konsumen, penyedia pariwisata dan wisatawan adalah dua unsur yang terkonseksi akibat media. Sehingga, sebarkan kabar baik dan menyejukan tentang NTB seperti potensi wisata, kultur serta sejarahnya. Dengan hadirnya berita online, sebagaian begitu mudah mengangkat topik yang mendeskreditkan daerah sebagai headline. Framing

NTB tidak aman, NTB bermasalah terbentuk dan menjadi bahan cernaan orang luar. Sehingga boleh jadi para pelancong mengurungkan niat berkunjung ke NTB, padahal sudah direncanakan jauh hari.

Dengan demikian, kata kunci pembangunan, khususnya industrialisasi adalah sinergi dan harmoni banyak elemen. Pemerintah tidak punya kapasitas yang mumpuni mengembangkan industri yang merupakan ranah bisnis, sehingga gandenglah tangan pelaku bisnis disetiap perencanaan. Demikianpula dengan contoh-contoh lainnya.

POJOK Tolak daging impor, NTB masih swasembada

Tolak impor, setelah daging lokal harganya terjangkau

*** 11.600 tenaga konstruksi akan disertifikasi Lebih cepat lebih baik

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 19 Juni 2019

Halaman 15

Cermati Bisnis TP4D Pastikan 50 Persen Bibit Jagung Sudah Diganti Jual Beli Seragam Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengharamkan adanya siswa titipan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Jika ditemukan ada sekolah yang menerima siswa titipan, maka Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK akan diberikan sanksi tegas.

Selain itu, Pemprov juga memberikan atensi terhadap sekolah yang melakukan bisnis jual beli seragam sekolah.

Sesuai aturan, baju seragam sebenarnya tidak dibeli di sekolah, tetapi belakangan ada sekolah yang menjual seragam sekolah bagi siswa-siswi baru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH menegaskan, ia tak akan berkompromi dengan siapapun yang akan menitip siswa pada PPDB. ‘’Saya tidak mengenal istilah titipan. Dan kalau ada yang menitip ke saya, saya akan tolak. Siapapun yang menitip ke saya, akan ditolak,” tegas Rusman dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Selasa (18/6) siang.

Ia mengatakan, sistem zonasi PPDB akan rusak ketika banyak siswa-siswa titipan yang diakomodir dalam PPDB pada sekolah tertentu. Untuk itu, ia memberikan peringatan kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB supaya jangan menerima siswa titipan.

Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB ini menambahkan, pihaknya juga sudah meminta seluruh sekolah untuk memberikan atensi untuk mencegah adanya manipulasi kartu keluarga (KK).

Pasalnya, praktik-praktik manipulasi KK seringkali ditemukan pada PPDB sebelumnya.

Rusman juga menegaskan dalam PPDB, tidak ada pungutan sepeser pun kepada siswa baru. Semua siswa SMP/ MTs yang sudah lulus bisa mendaftar ke SMA/SMK berdasarkan zonasi.

Apabila di sekolah dalam zonasi siswa tak tertampung, barulah ke sekolah yang lain. Dalam penerimaan siswa baru juga tidak melihat nilai. Tetapi siapa saja yang cepat mendaftar, ketika rombongan belajar (rombel) sudah penuh, maka pendaftaran akan ditutup. ‘’Sekarang dalam Juknis, setiap sekolah sudah jelas rombelnya. Tidak boleh menambah rombel. Sekarang tak ada lagi penambahan rombel. Karena akan ada permainan,’’ tandas mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB ini.

Mengenai sekolah yang menjual baju seragam kepada siswa baru, Rusman mengatakan hal ini perlu diluruskan.

Baju seragam merupakan kebutuhan siswa dan seringkali difasilitasi pengadaannya oleh sekolah.

Sebenarnya, baju seragam tidak dibeli di sekolah. Terhadap sekolah yang meminta siswa membeli baju seragam di sekolah, pihaknya akan mencermati permasalahan ini ke depan.

Masalah jual beli baju seragam diharapkan jangan sampai membebani siswa kurang mampu atau prasejahtera. (nas)

Dua Cagar Biosfer Dunia Dari Hal. 1 dan juga menghasilkan banyak eksplorasi. ‘’Dan saya kira ini keberuntungan luar biasa buat NTB,’’ imbuhnya.

Bahkan, akhir tahun ini Lombok akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional jaringan geopark Asia Pasifik.

Dengan ditunjuknya Lombok, NTB sebagai tuan rumah pertemuan internasional tersebut, orang nomor satu di NTB ini berharap semakin memberikan kesan Lombok dan Sumbawa menjadi tempat yang sangat layak dan menantang untuk dinikmati serta dikunjungi para wisatawan.

Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) resmi menyandang status sebagai cagar biosfer dunia.

Penyerahan sertifikat Samota menjadi cagar biosfer dunia dilakukan dalam acara The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, UNESCO di Paris, 17 – 21 Juni 2019.

Pemprov NTB memiliki sejumlah alasan untuk mendorong agar Samota dijadikan cagar biosfer dunia. Pertama, karena Samota berada di antara bukit dan pegunungan yang di dalamnya terdapat berbagai flora dan fauna yang dilindungi.

Selain itu, Samota juga merupakan lokasi dari Gunung Tambora yang diketahui pernah menjadi salah satu erupsi volcano terbesar dalam sejarah peradaban manusia.

Kedua, deklarasi Samota menjadi cagar biosfer diharapkan dapat memfasilitasi dan mempercepat pemerintah daerah dalam upaya mencapai SDGs di daerah masing-masing Ke tiga, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, akan memberikan manfaat kepada NTB dalam rang-

ka melindungi sumber alam dan mempercepat kesejateraan ekonomi dan sosial di dalam provinsi tersebut Ke empat, Rinjani dan Samota akan menjadi tuan rumah 13rd South East Biosphere Reserve Network tahun depan. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB dengan mendatangkan pengunjung dan juga upaya memperbaiki kondisi di daerah. Kelima, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, menjadi bukti dan komitmen Pemprov NTB mendukung pengembangan berkesinambungan.

Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dengan ditetapkannya Samota menjadi cagar biosfer dunia. Pertama, hal ini akan memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan cita-cita konvensi keanekaragaman hayati.

Kedua, akan menjadi media kerjasama antar pengelola cagar biosfer di seluruh dunia. Ketiga, dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah, pemantauan global dan pelatihan pakar dari seluruh dunia.

Saat ini, terdapat sejumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer di Indonesia.

Wilayah itu antara lain, Gunung Leuser, Pulau Siberut, Lore Lindu, Pulau Komodo, Gunung Gede Pangrango, Tanjung Putting, Giam Siak, Taman Laut Wakatobi, Bromo-Semeru-Tengger-Arjuno, Taka Bonerate, Blambangan, Berbak Sembilang, Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu, Rinjani, Lore Rindu dan Samota. Dua wilayah terakhir akan dideklarasikan tahun 2019 di Paris. (nas)

Jangan Berlebihan Patok Harga Dari Hal. 1 Sebagai pemilik lahan yang sah, tentu sah-sah saja masyarakat mematok harga.

Tetapi hendaknya mempertimbangkan kepentingan orang banyak juga. ‘’Perlu kita pahami bahwa pembangunan kini demi Loteng. Jadi mari kita berpikir demi kepentingan orang banyak,’’ terangnya.

Dikatakannya, dalam membebaskan lahan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tentu punya prosedur dan mekanisme tersendiri. Di mana sebelumnya membebaskan lahan harus ada tim apprasial yang menilai besaran harga lahan tersebut. Hasilnya harus dihormati. Jangan kemudian ada kesan memaksakan diri. ‘’Mari kita saling menghargi satu dengan yang lain. Demi kemajuan pembangunan di Loteng,’’ imbuh Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini.

Ia pun menegaskan, Pemkab Loteng akan terus mendukung dan membantu pihak ITDC untuk bisa menyelesaikan persoalan lahan tersebut

secepatnya. Supaya proses pembangunan yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana yang sudah ada. ‘’Sesuai tugas dan fungsi kita, pemerintah daerah tetap akan membantu pihak ITDC. Bila perlu pemerintah daerah juga akan turun,’’ ujar Pathul.

Menurutnya, hasil penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal terhadap harga lahan tersebut pastinya sudah melalui proses kajian yang matang. Dalam artinya, masyarakat jelas tidak akan dirugikan dengan harga tersebut. Kalaupun mau meminta harga lebih, tentunya juga harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Jangan sampai hanya karena keinginan untuk memperoleh harga yang tinggi, justru merugikan kepentingan orang banyak. ‘’(pembebasan lahan) Ada ilmunya itu. Pasti ada jalan dan caranya. Dan, persoalan lahan ini pastinya bisa dituntaskan,’’ ujarnya optimis. (kir)

Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi NTB turun lapangan mengecek proses penggantian bibit jagung yang bermasalah. Tim memastikan, sudah 50 persen terdistribusi ke masing- masing daerah penerima, untuk mengganti varietas yang gagal tumbuh oleh PT. Benindo Perkasa Utama selaku penyedia.

