HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 19 FEBRUARI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 285 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pendaftar 3.965 Eks Honorer K2
Dompu dan Kota Bima Tak Lakukan Rekrutmen P3K
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 3.965 eks honorer K2 mendaftar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di NTB. Dari 11 entitas pemerintahan di NTB, hanya Dompu dan Kota Bima yang tidak melakukan rekrutmen P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB Senin (18/2) siang menyebutkan, selama dua hari pembukaan pendaftaran rekrutmen P3K di NTB, sebanyak 3.965 eks honorer K2 yang mendaftar. Berdasarkan data Kementeri-
an Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K di NTB sebanyak 7.162 orang. Lantas, apakah ribuan eks honorer K2 yang belum mendaftar otomatis gugur dalam seleksi P3K? Fathur-
rahman mengatakan, Pemda akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. ‘’Masih dikoordinasikan dengan BKN,’’ katanya. Fathurrahman merincikan jumlah pendaftar di tingkat provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Bersambung ke hal 15
123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor 123456789012345678901234567890121 Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menahan 123456789012345678901234567890121 pencairan Dana Desa (DD) tahap I untuk lima kabupaten 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 di NTB. Kemenkeu menahan pencairan DD tahap I lanta123456789012345678901234567890121 ran lima Pemda belum memenuhi persyaratan, berupa 123456789012345678901234567890121 Perda APBD dan Peraturan Bupati (Perbup). 123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121
Kemenkeu Tahan DD Lima Kabupaten di NTB
Ketika Pemerintah Ragu Menutup Prabu Rencana penutupan tambang liar di Gunung Prabu, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) masih tarik ulur. Opsi langkah represif dihindari, namun pendekatan persuasif belum juga dilakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB masih ragu. Sementara risiko kerusakan lingkungan dan ancaman bagi destinasi wisata akibat tambang liar itu, tak bisa dikompromi. SEJAK pelimpahan kewenangan perizinan pertambangan dari kabupaten/ kota ke provinsi sesuai Undang Undang 23 tahun 2014, gubernur memiliki kuasa penuh atas segala jenis perizinan di daerah. Tapi tak lantas kuasa itu digunakan. Gubenur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dan Bupati Loteng, HM. Suhaili FT sedang mencari formula yang tepat. Bersambung ke hal 15
TO K O H Evaluasi BUMD GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menanggapi soal kredit macet yang tinggi di seluruh PD. BPR NTB. Menurutnya, perombakan direksi kadangkadang belum tentu menyelesaikan permasalah. Tetapi perombakan direksi akan diteliti secara pelan-pelan. ‘’Ganti orang itu kadangkadang belum tentu menyelesaikan (masalah) tapi menemukan akar masalahnya. Kalau ternyata masalahnya harus diselesaikan dengan rekomposisi personel, bisa saja. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/why)
ILEGAL - Alat berat pengeruk ‘’perut’’ Gunung Prabu dan truk pengangkut tanah mengandung emas, hendak beroperasi di kawasan tambang emas ilegal itu.
Pemkab Loteng Siapkan Pemberdayaan Penambang
H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/ist)
KO M E N TTAA R Untuk NTB Nol Persen PENYALURAN Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB masih nol persen. Padahal, tahun anggaran 2019 sudah masuk pertengahan bulan Februari. ‘’Penyaluran DAK Fisik tahap I di NTB masih nol,’’ ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan dikonfirmasi di kantornya, Senin (18/2) siang. Ia menyebutkan, total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Bersambung ke hal 15
Lalu Rahardian
PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan program pemberadayaan bagi warga penambang emas ilegal Gunung Prabu, Desa Prabu, Kecamatan Pujut. Langkah ini sebagai salah satu upaya mendukung percepatan penutupan tambang emas ile g a l tersebut. Program pemberdayaan itu sendiri akan melibatkan lintas
Penambang Berhenti Jika Emas Habis Syarwan
PEMERINTAH perlu menyiapkan solusi komprehensif soal aktivitas penambangan emas tanpa izin di Gunung Prabu, Lombok Tengah (Loteng). Warga sudah terlanjur menjadikan aktivitas menambang emas secara liar itu sebagai tumpuan hidup. Deru mesin pemecah batu di terik siang Sabtu (16/2) di Dusun Bunpetung, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Siang itu, waktu produksi emas gelondongan sedang puncak-puncaknya.
Hamzan (23) berpacu dengan mesin pendulum sederhana. Pria beranak satu ini menumpahkan satu sekop batu sebesar kepalan tangan. Besi penumbuk menyambut bebatuan berwarna kuning kecoklatan itu, memecahnya sampai jadi kerikil. Aktivitas itu dijalani Hamzan dua tahun belakangan ini. Dia enggan balik merantau ke Sumatera lagi. Hasil dari memburuh sawit tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkannya. Bersambung ke hal 15
PENUMBUK - Seorang pekerja menumpahkan material batu kandungan emas ke mesin penumbuk manual di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Loteng, Sabtu (16/2).
sektor. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng, Lalu Rahardian, kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Dikatakannya, pemerintah daerah sudah menegaskan komitmennya untuk menutup aktivitas tambang
emas ilegal tersebut. Namun tentu tidak langsung eksekusi, karena menyangkut kepentingan masyarakat penambang. ‘’Kita memang sudah sepakat, tambang emas ilegal harus ditutup. Tapi warga setelah tidak menambang juga perlu dip-
ikirkan nasibnya. Karena banyak juga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan menambang,’’ ungkapnya. Sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan inventaris terkait jumlah warga yang menambang. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
SUARA MATARAM Makam Loang Baloq Tak Pernah Sepi Dikunjungi Peziarah
Halaman 2
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Makam Loang Baloq di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dijadikan sebagai objek wisata keramat oleh masyarakat. Di sana diyakini dimakamkan almarhum Syech Gauz Abdurrazak yang datang untuk menyampaikan petuah-petuah ajaran kebenaran agama Islam di NTB, khusnya di Lombok. PADA tahun 1866, seorang ulama besar bernama Syech Gauz Abdurrazak atau yang lebih dikenal dengan nama Sayyid Tohri yang berasal dari Jazirah Arab, telah datang ke Palembang kemudian melanjutkan perjalanan dan mendarat di pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram. Di sini beliau menyampaikan petuah-petuah dari ajaran kebenaran Islam sehingga ajaran tersebut sangat dipercaya oleh masyarakat Lombok. Selain makam Sayyid Tohri, juga terdapat makam Datu Laut dan makam anak yatim yang sering dikunjungi oleh para peziarah baik dari pulau Lombok maupun dari luar daerah. Penjaga makam Loang Baloq, Jamali mengatakan, Syech Gauz Abdurrazak dan para sahabatnya datang ke Lombok untuk menyempurnakan ajaran kebe-
naran agama Islam. Ia akrab disapa Sayyid Tohri. “Beliau datang ke Lombok untuk menyampaikan ajaran Islam,” ujar Jamali, Minggu (10/2). Sayyid Tohri juga dikenal sebagai seorang yang dikenal doadoanya benar-benar besar dayanya. Dia pun tentu sangat dihormati. Kekeramatan Sayyid Tohri membuat masyarakat Lombok secara turun-temurun mengingatnya. Mereka datang berziarah sekaligus berdoa, baik itu untuk Sayyid Tohri maupun untuk peziarah sendiri. Para peziarah, kata Jamali, datang dengan mengikat plastik pada akar beringin sebagai nazarnya, seperti meminta jodoh dan meminta menjadi orang yang sukses. Bahkan meminta untuk naik haji. Jika terkabul permintaannya tersebut, maka peziarah akan kembali
Didekati Pelan-pelan MASIH ada beberapa warga Kelurahan Karang Pule menjadi pedagang kali lima (PKL) yang masih berjualan di lapangan Karang Pule. Untuk peringatan sudah dilakukan melalui pertemuan antara pedagang dengan pihak kelurahan. Sementara pembuatan untuk pembuatan lapak, kemungkinan menunggu Lurah yang baru. Lurah Karang Pule, H. Taufiqurrahman mengakui masih adanya para PKL (Suara NTB/mhj) yang masih berjualan, dan H. Taufiqurrahman para PKL menerima saja ketika dilakukan pembongkaran tetapi saat ini, mereka selalu menjaga kebersihan dan keamanan lalu lintas. “Sudah kita rapatkan di sini. Kesepakatan mereka, siap mundur, menjaga kebersihan dan tidak menganggu lalu lintas,” ujar H. Taufiqurrahman kepada Suara NTB, Senin (18/2). Menurut dia, tetap diupayakan untuk melakukan penertiban. Tetapi yang menjadikan dirinya dilematis bahwa PKL itu merupakan warga Karang Pule dan tetap diusahakan dengan cara kekeluargaan. “Kita mau usir, itu warga kita. Dia juga mencari makan sesuap, pelan-pelanlah kita benahi,” tuturnya. Sementara menyediakan lapak untuk menggantikan tempat jualan PKL saat ini belum ada. Kemungkinan besar akan ada jika hadirnya Lurah yang menggantikannya, sebab dia tinggal beberapa bulan menjabat sebagai Lurah Karang Pule alias pensiun. “Yang penting kita sudah tunjuk kesepakatan dengan PKL-PKL itu,” kata Taufiqurrahman. Dijelaskan, PKL di sana merupakan warga Karang Pule dan mereka itu tidak tahu adanya Peraturan Walikota (Perwal) nomor 22 tahun 2013 tentang penertiban PKL menjadi kewenangan Camat dan Lurah. “Mereka tidak tahu Perwal, tahunya cari usaha. Tapi mereka pada siap diatur kebersihannya, kita suruh mundur siap, tapi untuk memberhentikan usahanya itu nggak bisa. Kita sudah rapat sama mereka, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan untuk usir mereka,” akunya. Pola penertiban yang dilakukan, Lurah Karang Pule ini tidak menginginkan diperlakukan sama dengan PKL yang ada di Cakra. Pasalnya, para PKL di Karang Pule tidak berjualan sampai malam. “Jangan samakan PKL di Cakra, aktivitas mereka ini kan cuma pagi sampai siang, kalau malam sepi, nggak jualan,” tutupnya. (mhj)
’’Fogging’’ Menyeluruh WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mendesak Pemkot Mataram mengambil langkah strategis mengatasi melonjaknya kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di Mataram. Desakan ini menyusul meningkatnya grafik masyarakat yang terkena DBD. ‘’Masyarakat Kota Mataram khawatir dengan banyaknya korban masalah DBD. Dari Sandubaya sampai Ampenan dan barusan juga ada dua orang masuk rumah sakit,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (18/2). Aspirasi dari masyarakat, lan(Suara NTB/fit) jut Mirdiati, mereka ingin lingkunHj. Baiq Mirdiati gannya dilakukan pengasapan (fogging) secara menyeluruh. ‘’Jadi bukan hanya di tempat korban yang bersangkutan saja. Takutnya akan menyebar ke lingkungan lain,’’ ujarnya. Oleh karena itu, anggota Dewan yang maju kembali dari dapil Mataram ini meminta pemerintah mengambil langkah cepat sebelum semakin banyak korban berjatuhan. Mirdiati tidak menyangkal, memang sudah ada langkah yang dilakukan Dikes (Dinas Kesehatan) Kota Mataram, yakni dengan melakukan pengasapan. Hanya saja, pengasapan ini hanya menyasar kawasan-kawasan di mana terjadinya kasus DBD saja. Padahal, keinginan masyarakat adalah, Dikes turun melakukan pengasapan secara menyeluruh. Baik daerah yang ada kasus DBD maupun yang belum ada. ‘’Jadi tidak terbatas di daerah yang ada kasus DBD-nya saja. Lebih baik mencegah dulu daripada banyak korban, baru turun,’’ kata politisi Gerindra ini. Pantauan Suara NTB, fogging dilakukan di daerah endemik. Dimana di daerah tersebut sudah ada kasus. Alasannya, karena fogging membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sehingga tidak semua daerah bisa dilakukan pengasapan. ‘’Memang seperti itu yang terjadi sejak zaman dahulu. Kalaupun biaya besar untuk fogging, apa menunggu banyak yang meninggal dan masyarakat akan habis, baru Pemerintahan ada perhatian untuk turun kerja keras kepada masyarakat, karena ini menyangkut nyawa,’’ tegasnya. Pada bagian lain, Mirdiati mengimbau Dikes Kota Mataram menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Ini untuk mencegah terjadinya DBD. Memang, lanjut Mirdiati, fogging bukan untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. ‘’Justru hal seperti ini harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa membantu pencegahan DBD,’’ imbuhnya. Cuaca yang tidak menentu ini ditambah banyak korban DBD, membutuhkan kerja ekstra dari semua pihak agar wabah DBD ini tidak meluas. (fit)
(Suara NTB/mhj)
PEZIARAH - Para peziarah di makam Syech Gauz Abdurrazak, Loang Baloq, Tanjung Karang, Kota Mataram, Minggu (17/2). membuka ikatan plastik itu. “Itu nazarnya pengunjung, nazarnya kadang-kadang sering kita dengar meminta naik haji ke tanah suci Mekah. Juga seperti remaja minta mendapat jodoh sama si A, sama si B. Kalau memang jodoh, kembali buka dia,” katanya. Menurut dia, ada peziarah yang berdoa untuk bisa
naik haji menjadi kenyataan. Sementara, makam terakhir adalah makam seorang anak yatim piatu atau dalam bahasa Sasak disebutkan makam anak iwoq. Makam ini, para peziarah dapat meminta agar anak-anak mereka pintar dan sholeh atau taat kepadanya sebagai orang tua. Jamali, penjaga makam itu,
tentu banyak tahu tentang sejarah makam ini, sejarahnya dari cerita turun-temurun dan mulut ke mulut. “Dari cerita turun temurun yang saya dapat dari kakek buyut saya, dan juga orang lain,” tuturnya. Jamali mengatakan, ada pejabat kerajaan kala itu yang selalu mendapatkan musibah ke-
tika melewati jalan di sekitar area makam Loang Baloq. Setiap kali ia lewat dengan menunggang kudanya, pejabat kerajaan tersebut selalu terjatuh. Sang pejabat itupun penasaran. Dengan merasa apa yang dialaminya itu merupakan hal yang tidak lazim. Sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki disekitar area tempat menadapatkan musibah. “Namun tidak ditemukan. Jasadnya pun nggak ada, bekasbekas tulangnya nggak ada. Kain putih pun nggak ada, akhirnya ditimbun lagi,” kata Jamali. Lama-kelamaan anak buahnya menemukan darah yang masih segar di lubang dengan mengeluarkan sinar, padahal di situ tidak ada makam siapapun. Kemudian sang raja memerintahkan anak buahnya, untuk menjemput salah satu Tuan Guru yang ada di Karang Pule dengan menggunakan kuda. Setelah datang Tuan Guru di Loang Baloq, sang raja menanyakan kepada tuan guru siapa pemilik darah yang masih segar tersebut. Tuang Guru tersebut menjawab, bahwa itu darahnya Syech Gauz Abdurrazak yang dikatakan sebagi wali Allah,
sebagai penyebar agama Islam. Sang Tuan Guru memerintahkan anak buah raja untuk mengumpulkan darah-darah yang masih segar dan disatukan untuk dikuburkan. Namun di situ, belum tahu di mana harus dikuburkan. Tuan Guru berusaha untuk mencarikan dimana darah tersebut harus dikuburkan. Akhirnya Tuan Guru menemukan lubang buaya dan di situlah darahnya Syech Gauz Abdurrazak dikuburkan. “Setelah dimakamkan lalu dibangun tembok dengan tanah, dan ditanamlah pohon. Pohon tersebut lantas didatangi burung gagak dengan mengeluarkan kotorannya berupa biji beringin. Akhirnya tumbuhlah pohon beringin ini,” beber Jamali sambil menunjuk Makam Syech Gauz Abdurrazak. “Nah, dari sinilah awalnya dinamakan Makam Loang Balok (lubang buaya), karena wali Allah dimakamkan di sini,” cetusnya. Di Loang Baloq tidak hanya makam Syech Gauz Abdurrazak (wali) tetapi ada juga makam Datu Laut (tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat Lombok) dan makam seorang anak yatim piatu. (mhj)
Tiket Mahal Ganggu Perekonomian NTB Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menerima keluhan dari wisatawan terhadap mahalnya tarif penerbangan ke Lombok. Maskapai penerbangan dan Kementerian Perhubungan diminta segera meninjau kembali, sebab hal itu mengganggu perekonomian NTB. “Saya dapat keluhan dari tamu mahalnya tiket ke Lombok. Mereka membatalkan jadwal kemari,” kata Walikota ditemui Senin (18/ 2). Sebagai daerah yang mengandalkan jasa dan perdagangan, kenaikan tarif penerbangan dan pengenaan bagasi oleh maskapai sangat berpengaruh. Praktis pelaku pariwisata terdampak. Maskapai maupun kementerian terkait demikian kata Walikota, memikirkan kebijakan
itu. Hal ini berdampak terhadap kunjungan wisata ke NTB dan perekonomian masyarakat. “Jelas perekonomian terganggu kalau begini terus,” tandasnya. Disampaikan, pariwisata di NTB, sejak gempa Juli lalu berdampak. Pemkot Mataram bertahap memberikan keyakinan kepada pelaku wisata, baik di dalam maupun di luar, bahwa kondisi pariwisata pascabencana kembali normal.
Ini kata dia, tidak mudah. Wisatawan tidak perlu ada kekhawatiran. Termasuk tidak menunda agenda yang dijadwalkan sebelumnya. Mataram termasuk daerah tempat kegiatan daerah dipastikan aman. Agenda kementerian maupun pemerintah pusat diminta tidak lagi dibatalkan. “Kita minta jangan ada lagi pengaturan jadwal atau bahkan menunda kegiatan di Mat-
aram,” pintanya. Untuk meyakini bahwa kondisi pariwisata di Lombok atau NTB kembali normal, Walikota akan memanfaatkan rapat kerja nasional (Rakernas) Adeksi, meyakinkan para tamu. Terutama para pimpinan DPRD seluruh Indoesia, diharapkan menyampaikan informasi itu ke masyarakat di daerah masing masing. Selain itu, Dinas Pariwisata diminta intens menggelar promosi sehingga mendatangkan wisaH. Ahyar Abduh tawan. (cem) (Suara NTB/cem)
Data Pelamar P3K Masih Amburadul Mataram (Suara NTB) Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk Pemkot Mataram, Sabtu (16/2) ditutup. Data pelamar masih amburadul. Amburadulnya data disebabkan lamaran masuk tidak hanya berasal dari pegawai Kota Mataram, melainkan data pegawai Pemprov NTB. “Iya bisa dibilang begitu. Karena, datanya ada yang pindahan provinsi masuk ke sini,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono dikonfirmasi, Senin (18/2). Dari 88 formasi dibutuhkan yang telah melamar 80 orang. Ini terdiri dari 67 tenaga guru, empat tenaga kesehatan dan sembilan tenaga penyuluh. Yoyok,
sapaan akrabnya menyayangkan pemerintah provinsi tidak mengklasifikasikan mana data pegawai yang telah pindah. Sementara, dijanjikan perekrutan P3K dirangkul oleh mereka. “Sampai sekarang tidak ada pengklasifikasian mana yang pindah dan belum,” kritiknya. BKPSDM Kota Mataram saat ini kesulitan memverifikasi berkas pelamar. Sedangkan, belum ada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Ditambahkan, persyaratan administrasi lainnya membuatnya kebingungan. Jika mengacu ke PermenpanRB, minimal pelamar memiliki kualifikasi pendidikan strata satu (S1). Pegawai K2 dulunya tamatan SPG secara otomatis bisa jadi guru SD. “Terus
siapa mau disalahkan. Aturan yang dulu kan boleh mereka ngajar,” tandasnya Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Ahmad Mujahiddin menambahkan, pendaftaran melalui website SSCN sedang mengalami gangguan system alias error. Setelah sebelumnya ada penundaan pada tanggal 1416 Februari. Praktis masyarakat hanya efektif pada akhir pendaftaran. “Otomatis cuma sehari saja kesempatan masyarakat mendaftar,” tambahnya. Informasi pembukaan rekrutmen P3K telah disampaikan ke Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Muja mengakui, pegawai K2 yang melamar tak hanya berasal dari Kota Mataram. Sebagian besar pelamar merupakan pegawai provinsi. (cem)
Kafe di Mataram akan Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram telah, sedang dan masih akan terus melakukan penertiban terhadap kafe-kafe di dalam kota. Satpol PP akan menertibkan kafe yang menyediakan pekerja seks komersial (PSK) maupun penjualan minuman beralkohol (minol). Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kabid Trantibum) Pol PP Kota Mataram, Ardian mengakui adanya anggaran operasi gabungan tahun 2019 ini dengan empat kali pencairan. “Nanti kalau memang dana sudah keluar nan-
ti kita lakukan penertiban. Bukan hanya PSK saja ditertibkan, kafe-kafe yang di Udayana yang pakai musik sampai tengah malam mengganggu, terus Minol, PSK dan lain-lain,” ujar Ardian baru-baru ini. Penertiban tempat prostitusi akan melibatan TNI dan Kepolisian dengan menggelar operasi gabungan di beberapa tempat di Kota Mataram. Di antaranya kafe, hotel, tempat karaoke dan tempat prostitusi, salah satunya seperti di Pasar Beras. “Kita nanti operasi gabungan melibatkan TNI dan Polri,” kata Ardian.
Titik target Satpol PP seperti di Pasar Cakra, Suweta, Jalan Sandubaya dan di Pasar Beras. Kata Ardian, kendalanya saat melakukan penertiban terhadap Waria. Setelah anggotanya berhasil melakukan penangkapan, susahnya mau dibawa ke mana Waria itu. Sementara di Dinas Sosial Kota Mataram belum ada tempat penampungan Waria. “Kalau PSK kita sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial. Untuk waria ini yang nggak ada tempatnya. Setelah ketanggkap kita mau bawa kemana, bingung juga kita,” ujar Ardian. (mhj)
Pemkot Cari Solusi Pemanfaatan Sirkuit Selagalas Mataram (Suara NTB) Pemanfaatan Sirkuit Selagalas terjadi dualisme. Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan persatuan olahraga berkuda Indonesia (Pordasi) saling klaim memiliki andil. Dinas Pemuda dan Olahraga akan mencari benang merah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Mansur mengatakan, permasalahan sirkuit Selagalas akan dicarikan konstruksi permasalahannya. Setelah dipelajari dan ditemukan inti permasalahan secara bersama - sama akan diselesaikan. Perlu kolektivitas bersama untuk memanfaatkan aset tersebut.
“Kita cari dulu akar permasalahannya. Baru setelah itu kita carikan solusi. Saya yakin bisa selesai kok,” jawab Mansur optimis dikonfirmasi, Senin (18/2). Dikatakan, aset yang menjadi tanggungjawab Dispora akan dimanfaatkan. Mansur tak ingin aset mangkrak. Sirkuit Selagalas dan Mataram Water Park (MWP) merupakan bagian dari tanggungjawabnya juga akan dibenahi. “Pokoknya tidak ada aset yang tidak dimanfaatkan,” tegasnya. Mansur tidak memberikan penjelasan strategi memanfaatkan aset itu. Namun peker-
jaan rumah akan diselesaikan pemetaan sumberdaya manusia, mengevaluasi program serta merancang ide - ide yang bakal dituangkan dalam program kerja di Dispora. “Ide - ide saya belum dimasukkan. Nanti bisa disinergikan dengan yang sudah ada,” tandasnya. MWP dan sirkuit Selagalas hingga kini belum tertata rapi. Fasilitas serta sarana penunjang lainnya belum memadai. Kebijakan penganggaran menata dua aset akan dilihat kembali. Ia belum mau berspekulasi agar penataan fasilitas olahraga tak sekadar wacana. (cem)
MCC akan Dijadikan Ekowisata Mataram (Suara NTB) Bangunan Mataram Craft Center ibarat mati suri. Tak ada geliat sebagai lokasi sentra kerajinan emas dan mutiara. Kini, geliat ekonomi coba dirancang. MCC akan dijadikan lokasi ekowisata. Pengembangan sebagai ekowisata diawali dengan menata kawasan sentra industri itu. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah, telah menyiapkan anggaran Rp500 juta untuk penataan. “DED sudah jadi 2018 lalu. Tahun ini, kita fokus pembenahan fisik,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM Kota Mataram, H. Yance Hendra Dirra dikonfirmasi, Senin (18/2). Secara keseluruhan anggaran penataan mencapai Rp1,3 miliar. Sisanya Rp800 juta merupakan bantuan dari Kementerian Perindustrian. Yance menjelaskan, konsep ekowisata pendekatannya bukan sekadar jualan. Melainkan ada edukasi dan hiburan yang bakal diberikan ke wisatawan. Ini dimaksudkan
agar wisatawan lebih paham industrialisasi emas - mutiara di Kota Mataram. Selain itu, sebagai bentuk keramahtamahan nantinya wisawatan dipasangkan pin dan minuman selamat datang. Selanjutnya, wisatawan dapat menikmati video singkat proses budidaya mutiara. “Nanti tidak sekadar belanja. Ada nilai edukasi dan hiburan kita sajikan,” terangnya. Konsep ekowisata ini tambah Yance, tidak lain meningkatkan gairah perekonomian di Mataram. Di samping meningkatkan semangat perajin, pihaknya akan menyediakan ruang pertemuan dan tempat ngopi. Warung kopi bisa dijadikan tempat bertemu para pelaku industri kreasi. “Sehingga, tempat itu bisa melahirkan ide - ide cemerlang para pelaku industri,” tambahnya. Ekowisata akan mulai dikembangkan tahun 2020 mendatang. Perlahan pihaknya ingin membangun kepercayaan ke masyarakat agar MCC dapat menjadi tempat nyaman bagi wisatawan. (cem)
(Suara NTB/cem)
EKOWISATA - Bangunan Mataram Craft Center yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram akan dijadikan lokasi ekowisata oleh Pemkot Mataram.
