Edisi Senin, 19 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 19 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 283 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Surat kepada Rakyat (3)

Bersama Rakyat Berikhtiar WAHAI saudaraku, sebagaimana kalian sebagai rakyat, saya juga adalah rakyat yang masih terus ingin bekerja sesuai kemampuan dan tidak ingin meraih sesuatu dengan jalan pintas. Kita sama- sama menjalani hidup sebagaimana tanggung jawab karena kita sama-sama rakyat yang ingin terus berbuat sampai kematian menjemput.

Tidak ada perbedaan antara kami dengan kalian, saudaraku. Sejak kita lahir kita sama-sama telanjang. Dan, ilmu yang kita dapat yang membuat kita sama-sama berpakaian. Saya ingin selalu dekat, ingin selalu memahami, menjiwai apa yang kurang dan belum saya lakukan dari segala problem yang mesti diatasi. Walau setiap hari saya menjenguk dusun ataupun kampung, belum juga sempurna apa yang saya kerjakan. Apalagi baru pertama kali saya lakukan sesuatu, maka akan sangat sulit memahami kebutuhan rakyat.

Saudaraku, keindahan dunia ini tidak lepas dari adanya perbedaan. Seorang penyair dari Sumbawa menulis begini: Jutaan pedesaan langit-Mu Meluncurkan tetesan hujan Mengalun kesuburan negeri hunian Tuhan pun mengirim senyum bulan Di bibir-bibir sukma para mualim Senantiasa mengukir syukur Atas segala curahan nikmat-Mu tak terbilang berapa butiran Bintang gemintang itu Itulah puisi H. Dinullah Rayes yang berjudul “Sketsa Tetesan Hujan” yang saya kutip dari puisi ‘’Petir Cinta Mahacahaya’’.

Puisi ini mengingatkan akan besarnya rahmat Allah kepada manusia. Bentangan alam yang indah dengan berbagai liuk lekuknya. Pantas lahir seorang penyair besar dari Sumbawa yang banyak menggambarkan kemahakuasaan-Nya. Bersambung ke hal 15

H. Moch Ali Bin Dachlan

Kampanye Damai

Amaq Asrul: Itu Hanyalah Upacara Simbolis Mataram (Suara NTB) Calon Gubernur NTB dari jalur non partai, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan mengkritik upacara kampanye damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB. Ia menyebut, acara yang digelar penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu dinilai hanyalah simbolis saja.

Menurut Amaq Asrul, yang dibutuhkan negara maju adalah perbuatan dan tindakan yang berkaitan dengan rasa toleransi dan perdamaian di tengah perbedaan. Bangsa yang beradab katanya adalah yang tidak mengutamakan upacara tapi tindakan. Karena itu, ke depan diminta penyelenggara Pilkada bisa mengurangi upacara semacam ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

Ali BD dan TGH Gede Sakti saat menghadiri acara kampanye damai, Minggu kemarin.

Paslon Berkomitmen Siap Kalah dan Siap Menang TO K O H

KPU Gelar Kampanye Damai dan Berintegritas

Siap Amankan Kampanye

Mataram (Suara NTB) Empat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, telah mengikrarkan komitmen bersama untuk malaksanakan kampanye damai dan berintegritas selama masa kampanye yang akan berlangsung selama 4 bulan 20 hari ke depan.

Komitmen itu, disampaikan dalam Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas yang digelar KPU NTB, Minggu (18/2) kemarin.

KAPOLDA NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si menyatakan, siap untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2018. Ia menjamin bahwa Pilkda NTB, khususnya pada tahapan kampanye ini, akan dapat berjalan dengan aman dan damai.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Firli (Suara NTB/dok)

Bisa Berujung Pidana TIM Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) NTB sedang melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap puluhan proyek Pemprov yang dimintai pendampingan pada 2017. Monev tersebut untuk mengecek sejauhmana rekomendasi atau masukan dan saran yang diberikan TP4D kepada perangkat daerah atau unit kerja apakah dilaksanakan. ‘’Misalnya kalau sudah diberikan kesemIbnu Salim patan atau rekomendasi Bersambung ke hal 15

Dalam ikrar deklarasi kampanye damai dan berintegritas tersebut, keempat Paslon bersepakat menjalankan proses tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 secara damai, bebas politik uang, demokratis, berintegritas, dan bermartabat.

Selain itu para calon juga bersepakat melaksanakan kam-

panye Pilkada NTB 2018 tanpa melakukan intimidasi dan kekerasan serta tanpa ujaran kebencian dan isu SARA. ‘’Siap menang, siap kalah dan siap menerima hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku,’’ Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Aktivis Lintas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Organisasi Siap Kawal 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ahyar-Mori 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Para aktivis dari berbagai latar belakang organisasi resmi 1234567890123456789012345678901212 mendeklarasikan dukungan untuk pasangan TGH. Ahyar 1234567890123456789012345678901212 Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm sebagai Calon Gu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bernur dan Calon Wakil Gubernur NTB, di De La Sirra Cafe 1234567890123456789012345678901212 Mataram, Minggu (18/2).

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 DEKLARASI - Suasana deklarasi Aktivis Pro Ahyar-Mori 1234567890123456789012345678901212 di De la Sirra Cafe Mataram, kemarin.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ndi)

IKRAR - Empat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, tengah membaca ikrar kampanye damai dan berintegritas.

Rumitnya ASN di Musim Kampanye Mataram (Suara NTB) – Bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), ajang kampanye Pilkada 2018 ini dianggap menjadi salah satu yang paling menyulitkan. Meski punya hak pilih, mereka tidak memiliki kebebasan mengekspresikan preferensi politik. Sejumlah aturan bisa menjerat mereka jika kurang cermat bersikap.

Hal ini terungkap dari wawancara Suara NTB dengan sejumlah ASN, Bawaslu dan KPU NTB, belum lama ini.

Di Pilkada 2018 ini, ASN memang harus lebih hati-hati dalam bersikap. Bahkan, menurut Kepala Badan Kepegawaian NTB, Drs.H.Fathurahman, M.Si gestur tubuh yang terlalu menonjolkan keberpihakan saja bisa membuat seorang ASN terjerat perkara. ‘’Gestur tubuh juga dianggap berpotensi,’’ ujarnya. Ia mencontohkan, gestur dimaksud misalnya, secara sengaja memperlihatkan simbol nomor urut pasangan calon ter-

tentu dengan gerakan tangan.

Ketentuan yang mengatur soal ini memang baru saja diterbitkan pemerintah pada Januari 2018 lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pember-

dayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran nomor B/ 71.M.SM.00.00/2017 tentang Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

RETRIBUSI NAIK – Pemkot Mataram menargetkan retribusi parkir naik cukup drastis, dari Rp 7 miliar tahun 2017 menjadi Rp 10 miliar tahun 2018 ini. Pola baru dalam pelaksanaan pengawasan penarikan retribusi diyakini dapat merealisasikan target tersebut.

Salah satu sudut parkir di Kota Mataram, Minggu (18/2).

TPS Jadi RTH SEJAK awal Februari kemarin, pihak kelurahan Monjok Barat resmi menutup Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang berada di Monjok Barat. Seperti yang disampaikan Sekretaris Lurah Monjok Barat, Suprianto, S.Sos, penutupan TPS ini dilakukan sejak dua minggu lalu.

“Efektifnya sejak Kamis dua minggu lalu TPS-nya di lingkungan Karang Kelok Barat (KKB) ditutup,” jelasnya.