Berdasarkan evaluasi TP4D setelah turun ke lapangan, bibit varietas JH 27 yang didistribusikan sebelumnya di NTB sebanyak 112,5 ton. Bibit itu didistribusikan ke sejumlah daerah di antaranya Kabupaten Sumbawa 45 ton, Kabupaten Sumbawa Barat 30 ton, Kabupaten Lotim 15 ton dan Kabupaten Lobar 22,5 ton. ‘’Setelah kami cek di lapangan. Sekitar 50 persen sudah diganti oleh rekanan pemenang lelang. Kita tinggal pantau 50 persen lagi. Intinya, harus segera diselesaikan semuanya,’’” kata Kasi TP4D Kejati NTB, Erwin Indrapraja, SH.,MH kepada Suara NTB, Selasa (18/6) kemarin.

Bibit yang diketahui rusak itu varietas JH 27 akan diganti dengan varietas HJ 21. Diakuinya kelancaran pendistribusian terganggu akibat cuaca buruk, berdampak pada aktivitas penyeberangan.

TP4D sebelumnya turun ke lapangan, mulai dari Lombok Timur sampai dengan Kabupaten Sumbawa. Tim awalnya ke Lombok Timur, mengecek gudang di Lombok Timur.

Gudang itu berisi benih jagung pengganti yang akan didistribusikan ke sejumlah daerah.

Mereka sekaligus mengecek kondisi bibit yang sudah ditanam di Kecamatan Sambelia Lombok Timur. Setelah dari Lombok Timur, tim bergerak ke Sumbawa untuk mengecek langsung kondisi bibit dan proses penggantian yang rusak.

Hasil identifikasi lainnya, ada bibit yang tidak lulus uji dan rusak, mencapai sekitar 103 ton dan yang lulus uji sekitar 8 ton.

Karena masih dalam masa kontrak sampai tanggal 29 Juni 2019, TP4D merekomendasikan kepada penyedia barang untuk segera mengganti seluruh bibit varietas JH 27 yang rusak.

Sementara yang tidak lulus

uji di NTB dengan varietas bibit jagung yang lebih baik dari varietas sebelumnya. Terkait bibit yang diganti, sebelum didistribusikan kepada kelompok tani harus dilakukan uji lab oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi NTB. ‘’Mengingat, kelompok tani jagung di NTB sedikit trauma dengan kualitas bibit jagung varietas JH 27,’’ jelasnya .

Atas rokomendasi tersebut, pihaknya memastikan penyedia sanggup mengganti dan menarik semua bibit jagung varietas JH 27 yang sudah beredar di NTB. Diingatkan juga, pendistribusian ke kelompok tani maksimal tidak melebihi batas kontrak berakhir.

Rencana penggantinya, kata dia, dari varietas JH 27 menjadi HJ 21. Sebab berdasarkan BPSB lebih bagus dari sebelumnya.

Demikian juga jumlah yang harus diganti keseluruhannya 112,5 ton, karena masih dalam masa kontrak, harus diganti sesuai nomenklatur dalam kontrak. “Sebagian sudah diganti. 50 persen di Sumbawa sedang pengiri-

(Suara NTB/ist_tp4d)

CEK GUDANG - TP4D mengecek gudang penampung untuk memastikan kondisi bibit jagung varietas HJ21 yang disiapkan sebagai mengganti varietas sebelumnya akibat gagal tumbuh. man,” jelasnya.

Sebelumnya sudah digelar rapat antara TP4D dengan PT. Benindo Perkasa Utama selaku penyedia bibit. Sudah ada kesanggupan dari perusahaan tersebut untuk menarik semua bibit dan menggantinya.

Belasan Pejabat Imigrasi Diperiksa KPK hingga Malam Dari Hal. 1

Gubernur NTB Canangkan Gerakan Cinta Membaca Dari Hal. 1 Menurutnya, pencanangan gerakan cinta membaca cukup penting mengingat rendahnya tingkat literasi masyarakat dan memudarnya minat baca pada kalangan masyarakat. “Harapan kami dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kecintaan pada buku dan perpustakaan,” kata Manggaukang.

Dijelaskan, pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka memeriahkan Hari Perpustakaan Nasional ke-39 dan Hari Kearsipan Nasional ke - 48 tahun 2019. Manggaukang mengatakan Pemprov NTB telah melaksanakan apel paripurna NTB Bersaing sekaligus peringatan Hari Perpustakaan Nasional ke - 39 dan Hari Kearsipan ke - 48 di Lapangan Bumi Gora, Senin, 17 Juni 2019.