Selasa, 19 Februari 2019
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Tunggu Rekomendasi RSJ APARAT Polres Lombok Timur (Lotim) masih menunggu hasil observasi kejiwaan Hur, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Pasalnya, rekam medis kejiwaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram ini belum dikeluarkan untuk menjadi rujukan proses penyelidikan. Ditemui di ruang kerjanya, Senin, (18/2), Kanit PPA Satreskrim Polres Lotim, Aiptu I Made Dwi Putrayasa, SH, mengaku tidak bisa berbuat apa-apa selama hasil observasi kejiwaan terhadap terduga pelaku belum diterimanya. Untuk pihaknya berharap supaya pihak RSJ Mutiara Sukma Mataram supaya mendukung proses hukum ini agar perkaranya dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Posisi kita masih menunggu hasil rekam medis itu. Selama hasil itu belum keluar, kita juga tidak bisa mengerjakan perkara ini,”keluhnya. Pentingnya hasil observasi kejiwaan itu sebagai penentu apakah perkaranya dapat berjalan atau tidak. Apabila terduga pelaku negatif mengalami gangguan kejiwaan, maka yang bersangkutan dapat diproses hukum sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila positif, maka perkara ibu bunuh anak kandung yang sempat menghebohkan masyarakat ini tidak dapat berjalan. Semestinya, terang Dwi, hasil observasi itu sudah keluar mengingat surat masuk sudah melebih dua pekan. “Kita tidak bisa memproses hukum orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Iya perkara kasus ini kita harus hentikan,” ujarnya. Disamping itu, lanjut Made Dwi, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mulai sudah tuntas dilakukan, baik itu keterangan dari mantan suami pelaku yang merupakan ayah kandung korban selaku pelapor, saudara pelaku dan kepala dusun setempat. Dari hasil pemeriksaan ini, nantinya akan dikembangkan dengan dilakukan pemeriksan terhadap saksi-saksi lain yang mengetahui pertama kasus pembunuhan bocah 13 bulan ini. I Made Dwi Putrayasa (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
RPJMD, Lotim Targetkan Kemiskinan Tersisa 14 Persen
Selong (Suara NTB) Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Data terakhir, persentase warga miskin di Lotim sebanyak 16,55 persen akhir 2018 lalu. Untuk itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018-2023, sisa kemiskinan di Lotim ditarget 14 persen. “Target kita 14 persen dalam lima tahun ke depan,” ungkap Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin saat menghadiri acara Jambore Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kebun Raya Lemor, Senin (18/2). H. Rumaksi menyampaikan, PKH merupakan upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). “Ini merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan, dengan memberi bantuan dana tunai bersyarat,” terangnya. Kegiatan pendampingan yang dilakukan pada pendamping PKH, berupa verifikasi dan validasi pada Keluarga Peneri-
ma Manfaat (KPM) diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas hidup KPM, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan serta para lanjut usia. Menurut Rumaksi, pemberian bantuan dana tunai ini cukup efektif untuk menekan angka kemiskinan. Hal ini dilihat dari dampak terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Lotim diakuinya juga memiliki tangggung jawab besar untuk menurunan angka kemiskinan. Bagi warga yang berada di titik terendah kemiskinan akan semakin sulit untuk penanggulangannya. Lahirnya program PKH,
ujarnya, sebagai hal positif. Untuk itu, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pendamping SDM PKH, atas sumbangsihnya sebagai pekerja sosial, terutama melakukan pendampingan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri. Ke depan ia berharap, para pendamping PKH lebih giat bekerja, dan sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, agar tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial (Disos) Lotim, H. Mawan, menyebut peran aktif SDM PKH tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah pusat, provinsi, daerah,
Penerimaan P3K
Lotim Hanya Mampu Akomodir 73 Orang
(Suara NTB/yon)
DATANGI - Eks honorer K2 Lotim saat mendatangi Kantor BKPSDM Lotim untuk menggali informasi terkait rekrutmen P3K tahap pertama.
Kadin Target 3.000 Risba di Lotim Selong (Suara NTB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menargetkan 3 ribu unit rumah tahan gempa (RTG) jenis Rumah Instan Baja (Risba) dibangun di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Jumlah tersebut turunan dari target 40 ribu se NTB untuk para korban gempa. Demikian disampaikan Ketua Kadin Lotim, Marwan Hadi kepada Suara NTB, Senin (18/2). Dia menjelaskan, puluhan ribu yang sudah ditarget tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB beberapa waktu lalu. Hanya saja, kata Marwan ribuan rumah yang akan dibangun itu belum jelas keberadaannya. Masih belum ada ketetapan mana saja rumah yang disepakati untuk dibangunkan RTG jenis Risba. Diakuinya, kendala yang dihadapi, masih banyak yang belum memahami Risba, sehingga masyarakat masih bimbang memilih RTG untuk dibangun. Dengan anggaran Rp 50 juta, ujarnya, rumah ukuran 6 kali 6 bisa rampung, meski secara material dihitung tidak cukup. Namun komitmen perusahaan siap membantu. “Kalau dilihat nilai proyek tidak ada, tapi kita niatkan membantu masyarakat,” imbuhnya. Pembangunan Risba ini pun diyakinkan bebas dari karat, karena sudah ada antisipasi dengan pengecatan anti karat. Risba ini pun sudah melalui tahap uji dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan sudah tersertifikasi dan mendapat rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Ini kita baru mulai di Labuhan Haji sebagai pilot project,” ucapnya. Menurut Marwan, Risba sesuai namanya berbahan baku baja pasti lebih kuat dibandingkan kayu atau bahan lainnya. “Namanya baja tentu kekuatannya lebih dibandingkan yang lain seperti beton, juga tidak ada istilah baja patah,” urainya. Proses pembangunannya pun lebih cepat. Paling cepat satu unit rumah itu bisa diselesaikan dalam waktu 12 hari. Selama 12 hari ini pun disebut paling lambat. Pasalnya, untuk perakitan saja butuh waktu hanya empat hari. (rus)
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Wabup Lotim H. Rumaksi memberikan sambutan pada Jambore Sumber Daya Manusia (SDM) PKH di Kebun Raya Lemor, Senin (18/2). masyarakat dan swasta yang peduli. Tidak kalah pentingnya, adalah dukungan sesama SDM PKH yang saling bahu membahu. Dalam hal ini, ujarnya, mengawal program dan masyarakat yang membutuh-
kan bantuan harus tetap dilakukan. Termasuk mendorong agar dapat segera tumbuh berkembang dari kondisi yang kurang menguntungkan menjadi masyarakat yang lebih baik dan mandiri. (rus)
Inspektorat Tak Urus Dana SPPD Dewan KLU
(Suara NTNB/yon)
Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) harus berpikir ekstra dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I. Hal tersebut dikarenakan rekrutmen P3K ini sistem penggajiannya dibebankan ke pemerintah daerah. Berdasarkan kajian dan analisa yang dilakukan, Pemkab Lotim hanya mampu mengakomodir 73 orang. Itupun, untuk penggajiannya dengan melakukan pemotongan terhadap anggaran di bidang infrastruktur. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Muhammad Hairi, Senin, (18/2) dibukanya rekrutmen P3K oleh Pemkab Lotim setelah adanya desakan dari pelamar P3K dan instruksi pemerintah pusat. Di mana, ketika pemerintah provinsi membuka proses rekrutmen, barulah Lotim ikut membuka dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan kajian mengenai sumber penggajiannya. Proses pembukaan dilakukan selama tiga hari mulai dari hari Jumat hingga Minggu malam pukul 24:00 wita. Tercatat sebanyak 508 pendaftar yang berhak untuk mengikuti proses seleksi dengan kuota yang akan diakomodir sebanyak 73 orang untuk tahap I ini. Rincian formasinya yakni untuk tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan sebanyak 4 orang, dan tenaga penyuluh sebanyak 9 orang. Sementara sebelumnya yang dapat melamar P3K untuk Lotim sebanyak 721 orang, terdiri dari tenaga guru sebanyak 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang, dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 93 orang yang semuanya merupakan eks honorer kategori II. Menurutnya, jumlah pendaftar ini jauh lebih sedikit dari jumlah yang berhak ikut P3K di Kabupaten Lotim sebanyak 721 orang. Hal tersebut diduga disebabkan adanya berkas persyaratan yang belum dilengkapi oleh pendaftar itu sendiri. Maka dari itu, kemungkinan yang belum mendaftar pada tahap pertama ini dapat diakomodir pada pendaftaran P3K tahap kedua. “Tapi kita masih bingung sumber gajinya dari mana. Karena P3K ini untuk gajinya dibebankan ke daerah,” ujarnya. Untuk itu, berdasarkan hari koordinasi bersama bupati, Pemkab Lotim melalui BKPSDM mengambil tindakan untuk memotong dana pembangunan infrastruktur dan dialihkan untuk menggaji P3K. (yon)
Halaman 4
(Suara NTB/ist)
AIR MENGALIR - Air sudah mengalir dari Bendungan Selengan ke perkampungan penduduk. Meski demikian,warga khawatir terjadi longsor susulan yang bisa menutupi saluran air.
Bendungan Selengen Tertangani
Warga Khawatir Longsor Susulan Tanjung (Suara NTB) Sedimentasi Bendungan Selengen akibat longsoran yang menutup saluran irigasi primer, sudah tertangani. Kini, warga 9 dusun di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan sudah bisa menikmati sumber air yang mengalir melalui irigasi setempat. Kepada Suara NTB, Senin (18/2), Sekretaris Desa Selengen, Sudiarti, mengakui proses penggalian irigasi primer di bahu bendungan sudah dikerjakan menggunakan alat berat. Pemdes Selengen sendiri, turun tangan dengan menganggarkan biaya sewa alat berat sebesar Rp 53 juta atau setara Rp 780 ribu per jam. “Alhamdulillah, air bendungan sudah bisa sampai di dusun paling bawah, Dusun Tampes, mudahan tidak longsor lagi,” harap Sudiarti. Sebelum irigasi diperbaiki, Sekdes mengakui sebanyak 1.462 KK atau setara 4.671 jiwa di 9 dusun terdampak krisis air bersih pascalongsoran tanggal 22 Januari 2018. Rinciannya, di Dusun Sangiang 225 KK, dusun Lokok Mandi 89 K, Sambik Jengkel Timur 146 KK, Dompo Indah 204 KK, Sambik Jengkel Perigi 181 KK, Sambik Jengkel Barat 147 KK, Gubuk Baru 99 KK, Selengen 169 KK, dan Tampes 202 KK. Bahkan menurut Sudirati, saat warga mengalami paceklik air bersih mereka sampai menadah air hujan untuk kebutuhan konsumsi dan MCK. Sebagian warga yang lain, harus mengambil sendiri air bersih menggunakan jeriken di sumber air sumur bor Dusun Tampes. Sementara, Kadus Sangiang, Sudiar, mengaku dengan mengalirnya air pada irigasi bendungan memberi harapan bagi petani. Di dusunnya sendiri, terdapat 60 hektar lahan pertanian yang bergantung dari suplai air bendungan. Sementara
lahan seluas Desa Selengen, diakuinya berjumlah sekitar 400-an hektar. “Areal sawah di Sangiang sekitar 60-an hektar, dan jumlah keseluruhan se Desa Selengen sekitar 400-an hektar. Jumlah ini yang diairi oleh Dam Sambik Jengkel,” katanya. Namun demikian, pihaknya belum mengetahui apakah akan melakukan penanaman khususnya padi, pada musim tanam kali ini. Mengingat kondisi bendungan masih rawan longsor. Warga khawatir, bendungan kembali longsor saat tanaman padi membutuhkan suplai air secara kontinyu. Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., di ruang kerjanya mengakui kondisi area pertanian warga Selengen idealnya sudah teridentifikasi oleh pejabat sebelumnya. Ia sendiri, baru seminggu ini menjabat sebagai Kadis KPP. “Untuk sawah pertanian Selengen, harusnya sudah diidentifikasi. Tetapi saya lihat pembiayaan untuk rehabilitasi jaringan tersier sudah ada. Rehab jaringan irigasi akibat gempa juga ada yang sudah diperbaiki,” ujarnya. Mantan Kepala Bappeda di era bupati pertama, H. Djohan Sjamsu ini mengakui inti persoalan pertanian di KLU adalah konsistensi sumber air. Di musim hujan, rata-rata tanaman tumbuh subur. Hanya saja, komoditas pertanian kerap tampil bisa ditanami karena kekurangan pasokan untuk irigasi. “Intinya di KLU masalah air, musim hujan apa ditanam di lahan kering tumbuh subur. Ini perlu solusi agar arwal bisa ditanam di musim kering. Program paling bagus perbanyak sumur dalam. Tetapi untuk itu, kita butuh bantuan pusat dan provinsi untuk maksimalkan potensi,” tandasnya. (ari)
Gerebek Judi Sabung Ayam
Sebanyak 22 Unit Kendaraan Roda Dua Diamankan Selong (Suara NTB) Sebanyak 22 unit kendaraan roda dua, diamankan aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Diamankannya puluhan kendaraan tersebut saat petugas melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam di Gubuk Muhajirin Desa Lenek Kecamatan Lenek, Minggu (17/2) sekitar pukul 16:30 wita. Selain kendaraan, dua terduga pelaku perjudian yakni, Sah (35) dan AAW turut diamankan. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, menerangkan modus yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam ini dengan uang sebagai
taruhannya terhadap dua ekor ayam yang di adu. Di mana pada salah satu kaki ayam tersebut ditaruhkan pisau yang disebut taji. Bagi ayam yang duluan kalah dan mati dinyatakan kalah. PenggerebEkan yang dilakukan ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas aktivitas perjudian di tempat itu, sehingga dari laporan itu, petugas langsung bergegas melakukan penggerebekan. Namun karena lokasi yang cukup terpelosok, keberadaan petugas saat mendatangi TKP diketahui oleh para pelaku perjudian dan melarikan diri ke berbagai titik. “Kita hanya menangkap
dua orang dan 22 unit kendaraan,”jelasnya. Untuk barang bukti berupa satu ekor ayam jantan, 22 unit kendaraan roda dua dan beberapa barang bukti lainnya saat ini sudah diamankan di Mapolres Lotim. “Semuanya sudah kita amankan di Mapolres Lotim,”terang Yogi. Terkait kendaraan roda dua ini, ia mengimbau kepada masyarakat yang merasa memiliki untuk datang langsung ke Polres Lotim untuk mengambilnya. Adapun syarat-syaratnya yakni menyerahkan bukti kepemilikannya. “Kita persilakan masyarakat datang mengambil, tentunya dengan bukti surat kepemilikan,” imbaunya. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Dugaan dana pinjaman pihak ketiga pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), tidak menjadi pokok materi yang diatensi Inspektorat Lombok Utara. Sebaliknya, Inspektorat hanya fokus pada aspek administratif dan pertanggungjawaban anggaran. Inspektur pada Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., Senin (18/2), mengakui tidak menaruh atensi pada pokok persoalan pinjaman pihak ketiga untuk menalangi dana perjalanan dinas anggota Dewan. Menurutnya, Inspektorat hanya fokus pada pertanggungjawaban anggaran secara administratif. Misalnya perjalanan dinas tidak dilakukan secara fiktif, atau pembayaran biaya dinas melebihi ketentuan regulasi. “Kan anggarannya itu sudah ada, cuma belum cair karena masih dalam proses, makanya cari dana lain, kan gitu. Dan itu pribadi pribadi kok. Kalau di kita kan normatif, yang ada di anggaran itulah yang kita lakukan, tidak bisa melampaui,” ujarnya. Idrus menegaskan, akses dana SPPD DPRD KLU melibatkan pihak ketiga dengan beban bunga yang ditanggung Dewan adalah urusan pribadi pejabat Sekretariat DPRD. Inspektorat pun tak punya kewenangan untuk mengontrol pengelolaan anggaran sebagaimana dilakukan. “Yang jelas mereka ada uangnya tapi belum, mungkin belum cair, karena mereka ingin cepat kan begitu. Ini kan kepercayaan antara teman, mungkin seperti itu barang kali,” sambungnya. Demikian halnya dengan bunga, menurut Idrus, tidak
dipersoalkan menurut persetujuan semua pihak. Hanya saja, dalam pelibatan pihak ketiga harus ada yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana dari pribadi atau lembaga lain. Sementara itu, Ketua DPRD KLU, H. Burhan M. Nur., justru menyayangkan tereksposnya pemberitaan perihal dana pihak ketiga SPPD Dewan maupun perjalanan luar daerah para honorer. Idealnya, pertemuan antara Komisi I dan Pejabat Setwan saat itu tidak dibuka untuk umum tetapi dikemas tertutup. “Jadi begini, bagaimana pun teman-teman media harus bisa menjalin kerjasama yang baik gitu. Karena juga mengkritisi kediaman (Sekretariat DPRD) tidak mungkin begitu juga kan (dimaksud, wartawan adalah tamu di kediaman DPRD, red),” ujarnya. Bahkan menurutnya lagi, bahasa-bahasa yang didengar (dari pejabat Setwan dan menjadi konsumsi berita) tidak seharusnya dipublikasi. Sebab selaku pimpinan ia memaklumi, sistem keuangan Setwan yang tidak sehat bertolak belakang dengan tingginya mobilitas DPRD dalam menjalankan tupoksinya. “Memang keperluan DPR kan sangat banyak, terpaksalah kita pinjam kepada mereka. Jadi mereka menjalankan tugasnya, bawa SPPT dan bawa semua perlengkapan, dan itulah nantinya yang akan diserahkan, dan UP (Uang Persediaan)-nya keluar dari bendahara, bendaharanya setor ke sini,” jelasnya. Burhan berharap, ke depan antara media dan Sekretariat DPRD dapat bekerjasama lebih baik lagi. Sebab awak media, hampir setiap hari bertemu dan berdiskusi dengan Dewan maupun pejabat di Sekretariat Dewan. (ari)
Pemda KLU Tertibkan Hotel Tak Berizin Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menertibkan keberadaan hotel dan restoran tak berizin. Perusahaan yang diduga banyak beroperasi tanpa dokumen itu tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga tidak memberi dampak ekonomi bagi daerah. Kepada wartawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) KLU, Agus Tisno, Senin (18/2) menegaskan, pihaknya akan melakukan inspeksi ke hotel-hotel yang tidak mengantongi izin. Saat kunjungan lapangan nantinya, Disnaker akan melibatkan instansi terkait seperti Pol PP, Dinas PU, Disperindag dan LH. “Minggu ini kita dari dinas akan turun menyasar semua hotel yang tidak punya izin di KLU,” tegasnya. Dalam pelaksanaan penertiban, mantan Kadis Perhubungan ini menegaskan, bahwa nantinya Pemda akan melakukannya secara resmi melalui keberadaan Tim Satuan Tugas (Satgas). Satgas ini sendiri dikomandoi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut dia, Satgas Penertiban memiliki fungsi dan kewenangan menyaring hotel tak berizin, serta berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) perihal keabsahan dari hotel yang beroperasi tanpa izin. Koordinasi dengan TKPRD juga untuk memastikan apakah lokasi investasi hotel sesuai dengan rekomendasi awal ataukah sebaliknya, me-
lenceng dari rekomendasi. “Satgas nanti tugasnya mengawasi dan menentukan layak apa tidak nanti izin itu ditindaklanjuti,” imbuhnya. Agus Tisno tak menyangkal, berkembang informasi yang menyebut sejumlah hotel dan restoran tidak mengantongi izin, baik I, maupun izin Minuman Beralkohol (izin tempat menjual dan izin menjual). Pihaknya tidak ingin masalah perusahaan tanpa izin semakin berkembang sehingga menimvukkan kerugian bagi daerah. Perusahaan yang tidak mengantongi IMb, maka secara otomatis tidak membayar retribusi IMB. Demikian pula, bangunan mewah sejenis Bila milik private, harus membuat IMB sebelum dinyatakan layak untuk membangun. “Sekarang pengusaha sudah berani membangun langsung meski IMB-nya belum keluar. Nah nanti, tim inilah yang akan menilai dan melihat dari segi sosial masyarakatnya dan sudah memenuhi syarat atau tidak,” cetusnya. Ia menambahkan, apabila inspeksi lapangan membuktikan para pengusaha tidak melengkapi izin, maka pengusaha akan ditindak sesuai prosedur. Perusahaan akan ditegur - secara berkala. Jika tidak mengindahkan arahan Pemda, maka perusahaan tersebut bisa ditutup. “Sekarang ini kita ingin berbenah untuk menertibkan semua izin. Kami mengimbau kepada semua pengusaha, supaya taat aturan agar daerah juga ada pemasukan,” tandasnya. (ari)
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Tak Punya Anggaran
Lobar Terancam Tak Bisa Rekrut P3K
Audit Dana Marbot
Sekda Kecewa, Pembangunan Huntap Korban Gempa Lamban Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh. Taufiq, mempertanyakan lambannya progres pembangunan hunian tetap (huntap) korban gempa di Lobar. Sekda kecewa lantaran progres pembangunan huntap tak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pasalnya sejauh ini baru ada 60 unit yang baru tuntas dibangun. Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan upaya percepatan, sebab dana bantuan sudah masuk ke rekening mencapai Rp 1,13 triliun lebih. Apalagi dengan dibentuknya pelayanan satu pintu di Gedung Budaya Narmada. “Target meleset semua, sampai bulan Februari ini saja baru 60 unit, padahal ditarget 100 unit. Sampai tahun kapan bisa diselesaikan rumah ini? Saya khawatir, setiap saat BNPB bisa datang ke Lobar lalu nanti kita dinilai kita dianggap tidak bekerja,” kritik sekda dalam rapat pimpinan (rapim), Senin (18/2). Sekda HM Taufiq mengatakan, jumlah rumah rusak di Lobar mencapai 72 ribu unit lebih, ia mempertanyakan apakah semua sudah masuk pokmas dan dana bantuan diterima atau belum. Pada rapat sebelumnya, pihaknya menargetkan awal Januari selesai sekitar 100 unit rumah. Bahkan pada bulan Februari, ditargetkan bisa selesai sesuai target. Akan tetapi semua target yang dipasang meleset semua. Menurut sekda kalau hanya 60 unit yang bisa dirampungkan sampai bulan ini dari sekian banyak rumah maka kapan pembangunan huntap ini bisa rampung. Padahal, kata dia, sudah direkrut ratusan fasilitator dan pelayanan satu pintu, Hal ini, kata sekda, harus dihitung oleh OPD supaya jangan sekedar bisa menjawab akan menuntaskan pada target tertentu saja. “Sebab ini pulunan ribu yang kita tangani, sementara yang baru selesai itu 60 unit. Lah yang lain kapan bisa jadi?,” tanyanya lagi. Sekretaris BPBD Lobar, Ernawati menyebutkan pemda telah mengusulkan mengusulkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa sebesar Rp 1,4 triliun lebih. Namun yang sudah terealisasi dan masuk ke rekening korban gempa Rp1,13 triliun lebih. Dirincikan bantuan dana Rp 1,13 triliun tersebut untuk rumah rusak berat sebanyak 13.942 unit tahap I sudah mendapatkan bantuan Rp 50 juta sebanyak 379 KK. Sedangkan yang sudah menerima setengahnya atau Rp 25 juta sebanyak 13.563 KK. Untuk rumah rusak sedang dan ringan, sudah menerima dana full sebesar Rp 25 juta sebanayak 2.667 KK dengan total dana Rp 316 miliar. Sedangkan untuk rusak ringan sebanyak 45.612 KK menerima bantuan Rp 456 miliar lebih. “Ada sisa dana Rp 3,8 miliar di rekening BPBD, jadinya ini sudah diusulkan pendebentan rekening masyarakat dengan total 140 KK,”jelas dia. Ia menyebutkan, hasil terakhir progres korban gempa yang sudah dilayani untuk rusak ringan sebanyak 45.662 KK, pokmas yang sudah terbentuk 822 dengan jumlah KK dengan 2.990 jiwa sedangkan yang Rusak sedang dari jumlah terdampak 12.668 KK sudah dibentuk pokmas sebanyak 280 dengan jumlah anggota 7.068 KK. (her)
Puluhan Hektar Tanaman Padi di Loteng Diserang Hama Praya (Suara NTB) Tanaman padi petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai terserang hama. Namun, luas area serangan hama tidak luas dan ditemukan di wilayah-wilayah yang selama ini masuk zona merah serangan hama. Dinas Pertanian Loteng pun sudah menerjunkan petugas pengendalian serangan hama untuk mengantisipasi agar serangan hama tidak sampai meluas. “Laporan yang masuk sampai sejauh ini, total sudah 80 hektar lebih tanaman padi di daerah yang sudah terserang hama,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, SP., kepada Suara NTB, Senin (18/2). Serangan hama sejauh ini masih bersifat sporadik dan tidak terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi berupa spot-spot dengan area serangan yang masih kecil. Hama yang menyerang pun berupa pengerek batang, blass serta hama kresek dan hama putih serta hama wereng coklat. Sementara untuk hama wereng coklat baru ditemukan di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya. Terhadap temuan serangan hama wereng coklat ini, pihaknya sudah menerjunkan tim dan mengisolasi area serangan supaya tidak meluas ke wilayah lainya. Diakuinya, secara umum serangan hama-hama sudah bisa dikendalikan. Kondisi tanaman padi yang terserang hama juga bisa dipulihkan. Namun demikian, pihaknya tetap waspada dengan terus memantau kondisi tanaman padi petani di daerah ini guna mengantisipasi serangan hama baru. Pihaknya pun berharap petani bisa mendukung dengan segera melapor ke penyuluh setempat, jika menemukan serangan hama. Adanya laporan ini, pihaknya bisa bertindak cepat, menangani serangan hama. Petani dalam hal ini pun tidak perlu khawatir. Pasalnya obat-obatan yang digunakan untuk membantu mengendalikan serangan hama semuanya gratis. “Yang penting lapor dulu. Soal obat-obatan kita sudah siapkan dan semuanya gratis. Karena itu bantuan dari pemerintah,” tandasnya. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) Rencana pemerintah untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) terancam tidak terlaksana. Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tertanggal 4 Februari 2019 ternyata tidak bisa dilaksanakan. Pasalnya, penggajian P3K yang dibebankan ke APBD masing-masing daerah tidak mampu diimplementasikan oleh pemda.