Penutupan TPS ini dikarenakan berbagai banyak hal yang menjadi dasar pihak kelurahan berani menutup TPS. “Di antaranya karena lokasi tersebut merupakan wajah kelurahan yang di dalamnya banyak bangunan kantor-kantor,” jelasnya. Selain itu, posisi TPS yang berdekatan dengan tempat ibadah, yaitu Masjid Assiddiqi, bisa mengganggu kenyamanan pengunjung untuk beribadah karena terganggu dengan aroma sampah di TPS. “Ada banyak hal lainnya juga yang menjadi pemikiran agar TPS itu ditutup,” kata Anto. Setelah ditutup, untuk mencegah agar warga dari lingkungan sekitar Monjok Barat atau wilayah lain membuang sampah di situ, pihaknya secara rutin melakukan pengawasan serta pengamanan di TPS tersebut. “Monitor rutin dilakukan bersama Linmas dan kader bela negara dalam rangka preventif pengamanan kebersihan eks TPS agar tetap berada dalam kondisi yang kondusif,” tukasnya.

Pengawasan sendiri dilakukan secara intensif selama 24 jam sejak TPS tersebut mulai ditutup. “Kita juga dibantu oleh warga yang memang sadar dan peduli akan kebersihan dan kesehatan,” kata Anto. Nantinya di eks TPS tersebut, pihak kelurahan Monjok Barat akan membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama bagi para lansia serta tempat taman bacaan bagi anak-anak sekitar lingkungan itu.

“Nantinya itu kan bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk berjualan di sana untuk menambah penghasilan,” terang Anto. Ia berharap RTH itu nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai tempat untuk melepas lelah atau sekadar berjalanjalan. (uul) Suprianto

Pemkot Mataram Targetkan Retribusi Parkir Rp 10 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram, menargetkan kenaikan pendapatan bruto retribusi parkir mencapai Rp 10 miliar. Perhitungan ini menurut Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid berkaca dari penyerapan retribusi parkir di tahun 2017 mencapai Rp 7 miliar.

Asumsi ini dengan melihat penyerapan yang masuk ke kas daerah Rp 2 miliar atau 30 persen. Sedangkan, sisa 70 persen atau sekitar Rp 5 miliar telah diambil oleh juru parker (jukir). “Kita sudah mencapai Rp 7 miliar,” klaim Khalid pekan kemarin.

Melihat potensi tersebut, ia menargetkan pendapatan

bersih yang diterima di tahun 2018 ini mencapai Rp 3 miliar. Jika asumsi 70 persen diambil oleh jukir, maka realisasi bruto retribusi parkir tembus Rp 10 miliar. “Kalau saja kita dapat bersih Rp 3 miliar. Totalnya itu Rp 10 miliar karena 70 persen diambil jukir,” sebutnya.

Titik parkir jadi kewenan-

gan Dishub sekitar 931 titik.

Sisanya dikelola oleh Badan Keuangan Daerah menjadi pajak parkir. Apakah kenaikan target ini karena perubahan komposisi pejabat di UPTD Perparkiran? Khalid menegaskan, tidak ada hubungannya dengan hal itu.

Dengan menempatkan pegawai negeri sipil sebagai koor-

dinator penarik retribusi di tiap jukir menggantikan posisi kolektor sebelumnya dinilai sebagai cara jitu mengamankan dan mengurangi potensi kebocoran. “Yang dari awal ada 10 orang, kita tambah 10 lagi dari PNS. Jadi totalnya 20 orang,” ungkapnya.

Dengan pola baru itu menurut Khalid, akan mudah mengontrol penghasilan berkala dari retribusi parkir. Apalagi sebelumnya pernah disampaikan, petugas pungut dari PNS bermain akan mudah diberikan sanksi. Selain itu, Dishub telah mengubah Perwal yang dise-

suaikan dengan standar operasional prosedur. “ Yang kita ubah Perwalnya menyesuaikan SOP yang sudah ada,” ucapnya.

Sebagai gambaran, retribusi parkir sejak 2014 tak pernah tercapai. Dari target Rp 1,5 miliar realisasi hanya Rp 1,2 miliar. Demikian pula di tahun 2015 dan seterusnya. Bahkan, Dishub sempat pesimis pasca diambil alih pengelolaan parkir oleh BKD menjadi pajak parkir. Padahal, titik - titik diambil tersebut merupakan sumber pendapatan besar dari retribusi parkir selama ini. (cem)

Pasar Swalayan dan Rumah Makan Dinilai Belum Maksimal Kelola Limbah

(Suara NTB/uul)

Harus Ada Regulasi RENCANA Pemkot Mataram menaikkan gaji Kepala Lingkungan (Kaling) mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (15/2) mengungkapkan, sejatinya dorongan untuk menaikkan gaji Kaling sudah sejak lama disuarakan oleh kalangan Dewan. ‘’Daripada memberikan dana Rp 50 juta untuk tiap-tiap lingkungan yang itemnya sudah ditentukan, lebih bagus menaikkan gaji Kaling sekitar Rp 1,5 juta,’’ katanya.

Muhtar tidak mempermasalahkan kalaupun Pemkot Mataram akan menaikkan gaji Kaling. Ini mengingat banyaknya pekerjaan yang harus ditangani oleh seorang Kaling. ‘’Tupoksi dari Kaling ini juga cukup berat. Kenapa saya katakan demikian, karena hampir semua pekerjaan di lingkungan itu, dia (Kaling, red) yang kerjakan,’’ cetusnya.

Kendati begitu, kalau kenaikan gaji Kaling ini di luar angaran Rp 50 juta untuk masing-masing lingkungan, tentu harus dilihat dari mana sumber anggarannya.

Dengan kenaikan gaji yang direncanakan Pemkot Mataram, politisi Gerindra ini meminta Kaling untuk lebih proaktif meningkatkan kinerjanya. Terkait munculnya aspirasi dari kalangan ketua RT yang juga menyuarakan adanya insentif untuk mereka, Muhtar, mengatakan, hal itu sah-sah saja. Ia pun sudah mendengar adanya permintaan dari kalangan Ketua RT tersebut. ‘’Tapi yang diatur dalam peraturan itu, adalah kepala lingkungan dan organisasi kemasyarakatan,’’ imbuhnya.

Meski tak ada pos anggaran khusus untuk insentif ketua RT, Muhtar mempersilakan Kaling berinovasi menyiasati hal tersebut. ‘’Ada berbagai kegiatan di lingkungan. Kalau ada masyarakat kita yang menikah, kan bisa bisa diatur dari sana,’’ katanya. Beberapa ketua RT pernah menyampaikan bahwa mereka juga ingin diperhatikan layaknya Kaling. Karena bagaimanapun juga, kerja-kerja Kaling memang banyak disokong oleh Ketua RT. Artinya, lanjut Muhtar, kalaupun Pemkot Mataram hendak memberikan insentif secara rutin kepada Ketua RT, maka harus ada regulasi khusus terkait itu. Seperti diketahui, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh beberapa hari menjelang cuti karena mencalonkan diri sebagai calon Gubernur NTB dalam kesempatan tatap muka dengan Kaling seKota Mataram menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan para Kaling dengan menaikkan gaji mereka. (fit)

H. Muhtar (Suara NTB/fit

Mataram (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengidentifikasi sejumlah rumah makan dan pasar swalayan (mal) di Mataram masih belum maksimal mengelola limbah mereka. Di antara yang sudah ditegur yakni Transmart dan Lombok Epicentrum Mal (LEM). Selain itu, rumah makan dan usaha katering lainnya.

Kepala DLH Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, hasil evaluasi akhir tahun terhadap pengelolaan limbah cukup baik. Cuma ada beberapa catatan khususnya mal, rumah makan dan usaha kat-

ering belum maksimal mengelola limbah dengan sistem IPAL. Karena, sering terjadi kebocoran pada titik tertentu.

“Kita berikan catatan perbaikan. Kayak kasus di Transmart dan rumah makan,” kata Irwan pekan kemarin.

Sementara, pengelolaan limbah hotel secara umum sudah bagus. Termasuk rumah sakit swasta maupun plat merah. Disebutkan, Rumah Sakit Harapan Keluarga sebelumnya zona merah sudah melakukan perbaikan.