Meskipun Hari Perpustakaan Nasional jatuh pada tanggal 17 Mei dan Hari Arsip Nasional pada tanggal 18 Mei. Tetapi Pemprov NTB tetap melaksanakannya.

“Karena kemarin bertepatan dengan puasa Ramadan, baru dapat dilaksanakan sekarang,” jelas Manggaukang.

Dalam rangka peringatan Hari Perpustakaan Nasional dan Hari Kearsipan Nasional, lanjut Manggaukang, sejumlah lomba dilaksanakan. Antara lain lomba perpustakaan umum desa dan kelurahan diikuti 10 kabupaten/kota seNTB. Lomba perpustakaan sekolah se-NTB, Lomba menulis dan membaca puisi, lomba mendongeng bagi guru TK, lomba resensi buku tingkat SLTA, lomba berpidato bahasa daerah tingkat SLTA, lomba karya tulis artikel ilmiah bagi perguruan tinggi, lomba bercerita tingkat SD/MI, dan lomba mewarnai tingkat TK. Pelaksanaan lomba dimulai sejak Maret lalu sampai 18 Juni 2019. Para dewan juri berasal dari akademisi yang profesional di bidangnya.

Mereka berasal dari Unram, UIN Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Balai Bahasa NTB, Taman Budaya dan Budayawan.

Manggaukang menyebutkan Lomba perpustakaan tingkat sekolah se - NTB dimenangkan oleh SMAN 4 Praya Lombok Tengah. SMAN 4 Praya juga sudah masuk nominasi 15 nasional. “Insya Allah akan dikunjungi tim dari pusat. Mudahmudahan bisa menjadi terbaik nasional,” harapnya.

Adapun lomba perpustakaan umum desa/kelurahan dimenangkan oleh Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Lombok Timur. Manggaukang berharap Desa Rempung bisa menjadi pemenang di tingkat nasional.

Menyusul gerakan cinta membaca yang dicanangkan

Pemprov NTB, dipastikan gerakan membaca akan menggeliat di berbagai perpustakaan, sekolah atau taman baca yang ada di NTB. Termasuk perpustakaan yang berada di setiap desa dan kelurahan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan perpusatakaan di masa yang akan datang akan berbeda dengan saat ini. Sebab, cara pandang dan kebutuhan terhadap perpustakaan akan beda. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, memungkinkan perpustakaan tidak lagi terpaku pada ruangan dan jumlah karyawan yang banyak.

Namun akan berevolusi menjadi sebuah benda yang bernama smartphone. Yang memungkinkan seseorang dapat mengakses seluruh perpustakaan di bebagai belahan dunia, kapan saja dan dimanapun berada.

“Saya membayangkan perpsutakaan di NTB itu ukuran 2x3 di seluruh desa dan diisi oleh orang hebat yang bisa mengakses seluruh perpustakaan di dunia,” kata Gubernur.

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Perpustakaan Nasional, Drs. Deni Kurniadi, M. Hum pada kesempatan tersebut menyampaikan sambutan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Drs. Muh. Syarif Bando, MM. Deni mengatakan keadaan kegemaran membaca dapat disebabkan beragam aspek. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia berbudaya tutur, dimana bentuk pertukaran informasinya secara lisan.

Semua informasi, gagasan dan pengetahuan hanya disimpan dalam ingatan. Seperti dapat dilihat di kedai kopi, stasiun, bandara atau area publik lainnya, lebih sering melihat orang mengobrol main gawai atau melamun daripada membaca.

Ia mengatakan budaya membaca harus dijadikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kegemaran membaca akan berdampak pada budaya membaca. Secara langsung maupun tidak langsung, kebiasaan membaca menjadi salah satu indikator kualitas bangsa.

Dikatakan angka melek huruf (literacy rate) di Indonesia relatif belum tinggi yaitu baru 92 persen. Di negaranegara maju seperti Jepang, angka melek huruf sudah mencapai 99 persen. Sebagian dari penduduk yang tidak memiliki kebiasaan membaca secara memadai sangat berpotensi untuk mengurangi angka melek huruf tersebut.

Sementara itu, bangsa Indonesia saat ini mengalami transformasi yang hebat

dalam penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet sebanyak 88,1 juta.

Dan di tahun 2016 telah meningkat 50.5 persen menjadi 132,7 juta orang. Saat ini, tempat mengakses internet tidak lagi dibatasi tempat tertentu.