(Suara NTB/her)
JAJARAN Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah melakukan audit kerugian negara terkait kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot di Kecamatan Praya Barat Daya. Audit dilakukan atas permintaan Polres Loteng yang saat ini tengah menangani kasus ini. Demikian diungkapkan Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Senin (18/2). Ia menjelaskan, total ada 11 desa yang penyaluran dana insentif marbotnya diaudit. “Audit sudah kita lakukan sejak be(Suara NTB/kir) berapa hari yang lalu. Dan, saat L. Aswatara ini proses audit sudah hampir selesai. Tinggal menyisakan empat desa lagi,” terangnya. Proses audit ke empat desa tersebut masing-masing Pandan Tinggang, Montong Sapah, Batujangkih serta Desa Pandan Indah, ditargetkan selesai dalam pekan ini juga, sehingga diharapkan pekan depan, hasil audit sudah bisa diserahkan ke aparat penegak hukum. “Kita berupaya proses audit bisa cepat dituntaskan,” ujarnya. Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya hanya menjalankan permintaan audit dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian saat ini tengah menangani kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot di Kecamatan Praya Barat Daya. “Kita menjalankan sesuai permintaan saja. Di mana butuh diaudit, di situlah audit dilakukan,” tandasnya. Terkait hasil audit, bukan pihaknya yang bisa mengeksposenya, walau Inspektorat Loteng yang melakukan audit, karena sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Polres Loteng sudah menaikkan status penanganan kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot di Kecamatan Praya Barat Daya ke tahap penyidikan. Calon tersangka dalam kasus tersebut pun sudah dikantongi pihak kepolisian tinggal menunggu kelengkapan berkas, baru kemudian akan dilakukan penetapan tersangka. Dari hasil perhitungan awal, ditemukan kerugian sebesar lebih dari Rp86 juta yang merupakan akumulasi dana insentif marbot untuk tahap kedua dan ketiga yang belum disalurkan ke para marbot di 11 desa di Kecamatan Praya Barat Daya. Polisi juga sudah menyita uang sebesar Rp11,8 juta lebih dari para marbot. Uang tersebut merupakan dana pengembalian dari Camat Praya Barat Daya kepada sejumlah marbot masjid. (kir)
H Mahyudin
“Untuk kebutuhan anggaran, gaji dari 270 formasi tersebut menghabiskan sekitar Rp9,4 miliar. Pembayaran gaji dilakukan selama 10 bulan dengan perincian 8 bulan gaji, ditambah dengan gaji 13 dan gaji 14,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Mahyudin saat rapat pimpinan (rapim), Senin (18/2). Terkait hal ini, ujarnya, Pemda Lobar terpaksa tidak
melakukan rekrutmen P3K. Surat Menpan RB tersebut keluar pasca APBD 2019 ditetapkan, sehingga Lobar tidak menyediakan anggaran khusus untuk hal tersebut.. Masing -masing tenaga P3K, menurut Mahyudin diasumsikan akan menerima 80 persen kali gaji setara gaji CPNS (asumsinya golongan III a) dengan masa kerja 15 tahun serta 4 orang anggota
keluarga untuk mendapatkan tunjangan. Kalau dikalkulasikan, rata-rata gaji P3K adalah sekitar Rp 3.258.360,-. “Bagi tenaga kesehatan dan penyuluh mendapatkan tunjangan sekitar Rp 900 ribu dan Rp150ribu/bulan untuk guru,” kata Mahyudin. Untuk saat ini, terang Mahyudin, keadaan keuangan Pemkab Lobar yang tersisir hanya sekitar Rp.967 juta yang bersumber dari 6 bulan gaji yang tersisa pada gaji guru honor daerah dan sisa anggaran (Silpa, red) tahun 2018 lalu baru sekitar Rp182 juta. Silpa itu, aku Mahyudin, sebagiannya sudah dipergunakan untuk membayar utang kegiatan-kegiatan yang belum bisa dibayarkan di tahun lalu. Menurut catatan Mahyu-
din, formasi pengangkatan P3K tahap pertama sebanyak 289 orang. Total angka tersebut terdiri dari formasi guru sebanyak 234, 55 penyuluh pertanian , dan 4 tenaga kesehatan. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh BKD, aku Mahyudin, ternyata formasi untuk Lobar hanya untuk 270 orang yang terdiri dari 211 guru, 55 penyuluh pertanian dan 4 tenaga kesehatan. Di kesempatan yang sama, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengatakan hal serupa. Menurutnya, semua daerah mempunyai permasalahan yang sama. Kemampuan daerah untuk memberi gaji kepada P3K nyaris tidak ada. ‘’Namun ini kebijakan pusat dan harus diselesaikan bulan April-Mei,” akunya. (her)
Jelang Event ’’Bau Nyale’’, Kafe Liar Digerebek Polisi Praya (Suara NTB) Akhir pekan kemarin Satresnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) menggelar operasi khusus di kawasan Pantai Kuta Pujut. Operasi dengan sasaran kafe liar tersebut dimaksudkan untuk menekan peredaran minum keras di kawasan wisata elang perayaan event Bau Nyale. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan seratusan botol miras modern berbagai merek serta ratusan liter miras tradisional. “Operasi yang ditingkatkan ini digelar selama dua hari selama akhir pekan kemarin. Yakni hari Jumat dan Minggu kemarin,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Dhafid Shiddiq, SH. SIK., Senin (18/2). Dalam operasi ini, total ada sekitar enam kafe yang digeledah aparat kepolisian di dua dusun berbeda yang digelar dari sore hingga malam hari. Di mana di Dusun Ebunut Desa Kute, total polisi mengamankan 86 botol Bir Bintang berbagai ukuran di tiga lokasi berbeda. Kemudian pada operasi kedua hari Minggu, total polisi kembali mengamankan sebanyak 18 botol miras modern ditambah sekitar 60 liter miras tradisional berupa brem juga di tiga lokasi berbeda. “Jadi total ada enam lokasi yang kita sisir. Di dua dusun
(Suara NTB/kir)
SITA MIRAS - Polisi menyita miras dari sejumlah kafe di kawasan Kuta, dalam operasi cipta kondisi jelang event Bau Nyale, akhir pekan kemarin. di Desa Kuta,” sebutnya. Operasi digelar sebagai salah satu upaya untuk cipta kondisi menjelang perayaan puncak event Bau Nyale tahun 2019 ini. Harapannya, dengan
operasi tersebut bisa menekan peredaran miras di wilayah tersebut yang merupakan lokasi puncak event berskala nasional tersebut. Selain operasi, pihaknya juga tetap
melakukan pemantauan terkait peredaran miras supaya peredaran miras bisa ditekan semaksimal mungkin, sehingga potensi terjadi gangguan keamanan yang dipicu oleh miras bisa diminimalisir. (kir)
Malas Serahkan LAKIP
Tindak Bangunan Bodong, OPD Dinilai Tidak Tegas Puluhan OPD di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lombok Barat (Lobar) dinilai tidak tegas dalam menertibkan bangunan bodong yang ditemukan di kawasan wisata Senggigi, Kecamatan Batulayar. Pasalnya ketika melakukan operasi ke sejumlah tempat bangunan bodong, tim OPD hanya sekedar seremonial. Bahkan hasil operasi itu pun belum ada tindak lanjut dari OPD, baik berupa teguran dan langkah lain. “Waktu melakukan turun operasi beberapa waktu lalu di Senggigi ada kesan seolah seremonial. Sekarang misalnya kalau sudah ada yang melanggar di sana, sudah ndak Bapak berikan surat teguran? Kalau belum keluarkan surat teguran, segera tegur supaya jangan kesannya kita ini mandul,” kritik Sekda Lobar H. Moh. Taufiq pada saat rapat pimpinan (rapim) di Aula Kantor Bupati, Senin (18/2),. Untuk itu, ia memerintahkan agar OPD berkoordinasi lebih baik lagi. Bangunan yang menyalahi aturan ditertibkan. Selain itu, kalau bangunan yang tak bisa dikeluarkan izin tidak usah diberikan izin. Sedangkan yang belum berizin ini harus dieksekusi, langkah inilah yang perlu dipertajam oleh OPD. “Tataran eksekusi ini yang perlu dilakukan OPD,”tegas dia. Sementara itu, Kasatpol PP Lobar Mahnan, S.STP., mengatakan, terkait persoalan tindaklanjut penertiban bangunan bodong di wilayah Lobar memiliki landasan hukum. Langkah-langkah yang sudah dilakukan semenjak operasi pertama kali dilakukan, pihaknya sudah melakukan rapat inernal dengan OPD terkait. Beberapa keputusan yang diambil pada saat itu, ujarnya, tim OPD turun langsung cek lokasi bangunan vila. Tim ini turun sebagai sampel saja di beberapa titik
yang ditemukan menyalahi aturan kemiringan lahan, selain itu ada yang melanggar perda tata ruang tentang sempadan pantai dan sempadan sungai. “Bangunan ini menyalahi perda,” tegas dia. Tindaklanjut dari operasi pertama ini, tim akan kembali melakukan rapat gabungan dengan tim OPD Rabu besok untuk menentukan sikap terhadap 4 bangunan yang ditemukan. Bahkan, kata dia, bangunan yang ditemukan tak berizin itu akan dibongkar. Nantinya hal ini akan diputuskan dalam rapat gabungan ini. Termasuk terkait inventarisasi dan verifikasi data vila, menyangkut vila bodong yang atau belum memiliki izin dan juga penyalahgunaan izin. Nantinya tim akan dibagi menjadi 4 tim untuk turun verifikasi di empat desa, yakni Meninting, Batulayar, Senggigi dan Batulayar Barat. “Kedua tahapan ini akan berjalan paralel, sehingga publik akan mengetahui progress yang dilakukan pemda,” tegas dia. Sementara itu Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir menyebutkan terdapat 25 vila yang belum memiliki TDUP dan 128 yang sudah memiliki TDUP. Persoalan vila ini berawal di bawah tahun 2017, di mana saat itu mengeluarkan izin vila dalam dua jenis, yakni izin komersial dan privat. Jumlah vila privat yang dikeluarkan sebanyak 40 izin vila, dalam perkembangan perjalanan pemilik izin privat kurang jujur dalam mengoperasikan vilanya. “Mereka menyewakan vilanya,” jelas dia. Karena itu, di awal tahun 2018 tidak lagi dikeluarkan izin dalam bentuk privat. Pemda pun mengarahkan agar izin diubah menjadi komersial, sehingga terdapat 15 pengusaha yang mau mengubah izinnya. “Sisanya yang belum 25 sudah kami minta tindaklanjut dari Satpol PP untuk menindak,” terangnya. (her)
Diberi Nilai Merah
Giri Menang (Suara NTB) Puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) belum menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan penilaian kinerja oleh Kemenpan dan RB. Dari 43 OPD yang ada, 20 OPD sudah menyerahkan laporan LAKIP, sedangkan sisanya hampir 50 persen belum. Puluhan OPD ini belum menyerahkan laporan, karena berbagai alasan, ada beralasan, karena sibuk. Padahal hal ini menjadi salah satu tugas rutin semua OPD. Molornya penyerahan LAKIP ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penilaian Kemenpan RB terhadap kinerja Pemda. Asisten I Setda Lobar Barat M. Ilham, menegaskan, pada LAKIP banyak OPD yang mendapatkan penilaian merah dan kuning. “Dari OPD yang ada, 20 OPD sudah menyerahkan LAKIP dan 20 belum. Karena itu banyak yang merah dan kuning,” katanya. Ilham menambahkan terhadap OPD yang belum menuntaskan LAKIP akan diserahkan secepatnya. Salah satu laporan, jelas dia, terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebab banyak OPD yang belum menyerahkan. Menurutnya, OPD kurang konsen menyerahkan SKP ini seharusnya SKP ini sudah dibuat oleh semua OPD. Sebab SKP ini program di awal tahun 2018 yang penilaiannya dilaksanakan di akhir tahun 2018. Seharusnya hasil Lakip ini diserahkan dan difinalkan oleh semua OPD. Ia pun mengingatkan, jangan sampai pada rapim Maret masih banyak OPD yang kuning dan merah.
(Suara NTB/her)
M. Ilham Plh Kepala BKD dan PSDM Hj. Baiq Indriyani FC membenarkan masih banyak OPD yang belum menyerahkan laporan SKP sebagai salah satu bahan LAKIP ke BKD. Kendala yang dihadapi, menurutnya, kemungkinan OPD sudah membuat laporan itu, namun belum menyerahkan ke BKD. “Kendalanya mungkin juga banyak laporan-laporan yang dikumpulkan oleh OPD, sehingga terlalu banyak laporan,” imbuh dia. Menurutnya, jika OPD belum juga menyerahkan laporan, maka kabupaten tidak bisa dinilai dan dievaluasi oleh Kemenpan RB sebab laporan ini wajib diserahkan sebagai bahan evaluasi kinerja. Dari hasil LAKIP, sejauh ini Pemda Lobar secara umum mendapatkan nilai 6.6 poin gemuk atau B gemuk. (her)
Puluhan Randis Masih Dikuasai Dewan Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih bersama Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengingatkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang sedang menyasar Pemkab Lobar. OPD diingatkan agar segera menyelesaikan kendaraan dinas (randis) yang masih ada di anggota dewan. Demikian mengemuka saat rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Plh. Bupati Lobar Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (18/2). Asisten I Setda NTB ini, mengaku dirinya telah menerima para pemeriksa tersebut sejak hari pertama ia menjalan-
kan tugas sebagai Plh. Bupati pada tanggal 8 Februari 2019 lalu. “Pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari ke depan sampai dengan tanggal 12 Maret. Lanjut selama 6 hari pemeriksaan untuk bantuan partai politik,” katanya. Untuk itu, pihaknya berharap kepala OPD untuk kooperatif memenuhi permintaan BPK dan tidak keluar daerah untuk sementara waktu. Jika ada permintaan yang dibutuhkan oleh BPK, katanya, bisa segera untuk dipenuhi oleh kepala OPD. “Jumat ini BPK turun ke lapangan. Untuk Kepala OPD yang jadi sampel pemeriksaan untuk siap-siap dikunjungi BPK ditemani Inspektorat,” ujarnya. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mahyudin, menjelaskan, dari hasil pantauan
lapangan, tim pemeriksa sudah mulai turun hari ini ke OPD terkait seperti ke Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR yang menjadi sasaran utama. Sedangkan untuk Sekretariat DPRD Lobar terkait dengan penarikan kendaraan dinas roda dua, Kepala BPKAD meminta segera dituntaskan. “Yang sudah diberitaacarakan baru 20 kendaran sepeda motor. Kami diminta oleh BPK untuk semuanya segera diserahkan,” tegas Mahyudin. Selain randis jelas dia, ampir seluruh persiapan administrasi sudah lengkap kecuali di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum lengkap, namun baru mencapai 80 persen,” terang Mahyudin. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Aisyah Desilina menegaskan untuk kendaraan dinas
dewan ini dari 41 yang harus diserahkan ke BPKAD baru diserahkan 20 dan rencananya Selasa ini akan dikumpulkan untuk cek fisik di BPKAD. ”Sisanya masih digunakan untuk operasional, yaitu digunakan oleh sopir pimpinan, para kasubbag, dan staf pengantar surat,” sang-
gah Desilina. Sementara itu menyoal BOS, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Dikbud, Khairuddin yang langsung dikonfirmasi, pun menjanjikan pihaknya akan menuntaskan persoalan tersebut di minggu ini. (her)
(Suara NTB/ist)
DIKEMBALIKAN - Kendaraan dinas DPRD yang dikembalikan ke pemda.
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kunjungi Kementerian ESDM
Wawali Sampaikan Kebutuhan Dasar dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH mengunjungi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk membahas upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Bima. Wawali yang dididampingi Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima dan Sekretaris Dinas PUPR Kota Bima, diterima oleh Staf Ahli Menteri ESDM di Ruang Rapat Kementerian ESDM, Senin (18/2). Pada kesempatan itu, Wawa-
li memberikan gambaran mengenai tantangan maupun kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kota Bima. Salah satunya kebutuhan air bersih dan penerangan jalan umum. Selain itu, ada beberapa program kegiatan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Diantaranya, pengeboran air untuk keperluan warga sehari-hari. Penyambungan listrik gratis untuk 2.000 Kepala Keluarga (KK). Kemudian penyediaan konverter KIT (penggantian diesel) untuk nelayan sebanyak 500 unit serta pemasangan lampu tenaga surya hemat energi
Dinas PUPRPP KSB Mulai Persiapkan Pembangunan Gedung UKK Imigrasi Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menyiapkan tahapan pembangunan gedung Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi. Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPRPP KSB, Abdul Azis, ST, M.Eng mengatakan, sesuai janji pemerintah pembangunan gedung UKK Imigrasi KSB akan dimulai tahun ini. Sementara ini pihaknya selaku pengelola kegiatan tengah mempersiapkan tahapannya. “Kita sedang (Suara NTB/bug) persiapan ya. Dananya sudah Abdul Azis disiapkan di APBD murni,” katanya kepada wartawan. Pengerjaan gedung UKK Imigrasi itu sendiri akan dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama ini, Azis menyebutkan, pengerjaannya akan dimulai dari pembuatan desain bangunan berikutnya pembanguan konstruksi tahap pertama dengan nilai anggaran Rp2,5 miliar. Untuk lahan sendiri, Pemda KSB telah menyiapkannya di jalan lintas Taliwang - Jereweh, kelurahan Telaga Bertong. “Lahan sudah clear ya. Sekarang kita siapkan desainnya dan pembangunan tahap pertamanya yang semuanya akan ditender,” paparnya. Azis menjelaskan, pembanguan gedung UKK Imigrasi itu ditargetkan selesai pada tahun 2019 ini. Untuk itu, pembangunan tahap dua nantinya, Pemda KSB telah menyiapkan anggarannya di APBD Perubahan dengan nilai yang sama dengan tahap pertama. “Total biaya UKK Imigrasi ini Rp5 miliar. Tapi dibagi dalam dua tahap dan selesai tahun ini juga karena Pemda kan targetnya tahun 2020 bisa mulai operasi,” urainya. Selain gedung UKK Imigrasi, gedung lembaga vertikal lainnya yang sedang dibangun Pemda KSB adalah kantor Kejaksaan Negeri (Kejari). Gedung kantor lembaga yudikatif ini sudah mulai dirintis sejak pertengahan tahun 2018 lalu. Ditanya soal kelanjutan pembanguannya, Azis menyampaikan, untuk bangunan gedung Kejari akan diselesaikan tahun ini juga. Sebelumnya pembangunan tahap pertamanya Pemda KSB meyiapkan anggaran penyelesaian konstruksi rangka dan atap gedung. “Di APBD murni ini sudah ada anggaran tahap duanya. Jadi kegiatan pembanguannya tetap lanjut dan kita target selesai tahun ini juga,” timbuhnya. (bug)
(LTSHE) sebanyak 1.000 unit. “Kebutuhan lain yang disampaikan pembangunan sistem irigasi. Khususnya irigasi tanah dangkal untuk peningkatan produktivitas pertanian,” katanya. Menurutnya, saat ini Kota Bima memiliki lahan pertanian seluas 9.623 hektar. Terdiri dari 7.201 hektar lahan pertanian kering dan 2.242 hektar lahan pertanian irigasi setengah teknis. Hasil maksimal yang bisa dicapai saat ini adalah dua kali panen dalam setahun. “Secara umum para petani masih mengandalkan pengairan dari air hujan. Sebanyak
442 poktan yang ada di Kota Bima saat ini sangat membutuhkan bantuan program irigasi tanah dangkal, tepatnya sebanyak 50 titik,” ujarnya. Sementara, terkait persoalan pariwisata, ketersediaan listrik untuk penerangan obyek wisata di Kota Bima sangat penting. Berdasarkan analisis dibutuhkan 200 titik panel tenaga surya untuk membantu penerangan obyekobyek wisata. “Ini yang kita bahas. Dengan harapan ada respon positif dari Kementerian ESDM,” ujarnya. Pihak Kementerian ESDM lanjut Wawali, program yang dibahas tersebut seperti pen-
erangan jalan umum, konverter KIT, dan penyediaan energi baru dan terbarukan memang termasuk ruang lingkup tugas dan fungsi Kementerian ESDM. “Akan tetapi alokasinya berdasarkan skala prioritas dan tingkat kebutuhan masyarakat di daerah,” katanya. Selain itu, program kerja tahun 2019 telah diputuskan. Namun jika ada pengajuan permohonan baru yang disampaikan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi bahan pertimbangan. “Jika memungkinkan program yang dibahas ini akan diakomodir dalam tahun berjalan melalui revisi program,” pungkas Wawali. (uki/*)
Musim Panen, Bulog Diminta Segera Serap Gabah Petani Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat, meminta Bulog segera menyerap gabah petani di musim panen perdana tahun 2019. Hal tersebut diharapkan segera terealisasi untuk bisa mengejar target serapan gabah (Sergab) di triwulan pertama yang mencapai 6.348 ton. Sekretaris DKP KSB, Agus Purnawan S. Pi, MM kepada Suara NTB, Senin (18/2) mengatakan, memang untuk target sergab triwulan pertama tahun 2019 sudah diberikan jatah sekitar 6.348 ton dari estimasi produksi yang mencapai angka 31.358 ton. Untuk itu, pihaknya meminta supaya Bulog bisa
segera menyerap 20 persen dari angka produksi tersebut. Penyerapan diperlukan supaya stok pangan bisa tercukupi dengan baik. Sehingga ketika terjadi kondisi rawan pangan, baik itu akibat gagal panen dan bencana lain bisa segera ditanggulangi secara cepat. Selain masalah tersebut, Sergab ini juga diharapkan
menjadi salah satu antisipasi daerah dan yang memiliki tugas melakukan Sergab yakni Bulog. “Kita diberikan jatah untuk menyerap 20 persen dari total produksi pada triwulan pertama. Makanya kita minta agar Bulog segera karena beberapa lokasi sudah ada yang mulai panen,” ungkapnya.
Dikatakannya, saat ini tercatat sudah ada sekitar 1.300 hektar lahan yang sudah mulai panen tersebar di Brang Rea dan Brang Ene dengan estimasi produksi mencapai angka 3.500 ton. Untuk itu, pihaknya meminta supaya Bulog bisa mulai menyerap gabah ini mulai dari KSB. Sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai, proses penyerapan gabah juga diharapkan segera dilakukan sebelum hargannya anjlok. Bahkan, hasil pantauan harga di lapangan saat ini harga gabah dari petani mencapai ang-
ka Rp4.050 per kilogramnya. Itu artinya harga yang ada di pasaran masih terpantau baik dan tidak merugikan petani. Makanya Bulog diminta segera turun sebelum petani ini menjual gabah mereke ke pelele yang bukan mitra bulog. Jika itu terjadi maka harga belinya akan sangat rendah dan petani yang akan dirugikan. “Karena sudah ada petani kita yang panen, maka kita minta agar Bulog segera melakukan Sergab tidak perlu menunggu lama. Sehingga apa yang menjadi target sergab kita bisa tercapai,” tandasnya. (ils)
Banyak Akun Tak Resmi Digunakan Kampanye
Pembangunan RKBP 12 Sekolah Lambat Taliwang (Suara NTB) Progres pembanguan Ruang Belajar Bangunan Permanen (RKBP) di 12 sekolah terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjalan lambat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat, persentasenya masih di bawah 50 persen. “Masih kecil ya. Rata-rata pembangunan RKBP di 12 sekolah baru pondasinya saja sejauh ini,” terang Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Dikpora KSB, Agus, S.Pd, MM. (Suara NTB/bug) Pembangunan RKBP Agus yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu sebelumnya ditargetkan rampung pada akhir bulan Februari ini. Agus menyatakan, melihat kondisi di lapangan sangat mustahil mengerjar target tersebut karena di tiap sekolah jumlah ruangan yang akan dibangun lebih dari satu unit. “Ini di SD saja ada 12 sekolah. Belum lagi ada dua sekolah SMP di Poto Tano dan Seteluk. Jadi saya kira tidak bisa selesai Februari ini,” cetusnya. Ia menyatakan, pihaknya telah memanggil kontraktor pelaksana pembangunan RKBP tersebut guna mempertanyakan progres pengerjaanya. Dalam penyampaiannya, kontraktor pelaksana menyebutkan keterlambatan pihaknya dikarenakan material yang belum tersedia. “Katanya baut penyambungnya mereka kesulitan mendapatkan. Kalau material betonnya sedang mulai produksi di Poto Tano,” papar Agus seraya menambahkan pihaknya telah melayangkan protes terkait lambatnya progres pembangunan RKBP itu kepada kontraktor. “Kan yang kerjakan Istaka. Ternyata yang buat lambat juga, pengerjaannya mereka subkon kan ke kontraktor lokal lagi. Tidak seperti di Sumbawa lebih cepat selesai karena saya lihat di sana sudah sampai atapnya yang dikerjakan,” sambung Agus. Meski masih jauh dari kata selesai, Agus menyampaikan, pembangunan RKBP itu tidak mempengaruhi kegiatan belajar mengajar (KBM) di tiap sekolah. Sebab sebelumnya sekolah-sekolah yang bangunannya dinyatakan rusak berat telah dibangun ruangan kelas bangunan sementara (RKBS) pasca gempa bulan Agustus 2018 lalu. “Sejauh ini tidak ada keluhan dari sekolah yang merasa tidak nyaman menggelar KBM di RKBS. Meski sekarang kita tahu sedang musim hujan,” timpalnya. Ia pun mengkalim, kondisi itu tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan ujian nasional (UN) yang sebentar lagi akan digelar. Sekolah-sekolah yang bangunannya banyak rusak saat ini telah melakukan berbagai persiapan jelang UN meski memanfaatkan bangunan kelas seadanya (RKBS). “Kalau pun sekolah nanti melaksanakan UN di RKBS kami yakin tidak berpengaruh ya. Karena memang RKBS yang digunakan sangat menunjang kenyamanan siswa dalam belajar,” klaimnya. (bug)
(Suara NTB/Ist)
PERTEMUAN – Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan bersama Ketua DPRD Kota Bima dan sejumlah Kepala OPD Kota Bima bertemu dengan pihak Kementerian ESDM di Ruang Rapat Kementerian setempat, Senin (18/2).
(Suara NTB/Uki)
TINJAU - Pansus DPRD Kota Bima terkait Lahan Amahami meninjau lahan sengketa di Amahami, Senin (18/2).
Kumpulkan Data, Pansus Tinjau Lahan Sengketa Amahami Kota Bima (Suara NTB) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bima terkait sengketa lahan Amahami meninjau langsung kondisi lahan yang diduga telah diklaim oleh beberapa orang secara pribadi, pada Senin (18/2). Ketua Pansus lahan Amahami, Armansyah SE mengungkapkan, peninjauan tersebut dilakukan oleh pihaknya untuk mengumpulkan data tambahan sebagai bahan melakukan koordinasi ke tingkat Provinsi NTB.
