Edisi Selasa 19 Mei 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 19 MEI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 62 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sidak Plt. Kalak BPBD NTB, Cek RTG Bermasalah di Masa Pandemi Mataram (Suara NTB) Sepekan setelah menjabat, Plt. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 langsung turun ke beberapa titik.

Salah satunya ke Lombok Utara untuk mengecek proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang bermasalah saat masa pandemi Covid - 19.

Ia turun Rabu pekan lalu setelah mendapat laporan langsung dari masyarakat Dusun Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Di sana Ahmadi menemukan 40 Kepala Keluarga (KK) korban gempa yang rumahnya belum tuntas dibangun.

Warga setempat masuk dalam SK 21 untuk proses pembangunan RTG. Namun

hampir satu tahun, belum juga dilakukan pendebetan untuk memulai pembangunan rumah para korban. Sehingga warga jenuh dan meminta pihak BPBD NTB langsung turun cek ke lokasi.

Informasinya dalam kegiatan sidak ini Ahmadi turun tanpa didampingi jajarannya, dengan maksud bisa langsung mengetahui kondisi riil masalah di lapangan.

Setelah dilakukan identifikasi, ternyata dana RTG untuk 40 KK di sana belum dilakukan pendebetan dari rekening masyarakat ke rekening Pokmas. Tidak hanya itu, ditemukan masalah lain. Ternyata dana RTG untuk SK 21 tersebut dialihkan ke masyarakat korban gempa yang masuk dalam SK 23 sam-

pai 25. Sehingga warga minta BPBD NTB meminta pihaknya segera mengambil sikap agar segera direalisasikan.

Ahmadi pun pada kesempatan itu meminta 40 KK

mengumpulkan semua SK dan segera berkoordinasi dengan BPBD KLU dalam rangka meminta kejelasan SK 21 milik warga.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

DIALOG - Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahmadi saat dialog dengan warga penerima bantuan rumah RTG.

(sumber : BPBD NTB)

Infografis update perkembangan rehab rekon pascagempa.

Teken SKB, NTB Perbolehkan Daerah Bebas Corona Gelar Salat Idul Fitri

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang diperbolehkannya Salat Idul Fitri di daerahdaerah yang dinyatakan bebas Corona. SKB tersebut ditandatangani Gubernur, Ketua DPRD NTB, Kapolda NTB, Badan Intelijen Daerah, Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB, MUI, Kanwil Kemenag NTB, NU, NW, Muhammadiyah.

‘’Tinggal kita menunggu penetapan zona. Mana daerah yang dianggap aman atau tidak kena Corona yang akan menyelenggarakan Salat Idul Fitri,’’ ujar Plt Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M.Pd dikonfirmasi usai di ruang rapat Sekda NTB, Senin (18/5) kemarin.

SKB tersebut katanya, telah

ditandatangani.

Tinggal menunggu lampirannya, yaitu daerah mana saja yang bebas Corona di NTB dari Dinas Kesehatan (Dikes). Dikes akan menentukan daerah mana saja yang bebas Corona dan belum bebas Corona bersama para pakar. ‘’Tapi SKB sudah jadi. Tinggal menunggu lampirannya daerah mana yang boleh dan

tidak boleh melaksanakan Salat Idul Fitri,’’ terangnya.

Untuk Kota Mataram, kata Amin memang tak diperbolehkan sama sekali menggelar Salat Idul Fitri di masjid. Karena Kota Mataram merupakan daerah zona merah penyebaran virus Corona di NTB. ‘’SKB itu tinggal menunggu lampiran penetapan zona, ke-

camatan mana yang boleh dan tidak boleh menggelar Salat Idul Fitri di masjid,’’ katanya.

Diketahui, MUI sudah mengeluarkan fatwa No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri saat pandemi. Fatwa ini ditetapkan komisi fatwa yang diketuai Prof. Dr.H Hasanudian AF pada Rabu, 13 Mei 2020 lalu. Fatwa ini menga-

tur ketentuan dan tata cara pelaksanaan takbir dan salat Idul Fitri. Fatwa intinya memuat ketentuan jika umat Islam berada di kawasan Covid-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, maka Salat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musala, atau tempat lain.

Bersambung ke hal 11

PERAJIN CUKLI - Pesanan cukli juga terdampak Covid-19. Tidak ada permintaan dari luar daerah. Perajin hanya mengharapkan pesanan lokal. Itupun sangat kecil. Perajin cukli berusaha bertahan di tengah pandemi Corona.

TO K O H Harga Paket JPS Harus Wajar KEJAKSAAN Tinggi NTB terus menyampaikan peringatan terkait proses pengadaan barang dan jasa pada Jaring Pengaman Sosial (JPS). Harga barang yang dibeli dari Industri Kecil Menengah (IKM) harus wajar, menutup peluang terjadi mark up harga, khususnya untuk tahap kedua. ‘’Sebab jika kita temukan penyimpangan, ya kita minta stop dulu,’’ tegas Kajati Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH, kepada Suara NTB, Senin (18/5).

Nanang Sigit Yulianto Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bul)

4.500 ASN Bekerja dari Rumah GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal atau work from home (WFH) sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru. Keputusan Gubernur tersebut tertuang dalam surat edaran No. 060/186/ORG tertanggal 12 Mei 2020.

Dengan perpanjangan kebijakan pelaksanaan tugas dinas dari rumah, sekitar 3.000 - 4.500 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB yang bekerja dari rumah. Atau jumlahnya sekitar 20 - 30 persen dari total ASN Pemprov NTB yang mencapai 15.000 orang.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Muhammad Nasir

1.553 PMI Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet

Pembebasan Pajak Disnakertrans akan Cek Pariwisata Perlu Keberadaan PMI Asal NTB SK Resmi Mataram (Suara NTB) – Arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bagi pemerintah daerah untuk membebaskan pajak bagi industri pariwisata terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) mulai berjalan. Pembebasan pajak tersebut meliputi pajak perhotelan, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Yono Sulistiyo menerangkan, pihaknya telah menerima

kabar realisasi pembebasan pajak tersebut dari Pemda Kota Mataram. Di mana program bantuan tersebut akan membantu membantu pelaku usaha untuk bertahan di tengah pandemi yang berlangsung. ‘’Saya belum terima surat resminya, tapi di grupgrup WA (WhatsApp) ada SK (Surat Keputusan) dari Pak Walikota yang sudah memberikan bebas pajak,’’ ujar Yono saat dikonfirmasi, Senin (18/5).

Bersambung ke hal 11

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

05:01

12:15

15:35

18:07

19:19

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.553 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru saja pulang dari negara penempatan dirawat di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB akan mengecek dan berkoordinasi dengan UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mataram, apakah ada PMI asal NTB yang ikut dirawat di sana.

Kepala Disnakertrans NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/5) kemarin mengaku belum mendapatkan informasi PMI

yang dirawat di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta. ‘’Saya belum cek. Saya cek dulu dengan UPT BP2MI. Biasanya informasi dari mereka,’’ kata Wismaningsih.

Ia mengaku baru mendapatkan informasi mengenai 4.202 PMI asal NTB yang akan pulang karena sudah habis kontraknya. Mereka akan pulang dari 13 negara penempatan.

Tiga negara yang jadi penempatan PMI asal NTB yang terbesar yaitu Malaysia 3.186 orang, Hongkong 454 orang, dan Arab Saudi 193 orang.

Sementara tiga asal PMI yang terbanyak di NTB adalah Lombok Timur 1.793 orang, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

T. Wismaningsih Dradjadiah

Penggunaan SKA Luar Pengaruhi Neraca Perdagangan NTB Mataram (Suara NTB) Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) daerah lain untuk menjual produksi manggis NTB dapat merugikan.

Pasalnya, nilai ekspor yang didapat dari komoditas tersebut tidak akan masuk ke NTB, melainkan ke daerah. ‘’Itu jelas merugikan. Karena SKA-nya dari jual, jadi keuntungan ini disembunyikan oleh

daerah (asal SKA) tersebut,’’ ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Ekspor Indonesia (Apec) NTB, Anhar Tohrie, Senin (18/5).

Dicontohkan Anhar seperti ekspor manggis NTB senilai Rp6 miliar yang dilakukan dengan SKA Bali. Dengan begitu, nilai ekspor sebesar Rp6 miliar justru masuk menjadi hasil produksi Bali. Terlebih untuk tahun ini ekspor dilaku-

kan dari beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut telah menjadi atensi Apec sejak lama. Apalagi dengan kualitas manggis NTB memiliki potensi untuk dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan yang ada. ‘’Sudah sering kita bahas permasalahannya.

Karena ekspor manggis , tadinya ini mau monopoli komod-

iti manggis kita yang ada di Lombok,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap pemerintah daerah melalui stakeholder terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan, mengelaborasi kembali kemampuan petani dan perusahaan untuk melakukan ekspor. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi komoditas unggulan NTB yang memakai SKA dari

daerah lain.

Apec sendiri disebutnya siap mengakomodir dan menarik kembali penjual di luar daerah. Artinya, para penjual tersebut diperbolehkan menjual ke luar daerah dengan syarat SKA tetap dibuat di NTB. Hal tersebut ditekankannya berhubungan dengan neraca perdagangan yang ada.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 19 Mei 2020

Halaman 2

Tak Ada Pawai Takbiran di Mataram

Razia Masker PEMERINTAH Kecamatan Cakranegara melakukan razia masker di Kawasan Bisnis Cakranegara. Masyarakat tak mentaati protokol pencegahan Coronavirus Disease atau Covid-19 di pusat perbelanjaan tersebut akan diminta pulang.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan menyampaikan, razia masker sebagai bentuk tindaklanjut dari program ‘Mataram Bermasker’ yang dicanangkan oleh Pemkot Mataram. Pihaknya (Suara NTB/dok) berinisiatif merazia warga Muhammad Erwan tidak mengenakan masker di sepanjang Kawasan Bisnis Cakranegara. Penerapan social distancing dan physical distancing masih diabaikan oleh masyarakat. Di antaranya, tidak mengenakan masker keluar rumah serta tidak menjaga jarak.

“Razia masker kami fokuskan di toko pakaian dan swalayan. Masyarakat masih tidak tertib pakai masker,” kata Erwan dikonfirmasi, Senin (18/5).

Razia bersama aparat Kepolisian dan TNI serta unsur dari kelurahan sifatnya mengingatkan saja. Masyarakat kedapatan tidak mengenakan masker diminta pulang. Selain razia masker, aparat kepolisian juga membubarkan salah satu toko pakaian di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Cilinaya. Pembubaran itu akibat kapasitas pengunjung melebihi dari kesepakatan antara pengusaha dengan Dinas Perdagangan Kota Mataram.

“Kalau kapasitasnya 100 orang seharusnya lebih dari itu diminta mengantre di luar,” katanya mengingatkan.

Penyebaran wabah Covid-19 tidak diketahui sampai kapan berakhir. Memutus mata rantai penyebaran tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke pemerintah. Masyarakat juga secara mandiri mendukung upaya pencegahan.

Erwan menegaskan, wabah Covid-19 telah mengganggu tatanan ekonomi, sosial dan keamanan. Proteksi perlu dimulai dari diri sendiri, sehingga tidak terjadi penularan tahap kedua. “Cara proteksi diri itu dengan razin gunakan masker ketika keluar rumah,” ucapnya.

Razia masker akan terus berlangsung. Hal ini menyangkut kesehatan diri sendiri, keluarga serta masyarakat lainnya. Persepsi berkembang di masyarakat bahwa virus Corona dianggap sebagai hal biasa. Di satu sisi, petugas medis dan petugas lapangan berjuang atau berperang melawan wabah tersebut.

Erwan mengimbau masyarakat menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan mentaati protokol pencegahan Covid19. Selain itu, diminta berdiam diri di rumah atau tidak keluar rumah selama tidak ada kepentingan mendesak. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan meniadakan pawai takbiran dan perayaan lebaran topat.

Tempat ziarah makam dan wisata akan ditutup. Masyarakat dari luar dilarang datang ke Mataram sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Corona.

Kebijakan Pemkot Mataram disampaikan usai rapat tertutup dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Pendopo Walikota, Senin (18/5).

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Kapolresta Mataram Kombes Pol. Guntur Herditrianto dan Dandim 1606 Lobar Kolonel Czi Efrizon Scroll menyampaikan, rapat bersama forkopimda mengevaluasi penanganan serta pencegahan virus Corona, penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perayaan Idul Fitri dan Lebaran Topat akan dirasakan berbeda di tengah penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19.

Kasus Covid-19 dapat dikendalikan dan terjadi tren penurunan. Walikota memberikan gambaran dari 139 kasus positif Covid-19. Di antaranya, 86 pasien dinyatakan sembuh, 50 masih dalam perawatan dan tiga meninggal dunia. “Kita mengupayakan tidak ada kasus baru lagi,” ungkap Walikota.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus, Pemkot Mataram meniadakan pawai takbiran, kecuali di dalam lingkungan. Itupun tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Di samping itu, lebaran topat juga ditiadakan. Tempat wisata serta ziarah makam akan ditutup. “Semua makam

sebagai lokasi ziarah serta tempat wisata akan kita tutup,” terangnya.

Untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri, Pemkot Mataram tidak melarang masyarakat melaksanakan ibadah. Tetapi diminta mengikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ahyar menambahkan, mobilitas warga saat lebaran pasti tinggi. Oleh karena itu, pintu masuk akan diawasi secara ketat. Warga berasal dari luar Kota Mataram dilarang masuk, kecuali ada kepentingan mendesak.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tetap memperketat pengawasan demi memutus mata rantai penye-

(Suara NTB/cem)

KETERANGAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Kapolresta Mataram, Guntur Herditrianto dan Dandim 1606 Lobar Efrizon Scroll memberikan keterangan pers usai rapat tertutup di Pendopo Walikota Mataram, Senin (18/5). baran. “Warga dari luar sebaiknya tidak datang ke Mataram. Kecuali ada urusan mendesak,” tandasnya. Selain

itu, Walikota juga meniadakan open house saat lebaran.

Kebijakan ini juga sebagai langkah antisipasi. (cem)

(Suara NTB/cem)

BAHU JALAN - Kendaraan pengunjung di salah satu toko pakaian di Cakranegara diparkir menyeruak sampai di bahu jalan. Pemilik kendaraan berdesakan di dalam toko pakaian, dan pemkot Mataram mengancam akan menutup toko pakaian yang tidak mentaati protokol pencegahan Covid-19.

Tak Taati Protokol Pencegahan Covid-19

Bantuan Kedaluwarsa SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mengkritisi bantuan JPS Kota Mataram.

Dimana, berdasarkan laporan warga di Getap, ada salah satu item bantuan JPS Kota Mataram berupa abon ikan tongkol, ternyata kedaluwarsa. ‘’Jadi abon ikan tongkol yang diberikan kepada warga itu, kedaluwarsa tangal 10 Mei,’’ katanya kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Senin (18/5) kemarin.

Menurut Erna, pemberian bantuan dengan item yang sudah kedaluwarsa di dalam(Suara NTB/dok) nya adalah, adalah perbuatan Nyayu Ernawati tidak terpuji. ‘’Keterlaluan ini.

Secara logika, kalau itu abon baru, pasti kedaluwarsanya masih lama,’’ ungkapnya. Persoalan ini, lanjut dia, sudah dibawa ke dalam diskusi grup WhatsApp, di mana ada OPD yang menjadi mitra komisi IV di dalamnya.

Sayangnya, meski ada di grup yang sama, Kepala Dinas Sosial tidak kunjung memberikan klarifikasi atas persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik. Erna prihatin jika ada warga yang mendapatkan bantuan justru sudah dalam kondisi tidak layak makan. ‘’Dan jika ada yang sudah terlanjur dimakan dan mengakibatkan masyarakat sakit atau keracunan, Disos harus tanggung jawab,’’ serunya.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Mataram ini, Dinas Sosial Kota Mataram sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19, harus membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menjadi ‘’korban’’ bantuan kedaluwarsa. Erna mengatakan, bantuan kedaluwarsa harus diganti dengan dengan item serupa yang masih layak konsumsi. ‘’jadi bantuan-bantuan yang kedaluwarsa itu harus ditarik dan diganti dengan yang baru,’’ pintanya.

Terkait layanan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat, kata Erna, harus disosialisasikan di banyak tempat. ‘’Jadi, bagaimana caranya masyarakat mengadukan, hingga mendapatkan penggati barang yang kedaluwarsa, itu tata caranya harus ditempelkan sebanyak mungkin di semua lingkungan se-Kota Mataram,’’ terangnya.

Tidak itu saja, di tingkat masyarakat penerima manfaat menyebut bahwa nilai bantuan kurang dari Rp250 ribu. ‘’Nah silahkan inspektorat mengecek,’’ cetusnya. Ini sejalan dengan temuan Kejaksaan Negeri Mataram yang menyebutkan ada selisih harga pada bantuan JPS Kota Mataram. (fit)

Walikota Ancam Tutup Toko Pakaian Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengancam akan menutup toko pakaian yang tidak mentaati protokol pencegahan penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Tindakan tegas itu sebagai efek kejut. “Kalau mereka tidak bisa diatur, kita akan tutup,” tegas Walikota dikonfirmasi, Senin (18/5).

Toko pakaian di Jalan Pejanggik dan Panca Usaha Kecamatan Cakranegara sejak pekan kemarin ramai pengunjung.

Di salah satu toko pakaian di Kelurahan Cilinaya terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Petugas parkir harus menutup ruas jalan lingkungan sebagai lokasi parkir.

Kesepakatan mengikuti protokol Covid-19 sambung Walikota, ditunjukkan dengan menandatangani surat pernyataan oleh para pengusaha. Awalnya, Pemkot Mataram ingin menutup tempat usaha seperti toko pakaian.

Namun, pengusaha menolak dengan berbagai alasan.

Kebijakan pemerintah tidak menutup tapi meminta dilakukan penataan. Penataan dimaksud dengan menyiapkan tempat cuci tangan, mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan mengecek suhu tubuh. Tetapi faktanya, social distancing dan physical distancing justru diabaikan. “Padahal beberapa minggu lalu sudah kita

minta itu,” ujarnya.

Ahyar menyampaikan, isu berkembang di masyarakat adalah diizinkannya pusat perbelanjaan buka. Sementara, tempat ibadah seperti masjid dilarang. Dia menegaskan, pemerintah tidak pernah melarang aktivitas ibadah masyarakat. Tetapi mengimbau agar membatasi dan disarankan melaksanakan ibadah di rumah.

“Kita tidak pernah melarang orang beribadah. Cuma diimbau untuk membatasi kegiatan di masjid,” katanya mengingatkan.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suan-

Biaya Reses Anggota DPRD Kota Mataram Rp1,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Pandemi virus corona atau covid-19, tidak menghalangi anggota DPRD Kota Mataram melaksanakan reses (penyerapan aspirasi masyarakat). Sekretariat DPRD Kota Mataram harus merogoh anggaran sekitar Rp1.593.000.000 untuk membiayai reses 40 anggota Dewan, yang berlangsung tanggal 17 – 22 Mei. Adapun komponen belanja kegiatan reses yang disediakan per anggota DPRD Kota Mataram, terdiri dari belanja alat tulis kantor Rp4.200. Belanja makan minum rapat, yang itemnya terdiri dari jajan kotak/snack untuk enam hari Rp9.375. 000. Nasi kotak untuk enam hari Rp26.250.000.

Sekretaris DPRD Kota Mat-

Lalu Aria Dharma BS

aram, Lalu Aria Dharma BS, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/5) kemarin, membenarkan hal tersebut.

Menurut dia, anggaran ini sama seperti anggaran reses sebelumnya. ‘’Sama, tapi karena menyesuaikan dengan protokol covid-19, maksimal 10 orang, maka reses kali ini tanpa sewa sound dan sewa tempat,’’ sebutnya. Aria menegaskan, item yang dibiayai dalam kegiatan reses dewan ini, tidak dapat digantikan dengan pengadaan sembako. ‘’Ndak bisa. Yang kami fasilitasi adalah nasi kotak dan snack.

Kan kami sekretariat yang belanja. Terhadap beberapa dewan yang reses dengan tambahan bagi-bagi sembako, itu sifatnya pribadi-pribadi, tidak atas biaya reses,’’ terangnya. Pada bagian lain, Aria menyebutkan bahwa masing-masing anggota dewan yang melaksanakan kegiatan reses, didampingi oleh staf dari Sekretariat Dewan. ‘’Hampir semua staf, kurang lebih 70 orang terlibat di lapangan, salah satu tugasnya adalah mendokumentasikan kegiatan reses tersebut,’’ ucapnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan pada prinsipnya reses tetap dilaksanakan dengan harus menjalankan protokol covid19. ‘’Sehingga, yang mana sebelumnya reses dalam satu hari bisa dilaksanakan di satu lokasi dengan mengundang banyak orang, sekarang pada masa pandemi covid boleh mengumpulkan masyarakat max 10 orang dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing),’’ urainya.

Akibatnya dalam satu hari reses, anggota dewan bertemu 13 sesi. ‘’Sehingga cukup melelahkan,’’ terangnya. (fit)

H. Didi Sumardi

diasa mengaku, sosial dan physical distancing memang sulit diterapkan di toko pakaian. Pemkot sudah berupaya mensosialisasikan ke pengusaha agar mengedepankan protokol pencegahan virus Corona.