Hal ini ditandai bahwa 69,9 persen atau 92,8 juta pengguna internet dapat mengakses darimana saka.

“Tentunya ini menjadi peluang dan tantangan bagi orang tua dan keluarga untuk mengaktualisasikan literasi keluarga dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut,” katanya.

Menurut Deni, penggunaan teknologi saat ini tidak bisa lepas dari genggaman generasi digital (milenial). Namun bagaimana memanfaatkan teknologi informasi memberikan dampak positif.

Ia menambahkan, mayoritas masyarakat Indonesia belum melakukan kegiatan membaca secara intens sebagai suatu kebutuhan hidup. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara terprogram, terarah dan berkelanjutan. Melalui kegiatan promosi agar masyarakat lebih mengerti arti pentingnya perpustakaan dan membaca bagi kehidupannya.

Melalui promosi pembudayaan kegemaran membaca diharapkan akan membangun awareness terhadap perpustakaan. NTB sebagai provinsi dengan jumlah penduduk 5.155.440 jiwa, promosi pembudayaan kegemaran memegang peranan penting dalam peningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Deni mengatakan kegiatan literasi di NTB sungguh menggembirakan. Hal ini terlihat dari meriahnya pelaksanaan kegiatan aktualisasi literasi yang sudah berjalan selama ini. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencanangan gerakan cinta membaca yang telah dicanangkan bersama.

Perpustakaan Nasional RI memberikan apresiasi kepada Gubernur dan seluruh jajarannya atas peran serta dalam melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca. Melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan. Kegiatan dan semangat untuk menggerakkan masyarakat gemar membaca melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat sudah menjadi tekad bersama pemerintah, Pemda dan seluruh masyarakat NTB. Diharapkan, apa yang dicanangkan NTB menjadi inspirasi bagi seluruh provinsi di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Gemar Membaca. (nas/*)

BPBD Sarankan Lapor Polisi dan ”NTB Care” Dari Hal. 1 Terlebih, pihaknya sudah sejak awal menjalin komunikasi dengan polisi, khususnya pada Subit Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Temuan masalah di tingkat kabupaten atau kota terdampak, juga disarankan melapor ke BPBD Kabupaten dan Kota atau Polres setempat.

Sudah berulangkali disampaikannya agar temuan masalah di lapangan agar dipidanakan. Kanal NTB Care juga disiapkan Pemprov NTB untuk menampung pengaduan berkaitan dengan kinerja pemerintah dan dana negara. ‘’Kita akan sangat terbuka di bidang yang menangani rehab rekon ini. Siapa saja boleh datang melaporkan dan menyampaikan keluhan,’’ jelasnya.

Ahsanul Khalik sekaligus meluruskan simpang siurnya informasi pemotongan dana

bantuan gempa. Pengaduan diterimanya, ada penerima bantuan yang tidak menerima utuh.

Seharusnya Rp50 juta untuk rusak berat, namun diterima hanya Rp25 juta. Peluang dana stimulan bantuan gempa itu dipotong kecil kemungkinan, karena semua proses melalui tanda tangan PPK di BPBD. Dipastikan, itu bukan pemotongan, tapi dana anomali akibat perubahan data jenis kerusakan setelah dilakukan verifikasi. Seperti, yang tadinya rusak berat, setelah verifikasi ternyata rusak sedang. Perubahan ini menurut Ahsanul Khalik berdampak pada pengurangan anggaran yang diterima karena disesuaikan dengan spesifikasi kerusakan.

Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan RTG ini menjadi salah satu dasar dorongan BPBD agar semua komponen melakukan pengawasan bersama. Se-

suai data per Senin (17/6) lalu, jumlah dana yang disalurkan BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP) mencapai Rp 5,110 triliun. Dari jumlah itu, Rp 4.947 triliun sudah disalurkan ke rekening masyarakat, sedangkan dana masih mengendap di rekening masyarakat Rp 1,312 triliun. Masih sesuai update, jumlah yang sudah ditransfer ke rekening Pokmas untuk digunakan mencapai Rp 3,625 triliun.

Sementara, sesuai data terbaru progres pembangunan RTG mencapai 44.772 unit.