“Tujuannya untuk mengumpulkan data-data,” katanya di lokasi peninjauan. Sebelum Pansus meninjau lahan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bima mengaku telah mengundang perwakilan warga Dara yang menggugat dan beberapa OPD yang berkaitan dengan masalah lahan tersebut. “Kita undang seperti, PUPR, Perijinan Terpadu, Perkim, Bappeda dan sejumlah OPD lainnya. Dalam perte-
muan itu, kita meminta sejumlah data yang berkaitan dengan objek tanah ini,” ujarnya. Usai peninjauan lahan tersebut Armansyah menegaskan, pihaknya akan ke Provinsi. Tujuannya berkonsultasi langsung dengan membawa semua data yang dikumpulkan dari warga dan OPD terkait. “Kita targetkan sengketa lahan ini sudah bisa diselesaikan sebelum masa kerja dewan berakhir September mendatang,” pungkasnya. (uki)
Perbup Molor, Penyaluran DD Lambat Taliwang (Suara NTB) Penyerapan anggaran Dana Desa di tahap pertama yang mencapai angka Rp60,4 miliar hingga saat ini belum dieksekusi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sebab, penyusunan Perbup sebagai syarat utama pencairan dana ini terkesan molor. Lambatnya proses tersebut, sangat disayangkan, karena akan mengganggu pola pelaksanaan program yang ada di masing-masing desa. “Memang kita belum menyerap Dana itu, karena Perbup kita baru rampung Jumat kemarin sebagai syarat utama pencairannya. Makanya dalam waktu dekat ini, persyaratan Perbup itu akan langsung kita bawa ke KPPN su-
paya anggarannya bisa segera dicairkan. Sehingga pelaksanaan program yang ada di masing-masing desa tidak lagi terhambat seperti sekarang,” ungkap Kabid Pemdes Syaifullah, S.Stp, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Senin (18/2). Dikatakannya, selain masalah Perbup permasalahan lain yang dihadapi saat ini yakni, proses penyususan APBDes di masing-masing desa yang masih molor. Bayangkan saja, hingga saat ini desa yang sudah menyelesaikan APBDesnya bisa dihitung jari sekitar belasan desa saja sementara sisanya tidak ada kepastian. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar desa segera merampungkan APB-
Desnya paling lambat akhir bulan Februari ini sudah tuntas, jika lewat dari itu maka dianggap sangat molor dan program yang ada juga tidak akan maksimal. Pihaknya juga tidak bisa mengetahui secara persis apa yang menjadi faktor utama lambatnya penyusunan APBDes. “Kita sudah panggil seluruh Kades supaya segera mempercepat penyusunan APBDesnya. Jika tetap molor seperti sekarang, pelaksanaan program di masing- masing desa juga akan terhambat,” tandasnya. Seraya berharap di akhir Februari tidak ada lagi desa yang belum menyelesaikan APBDes agar pelaksanaan program di masing-masing desa tidak terganggu lagi. (ils)
Taliwang (Suara NTB) Salah satu aspek yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah penggunaan media sosial (Medsos) sebagai saluran kampanye oleh peserta Pemilu. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sendiri, Bawaslu setempat turut melakukan hal sama di mana seluruh jenis Medsos yang dimanfaatkan peserta Pemilu dipantau untuk memastikan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Namun demikian, fakta ditemukan oleh Bawaslu KSB. Di mana banyak akun Medsos yang digunakan oleh peserta Pemilu baik itu Parpol maupun personal calon legislatif (Caleg) merupakan akun tidak resmi. Atau belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. “Dari jumlah akun yang terdaftar resmi di kami dengan yang ada di lapangan memang lebih banyak. Artinya banyak sekali akun Medsos tidak resmi yang digunakan sebagai alat kampanye,” ungkap anggota Bawaslu KSB, Khairuddin, ST kepada Suara NTB, Senin (18/2). Secara aturan, setiap peserta Pemilu wajib mendaftarkan akun resmi Medsos yang akan digunakan sebagai media kampanye. Khairuddin menjelaskan, setiap jenis Medsos, peserta Pemilu diperbolehkan memiliki 10 akun berbeda dan harus didaftarkan ke KPU dan Bawaslu. “Jadi misalnya pakai Fb (facebook) 10 akun maksimal, begitu juga dengan twitter dan lainnya. Tapi ya tadi, syaratnya harus didaftarkan ke kami untuk peresmiannya,” sebutnya. Dari pantauan Bawaslu KSB sejauh ini, seluruh peserta Pemilu di KSB lebih banyak memanfaatkan Medsos facebook sebagai saluran k a m panye di dunia maya. MenuKhairuddin
rut Khairuddin, akun-akun tersebut ada yang dikelola secara personal dan ada pula berkelompok oleh anggota peserta Pemilu. “Kalau yang dikelola personal biasanya oleh Caleg langsung. Kalau partai, adminnya berkelompok,” paparnya. Ia menyatakan, seluruh akun yang digunakan sebagai media kampanye oleh peserta Pemilu, baik resmi maupun tidak resmi tetap pihaknya pantau. Hal saja dalam proses penanganannya jika terjadi pelanggaran, antara akun resmi dan tidak resmi diproses secara berbeda. Untuk akun resmi jika konten kampanye yang diunggah berisi pelanggaran, maka prosedurnya penangannya sesuai undang undang Pemilu. Sebaliknya jika akun resmi melakukan pelanggaran, prosesnya bisa langsung melalui pidana umum. “Jadi semua akun yang digunakan kampanye kami awasi. Hanya saja yang tidak resmi kalau ada pelanggaran bisa ditindak lewat jalur pidana umum kalau apa yang dipostingnya memang berisikan halhal yang melanggar norma hukum pidana,” tegas Khairuddin seraya menyarankan agar peserta Pemilu melaporkan selurun akun yang digunakannya untuk media kampanye. “Makanya saran kami ke Parpol dan Caleg. Kalau mau pakai akun Medsosnya untuk kampanye ya daftarkan ke kami dan KPU biar resmi. Nanti kalau ada pelanggaran penanganannya juga digunakan aturanaturan Pemilu, bukan ranah pidana umum,” pungkasnya. (bug)
(Suara NTB/bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Halaman 7
Tiga Tahun Husni-Mo, Tiga Inovasi Sumbawa Berkibar di NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada 17 Februari 2019, tepat tiga tahun sudah pemerintahan Bupati, H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni-Mo) memimpin Kabupaten Sumbawa. Telah banyak torehan prestasi yang diraih. Salah satunya, tiga inovasi Sumbawa berkibar di NTB. Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumbawa, Drs. Irawan Subekti, usai gelaran Inspiratif Expo 2019 Tingkat Provinsi NTB di Mataram, hari Minggu lalu. Momentum Tiga Tahun Husni-Mo, Tiga Inovasi Layanan Publik dari Sumbawa berkibar pada gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTB (NTBNovik) 2018. Gelar Inovasi Tersebut diselenggarakan oleh Pemprov NTB dalam kegiatan Car Free Day di Jln. Udayana, Kota Mataram. “Tiga Inovasi dari Sumbawa yang meraih posisi TOP-10 Inovasi Di NTB tersebut adalah O-Samawa Start Up, Siandini (Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi), dan Sijinak (Sistem Perijinan Ternak)”, sebut Bekti sapaan akrab birokrat ramah ini. Menurutnya, masing-masing Inovator akan menjelaskan inovasinya di depan pejabat
Pemprov NTB dan khalayak ramai yang mengikuti CFD itu bersama tujuh inovator lainnya se-NTB yang berhasil masuk menjadi TOP-10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik NTB Tahun 2018. Salah satu innovator yaitu Agus Salam sebagai Inovator O-Samawa dari Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menjelaskan Inovasinya adalah inovasi yang berbasis pada komunitas millenial yang mengembangkan produkproduk lokal. “O-Samawa kini beranggotakan 23 komunitas millenial yang produktif untuk mengembangkan produk lokal Sumbawa,” katanya. Siandini lain lagi. Andi Kusmayadi, dari Bagian Perekonomian Setda Sumbawa sebagai inovator, menjelaskan Siandini adalah inovasi yang ditujukan bagi kaum ibu dan para petani. Siandini ingin memastikan Pemda hadir untuk menstabilkan harga-harga barang kebutuhan masyarakat. “Siandini dipersembahkan untuk kaum ibu yang sering terkena dampak kenaikan harga, yang akan mempengaruhi ekonomi rumah tangga dan dapurnya. Siandini juga untuk membantu para petani agar mendapatkan nilai tambah, terutama pada saat terjadi penurunan harga,” ujar Andi.
(Suara NTB/arn)
Irawan Subekti Andi menambahkan, petani adalah pihak yang menerima seluruh risiko dari produksinya. Sementara Pengusaha bisa memilih komoditi yang akan dibawa ke pasar. Saat harga turun, petani menjadi susah. Saat harga naik, petani tidak mendapatkan nilai tambah,” ungkapnya yang disambut applaus Pejabat Pemprov NTB dan peserta CFD. Sedangkan Sijinak, menurut Sujarwo, Inovator dari Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa Sijinak untuk memperpendek rantai birokrasi ternak yang keluar daerah. Menurutnya, Sijinak
Bapenda Terus Evaluasi Kekurangan di Pasar Sementara Sumbawa Besar (Suara NTB) tuk sementara. Selanjutnya sampah juga diakuinLokasi sementara bagi pedagang Pasar ya sempat menumpuk, karena truk pengangkut Seketeng di Taman Kerato, Kecamatan Unter Iwes sempat tidak bisa masuk ke lokasi karena becek. masih terdapat kekurangan-kekurangan. Selain itu karena pedagang baru menempati Meskipun demikian, pihak Badan Pendapatan lokasi, pihaknya perlu mengetahui volume samDaerah (Bapenda) terus melakukan evaluasi men- pah dan tempat pembuangannya. Adapun air berindaklanjuti setiap keluhan dari pedagang. sih sudah dimasukkan ke lokasi pasar semenKepala Bapenda Kabupaten Sumbatara. Begitupula WC sudah ditambah dua wa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, Senin (18/ unit menjadi empat. Terhadap kekuran2) kemarin mengakui masih adanya gan-kekurangan yang ada, pihaknya tetap kekurangan di lokasi pasar sementara. melakukan evaluasi dan tetap berkoorTetapi pihaknya setiap saat melakudinasi dengan sejumlah instansi terkait. kan evaluasi untuk melengkapi “Setiap saat kita evaluasi. Kita juga kekurangan yang ada. “Karena ini relokaharus berkoordinasi dengan dinas lain. si sementara pasti ada keluhan. Yang Kalau menyangkut lampu kita berkoordidibangun terencana secara matang saja nasi dengan Dinas PRKP, terkait pengabisa ada keluhan. Karena itu setiap saat ngkutan sampahnya dengan Dinas LH. kita evaluasi, yang kurang kita Kemudian untuk air dengan coba lengkapi,” ujarnya. PDAM. Supaya nanti bisa Menurutnya, sebelumnya minimal berkurang hal-hal pedagang mengeluhkan yang kurang bagus sampai kekurangan lampu dan pada saat mereka (pedasudah dipasang di beberagang) pindah ke pasar pa tempat. Kemudian baru. Kita tetap tindaklokasi yang becek saat lanjuti keluhan pedahujan, juga diupayakan gang,” pungkasnya. H. Hasan Basri disedot setiap saat un(ind) (Suara NTB/ind)
Sumbawa Bentuk Tim Gerak Cepat Tangani Rabies Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus rabies yang terjadi di Kabupaten Sumbawa resmi ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Penetapan ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Gerak Cepat (TRC) penanggulangan rabies oleh Pemerintah Kabupaten (Pemda) setempat. Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi menyebutkan penetapan KLB rabies ini sejak tanggal 8 Februari lalu. Ditetapkan dengan keputusan Bupati Nomor 384 tahun 2019. Penetapan ini karena kasus rabies baru terjadi di Sumbawa. Dimana kasus gigitan ini sudah terjadi di sembilan kecamatan. Hingga saat ini, ada 21 gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) dan empat diantaranya positif rabies. “Provinsi NTB khususnya Sumbawa dari dulu belum pernah ada rabies. Sekarang baru ada rabies, berarti luar biasa,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan rakor tim reaksi cepat penanggulangan KLB rabies di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (18/2). Dijelaskannya, saat ini sudah dibentuk tim reaksi cepat untuk penanggulangan KLB rabies ini. Kemudian dilakukan rapat koordinasi (rakor) dengan instansi terkait termasuk para camat. Diharapkan nantinya kecamatan juga membentuk tim untuk
(Suara NTB/ind)
H. Rasyidi melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke desa. Supaya masyarakat dapat memelihara dengan baik anjing peliharaannya dan tidak membiarkannya berkeliaran. Disamping itu, nantinya tim reaksi cepat juga bersama dengan petugas akan melakukan eliminasi terhadap binatang (HPR) liar dan tidak jelas pemiliknya. Dimana sampai saat ini sudah sebanyak 297 yang dieliminasi. “Konsentrasi kita di Sembilan kecamatan yang sudah ada kasus gigitan baik anjing ataupun kucing, sambil juga di 24 kecamatan. Sembilan kecamatan itu mulai dari Tarano, Empang,
Plampang Labangka, Utan, Rhee, Sumbawa, Labuhan Badas, dan Lenangguar. Tapi yang lain tetap kita undang, karena HPR untuk mengantisipasi, bisa saja di kecamatan lainnya. Ini juga akan secara serempak. Tentu kita akan menghambat penyebaran ini agar tidak meluas ke kecamatan lain,” terang Sekda. Terkait vaksin, lanjutnya, terdapat sekitar 3.000 vaksin yang disiapkan oleh Dinas Peternakan untuk vaksin terhadap hewan bekerjasama dengan Karantina. Kemudian pihak Dinas Kesehatan juga menyediakan sekitar 200 vaksin untuk manusia. Pihaknya juga sedang menggodok anggaran untuk menyediakan lebih banyak vaksin-vaksin ini. Mengingat pihaknya juga berharap bisa memberikan vaksin terhadap hewan peliharaan yang tidak terjangkit rabies. “Karena tidak juga kita harapkan semua anjing yang tidak terjangkit yang dipelihara masyarakat kita lakukan eliminasi. Itu juga kita pertahankan. Namun tentu kita melihat apakah mereka (HPR) terjangkit, tentu kita melakukan eliminasi. Tidak ada alasan untuk tidak. Kalau tidak, kita akan memberikan vaksin untuk anjing peliharaan terutama yang membantu masyarakat kita dalam pengamanan,” pungkasnya. (ind)
(Suara NTB/arn)
INOVASI - Andi Kusmayadi menjelaskan tentang inovasi Siandini di arena CFD Minggu 17 Februari di Mataram. akan memperpendek birokrasi dari delapan jenis menjadi tiga jenis saja. Sijinak lahir karena Sumbawa adalah daerah dengan populasi sapi tertinggi di NTB, yang juga dengan transaksi terbanyak oleh pengusaha di sektor peternakan. “Tahukah anda? Bahwa Populasi sapi tertinggi di NTB
adalah Kabupaten Sumbawa. Untuk itulah Sijinak hadir dengan aplikasi yang memudahkan para pengusaha peternakan. Meringkas proses dari delapan jenis proses menjadi cukup tiga saja. Para pengusaha tidak perlu datang ke kantor. Cukup lewat sistem elektronik saja,” ujarnya di
tengah ramainya CFD. Gelar Inovasi NTB Novik sendiri sengaja dilaksanakan pada hari minggu di arena CFD agar khalayak NTB mengetahui tentang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemda. Sementara itu, kegiatan penganugerahan penghargaan dilaksanakan di Kantor Gubernur
pada 18 Februari 2019 dalam Upacara NTB Gemilang. Penghargaan tersebut diberikan bagi para inovator yang meraih TOP10 NTB Novik. Selanjutnya para inovator akan mengikuti pelatihan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB. (arn/*)
HBY Sebut Proyek Infrastruktur di Dompu karena Jagung Dompu (Suara NTB) Jagung berulang kali disebutkan dalam debat calon Presiden tahap kedua sebagai komoditas pangan yang semakin kecil impornya karena sudah bisa dipenuhi petani dalam negeri. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku bangga karena jagung menjadi program unggulan daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Dompu menjadi bahan diskusi seleksi pemimpinan nasional. Program unggulan jagung di Kabupaten Dompu menjadikan daerah ini diperhatikan Presiden Joko Widodo bersama jajarannya dengan dukungan program pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. “Tadi malam kalau anda nonton debat presiden, Dompu itu luar biasa hebat. Jagung yang kita tanam, disebut berkali-kali oleh Presiden. Tidak bisa dinafikan, jagung sebagiannya punya Dompu dan karena jagunglah kita mendapat proyek infrastruktur yang banyak,” kata H. Bambang M. Yasin saat menjadi inspektur upacara pada apel koordinasi bulanan di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu, Senin (18/2). Ia mengungkapkan, sudah sangat sedikit ruas jalan yang rusak di Kabupaten Dompu. Ruas jalan ke Desa dan Kecamatan kondisinya mulus. “Orang bicara pangan, orang bicara
infrastruktur semuanya ada di Dompu dan sewajarnya kita bersyukur kepada pemerintah atasan kita, kita berterimakasih kepada presiden kita,” katanya. Karenanya H. Bambang mengaku setuju dengan langkah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu membuat baliho yang menampilkan foto dirinya bersama Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR, KSP, Jendral (purn) Muldoko, dan mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, usai meresmikan bendungan Tanju tahun 2018 lalu. Namun dalam foto ini disebut ditulis ucapan selamat dan sukses delapan tahun pengabdian HBY untuk Dompu. Baliho besar ini dipasang di beberapa titik sudut kota. Diantaranya di papan reklame simpang kantor DPRD Dompu, di samping sekretariat KONI Dompu dan tempat lainnya.
“Jadi saya setuju apa yang dilakukan Dinas PU Kabupaten Dompu, dipasang baliho. Itu cara kita berterimakasih. Bendungan Tanju dan bendungan Mila itu tidak akan dibangun kalau tidak pernah disebut, kalau tidak pernah dikenal berbuat sesuatu untuk Indonesia,” ungkap H. Bambang. H. Bambang juga meminta para ASN untuk hadir pada acara tasyakuran dan zikir bersama atas tiga tahun kepemimpinannya bersama Arifuddin, SH di Dompu. Tasyakuran yang akan diisi dengan kegiatan zikir dan haflah Al Quran menghadirkan qari’ Internasional di pandopo Bupati, Senin (18/2) malam. Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi fokus dikembangkan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu
pada awal kepemimpinan Drs H. Bambang M. Yasin bersama Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM tahun 2010 lalu. Program yang awalnya menjadi cibiran bagi lawan politiknya, kini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dompu dan menyisakan kemiskinan pada 12,40 persen tahun 2018. “Saya mohon doa dan dukungannya. Kita akan selesaikan tugas kita (sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu) sampai 2021,” katan y a . (ula)
H. Bambang M. Yasin (Suara NTB/ula)
Eliminasi HPR Dihentikan Sementara Dompu (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu terpaksa menghentikan sementara proses eliminasi Hewan Pembawa Rabies (HPR). Selain karena stok racun kosong, banyak dari binatang tersebut yang masih diikat petani di ladang. Saat ini, konsentrasi tim hanya difokuskan untuk vaksinasi. Kepala Disnakeswan Kabupaten Dompu, Ir. Zainal Arifin, MSI mengatakan, pilihannya untuk menghentikan sementara pengendalian populasi anjing liar tersebut menyusul banyak dari HPR masih diikat petani di ladang untuk men-
jaga tanaman jagung dari serangan babi hutan, terlebih stok racun yang dimiliki pun sudah habis terpakai. “Pengendalian populasi kita hentikan dulu karena masih banyak anjing yang keliaran di lahan,” kata dia menjawab wartawan, Senin (18/2). Kalaupun harus dilakukan pengendalian di lapangan pihaknya akan meminta bantuan Perbakin atau tim khusus lain yang memang ahli dalam proses eliminasi. Sehingga, tidak ada kesan buruk di masyarakat terutama pecinta binatang akan cara pihaknya yang terkadang dianggap menyiksa binatang. Saat ini, lanjut Zainal Ari-
fin, pihaknya lebih memfokuskan kegiatan tim pada proses vaksinasi korban bekas gigitan anjing liar. Termasuk mengingatkan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan di tengah meluasnya kasus gigitan ini. “Sekarang kita fokuskan dulu vaksinasinya. Soal keluhan masyarakat banyak binatang yang ditembak namun tidak mati itu mungkin hanya satu dua ekor saja wajar karena ini kan anjing liar tapi kalau nembak asal tidak ada,” tegasnya. Disinggung jumlah HPR yang berhasil dieliminasi, Zainal Arifin mengaku tak mengetahui data pastinya. Namun, diperkirakan dari es-
timasi 22.200 ekor populasi anjing yang berkeliaran di Dompu belum sampai 10 persen yang tereliminasi. Sementara jumlah korban berdasarkan rekapan data terakhir sudah tercatat 685 orang. Selain mendapati ratusan korban digigit anjing yang terindikasi terpapar rabies, beberapa waktu lalu terdapat salah seorang warga yang digigit kucing, namun setelah dilakukan uji laboraturium ternyata hewan ini tidak terjangkit dan menularkan virus rabies pada korbannya. “Ada gigitan kucing ke manusia tapi tidak terjangkit virus itu (rabies), kecuali dari anjing saja,” pungkasnya. (jun)
Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Sumbawa, Kabupaten Pertama di NTB Gelar 100 Persen UNBK SMP Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumbawa tercatat sebagai Kabupaten pertama di Provinsi NTB yang siap menggelar 100 persen Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/ MTs pada semua sekolah. Sebanyak 132 SMP/MTS di Sumbawa siap melaksanakan UNBK pada 22-25 April mendatang. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dibkud) Sumbawa, Ir. Irin wahyu Indarni didampingi Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP, Sudarli M.Si, Senin (18/2) kemarin. Peserta UNBK tahun 2019 yang telah terdaftar dalam Dapodik sebanyak 7.810 siswa terdiSudarli ri dari laki-laki
3.971 dan perempuan 3.839. “Bagi sekolah yang masih ingin merubah biodata siswa diberikan kesempatan sampai 22 Februari ini,” terang Sudarli. Dari 132 SMP/MTs di Sumbawa, seluruhnya siap menggelar UNBK. Artinya, untuk saat ini, Sumbawa sebagai satusatunya Kabupaten yang semua sekolahnya siap menggelar UNBK. Rinciannya, UNBK mandiri sebanyak 62 sekolah (41 SMP dan 21 MTs). Serta UNBK gabungan 70 sekolah. Dengan kesiapan seluruh SMP/MTs di Sumbawa menggelar UNBK, maka mulai tahun ini tak ada lagi Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) tingkat SMP di Sumbawa. “Semua SMP/MTs di Sumbawa siap gelar UNBK. Artinya, 100 persen sekolah kita akan laksanakan UNBK dan ini satu
satunya di NTB. Kota Mataram sekalipun masih ada sekolahnya (SMP/MTs) yang belum bisa gelar UNBK ,”ujarnya. Dengan semua sekolah menggelar UNBK, maka integritas atau tingkat kejujuran siswa pada Ujian Nasional nantinya akan sangat bagus. Meski berdasarkan rapor mutu melalui UN Kabupaten Sumbawa pada 2018 Sumbawa menempati urutan keempat di NTB. “Kita berharap dengan 100 persen UNBK, dapat juga terangkat karena nilai integritas kita sangat tinggi. Nilai kejujuran yang tinggi outputnya terjadi peningkatan kualitas mutu. Cara kerja guru lebih baik dan siswa makin percaya diri. Didukung ekosistem pendidikan dalam mendukung standar pendidikan,”jelas Sudarli. Diketahui, UNBK digelar pada 22 - 25
April mendatang. Dengan empat mata pelajaran, yakni, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA. Sekdis Irin Wahyu berharap sekolah, guru dan siswa dapat mempersiapkan UNBK dengan baik. Pembinaan terhadap siswa mesti diintensifkan. Ujian Try out yang soal soalnya dikumpulkan dari gurru mata pelajaran makin diperbanyak untuk siswa. Sekaligus mempertajam pemahaman siswa. Untuk siswa bisa meningkatkan intensits belajarnya. Serta tak lupa menjaga kesehatan. Agar seccara fisik dan mental siap melaksanakan UNBK. “Kita berharap UNBK tingkat SMP tahun ini bisa berjalan sukses,” pungkasnya. (arn/*)
Irin Wahyu Indarni (Suara NTB/arn)
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Pleno DPTb, Jumlah Pemilih Kota Mataram Menurun Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram telah melakukan pleno Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Jumlah total pemilih masuk DPTb di Mataram yang tersebar di enam kecamatan sebanyak 365 orang. Dengan masuknya pemilih tambahan ini, total jumlah pemilih Kota Mataram mengalami pengurangan dari DPTHP-2 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemilih tambahan tersebut tersebar di Kecamatan Ampenan sebanyak sembilan orang, Kecamatan Cakranegara dua orang, Kecamatan Mataram sebanyak enam orang, Kecamatan Sandubaya sebanyak satu orang, Kecamatan Sekarbela nihil, dan Kecamatan Selaparang sebanyak 365 orang. Kemudian untuk jumlah pemilih keluar atau pindah memilih ke daerah lain sebanyak 399 orang. Terdiri dari Kecamatan Ampenan sebanyak 138 orang, Kecamatan Cakranegara 101 orang, Kecamatan Mataram 51 orang, Kecamatan Sandubaya 60 orang, Kecamatan Sekarbela 34 oran, dan Kecamatan Selaparang 15 orang. Ketua KPU Mataram Husni Abidin menjelaskan rekapitulasi DPTb ini adalah yang pertama. Tetapi KPU masih memiliki waktu selama 30 hari ke depan untuk melengkapi DPTb tahap II. Karena dalam aturan DPTb harus selesai 30 hari sebelum 17 April. “Untuk DPTb II nanti kita harus menjemput bola dan tidak hanya menunggu,” tandasnya. Husni tidak menampik jika potensi pemilih yang bisa masuk DPTb lebih dari hasil DPTb awal ini. Karena secara faktual masih ada pemilih yang berpotensi pindah memilih belum terdata. Untuk DPTb awal ini, KPU lebih memprioritaskan pemilih yang ada di Lapas Mataram. Misalnya saja untuk kalangan mahasiswa dan pelajar sampai saat ini masih sebagian yang sudah masuk DPTb. Tetapi masih banyak yang belum terdata dalam DPTb. “Kita akan bekerja keras untuk DPTb II ini. Harus jemput bola tidak bisa hanya menunggu saja,” ujarnya. Sementara itu, Bawaslu Mataram menanggapi hasil pleno DPTb tersebut mengaku kecewa dengan hasil kerja KPU. Bawaslu menilai KPU terkesan tidak proaktif melakukan pendataan terhadap pemilih. Bawaslu kemudian meminta KPU agat tidak menunggu wajib pilih mengurus A5 atau pindah memilih. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri. Dikatakan Hasan, sangat aneh jika hasil rekapitulasi DPTb yang sudah dilakukan, jika dikonversi dengan jumlah DPT-HP justru terjadi penurunan. Dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdata di DPTHP2 sebanyak 293.192 pemilih terjadi penurunan pemilih di Kota Mataram jika dilihat data DPTB yaitu 293.176 pemilih ada selisih 16 pemilih. “Mataram ini daerah urban. Banyak kampus, sekolah, daerah industri dan lapas tapi kenapa bisa turun hasilnya,” ujarnya. Dicontohkan misalnya di Kecamatan Sekarbela, tidak ada sama sekali wajib pilih yang masuk DPTb. Padahal Sekarbela ini diketahui pusat pendidikan dan juga wilayah tinggal mahasiswa dari luar Mataram. “Kami lihat untuk kalangan pelajar dan mahasiswa ini masih banyak yang belum dicover. Tidak mungkin di Mataram ini tidak ada mahasiswa dari luar daerah,” cetusnya. “Kami jadi penasaran kalau teman-teman KPU mau serius tetang pemilih mau melayani hak pilih maka mereka menggunakan sel-sel aktif, merekalah yang turun ke bawah jangan tunggu bola. Gunakan pola seperti pola ketika mendatangi pemilih di Lapas kenapa ini tidak dilakukan dengan mendatangi pemilih di semua kecamatan lalu ditreking . Begitu juga di kampus dengan kumpulkan mahasiswa,” sambungnya. Selain itu, di Kecamatan Cakranegara wajib pilih yang masuk DPTb hanya dua. Padahal Cakranegara ini kan daerah industri. Banyak pekerja dari luar Mataram yang bekerja. “Kalau KPU mau serius melayani hak pilih, maka mereka harus jemput bola. Jangan menunggu orang melapor,” pungkasnya. (ndi)
KPU Minimalisir Potensi Suara Tidak Sah Mataram (Suara NTB) Makin dekatnya pelaksanaan pemilu 2019, tanggal 17 April mendatang, KPU Provinsi NTB makin gencar melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dengan menyasar berbagai segmen. Pendidikan pemilih sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa menyalurkan hak pilih mereka dengan baik dan benar. Salah satu yang menjadi tantangan Pemilu 2019 ini, adalah potensi suara tidak sah yang diprediksi bakal cukup besar. Mengingat banyaknya surat suara yang akan dicoblos masyarakat, yakni lima jenis kertas surat suara. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, Pileg dan Pilpres digelar serentak. “Jangan sampai anda yang sudah meluangkan waktu datang ke TPS, suara anda kemudian sia-sia karena cara mencoblosnya salah sehingga suara menjadi tidak sah,” ungkap anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Partisiasi Masyarakat dan SDM, Agus Hilman. Menurut Hilman, pengetahuan tentang tata cara menyoblos yang benar sangat penting bagi pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Sehingga suara mereka menjadi tidak sia-sia. Sebab satu suara masyarakat akan menentukan nasib rakyat untuk jangka waktu lima tahun kemudian. Agus Hilman mencotohkan tata cara mencoblos yang benar terkait calon yang tidak memenuhi syarat (TMS). Misalkan, calon legislatif yang dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena divonis melakukan Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) dengan keputusan pengadilan yang inkrah. “Jika tetap mencoblos calon yang dicoret, maka suara sah diberikan kepada partainya,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menegaskan, pihaknya akan total untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangka menekan potensi suara tidak sah pada Pemilu 2019 ini. Pendidikan pemilih tidak saja akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, tapi juga akan dilakukan lewat media massa. “Dimedia massa juga akan kita sosialisasi nanti. Intinya kita akan melakukan sosialisasi lewat darat dan udara, untuk memasifkan pendidikan pemilih ini,” katanya. Dalam sisa waktu sebelum hari pemungutan suara pemilu 2019, KPU NTB akan makin menggencarkan sosialisasi pendidikan pemilih dengan menyasar pemilih pemula, disabilitas, keagamaan, ormas, perempuan, kawasan dengan tingkat partisipasi rendah, kawasan rawan konflik, kawasan bencana, daerah terluar dan terjauh. “Kita juga telah merekrut relawan pemilu di masing-masing kabupaten/kota, dengan harapan mereka bisa masuk diberbagai segmen masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ist)
CARA MENCOBLOS - Anggota KPU NTB, Agus Hilman tengah memperagakan tata cara mencoblos surat suara yang benar kepada segmen pemilih dari masyarakat adat di Lenek,LombokTimur.