Mereka diberikan waktu 3 - 6 bulan. Pihaknya kembali melakukan pengawasan.

“Mereka ada waktu 3 - 6 bu-

lan. Kita terus lakukan pengawasan,” tandasnya. Fakta ditemukan petugas di lapangan kata Irwan, rata - rata baik hotel, mal dan rumah sakit tidak optimal terkait sistem pengIPAL-an mereka. Ini yang menyebabkan terjadi kebocoran.

Mekanisme pengawasan dilakukan berkala tiap enam bulan. Pengusaha maupun rumah sakit yang tidak memenuhi kriteria pasca pengawasan akan direkomendasikan tidak diperpanjang izin usaha mereka. “Kita akan rekomendasi agar izin mereka tidak diperpanjang, jika tidak ada perbaikan,” tegasnya. (cem)

Hari Ini

Mutasi Pejabat di Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menjadwalkan pelantikan pejabat struktural eselon III dan IV pada Senin (19/2) hari ini. Pengisian jabatan ini setelah Pemkot Mataram menerima rekomendasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri pekan kemarin.

Berdasarkan surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nomor 821/ 353/BKPSDM/II/2018. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan dilaksanakan di Aula Lantai III Kantor Walikota Mataram. Pengambilan sumpah jabatan ini akan dipimpin oleh Pjs Walikota, H. Mohan Roliskana.

Jika tidak ada perubahan, daftar persetujuan pejabat administrator dan pengawas sebanyak 74 pejabat bakal dilantik. Ini berdasarkan surat lampiran Nomor 821/BKPSDM/I/2018 yang dikirim ke Kemendagri.

Draf finalisasi nama peja-

bat masuk gerbong mutasi.

Diantaranya, Hj. Ririn Yuniarti Listya Wardhani bertukar tempat dengan Hj. Suhartini menjadi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan, Hj. Suhartini menempati posisi ditinggalkan Hj. Ririn menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekretaris Camat Selaparang, Drs. Irwansyah dipromosi menjadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Posisi Irwansyah digantikan oleh Edwin Zamroni. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo, Suparman, SH., dipromosi menjadi Sekretaris Inspektorat.

Lurah Mayura bakal diisi oleh I Made Suartha, SH., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Sapta Marga. Jabatan Lurah Pejanggik bakal diisi oleh Rahmat Fakhrurrozi kini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sandubaya. Kasi

Pemerintahan pada Kelurahan Dayan Peken, Lalu Issugiono dipromosi menjadi Lurah Bintaro dan lain sebagainya.

Sekretaris BKPDSM, Taufik Priyono dikonfirmasi via telepon pekan kemarin, membenarkan pengisian jabatan eselon III dan IV akan dilaksanakan pada Senin (19/2) pagi ini. “Mutasi hari Senin. Pukul 09.00 Wita,” jawabnya singkat.

Yoyok sapaan akrabnya tidak memberikan jawaban lebih lanjut mengenai proses pelantikan tersebut. Yang jelas, rekomendasi pengisian jabatan sudah diterima dari Kemendagri.

Plt. Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, prioritas yang harus dilakukan empat bulan ini yakni melakukan pengisian jabatan kosong. Hal ini untuk mengefektifkan kinerja di organisasi perangkat daerah (OPD). “Yang paling utama saya mau mengisi jabatan kosong dulu,” katanya beberapa waktu lalu. (cem)

(Suara NTB/cem)

BERBINCANG - Tiga orang sopir yang merupakan PTT berbincang di halaman Kantor Walikota sambil menunggu bos mereka. Mereka mengharapkan kenaikan gaji.

Gaji PTT di Mataram di Bawah UMK Mataram (Suara NTB) Tiga tahun gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemkot Mataram tidak pernah naik. Gaji diterima tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka kerjakan. Gaji diterima di bawah upah minimum regional atau hanya Rp 1,2 juta perbulan.

“Dulu pas masa Bu Selly sebagai penjabat Walikota, senang kita. Dia mau naikkan gaji kita,” jawab seorang pegawai honorer enggan disebutkan namanya, Sabtu. Dia menggambarkan, kondisi perekonomian saat ini sudah tidak relevan dengan pendapatan Rp 1,2 juta perbulan. Apalagi dirinya memiliki dua orang anak. Dan, satu sudah mulai sekolah.

Pekerjaan sebagai sopir tak menentu jadwal kerja. Kadang, ia harus keluar malam hari.

Berbeda halnya dengan pegawai yang berstatus PNS. Jam kerja teratur, gaji tiap tahun naik dan mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD) serta gaji 13 dan 14. “Kalau kita mana ada begitu. Syukur dikasih sama bos. Nanti kalau bosnya pelit, momot sudah,” cetusnya.

Kepemimpinan H. Mohan Roliskana selama empat bulan ke depan sebagai Pjs Walikota, mereka menaruh harapan agar

memperhatikan kesejahteraan PTT. Sebab, dua periode kepemimpinan H. Ahyar Abduh sebagai Walikota hanya fokus meningkatkan kesejahteraan PNS. Sedangkan, PTT tidak pernah diperhatikan sama sekali. “Mudah - mudahan Pak Wakil naik ada kebijakan seperti zaman Bu Selly,” harapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Mohan mengatakan, memang ada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai, termasuk PTT. Tetapi tidak bisa dipaksakan karena harus memperhatikan kondisi atau kemampuan penganggaran. “Siapa sih yang tidak mau semua pegawainya sejahtera. Kita juga perlu lihat kemampuan anggaran,” jawabnya.

Mohan resmi menjabat sebagai Pjs Walikota sejak 15 Februari menambahkan, berbeda halnya dengan ASN yang memiliki aturan tersendiri setiap kenaikan gaji maupun tunjangan. Namun demikian, ia akan berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan pegawai non PNS ini. Apalagi kondisi ekonomi saat ini semakin meningkat. “Kita ngertilah soal itu. Coba nanti saya pikirkan dulu,” demikian ujarnya. (cem)

Pembangunan Jalan Pinggir Pantai Masih Jadi Wacana Mataram (Suara NTB) Wacana Pemkot Mataram membangun jalan di sepanjang sembilan kilometer pantai Ampenan sejak 2015, tak kunjung terealisasi. Rencana itu kini hilang begitu saja.

Padahal, analisis dampak lingkungan (Amdal) telah rampung dikerjakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, penanganan gelombang pasang sepanjang sembilan kilometer pantai Ampenan, tidak bisa menggunakan konstruksi tanggul seperti itu. Apalagi kawasan Pantai Ampenan gelombangnya begitu besar.

Pihaknya berdiskusi dengan Balai Jalan Nasional dan Pemprov NTB. Idealnya mem-

bangun jalan di pinggir pantai. “Di samping menghubungan akses BIL ke Senggigi juga fungsinya menahan gelombang,” kata Mahmuddin, pekan kemarin.

Sehingga rencana pembangunan jalan pinggir pantai sudah dirancang sejak 2015.

Analisis dampak lingkungan (amdal) kata dia, sudah dibuat dan diserahkan ke BJN. Dan, ini termasuk program prioritas. Cuma persoalannya Pemkot Mataram tidak mungkin membangun karena anggaran cukup besar. “Kalau kita (Pemkot,red) tidak mungkin karena anggarannya cukup besar,” ujarnya.

Gelombang pasang terjadi tiap tahun diakui jadi ancaman bagi masyarakat. Pihaknya sudah melakukan ko-

munikasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). BWS sambungnya, memiliki program membangun pemecah gelombang. Ini diprogramkan Kampung Bugis sampai Kali Jangkuk panjangnya 1,3 km.

Dia memaklumi rencana belum bisa terealisasi karena persoalan anggaran minim dari Pemerintah Pusat. “Ini sama dengan program waduk di Babakan itu,” sebutnya.

Secara psikologi, Mahmuddin mengetahui masyarakat terutama di pinggir pantai merasa was - was saat gelombang pasang seperti saat ini.