Dengan rincian, 9.795 untuk rumah rusak berat, 3.770 untuk rumah rusak sedang dan 27.647 untuk rusak ringan. Sementara bangunan rumah dalam proses pengerjaan, 70.366 unit. Terdiri dari 20.803 untuk yang rusak berat, 15.095 untuk yang rusak sedang dan 34.468 unit untuk rusak ringan. (ars)

Sebenarnya, ada kesepakatan, yang awalnya 103 ton yang rusak diganti. Sisanya 8 ton tidak rusak dan memenuhi syarat dan uji lab di NTB. Namun karena masyarakat trauma, pihaknya menyarankan mengganti semua. (ars)

Mereka adalah Syahril selaku ajudan mantan Kepala Imigrasi, Kurniadie, SH.,MH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saksi lainnya, Guna Putra Manik, menjabat Kasubsi Pengawasan Inteldakim, Pendopotan Sidjabat posisinya sebagai Pejabat Imigrasi di Inteldakim, serta penyidik PPNS Inteldakim Ayub juga diperiksa sebelumnya.

Dua pejabat lainnya yang juga diperiksa adalah Rahmat Gunawan, Rahmat Gunawan, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim) dan Kasubag TU Denny Chrisnadi.

Menurut Armand, dua bawahannya itu diperiksa hingga pukul 22.00 Wita di aula Ditreskrimsus. ‘’Saya diperiksa sampai jam 10 malam. Tapi setelah itu, masih ada Ayub yang diperiksa,’’ kata Denny, saat mendampingi Plt memberikan penjelasan kepada wartawan.

Ditanya materi pemeriksaan, baik Armand maupun Ayub menolak, karena sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Termasuk ketika ditanya soal aliran dana suap Rp 1,2 miliar, mereka enggan menjelaskan. “Biarlah itu jadi kewenangan KPK. Kami takut salah,” jelasnya.

Terpenting, ia sudah terbuka dan memberi ruang kepada KPK untuk memanggil dan

meminta data apapun terkait kasus yang membelit instansinya itu. ‘’Kami akan kooperatif kepada KPK atau kepada siapapun kami terbuka. Tidak ada lagi era tertutup. Sebab ini juga jadi arahan dari atasan kami di Kanwil Kemenkum HAM,’’ ujar Armand yang saat ini masih aktif sebagai Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM NTB. Terkait bukti tambahan, sejauh ini dipastikannya tidak ada yang diminta KPK. Hanya sebelumnya diminta membawa buku tamu, itu pun sudah dikembalikan.

Sementara suasana pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB berlangsung steril. Wartawan yang tadinya menunggu dilorong lantai dua, rupanya membuat penyidik KPK merasa terusik. Seorang perwira di Subdit III Tipikor menyarankan wartawan turun dan menunggu di lantai satu.

Satu per satu saksi masuk ke ruang pemeriksaan.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK memastikan, gedung Ditreskrimsus akan dipakai untuk pemeriksaan KPK selama sepekan. ‘’Kalau melihat surat permintaan peminjaman gedung, diperkirakan selesai Jumat tanggal 21 Juni,’’ sebut Kabid Humas. (ars)

Realisasi Belanja Turun, Silpa APBD NTB 2018 Capai Rp95,11 Miliar Dari Hal. 1 Belanja tak terduga, merupakan pos anggaran untuk menanggulangi penanganan kegiatan yang mendesak atau darurat seperti bencana alam dan bencana sosial lainnya. ‘’Pada tahun anggaran 2018 dialokasikan sebesar Rp8,53 miliar lebih,dengan realisasi sebesar Rp4,43 miliar lebih atau 53,17 persen,’’ sebutnya.

Pada sisi transfer tahun 2018 direncanakan sebesar Rp595,56 miliar lebih. Dengan realisasi sebesar Rp570,77 miliar lebih atau 95,84 persen. Transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota merupakan bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp566,73 miliar lebih atau 95,97 persen.

Dengan rincian, bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp1,08 miliar lebih atau 51,83 persen. Dan bantuan keuangan kepada partai politik, sebesar Rp2,95 miliar lebih atau 100 persen.

Gubernur memaparkan dari sisi pendapatan tahun 2018 direncanakan sebesar Rp5,36 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp4,94triliun lebih atau 92,18 persen. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,66 triliun lebih atau 93,93 persen dari target yang ditetapkan.

Dengan rincian, pajak daer-

ah sebesar Rp1,26 triliun lebih atau 98,18 persen, retribusi daerah sebesar Rp21,27 miliar lebih atau 35,76 persen.

Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp60,08 miliar lebih atau 96,43 persen.

Serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp309,37 miliar lebih atau 87,71 persen.

Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp3,27 triliun lebih atau 96,55 persen dari target yang ditetapkan. Terdiri dari bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp146,96 miliar rupiah lebih atau 77,76 persen. Kemudian bagi hasil bukan pajak sebesar Rp114,67 miliar lebih atau 83,73 persen.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,53 triliun lebih atau 100 persen, Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp330,07 miliar lebih atau 93,86 persen. Dan Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp1,08 triliun lebih atau 96,96 persen.