POLHUKAM
Halaman 8
Diprioritaskan, Distribusi Logistik Pemilu ke Daerah Sulit Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB memberi perhatian serius terhadap daerah-daerah yang geografisnya cukup sulit dijangkau untuk distribusi logistik Pemilu 2019. Daerah-daerah yang masuk kategori sulit itu akan diutamakan mendapatkan penyaluran logistik pemilu. “Untuk daerah-daerah sulit dijangkau ini memang menjadi perhatian kita. Terutama sekali daerah kepulauan yang harus menyeberang. Kemudian TPS-TPS (tempat pemungutan suara) yang melewati gunung-gunung,” ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud. Ia menyebutkan, daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk distribusi logistik Pemilu 2019, hampir merata di NTB. Baik di
Pulau Lombok maupun Sumbawa. Beberapa daerah yang memiliki banyak wilayah yang cukup sulit diakses, tersebar di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur. “Semua daerah ini medannya berat-berat. Apalagi ini dalam situasi musim hujan. Sehingga perlu langkah-langkah cermat saat logistik dikirim agar kotak suara, su-
rat suara dan sebagainya dikirim aman, baliknya pun juga aman,” tegasnya. Ia menambahkan, karena pengiriman logistik ini menjadi prioritas, pihaknya telah mewanti-wakti seluruh KPU kabupaten/kota untuk menyimpan seluruh logistik pemilu pada gudang-gudang besar. Hal ini sebagai langkah antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kerusakan pada kotak
suara dan kertas suara. “Makanya saat surat suara pemilu sudah didistribusikan, harus disimpan di gudanggudang besar yang telah disewa oleh masing-masing KPU kabupaten/kota. Sehingga, betul-betul aman, dari banjir, kebakaran, dan sebagainya,” ungkapnya. Selain itu, Suhardi telah meminta seluruh tempat penyimpanan perlengkapan pemilihan tersebut harus dijaga ketat oleh aparat keamanan. Bahkan, saat rapat pimpinan KPU bersama TNI/Polri, KPU kabupaten/kota juga diminta tetap berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk proses pengamanan.
“Memang sudah ada penjagaan dari awal sampai logistik. Hanya saja kita ingin sampaikan logistik itu tetap baik tetap dikontrol di setiap gudang. Jangan sampai ada hal-hal sekecil apapun mengganggu kondisi logistik. Kalaupun ada kekurangan segera dilaporkan, sehingga kita bisa meneruskan ke KPU RI,” katanya. Kondisi banyaknya medan sulit yang dijangkau dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019, telah dilaporkan KPU NTB ke komisi II DPR RI yang menangani urusan kepemiluan pada saat melakukan kunjungan kerja ke NTB pekan kemarin. (ndi) (Suara NTB/penrem)
SAMBUT - Danrem 162/WB Kol.CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat menyambut kedatangan pasukan Yonzipur di Bandara LIA.
Danrem Sambut Personel Bantuan Penanganan Gempa Praya (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani bersama rombongan menerima kedatangan 1 SSK anggota Yonzipur 2/SG Kodam II/Sriwijaya, Senin (18/2). Pasukan diterima secara resmi di VIP Bandara Lombok International Airport (LIA). Dalam sambutannya, Danrem 162/WB mengucapkan selamat
datang kepada satuan Yonzipur 2/SG di NTB. “Kehadirian para prajurit di wilayah NTB sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat yang terdampak gempa untuk membantu para Fasilitator dan Aplikator terkait percepatan proses rehabilitasi rumah rusak berat pascagempa,” ungkapnya. Dijelaskannya, penambahan
personel 1 SSK Yonzipur 2/SG akan ditempatkan di Kodim 1607/Sumbawa dan langsung bergabung dengan Fasilitator baik sipil, TNI dan Polri yang sudah ada di Pulau Sumbawa. “Segera lakukan penyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kalian bertugas, adakan koordinasi yang baik dengan Pokmas, Fasilitator dan Aplika-
WNA Rusia Ditolak Masuk Lombok Mataram (Suara NTB) – Seorang warga negara asing asal Rusia, Sergei Zimin ditolak masuk ke Lombok. Sebabnya, penumpang pesawat Silk Air ini tidak punya dokumen pendukung. Walaupunmengakuidiundangpemerintah melalui PT Multiintegra. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kurniadie mengatakan, penolakan itu karena Sergei tidak dapat menunjukkan visa. Dokumen pendukung untuk pengurusan visa saat kedatangan juga tidak ada. “Dia ini mengakunya akan memberikan pelatihan pekerjaan penangkap ikan di Lombok Timur,” ucapnya dikonfirmasi Senin (18/2). Sergei tiba di Lombok Minggu (17/2) kemarin menumpang Silk Air rute Singapura-Lombok dengan nomor penerbangan MI124. Sergei tiba di Lombok International Airport Praya Lombok Tengah sekitar pukul 11.20 Wita. Sergei lalu diperiksa petugas Imigrasi Bandara LIA yang kemudian menjelaskan keperluannya untuk memberi pelatihan simulator alat penangkap ikan. Sergei mengaku diundang pemerintah. Pihak pengundang, PT Multiintegra sempat mengatakan yang mengundang pemerintah. Na-
(Suara NTB/ist)
DITOLAK - WNA Rusia Sergei Zimin yang ditolak masuk Lombok, saat menjalani pemeriksaan di konter Imigrasi Lombok International Airport Praya Lombok Tengah, Minggu (18/2). mun tidak dapat menunjukkan surat undangan atau dokumen lainnnya. “Pihak yang mengundang berpikir bisa masuk dengan bebas visa. Dokumen untuk mengurus itu juga tidak dapat ditunjukkan,” terang Kurniadie. “Tadinya sempat kita beri alternatif pakai VOA (Visa on Arrival), karena tidak ada dokumen
pendukung apapun akhirnya kita tolak masuk,” imbuhnya. Dia menambahkan, Segei dipulangkan pada kesempatan yang sama menggunakan Silk Air nomor penerbangan MI123 rute Lombok-Singapura. Maskapai tidak dikenai biaya beban sesuai rujukan pasal 79 UU No 6/2011 tentang Keimigrasian. (why)
Kasus PD BPR NTB, Mutawali Ajukan Kasasi Mataram (Suara NTB) – Terdakwa kasus korupsi konsolidasi PT BPR NTB Mutawali tidak puas dengan hukuman hakim banding Pengadilan Tinggi NTB. Mantan Wakil Ketua Tim Konsolidasi Penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. “Ya kami sudah menyatakan kasasi,” ucap penasihat hukum Mutawali, Suhartono Senin (18/2). Alasannya upaya kasasi akan disampaikan dalam memori yang akan dibuatnya setelah pernyataan kasasi tersebut. “Makanya ini kita perlu salinan putusannya dulu. Nanti di memori kasasinya akan kita sampaikan. Kita teliti dulu apa-apa saja pertimbangan hakim banding ini,” terangnya. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi mengonfirmasi upaya hukum lanjutan dari terdakwa tersebut. “Setelah menyatakan kasasi, pemohon dalam hal ini terdakwa melalui penasihat hukumnya membuat memori kasasi,” ujarn-
ya. Dia menambahkan, salinan putusan banding dikirimkan ke masing-masing pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum. Dalam putusannya, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi NTB mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa Ikhwan dan Mutawali masing-masing dihukum penjara selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian denda Rp100 juta dan wajib diganti dengan kurungan 3 bulan apabila tidak membayar denda tersebut. Masingmasing terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp382,04 juta. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak dibayar setelah putusan inkrah, maka harta benda terdakwa dilelang. Dalam keadaan para terdakwa tidak memiliki harta benda untuk dilelang, maka mereka wajib menggantinya dengan penjara 2 tahun. Majelis hakim banding menimbang, terdakwa Mutawali dan Ikhwan serta saksi Manggaukang Raba -mantan Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB selaku Pen-
garah Tim Konsolidasi- memiliki peran yang sangat dominan dalam penggunaan dana konsolidasi di luar ketentuan TOR. Ketua Tim Konsolidasi Ikhwan dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Mutawali membuat rekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban atas arahan atau petunjuk dari saksi Manggaukang Raba. Pertanggungjawabanfiktifberupa pembayaran kegiatan rapat di Hotel Aston Inn Mataram yang tertera Rp322,7 juta; daftar terima honor rapat Rp229 juta; daftar terima honor tim pengkajian akademisi konsolidasi Rp134,4 juta, serta daftar terima biaya BBM dan sewa mobil Rp198 juta, sehingga totalnya Rp1,08 miliar senilai kerugian negara yang dihitung BPKP Perwakilan NTB. Sejumlah uang itu sudah dipakai untuk keperluan lain di luar TOR Tim Konsolidasi, seperti biaya percepatan Perda ke DPRD NTB, biaya jamuan anggota dewan, biaya transportasi, kunjungan komisi III DPRD NTB ke Lombok Timur, biaya pengurusan konsolidasi dan honor serta saku pelatihan. (why)
tor yang ada di Kabupaten Sumbawa agar proses percepatan rehab rekon rumah rusak berat dapat berjalan aman dan lancar,” harapnya. Selain itu, Alumni Akmil 93 tersebut juga memberikan penekanan kepada 100 orang personel Yonzipur 2/SG untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak citra TNI yang sudah terbangun di
masyarakat khususnya di Provinsi NTB. “Laksanakan tugas mulia ini dengan penuh keikhlasan dan semangat serta dedikasi sebagai Tentara Pejuang, Tentara Rakyat, Tentara Nasional dan Tentara Profesional sehingga tercatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya. (ars/*)
Mantan Analis Kredit Bank NTB KCPS Dompu Dituntut Lima Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi kredit bermasalah pada Bank NTB Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) MF dituntut terbukti bersalah. Jaksa menuntut mantan analis kredit ini dengan hukuman penjara lima tahun. Faisal menjalani sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa penuntut umum Mohamad Isa Ansyori menuntut majelis hakim yang diketuai Anak Agung Gusti Ngurah Rajendra agar menghukum MF bersalah. “Menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama lima tahun,” ujar Ansyori, Senin (18/ 2). Jaksa juga menuntut MF untuk membayar denda Rp100 juta. Apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Terdakwa MF dibebani membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar, yang apabila tidak dibayar wajib diganti dengan penjara 1 tahun 6 bulan. Jaksa meyakini terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair yakni pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hal itu sesuai fakta persidangan yang mengungkap perbuatan MF mengakali pembiayaan pinjaman kepada 21 nasabah dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Hal itu dilaku-
kannya bersekongkol dengan mantan Kepala Bank NTB KCPS Dompu, A Hafid. Pembiayaan disalurkan kepada nasabah menyimpang dari prosedur standar operasional yang ditetapkan Bank NTB Unit Usaha Syariah. Penyimpangannya setiap kucuran dana pinjaman tidak sesuai dengan prosedur standar operasional. Terdakwa mencatut lima nama nasabah sebagai dalih pencairan pinjaman sampai Rp500 juta. Masing-masing nama diajukan plafon pembiayaan antara Rp50 juta sampai Rp150 juta. Kemudian terdakwa meyalahgunakan uang setoran dan pelunasan pinjaman 10 nasabah untuk keperluan pribadi, menggunakan berkas permohonan yang batal digunakan pemohon tanpa sepengetahuan nasabah. Modus lainnya ikut menjadi anggota kelompok tani untuk mendapat fasilitas pembiayaan dan menambahkan plafon pembiayaan tanpa sepengetahuan empat nasabah. Semuanya diketahui dan disetujui A Hafid. Saksi A Hafid HM Amin tetap menyetujui dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pinjaman (SP4) hingga dilakukan penandatangani akad pembiayaan. Total penyimpangan pencairan kredit dengan berbagai modus itu mencapai Rp1,6 miliar, yang menurut saksi ahli auditor BPKP Perwakilan NTB juga sebagai nilai kerugian negara. (why)
(Suara NTB/why)
SIDANG -Terdakwa MF, mantan analis kredit Bank NTB KCPS Dompu mengikuti persidangan kasus korupsi kredit bermasalah tahun 2013-2015 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Halaman 9
80 Persen ’’Guide’’ di NTB Alih Profesi Lombok Taksi akan Operasikan MPV DALAM waktu dekat, Lombok Taksi (Blue Bird Group) akan mengoperasikan taksi dengan kendaraan Multi Purpose Vehicle (MPV) atau klasifikasi kendaraan multi fungsi. Kendaraan MPV dapat digunakan sebagai pengangkut penumpang sekaligus kendaraan pembawa barang. Kendaraan bertipe ini cenderung memiliki klasifikasi “mini-bus” (bus kecil) dilihat dari bentuknya. “Awal Maret ini sudah bisa dioperasikan,” kata Manajer Pool Lombok Taksi, Amir Muslim. (Suara NTB/dok) Untuk tahap pertama ini, 25 Amir Muslim unit jumlah taksi MPV yang akan dioperasikan. Lalu pertengahan tahun sebanyak 25 unit, kemungkinan akan selama setahun ini sebanyak 100 unit jumlahnya. Lombok Taksi melakukan pembaharuan armada guna memenuhi kebutuhan konsumen, baik masyarakat maupun wisatawan. Di kota-kota besar, umumnya armada taksi sangat bervariasi. Tidak hanya menggunakan kendaraan jenis sedan. Lombok dikenal sebagai daerah yang berkembang cukup pesat. Selain itu, karakteristik penumpang umumnya membutuhkan jenis kendaraan keluarga. “Biasanya kalau bepergian dalam jumlah besar. Dengan kendaraan MPV, taksi yang biasanya muat maksimal 4 orang, sekarang sudah bisa sampai 7 orang sekali perjalanan,” jelas Amir. Dengan jenis baru armadanya ini, diharapkan NTB akan setara dengan provinsi dan kota-kota besar lainnya dalam hal pelayanan jasa angkutan umum taksi. (bul)
Mataram (Suara NTB) Mereka yang sehari-hari menjadi pramuwisata (guide) sementara ini banyak beralih ke usaha lain. Usaha yang mampu dikerjakan, setidaknya dapat mengurangi hilangnya penghasilan dari pemandu wisatawan. Hanya sebagian kecil guide yang masih melakukan guiding. Itupun, jika ada wisatawan yang melancong ke Lombok dan Sumbawa. gempa Lombok benar-benar dirasakan dampaknya memukul, ditambah lagi kebijakan nyeleneh maskapai akhir-akhir ini. Irwan, dari Desa Dasan Tapen, Kabupaten Lombok Barat kini seharihari menjadi penjual kopi, penyedia minuman di seputar tugu Giri Menang Square (GMS). Jualannya juga milkshake, dan martabak. Siang akhir pekan kemarin, ia duduk menunggu di depan rombong sederhananya. Sembari membaca-baca buku dan mendesain konsep pariwisata yang seharusnya dikembangkan di NTB ke depannya. Sekitar setengah jam duduk bersamanya, hanya satu orang yang memesan kopi. Irwan berjejer bersama pedagang-pedagang lapak dadakan lainnya. Ada pedagang cilok, di sampingnya juga ada pedagang es. Usaha ini ia lakoni, setelah beberapa waktu pascagempa sektor pariwisata NTB sedang terganggu berat. Kedatangan pelancong sepi, hilanglah mata pencaha-
riannya. Irwan adalah anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB. Sebagai guide, ia memulainya sejak tahun 2016 lalu. Ia menjadi langganan bagi hotel dan restoran lainnya di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Irwan adalah salah satu dari sekian guide yang banting setir. Ada juga yang menjadi debt collector, ada juga kawannya yang beralih menjadi sales. Sektor pariwisata sementara ini mengalami masa suram. Biasanya ia menjadi langganan bagi tamu-tamu dari Malaysia. Sekitar Bulan Juli dan November mendatang ia dijadwalkan akan menemani tamu. Sementara menunggu jadwal itu, tentu tak mungkin ia hanya tinggal diam di rumah. Karena itulah, sementara waktu ia menjadi pedagang asongan. Setidaknya mata pencahariannya benar-benar tak hilang. “Ini usaha lama saya yang saya geluti kembali. Saat ini tidak ada tamu sama sekali,” katanya. Irwan masih menunggu keadaan pulih. Sambil trauma healing bagaimana meyakinkan tamu-tamu datang kembali berwisata ke Lom-
(Suara NTB/bul)
ALIH PROFESI - Irwan, guide yang sementara ini beralih profesi menjadi penjual kopi karena sepinya wisatawan. bok-Sumbawa. Irwan adalah salah satu dari sekian banyak guide yang sementara waktu vakum. Salah satu pusat belanja oleh-oleh terbesar di Jalan Raya Meninting-Senggigi juga menyebut. Sementara ini hanya satu dua guide yang masih terlihat. Lainnya tak tahu rimbanya setelah Lombok didera bencana gempa. Ketua HPI Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH juga tak memungkiri keadaan anggotanya. Anggota HPI NTB sekitar 1.500-an orang. Dari jum-
lah itu, hanya 20 persen yang masih aktif. Meskipun beberapa kunjungan wisatawan telah mulai masuk, namun tak merata dan belum signifikan katanya. Sebagai seorang yang professional, semestinya gejalagejala seperti sekarang ini telah diantisipasi oleh para anggota HPI. Tak ada tamu, bisa mengerjakan kegiatan lain untuk menutupinya. Seyogiya para anggota HPI dituntut multi talenta sementara ini. “Bukan tidak aktif, tapi ada
yang jadi dosen. Karena itulah, tidak semestinya mengandalkan ijazah, kita harus punya skill lain dan tidak terbatas hanya menjadi guide,” ujarnya. Dan yang paling dilakukan saat ini, bagaimana semua pihak terus bergerak mendatangkan tamu ke NTB Sebanyak-banyaknya. Tak cukup hanya di tataran diskusi-diskusi dan meratapi dampak benca gempa secara berkepanjangan. “Harapan kita semoga pariwisata cepat kembali,” demikian Ainuddin. (bul)
Ketua Gapensi Buka-bukaan Soal Dugaan Permainan Proyek (Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Pengurus dan anggota Japnas di NTB pose bersama usai Diklatwil perdana pekan kemarin.
Diklatwil Perdana
Japnas Mutakhirkan ”Database” Anggota dan Komoditas Usaha Mataram (Suara NTB) Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi NTB untuk pertama kalinya melakukan Diklatwil (Pendidikan dan Pelatihan Wilayah). Agenda tahunan yang dilaksanakan perdana ini, sekaligus dirangkai dengan pemutakhiran data anggota dan komoditas usahanya. Diklatwil dilaksanakan di Hotel Arianz Mataram pada 14 Februari. Diikuti oleh puluhan anggota dan pengurus Japnas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Diklatwil ini adalah agenda wajib yang harus rutin dilaksanakan. Untuk NTB, ini menjadi yang pertama setelah organisasi terbentuk. Pengurus dari Japnas pusat Bidang Keorganisasian juga hadir langsung, menjadi mentor anggota Japnas di NTB melakukan pemutakhiran data. “Tujuannya untuk memperdalam wawasan, AD/ ART, dan Kejapnasan serta tata laksana pengelolaan organisasi,” demikian I Made Agus Ariana, Ketua Japnas Provinsi NTB. Pada kesempatan Diklatwil Japnas NTB ini, pemutakhiran data member Japnas dilakukan. Pendafatarannya dengan sistim daring (dalam jaringan) atau biasa di sebut online. Melalui pemutakhiran data ini, dokumen-dokumen keanggotaan didaftarkan. Misalnya KTP, izin-izin usaha, sekaligus komoditi usaha yang dijalankan oleh anggota. Seluruhnya harus terverifikasi dalam satu sistem terintegrasi di Japnas. Puluhan anggota Japnas NTB telah terverifikasi, beserta usahanya. “Japnas sedang melengkapi bank datanya, sekaligus menjadi etalase untuk mengetahui SDM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di NTB,” jelas Airana. Japnas NTB berisi anggota dengan latar belakang usaha yang heterogen. Diantaranya, bergerak di bisnis perhotelan, toko oleh-oleh, toko handphone, SPBU, peternakan ayam petelur, Event Organizer (EO) dealer mobil, kuliner dan lainnya. Untuk mengetahui potensi-potensi usaha yang ada di NTB secara khusus, seluruhnya telah terekam melalui situs milik Japnas, www.japnas.com, dan www.japnas.co.org. “Dan siapapaun yang ingin mengetahui informasi yang valid tentang Japnas dan potensinya, sudah lengkap di sana. Komoditi yang di cari di setiap daerah sudah ada disana,” jelas Ariana. Melalui sistem ini, keuntungannya juga kepada anggota dan daerah, seluruh komoditasnya dapat dipasarkan secara global. Siapapun yang ingin bermitra bisnis, kata Ariana, dapat terlebih dahulu “mengintip” profil pengusaha dan komoditas yang disediakannya melalui portal Japnas. (bul)
Mataram (Suara NTB) Jangan heran ketika proyekproyek pemerintah usianya relatif tak panjang. Mata rantai pelaksana proyek itu panjang. Dari sana sini terjadi kebocoran anggaran proyek. Dampaknya, kualitas proyek jauh dari harapan. Proyek fisik pemerintah kadang-kadang kita jumpai tak berumur panjang. Dan tidak sedikit juga kontraktor yang harus berhadapan dengan proses hukum. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, H. Salman, SH buka-bukaan soal alur bermain di proyek pemerintah. Pertama ia menyayangkan mengapa selalu kontraktor yang menjadi kambing hitam ketika terjadi persoalan dalam satu proyek. Padahal, proyek pemerintah erat kaitannya dengan keterlibatan pejabat/penguasa (dalam arti luas). Bahwa yang berlaku, pelaksanaan proyek pemerintah berkaitan erat dengan suksesi politik. Dibaliknya, ada pihak-pihak yang telah mendanai atau menjadi petarung bagi penguasa. Kata H. Salman, umumnya oknum-oknum inilah yang dekat dengan pejabat/penguasa. Mereka, oknum yang merasa pernah berjasa untuk kesuksesan seorang pejabat/penguasa, biasanya akan dengan mudah mendapatkan proyek. Merekalah yang dikatakan kontraktor abal-abal. “Mereka oknum yang mendapatkan pekerjaan proyek karena kedekatannya. Padahal, mereka tidak memiliki basic keilmuan yang jelas tentang pengerjaan proyek,” kata H. Salman. Pengacara ini juga mengatakan, bagaimana kemudian, ketika proyek di dapat, proyek tersebut lantas dipinjamkan berdera. Karena ia tak memiliki modal, ia tak memiliki alat, dan ia tak memiliki SDM yang memadai. Lalu pemilik bendera belum tentu langsung yang mengerjakan
proyek tersebut. Dipakaikan pekerja-pekerja lainnya. Dari mata rantai inilah, nilai proyek secara tidak langsung gembos. Pertama, pemilik proyek minimal 10 persen, sebab harus menyetor kepada penguasa. Lalu kontraktor abal-abal juga ambil bagian, bisa sampai 7 persen feenya dari nilai proyek. Lalu pemilik bendera, minimal menerima fee 2-3 persen, bahkan sampai 5 persen. Lalu keuntungan yang ditarik oleh pihak yang melakukan pekerjaan. Dari lingkaran inilah, lebih dari 30 persen nilai proyek telah hilang. Belum termasuk untuk pembiayaan lain-lain yang tak terduga. Termasuk kegiatan pengawasan/ penilaiankualitasproyekyangdibebankan dananya dari kontraktor. Belum lagi pihak-pihak lain yang ikut terlibat dan meminta bagian dari proyektersebut. H. Salman mengatakan, jika dikalkulasi, lebih dari 50 persen nilai proyek sudah hilang. Karena itu, jangan bicarakan soal kualitas untuk proyek-proyek pemerintah. tetapi, oleh kontraktor, tetap saja itu dikerjakan, daripada tidak bekerja sama sekali. H. Salam mengatakan, hal ini dapat dikurangi. Asalkan para kontraktor bersatu. Kemudian, pemerintah
Lagi, Nasabah BPR Primanadi Mengadu ke OJK Mataram (Suara NTB) Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Primanadi kembali mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Senin (18/2) kemarin, setelah kasus yang dilaporkannya belum menemukan titik terang penyelesaian. Adalah H. Marhaban, purnawirawan TNI AD yang merasa dirugikan oleh pihak BPR Primanadi. Ia datang ke kantor OJK Provinsi NTB di dampingi pengacaranya, Ilham, MH bersama Arif Hidayat, SH, Direktur Ilham Partner Knob 391. Kedatangan tiga orang ini diterima langsung oleh Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan dan jajaran di ruang kerjanya. Melalui pengacaranya, keluhan H. Marhaban disampaikan kembali. Persoalannya berawal dari pembelian sebanyak 7 dum truk yang dibiayai oleh BPR. Primanadi. Sebagai nasabah, H. Marhaban memiliki kewajiban menyetorkan pengembalian dengan cara cicil. Setoran bulanan dilakukan kolektif untuk 4 truk, dan 3 truk. Dalan perjalanannya, setoran untuk 4 truk mengalami kendala. Pembayaran setoran dilakukan tak mulus. Diduga oleh pihak BPR Primanadi, 4 unit truk kemudian ditawarkan dijualkan pada Oktober 2016 lalu. Jika ada, sisa penjualan, akan dikembalikan kepada H. Marhaban. “Sampai sekarang ini, tidak ada kejelasan ke mana truk-truk itu dijual, dan berapa harga penjualannya, tidak ada sama sekali. orang BPR Primanadi sendiri yang datang,” demikian H. Marhaban melalui pengacaranya. Lalu 3 truk lainnya, secara diam-diam ditarik oleh pihak BPR Primanadi tanpa sepengetahuannya pada bulan Mei 2018. Tidak ada pemberitahuan I, pemberi-
(Suara NTB/bul)
PENGADUAN - Farid Faletehan (tengah) dan jajaran saat menerima laporan pengaduan dari H. Marhaban dan pengacaranya kemarin tahuan II, dan pemberitahuan III. Bahkan penarikan unitpun tak diketahui dilakukan di mana. Laporan keberatan telah disampaikan kepada sejumlah pihak, termasuk dengan tembusan langsung kepada BPR Primanadi. Karena itu, kedatangannya untuk keempat kalinya ke OJK NTB, dalam rangka meminta perlindungan dan meminta otoritas memfasilitasi mediasi. Atau merumuskan jalan keluar persoalan ini. Dalam penyampaiannya secara langsung kepada OJK, seharunya pihak BPR Primanadi tidak menarik seluruh unit milik H. Marhaban. Sebab dalam hitung-hitungannya, kalkulasi setorannya telah melunasi 5 unit. “Kalau ditarik 2 unit, ndak masalah. Asal jangan semua unitnya dan tidak ada kejelasan,” demikian pengacara H. Marhaban. Menanggapi hal ini, Farid Faletehan sebelumnya telah mempelajari kasus yang dipertanyakan kembali oleh H.
