Edisi Kamis 19 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 19 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 16 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Minta Kampanyekan Tiga Gili Aman bagi Wisatawan Tanjung (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali menegaskan bahwa kawasan tiga gili di Lombok Utara yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, aman bagi wisatawan. Pemprov tidak melakukan lockdown, hanya penutupan sementara akses kapal cepat (fastboat) dari Bali menuju tiga gili yang selama ini mengangkut ribuan wisatawan dalam sehari tanpa kontrol yang ketat karena keterbatasan peralatan dan SDM di tiga gili.

(Suara NTB/humasntb)

DIALOG - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Kapolda NTB, Tomsi Tohir dan Bupati KLU, H.Najmul Akhyar, berdialog dengan unsur pengusaha setempat.

Pengusaha di Gili Minta Keringanan Kebijakan Keuangan

Ia mengatakan, tiga gili tetap terbuka bagi wisatawan baik domestik dan mancanegara.

Namun harus melalui Bandara Internasional Lombok atau Pelabuhan Lembar. Selanjutnya wisatawan dapat masuk ke kawasan tiga gili melalui Pelabuhan Bangsal Kecamatan Pemenang Lombok Utara. ‘’Karena peralatan kita terbatas, SDM terbatas. Apalagi

Bali sudah ada positif Corona.

Kita tak mau ambil risiko. Oleh karena itu (wisatawan) yang datang dari Bali lewat fastboat kita tutup sementara untuk meminimalisir kemungkinan terburuk yang terjadi di tempat kita,’’ kata gubernur pada kegiatan sterilisasi tiga gili di Pelabuhan Bangsal, Rabu (18/3) kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

DIPERIKSA - Setiap wisatawan yang akan masuk ke tiga gili melalui Pelabuhan Bangsal, KLU diperiksa termasuk menggunakan pendeteksi suhu tubuh.

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., Rabu (18/3) melakukan kunjungan ke Gili Trawangan, Lombok Utara. Gubernur memantau aksi bersih-bersih dan penyemprotan disinfektan sebagai antisipasi penyebaran virus Corona. Di sela-sela itu, gubernur juga berdialog dengan unsur pengusaha setempat.

Di hadapan Gubernur NTB, Kapolda NTB, Irjen.Tomsi Tohir dan Bupati KLU, H.Najmul Akhyar, sejumlah pengusaha menyampaikan sejumlah usul terkait situasi ekonomi terkini yang dihadapi para pengusaha.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

TO K O H

SEMPROT - Petugas dari Satuan Brimob Polda NTB melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat di Gili Trawangan, Rabu (18/3) kemarin.

Pemprov Minta Bantuan ITDC

Pantau Bahan Pangan Jalan Putus Dekat Proyek Sirkuit

KO M E N TTAA R PDP di NTB 16 Orang JUMLAH Pasien Dalam Pengawasan (PDP) untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB bertambah. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, sampai dengan 18 Maret 2020 jumlah PDP menjadi 16 orang dari data sebelumnya yang berjumlah 11 orang.

Bersambung ke hal 15

TNGR Tutup Tujuh Objek Wisata

MotoGP Mendesak Diperbaiki

Mataram (Suara NTB) Ruas jalan Kuta – Awang, Lombok Tengah yang putus akibat banjir pekan lalu sangat mendesak diperbaiki.

Apalagi, ruas jalan tersebut merupakan jalur utama yang dilalui wisatawan dan angkutan pengangkut material proyek di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Jalan yang putus tersebut lokasinya sekitar 500 meter dari proyek pembangunan Sirkuit Mandalika.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT mengatakan, pascaruas jalan provinsi tersebut putus akhir pekan lalu, arus lalu lintas ditutup untuk kendaraan roda empat.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/why)

I Gusti Putu Gede Ekawana

PEMBATASAN pembelian sembako di NTB belum berlaku. Satgas Pangan Provinsi NTB menemukan sembako masih dalam stok yang cukup. Meskipun harga sebagiannya fluktuatif cenderung naik. Dampak siaga virus Corona dan jelang Ramadhan penyebabnya.

Ketua Satgas Pangan Provinsi NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana mengatakan, masyarakat tidak perlu panik dengan membeli sembako besarbesaran.

Bersambung ke hal 15

PUTUS - Titik merah merupakan jalan yang putus, lokasinya tidak jauh dari proyek pembangunan Sirkuit Mandalika.

Mataram (Suara NTB) Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ikut terdampak kebijakan pemerintah dalam penanggulangan virus Corona. Ada tujuh titik objek wisata yang terpaksa ditutup menyusul kekhawatiran penyebaran virus Corona. Penutupan dilakukan terhitung sejak 16 Maret 2020 hingga tanggal 29 Maret 2020 mendatang.

Titik objek wisata dimaksud tersebar di Pulau Lombok yang selama ini jadi pusat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Seperti air terjun dan spot wisata alam lainnya.

Seperti di Otak Kokoq Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Air Terjun Jeruk Manis, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, juga di Lombok Timur. Kemudian Gunung Kukus, Desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur. Kemudian Taman Wisata Propok, Desa Sapit Kecamatan Suela, Lombok Timur.

Bersambung ke hal 15

Antisipasi Penyebaran Virus Corona

NTB Atensi Khusus TKI Pulang Kampung I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

Nurhandini Eka Dewi

Tanjung (Suara NTB) Mengantisipasi dan mewaspadai penyebaran virus Corona, Pemprov NTB bersama Pemda Kabupaten/Kota memberikan atensi khusus bagi TKI yang pulang kampung (mudik). Pemda Kabupaten/ Kota melalui Puskesmas sudah diminta mendata dengan mendatangi langsung TKI asal NTB yang baru saja pulang dari luar negeri.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, berkumpul dan bersalamsalaman sudah menjadi tradisi di masyarakat NTB. Sehingga apabila ada satu orang saja yang tertular virus Corona, maka akan memungkinkan terjangkit ke

banyak orang lainnya. ‘’Apalagi nanti sebelum bulan puasa Ramadhan, banyak tenaga kerja kita pulang kampung.

Kalau kita tidak hati-hati, kita harus antisipasi yang terburuk,’’ pesan gubernur.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan bahwa memang PMI atau TKI yang pulang dari luar negeri menjadi perhatian untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Ia mengatakan, sudah meminta Puskesmas di kabupaten/kota untuk mendata secara langsung dengan mendatangi TKI NTB yang baru pulang dari luar negeri.

‘’Jadi kita minta temanteman kabupaten/kota dan Puskesmas itu mendata,’’ kata Eka dikonfirmasi Rabu (18/3) kemarin.

Ia mengatakan, petugas Puskesmas akan turun langsung mendata TKI yang baru pulang dari luar negeri. Karena bagaimanapun juga, TKI yang baru pulang tersebut masuk sebagai Orang Dengan Risiko (ODR).

Bersambung ke hal 15 H. Lalu Bahruddin (Suara NTB/nas)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

Halaman 2

Masyarakat Diminta Tidak Panik Maksimalkan Poskamling KEBERADAAN Pos Kamling di kelurahan Cakranegara Selatan akan dimaksimalkan. Dengan adanya Pos Kamling, pemantauan seluruh aktivitas warga bisa dilakukan. Dengan adanya Pos Kamling juga, keamanan dan ketertiban di lingkungan Cakranegara Selatan bisa lebih kondusif dan tertib.

“Insha Allah kita bisa pastikan kemanan di lingkungan dengan adanya Pos Kamling ini. Kita juga ada awik-awik untuk masalah keamanan lingkungan. Jika ada warga yang mengganggu ketertiban warga seperti menggunakan narkoba, akan kita (Suara NTB/viq) tindak,” kata Lurah CakraneH. Mahsun gara Selatan, H. Mahsun, Rabu (18/3).

Bukan hanya itu jelas Mahsun, jika ada warga di lingkungan Cakranegara Selatan yang kedapatan mengkonsumsi narkoba lebih dari tiga kali, pihaknya tak segan-segan akan mengeluarkan warga tersebut dari lingkungan. Kebijakan itu, sudah ditetapkan seluruh elemen kelurahan. Peraturan itu juga sudah masuk dalam awik-awik yang dibentuk pihak kelurahan.

Juga lanjut Mahsun, adanya Pos Kamling di salah satu lokasi di lingkungan Cakranegara Selatan, akan difungsikan secara maksimal. Karena, Pos Kamling merupakan perpanjangan tangan anjuran dari Polisi, TNI dan Satpol PP. “Jadi, aturan di kelurahan sudah jelas di sana. Fungsi dan tugas petugas Pos Kamling. Sekarang tinggal kita lanjutkan dan perketat saja pengawasannya,” tuturnya.

Untuk kelengkapan Pos Kamling sendiri, pihaknya sudah melakukan pengadaan kelengkapan beberapa alat. Beberapa alat itu jelas Mahsun, untuk melengkapi pengawasan untuk petugas selama piket di Pos Kamling. “Kita sudah taruh senter, tongkat dan alat lainnya,” terangnya.

“Juga kita sudah sediakan kelengkapan lainnya seperti alat pemadam api ringan (Apar), borgol, tongkat pentungan, jas hujan, dan beberapa obat-obatan,” pungkasnya. Selain itu juga, pihaknya sudah menjadwalkan enam orang penjaga Pos Kamling di Kelurahan. Keenam penjaga sudah diatur jadwal piket sesuai ditetapkan kelurahan. “Insha Allah kita akan maksimalkan Pos Kamling ini. Untuk keamanan di lingkungan,” tutupnya. (viq)

Bina SDM Kelurahan ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, A.Md., Keb., menyayangkan Lurah-lurah di Kota Mataram, masih mengeluhkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di kelurahan. Dia menyadari kualitas SDM yang tidak mumpuni akan menghambat eksekusi dana kelurahan. Padahal, dana kelurahan ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kualitas SDM ini, seolah menjadi persoalan klasik yang dihadapi kelurahan-kelurahan di Kota Mataram. Menurut Mita, membina SDM di kelurahan, menjadi tugas Lurah. ‘’Seharusnya Lurah yang punya tugas membentuk SDM. Bila perlu lakukan bimtek lagi. Kalau menunggu dari BKPSDM, susah,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerja Komisi I DPRD Kota Mataram, Rabu (18/3) kemarin.

Dengan terus munculnya keluhan kualitas SDM di kelurahan mengesankan bahwa Lurah tidak mau repot melakukan pembinaan. ‘’Kalau Lurah ingin mendapatkan yang terbaik, memang harus mau melakukan pembinaan,’’ kata Mita. Politisi PKB ini tidak menampik SDM di kelurahan belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan skill di sana.

Kelurahan sebagai garda terdepan, seharusnya diisi oleh SDM-SDM yang mampu bekerja memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. ‘’Inikan lucu, ada pegawai yang tidak tahu mau kerjakan apa,’’ ucapnya. Mita melihat keberadaan SDM yang dianggap tidak berkualitas oleh Lurah, sebagai sebuah keterlanjuran. ‘’Makanya di sinilah peran Lurah bagaimana melakukan pembinaan lagi,’’ imbuhnya.

Anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini menyarankan, ke depan rekrutmen CPNS harus selektif demi mendapatkan SDM yang berkualitas. ‘’Mungkin tesnya tidak sebatas tes tulis. Bila perlu ada tes wawancara untuk mengetahui sejauh mana kualitas CPNS itu,’’ sarannya. ‘’Jangan seperti sekarang, mereka kadang bingung tidak tahu apa yang dikerjakan,’’ sesalnya.

Kalau pemerintah tidak memulai langkah melakukan seleksi ketat pada saat rekrutmen CPNS, SDM ini akan terus menjadi persoalan. Lemahnya SDM di kelurahan dikhawatirkan pada tidak tercapainya hajat dari dana kelurahan ini. ‘’Kita tidak ingin niat baik dari hadirnya dana kelurahan ini, justru tidak terlaksana sesuai harapan k a r e n a kelurahan tidak diduk u n g d e n g a n SDM-SDM berkualitas. (fit) Mita Dian Listiawati (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menetapkan siaga darurat non bencana alam pencegahan virus corona atau covid-19. Area publik akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Masyarakat diharap tidak panik dan tetap waspada.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menjelaskan, Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan gugus tugas penanganan corona virus 2019 telah ditunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Doni Bonardo sebagai ketua gugus tugas penanganan covid-19.

Di NTB khususnya Kota Mataram sesuai edaran Kepala Pelaksana BPBD NTB dan berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Maret 2020 tentang antisipasi covid-19, Bupati/walikota diminta menetapkan status siaga darurat non bencana alam covid-19 selama 199 hari. Penetapan siaga darurat terhitung dari 16 Maret 31 Agustus 2020. “Kota Mataram sudah menetapkan siaga darurat bencana non alam covid-19,” kata Mahfuddin dikonfirmasi, Rabu (18/3).

Setelah menetapkan siaga darurat corona, pemkot menindaklanjuti dengan mempersiapkan administrasi. Langkah percepatan dimulai dengan koordinasi dengan instansi terkait. BPBD mulai menginventarisir dan mengambil langkah pencegahan seperti pemberitahuan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media, imbauan Walikota dan disampaikan kepada masyarakat tentang kewaspadaan supaya tidak panik.

Langkah konkretnya adalah dengan penyemprotan disinfektan menyasar area publik seperti kantor, sekolah, tempat ibadah serta area publik lainnya. “Hari ini (kemarin,red) sudah mulai penyemprotan disinfektan sekolah di sebelas puskesmas,” sebutnya.

Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran dana siap pakai untuk penanganan virus corona. Mekanisme pencairan telah diatur oleh BNPB. Polanya tidak jauh berbeda dengan pencairan dana rehab – rekon pasca gempa 2018 lalu.

Sebagai ketua gugus tugas di daerah, tahap awal BPBD akan menghimpun kebutuhan instansi terkait terutama Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanganan virus corona. “Kita data berdasarkan mekanisme apa yang dibutuhkan oleh Dikes, Kominfo dan rumah sakit,”sebutnya.

Di tengah ancaman penyakit berbahaya itu, dia mengimbau masyarakat tidak panik tetapi tetap waspada. Meliburkan sekolah selama dua pekan.

Masyarakat tidak melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang, menjaga kesehatan serta gizi seimbang serta menghindari kontak fisik secara langsung. Paling penting adalah, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas melawan virus corona.

Dijelaskan, setelah semprot kantor Walikota Mataram dan

(Suara NTB/ist)

PENYEMPROTAN - Suasana persiapan penyemprotan disinfektan di SDN 5 Mataram, Rabu (18/3). Pemkot Mataram berusaha meminimalkan sebaran Covid-19 di area publik. Baik di tempat peribadatan maupun tempat-tempat keramaian lainnya.

Kantor DRPD kota Mataram dengan cairan disinfektan, pemkot juga menyemprot ke semua sekolah untuk mencegah persebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Bukan hanya itu, Pemkot Mataram juga akan menyemprot cairan disinfektan ke semua area publik, seperti masjid, pura, vihara, gereja dan tempat umum lainnya.

“Hari ini, Rabu (18/3) kita sasar ke semua sekolah dulu. Besok kita akan sasar ke area publik seperti tempat ibadah. Bahkan semua tempat warga berkumpul kita akan sempotkan disinfektan,” katanya kepada Suara NTB. Dari 60 petugas yang dikerahkan, di antaranya petugas penyem-

prot disinfektan berasal dari Dinas BPBD kota Mataram, Tagana, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, tim RSUD dan beberapa tim dari Puskesmas di Mataram. “Hari ini kita target semua sekolah di Mataram bisa kita semprot,” ucapnya.

“Untuk sekolah yang berada di wilayah kerja Puskesmas itu yang kita dahulukan. Di Mataram kan ada 11 Puskesmas, akan di sasar ke semua wilayah di semua wilayah kerja Puskesmas tadi,” kata Mahfuddin. Menurutnya, penyemprotan ini dilakukan selama 12 hari ke depan. Setelah melakukan penyemprotan ke semua sekolah, pihaknya akan mencoba sasar semua tempat ibadah

di Mataram. “Penyemprotan ini kita lakukan sampai sore dari pagi,” terangnya.

Setelah menyasar semua tempat peribadatan, pihaknya kemudian akan menyasar semua lokasi keramaian Mataram. Seperti di pusat perbelanjaan dan lokasilokasi keramaian lainnya. “Intinya kita berjalan terus untuk memutus rantai sebaran Covid-19 ini,” paparnya. Pun demikian, Pemkot Mataram akan menambah peralatan penyemprotan dan cairan disinfektan. “Ini kita lakukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Mataram. Bila perlu, petugas penyemprot kita tambah,” tuturnya. (cem/viq)

Pelayanan Dukcapil

RSUD Mataram Batasi Kunjungan Tak Gunakan Standar Keluarga Pasien Pencegahan Virus Corona

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan imbauan untuk melakukan pembatasan jumlah pengunjung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram.

Hal itu dilakukan untuk meminimalkan sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Mataram.

Direktur RSUD kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengatakan, dari imbauan Gubernur NTB dan Pemkot Mataram terkait wabah Covid-19, pihaknya akan memfilter jumlah pengunjung ke RSUD kota Mataram.

Strategi itu kata Jack, sapaannya, untuk meminimalkan sebaran Covid-19. “Bukan sekadar memfilter, mari kita buat NTB ini aman, khususnya Kota Mataram dari Covid19. Untuk mengamanknan itu, mari kita semua bergerak. Mulai menyisir semua pusat perbelanjaan dengan pemeriksaan menggunakan thermal scanner untuk pengunjung,’’ katanya.

Kalau mau revolusi, kata Herman, akan libatkan semua lurah dan camat. ‘’Kita cari sumber yang berpotensi menyebarkan. Dari screening yang kita lakukan kalau ada orang suhu tubuhnya 38 derajat, kita langsung cek,” katanya, Rabu (18/3). Segala hal yang menyebabkan peluang penyebaran Covid-19, seharusnya ditahan. Karena, ini merupakan perintah dari Wa-

(Suara NTB/viq)

BATASI KUNJUNGAN - Dua orang penjaga loket RSUD kota Mataram tengah siaga pada pukul 07:00 Wita, Rabu (18/3).

RSUD kota Mataram mulai membatasi jumlah pengunjung. likota, pihaknya akan memaksimalkan penanganan sebaran Covid-19.

Pembatasan jumlah pengunjung ke RSUD merupakan langkah untuk meminimalkan sebaran wabah Covid-19. Untuk kunjungan IGD jelas Jack, hanya boleh dikunjungi dua orang. “Mulai saat ini, kita siap lakukan penanganan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi kan, kadang masyarakat kita yang ngeyel.

Maka kita akan lakukan step by step-lah dulu,” katanya.

Untuk mencegah wabah Covid-19, pihak RSUD kota Mataram melakukan strategi lain. Khusus pasien penderita batuk, tak diperbolehkan

mengambil tiket antrean.

“Khusus pasien batuk, kita ambilkan tiket antreannya.

Untuk poli paru-paru dan poli jantung bisa langsung ke reservasinya atau bisa secara online,” kata Yanti, salah satu staf Bagian Informasi RSUD Kota Mataram.

“Jadi kita harus sterilkan loket tiketnya. Kita kasi jarak satu meter dari loket antrean ke penerima kartu antre,” kata Yanti. Penjagaan loket antrean ini jelas dia, di mulai pada pukul 07:00 Wita hingga pukul 12:00 Wita. “Ini bagian dari mengurangi kontak dengan pasien. Sebagai bentuk pencegahan juga,” tutup Yanti. (viq)

Mataram (Suara NTB) Pemerintahtengahgencarmengantisipasi penyebaran virus corona. Sejumlah akses serta pusat keramaian diawasi ketat. Namun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tak memiliki standar pencegahan wabah tersebut. Pengunjung maupun petugas rentan terjangkit.

Sekitar pukul 09.20 Wita, pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal.

Masyarakat hilir – mudik untuk mengurus keperluan mereka. Di satu sisi, tak ada satupun petugas maupunpengunjungterlihatmenggunakan masker. Di pintu masuk ruang pelayanan tidak disediakan alat pemindai suhu tubuh. Hand sanitizer diletakan di dalam laci meja. Petugas tak menggunakan alat keselamatan memenuhi standar untuk proteksi diri.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kepala Bidang Pendataan Penduduk, H. Hasmin menjelaskan, pelayanan administrasi kependudukan seperti perekaman KTP, pencetakan kartu keluarga (KK), akte kelahiran dan pengesahan tetap dilaksanakan. Meskipun Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan agar tetap waspada.

Bentuk kewaspadaan dimaksud adalah, dengan tetap menyiapkansabunpencucitanganatauhand sanitizer dan meminta masyarakat mencucitangansetelahperekaman serta jaga jarak. “Pelayanan tetap seperti biasa. Walaupun di Lombok

Barat menonaktifkan pelayanan mereka,” kata Hasmin ditemui, Rabu (18/3).

Dalam memberi pelayanan antara petugas dan warga tetap kontak langsung. Artinya, tidak ada jarak antara petugas dengan masyarakat. Bentuk kontak fisik mulai dikurangi dengan meniadakan perekaman di sekolah dan keliling ke lingkungan. Sementara, di kantor tetap ada pelayanan.

Dukcapil memiliki keinginan mengubah pola pelayanan adminduk secara online. Aplikasi sedang disiapkan untuk dikembangkan ke depannya.

“Memang ada rencana kami melayani secara online,” tandasnya.

Berkaitan dengan standarisasipencegahanpenyebarancovid-19.

Hasmin mengaku baru menyediakanhand sanitizer.Sementara,alat pemindai suhu tubuh, masker serta pakaian khusus tidak ada. Bahkan, sterilisasi ruangan dengan penyemprotan disinfektan belum ada. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk meminta penyemprotan maupun alat pemindai suhu tubuh. Namun, belum ditindaklanjuti.

“Pak Kadis sudah nelpon ke Dikes tapi belum ada sampai sekarang,” ucapnya. Dia mengetahui, kerentanan petugas cepat tertular wabah tersebut. Sebab, aruspengunjungdatangtidakdiketahui apakah dalam kondisi sehat atau sebaliknya. Walaupun, Kota Mataram bukan sebagai daerah pandemik. Justru, dikhawatirkan perekaman sidik jari memicu penularan. (cem)

Satu Oknum Pejabat Diduga Tak Kooperatif Laporkan Harta Kekayaan Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempercepat penyelesaian pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di Lingkup Pemkot Mataram. Hal ini terkendala karena satu pejabat tak kooperatif melaporkan harta kekayaannya. Tim akan merekomendasikan penurunan pangkat.

Data admin pelaporan LHKPN Kota Mataram tanggal 16 Maret 2020, sejumlah 974 pejabat Lingkup Pemkot Mataram telah melaporkan harta kekayaannya.

Grafik penyampaian di bulan Januari 357 orang. Meningkat 70 persen di bulan Februari 575 orang dan 42 orang di bulan Maret.

Target 100 persen sebelum bulan Maret terkendala. Sebab, 0,10 persen atau satu pejabat memiliki tingkat kepatuhan rendah atau tidak kooperatif melaporkan harta kekayaannya.

Dari total 974 pejabat wajib lapor. 0,72 persen atau 7 orang pejabat masih tahap verifikasi, 21,56 persen atau 210 perlu perbaikan, 103 atau 10,57 persen sudah diperbaiki, 2,16 persen atau 21 orang terverifikasi

lengkap dan 633 orang atau 64,99 persen diumumkan lengkap.

Baiq Nelly Kusumawati selaku Kepala BKPSDM menyampaikan, progres LHKPN pejabat Lingkup Pemkot Mataram, hari ini (kemarin,red) akan dilaporka ke pejabat pembina kepegawaian.

Target sebelum 31 Maret harus tuntas 100 persen terkendala karena satu pejabat belum melaporkan kekayaannya. Inspektorat sedang turun mengecek ke lapangan.

“Ini bentuk tanggugjawab kita saja. Sebelum 31 Maret harus tuntas 100 persen,” kata Nelly ditemui, Rabu (18/3). Oknum pejabat

belum melaporkan harta kekayaan itu adalah oknum pejabat di pemkot itu telah berupaya mengkonfirmasi. Tidak diketahui kendala teknis yang bersangkutan. Pelaporan kekayaan di 2019 dinyatakan lengkap.

Nelly menegaskan, sikap tak kooperatifnya pejabat tersebut akan dilaporkan ke Sekretaris Daerah dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Tim akan memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga. Jika tetap tidak merespon akan diambil tindakan tegas berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2019.

Sanksinya berupa penurunan pangkat satu tingkat hingga penundaan gaji berkala.

“Sudah kita hubungi. Jawabnya segera diisi. Kita ndak tahu kendalanya apa. Ini masih abu-abu.

Padahal tahun lalu LHKPN sudah lengkap. Tinggal diperbaiki saja,” jawabnya. Nelly menegaskan, grafik LHKPN juga akan dijadikan acuan untuk menentukan zona merah pada SKPD yang lelet melaporkan kekayaannya. Sejauh ini, Kecamatan Selaparang masuk zona merah. Sebab, banyak pejabat yang terlambat melapor. (cem)

DPRD Minta Penanganan Kasus DBD Diintensifkan

Mataram (Suara NTB) Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Mataram mencapai 400 kasus. Untuk itu, DPRD meminta Pemkot tidak hanya fokus pada penangangan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menegaskan, penanganan kasus DBD di Mataram tak kalah penting dari penanganan sebaran wabah

Covid-19. Maka lanjut Didi, Pemkot Mataram yang bekerja dan menangani kasus DBD, diminta lebih fokus dalam memberikan penanganan.

“Lantas dengan adanya wabah Covid-19 ini kita hanya fokus ke masalah itu saja. Saya kira kasus DBD juga perlu mendapat perhatian penuh dari Pemkot Mataram,” kata politisi Golkar ini, Selasa (17/3). Dikatakan Didi, secara mental, war-

ga Mataram memang lebih siap menghindari kasus DBD. Namun kata Didi, kasus DBD di Mataram dan penanganan wabah Covid-19 harus segera ditangani. Karena, kedua kasus ini, tingkat ancamananya sama bahaya. “Apalagi sudah sampai 400 kasus DBD,” paparnya. “Memang kalau DBD relatif lebih sederhana pencegahannya. Karena tingkat penularan tidak bisa dari orang satu ke orang lain. Nah,

kalau Covid-19 ini kan penyebarannya dari “man to man”, kalau BDB sendiri dari nyamuk ke manusia,” paparnya.

Secara teori, penanganan DBD jelas Didi, ada beberapa langkah yang perlu dijalankan penderita. Seperti beristirahat, menjaga pola makan dan yang terpenting menjaga kebersihan lingkungan. “Dengan menaikkan pola makan yang banyak dan istirahat total, maka

dengan sendirinya trombosit penderita akan naik,” katanya.

“Saya punya pengalaman, dulu anak saya kena DBD. Saya rawat di rumah. Asal perbanyak cairan, bagus kalau dibarengi dengan memberikan suplemen dan obat dengan skala tertentu.

Nah, kalau Covid-19 ini memang cepat penyebarannya. Diagnosanya juga belum ditemukan. Itu problemnya. Tapi lantas tak harus lupa ke kasus

DBD,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengatakan, tren kasus DBD di Mataram pada tahun 2020 memang meningkat. Dari 50 kelurahan di Mataram, baru lima kelurahan yang belum terpapar kasus DBD. “Yang paling tinggi kasus DBD kan di kelurahan Monjok dan Karang Baru,” jelasnya.

Khusus pencegahan wabah

Covid-19 di Mataram kata Usman, memang telah diserahkan kepada BPBD kota Mataram.

Untuk kasus DBD, memang ditangani oleh Dikes Kota Mataran. “Kita sudah bantu BPBD untuk alat penyemprotan disinfektan. Nah untuk kasus DBD, kita intens kok lakukan fogging,” tuturnya. Khusus warga Pondok Perasi saja jelas Usman, sudah empat kali Dikes Kota Mataram melakukan pengasapan. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Bank ”Rem” Penyaluran Pembiayaan Mataram (Suara NTB) – Lembaga pembiayaan mulai memperhitungkan risiko ekonomi dikemudian hari akibat mewabahnya virus corona yang menyerang manusia di lebih dari seratus negara di dunia. Virus mematikan ini salah satunya nyaris telah melumpuhkan sektor pariwisata. Melihat kondisi inilah, bankir berpikir ulang lebih ekapansif.

Di NTB, sektor pariwisata adalah sektor andalan. Ketika sektor ini terganggu, secara otomatis bisnis ikutan lainnya juga terganggu. “Kita sudah mengerem pembiayaan. Market share kita memang bukan di sektor pariwisata. tapi usaha-usaha lainnya juga ikut terdampak ketika sektor pariwisata kita terkena dampak,” kata Direktur Utama BPRS Dinas Ashri, Mustaen.

Dijumpai di ruang kerjanya, Rabu (18/3) bankir muda yang telah membawa BPRS Dinar Ashri masuk jajaran BPRS berkinerja terbaik di Indonesia

ini mengatakan, dampak corona sangat besar. Dunia usaha menjadi pesimis, di tengah belum adanya titik terang virus ini dapat dikendalikan. Apalagi pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan membatasi keluar masuk barang dan manusia dari sejumlah negara di dunia. Dampaknya, aktivitas ekonomi menjadi stagnan.

“Kita berhitung-hitung ulang, pembiayaan kepada UMKM untuk kredit Rp2 juta sampai Rp15 juta, kita hentikan sementara. Pembiayaan consumer (pembiayaan besar)

porsinya 25 persen,” jelas Mustaen. Risiko belakang hari yang dikhawatirkan adalah tingkat kredit macet.

Kendati demikian, bukan berarti BPRS Dinas Ashri tidak menyalurkan pembiayaan sama sekali. Tentu dipertimbangkan pembiayaan bagi nasabah-nasabah yang masih potensial. “Karena yang parah, kita ndak tau kondisi ini akan sampai kapan. Kalau kita terus ekspansif menyalurkan pembiayaan, dan persoalan corona ini panjang. Kita bisa jatuh sendiri.

Disaat yang lain juga mulai pel-

an-pelan berlari,” ujarnya.

Pelayanan di BPRS Dinar Ashri sejauh ini belum terganggu. Hanya saja sesuai standar umum yang disarankan pemerintah untuk mengendalikan potensi penularan virus, diantaranya dengan pemindaian suhu tubuh karyawan sebelum mulai masuk kantor. Demikian juga dengan pengunjung bank, mencuci tangah dengan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan.