Selain itu, ada juga transfer pemerintah pusat–lainnya yakni dana penyesuaian sebesar Rp27,25 miliar lebih atau 100,00 persen dan bantuan keuangan sebesar Rp31,28 miliar lebih atau 110,72 persen. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan hibah yang direncanakan sebesar Rp204,93 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp 9,90 miliar lebih atau 4,83 persen. (nas)

Polda NTB dan Jajaran TNI Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara Ke-73 Dari Hal. 1 Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73 Tahun 2019 yang serentak dilaksanakan di seluruh Rumah Sakit Bhayangkara Se-Indonesia, Polda NTB bersama jajaran TNI dan Pemda melakukan Bakti Kesehatan di daerah NTB berupa Operasi Bibir Sumbing dan Operasi Celah Langit-langit yang bertempat di Rumkit Bhayangkara Mataram. Sedangkan di Mapolres Lombok Utara ini dilaksanakan pengobatan umum, gigi, khitanan masal, pelayanan KB, dan donor darah. ‘’Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat, khususnya

korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara. Bakti Kesehatan yang dikemas dalam bentuk kemanusiaan ini, merupakan kepedulian Polri terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar,’’ ujar Kapolda.

Selain itu, kegiatan-kegiatan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-73 di tempat lain dilaksanakan juga oleh jajaran Polda NTB seperti kegiatan bakti religi, bersih-bersih tempat ibadah, kunjungan kepada anggota Polri dan masyarakat yang jadi korban terorisme, serta kunjungan kepada Purnawirawan Polri, maupun lomba-lomba menyambut Hari Bhayangkara ke 73 ini. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 19 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bukit Pal Jepang

Atlernatif Pendakian yang Memukau Lombok Timur (Lotim) adalah daerah dengan destinasi wisata cukup lengkap. Selain sederetan pantai dengan panorama yang menawan dan gunung Rinjani yang terkenal, bukitbukitnya pun cukup menantang dan memukau. Bagi pecinta wisata trekking, adalah Bukit Jepang bisa menjadi salah satu alternatif. Utamanya bagi penggemar pendakian.

BUKIT Pal Jepang ini diperkenalkan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Langgar Pusaka Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lotim bersama dengan para pelaku wisata lainnya. Oleh para Pokdarwis Sapit ini, bukit dengan ketinggian 2.300 mdpl itu telah coba dibuka sebagai salah satu destinasi wisata bertema Trekking.

Pal Jepang menawarkan multi panorama alam yang menakjubkan.

Tim SDM Pokdarwis Sapit, Hijazi Noor kepada Suara NTB mengatakan, bukit Pal Jepang ini dibuka jalurnya melalui desa Sapit.

Kawasan perbukitan yang indah itu telah dijadikan destinasi wisata

baru di Lotim. Perjalanan menuju puncak bukit dari Sapit butuh waktu empat jam perjalanan kaki. Kawasan yang dilewati diakui memang masih cukup ekstrim. Karenanya saat ini Pokdarwis Sapit ini masih mencoba menata dan mengelola kawasan ini menjadi lebih menarik.

“Dari Sapit, bukit berada di sebelah timur utara,” terangnya. Sedangkan dari wilayah Sebau Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) juga bisa dilihat jelas bukit Pal Jepang sebagai bukit paling tinggi.

Jalur treking melintasi areal yang sejuk dan dikelilingi padang savana.

Adapun jalurnya, menggunakan sepeda motor sampai di Blok Dupe.

Baru kemudian berjalan tiga jam ke arah barat sampai di bawah bukit Calo. Yakni berada di kaki bukit Pal Jepang. Di bukit Calo ini cukup luas tempatnya. Dari Calo inilah para pendaki bisa istirahat sebentar sebelum menuju puncak Pal Jepang.

Dari Bukit Calo menuju Pal Jepang melewati punggung-punggung bukit yang memang terlihat cukup ekstrim.

“Jalannya agak sempit, sekitar 2 meter dan memang tidak begitu aman bagi pemula,” ungkapnya.