Marhaban dan pengacaranya. Kasus ini diketahui telah sampai ke ranah hukum. Sebab dari dokumen yang dimiliki OJK, konsumen telah melakukan perjanjian damai dengan pihak bank. Farid Faletehan kemudian menjelaskan tupoksi OJK di daerah. POJK No. 01/POJK.07/2013 pasal 41 mengatur, bahwa yang ditangani oleh OJK adalah kasus keuangan dengan nilai dibawah Rp500 juta. Selain itu, OJK juga tak dapat menindaklanjuti kasus yang telah ditangani oleh pihak lain. Sebut saja Kepolisian, Kejaksanaan, atau lembaga lainnya. Sementara dalam kasus yang dipertanyakan kembali ini, nilainya total di atas Rp3 miliar. “Pertama nilainya lebih dari Rp500 juta. Kedua, sudah ada lembaga lain yang menanganinya,” jelas Farid. Kendati demikian, OJK akan meminta pihak bank untuk menindaklanjuti perjanjian perdamaian yang dilakukan dengan pelapor. (bul)
daerah khususnya, tidak memberikan proyek kepada orangorang yang bukan ahlinya. Meskipun ia termasuk orang terdekat. Jangan kemudian memberikan kepercayaan kepada orang lantaran merasa “berutang” karena telah didanai atau didukung dalam agenda politiknya. Bukankah ada tender online? Menurut H. Salman, selama sistem masih dikendalikan oleh manusia, selama itu juga tetap proyek dapat diatur. Justru dengan sistim online cenderung sangat tertutup. Karena itu ia mengharapkan dikembalikan sistim lama, lelang proyek dengan cara manual. “Makanya lebih bagus manual, dari situ kita bisa cek
penawaran orang. Kalau online, yang tahu hanya Pokja dan Malaikat,” seloroh H. Salman. Lalu kepada APH, ia juga mengharapkan agar tidak turun tangan ketika proyek telah tuntas. Seharusnya, pengawalan dilakukan ketika proyek mulai dilakukan. Tahapan-tahapan pembangunannya diawasi agar ukuran kualitas sebuah proyek jelas. “Dan gampang untuk mengetahui proyek akan berkualitas atau tidak. Kalau yang kerjakan langsung pemilik bendera, sudah barang tentu diperhatikan. Kalau yang kerjakan bukan yang pemilik bendera, lihat saja hasilnya. Karena itu, aparat juga harus jelas. Jangan hanya kontraktor yang jadi sasaran. Kare-
(Suara NTB/bul)
H. Salman na biasanya ada permintaan,” demikian H. Salman. (bul)
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Pinjam Sarana UNBK SMPN 5 Mataram dipastikan akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019. Tahun ini merupakan kali pertama SMPN 5 Mataram sebagai pelaksana UNBK. Opsi meminjam sarana ke orang tua siswa atau guru diupayakan oleh SMPN 5 Mataram agar bisa mengikuti UNBK. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhammad Ali, ditemui Senin (18/2) mengatakan, keikutsertaan sebagai pelaksana UNBK merupakan dorongan dari guru-guru di sekolah. Sejauh pihaknya akan mengu(Suara NTB/dok) payakan untuk meminjam H. Muhammad Ali laptop di orang tua siswa. “Kita rencanakan pendataan peminjaman dari tanggal 18 Februari sampai 23 Februari, di hari pertama sudah ada 30 laptop yang diantarkan oleh orang tua siswa,” katanya. Pihak sekolah sendiri sudah menyiapkan server dan jaringan. Nantinya akan ada tiga server dan satu server cadangan. Sebanyak 321 siswa kelas IX di SMPN 5 Mataram akan mengikuti UNBK tahun 2019 ini. Mereka akan dibagi menjadi tiga kelas dengan tiga sesi. Dibutuhkan setidaknya 120 komputer untuk melengkapi kebutuhan komputer di SMPN 5 Mataram. “Yang sekarang ada di sekolah baru 30-an untuk hari pertama, kita siapkan laptop guru juga, guru sudah oke, karena mendukung, selebihnya itu kita pinjam ke orang tua,” katanya. Pelatihan proktor secara mandiri juga sudah dilakukan dengan melibatkan 10 orang guru yang dilath menjadi proktor. Pelatihan itu di bawah bimbingan proktor nasional. “Sudah ada usaha kami untuk menyiapkan diri,” kata Ali. Ali menekankan, tekad dan kemauan sekolah sudah besar untuk mengikuti UNBK. ia berharap tidak ada kendala saat pelaksanaannya, baik gangguan peralatan atau pun kesiapan siswa. Nantinya tidak boleh ada siswa yang tidak mengikuti gladi bersih. Pihaknya juga akan mempertimbangkan menyewa genset untuk mengantisipasi gangguan listrik selama pelaksanaan UNBK. “Jaringan internet, server sudah, tinggal komputer dan kesiapan prokotor. Saya lihat sekarang UNBK ini semangat guru sangat antusias, anak juga antusias. Semangat sekarang lebih. Mudahan tidak ada kendala dari anak dan laptop yang terkumpul. Siswa juga ada pelatihan mandiri dari sekarang,” pungkasnya. (ron)
Gedung Sedang Direhab
UIN Mataram Numpang di Stikes Yarsi Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kini sedang merehab gedung-gedung terdampak gempa Agustus tahun lalu. Akibatnya sebagian perkuliahan harus dilakukan di luar kampus UIN Mataram. Seperti Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama harus menjalani aktivitas perkuliahan di kampus Stikes Yarsi Mataram selama dua semester mendatang. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, Dr. Muhammad Zaki, mengungkapkan pihaknya akan menjalani perkuliahan yang dimulai bulan Februari 2019 hingga Februari tahun 2020 mendatang. “kita kuliah di sini selama dua semester, semester genap dan semester ganjil. Insya Allah memasuki semester genap 20192020 kita kembali ke Jempong,” ungkap Zaki saat membuka studium general perkuliahan awal semester, Senin (18/2) pagi. Zaki berharap tidak ada hal-hal yang menghalangi proses pembangunan gedung baru maupun rehab gedung lama akibat gempa, sehingga perkuliahan normal dapat dilakukan di gedung UIN Mataram. “Kita sewa selama satu tahun 12 bulan tapi tetap saja kita numpang,” ungkap Zaki. Atas kepindahan perkuliahan ini, phaknya berharap kepada mahasiswa agar membantu dengan tetap memperhatikan segala aturan yang ada di Stikes Yarsi, termasuk dalam hal parkir motor dan buang sampah tidak sembarangan. “Sehingga ketika masuk ke area kampus mohon ikuti aturan dari tuan rumah agar tidak mendapat teguran teguran. Karena dua hari di tempati sempat ditegur, karena ada berkendara (ngebut),” sambungnya. Selain itu, di hadapan dosen dan mahasiswa UIN selama berada di Stikes Yarsi mampu menjaga aturan, termasuk tepat waktu melakukan ibadah salat setiap hari. Mengingat adanya permintaan dari pihak Stikes Yarsi untuk menghidupkan musala dengan berbagai kajian-kajian keislaman. “Ketika kami di sini pertama kali negosiasi ada permintaan dari teman teman Yarsi hendaknya kita salat berjamaah seraya mengisi kajian kajian seperti kajian tafsir kajian siyasah. Sehingga nanti ketika sudah tiba jadwal salat agar segera mengambil tempat yang telah disediakan takmir. Sehingga kami mohon dengan sangat agar menjaga dengan baik, dan saya kira itu merupakan simbol UIN ialah teratur,” ujarnya. (dys)
(Suara NTB/dys)
STUDIUM GENERALE - Suasana studium generale mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram di Stikes Yarsi Mataram, Senin (18/2).
PENDIDIKAN
Halaman 10
Budaya Antre Kuatkan Pendidikan Karakter
Mataram (Suara NTB) – SMPN 6 Mataram menerapkan budaya antre di kantin sekolah. Hal itu tampak sederhana, tapi mampu membiasakan siswa untuk melatih kesaraban dan ketatan pada tata tertib yang berlaku. Budaya antre di sekolah sebagai salah satu upaya untuk menguatkan pendidikan karakter bagi siswa. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/2) mengatakan, pihaknya mulai menekankan budaya antre bagi siswa, terutama saat berbelanja di kantin. Biasanya, siswa akan saling berebut saat berbelanja, saat ini siswa dilatih untuk patuh mengantre saat berbelanja. “Budaya antre ini untuk meningkatkan atau menguji kesabaran siswa, agar mereka terbiasa juga di masyarakat. Sebagai bagian dari pendidikan karakter,” kata Azizudin. Menurut Azizudin, melatih kesabaran itu sangat susah. Siswa harus sejak dini dilatih untuk terbiasa bersabar, budaya antre yang mulai dibiasakan di sekolah ini diharapkan dapat diterapkan siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter di SMPN 6 Mataram selama ini sudah diberikan oleh guru di sekolah melalui setiap mata pelajaran. Penguatan pendid-
ikan karakter yang diterapkan di sekolah dirasa akan baik dalam meningkatkan pembinaan akhlak siswa. Di samping juga menguatkan sisi akademik para siswa. “Dengan adanya penguatan pendidikan karakter, akhlaknya yang ditekankan, kesejukkan sifat akhlaknya,” ujar Azizudin. Di SMPN 6 Mataram dilaksanakan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan budaya sekolah yang ada di SMPN 6 Mataram. Azis menjelaskan ada lima inti dari program penguatan pendidikan karakter itu, yaitu dari sisi religius, nasionalisme, gotong royong, mandiri, dan integritas. Dalam sisi religius, penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan iman dan takwa, kegiatan diniyah, serta menjalankan salat dhuha, serta salat Dzuhur berjamaah. Serta kunjungan ke berbagai tempat ibadah sesuai agama masingmasing. Melalui berbagai kegiatan yang bernuansa religius
(Suara NTB/ist)
ANTRE - Siswa SMPN 6 Mataram saat mengantre di kantin sekolah beberapa waktu lalu. Budaya antre dibiasakan bagi siswa dalam rangka penguatan pendidikan karakter. itu diharapkan juga dapat meningkatkan sisi keimanan siswa. Azis menjelaskan, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme para siswa, dilaksanakan upacara bendera setiap hari Senin serta hari besar lainnya serta menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang menjadi ciri khas di SMPN 6 Mataram, atau yang dikenal dengan sebutan Spena, yaitu setiap pagi sebelum masuk kelas diputarkan lagu nasional. Dengan begitu diharapkan menumbuhkan jiwa nasionalisme para siswa.
Tingkatkan Budaya Literasi
SMKN 1 Sikur Datangkan Perpustakaan Keliling Selong (Suara NTB) Guna meningkatkan budaya literasi di sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sikur bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB mendatangkan perpustakaan keliling. Kepala SMKN 1 Sikur Lalu Yaniwardan, S.Pd., M.Pd., menjelaskan kerjasama ini sudah berlangsung selama satu tahun lebih, yaitu dalam bentuk perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB datang ke sekolah setiap bulannya pada minggu kedua. Menurutnya, sebagian besar buku yang diminati siswa adalah buku-buku referensi penunjang pembelajaran seperti Bahasa Inggris, sains, dan ilmu kejuruan komputer, akuntansi, otomotif, dan lain-lain. Di samping buku penunjang pembelajaran, perpustakaan keliling ini juga menyediakan buku-buku referensi umum seperti buku agama, manajemen, leadership, kewirausahaan.
(Suara BTB/ist)
PERPUSTAKAAN KELILING - Sejumlah siswa SMKN 1 Sikur antusias menyambut hadirnya perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Senin (18/2) pagi. Adapun tujuan diadakannya kerjasama ini kata Lalu Yaniwardan adalah untuk meningkatkan minat baca siswa pada khususnya dan guru, pegawai SMKN 1 Sikur pada umumnya. Dengan membaca, diharapkan dapat meningkatkan wawasan siswa, menambah referensi bahan bacaan di luar buku teks yang ada di perpustakaan sekolah. “Sehingga dengan banyak membaca akan dapat men-
ingkatkan pengetahuan dan dapat mengubah mindset siswa dalam menghadapi persaingan global yang kompetetif di tengah revolusi industri 4.0,” ungkapnya menjelaskan. Kerjasama yang sudah dijalin ini sebutnya, merupakan salah satu ikhtiar unuk meningkat budaya baca di lingkungan sekolah dan menjadi modal dasar bagi siswa-siswa untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang.(dys)
Lomba Pencak Silat Se-NTB
Siswa MAN 1 Lotim Juara 1 dan III Selong (Suara NTB) MAN 1 Lombok Timur (Lotim) semenjak awal tahun 2019 telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, baik bidang olahraga maupun dalam bidang akademik. Pada 17 Februari 2019 empat orang siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler Prestasi Olahraga pulang membawa juara dalam bidang pencak silat yang diselenggarakan oleh IKIP Mataram pada 11-17 Februari 2019. Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni, MPd., mengaku siswa MAN 1 Lotim menjadi juara I dan 3 pada perhelatan Pekan Olahraga dan Sains IKIP MATARAM (POSIM) tahun 2019. Adapun siswa yang meraih juara 1 kelas A Remaja Putra yaitu Esgan. ‘’Sedangkan pada Beregu Remaja MAN 1 Lotim juga meraih juara 1 yang terdiri dari Musleh Rijal, Maulana Afif, dan Firman Sugana sementara itu pada tingkat dewasa MAN 1 Lotim mampu sampai juara 3 yang diraih oleh Suhendi,’’ ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (18/2). M. Nurul Wathoni, merasa bangga dengan torehan presta-
(Suara NTB/ist)
BERSAMA - Para juara silat dan juara olimpiade, juara tilawah dan menulis puisi MAN 1 Lotim bersama kepala dan wakil kepala madrasah. si yang diraih oleh anak binaan- gaku bersyukur atas perolehan ya, pasalnya madrasah tidak yang diraih anak didiknya. Pasalkalah dengan sekolah umum di nya pada setiap ajang lomba sibawah Kementerian Pendidi- lat MAN 1 Lotim tidak pernah kan dan Kebudayaan (Ke- tidak juara. Saat ditanya bagaimmendikbud). Selain itu, ujarn- ana proses pembinaanya, ia ya, pada bulan Februari ini mengaku pembinaan dilakukan MAN 1 Lotim banyak meraih secara intensif dengan didatangjuara pada bidang yang lain, kan pelatih yang terbaik. Di tempat terpisah, siswa seperti juara 2 lomba menulis puisi se-Pulau Lombok, juara peraih juara Esgan juga meraTilawatil Quran, Juara hara- sa bersyukur dan berterima pan pada olimpiade kimia dan kasih kepada madrasah yang fisika. Hal ini, menunjukkan telah banyak mendukung baik proses pembinaan di MAN 1 secara moril maupun secara Lotim tetap berjalan lancar materi, sehingga mampu memdan berterima kasih pada pem- persembahkan juara untuk bina yang telah berusaha keras MAN 1 Lotim. Ia tidak lupa juga berterima kasih kepada dalam membimbing siswa. Sementara itu, Pembina kedua orang tuanya yang telah Olahraga Prestasi Irhadi men- banyak memberikan doa. (r)
Para siswa juga ditumbuhkan semangat gotong royong mereka, melalui berbagai kegiatan seperti Sepuluh Menit untuk Kebersihan (Semut) dilaksanakan sebelum belajar. Ada juga olahraga gembira dan kemah bakti dan kerja bakti. Ada juga gerakan ikatan tali kasih. “Ketika ada orang tua siswa yang meninggal, anak-anak mengumpulkan uang untuk berbelasungkawa. Rasa kekeluargaan tumbuh,” kata Azis. Kemandirian siswa juga diasah melalu kegiatan ekstrakurikuler. Eskul semakin digiat-
kan, ada pendidikan pramuka yang wajib diikuti. Serta pilihan berbagai ekskul yang dapat diikuti para siswa. “Juga melalui latihan dasar kepemimpinan, juga menyambut kehadiran siswa dengan Senyum, Salam, dan Sapa,” ujar Azis. Tidak lupa juga integritas harus juga ditekankan melalui optimalisasi proses belajar mengajar. Serta akselerasi kompetensi guru, pegawai, dan siswa. Program pengayaan, uji coba, literasi, dan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga digiatkan. (ron)
Unram Bentuk UKM Pembina Ideologi Bangsa Mataram (Suara NTB) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengeluarkan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018. Aturan baru ini memberi lampu hijau kepada organisasi ekstra kampus atau Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) untuk dapat kembali berkegiatan di kampus. Permenristekdikti tersebut berisi tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Salah satu pasal krusial dalam Permenristekdikti tersebut adalah, pasal 1 yang berisi “Perguruan tinggi bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD dan Bhinneka Tunggal Ika melalui kokurikuler, intrakurikuler, maupun ekstrakurikuler.” Sementara menindaklanjuti Permenristekdikti 55 tahun 2018, pada tanggal 14 Februari 2019 lalu Universitas Mataram akhirnya membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pembina Ideologi Bangsa (PIB). Pembentukan UKM PIB atas dasar kesepakatan musyawarah sejumlah pengurus organisasi ekstrakampus seperti HMI, PMII, KAMMI, GMKI, HIMABUDI, PMKRI. Risky Febrian utusan HMI Cabang Mataram terpilih sebagai Ketua UKM PIB. Wakil Rektor III Unram H. Mohammad Natsir., menyebut berdasarkan aturan itu perguruan tinggi dapat membentuk organisasi yang berkaitan dengan ideologi bangsa untuk mewadahi sejumlah organisasi ekstra kampus yang selama ini dilarang masuk dan berkegiatan di dalam kampus. Organisasi tersebut berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pembina Ideologi Bangsa (UKM PIB). Dikatakan Natsir, UKM PIB berisi perwakilan dari masing-masing organisasi ekstrakampus. Masingmasing organisasi ekstra kampus satu perwakilan. Mereka bermusyawarah menetapkan pengurus
UKM PIB. “Ini sangat baik sehingga ada kolaborasi mahasiswa ekstrakampus dengan intrakampus,” jelasnya. Keberadaan UKM PIB menjadi jalan tengah bagi organisasi ekstrakampus, untuk berkegiatan di dalam kampus, sepanjang kegiatan tersebut berkaitan dengan tema PIB. Bahkan akan disediakan anggaran pembinaan ideologi bangsa di dalam kampus melalui UKM PIB tersebut. Secara umum Permenristekdikti ini sebutnya dihajatkan agar kampus terbebas dari radikalisme dan intolernasi. Jangan sampai kampus sebagai ajang membina mendidik radikalisme. Organisasi ekstrakampus dapat menuangkan idenya tentang pembinaan ideologi kebangsaan melalui UKM PIB. “Dalam membangun karakter bangsa sehingga perpaduan mahasiswa intra dan ekstra akan membawa satu kreatifitas dan inovasi untuk menuju mahasiswa yang mandiri, sehingga terhindar dari pengaruh radikalisme,” ungkapnya. Untuk diketahui, organisasi mahasiswa di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni organisasi internal dan eksternal kampus. Organisasi internal kampus adalah organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di perguruan tinggi. Bentuknya bisa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa, Senat mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan para Ketua Tingkat. Sedangkan organisasi eksternal kampus merupakan organisasi yang aktivitasnya berada di luar lingkup perguruan tinggi. Salah satu contohnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan lainnya. (dys)
Tidak Wajib, Pelaksanaan UN bagi Siswa SLB Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2019 bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) atau siswa inklusi tetap dilaksanakan. Namun, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti UN, mereka bisa memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti UN. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., mengatakan, untuk UN tahun 2019 ini siswa SLB atau inklusi diberikan kebebasan untuk memilih mengikuti atau tidak mengikuti UN. “Mereka boleh milih, boleh UN, boleh juga tidak ikut UN,” ujarnya. Nantinya, bila siswa SLB memutuskan mengikuti UN, mereka akan mengikuti UN Kertas Pensil (UNKP). Sampai saat ini tengah dilakukan
pendataan siswa SLB atau sekolah inklusi yang akan mengikuti UN. “Data sedang terus berjalan, yang pasti setiap tahun ada siswa SLB yang ikut UN,” kata Saiful. Biasanya siswa yang mengikuti UN sangat bergantung dari ketunaan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang mengetahui siswa yang bisa mengikuti UN. Nantinya siswa SLB yang akan mengikuti UNKP
yang mengalami hambatan dalam mengerjakan soal, akan dituntun oleh salah satu guru atau pengawas. Selain itu, di tahun 2019 ini akan dibangun tiga SLB baru di NTB. Tiga unit SLB baru itu akan dibangun di Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di Selebung Mantang, Kabupaten Lombok Tengah dan di Lopok, Kabupaten Sumbawa. Pihaknya menargetkan dimulainya pembangunan tiga SLB
baru ini pada bulan Maret tahun 2019. Ditargetkan akan selesai dalam empat bulan. Saiful berharap tiga SLB baru ini bisa langsung menerima siswa baru di tahun ajaran 2019/2020. Di NTB sendiri jumlah SLB negeri dan swasta sebanyak 44 SLB. Dengan rincian 28 SLB swasta dan 16 SLB negeri. “Kita butuh tambahan SLB lagi, mudahan tahun depan ada lagi anggaran untuk pembangunan SLB baru,” harap Saiful. (ron)
(Suara NTB/ist)
TERPILIH - Unram membentuk UKM PIB. Di mana, Risky Pebrian terpilih sebagai ketua.
Halaman 11
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Nurul akan Berlaga di Pra-Olimpiade Mataram (Suara NTB) Atlet panjang tebing NTB, Nurul Iqamah akan memperkuat tim Indonesia di ajang internasional. Peraih medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 ini akan berlaga di Pra-olimpiade yang akan berlangsung di Prancis bulan September 2019. Ketua Bidang Pembina Prestasi (Binpres) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (18/2) kemarin mengatakan, keikutsertaan Nurul di Pra-Olimpiade pajat tebing 2019 sudah dapat dipastikan. Pasalnya, Nurul sudah resmi masuk Pelatnas persiapan Pra-Olimpiade 2019. “Nurul sudah masuk Pelatnas sejak tanggal 10 Februari lalu. Persiapan mengikuti Pra-Olimpiade di Prancis bulan September,” ucapnya. Pemanggilan Nurul mengikuti Pelatnas berdasarkan Surat Keputusan (SK) PB FPTI Nomor : 3417/SKP/PP-NAS/II/2019, yang ditetapkan Ketua Umum PP FPTI, Faisol Rizal tanggal 1 Februari 2019. Dalam SK tersebut, PP FPTI memanggil sebanyak 10 atlet mengikuti Pelatnas yang berlangsung di Jakarta mulia 10 Februari hingga pra olimpiade bulan September 2019. Dari 10 atlet itu,Nurul Iqomah menjadi satu-satunya wakil NTB. Keikutsertaan Nurul di Pra-olimpiade 2019 akan menjadi sejarah baru yang dicatat kepengurusan cabang olahraga panjat tebing NTB. Pasalnya, untuk pertama kalinya atlet NTB dapat mewakili Indonesia di Pra-Olimpiade 2019. (fan)
Gagal Ikut Pelatnas, Ainun Kejar Tiket PON Mataram (Suara NTB) Atlet tinju andalan NTB, Ainun Azizah tidak masuk dalam tim Pelatnas Tinju Indonesia persiapan SEA Games tahun 2019. Dari lima atlet asal NTB yang sukses meraih medali emas di Kejurnas Tinju Amatir tahun 2018, hanya Ainun Azizah yang tidak dipanggil masuk dalam Pelatnas tinju tahun ini. Absen di Pelatnas tahun 2019 pada umumnya bisa membuat atlet patah semangat. Apalagi, atlet tersebut pernah mengikuti Pelatnas di tahun sebelumnya dan selalu meraih prestasi di level nasional. Namun demikian tidak bagi bagi atlet unggulan NTB ini. Ainun Azizah yang dikonfir-
masi Suara NTB via ponselnya, Senin (18/2) kemarin mengatakan dirinya tetap semangat berlatih meskipun tidak dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games 2019. “Ndak apa-apa tidak ikut Pelatnas. Fokus saya tahun ini kejar tiket PON saja,” ucapnya. Sebagaimana diketahui se-
belumnya, Ainun Azizah merupakan atlet yang pernah dipanggil mengikuti Pelatnas jangka panjang di tahun 2018. Namun di Pelatnas tahun 2019 justru nama Ainun tidak ada. Padahal Ainun juga salah satu dari lima atlet yang meraih medali emas di kejurnas tinju tahun 2019.