Ekspansi di lapangan juga dikurangi. Mengingat, ada kecenderungan di masyarakat makin menahan diri belanja untuk kepentingan-kepentingan yang tidak urgen. Fokus masyarakat saat ini menahan uang cash untuk dibelanjakan sewaktu-waktu. Dengan situasi ini, otomatis potensi perputaran

(Suara NTB/bul)

Mustaen uang juga akan bergerak lambat.

Sementara kondisi seperti ini, kata Mustaen, yang bisa dilakukan adalah melakukan pembenahan di internalnya. (bul)

Pelayanan Perpajakan Dibatasi

Pelayanan pajak

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19), mulai 16 Maret - 5 April 2020 pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. Peniadaan sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan secara langsung ini, termasuk juga pelayanan perpajakan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) dan Layanan Luar Kantor (LDK) baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak lain.

Terkecuali pelayanan langsung pada counter VAT Refund di bandara yang tetap dibuka, namun dengan pembatasan tertentu. Devi Sonya Adrince, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusa Tenggara menyatakan, meskipun layanan perpajakan secara langsung di kantor pajak ditiadakan, Wajib Pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online (efiling/e-form) di laman www.pajak go.id atau untuk pelaporan SPT Masa dapat pula dikirim melalui pos tercatat.

Pengisian SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri dengan panduan yang ada di laman www.pajak.go.id atau pada akun media sosial resmi DJP. Wajib Pajak tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telepon, email, chat maupun saluran komunikasi online lainnya.

Untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2019, maka diberikan relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan.

Sedangkan untuk SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020, kepada seluruh Wajib Pajak diberikan relaksasi batas waktu pelaporan sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan namun batas waktu pembayaran tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Selain layanan penyampaian SPT yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik, wajib pajak dapat mengajukan berbagai permohonan perpajakan lain secara online, seperti permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru melalui eRegistration dilaman https:// ereg.pajak.go.id, Permohonan EFIN (Electronic Filing Identification Number) dan aktivasi EFIN baru dapat dilakukan melalui email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja.

Sedangkan layanan lupa EFIN dapat dilakukan melalui telepon ke Kring Pajak 1500200 atau melalui telepon atau email resmi masing-masing KPP yang diumumkan melalui papan pengumuman di KPP, akun media sosial KPP atau di laman www.pajak.go.id/unit-kerja. Selain pelayanan perpajakan, selama masa pembatasan ini proses komunikasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pajak juga akan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference dan saluran online lainnya. Namun demikian, seluruh kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tetap beroperasi, meski sebagian besar pegawai akan melakukan pekerjaannya dari rumah masing masing. (bul)

(Suara NTB/bul)

AKTIVITAS - Anton Sugiono melakukan aktivitas di ruang dapur Hotel Puri Indah Mataram dengan SOP yang dianjurkan sebagai upaya pengendalian potensi virus corona.

Pengamanan Ruang Masak Restoran Hotel Dilakukan Berlapis Mataram (Suara NTB) Para peracik menu di restoran hotel meningkatkan kewaspadaan, mengantisipasi penularan virus Covid-19. Sistem pengamanan dilakukan berlapis. SOP beraktivitas di restoran-restoran hotel tidak seperti biasanya. Juru masak (chef) diharuskan menggunakan masker. Masuk ruang dapur juga harus steril. Suhu badan dicek, juga menggunakan pembersih tangan (hand sanitizer).

Penggunaan perabot masak juga tidak kalah ketat. Perabot terlebih dahulu harus dicuci dengan air hangat. Dicampur zat cuka khusus untuk mematikan bakteri. Demikian juga bahan-bahan menu yang akan dimasak. Harus dicuci terlebih dahulu dengan air yang telah dicampurkan zat anti bakteri. “Bahan baku makanan juga harus menggunakan standar yang direkomendasikan Dinas Kesehatan.

Sudah ada edaran dari BPP ICA untuk SOP seperti itu untuk mengupayakan kemungkinan adanya virus dan

penularannya,” kata Ketua Indonesian Chef Association (ICA) atau Asosiasi Chef Indonesia, Anton Sugiono.

Anton juga menyebut, edaran dimaksud telah sampai ke kabupaten/kota. Selanjutnya menjadi acuan aktivitas di ruang dapur restoran hotel. Disisi lain, dampak pandemik corona ini adalah terganggunya sektor pariwista NTB. Akibatnya, hunian hotel mengalami penurunan yang sangat signifikan. Mentok hanya sampai 10 persen rata-rata, proyeksi Chef Puri Indah Hotel ini.

Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (18/3) kemarin, Anton menyebut kritisnya jumlah tamu-tamu yang menginap di hotel atau hilangnya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/ Indonesia: Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). “Kegiatan-kegiatan dari kementerian sudah dibatalkan. Banyak pemberitahuan pembatalan kegiatan yang masuk ke hotel,” ujarnya.

Akibatnya, operasional ruang dapur restoran di hotel-hotel efek-

tif hanya sekedarnya. ICA NTB sudah melakukan pertemuan dengan seluruh anggotanya.

Membahas dampak corona dan solusi apa yang bisa dilakukan.

Masih menurut Anton, juru masak di restoran hotel juga dibijaksanai oleh manajemen.

Misalnya, pelibatan 10 orang pembantu chef, dikurangi menjadi empat orang. Itupun kalau ada tamu di hotel yang harus dilayani.

“Bahkan kebijakan hotel-hotel besar informasinya sudah ada yang diminta cuti sementara. Dampak corona ini sangat massif,” demikian Anton. (bul)

Pembayaran Santunan Kecelakaan Lakalantas dari Jasa Raharja Turun Rp1,1 Miliar Mataram (Suara NTB) Pembayaran santunan kecelakaan lakalantas oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Wilayah NTB mengalami penurunan, mencapai Rp1,1 miliar lebih. Penurunan pembayaran santunan ini untuk periode Februari 2019 dengan Februari 2020.

Tahun 2016, Jasa Raharja NTB membayar santunan sebesar Rp24 miliar lebih. Tahun 2017 sebesar Rp32,4 miliar lebih. Tahun 2018 sebesar Rp40,1 miliar lebih. Tahun 2019 sebesar Rp40,5 miliar lebih.

Sampai dengan Februari 2019, santunan dibayarkan sebesar Rp6,1 miliar lebih. Sementara pada periode sampai dengan Februari 2020 sebesar Rp4,97 miliar lebih.

“Perbandingan Februari 2019 dengan Februari 2020 turunnya Rp1 miliaran. Ini menandakan tingkat kecelakaan kendaraan di jalan raya juga mengalami penurunan,” kata Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Mulyadi. Jasa Raharja adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang bergerak di bidang asuransi sosial. Perusahaan pelat merah ini beroperasi menyalurkan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di jalan.

Santunannya untuk korban meninggal dunia, luka-luka, cacat tetap, penguburan dan ambulan P3K. Dijumpai di Mataram, Rabu (18/3) kemarin, Mulyadi merinci besaran santunan yang digelontorkan. Tahun 2019, pada Februari 2019 santunan kepada ahli waris untuk kecelakaan

(Suara NTB/bul)

SANTUNAN - Penyerahan santunan dari Jasa Raharja kepada keluarga korban Lakalantas lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia sebesar Rp4,2 miliar. Pada Februari 2020 menjadi sebesar Rp2,8 miliar lebih.

Luka luka, pada Februari 2019 sebesar Rp1,68 miliar lebih, turun menjadi Rp1,9 miliar lebih pada Februari 2020. Demikian juga periode yang sama, untuk santunan catat tetap, dari Rp88,7 juta menjadi Rp130,7 juta lebih. Mengalami kenaikan. Sementara untuk biaya penguburuan, nol pengeluaran selama setahun. Untuk biaya ambulance P3K dari Rp127,2 juta lebih,

turun menjadi Rp80,8 juta lebih.

“Kita tidak melihat nominal santunan. Kita melihat bagaimana terus dilakukan langkah pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di jalan,” imbuh Mulyadi.

Karena itu, Jasa Raharja NTB terus bergerak bersama-sama dengan Dirlantas Polda NTB dan jajarannya hingga tingkat bawah, dan stakeholders lainnya giat mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas. Dari data usia korban laka lantas berdasarkan rentang usia di NTB, kecelakaan lalu lintas di-

dominasi usia pelajar 05-24 tahun sebesar 36,06%. Disusul usia produktif 25-55 tahun sebesar 35,78%. Dan usia lansia diatas 55 tahun sebesar 24,54%.

Dan usia balita 00-04 tahun sebesar 3,06%.

Penyerahan santunan tertinggi sampai Februari 2020 di Kabupaten Lombok Timur, menyusul Kota Mataram, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Utara, Bima, Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. “Datanya kami gunakan data laka lantas dari masing-masing Polres,” demikian Mulyadi. Berdasarkan PMK No 15 dan 16 Tahun 2017, santunan yang dibayarkan Jasa Raharja kepada korban laka lantas Rp50 juta untuk ahli waris yang meninggal dunia.

Santunan cacat tetap Rp50 juta. Santunan biaya perawatan luka-luka maksimal Rp20 juta. Penggantian biaya P3K (maksimal) Rp1 juta dan penggantian biaya ambulans (maksimal) Rp500 ribu. Biaya penguburan Rp4 juta. “Setiap yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia serta kasusnya terjamin oleh Jasa Raharja, kita berikan santunan. Targetnya secara nasional 1 hari 15 jam setelah kecelakaan sudah cair. Tapi di NTB, dalam waktu 1 hari 13 jam sudah bisa cair santunannya,” demikian Mulyadi. (bul)

Halaman 3

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) meluncurkan program layan1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 an khusus yang mempermudah pelanggan dan masyarakat un1234567890123456789012345678901212 tuk aktivitas bekerja dan belajar dari rumah. Program ini meru1234567890123456789012345678901212 pakan bagian dari dukungan dan kepedulian perusahaan kepa1234567890123456789012345678901212 da masyarakat dalam upaya menghindari bahaya penyebaran 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

1234567890123456789012345678901212 Semua pelanggan XL Axiata, yang menggunakan kartu XL, 1234567890123456789012345678901212 AXIS, XL PRIORITAS, termasuk juga pelanggan korporasi 1234567890123456789012345678901212 XL Business Solutions bisa memanfaatkan program yang akan 1234567890123456789012345678901212 mulai bisa diakses Rabu (18/3) kemarin. Selain itu, XL Axia1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ta juga membuka saluran hotline ke posko penanggulangan 1234567890123456789012345678901212 virus Corona di Kementerian Kesehatan.

1234567890123456789012345678901212 Menurut keterangan resmi Presiden Direktur & CEO XL 1234567890123456789012345678901212 Axiata, Dian Siswarini kepada Suara NTB kemarin, saat ini 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masyarakat membutuhkan akses data dan internet untuk tetap 1234567890123456789012345678901212 bisa beraktivitas belajar dan bekerja secara produktif dari ru1234567890123456789012345678901212 mah. Untuk program khusus ini, XL Axiata memberikan gratis 1234567890123456789012345678901212 2GB/hari untuk mengakses ke sejumlah aplikasi atau layanan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 data yang bisa membantu belajar atau bekerja dari rumah, 1234567890123456789012345678901212 mulai tanggal 18 - 31 Maret 2020. Secara detail, informasi pro1234567890123456789012345678901212 gram ini dapat dilihat di www.xl.co.id.

1234567890123456789012345678901212 Aplikasi-aplikasi yang dimaksud mencakup Udemy, Ruang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Guru, dan Zenius untuk para pelajar atau mahasiswa. Kemudian 1234567890123456789012345678901212 untuk mendukung aktivitas bekerja dari rumah dengan lebih nya1234567890123456789012345678901212 man, pelanggan yang mendapatkan kuota tersebut juga bisa di1234567890123456789012345678901212 gunakan mengakses sejumlah aplikasi dari Microsoft Office 365.

1234567890123456789012345678901212 Para pelanggan XL Axiata yang merupakan mahasiswa juga bisa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 memanfaatkan kuota tersebut untuk mengakses materi kuliah 1234567890123456789012345678901212 daring yang disediakan kampus mereka masing-masing.

1234567890123456789012345678901212 Dalam program ini sudah ada beberapa kampus bergabung, 1234567890123456789012345678901212 yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Institut 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas At1234567890123456789012345678901212 majaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Sema1234567890123456789012345678901212 rang, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Udayana, dan 1234567890123456789012345678901212 Universitas Gajah Mada. XL Axiata juga memberikan bebas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kuota untuk pelanggan yang mengakses informasi mengenai 1234567890123456789012345678901212 penanganan Virus Corona dari sumber-sumber resmi di Ke1234567890123456789012345678901212 menterian Kesehatan (https://infeksiemerging.kemkes.go.id/) 1234567890123456789012345678901212 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (https://corona.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 jakarta.go.id/). Pelanggan juga bisa gratis menghubungi salu1234567890123456789012345678901212 ran hotline COVID-19 melalui saluran 119.

1234567890123456789012345678901212 Selanjutnya, melalui produk layanan tertentu, XL Axiata juga 1234567890123456789012345678901212 meningkatkan manfaat bagi para pengguna, yang bisa diman1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 faatkan untuk mendukung aktivitas belajar atau bekerja dari 1234567890123456789012345678901212 rumah. Bagi pelanggan pascabayar XL Prioritas, selain manfaat 1234567890123456789012345678901212 yang sama seperti disebutkan di atas, XL Prioritas juga menawar1234567890123456789012345678901212 kan manfaat khusus berupa diskon 15% bagi pelanggan yang 1234567890123456789012345678901212 membutuhkan kuota lebih besar dengan cara upgrade ke paket 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang lebih besar ataupun membeli booster data dan booster voice.

1234567890123456789012345678901212 XL Prioritas juga menyediakan paket dengan kuota data yang 1234567890123456789012345678901212 besar yaitu hingga 100GB/bulan dilengkapi dengan Mifi. Dengan 1234567890123456789012345678901212 paket tersebut pelanggan akan bisa lebih nyaman bekerja atau 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 belajar dari rumah menggunakan modem yang bisa diakses se1234567890123456789012345678901212 cara simultan ke beberapa perangkat sekaligus. Selain itu dengan 1234567890123456789012345678901212 paket Mifi XL Go Izi, pelanggan juga bisa mendapatkan bonus 1234567890123456789012345678901212 tambahan kuota data sebesar 10GB untuk semua paket isi ulang, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang bisa digunakan untuk mengisi waktu dengan konten yang 1234567890123456789012345678901212 bermanfaat selama melakukan jaga jarak (social distancing). (bul) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Penguatan jaringan untuk kemudahan pelanggan

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

XL Gratiskan 2 GB Sehari untuk Kemudahan Belajar dari Rumah

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pelaksanaan SKB Ditunda Normalisasi Drainase DINAS Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Timur (Lotim) mengakui minimnya biaya pemeliharaan pada drainase-drainase yang ada di Kota Selong. Sejauh ini, pembangnan drainase tidak didukung dengan biaya pemeliharaan.

Kepala Dinas Perkim Lotim, Sahri saat ditemui di Selong, Rabu (18/3), mengatakan, minimnya biaya pemeliharaan ini juga menjadi salah satu penyebab belum pernah terangkatnya sedimentasi (Suara NTB/rus) dalam saluran drainase.

Sahri Sedimentasi yang cukup tinggi berakibat tidak normalnya aliran air. Hujan deras yang terjadi menimbulkan luapan air dan memicu banjir. Seperti terlihat di drainase yang ada di Kota Selong. Karenanya dilakukan normalisasi dengan harapan bisa mengembalikan kondisi saluran menjadi lebih baik.

Diketahui, beberapa waktu lalu Dinas Perkim bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim telah membongkar semua saluran yang banjir. Antara lain di depan Pancor Trade Centre (PTC), depan Makam Pahlawan Selong dan depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Pembangunan kembali saluran yang puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi itu saat ini sedang dalam proses perencanaan. Berapa biaya yang nantinya akan dibutuhkan belum diketahui detailnya. Pastinya, saat ini masih dalam proses apakah nantinya sama seperti keadaan sebelumnya atau dengan konsep berbeda saat masih dibahas.

Sahri membantah jika banjir yang kerap terjadi di Selong setiap musim hujan ini karena perencanaan pembangunan drainase yang tidak beres. Menurutnya, pembangunan drainase sudah cukup baik. Tinggal penataan dan pemeliharaan ke depan yang perlu ditingkatkan. (rus)

Pengumuman Hasil SKD Dipastikan Sesuai Jadwal

Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah menyerahkan hasil akhir dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) formasi tahun 2019 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dilakukan rekonsiliasi dan validasi. Adapun untuk hasil SKD tersebut akan diumumkan serentak pada tanggal 22-23 Maret 2020. Sedangkan untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan penundaan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/3), Kepala BKPSDM Lotim, H. Moh. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Lalu Agus Satriawan, mengatakan, pengumuman hasil SKD tetap dilaksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 22-23 Maret 2020 melalui portal resmi penerimaan CPNS tahun 2019 masing-masing instansi.

Sedangkan pelaksanaan SKB baik yang menggunakan CAT BKN maupun SKB yang diselenggarakan oleh instansi yang semula direncanakan pelaksanaannya 25 Maret

2020, ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas yang hasilnya diberitahukan dalam bentuk surat edaran.

Terhadap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah melaksanakan tender/kontrak dengan pihak ketiga dan telah menentukan jadwal pelaksanaan SKB. Dalam hal ini, diminta segera berkoordinasi dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Direktorat Jenderal Perbenda-

haraan Keuangan atau KPPN. Langkah ini dilakukan sesuai dengan kaidah keadaan di luar kehendak yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Adapun data yang divalidasi oleh BKN selaku pelaksana teknis seleksi CPNS meliputi jumlah peserta berdasarkan berita acara kehadiran, kesesuaian formasi SSCN dengan penetapan KemenPAN-RB, kesesuaian ambang batas, kesesuaian nilai P1/TL formasi 2018, BA penyelenggaraan serta panduan SKB. Diberitakan sebelumnya, untuk rekonsiliasi data tahap

Pemberangkatan CPMI ke Luar Negeri Ditunda

Satgas Pangan Lotim Deteksi Penimbunan

Desa Wisata Diharapkan Dongkrak Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan daerah yang kaya akan pariwisatanya. Kekayaan itupun didukung kembali dengan terbentuk puluhan desa wisata. Potensi wisata baik secara alami dan buatan ini, diharapkan dapat mendongkrak kebutuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr. M. Mugni, tahun 2020 ini Dispar Lotim fokus untuk penyelesaikan Ripparda dan Perbup Desa Wisata untuk kemudian diseminarkan. Adapun saat ini jumlah desa wisata yang sudah terbentuk di Kabupaten Lotim sebanyak 88 desa wisata, baik alami maupun buatan per Desember 2019. “Intinya desa wisata itu ada destinasinya (daya tarik) baik alami maupun buatan,” terangnya.

Diakuinya, sebanyak 88 desa wisata yang sudah terbentuk ini diyakini sudah cukup untuk terus dilihat prospeknya ke depan seperti apa dalam meningkat sumber PADes dan perekonomian masyarakatnya oleh masing-masing desa.

Barulah penambahan akan dilakukan lima tahun lagi. Langkah ini dilakukan supaya pembinaan-pembinaan yang dilakukan maupun dukungan anggaran tidak tumpang tindih.

“Pembinaan terus kita lakukan. Untuk dukungan anggaran dari Pemda insya Allah mulai 2021. Selama ini dukungan dana dari DAK dan hanya sedikit dari Pemda,”ungkap Mugni.

Disampaikan lebih jauh, keberadaan desa wisata ini dapat digunakan sebagai aset daerah yang diolah oleh masyarakat desa atau pemdes melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga inovasi-inovasi diharapkan terus dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata supaya memiliki daya tarik bagi pengunjung, terutama dengan mengedepankan kearifan lokal dengan potensi yang ada. (yon)

lapangan,”tambahnya.

Selanjutnya pada level tiga akan diverifikasi ulang oleh koordinator tim finalisasi hasil seleksi, pemberkasan, dan penetapan NIP sebelum ke level dua, yaitu persetujuan deputi bidang mutasi. Terakhir pada level I yakni kepala BKN mengesahkan dengan digital signature dan hasil rekonsiliasi diserahkan ke instansi secara online.

Untuk itu, kata Agus, peserta yang lolos ke SKB yang memiliki nilai termasuk tiga kali formasi setelah perankingan.

Hal ini disesuaikan dengan Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS. (yon)

Waspadai Penularan Covid-19

Pembelian Bapok Dibatasi

Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini mengeluarkan instruksi terkati pembatasan pembelian bahan pokok (bapok) menyusul mewabahnya virus Corona.

Terlebih adanya larangan beraktivitas berlebih di tempat umum. Terkait hal ini, Satgas pangan Lotim melakukan pendeteksian penimbunan ke sejumlah pasar dan ke sejumlah pusat perbelanjaan di Lotim.

Selain bahan pokok, Satgas Pangan yang terdiri dari kepolisian, TNI dan (Suara NTB/yon) unsur pemerintah ini juga I Made Yogi Purusa Utama mengawasi penimbunan masker dan hand sanitizer. Termasuk indikasi adanya penjualan yang harganya cukup tinggi setelah adanya pengumuman pemerintah mengenai kasus Corona di Indonesia. “Satgas Pangan akan melakukan operasi ke pasar untuk menjaga ketersediaan bahan pokok. Jangan sampai ada penimbunan dan harga yang tidak sesuai di tengah kepanikan masyarakat,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, Rabu (18/3).

Pihaknya dari unit Tipiter Satreskrim Polres Lotim juga sudah turun untuk mengecek ketersediaan masker dan hand sanitizer ke apotek-apotek. Dari pantauan itu, untuk masker memang sudah langka khususnya di apotek di Lotim. ‘’Sementara untuk indikasi penimbunan baik bahan pokok maupun kebutuhan lainnya, pelaku akan kita lakukan tindakan tegas,”ungkapnya.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pangan ini berdasarkan rujukan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan Surat Perintah Kapolres Nomor: Sprin/158/I/OTL.1.1.1/2020 tanggal 20 Januari tentang penugasan dalam Satgas Pangan.

Sehubungan dengan itu, Satgas Pangan Polri bersama stakeholder terkait melakukan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan bapok dan komoditas pangan lainnya, serta menjamin kelancaran pendistribusiannya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Uuntuk menjamin ketersediaan bapok dan komoditas pangan lainnya, diminta kepada semua pihak melakukan pembatasan setiap transaksi pembelian untuk kepentingan pribadi, di antaranya, beras maksimal 10 kilogram, gula maksimal 2 kilogram, minyak goreng maksimal 4 liter, dan mi instan maksimal 2 dus. (yon)

I dilaksanakan untuk 261 dari 521 instansi pusat dan daerah. Sedangkan 260 instansi lainnya akan dilakukan rekonsiliasi tahap II tanggal 11-13 Maret mendatang dengan hari pertama rekonsiliasi dan validasi data dilakukan untuk 91 instansi pusat dan daerah.

Di samping itu, proses rekonsiliasi data dilakukan melalui empat level proses verifikasi dan validasi. Level empat yaitu tim pengolahan mengumpulkan data hasil SKD dari seluruh titik lokasi dan akan disinkronisasikan saat rekonsiliasi data berlangsung. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi kesesuaian data dari instansi dengan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi (Simflek). “Pada tahap ini, instansi mencocokkan kesesuaian hasil SKD di

(Suara NTB/rus)

PENYEMPROTAN - Petugas dari Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan di Kantor Bupati Lotim, Rabu (18/3).

Kantor Bupati Disemprot Disinfektan Selong (Suara NTB) Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Rabu (18/3) disemprot disinfektan. Penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Corona di semua ruangan di gedung lima lantai tersebut.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lotim, Iswan Rakhmadi menyampaikan penyemprotan ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerja tim satuan tugas (Satgas) Penanggulangan Virus Corona (Covid19) di Kabupaten Lotim.

Secara teknis, kegiatan penyemprotan ini dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan

(Dikes) Lotim. Penyemprotan cairan berupa senyawa kimia yang bersifat toksik dan diharapkan mampu membunuh Covid-19. Selain kantor bupati, penyemprotan juga akan dilakukan di tempat-tempat umum lainnya.

Selain melakukan sterilisasi fasilitas umum dari paparan virus, Pemda Lotim juga terus meningkatkan kewaspadaan.

Sebaran virus yang diketahui sudah menewaskan ribuan orang yang terjangkit di dunia diharapkan tidak ada yang menjangkiti warga Lotim.

Sebagai bentuk kewaspadaan, RSUD Dr. R. Soedjono Selong sudah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan

di NTB. Untuk memaksimalkan upaya pelayanan, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sudah memerintahkan pemindahan layanan ruangan isolasi.

“Rencana ruang isolasi akan menggunakan rumah sakit Lombok Timur yang ada di Labuhan Haji,” sebut Iswan Rakhmadi.

Sementara itu, untuk mendeteksi masuknya virus Corona ke Lotim, diminta desadesa aktif melaporkan data warga Lotim yang baru pulang dari luar negeri. Utamanya para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Semua PMI ini diharapkan masuk proses pemeriksaan dan pastikan tidak terjangkit Covid-19. (rus)

Pariwisata Terancam Corona

Dispar Lotim Sebut Tak Ada Lagi Inovasi Selong (Suara NTB) Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) sangat mengancam sektor pariwisata.

Rata-rata penyedia jasa usaha lesu, bahkan tutup. Menyikapi hal itu, Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim mengaku tidak ada lagi inovasi yang dilakukan.

Terlebih apabila adanya edaran untuk dilakukan penutupan ke tempat wisata.

Hal tersebut disampaikan, Kepala Dispar Lotim, Dr. M. Mugni, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/3).

Dijelaskannya tidak adanya inovasi terkait dampak virus Corona ini dikarenakan dalam pengembangan pariwisata bersifat making someone coming and stopping, sehingga sangat bertolak belakang dengan kondisi dan fakta hari ini.

Diketahui, saat ini tingkat kunjungan wisatawan turun drastis. Para pelaku usaha berupa homestay, hotel, penginapan hingga porter pun gigit jari, khusus di Kabupaten Lotim. Atas kondisi ini, peran pemerintah sangat diharapkan agar para pegiat wisata ini tidak terancam perekonomian dan pencahariannya. “Kita tunggu Corona dulu. Baru kita berteori,”tambah Mugni.

Dijelaskannya, masalah penyebaran virus Corona saat ini sudah disikapi oleh semua pihak. Salah satu untuk mencegah penularannya dengan menutup sementara akses kunjungan wisatawan ke tempat-tempat wisata khususnya di Lotim. Terkait perkembangan dan kemajuan pariwisata ke depan, kata Mugni, nantin-

Selong (Suara NTB) Mewabahnya virus Corona (Covid-19) ke sejumlah negara memiliki dampak signifikan terhadap pemberangkat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke sejumlah negara. Penundaan ini dilakukan untuk mencegah terjadi penularan penyakit ini ke Warga Negara Indonesia.

Kepala Bidang PPTK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Moh. Hirsan, Rabu (18/3), mengaku terus mengantisipasi penyebaran virus Corona ini.

Selain memperketat syarat bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau TKI. Disnakertrans Lotim juga melakukan penundaan pemberangkatan ke sejumlah negara, terutama ke negara Taiwan, Hongkong dan sejumlah negara tujuan.

Dikatakannya, pihaknya hanya mengeluarkan surat keputusan dan merekomendasikan pembuatan paspor bagi calon PMI, sementara untuk pengurusan visa menjadi tanggung jawab perusahaan. Kendati demikian, proses pelayanan tetap berjalan terhadap CPMI ke Hongkong maupun Taiwan tetap normal. Di mana untuk pengiriman ke dua negara itu TKW dengan pekerjaan pembantu rumah tangga (PRT) maupun pengasuh orang tua dan anak. Akan tetapi pihaknya tetap menunggu sampai virus Corona tidak ada lagi.

Menurut Moh. Hirsan, sejauh ini masyarakat sudah memahami kondisi yang terjadi hampir di seluruh dunia, sehingga CPMI yang semula berangkat ke Hongkong maupun Taiwan mengalihkan ke pemberangkatan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Adapun untuk tahun 2019 lalu, jumlah PMPI

(Suara NTB/yon)

Moh. Hirsan Lotim 15.285 orang berdasarkan by name by address dan untuk tahun 2020 hingga bulan Februari, bertambah sekitar 2.200 PMI, dengan negara penempatan, didominasi negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura.

“Kita Disnakertrans Lotim terus melakukan koordinasi dengan KBRI maupun KJRI dalam mendeteksi keberadaan WNI khususnya Lotim yang ada di luar negeri. Dipastikan, sampai saat ini tidak ada WNI atau PMI asal Lotim yang bekerja di negara China menyusul merebaknya virus Corona dari Wuhan China,” terangnya.

Ditegaskannya selama ini, untuk negara-negara Asia yang menjadi lokasi penempatan, di antaranya Malaysia, Singapura, Brunai Darussalaman, Taiwan, Hongkong, Papua Nugini, dan Jepang dengan penempatan secara mandiri dan program government to government (G to G).

Sementara untuk negara di Eropa yaitu Polandia. Terkait penempatan negara-negara Asia lainnya inipun, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan secepatnya mengurus pemulangan maupun kebijakan lainnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan PMI. (yon)

Dirumahkan

Karyawan Hotel di Gili Minta Keringanan Angsuran Kredit (Suara NTB/yon)

SEPI - Salah satu hotel di wilayah Sembalun yang tampak sepi dari wisatawan. Hal ini disebabkan dampak penyebaran virus Corona secara global. ya akan dibicarakan setelah virus Corona usai.

Sebelumnya, salah satu pelaku wisata di Sembalun, Royal Sembahulun, mengaku jika pencarian paket wisata dari wisatawan mancanegara saat ini sepi. Bahkan wisatawan yang sudah melakukan pemesanan penginapan pun sudah melakukan cancel atau pembatalan. Padahal pada bulan Maret ini biasanya merupakan waktu pemesanan untuk liburan pada bulan April.

“Isu global tentang virus Corona ini memang menjadi pukulan bagi kita selaku pelaku wisata. Apa mau dikata, itulah fakta yang harus kami hadapi,”terang Royal yang juga Ketua Pokdarwis Lotim ini.

Dikatakannya, wisatawan yang berkunjung ke Sembalun didominasi asal negara Prancis, Australia, Malaysia. Bahkan untuk sekarang ini wisman asal Thailand dan Jerman mulai datang. Akan teta-

pi, pelaku wisata di bawah kaki Gunung Rinjani tampaknya harus kembali bersabar akan sepinya kunjungan wisatawan setelah meredupnya kunjungan wisata akibat bencana gempa pada tahun 2018 lalu.