Senada dikemukakan Asri, pelaku wisata yang sudah menjajalkan pendakian ke Bukit Pal Jepang ini menuturkan, untuk mecapai puncak Bukit Pal Jepang dilalui 4 fase per-

(Suara NTB/Ist)

BUKIT PAL JEPANG - Pemandangan dari puncak bukit Pal Jepang bisa melihat puncak Gunung Rinjani dan bukit-bukit sekitarnya. jalanan. Setiap fase para pendaki dapat meyaksikan panorama yang berbeda. Fase pertama, perjalanan di mulai dari Langgar Pusaka Desa Sapit berjalan menapaki jalan rabat di wilayah perkampungan Dusun Sapit. Perjalanan ini berjarak sekitar 500 meter dengan jarak tempuh sekita 10 menit (jalan kaki).

Sepanjang perjalanan ini pendaki dapat menikmati pesona salah satu situs cagar budaya dan peninggalan kepurbakalaan “Langgar Pusaka” (Masjid Tua Desa Sapit) dan panorama perkampungan Dusun Sapit.

Fase kedua, berjalan melalui jalan rabat yang melintasi kawasan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat Desa Sapit. Jalur ini berjarak sekitar 1 km dengan trip yang lumayan curam dan lumayan menguras tenaga, namun di sepanjang perjalanan pendaki dapat menikmati panorama view kawasan sawah terasering yang terhampar sedemikian indahnya.

Trip ini cukup menguras tenaga. Jika pendaki ingin mengirit tenaga maka pendaki dapat menggunakan jasa ojek setempat. Dari Langgar Pusaka hingga bibir hutan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dengan waktu tempuh sekitar 10 menit. Jalur itu hanya dapat dilalui oleh pengendara profesional.

Fase ketiga, pendaki akan berjalan menelusuri hutan dengan jarak sekitar 1,6 km. Fase perjalanan ini menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam (jalan kaki). Sepanjang perjalanan ini pendaki dapat menikmati pesona alam hutan yang sejuk dengan aneka ragam floranya. Hutan Adat Desa Sapit yang pendaki lalui pada fase ini menyediakan panorama yang cukup menawan. Di sana pendaki dapat melihat berbagai jenis kayu dengan ukuran yang bervariasi, berbagai jenis rumput, beberapa jenis anggrek dan tumbuhan liar yang tidak pendaki temukan di tempat lain.

Selain berbagai jenis flora, di hutan ini juga dapat ditemukan beberapa jenis fauna (satwa), seperti kera berekor panjang, kera hitam, ayam hutan, koak - kaok dan berbagai jenis burung yang mendendangkan suara indahnya. “Jika pendaki beruntung, di kawasan hutan ini juga pendaki dapat melihat rusa dan kijang sebab di kawasan ini satwa tersebut masih banyak berkeliaran,” ucapnya.

Perjalanan di fase ketiga dapat memberikan kesan bisa melihat berbagai panorama yang tentunya akan menjadi pengalaman tersendiri bagi treking yang pendaki lakukan menuju Pal Jepang.

Fase keempat, adalah jalan melalui hutan yang rindang dengan udaranya yang sejuk.

Ujung hutan pendaki sudah di tunggu oleh panorama savana yang mayoritas ditumbuhi rumput ilalang dan beberapa jenis pakis serta beberapa jenis rumput lainnya.

Menuju puncak Bukit Pal Jepang, pendaki harus melalui dua bukit di bawahnya. Bukit pertama disebut Pelawangan Pal Jepang dengan ketinggian 1.851 mdpl. Bukit ini cukup pendaki dan sangat nyaman sebagai tempat mendirikan perkemahan. Dari bukit ini pendaki dapat menyaksikan panorama Gunung Rinjani berbentuk jantung yang ada di sebelah barat dan pada sore hari pendaki dapat menyaksikan matahari yang seolah terbenam (sunset) di balik puncak Rinjani.

Dari ujung hutan pendaki harus menempuh perjalanan melalui savana yang terbagi dalam tiga bukit dengan jarak sekitar 700 m dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 10 menit.

Jalurnya cukup terjal, terutama setelah melalui Bukit Pelawangan Pal Jepang.

Setelah melintasi savana Pelawangan dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, maka pendaki harus melalui trek yang cukup terjal hingga mencapai Bukit Jaran Kurus dengan ketinggian 2.100 mdpl. Disebut Bukit Jaran Kurus sebab puncak bukit ini agak lancip layaknya punggung kuda yang berbadan kurus.

Perjalanan dari Bukit Jaran Kurus hingga puncak Bukit Pal Jepang memakan waktu tempuh sekitar 40 menit. “Jaraknya sih hanya sekitar 400 meter namun tripnya yang terjal layaknya kita menuju Pelawangan Rinjani membuat kita butuh waktu yang lumayan untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang,” demikian. (rus)