Namun hanya empat atlet NTB yang dipanggil Pelatnas tahun ini yakni Saputra Samada, Jubaitul, Huswatun Hasanah dan Endang. Keempat atlet itu sudah berangkat ke Jakarta tanggal 16 Februari 2019. Absen di Pelatnas tahun ini, Ainun akan fokus latihan di Pelatda Mayung NTB. Pasalnya, ia akan dipersiapkan memperkuat tim Pra-PON NTB tahun 2019. Nurul mengaku akan merebut tiket PON XX/ 2020 di ajang Prakualifikasi PON tahun 2019. (fan)
(Suara NTB/ist)
Ainun Azizah
Anwar, Adit dan Mayang Juarai Kejuaraan Tenis Meja NTB Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Tenis Meja PTM Sejahtera digelar di Arena Tenis Meja PTM Sejahtera Ampenan Mataram, 15-17 Februari. Tiga atlet, Anwar, Adit dan Mayang berhasil meraih juara di masing-masing kelas yang dipertandingkan. Anwar berhasil meraih medali emas di kelas Divisi III setelah mengalahkan atlet asal PTM Labu Api Lombok Barat (Lobar), Fandi 3-1 di babak final, Minggu (17/2). Fandi yang kalah di babak final membawa pulang medali perak, sedangkan medali perunggu bersama diraih Deo atlet binaan BSLU Lombok Utara dan Dilan dari PTM Kamtesa Dompu. Selanjutnya juara di kelas Kadet putra diraih oleh atlet binaan PTM Pade Angan, Adit setelah unggul 3-0 atas Dodi binaan PTM Gerung dibabak final. Atas hasil kemenangan itu Adit berhasil membawa pulang medali emas, sementara Dodi meraih perak serta perunggu bersama diraih oleh Ferdi dari
PTM Kamtesa Dompu dan Aria dari PTM Pade Angan. Kemudian juara di pertandingan kadet putri diraih oleh Mayang dari PTM Lotim usai mengalahkan Nunung dari PTM Lotim. Atas kemenangan itu, Mayang meraih medali emas, Nunung perak serta medali perunggu bersama diraih oleh Tia dari KLU dan Fadila dari Lotim. Panitia Pertandingan, Feri Supendi yang ditemui Suara NTB, di sela-sela pertandingan mengatakan, event yang digelar oleh PTM Sejahtera ini merupakan kategori perlombaan pertama di tahun ini. Lewat event ini diharapkan dapat menambah gairah atlet-atlet muda NTB untuk menggeluti olahraga tenis meja. Pihak Pihak PTMSI NTB ikut memantau sejumlah atlet-atlet berbakat di event ini. Para pemain yang memenuhi kriteria atlet berprestasi akan dibina lebih lanjut oleh PTMSI NTB untuk memperkuat NTB di level nasional. “Yang jelas ini kategori event yang perdana kami gelar. Harapannya tenis meja lebih me-
masyarakat dan lebih banyak peminatnya,” ucapnya Feri yang juga menjabat Ketua Binpres PTMSI NTB. Event ini mempertandingkan dua kategori yakni kategori kadet putra/putri dan kategori Divisi III NTB. Dikategori kadet mempertandingkan atlet usia 15 tahun kebawah, sementara untuk kategori Divisi III melibatkan atlet-atlet senior dari sejumlah klub tenis meja di kabupaten/kota di NTB. “Masing-masing atlet mewakili klub di kabupaten/kota NTB. Mereka perwakilan klub PTM di kabupaten/kota. Ada juga atlet yang mewakili instansi pemerintah,” jelasnya. Jumlah peserta yang ambil bagian di event ini sebanyak 129 atlet. Mereka berasal dari Dompu, Bima untuk atlet Pulau Sumbawa. Sementara dari Pulau Lombok diikuti semua atlet kabupaten/kota. Para atlet akan memperebutkan juara satu, dua dan tiga untuk bisa membawa pulang hadiah trofi juara dan hadiah uang pembinaan. (fan)
(Suara NTB/fan)
BERLAGA - Atlet tenis meja, Anwar (kiri) dan Adit saat berlaga di Kejuaraan Tenis Meja PTM Sejahtera.
SUARA NTB
Selasa, 19 Februari 2019
Mutasi Pejabat di Lotim Segera Digelar Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyatakan perbaikan kekeliruan berkas administrasi dalam pelantikan ratusan pejabat di Lotim sudah tuntas dilakukan. Untuk itu, pelantikan pejabat yang sebelumnya dibatalkan itu siap dilaksanakan. “Tergantung dari bupati dan wakil bupati. Sementara untuk kekurangan administrasi hingga dilakukan penundaan dalam mutasi dan pelantikan pejabat itu, kita sudah lengkapi sebagaimana mestinnya,” terang Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi dikonfirmasi Suara NTB, Senin, (18/2). Hairi enggan menyampaikan kekurangan yang terdapat dapat proses pelantikan itu
hingga dilakukan penundaan. Padahal, ratusan pejabat yang sudah menerima undangan, pada Rabu lalu sudah siap untuk dilantik dengan berseragam sebagaimana mestinya. Hanya saja pelantikan dibatalkan karena masih ada kekeliruan dari segi administrasi penempatan pejabat sebelum dilantik. Langkah itu dilakukan Pemkab Lotim untuk menghindari masalah di kemudian hari. Pelantikan ratusan pejabat dibatalkan itu terdiri dari pejabat eselon II, III, dan IV, baik yang mutasi, penggeseran maupun promosi jabatan. “Tadi pagi saya sudah dipanggil oleh beliau berdua (Bupati dan Wabup, red) terkait pelantikan itu. Ada lampu kuning untuk dilakukan pelantikan dalam waktu dekat, iya paling lama minggu depan,” bebernya.
Sebelumnya, Sekda Lotim, H. Rohman Farly menjelaskan, kekeliruan yang terjadi seperti adanya beberapa pejabat yang akan ditempatkan namun pejabat yang ditempatkan itu belum mendapat undangan pemberitahuan. Sehingga penundaan dilakukan untuk menghindari pejabat-pejabat yang ganda. Di mana berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, ada istilah pejabat yang namanya tertindih. Sekda menegaskan, dalam persiapan mutasi ini tidak berkesudahan. Ketika dilakukan mutasi, maka mutasi berikutnya dipersiapkan kembali untuk dilaksanakan.
Maka dari itu, katanya, merupakan suatu kewajaran ketika minggu depan beredar kabar akan dilakukan mutasi dan itu dibenarkannya. “Jadi begitu selesai mutasi, ada info tentang kekeliruan dan kekurangan-kekurangan diluruskan,” jelasnya. Sekda menyebut, dalam pengelolaan administrasi ini sendiri terdapat di BKPSDM Lotim dengan proses yang disusun orang banyak dengan berbagai tuntutan, sehingga ada yang terlupakan. Maka dari itu, lanjut Sekda, untuk menghindarigangguan-gangguanpsikologis pada birokrasi di Kabupaten Lotim, maka dilakukan penundaan pelantikan. (yon)
Halaman 12
Belum Ada Kepastian tentang PPDB Zonasi Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri terutama berkaitan dengan zonasi, masih belum ada kepastian. Kemungkinan penerapannya akan mempertimbangkan aturan PPDB tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB mensyaratkan 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, belum ada kepastian terkait PPDB tahun 2019 nanti. “PPDB belum ada kepastian, kita masih akan mengkombinasikan
PPDB 2018 dan Permendikbud 2018,” katanya. Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi. Serta, kuota lima persen bagi siswa yang
HILANG HLG STNK R2 DR.4030 CT HONDA NOKA/NOSIN : MH1JFW11XHK906485/ JFW1E-1917479 AN.REKHA MARTHAZIA MIDER KHAN HLG SEKITAR JALAN RUMAH
HLG STNK R2 HONDA DR.2339 CV NOKA/NOSIN : MH1JFX11XHK297615/ J F X 1 E - 1 2 9 7 2 4 6 AN.SUKIMAN HLG D’SKTR KOTA MATARAM
HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4992 CR NOKA/NOSIN : MH1JX111GK183145/JFX1E-1183252 AN DARWIS HLG D’SKTR JL.JELANTIK GOSA HALAMAN MASJID ASUHADA GEBANG
HLG STNK R2 HONDA DR.4030 CC NOKA/NOSIN : MH1JFD213DK243080/ JFD2E-12D5571 AN.SRI HURDIYATNI,DRA. HLG D’SKTR JL.UDAYANA KOTA MATARAM
RUPA-RUPA
HLG STNK R2 HONDA DR.4382 HN NOKA/NOSIN : MHIJF112DK069107/JFF1E1072420 AN.H.M.MAMDUH,S.Pd.SD HLG D’SKTR ATM BRI JL.AA GDE NGURAH CAKRANGARA
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
HILANG
HILANG STNK R2 HONDA EA 1121 HC NOKA/NOSIN : MH1JF9118BK231938/ JF91E-1227584 AN.FAHMI SYAHIB HLG DSKTR JL.BUNG KARNO MTRM
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP
q
mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antardaerah. Rosyidin menekankan, pembahasan akan berfokus pada apakah sekolah akan mengikuti secara persis aturan Permendikbud atau ada varian pilihan. Namun, ia memastikan zonasi tetap akan diterapkan. “Tinggal sekarang kita ingin persis seperti Permendikbud ataukah kita siasati varian pilihannya, tapi zonasi tetap,” ujar mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini. Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. (ron)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 19 Februari 2019
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Hidupkan MCC RENCANA Pemkot Mataram menjadikan MCC (Mataram Craft Center) sebagai ekowisata nampaknya cukup positif. Gagasan menjadikan MCC sebagai ekowisata, dapat menjadi puntu masuk penataan kawasan MCC Mataram. Sudah cukup lama, keberadaan MCC tidak mampu memberikan nilai lebih kepada Pemkot Mataram. Padahal, pembangunannya dulu menelan anggaran yang tidak kecil. MCC yang dibangun pada masa pemerintahan mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan menghabiskan anggaran puluhan miliar. Ini tentu bukan angka yang kecil di tengah PAD Kota Mataram yang terbilang masih sangat kecil saat itu. Niatan Pemkot Mataram membangun MCC, sangat baik. Pemkot Mataram ingin MCC itu menjadi wadah berkumpulnya para perajin emas dan mutiara di Sekarbela. Kecamatan Sekarbela terkenal sebagai daerah penghasil perhiasan emas dan mutiara. Dengan perajin emas dan mutiara yang terkonsentrasi di satu tempat yakni di MCC, diharapkan dapat memudahkan tamu yang hendak mencari oleh-oleh mutiara Lombok ke sana. Sayangnya, dalam perjalanannya, MCC yang dibangun dua lantai itu, tidak banyak diminati perajin emas dan mutiara di Sekarbela. Banyak di antara para perajin emas dan mutiara itu lebih tertarik membuka gerai penjualan sendiri di rumahnya masing-masing. Tidak heran, begitu memasuki kampung-kampung di Sekarbela, sangat mudah menjumpai toko yang menjual oleh-oleh berupa perhiasan emas dan mutiara, meski di dalam gang sempit sekalipun. Dampaknya, MCC hanya dihuni oleh beberapa perajin saja. Entah ini ulah siapa, namun beberapa tahun belakangan MCC terlihat mulai ke luar dari peruntukkannya. Ada oknum yang membuka usaha di luar penjualan emas dan mutiara. Mendapat kritik dari sana – sini, Dinas Perindustrian dan Koperasi mulai membenahi MCC. Pedagang selain perajin emas dan mutiara diminta ‘’angkat kaki’’ dari MCC. Apakah setelah itu MCC menjadi lebih maju? Ternyata tidak. MCC sebagai ikon penjualan kerajinan emas dan mutiara tetap terpuruk. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Mataram, bagaimana menghidupkan MCC. Karena setelah serangkaian upaya membuat MCC menjadi pusat perhatian tamu-tamu yang datang ke Mataram gagal, tentu ada cara pengelolaan yang keliru. Inilah yang harus dicari benang merahnya. Untuk menjadikan MCC benar-benar menjadi pusat penjualan hasil kerajinan emas dan mutiara, tidak bisa dilakukan secara konvensional. Hanya menyediakan los toko bagi para perajin emas dan mutiara layaknya Dinas Perdagangan yang menyediakan toko di pasar untuk para pedagang kelontong. Memang harus ada lompatan pemikiran bagaimana mengelola MCC dengan cara yang tidak biasa. Diera digital ini, pemasaran maupun promosi pariwisata tidak hanya dilakukan melalui selebaran, poster dan sejenisnya. Kepala dinas Perindustrian bisa saja menggagas MCC berbasis teknologi. Apalagi konsep yang sedang direncanakan ke depan adalam menjadi ekowisata. Ini dua hal yang sangat sejalan. Dinas Perindustrian dapat melakukan promosi berikut penjualan tidak hanya offline tapi juga online. Konkretnya, MCC bukan saja toko fisik tapi harus juga dibukakan toko online untuk promosi yang lebih luar. Karena dari bangunan maupun lokasi, MCC seharusnya menjadi alternatif utama pilihan para tamu yang berkunjung ke Kota Mataram. (*)
OPINI
Halaman 14
Zul-Rohmi dan Pembangunan Desa Wisata ALAH satu yang menjadi hirau dari NTB gemilang yang dinakhodai oleh Bang ZulUmmi Rohmi adalah pariwisata. Hal ini tentu sesuatu yang sangat wajar, mengingat NTB merupakan daerah yang terus menerus membangun diri sebagai daerah layak kunjung bagi para wisatawan, baik wisatawan manca Negara maupun wisatwan dalam negeri maupun regional. Sebagai bentuk turunan dari perhatian Bang Zul-Ummi rohmi dalam aspek pariwisata ini maka dalam kebijakannya terdapat tekanan dalam membangun desadesa wisata yang ada di NTB. Perluasan perhatian akan pembangunan pariwisata ini layak mendapatkan sambutan dan apresiasi. Apalagi berbicara pariwisata berarti berbicara mengenai hubungan kompleksitas orang, badan, organisasi, perusahaan, masyarakat. Bahkan berbicara pariwisata juga secara tidak langsung berbicara hubungan antar Negara-negara antar benua. Pembicaraan mengenai pariwisata sudah menjadi topic yang “special dan bergengsi” karena sudah menjadi kegiatan orang tanpa mengenal ras, suku, etnis dan bangsa. Melainkan pariwisata terkait dengan semua orang yang hendak melakukan perjalanan (keliling) dan atau bertamasya. Di samping itu pariwisata dikatakan sebagai industry yang tidak akan pernah lekang oleh panas dan tidak akan pula lapuk oleh hujan. Ia adalah industry yang berkelanjutan (sustainable). Persoalannya adalah mampu tidak elemen-elemen yang terlibat di dalamnya melestarikan obyek-obyek pariwisata yang ada. Jawabanya tetntu tergantung dari seberapa besar usaha pemerintah dan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mempertahankan obyek-obyek tujuan wisata tersebut. Demikian pula ketika berbicara keberadaan desa-desa wisata. Dalam hemat penulis kebijakan Bang Zul_Ummi Rohmi dalam rangka terus memacu pembangunan desa-desa wisata ini telah on the track. Minimal kebijakan ini ada argumentasi yang melandasinya, sehingga layak untuk didukung oleh semua pihak, warga masyarakat NTB umunya dan pelaku-pelaku yang terlibat pada khususnya. Sharpley seperti dikutip oleh Dr. I. Gde Pitana melihat ada dua motivasi dalam rangka melakukan
Oleh: Ahmad Efendi (Komunitas Balai Tulis Literasi NTB) kegiatan wisata, yaitu; pertama motivasi Intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Secara intrinsic, motivasi terbetnuk karena kebutuhan dan atau keinginan dari manusia itu sendiri. Motivasi ini bersandar pada teori kebuthan Abraham Maslow, di mana kebutuhan dasar, sekunder yang sudah terpenuhi, maka kebutuhan tersier seperti bertamsaya juga akan berusaha dicapai. Ini sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Kedua, Motivasi Ekstrinsik yaitu motivasi yang terbentuk yang dipengaruhi oleh factor-faktor eksternal, seperti norma social, pengaruh atau tekanan keluarga dan situasi kerja. Pada motivasi intrinsic dapat dilihat bahwa alasan orang untuk datang berwisata, karena memang secara financial mereka telah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder mereka. Sedangkan pada motivasi ekstrinsik dapat dilihat sebagai motivasi hendak menemukan hal –hal yang membuat mereka tertarik seperti kondisi khas suatu wilayah baik alam maupun keberadaan social-budaya masyarakatnya. Dengan kata lain motivasi ektrinsik ini mempunyai keterkaitan dengan keinginan untuk ingin mengenal, mengetahui bahkan lebih dari itu ingin mempelajari daerah dan kebudayaan masyarakat yang hendak dikunjungi. Di sisi lain ada referensi yang lebih tegas membagi motivasi berwisata yaitu Bussines Tourism yaitu perjalan yang dilakukan untuk tujuan dinas, perdagangan atau yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti menghadiri kongres di dalam maupun luar negeri, seminar, konfrensi, symposium, musyawarah dan lain-lain. Kedua Vacational Tourism, yaitu perjalanan untuk berlibur dan ketiga Educational Tourism yaitu perjalanan untuk pendidikan, studi dan penelitian. Jadi motivasi ekstrinsik ini merupakan hal yang cukup urgen dalam hal manusia memutuskan untuk melakukan kegiatan kepariwisataan. Hal ini tentu dapat menjadi bahan dasar bagi masyarakat yang berada pada wilayah-wilayah tujuan wisata untuk dapat mengambil celah. Artinya mereka para turis tidak sekedar datang untuk menghabiskan uangnya semata melainkan hendak berinteraksi lebih jauh mengenai daer-
RADIO
ah-daerah yang mereka datangi. Untuk hal ini maka keberadaan otentisitas suatu masyarakat perlu dipelihara dan dipertahankan. Kearifan Lokal Melihat dan menyaksikan fenomena motivasi ekstrinsik ini maka keberadaan desa-desa wisata yang menjadi perhatian pemerintah perlu dilanjutkan, perlu segera dibenahi, dan perlu dilestarikan. Pada termin untuk mengenal, mengetahui dan mempelajari kekhasan suatu wilayah ini terkandung bahwa seperangkat nilai-nilai, norma-norma yang menjadi dasar dari keunikan entitas kebudayaan menjadi tidak bisa ditawar-tawar untuk dipertahnkan dan dijaga keberadaannya. Desa sebagai bagian penyangga dari keberadaan nilai-nilai, norma-norma kebudayaan khas yang dimiliki NTB sudah pasti merupakan asset yang tidak ternilai. Untuk itu desa wisata perlu terus berbenah memastikan kearifa-kearifan local yang ada tetap terjaga dan lestari. Mulai dari ajaran-ajaran moral, etika, sejarah, karakter, ke-khas-an suatu wilayah (desa_desa) merupakan hal yang menarik bagi para wisatawan asing. Sedangkan panorama alam sudah pasti including. Berangkat dari sini maka menurut hemat penulis, beruntung masyarakat yang mengembangkan desa-desa menjadi tujuan wisata yang mampu mempertahankan semua bentuk kearifan lokalnya baik yang bersumber dari aturan-aturan agama maupun aturan-aturan tardisi –budaya khas NTB. Beruntung masyarakat membuka diri mereka sembari memperkenalkan keotentik-an berbagai asset lokalitas seperti kuliner, atraksi dan keunikan-keunikan lainnya yang melekat di desa-desa mereka. Di sisi lain terdapat kerugian jika masyarakat –masyrakat Desa malah menghilangkan nilai-nilai, norma-norma yang bersumber dari kebudayaan dan agama mereka. Jika ini tergerus maka asset yang sesungguhnya sangat bernilai itu dikhawatirkan hancur dan tidak ada lagi yang menjadi magnet untuk menarik para wisatawan luar untuk berkunjung selain hanya untuk menemukan hal yang sama (homogen) karena ke-khasan masyarakat desadesa telah berubah mengikuti arus
budaya pop. Jelas ini bukan lagi unik tetapi telah menjadi hal yang umum ditemukan, apalagi oleh para wisatawan yang umunya datang dari Negara-negara maju. Oleh karenanya pemerintah yang sudah mencanangkan keberadaan desa-desa wisata di NTB harus ikut pula mendorong agar desa-desa yang berpotensi sebagai desa wisata untuk supaya tetap bisa menjaga keunikan-keunikan lokalnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan para wisataawan yang datang dapat meneliti, belajar, dan mempraktekkan nilai-nilai lokal dan seterusnya dari desa-desa tersebut sehingga NTB menjadi NTB Gemilang. Bukan sebaliknya para warga desa yang kehilangan jati diri mereka.
POJOK Ketika pemerintah ragu menutup Prabu Harus tegas, sebelum lingkungan rusak parah
*** Ketua Gapensi buka-bukaan soal dugaan permainan proyek
Seharusnya diadukan ke penegak hukum
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 19 Februari 2019
Kemenkeu Tahan DD Lima Kabupaten di NTB Dari Hal. 1 ‘’Padahal syarat (pencairan) sangat mudah, cukup Perda dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Diupload saja ke OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara),’’ ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM dikonfirmasi Senin (18/2) siang. Kanwil DJPB NTB mengundang Bappeda, BPKAD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Tahap I. Pemerintah pusat menginginkan agar dana yang bersumber dari APBN tersebut segera dicairkan dan dieksekusi oleh Pemda mulai awal tahun anggaran. Syarwan menyebutkan, dari delapan kabupaten yang menerima DD di NTB, baru tiga yang dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 20 persen dari total pagu DD. Yakni, Lombok Barat (Lobar) sebesar Rp31,12 miliar dicairkan pada 18 Februari 2019. Kemudian Lombok Utara sebesar Rp12,87 miliar pada 31 Januari 2019. Sedangkan Lombok Tengah (Loteng) akan dicairkan sebesar Rp38,63 miliar pada 19 Februari 2019. Sedangkan, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima belum bisa dicairkan karena belum memenuhi persyaratan. ‘’Yang lain karena belum ada Perbup dan Perkada. Sebenarnya hari ini mau didorong makanya dipanggil. Tapi mudahmudahan bisa segera disiapkan persyaratannya,’’ katanya. Syarwan menjelaskan, persyaratan pencairan DD, sebenarnya sangat mudah. Pemda cukup mengupload Perda APBD dan Perbup tentang rincian alokasi Dana Desa. Bahkan, ia mengaku tak melihat isi dari Perda dan Perbup tersebut.
Yang penting, DD tahap I dapat segera disalurkan ke Pemda kabupaten. Untuk pencairan DD tahap II, baru KPPN akan meminta laporan realisasi penggunaan DD tahun lalu. ‘’Selama Perbup dan Perkada belum ada, Dana Desa ditahan,’’ tegasnya. Kemenkeu memberikan tenggat waktu sampai Juni mendatang kepada Pemda yang belum melengkapi persyaratan pencairan DD tahap I. Jika sampai Juni, Pemda belum melengkapi persyaratan, maka DD tahap I akan hangus. ‘’Kalau lewat dari waktu yang sudah ditentukan maka hangus. Makanya hati-hati,’’ ujarnya. Bagi tiga Pemda yang sudah mendapatkan DD tahap I, Syarwan mengatakan tidak boleh mengendap terlalu lama di kas daerah. Sesuai ketentuan, maksimal DD yang sudah ditransfer satu minggu berada di kas daerah. Artinya, Pemda harus segera mencairkan dana tersebut ke Pemerintah Desa (Pemdes). Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, jumlah DD yang digelontorkan ke NTB tahun ini sebesar Rp1,181 triliun lebih. Dengan rincian Lombok Barat Rp155,6 miliar, Lombok Tengah Rp193,18 miliar, Lombok Timur Rp307,33 miliar. Kemudian Bima Rp185,62 miliar, Sumbawa Rp144,05 miliar, Dompu Rp70,79 miliar. Sumbawa Barat Rp60,41 miliar dan Lombok Utara Rp64,35 miliar. Pencairan DD tahap I sebesar 20 persen dari total pagu yang diterima setiap Pemda. Sehingga, rincian DD tahap I masih ditahan untuk Lombok Timur sebesar Rp61,46 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,15 miliar dan Sumbawa Barat Rp12,08 miliar. (nas)
Evaluasi BUMD Dari Hal. 1 Tapi kita akan teliti pelan-pelan,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (18/2). Dikatakan, saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap kinerja PD. BPR NTB. Bahkan, gubernur mengatakan, seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik yang ‘’sakit’’ maupun sehat sedang dilakukan evaluasi. ‘’Semuanya dievaluasi. Bukan saja BPR. Tapi Bank NTB yang sehat, (BUMD) yang kurang sehat juga semua dievaluasi,’’ ungkapnya. Mengenai tingginya kredit macet di PD. BPR NTB, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, sudah ada batasnya, suatu perusahaan disebut sehat dan tidak sehat. Meskipun kredit macet di PD. BPR NTB tinggi, karena berada di atas lima persen. Tetapi bukan berarti dunia sudah berakhir. Jika ada PD. BPR NTB yang persentase kredit macetnya masih tinggi. Maka kuncinya menurut Dr. Zul adalah perbaikan kinerja BPR. ‘’Tapi nggak harus bikin gaduh. Karena itu kinerja perusahaan biasa saja,’’ tandasnya. Diketahui, saat ini ada delapan PD. BPR NTB. Yakni PD. BPR NTB Kota Mataram, PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR Lombok Timur, PD. BPR Sumbawa Barat, PD. BPR Sumbawa, PD. BPR Dompu dan PD. BPR NTB Bima.
Data Pemprov NTB, jumlah penyertaan modal Pemprov NTB di PD. BPR NTB sampai 2018 sebesar Rp78,66 miliar lebih. Sedangkan Pemda kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima sebesar Rp60,77 miliar lebih. Kemudian Pemkot Mataram, KSB dan KLU sebesar Rp7,22 miliar lebih. Sehingga total penyertaan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota di PD. BPR NTB sudah mencapai Rp146,659 miliar lebih. Dengan komposisi kepemilikan saham, 53,634 persen Pemprov NTB, 41,438 Pemda Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Serta 4,928 persen Pemkot Mataram, KSB dan KLU. Sementara itu, dividen yang disetor PD. BPR NTB sejak 2008 - 2018 bervariasi. Pada 2008, dividen PD. BPR NTB sebesar Rp3,054 miliar, 2009 Rp4,30 miliar, 2010 Rp4,399 miliar, 2011 turun menjadi Rp2,084 miliar. Kemudian pada 2012 sebesar Rp3,062 miliar, 2013 sebesar Rp5,463 miliar, 2014 sebesar Rp6,988 miliar, 2015 sebesar Rp8,121 miliar, 2016 sebesar Rp11,631 miliar, 2017 sebesar Rp11,035 miliar dan 2018 sebesar Rp9,485 miliar. (nas)
Untuk NTB Nol Persen Dari Hal. 1 Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar. Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar. Dijelaskan, untuk penyaluran DAK Fisik tahap I dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 25 persen, paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus. Untuk tahap II sebesar 45 persen, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Dan tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan. Disebutkan, persyaratan yang harus dipenuhi Pemda agar DAK Fisik tahap I dapat dicairkan dari Kemenkeu adalah Perda APBD tahun berjalan. Kemudian laporan real-
isasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik 2018 yang telah direview Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat. Selain itu, rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga terkait. Serta daftar kontrak kegiatan. Sedangkan untuk pencairan DAK Fisik tahap II, Pemda harus menyampaikan laporan realisasi dana yang menunjukkan paling sedikit 75 persen dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap I yang telah direview APIP. Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Syamsudar enggan menanggapi penyebab belum dicairkannya DAK Fisik Tahap I untuk Pemprov NTB. Syamsudar yang hadir pada acara rakor percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I di Kanwil DJPB NTB itu meminta agar dikonfirmasi langsung ke Kepala BPKAD NTB. (nas)
Halaman 15
Prioritas Masyarakat Lingkar Kawasan Praya (Suara NTB) Masyarakat di lingkar kawasan The Mandalika dipastikan tetap akan mendapat prioritas untuk bisa berkerja di proyekproyek yang saat ini tengah berjalan di dalam kawasan. Termasuk juga para penambang di Gunung Prabu, Pujut, Lombok Tengah. Sebagai daerah penyangga, tenaga kerja di Desa Prabu juga masuk dalam prioritas untuk bekerja di dalam kawasan The Mandalika. Direktur Teknis dan Kontruksi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Ngurah Wirawan, kepada Suara NTB, Senin (18/2) kemarin mengatakan, untuk bisa bekerja di dalam kawasan The Mandalika tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak serta merta bisa bekerja begitu saja. Tentu harus bisa memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang sudah ditentukan.