“Kita harus sabar lagi. Kunjungan wisatawan baru aja kembali normal namun harus sepi lagi karena dampak virus Corona ini yang menjadi persoalan global,” terangnya.

Dijelaskannya rata-rata jumlah kunjungan sewa hotel dan homestay di Kecamatan Sembalun seperti di Nusantara Hotel 1 orang, Pondok Bu Sita, 3 orang dan Rinjani Hell Hotel 5 orang. “Intinya rata-rata tingkat hunian hotel di Sembalun menurun drastis,”jelasnya.

Hal senada disampaikan, Perdi, salah satu pemilik hotel Rinjani Hell menyebutkan bahwa pemesan juga banyak yang melakukan pembatalan, rata-rata dikarenakan dampak virus Corona. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Sejumlah karyawan hotel dan restoran akan dirumahkan mulai Kamis (19/3) - hari ini.

Hal ini sebagai dampak sepinya pengunjung di kawasan wisata tiga Gili yang berakibat pada kesulitan keuangan perusahaan. Salah satu hotel yang akan merumahkan karyawan adalah Villa Ombak.

Executive Assistant Manager Hotel Villa Ombak Gili Trawangan, Adam, Rabu (18/ 3) mengakui, terdapat 50-an karyawan yang akan dirumahkan sementara. Langkah ini diambil manajemen menyusul tidak adanya tamu hotel yang harus dilayani oleh karyawan.

“Karyawan 50-an dirumahkan mulai besok (hari ini).

Mereka akan dipanggil kalau situasi normal, tapi kita belum tahu kapan,” ungkap Adam.

Menurutnya, karyawan Villa Ombak masih akan menerima gaji sesuai hari kerja.

Dalam artian, jika karyawan dirumahkan selama setengah bulan maka gaji akan dipotong 50 persen. Kebijakan ini berlaku tidak hanya pada karyawan level middle low. Tetapi dirinya selaku asisten juga menerima persentase gaji yang sama.

“Saya juga akan balik ke Lombok. Karena di sini tidak ada yang kita kerjakan,” imbuhnya.

Ia menuturkan, Hotel Villa Ombak mengalami kerugian cukup besar. Secara omzet, hotel tidak memiliki pemasukan sejak hari Senin lalu. Villa Ombak mempunyai total 40 kamar, atau 941 kamar jika ditotal dengan kamar di seluruh Ombak Group.

Dampak penutupan akses masuk ke Gili khususnya jalur Fastboat Bali - Gili sangat signifikan. Pada hari pertama pascakeluarnya keputusan Pemprov NTB, kamar Vila Ombak yang terisi hanya 5 kamar, 35 kamar kosong. “Dalam satu malam, ada 941 room night cancelation,” imbuhnya.

Kondisi perusahaan secara otomatis berdampak pada karyawan yang sebagian besar berstatus debitur perbankan atau lembaga finance. Karyawan tanpa gaji penuh akan kesulitan membayar angsurannya di bank. “Susah di kemampuan bayar kami di bank. Saya saja harus bayar Rp 4 jutaan di bank, karena asisten juga berlaku pemotongan gaji,” sebutnya.

Ia menilai situasi dampak virus Corona lebih parah dibandingkan dampak gempa. Saat gempa, kepanikan wisatawan tidak melibatkan semua pengunjung. Masih ada pengunjung yang tinggal dan menikmati momen liburannya di Gili.(ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah Dengan Harian Suara NTB Dukung Penuh Langkah Pemerintah Daerah

DPRD Loteng Imbau Masyarakat Tidak Panik

Praya (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengimbau masyarakat di daerah ini supaya tetap tenang dan tidak panik menghadapi kabar penyebaran virus Corona (Covid-19). Pemerintah daerah pastinya akan melakukan upaya terbaik dan maksimal untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Dalam hal ini, DPRD Loteng dalam hal ini pasti akan mendukung penuh langkah-langkah pemerintah daerah upaya mencegah penyebaran virus yang sudah menyebar ke berbagai negara ini.

“Masyarakat kita ingatkan jangan panik, tetap tenang menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini terkait penyebaran virus Corona,” imbau Ketua DPRD Loteng, M. Tau-

hid, S.IP., Senin (16/3).

Menurutnya, yang perlu dilakukan masyarakat saat ini ialah tetap menjaga kebersihan diri, keluarga dan lingkungan sekitar serta menjaga diri supaya tetap sehat.

Dijelaskannya, satu-satunya cara agar terhindar dari penyebaran virus Corona ialah dengan tetap menjaga kebersihan serta menjaga kebugaran tubuh dengan cara membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun secara teratur serta menjaga kebersihan tubuh.

Terkait penetapan status siaga darurat bencana non alam virus Corona, DPRD Loteng sendiri telah membuat delapan pernyataan sikap. Pertama mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi mau-

pun Pemkab Loteng dalam mencegah penyebaran Covid 19.

Kedua mendukung upaya preventif Pemkab Loteng dengan meliburkan sekolah selama 14 hari, guna antisipasi penyebaran virus Corona.

Kemudian mendukung upaya Pemkab Loteng untuk mensosialisasikan secara menyeluruh tentang penyebaran dan langkah-langkah antisipatif yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjangkitnya Covid 19.

Sekaligus mendesak Pemkab Loteng untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan kelangkaan alat-alat pelindung kesehatan seperti masker dan hand sanitizer.

Selain itu, DPRD Loteng juga mendorong Pemkab Lo-

teng melakukan koordinasi dengan pihak Angkasa Pura terkait protokol keamanan bandara dalam mencegah penyebaran virus Corona.

Mendorong Pemkab Loteng untuk melakukan tindakantindakan preventif pencegahan Covid 19 di daerah tujuan wisata di wilayah Loteng.

Dalam rangka mendukung tindakan Pemkab Loteng terhadap pencegahan Covid-19, Pimpinan DPRD Loteng juga telah menyepakati selama 14 hari ke depan tidak melaksanakan aktivitas kunjungan kerja ke luar daerah dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi adanya pengumpulan massa seperti penerimaan hearing dan kegiatan rapat paripurna.

Selanjutnya tidak tidak menerima kunjungan dari

tamu luar daerah, melakukan penyesuaian kembali terhadap agenda DPRD Loteng pada masa sidang kedua, dengan melakukan perubahan jadwal kegiatan DPRD Loteng yang ditetapkan oleh keputusan pimpinan DPRD Loteng.

“Tidak kalah penting DPRD Loteng akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, guna meminimalisir penyebaran Covid 19 di wilayah ini,” tandasnya. ‘’Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan potensi penyebaran virus Corona di Loteng pada khususnya dan NTB pada umumnya bisa dicegah semaksimal mungkin. Dan, kondisi daerah bisa kembali normal seperti semula,’’ harapnya. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

PERNYATAAN - Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., (kanan) didampingi Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng, Suhadi Kana, S.H., memberikan pernyataan sikap terkait penyebaran virus Corona.

Dianggarkan Lewat Pokir DPRD TAHUN ini Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perumahan Dan Pemukiman (Disperkim) menangani sebanyak 1.500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) alias rumah kumuh. Ribuan unit RTLH yang dibangun tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Lobar. Dari ribuan rumah kumuh ini ditangani melalui APBD, APBD provinsi dan BSPS serta program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), Disperkim Lobar mengungkapkan (Suara NTB/her) masih ada sekitar 5 ribu lebL. Ratnawi ih masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni. Jumlah itu pun kemungkinan bertambah akibat dampak bencana gempa bumi yang melanda 2018 lalu yang tidak bisa tertangani dari dana BSPS. Pihaknya pun tetap berupayah mengakomodir para penerima bantuan itu. Terutama bagi rumah yang masuk kategori prioritas satu. Di antaranya rumah yang dinding dan atapnya bedeq, serta masih berlantainya tanah. “Prioritas satu yang kita utamakan. Sisanya sekitar 5 ribuan yang belum. kalau yang dulu sekitar 4 ribuan, karena setiap tahun di atas seribu untuk penuntasannya,” jelas Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi, Rabu (18/3).

Menurutnya untuk APBD Provinsi dianggarkan untuk sekitar 208 unit RTLH. Selain itu terdapat 3 unit RTLH untuk mendukung pariwisata. Rencananya akan dibangun homestay di Desa Sesaot untuk mendukung desa wisata.

Ratnawi mengungkapkan untuk 3 homestay pihaknya memperoleh bantuan anggaran dari provinsi sekitar Rp 100 juta. Sedangkan untuk bangun baru di Gili Gede sekitar 30 unit yang diprioritaskan mendukung wisata. Rencananya untuk groundbreaking pengerjaan RTLH akan dibuka langsung oleh bupati. “insya Allah dua minggu ke depan, kita coba launching 2020,” ujarnya.(her)

Pemda Lobar Libatkan KKP Simulasikan Penanganan Corona Giri Menang (Suara NTB) Semua pihak di Lombok barat (Lobar) saling bahu-membahu dan bergandengan menghadapi wabah virus Corona yang kini menyebar ke wilayah Indonesia. Langkah pencegahan fokus dilakukan pemda bersama unsur terkait, seperti langkah cegah di pintu-pintu masuk pelabuhan.

Salah satu upaya yang dilakukan, pihak Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan Lobar dan Rumah Sakit Patut Patuh Patju (Tripat) mengandeng unsur Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan otoritas pelabuhan melakukan simulasi penanganan pasien Covid-19. Simulasi dilakukan di dua tempat yakni di pelabuhan dan Rumah Sakit Tripat Gerung.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi didampingi Asisten I Setda Lobar, Asisten II Setda Lobar dan Asisten III Setda Lobar melihat langsung bagaimana kesiapan dari pihak di pelabuhan dan rumah sakit dalam melaksanakan penanganan terhadap pasien yang terindikasi menderita penyakit Corona yang sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Yang dimiliki Lobar hanya ruang observasi, sedangkan untuk ruang isolasi ada di Rumah Sakit Provinsi. Jika ada pasien yang curigai, nanti tim yang ada di posko inilah yang akan menentukan, apakah harus dirujuk di provinsi, atau akan dirawat Rumah Sakit Tripat, jika memang negatif.

“Kita ajak sudah memiliki call center, jika ada gejala yang dicurigai, segera hubungi call center,” ujarnya.

Sementara Itu Direktur Rumah Sakit Tripat drg. Arbain Ishak menjelaskan, untuk menghadapi virus Corona, pihak rumah sakit memiliki satu ruang isolasi dengan jumlah empat tempat tidur yang disiapkan bagi para pasien yang kiranya tidak bisa dirawat di RSUP Provinsi , yang sudah resmi ditunjuk sebagai rumah sakit perawat pasien Corona.Jika memang ada pasien yang suspect diindikasikan Corona, maka akan dibawa langsung ke ruangan isolasi ini.

Arbain mengakui, rumah sakit Tripat sebenarnya bukan rumah sakit resmi untuk ditunjuk sebagai penanganan virus Corona. Tetapi, jika ada pasien yang dinyatakan positif yang kemudian harus dirujuk ke RSUP, namun di RSUP tidak bisa diterima, karena kamarnya sudah penuh, maka mau tidak mau pihak RSUD Tripat harus merawat pasien tersebut, sehingga disiapkan ruangan isolasi ini. “Kita siapkan ruangan isolasi ini untuk antisipasi saja,” ujarnya (her)

(Suara NTB/her)

SIMULASI - Suasana simulasi penanganan pasien Corona di Rumah Sakit Tripat Lobar, Rabu (18/3).

(Suara NTB/her)

SEMPROT - Petugas KKP wilayah kerja Lembar melakukan penyemprotan disinfektan di areal pelabuhan dan kapal, Rabu (18/3).

Cegah Corona

Areal Pelabuhan Lembar Disterilisasi

Giri Menang (Suara NTB) Sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona melalui pintu masuk Pelabuhan Lembar, pihak PT ASDP, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram wilayah pelabuhan bersama TNI-polri melakukan penyemprotan disinfektan dan pengukurun suhu tubuh penumpang dan ABK di Pelabuhan terbesar di NTB tersebut. Selain langkah pencegahan melalui penyemprotan disinfektan, pihak KKP melakukan pengawasan ketat terhadap penumpang yang keluar masuk melalui Pelabuhan Lembar. Pengawasan dilakukan selama 24 jam non stop terhadap para penumpang.

Penyemprotan disinfektan dilakukan di ruang tunggu pelabuhan, sepanjang jalan masuk penumpang pejalan kaki menuju kapal, serta di dalam kapal. Sebelum melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap penumpang dan ABK, terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh petugas.

GM PT ASDP Lembar, Yulianto mengatakan pemeriksaan ini turun dilaksanakan untuk pencegahan virus Corona. “Setiap hari, pada pagi hari

dilakukan penyemprotan disinfektan di ruang tunggu, fasilitas lainnya, maupun di kapal,” jelas dia. Pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan setiap pemberangkatan maupun kedatangan.

Perkembangan sampai dengan saat ini, belum ditemukan suhu tubuh penumpang, maupun petugas di atas 38 derajat celcius, untuk lintas penyeberangan LembarPadangbai. Pelayanan penyeberang di pelabuhan sampai dengan saat ini masih normal,

Malaysia ”Lockdown”

AirAsia Kurangi Frekuensi Penerbangan Lombok-Kuala Lumpur Praya (Suara NTB) Penerbangan rute LombokKuala Lumpur Malaysia terhitung mulai tanggal 19 Maret hari ini akan dikurangi sementara waktu hingga 31 Maret mendatang. Menyusul penetapan status partial lockdown oleh Pemerintah Malaysia sebagai dampak dari penyebaran virus Corona (Covid-19).

Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), Arif Hariyanto, kepada Suara NTB, Rabu (18/3), mengaku pihaknya sudah mendapat pemberitahuan dari pihak maskapai AirAsia yang melayani rute penerbangan internasional tersebut pengurangan frekuensi penerbangan sifatnya hanya sementara. Alasannya, Pemerintah Malaysia menetapkan status partial lockdown, sehingga berdampak pada arus keluar masuk ke negara tersebut. Termasuk yang melalui jalur udara.

“Terkait partial lockdown oleh Pemerintah Malaysia, maskapai AirAsia (QZ) mengurangi penerbangan rute KUL-LOPKUL, terhitung mulai 19 hingga 31 Maret 2020 mendatang,” terang Arif. Di mana dalam sepekan penerbangan di rute tersebut hanya dibuka pada hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu, sementara hari lainnya ditutup.

Ia menjelaskan, di rute pener-

bangan tersebut total ada 10 jadwal penerbangan dari Lombok ke Kuala Lumpur dalam sepekan.

Begitu pula penerbangan dari Kuala Lumpur ke Lombok juga sama. Jadi dalam sepekan total ada 20 jadwal penerbangan di rute internasional dengan ratarata penumpang sekitar 150 orang di setiap penerbangannya.

Jadi kalau dikalkulasikan dalam sepekan, total ada sekitar 3.000 penumpang baik itu yang data ataupun pergi di rute penerbangan tersebut. Dengan pengurangan ini, otomatis jumlah penerbangan dan penumpang di rute ini juga berkurang. Adapun untuk dua rute penerbangan internasional lainnya, yakni rute Lombok-Singapura serta Lombok Perth Australia, masih normal.

Dikatakannya, jika melihat tingkat keterisian pesawat rute Lombok-Kuala Lumpur termasuk rute potensial, karena tingkat ketersediaan pesawat yang cukup baik di setiap penerbangannya. Itu didukung pula dengan keberadaan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara tujuan TKI. Tapi karena itu kebijakan Pemerintah Malaysia pihak tentunya tidak bisa berbuat apa-apa sembari berharap penyebaran virus Corona bisa segera diatasi, sehingga aktivitas penerbangan di rute ini bisa kembali normal.

Wisatawan pun bisa kembali masuk ke Pulau Lombok. (kir)

tidak ada pengurangan trip maupun penutupan Lintas Penyeberangan LembarPadangbai. Untuk upaya antisipasi bila ditemukannya yang diduga terinfeksi dengan suhu di atas 38 derajat celcius, akan diserahkan kepada pihak KKP yang tentunya dari pihak kesehatan yang lebih mengetahui masalah virus tersebut.

Ruang isolasi telah disediakan, yaitu di ruang tunggu pelabuhan dan sesuai dengan kesepakatan ASDP dan pihak pelayaran bahwa di kapal juga

disediakan ruang isolasi sementara ini menggunakan ruang ibu menyusui untuk ruang isolasi apabila ada penumpang yang mengalami suhu badan lebih dari 38 derajat celcius. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, terjadi penurunan penumpang sebesar 5%, baik penumpang keberangkatan maupun penumpang kedatangan dampak Corona.

Pihak KKP Wilayah Kerja Pelabuhan Lembar, Adi Rospandi mengatakan pihaknya secara intens melakukan pengawasan dan pemantauan nonstop selama 1X24 jam, baik penumpang yang datang maupun yang berangkat.”24 jam non stop kami lakukan pengawasan,”jelasnya.

Jika ada yang terdeteksi pada saat berangkat dengan suhu di atas 38 derajat celcius di kapal, diharapkan disedia-

kan ruang khusus, ruang isolasi yang nantinya dalam perjalanan tidak terjadi kontak dengan penumpang yang sehat. Akan tetap dilakukan kontak dengan petugas KKP yang ada di padangbai, dan petugas di padangbai nanti akan menangani sesuai dengan SOP penanganan berikutnya.

Sementara itu Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, Iptu I Made Dharma Yulia Putra, menambahkan Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar sifatnya mendukung pelaksanaan kegiatan dari pihak ASDP dan KKP dalam melaksanakan kegiatan pengukuran suhu tubuh terhadap masyarakat yang keluar masuk di Lombok.

“Terhadap keadaan petugas kepolisian selalu dilakukan pemeriksaan lebih awal, pada saat akan melakukan kegiatan pengamanan dan pengawasan,”jelas dia.(her)

Narkoba Senilai Rp122 Juta Dimusnahkan Praya (Suara NTB) Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis sabusabu, Rabu (18/3). Pemusnahan narkoba seberat 116,5 gram seharga Rp 122 juta ini dimusnahkan dengan disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Pengadilan Negeri (PN) Praya serta dua tersangka pemilik barang haram.

“Narkoba yang kita musnahkan ini merupakan barang bukti dari hasil pengungkapan dua kasus dugaan peredaran narkoba. Dengan tersangka AH asal Janapria serta AS warga Desa Jago Praya,” terang Kasat Resnarkoba Polres Loteng, Iptu Hizkia Siagian, S.T.K.SIK., kepada wartawan.

Narkoba paling banyak dari tersangka AH, sebanyak sekitar 115 gram. Sementara dari tersangka AS hanya 2,5 gram. Pemusnahan di awal dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait keberadaan barang bukti tersebut. Mengingat, barang bukti yang ada cukup banyak. Nilainya juga besar.

Tapi karena kasusnya masih proses penyelidikan, maka tidak seluruh barang bukti dimusnahkan, karena

DIMUSNAHKAN - Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan Satresnarkoba Polres Loteng, Rabu (18/3). masih ada yang disisihkan sebagai barang bukti pada saat proses peradilan nantinya.

“Tidak semua kita musnahkan.

Ada yang kita sisihkan untuk keperluan penyelidikan dan saat proses peradilan berlangsung nantinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk para tersangka saat ini masih berstatus tahanan Polres Loteng, karena berkas perkara kedua kasus ini masih belum dinyatakan lengkap oleh pihak jaksa.

Nantinya kalau berkasnya sudah dinyatakan lengkap, baru akan dilimpahkan ke jaksa dan, semua kewenangan menjadi kewenangan dari jaksa.

Kedua tersangka kini teran-

cam hukuman berat dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun bagi tersangka AS. Sementara untuk tersangka AH, ancaman hukuman lebih berat lagi, minimal 5 tahun sampai kurugan seumur hidup.

AH ditangkap di sekitaran wilayah Desa Janapria awal bulan kemarin. Kala itu, AH ditangkap saat baru saja mengambil kiriman paket narkoba jenis sabusabu tersebut. Awalnya, narkoba ini hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), tapi keburu ditangkap aparat Polres Loteng. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

DPRD KSB Batasi Anggota Kunjungan ke Luar Daerah Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluarkan maklumat membatasi seluruh anggotanya mengadakan kunjungan ke luar daerah. Maklumat itu sebagai bentuk perlindungan lembaga penyerap aspirasi ini terhadap anggotanya akan kemungkinan terpapar virus corona.

“Kami sudah sampaikan ke semua anggota. Bahwa sejak sekarang, tidak boleh melakukan perjalan dinas ke luar daerah. Terutama yang sudah terbukti ada warganya terpapar suspect virus corona di situ,” cetus Ketua DPRD KSB, Kaharuddin (Suara NTB/ist) Umar kepada wartawan di Kaharuddin Umar ruang kerjanya, Rabu (18/3).

Saat ini ada agenda lembaga yang membutuhkan perjalan dinas ke luar daerah. Di mana DPRD KSB bersama pemerintah setempat tengah membahas program penyusunan sejumlah Rencangan Peraturan Daerah (Raperda). Terhadap hal tersebut, Kaharuddin mengatakan, pimpinan lembaga sudah memberikan pengarahan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang menggodok masing-masing Raperda.

Pansus diarahkan, jika membutuhkan konsultasi ke lembagalembaga yang berada di luar daerah untuk sementara waktu menundanya. Terutama ke kementerian, mengingat ibukota Jakarta kini menjadi salah satu daerah yang telah dinyatakan terdapat virus Covid-19. “Kalau ke Mataram mislanya masih boleh. Tapi kalau konsultasinya ke Jakarta kita tidak izinkan,” tegasnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, dalam kondisi seperti ini menjaga keselamatan jiwa lebih penting. Apalagi penyakit virus corona hingga kini belum ada penangkalnya secara medis. Sementara di sisi lain proses penularannya kian hari semakin meluas di Indonesia. “Kita tentu tidak ingin menjadi penyebab virus itu masuk ke daerah kita,” paparnya.

Meski membatasi kunjungan ke luar daerah. Terkait agenda penyelesaian sejumlah Raperda yang tengah digodok, Kaharuddin memastikan, akan tetap diselesaikan tepat waktu. Ia menjelaskan, sesuai aturan DPRD bersama pemerintah memiliki waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan setiap produk Perda yang disusun.

“Masih panjang waktunya. Tidak akan telat kok. Toh kita di sela pembahasan Raperda ini ada agenda APBDP yang juga akan kita bahas di bulan April nanti,” timpalnya.

Selanjutnya Kaharuddin mengapresiasi, soal antisipasi penyebaran virus corona yang tengah dilaksanakan baik oleh Pemda KSB maupun Pemprov NTB saat ini. Menurut dia, langkah sigap pemerintah sudah sangat baik meski tandatanda adanya suspect belum ditemukan. “Pemda kita lewat dinas kesehatan ternyata sejak jauh hari sudah buat tim.

Sekarang lagi sudah dibentuk satgas khusus. Provinsi juga begitu. Jadi kita bersyukur sekali di NTB ini,” tukasnya. (bug)

KSB Jadi Daerah Tercepat Serahkan LKPD 2019 ke BPK Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata menjadi daerah paling cepat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPAD) setempat, penyerahan LKPD tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 18 Februari lalu. Dan saat ini BPK RI Perwakilan NTB tengah menjalankan proses pemeriksaan lanjutan atas laporan kinerja keuangan KSB itu. “Iya kita sudah dalam proses pemeriksaan LKPD lanjutan oleh BPK,” ungkap kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (18/3).

Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, gubernur, bupati/walikota sebenarnya diberi kelonggaran menyampaikan LKPD ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun kata Nurdin, KSB untuk LKPD tahun 2019 oleh pihaknya sejak awal sudah menyelesaikan seluruh kebutuhan syarat pelaporannya.

Di mana finalisasi kas keuangan daerah telah dirampungkan per 5 Januari 2020 lalu. “Kas fix kita langsung minta inspektorat mereview sekitar sebulan. Makanya 18 Februari itu sudah kita sampaikan LKPD ke BPK,” paparnya.

Diungkapkannya, saat penyampaian LKPD pada 18 Februari lalu. Pihak BPK Perwakilan NTB sempat menyarankan agar KSB bisa bersamaan dengan daerah lainnya. Akan tetapi BPK akhirnya menerima, setelah Pemda KSB menyampaikan sejumlah argumennya. “Kami bilang ke kepala BPK ini sebagai upaya memotivasi daerah lain supaya bisa cepat juga (menyampaikan LKPD). Jangan terus-terusan tunggu limit waktu setiap tahunnya,” beber Nurdin.

Cepatnya penyampaian LKPD Pemda KSB itu. Pada tanggal 13 Februari lalu, saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LPJ Dana Parpol tahun 2019 yang dilaksanakan di Mataram. Bupati KSB, HW. Musyafirin menjadi kepala daerah satu-satunya yang menerima LHP BPK atas LKPD 2019-nya, sementara bupati/walikota lainnya baru menyerahkan LKPD-nya. “Itu pun dipercepat oleh BPK, karena penyerahan LKPD biasanya baru dilaksanakan per 31 Maret atau minggu terakhir di bulan ini,” sebut Nurdin.

Terkait pemeriksaan LKPD lanjutan oleh BPK sendiri, Nurdin menyebutkan, saat ini terdapat sedikit kendala akibat dampak antisipasi virus corona. Sejak, Selasa 17 Maret, BPK Perwakilan NTB telah menarik seluruh anggota pemeriksanya dari daerah hingga 2 pekan ke depan. Dan untuk kelanjutan pemeriksaan akan dilakukan secara online. “Kemarin kita sudah minta pemeriksaan bisa terus lanjut. Saran BPK bisa jarak jauh (online). Jadi mudah-mudahan bisa lancar supaya target kita tanggal 17 April sudah terima opini BPK terealisasi,” harapnya.

Sementara itu, sekretaris BPKD KSB, Agus Purnawan menambahkan, pada dasarnya proses pemeriksaan BPK sebelum penerbitan opini terhadap LKPD 2019 bisa selesai tepat waktu. Mengingat saat ini progres pemeriksaan sudah mencapai 80 persen. Telebih seluruh dokumen fisik (berkas) dan lapangan sudah dikantongi oleh pemeriksa BPK Perwakilan NTB. “Sebenarnya BPK tinggal merampungkan temuan dan merumuskan rekomendasi untuk bahan opininya terhadap LKPD kita,” katanya singkat. (bug)

(Suara NTB/ist)

Nurdin Rahman (kiri) dan Agus Purnawan

Halaman 6

Suara Dinas Sosial Sumbawa

Disos Gelar Bimtek Pemutakhiran Data PPKS Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Sosial Sumbawa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Rabu (18/3), di Kantor Bupati Sumbawa.

Kegiatan ini diikuti para petugas pendata tingkat desa.

Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah, Drs. H. Hasan Basri, MM, berharap petugas pendata ditingkat desa, selalu berkoordinasi dengan para stakeholders di masingmasing wilayah tugasnya. Agar penanganan PPKS dapat dilaksanakan tepat sasaran. Serta mampu mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Tana’ Samawa.

Dijelaskannya, sasaran atau objek dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidu-

(Suara NTB/ist)

BIMTEK - Sekda Kabupaten Sumbawa, H. Hasan Basri didampingi Kepala Dinas Sosial Sumbawa, A. Yani saat membuka Bimtek Pemutakhiran Data PPKS, Rabu (18/3) (foto kiri). Para peserta Bimtek dari petugas pendata tingkat desa (foto kanan). pan yang tidak layak secara kemanusiaan. Dan memiliki kriteria masalah sosial, yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pemkab Sumbawa pun ter-

us melakukan upaya untuk menangani PPKS. Dengan harapan peran dan fungsi pelaku sosial dapat terus ditingkatkan. Sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat, untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat, jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sumbawa, Ir. A. Yani, menyatakan, verifikasi data dilakukan untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta lapangan. Data atau informasi sebagai kandun-

gan DTKS merupakan salah satu faktor pendukung utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

“Data dan informasi tersebut memerlukan updating sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, sehingga menjadi lengkap, akurat dan terpercaya,” ungkapnya. (arn/*)

Ribuan Hektar Lahan di KSB Gagal Tanam Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mencatat sekitar 2000 hektar lahan pertanian mengalami gagal tanam di Musim Tanam (MT) pertama 2020. Belum normalnya curah hujan hujan menjadi faktor utama sehingga masih banyak petani enggan melakukan penyemaian benih dan penanaman. Ribuan hektar lahan tersebut tersebar di empat kecamatan yakni Taliwang, Jereweh, Seteluk, dan Sekongkang.

“Harus kita akui anomali cuaca yang terjadi saat ini menjadikan target tanam kita untuk bulan Oktober-Maret (Okmar) belum bisa terealisasi secara maksimal. Bahkan ada sekirar 2000 hektar yang saat ini masih mengalami gagal tanam karena pasokan air yang sangat terbatas.

Kami juga sudah mengupayakan semua mesin pompa air didistribusikan ke petani untuk mengejar target itu, tapi karena kondisi tidak ada sumber mata air yang bisa dimanfaatkan, kerana kemarau panjang,” ujar Kadistan kepada

Suara NTB, melalui Kasi Produksi Tanaman Pangan, Asdi Wijaya SP, Rabu (18/3).

Dikatakannya, target tanam KSB di tahun 2020 mencapai angka 11.317 hektar sesuai dengan kouta yang ditetapkan. Sementara yang sudah terealisasi hingga saat ini baru 9.317 hektar atau ada 2000 hektar yang masih mengalami gagal tanam. Adapun daerah yang masih mengalami gagal tanam yakni Kecamatan Taliwang, 700 hektar, Kecamatan Jereweh sekitar 500 yang tersebar di dua desa Belo dan Dasan Anyar, Kecamatan Seteluk se-

kitar 400 hektar dan sisanya di Kecamatan Sekongkang.

Masih banyaknya lahan yang mengalami gagal tanam karena hujan yang turun belum optimal sehingga debit air tersedia saat ini dianggap masih belum mampu mengcover luas lahan yang belum tanam tersebut.

Selain berpengaruh terhadap angka tanam, kurangnya hujan yang turun juga akan berdampak pada kekeringan sejumlah lahan pertanian. Bahkan saat ini tercatat ada 250 hektar yang terancam gagal panen karena bencana

kekeringan yang terjadi terutama di Poto Tano dan sebagian kecamatan Taliwang.

“Memang faktor alam menjadi faktor utama sehingga target tanam kita masih belum tercapai karena hujan yang belum normal. Meski demikian, kami tetap akan upayakan membantu para petani dengan menyiapkan mesin pompa air yang bisa dimanfaatkan oleh para petani,” sebutnya.