Dia bersyukur secara bertahap pemerintah telah merelokasi warga ke perumahan nelayan di Karang Panas Kelurahan Tanjung Karang Permai. Rencananya, warga di

Bintaro juga akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) akan dibangun tahun ini.

“Perkim mau bangun. Warga Bintaro akan direlokasi,” demikian kata dia. (cem)

H. Mahmuddin Tura (Suara NTB/cem)

SUARA NTB

Senin, 19 Februari 2018

Halaman 3

Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas (Suara NTB/ndi)

Pasangan Cagub dan Cawagub membaca ikrar kampanye damai dan berintegritas.

Cagub dan Cawagub Berikrar Siap Menerima Hasil Pilkada NTB Mataram (Suara NTB) Memasuki masa kampanye Pilkada serentak NTB 2018, KPU Provinsi NTB mengawalinya dengan menggelar kegiatan deklarasi kampanye damai dan berintegritas bersama keempat kandidat pasangan Cagub dan Cawagub NTB yang bakal beraturung.

Deklarasi kampanye damai dan berintegritas, Minggu (18/ 2) kemarin, lengkap diikuti oleh keempat pasangan Cagub dan Cawagub NTB yakni pasangan nomor urut satu H. M. Suhaili FT – H. Muh. Amin (SuhailiAmin), paslon nomor urut dua, H. Ahyar Abduh – Mori Hanafi (Ahyar-Mori), nomor urut tiga, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti

Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) dan paslon nomor urut empat H. Moch. Ali Bin Dachlan – TGH. L. Gede Sakti Amir Murni (Ali-Sakti).

“Alhamdulillah, semua pasangan Cagub dan Cawagub NTB lengkap hadir.

Ini artinya seluruh paslon memberikan atensi yang besar untuk deklrasi damai dan berintegritas Pilkada NTB 2018,” ungkap Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP mengapresiasi kehadiran para paslon saat membuka acara.

Selain dihadiri para paslon, deklarasi damai dan berintegritas juga dihadiri oleh Kapolda NTB, Brigjen Firli, M.Si, Kapolres Mataram, AKBP

Muahmmad, Kepala Bakesbangpoldagri, H. Lalu Syafii, Ketua dan anggota Bawaslu NTB, dan Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Ajeng Rosalinda, serta ratusan massa masing-masing kandidat.

Usai pembukaan, acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar deklarasi Pilkada damai dan berintegritas secara serentak oleh keempat pasangan cagub dan cawagub NTB, yang dipandu oleh anggota KPU NTB, Yan Marli. Adapun enam poin yang menjadi isi ikrar Pilkada damai dan berintegritas yakni : Menjalankan proses tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

tahun 2018 secara damai, bebas politik uang, demokratis, berintegritas, dan bermartabat.

Melaksanakan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 tanpa ujaran kebencian dan isu SARA. Tidak akan melakukan intimidasi dan kekerasan dalam kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.

Siap menang, siap kalah dan siap menerima hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ikut memelihara stabilitas daerah dan negara yang kondusif, baik pada saat tahapan

dan pascatahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 Berkomitmen kuat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Demikian pernyataan sikap dan komitmen ini kami buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Usai pembacaaan ikrar Pilkada damai dan berintegritas oleh para pasangan Cagub dan Cawagub, kemudian secara bergiliran sesuai nomor urut calon, membubuhkan tanda tangan masing-masing dalam lembar kesepakatan pernyataan sikap bersama, yang disaksikan oleh Ketua KPU NTB dan Kapolda NTB.

“Kita berharap komitmen pasangan Cagub dan Cawagub dalam deklarasi Pilkada damai dan berintegritas ini, tidak hanya sebatas ungkapan kata dan tanda tangan belaka. Tapi betul-betul lahir dari hati untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat,” ungkap Aksar Ansori.

Acara kemudian dilanjutkan dengan konvoi para pasangan Cagub dan Cawagub NTB mengelilingi Kota Mataram, dengan tujuan untuk memperkenalkan para kandidat kepada masyarakat secara langsung.

Sebelum berkonvoi, para pasangan Cagub dan Cawagub bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan

Kapolda NTB terlebih dahulu bersama-sama melepas burung merpati dan balon ke udara sebagai tanda pembukaan masa kampanye yang akan diselenggarakan secara damai dan berintegritas.

Para kandidat kemudian menaiki mobil yang sudah dihias sesuai dengan warna dan nomor urut masing-masing yang diiringi oleh masing-masing enam rombongan kendaraan yang berisi para pendukungnya.

Dentuman lagu-lagu perjuangan dan teriakan keras yel-yel dari masing-masing pendukung pasangan calon, menambah kemeriahan acara deklarasi damai dan berintegritas Pilkada NTB 2018. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Pasangan Cagub dan Cawagub bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Kapolda NTB bersama-sama melepas burung merpati dan balon ke udara sebagai simbol pelaksanaan kampanye damai dan berintegritas.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, didampingi oleh anggota KPU, Ketua Bawaslu dan Kapolda NTB melepas iring-iringan konvoi kampanye damai dan berintegritas.

Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolda NTB, Kepala Bakesbangpoldagri dan Perwakilan dari unsurTNI, melakukan salam kompak sebagai bentuk komitmen menyelenggarakan dan mengawal kampanye damai dan berintegritas

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/ndi)

Para peserta kampanye damai dan berintegritas berdoa bersama setelah pembukaan.

Ketua KPU bersama anggota ikut konvoi kampanye damai dan berinteritas Pilkada NTB 2018.

Cagub NTB nomor urut satu, H. M. Suhaili FT di atas mobil konvoi sambil mengacungkan jempolnya tanda nomor urut satu.

(Suara NTB/ndi)

Pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut tiga Dr. Zulkieflimansyah – Dr. Sitti Rohmi Djalilah juga menyapa pendukungnya dengan salam tiga jari di atas mobil konvoi.

(Suara NTB/ndi)

Pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut dua, H. Ahyar Abduh – Mori Hanafi di atas mobil konvoi menyapa pendukungnya dengan salam dua jari.

(Suara NTB/ndi)

Pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut empat, Ali BD - Gede Sakti bersama para pendukungnya di atas mobil konvoi.

(Suara NTB/ndi)

Ketua KPU NTB bersama anggota, serta staf kesekretariatan KPU NTB berpose bersama usai penutupan acara deklarasi kampanye damai dan berintegritias sambil mengancungkan salam lima jari tanda netralitas KPU dalam Pilkada NTB 2018.

(Suara NTB/ndi)

Penampilan atraksi gendang beleq dari gabungan personil TNI/Polri saat pembukaan deklarasi kampanye damai dan berintegritas.

(Suara NTB/ndi)

Pernyataan sikap

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Bersikap Netral, Ahsanul Khalik Siap Ditindak (Suara NTB/yon)

TERTIBKAN - APK paslon yang mulai ditertibkan di Lotim saat memasuki masa kampanye Pilkada 2018.

Bersihkan APK Paslon, Panwaslu dan KPU Gandeng Satpol PP Selong (Suara NTB) Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (paslon) kepala daerah, baik gubernur dan bupati dan masih menjamur hingga memasuki masa kampanye. Untuk membersihkan APK yang dipasang para relawan paslon, KPU dan Panwaslu akan menggandeng Satpol PP Lotim untuk menyisir APK hingga ke tingkat kecamatan bahkan desa.

Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, menegaskan semua atribut kampanye yang dipasang oleh paslon dan relawannya harus diturunkan. Dalam aturan, katanya, seharusnya semua atribut harus sudah diturunkan sebelumnya memasuki masa kampanye. Pasalnya, untuk masa kampanye nantinya, atribut berupa baliho paslon akan dikeluarkan secara resmi oleh KPU selaku penyelenggara Pemilu. “Seharusnya APK itu sudah diturunkan sebelum memasuki masa kampanye. Dan itu kita sudah kita ingatkan kepada semua tim dari masingmasing paslon,” ujarnya, Sabtu (17/2).