“Kalau kita perhatikan saat ini memang agak sulit social distancing diterapkan di toko pakaian,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bayu Pancapati menambahkan, pantauan selama sepekan di pusat perbelanjaan maupun toko pakaian terjadi penumpukan. Kondisi ini telah disampaikan ke Dinas Perdagangan agar menindak sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pengusaha.

“Saya sudah sampaikan kondisi di toko pakaian selama sepekan terakhir,” ungkap Bayu. Aparat penegak Perda itu siap mengambil tindakan tegas menutup toko pakaian. Tetapi menunggu instruksi dari kepala daerah dan Dinas Perdagangan selaku instansi teknis.

“Kalau kami wait and see.

Kalau diminta tutup, kita lakukan penutupan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin tidak memberikan komentar apapun terhadap pengusaha pakaian yang melanggar komitmen.

Amran hanya mengirimkan video wawancara Walikota bersama awak media. (cem)

Polisi Bubarkan Aktivitas Toko Pakaian di Mataram Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram membubarkan aktivitas salah satu toko pakaian di Cakranegara.

Penghentian itu karena melebihi batas waktu operasional serta tak memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Kapolresta Mataram,Kombes Pol Guntur Herditrianto mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak membubarkan,tetapi meminta pengusaha pakaian menyudahi aktivitas berbelanja pedagang. Pasalnya, jam operasional telah melebihi ketentuan yang disepekati bersama Pemkot Mataram.

“Bukan kita bubarkan,tapi diminta menyudahi aktivitas berbelanja,”kata Kapolres dikonfirmasi,Senin (18/5).

Jam operasional pusat perbelanjaan di tengah penyebaran virus Corona sampai pukul 21.00 Wita. Adapun toko pakaian tetap beroperasi melebihi ketentuan. Di samping itu, kapasitas pengunjung juga melebihi kesepakatan.

Kapolres menegaskan, kapasitas terlihat dari penumpukan pengunjung di luar serta kendaraan parkir di bahu jalan.

“Kita berikan sanksi tilang langsung di sana,” tegasnya.

Pengawasan dilakukan di 13 toko pakaian di Jalan Pejanggik dan Jalan Panca Usaha Cakranegara. Petugas disiagakan mulai pukul 16.00 – 21.00 Wita.

Seperti diketahui, pengusaha toko pakaian dan swalayan telah menandatangani surat pernyataan bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pro-

(Suara NTB/cem)

Guntur Herditrianto tokol pencegahan penularan Covid-19. Di antaranya, mewajibkan setiap orang (karyawan dan pengunjung) mengenakan masker atau dilarang masuk tanpa masker. Pengecekan suhu tubuh pengunjung di pintu masuk, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan secara rutin dan efektif, mewajibkan protokol physical distancing dengan membuat marka jarak di tangga, escalator dan antrian saat berbelanja serta membuka toko mula jam 09.00 – 21.00 Wita.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi langkah dari Polresta Mataram menindak tegas salah satu pengusaha toko pakaian tidak taat atau mengikuti protokol pencegahan penularan Covid-19. Langkah ini dinilai memberi efek jera, meskipun Pemkot Mataram tidak mengambil kebijakan menutup toko pakaian. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 19 Mei 2020

(Suara NTB/bul)

Per 1 Juli 2020, Produk Digital dari Luar Negeri Dipungut PPn Mataram (Suara NTB) Pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau Belis Siswanto penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, dan mulai berlaku 1 Juli 2020.

Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri, kata Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN. Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, jelas Belis, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19. (bul)

Kookmin Bank Dukung ’’Rights Issue’’ Bank Bukopin

Halaman 3

Bulog Datangkan 350 Ton Gula untuk Operasi Pasar Mataram (Suara NTB) Perum Bulog Wilayah NTB mendatangkan 350 ton gula pasir untuk mengamankan harga gula yang saat ini masih tinggi di pasaran. Dimana 150 ton diantaranya tersedia untuk Kota Mataram, 100 ton untuk kabupaten Lombok Timur, dan 50 ton untuk Sumbawa dan 50 ton dalam perjalanan untuk Bima, kata Wakil Pimpinan Perum Bulog Wilayah NTB, Yudi Prakarsa.

Kepada Suara NTB, Senin (18/5) kemarin, Yudi mengatakan, Perum Bulog membantu pemerintah daerah mengamankan harga gula pasir yang saat ini masih di kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000/Kg. “Kita akan lakukan operasi pasar. Hari ini sudah mulai di depan kantor Bulog di Jalan Langko. Selanjutnya operasi pasar dilakukan di pasar Mandalika, Kebon Roek dan Pagesangan dan di Dinas Perdagangan NTB. Di Lombok Timur, Sumbawa dan Bima, sub divre yang akan ngatur,” katanya.

Operasi pasar dimaksud, untuk menormalkan kembali harga gula di pasaran. Perum Bulog menjual dengan harga seperti yang diatur pemerintah, Rp12.500/Kg. tergantung serapan kata Yudi. Bila kebutuhannya masih tinggi, Bulog masih terus akan mendatangkannya. “Kita siap tambah terus.

Sampai mana kebutuhan masyarakat, kita lihat perkembangannya lagi,”

demikian Yudi.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, H. Fathurrahman melalui Kepala Bidang Pengembangan Dalam Negeri, Darmilaswati menyebut, selain gula yang didatangkan oleh Perum Bulog, pemerintah daerah bersama PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), pabrik gula pasir di Dompu juga melakukan pengamanan harga.

PT. SMS bermitra dengan sejumlah supermarket untuk menjual gula pasir dengan harga sesuai HET. Pabrik gula pasir terbesar di Indonesia Timur ini, kata Darmilaswati, berkomitmen membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas haga kebutuhan di pasaran. “PT. SMS juga sudah siap melakukan operasi pasar kalau di minta oleh pemerintah daerah. Sebelumnya, operasi pasar dilakukan di 20 titik di NTB. Karena Covid-19 ini, operasi pasar tidak dilakukan seperti sebel-

(Suara NTB/bul)

OPERASI PASAR - Operasi pasar mulai dilakukan Perum Bulog untuk menekan harga gula di pasaran yang masih tinggi. umnya, untuk menghindari penumpukan orang,” ujarnya.

Stok gula saat ini melimpah. Satgas Pangan pada Jumat pekan kemarin juga mengalikan pengecekan stok di gudang Bulog. Hasil pengecekannya benar bahwa stok gula di dalam daerah sudah sangat tersedia. Tidak ada alasan bagi masyarakat membeli dengan harga tinggi di pasaran. “Pedagang sudah di berikan dengan harga

Rp12.000/Kg. Pedagang jualnya nanti Rp12.500/Kg. Tapi kadang-kadang pedagang ini bermain. Karena melihat perkembangan harga di luar, pedagang terpengaruh. Makanya terus digerakkan distributor untuk menjual gula dengan HET,” imbuhnya. Darmilaswati mengatakan, tidak ada stok kosong.

Masyarakat diharapkan tak panik untuk menghindari spekulasi oknumoknum pedagang. (bul)

Jumlah Pengunjung 10 Persen dari Kapasitas Gedung, LEM Terapkan Protokol Covid-19 Berlapis Mataram (Suara NTB) – Lombok Epicentrum Mall (LEM) sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram terus memaksimalkan protokol kesehatan selama beroperasi. Terlebih, sebagai pusat perbelanjaan terbesar di NTB LEM mulai ramai didatangi pengunjung sejak beberapa pekan terakhir.

General Manager (GM) LEM, Salim Abdad, menerangkan pelaksanaan protokol kesehatan di LEM telah menjadi atensi pihaknya dalam kondisi apapun. Bahkan dalam situasi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini protokol tersebut dilakukan berlipat, baik oleh manajemen LEM maupun oleh para penyewa. “Protokol Covid-19 di LEM tetap kita pertahankan.

Alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik, berkat kerja sama pengunjung, penyewa, dan manajemen LEM,” ujar Salim saat memberikan keterangan, Senin (18/ 5) di Mataram.

Menurutnya, sikap kooperatif dari para pengunjung menjadi salah satu kunci pelaksanaan protokol kesehatan dengan lancar. Untuk menjaga protokol kesehatan selama pandemi ini salah satunya dilakukan dengan memastikan penerapan pembatasan fisik dia area mall. “Jadi kalau masuk ke mall (jumlah pengunjung) kita perkirakan 10 persen dari luas mall. Toko-toko juga menyesuaikan,” ujar Salim.

Dicontohkannya seperti Matahari Department Store yang akhir pekan lalu sempat

Mataram (Suara NTB) Bank Bukopin sedang dalam proses menyelesaikan rencananya untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) yang sebelumnya telah disetujui oleh para pemegang saham Bank Bukopin pada Rapat Umum Pemegang Saham Oktober 2019. Bank Bukopin saat ini tengah mendiskusikan detail terkait dengan implementasi PUT V dengan pemegang saham utamanya, termasuk Bosowa Corporindo dan KB Kookmin Bank.

Dari aksi korporasi ini, Bank Bukopin berharap dapat memperkuat struktur permodalannya untuk dapat menghadapi tantangan dan rencana bisnis ke depan.

KB Kookmin Bank saat ini merupakan pemegang saham terbesar kedua Bank Bukopin dengan 22% kepemilikan saham. KB, yang merupakan bagian dari grup keuangan terbesar KB Financial Group yang berbasis di Korea Selatan, sebelumnya telah berpartisipasi sebagai pembeli siaga Penawaran Umum Terbatas IV Bank Bukopin pada tahun 2018.

KB Kookmin Bank telah menyatakan bahwa pihaknya terus mendukung pengembangan bisnis Bank Bukopin dan perbaikan kinerja ke depannya. Peningkatan modal dari PUT V diharapkan dapat membantu mengembangkan bisnis Bank Bukopin yang fokus pada segmen ritel, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan segmen konsumer, yang didukung oleh perkembangan perbankan digital ke depan.

Dengan tambahan modal yang akan segera direalisasikan, diharapkan akan optimal untuk mendukung bisnis utama Bank Bukopin yang secara konsisten mengembangkan segmen UMKM. Pada Desember 2019, di Mataram (Suara NTB) antara 21 bank dengan aset terbesar, Bank Paguyuban Sosial Marga TiongBukopin menempati posisi teratas dalam hoa (PSMTI) Provinsi NTB mendismenyalurkan kredit UMKM dengan kompotribusikan seratus paket sembako sisi 57,4% dari total pinjaman diberikan. Dua kepada para pelaku pariwisata yang bank di bagian bawah daftar memiliki porsi ada di Wilayah Senggigi, Kabupatpinjaman UMKM sebesar 48,4% dan 24,9% en Lombok Barat. Sembako ini didari total pinjaman. harapkan dapat meringankan kebuSeperti dilaporkan sebelumnya, pada laptuhan pokok para pelaku pariwisaoran keuangan audit posisi Desember 2019 ta Senggigi yang saat ini mati suri, dan posisi Maret 2020, Bank Bukopin mengakibat dampak wabah Covid-19. onfirmasi Rasio Kecukupan Modal Minimum Pendistribusian paket sembako telah memenuhi persyaratan peraturan seini, bekerjasama dengan DPW Fosuai dengan profil risiko, sehingga dengan rum Bela Negara NTB dan Perkumsuntikan modal setelah penyelesaian PUT V pulan Penyelam Profesional Lombok. akan terjadi peningkatan rasio permodalan.

Sasarannya para pelaku pelaku wisaSeperti diketahui, PT Bank Bukopin Tbk ta bahari berskala kecil wilayah di (“Bank Bukopin”) adalah perusahaan yang Senggigi dan sekitarnya. Rata-rata bergerak di bidang perbankan. Didirikan yang usahanya terdampak pandemi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank covid-19 seperti Pemandu Wisata Umum Koperasi Indonesia, Bank Bukopin Bahari, Guide Penyelam Wisata, Kru tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun Boat Wisata, dan Pedagang Asongan 2006 dengan kode emiten BBKP. Cendera Mata. Bantuan diberikan Bank Bukopin merupakan bank yang fokus sesuai dengan ketentuan pencegahpada segmen ritel, yang terdiri dari segmen an penularan Covid-19.

Konsumer dan UKM serta didukung oleh segKetua PSMTI Provinsi NTB, The men Komersial. Sesuai dengan misi “MemaSian Yung, di sela-sela pembagian hami dan Memberi Solusi kepada Nasabah”, paket sembako, Senin (18/5) kemarBank Bukopin senantiasa melakukan inovain mengatakan, setelah dipelajari si dan peningkatan layanan kepada para nabersama, kelompok penerima bansabah dengan melakukan modernisasi infrastuan sembako ini mengalami damtruktur TI serta menyiapkan beragam produk pak sangat berat. Dimana pariwidan layanan berbasis perbankan digital sepsata yang selama ini diandalkan erti aplikasi Bukopin Mobile, B Wallet, dan sebagai penopang ekonomi sedang aplikasi perbankan digital Wokee. mati suri. “Kami berikan bantuan Per 30 April 2020, saham Bank Bukopin dalam rangka mengatasi ekonomi dimiliki oleh Bosowa Corporindo (23,4%), KB dan sosial masyarakat. kami sadari, Kookmin Bank (22,0%), Negara Republik Inbahwa bantuan ini tidak bisa diberidonesia (8,9%), dan masyarakat umum kan secara menyeluruh. Tapi kami (45,7%). Bank Bukopin beroperasi di 24 marga tionghoa NTB ingin mengamprovinsi, dengan 43 kantor cabang utama, 175 bil bagian,” ujarnya. kantor cabang pembantu, 153 kantor kas, 9 Sebelumnya sejumlah bantuan Kantor Fungsional, 25 Payment Point, dan juga diberikan. 100.000 masker yang 832 unit ATM, serta tergabung dalam jaringdisebar ke masyarakat dan pintuan ATM Prima dan ATM Bersama. (bul/*)

(Suara NTB/bay)

PENGECEKAN BERLAPIS - Setelah melewati pengecekan suhu tubuh di pintu masuk mall, pengunjung LEM harus melewati pengecekan lagi saat memasuki toko. dikunjungi banyak pelanggan.

Sehinga manajemen toko memberlakkan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 500 orang. “Jadi pihak toko berharap nanti mengalir. Keluar 10 orang, masuk 10 orang.

Toko yang lain juga akan mengikuti kalau mencapai kapasitasnya,” ujar Salim.

Di sisi lain, dengan batasan kapasitas 500 orang untuk satu toko disebutnya masih cukup aman dan nyaman untuk menerapkan pembatasan fisik. Mengigat hitungan tersebut telah disesuaikan dengan luas masing-masing toko yang ada. “Itu sudah diukur. Karena luasnya dan koridornya besar-besar, kita harapkan ukuran itu memenuhi syarat orang nyaman dan tetap terjaga physical distancingnya (pem-

batasan fisik),” ujar Salim.

Untuk menghindari antrean terlalu panjang, penambahan jumlah kasir juga sudah dilakukan.

Pihak toko juga disebutnya menerapkan protokol kesehatan secara mandiri. “Jadi seperti di Matahari itu mereka cek lagi (pelanggan) dengan thermo gun dan diwajibkan cuci tangan. Mereka punya protokol yang berbeda di luar dari protokol manajemen,” ujar Salim. Di sisi lain, sebagai persiapan menjelang Idul Fitri manajemen LEM juga terus memastikan ketersediaan fasilitas seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh dengan thermo gun. Kendati demikian, beberapa kegiatan rutin tahunan diakuinya saat ini

PSMTI Distribusikan Paket Sembako untuk Pelaku Wisata di Senggigi

(Suara NTB/bul)

BANTUAN - PSMTI NTB memberikan bantuan kepada para pelaku pariwisata di Sennggigi, Lombok Barat pintu masuk wilayah. Terutama di pelabuhan. Ada juga bantuan APD yang didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas. Serta bantuan sosial lainnya, misalnya marbot masjid. “Kedepan kami masih akan terus memberikan bantuan. Anggarannya gotong royong seluruh warga tionghoa yang ada di NTB,” ujarnya.

Karena wabah covid adalah bencana kemanusian, The Sian Yung juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memutus penularan Covid-19 ini dengan pola hidup sehat dengan sesering mungkin mencuci tangan. Serta tetap menggunakan masker di luar rumah, batasi jarak dengan orang lain serta patuhi imbauan pemerintah.

“Bencana ini menyadarkan kita bahwa kita adalah satu. Anda sakit, kami sakit. Kami sakit, anda sakit.

Karena itu mari kita bersama-sama,” demikian The Sian Yung. Ketua Sat-

gas Covid-19 PSMTI-NTB, Suriadi Adinata menambahkan, kerangka kegiatan PSMTI NTB mengambil tema aksi kemanusiaan. Bergotong royong dengan semua elemen masyarakat. Baik di internal Tionghoa, maupun di luar warga Tionghoa.

PSMTI juga merangkul organisasi-organisasi kemasyarakatan. Baik dari organisasi kemasyarakatan muslim, hindu dan lainnya. “Bencana ini menimpa siapa saja. tidak memandang, ras, agama dan lainnya. Karena itu, kami berkegiatan dengan fokus kepada kelompok masyarakat yang sangat terdampak,” demikian Suriadi. Bantuan sebelumnya juga diberikan kepada para pedagang lapak, bekerjasama dengan APKLI, orang tua jompo. Dan bantuan kepada guru honorer yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun. Kegiatan kemanusiann PSMTI NTB ini kata Suriadi akan terus berlanjut. (bul/*)

ditiadakan untuk sementara waktu.

Dicontohkan Salim seperti sala id yang tidak digelar untuk tahun ini. Selain itu, seluruh pameran yang biasa digelar juga ditiadakan untuk menghindari adanya keramaian yang berlebihan. “Tanggal 24 untuk pembukaan mall kita persiapkan jam 12 siang, tutupnya jam 9 malam,” ujarnya. Menurutnya LEM saat ini memang mulai banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mencari kebutuhan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Dimana toko-toko seperti Hypermart dan lainlain banyak menyediakan kebutuhan tersebut.

Kendati demikian, dengan seluruh protokol yang diterapkan dan sikap kooperatif dari masyarakat diharapkan dapat menjadi jaminan bagi masyarakat. Terutama untuk

kenyamanan dan keamanan selama beraktivitas di ruang publik tersebut. Senada dengan itu Manager LEM, Eva Siregar, menerangkan pihaknya akan terus memastikan pusat perbelanjaan tersebut selalu aman dan bersih. Salah satunya dengan pengecekan rutin setiap hari, termasuk untuk penyemprotan disinfektan dan penyediaan fasilitas seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan lain-lain.

“Yang nomor satu sekarang keamanan dan kebersihan.

Jangan sampai kita lengah,” ujarnya, Senin (18/5). Diterangkan Eva, pihaknya secara rutin melakukan pengecekan protokol kesehatan yang diterapkan.

“Akhir pekan juga kita patroli.

Kalau ada yang tidak pakai masker, kita tegur baik-baik.

Karena ini buat kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi,” pungkasnya. (bay)

SUARA NTB Selasa, 19 Mei 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Reses DPRD di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Berharap Perbaikan Data Penerima Bantuan Praya (Suara NTB) Meski dihadapkan dengan pandemi Covid-19, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan kegiatan reses (kunjungan masyarakat) masa sidang kedua tahun 2020. Berbagai aspirasi masyarakat pun muncul.

Paling banyak disuarakan soal data penerima bantuan sosial dari pemerintah. Terutama yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Sementara aspirasi terkait pemenuhan infrastruktur fisik hampir tidak ada yang muncul.

“Masyarakat sudah paham kondisi anggaran daerah yang serba sulit karena pandemi Corona. Sehingga tidak banyak menuntut soal infrastruktur fisik,” ungkap anggota DPRD Loteng, L. Ramdan, S.Ag., kepada Suara NTB, Senin (18/5).

Justru yang banyak disuarakan terkait persoalan data penerima program bantuan sosial dinilai banyak keliru. Di mana ada warga yang dinilai layak dari sisi ekonomi, justru itu yang dapat bantuan. Sementara masih banyak warga kurang mampu yang semestinya mendapat bantuan tidak, justru dapat.

Di satu sisi, pemerintah daerah menyatakan kalau semua masyarakat terdampak virus Corona utamanya yang kurang mampu, sudah mendapat bantuan. “Persoalan data penerima bantuan program sosial itu yang paling banyak disuarakan oleh masyarakat. Karena dinilai banyak yang kurang atau tidak tepat sasaran,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Untuk itu, pihaknya berharap persoalan tersebut bisa menjadi atensi pemerintah daerah ke depan. Bahwa yang dapat bantuan harus jelas kriterianya. Siapa yang benar-benar terdampak itulah yang harusnya yang menjadi perhatian uta-

ma, karena persoalan data penerima sangat rentan memicu polemik di tengah masyarakat.

Terbukti, pada saat penyaluran bantuan sosial tahap pertama terjadi polemik di beberapa desa. Artinya, perbaikan data penerima bantuan sosial ke depan mutlak harus dilakukan. Supaya ketika ada program bantuan sosial yang turun nantinya, tidak memicu polemik ditengah masyarakat.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga hendaknya lebih terbuka, baik itu soal penerima maupun soal anggaran program. Jangan ada kesan ditutup-tutupi, karena apa yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat pada prinsipnya itu hak masyarakat. Sehingga masyarakat berhak tahu soal penerima serta besaran anggaran program yang ada.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Loteng Dapil VI (Batukliang-Batukliang Utara) H.M. Sidik Maulana. Menurutnya, masyarakat banyak mengeluhkan soal data penerima bantuan Covid-19 yang dinilai masih amburadul dan berharap ada perbaikan.