Ditambahkannya, masih molornya musim hujan juga berpengaruh terhadap pola tanam yang semestinya sudah tuntas di bulan Maret sesuai dengan jadwal terpaksa mundur hingga bulan April mendatang. Meski sudah disepakati awal musim tanam dilakukan di awal bulan Januari, tetapi karena hujannya mundur maka terancam tidak bisa dilaksanakan.

Kalaupun masih ada warga

masyarakat yang memaksakan diri untuk tetap saja melakukan penanaman dengan kondisi hujan yang belum normal dikhawatirkan benih yang di semai tidak akan tumbuh dan terancam rusak begitu saja.

Bahkan di kecamatan Jereweh saja, masyarakat masih enggan melakukan penyemaian benih meski air tersedia cukup banyak. Hal tersebut tidak dilakukan karena khawatir air yang tersedia tersebut tidak bisa bertahan lama karena cuaca masih belum menentu.

“Memang untuk 2000 hektar lahan yang masih mengalami gagal tanam bisa berubah ketika hujan mulai turun secara normal. Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena faktor cuacanya seperti ini, sehingga kami berharap agar petani tetap bersabar,” pungkasnya. (ils)

KSB Siapkan Posko Pemantauan Covid-19 di Pintu Masuk

(Suara NTB/ind)

PEMBERSIHAN - Tampak aktivitas pembersihan pohon di Jalan Garuda, Rabu (18/3).

Pembersihan Lokasi Jalan Garuda Ditargetkan Tuntas Pekan Depan Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek lanjutan pelebaran Jalan Garuda sepanjang 1,2 kilometer mulai dikerjakan.

Saat ini di lokasi sedang dilakukan pembersihan, seperti penebangan pohon serta pembongkaran pagar bangunan dan toko. Ditargetkan pembersihan ini dapat dituntaskan hingga pekan depan.

“Kita fokus pembersihan.

Pembersihan sudah berlangsung selama dua minggu. Targetnya kalau bisa sampai satu minggu kedepan sudah tuntas. Karena

tinggal 12 pohon yang masih tersisa,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Suharmaji Kertawijaya, Rabu (18/3).

Disampaikannya, lanjutan pelebaran Jalan Garuda serta pembangunan jembatan pelempit double track di depan rumah sakit sudah on the track. Selain pembersihan pohon, pihaknya juga meminta masyarakat segera melakukan pembongkaran tembok bangunan maupun toko yang terdampak. Mengingat untuk Jalan Garuda kontraknya sudah berjalan. Sedangkan jem-

batan pelempit sedang dalam proses penentuan pemenang.

Pihaknya berharap kepada pelaksana supaya nantinya bisa berkoordinasi dengan pemda dalam pelaksanaan. Selain itu, pelaksana juga dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan memperhatikan kondisi jalan.

“Karena ini kondisi akses jalan negara, sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa memilah dan memilih bagaimana caranya dan dapat berkoordinasi dengan pemda dalam hal pengaturan lalu lintas,” harapnya. (ind)

Satu PDP Dirawat di RSMA Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, H. Didi Darsani, menyebutkan saat ini, ada satu orang pasien berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tengah dirawat di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA) sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien suspect Corona di Sumbawa.

“Sekarang tengah dirawat di RSMA. Nanti malam (Rabu malam,red) dikirim sampelnya (specimen swap tenggorokan) untuk diperiksa di Laboratorium Surabaya. Riwayat perjalanannya, pasien pulang umrah sekitar awal bulan Maret ini,” sebut H. Didi saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/3), seraya berharap sampel yang

dikirimkan lab Surabaya, hasilnya negatif Corona.

Rilis dari Dinas Kominfotik Sumbawa, seperti data dari Dikes Sumbawa sejauh ini, ada 47 orang dalam status Orang Dalam Pengawasan (ODP) terkait virus Corona di Sumbawa.

Ditambah satu orang status PDP yang kini dirawat di ruang isolasi RSMA. Sebelumnya, Selasa 17 Maret, ODP sebanyak 40 orang. Enam orang yang bertambah pada Rabu ini, adalah TKI asal Sumbawa yang baru pulang dari dari Malaysia, Dubai, Taiwan, dan Oman.

Dikes dan Kantor Kesehatan Pelabuhan, Rabu kemarin juga melakukan penyemprotan disinfektan di Mesjid Agung Nurul Huda. Kadis Dikes ber-

harap semua pihak berkolaborasi dalam mencegah dan mengantispasi virus Corona.

Dalam website covid19.sumbawakab.go.id, dijelaskan ODP orang dengan gejala demam diatas 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari sebelum timbul gejala.

Sedangkan PDP orang yang mengalami demam di atas 38 derajat celcius/riwayat demam, ISPA dan pneumonia ringan hingga berat serta memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 14 hari terakhir. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, akan menyiapkan posko pemantauan khusus covid-19 di pelabuhan Poto Tano dan Benete. Dilengkapi petugas medis dengan alat pelindung khusus. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir masuknya virus dimaksud ke KSB dan pulau Sumbawa umumnya. Setiap penumpang yang turun dari kapal penyeberangan akan langsung diperiksa secara intensif oleh petugas dengan harapan virus tersebut tidak masuk ke KSB. “Mulai hari ini posko tersebut sudah terbangun dan para petugas medis juga sudah siap dilapangan melakukan pemantauan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelabuhan Poto Tano dan Benete. Kami berharap dengan intensifnya pemeriksaan yang akan dilakukan di kedua pelabuhan tersebut penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir sehingga KSB tetap aman dari virus. Kami juga akan terus memantau perkembangan virus ini dengan meningkatan kewasapadan dini,” ungkap Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin ST, saat memimpin pembentukan satgas virus covid-19, Rabu (18/3).

Selain posko pemantauan khusus, dirinya juga meminta supaya dinas kesehatan bisa memantau masyarakat yang berasal dari luar KSB terutama para TKI yang pulang kampung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan memastikan tidak munculnya

covid-19 di KSB, terutama dari para TKI yany pulang kampung. Selain itu, kepada kepala desa juga diharapkan untuk memantau masyarakat mereka terutama pendatang baru. Jika lalai dan ada kasus itu ditemukan di KSB, maka upaya antisipasi yang sudah dilakukan tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Makanya kordinasi dengan leading sektor terkait masalah covid-19 (Dikes) harus bisa dilakukan secara intensif guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini RSUD Asy Syifa Taliwang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan penanganan covid-19 di NTB, sehingga diharapkan peran serta masyarakat untuk melapor jika ada gejala yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pihaknya juga memastikan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada warga KSB yang terpapar virus dimaksud. Kalaupun sempat ada warga KSB yang dilakukan pemantauan khusus karena pulang kampung dari Malaysia tetapi bisa dipastikan orang yang dipantau itu bebas dari covid-19 setelah dilakukan observasi selama 14 hari. “KSB sudah aman dari virus covid-19, makanya kami minta pengawasan di pintu masuk KSB diperketat dan diawasi maksimal. Kami juga meminta kepada kepala desa untuk memantau warganya terutama yang kembali dari luar negeri,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

POSKO – Petugas tampak berjaga di posko pemantauan khusus covid-19 di Pelabuhan Poto Tano. Posko ini dibangun untuk menjalankan prosedur pemeriksaan ketat terhadap setiap penumpang yang turun dari kapal penyeberangan.

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

Kabupaten Bima Juga Waspadai DBD dan Rabies Bima (Suara NTB) Kasus demam berbarah (DBD) dan Rabies menjadi momok bagi warga Kabupaten Bima. Pasalnya kasus yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti dan anjing gila tersebut menyebabkan masingmasing satu korban meningal dunia belum lama ini.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, kurang lebih ada 40 warga yang terkena DBD dan salaseorang diantaranya meninggal dunia. Sementara kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) (Suara NTB/Dok) tahun 2020 tercatat sebanyRifai ak 146 kasus gigitan, sembilan sampel anjing positif rabies dan satu orang meninggal dunia. Kepala Dikes Kabupaten Bima, melalui Kabid Pencegahan dan Penyendalian Penyakit, Rifai S.Sos M.AP mengaku selain mengantisipasi virus Corona, pihaknya juga antisipasi berbagai penyakit lainnya, seperti DBD dan Rabies yang kasusnya meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini.

“Kasus DBD dan Rabies juga menjadi perhatian kami selain virus covid-19,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (18/3). Kasus DBD lanjutnya, bahkan merata di wilayah Kabupaten Bima. Namum yang menjadi perhatian khusus pihaknya saat ini di wilayah Kecamatan Sape. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi NTT. “Seperti diketahui NTT saat ini kasus DBD meningkat.

Jadi Sape menjadi daerah transmisi, karena tidak menutup kemungkinan nyamuk DBD akan bersarang ke truk-truk yang melintas,” katanya. Rifai mengaku pihaknya juga akan melakukan fogging di sejumlah Desa di Kecamatan Sape dalam waktu dekat. Fogging dilakukan kata dia, sebagai jalan terakhir untuk mengendalikan kasus DBD yang meresahkan warga tersebut. “Kita juga lakukan penyuluhan.

Mengimbau masyarakat untuk menerapkan 3M plus, dan tetap menerapkan pola hidup sehat dan bersih,” katanya.

Sementara kasus Rabies, satu korban meninggal dunia akibat terlambat dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas.

Korban yang berasal dari Tambora itu hanya mengobati sendiri luka gigitan. Saat muncul atau timbul gejala phobia seperti takut air, cahaya baru dibawah ke Rumah Sakit.

“Namun baru masuk ruang perawatan nyawanya tidak bisa diselamatkan karena terkena Lyssavirus, yakni virus rabies yang menular ke manusia,” katanya. Rifai menambahkan korban yang meninggal itu adalah yang pertama sejak Kabupaten Bima ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies sejak tahun 2019 kemarin. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Dikes Dompu Upayakan Stok Cadangan APD dan Masker Dompu (Suara NTB) Stok masker dan alat pelindung diri (APD) milik Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu sudah habis dan belum bisa dipenuhi distributor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan, Dinas Kesehatan akan mengupayakan mendapat alokasi buffer stock alias stok cadangan milik Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Hal itu diakui Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/3). Diakui Maman, pengadaan APD dilakukan pada saat penanganan kasus Rabies. Sisa stok itu kini dimanfaatkan pihaknya dan sudah habis, termasuk untuk masker juga sudah habis stoknya.

Sementara kebutuhan akan masker ini menjadi keharusan.

Terlebih, petugas di Puskesmas harus bertugas di Posyandu setiap pekannya dan menemui banyak warga. Karenanya, Puskesmas diberi kuasa menggunakan biaya operasional puskesmas (BOK) yang diren-

canakan setiap bulannya untuk membeli masker dan kebutuhan mendesak lainnya.

“Untuk masker, kita sudah perintahkan kepala Puskesmas karena masker di dinas (Dikes) kosong. Bisa menggunakan BOK dan JKN untuk membeli (masker) itu. Kekuasaan penuh ada di kepala puskesmas,” katanya.

Diakui Maman, pengadaan APD dan masker bukan karena tidak ada uangnya. Tapi distributor masker masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masker yang dipesan, sehingga pihaknya akan mengupayakan buffer stock yang ada

di Dinas Kesehatan Provinsi.

“Kita juga meminta buffer stock yang ada di Provinsi. Intinya kami tetap berusaha semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Terkait penggeseran anggaran DAK yang diberi keleluasaan untuk penanganan pencegahan Covid-19, Maman mengatakan, DAK non fisik berupa BOK di masing – masing Puskesmas yang bisa dilakukan penggeseran. BOK untuk 9 Puskesmas seKabupaten Dompu sebesar Rp6 miliar lebih yang sudah disusun dalam POA tahunan dan dirinci dalam POA bulan yang akan dilakukan penggeseran untuk pencegahan Covid-19.

(Suara NTB/jun)

TANPA PENGAMAN – Tampak operator administrasi kependudukan di Disdukcapil Dompu, tidak menggunakan alat pengaman diri saat melayani pemohon, Rabu (18/3).

Disdukcapil Dompu Khawatir Layani Pemohon Dompu (Suara NTB) – Puluhan operator administrasi penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, tengah dilanda kekhawatiran akan terjangkit virus Corona. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pembantasan pelayanan. Pun mereka tak dilengkapi alat pengaman diri.

Sekretaris Disdukcapil Dompu, Abdul Nazib kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (18/3) mengakui, adanya keluhan dari sebagian besar pegawai yang melayani langsung permohonan pembuatan administrasi kependudukan tersebut.

Jika merujuk pada himbauan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelayanan semestinya hanya dibuka untuk halhal penting saja. Seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK)

untuk pembuatan kartu BPJS kesehatan dan keperluan pendidikan atau pekerjaan. Sedangkan item lain mesti ditunda hingga beberapa minggu kedepan.

“Kita harus koordinasi dulu dengan pimpinan. Koordinasi juga sampai tingkat Sekda dan Bupati, ndak bisa kita membatasi sepihak meskipun ada arahan dari pusat,” ungkapnya.

Mengingat pembatasan pelayanan tersebut belum diterapkan, diakui puluhan pegawai yang ada dalam ancaman penyebaran virus Corona. Apalagi mereka belum dilengkapi alat pengamanan diri.

Upaya memininalisir, tegas Abdul Nazib, sudah dilakukan dengan mengatur jarak antara pemohon dan petugas. Namun sayangnya, itu tidak bertahan lama karena ulah masyarakat sendiri.

“Tetap ndak bertahan lama, tetap berdiri di depan petugas, bahkan dipelototin operator yang sedang berkerja,” keluhnya.

Penyebaran virus Corona di pusat pelayanan publik seperti Disdukcapil, memang menjadi ancaman serius saat ini.

Apalagi mereka yang terus berdatangan tak diketahui memiliki riwayat keluar negeri atau tidak.

Untuk itu, selain mengupayakan segera menggelar rapat internal serta berkoodinasi dengan jajaran pemerintah daerah agar diberlakukan pembatasan, pihaknya telah membuat spanduk himbaun tentang beberapa item yang dapat dilayani sementara waktu ini.

“Ini nanti kita pasang di depan, sekarang ini amankan sendiri saja pakai masker, tisu basah hanya itu yang bisa dilakukan,” pungkasnya. (jun)

Warga di Bima Diimbau Berdoa dan Berzikir Bersama Bima (Suara NTB) Selain menerapkan hidup bersih dan sehat dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima juga mengimbau warga untuk tetap berdoa dan berzikir bersama di masjid dan musholla agar terhindar dari wabah corona.

Imbauan itu disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, saat memberikan sambutan usai shalat dzuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama agar warga Bima terhindar dari corona, di Mesjid Nurul Hidayah, Desa Maria Kecamatan Wawo, Rabu (18/3).

“Apa yang dilakukan kita di daerah merupakan bagian dari upaya, bahwa Indonesia mampu melewati keadaan dengan baik di tengah wabah covid-19 ini,” katanya.

Ia mengaku selain men-

geluarkan Surat Edaran yang berisi imbauan menerapkan pola hidup sehat dan bersih, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama antisipasi merebaknya covid-19, dengan BPBD, Dikes, Dikbudpora, RSUD Bima, Camat, UPTD Dikbudpora, UPT Puskesmas se-Kabupaten Bima, Selasa, (17/3) sore.

“Rakor ini tindaklanjut hasil Rakor dengan Gubernur NTB, di Mataram beberapa waktu lalu. Hasilnya telah disepakati akan membatasi penyebaran virus ini,” katanya.

Menurutnya persoalan covid-19 menjadi perhatian dunia dan Indonesia, demikian juga di NTB. Bahkan masing-masing Kabupaten dan Kota sudah mengambil langkah aman dalam menindak lanjuti instruksi Presiden dan Gubernur mengantisipasi merebaknya Virus mematikan yang berasal dari Kota Wuhan Tiongkok itu.

“Menyikapi perkembangan penanganan wabah corona ini, tidak hanya terjadi di NTB dan Indonesia, tetapi sudah merebak

“Dana BOK itulah yang kita geser. Teman-teman Puskesmas melihat situasi seperti ini akan melakukan penggeseran dan perencanaan ulang terhadap POA yang dibuat,” terangnya.

Pergeseran anggaran ini tidak sama dengan alokasi dana tanggap darurat. Untuk tanggap darurat perencanaannya satu pintu melalui BPBD selaku ketua tim kerja pencegahan Covid-19 dan Dikes juga mengajukan pengadaan APD dan masker. “Kalau di Puskesmas itu dilakukan yang terkait (kebutuhan mendasar) kalau ada kekurangan (dari diadakan tim kabupaten), yang sifatnya segera,” katanya.

Tidak ada hanya di fasilitas kesehatan yang kekurangan masker, di Apotik – apotik yang ada di Dompu juga tidak lagi menjual masker karena stoknya yang kosong. Kelangkaan

(Suara NTB/ula)

Maman masker ini terjadi sejak awal berita Covid-19 di China. Kalaupun ada stoknya, pengusaha harus membeli dengan harga mahal di distributornya. (ula)

Kasus Dugaan Pencabulan, Jaksa Belum Terima Balasan Petunjuk

Dompu Dapat Alokasi 22 Ribu Kartu Tani Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu memperoleh alokasi 22 ribu kartu tani dari Kementerian Pertanian RI. Kartu tani akan menjadi alat kontrol dalam pemanfaatan pupuk subsidi dan bantuan lainnya dari pemerintah. Penggunaan kartu tani ini direncanakan mulai didistribusikan tahun 2020 dan akan menjadikan Dompu sebagai percontohan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, rencananya sosialisasi dan (Suara NTB/ula) pendistribusian kartu tani Ilham kepada petani ini semua direncanakan, Kamis (19/3) hari ini. Adanya himbauan pemerintah untuk membatasi pertemuan banyak orang, sehingga kegiatan ini ditunda. “Rencananya Kamis ini kita lakukan sosialisasi dan deklarasi kartu tani di Dompu, tapi kita tunda hingga kasus Covid-19 ini reda,” katanya.

Ilham mengatakan, kartu tani ini menjadi salah satu program prioritas Kementrian Pertanian yang direncanakan hingga 2024 mendatang. Tujuannya, untuk mencegah tumpang tindih penggunaan pupuk subsidi dan memastikan fasilitas dan bantuan dari pemerintah tepat sasaran. “Dengan kartu tani ini, pengguna tidak bisa lagi mengambil pupuk lebih dari sekali. Sehingga pupuknya sesuai RDK,” katanya.

Dengan kepemilikan kartu tani, petani akan diberikan kemudahan berbagai akses dan fasilitas, termasuk juga soal permodalan. Karena saat ini, pinjaman KUR untuk petani yang dulu Rp.25 juta per ha berubah menjadi Rp50 juta per hektare. “Untuk sementara ini kita baru kerjasama dengan BNI dan akan segera dengan bank – bank lain,” jelasnya.

Ia pun berharap, bencana global dari penyebaran Covid19 yang sudah masuk ke Indonesia segera teratasi. Sehingga aktifitas masyarakat, terutama petani bisa kembali normal dan bisa menata kehidupanya. Petani memiliki peranan yang strategis di tengah pandemi Covid-19 dengan menyiapkan bahan pangan yang memadai bagi kebutuhan dalam rumah tangga hingga kebutuhan nasional. (ula)

Halaman 7

(Suara NTB/Uki)

SAMBUTAN - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan usai shalat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama agar warga Bima terhindar dari corona, di Mesjid Nurul Hidayah, Desa Maria Kecamatan Wawo, Rabu (18/3) pada tingkat dunia,” ujarnya.

Menurutnya Kabupaten Bima, sebagai pintu Gerbang NTB dari wilayah Timur, akan sangat serius memantau dan melakukan sosialisasi hingga ke desa dan kecamatan. Bahkan semua perangkat Kesehatan, pendidikan dibantu Muspika diarahkan agar dapat membantu.

“Tidak boleh menganggap sepele soal corona, meski di Bima belum ditemukan pasien yang terindikasi mengidap virus ini. Kita mewaspadai, batasi diri dan memastikan aman disetiap pintu masuk ke daerah,” ujarnya.

Tidak hanya itu lanjutnya, Kabupaten Bima termasuk tiga besar di Propinsi NTB

yang mengirimkan Tenaga Kerja ke luar Negeri. Untuk itu, Ia meminta semua pihak agar melaporkan ke Pemerintah Desa atau Camat apabila ada warga atau TKI yang baru tiba di Kabupaten Bima.

“Upaya pencegahan yang perlu kita kedepankan. Tenaga kesehatan di Desa hingga Kecamatan akan diberdayakan semua untuk mengkampanyekan pola hidup sehat dan bersih,” ujarnya.

Bagaimana dengan Pendidikan? Bupati menambahkan pihaknya telah meliburkan siswa dan siswi selama 14 hari kedepan. Diharapkan para guru dan wali kelas dapat memberikan tugas yang akan mereka kerjakan di rumah.

“Saya meminta juga para Kepala Sekolah dan UPTD agar berkomunikasi dengan baik kepada Komite, agar dapat diketahui sistem pembelajaran ditengah kondisi yang sedang dihadapi saat ini,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, telah melayangan surat permohonan balasan atas berkas perkara dugaan pencabulan yang melibatkan oknum guru sebuah sekolah di Dompu. Tepatnya pada 9 Maret 2020. Namun, sampai saat ini penyidik PPA Satreskrim Polres Dompu, belum memberikan balasan. Demikian disampaikan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Dompu, Catur Hidayat, SH, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/3).

Ia mengatakan, setelah petunjuk melengkapi sebagian kecil dari berkas perkara yang menjerat tersangka MY (54) itu tidak dibalas hingga 30 hari kerja, pihaknya langsung melayangkan surat permohonan balasan. Namun rupanya sampai sekarang masih belum dibalas juga. “Masih belum dibalas, belum dikirim balik dari petunjuk kami,” ungkapnya.

Tak diketahui pasti alasan penyidik PPA Satreskrim belum membalas petunjuk kejaksaan tersebut. Sesuai prosedur, lanjut Catur Hidayat, pihaknya akan tetap menunggu hingga permohonan tersebut disikapi.

Kalaupun akhirnya tetap tak dibalas hingga batas waktu pekan depan, ia berencana melayangkan surat lanjutan untuk mengetahui seperti apa sebetulnya perkembangan kasus ini.

Apakah telah dihentikan atas dasar pencabutan laporan oleh korban atau berlanjut.

“Kalau tidak dibalas kami akan kirim SPDP-nya. Dan nanti kalau penyidik men-

girim kembali SPDP baru dengan berkas yang sudah diberi petunjuk,” jelasnya.

Paur Kasubag Humas Polres Dompu, Aiptu Hujaifah yang berusaha dihubungi via telepon, Rabu (18/3) sore untuk memastikan kelanjutan perkara yang tengah ditangani jajarannya itu, belum memberikan jawaban.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, kasus dugaan pencabulan siswi oleh oknum guru PNS di sebuah sekolah di Dompu, tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, setelah korban mencabut laporan dan semua keterangan, polisi berencana menghentikan penyidikan kasus tersebut. Meskipun ada harapan besar DP3A selaku pendamping agar proses hukum tetap berlanjut.

Harapan serupa juga disampaikan Sekretaris LPA Dompu, M. Zailani. Dicabut atau tidaknya perkara dugaan pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, proses hukum diharap tetap berlanjut hingga ke meja hijau. Tinggal nanti Majelis Hakim yang akan menentukan bersalah atau tidaknya oknum bersangkutan.

Karena menurut pemahamannya, ketika korban sudah berani melaporkan sebuah perkara pencabulan atau pelecehan seksual ke APH, dipastikan 80 persen indikasi perbuatan tersebut ada. “Tidak mungkin anak-anak atau keluarga berani melapor ke polisi kalau tidak ada indikasi perbutan itu, persoalan ringan berat hukum. Biarkan meja hijau yang akan menentukan,” jelasnya. (jun)

Kondisi Eks TKW Asal Manggelewa Membaik Dompu (Suara NTB) – Rt (27) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Manggelewa, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Setelah dirujuk 15 Maret 2020, kondisi kesehatan dikabarkan membaik. Ditandai menurunnya suhu badan yang bersangkutan dari 38 °C menjadi 37 °C. Ketua Tim Kerja Siaga Corona Kabupaten Dompu, M. Jufri, ST, M.Si, melalui Sekretaris tim yang baru dibentuk tersebut, Rahmat, Skm., menyampaikan, hasil pemeriksaan eks TKW itu memang belum disampaikan secara resmi oleh tim medis rumah sakit. Namun, secara umum dikabarkan berangsur membaik. “Kondisi umum informasinya membaik.

Sudah tidak panas, kan biasanya deteksi itu panas, batuk pilek dan sesak,” ungkapnya saat ditemui, Rabu (18/3).

Meski kondisi pasien tersebut membaik berdasarkan hasil komunikasi langsung dengan Kepala Ruang Isolasi RSUD Bima. Pihaknya belum berani memastikan bahwa Rt negagitif atau positif terjangkit Corona.

Sepenuhnya menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang akan disampaikan dalam satu atau dua hari kedepan.

Sementara disinggung penanganan terhadap keluarga Rt di Manggelewa sendiri, Rahmat menegaskan, sementara ini

masih dipantau dan sebatas diberikan KIE. Untuk memberi penanganan serius layaknya pasien rujukan dikhawatirkan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi hasil pemeriksaan laboratorium yang menentukan statusnya belum ada.

“Tetap kita KIE dalam arti mereka kalau ada sakit, batuk atau apa segera ke pelayanan kesehatan. Kan kita belum bisa juga katakan dia tertular,” jelasnya.

Ketika pasien itu dinyatakan negatif, lanjut dia, bisa dipastikan sudah tidak ada masalah lagi. Namun, jika sebaliknya terjadi maka penanganan menyeluruh akan langsung dilakukan khususnya untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. “Walaupun fisiknya tidak panas lagi, karena itu indikator yang dilihat tapi kita ndak berani mengatakan langsung negatif. Tunggu hasil Lab-nya dulu,” tandasnya. (jun)

Rahmat

Hindari Corona, Anggota DPRD NTB Dirumahkan Sementara Waktu Mataram (Suara NTB) – DPRD provinsi NTB memutuskan mengambil kebijakan untuk memperbolehkan anggota Dewan tidak masuk kantor. Mereka disarankan untuk kembali ke dapil masing-masing dan bekerja di rumah mereka.

Hal itu dilakukan untuk alasan antisipasi keamanan dari penyebaran virus corona bagi para anggota wakil rakyat NTB tersebut.

“Selama 14 hari anggota tidak masuk kantor dulu, balik ke dapil masing-masing. Nanti tanggal 30 Maret kebijakan ini akan ditinjau kembali. Se(Suara NTB/ndi) mentara ini mereka bekMahdi Muhammad erja lewat teknologi, rapat-rapat bisa dilakukan lewat group WhatsApp, karena tidak boleh kumpul lebih dari 10 orang,” ujar Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (18/3) kemarin.

Menurut Mahdi, kebijakan tersebut diambil karena anggota Dewan merupakan bagian dari komponen penting unsur pimpinan daerah. Sehingga mereka diperbolehkan untuk melaksanakan tugasnya di dapil masing-masing.

“Mereka kerja di dapil masing-masing dulu, karena kunjungan kerja dalam daerah masih dimungkinkan.

Itupun kunjungan dapil diprioritaskan untuk khusus pengawasan penanganan Corona ini, mengecek kondisi sekolahsekolah, bandara, dan fasilitas-fasilitas pelayanan umum lainnya. Serta memberikan sosialisasi terkait dengan informasi Corona yang benar, karena banyak informasi hoax yang menjebak masyarakat,” jelasnya.

Disampaikan Sekwan, semua agenda yang menyangkut dengan kegiatan tugas kedewanan di tunda sementara waktu selama dua pekan ini. Seperti rapat paripurna, dan rapat-rapat komisi. Begitu juga kegiatan-kegiatan kunker ke luar daerah dibatalkan semua. “Semua agenda-agenda dewan di reschedule dulu, ditiadakan untuk sementara sampai semua kondisi normal kembali,” katanya.

Diketahui semua anggota dewan telah diberikan vaksinisasi untuk menjaga imunitas dan kondisi kesehatan tubuh. Hal yang sama juga diberikan kepada seluruh pejabat struktural dan juga karyawan yang ada di lingkup Sekretariat DPRD NTB. “Untuk pegawai kesekretariatan masih masuk seperti biasa, karena belum ada instruksi dari Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian. Pelayanan malah dilakukan, karena masih banyak persoalan administrasi yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Sementara itu upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan kerja DPRD NTB. Pihak Sekretariat akan melakukan tindakan sterilisasi seperti penyemprotan disinfektan yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan Provinsi NTB, sesuai jadwal akan dilakukan pada hari Jumat mendatang.

“Kita sudah pesan handsanizer tapi belum datang, akan dikirim dua tiga hari bisa datang, akan kita pasang di semua ruangan, Fraksi, komisi, pimpinan dan sekretariat. Sabun sudah dipasang di seluruh toilet. Alat pengukur suhu badan sudah kita pesan tiga biji, yang manual, jadi setiap orang yang masuk kantor, seluruh anggota, pegawai dan tamu yang datang masuk satu pintu, untuk pengecekan,” pungkasnya. (ndi)

KI NTB Minta Pemerintah Perbanyak Suplai Informasi Penanganan Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB meminta kepada semua badan publik untuk menyampaikan informasi terkait Corona Virus Disease (Covid-19) secara lengkap, cepat, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Masyarakat berhak mengetahui dengan cepat sejauhmana pemerintah merespon sebaran virus corona, kesiapan sarana kesehatan, langkah-langkah pencegahan dan penanga(Suara NTB/ist) nanan pasien positif CovidHendriadi 19. Sementara badan publik berkewajiban menyampaikan informasi ini secara serta merta sesuai ketentuan pasal 10 UU KIP,” ujar Ketua KI NTB, Hendriadi dalam keterangan persnya, Rabu (18/3).

Dalam kaitannya dengan Covid-19 ini, Hendriadi merincikan perlunya badan publik mengumumkan secara cepat, lengkap dan tidak menyesatkan mengenai potensi bahaya atau besaran dampak yang ditimbulkan, pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak, prosedur dan kebijakan penanganan, cara menghindari bahaya yang ditimbulkan, cara mengakses bantuan penanganan, dan upaya lain yang dilakukan dalam menangani Covid-19.

“Sebagai contoh, KI NTB mengikuti kebijakan pemerintah daerah terkait kewaspadaan terhadap Covid-19 ini dengan menghentikan sementara proses penyelesaian sengketa informasi sebagai bentuk antisipasi untuk mengurangi kemungkinan menyebarnya virus ini mulai 18 sampai 29 Maret 2020 yang kami sampaikan ke Publik melalui website resmi KI NTB. Selanjutnya kebijakan ini nanti akan dievaluasi sesuai perkembangan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah,” Ungkapnya.