Terkait dengan masih maraknya APK saat ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan Satpol PP Lotim untuk menyisir dalam upaya menurunkan atau membersihkan APK tersebut. “Kita akan turunkan semua APK itu. Nanti kita bersama-sama dengan KPU dan Satpol PP,” terangnya.

Sementara, Komisioner KPU, Taharudin menjelaskan dalam pelaksanaan masa kampanye yang dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018 atau selama 134 hari. Mekanisme prihal alat peraga kampanye sudah diatur sedemikian rupa.

Untuk itu ia meminta kepada pasangan calon beserta tim agar melepaskan alat peraga sosialisasi yang sebelumnya dipasang di sejumlah titik, baik di dalam kota maupun di pelosok desa.

Sedangkan, Kasat Pol PP Lotim, Lalu Zaenal Abidin, mengaku siap mengerahkan personelnya dalam penertiban terhadap APK paslon itu. Penertiban akan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. (yon)

Selong (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Setda Kabupaten Lotim bersikap netral dalam Pilkada 2018. Termasuk dirinya, apabila tidak bersikap netral, ia mempersilakan Panwaslu untuk mengambil tindakan.

“Pjs bupati apabila tidak netral, maka silakan saja untuk diproses sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya belum lama ini di Selong.

Hal tersebut untuk memberikan pemahaman kepada publik, jika dirinya diamanahkan menjadi Pjs bupati terbebas dari unsur politik. Meski baru beberapa hari diamanahkan menjadi penjabat bupati Lotim, Ahsanul mengaku sudah menerima laporan dan mengantongi sejumlah nama-nama ASN atau kepala OPD yang menjadi tim sukses dalam Pilkada 2018.

Namun terkait kebenarannya nantinya akan ditelusuri, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan tegas agar ASN tidak terlibat dalam politik

praktis itu. “Nama-nama ASN kita yang indikasi menjadi tim sukses salah satu calon baik di pilgub atau pilbup sudah ada laporan yang masuk, itu sudah saya kantongi,”ujarnya.

Untuk itu, para ASN diingatkan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya selaku abdi negara tanpa adanya embe-embel politik. Dalam waktu dekat ini, dirinya akan mengumpulkan semua anggota Satpol PP, Kades dan semua pegawai untuk menjamin netralitasnya dalam Pilkada serentak 2015. Apabila ada ASN yang terlibat politik praktis, memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu pasangan calon. Maka itu harus ditindak dengan tegas oleh Pan-

waslu yang ada di kabupaten.

Pada bagian lain, Kepala Dinas Sosial NTB ini meminta perbaikan pada pengelolaan pendapatan daerah dari pasar.

Menurutnya, potensi PAD dari pasar yang ada di Lotim sangat besar. Sedapat mungkin tidak ada ruang-ruang terjadinya kebocoran. Semua dugaan kebocoran harus di tutup dan diskemakan dengan baik oleh OPD yang menangani pasar. Setiap pasar dievaluasi target dan pencapaiannya dengan melihat seberapa banyak pedagang yang ada di dalam pasar lalu seperti apa mereka membayarkan retribusi ataupun kewajibannya kepada daerah melalui kepala pasar maupun juru pungut pasar.

Selama ini, katanya, ber-

(Suara NTB/yon)

SIMULASI - Sejumlah pasien RSUD Soedjono Selong dievakuasi saat terjadi kebakaran. Pemandangan itu terlihat saat proses simulasi penanganan bencana.

meter dari linggir badan jalan.

Penertiban diminta dilakukan oleh Bapenda, Dinas Perhubungan dan Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat Polres Lotim.

Sekda Lotim, H. Rohman Farly juga menegaskan tidak boleh adanya ASN yang terlibat politik praktis. Apabila ada indikasi temuan ASN terlibat, maka ia memastikan yang bersangkutan akan ditindak oleh Panwaslu selaku pengawas yang menjaga netralitas PNS. Untuk itu, dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu atas temuannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dapat diambil tindakantindakan tegas sesuai aturan.

Salah satu sanksinya, lanjut Sekda, yakni ASN yang berpolitik dapat dilakukan pemberhentian sementara. “Jadi kita lihat tingkat kesalahannya, karena sanksinya bisa dilakukan pemberhentian sementara,” tegasnya. (yon/rus)

Otonomi Expo 2018

APKASI Prihatin Kasus OTT Marak Menimpa Bupati

RSUD Selong Gelar Simulasi Penanganan Bencana Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong ‘’mendadak’’ terbakar khususnya di ruang mata lantai II RSUD setempat. Akibatnya, pasien, masyarakat umum serta petugas rumah sakit berhamburan keluar menyelamatkan diri.

Insiden kebakaran terjadi, Kamis (15/2) lalu siang lalu. Saat kejadian, para pasien dan tengah asyik tertidur mengingatkan waktu itu merupakan jam istirahat bagi pasien. Setelah semua pasien berhasil diselamatkan, sebanyak dua unit mobil kebakaran (damkar) diterjunkan ke TKP, sehingga beberapa menit kemudian api dapat dijinakkan sebelum menjalar ke ruangan lainnya di RSUD R. Soedjono Selong.

Insiden kebakaran itu terlihat salah pelaksanaan simulasi penanganan bencana kebakaran yang dilaksanakan pihak RSUD R. Soedjono Selong bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim.

Direktur RSUD R. Soedjono Selong, Karsito, menjelaskan, kecepatan pihak rumah sakit dalam menangani apabila terjadi bencana kebakaran, gempa dan lainnya merupakan suatu keharusnya yang dikuasai oleh pihak rumah sakit. Artinya, tim rumah sakit harus siap dan sigap dengan menguasai metode cara mengatasinya. Kegiatan simulasi tersebut merupakan rutin dilaksanakan agar semua karyawan mampu mengatasi dan mengambil tindakan apabila terjadi suatu bencana.

Kemampuan penguasaan penanganan bencana, lanjut Karsito, merupakan salah satu item yang harus dikuasai oleh karyawan terkait proses akreditasi rumah sakit. Diharapkan, adanya simulasi ini semua karyawan mampu mengatasi sesuai standar yang diperlukan, seperti cara pemadaman api, evakuasi pasien, dokumen, keluarga pasien, peralatan medis dan lainnya. “Jadi jika ada bencana, kita usahakan keselamatan semaksimal mungkin oleh petugas kita sendiri,” harapnya.

Sementara, Kabid Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, BPBD Lotim sekedar menfasilitas untuk simulasi tersebut. Tidak hanya rumah sakit, semua instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada dasarnya harus dilatih untuk penyelamatan apabila terjadi bencana, berupa banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya. “Semua puskesmas secara bertahap juga melakukan pelatihan penanganan bencana ini,” ujarnya.

Adanya pelatihan atau simulasi ini, diyakini petugas yang sudah dilatih dapat mengambil tindakan yang tepat sebelum datang pertolongan dari BPBD. Adapun adegan-adegan yang dipraktikkan dalam simulasi itu, penyelamatan, proses mematikan api menggunakan alat pemadam api ringan (Apar), evakuasi, dan lainnya. (yon)

dasarkan informasi yang diserap ada indikasi tentang kebiasan oknum tertentu dan juga oknum pedagang melakukan permainan menjual lapak lapak atau lahan mereka di dalam pasar kepada orang lain. Misalnya dari daerah mereka membeli 5 meter lalu kepada orang lain dia jual kembali dengan harga lebih tinggi dan dipecah menjadi 2 bagian masin-masing 2,5 meter. “Ini juga perlu penertiban,” kata Ahsanul.