Adanya perbaikan ini nanti yang memperoleh bantuan adalah masyarakat yang benar membutuhkan. “Harus ada perbaikan dan ini yang memang diharapkan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan reses yang kita laksanakan,” tegasnya.

Warga Minta Pasar Buah di Batukliang Dibuka Tidak hanya itu, aspirasi yang juga banyak disuarakan ialah terkait pasar buah di Kecamatan Batukliang yang tidak beroperasi. Sementara, sebagian besar warga sekitar menggantungkan ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan, sehingga warga berharap pasar buah yang dibangun sebagai sentral hasil perkebunan di wilayah Pancor Dao dan Aik Darek Kecamatan Batukliang segera dibuka.

Mengingat, sejak dibangun pasar tersebut tidak kunjung difungsikan, karena masyarakat kesulitan untuk memasarkan hasil perkebunan.

Tak Mau Bermasalah TIDAK mau terjadi gejolak dan masalah, seperti penyaluran jaringan pengaman sosial (JPS) tahap I, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pun memaksimalkan verifikasi dan validasi (verivali) ulang terhadap data calon penerima pada penyaluran tahap II yang akan mulai disalurkan sebelum lebaran ini.

“Untuk penyaluran JPS tahap II ini ada sekitar 11-12 (Suara NTB/her) ribu KK calon penerima. Itu L. Marta Jaya yang sudah kami verivali ulang,” terang Kepala Dinsos Lobar L. Marta Jaya, Senin (18/5).

Pihaknya belum tahun pasti berapa tambahan calon penerima tahap II ini, akibat belum masuk tahap I dan usulan dari desa. Yang pasti, pihaknya sudah mengumpulkan dan memverifikasi serta memvalidasi 12 ribu lebih calon penerima ini, termasuk yang belum masuk pada tahap I. Data ini pun sudah dimasukkan desa ke Dinsos.

Sebagian besar calon penerima tahap II sudah dilakukan verivali ulang. Sebagian besar data calon penerima dari usulan desa hampir 9 ribu Lebih. Termasuk data dari 36 desa’ yang pada tahap I belum menyerahkan verivali ulang ke Dinsos. Puluhan desa ini lebih awal menyerahkan data hasil verivali. Pihaknya berharap dengan upaya ini, bisa meminimalisir permasalahan yang terjadi, tidak seperti yang penyaluran tahap I. (her)

Terlebih, dengan situasi saat ini. “Untuk apa dibangun dan digadang-gadang sebagai sentral buah kalau dibiarkan kosong seperti ini. Sehingga warga minta agar pasar buah yang sudah dibangun segera difungsikan sebagaimana yang diharapkan,” terang Sidik.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua Gerakan Masyarakat Religi (Gemar), Parhan, S.Pd. Pihaknya mendorong DPRD Loteng dengan kewenangan yang dimiliki bisa mendesak pemerintah daerah mengambil langkah-langkah nyata dan konkrit demi menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diketahui, di daerah Batukliang dan Batukliang Utara ini sebagian besar masyarakat menggantungkan ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan.

“Jika wadah untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan tidak juga dioperasikan, lantas kemana kita akan memasarkan hasil kebun ini,” ujarnya kesal.

Sidik menambahkan, bersamaan dengan kegiatan reses pihak KTS Foundation, Gabungan Pemuda Utara (Gapura), dan Gemar telah memberikan bantuan secara swadaya bagi masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan yang berikan tersebut dalam bentuk sembako. Dengan prioritaskan orang tua jompo dan anak yatim yang benar-benar membutuhkan.

Dijelaskan, bantuan berupa sembako tersebut digalang dengan membuka Lapak Kemanusiaan. Sistemnya, dengan bersama pemuda membuka lapak dengan menjual hasil perkebunan warga sekitar.

Kemudian, dari semua keuntungan hasil berjual, pihaknya mengumpulkan untuk membeli kebutuhan pokok.

“Mengapa kami membuka lapak, karena masyarakat kesulitan untuk memasarkan hasil kebunnya. Jadi, dengan membuka lapak ini setidaknya membantu petani dan membantu warga yang membutuhkan dari keuntungan penjualan,” tambah anggota Fraksi PKS DPRD Loteng ini. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

L. Ramdan

(Suara NTB/ist)

Reses tetap digelar di tengah pandemi Corona dengan membatasi jumlah peserta reses, sehingga tidak ada kerumunan massa.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Sebelum reses dimulai diawal dengan pembagian dan pemasangan masker bagi masyarakat peserta reses.

Peserta reses menggunakan masker saat mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Loteng.

Bupati Lotim Minta Maaf Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lotim. Hal ini karena bupati belum mau turut menandatangani konsep maklumat yang dibuat Ketua MUI Lotim, TGH. Ishak Abdul Ghani soal sudah diperbolehkannya melaksanakan ibadah Salat Jumat dan Salat Idul Fitri meski bersyarat.

“Konsep MUI sudah bagus,akan tetapi maaf saya tidak akan tanda tangan sekarang,” ucap Bupati Sukiman di sela rapat koordinasi Covid-19 termasuk dengan Ketua MUI Lotim di kantor Bupati Lotim, Senin (18/5).

Bupati berjanji, baru bisa tand atangan pada Jumat malam. Itupun setelah dua orang yang masih positif sudah dinyatakan sembuh total dan

tidak ada penambahan kasus positif yang baru. Selain itu, bupati mengaku perlu menunggu dulu hasil pemeriksaan tim di perbatasan Lotim. “Banyakkah yang reaktif atau tidak, jika banyak maka terpaksa kita ditunda,” tegasnya.

Menurut bupati, kalau ditandatangani sekarang tanpa analisa dan kajian ilmiah bisa berakibat rentan. Untuk itu, pihaknya mempersilahkan MUI

Lotim memperbaiki konsep dan melakukan kajian kembali.

“Masih ada waktu,” ujarnya.

Sementara Ketua MUI, TGH Ishak Abdul Ghani mengutip salah satu firman Allah, fasaluu ahlazzikri inkuntum laa taklamun. Artinya, bertanya kepada yang ahli jika kamu tidak tahu. Berdasarkan dari ini, semua masyarkaat Lotim secara umum sudah mengikuti imbauan pemerintah. MUI

pun tidak mengeluarkan maklumat tanpa ada penjelasan detail dari pemerintah terkait perkembangan penanganan Covid-19.

MUI Lotim membuat konsep maklumat ini berdasarkan perkembangan informasi penanganan dari pemerintah.

Di awal, ujarnya, Lotim mungkin diremehkan dalam hal penanganan, namun kini sudah diberikan jempol.

Melihat fakta tersebut, sesuai dengan fatwa MUI pusat, MUI Lotim mengeluarkan maklumat bersyarat soal boleh dibukanya kembali masjid sebagai tempat ibadah. Tapi jika dibuka, maka hendaknya berlaku untuk semua. Disarankan

(Suara NTB/dok)

H. M. Sukiman Azmy buka semua masjid, bukan masjid tertentu. Pasalnya, kalau tertentu saja maka akan menimbulkan masalah. (rus)

Pendapatan PT. AMGM Turun

WNA Jerman Jalani Karantina Praya (Suara NTB) Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Jerman, kini harus menjalani proses karantina, lantaran diduga terpapar virus Corona. Setelah sebelumnya menjalani rapid test (tes cepat) dan ternyata hasilnya reaktif. Guna memastikan dugaan yang ada, WNA Jerman tersebut pun sudah menjalani uji swab oleh tim dari RSUD Praya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.KM., kepada Suara NTB, Senin (18/5) kemarin, mengatakan, laporan awal diperoleh pihaknya pada hari Minggu (18/5), jika ada salah seorang WNA yang diduga terpapar Covid-19. Berdasar laporan tersebut, pihaknya kemudian melakukan rapid test terhadap yang bersangkutan dan hasilnya reaktif.

Usai menjalan test cepat, WNA tersebut kemudian dibawa ke Rumah Karantina di Balai Karya untuk menjalani proses karantina. Namun karena mengaku kurang nyaman di Balai Karya, WNA tersebut kemudian dipindah ke Rumah Karantina di eks Aerotel Praya.

“Hari ini (Senin kemarin,red) yang bersangkutan sudah menjalani uji swab. Dan, kita tunggu hasilnya. Semoga saja negatif, supaya WNA bersangkutan bisa kita pulangkan segera,” ungkap Omdah.

Meski hasil swab-nya negatif WNA tersebut tetap harus menjalankan standar protokol pencegahan Covid-19 dengan tetap menjalani masa isolasi mandiri selama 14 hari.

Pihaknya saat ini masih menelusuri jejak tinggal WNA asal Jerman tersebut. Apakah memang sudah lama berada di daerah ini atau tidak. Karena informasi awal yang diterima pihaknya WNA Jerman tersebut bekerja sebagai konsultan di Loteng. “Kita masih telusuri catatan perjalanan yang bersangkutan,” ujarnya.

Terkait pelacakan kontak terhadap WNA bersangkutan Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., mengaku belum dilakukan. Pihaknya masih menunggu hasil uji swab, baru kemudian dilakukan pelacakankontak.

Karena ada kemungkinan WNA tersebut tidak terpapar virus Corona. “Hasil uji swab yang menentukan langkah yang akan diambil terhadap WNA asal Jerman tersebut,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/ist)

Anggota DPRD Loteng, H.M. Sidik Maulana (kanan) saat kegiatan reses DPRD Loteng.

H. M. Sukiman Azmy (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

BERADA - Petugas Bhabinkamtibmaspol Desa Mareje Timur dan anggota Babinsa saat berada di rumah duka bocah yang tenggelam meninggal di embung.

Tiga Bocah di Mareje Tenggelam di Embung Giri Menang (Suara NTB) Tiga bocah di Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar meninggal akibat tenggelam di embung desa setempat, Minggu (17/5). Kejadian itu membuat warga setempat geger.

Dari Informasi yang diserap koran ini, ketiga korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SD itu diketahui pergi bermain ke embung pertanian di Dusun Lendang Garuda sekitar pukul 14.00 Wita. Ketiga korban itu bernama Nur Sakila, Abip Maulana, dan Marfin. Para korban baru diketahui tenggelam setelah salah satu teman korban melihatnya.

Kapolsek Lembar, Ipda Boy Ari Purnomo yang dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadiannya naas tersebut. “Betul kejadian itu, dan saya sudah ke rumah duka,” ungkapnya, Senin (18/5).

Jauhnya lokasi embung itu dari pemukiman membuat warga tidak mengetahui kejadian tersebut. Para korban baru diketahui tenggelam setelah salah seorang temannya melihat dan langsung melaporkan kepada warga. Mengetahui kejadian itu, wargapun langsung menuju Tempat kejadian perkara (TKP).

Warga sempat melakukan pencarian tiga korban di embung sedalam sekitar satu setengah meter itu. Setelah 10 menit korban akhirnya ditemukan dengan kondisi lemas di dasar embung.

Warga sebenarnya sempat membawa para korban ke Puskesmas Eyat Mayang. Namun tidak adanya petugas piket saat itu membuat warga langsung membawa ke Puskesmas Jembatan kembar. Sayangnya nyawa ketiga anak berusia sekitar 8-9 tahun itu tak bisa diselamatkan. “Petugas puskesmas menyatakan ketiga korban

sudah meninggal dunia, sehingga korban dibawa kembali ke rumah duka di Dusun Batu Bagus Desa Mareje Kecamatan Lembar,” terangnya.

Pihak kepolisian baru mendapatkan informasi sekitar 19.00 wita dari Bhabinkamtibmas desa setempat.

Menurut Boy pihaknya sudah mendatangi kediaman para korban. Bahkan tim Satreskrim Polres Lobar sudah turun ke TKP untuk melakukan pengecekan. Termasuk memintai keterangan sejumlah saksi.

Meski demikian, seluruh keluarga korban sudah bisa menerima kejadian itu serta menganggap kejadian itu sudah menjadi suratan takdir dari Tuhan. Atas hal itu, pihak kepolisian juga membuat surat pernyataan tidak keberatan, sehingga tidak ada dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (her)

DIREKTUR PT. Air Minum Giri Menang (AMGM) H. L. Ahmad Zaini mengakui dampak covid-19 sudah berpengaruh terhadap bisnis perusahaan air minum.

Pasalnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia, saat ini rata-rata pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) turun 50 persen, karena industri tidak berjalan, sehingga menjadi macet. ‘’Khusus PT. AMGM, hingga saat ini terjadi penurunan pendapatan hingga 20 persen dari total pendapatan,’’ ujarnya saat menyerahkan bantuan sembako kepada perwakilan kepala desa di Bencingah Kantor Bupati Lobar akhir pekan kemarin.

Zaini mengatakan, pihaknya terus mencari data terkait kapan kira-kira Covid-19 ini berakhir. Karena kata dia, kalau musibah ini panjang, maka akan mengganggu semuanya. Dijelaskan seluruh operasional PDAM ditopang oleh pendapatan operasionalnya sendiri. Kalau ini terganggu dan pendapatan menurun, maka susah dilakukan penyesuaian kegiatan rutin.

“Kami baru pada tataran penurunan pendapatan 20 persen, karena di kita mayoritas rumah tangga, industri dan hotel sedikit. Berbeda dengan kawasan kota yang memiliki industri banyak. Namun kalau terus berkepanjangan dikhawatirkan terjadi penurunan penerimaan PDAM,’’ ujarnya.

Ia berharap musibah ini bisa melahirkan kreativitas baru untuk menciptakan sumber-sumber baru, sehingga ekonomi bisa tumbuh kembali. Menurutnya, kikmah dari musibah ini menurut dia, semua pihak diminta berpikir mencari terobosan baru. Kalau selama ini biasa konsumsi barang pabrikan, namun setelah wabah ini kembali ke produk lokal. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 19 Mei 2020

Dompu Siapkan Skema Penanganan PMI Pulang Kampung Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, tengah menyiapkan skema penanganan PMI dan CPMI pulang kampung akibat Covid19. Setelah sebelumnya lima orang dari BLK LN Jakarta, kini terdapat empat orang dalam perjalanan pulang.

Mereka Sri Yulianti asal Manggelewa, Sri Wahyuningsih dari Madaprama dan Kurniawati dari Dusun Rasanggaro Desa Matua.

Ketiga orang tersebut merupakan PMI yang dideportasi dari negara penempatan (Suara NTB/jun) Saudi Arabia lantara masa Abdul Syahid kontraknya telah berakhir.

Sementara untuk satu orang lain yakni Rohana, merupakan CPMI gagal berangkat di BLK LN Jakarta dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) PT. Binhasan Maju Sejahtera. “Sekarang masih kita cari tahu dulu kondisinya untuk menentukan skema penanganan mereka,” kata Kadisnakertrans Dompu, Abdul Syahid, SH., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/5).

Jika dipastikan mereka dalam kondisi sehat dan disertai surat keterangan dari rumah sakit. Maka penanganan cukup dengan mengarahkan mereka untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, tapi tentunya harus melalui tes cepat tenaga medis puskesmas terlebih dahulu. Namun ketika sebaliknya, lanjut Abdul Syahid, tim gugus tugas kabupaten yang akan mengambil tindakan, apakah dengan karantina terpusat atau penangan medis lain.

Selain menyangkut skema penanganan, pihaknya pun tengah mengkoordinasikan proses penjumputan gelombang pemulangan PMI. Karena diketahui akan ada ribuan PMI asal NTB yang pulang dalam waktu dekat ini. “Ini masih saya koordinasikan, yang pasti mereka akan tetap di rapid karena datang dan melewati daerah zona merah,” jelasnya.

Dari tiga PMI yang dideportasi dan satu CPMI gagal berangkat tersebut, semuanya dalam perjalanan pulang menunju Dompu.

Untuk tiga orang sudah sampai Lombok, sedangkan sisanya baru berangkat dari pelabuhan Padang Bai, Denpasar Bali. “Kepulangan PMI ini terus kita pantau dan dikoordinasikan dengan BP3TKI Mataram biar tidak sampai kecolongan. Karena ini bisa menjadi ancaman baru penyebaran Covid-19 di daerah,” pungkasnya. (jun)

Tiga Anggota Polres Bima Diberhentikan Tidak Hormat Bima (Suara NTB) – Polres Bima menggelar upacara pelepasan tiga orang anggota yang di diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Proses PTDH itu dipimpin Wakapolres Bima, Kompol Edi Susanto, S.Sos, di halaman depan Mapolres setempat, Senin (18/5).

Tiga personel yang diberhentikan, yakni Bripka Erwin Subiantara, Brigadir Ida Bagus Satya, dan Bripda M. Rayyan itu, karena melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

“Ketiganya dijatuhi PTDH karena tidak pernah masuk kantor (In Absensia.red) selama 30 hari berturut-turut,” kata Wakapolres Bima, Edi Susanto.

Ia mengatakan PTDH menjadi bukti bahwa program Reward dan Punisment pada organisasi Polri berjalan dengan baik. Yakni mmberikan penghargaan kepada personel yang berprestasi.

“Serta memberikan hukuman kepada personel yang melanggar salahsatunya hukuman dalam bentuk PTDH dari Dinas Polri,” katanya.

Edi mengajak personel Polres Bima agar tetap melaksanakan tugas dengan baik sesuai prosedur dan Tupoksi.

Menghindari pelanggaran hukum yang merugikan pribadi, keluarga dan Institusi. “Anggota Polri harus tetap Disiplin, menjaga Kode Etik maupun pelangaran pidana,” ajaknya.

Selain itu Ia mengajak anggota Polres setempat agar menamamkan dibenak bahwa menjadi anggota Polri tidak hanya sebagai Profesi, tapi juga menjadi jalan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Apabila kita melaksanakan tugas dengan baik maka akan menjadi ladang Amal Ibadah kita di hadapan Allah SWT,” ujarnya.

Sebagai Ankum, Edi mengaku akan tetap mengedepankan tahap-tahap pembinaan bagi personel yang melanggar agar menjadi lebih baik dan kembali melaksanakan tugas seperti biasa.

“Tapi jika sudah tidak mau berubah meski sudah dibina, kita akan tetap tindak tegas. Kami tidak ingin ada benalu dalam institusi Polri khusunya di Polres Bima,” tandasnya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

PELEPASAN - Wakapolres Bima, Kompol Edi Susanto, memimpin upacara pelepasan tiga personel yang terkena PTDH, di halaman depan Mapolres setempat, Senin (18/5).

Halaman 5

Dua Lagi Pasien Covid-19 Sembuh di Sumbawa Keluar dari RSUD

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua orang lagi pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, Senin (18/5). Satu lagi dipulangkan dari rumah karantina terpadu setelah dinyatakan negatif. Namun Sumbawa, mendapat tambahan lima pasien positif klaster magetan.

Sebagaimana disebutkan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, dua pasien sembuh tersebut, iniasl Ny. N

(40) dan AH (9). Sedangkan yang dipulangkan dari rumah karantina setelah negatif korona yakni MS (49). Sementara tambahan lima kasus baru seperti rilis

Sekda NTB, semuanya berasal dari klaster magetan.

Dengan tambahan tersebut, maka total PDP yang terkonfirmasi positif di Sumbawa se-

banyak 29 orang. Sebanyak 10 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh, satu orang meninggal dunia. Sehingga terdapat 18 orang yang masih dirawat di rumah sakit.

Hingga saat ini, Dikes Sumbawa telah melakukan rapid dan swab terhadap 40 orang klaster Gowa. Dengan hasil 15 orang rekatif terhadap RDT dan 8 orang diantaranya dari hasil pemeriksaan swab positif Covid-19.

Sedangkan klaster magetan

dari 61 orang, 20 orang diantarana reaktif terhadap RDT. Setelah diswab terdapat 10 orang yang positif Covid-19.

“Dengan bertambahnya kasus terkonformasi positif, maka diharapkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan.

Namun tidak panik, tidak memberikan stigma negatif terhadap saudara kita yang ditetapkan sebagai PDP, ODP, OTG maupun pelaku perjalanan yang pulang kampung,” harap Sekda Sumbawa. (arn)

Pengawasan PPDB Diperketat

(Suara NTB/jun)

STABIL – Harga daging di Pasar Induk Dompu, masih tetap stabil jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Senin (18/5).

Harga Daging Stabil di Dompu

Dompu (Suara NTB) – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H tahun 2020 ini, harga daging di pasaran masih tetap stabil. Per Kilogram dijual pedagang Rp110 ribu. Kondisi ini disebabkan amannya persedian stok di daerah.

Salah seorang pedagang di Pasar Induk, Ernawati kepada Suara NTB, Senin (18/5) menyampaikan, tak ada perubahan harga daging dalam sebulan terakhir ini. “Kalau dulu seminggu sebelum lebaran sudah pasti naik, sekarang ndak berubah dari awal puasa. Mau kita naikan juga pembeli lagi sepi,” terangnya.

Kemungkinan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan daging saat lebaran memang ada. Hanya saja, menu-

rut dia, itu tidak akan mempengaruhi lonjakan harganya di pasaran. Sebab stok sapi potong di RPH masih cukup aman.

Harga Rp110 ribu/Kg ini berlaku untuk konsumen biasa. Sementara bagi pelanggan tetap seperti pengusaha bakso, rumah makan dan sebagainya paling tinggi dipatok Rp100 ribu/Kg. Dari 1 Kg daging ia bisa meraup keuntungan bersih Rp10-Rp20 ribu dengan modal pembelian awal hanya Rp90 ribu/Kg. “Alhamdulillah masih ada untung.