Ia menjelaskan, ITDC setiap kali menyepakati rencana investasi selalu menekankan kepada investor agar semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga kerja lokal. Terutama tenaga kerja yang ada di lingkar kawasan serta daerah-daerah penyangga kawasan. Harapannya pengembangan kawasan The Mandalika bisa benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat di lingkar kawasan. Sehingga yang perlu sekarang bagaimana masyarakat di lingkar kawasan serta di daerah penyangga bisa benar-benar mempersiapkan diri. Dengan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh kawasan The Mandalika. Supaya bisa terserap di berbagai lapangan kerja yang tersedia. ‘’Soal prioritas, pasti itu. Tapi tidak serta merta bisa langsung bekerja. Kalau tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang
dibutuhkan,’’ sebutnya. Disinilah kemudian peran pemerintah. Untuk bagaimana bisa mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat di lingkar kawasan serta daerah penyangga. Melalui program-program peningkatan kapasitas yang bisa mendukung peningkatan kualitas SDM. Masyarakat dalam hal ini juga tidak boleh berdiam diri. Masyarakat juga harus bisa pro aktif. Tidak kemudian hanya menunggu program dari pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, ITDC setiap tahun juga menyiapkan anggaran khusus untuk program pelatihan dan program peningkatan kapasitas SDM bagi masyarakat di lingkar kawasan. Bahkan ke depan cakupan akan diperluas lagi, bagi masyarakat di daerah-daerah penyangga. Dalam bentuk CSR.
Ketika Pemerintah Ragu Menutup Prabu Dari Hal. 1 Jika akhirnya ditutup total, tinggal menentukan cara. Tindakan penutupan paksa disadari Gubernur NTB akan menimbulkan reaksi keras penambang. ‘’Mereka masyarakat kita juga,’’ ujar gubernur. Namun jika ditutup dengan pendekatan persuasif, harus ada kompensasi. Setidaknya, warga yang kehilangan pekerjaan, harus ada alternatif agar lahan nafkah mereka berlanjut. Putus Rantai Tambang Liar Ketegasan itu memang belum terlihat. Provinsi NTB melalui instansi teknis belum bisa berbuat banyak. Padahal aktivitas tambang liar di kawasan itu mengancam sektor pariwisata dan lingkungan. Namun menjawab soal keraguan itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si membantah. Tahap awal pihaknya telah memberikan peringatan tertulis kepada pelaku penambang liar melalui pemerintah desa setempat. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka langkah penertiban akan menjadi pilihan utama. ‘’ Kita sudah berikan peringatan, kepada semua lokasi tempat tambang liar. Kalau masih tetap, pasti akan kita turun tertibkan, tunggu saja,’’ tegasnya. Pemerintah, katanya, tidak boleh kalah dengan aktivitas illegal. Selama ini sebenarnya pihaknya, telah melakukan upaya penertiban. Hanya saja penambang yang masih bandel. Karena itu dalam penertiban nantinya, pihaknya akan melibatkan aparat keamanan yakni TNI dan Polri. Menurutnya, langkah tegas merupkan satu-satunya jalan yang akan ditempuh. Sebab pendekatan persuasif sudah terlalu sering dilakukan. Ia
menyadari sikap tegas saat ini dibutuhkan. Karena aktivitas penambangan liar sangat berbahaya terhadap lingkungan. Terpisah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB menegaskan, aktivitas tambang liar harus ditutup. Sebab dampak yang ditimbulkannya cukup besar bagi lingkungan. Kadis LHK NTB, Ir.Madani Mukarrom memaparkan, biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi tambang emas ilegal di Gunung Prabu tak sedikit. Dibutuhkan biaya hingga triliunan rupiah untuk mengembalikan kembali kondisi lingkungan yang ada di sana. Karena itu harus segera ditertibkan agar tidak memperluas dampak yang ditimbulkannya. ‘’Kalau kita kembalikan itu, reklamasi, triliunan butuhnya. Karena akan ditanami pohon-pohon jenis tertentu, untuk mengganti pohon yang telah rusak,’’ kata Madani Mukarom, dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin. Madani mengatakan, kawasan tambang ilegal Gunung Prabu masuk dalam kawasan konservasi dan jadi kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sehingga kawasan tersebut memang harus dikembalikan ke kondisi awalnya dan tak boleh lagi ada penambangan ilegal. Terkait dengan rencana penutupan tambang liar itu, saat ini sedang dilakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Loteng dan pihak-pihak terkait lainnya. Bahkan kata Madani, Pemprov NTB bersama dengan aparat kepolisian mulai melakukan penertiban peredaran merkuri dan sianida di daerah-daerah tambang ilegal. Razia peredaran merkuri dan sianida ilegal ini merupakan salah satu cara memutus mata rantai aktivitas tambang ilegal. Apabila peredaran dua bahan berbahaya ini mampu ditertibkan maka tambang ilegal tak akan jalan
di lapangan. ‘’Untuk menguranginya (penambangan ilegal) dilakukan razia merkuri dan sianida. Sehingga tidak ada lagi bahan untuk mereka mengolah tanah mengandung emas dengan gelondongan di sana,’’ katanya. Data Dinas Perdagangan NTB, sekitar 1.000 ton merkuri ilegal beredar di NTB tiap tahun. Merkuri ilegal ini diduga marak digunakan di lokasi-lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Lombok dan Sumbawa. Madani menambahkan, razia peredaran merkuri dan sianida ini dinilai cukup efektif dibandingkan melakukan operasi penertiban penambang emas ilegal di lapangan. Berkaca dari operasi penertiban penambang ilegal, aparat jadi korban. Mobil Satpol PP dibakar di Sekotong, karena jumlah penambang jauh lebih banyak dibanding petugas. Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan lingkungan, Lalu Jazuli Azhar mengatakan, pihaknya sepakat agar aktivitas penambangan liar di Gunung Prabu ditertibkan. Hanya saja ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh beranggapan, jika sudah melakukan penertiban maka persoalan langsung selesai. Menurutnya yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian juga adalah masa depan pada penambang tersebut. Jika mata pencahariannya selama ini dari aktivitas menambang tersebut hilang, maka tentu akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. ‘’Ini juga tidak boleh dilupakan pemerintah. Sebab berapa banyak masyarakat kita yang kemudian akan kehilangan mata pencahariannya. Harus ada solusi juga bagi mereka. Karena itu perlu ada kajian, tidak hanya main tutup saja, karena sama-sama memiliki dampak ini,’’ pungkasnya. (tim)
Penambang Berhenti Jika Emas Habis Dari Hal. 1 ‘’Lebih enak di sini. Dapatnya lebih banyak,’’ ucapnya enteng. Dalam satu bulan, Hamzan bisa membawa pulang uang untuk istri dan satu anaknya sampai Rp4,5 juta. Keringatnya bukan cuma mengucur dari menumbuk batu saja. Dia juga bertugas merendam batuan yang sudah jadi kerikil tadi. ‘’Pakai potas. Itu dua hari. Ini ada dua kolam (rendaman). Satu kolam diupah Rp500 ribu,’’ katanya. Beres merendam, kerikil yang diduga mengandung emas itu dimasukkan ke tungku. Batu dimasak dengan bahan tambahan yang mereka sebut karbon. Karbon itu yang mengikat mineral emas lepas dari batuan. Warga lainnya yang juga penambang, Antonio (40) mengungkap batu yang diduga mengandung emas dibeli dengan harga beragam. Mulai dari Rp3 juta per satu truk sampai Rp8 juta. ‘’Tergantung dari batunya, kalau cair lebih mahal,’’ kata anggota BPD Desa Prabu ini. Mereka mengistilahkan batuan cair jika ditaksir punya kandungan emas lebih banyak. Batuan itu dibeli dari lokasi pengerukan wilayah Desa Prabu bagian tepi Jalan Raya Kuta Mandalika-Mawun. Alat berat juga dioperasikan. Dia menjelaskan aktivitas penggelondongan emas dimulai sejak penambangan emas rakyat merebak. Keterampilan itu diasah desa tersebut. Awalnya warga setempat berladang. Ada juga sebagian yang mengadu nasib sampai ke negeri jiran Malaysia. Setelah gelondong emas sukses, warga memilih bekerja di kampung saja. Alat-alat gelondong juga sebagian dibeli dari para penambang di Sekotong dan Pringga-
rata. ‘’Bedanya di sini kita ndak pakai merkuri. Tapi pakai potas sama karbon,’’ sebutnya. Anton sudah mendengar rencana penutupan tambang Prabu. Tetapi menurutnya rencana itu tak bakal mulus. Sebab menggelondong emas sudah jadi sumber pundi rupiah utama warga. Seorang pengusaha bisa menghasilkan ratusan juta bersih dari hasil menambang dan mengepul emas. Mereka yang mengeluarkan modal puluhan juta, memasarkan produk emas murni ke Sekarbela, Mataram dan daerah lain. Perubahan hidup warga nampak dari struktur bangunan. Rumah warga berbahan granit baik lantai dan dindingnya. Konstruksi lantai dua, berdiri di pinggir jalan dan di tengah kampung. Tiap rumah punya garasi berikut mobil. Ada jenis city car hingga truk. Tim Suara NTB yang menelusuri aktivitas penambang tanpa izin itu Sabtu (16/2) lalu. Lokasi galian terletak di kontur perbukitan, hanya berjarak satu gugus bukit dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Melalui jalur hotmix , lokasi galian diapit dua objek wisata kelas dunia, selain KEK, juga Pantai Selong, masih kawasan Loteng. Permukaan bukit yang sudah ‘’dikuliti’’, nampak dengan warna tanah kemerahan, kontras dengan sekitar bukit yang hijau. Siang itu, sejumlah alat berat jenis excavator terus menggali, sesekali pada jarak tertentu dump truck merapat menerima tumpahan material tanah. Truk kemudian melaju menuju pusat gelondong dan ekstrasi di perkampungan warga, sebagian di pinggir jalan. Suara mesin pendulum membuat suasana bising berada di sekitar lokasi. Mendekati mereka bukan perkara mudah. Wajah mereka tam-
pak awas jika melihat orang tak dikenal masuk ke kawasan penggalian dan tenda tenda yang dijadikan tempat pemurnian. Menurut Antonio, banyak orang yang berkepentingan menutup tambang. Dari unsur pemerintah, peneliti sampai LSM. Namun warga bergeming. Lokasi tambang akan tutup jika kandungan bijih emas habis. ‘’Sekarang sudah mulai tipis yang di atas-atas. Nanti kalau sudah habis juga mereka berhenti sendiri,’’ jelasnya. Tokoh masyarakat Loteng, Lalu Tajir Syahroni pesimis soal rencana penutupan tambang, entah melalui langkah persuasif apalagi tindakan represif hanya akan menimbulkan masalah baru. Jika alasan penutupan karena dampak pada sektor pariwisata, maka masyarakat menurutnya akan mudah berkelit. ‘’Masyarakat belum familiar dengan pola industri pariwisata, terutama di KEK. Sebab siapa yang menikmati? Bukan masyarakat, karena jualan saja susah di sana,’’ katanya. Ia sepakat jika ada tawaran lain kepada penambang, jika akhirnya resmi tutup dengan pola persuasif. Alternatif pekerjaan harus disiapkan. “Caranya, kembalikan masyarakat ke pola agraris, pertanian dan peternakan. Berikan bantuan ternak. Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) itu sebenarnya bagus, cuma pelaksanaan sebelumnya (terindikasi) gagal. Kalau diberikan bantuan ternak, masyarakat akan menyambut baik,’’ katanya. Kawasan Prabu diidentifikasi potensial untuk pengembangan peternakan. Pendekatan awal memang tidak mudah, pemerintah disarankan lebih bersabar sampai masyarakat beradaptasi dengan pola beternak yang sebenarnya tidak asing bagi mereka. (why/ars)
Meski tidak terlalu besar, tapi paling tidak CSR tersebut bisa mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat di lingkar kawasan maupun di daerah penyangga. ‘’Prinsipnya kita berupaya semaksimal mungkin agar pengembangan kawasan The Mandalika bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah ini. Dan, masyarakat juga harus mendukung,’’ sebutnya.
Walaupun mungkin manfaatnya tidak bisa dirasakan sekarang secara langsung. Tapi beberapa tahun ke depan, dengan semakin berkembangnya kawasan The Mandalika pastinya akan memberi manfaat yang luas biasa. Dengan catatan, masyarakat juga harus membekali diri dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja nantinya. Dan, itu harus dimulai sejak dini. (kir)
Tawarkan Konsep Wisata Geologi TAMBANG rakyat di Gunung Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, bisa berpotensi memberikan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan maupun pada Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) para penambang. Jika pemerintah ingin menutup tambang itu, dibutuhkan pendekatan secara persuasif yang diikuti dengan solusi untuk mengganti pekerjaan mereka. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Joni Safaat Adiansyah, ST., M.Sc., Ph.D., ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin mengatakan, sebaiknya pemerintah tidak hanya menutup tambang itu. Pemerintah perlu menyediakan solusi terkait perekonomian pekerja tambang di sana. ‘’Kalau saya melihat, akar masalahnya di masalah ekonomi, masalah ekonomi ini yang harus diselesaikan,’’saran pengajar di Fakultas Teknik Prodi Teknologi Pertambangan Ummat ini. Pemerintah atau pihak terkait bisa memberikan CSR untuk membangkitkan ekonomi mereka selain dari tambang, misalnya dengan cara mengombinasikan dengan pariwisata. Joni juga menekankan agar pemerintah tidak menggunakan cara kekerasan atau represif untuk mengatasi masalah di daerah tambang rakyat. ‘’Pendekatan persuasif yang harus dikedepankan, bagaimana stakeholders lain menawarkan solusi masalah dasar tadi, kalau sudah masalah dasar hilang, saya yakin tidak akan ada konflik, jika dilakukan penutupan, masalah dasar ekonomi masyarakat bisa dikendalikan,’’ ujarnya. Secara umum, menurutnya ekses negatif dari tambang rakyat yaitu permasalahan pada keselamatan individu pekerja di sana. Selain juga dampak pada lingkungan. ‘’K3 sangat riskan sekali, dari sisi lingkungan penggunaan mercury dan sianida sangat berbahaya,’’ katanya. Joni juga menyarankan, bisa menggunakan solusi mengubah desa tambang itu menjadi desa tematik. Jika memiliki potensi geologi, maka bisa diubah menjadi wisata geologi. Seperti proyek yang sedang dikerjakannya bekerjasama dengan Arizona State University. Kerja sama antara mahasiswa Ummat dan Arizona melalui penelitian potensi eco-geotourism di daerah tambang di Pelangan, Sekotong, Lombok Barat. ‘’Tambang ini kita mau bawa ke arah pariwisata geologi, ini yang mau kita susun proyek, kami melihat desa penambang ini bisa menjadi desa tematik, jika punya potensi geologi kita ubah menjadi wisata geologi di sana. Ini kan urusan perut, memang agak susah kalau kita menutup dapur orang tanpa menyediakan dapur yang lain,’’ jelas Joni. Pihaknya sedang menyediakan konsepnya, nantinya desa tematik itu mengubah desa tambang menjadi desa wisata. Tamu bisa berkeliling melihat penjelasan tentang potensi geologi. Selain berwisata, juga sebagai pembelajaran. Bagi daerah tambang di Gunung Prabu sendiri dibutuhkan penelitian untuk melihat seperti apa potensi desa itu. ‘’Di Gunung Prabu nanti konsepnya atau frame work besarnya harus dilihat potensi apa di situ untuk meningkatkan ekonomi masyarakat jika tambang ini tidak ada,’’ kata Joni. (ron)
Dompu dan Kota Bima Tak Lakukan Rekrutmen P3K Dari Hal. 1 Untuk Pemprov NTB sebanyak 373 orang, Kota Mataram 67 orang, Lombok Barat 210 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang. Kemudian Lombok Utara 56 orang, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 635 orang dan Bima 1.200 orang. Sementara Dompu dan Kota Bima tidak ada pendaftar karena Pemda setempat tidak mengusulkan rekrutmen P3K. Data Kemen PANRB, sebanyak 7.162 eks honorer K2 dapat ikut seleksi calon P3K. Terdiri dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk Pemprov NTB, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sebanyak 458 orang. Terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian Kementan 1 orang. Kemudian Kota Mataram sebanyak 88 orang, terdiri dari guru 72 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan penyuluh pertanian Kementan 10 orang. Lombok Barat sebanyak 289 orang, terdiri dari guru 234 orang dan penyuluh pertanian Kementan 55 orang. Lombok Tengah sebanyak 1.250 orang, terdiri dari guru 1.180 orang, tenaga kesehatan 1 orang dan penyuluh perta-
nian Kementan 69 orang. Lombok Timur sebanyak 721 orang, terdiri dari guru 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang dan penyuluh pertanian Kementan 93 orang. Lombok Utara sebanyak 78 orang, terdiri dari guru 56 orang dan penyuluh pertanian Kementan 22 orang. Sumbawa Barat sebanyak 209 orang, terdiri dari guru 192 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sumbawa sebanyak 1.003 orang, terdiri dari guru 946 orang, tenaga kesehatan 9 orang dan penyuluh pertanian Kementan 48 orang. Dompu sebanyak 511 orang, terdiri dari guru 470 orang dan penyuluh pertanian Kementan 41 orang. Bima sebanyak 1.885 orang, terdiri dari guru 1.783 orang, tenaga kesehatan 22 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan 67 orang. Terakhir, Kota Bima sebanyak 670 orang, terdiri dari guru 649 orang, tenaga kesehatan 4 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sehingga, jika ditotal, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K untuk guru sebanyak 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan sebanyak 440 orang. (nas)
Pemkab Loteng Siapkan Pemberdayaan Penambang Dari Hal. 1 Termasuk warga yang juga ikut menggantungkan hidupnya di kawasan liang emas tersebut. Hasil inventarisasi itu kemudian akan disortir kembali, sesuai dengan kompetensi atau keahlian warga. Atas dasar itulah baru kemudian Pemkab Loteng menentukan program pemberadayaan seperti apa yang diberikan. ‘’Misalnya ada penambang yang dulunya ahli beternak, maka program pemberdayaan yang diberikan bisa saja berupa program bantuan ternak. Begitu juga dengan yang lainnya,” sebut Rahardian. Kalau warga sudah memiliki akti’vitas dan usaha yang lain, maka warga tidak akan merasa kehilangan ketika
lokasi tambang emas Prabu ditutup. Karena sudah ada sumber pemasukan bagi warga bersangkutan. Tapi kalau kemudian tetap dipaksa tanpa ada penyiapan solusi yang tepat, dikhawatirkan bisa memicu persoalan yang baru. Disinggung kapan penutupan tambang emas Prabu akan dilakukan? Rahardian mengaku pihaknya hanya mendukung menyiapkan solusi pascapenutupan tambang. Soal kapan akan ditutup, itu menjadi kewenangan Pemprov NTB. ‘’Jadi kita hanya menunggu. Namun untuk program pemberadayaan bagi masyarakat, kemungkinan tahun ini sudah berjalan. Yang nantinya akan melibatkan lintas dinas. Sesuai dengan kebutuhan program yang ada di bawah,’’ pungkasnya. (kir)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 19 Februari 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Perwakilan BKKBN NTB Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja di Desa Ganti Praya (Suara NTB)Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB bersama mitra kerja Komisi IX DPRRIkembalimenggelarkegiatan sosialisasi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Sosialisasi digelar di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng), Senin (18/2) sore dan kegiatan tersebut diikuti oleh 250 masyarakat di Desa Ganti. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, dan Sekretaris Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Lalu Anhar. Untuk membuka kegiatan sosialisasi, Ketua panitia Samsul Anam mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kegiatan kampung KB. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB. Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si dalam sambutannya menekankan terkait pentingnya program KB bagi keluarga. Karena dengan begitu, akan melahirkan generasi yang berkualitas. Karena saat ini program KB tidak saja untuk perempuan melainkan juga pria, sehingga setiap kehamilan bisa direncanakan. Dengan perencanaan kehamilan maka setiap orang tua akan memberikan perawatan yang lebih sehingga melahirkan generasi yang diharapkan. “Kehamilan ini harus direncanakan. Karena kalau direncanakan akan dirawat dengan baik. Suami yang mengelus perut istri saat hamil merupakan cara berkomunukasi dengan anak. Selain itu, gizi ibu yang sedang hamil juga
harus diperhatikan,” kata Lalu Makripuddin. Selain merencanakan kehamilan, para orang tua juga harus mengatur jarak kelahiran minimal tiga tahun. Hal ini disebut sangat penting, agar anak bisa mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara lengkap yaitu selama dua tahun. “Kalau jarak melahirkan tiga tahun, maka bisa memberikan ASI kepada anak dengan cukup,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Lalu Makripuddin juga menekankan masa ideal pernikahan yang sudah diatur yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga pernikahan dini harus dicegah. “Sudah diatur, kalau usia pernikahan untuk perempuan itu 21 tahun dan laki-laki 25 tahun,” terangnya.
Diterangkannya, dampak buruk dari pernikahan dini sangat banyak, salah satunya kesehatan reproduksi. Selain itu, meningkatkan angka perceraian. Berdasarkan data yang dimiliki, dalam waktu satu menit terjadi perceraian di Indonesia. Tidak itu saja, anak yang menikah usia dini tidak bisa melaksanakan delapan fungsi keluarga dengan baik. Adapun fungsi keluarga tersebut beberapa diantaranya fungsi ekonomi, sosial budaya, perlindungan, agama dan lingkungan hidup. “ Kalau menikah dini, maka akan memberikan kontribusi bagi setiap menit ada perceraian di Indonesia,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS, mengatakan kepada peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi dan KIE di
Foto bersama seusai penyerahan hadiah doorprize kepada peserta sosialisasi yang beruntung
Desa Ganti, Lombok Tengah, untuk mengendalikan jumlah penduduk. Pengendalian jumlah penduduk ini sangat penting karena bisa menimbulkan persoalan baru misalnya angka pengangguran, pernikahan dini dan juga kemiskinan. Pengendalian jumlah penduduk ini bisa dilakukan dengan mengatur jarak melahirkan dan mengikuti program KB. “Jumlah penduduk ini harus dikendalikan. Misalnya seperti di Jakarta, jumlah penduduk sangat tinggi. Satu bangunan rumah itu bisa ditempati oleh 3 – 4 kepala keluarga. Dengan kondisi ini, penting untuk mengatur itu agar hidup itu enak,” katanya. Hj. Ermalena juga menekankan hal yang sama yaitu pernikahan dini harus dicegah. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk men-
SOSIALISASI - Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin saat sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja di Desa Ganti, Loteng, Senin (18/2).
Ketua panitia Samsul Anam, saat memberikan laporan kegiatan
Suasana penarikan doorprize
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,Dra. Hj. Ermalena, MHS, saat memaparkan materi sosialisasi
Salah satu peserta sosialisasi mengajukan pertanyaan kepada narasumber
Produksi Cabai Lotim Surplus 2.000 Ton Selong (Suara NTB)Harga cabai rawit di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih belum beranjak. Kisaran harga masih Rp3.500/kg. Fakta ini membuat para petani hanya bisa gigit jari. Kondisi di lapangan, produksi cabai di Lotim saja surplus sampai 2.000 ton pada bulan Februari ini. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Lotim, Safrudin kepada Suara NTB, Senin (18/2) menjelaskan, secara nasional juga surplus sampai di semua pusat cabai di seluruh Indonesia. Luas areal tanam di Lotim ini mencapai 3.500 sampai 3.700 hektar per tahun untuk cabai rawit. Sedangkan cabai besar 1.500 ha. Produktivitasvitas pun diklaim tinggi. Areal tanam padi di Lotim saat normal bisa memproduksi 15 ton per hektar. Hasil pertemuan dengan para pengusaha cabai menunjukkan angka produksi yang cukup tinggi. Posisi Lotim sejauh ini sebagai salah satu daerah penghasil cabai menjadi tidak bisa mengirim ke luar daerah. Harga cabai di Lotim ini memang tidak lepas dari pengaruh tata niaga cabai secara nasional. Pengiriman cabai ke luar daerah yang dilakukan para pengusaha dulu harga kargo Rp11.000/kg. Sekarang, biaya kargo kenaikannya 13 persen atau menjadi Rp34.000/kg. Sementara, pembelian tertinggi seperti Batam, Tanjung Pinang dan lainnya maksimal Rp20 - 25 ribu/kg. Bagi para pengusaha, harga jual dengan biaya pengiriman jelas tidak bisa menutupi. Kesanggupan para pengusaha di luar Lombok ini memang menjadi peluang untuk bisa menjadi pasar cabai Lotim. “Namun karena terkendala biaya pengiriman inilah sehingga pengusaha tidak mampu,” ucapnya. Pengiriman sekarang menjadi nihil. Fakta ini membuat kekhawatiran akan terjadi penumpukan. Sehingga cabai kalau ditumpuk maka akan mudah sekali membusuk dalam dua hari. Dikatakan, saat ini produksi cukup bagus di Jawa. Tidak terjadi banjir seperti tahuntahun lalu yang merusak tanaman padi warga. Bahkan Jakarta yang disebut sebagai salah satu basis penjualan banyak menerima kiriman
gawasi anak-anaknya. Sehingga tidak ada anak-anak yang putus sekolah karena menikah usia dini. Para peserta diharapkan bisa menyampaikan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini kepada orang lain, agar pernikahan ini bisa dicegah dengan bersama-sama.”Kita harus sampaikan kepada keluarga, tentangga dan teman-teman tentang pernikahan dini dan pengendalian penduduk,” katanya. Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia menyiapkan berbagai macam hadiah kepada para peserta. Adapun hadiah yang disiapkaan yaitu seperti oven, kaos, rice cooker dan beberapa hadiah menarik lainnya. Sementara untuk kampung KB di Desa Ganti mendapatkan satu unit laptop. (azm/*)
(Suara NTB/rus)
PANEN - Suasana panen cabai di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Senin (18/2). dari Jawa yang juga mengalami surplus. Prediksi surplus cabai ini sampai dengan bulan Mei-Juni 2019 mendatang. “Terkecuali terjadi bencana alam lagi seperti banjir dan semacamnya yang membuat tanaman rusak atau gagal panen,” urainya menambahkan. Melihat biaya produksi cukup mahal, dengan ongkos memetik saja Rp2.000/kg. Menjawab keluhan para petani dan pengusaha cabai ini harapannya ada kebijakn pemerintah pusat untuk mengatur biaya transportasi. Tidak lewat kargo mungkin bisa melalui jasa transportasi Kementerian Perhubungan. “Sebutlah fasilitas transportasi milik perhubungan yang selama ini masih menganggur
cukup dengan diberikan kompensasi yang layak,” pintanya. Pengiriman ini akan besar pengaruhnya untuk bisa sampai di pasar yang ada di Pulau Sumatera seperti Batam dan Tanjung Pinang. Harga normal yang impas bagi petani Rp7.000/kg. Kurang dari angka itu jelas merugi. Total biaya itu diakumulasi dari total kebutuhan biaya yang dihitung secara ekonomis. “Jadi kalau kurang dari Rp7.000 jelas merugi,” mbuhnya. Sebelumnya, menurut Pengakuan Pengusaha Cabai asal Lotim yang biasa mengirim ke Jakarta, H. Subhan. Melemahnya harga cabai itu katanya tidak lepas dari tata niaga distribusi produk hortikultura ini secara nasional. Posisi secara nasional saat ini cabai sedang surplus. Harga baru mulai beranjak dari Rp3.500/kg di tingkat petani. Sedangkan di Pasar Keramat Jati Jakarta harganya Rp7.000/kg. (rus)
Penyerahan Laptop kepada perwakilan dari Kampung KB