Segala kemungkinan terjadinya pungutan liar terhadap pedagang ini dinilainya bisa berpotensi mengurangi pendalapatan daerah. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan penertiban terhadap pedagang tumpah di pasar. Seperti di Pasar Paokmotong yang menjadi keluhan banyak pihak karena menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pedagang mempergunakan bahu jalan sampai habis, ini dengan memundurkan sejauh 1,5 - 2

(Suara NTB/ari)

PEMBAKARAN - Aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan warga Trawangan di lahan PT. WAH. Aktivitas ini mengundang kembali timbulnya polemik warga dan PT. WAH.

Warga Kembali Masuki Lahan PT. WAH Tanjung (Suara NTB) Sengketa lahan yang berada di bawah PT. Wanawisata Alam Hayati (WAH) di Dusun Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali berpolemik.

Seperti yang terjadi pada Kamis (15/2) lalu, sejumlah warga mulai memasuki dan membersihkan lahan yang sejatinya sudah dipagari beton oleh perusahaan.

Lokasi yang dimasuki warga, diketahui tidak jauh (sebelum) lahan PLN. Pantauan koran ini, sedikitnya ada 5 sampai 6 orang warga yang terlihat merambah lahan yang mirip dengan kawasan hutan itu. Mereka dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat, H. Rukding.

“Kami diberi 4 hektar oleh pemerintah, nanti saya kasih buktinya. Lewat komnas HAM, 4 hektar,” ujar H. Rukding di sela-sela aktivitas pembakaran pepohonan liar yang ditebang.

Tujuan mereka membersihkan, dikatakan Rukding karena mereka mau membangun lahan yang sudah lama tidur itu. Perkara bahwa sengketa lahan di intern PT. WAH tengah beproses di Mabes Polri dan pengadilan, tidak dipersoalkan warga.

“Ndak masalah, karena dia juga (membangun), nanti makanya lihat di sana. Kami ndak melakukan ini, coba mereka juga tidak merambah begini. Jadi kami mau tahu ini, larangan dari pengadilan ini, sampai di mana tanggung jawabnya. Kok dia boleh, kita ndak,” cetusnya.

Benar saja, tidak jauh dari tempat warga membersihkan, sejumlah pekerja perusahaan tengah beraktivitas di lahan yang sama. Ada yang menggali kolam, ada yang menggali serapan, dan membuat batako. Padahal di dekat mereka bekerja, masih terpampang beberapa plang Bareskrim POLRI bertuliskan “Tanah SHGB No.35/Desa Pemenang Barat seluas 139.035 M2 atas nama PT. Wanawisata Alam Hayati, Dalam Sitaan Dit Tipidum Bareskrim Polri. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Negeri Mataram No. 171/ Pen.SIT/2014/PN.MTR tanggal 19 Maret 2014, dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP” Di bawahnya lebih jelas lagi tertulis larangan berbunyi, “Dilarang melakukan aktivitas/ kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah ini”.

Atas aktivitas merambah lahan WAH ini, H. Rukding dan rekan-rekannya, mengaku tidak pernah ciut. Pihaknya juga takut akan dituntut oleh perusahaan.

Alasan lain warga memasuki lahan ini tidak lepas dari rekomendasi Komnas HAM. Di mana pihaknya berharap pada Februari ini, Pemkab Lombok Utara-pascadisurati, akan bersedia turun menemui warga menjernihkan persoalan ini.

Rukding menyebut, sebanyak 36 KK warga Trawangan masih belum memperoleh hak pembagian lahan. Ke-36 warga ini pun bersikukuh harus memperoleh 4 hektar sebagaimana tercantum di rekomendasi Komnas HAM. Dulunya, tiap KK memperoleh pembagian masing-masing 3 are di areal PT. WAH. Bagi Rukding, mereka yang menerima 3 are itu adalah orang-orang yang tidak tahu seluk beluk permasalahan.

Mereka yang menerima tidak pernah di Trawangan sebelumnya.

“Terus mereka mau apa di sana.

Tempat yang diberikan itu tempat kuburan. Sekarang kan mereka keluar lagi jualan di sini (pinggir pantai), tapi kita mau bilang apa. Karena orang dikasih tempat yang kumuh,” cetusnya lagi.

Senada dikatakan H. M. Basyir alias Saparudin, pihaknya sudah membuka lahan Trawangan sejak tahun 1973/1974. Ia juga menuntut agar warga 36 KK memperoleh hak yang sama dengan perusahaan. Pembagian lahan dulu oleh pemerintah dirinya tidak memperoleh. Lagi pula, ia juga tidak memperoleh ganti rugi atas bangunannya senilai Rp 450 juta yang dibongkar paksa oleh perusahaan. Kini lahan dan eks

tempat tinggalnya telah disita.

“Di sebelah sana rumah saya sampai habiskan Rp 450 juta, dibongkar. Sampai sekarang tidak ada ganti rugi. Masa iya kami masyarakat saja yang rugi,” tanyanya.

Terpisah, Wakil Penanggung Jawab Lapangan – PT. WAH, Andi Muhdar, yang ditemui di Trawangan merespons aktivitas pembersihan lahan oleh warga.

Ia menanyakan dasar klaim lahan oleh warga, agar dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana HGB yang dimiliki PT. WAH. “Siapa punya lahan pak, ini tanah bersertifikat ini. Setelah dibagi kepada mereka di belakang, semua bersertifikat mereka itu.

Termasuk ini sudah bersertifikat loh. Ini tanah kami ini, PT. WAH, Pimpinan, H. Sapto (saat ditanya dualisme kepemimpinan WAH),” tegas Andi.

Lantas terhadap aktivitas warga itu, ia akan menunggu perkembangan lebih lanjut. “Saya punya tanggapan ingin tahu dasarnya apa, di dalam kami punya kekuasaan ini, di dalam hak milik kami, Hak Guna Pakai (HGP), dasarnya (warga) apa?

Karena kan sudah termasuk pengrusakan pak, nah kami juga akan tindaklanjuti (dimaksud: persoalkan secara hukum, red),”.

Untuk diketahui, Andi saat ini tengah bertugas sebagai penanggung jawab aktivitas terkini PT. WAH. Beberapa pekerjaan yang mulai dilakukan yaitu membuat sumur untuk peresapan, membuat batako dan membuat kolam renang di kavlingan areal WAH yang dipisah oleh Danima Resort itu.

“Kan aneh pak, kalau memang mereka punya, mana buktinya. Kita bukan berbicara atas apa, list lah.''

Sekarang mana buktinya (perintah Komnas HAM, red).

Saya punya sepeda motor, harus punya BPKB. Saya punya tanah maka saya harus punya sertifikat. Semua orang bisa ngaku, anak kecil juga ngerti kalau itu,” demikian Andi mempertegas klaim 4 hektar dari warga. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar launching Otonomi Expo 2018 di Bali, Kamis (15/2). Dalam rilis yang diterima Suara NTB dari Humaspro Pemda KLU, APKASI pada kesempatan itu menyoroti persoalan maraknya bupati yang tertangkap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga penegak hukum KPK. Sekjen APKASI, Prof. Dr. Nurdin Abdullah, mewakili Ketua APKASI, pada kesempatan itu mengaku prihatin, belakangan ini banyak bupati yang terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, ia mendorong adanya langkah koordinasi dan komunikasi antara APKASI dengan lembaga KPK. “Perlu ada diskusi lebih lanjut dengan KPK, hal ini penting agar APKASI dapat merapatkan barisan untuk tidak ragu dan takut dalam menyelenggarakan kebijakan di daerah,” kata Nurdin Abdullah saat membuka launching APKASI Expo di Patra Resort and Convention, Bali.

Untuk diketahui, bupati khususnya anggota APKASI regional Bali, NTB dan NTT, belakangan ditangkap KPK yaitu, Bupati Ngada, Marianus Sae. Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi NTT menjadi salah satu figur yang mewarnai kasus OTT kepala daerah di Indonesia.

Selain persoalan kasus hukum kepala daerah, Nurdin juga mendorong langkah ekspo-ekspo di masa mendatang.