Dalam sehari kadang bisa laku 10-20 Kg, kalau sepi ya paling 5 Kg saja,” ujarnya.

Stabilnya harga daging di pasaran tersebut, pun dibenarkan salah seorang pengusaha bakso di Desa Matua, Nuryan-

ti. Sebagai pelanggan tetap ia hanya cukup mengelurkan uang Rp100 ribu untuk 1 Kilogram daging yang dibutuhkannya.

“Kalau kita memang tetap Rp100 ribu, tapi masyarakat biasa bisa Rp110-Rp115 ribu/ Kg. Jadi ndak ada kenaikan sampai sekarang,” tandasnya.

Terpisah Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Dompu, Chairun Nuzul dikonfirmasi Suara NTB mengakui stabilnya harga salah satu kebutuhan pokok tersebut. Selain karena tingkat kebutuhan masyarakat berkurang, stok daging sapi masih tersedia hingga hari raya lebaran nanti. “Hasil pengecekan kita memang segitu. Stabil karena memang stok kita juga masih banyak sampai lebaran,” pungkasnya. (jun)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan melakukan pengawasan ketat di penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.

Sebab hasil evaluasi di pelaksanaan tahun sebelumnya, masih ada sekolah yang tidak mendapatkan peserta didik sesuai jumlah rombongan belajar (Rombel) yang ditetapkan.

Kepala Dinas Dikbud KSB, Drs. H. Mukhlis M. Si kepada Suara NTB, Senin (18/5), mengakui, sistem zonasi yang telah diterapkan masih ditemukan kelemahan atau sekitar 70-80 yang bisa diterapkan.

Sebab hasil evaluasi masuh ada beberapa sekolah yang masih kekurangan murid dan ada juga yang kelebihan.

Itu artinya, proses zonasi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 lalu harus bisa lebih agresif lagi di tahun 2020 ini. Bahkan pihaknya juga akan mengumpulkan para kepala sekolah untuk membahas masalah tersebut secara bersama-sama. “Proses PPDB sudah mulai dilakukan oleh sekolah-sekolah dan akan tetap kami pantau secara khusus,” sebutnya.

Tujuan sistem zonasi ini digulirkan oleh Pemerintah yakni untuk pemerataan guru, kualitas pendidikan dan menciptakan sekolah favorit baru.

Memang para orang tua masih terus mengidamkan anaknya

bisa masuk ke SMPN 1 Taliwang karena dianggap sangat bagus. Padahal semua sekolah saat ini sudah mulai ditata dengan sistem yang baru dan kualitas guru yang baik. Makanya upaya memperketat pengawasan proses PPBD dilakukan agar tidak ada sekolah yang kekurangan murid.

“Sekarang semua sekolah sudah kita benahi mulai dari tenaga guru sampai dengan fasilitas yang dimiliki. Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan lancar tanpa ada perbedaan,” ungkapnya.

Adanya zonasi ini dan pemerataan tenaga pendidik maka semua sekolah juga bisa mendapatkan jatah peserta didik. Kalaupun di sekolah yang bukan menjadi sekolah unggulan karena keterbatasan sarana, maka pihaknya juga akan berusaha melengkapinya. Baik itu dari segi senioritas guru yang dimiliki, maupun sarana penunjang lainnya. Sehingga tidak ada alasan masyarakat bahwa sekolah A maupun sekolah B sangat baik dibandingkan dengan sekolah yang lain.

Selain hal itu, pihaknya juga ingatkan terkait masalah besaran pungutan dengan melibatkan Satgas Saber Pungli yang sudah terbentuk.

“Kita akan mencoba melakukan sinergi dengan semua kepala sekolah, sehingga sistem zona ini bisa berjalan lancar dan sukses,” tandasnya. (ils)

Dekranasda Berbagi Paket Sembako di Tengah Pandemi Covid1-19 Dompu (Suara NTB) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Dompu berbagi 260 paket sembako kepada kelompok yang membutuhkan. Program berbagi dilaksanakan Dekranasda di tengah pandemi Covid-19 sebagai bentuk kepedulian bagi kelompok terdampak.

Paket bantuan ini diberikan kepada 60 orang wartawan dan loper koran, 164 paket untuk pelaku industri kecil menengah (IKM), 23 paket untuk pasukan kuning Taman Kota, dan sisanya 13 paket untuk pedagang asongan.

Ketua Dekranasda Kabupaten Dompu, Hj. Eri Ariyani H Bambang kepada Suara NTB di gedung PKK Dompu, Senin (18/5) menyampaikan, virus Corona (Covid-19) tidak hanya dapat mematikan bagi penderita yang tidak tertangani dengan baik, tapi juga melumpuhkan kehidupan ekonomi masyarakat karena

larangan menjaga jarak fisik untuk memutus rantai penyebarannya. Penyebaran virus yang sudah menjadi wabah global ini juga mulai dirasakan setiap lapisan masyarakat, termasuk di Kabupaten Dompu. “Dekranasda Kabupaten Dompu ikut memberi perhatian melalui pembagian sembako sebagai bentuk kepedulian di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Hj. Eri Ariyani mengajak semua pihak melihat pandemi Covid-19 sebagai cobaan dalam hidup dan kehidupan.

Untuk menghadapinya harus dengan sabar, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta sportif. Karena banyak perubahan terjadi pasca pandemi Covid-19 dan itu harus dilakukan untuk mencegah wabah ini terus meluas, terlebih hingga saat ini belum ditemukan obatnya.

“Corona hanya bisa ditangkal dengan imun tubuh

yang kuat. Untuk membentuk imun yang kuat harus dengan pola hidup bersih dan sehat, asupan makanan yang bergizi, serta mengelola stres.

Ketika stres tidak dikelola, maka dapat menurunkan imun tubuh,” ungkapnya.

Paket sembako bantuan Dekranasda Kabupaten Dompu ini berisi beras 10 kg, minyak goreng, gula pasir, kopi Tambora, dan mie instan bagi kelompok wartawan dan loper. Sementara untuk IKM dan pasukan kuning, isi paketnya berupa beras 5 kg, gula pasir, minyak goreng, susu kental manis, dan indomie goreng.

“Jangan dilihat seberapa besarnya (paket bantuan), tapi ini bentuk kepedulian kita sebagai sesama warga Dompu di tengah pandemi Covid,” kata istri Bupati Dompu ini.

Ia juga mengajak kepada semua pihak untuk mengikuti himbauan pemerintah terkait pengenaan masker ketika kelu-

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN SEMBAKO - Ketua Dekranasda Kabupaten Dompu, Hj. Eri Ariyani H. Bambang saat menyerahkan paket bantuan sembako kepada perwakilan IKM Kabupaten Dompu, Senin (18/5). ar rumah, menghindari kerumunan dan menjaga jarak fisik.

Ketika tidak ada kedisiplinan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah, Covid akan semakin sulit dikendalikan karena virus ini tidak terlihat dan

orang yang terjangkit juga banyak yang tidak bergejala. “Mohon doa kita semua, semoga wabah ini cepat berlalu. Buat saya, bagaimana masyarakat sehat dan imunnya stabil,” harapnya. (ula/*)

Pemkab Sumbawa Himpun Rencana Aksi Tangani Covid-19 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa tengah menyelesaikan dokumen perencanaan umum terkait penanganan Covid-19. Dari perencanaan ini diharapkan adanya gambaran secara umum. Baik penanganan di bidang kesehatan, dampak sosial dan dampak ekonomi.

“Terkait dengan penanganan Covid di Kabupaten Sumbawa ini, kalau dari segi perencanaan memang di tingkat gugus sudah menyusun rencana kegiatannya. Baik dengan operasional, logistik, kemudian administrasi dan keuangan, juga di kami perencanaan.

Semua ini nanti akan dihimpun dalam bentuk menyusun dokumen perencanaan umum dalam bentuk nanti rencana aksi,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si. Sekarang ini, jelasnya, prosesnya juga sedang berlangsung.

Karena seiring juga dengan adanya perubahan aturan dan ketentuan yang ada. Kemudian pengembangan kasus, sehingga berpengaruh kepada rencana tindakan yang direncanakan.

Untuk itu, tim perencana di

gugus tugas sedang menyelesaikan dokumen perencanaan.

Sehingga adanya gambaran tentang strategi penanganan baik di bidang kesehatan, dampak sosial dan ekonomi.

“Ini coba diramu, sehingga nanti akan ada gambaran secara umum tentang rencana penanganan di Kabupaten Sumbawa,” terangnya.

Pihaknya sudah menindaklanjuti adanya kesepakatan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan refocussing dan realokasi anggaran. Sehingga sudah dilakukan pemetaan terhadap kegiatan terkait penyesuaian pendapatan sekaligus penyesuaian belanja. “Nanti akan ketemulah antara kebutuhan kita dalam rangka penanganan ini dengan penganggarannya. Kita berharap nanti dalam waktu dekat akan ada dokumen yang bisa memberikan gambaran tentang rencanan penanganan sekaligus juga penganggarannya,” sebutnya.

Sekarang ini, kata H. Jun, Kabupaten Sumbawa mendapatkan pendampingan dari BPKP Provinsi NTB dalam

rangka realokasi dan refocusing anggaran, sekaligus tentang perencanaan. Pendampingan akan berlangsung hingga akhir Mei mendatang. Rencananya juga akan ada pelatihan atau workshop dengan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri.

Selain itu juga akan ada rapat melalui video confren dalam memperkuat tentang tata cara atau strategi untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan, sekaligus penanganan kaitan dengan realokasi program kegiatan.

Karena hal ini tidak hanya untuk penanganan di bidang kesehatan, tetapi juga sekaligus dengan Jaring Pengaman Sosial dan penanganan dampak ekonomi.

“Ini akan menjadi satu kesatuan nanti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terhimpun. Karena bagaimanapun, perkembangan kasus juga terjadi penyesuaian kegiatan kita,” jelasnya.

Sementara ini, rencana alokasi dari hasil refocusing anggaran Rp107 miliar. Namun angka ini bisa terjadi perubahan seiring dengan

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

H. Junaidi perkembangan yang terjadi.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penanganan dampak sosial atau Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Dicontohkannya untuk JPS, pihaknya sekarang sedang melakukan pembenahan validasi data agar tidak terjadi tumpang tindih. Karena sum-

TES MASSAL - Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi saat diambil swabnya dalam tes swab massal oleh Sumbawa Technopark Sabtu (16/5) lalu. ber dari dari bantuan sosial ini ada banyak, seperti bantuan tunai, PKH, JPS Gemilang, JPS Sahabat. Validata dilakukan sambil bantuan juga disalurkan. Harapannya, bantuan benar-benar diberikan kepada sasaran yang tepat.

“Karena yang di wanti jangan sampai terjadi tumpang tindih bantuan. Sehingga benar-benar diberikan kepada

sarsaran yang tepat,” ujarnya.

Kemudian dampak ekonomi ada terkait program kegiatan pembinaan. Dimungkinkan juga misalnya untuk UMKM yang membutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Atau yang memerlukan pendampingan terkait modal. Itulah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dan sedang digarap oleh tim. Sehingga pen-

erapannya menjadi tepat. Sedangkan dari segi kesehatan, lebih kepada strategi penanganan yang dilakukan. Karena sekarang setiap hari terjadi penambahan data, seperti Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG), Orang Tanpa Gejala (OTG) dan lainnya. “Strategi seperti apa penanganan itu, itu yang sedang kita menyesuaikan,” tukasnya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Selasa, 19 Mei 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Kegiatan Belajar dari Lepas Mahasiswa KKN Rumah Harus Dipantau Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) harus dipantau oleh semua pihak, baik oleh Dinas Pendidikan, guru atau pihak sekolah, dan orang tua siswa. Siswa harus tetap belajar di rumah dengan baik, bukan malah lebih banyak bermain di luar rumah dan bergerombol.

Apalagi dengan belum meredanya Covid-19.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin pada akhir pekan kemarin mengatakan siswa tidak boleh ke luar rumah atau lebih banyak bermain di luar rumah, apalagi sampai memben(Suara NTB/dok) tuk kerumunan.

H. Adnan Muchsin “Kami pantau juga bagaimana belajar dari rumah itu, instrumennya itu kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan juga siswa. Siswa tidak boleh ke luar rumah, harus belajar di rumah,” katanya.

Menurut Adnan, guru juga harus terus memantau dan menyiapkan pembelajaran siswa atau pekerjaan rumah untuk siswa. “Artinya tetap dipantau, apakah betul siswa belajar di rumah atau tidak. Orang tua siswa juga harus memantau anak belajar di rumah. Semua pihak harus mengontro,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, para kepala sekolah dan guru mengimbau agar anak-anak tetap tinggal di rumah. “Jangan keluar bila tidak ada kepentingan khusus, karena Covid-19 masih belum reda,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman mengatakan, pihak sekolah tetap mengkomunikasikan dengan siswa dan orang tua siswa untuk tetap membimbing, mengawasi putra dan putrinya di rumah. Siswa diminta diarahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sekolah melalui belajar secara dalam jaringan (daring) yagn dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Bahkan, menurutnya sudah dilaporkan secara daring ke Kemendikbud, berupa monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan belajar dari rumah. “Selain itu kami anjurkan siswa untuk mengikuti program belajar dari radio pemerintah dan stasiun televisi swasta,” ujar Suherman.

Seperti diketahui, masa belajar dari rumah di Kota Mataram diperpanjang sampai 1 Juni. Fatwir menegaskan guru diminta untuk terus memberikan materi pembelajaran dengan prinsip belajar dari rumah. Menurutnya respons orang tua siswa dengan konsep belajar dari rumah sudah cukup baik. “Hal-hal yang kurang akan kita perbaiki sesuai standar pelayanan,” katanya. (ron)

Tuntutan Tuntaskan Kurikulum, Guru Diharap Tidak Terbebani Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) terus berupaya menggerakkan sumber daya pendidikan di NTB untuk tetap menjalankan proses pembelajaran di kelas. Salah satunya LPMP NTB mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pembelajaran Pada Masa Belajar Dari Rumah (BDR) jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dengan pola 32 jam pelajaran. Guru diarahkan agar tidak terbenani dengan tuntutan menuntaskan kurikulum.

Kepala LPMP NTB Mohammad Mustari, Ph.D., menyampaikan pada masa pandemi Covid-19, pembelajaran jarak jauh merupakan sebuah solusi untuk dapat memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa di saat pandemi. “Bapak/Ibu guru jangan terbebani dengan tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum baik untuk kenaikan kelas maupun kelulusan siswa,” ujarnya saat membuka kegiatan bimtek melalui aplikasi rapat dalam jaringan (daring).

Dengan melihat kondisi daerah di saat pandemi Covid-19 kreativitas guru sangat diperlukan guna memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tanpa harus melihat ketuntasan kurikulum.

Kegiatan bimtek dilaksanakan secara bertahap, jenjang SD dimulai pada tanggal 27 April sampai dengan 6 Mei 2020, jenjang SMP dan SMA pada tanggal 11 sampai dengan 18 Mei, dan jenjang SMK pada tanggal 13 sampai dengan 19 Mei 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 240 orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota se-provinsi NTB yang terbagi dalam 5 kelas dengan unsur Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas. Narasumber dari kegiatan ini adalah Widyaiswara, Staf, dan Pejabat Struktural LPMP NTB. Dr. Wirman Kasmayadi selaku narasumber pada kegiatan ini juga menyampaikan proses pembelajaran bermakna diartikan sebagai proses mengaitkan informasi baru pada konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual; Meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, serta sains; Memanfaatkan TIK; Mendorong empati, integritas, dan tanggungjawab terhadap diri, keluarga, dan lingkungan.

Dari hasil diskusi melalui aplikasi Zoom beberap daerah masih terkendala dengan ketersediaan jaringan internet untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sehingga di masa pandemi ini daerah tersebut menerapkan semi dalam jaringan (daring) sebagai solusinya.

Tujuan dari bimtek ini adalah memutus rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dengan Belajar Dari Rumah (BDR), memenuhi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, serta memenuhi dukungan psikologi dan sosial bagi pengajar, siswa, dan orang tua.

Adapun prinsip pelaksanaan PJJ saat BDR adalah mengedepankan keselamatan dan kesehatan lahir batin seluruh warga sekolah. BDR memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani pencapaian ketuntasan kurikulum. Juga mengedepankan pola interaksi dan atau komunikasi yang positif antara pendidik dengan siswa dan orang tua.

Materi pada BDR selain yang ada dalam kurikulum dapat berupa pendidikan kecakapan hidup tentang Covid-19, pendidikan karakter sesuai dengan jenjang pendidikan; dan Aktivitas dan penugasan selama BDR tidak menjadi beban baru, sehingga dapat bervariasi antarsekolah, antar daerah dengan mempertimbangkan kesenjangan akses dalam pelaksanaan. (ron) Mohammad Mustari

Rektor Tegaskan Unram Siap Bantu Pemerintah Tangani Bencana

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., melepas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Kebencanaan “Tanggap Bencana Covid-19” Periode 18 Mei 2020 sampai dengan 5 Agustus 2020 secara dalam jaringan (daring) di Rektorat Unram, Senin (18/5) pagi.

Pelepasan KKN yang dirangkai dengan Webinar Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unram dengan tajuk “Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Wabah Covid-19” menghadirkan pembicara Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Anwar Sanusi, Ph.D., Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. Rektor Unram, Ketua LPPM Unram, Ketua Satgas Covid-19 Unram dan Ketua Pusat Layanan KKN Unram.

Rektor Unram Lalu Husni saat membuka acara pelepasan mengatakan dalam menghadapi bencana yang telah ditetapkan oleh Presiden RI sebagai bencana nasional ini membutuhkan sinergitas semua komponen bangsa.

Perguruan tinggi diminta mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya baik melalui kegiatan edukasi, riset yang terkait, serta kegiatan pengabdian langsung kepada masyarakat.

“Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Mataram akan mengambil peran di antaranya melaksanakan KKN Tematik Kebencanaan “Tanggap Bencana Covid-19,” papar Prof. Husni.

Pelaksanaan KKN Tematik Kebencanaan “Tanggap Bencana Covid-19” nantinya akan dilakukan secara daring di mana mahasiswa akan melaksanakan KKN dari rumah masing-masing untuk memberikan edukasi pencegahan

penyebaran Covid-19 kepada keluarga atau tetangga dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Jumlah mahasiswa peserta KKN Tematik Kebencanaan akan diikuti oleh 1.360 mahasiswa dan dibimbing oleh 158 dosen pembimbing lapangan.

Beberapa contoh program yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa, di antaranya: Pembuatan atau penyebaran pamflet/ leaflet/spanduk/poster/brosur tentang Covid 19 menyangkut gejala klinis, penularan, dan upaya pencegahan sesuai protokol kesehatan dan standar WHO; Kampanye edukasi pencegahan Covid 19 melalui berbagai sarana yang sesuai dengan kaidah social distancing seperti media sosial/media massa/radio/ pengeras suara di tempat sekolah/ ibadah. Selain itu, memposting hasil edukasi pencegahan Covid 19 melalui platform twitter atau instagram atau facebook atau youtube. Tidak hanya itu, mahasiswa berkolaborasi dengan Tim Satgas Covid 19 di tingkat desa/ kecamatan/puskesmas. ‘’Termasuk membuat pemetaan kondisi dan situasi masyarakat di desa lokasi KKN terkait dengan adanya ODP, PDP, maupun pasien yang terpapar Covid-19 secara online. Programprogram adaptasi masyarakat, baik petani maupun UMKM, terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19,’’ujarnya.

(Suara NTB/ist)

PELEPASAN - Suasana pelepasan KKN tematik kebencanaan Unram dilepas secara daring oleh Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan Rektor Unram Lalu Husni, Senin (18/5).

Rektor juga berharap agar pelaksanaan KKN Kebencanaan ini dapat berjalan lancar dengan mematuhi semua protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Selaku rektor saya berharap agar pelaksanaan KKN Kebencanaan ini dapat berjalan lancar dengan mematuhi semua protokol kesehatan pencegahan Covid-19, dan kepada anak-anakku mahasiswa Unram agar bisa melaksanakan KKN ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan dengan dosen pembimbing lapangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menyambut baik sinergi antara Unram dan Pemprov NTB. “Sinergi antara Unram dan NTB tidak bisa dipisahkan, NTB tidak akan maju tanpa kontribusi signifikan dari Unram, dan Unram tidak

Diperlukan Pendidikan Berwarna bagi PAUD di Tengah Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Badan Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (BP-PAUD dan Dikmas NTB) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) jarak jauh bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) lembaga PAUD. Bimtek itu mengusung tema Belajar dan Bermain yang Menyenangkan di Rumahku Istanaku.

Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., menyampaikan, wabah Covid19 membatasi pendidikan saat ini untuk bertemu dan menjalankan pendidikan sebagaimana biasanya. Siswa dan guru tidak dapat lagi bertatap muka secara langsung di dalam kelas, tapi pendidikan tidak akan pernah berhenti sampai di sini. “Teknologi menjadi sarana penting yang dapat mendukung pendidikan dengan berbagai cara kreatif guru dan pengembang pendidikan,” ujarnya, Senin (18/5).

BP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan bimtek sebagai upaya pelaksanaan pendidikan yang lebih berwarna di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa (12/5) lalu menggunakan aplikasi. Total 481 peserta yang telah mengisi daftar hadir. BP-PAUD dan Dikmas NTB membuat aplikasi sendiri untuk manajemen pelaksanaan bimtek jarak jauh ini, sehingga peserta dapat meng-

(Suara NTB/ist)

MATERI - Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Suka (paling kiri) saat menyampaikan materi pada Bimtek Jarak Jauh bertemakan Belajar dan Bermain yang Menyenangkan di Rumahku Istanaku beberapa waktu lalu. isi daftar hadir secara online lengkap dengan tanda tangan mereka dan mendapatkan e-sertifikat setelah mengikuti rangkaian acara bimtek.

Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Suka, sebagai narasumber pertama menyampaikan materi mengenai Paradigma Baru BOP PAUD yang dimoderatori oleh Rizki Rachmadaniar, M.Pd., yang merupakan pamong belajar. Narasumber selanjutnya yakni Ernie Isis Aisyah Amini, M.Pd., seorang pamong belajar menyampaikan materi mengenai Keterlibatan Keluarga Mendidik Anak di Rumah.

Materi lainnya adalah Bermain yang Menyenangkan Ber-

sama Anak di Masa Pandemi Covid-19 disampaikan oleh Baiq Vina Handayani, S.Pd., yang juga pamong belajar. Setelah materi disampaikan, para peserta mengajukan pertanyaan langsung melalui pesan atau tatap muka daring dalam telekonferensi.

Tidak sampai di situ saja, selanjutnya BP-PAUD dan Dikmas akan mengadakan Bimtek Jarak Jauh bagi PTK Kejar Paket A, B dan C. Bimtek ini diharapkan dapat terus memicu insan pendidikan di NTB untuk terus bergerak menjalankan pendidikan dengan cara yang baik dan kreatif serta menyenangkan di tengah masa pandemi Covid-19. (ron)

Kenaikan Kelas, Sekolah Diarahkan Tidak Mempersulit Siswa Mataram (Suara NTB) – Beberapa waktu ke depan siswa akan melaksanakan proses kenaikan kelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mengarahkan agar sekolah menyesuaikan penilaian dengan situasi pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan, S.Ag., M.Pd., ditemui akhir pekan kemarin mengatakan, pihak sekolah sudah melaksanakan penilaian. Bagi siswa yang tidak terjangkau dengan pembelajaran dalam jaringan (daring), dilakukan kunjungan rumah atau home visit. Namun ia juga mengakui, dalam kondisi saat ini tidak bisa mencapai target kurikulum. “Tidak ada target kurikulum yang penting anak diberikan tugas dan mampu mengerjakan tugas, tentu di dalam kondisi ini tidak bisa mencapi target kurikulum,” ujarnya.

Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., mengatakan, untuk

kenaikan kelas pihaknya meminta agar kepala sekolah tidak mempersulit siswa. Ia berharap sekolah melonggarkan prosesnya.

“Misalnya di masa normal, dapat nilai 80 siwa harus bekerja keras. Kami berharap sekolah tidak memberikan proses yang sangat sulit untuk siswa dapat KKM, artinya dengan cara yang wajar, tidak disulitkan, dan juga tidak digampang-gampangkan, seimbang,” katanya.

Purni menjelaskan, kriteria kenaikan kelulusan sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dari ramburambu yang dikeluarkan oleh Dinas Dikbud NTB disebutkan pada Sistem Kredit Semester (SKS), tidak ada kenaikan kelas bagi peserta didik.

Sedangkan pada sistem paket peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.

Deskripsi sikap sekurangkurangnya minimal BAIK yaitu

memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Selain itu, siswa tidak memiliki lebih dari dua mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan/atau semester genap, nilai akhir diambil dari rerata nilai semester ganjil dan semester genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut.

Satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19). (ron)

akan besar kalau tidak berkolaboasi yang konstruktif dengan Pemerintah Daerah NTB,” jelas Dr. Zul – sapaan akrabnya.

Menurutnya KKN ini bisa menjadi puncak dari proses pembelajaran yang selama ini dilakukan. “Semua relasi kemanusiaan yang kita pelajari akan gampang dipraktikan di desa-desa, kita akan menghadirkan banyak senyuman baru di masyarakat kita dengan hadirnya anak-anak muda yang hebat dari Universitas Mataram,” katanya saat memberikan sambutan.

Gubernur NTB itu juga memberikan selamat dan pesan kepada pra mahasiswa Unram yang akan melaksanakan kegiatan KKN Kebencanaan. “Selamat kepada teman-teman muda ini, berdayakan desa, hadirkan senyuman buat masyarakat, sehingga ketika mereka

merayakan Idul Fitri dan setelahnya banyak senyuman yang lahir dari Nusa Tenggara Barat ini,” pesannya singkat.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Anwar Sanusi, menegaskan, wabah Covid-19 akan berdampak pada tiga hal yaitu, dampak ekonomi, dampak kesehatan dan dampak sosial.

“Adik-adik yang nantinya kan melaksanakan KKN agar bisa melakukan pendataan terkait dengan tiga dampak itu, terutama terkait dengan masalah pangan karena pangan merupakan salah satu kunci kehidupan,” pesannya. Selain itu, ia berpesan kepada para mahasiswa untuk menggali berbagai potensi yang ada di pedesaan terutama menyangkut bagaimana desa-desa bisa segera bangkit dari wabah pandemi Covid-19. (dys)

Kelulusan dan Kenaikan Kelas Diserahkan ke Tiap SLB Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyerahkan kelulusan dan kenaikan kelas siswa di Sekolah Luar Biasa ke masing-masing sekolah.

Sudah ada rambu-rambu kenaikan kelas yang menjadi pedoman oleh sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., ditemui pekan kemarin mengatakan, pihaknya menyerahkan keputusan kelulusan, kenaikan kelas, termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke sekolah masing-masing. “Kami sudah punya ramburambunya yang bisa diikuti oleh sekolah. Sekolah yang memahami kondisi sekolah,” katanya.

Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna, M.Pd., juga menyampaikan, pihaknya mengikuti rambu-rambu yang dikeluarkan

oleh Dinas Dikbud NTB. Siswa kelas XII SMA di SLBN 2 Mataram sudah lulus dinyatakan lulus untuk siswa kelas IX dan VI akan menyusul nantinya.

Terkait dengan penugasan yang diberikan, pihaknya memberikan materi yang diambil oleh orang tua siswa ke sekolah. Kemudian hasil dari tugas itu diserahkan ke guru dan dilaporkan di Dinas Dikbud NTB. “Rabu (20/ 5) nanti laporan kelima kami.

Setelah itu seharusnya tanggal 27 Mei nanti penilaian akhir semester, tapi kami kasih materi untuk dikerjakan di rumah, dikumpulkan,” katanya.

Di samping itu, pihak sekolah juga disarankan dari Dinas Dikbud NTB agar melakukan kunjungan rumah ke siswa. Namun, menurut Winarna, pihaknya melakukan kunjungan sambil berdiri di gang atau di teras rumah siswa untuk menjaga jarak mencegah penyebaran Covid-19. (ron)

Percantik Wajah Sekolah

SMKN 1 Sekotong Bangun Taman Giri Menang (Suara NTB) Guna mempercantik tampilan depan sekolah SMKN 1 Sekotong membangun taman pendidikan depan sekolah. Pembangunan taman pendidikan di tempat ini bertujuan khusus agar sekolah lebih cantik dan indah. “Pengerjaan taman depan sekolah untuk taman pendidikan ikhtiarkan agar menjadi sekolah bersih, indah dan sehat,” ujar Pelaksana Tugas Kepala SMKN 1 Sekotong Sulman Haris, Senin (18/5).

Meski SMKN 1 Sekotong yang merupakan sekolah menengah kejuruan kelompok Teknologi dan Rekayasa di Kabupaten Lombok Barat dengan bidang keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, dan Nautika Kapal Penangkapan Ikan, keindahan sekolah harus tetap jadi perhatian.

Selain itu, kata Sulman, upaya mempercantik wajah SMKN 1 Sekotong yang berloka-

si di Dusun Empol, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ini juga bagian dari upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Dikatakannya, kondisi sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan pelayanan minimal sekolah cukup memadai. Keberadaan sarana dan prasarana itu untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang berkualitas.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia mulai dari ruang belajar, ruang bengkel untuk jurusan TKJ dan ruang bengkel untuk jurusan TBSM, serta memiliki satu buah kapal penangkapan ikan yang digunakan untuk praktik Jurusan NKPI. Selain itu juga memiliki ruang Laboratorium, Lapangan Olahraga, UKS, Perpustakaan, Self Access Center, Kantin Sekolah, Alat kebersihan Alat Perawatan taman sekolah. (dys)

(Suara NTB/ist)

BEKERJA - Tampak pekerja sedang mengerjakan pembangunan taman pendidikan di SMKN 1 Sekotong.

SUARA NTB Selasa, 19 Mei 2020

POLHUKAM

Halaman 7

Karantina Massal PADA Bulan Mei dan Juni, sebanyak 4.202 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB akan pulang dari 13 negara penempatan karena sudah habis kontrak. Kepulangan PMI ini dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyeberan Covid-19 jika tak diawasi ketat.

Untuk itu, kalangan wakil rakyat di DPRD NTB, meminta Pemprov NTB melakukan persiapan menyambut kepulangan para pahlawan devisa tersebut. Dewan menyarankan supaya pemerintah melakukan karantina massal seluruh PMI (Suara NTB/dok) yang pulang.

H. Misbach Mulyadi “Sebelum jadi klaster, kesiapan kita penting dalam menyambut kepulangan para TKI ini.

Pemerintah daerah harus ketat, karena itu perlu dilakukan karantina massal, pemerintah yang siapkan tempatnya,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, H. Misbach Mulyadi, Senin (18/5).

Menurut Misbach hanya dengan cara karantina massal itu untuk memastikan kepulangan PMI ini tidak menjadi klaster baru yang menyebarkan Covid-19 ke NTB. Dalam masa karantina itu dilakukan pemeriksaan ketat, yang sehat dibiarkan pulang dan yang sakit diberikan perawatan.

Meskipun PMI yang baru pulang dari luar negeri mengantongi surat keterangan sehat. Namun menurut Misbach bahwa hal itu tak menjamin mereka akan bebas dari Corona Virus Disease (Covi-19). Ribuan PMI asal NTB yang akan pulang itu tetap harus dilakukan pemeriksaan ulang.

“Betul mereka di sana dapat surat bahwa dia adalah bebas Covid-19. Kalau ndak ada surat itu kita ndak tahu apakah dia sakit atau tidak. Meskipun ada surat, sebagai antisipasi kita tetap harus dilakukan karantina, baru boleh kembali ke keluarganya,” tegasnya.

Diketahui pada periode Mei hingga Juni 2020, ada 4.202 PMI asal Provinsi NTB yang habis masa kontraknya di 13 negara. Dari jumlah negara, itu ada tiga negara yang jadi penempatan terbesar, dengan Rinciannya, 3.186 PMI dari Malaysia, 454 PMI dari Hongkong dan 193 PMI dari Saudi Arabia.

Asal mereka tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di NTB yang selama ini jadi kantong pengiriman TKI. Berdasarkan daerah asal PMI, tiga wilayah terbanyak adalah Kabupaten Lombok Timur 1.793 PMI, Kabupaten Lombok Tengah 1.123 PMI dan Kabupaten Lombok Barat 501 PMI. (ndi)

Gara-gara Corona

Ruang Tahanan Kepolisian Lebih Penghuni

Mataram (Suara NTB) – Lapas dan Rutan di NTB mengambil kebijakan untuk menyetop sementara penitipan tahanan baru demi mencegah penyebaran Covid-19. Dampaknya, ruang tahanan Polda NTB dan Polres jajarannya yang jadi membeludak. Kondisinya kini bahkan ada dua Rutan yang overkapasitas.

Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB AKBP Rifai merinci, tahanan yang menjalani pelimpahan tahap dua ke jaksa penuntut umum tidak pindah ruang tahanan ke Lapas. “Jaksa jadinya titip di sini karena di sana (Lapas) tidak menerima,” ungkapnya, Senin (18/5) kemarin. Rifai menambahkan, jumlah tahanan titipan jaksa sebanyak 344 orang. Mereka tersebar antara lain 55 orang di Rutan Polres Bima Kota, 46 tahanan di Rutan Polresta Mataram, 37 tahanan di Polres Dompu, 35 tahanan Polres Lobar.

34 tahanan di Rutan Polda NTB, 33 tahanan di Polres Bima, 35 tahanan di Polres Sumbawa, 34 tahanan di Polres Sumbawa, 19 tahanan di Polres Sumbawa Barat, Polres 14 tahanan di Lombok Utara, dan 12 tahanan di Polres Lombok Timur. Rifai menjelaskan Rutan Polresta Mataram dan Rutan Polres Lombok Utara menjadi overkapasitas.

“Yang Polresta Mataram itu kapasitasnya 81 orang. Sekarang diisi 122 orang tahanan,” jelasnya. Tahanan titipan jaksa ini, imbuh Rifai, adalah mereka yang penyidikan kasusnya sudah selesai. mereka menjadi tahanan jaksa penuntum umum untuk dibawa ke proses persidangan.” Lapas tidak menerima jadinya menumpuk di sini,” pungkas Rifai. (why)

Kasus RTG Desa Sigerongan

Penyidik Belum Selesaikan Petunjuk Mataram (Suara NTB) – Jaksa peneliti belum menerima lagi berkas perkara kasus dana RTG Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat.

Petunjuk jaksa soal audit kerugian negara belum dipenuhi.

Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan dampak gempa Lombok Agustus 2018 bakal molor lagi. “Posisi berkasnya masih di penyidik.

Belum ada dikembalikan lagi,” ucap Kasi Pidsus Kejari Mataram I Wayan Suryawan dikonfirmasi, kemarin.

Petunjuknya dicantumkan dalam P-19, yang mana berisi masukan konstruksi (Suara NTB/dok) hukum. Hal itu terkait denI Wayan Suryawan gan lingkup anggaran yang diduga dikorupsi. Meski itemnya hanya pada penyaluran tahap ketiga. Tetapi anggaran yang digelontorkan tetap utuh satu kesatuan. “Untuk bukti kerugian negaranya,” imbuh dia.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa mengatakan, penanganan kasus itu masih berjalan. Langkah penyidikan selanjutnya sudah ditetapkan. “Untuk hasilnya nanti kita perlu gelar perkara dulu,” terangnya.

Dalam kasus itu, Bendahara Pokmas Repoq Jati Kuning, Indrianto ditetapkan sebagai tersangka. Anto diduga menggunakan dana RTG sebesar Rp410 juta untuk kepentingan pribadi.

Dana yang disangka dipakai Anto merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima. Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta. Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah rusak untuk 70 KK. (why)

(Suara NTB/Samapta Polresta Mataram)

PEMBUBARAN - Suasana pembubaran pengunjung toko pakaian yang tidak pakai masker dalam patroli Blue Light Patrol Polresta Mataram.

Mangkir Protokol Covid-19

Toko Pakaian Diimbau Tutup

Mataram (Suara NTB) Toko pakaian mulai diserbu masyarakat jelang lebaran. Sayangnya, protokol pencegahan penyebaran Covid-19 tidak diindahkan. Pengunjung tanpa masker dipulangkan. Toko yang tidak tertib protokol diminta tutup.

Polresta Mataram menggiatkan patroli malam di bulan Ramadhan ini. Terlebih menjelang lebaran. Ditemukan toko pakaian mangkir protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Pengunjung tidak pakai masker langsung

kita minta keluar dari toko,” tegas Kasatsamapta Polresta Mataram AKP Made Sumadra, Senin (18/5) kemarin.

Salah satu toko pakaian di Jalan Pancausaha, Cilinaya, Cakranegara, Mataram pada Minggu (17/5) petang kebanji-

ran pengunjung. Parkir padat sampai badan jalan. Pembeli membeludak. Protokol kesehatan tidak diindahkan.

Antrean kasir tanpa pengaturan jarak aman sekurangnya.

Pengunjung malah berdesakan. “Ini sangat tidak aman di

Kasus LCC, Azril Seret Mantan Bupati Mataram (Suara NTB) – Terdakwa kasus korupsi penyertaan modal PT Tripat pada pengelolaan Lombok City Center, Lalu Azril Sopandi tambah gamblang di persidangan, Senin (18/5) kemarin. mantan Direktur PT Tripat ini menyebut keterlibatan mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony. sejak awal PT Bliss Pembangunan Sejahtera (BPS) masuk berinvestasi sampai akhirnya lahan Pemda jadi agunan tambahan modal.

Perusda Tripat mulai menjadi perseroan terbatas (PT) sejak tahun 2012 dengan modal dasar Rp25 miliar. Pemda Lombok Barat mengamanatkan dalam Perda perubahan badan hukum PT Tripat soal penyertaan modal uang segar dan tanah. Realisasinya pada saat Azril mulai menjabat.

Akhir tahun 2012. “Tapi nyatanya tidak ada uang segitu. Maka PT Tripat dapat tanah dari Pemda yang dari apraisal nilainya Rp22 miliar. Jadi Pemda menambahkan Rp1,7 miliar modal tunai,” ungkap Azril saat bersaksi untuk terdakwa Abdurrazak, mantan Manajer Keuangan PT Tripat.

Sidang tersebut dipimpin ketua majelis hakim Sri Sulastri dan hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi. Jaksa penuntut umum Hasan Basri. Serta Azril yang didampingi tim penasihat hukumnya, Edi Kurniadi. Azril kemudian menjelaskan hal ihwal PT Bliss memulai petualangan investasinya. “Saya waktu itu ditelpon Pak Ispan Junaidi (Kadispar Lombok Barat saat itu) untuk ke kantor Bupati. Di sana sudah ada perwakilan PT Bliss,” ungkapnya.

Mereka yang dimaksud dari PT Bliss yakni pasangan ayah, ibu, dan anak, Ishak Tanihaha, Else Tanihaan, dan Martin Tanihaha. Mereka mengenalkan diri sebagai perusahaan properti.

“Yang kenalkan ke saya itu Bupati. Itu sekitar Juni 2013,” beber Azril. Singkat cerita Bupati Zaini kepincut keseriusan PT Bliss.

Maka, kata Azril, Zaini meminta dirinya mengawal terus PT Bliss.

Pengelolaan lahan di Gerimak, Narmada seluas 8,4 hektare pun tanpa lewat beauty contest.

“Intinya waktu itu Bupati minta tolong dikonkretkan karena sudah tidak mau ada investor ‘akan’. Jangan sampai dengan PT Bliss ini tidak jadi,” ucapnya. PT Tripat dan PT Bliss akhirnya sepakat kerjasama operasional. Bisnis yang diajukan PT Bliss berkon-

(Suara NTB/why)

SUMPAH - Mantan Direktur PT Tripat terdakwa kasus pengelolaan LCC, Lalu Azril Sopandi mengucapkan sumpah sesaat sebelum bersaksi untuk terdakwa Abdurrazak, Senin (18/5) dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. sep superblok yang mana terdiri dari mal, hotel, rumah sakit, perumahan, dan tanah kavling. “Yang dipilih PBO, pengelolaan bersama operasional,” ujarnya.

Syaratnya, PT Tripat beri kontribusi lahan. Sementara PT Bliss bagian gedung dan operasional. PT Tripat pun hanya tinggal ongkang kakitungguuntung.Rinciannya,dari mal 3 persen per tahun, rumah sakit 15 persen per tahun, hotel 15 persen per tahun. Tetapi kerjasama itu belakangan diakui tidak adil. Ada klausul masa kerjasama tanpa batas waktu serta ketentuan PT Tripat yang membolehkan PT Bliss mengagunkan sertifikat lahan.

“Draf kerjasama operasional (KSO) siapa yang bikin? Ada tidak pembahasan bersama KSO?”, tanya hakim Sulastri. “Yang buat PT Bliss. KSO sebelum persetujuan ada draf-nya. Sudah saya berikan ke Bupati,” jawab Azril.

Parapihak PT Bliss, PT Tripat, dan Bupati sebagai pemilik PT Tripat kemudian setuju. KSO ditandatangani November 2013 di Senggigi, Lombok Barat di hadapan notaris Hamzan Wahyudi.

Azril Sebut Bupati Setujui Pengagunaan Sertifikat Soal isi klausul yang bertentangan dengan hukum, Azril menyampaikannya tidak begitu paham pada awalnya. Sebab, waktu itu dirinya memakai pertimbangan bisnis. Seperti halnya dalam pemberian hak agunan kepada PT Bliss. PT Bliss belakangan mengagunkan sertifikat itu ke Bank Sinarmas. kredit yang didapat Rp95 miliar. Beserta komitmen lain, PT Bliss mendapat pinjaman Rp200 miliar. Jadi to-

tal kreditnya Rp295 miliar.

“Isabel minta sertifikat PT Tripat untuk saling jamin. Alasannya biar PT Tripat bisa dipercaya. Seingat saya untuk bangun LCC mereka (PT Bliss) butuh Rp400 miliar,” terangnya. Untuk mendapat fasilitas kredit dengan sertifikat HGB atas nama PT Tripat, PT Bliss harus memenuhi syarat wajib memiliki Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk mendapatkan Hak Tanggungan (HK). Caranya dengan meminta tanda tangan PT Tripat dan pemiliknya, yakni Bupati. Azril didatangi Isabel Tanihaha dan Martin Tanihaha sekitar awal 2014 yang minta diantar ketemu Bupati.

“Tujuannya Isabel minta izin pemilik untuk agunan lahan. Itu kan harus persetujuan pemilik.

Setelah itu Bupati keluarkan Izin Prinsip,” beber Azril. Dalam persidangan sebelumnya, Zaini Arony mengaku tidak mengetahui perihal isi KSO. Dia hanya menandatangani itu dalam rangka upacara seremoni. Klausul KSO tidak sempat dibacanya.