Selain itu, KI NTB memandang penting upaya badan publik menyampaikan informasi secara cepat karena daya tular virus ini yang juga sangat cepat. Hendriadi juga mengingatkan agar penyampaian informasi dilakukan secara lengkap, benar dan tidak menyesatkan. “Semua badan publik harus menyampaikan informasi secara cepat, lengkap dan tidak menyesatkan, jika tidak maka hajat hidup orang banyak akan sangat terganggu,” tuturnya.

Ia prihatin di tengah kewaspadaan dan upaya antisipatif pemerintah menangani virus ini, masih ada pihak-pihak yang menebar informasi hoaks melalui media sosial. “Di beberapa whatsApp group banyak informasi bohong tentang adanya warga yang positif Covid-19 lalu meninggal, padahal tidak benar. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan publik atas kerja keras pemerintah menangani virus ini,” Terhadap hal ini ia meminta instansi terkait menertibkan dan memonitoring sebaran informasi hoaks dengan seksama dan segera melakukan klarifikasi kepada publik. “Informasi hoaks jika tidak segera diklarifikasi bisa menjadi bola liar dan publik yang membaca akan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Ini akan sangat berbahaya di tengah kewaspadaan kita menghadapi Covid-19 ini,” tegasnya.

Solusi jangka pendek untuk memutus mata rantai informasi hoaks ini adalah perbanyak suplai informasi resmi dari pemerintah secara lengkap dan cepat, termasuk memperbanyak pusat informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. ”Saya rasa perlu juga melibatkan seluruh perangkat pemerintahan dan sarana yang tersedia agar informasi yang benar tentang covid-19 serta upaya penanganannya tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Lobi Dukungan DPD II

Ahyar Janji Tak akan Rombak Pimpinan DPRD Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah direstui oleh DPP Golkar untuk memimpin DPD I Golkar NTB melalui proses pemilihan secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar tanggal 22 Maret mendatang.

Namun karena masih ada beberapa DPD II sebagai pemilik suara dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB itu yang belum memberikan persetujuan dukungan terhadap Ahyar.

Ahyar pun akan bergerak untuk melakukan lobi-lobi politik terhadap beberapa DPD II yang masih belum satu suara dengan DPP yang menghendaki dirinya untuk diaklamasikan.

“Soal dukungan dari DPD II, Insya Allah sedang saya usahakan. Saya rasa ini hanya soal komunikasi saja,” ujar Ahyar Abduh dalam keterangan persnya, Rabu (18/3) kemarin. Diketahui dari 10 DPD II Golkar di NTB yang memiliki hak suara dalam Musda, delapan diant-

aranya tidak mendukung Ahyar sebagai Ketua DPD I Golkar NTB. Mereka lebih memilih Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT untuk kembali memimpin Golkar NTB. Namun karena mendapatkan dukungan dari DPP, Ahyar berkeyakinan kuat bahwa dia bisa mengkondisikan delapan DPD II itu untuk satu suara dengan keinginan DPP mengaklamasikan dirinya menjadi Ketua DPD I Golkar NTB. Penolakan Ahyar Abduh untuk memimpin Partai Golkar NTB itu terjadi lantaran adanya isu yang berkembang bahwa Ahyar sudah terpilih, maka akan ada kebijakan perombakan besar-besaran terhadap

sejumlah keputusan Ketua DPD I sebelumnya. Seperti soal pencalonan di Pilkada serentak 2020 dan juga pada pimpinan DPRD tempat Golkar sebagai pemenang pemilu, seperti Ketua DPRD NTB. Isu itulah yang kemudian melahirkan resistensi terhadap Ahyar dari sejumlah kader Golkar yang merasa terancam dengan kepemimpinan Ahyar di Golkar NTB. Namun Ahyar menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya tidak akan ada hal yang demikian.

“Tidak benar saya akan melakukan perombakan sanasini. Partai Golkar punya mekanisme dalam mengeluarkan kebijakan. Dan itu tidak bisa

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh saya abaikan,” tegasnya. Ahyar menilai hal itu hanya isu semata yang sengaja dihembuskan untuk menciptakan resestensi antara dirinya dengan para kader dan pengurus Golkar.

Ditegaskan Ahyar bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin

yang memendam dendam.

“Bisa dilihat selama saya jadi ketua DPD Golkar Kota Mataram dan di pemerintahan. Apakah saya pernah melakukan perombakan sana sini? Saya kira itu hanya isu saja. Saya kader Golkar yang ingin berbuat yang terbaik untuk partai,” tegasnya.

Disampaikan Ahyar, ikhtiarnya untuk memimpin Partai Golkar semata-mata hanya ingin berhidmat terhadap partai yang sudah membesarkan dirinya, dan mengantarkan dirinya bisa duduk disejumlah jabatan strategis dan terakhir ini sebagai Walikota Mataram dua periode.

“Intinya saya maju karena ingin Partai Golkar ini solid dan rekonsiliasi bisa berjalan dengan baik. Saya ingin mengembalikan kejayaan Golkar di kabupaten/kota,” pungkasnya. (ndi)

Upaya Banding

Sahyan akan Ditahan Lagi

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolsek Cakranegara Zaky Maghfur (kanan) menunjukkan barang bukti pencurian ponsel dengan tersangka Imron, seorang residivis yang empat kali berkasus.

Pemuda Selagalas Ditangkap Polisi Mataram (Suara NTB) Residivis pencurian sepeda motor, Imron (19) bertemu dengan dinginnya lantai penjara lagi.

Pria asal Selagalas, Cakranegara, Mataram ini diduga membobol kamar kos. Selain mengambil ponsel, Imron juga menggasak dompet. “Modusnya mendobrak pintu kamar kos yang sedang tidak ada penghuninya,” ungkap Kapolsek Cakranegara AKP Zaky Maghfur, Rabu (18/3) kemarin.

Imron mengincar indekos yang tak jauh dari rumahnya.

Dia sudah mengamati penghuni kamar kerap meninggalkan kamar sore usai Magrib.

Waktu-waktu tersebut menjadi pilihan Imron melangkahkan kaki untuk pergi mencuri. Barang berharga korban tidak tersisa. Dua ponsel dan uang tunai Rp3,5 juta di

dalam dompet digondolnya.

“Barang-barang itu di atas meja. Pelaku tidak kesulitan,” kata Zaky. Imron belum sempat menjual barang curian saat ditangkap.

Dari hasil identifikasi, Imron ini merupakan pemain lama yang sudah langganan kamar penjara. “Dari sejak di bawah umur dia beraksi. Belum kapok dia. Ini yang keempat,” imbuhnya. Imron sering mencuri karena sudah ketagihan sabu.

“Kadang makai sendiri. Kadang sama teman. Belinya di Karang Bagu,” ujar Imron tertunduk mengakui perbuatannya.

Lain Imron, lain Dabo. Pria yang satu ini, disangka mencuri karena ketagihan miras.

Dabo, warga Gerung, Lombok Barat ditangkap Polsek Pagutan. “Diduga mencuri ponsel

temannya,” ungkap Kapolsek Pagutan Iptu Surya Wirawan di tempat terpisah. Dabo disangka mencuri di Pagesangan Timur, Pagesangan, Mataram. Ponsel korban, iPhone 7 tertinggal di kamar kos karena buru-buru ikut nyongkolan di Kerandangan, Batulayar, Lombok Barat. Kamar kos lupa dikunci korban.

Hal itu membuat Dabo makin mudah masuk. Dabo gampang teridentifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP sempat melihat Dabo yang sempoyongan. Tapi diacuhkan karena Dabo adalah kawan korban.

“Dia mencuri selesai pesta miras,” kata Surya. Dabo sempat menggadai ponsel itu seharga Rp400 ribu. “Uang dia pakai untuk beli miras tambahan,” imbuhnya. (why)

Polda NTB Blokir Akun Penyebar Hoaks Soal Corona Mataram (Suara NTB) Informasi hoaks beredar dan meresahkan masyarakat terkait isu Corona.

Terbaru soal lockwdown tiga gili. Polda NTB pun bertindak. Tim Cyber Troops melakukan pemblokiran akun penyebar hoaks.

Menurut Kabid Humas Polda NTB, AKBP Artanto, setiap informasi yang beredar hoaks bisa dibaca sistem. Setelah ditemukan, langsung diberi label “Hoax”. “Akunnya kita take down (blokir), setelah itu kita pastikan hilang dari medsos,’’ kata Artanto.

Langkah itu dianggap efektif untuk pencegahan informasi hoaks yang beredar, karena berpotensi meresahkan masyarakat di tengah situasi yang serba darurat. Terlebih terkait isu Corona yang begitu sensitif sehingga informasi hoaks apapun, berubah jadi bahaya ketika dipercaya masyarakat.

Tindakan blokir juga pernah dilakukan dalam beberapa kasus sebelumnya. Termasuk akun Youtube di Sumbawa yang membuat video prank Corona.

Kepada masyarakat diingatkannya, agar tidak menjadikan lelucon, apalagi mencari traffic di akun media sosial yang dikelola. Dampaknya tidak hanya masyarakat, tapi juga ancaman pidana bagi pelaku.

Sementara itu, Pemprov NTB mendeteksi ada tiga jenis hoaks tentang virus Corona yang terjadi sejak Senin (16/3) lalu. Dua jenis hoaks yang kini beredar di masyarakat NTB saat ini, diantaranya di kawasan Gili Trawangan KLU telah ada eksodus WNA di Gili Trawangan keluar dari wilayah itu.

“Selanjutnya, isu hoaks lainnya. Yakni, Bandara Internasional Lombok (BIL) diisukan akan ditutup. Dua isu hoaks itu enggak benar,” ujar Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik menjawab Senin (16/ 3) kemarin.

Menurut dia, satu isu hoaks terbaru yang diperolehnya terkait indikasi harga pelayanan travel dinaikkan menjadi Rp 500 ribu untuk sekali angkut dari Pelabuhan Bangsal di KLU menuju ke Bandara Internasional Lombok (BIL) sehingga terjadi keberatan WNA saat ini.

Ahsanul mengimbau masyarakat cerdas dalam meng-

gunakan media sosial saat merespon soal virus Corona.

Saat ini, kata dia, menyebarnya hoaks tentang virus corona lebih cepat daripada penyebaran virus itu sendiri. Lantaran itu, ia meminta publik tidak asal menyebarkan informasi tentang virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok tersebut. ‘’Kami sudah meminta Kadis Pariwisata NTB agar melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan situasi tidak kondusif di Tiga Gili di KLU itu,’’ kata Ahsanul.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak terlampau panik menanggapi status global pandemi Corona.

Ia juga mengingatkan warga tidak menyebarkan isuisu yang meresahkan. ‘’Jangan panik, tidak perlu panic buying. Diingatkan juga jangan menyebar berita hoaks soal Covid-19 di NTB, karena dipastikan sampai saat ini masih nihil suspect, apalagi positif. Dinkes dan rumah sakit rujukan semua sudah siap,’’ tandas Ahsanul Khalik. (ars)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa mengambil upaya hukum lanjutan atas vonis terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang, Sahyan.

Pengadilan Tinggi telah menetapkan agar Kades Lingsar nonaktif itu ditahan lagi.

Perkaranya lanjut ke upaya banding. “Kami sudah menerima penetapan dari PT (Pengadilan Tinggi NTB). Perintahnya untuk ditahan,” kata Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi, Rabu (18/3) kemarin.

Jaksa penuntut umum, sambung dia, sudah dua kali memanggil Sahyan. Namun Sahyan dalam dua kesempatan itu mangkir. Panggilan ketiga jaksa mendapat jawaban. “Ternyata dia sedang berobat. Setelah tiga kali panggilan, kita akan cek kesehatannya apakah dimungkinkan ditahan atau tidak,” terangnya.

Meski Sahyan mengelak dengan alasan sakit, Yusuf mengatakan belum akan menggunakan upaya paksa. Itu adalah pilihan terakhir. Menurutnya Sahyan masih kooperatif. “Kita akan tahan kalau secara fisik bisa ditahan. Kita pakai pendekatan persuasif. Kami nanti akan pakai dokter lain selain kliniknya dia (Sahyan) untuk second opinion,” jelas Yusuf.

Proses pemanggilan terdakwa Sahyan itu sebagai bagian dari cara jaksa melaksanakan penetapan PT NTB. sebabnya, pernyataan banding sudah dilayangkan. “Memori banding juga sudah kita serahkan. Makanya itu keluar penetapan (penahanan),” pungkas Yusuf. Sahyan menikmati udara bebas dua pekan lalu, tepat sehari setelah di-

jatuhi vonis pengadilan tingkat pertama. Dia sudah selesai menjalani pidananya atas vonis penjara enam bulan 22 hari.

Namun, perkara belum selesai setelah jaksa mengajukan banding. Sahyan dijatuhi hukuman lebih ringan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa korupsi dana CSR PDAM Giri Menang ini hanya dijatuhi vonis penjara selama 6 bulan 22 hari.

Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal 12A juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP, untuk korupsi yang nilainya paling banyak Rp5 juta. Sahyan divonis untuk mengganti kerugian negara sejumlah tersebut. kerugian negara dalam kasus itu sejumlah Rp5 juta karena dihitung dari actual loss. Sahyan menggunakan uang tersebut sesuai dengan isi MoU antara Desa Lingsar dengan PDAM Giri Menang yang diteken awal 2019 lalu.

MoU menyebut alokasinya 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi dan 30 persen untuk kegiatan sosial. Kades membuat Rencana Penggunaan Dana sesuai dengan MoU yang disepakati.

Jaksa kemudian mengajukan banding karena belum sesuai dengan rasa keadilan. menurut SOP kejaksaan, vonis itu juga masih jauh dari 2/ 3 dari tuntutan yang sudah diajukan. Sebelumnya, Sahyan dituntut agar dipenjara satu tahun sembilan bulan plus denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. (why)

Anggaran Pengamanan MotoGP Mandalika Rp800 Miliar Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyiapkan pengamanan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Pujut, Lombok Tengah. Pengamanan itu nantinya akan memakai sandi Operasi MotoGP Gatarin. Kebutuhan anggaran pengamanan yang diusulkan mencapai Rp800 miliar. Anggaran tersebut tidak terlalu muluk untuk pengamanan adu cepat motor paling populer sejagat ini.

“Nanti kan ada uji coba Maret April, ada event-nya sekitar Oktober,” beber Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Dewa Putu Maningka Jaya, Rabu (18/3). Frekuensi dan volume kegiatan menentukan besaran anggaran. Kebutuhan sarana pengamanan memang tidak dihitung dari nol. Namun, Polda NTB ingin pengamanannya maksimal. Pertaruhannya adalah nama Indonesia. Bukan cuma Mandalika.

“Kita hitung-hitung Rp800 miliar itu lengkap semuanya sarana prasarana.

Kalau khusus pengamanannya untuk personel itu Rp29 miliar,” bebernya.

Anggaran itu untuk pengadaan alat komunikasi satelit lengkap dengan menara telekomunikasinya, security door, ratusan CCTV dengan kemampuan identifikasi wajah, juga kendaraan operasional Brimob, Samapta, dan Pengamanan Objek Vital.

Pola pengamanannya dengan sistem lapis atau yang akrab disebut ring. Kebutuhan personel juga masih akan menyesuaikan dengan teknis.

Gelaran MotoGP berlangsung tidak hanya sehari. Akan ada sesi latihan bebas, kualifikasi, dan sesi balap. “Pakai ring.

Kita masih perlu bicara dengan penyelenggara agar sesuai dengan (pengamanan) standar internasional,” jelas Maningka. Strategi pengamanannya sudah disusun dengan prediksi kerawanan. Yang paling diantisipasi yakni kejahatan konvensional, kemudian kemacetan, dan terorisme.

“Semua jadi pantaun kita untuk kerawanannya,” pungkas Maningka. (why)

Dewa Putu Maningka Jaya

(Suara NTB/why)

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

SUARA NTB

Kamis, 19 Maret 2020

Halaman 9

Sekolah Upayakan Ujian Menjadi Sesuatu yang Menyenangkan Mataram (Suara NTB) Konsep merdeka belajar mulai diterapkan oleh sekolah. Salah satunya dengan perubahan tulisan papan imbauan ketika ujian yang awalnya bertuliskan harap tenang ada ujian, diubah menjadi harap senang ada ujian. SMAN 3 Mataram memasang pengumuman seperti itu dengan ukuran besar di areal halaman sekolah, yang bisa langsung dilihat siswa ketika memasuki gerbang sekolah.

Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto mengatakan, pihaknya memang sudah menyusun konsep itu dengan membuat pengumuman harap senang ada ujian. Konsep itu sebagai bagian dari merdeka belajar yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Pihaknya menginginkan ujian menjadi sesuatu yang menyenangkan.

“Ujian itu merupakan hal lumrah, ujian jangan menakutkan.

Saya sudah susun beberapa waktu lalu,” katanya.

Pelaksanaan ujian sekolah (US) di SMAN 3 Mataram dilaksanakan mulai Senin (16/3) sampai dengan Selasa (24/3) mendatang.

Sebanyak 425 siswa kelas XII mengikuti ujian sekolah. Pihaknya juga menjalankan protokol kebersihan selama pelaksanan ujian sekolah, seperti menggunakan alat tulis pribadi saat mengisi absensi, mencuci tangan dengan sabun dan lainnya.

Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto,

S.Pd, M.Ed., mengatakan, diubahnya kalimat pemberitahuan di sekolah itu agar siswa lebih ceria dan senang.

Selama ini, UN memiliki kesan yang seram. “Sekarang diubah mulai tahun ini kita harapkan supaya anak-anak kita bisa lebih ceria menghadapi ujian, ujian merupakan proses yang menyenangkan, mari lakoni denga senang dan gembira,” katanya.

Purni yang juga Kepala Seksi Kurikulum bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, menjelaskan UN juga bukan lagi untuk alat penentu kelulusan seperti beberapa tahun yang lalu. Ujian nasional untuk memetakan kompetensi siswa dan ketercapaian kompetensi siswa. Hal yang kurang menjadi dasar pemerintah memperbaiki sistem pendidikan. “Sehingga kita harapkan siswa kita tidak terbebani dengan pikiran, apalagi orang tua terlalu berahrap dan memilik target tertentu,” katanya. (ron)

Persiapan MotoGP

Di Lobar Tersedia 1.644 Kamar Hotel

Giri Menang (Suara NTB) Menyambut event motoGP yang rencananya akan digelar tahun depan, pemerintah daerah (Pemda) Lombok Barat seharusnya lebih mempersiapkan diri. Terutama dari sisi kesiapan akomodasi penginapan bagi tamu dan penonton yang menginap. Hanya saja dari sisi kesiapan hotel saja, baru tersedia 35 hotel berbintang dengan jumlah kamar 1.644.

Diakui oleh Kasi Bina Usaha pariwisata pada Dinas pariwisata, Gede wibawan penginapan harus ditambah di Lobar. “Berdasarkan data Usaha pariwisata dan hiburan umum di Dispar tahun 2019, hotel bintang mencapai 35 unit dengan jumlah kamar 1.644, tempat tidur 2.482,” jelas dia kemarin. Dari 35 hotel berbintang ini, terdiri dari tiga unit hotel bintang lima, bintang empat tujuh unit, bintang tiga, 13 unit, bintang dua tiga unit dan bintang satu ada sembilan unit. Jumlah hotel non bintang mencapai 209 unit dengan meja sebanyak 2.970 dan kirsot 10311.

Sejauh ini, lanjut dia, sejumlah hotel di kawasan wisata Lombok Barat seperti Senggigi dan Sekotong berhenti beroperasi akibat gempa tahun 2018 lalu. Hal ini menyebabkan pengurangan kamar di Lobar dan otomatis mengurangi pendapatan asli daerah. Disatu sisi Pemda Lobar memberlakukan kebijakan berhenti memberikan izin pembangunan vila pribadi di kawasan wisata khususnya di Senggigi. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan vila pribadi karena disewakan oleh pengelola. Bahkan kamarnya dijual melalui online. Pihak dinas kesulitan mendeteksi penyewaan kamar vila pribadi tersebut sehingga potensi pad pun hilang.

Gede wibawan menerangkan, ada tiga hotel yang berhenti operasi, yakni di Sekotong dan dua di kawasan Senggigi.

“Tiga hotel di Lobar berhenti operasi, yakni satu di sekotong, dua di kawasan Senggigi,” jelas Gede kemarin. Dijelaskan, tiga hotel yang berhenti operasi ini sudah bersurat ke Pemda dan dispar untuk memberitahukan perihal mereka tak beroperasi lagi. Beberapa alasan mereka tutup, diantaranya dampak gempa dan ada yang melakukan renovasi. Namun pihak hotel tidak menentukan sampai kapan akan operasi lagi.

Bisa jadi juga mereka berhenti operasi karena kondisi kawasan sepi tamu. Untuk operasional lagi jelas dia pengelola harus melakukan pengurusan izin lagi.

Lebih jauh dijelaskan, untuk vila pribadi di kawasan Senggigi yang diduga disewakan pihaknya tak menampik. Pihaknya mengaku kesulitan mendeteksi penyewaan vila pribadi ini. Pihaknya akan lakukan pendataan ulang lagi sebab informasinya ada vila pribadi salah gunakan izin. Sehingga atas dasar itu tim penertiban terdiri dari DPMPTSP, Dinas PU, satpol PP dan OPD lainnya menyepakati tidak boleh lagi diterbitkan izin vila pribadi. Kecuali kata dia vila ko-

(Suara NTB/ron)

SPANDUK - Siswa SMAN 3 Mataram melintasi spanduk bertuliskan harap senang ada ujian yang dipasang di tembok gedung SMAN 3 Mataram.

ITDC Antisipasi Dampak Corona Sepekan Operasi, Polisi Tangkap Tujuh Pelaku 3C di Destinasi Wisata Jakarta (Suara NTB) PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), terus mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19), baik di lingkungan kerja maupun destinasi pariwisata yang dikelola. Pada lingkungan kerja, ITDC telah melakukan sejumlah sosialisasi terkait Virus Corona dan cara pencegahannya kepada karyawan dan menyusun protokol pencegahan dan penanganan kasus jika terjadi.

Seperti, menyediakan hand sanitizer yang dapat diakses setiap saat oleh karyawan, melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor, serta menerapkan kebijakan Work from Home dalam satu minggu. Kebijakan ini berlaku sejak 16 Maret 2020, berlaku di ketiga kantor wilayah ITDC yaitu di Jakarta, The Nusa Dua, dan The Mandalika.

“Sedangkan untuk pihak eksternal, ITDC secara kontinu melakukan sosialisasi pencegahan melalui media luar (banner, spanduk) yang dipasang di areaarea publik di dalam kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika, serta melalui media sosial Perusahaan,” ujar Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan.

Di dalam kawasan sendiri, ITDC juga telah secara proaktif melakukan program pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan pola sama. Selain itu melakukan penyemprotan disinfektan di area publik dan fasilitas umum, seperti di pintu masuk, toilet dan common area, dan kawasan Masjid Nurul Bilad di The Mandalika.

ITDC juga telah menyiapkan protokol penanganan tamu yang berkunjung ke kantor ITDC di dalam kawasan dengan mewajibkan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap

(Suara NTB/ist)

PENYEMPROTAN - ITDC melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di kantor, termasuk toilet umum dan area Masjid Nurul Bilad di The Mandalika. tamu dan cuci tangan sebelum memasuki lokasi kantor.

“Rangkaian kegiatan pencegahan ini kami lakukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menghambat penyebaran virus Corona serta melindungi pegawai pengunjung maupun masyarakat di lingkungan Kawasan Pariwisata yang dikelola ITDC, dari risiko-risiko yang mengancam kesehatan,” papar Ngurah Wirawan.

Pihaknya juga meminta para pengunjung di dalam kawasan dan masyarakat sekitar kawasan untuk secara tertib menerapkan sosial distancing yang dapat membantu menghindarkan kita dari paparan virus.

Sebagai pengelola kawasan pariwisata, ITDC juga telah mengeluarkan surat edaran yang menghimbau tenant di dalam kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika untuk melakukan kegiatan preventif seperti pemeriksaan suhu tubuh para pengunjung yang datang ke hotel/restoran/tempat usaha lainnya. Membagikan masker kepada para tamu atau pengunjung yang berkunjung, menyediakan hand sanitizers di beberapa lokasi yang mudah dijangkau untuk

umum, serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait pencegahan Covid–19 di lingkungan kerja masing-masing.

ITDC juga mendorong tempant untuk melaksanakan kegiatan kebersihan secara rutin di dalam bangunan atau lingkungan hotel, restoran, tempat usaha lainnya. “Kami juga menyiapkan Crisis Center sebagai tempat pengaduan pengunjung atau tamu jika diiindikasi ada gejala diluar kondisi normal, melakukan mitigasi jika ada suspect dan membawa ke rumah sakit terdekat, serta melakukan monitoring berkala dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit,” ujarnya.

Dia juga memastikan, saat ini, The Nusa Dua dan The Mandalika masih beroperasi. Kegiatan konstruksi terus berlangsung secara normal dan berjalan sesuai timeline yang sudah ditetapkan. “Dengan antisipasi yang kami lakukan bersama pemangku kepentingan lainnya, kami berharap destinasi pariwisata yang kami kelola dapat steril dari penyebaran virus Covid19, sehingga dapat memberikan ketenangan bagi pengunjung dan petugas yang beraktivitas dalam kawasan,” pungkasnya. (ars)

Polres Loteng Sebar Personel ri. Bagi siapa saja yang menimbun dan menjual masker dengan harga tinggi akan diproses hukum,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada aksi menimbun masker. Apalagi mengambil kesempatan dengan menjual masker dengan harga selangit. Karena normalnya, harga masker antara Rp 15 sampai 20 ribu untuk satu kotak berisi 10 masker.

Kalau ada yang menjual jauh diatas harga normal tersebut, maka siap-siap ditindak tegas oleh aparat kepolisian.

“Jangan ada yang mengambil kesempatan. Kalau tidak mau berurusan dengan aparat kepolisian,” timpal Budi.

Disinggung apakah sudah

Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamakan enam unit sepeda motor. Baik itu sepeda motor hasil curian maupun sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Termasuk perhiasan milik korban penjambretan di jalan umum Jonggat serta satu unit televisi LCD. Dalam beraksi, para pelaku tersebut tidak segan-segan melukai para korbanya. Bahkan, salah seorang korban curas asal Desa Aik Mual harus mendapat perawatan medis karena kena bacok pelaku. “Kasusnya sendiri masih terus kita kembangkan.

Untuk mencari kemungkinan ada lokasi lain tempat para pelaku beraksi,” ujarnya.

Priyo mengatakan, operasi serupa masih akan terus digalakkan jajaranya. Mengingat, potensi ancaman gangguan keamanan berupa aksi kriminal masih cukup tinggi. Pihaknya pun tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas kepada para pelaku yang berusaha melawan ataupun kabur saat akan ditangkap polisi. “Dari tujuh pelaku kriminal yang kita amankan ini, satu orang diantaranya terpaksa kita lumpuhkan karena berusaha melawan dan kabur saat akan ditangkap aparat,” timpal mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Barat (Lobar) ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Kasat Reskrim Polres Loteng, Priyo Suhartono, memberikan keterangan terkait hasil operasi 3C, Rabu (18/3) kemarin.

Akses Jalan Kabupaten di Sekotong Tak Kunjung Diperbaiki

Antisipasi Penimbunan Masker Praya (Suara NTB) Menindaklanjuti instruksi Mabes Polri, Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai menyebar personelnya ke lapangan. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya mengantisipasi aksi penimbunan masker di tengah penetapan status siaga darurat corona di daerah ini.

Jika ada pihak yang kedapatan menimbun masker, maka akan ditindak tegas.

Tidak hanya yang menimbun masker saja, imbuh Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan, Rabu (18/3) kemarin, yang menjual masker dengan harga mahal juga akan ditindak tegas secara hukum. “Itu sesuai intruksi Mabes Pol-

Praya (Suara NTB) Perburuan terhadap para pelaku kejahatan utamanya 3C (curas, curat dan curanmor) oleh jajaran Polres Lombok Tengah (Loteg) dalam sepekan terakhir, membuahkan hasil. Setidaknya, polisi berhasil menangkap tujuh pelaku kriminal yang kerap meredahkan masyarakat di daerah ini. Polisi pun menduga ketujuh pelaku tersebut merupakan satu sindikat. “Para pelaku ini mencuri apa saja. Mulai dari perlengkapan rumah tangga, perhiasan sampai sepeda motor,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Priyo Suhartono, SIK., Rabu (18/3) kemarin.

Kepada wartawan, Priyo mengungkapkan, ketujuh pelaku yang ditangkap yakni S asal Praya, AA warga Jonggat, ST, HR, SS,RS serta SH asal Pujut. Para pelaku kerap beraksi di tiga wilayah. Yakni Kota Praya, Jonggat serta Kecamatan Pujut utamanya di wilayah pariwisata kawasan Kuta.

Para pelaku kriminal tersebut rata-rata pemain lama dan kemungkinan merupakan satu jaringan. Satu diantaranya yakni ST berstatus sebagai residivisi kasus curanmor. “ST ini merupakan pelaku curanmor dengan korban wisatawan asal Swiss. Dan, ternyata baru beberapa bulan keluar dari penjara,” terangnya.

ada yang ditindak, Budi menegaskan sampai saat ini belum ada. Pihaknya masih terus melakukan pengawasan dan pemantauan, terutama di toko-toko maupun apotek yang ada didaerah ini.

Yang sekiranya berpotensi sebagai tempat menimbun masker.

Personel kepolisian sendiri masih ada di lapangan untuk melakukan pengawasan. “Kita berharap tidak ada warga kita yang melakukan tindakan-tindakan mengambil kesempatan di tengah situasi sulit seperti ini. Tapi kalau sampai ada yang diketemukan, bisa kita pastikan akan ditindak tegas,” pungkas mantan pejabat Provost Mabes Polri ini. (kir)

(Suara NTB/her)

RUSAK - Akses jalan kabupaten di Dusun LendangreLonglongan yang menghubungkan Desa Sekotong Tengah dengan Kedaro ini tak kunjung diperbaiki.

Giri Menang (Suara NTB) Warga mendesak agar Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera memperbaiki ruas jalan penghubung antara

Desa Sekotong Tengah dengan Kedaro yang persis berada di Dusun Lendangre - Longlongan Desa Sekotong Tengah. Pasalnya sejak mengalami kerusakan akibat longsor setahun lalu, jalan ini belum juga

diperbaiki. Warga secara swadaya membuatkan talud, akan tetapi rusak lagi.