Even ini ia nilai bermanfaat untuk memajukan daerah, mendorong perekonomian masyarakat di daerah serta

memudahkan promosi produk daerah ke mancanegara.

Pada kegiatan ekspo itu, beberapa daerah diberi kesempatan testimoni di depan pejabat kepala daerah anggota APKASI untuk berbagi ide, tips dalam berinovasi. Dua daerah yang mendapat kehoramatan adalah, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Sleman.

Kabupaten Gorontalo dipilih mengekspose, karena bupatinya dianggap mampu membangun inovasi melalui 32 kerjasama dengan investor. Kabupaten ini mematok target investasi hingga lebih dari Rp 1 triliun melalui adanya otonomi expo yang diikutinya kali ini.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar SH. MH., selaku Ketua Koordinator APKASI Regional Bali, NTB, dan NTT, berharap kabupaten anggota APKASI yang tergabung dalam APKASI dapat memeriahkan APKASI Otonomi Expo 2018 dan event Indonesia Exibition Convention (ICE) di Bumi Serpong Damai, Tangerang pada Bulan Agustus mendatang. Kepesertaan kabupaten tidak hanya meramaikan even tersebut, melainkan lebih memperkenalkan aneka komoditas unggulan masing-masing daerah, sehingga menarik minat investasi di daerah masing-masing.

“Kita perlu mempersiapkan diri ikut pameran dengan manfaat bagi daerah. Selain didatangkannya para investor yang siap berinvestasi, Pemda KLU sudah merasakan secara nyata dampak dari expo yang diikuti,” ungkap Najmul di hadapan 60 kepala daerah anggota APKASI dan 150 peserta undangan lainnya. (ari)

Bapenda Klaim Pendapatan Pajak MBLB Meningkat Selong (Suara NTB) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. Salmun Rahman, mengklaim pajak MBLB hingga akhir 2017 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pasalnya, pajak dari MBLB itu mencapai Rp 16,2 miliar.

Peningkatan ini, lanjut Salmun, dinilainya karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang cenderung mengalami peningkatan, meski tidak menutup kemungkinan masih terdapat perusahaanperusahaan yang masih membandel atau tidak maksimal menjalankan kewajibannya.

“Untuk hasil pajak MBLB untuk tahun ini cukup bagus yakni Rp 16,2 miliar dari sebelumnya Rp. 14,4 miliar,” terang mantan Kasat Pol PP Lotim ini.

Terpisah, Kasat Pol PP

Lotim, Lalu Zaenal Abidin, menegaskan jika pihaknya intens melakukan pengawasan dan penertiban terhadap tambangtambang MBLB atau galian C, terutama yang belum mengantongi izin maupun membandel membayar pajak. Langkah tersebut dari hasil koordinasi bersama instansi terkait agar target pajak dari galian C dapat tercapai. “Masih banyak galian C yang belum berizin, sehingga dikoordinasi dengan Dinas Perizinan dan itu kita sikapi, kita atensi,” tegasnya.

Dalam meningkatkan kesadaran para pelaku usaha galian C itu, Zaenal menjelaskan pihaknya mengedepankan tindakan pendekatan. Pasalnya, tambang MBLB yang hampir terdapat di seluruh wilayah di Kabupaten Lotim keberadaannya cukup potensial, sehingga harus dapat diberdayakan. (yon)

Dipecat DPD, Ketua DPC Hanura KLU Klaim Kantongi SK DPP Tanjung (Suara NTB) Ketua DPC Hanura Kabupaten Lombok Utara, Lalu Mamad Mujahid, akhirnya menerima konsekuensi dari kisruh dualisme kepemimpinan DPP Hanura pusat. Mamad dipecat oleh DPD Hanura NTB. Meski surat DPD ia terima, Mamad belum mau mengakui pelengseran dirinya lantaran SK yang dikantonginya berasal dari DPP langsung.

Pemberhentian L. Mamad Mujahid sebagai Ketua DPC Hanura KLU, disampaikan

Wakil Ketua DPC Hanura KLU, Iradat Gunawan, Sabtu (17/2).

Pemecatan Mamad Mujahid ini dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) No. SKEP/002/DPDHANURA/II/2018. Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD Hanura NTB, Mudahan Hazdi, dan Sekjen Suharto itu, memutuskan untuk memberhentikan Mamad. Selanjutnya sebagai pengurus DPC Hanura KLU, DPD Hanura NTB menunjuk H. Muslehuddin sebagai Ketua DPC Hanura KLU, Sekretaris diberi-

kan kepada Putrawadi, dan Wakil Ketua I, Iradat Gunawan.

“SK ini keluar 8 Februari lalu. Dengan adanya SK ini, kami harap Ketua DPC Hanura, Mamad Mujahid legowo,” ucap Iradat kepada wartawan.

Untuk diketahui, kisruh di internal partai Hanura pusat memancing dukungan dari pengurus DPD hingga DPC. Di tingkat DPD NTB, Ketua DPD Hanura NTB saat ini, H. Mudahan Hazdi diketahui sempat ikut menandatangani mosi tidak

percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Sementara di level DPC KLU, Ketua DPC Hanura, Mamad Mujahid, merupakan salah satu DPC pendukung kepemimpinan Hanura versi OSO. Menurut Iradat, jelaslah sudah persoalan kisruh kepengurusan DPC KLU versi OSO. Pemberhentian Mamad Mujahid sebagai Ketua DPC Hanura KLU, lantaran dianggap telah melakukan tindakan yang bertentangan

dengan AD/ART partai maupun asas perjuangan partai.

Menanggapi pemberhentian dirinya, Ketua DPC Hanura KLU, L. Mamad Mujahid, yang dikonfirmasi terdengar santai menyikapi keluar SK pemecatan dirinya. Via telepon, Mamad mengklaim SK itu tidak berpengaruh. Sebaliknya, ia bersikukuh pihak di DPD yang mengeluarkan SK pemberhentian termasuk salah satu yang tidak diakui kepengerususannya. (ari)

(Suara NTB/yon)

TAMBANG - Tambang MBLB di Lotim, Bapenda mengklaim pendapatan pajak dari MBLB ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Belum Maksimal Laporkan LHKPN Tunggu Komitmen Wajib Pajak PEMBAYARAN sisa piutang pajak Hotel Santosa senilai Rp 3 miliar lebih terhitung sejak tahun 2016-2017 dideadline hingga bulan ini harus rampung. Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) menunggu komitmen pihak pengelola hotel yang disampaikan secara tertulis di atas materai Rp 6 ribu.

“Akhir bulan Februari ini batasnya pembayaran sisa piutang pajak Hotel Santosa itu, nanti kita tunggu dulu. Nilainya Rp 3 miliar lebih (Suara NTB/her) sisanya untuk tahun 2016 dan Hj. Lale Prayatni 2017, dia janji akhir bulan ini,”tegas kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni akhir pekan kemarin.

Ditegaskan pengelola hotel sanggup di hadapan kejaksaan untuk membayar akhir bulan ini, bahkan dalam berita acara yang ditandatangani. Dalam hal ini, pihaknya masih menunggu komitmen pengelola hotel, jika tidak mampu maka tentu langkah penindakan akan dilakukan sesuai ketentuan.

Selain pajak hotel ini, ada juga pajak Hotel Bintang Senggigi yang masih nunggak. Namun piutang pajak pokok sudah dibayar, sisanya denda belum dibayarkan. Pihak terkait telah meminta ke Bapenda untuk pengurangan denda, namun belum diberikan lantaran mereka tidak ada itikad baik untuk membayar.

Selain pajak hotel ada juga sejumlah hiburan yang nunggak pajak, seperti hiburan C masih menyicil piutang pajak. Khusus persoalan piutang pajak hiburan ini, sejauh ini belum ada titik temu terkait dengan tarif pajak yang ditarik, pasalnya mereka berpedoman menarik 10 persen, sedangkan sesuai perda 25 persen.