Zainipunmengatakan,PTBliss masuk ke Lombok Barat hanya karenasudahmelihatprofilinvestasi di situs web resmi Pemda. ”Saya tidak tahu kualitas PT Bliss. Setelah PT Bliss datang, tertarik, langsung deal dengan PT Tripat soal bisnis yang mau dikembangkan,” sebut Zaini dalam sidang 28 April lalu. Zaini juga mengaku tidak tahu perihal sertifikat lahan yang ternyata diagunkan PT Bliss.

“Saya malah tahunya dari media. Saya tidak terima laporan baik itu di RUPS sekalipun. Sertifikat kan sudah dalam penguasaan PT Tripat,” ucapnya. (why)

masa pandemi ini karena tidak mengatur jarak,” ucap Sumadra.

Antrean pengunjung ini bahkan sampai larut. Aturan jam malam Kota Mataram yakni pukul 22.00 dilanggar. “Maka diambil tindakan saat itu juga.

Kita minta pemilik menutup tokonya. Setelah diimbau, pengunjung pulang. Toko langsung tutup,” imbuh dia.

Sumadra mengingatkan pemilik toko khususnya toko

pakaian yang buka jelang lebaran ini agar memerhatikan penuh protokol kesehatan.

Pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama. Dia menegaskan upaya itu untuk mencegah timbulnya penularan baru dari tempat-tempat keramaian. “Patroli seperti ini akan terus kita giatkan menyasar pertokoan yang padat dan ramai pengunjung,” tandasnya. (why)

KPU Mataram Revisi Perencanaan Anggaran Pilkada Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Mataram akan melakukan revisi alokasi anggaran kebutuhan pembiayaan Pilkada 2020, jika nanti tahapan Pilkada resmi diaktifkan kembali. Pasalnya, dengan penerapan protap kesehatan pencegahan pandemi Covid-19, diperkirakan kebutuhan anggaran Pilkada bakal membengkak.

Demikian disampaikan Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin yang dikonfirmasi Senin (18/5). Pihaknya akan melakukan revisi anggaran setelah Pilkada dilanjutkan kembali. “Nanti kita ada perencanaan ulang alokasi anggaran, disesuaikan dengan kondisi,” kata Husni.

Pihaknya akan melakukan pencermatan alokasi anggaran dengan melakukan rasionalisasi sejumlah item pembiayaan di Pilkada. Mana item-item pembiayaan bisa dikurangi. Seperti misalnya, sosialisasi dan lainnya.

Rasionaliasi anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan protap kesehatan pencegahan Covid-19.

Sehingga pihaknya harus bisa memastikan apakah kebutuhan alokasi anggaran tersedia, sudah mencukupi atau tidak.

Jika nanti dari rasionalisasi dan penghitungan dilakukan pihaknya, ternyata alokasi anggaran tidak mencukupi. Tentu pihaknya akan berkomunikasi dengan pemkot Mataram terkait kebutuhan alokasi anggaran tambahan di Pilkada.

“Tapi kita rasionalisasikan dulu, mana item bisa dikurangi dan alihkan untuk pembiayaan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tentu berharap, alokasi anggaran yang sudah tersedia bisa mencukupi untuk kebutuhan protap kesehatan pencegahan Covid-19. Mengingat pemerintah Kota Mataram juga sedang membutuhkan anggaran

(Suara NTB/dok)

M. Husni Abidin besar di dalam melawan dan menangani dampak Covid-19.

Karena itu, pihaknya tetap akan berusaha maksimal menjaga kualitas penyelenggaraan tahapan Pilkada meski ada rasionalisasi sejumlah item-item di Pilkada. Menurutnya, mau tidak mau, pihaknya harus melakukan rasionalisasi sejumlah item yang kemudian anggaran dialihkan untuk penerapan protap Covid-19.

“Setelah nanti kita rasionalisasi, ternyata cukup dan atau alokasi anggaran tidak cukup.

Tentu nanti kita tetap komunikasi ke Pemkot,” terangnya.

Di tempat tepisah, Kepala Bakespoldagri Kota Mataram, H. Rudi Suryawan menyatakan, Pihaknya akan menunggu komunikasi yang dilakukan KPU Kota Mataram terkait dengan penyelenggaraan Pilkada. Jika nanti dalam pelaksanaan tahapan Pilkada lanjutan, KPU Kota Mataram membutuhkan alokasi anggaran tambahan. Terutama untuk penerapan protap pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kita tunggu saja komunikasi KPU,” tandasnya. Seperti diketahui, berdasarkan NPHD Pemkot Mataram sudah mengalokasikan Rp 25 miliar untuk KPU Kota Mataram. (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 19 Mei 2020

Satgas Covid-19 NU Bantu Penyandang Disabilitas Mataram (Suara NTB) Penyandang disabilitas terus menjadi perhatian Satgas Covid-19 PWNU NTB. Mengingat keterbatasan dan kerentanan yang dimiliki menuntut perhatian semua pihak. Lebih-lebih pada saat kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang juga sangat terdampak baik secara sosial, kesehatan dan ekonomi.

Sekertaris Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Provinsi NTB, Selamet Subroto menyampaikan, saat ini Satgas NU Peduli fokus memberikan dukungan kepada kelompok rentan yang terdampak pandemi covid-19, seperti penyandang disabilitas. Satgas NU memberikan perhatian terhadap kelompok ini, karena tingkat kerentanan mereka dan berdasarkan informasi relawan di lapangan banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial.

“Hal ini yang mendorong Satgas NU memberikan prioritas untuk diintervensi, dan mengajak semua pihak untuk bekerjasama serta bergotong royong mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan covid-19 terhadap penyandang disabilitas. Seperti yang kita lakukan hari ini (16/ 05) bersama pemerintah desa Gelanggang,” ungkapnya.

Kepala Desa Gelanggang, Sugianto saat memberikan bantuan paket sembako kepada penyandang disabilitas menyampaikan terima kasih kepada Satgas NU yang telah membantu warganya. Menurutnya penyandang disabilitas sering tidak diperhatikan keberadaannya, peran dan suara mereka sering diabaikan dalam perencanaan pembangunan, lebih-lebih sebagai penerima manfaat pembangunan.

Apa yang dilakukan oleh Satgas NU sudah tepat dan ini harus kita contoh, sehingga tidak ada lagi warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah desa.

Kedepan kita berharap terus ada sinergi untuk memberdayakan warga kami yang memiliki keterbatasan. Apapun kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebelah mata, mereka adalah saudara kita, punya hak dan kewajiban yang sama, jadi mereka harus diperhatikan, tegas Kades yang dikenal dekat dengan pemuda ini. (dys)

Halaman 8

Lotim Menuju Bebas Covid-19 Selong (Suara NTB) Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selama beberapa hari terakhir disimpulkan sudah bisa dikendalikan.

Gambarannya, dari 254 desa dan kelurahan se Kabupaten Lotim, kasus terkonfirmasi positif covid hanya di 18 desa. Catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, selama 14 hari terakhir ini tidak ditemukan kemunculan kasus baru.

Lotim pun siap wujudkan sebagai daerah pertama yang bebas dari covid.

Demikian diterangkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lotim, dr. H. M. Hasbi Santosa saat rapat kooordinasi dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Bupati Lotim, Senin (18/5).

Menurut Hasbi Santosa, secara global ditarget Agustus 2010 mendatang baru bebas dari virus Corona. Sedangkan secara nasional, Kementerian Kesehatan menargetkan baru bisa bebas virus pada Desember 2020 mendatang. Kabu-

paten Lotim diharapkan bisa mendahului pada akhir Mei ini sudah bisa bebas dari paparan virus.

Berdasarkan kondisi faktual Lotim tersebut, Dikes memberikan rekomendasi bisa dilakukan pelonggaran. Termasuk nantinya jika menjadi kebijakan Bupati, mengizinkan warga melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid.

Dikatakan dr. Hasbi, apabila tempat ibadah dibuka, maka masih harus tetap mengedepan-

kan protokol kesehatan. Pada masjid-masjid akan disiapkan 5.000 masker. Sebanyak 254 masjid se kabupaten Lotim ini yang akan terpantau. Disebut jumlah masjid tersebut yang kemungkinan besar dibuka dan dengan pengawasan ketat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim akan melatih para remaja masjidnya untuk menggunakan thermo gun. Setiap pintu masuk harus tersedia tempat cuci tangan pakai sabun dan dengan meng-

RSUD Selong Minta Pendampingan Kejaksaan

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/yon)

PEMERIKSAAN - Petugas gabungan saat melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat yang masuk ke Lotim di posko perbatasan antara Kabupaten Lotim dan Loteng, Senin (18/5) sore.

(Suara NTB/yon)

Grafik perkembangan penanganan kasus Covid-19 di Lotim pertanggal 18 Mei 2020.

Seluruh Masjid di Lotim Segera Dibuka Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 mengeluarkan kebijakan terbaru di tengah situasi Covid-19. Pemda akan melakukan uji coba pelaksanaan salat Jumat berjamaah di masjid pada minggu ini. Hal inipun menyusul jumlah kasus positif di Lotim yang tersisa dua orang.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama seluruh unsur Forkopimda, Kepala OPD dan seluruh Kepala UPTD Dikbud Lotim serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lotim, Senin (18/5). Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM., mengambil kebijakan untuk dilakukan uji coba membuka Masjid kabupaten, Masjid kecamatan dan Masjid desa untuk dapat digunakan sebagai tempat keagamaan khususnya salat Jumat dan Idul Fitri.

Kebijakan ini diambil dengan memperhatikan kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lotim semakin terkendali dan membaik dengan jumlah kasus positif yang tersisa dua kasus. Maka diputuskan bupati untuk dilakukan uji coba membuka tempat-tempat ibadah tersebut. Akan tetapi, konsekuensinya apabila ditemukan masyarakat yang mengalami gejala dari tes cepat

yang dilakukan, maka Masjid dan pusat-pusat keramaian lainnya akan ditutup kembali.

“Nanti akan dilakukan tes cepat di pasar dan diperbatasan. Termasuk tes cepat di Masjid, maka tempat ibadah ini kembali akan kita tutup untuk sementara waktu. Begitupun tempat-tempat yang lain,”tegas bupati yang juga ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Lotim.

Ditambahkan, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juani Taofik, MAP, unutk operasi pemeriksaan diperbatasan sudah dimulai Senin hari, (kemarin, red).

Waktu pemeriksaan untuk satu mobil membutuhkan 1 menit, roda dua 30 menit kecuali ada gejala dengan suhu diatas 38 celcius membutuhkan threatmen khusus. Untuk jumlah tenaga kesehatan per shif sebanyak 15 orang, ditambah petugas gabungan TNI, Polri, Dishub, Pol PP dan BPBD sebanyak 60 orang.

Dari grafik perkembangan kasus Covid-19 Lotim, dari 39 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, jumlah yang sembuh sebanyak 36 orang, masih positif 2 orang dan kasus meninggal 1 orang. Untuk kasus positif ini tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya Keca-

Sempat Ditahan

JPS Dua Desa di Loteng Disalurkan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) segera mencairkan jatah alokasi program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bersatu bagi dua desa yang sebelumnya sempat ditahan. Yakni Desa Mangkung dan Desa Kateng.

Setelah pemerintah desa setempat bersedia memperbaiki data usulan penerima program JPS Bersatu sesuai permintaan dari pemerintah daerah.

“Hari ini (Senin kemarin, red) data hasil perbaikan penerima program JPS Bersatu akan diserahkan pemerintah desa di Dinas Sosial. Mudahmudahan besok (Selasa hari ini) jatah JPS Bersatu untuk warga Desa Mangkung dan Kateng sudah bisa disalurkan,” ungkap Plt. Camat Praya Barat, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (18/5).

Ia mengatakan, Pemkab Loteng sebelumnya terpaksa harus menahan jatah program JPS Bersatu untuk kedua desa tersebut. Pasalnya, data usulan penerima JPS Bersatu yang diajukan oleh pemerintah desa setempat tidak sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh

Pemkab Loteng. Tidak hanya jumlahnya yang jauh di atas alokasi yang diberikan, penerima yang diusulkan juga kebanyakan warga yang tidak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagai sumber data penerima program bantuan sosial.

Sebelumnya, warga Desa Mangkung sendiri sempat menggelar aksi di kantor desa setempat. Untuk mendesak supaya warga yang tidak masuk dalam BDT juga diusulkan sebagai penerima program JPS Bersatu. Akibatnya, usulan yang diajukan ke Dinas Sosial Loteng membengkak.

Kalaupun tidak diakomodir usulan yang ada, warga meminta supaya bantuan yang diberikan dibagi rata.

“Tapi kita tetap berpegang pada aturan yang ada. Bahwa penerima program JPS Bersatu haruslah warga yang terdaftar di BDT. Tidak boleh dari luar ataupun dengan pola bagi rata,” jelasnya. Atas dasar itulah, pemerintah daerah menahan jatah alokasi program JPS Bersatu untuk Desa Mangkung termasuk Desa Kateng.

Namun pada akhirnya, pe-

terpisah mengatakan, tingkat kesembuhan pasien Covid di Lotim 92 persen. Yakni dari 39 kasus positif, tersisa tinggal 2 orang. Kondisi dua orang ini saat ini masih baik-baik saja.

Masih dilakukan perawatan insentif di ruang isolasi dan diyakini melihat perkembangannya akan bisa sembuh. Dua pasien terakhir ini masuk rumah sakit pada empat hari yang lalu.

Melihat perkembangan baik penanganan covid di Lotim, Direktur RSUD Selong ini meyakini Lotim akan benar-benar bebas dari Covid dalam dua pekan ke depan. Pertimbangannya jika kondisi faktual saat ini tetap tidak ada perubahan. “Terpenting tidak ada tambahan yang baru, kalau ada yang baru positif maka bisa lebih lama lagi, demikian ucapnya. (rus)

Pengadaan Barang

Warga Lobar Positif Covid-19 Diduga Tertular di Pasar Mandalika Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan pasien positif covid-19 nomor 357 insial Ny. NM diduga terpapar di pasar Mandalika, Mataram. Pasalnya, bersangkutan yang berprofesi sebagai pedagang kontak erat pedagang lain asal Mataram yang positif Covid-19.

Pihak Puskesmas dan desa serta kacamatan sudah melakukan pelacakan dan tes cepat terhadap keluarga pasien. Hasil Rapid test anak dan suami bersangkutan negatif. Kondisi pasien pun saat ini ditangani di RSUD Tripat dalam keadaan sehat.

Plt Kades Jagaraga, Iskandar menerangkan riwayat perjalanan bersangkutan tidak pernah keluar daerah yang terjangkit. Karena ia kesehariannya beraktivitas sebagai pedagang, maka pun rutin berjualan di pasar Mandalika. “Dia terkena (terpapar) di sana (pasar Mandalika, red),” terang dia. Pihaknya sudah mengunjungi pasien ke RSUD Gerung.

Pasien saat ini dalam penanganan tim medis. Kondisi pasien dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.

Pihaknya bersama tim Puskesmas sudah turun melakukan trakcing ke tempat tinggal bersangkutan. Setelah dilakukan tes cepat, tidak ada anggota keluarganya reaktif.

“Suami dan adik-adiknya non reaktif,” tegas dia. Pihaknya juga sudah melakukan penanganan berupa penyemprotan di rumah berangkutan. Keluarga pasien juga dikarantina di rumah. “Kami bantu mereka makanan,” imbuh dia.

Kepala Dinas kesehatan Lobar, Hj Made Ambaryati mengatakan pasien merupakan pedagang terasi di pasar Mandalika. “Lapak jualannya bersebelahan dengan warga (pasien positif) yang jual ikan asin,” terang dia. Pasien ini sudah lama berjualan terasi di pasar Mandalika. Menurutnya ia tertular di pasar Mandalika.

Untuk penanganan selanjutnya, pihaknya sudah melakukan tracking terhadap keluarga dan tetangga yang bersangkutan.

Sejauh ini pihaknya sudah melakukan Rapid test terhadap 700 lebih warga yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif. Hasil Rapid tes tersebut, sebagian kecil yang reaktif.

“Rapid tes ini kita upayakan 1.000 orang,” imbuh dia.

Lebih jauh dijelaskan sampai saat ini jumlah pasien sembuh bertambah menjadi 35 orang dari 55 pasien positif.

Sehingga tersisa 20 orang pasien positif yang ditangani di RSUD. Satu pasien sembuh adalah pasien nomor 277 insial D dari Desa Krame Jaye (her) Iskandar

gunakan air mengalir. Dalam proses pemeriksaan ditemukan ada yang reaktif, maka langsung akan dilakukan isolasi terpusat. Dibawa ke rusunawa di Labuhan Lombok, atau Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong sebagai rumah sakit rujukan.

Untuk kasus impor tetap harus dilakukan isolasi terpusat. “Kalau tidak terpusat, kami tidak bisa kontrol,” ucapnya. Kegiatan pemeriksaan di pintu masuk Lotim, jika ditemukan ada yang reaktif juga tetap harus diangkut ke tempat isolasi. “Jika suhu 38 derajat celcius langsung akan diangkut ke rumah sakit atau rusunawa,” imbuh dr. Hasbi.

Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dr. Muhammad Tantowi yang dikonfirmasi

merintah desa bersedia memperbaiki data usulan yang. Dengan tetap berpedoman pada data BDT serta disesuaikan dengan alokasi yang diberikan oleh Pemkab Loteng. Dan, data usulan penerima program JPS Bersatu sedang diverifikasi oleh Dinas Sosial Loteng. Untuk selanjutnya, jatah program JPS Bersatu untuk Desa Mangkung dan Kateng bisa segera disalurkan.

Disinggung penyaluran program JPS Bersatu tahap kedua, Herdan mengaku diupayakan secepatnya usai lebaran.

Karena saat ini, Pemkab Loteng akan menunggu penyaluran JPS Bersatu tahap pertama tuntas terlebih dahulu.

Untuk kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh terkait penyaluran tahap pertama.

Baru kemudian penyaluran tahap kedua akan dilakukan.

Pasalnya, pada proses penyaluan tahap pertama ada beberapa persoalan yang harus tuntaskan terlebih dahulu.

Salah satunya terkait penyaluran bagi penerima yang sudah meninggal dunia dan menjadi

TKI. Apakah bisa dialihkan kepada ahli warisnya yang tidak masuk dalam BDT atau tetap pada keputusan awal, untuk diahlikan ke penerima lain yang masuk dalam BDT. “Kemarin saat penyaluran tahap pertama bagi yang meninggal dunia atau TKI dana ditahan. Karena ada kebijakan untuk menahan dulu sampai ada usulan baru dari desa. Tapi karena banyak yang mempersoalkannya, akhir diputuskan akan dievaluasi terlebih dahulu dengan melihat aturan yang ada,” tegasnya. (kir)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 4578 CS NOKA/NOSIN : MHIJFW119GK764998/ JFW1E-17656 AN.IMANUEL APRIYADIN ABEDNEGO HLG SKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.2792 BM NOKA/NOSIN : MHIJBC2199K093764/ JBC2E – 1089593 AN. NI KETUT SUHARTI HLG SKTR JL.GAJAH MADA PAGESANGAN

matan Aikmel 6 orang, Pringgasela 3 orang, Masbagik 1 orang, Sikur 1 orang, Terara 3 orang, Sakra 7 orang, dan Jerowaru 2 orang. Selanjutnya Kecamatan Sambelia 3 orang, Pringgabaya 5 orang, Wanasaba 1 orang, Suralaga 3 orang, Labuhan Haji 2 orang, dan Kecamatan Selong 2 orang.

Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 217 orang, 136 dirawat di RSUD Selong dan RSUD Lotim, selesai dalam pengawasan 121 orang dan masih dalam pengawasan 15 orang.

PDP yang dirawat di Rusunawa Kayangan sebanyak 81 orang, selesai dalam pengawasan 71 orang dan masih dalam pengawasan 10 orang. Untuk PDP ini tersebar di Kecamatan Sembalun 2 orang, Montong Gading 3 orang, Sukamulia 1 orang, Sakra Barat 2 orang, Suela 15 orang, Lenek 5 orang, Sakra Timur 1 orang dan Keruak 6 orang. (yon)

Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong meminta secara khusus pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong dalam kegiatan pengadaan sejumlah barang dan alat kesehatan dalam penanganan corona virus disease (Covid-19).

Demikian disampaikan Direktur RSUD Selong, dr.

Muh. Tantowi kepada wartawan di Selong, Senin (18/5).

Katanya, pendampingan aparat penegak hukum (APH) dinilai sangat penting dalam mengawasi proses pengadaan barang. “Kita inginnya semua proses pengadaan supaya on the track,” ucapya.

Sedapat mungkin katanya semua kegiatan yang mengeluarkan uang negara dalam proses Covid ini sesuai prosedur.

“Semua kegiatan penganan Covid ini kita minta dikawal kejaksaan,” paparnya. Pengawalan dimaksud antara lain, mulai dari penyiapan ruang isolasi, pengadaan alat penunjang dan terkait lainnya tidak diinginkan terjadi kesalahan prosedur dan menjadi masalah di belakang hari.

Dituturkan, dari awal, tim gugus sudah menyarankan untuk dilakukan pengawalan oleh pihak Kejaksaan. Pihak RSUD Selong sendiri sudah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dari awal

(Suara NTB/rus)

Irwan Setiawan

dan meminta dilakukan pendampingan.