Kondisi kerusakan jalan semakin parah menyusul hujan yang melanda dua bulan lalu. Akibat sebagian besar badan jalan terkena longsor dan mengganggu warga yang beraktivitas baik ekonomi, ke sekolah dan pelayanan kesehatan. Tokoh Pemuda Dusun Longlongan, Jafar Idrus, Rabu (18/3) kemarin mengatakan, jalur ini merupakan jalan utama bagi warga lima Dusun Sekotong Tengah dan juga jalan penghubung antar desa ke Desa Kedaro.

Jalan ini berada pas di tanjakan, sehingga pengendara tidak bisa berpapasan di jalan tersebut. Selain hampir putus, di sepanjang jalan juga terdapat banyak kerikil yang begitu membahayakan pengendara motor. Jalan ini juga, tambahnya, membutuhkan saluran agar ketika hujan air

tidak naik ke permukaan jalan. Kades Sekotong Tengah L Sarappudin mengatakan, jalan ini sebelumnya sudah diperbaiki, namun rusak lagi.

Hanya kerusakan terakhir belum dilaporkan dan usulkan oleh kepala dusun. Jalan ini panjangnya 2 kilometer lebih. Kondisinya parah persis di Tebing Dusun Lendang Re. Akibat dilanda hujan, jalan ini longsor tahun lalu. Diperparah lagi awal tahun ini intensitas hujan tinggi, dipicu kondisi tanah yang labil mengakibatkan longsor semakin melebar hingga badan jalan nyaris putus.

Menanggapi keluhan warga ini, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi langsung menginformasikan ke Dinas PUPR dan Bappeda agar masuk penanganan tahun 2021. “Saya sudah koordinasi dengan PU dan Bappeda agar masukkan di RKPD 2021.

Desa Juga segera usulkan.

Nanti kita back up,” ujar mantan Kepala Bappeda ini. (her)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

Halaman 10

Gencarkan Sosialisasi

Stikes Mataram Jaring Calon Mahasiswa Berkualitas

Lakukan ’’Social Distance’’

Mataram (Suara NTB) Siapa yang tidak kenal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mataram. Stikes Mataram, adalah salah satu sekolah tinggi kesehatan yang dikenal masyarakat luas dan memiliki banyak lulusan kesehatan di NTB. Kampus ini memiliki tiga studi yakni program S1 Keperawatan, Profesi Ners

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dys)

PENGURUS Wilayah Syarikat Islam NTB terpaksa harus menunda pelaksanaan Sekolah Politik dan Kebangsaan HOS Tjokroaminoto yang sejatinya digelar 26 Maret mendatang.

Keputusan penundaan berkaitan dengan semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di berbagai daerah. Selain itu penundaan sesuai arahan pemerintah untuk melakukan social distance guna mencegah penularan virus Corona atau Covid-19.

Ketua Pengurus Wilayah H. Zainul Aidi Syarikat Islam NTB H. Zainul Aidi, Rabu (18/3) menyampaikan social distance dilakukan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain sementara waktu. Artinya, seseorang menjaga kedekatan fisik dengan seseorang guna mengurangi perpindahan virus dari tubuh satu ke yang lain.

Kegiatan social distance atau social distancing dilakukan sebagai strategi kesehatan guna mencegah atau memperlambat penyebaran virus. Bahkan, social distance menjadi norma baru dalam kehidupan setelah munculnya berbagai penyakit, sehingga penundaan pelaksanaan Sekolah Politik dan Kebangsaan HOS Tjokroaminoto ini lebih kepada untuk mengantisipasi semakin merebaknya virus Corona melalui strategi social distance.

Mengingat kegiatan ini melibatkan banyak orang dengan peserta yang sudah mendaftar telah memenuhi kuota. Termasuk juga sejumlah pemateri nasional dari Jakarta yang mempertimbangkan untuk hadir di Lombok. “Sehingga kita putuskan ditunda dulu untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya. (dys)

Chairun Nasirin

dan DIV Kebidanan.

Kampus kesehatan pertama yang beralamat Jalan Swakarsa III Nomor 10-13 Kekalik Kota Mataram ini memasuki tahun ajaran baru kini mulai gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Seluruh kekuatan jejaring yang dimiliki kampus digunakan pihak kampus demi masifnya sosialisasi.

Ketua Stikes Mataram Dr. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS., menegaskan pihaknya kini dalam menjaring calon mahasiswa baru menggunakan jejaring alumni dan mahasiswa. Kekuatan jejaring melalui alumni yang telah lulus dinilai efektif, mengingat

semua alumni sudah terserap di berbagai lapangan kerja.

Dikatakannya bahwa untuk memasifkan gerakan alumni ini, pihaknya meluncurkan program “one alumni one generation” yang berarti satu alumni Stikes Mataram bertanggung jawab terhadap satu orang. Mereka harus melakukan sosialisasi minimal satu orang saja.

Apresiasi alumni terhadap program ini sangat luar biasa.

Pertemuan lintas alumni digelar pihak kampus untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai keunggulan kampus. Di sana mereka diberikan pemahaman dan penjelasan mengenai keunggulan kampus yang harus dijelaskan ke masyarakat. Alhasil gerakan alumni bersama mahasiswa telah membuahkan hasil dengan adanya 900 orang lebih pendaftar langsung di lokasi sosialisasi yang digelar di sejumlah sekolah.

Padahal, kata dia, kuota yang dimiliki kampus hanya

200 orang saja mengikuti jumlah rasio dosen. Hanya saja target calon mahasiswa yang akan dijaring tahun ini diharapkan bisa mendapatkan mahasiswa yang berkualitas demi cepatnya proses akselerasi kampus yang maju dan unggul di masa mendatang.

Di samping itu, kampus ini juga memliki fasilitas lengkap seperti ruang perkuliahan yang representatif, perpustakaan dengan sumber terkini, free wi fi dengan kapasitas besar, laboratorium, CBT Center, Aula Serba Guna, Ruang Tutorial, Ruang VIP dan Lounge, Ruang Meeting dan Tempat Ibadah/Musala.

Selain itu pihaknya juga menawarkan banyak beasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yakni beasiswa Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan (LPDP), AUS AID, full bright bahkan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam pengiriman mahasiswa ke luar negeri.

Sementara itu, Antoni Eka

Fajar Maulana, Wakil Ketua III STIKES Mataram menegaskan pihaknya menerapkan pola pendaftaran onside. Hal itu berarti mereka yang berminat mendaftar pada saat sosialisasi berlangsung.

“Pendaftaran onside ini bagi mereka yang berminat langsung mengisi formulir angkanya 960 an yang sudah mendaftar onside.

Tetapi tentu saja bisa saja bisa berubah karena mungkin saja punya pilihan yang lain,” ujarnya.

Dari jumlah itu, 196 orang mendaftar di kebidanan. Sedangkan sisanya ialah perawat. “Katakanlahyang sudah mendaftar dan punya kontaknya,” ujarnya.

Sedangkan yang sudah mendaftar mandiri baru sekitar 60 orang. termasuk juga di antaranya ialah profesi Ners.

Ada sekitar karena memang belum ujian totalnya 60 termasuk profesi, sudah niat datang langsung ke kampus. Di sini one day service daftar langsung ujian langsung besoknya diumumkan,” terangnya. (dys)

Gangguan Listrik dan Internet

Masih Jadi Masalah Pelaksanaan UNBK SMK Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK hari ke tiga pada Rabu (18/3) secara umum berjalan lancar.

Namun ada gangguan di SMKN 3 Sumbawa yang mengalami listrik padam dan jaringan internet bermasalah pada sesi satu yang membuat server tidak berfungsi normal. SMKN 3 Sumbawa diberikan tambahan jadwal ujian pada sesi ke empat.

(Suara NTB/ist)

PRAKTIK - Peserta kursus sedang praktik berbahasa Inggris bersama penutur asli beberapa waktu lalu.

Sekarang, akibat Corona, kegiatan kursus dan praktik dihentikan sementara.

Ikuti Imbauan Pemerintah

Lembaga Kursus Turut Liburkan Pesertanya Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menetapkan status siaga darurat bencana non alam Virus Corona atau Covid-19 untuk mengantisipasi masuknya virus Corona yang mematikan tersebut.

Selain status siaga darurat bencana non alam Covid-19, Pemprov NTB juga memutuskan meliburkan sekolah selama 14 hari bagi seluruh siswa SMA/SMK kelas 10 dan 11 yang mulai efektif. Mengikuti imbauan pemerintah, sejumlah lembaga kursus juga turut meliburkan siswa peserta kursus.

Direktur Rumah Inspirasi Course Lalu Wirebakti, menjelaskan pihaknya memutuskan meliburkan peserta kursus demi menjaga kesehatan mereka. Hal itu sesuai dengan imbauan pemerintah terkait bahaya virus Corona. “Kita liburkan siswa peserta kursus selama dua pekan sesuai dengan imbauan pemerintah,” kata Wirebakti ditemui, Rabu (18/3).

Dalam imbauan itu juga diterangkan pemerintah meminta kepada kabupaten/kota untuk meliburkan siswa sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) selama waktu 14 hari.

Instruksi meliburkan itu juga untuk perguruan tinggi baik negeri dan swasta serta pondok pesantren termasuk siswa MI/MTS/MA yang ada di bawah Kementerian Agama. “Untuk itulah kami memilih untuk meliburkan peserta kursus karena Corona ini bikin ngeri kita semua,” kata Wirebakti.

Lebih jauh dikatakan bahwa selain pertimbangan aspek kesehatan, kebijakan meliburkan siswa peserta kursus juga karena di saat bersamaan kampus telah memilih meliburkan perkuliahan sementara waktu. “Sedangkan siswa kita semuanya dari mahasiswa. Jadi mereka sudah ada imbauan libur dari kampus,” ujarnya.

Dia pun berharap agar virus Corona atau Covid-19 yang melanda sejumlah negara dunia cepat berlalu. Selain itu, pihaknya mengimbau agar siswa peserta kursus dapat memanfaatkan waktu libur ini untuk menambah kosakata bahasa Inggris. “Kita harapkan mereka manfaatkan waktu ini untuk menambah kosakata baru. Tentu saja harapannya agar ini segera berlalu,” tambahnya. (dys)

Hal itu diungkapkan Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Purni Susanto, S.Pd, M.Ed., saat ditemui Rabu (18/3). Menurutnya, pada hari ke tiga pelaksanaan UNBK SMK berjalan makin baik dari hari-hari sebelumnya. Hampir tidak ada gangguan yang berarti, kecuali beberapa masalah seperti pada dua hari sebelumnya.

Purni menyampaikan, di SMKN 3 Sumbawa mengalami gangguan listrik padam dan jaringan internet down pada sesi pertama. Karena gangguan serius itu SMKN 3 Sumbawa mengirimkan tiket bantuan ke pihak helpdesk tim UNBK Provinsi NTB. “Alhamdulillah bisa segera direspon oleh tim helpdesk dan meneruskannya ke panitia pusat. SMKN 3 Sumbawa diberikan tambahan jadwal ujian pada sesi ke empat. Sesi ke empat dilaksanakan sesudah sesi ke tiga,” ujar Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Selain itu, listrik padam juga sempat mewarnai pelaksanaan UNBK di SMK Lambu, Kabupaten Bima. Namun, Purni mengatakan, masih beruntung karena kejadiannya saat istirahat setelah sesi pertama usai. Tidak lama kemudian pada saat sesi kedua akan tiba, listrik pun menyala. “Kejadian mati listrik merupakan peristiwa yang mewarnai kegiatan UNBK SMK sepanjang tiga hari pelaksanaan

(Suara NTB/ist)

UNBK - Siswa SMKN 1 Mataram saat mengikuti pelaksanaan UNBK pada hari Rabu (18/3). ujian nasional,” katanya.

UNBK SMK pada hari Rabu kemarin mengujikan mata pelajaran Bahasa Ingris. Pada Kamis (19/3) hari ini, UNBK SMK mengujikan mata pelajaran teori kejuruan. Pada Senin (16/3) lalu telah diujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia. dan pada Selasa (17/3) lalu telah diujikan mata pelajaran matematika.

Di samping itu, UNBK SMK diwarnai masih adanya siswa atau siswi peserta UNBK yang tidak hadir karena alasan tertentu. Sebagian karena alasan sakit dan sebagian karena alasan sudah menikah. “Siswa yang sudah menikah konon katanya malu kepada teman-temannya yang lain sehingga lebih memilih absen. Namun demikian, ada juga sekolah yang menjemput siswa sakit ringan dan memahamkan orangtuanya agar siswa di-

maksud diperkenankan tetap hadir ujian. Alhamdulillah berhasil dan faktanya siswa tersebut baik-baik saja sampai sesi berakhir,” katanya.

Purni mengatakan pihaknya berharap pada UNBK SMK hari terakhir pada Kamis (19/3) tidak ada gangguan berarti, termasuk gangguan listrik padam. “Semoga PLN bisa terus membantu menyukseskan ujian ini sampai selesai nanti.

Kita berharap juga pihak sekolah selalu waspaada dengan membuat langkahlangkah antisipasi,” harapnya.

Sementara itu, pelaksanaan UNBK SMK di Kota Mataram relatif berjalan lancar. Salah satunya di SMKN 1 Mataram yang melaksanakan UNBK dalam dua sesi. Kepala SMKN 1 Mataram, H. Zumri yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/3) sore mengatakan, tidak ada masalah pada pelaksanaan UNBK di SMKN 1 Mataram.

“Semua siswa hadir, pengawas juga lengkap, Alhamdulillah,” katanya.

Sebanyak 191 siswa kelas XII di SMKN 1 Mataram mengikuti UNBK pada tahun 2020 ini. SMKN 1 Mataram menyiapkan tiga ruang laboratorium.

Zumri mengatakan pihaknya sudah melaksanakan pengayaan cukup lama dan pembahasan soal dengan kesulitan tingkat tinggi. “Di samping pengayaan kami juga melakukan pembelajaran melalui daring atau online,” ujarnya.

Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto dihubungi terpisah juga mengatakan pelaksanaan UNBK di SMKN 4 Mataram berlangsung dengan aman.

Sebanyak 317 siswa mengikuti UNBK, dan ada satu orang menikah dan tidak diizinkan suami mengikuti UNBK. Pihak sekolah menyiapkan empat ruangan dengan 110 komputer dan UNBK dilaksanakan sebanyak tiga sesi. (ron)

H. Lalu Fatwir Uzali

Kristyanto S. Boko

“Sekolah juga menyampaikan kepada orang tua/wali siswa untuk mengambil peran membatasi anaknya beraktivitas di luar rumah, menyampaikan informasi kepada sekolah apabila terindikasi sakit dan menghubungi unit-unit layanan kesehatan terdekat,” katanya.

Terpisah, Direktur Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., pada Rabu (18/ 3) mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan kepada siswa agar tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari tempat umum. Siswa juga diminta menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, serta membersihkan tang-

an dan tubuh secara berkala, dan berolahraga teratur sehingga kondisi tubuh tetap prima dan tidak mudah tertular virus atau penyakit lainnya.

Para orangtua siswa juga diminta membuat riwayat perjalanan yang dilakukan sebagai bentuk saling menjaga dan kepedulian kepada kesehatan diri sendiri dan orang lain. Riwayat perjalanan ini diharapkan disampaikan kepada sekolah sebelum masuk kembali ke sekolah. “Khusus siswa yang mengadakan perjalanan ke luar negeri, maka tidak diperkenankan masuk sekolah selama 14 hari terhitung tanggal kedatangan di Mataram,” ujar Kristyanto. (ron)

Mataram (Suara NTB) Dunia Perguruan Tinggi (PT) juga terdampak wabah virus Covid - 19. Seperti Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), mengeluarkan kebijakan meliburkan ribuan mahasiswa hingga akhir Maret mendatang, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditarik dan wisuda diundur.

Keputusan itu sesuai dengan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang situasi nasional akibat dampak Corona.

“Jadi sesuai hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, kita kurangi interaksi di kampus. Sesuai kalender akademik, seharusnya masuk mulai tanggal 23 Maret, tapi kita undur hingga dua pekan ke depan,” kata Rektor Ummat Dr. H. Arsyad Gani, M.Pd kepada Suara NTB, Senin (16/3) lalu.

Keputusan lain yang diambil, wisuda mahasiswa sudah dijadwalkan tanggal 21 Maret mendatang. Tapi terpaksa diundur dan direncanakan tanggal 4 April sambil melihat perkembangan kebijakan pemerintah.

Kebijakan yang tidak

pernah diambil sebelumnya adalah menarik seluruh peserta KKN. Namun akibat wabah Corona, seluruh mahasiswa KKN yang ditarik dari lokasi, baik di lapangan maupun sekolah-sekolah. ‘’Mereka tersebar di sejumlah daerah di NTB. “Ada 147 mahasiswa KKN pendidikan maupun yang tematik kita tarik. Memang KKN tinggal dua pekan berakhir, tapi kami tarik semua. Untuk laporan laporan mereka disarankan disusun di rumah,” ujar Arsyad Gani.

Namun demikian, pelayanan di kampus di Jalan KH Ahmad Dahlan Mataram tetap berjalan. Civitas tetap melayani kegiatan kemahasiswaan melalui jalur online.

Artinya, kata rektor, mahasiswa yang diperpanjang liburnya, tetap bisa mengakses pembayaran KRS hingga SPP melalui dalam jaringan (daring). “Isi KRS bisa lewat online. Pembayaran SPP bisa di bank mana saja,” sebut rektor.

Kewaspadaan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona ini juga berlaku pada semua jajarannya di manajemen universitas. Jika ada pegawai

yang kondisi tubuhnya menurun, disarankan tidak masuk kantor dan fokus berobat di rumah.

“Kepada para dosen dan tenaga pendidik, kurangi aktivitas dan bepergian ke luar daerah yang sudah terjangkit Corona,” sarannya. Sementara di kampus, sudah dilengkapi dengan perangkat pencegahan, seperti thermoscan dan hand sanitizer.

Menurut rektor, langkah pencegahan itu demi kebaikan seluruh civitas dan ribuan mahasiswa Ummat.

Keputusan ini tidak lepas dari situasi nasional dan daerah.

Ummat

H. Arsyad Gani

menerima surat edaran dari Menteri Pendidikan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan keputusan Gubernur sesuai hasil rapat dengan OPD. Sejalan dengan keputusan ini, rektor akan tetap melakukan evaluasi perkembangan sesuai masa inkubasi virus selama 14 hari. Jika pada periode itu tidak ada warga NTB yang positif Corona dan situasi membaik, pihaknya akan memulai aktivitas seperti sedia kala pada awal April mendatang. Jika kemungkinan paling buruk terjadi, Pemda memperpanjang masa tanggap darurat, maka opsi sudah disiapkan, seperti perangkat IT untuk kuliah jarak jauh atau berbasis online. (ars)

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah diingatkan untuk tidak mengadakan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang membuat siswa berkumpul. Dinas Pendidikan juga meminta sekolah melarang siswanya berkumpul untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Penghentian kegiatan pembelajaran tatap muka bertujuan untuk pembatasan sosial atau mengurangi interaksi sosial sehingga penyebaran virus Corona bisa ditekan.

Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., dihubungi Rabu (18/3) mengingatkan kepada sekolah agar tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya yang membuat siswa berkumpul.

“Kepala sekolah untuk sementara waktu sampai kondisi normal agara melarang siswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan/atau aktivitas berkumpul, baik yang menggunakan fasilitas sekolah maupun luar sekolah,” tegasnya.

Fatwir juga mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya.

Juga menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang baik di dalam maupun di luar lingkungan satuan pendidikan.

(Suara NTB/dok)

Sekolah Diminta Ingatkan Siswa Dampak Corona Tidak Berkumpul Wisuda Ummat Diundur, Mahasiswa KKN Ditarik

SUARA NTB

Kamis, 19 Maret 2020

Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB mengapresiasi langkah sejumlah lembaga, OPD dan badan yang terlibat dalam upaya penanggulangan, pencegahan dan penanganan pandemi Corona di NTB. Lembaga-lembaga itu, telah menjalankan fungsinya dengan baik. Namun di sisi lain, masih ada potensi permasalahan penanganan Covid-19 di NTB. Dalam temuan Ombudsman, terungkap belum efektifnya perluasan dan penambahan pusat-pusat pengaduan reAdhar Hakim spons cepat. Karena masih terlihat penanganan informasi terkait penanggulangan Covid 19 relatif panjang. Hal ini ditandai dengan masih perlunya percepatan pelayanan informasi Covid-19 ke masyarakat saat merebaknya isu yang meresahkan, hoaks, terkait Covid-19. ‘’Oleh karena itu, penting dipikirkan penambahan jumlah dan titik sebaran informasi dan penangulangan keluhan atau pengaduan terkait pelayanan penanganan Covid-19 yang berbasis online,’’ kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH, Rabu (18/3).

Temuan kedua, masih belum padunya koordinasi penanganan Covid-19 antara Pemerintah Provinsi NTB dengan sejumlah kabupaten di NTB. Karena itu menjadi penting penguatan koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten terkait kesiapan infrastruktur, seperti ruang isolasi pasien yang masih sering menjadi persoalan dan Standar Operating Procedure (SOP) yang lebih clear dengan pendekatan kolaborasi pentahelix.

Temuan lain, langkanya ketersediaan alat kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, seperti masker dan antiseptik pembersih tangan (hand sanitizer) di pasaran. “Ini tidak sesuai dengan statemen pemerintah yang menyatakan ketersediaan yang mencukupi alat-alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer,” katanya. Karena itu, kata dia, pemerintah harus memperkuat bentuk-bentuk pengawasan distribusi dan memastikan ketercukupannya.

Menurut dia, terkait keberlangsungan pelayanan publik di NTB, Ombudsman RI Perwakilan NTB menghimbau setiap Pemerintah Provinsi NTB dan setiap OPD penyelenggara pelayanan publik di NTB. dengan harapan, agar dengan bijak selalu patuh menjaga keseimbangan pelayanan.

“Dengan pertimbangan, kesehatan bagi para petugas penyelenggara pelayanan publik sesuai eskalasi perkembangan kondisi sebaran virus Covid-19 dan menerapkan himbauan pemerintah pusat dan Protokol WHO,” ujar Adhar Hakim.

Untuk itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 NTB menetapkan protokol terkait penanganan yang mencakup empat aspek yaitu, pencegahan, respon, pemulihan dan tim pakar.

Pemerintah juga harus terus menerus menjaga akses masyarakat mendapatkan dalam menjalin komunikasi risiko, informasi dan edukasi kesehatan mengenai materi mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih, sehat dan antisipasi penularan khususnya di kantor-kantor OPD. “Memastikan pada setiap kantor OPD yang melaksanakan pelayanan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menyiapkan peralatan kesehatan seperti masker, hand sanitizer dan sabun pencuci tangan,” jelasnya.

Didorong juga, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang, seperti laboratorium dan bahan logistik kesehatan yang diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan.

Sebab, sifat sebaran Covid-19 yang cenderung masih terus terjadi, maka penting diupayakan ketersediaan dan penambahan fasilitas yang memadai untuk melindungi petugas kesehatan dari paparan Virus Covid 19. Pada akhirnya, dapat memaksimalkan pelayanan tenaga medis secara prima dalam menangani pasien yang diduga terpapar virus tersebut.

“Untuk itu Ombudsman RI Perwakilan NTB memberikan apresiasi atas komitmen dan semangat melayani para petugas kesehatan pada setiap tingkat pelayanan,” ujarnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

Penanganan Corona Jadi Temuan Ombudsman

Hindari Covid-19, Zohri dan Kawan-kawan Dipulangkan Mataram (Suara NTB) Terkait wabah virus Corona (Covid-19) yang terjadi di Indonesia belakangan ini mengakibatkan sejumlah atlet atletik yang menjalani Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dipulangkan. Sedikitnya tiga atlet NTB yang dipulangkan, yakni Lalu Muhammad Zohri, Sapwaturrahman dan Sudirman Hadi.

“Atlet atletik yang mengikuti Pelatnas di Jakarta dipulangkan sementara. Termasuk Lalu Muhammad Zohri, Sapwaturrahman dan Sudirman Hadi sudah pulang ke daerahnya,” ucap Pelatih Pelatnas Atletik NTB, Arya Yuniawan saat bertandang ke Sekretariat KONI NTB, Rabu (18/3).

Aria Yuniawan yang merupakan pelatih Pelatnas atletik spesialis nomor lompat jauh mengatakan kepulangan Lalu Muhammad Zohri dan dua atlet NTB lainnnya ke Mataram selama dua Minggu. Hal itu berdasarkan keputusan Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Indonesia (PASI) dalam

rangka pencegahan wabah virus Corona yang saat ini memakan korban di beberapa Kota besar di Indonesia.

“Atlet Pelatnas, termasuk saya disuruh pulang selama dua Minggu. Setelah dua Minggu baru kita kembali ke Pelatnas,” terangnya.

Aria yang juga merupakan

(Suara NTB/ist)

pelatih Pelatda PON atletik NTB mengatakan dirinya tiba di NTB sejak, Selasa (17/3) malam lalu. Rencananya selama di NTB dirinya akan langsung bergabung dengan atlet atletik yang saat ini mengatakan pemusatan latihan terpusat di Mataram.

Sementara itu, kedatangan Aria ke Sekretariat KONI NTB saat itu untuk melaporkan dirinya bersama atlet lompat jauh atletik Pelatnas, Sapwaturrahman sudah kembali di NTB. Maklum selama di

NTB ia bersama atletnya akan bergabung latihan terpusat di Mataram.

Ditanya soal agenda Kejuaraan atletik yang akan diikuti sejumlah atlet pelatnas atletik NTB tahun ini, Aria mengaku belum dapat berkomentar. Pasalnya, sejauh ini atlet NTB telah membatalkan sejumlah agenda event internasional yang diakibatkan wabah virus Corona. Termasuk Kejurnas Atletik Jatim Open bulan April 2020 kata Aria bakal diundur. (fan)

Pasar Kerato Tetap Beroperasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Isu Corona sempat memunculkan kabar di kalangan pedagang bahwa pasar Kerato ditutup. Pasar Kerato akan ditutup sementara sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Sumbawa. Sebagian pedagang merasa resah, karena Pasar Kerato merupakan tempat mereka mencari nafkah. Begitu juga dengan masyarakat yang biasa berbelanja kebutuhan sehari-hari di Pasar Kerato, merasa khawatir jika Pasar Kerato harus ditutup.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, Jannatulfalah, S.AP membantah hal tersebut. “Tidak benar Pasar Kerato akan ditutup, karena Pasar Kerato ini merupakan salah satu benteng kebutuhan pangan masyarakat,” ujarnya, seperti rilis Humas Setda Sumbawa, Rabu (18/3).

Disampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa memang akan melakukan

penyemprotan disinfektan di sejumlah titik di area Pasar Kerato. Hal ini sebagai tindakan preventif untuk mencegah penyebaran virus corona yang saat ini skala penyebarannya begitu massif. Dan bukan tidak mungkin terjadi di Sumbawa.

Oleh karena itu pihaknya merasa perlu melakukan tindakan preventif melalui kegiatan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Namun menurutnya kegiatan tersebut tidak akan mengganggu aktivitas pasar karena akan dilakukan pada saat pengunjung pasar sudah mulai sepi.

Ditanyakan mengenai kepastian waktu relokasi pedagang Pasar Kerato ke Pasar Seketeng, Kepala Bapenda menargetkan dalam tahun ini.

“Insya Allah dalam tahun ini, setelah infrastruktur Pasar Seketeng siap, Bupati juga sudah meresmikan, dan persyaratan-persyaratan lainnya sudah dipenuhi, pedagang Pasar Kerato bisa dipindahkan ke Pasar Seketeng,” pungkasnya. (arn)

Penyelesaian Lahan Smelter Terus Dikebut

Dampak Corona, Pelaksanaan SKB CPNS Ditunda Sumbawa Besar (Suara NTB)Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS yang rencananya dilaksanakan 25 Maret hingga 10 April 2020, terpaksa ditunda. Menyusul meluasnya dampak virus corona (covid-19) di Indonesia.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan membenarkan hal tersebut. Penundaan jadwal SKB ini berdasarkan surat dari Menpan RB. Inti dari surat, penundaan memperhatikan status tanggap darurat bencana nasional non alam pandemi Covid-19.

“SKB semula direncanakan mulai tanggal 25 Maret. Ditunda sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas.

Hasilnya akan dimumkan kemudian dalam bentuk surat edaran,” ujarnya, Rabu (18/3).

Sebelumnya, kata Budi, jadwal tentatif pelaksanaan SKB CPNS dari BKN mulai tanggal 25 Maret hingga 10 April. Kabupaten Sumbawa sendiri mengusulkan di awal April. Karena diestimasikan pelaksanaannya sekitar 2 sampai 3 hari. Namun setelah adanya penundaan ini, pihaknya tetap menunggu informasi lebih lanjut dari Penselnas. “Jadi nanti aka nada SE dari panselnas penerimaan CPNS untuk pelaksanaan SKB,” terangnya.

Sedangkan untuk pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), diakuinya tetap seperti jadwal semula. Yakni akan diumumkan pada tanggal 22 hingga 23 Maret mendatang melalui portal resmi penerimaan CPNS masing-masing instansi. “Terkait dengan hasil SKD tetap diumumkan sesuai dengan jadwal semula yakni tanggal 22 sampai 23 Maret 2020,” Budi Sastrawan tandasnya. (ind)

Halaman 11

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Para atlet panjat tebing tengah menjalani latihan di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (18/3).

Atlet Panjat Tebing Tetap Fokus Latihan Mataram (Suara NTB) Wabah virus Corona (Covid-19) yang saat ini tengah menakutkan masyarakat NTB tak membuat aktivitas latihan atlet panjat tebing NTB terhambat. Sejumlah atlet panjat tebing NTB mengaku tetap fokus latihan meski saat ini Gubernur NTB sudah meliburkan sekolah guna pencegahan virus tersebut.

“Virus Corona memang membahayakan, namun kita tidak perlu panik menghadapinya. Kita harus tetap sikapi ini dengan pola hidup sehat dan tetap berolahraga,” ucap Pelatih Panjat Tebing Pelat-

da NTB, Ari Purnomo kepada Suara NTB usai melatih atlet di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (18/3).