Disampaikan, dari Rp10 miliar anggaran yang diberikan khusus dari APBD Lotim untuk penanganan Covid-19, sudah dihabiskan 60 persen.

Penggunaan anggaran masih berlangsung sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Bisa saja tuntas sampai dengan 29 Mei jika tidak ada lagi kasus baru. “Kita kan tidak tahu sampai kapan.

Cuma secara perhitungan teknis kita masih merawat dua orang,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Selong, Irwan Setiawan membenarkan adanya permintaan khusus dari pihak RSUD untuk turut melakukan pengawasan. Lebih rinci apa yang dilakukan dalam pengawasannya itu belum diketahui detailnya.

Disamping itu, memang menjadi bagian dari tugas Kejaksaan adalah selaku pengacara negara. Ada produk perdata dan tata usaha negara. Khusus pendampingan di RSUD katanya belum ada informasi lebih lanjut.

Dalam pengawasan penggunaan APBD sendiri, sambungnya Kejari Selong tetap berkoordinasi dengan Inspektorat selaku pengawas internal pemerintah daerah.

Hal ini karena pihak inspektorat yang paling memahami struktur APBD. (rus)

(Suara NTB/rus)

Muh Tantowi

SUARA NTB

Selasa, 19 Mei 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 9

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Halaman 10

SUARA NTB Selasa, 19 Mei 2020

‘’Barang siapa muntah dengan tidak sengaja dan ia sedang berpuasa, maka ia tidak usah mengganti. Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengganti’’ (Hadits Riwayat Ashabus Sunan)

Memaksimalkan Sepuluh Akhir Ramadhan Mukhlishin Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram SAUDARA-saudaraku sekalian, beberapa hari lagi bulan mulia ini akan beranjak pergi meninggalkan kita semua. Waktu terus berjalan hingga memasuki hari-hari perpisahan. Namun, patut ditanyakan, apakah sudah terbesit dalam hati menyangkut evaluasi ibadah kita beberapa hari atau pekan-pekan yang lalu? Resah rasanya bagi kita yang beriman, jika 20 hari lebih berada pada waktu-waktu yang mulia itu tidak ada peningkatan amal shaleh sama sekali.

Atau jangan-jangan malah kita lebih sibuk mengeluhkan tunjangan hari raya dan pusing pilih-pilih baju baru musim Lebaran.

Pembaca yang mulia, bacaan ini hendak mengajak sekaligus mengingatkan kita bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan bagi seluruh manusia untuk memaksimalkan malam-malam terakhir di bulan mulia ini.

Sejatinya beliau, selalu meningkatkan ibadahnya setiap kali memasuki sepuluh hari terakhir Ramadhan. Dalam hadis sahih dari jalur Aisyah isteri beliau berkata: “Rasulullah SAW apabila telah masuk sepuluh hari terakhir Ramadhan, maka beliau akan semakin mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga Beliau.” (HR. Bukhari Muslim).

Hadist di atas tentu menjadi pegangan sekaligus spirit untuk memaksimalkan ibadah di akhir bulan mulia ini. “Mengencangkan sarung” bermaksud bahwa, dalam beribadah harus lebih sungguh-sungguh dari malam-malam sebelumnya. Walaupun Beliau adalah sayyidul basyar yang tidak pernah lengah dalam beribadah. Hal ini menjadi contoh bagi umat setelahnya bagaimana keseriusan ibadah saat-saat terakhir tersebut.

Namun, saat ini apa yang telah diteladankan itu agak sulit ditemui pada akhir Ramadhan. Masjid tidak lagi ramai seperti Ramadhan-Ramadhan yang lalu sebab dampak pandemi Covid 19 hingga hari ini. Namun, apapun alasannya ibadah di malam sepuluh akhir Ramadhan itu harus tetap kita maksimalkan. Selain I’tikaf masih banyak lagi amal shaleh yang perlu ditingkatkan. Mulai dari sadaqah, baca Al-Qur’an, serta banyak memuji Allah dengan dzikir dan tahmid. Salah satu alasan syar’inya,sebab pada malam-malam itu terdapat satu malam yang lazim kita dengar ‘malam Lailatul Qadar.’

Karena malam Lailatul Qadar ini berada di sepuluh akhir Ramadhan dan kita tidak mengetahui kapan pastinya karena ia adalah rahasia Allah SWT, maka amal saleh di waktu-waktu itu harus terus kontinu dilakukan bahkan perlu peningkatan. Amalan-amalan di atas jika dirutinkan setiap malamnya, Insya Allah akan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran ibadah 1.000 bulan (83 tahun). Suatu prestasi yang fantastis sebagai tabungan diyaumul hisab kelak. Karenanya saudaraku, tidak ada alasan lagi. Malammalam perpisahan Ramadhan ini adalah tempat kita bersemangat dalam memaksimalkan amal shaleh kita. Tentu orang yang beriman tidak akan menghendaki waktu terbaik itu akan terbuang sia-sia.

Dalam hadis lain yang lebih khusus, Siti Aisyah ra menggambarkan keseriusan Nabi SAW, “Rasulullah sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan), melebihi kesungguhan beribadah pada selain (malam) tersebut.” (HR. Muslim). Pada penggalan hadist ini, kata “bersungguh-sungguh” menunjukkan anjuran agar jangan sampai kendor dalam beribadah di akhir Ramadhan sebagaimana fakta di masyarakat yang kita jumpai menjelang lebaran. Di sini dijelaskan, betapa kegigihan sang revolusioner itu dalam giat beribadah sepanjang Ramadhan dan wajib bagi umat untuk meneladaninya.

Oleh sebab itu, sebagai umat setia beliau, pada sepuluh akhir Ramadhan ini kita perlu memaksimalkan ibadah.

Entah apakah itu berkaitan dengan ibadah sosial atau pun ibadah individual. Kita bahkan dianjurkan membangunkan serta menyemangati keluarga agar senantiasa lebih bersemangat dalam beribadah di waktu singkat ini. Semoga kemulian Lailatul Qadar menambah kedekatan kita dengan Allah SWT, dan bukan sebaliknya. Amiin.

Demikian, semoga bermanfaat.

RADIO

Kapolres Imbau Salat Idul Fitri Perhatikan Prosedur Covid-19

Tanjung (Suara NTB) Jelang penyelenggaraan Salat Idul Fitri pada 1 Syawal 1441 Hijriyah mendatang, Polres Lombok Utara memberikan imbauan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan, asalkan tetap memperhatikan prosedur tetap pencegahan penularan Covid-19.

Kepada wartawan Senin (18/ 5), Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH., mengatakan masyarakat tidak dilarang melakukan ibadahSalat Idul Fitri. Hanya saja, keputusan Polres ini sejalan dengan Maklumat MUI Lombok Utara sebelumnya. Di mana setiap masjid harus menerapkan prosedur tetap Covid-19.

Ketiga protap itu antara lain, menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer. Kemudian jamaah menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak (dilarang bermaaf-maafan dengan berpelukan, red).

“Pengamanan lebaran tetap dengan tiga pola, preventif (pencegahan), pre-emtif (mengutamakan imbauan) dan represif (penindakan),” ujarnya.

Feri menegaskan, pelaksanaan ibadah Salat Idul Fitri hanya diperbolehkan di masjid. Sebaliknya warga tidak diperkenankan menggelar Salat Idul Fitri di lapangan. Aparat Polres bahkan dengan tegas akan membubarkan Salat Idul Fitri jika

(Suara NTB/ari)

Feri Jaya Satriansyah digelar secara terbuka.

“Kalau yang di lapangan, kita akan dorong untuk dibubarkan. Yang jelas sesuai keputusan rapat, akan ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan pencegahan Covid,” tegasnya.

Sesuai protap dan anjurannya, Kapolres sudah menginstruksikan jajarannya untuk menggelar razia masker kepada setiap jamaah Salat Idul Fitri.

Sebagai langkah antisipasi, Kapolres juga akan mengawal tempat-tempat keramaian sep-

erti pertokoan, pasar serta tempat wisata. Umumnya di Lombok, seminggu setelah Lebaran terdapat tradisi Lebaran Ketupat. Maka, kepolisian sudah mengingatkan warga untuk tidak berkumpul di tempattempat wisata tersebut.

“Kesimpulan rapat, untuk tempat wisata diminta untuk tidak dibuka. Pada hari H nanti akan diimbau kepada masyarakat untuk menghindari tempat wisata yang menjadi titik berkumpul masyarakat,” tandasnya.

Terpisah, Sekda Lombok Utara, H. Suardi menguatkan Salat Idul Fitri tetap bisa dilaksanakan di masjid dan itu sesuai himbauan MUI. Meski tetap dilaksanakan namun tetap mengacu pada standar pelaksanaan yang ketat mengacu pada SOP Covid-19.

“MUI telah mengeluarkan edaran bahwa Salat Idul Fitri tetap bisa dilaksanakan masyarakat namun mengacu pada standar penanganan Covid-19,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/dys)

BAGI - Pembagian makanan dan bantuan bagi anak yatim yang dilakukan IPDD.

Dengan Modal Sosial

Ramadhan Jadi Momentum Belajar Berbagi Mataram (Suara NTB) Salah satu modal sosial bangsa Indonesia ialah gotong royong. Rasanya tepat jika modal sosial yang juga sekaligus sebagai kekuatan bangsa itu diterapkan saat dalam situasi serba sulit sekarang ini.

Hal inilah yang menginisiasi para pemuda yang terhimpun dalam Ikatan Pemuda Desa Darek (IPDD). Sadar modal sosial sebagai kekuatan penggerak utama, anakanak muda ini mengumpulkan uang donasi, baik dari anggota IPDD dan masyarakat luas.

Ketua Ikatan Pemuda Desa Darek (IPDD), Mizan Hikami, SE., Senin (18/5) menerangkan hasil urunan donasi itu terkumpul uang sejumlah Rp2 juta lebih. Uang itu kemudian digunakan untuk membelanjakan kebutuhan makanan bagi anak yatim piatu yang jadi target penerima bantuan.

Bagi kelompok pemuda ini,

upaya menolong dan memberi bantuan antar sesama jauh lebih penting. Meski tidak banyak, setidaknya spirit berbagi pada sesama telah terbentuk di tengah masyarakat.

Lebih jauh dikatakan bahwa jumlah anak yatim yang diberikan bantuan sebanyak 50 orang. Mereka tersebar di berbagai dusun di Desa Darek. “Ada 50 orang anak yatim,” ujar pria yang juga pengurus IKADHA ini.

Adapun jenis santunan, kata dia, berupa nasi kotak, amplop berisi uang, dan kurma. Sementara itu teknis pelaksanaan pembagian dilakukan dengan membagikan ke rumah masing-masing anak yatim oleh anggota IPDD. Hal itu bertujuan menghindari adanya kerumunan yang justru menyalahi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Jumlah dana terkumpul Rp 2.187.000 ini dinas infaq anggota,” ungkapnya. (dys)

Kue Kurma Lebah (Suara NTB/ist)

BERIKAN - Lazisnu Lobar memberikan bantuan pada warga lansia di Lobar, Minggu (17/5).

Lazisnu Lobar Salurkan Bingkisan bagi Guru Ngaji

Giri Menang (Suara NTB) Sudah menjadi agenda wajib bagi Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) berbagi dengan orang tidak mampu di bulan Ramadhan. Untuk itu, Minggu (17/5), NU Care Lazisnu Lobar menyalurkan bingkisan untuk guru ngaji, anak yatim dan lanjut usia (lansia).

Proses penyalurannya dilakukan dari rumah warga satu ke rumah warga lainnya oleh relawan Lazisnu Lobar yang dikoordinir langsung Sekretar-

is Lazisnu Lobar Saeful Rahman, S.Pd dan Wakil Ketua PCNU Lobar Hamroni, SH.MH. Menurut Sekretaris Lazisnu Lobar, Saeful Rahman, S.Pd., pihaknya sudah lama merencanakan penyaluran bantuan bagi orang yang tidak mampu ini. ‘’Ancang-ancang unuk berbagi ini sudah diprogramkan. Namun karena terkendala Covid19 ini, sehingga baru sekarang di akhir-akhir bulan Ramadhan ini bisa disalurkan,’’ terangnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (18/5).

Saeful Rahman menambahkan, jumlah paket yang disalurkan sebanyak 300 paket untuk guru ngaji, anak yatim dan lansia. Pembagian ini dilakukan di lima kecamatan di Lobar, yakni Kecamatan Lembar, Gerung,Kediri, Lingsar dan Narmada.

Pihaknya mengharapkan Lazisnu bisa bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini Baznas kabupaten untuk mengurus dan menyalurkan bantuan yang ada di lembaga pemerintah. (ham)

Giri Menang (Suara NTB) Momentum bulan Ramadhan di tengah pandemi Covid-19 dimanfaatkan PDIP Lombok Barat (Lobar) dengan berbagi ratusan paket sembako gratis kepada warga kurang mampu dan jompo. Selain paket sembako, pengurus partai berlambang banteng itu juga membagikan masker dan takjil kepada pengguna jalan di beberapa titik ruas jalan.

Kepada wartawan, Ketua DPC PDIP Lobar H. L. Muhammad Ismail mengatakan pihak DPP menginstruksikan kepada semua pengurus daerah, baik DPD dan DPC untuk menyalurkan bantuan kepada

masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19. “Kami pengurus DPC dan fraksi PDIP iuran (urunan) untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak berupa sembako, masker dan bagi takjil,” jelasnya, Senin (18/5).

Kegiatan ini, jelas dia, merupakan inisiatif dari pengurus untuk membantu masyarakat Lobar dan diharapkan bisa meringankan beban dari masyarakat yang terdampak Covid-19. Diakuinya, dampak Covid-19 ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama pekerja yang diPHK. Mereka harus kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Karena itu, lanjut dia, sasa-

ran bantuan tersebut adalah warga miskin, jompo, dan anak yatim serta para buruh yang diPHK, seperti pekerja di bangunan, karyawan perusahaan dan lainlain. “Jadi sasaran kami juga pada karyawan yang di PHK, kehilangan penghasilan akibat tidak ada pekerjaan,” ujarnya.

Pihaknya sudah membagi bantuan di wilayah Gerung, Kediri dan Labuapi. Penyaluran bantuan dilakukan melibatkan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP yang tersebar di seluruh kecamatan. Menurutnya, penanganan dampak di Covid-19 ini merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk parpol. (her)

Peduli Sesama dengan Berbagi di Bulan Ramadhan

RADIO

ADANYA kebijakan pemerintah agar masyarakat tetap di rumah selama pandemi Covid-19 ini harus dimanfaatkan dengan optimal. Terutama oleh ibu-ibu rumah tangga untuk berkreasi membuat kue menjelang Lebaran beberapa hari lagi. Suguhan kue yang enak dan tampilan yang menarik hati, pasti akan menjadi salah satu menu favorit keluarga atau tamu. Salah satu menu kue yang bisa dicoba dibuat di rumah adalah Kue Kurma Lebah.

Dengan bahan-bahan yang terjaga kualitasnya, kue kering buatan Anda pasti lebih enak. Anda akan dibuat senang melihat keluarga dan sanak saudara yang lahap menikmati kue kering lebaran buatan Anda. Berikut ini cara membuat Kue Kurma Lebah sebagaimana dikutip dari tabloidbintang.com.

Bahan-bahan · 125 gram mentega · 125 gram margarin · 50 gram gula halus · 2 butir kuning telur · 350 gram tepung terigu · 2 sdm susu bubuk · 200 gram kurma, haluskan Olesan: · 3 butir kuning telur, kocok lepas Hiasan: · 100 gram cokelat masak gelap, lelehkan Cara Membuat 1. Kocok mentega, margarin, dan gula halus hingga lembut.

Masukkan kuning telur, kocok hingga rata. Tambahkan tepung terigu dan susu bubuk, aduk sampai tercampur rata.

2. Ambil sedikit adonan, pipihkan dan isi dengan kurma yang sudah dipulung kemudian bentuk lonjong. Susun adonan di atas loyang beroles margarin. Lakukan hingga adonan habis.

3. Panggang dengan suhu 150æ%C selama 10 menit atau matang, angkat dan dinginkan. Oles dengan kuning telur lalu panggang kembali hingga matang. Angkat dan tunggu sampai dingin, kemudian hias dengan cokelat masak gelap. Lakukan hingga cokelat habis. Biarkan mengeras, simpan di dalam wadah kedap udara.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 19 Mei 2020

Teken SKB, NTB Perbolehkan Daerah Bebas Corona Gelar Salat Idul Fitri Dari Hal. 1 Jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Corona dan diyakini tidak terdapat penularan seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogeny. Tidak ada yang terkena Covid-19, dan tidak ada keluar masuk orang, Salat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushala, tempat lain.

Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid), terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid19 yang belum terkendali.

Pelaksanaan Salat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. (nas)

Sidak Plt. Kalak BPBD NTB, Cek RTG Bermasalah di Masa Pandemi Dari Hal. 1 “Jika semua syarat terpenuhi, kita minta segera ditransfer sepanjang dana tersedia,” tandasnya.

Dikonfirmasi ulang terkait ini, Ahmadi mengaku untuk 40 warga tersebut sudah ada SK Bupati KLU, namun tidak ditindaklanjuti syarat syarat pendebetan sehingga setahun lebih belum ditransfer.

Masalahnya adalah Pokmas yang belum terbentuk. “Dan pendampingan tidak optimal dilakukan,” tegas Ahmadi terkait penyebab mandeknya RTG di sana.

Diakui Ahmadi, sebenarnya banyak laporan serupa di daerah lain. Sehingga berdampak pada macetnya pembangunan RTG sebagai akibat syarat- syarat pencairan dana belum terpenuhi. Masalah lainnya, berdampak pada warga yang belum terakomodir dalam RTG.

‘’Sebenarnya masih banyak , tapi nanti kita ada tambahan RTG supaya yang belum segera kita rehab rekon setelah Inpres perpanjangan keluar,’’ tandasnya.

Dalam masa pandemi Covid – 19 ini, mantan Sekretaris Dinas PUPR NTB ini memastikan agar progres RTG tetap berjalan sesuai rencana. Namun tentu tetap memperhatikan protokol Covid – 19.

Sebelumnya ia memang sejak awal sudah memahami, pada masa wabah Covid – 19 upaya percepatan RTG menjadi terbatas. Kerja fasilitator pun menjadi sempit ruang geraknya, sehingga dimaklumi ketika ada keterlambatan. Namun hal ini akan terus dievaluasinya, terutama soal dana yang belum dilakukan pendebetan dan sisa rumah yang belum tuntas dikerjakan. (ars/*)

Harga Paket JPS Harus Wajar Dari Hal. 1 Pada proses pengadaan paket sembako ini pihaknya masih sebatas pencegahan dengan mengedepankan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk pengawasan dan Intelijen untuk pengamanan distribusi.

Memang diakuinya, ada kabar soal selisih harga pengadaan barang pada paket sembako, seperti minyak goreng dan masker. Harga jauh lebih tinggi dibanding pabrikan. Namun ia menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme dan pedoman pengadaan pada Pemprov NTB. Namun yang ia ingatkan adalah potensi selisih dan kelebihan harga. ‘’Ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang memang punya niat korup. Kalau memang ada kelebihan anggaran, ya lebih bagus dikembalikan ke kas daerah,’’ tandasnya. Atau dengan anggaran yang sama, lanjut Kajati, menambah volume pengadaan. Selain bisa efisien, masyarakat lebih banyak yang terjangkau bantuan.

Pemanfaatan IKM lokal juga harus benar-benar selektif. Penuhi semua syarat administrasi agar tidak terjerat hukum. Karena realokasi dan refocusing anggaran yang memberi peluang dana besar, harus diminimalisir peluang masalahnya. ‘’Kan sudah ada pedoman pengadaan barang dan jasa di masa pandemi. Jangan sampai terjadi penyimpangan,’’ tegasnya.

Kajati melihat pengadaan

JPS Gemilang tahap pertama dan kedua semangatnya untuk hidupkan IKM lokal.

Sasarannya 105.000 KK terdampak Covid – 19 dengan total anggaran Rp26 miliar. Menurut rencana Kajati akan melakukan evaluasi untuk tahap pertama, kemudian dilanjutkan pengawasan pada tahap kedua dan seterusnya.

Dilihat juga ada upaya percepatan distribusi paket. Namun kewajaran harga di tahap dua harus diperhatikan agar sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid – 19. ‘’Appraisal yang menilai harus jelas. Silakan saja kalau soal IKM lokal, yang penting sesuai perencanaan dan tersalurkan kepada orang yang tepat,’’ tandasnya.

Penggunaan produk IKM lokal pada program ini, ada semangat yang dilihatnya.

Bahwa Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah ingin memberdayakan produk lokal dan masyarakat. Namun demikian, tetap diingatkan soal kejelasan penetapan harga. ‘’Wajar atau tidak wajarnya. Tapi kalau produk memenuhi syarat, harga juga terjangkau dan wajar, menurut saya aman,’’ ujarnya.

Saat ini selain pengadaan, prosedurnya terus dipantau oleh Bidang Datun dan distribusi diawasi oleh Intelijen. Bahkan kemarin katanya sudah berlangsung pertemuan dengan BPKP untuk membahas distribusi tahap kedua. (ars)

Penggunaan SKA Luar Pengaruhi Neraca Perdagangan NTB Dari Hal. 1 ‘’Supaya kita tahu neraca perdagangan dari luar berapa.

Setiap saat itu yang keluar negeri,’’ ujar Anhar. Menurutya, dalam sistem ekspor saat ini NTB terlalu bergantung pada daerah lain. ‘’Kalau dari Bali tidak ada (ekspor), komoditi kita hilang. Tidak ada keuntungan yang didapat,’’ sambungnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Drs. Fathurrahman, M.Si, menerangkan pemakaian SKA dari daerah lain untuk ekspor NTB disebabkan kondisi pandemi saat ini. Sehingga perusahaan di NTB beker-

ja sama dengan perusahaan di daerah lain yang mengelola ekspor untuk komoditas yang sama.

Diterangkannya, jika tidak dilakukan dengan sistem tersebut produksi manggis NTB dikhawatirkan tidak terjual tepat waktu dan justru akan rusak.

Mengingat pemakaian SKA dari daerah lain melalui kerja sama perusahaan menurutnya jamak dilakukan dalam dunia perdagangan.

“Yang penting barang ini laku di pasaran. Apalagi sekarang sudah musimnya, sementara kalau tidak ada penampungnya akan menjadi rusak,” ujarnya. (bay)

Disnakertrans akan Cek Keberadaan PMI Asal NTB Dari Hal. 1 Lombok Tengah 1.123 orang dan Lombok Barat 501 orang.

Untuk mencegah penyebaran virus Corona, Disnakertrans stand by di pelabuhan dan bandara bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada PMI yang baru pulang ke NTB. Meskipun PMI tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di luar negeri maupun luar daerah, sesampainya di NTB akan tetap dilakukan pemeriksaan ulang. ‘’Jadi tetap mereka dilakukan pemeriksaan ulang. Kalau ada gejala mereka dikarantina. Kita waspadai tinggi.

Tetap melakukan pemeriksaan ulang. Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya,’’ ujarnya.

Sebanyak 4.202 PMI asal NTB tersebut akan pulang secara bertahap.

Namun ada juga kemungkinan di antaranya melakukan perpanjangan kontrak kerja di luar negeri. Namun, Disnakertrans belum mengetahui PMI yang melakukan perpanjangan kontrak dan tidak.”Pokoknya datanya 4.202 orang yang sudah habis masa kontraknya,” tandasnya. (nas)

Halaman 11

Pasien Sembuh Bertambah Jadi 236 Orang, Positif Covid-19 Tinggal 131 Orang Mataram (Suara NTB) Pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 di NTB terus bertambah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB melaporkan tambahan empat pasien sembuh pada Senin, 18 Mei 2020.

Sehingga total pasien yang sembuh kini menjadi 236 orang.

Sementara itu, pasien yang masih positif Covid-19 dan saat ini dalam perawatan tinggal 131 orang.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan pada Senin, 18 Mei 2020, telah diperiksa di Laboratorium RSUD Provinsi NTB sebanyak 89 sampel swab. Dengan hasil 79 sampel negatif, 7 sampel positif ulangan, dan 3 sampel kasus baru positif Covid-19.

Tiga tambahan kasus baru positif tersebut, yaitu pasien nomor 372, inisial An.HK, lakilaki, usia 7 bulan, penduduk Desa Kateng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Praya dengan kondisi baik.

Pasien nomor 373, inisial An. RA, laki-laki, usia 7 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Cov-

id-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik.

Pasien nomor 374, inisial Tn. AN, laki-laki, usia 53 tahun, penduduk Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik.

Sedangkan empat tambahan pasien yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, yaitu pasien nomor 236, inisial Tn. D, lakilaki, usia 58 tahun, penduduk Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Pasien nomor 237, inisial Ny. N, perempuan, usia 23 tahun, penduduk Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien nomor 305, inisial inisial AEP, perempuan, usia 1 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pasien nomor 313, inisial Tn. IGEA, laki-laki, usia 19 tahun, penduduk Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

“Dengan adanya tambahan 3 kasus baru terkonfirmasi positif, 4 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini sebanyak 374 orang, dengan perincian 236 orang sudah sembuh, 7

meninggal dunia, serta 131 orang masih positif dan dalam keadaan baik,” sebut Gita.

Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif. Hingga sàa ini, kata Gita, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 885 orang dengan perincian 392 orang (44%) PDP masih dalam pengawasan, 493 orang (56%) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 16 orang PDP meninggal.

Rusunawa Balisung Jadi Lokasi Isolasi Khusus Covid-19 Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, memutuskan untuk menjadikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Balisung, sebagai tempat isolasi khusus pasien positif covid-19. Pasien dengan rapid tes reaktif sembari menunggu hasil swab dan pasien tanpa gejala serta gejala ringan juga akan ditempatkan di bangunan yang memiliki 40 unit kamar tersebut.

“Kita sudah putuskan untuk menjadikan Rusunawa Balisung sebagai lokasi karantina khusus pasien positif covid-19 dan juga pasien dengan rapid tes reaktif. Itu kita lakukan untuk menekan penyebaran virus tersebut, terutama pasien tanpa gejala karena,” ungkap Direktur RSUD Asy Syifa Taliwang, dr. Carlof kepada Suara NTB, Senin (18/5).

Lokasi Rusunawa Balisung sengaja disiapkan oleh Pemerintah lantaran sejak selesai

dibangun dua tahun yang lalu belum ada yang menempati. Pihaknya juga sudah melakukan pengecekan terhadap Rusunawa tersebut dan dianggap sangat layak sebagai lokasi karantina.

Karena saat ini dijadikan lokasi karantina khusus maka, fasilitas pendukung juga akan dilengkapi. Mulai dari kelengkapan alat kesehatan sampai dengan fasilitas penunjang medis lainnya. Sehingga ketika ada gejala pasien tersebut, bisa langsung ditangani secara maksimal.

“Anggaran penambahan fasilitas penunjang medis di Rusunawa Balisung sudah kita usulkan ke Pemerintah sebesar Rp600 juta dengan harapan bisa disetujui,” sebutnya.

Selain menyiapkan lokasi khusus, pihaknya juga memberlakukan pemeriksaan intensif di lapangan terutama di pintu-pintu masuk ke KSB seperti pelabuhan Poto Tano

dan Benete. Apalagi saat ini gelombang mudik terutama dari mahasiswa yang kuliah di luar daerah sudah semakin banyak yang pulang kampung.

Sehingga jika tidak dipantau maksimal dikhawatitkan menjadi masalah baru.

Khusus untuk anak-anak yang pulang dari rantauan, pihaknya berharap supaya orang tua dan perangkat desa bisa memberikan atensi khusus.

Salah satunya dengan tidak mengizinkan mereka keluar dari rumah selama 14 hari, jika mereka tetap saja membandel maka petugas desa harus mampu memberikan sanksi tegas.

“Pintu masuk kita akan terus kita pantau secara maksimal untuk menekan penyebaran virus tersebut. Kita juga sangat beruntung jumlah kasus ini masih kecil dibandingkan dengan kabupaten lain dan pengawasan intensif harus terus dilakukan,” pungkasnya. (ils)

Pemda KSB Bolehkan Masyarakat Gelar Salat Idul Fitri Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan tetap akan membolehkan masyarakatnya untuk menggelar salat Ied saat perayaan Idul Fitri yang kemungkinan akan jatuh pada tanggal, 24 Mei mendatang.

Pemberian izin bagi masyarakat untuk tetap menggelar salat Ied itu, dituangkan Pemda KSB melalui Surat Edarannya (SE) Nomor: 400/181/KESRA/V/ 2020 tentang pelaksanaan takbir dan salat idul fitri 1 syawal 1441 H/2020 M. Dalam surat itu ada sejumlah poin yang dipertegas Pemda KSB, mulai dari alasan pemberian izin salat Ied di tengah pandemi corona saat ini hingga ketentuan yang wajib dipatuhi masyarakat selama mengikuti salat idul fitri nantinya.

Berdasarkan SE itu, Pemda KSB menyebutkan, bahwa KSB saat ini sudah masuk sebagai daerah terkendali dari penyebaran Covid-19. Karena itu salat Ied yang dilakukan secara berjemaah baik di lapangan, masid, musala maupun di rumah dapat dilaksanakan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan salat idul fitri saat pandemi Covid-19.

Meski memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menggelar shatal Ied. Pemda KSB tetap memberlakukan aturan ketat protokol pencegahan Covid-19 selama pelaksanaan hingga selesai salat. Mulai dari mewajibkan panitia salat Ied menyiapkan tempat cuci tangan, jemaah diwajibkan menggunakan masker dan

membawa sajadah sendiri hingga menghindari kontak langsung antar jemaah. Selain itu sebelum salat Ied tidak diperbolehkan warga menggelar pawai takbir yang bisa mengundang kerumunan masyarakat.

Untuk lokasi salat sendiri, pemerintah juga tetap memberi keleluasaan kepada masyarakat.

Dalam SE itu disebutkan, untuk lokasi salat Ied tingkat kabupaten akan dilaksanakan di lapangan depan masjid agung darussalam kompleks KTC dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Taliwang yang bermukim di wilayah kelurahan. Sementara desa-desa di kecamatan Taliwang melaksanakan di desa masing-masing.

Demikian warga di 7 kecamatan lainnya melaksanakan salat Ied sebagaimana di tempat biasa setiap tahunnya. (bug)

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.362 orang, terdiri dari 261 orang (5%) masih dalam pemantauan dan 5.101 orang (95%) selesai pemantauan. Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid19 namun tanpa gejala sebanyak 5.017 orang, terdiri dari 2.019 orang (40%) masih dalam pemantauan dan 2.998 orang (60%)

selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 57.631 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 3.965 orang (7%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 53.666 orang (93%). (nas)

Target 17 Emas Tidak Berubah Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengatakan target 17 medali emas NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020 tidak akan berubah. Kontingen NTB diyakini akan mampu meraih target 17 medali emas di multi event olahraga nasional.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram belum lama ini mengatakan Pandemi virus Corona (Covid-19) tak akan mematahkan semangat patriot olahraga NTB dalam menatap PON 2021. Pasalnya, selama Covid-19, atlet NTB tetap berlatih melalui program latihan mandiri yang di-SK-kan oleh KONI NTB awal April lalu.

Program pelatihan mandiri merupakan program pengganti Pelatda PON yang dibubarkan oleh KONI NTB lantaran Pandemi Covid-19.

Menurut Andy, dalam situasi

Pandemi Covid-19 tidak saja dirasakan oleh atlet NTB saja.

Dalam hal ini semua atlet yang tersebar di semua provinsi pasti akan merasakan hal yang sama.

Sehingga menurut Andy target 17 medali emas NTB tidak boleh berubah. “Target 17 emas PON tidak akan berubah. Target NTB tetap 17 medali emas,” ucapnya.

Menurut Andy, Pandemi Covid-19 tidak akan mengubah target 17 medali emas, pasalnya semua provinsi pasti mengalami hal yang sama.

Dalam kondisi Covid-19 kata Andy bisa dikatakan semua atlet nasional di Indonesia tidak dapat menjalani program latihan peningkatan prestasi. Namun dalam situasi saat ini atlet butuh program latihan untuk mempertahankan kebugaran sebagai atlet.

Begitu juga atlet NTB sedang melaksanakan program latihan mandiri guna mempertahankan kebugaran selama Covid-19. (fan)

MUI Kota Bima Perbolehkan Salat Jumat, Tarawih dan Idul Fitri Berjemaah Kota Bima (Suara NTB) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima kini memperbolehkan warga untuk melaksanakan salat Jumat, Tarawih dan Idul Fitri secara berjamaah dan terbuka seperti biasa. Hal itu dilakukan seiring menurunya trend wabah corona di Kota Bima.

“Alhamdulillah dengan membaiknya perkembangan kasus Covid-19 di Kota Bima, pelaksanaan sholat Jumat, tarawih hingga sholat Ied sudah bisa dilaksanakan seperti biasa,” kata Sekretaris Umum MUI Kota Bima, H. Anwar Efendi, SH. Anwar mengaku sebelumnya Pemerintah Kota Bima mengeluarkan himbauan dalam Perwali nomor 24 Tahun 2020 tentang PSBK dalam penanangan Covid 19 di Kota Bima.

“Dalam pasal Perwali ini, warga diarahkan untuk melaksanakan salat di ru-

mah, untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19,” katanya.

Namun setelah PSBK berjalan selama seminggu, tidak terjadi lonjakan atau terdapat kasus baru Covid-19 di Kota Bima, sehingga sejumlah pasal dalam Perwali itu perlu diubah atau direvisi.

“Minggu kemarin kami bersama Pemkot Bima, Forkopimda, ormas Islam mengikuti rapat evaluasi penerapan PSBK dengan agenda revisi pasal dalam Perwali,” katanya.

Salah satu yang direvisi dalam Perwali itu adalah diperbolehkannya salat tarawih, Jumat, dan salat idul fitri secara berjamaah dan terbuka. Hal itu disesuaikan dengan perkembangan keadaan di lapangan. “Walau begitu warga tetap harus waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan,” ujarnya. (uki)

4.500 ASN Bekerja dari Rumah Dari Hal. 1 ‘’Antara 20 - 30 persen yang kerja di rumah dari total 15.000 lebih pegawai provinsi,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/ 5) kemarin.

Nasir mengatakan, dalam surat edaran gubernur terse-

but ASN yang diperbolehkan bekerja dari rumah. Antara lain, ASN yang berusia 50 tahun ke atas, ASN yang punya riwayat penyakit kronis, ibu hamil dan ibu menyusui. Namun, kata Nasir tidak semua ASN yang berusia 50 tahun bekerja dari rumah.

Sistem kerja ASN diserahkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

(OPD). Sehingga ada ASN yang berusia 50 tahun ke atas tetap masuk kantor. Yakni mereka yang masih sehat dan tidak punya penyakit kronis.

Secara keseluruhan, kata Nasir, jumlah ASN Pemprov NTB yang berusia di atas 50 tahun mencapai 40 persen. ‘’Untuk penerapan surat edaran itu kita kembalikan ke OPD masing-masing. Pola

kerja shift kita terapkan.

Walaupun dia berusia di atas 50 tahun, kalau kondisinya masih bagus, tenaganya dibutuhkan kita minta tetap masuk kerja,’’ terangnya.

Di masa pandemi Corona ini, kata Nasir ada kelonggaran yang diberikan kepada ASN. Namun bukan berarti pelayanan akan menurun.

Meskipun ada kelonggaran,

namun pelayanan di masingmasing OPD harus maksimal.

Mengenai perpanjangan ASN bekerja dari rumah belum ditentukan sampai kapan. Karena akan tergantung situasi dan kondisi pandemi Corona. ‘’Kalau selesai lebaran tak ada lagi pademi, maka surat edaran itu dicabut.

Artinya kembali bekerja seperti biasa,’’ pungkasnya. (nas)

Pembebasan Pajak Pariwisata Perlu SK Resmi Dari Hal. 1 Menurutnya, berdasarkan SK tersebut pemda telah memberikan bebas pajak untuk periode Mei – Agustus mendatang. ‘’Kalau Maret – April (pembayarannya) tanpa dikenakan biaya keterlambatan lan,’’ ujar General Manager Favehotel Lombok terebut. Pihaknya bersyukur dengan adanya realisasi relaksasi pajak yang diberikan pemerintah. ‘’Pajak

tanah, pajak air tanah, PP1, masanya itu sudah dapat,’’ ujarnya.

Diterangkan Yono, pelaku usaha perhotelan memang mulai merasakan dampak pandemi Covid-19 pada pertengahan Maret lalu. Padahal, pada periode tersebut Kota Mataram sempat menjadi tuan rumah untuk beberapa acara tingkat nasional, seperti pertemuan Pol PP seIndonesia dan forum Adeksi. ‘’Itu cukup membantu juga,

tapi di pertengahan Maret itu habis semua tamunya. Sampai sekarang tidak ada (tamu),’’ ujar Yono.

Terpisah, Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait relaksasi pajak dari Pemda setempat. Padahal, program tersebut telah mendapatkan arahan langsung dari pemerintah pusat. ‘’Pemberian pajak insentif

relaksasi kita belum tahu pelaksanaannya bagaimana.

Maksudnya begini, info itu ada, tapi kan kita perlu detialnnya. Seperti apa prosesnya,’’ ujar Kusnawan saat dikonfirmasi, Senin (18/ 5). Menurutnya, untuk memperjelas program yang diberikan diharapkan adanya surat resmi dari Pemda. ‘’Bukannya kita tidak percaya. Kita mau lihat suratnya dulu. Kita belum ada info, karena belum ada suratnya,’’

katanya.

Di sisi lain, dirinya mengharapkan periode pembebasan pajak yang akan diberikan akan mengakomodir pembayaran sejak bulan Maret. Pasalnya, untuk April kondisi perhotelan di kawasan Tiga Gili disebutnya sudah benar-benar sepi pengunjung. ‘’April kita tidak punya tamu, ya jelas (pembayaran) pajak kita koson. Yang kita perlukan pada saat Maret,’’ pungkasnya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 19 Mei 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Program Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) Semenjak ditetapkan sebagai siaga darurat bencana non alam Covid19. Pemkot Mataram menunjukan keseriusan dan bekerja keras menangani virus Corona. Buktinya keseriusan dengan melakukan pemfokusan kembali anggaran untuk pencegahan dan penanganan. Hasilnya, pasien sembuh Covid-19 terus meningkat.

Menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pemkot Mataram mengambil langkah yakni, pencegahan dan penanganan, penyiapan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi serta realokasi dan pemfokusan kembali anggaran.

Langkah pencegahan disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam keterangan tertulis diterima Suara NTB, Senin (18/5) dengan mengeluarkan kebijakan kepada siswa untuk belajar di rumah, pemberlakuan jam malam,anjuran ibadah di rumah,penundaan pembayaran pajak hotel, restoran,tempat hiburan serta pajak air bawah tanah serta sanksi administrasi bagi pengusaha. Pengawasan di pintu masuk,program Mataram Bermasker dan lain sebagainya.

Dari sisi penanganan, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, menyiapkan Wisma Nusantara sebagai tempat screening dan penampungan cek kesehatan bagi ODP dengan hasil rapid tes reaktif, menyiapkan kurang lebih 193 kamar rawat inap dengan mengalihfungsikan Gedung Graha Mentaram di RSUD Kota Mataram sebagai pusat isolasi dan perawatan pasien positif Covid-19, menyediakan alat pelindung diri, melakukan rapid test dan swab untuk ODP,PDP dan OTG. Program yang menyasar ke masyarakat tambahnya, menerapkan skema penanganan COVID-19 Berbasis Lingkungan (PCBL).

Program ini melibatkan peran seluruh komponen masyarakat, baik unsur TNI, Polri, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat di lingkungan,serta mengoptimalkan kader pelayanan terpadu Kota Mataram. “PCBL menggunakan pendekatan berupa partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Disamping pencegahan dan penanganan, Pemkot Mataram juga memberikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). JPS diprioritaskan bagi warga terdampak Covid-19. Penyaluran bantuan disinkronisasi dengan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTB. Penyaluran bantuan secara efektif,efisien serta mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Disebutkan, jumlah penerima JPS di Kota Mataram berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) by name by address sebanyak 41.598 Kepala Keluarga (KK). Dengan rincian intervensi Pemerintah Pusat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial sebelumnya tercatat sejumlah 22.115 KK. Kemudian Kota Mataram mendapatkan kuota tambahan sebesar 7.440 KK, sehingga total penerima BPNT sebanyak 29.555 KK. Bantuan diberikan senilai 250 Ribu Rupiah per bulan. Selain itu, Kota Mataram juga mendapatkan kuota Bantuan Langsung Tunai dari Kementerian Sosial sebesar 600 Ribu Rupiah selama 3 bulan bagi 12.041 KK.

(Suara NTB/ist)

Pemkot Mataram Bekerja Keras dan Serius Tangani Virus Corona

Pemprov NTB memberikan 1.868 paket bantuan stimulan melalui program JPS Gemilang. Dengan demikian, total 43.464 KK telah tertangani melalui intervensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga Pemerintah Kota Mataram menyalurkan JPS bagi kurang lebih 26 ribu KK yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

“Sasaran penerima dimaksud adalah kelompok-kelompok terdampak, diantaranya Tenaga Kerja yang di-PHK atau dirumahkan, penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, gepeng, pemulung, UMKM, kelompok Nelayan, Kelompok Perempuan Rawan Sosial, Kelompok Budidaya Perikanan, PKL, eks LP, ODHA, PSM, Buruh Tani, Pedagang Bakulan, dan Kelompok Hortikultura pengolah hasil,” jelasnya.

Kebijakan lain sebagai dampak dari Covid-19 Untuk Pemulihan Sosial

Ekonomi, terutama bagi dunia usaha dengan menerapkan keringanan pajak berupa penundaan pembayaran pajak, pembebasan sanksi administrasi dan pembebasan pembayaran pajak Sesuai dengan Syarat dan Ketentuan.

Walikota menambahkan, langkah serta komitmen pencegahan Covid19 telah dialokasikan Rp 179,5 miliar dialokasikan untuk keperluan pencegahan dan penanganan sampai enam bulan kedepan. Sehingga, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) merealokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar. Hal ini diakibatkan penurunan transfer dari Pemerintah Pusat kurang lebih hingga 30 persen, serta prediksi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30-40 persen.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 tahap pertama sebesar Rp 35 miliar diperuntukan bagi 11 organisasi perangkat daerah. (cem/*)

Aneka kegiatan dan kebijakan yang dijalankan Pemkot Mataram dalam rangka penanganan dan pengendalian Virus Corona di wilayah Kota Mataram.