Dikatakan Ari, terkait wabah virus Corona yang tengah mengancam kehidupan manusia saat ini perlu disikapi dengan cara hidup sehat dan rajin berolahraga. Sebab menurutnya dengan berolahraga para atlet akan memiliki sistem ketahanan tubuh yang kuat sehingga akan sulit ditembus oleh virus atau kuman penyakit.

Oleh karena itu dia pun mengingatkan semua atletnya agar tidak panik dan terus menjalani latihan seperti

bisanya. Sebab bagaimanapun virus Corona merupakan virus yang bisa berkembang di manapun, namun demikian atlet tak harus panik menghadapi virus tersebut.

Di tempat terpisah, Asisten Pelatih Panjat Tebing, Raisin mengatakan atlet panjat tebing tetap latihan hingga kemarin.

Latihan tersebut dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Atlet cabang olahraga panjat tebing meloloskan 9 atlet mengikuti multi event olahraga tingkat nasional tersebut, dengan target meraih satu medali emas. (fan)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berupaya menuntaskan pembebasan lahan smelter jelang peletakan batu pertama (groundbreaking) bulan Juni mendatang. Masalah lahan diharapkan tuntas di akhir Maret 2020 sehingga bisa langsung disusulkan pengalihan status lahan tersebut menjadi lahan HGB untuk dimanfaatkan perusahaan. Bahkan pemilik lahan juga sudah bersepakat dan siap untuk menerima besaran biaya ganti rugi, tinggal menunggu proses selanjutnya.

“Kami akan terus berupaya maksimal supaya persoalan lahan di lokasi smelter bisa segera tuntas. Bahkan dari jumlah lahan yang dibutuhkan 154 hektar sudah tidak ada masalah lagi tinggal menunggu proses pengalihan statusnya menjadi lahan HGB untuk bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Kami juga sangat berharap supaya masyarakat KSB bisa mendukung proyek smelter karena manfaatnya sangat besar,” ungkap Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM, di sidang Paripurna DPRD KSB, Rabu (18/3).

Diakuinya, memang banyak masyarakat yang memberikan respon negatif dan komitmen perusahaan untuk membangun smelter di KSB. Bahkan ada yang berpendapat bahwa proses pembebasan lahan tersebut hanya alibi perusahaan supaya bisa diberikan izin pengiriman konsentrat ke daerah lain. Faktanya bahwa saat ini perusahaan sangat serius untuk mewujudkan pembangunan Smelter di Kecamatan Maluk.

Bahkan jika diuji keseriusan perusahaan untuk membangun smelter, untuk menuntaskan lahannya saja perusahaan sudah mengeluarkan biaya hingga Rp100 miliar belum lagi tahap konstruksinya. Dengan melihat fakta tersebut perusahaan tentu sangat serius untuk membangun smelter di KSB. Untuk itu, bupati berharap agar masyarakat bisa mendukung dan memberikan rasa aman kepada para investor sehingga masa depan KSB akan jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang.

“Kalau ditanya soal serius atau tidaknya maka jawabannya perusahaan sangat serius karena untuk lahannya saja mereka sudah mengeluarkan biaya hingga Rp100 miliar. Untuk itu, kami berharap supaya masyarakat bisa mendukung dengan memberikan rasa aman dan nyaman demi KSB yang lebih baik di masa yang akan datang,” sebutnya.

Seraya menambahkan, Pemkab juga sudah mulai mengusulkan bidang-bidang lahan tersebut untuk dialihkan ke HGB sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Jadi antara proses pembebasan lahan dan peralihan lahan ke HGB bisa berjalan paralel tidak ada yang menunggu lagi. Apalagi waktu jelang ground breaking juga sudah semakin dekat, sehingga proses pembebasan lahan dan peralihan status harus bisa berjalan bersama. Untuk itu, pihaknya menargetkan masalah lahan sudah tuntas sehingga paling lambat di bulan Juni sudah mulai dilakukan konstruksi awal proyek smelter tersebut.

Bahkan saat ini di lokasi yang sudah tidak ada masalah, mulai dilakukan pembersihan dengan target dalam satu bulan terakhir bisa tuntas. Maka dari itu, Bupati sangat berharap kepada masyarakat untuk tidak menghalangi proses pembebasan lahan itu agar proyek smelter bisa segera terwujud di KSB. “Lokasi smelter di kecamatan Maluk sudah ditetapkan menjadi kawasan industri (KI) sebagaimana tertuang di dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 untuk itu mari kita dukung H. W Musyafirin bersama,” pungkasnya. (ils)

Dampak Corona, BPJS Kesehatan Kurangi Pelayanan Administrasi Langsung Mataram (Suara NTB) – Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19), Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan beberapa kebijakan khusus.

Khususnya untuk mengurangi interaksi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan pemegang Karu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang, menerangkan kebi-

jakan tersebut telah menjadi instruksi langsung dari Kantor BPJS Kesehatan Pusat untuk diterapkan di masing-masing daerah. “Ketentuan (pemberlakukan kebijakan khusus) ini berlaku di semua Kantor BPJS se-Indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (18/3).

Diterangkan Sarman, beberapa protokol yang akan diterapkan kepada peserta JKNKIS untuk antisipasi Covid-19 antara lain berupa peniadaan sejumlah layanan. Diantaran-

ya layanan Mobile Customer Service (MSC), sosialisasi atau penyaluran informasi langsung melalui forum pertemuan, dan kegiatan lainnya yang melibatkan pengumpulan banyak ornag di satu lokasi.

“Untuk pelayanan dari mana saja silahkan menggunakan Hotline service 1500 400 dan menggunakan mobile JKN. Kecuali untuk Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) masih boleh mengakses Kantor BPJS Kesehatan,”

ujar Sarman. Kebijakan yang mulai diberlakukan Selasa (17/3) ini disebut tidak akan mengurangi kemudahan akses peserta JKN-KIS. Selain itu, Sarman memastikan bahwa seluruh akses BPJS Kesehatan berbasis online juga dapat digunakan oleh peserta. “Se-Indonesia sudah bisa semua, selama ada sinyal. Kita di Mataram juga bisa,” ujarnya.

Di sisi lain, untuk layanan pendaftaran peserta Pekerja

Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) serta pengurusan pergantian kartu hilang saat ini dialihkan ke aplikasi Mobile JKN. Sedangkan untuk penambahan anggota keluarga PBPU dan BP, serta pengubahan identitas peserta non-PBI dialihkan mellaui BPJS Kesehatan Care Center.

Untuk pengubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) non-PBI, serta pengubahan kelas rawat peserta PBPU dan BP akan diarah-

kan melalui aplikasi Mobile JKN maupun Hotline Service.

“Kalau pendaftaran peserta baru Pekerja Penerima Upah (PPU) khusus Pegawai Negeri, perubahan data peserta PBI, perubahan FKTIP peserta PBI, pendaftaran bayi baru lahir peserta PBI, dan pengaduan peserta pelayanan administrasinya masih bisa langsung ke kantor,” ujar Sarman.

Proses pelayanan BPJS di tingkat rumah sakit oleh petugas BPJS SATU juga akan

tetap dilakukan. Dengan catatan sebisa mungkin memaksimalkan komunikasi melalui aplikasi atau saluran informasidan Penanganan Pengaduan (SIPP) atau Mobile JKN. Pelaksanaan kebijakan sendiri disebut Sarman akan berlangsung sampai dengan adanya arahan lebih lanjut terkait penanganan Covid-19.

“Tetap jaga pola hidup bersih dan sehat sebagai bentuk kewaspadaan terhadap virus corona,” pungkasnya. (bay)

SUARA NTB

Kamis, 19 Maret 2020

Halaman 12

DBD di KLU Mencapai 207 Kasus

(Suara NTB/bul)

MONUMEN – Beberapa pengendara melintas di ruas jalan depan Monumen Tugu Mataram Metro di jalan lingkar Selatan, Kota Mataram, Rabu (18/3). Pada malam hari monumen ini memancarkan sinar berwarna -warni. Area tugu yang akan dijadikan sebagai salah satu ikon kota Mataram ini menjadi spot baru berwisata malam. Namun monumen ini masih belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sebab belum dipasangi lift untuk naik ke bagian atas tugu.

Tanjung (Suara NTB) Angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga Maret 2020 ini sejumlah 207 orang. Dari jumlah itu, 96 orang di antaranya positif. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Lombok Utara memandang belum saatnya kasus DBD ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Syarat KLB harus ada peningkatan kasus, dampak kepada bayi dan balita menyebabkan kematian. Untuk tahun ini tidak ada, jadi belum mengarah ke KLB,” ungkap Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, di sela-sela aksi bersih dan penyemprotan disinfektan virus corona di Gili Trawangan, Rabu (18/3).

Ia menyebut, perbandingan secara periodik kasus DBD Januari - Maret 2020 terhadap Januari - Maret 2019 lebih banyak. Tahun 2019 lalu, kasus DBD sekitar 180-an orang berstatus suspect. Sama dengan tahun lalu, kasus tahun ini pun tidak sampai menyebabkan penderita meninggal dunia pada bayi dan balita.

Kendati tidak menetapkan KLB pada kasus DBD, mantan Direktur RSUD KLU ini meyakinkan telah melakukan langkah pencegahan penyebaran DBD. Sejumlah titik lokasi di mana DBD ditemukan dilakukan fogging (pengasapan).

“Dari 207 kasus itu, terbanyak di kecamatan Gangga dan Tanjung. Letak permukiman warga yang terjangkit dekat dengan genangan,” sebutnya. Ia menambahkan, Dikes tidak semaunya melakukan fogging untuk membasmi jentik nyamuk atau sarang DBD. Sebab dampak fogging mempengaruhi lingkungan sekitar.

Di samping itu, situasi dilakukan fogging juga harus menyesuaikan dengan cuaca yang ada. Pasalnya penyemprotan yang dilakukan pagi hari, tidak akan berpengaruh apabila hujan turun pada sore hari di lingkungan tersebut. “Pencegahan paling penting adalah menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kita juga melakukan antisipasi dini dengan pemetaan kasus, pembagian abate kepada masyarakat di lingkungan sekitar,” tandasnya. (ari)

Bali Lirik Produksi Garam NTB Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah terus mematangkan rencana pembangunan industri garam di NTB. Hal tersebut ditujukan untuk memaksimalkan potensi garam yang disebut cukup besar, baik untuk memenuhi permintaan pasar ekspor maupun untuk kebutuhan konsumsi.

Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menerangkan bahwa salah satu masalah yang harus dicari solusinya adalah peningkatan kualitas produksi garam di NTB tersebut.

Untuk itu, pihaknya bersama dengan stakeholder terkait

seperti Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyusun strategi untuk mewujudkan industri garam tersebut.

Menurut Nelly, untuk 2020 pihaknya bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB akan berusaha meningkatkan kualitas garam yang diproduksi. Di mana Disdag NTB berperan menyiapkan pemasaran sesuai fungsinya, termasuk untuk kebutuhan campuran bahan kosmetik.

“Potensi kita sangat besar, cenderung ke garam industri.

Kalau untuk kosmetik dan konsumsi kecil jumlahnya, dari jumlah potensi yang ada,”

ujar Nelly saat dikonfirmasi, Rabu (18/3). Menurutnya Disdag NTB akan mencari potensi pasar dan model pemasaran yang paling tepat untuk industri garam tersebut.

Diterangkan Nelly pihaknya telah menyusun target untuk menggelar misi dagang dan pasar lelang ke daerah lain untuk memasarkan komoditas produksi NTB, termasuk untuk produksi garam tersebut. “Jadi masih nunggu dari Dinas Perikanan kapan produksi garam tersebut ready (siap), baru bisa kita pasarkan,” ujarnya.

Sampai saat ini pihaknya mencatat beberapa daerah te-

lah menyerahkan permintaan untuk ekspor garam dari NTB. “Saat ini sudah ada permintaan dari Bali untuk garam konsumsi dan kosmetik.

Itu dulu yang kita siapkan,” ujar Nelly. Peningkatan kualitas garam disebut Nelly menjadi salah satu syarat utama untuk mewujudkan industrialisasi garam. Hal itu sejalan dengan instruksi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang terus mendorong terwujudnya industrialisasi.

Dengan meningkatkan kualitas, maka nilai jual garam NTB disebut akan ikut meningkat. “Kualitas dan pemasaran (kendalanya), jika kualitas bagus maka pemasaran juga bagus. Kata kuncinya adalah kualitas, selain itu tidak ada (kendala),” pungkasnya. (bay)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4721 CI NOKA/NOSIN : MHIJFHIF5EK010408/JFH1E1010380 AN.PELAPOR HLG SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON

RUPA-RUPA

SALON

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Kamis, 19 Maret 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

OPINI

Halaman 14

Covid-19 dan ’’Capital Disaster’’ Berikan Solusi Terbaik DAMPAK penyebaran Corona sudah makin terasa di seluruh dunia.

Semua negara di dunia dan daerah di Indonesia tidak ingin penyebaran virus Corona ini masuk ke wilayahnya. Bahkan, dalam mengantisipasi penyebaran Corona ini Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo memperpanjang masa darurat Covid-19 sampai 29 Mei 2019.

Dampak dari keputusan pemerintah pusat ini, lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi diliburkan. Diganti dengan kebijakan memberikan tugas pada anak didiknya untuk belajar atau mengerjakan tugas di rumah. Tidak hanya itu, pemerintah daerah, khususnya di NTB juga membatasi masuk daerah wisata, seperti 3 gili di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari masuknya wisatawan.

Kebijakan pembatasan akses masuk yang dilakukan pemerintah daerah tentu bertujuan baik, yakni mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang sudah menyebar di sejumlah daerah di Indonesia. Terlebih, tiga Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air selama ini langsung didatangi wisatawan dari Bali menggunakan kapal cepat. Termasuk beberapa gili di Lombok Barat bagian selatan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membatasi akses masuknya daerah wisata agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas.

Sayangnya, akibat adanya salah pengertian terhadap kebijakan pemerintah daerah menyebabkan banyak wisatawan yang menginap di sejumlah hotel atau vila di tiga gili eksodus. Padahal, pemerintah daerah hanya membatasi wisatawan yang masuk ke tiga gili ini, khususnya jalur laut dari Bali. Sementara yang masih berada di tiga gili tidak dipersoalkan kapanpun mereka keluar.

Bahkan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat bertemu dengan pengusaha tiga gili di Gili Trawangan, Rabu (18/3), menegaskan tiga gili tetap dibuka dan boleh diakses oleh wisatawan. Menurut gubernur, penutupan akses masuk ke tiga gili yang melalui Bali, dikarenakan pengawasan diakses masuk tersebut sangat minim. Di mana, wisatawan bisa masuk bebas tanpa harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga dikhawatirkan bisa memicu masuknya virus Corona.

Karena Bali sendiri sudah termasuk daerah yang melaporkan adanya kasus positif virus Corona.

Meski demikian, kebijakan ini sangat berdampak terhadap pengusaha hotel, restoran, biro perjalanan wisata serta usaha kecil dan menengah (UKM) di tiga gili ini. Pengelola hotel, vila hingga UKM tampaknya harus bersabar dengan cobaan yang sedang terjadi sekarang ini. Akibat penyebaran virus Corona di hampir seluruh negara di dunia, banyak karyawan hotel di tiga gili yang dirumahkan. Bahkan, banyak di antara mereka yang tidak bisa mencicil utang di lembaga keuangan. Seperti diakui, Executive Assistant Manager Hotel Villa Ombak Gili Trawangan, Adam, terdapat 50 karyawan yang akan dirumahkan sementara. Langkah ini diambil manajemen menyusul tidak adanya tamu hotel yang harus dilayani oleh karyawan. Mereka akan dipanggil kembali kalau situasi sudah normal.

Untuk itu, kita berharap pertemuan antara Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dan pengusaha di tiga gili, mampu memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan tenaga kerja. Apalagi sejumlah pengusaha mengusulkan relaksasi (keringanan) pada sejumlah beban keuangan (fix cost) yang harus ditanggung perusahaan. Antara lain, beban BPJS Tenaga kerja, insentif pajak perhotelan dan pajak restoran, tarif listrik, tarif air bersih PT. Berkat Air Laut (BAL) hingga relaksasi kredit perbankan.

Melihat persoalan yang dihadapi pengusaha ini, tentu kita sangat berharap apa yang dikeluhkan di hadapan pimpinan daerah mampu memberikan solusi. Setidaknya, di tengah kondisi belum ada kepastian ada tamu yang berkunjung, pengusaha di tiga gili tidak semakin terpukul. Tapi mampu menatap masa depan dengan optimis seperti diharapkan gubernur. Yang jelas, setelah bencana gempa yang terjadi tahun 2018 lalu, badai virus Corona juga segera berlalu, sehingga pariwisata dan perekonomian masyarakat di NTB segera pulih. Semoga! (*)

RADIO

OVID-19 menjadi salah satu trending topik di beberapa negara dan bahkan hampir negara-negara di dunia ini. Covid-19 mulanya berawal pada akhir tahun 2019 di negeri china. Beberapa bulan terakhir terkonfirmasi di beberapa negara yang mengalami peningkatan baik yang tersuspect corona dan menjadi korban dari virus corona ini. Di beberapa negara seperti negara asalnya negara China menjadi negara paling banyak korban dari covid-19. Di luar negara asalnya, negara yang paling progressif atau terjadi peningkatan korban adalah negara Korea selatan, negara Iran, negara Italia. Negara-negara tersebut merupakan beberapa negara yang disarankan untuk wisatawan atau warganya untuk tidak masuk Kawasan negara Indonesia untuk sementara waktu atau Travel Warning.

Covid-19 merupakan salah satu resiko. Dalam beberapa riset sebelumnya menjelaskan bahwa bencana dikategorikan sebagai sebuah resiko.

Termasuk pada tahun 2000-an ketika virus SARS and MERS merupakan salah satu virus yang penyebarannya dari binatang. Penyebarannya sangat mengkhawatirkan dan sangat berbahaya dan menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Sama halnya dengan saat ini corona dapat memberikan ancaman bagi keberlangsungan perekonomian sebuah negara.

Dampak lainnya yang ditmbulkan dalam corona ini adalah capital disaster. Capital disaster merupakan salah satu istilah yang mengacu pada kemampuan mengambil keuntungan pada situasi bencana. Pada beberapa kasus memang kemampuan mengambil kuntungan bagi pihak tertentu atau pemilik modal di saat kondisi bencana. Tidak tanggung-tanggung, akibat dari covid-19 ini menyebabkan sector-sektor sector-sektor tertentu menjadi lumpuh. Dari beberapa data yang dikeluarkan bahwa akibat covid-19 terjadinya penurunan atau pelambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara termasuk yang paling besar terkena dampak dari covid19 adalah negara Mainlad China atau RRC (Republik Rakyat Tiongkok) yang diakui penurunan paling rendah sejak 30 tahun terakhir yaitu 5,6% yang semula 6%. Beberapa sektor yang tekena imbasnya yaitu sektor pedagangan, sektor kesehatan, sektor pariwisata.

Tidak tanggung-tanggung di beberapa negara untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus covid-19 dengan membagikan masker kepada masyarakat sehingga masker menjadi salah satu produk yang paling laris

Oleh:

Pahrudin M.Pd

(Dosen Universitas Hamzanwadi dan Mahasiswa S3 Chaoyang University of Technology Taiwan)

di pasar. Pemakaian produk masker dinilai mampu memperlambat penyebaran virus. Di beberapa negara yang terkena dampak virus covid-19, beberapa negara intensif melakukan pembagian masker baik di negara china, korea selatan, jepang, Taiwan, bahkan di semua negara yang positif terkena dampak dari corona. Di negara singapura, pemerintah melakukan pembagian dalam hal preventif pencegahan penyebaran virus dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, mahasiswa, siswa dan semua terlibat dalam pencegahan penyebaran corona.

Tidak tanggung-tanggung negara singa putih itu melakukan pembagian masker kepada warga dengan melibatkan tantara dalam hal pengepakan masker dan selanjutnya dibagikan kepada warga untuk mencegah terjadinya penyebaran virus.

Lain dengan negara tetangga Singapura, lain juga dengan negara Indonesia. Pada awal bulan maret dikejutkan dengan diketahuinya penemuan warga yang posiif terkena corona yang berjumlah 2 orang. Setelah di cross check ternyata warga tersebut positif terkena virus corona dan disampaikan langsung oleh presiden dan Menteri kesehatan RI. Setelah ditelesuri bahwa warga tersebut telah melakukan kontak atau komunikasi dengan penderita yang terkena virus corona. Penderita tersebut diketahui merupakan warga negara jepang yang berkunjung ke negara Indonesia yang sebelumnya terkena virus.

Dengan pemberitaan tersebut, warga Indonesia di kejutkan dengan kepanikan dan ketakutan terhadap penyebaran virus covid-19. Tidak tanggung di setiap daerah mengalami peningkatan permintaan dan penawaran terhadap masker. Hal ini dirasakan dibeberapa daerah baik di ibukota negara DKI Jakarta, Bandung, Depok, Jawa Tengah, Jawa Timur termasuk di beberapa daerah beberapa propinsi yang menjadi destinasi wisata termasuk Bali dan Lombok NTB. Dengan terjadinya pelonjakan permintaan terhadap masker, dipantau hingga beberap minggu terjadinya kelangkaan terhadap masker. Di beberapa daerah harga masker mengalami pelambungan harga dengan yang tidak sewajarnya. Bahkan harga masker di beberapa e-commerce mencapai jutaan rupiah dengan tipe masker N-95 yang diakui menjadi masker yang bisa menghambat terjadinya penyebaran virus. Disisi lain

RADIO

bahwa harga masker seperti yang biasa yang diapotik juga mengalami kenaikan dengan ratusan ribu rupiah yang semula harganya hanya puluhan ribu rupiah. Namun karena adanya peningkatan permintaan terhadap masker menjadikan harga melambung tinggi. Kondisi ini mengakibatkan kondisi masyarakat mengalami kesulitan dalam membeli masker karena harganya yang tinggi. Kondisi ini dikategorikan sebagai capital disaster yaitu mengambil keuntungan sebesar-besarnya oleh pemilik modal oleh pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan peluang bencana sehingga meraup keuntungan yang berlipat dibandingkan dengan kondisi normal.

Sebenarnnya pada kasus ini masyaraakat diharapkan untuk jangan terlalu panik dan takut yang berlebihan dengan adanya penyebaran virus terutama dibeberapa daerah yang dikategorikan masih aman. Contohnya di daerah Lombok, seyogyanya masyarakat jangan terlalu berlebihan dalam mengantisipasi virus ini. Karena dengan kepanikan ini menyebabkan sebagian masyarakat akan melakukan pembelian terhadap masker dan terjadinya kelangkaan barang. Dengan terjadinya kelangkaan barang ini tentunya menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan dan terjadilah Tarik menarik dalam hokum ekonomi dan menyebabkan terjadinya kelangkaan barang dan imbasnya terjadinya harga yang mahal. Kondisi seperti ini dimaknai sebagai capital disaster.

Beberapa alternative yang dilakukan dalam mengantisipasi Capital disaster dengan beberapa alternatif yaitu keterlibatan pihak Pemerintah Pusat atau daerah dan pihak penegak hukum yaitu pihak kepolisian dalam menertibkan kondisi ini.

Dengan alternative ini bisa menekan oknum-oknum tertentu pada kasus ini. Dengan keterlibatan pihak pemerintah dan penegak hukum bisa menekan kelangkaan barang dan harga kembali normal. Dengan keadaan ini mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam mendapatkkan masker.

Pada sisi lainnya adalah mengkampanyekan kepada masyarakat proses penyebaran virus, dampak yang diakibatkan serta mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Langkah ini diyakini mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat untuk tidak terjadinya kepanikan dan ket-

akutan pada masyarakat. Mengkampanyekan ini sebagai sebuah gerakan preventif kepada masyarakat untuk hidup sehat yang dimulai dari kasus ini dan mampu memberikan informasi atau edukasi masyarakat dalam jangka Panjang. Itulah pentingnya media dalam hal ini.

Pemerintah juga perlu melakukan sebuah zonasi di beberapa tempat atau destinasi terutama destinasi prioritas pariwisata untuk bebas dari kasus virus sehingga terjadinya trust kepada wisatawan untuk terus menciptakan rasa nyaman dan aman dalam melakukan wisata atau kunjungan. Dengan adanya ini niat wisatawan untuk melakukan kunjungan akan terjaga. Tentunya dengan mengandeng atau keterlibatan instansi kesehatan pada daerah tertentu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Dengan adanya zonasi ini tentunya dinilai akan memberikan trust kepada masyarakat atau wisatawan.

Wassalam.

POJOK Masyarakat diminta tidak panik Yang paling baik tingkatkan kewaspadaan

*** TNGR tutup tujuh objek wisata Kesempatan untuk menata objek wisata

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 19 Maret 2020

Gubernur Minta Kampanyekan Tiga Gili Aman bagi Wisatawan Dari Hal. 1 Dengan penutupan sementara akses kapal cepat Bali Tiga Gili, bukan berarti tak ada lagi aktivitas wisatawan di daerah tersebut. Justru, kata gubernur harus dikampanyekan bahwa kawasan wisata tiga gili tetap baik, bersih dan tak ada masyarakat atau wisatawan yang terkena virus Corona. ‘’Jadi (wisatawan) yang sudah ada mungkin justru lebih safe, lebih aman berada di gili ketimbang dia keluar. Bukan sebaliknya keluar dari gili. Justru kalau berada di gili, dia relatif lebih aman,’’ kata gubernur.

Wabah virus Corona yang sudah menyebar ke sejumlah negara jangan sampai membuat masyarakat NTB panik dan takut. Yang membuat kehilangan akal sehat dan lainnya. Ia memberikan contoh seperti Menteri Luar Negeri Brasil dan beberapa menteri di Monako yang terkena virus Corona.

Tetapi mereka tetap sehat. Artinya, orang yang terkena virus Corona belum pasti langsung sakit apalagi meninggal.

Sehingga masyarakat perlu menjaga daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan berolahraga.

Kaitan dengan eksodusnya ribuan wisatawan dari tiga gili, orang nomor satu di NTB ini mengatakan hal itu terjadi karena ada miskomunikasi. Ia menegaskan sampai saat ini di NTB belum ada orang yang positif Corona.

Meskipun demikian, Pemda terus mengantisipasi dan mewaspadai penyebaran virus Corona ke NTB. Ia menjelaskan dampak virus Corona ini bukan hanya dirasa-

kan di tiga gili, tetapi juga seluruh dunia. Bahkan, kata gubernur, hampir semua negara Eropa mengalami hal yang sama.

Ia kembali menjelaskan dibatasinya wisatawan yang datang menggunakan kapal cepat dari Bali langsung menuju tiga gili karena ketidakmampuan mengontrol secara efektif semuanya. Kebijakan ini, kata Dr. Zul tentu akan berdampak dari sisi ekonomi.

Tetapi yang penting, Pemda memproteksi masyarakat NTB secara keseluruhan. Karena virus Corona ini menyebar sangat cepat.

Apabila wisatawan yang berkunjung ke NTB khususnya ke tiga gili datang lewat bandara, maka akan mudah diidentifikasi. ‘’Oleh karena itu, ketimbang kita menyesali kemudian. Minimal akses ini (Bali - Tiga Gili) ditutup sementara. Tapi bukan berarti gilinya tertutup atau lockdown. Aksesnya kita pusatkan melalui bandara dan Pelabuhan Bangsal,’’ terangnya.

Pelabuhan Bangsal dijadikan sebagai pusat keluar masuk wisatawan ke tiga gili. Di sana sudah ada petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang mengecek setiap wisatawan yang masuk maupun keluar. ‘’Lockdown itu nggak ada. Cuma aksesnya kita batasi. Sehingga lebih mudah kita kontrol. Tetapi bukan berarti ini (gili) tak terbuka. Tetap terbuka sebagaimana sediakala, cuma dibatasi pintu masuknya lewat Bangsal,” tandasnya. (nas)

Pengusaha di Gili Minta Keringanan Kebijakan Keuangan Dari Hal. 1 Umumnya mereka mengusulkan keringanan pada sejumlah beban keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Antara lain, beban BPJS Tenaga Kerja, insentif pajak perhotelan dan pajak restoran, tarif listrik, tarif air bersih PT. Berkat Air Laut (BAL) hingga relaksasi kredit perbankan.

Pengusaha Trawangan, Samsudin - akrab disapa Sam, mengatakan isu Corona sangat sensitif terhadap kehidupan manusia dan bisnis pariwisata. Kebijakan menutup akses masuk bagi kapal cepat Bali - Gili sebagai antisipasi penyebaran pandemi Corona dianggap tidak berpihak. Sebab hanya gili saja yang ditutup. Sedangkan jalur masuk melalui Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Lembar masih terbuka.

Ia juga menyerukan adanya kebijakan keuangan menyangkut beban perusahaan.

Misalkan, biaya beban BPJS bulanan yang tetap dibayar perusahaan meski di sisi lain perusahaan telah merumahkan sementara para karyawan. ‘’BPJS tetap bayar karena invoice dari mereka.

Angkanya juga lumayan besar,’’ imbuhnya.

Permintaan relaksasi juga disuarakan Rahma. Manajer hotel ini meminta agar gubernur mengambil sikap atas biaya tarif air bersih yang disuplai oleh PT.BAL bersama BUMD milik Pemprov NTB, PT. Gerbang NTB Emas (GNE). ‘’Satu lagi, menyangkut tarif air bersih PT. BAL kalau bisa diturunkan,’’ pintanya.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan menguatkan aspirasi para

pengusaha adalah bukti riil tingginya beban yang harus ditanggung perusahaan. Ia mennyebut, perhotelan di gili harus mengeluarkan biaya bulanan (biaya tetap dan biaya overhead) di kisaran Rp250 juta sampai Rp400 juta.

Padahal pada saat yang sama, perhotelan tidak memiliki omset. ‘’Untuk posisi BEP (break even point - pulang pokok) 20 kamar, biayanya sejumlah itu. Itu termasuk beban air, listrik, semuanya,’’ ujar Kusnawan.

GM Hotel Wilson’s Retreat Gili Trawangan ini menyebut, mulai bulan ini perhotelan harus memutar otak membiayai operasional. Apabila manajemen tak memiliki saving, maka ia pastikan hotel harus membayar melalui beban utang.

Menanggapi itu, Gubernur NTB meyakinkan para pengusaha untuk tetap menatap masa depan pariwisata secara optimis. Ia berjanji akan memantau perkembangan setiap hari dengan disertai kebijakan yang terkini sesuai kondisi. ‘’Saya jujur saja, tidak ada yang ditutupi. Gili bagian dari komunitas yang lebih besar. Kadang ada krisis, ada masalah baru ada perubahan yang baik,’’ ujarnya.

Gubernur tidak secara spesifik menjawab usulan para pengusaha terkait sejumlah relaksasi. Namun ia juga tidak tinggal diam. Persoalan-persoalan tersebut akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait yang berwenang. (ari)

Pantau Bahan Pangan Dari Hal. 1 ‘’Untuk pangan kita masih stok sampai dua bulan. Beras 14 bulan,’’ terangnya, Rabu (18/3) kemarin.

Subdit I Indag memantau bersama Disperindag terkait ketersediaan bahan pangan.

Utamanya yang rentan dengan stok dan gejolak harga. ‘’Kita awasi yang rentan langka,’’ ucapnya.

Komoditi yang masuk dalam pantauan yakni gula pasir yang mencapai harga tertinggi Rp17 ribu/Kg per Selasa lalu. Kemudian harga tertinggi cabai merah Rp60 ribu dan cabai rawit Rp80 ribu.

Daging sapi masih berkisar pada harga paling tinggi Rp130 ribu/Kg. Komoditi lainnya yang di dalam pemantauan dibagi dalam kategori. Hasil pertanian diantaranya beras, kedelai, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan jagung.

Hasil industri antara lain gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan garam. Ha-

sil peternakan dan perikanan meliputi daging sapi, daging ayam broiler, telur ayam broiler, dan ikan segar. ‘’Tidak ada yang berani menimbun karena sekarang risikonya tinggi,’’ kata Eka. Pembatasan pembelian baru sebatas imbauan dari Bareskrim Polri, seperti pembelian beras yang maksimal hanya 10 Kg, gula pasir 2 Kg, dan minyak goreng paling banyak 4 liter, dan mi instan dua dus. Penerapannya dikembalikan pada kesadaran masyarakat. ‘’Agar kondisi situasi perekonomian menjadi kondusif, masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menangani masalah ini (terkait virus Corona ini) serius dan maksimal,’’ terangnya.

Satgas pangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memantau toko ritel, pasar, dan supermarket untuk mengontrol pembelian masyarakat.

Pembelian dalam jumlah besar justru merugikan. (why)

Halaman 15

Keluarga Bantah LR Ditahan Terkait Kasus Lahan KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Pihak keluarga membantah LR tersangkut dalam kasus pidana memberikan keterangan palsu dalam sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Keluarga LR menyebutkan, penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan oleh tim Buser Polda NTB Selasa (17/3) lalu terkait kasus lahan dengan objek sengketa berbeda.

Demikian klarifikasi disampaikan Lalu Firdaus selaku keluarga LR. Firdaus juga menyayangkan keterangan pihak Kejati NTB sebelumnya.

Dalam pemberitaan Suara NTB tanggal 12 Maret 2020, disebutkan bahwa LR ditahan

karena memberikan keterangan palsu terkait kasus hukum melawan ITDC dan Pemkab Loteng yang lokasi objek sengketanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. ‘’Kami mau luruskan. Sebenarnya kasus itu bukan yang dimaksud dalam berita ini.

Ada kasus lain, yang menyebabkan LR (initial, red) ditahan,’’ jelas Firdaus didampingi sejumlah anggota keluarga LR lainnya saat memberi klarifikasi kepada Suara NTB, Rabu (18/3) sore.

Pihaknya merasa perlu memberikan klarifikasi, karena dalam pemberitaan yang sama disebut sejumlah anggota keluarga lainnya yang ter-

libat dalam sengketa tersebut. “Di sini ada beberapa nama keluarga yang masuk, kok begini. Kaget juga. Sehingga para keluarga sepakat ke Suara NTB untuk mengklarifikasi dan menjelaskan soal ini,’’ tandasnya.

Lalu Firdaus kembali menyayangkan karena keterangan Kejaksaan tersebut dianggapnya keliru. Karena penangkapan oleh penyidik Polda NTB terkait kasus berbeda. Berkas kasus itu sudah ada di Kejaksaan Tinggi NTB. Menurutnya, seharusnya Kejaksaan bisa menjelaskan terkait kasus sebenarnya.

Ditanya terkait kasus apa yang membuat LR ditahan?

Lalu Firdaus dan anggota ke-

luarga lainnya enggan menjelaskan. ‘’Soal kasus apa, silakan tanyakan ke Kejaksaan atau ke Polda. Mereka yang berwenang,’’ ujarnya.

Terkait kasus perdata yang melibatkan LR, ia mengakui pihaknya kalah sampai tingkat kasasi. Namun masih ada upaya hukum pihaknya dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum yang dilakukan belum selesai. ‘’Tapi kami ingin memperjelas, bukan soal kasus ini, tapi kasus lain,” tegasnya lagi. ‘’Sekali lagi kami minta diluruskan, supaya masyarakat tidak salah persepsi dengan pemberitaan sebelumnya,’’ pungkasnya. (ars)

(Suara NTB/bul)

Lalu Firdaus

Dukung Keputusan Pemerintah

Tempat Usaha Tutup Sementara

Massa Pengarakan Ogoh-ogoh akan Diminimalisir

Omzet Pengusaha di Gili Trawangan Turun Drastis

Mataram (Suara NTB) – Ditetapkannya penyebaran virus Corona (Covid-19) sebagai masa darurat bencana nonalam di Indonesia mendapat dukungan dari banyak pihak.

Salah satunya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB yang secara resmi mengeluarkan imbauan agar pengarakan ogoh-ogoh atau pacaruan tawur kasanga dan pangrupukan sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942/2020 tidak dilakukan dengan massa seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ketua PHDI NTB, Ida Made Santi Adnya, SH menerangkan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya imbauan yang dikeluarkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang meminta agar menghindari kegiatan yang memicu keramaian. ‘’Jelas kita mendukung, karena dalam Catur Guru, salah satunya adalah Guru Wisesa (pemerintah). Pemerintah kan tujuannya untuk memberikan proteksi dan perlindungan ke masyarakat agar tidak tertular penyakit ini,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (18/7).

Diterangkan Santi Adnya keputusan yang diambil merupakan jalan tengah untuk memenuhi kebutuhan PHDI, masyarakat, namun tetap mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai Guru Wisesa. Hal tersebut di-

lakukan dengan mengimbau seluruh Umat Hindu di NTB agar meminimalisir keramaian saat melakukan pengarakan ogoh-ogoh agar mengikuti protokol penanganan dan pencegahan Covid-19. ‘’Upacaranya tetap, karena itu upacara keagamaan, tapi kita imbau masing-masing banjar, lingkungan dan PHDI kalau mau mengarak silakan di lingkungan masing-masing sesuai yang ditentukan. Diantaranya kalau ada orang sakit tidak boleh jadi peserta, dan pesertanya tidak perlu keseluruhan masyarakat yang ikut,’’ ujarnya.

Pengarakan ogoh-ogoh disebutnya sebagai salah satu ritual penting dalam rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi. Di mana ogoh-ogoh merupakan representasi dari buta kala yang harus dimusnahkan karena merupakan pengganggu. Hal tersebut untuk mewujudkan harmonisasi antara manusia dengan Tuhan juga lingkungan.

PHDI NTB telah melakukan sosialisasi terkait hal tersebut bagi panitia pengarakan ogoh-ogoh, dalam hal ini Krama Pura Meru. ‘’Kita akan memberikan imbauan. Tidak masalah kalau tidak diarak (beramai-ramai seperti biasanya), sama dengan Melasti kita memang (akan) mengurani jumlah peserta,’’ katanya.

Dicontohkannya seperti Melasti yang diharapkan

tidak menghadirkan orang banyak. “Dulu itu kan mobilisasi massa, sekarang kita kurangi cukup lima saja dengan perwakilan (masingmasing lingkungan) datang ke Loang Baloq. Demikian juga dengan pengarakan ogoh-ogoh nanti,’’ ujarnya.

Senada dengan itu Sekjen Pesemetonan Cakranegara, Made Sangka, menerangkan pihaknya juga akan mendukung keputusan pemerintah untuk antisipasi penyebaran Covid19. Hal tersebut dilakukan dengan meminimalisir sebanyak mungkin peserta yang mengikuti seluruh rangkaian Hari Raya Nyepi tahun 2020.

“Untuk membatalkan rangkaian acara Nyepi jelas tidak mungkin, karena H-2 Melasti ke Pantai Loang Baloq, H-1 Tawur dan Pengerupukan, kemudian Nyepi. Menurut saya rangkaian tetap jalan dengan massa minimum,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (18/3). Pesemetonan Cakra sendiri telah mensosialisasikan imbauan dari PHDI Pusat untuk melakuan seluruh rangkaian kegiatan dengan memperhatikan protokol penanganan Covid-19.

Diterangkan Sangka ada lebih dari 33 banjar yang berada di sekitar Cakranegara. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada kemungkinan pengarakan ogoh-ogoh akan dilakukan pada tingkatan kampung. (bay)

Mataram (Suara NTB) Informasi hoaks yang menyebutkan tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air) di Lombok Utara membuat usaha bidang pariwisata di Gili Trawangan terpukul. Omzet pengusaha yang biasanya jutaan hingga puluhan juta sehari menjadi turun drastis, bahkan nol.

Salah seorang penjaga toko pakaian di Gili Trawangan, Mae mengatakan sejak beberapa hari terakhir wisatawan yang berbelanja sudah tidak ada lagi.

Apalagi, setelah wisatawan eksodus beberapa hari lalu. ‘’Sekarang sepi. Ndak ada yang datang belanja. Kemarin saja cuma 5 orang dari pagi sampai malam. Kita tahu tamu tiba-tiba sepi sejak dua hari lalu,’’ tutur Mae. Ia menyebut, biasanya pendapatan yang diperoleh sehari bisa Rp3-4 juta. Namun sekarang, pendapatan yang diterima tidak ada lagi alias nol. Ia mengatakan, biasanya dalam sehari toko yang menjual baju untuk wisatawan tersebut ramai dikunjungi. Apalagi pada pertengahan Maret biasanya masuk musim ramai.”Per hari biasanya nyampai Rp4 juta.

Tapi sekarang sepi,’’ ungkapnya.

Hal senada dikatakan salah seorang karyawan sebuah bar, Peter. Ia mengatakan akibat informasi hoaks bahwa tiga gili ditutup, membuat para wisatawan kabur atau kembali ke negaranya.

Selain itu, kata Peter, informasi yangdiperolehdariwisatawanmancanegara, bahwa mereka juga

mendapatkan pemberitahuan lewat email dari negaranya. MemintamerekameninggalkanIndonesia.

“Saya pernah wawancarai tamu kita di sini. Dan dia bilang dapat email dari pemerintahnya untuk kembali ke negaranya. Kalau tidak mereka akan dikarantina,” katanya.

Biasanya dalam sehari ada ribuan tamu yang datang. Begitu ada informasi penutupan tiga gili, wisatawan langsung kabur. Ia menyebutkan biasanya pendapatan yang diperoleh dalam sehari mencapai jutaan rupiah. Pascawisatawan eksodus dari Gili Trawangan, sekarang tidak ada pendapatan yang diperoleh. “Bahkan di belakang sebagian restoran sudah tutup. Karena sepi sekali,’’ katanya.

Ia berharap Gili Trawangan kembali pulih dan banyak wisatawan yang datang berkunjung. Sehingga ekonomi NTB semakin baik lagi.

Karyawan salah satu usaha diving di Gili Trawangan, Sasta mengatakan sepinya tamu yang datang mengakibatkan pengusaha di Gili Trawangan melakukan penyesuaian kerja karyawan. Bahkan ada yang menutup sementara tempat usahanya. ‘’Kita gantian masuk. Seminggu libur, seminggu masuk. Semua tempat juga sama kondisinya,’’ tuturnya.

IaberharapwabahCoronayang sedang merebak di dunia supaya segera selesai dan ditemukan vaksinnya. Supaya tamu yang berkunjung kembali normal. (nas)

Jalan Putus Dekat Proyek Sirkuit MotoGP Mendesak Diperbaiki Dari Hal. 1 Sedangkan kendaraan roda dua masih bisa melewati jalan tersebut. Karena jalan di sebelahnya masih dapat digunakan. ‘’Karena masih ada sisa sedikit yang tak runtuh. Roda empat sebenarnya bisa tapi tidak kita izinkan karena kondisinya sudah kritis. Khawatir nanti benar-benar runtuh. Makanya untuk roda empat kita tutup total,’’ kata Sahdan dikonfirma-

si Suara NTB, kemarin.

Untuk penanganan darurat, Sahdan mengatakan sudah dilaporkan ke pimpinan. Dinas PUPR juga akan melakukan koordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Diharapkan ITDC dapat membantu untuk penanganan daruratnya.

Karena menurut Sahdan, putusnya jalan tersebut sangat mengganggu pengangkutan material proyek untuk pembangunan sarana dan

prasarana di KEK Mandalika.

Meskipun saat ini masih bisa dialihkan ke jalan yang lain. ‘’Yang jelas menganggu.

Sangat mendesak diperbaiki,’’ katanya.

Apabila menggunakan dana APBD, kata Sahdan, memang bisa. Tetapi prosesnya agak lama. Sehingga Pemprov berharap ITDC dapat membantu Pemda untuk penanganan darurat ruas jalan yang putus tersebut.

Ia mengatakan, duiker yang

PDP di NTB 16 Orang Dari Hal. 1 ‘’Rinciannya 10 orang dengan hasil lab negatif dan 6 orang masih dalam pengawasan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., selaku penanggung jawab informasi Posko Penanganan Virus Corona di NTB, Rabu (18/3).

Diterangkan Aryadi, tambahan 5 orang PDP tersebut merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang menunjukkan gejala penularan Covid-19 dan memiliki riwayat berpergian ke luar negeri. Untuk itu pemerintah daerah mengambil tindakan preventif dengan melakukan isolasi di rumah sakit rujukan Covid19 di NTB. Selain itu, telah dilakukan karantina terhadap 118 orang dengan status orang dalam pengawasan (ODP). Dimana 90 ODP telah selesai menjalani masa observasi, dan 28 ODP

lainnya masih menjalani karantina di Grha Mandalika RSUD NTB, di rumah masingmasing, di hotel, dan rumah sakit lainnya yang dijadikan rujukan.

Sampai saat ini 1 orang menjalani karantina di rumah sakit rujukan Covid-19, 2 orang di hotel, dan 23 orang di rumah masing-masing dengan rincian 1 orang di KSB, 6 orang di Lombok Barat, 12 orang di Kota Mataram. Dua orang di Lombok Tengah, 1 orang di Lombok Timur, 1 orang di Dompu, dan 2 orang di Kota Bima.

Diterangkan Aryadi untuk peningkatan kewaspadaan Covid-19 di NTB pemerintah telah menyusun beberapa strategi. Diantaranya peningkatan screening cegahtangkal di pintu masuk negara seperti pelabuhan dan bandara.

Selain itu, disiapkan juga tim siaga wilayah meliputi pengoptimalan Posko Kewaspadaan Virus Corona di tingkat provinsi dalam pencegahan dan pengendalian, pen-

goptimalan kesiapan rumah sakit rujukan, peningkatan kesiapan Tim Gerak Cepat (TGC). Pengoptimalan karantina, deteksi dini dan respons cepat, serta peningkatan kesiap-siagaan di tingkat kabupaten/kota.

Mengikuti imbauan dari Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, masyarakat juga diminta untuk tidak panik dan tetap waspada, salah satunya dengan menghindari berita hoaks.

Menurut Aryadi saat ini yang terpenting untuk dilakukan adalah tetap menjaga prilaku hidup bersih dan sehat. Diantaranya dengan tetap mencuci tangan dengan sabun, dan mematuhi etika batuk dan bersin. Selain itu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat juga diimbau mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan meningkatkan aktivitas fisik atau berolah raga. ‘’Hindari berpergian ke dareah tertular,’’ pungkasnya. (bay)

hanyut lebarnya sekitar 4 meter. Rencananya, penanganannya akan menggunakan konstruksi jembatan aramco.

Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp300 juta. Sahdan menambahkan, perbaikan ruas jalan yang putus tersebut memang cukup mendesak. Apalagi ITDC sedang dikejar untuk progres pengerjaan proyek pembangunan Sirkuit Mandalika.

“Sehingga kalau bisa, mohon kami dibantu untuk menanga-

ni masalah ini. Karena Mandalika saat ini banyak dikunjungi wisatawan. Kedua, ITDC lagi mengejar progres proyek pembangunan sarana dan prasarana di ITDC, termasuk pembangunan sirkuit Mandalika,” harapnya.

Sahdan mengatakan sudah mengirimkan desain atau gambar penanganan jalan yang ambruk tersebut ke ITDC. Informasi yang diperoleh, ITDC akan merapatkan soal ini di jajaran manajemen. (nas)

TNGR Tutup Tujuh Objek Wisata Dari Hal. 1 Sementara di kaki Gunung Rinjani, seperti air terjun Mangku Sakti, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur.

Spot ketujuh adalah jalur pendakian Rinjani. Jalur ini memang sebelumnya sudah ditutup sejak tanggal 27 Desember 2019. Dalam keputusan yang sama, pendakian tersebut juga ditutup untuk jalur Senaru, jalur Sembalun, jalur Timbanuh dan jalur Aik Berik.

Jalur ini tetap ditutup sesuai dengan surat nomor PG.031/ T.39/TU/KSA/03/2020. ‘’Untuk sementara, objek objek wisata itu ditutup mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 14 hari kedepan,’’ ujar Kepala TNGR, Dedy Asriady, Rabu (18/3).

Dia jelaskan, dasar penutupan itu setelah memperhatikan luasnya penyebaran Covid -19 yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo sebelumnya, kemudian ditin-

daklanjuti dengan edaran Menteri Lingkungan Hidup tanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan virus Corona.

Surat juga dikeluarkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kemudian di daerah, ada surat Edaran Gubernur NTB Nomor 180/112/KUM tahun 2020.

Surat lainnya dari Bupati Lombok Timur nomor 450/ 103/KBPDN/2020.

Sebelumnya seluruh objek wisata selain jalur pendakian ke Rinjani tidak ada masalah.

Tetap beroperasi seperti biasanya. Namun keluar edaran pemerintah soal sekolah yang diliburkan, larangan berkumpul dan mendatangi objek wisata, jadi dasar tindak lanjut penutupan objek wisata tersebut.

Sempat ada keinginan TNGR untuk membuka jalur pendakian Gunung Rinjani tanggal 1 April mendatang, namun menurut Dedy akan melihat situasi. “Kita lihat perkembangannya nanti,” jelasnya. (ars)

NTB Atensi Khusus TKI Pulang Kampung Dari Hal. 1 Mereka akan terus dimonitor. ‘’Didata oleh teman-teman, bagaimana riwayatnya di luar negeri,’’ katanya.

Eka menjelaskan, Pemda Lombok Utara sudah mulai melakukan pendataan TKI yang baru pulang kampung.

Selama 14 hari, TKI yang baru pulang kampung tersebut diminta tetap menggunakan masker. Kemudian mereka juga diminta meminimalisir kegiatan, jangan sampai jalan ke sana kemari.

Ia menambahkan, sudah

meminta Lombok Timur dan Lombok Tengah sebagai salah satu daerah kantong TKI di NTB untuk melakukan pendataan. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mengenai data TKI yang pulang kampung.

Ia menambahkan, sekarang baru Lombok Barat yang sudah proaktif kepala desanya melapor ke Puskesmas jika ada warganya yang baru pulang jadi TKI. Eka berharap, dapat ditiru oleh kabupaten/ kota lainnya di NTB. Sehing-

ga memudahkan petugas kesehatan melakukan pendataan dan monitor di lapangan. ‘’Sebab petugas kami tak bisa hanya wawancara dengan kepala desa. Petugas kami harus ketemu dengan orangnya,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Utara, dr. H. Lalu Bahruddin mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan seluruh Puskesmas untuk melakukan pendataan TKI yang pulang kampung. Persoalan data TKI yang pulang diakui masih menjadi kendala. Sehingga pihak-

nya juga berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ada di Bandara Internasional Lombok.

Selama ini, pihaknya mendapatkan informasi TKI yang pulang dari masyarakat dan Pemerintah Desa. Ia menyebutkan sudah ada empat kecamatan di Lombok Utara yang sudah melaporkan ada waganya yang pulang jadi TKI. Jumlahnya sekitar delapan orang.

TKI yang baru pulang dari luar negeri tersebut masuk kategori Orang Dengan Risiko (ODR). Apabila setelah dilaku-

kan monitoring menunjukkan gejala Corona maka akan dimasukkan menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Mencegah TKI yang baru pulang tersebut dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat, pihaknya berharap Pemerintah Desa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Karena ada salah satu TKI yang baru pulang, masyarakat menjadi takut. Akhirnya diumumkan lewat pengeras suara di desa tersebut bahwa TKI tersebut tidak terpapar virus Corona. Namun dia masuk kategori ODR. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 19 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengusaha Hiburan Malam di Senggigi Tolak Tutup Operasional Giri Menang (Suara NTB) Tingkat hunian hotel di kawasan Senggigi kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) menurun drastis akibat dampak virus Corona sejak beberapa pekan terakhir. Bulan-bulan ini seharusnya kondisi kunjungan tamu meningkat, akan tetapi semenjak wabah Corona tingkat kunjungan perlahan turun hingga saat ini berkisar 10-15 persen. Akibat kondisi ini, ada pengelola terpaksa merumahkan sejumlah karyawannya.

Sementara itu, pihak Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi menolak kebijakan pemerintah menutup semen-

tara operasional hiburan malam. Menurut pihak APH, kebijakan menutup sementara hiburan bukan langkah antisipasi. Sebab pihak APH sendiri telah lakukan himbauan Pemda untuk melakukan pencegahan. “Terkait Himbauan (SE) Pemda untuk menutup sementara operasional hiburan, kami tidak sependapat. Kami tidak setuju dengan itu,”tegas ketua APH SengAmalia Kusumasari

gigi, Suhermanto, Rabu (18/3).

Menurutnya, tidak perlu mengeluarkan SE menutup operasional hiburan malam, sebab langkah itu dinilai bukan antispasi yang tepat.

Sebab pihak hiburan, restoran dan hotel sudah melakukan imbauan Pemda menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh dan hand sanitizer bagi karyawannya serta tamu.

Justru yang perlu dikhawatirkan kata dia seperti sarana transportasi umum, pasar, tempat wisata kurang bersih yang perlu dikontrol. Kalaupun Pem-

da khawatir di kawasan dan tempat hiburan menutup, tentu tamu dari luar daerah perlu dihentikan dulu. Seperti di Gili Trawangan, pengusaha di sana menjerit dibuat. Seharusnya, langkah Pemda memperkuat tim medis dan sarana prasarana di tempat pelayanan seperti Puskesmas mengantisipasi tamu yang datang, langsung dicek di hotel. Tim mendatangi semua hotel untuk mengecek kondisi tamu baru.

Menurutnya, kalau Pemda melakukan penutupan justru akan susah lagi kembali seperti sediakala. Apalagi dampak gempa tahun 2018 lalu belum pulih betul. Amalia Kusumasari, selaku Executive Sales & Public Relations hotel Montana mengatakan dampak Corona menyebabkan tingkat hunian atau okupansi menurun drastis hingga 10-15 persen.

“Kalau bisa dibilang drop, sekarang itu 10-15 persen. Sangat rendah,” jelas dia. Diakui tingkat hunian memang tergantung market share hotel masingmasing. Pihaknya sendiri lebih banyak MICE, namun semenjak kebijakan lockdown, beberapa daerah membatalkan kegiatan di luar daerah, imbasnya pun ke hotel-hotel.

Diakui banyak tamu yang membatalkan menginap di hotel. Seharusnya Maret meningkat okupansi, diawal-awal bulan sedikit terdongkrak namun merosot lagi. Tamu yang booking kamar hanya satu sampai dua orang saja, itu pun jarang. Atas kondisi ini, pihaknya pun tidak punya pilihan lain. Ia berharap agar Pemda mengadakan banyak kegiatan di hotel agar juga membantu pihak hotel bertahan di tengah kondisi ini.

Apalagi, sempat muncul polemik terkait edaran Pemda, sebab berbeda penyampaian di SE sehingga berdampak ke tamu. Edaran Dispar pun kata dia menuai keluhan pengusaha. Ditambah lagi sempat heboh karena Informasi lockdown di kawasan wisata Tiga Gili, padahal bisa masuk lewat satu pintu, melalui bandara atau pelabuhan.”Akibat kesimpang siuran ini hotel tidak reservasi dan ada dua hotel yang yang merumahkan karyawan, itu terdampak Corona,” tegas dia.

Sebelumnya, Plt Kadis Pariwisata Lobar, Hj Lale Prayatni mengatakan pihaknya sudah mengirim surat imbauan kepada pengelola hiburan, hotel, spa dan usaha pariwisata terkait langkah

(Suara NTB/her)

pencegahan Corona. Sesuai dengan keputusan Pemda, bahwa hiburan dan spa serta objek wisata ditutup sementara. “Terkait tanggapan pengusaha hiburan nanti kita akan turun evaluasi, dan cek,’’ jelas Lale. (her)

Suhermanto (Suara NTB/her)

Perindag Lotim Pastikan Tidak LEM Maksimalkan Pencegahan Virus Corona Ada Aksi Borong Sembako Selong (Suara NTB)Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Timur (Lotim) memastikan tidak ada terjadi aksi borong bahan pokok (bapok) secara besar-besaran atau panic buying.

Pantauan harga di sejumlah pasar tradisional dilihat masih cukup normal. Meski demikian, tidak ditampik harga bebepara kebutuhan bahan pokok (Bapok) mulai beranjak naik.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lotim, Mirza Sophian kepada wartawan di

Selong, Rabu (18/3) mengatakan, akibat merebaknya virus corona ini perlu diantisipasi prilaku panik masyarakat dan melakukan aktivitas memborong bahan-bahan pokok di pasar.

Dikatakan, sebaliknya yang terjadi di pasar-pasar tradisional belakangan ini justru terlihat sepi. Imbauan Presiden Jokowi agar warga mengurangi aktivitas di luar, bekerja dan beribadah di rumah ini tampak membuat warga juga banyak tidak mau ke pasar.

Ditambahkan, sesuai hasil

(Suara NTB/rus)

Mirza Sophian pemantauan di tiga pasar untuk sementara terlihat lonjakan harga gula yang paling signifikan. Laporan pekan lalu harga tertinggi Rp14.500/kg melonjak menjadi Rp17 ribu/kg.

Lonjakan harga gula ini disebabkan karena Lotim bukanlah daerah produsen. Gula ini sebagian besar didatangakn dari luar daerah. Sebagai akibat daerah pasaran, Lotim kerap kesulitan dalam melakukan pemantauan lonjakan harga. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan operasi pasar (OP). Rencananya OP akan kembali digelar pada Senin (23/3) mendatang. Akan tetapi dimundurkan sampai batas waktu yang belum ditentukan karena adanya larangan berkerumun.

Selanjutnya disampaikan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sudah mengeluarkan surat Himbauan dan pengawasan terhadap bahan pokok. Imbauan tersebut kata Mirza ditujukan kepada para pengusaha agar tidak menjual sembako secara berlebihan. Lotim sendiri juga diketahui sudah memiliki Satgas Pangan yang siap melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli sembako. (rus)

Mataram (Suara NTB) Penyebaran virus corona (Covid-19) memberikan dampak yang dirasakan oleh sejumlah sektor usaha. Termasuk seperti yang dialami Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan utama di Kota Mataram.

Hal tersebut terutama disebabkan ketakutan masyarakat untuk melakukan aktivitas yang melibatkan kerumunan. Walaupun begitu, seluruh upaya preventif tetap dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan.

General Manager (GM) LEM, Salim Abdad, menerangkan pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan. Di antaranya dengan penyiapan hand sanitizer di setiap pintu masuk dan tempat-tempat umum, serta penyemprotan disinfektan yang dilakukan setiap hari untuk menjamin sterilisasi fasilitas seperti pegangan tangga, pengangan eskalator, lift, dan lain-lain.

“Masyarakat tidak perlu takut, karena kami sudah mengoptimalkan pelayanan.

Mulai dari keamanan, hingga kebersihan,” ujar Salim saat dikonfirmasi, Rabu (18/3).

Untuk lebih memastikan pusat perbelanjaan favorit masyarakat NTB ini dalam kondisi aman, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan RSUD Kota Mataram untuk proses pemeriksaan konsumen di masing-masing pintu masuk. Khususnya untuk pemeriksaan suhu tubuh dengan thermo gun.

“Kami juga lakukan cold fogging,” ujar Salim. Selain memaksimalkan pelayanan kebersihan, manajemen LEM juga berinisiatif menerapkan pembatasan jarak antri bagi para pelanggan saat antre.

Termasuk untuk pengurangan kapasitas muat lift agar ruang yang tersedia lebih lengang.

(Suara NTB/bay)

STERIL - Pelanggan mengantri mencuci tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk LEM, Rabu (18/3).

“Kami usahakan konsumen tidak menempel-nempel (berdesak-desakan, Red),” sambungnya.

Di sisi lain, masing-masing tenant yang berada di LEM juga menyediakan hand sanitizer bagi para pelanggan yang berkunjung. Khususnya untuk meminimalisir kontak atau potensi penyebaran Covid-19.

Seluruh tim kebersihan dan petugas lainnya juga diminta untuk menggunakan sarung tangan saat melakukan pembersihan dan lain-lain.

Hal itu untuk menghindari kontak langsung dengan beberapa fasilitas umum yang tersedia sekaligus menjamin sterilisasi di lingkungan mall.

“Ini bentuk kepedulian kita pada konsumen,” ujar Salim.

Senada dengan itu Manager LEM, Eva Siregar, memastikan bahwa seluruh fasilitas publik yang ada selalu dalam pantauan tim kebersihan tesebut. “Setiap saat, tim kebersihan akan membersihkan setiap sudut fasilitas publik.

Seperti pegangan pintu, tombol lift, eskalator, area bermain anak-anak, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Pelayanan tersebut merupakan upaya manajemen LEM untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggan, khususnya dengan menjamin kenyamanan dari segi kebersihan selama berkunjung ke mall terbesar di NTB tersebut. “Kami ingin konsumen nyaman saat masuk dan berbelanja di sini,” ujar Eva. Selain memperketat keamanan dan kebersihan konsumen, LEM juga melakukan tindakan preventif lainnya dengan meminimalisir event-event yang sebelumnya

telah terjadwal. Hal tersebut sebagai dukungan dari imbauan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat untuk menghindari event yang

berpotensi menghadirkan massa dalam jumlah banyak.

“Ini bentuk dukungan kami terhadap peraturan pemerintah,” pungkasnya. (bay)