Namun demikian pihaknya tetap mengacu 25 persen sesuai perda. Akibat dari ini, mereka belum mau menandatangani berita acara pemeriksaan sebab selisih angka antara hitungan Bapenda dengan mereka besar. Untuk itu, pihaknya pun tidak bisa memasukkan ke piutang, sebab pihak pengusaha belum ada kesepakatan akan membayar, karena belum mau menandatangani berita acara pemeriksaan. (her)

Puluhan Pejabat Lobar Terancam Sanksi Giri Menang (Suara NTB) Jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN di Lombok Barat (Lobar) sebanyak 269 orang, termasuk di dalamnya anggota dewan. Dari total jumlah ini sekitar 70 persen sudah melaporkan LHKPN, sedangkan sisanya sekitar 30 persen atau 80 orang lebih belum melaporkan. Puluhan pejabat ini pun diberi batas waktu hingga bulan Maret untuk menuntaskan pelaporan LHKPN melalui sistem elektronik. Jika tidak tuntas, akan ada sanksi bagi pejabat terkait.

Hal ini ditegaskan Sekda Lobar H. Moch. Taufiq akhir pekan kemarin. Menurutnya, pengisian e-LHKPN ini para pejabat dibimbing KPK sampai betul-betul paham, baik staf dan pejabat yang wajib LHKPN untuk pengisian.

Adanya bimbingan ini tidak ada lagi pejabat Lobar yang tak menyelesaikan LHKPN,

sebab menjadi salah satu kewajiban pejabat.

Dalam hal ini, ujarnya, pejabat yang wajib laporkan LHKPN pejabat eselon II, III dan fungsional serta BUMD. Pejabat yang belum menyelesaikan LHKPN hinga tenggat waktu bulan Maret mendatang, menjadi tolok ukur penilaian, apakah pejabat taat

terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat. “Sedangkan bagi anggota dewan kan salah satu syarat mau nyaleg kan harus ada LHKPN,” jelas sekda.

Karena itulah, jelasnya, LHKPN ini sangat penting dengan menghadirkan KPK untuk memberikan penjelasan kepada jajaran. Jika sete-

(Suara NTB/ist)

MAIN GITAR - Calon Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, bermain gitar di salah satu tempat tongkrongan anak muda Kota Praya, Sabtu (17/2) malam.

(Suara NTB/her)

H. Moch. Taufiq

Berkas Kasus ADD Desa Langko Hampir Rampung

Tim Zul-Rohmi Fokus Garap Pemilih Perempuan dan Pemuda Praya (Suara NTB) Pemilih perempuan menjadi garapan utama tim pemenangan pasangan calon Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi (Zul-Rohmi) untuk mendulang dukungan pada Pilkada NTB Juni mendatang. Salah satunya, pemilih perempuan Lombok Tengah (Loteng) jadi target utama. Mengingat, potensi pemilihnya yang jauh lebih besar dari pada pemilih laki-laki.

Juru bicara Pengurus Daerah NW Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Minggu (18/2) menjelaskan, pasangan ZulRohmi tidak memasang target yang muluk-muluk di Loteng, tapi hanya 30 persen suara saja. “Di Loteng kita tidak mau terlalu ambisius memasang target. Dapat dukungan 30 persen saja, sudah cukup. Dan, kita berharap dukungan terbanyak dari pemilih perempuan,” ujarnya.

Menurutnya sebagai satu-satunya pasangan kepala daerah dari kalangan perempuan, pihaknya optimis mampu mendulang suara pemilih perempuan dalam jumlah besar. Karena dari kedekatan emosi, pemilih perempuan jelas akan lebih condong kepada calon kepala daerah dari kalangannya sendiri.

“Sebagai calon kepala daerah perempuan, sosok Sitti Rohmi, jelas akan lebih mudah kita perkenalkan di kalangan pemilih perempuan. Dan, inilah salah satu kelebihan dari pasangan calon kepala daerah ini,” imbuhnya.

Selain pemilih perempuan, pemilih dari kalangan pemuda juga menjadi bidikan dan fokus garapan pihaknya. Karena sosok figur Dr. Zul – sapaan akrab Dr. Zulkieflimansyah bisa merefresentasikan sebagai tokoh muda yang energik, sehingga bisa memahami keinginan kalangan pemuda. “NTB itu butuh pemimpin muda nan energik. Mengingat, tantangan pembangunan NTB ke depan jelas akan semakin berat dan kompleks,” ujar Ketua Komisi II DPRD Loteng ini.

Disinggung pola kampanye, Qomar menegaskan pola-pola dengan mendatangkan masyarakat untuk bertemu dengan calon kepala daerah sebisa mungkin akan dikurangi. Pihaknya lebih memilih dengan pola blusukan, dengan mendatangi langsung masyarakat di bawah sembari mendengar aspirasi dan persoalan masyarakat di bawah.

“Pola kampanye dengan mendatangkan masyarakat ke calon kepala daerah kita ingin ubah. Kita ingin, kita yang datang langsung ke masyarakat,” tambahnya. (kir)

lah sosialisasi lalu ada yang enggan mengisi, maka tentu penilaian buruk dari atasan terhadap pejabat bersangkutan. Diakuinya, KPK turun ke Lobar memang salah satunya disebabkan Lobar dianggap masuk kategori belum maksmal dalam hal ini pengisian LHKPN. Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN sebanyak 224 orang, semua pejabat ini hadir pada saat bimbingan dari KPK. Dari jumlah ini, total yang sudah melaporkan sekitar 75 persen. (her)

(Suara NTB/kir)

APK - APK paslon masih belum ditertibkan di Loteng. Tampak pengendara melintas di depan baliho paslon pilkada NTB di salah satu sudut Kota Praya.

APK Paslon Masih Belum Diturunkan

KPU Loteng Tunggu Rekomendasi Panwaslu Praya (Suara NTB) Memasuki awal masa kampanye, alat peraga kampanye (APK) pasangan calon kepala daerah (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih belum ditertibkan. Belum ada tindakan tegas baik dari KPU Loteng selaku penyelenggara maupun dari pihak Panwaslu Loteng, hingga sejauh ini. KPU Loteng mengklaim belum mengambil tindakan tegas, karena masih menunggu rekomendasi dari Panwaslu.

Pantauan Suara NTB, Sabtu (17/2), baliho atau APK berbagai ukuran milik para paslon masih tersebar. Bukan hanya di wilayah Kota Praya saja. Tapi hampir semua kecamatan, APK paslon juga masih ditemukan. Kebanyakan dipasang di pepohonan dan di sejumlah papan reklame komersil yang di sejumlah titik di wilayah Loteng.

Dari tampilan APK yang ada, rata-rata merupakan APK lama, karena belum disertai nomor urut paslon bersangkutan. “Soal spanduk dan baliho, kita masih tunggu sikap paslon untuk menurunkan sendiri spanduk atau baliho miliknya. Kalau tidak, maka sesuai aturan KPU bisa menurunkan paksa spanduk dan baliho tersebut,” ujar Komisioner KPU Loteng, Baiq Husnawati.

Namun sebelum itu, harus ada rekomendasi dari Panwaslu Loteng untuk menurunkan APK paslon. Atas dasar rekomendasi dari Panwaslu Loteng itulah nantinya, KPU Loteng ber-

surat ke masing-masing paslon supaya mau menurunkan APK miliknya.

Jika dalam jangka waktu 1x24 jam, surat tersebut tidak dipatuhi pihak paslon, maka barulah KPU Loteng akan bertindak tegas.

Bersama-sama dengan aparat keamanan serta dari Panwaslu Loteng. “Untuk urusan penertiban itu kewenangannya ada di tangan aparat keamanan bersama Pol PP. Merekalah yang akan menurunkan spanduk dan baliho paslon didampingi dari KPU serta Panwaslu,” terangnya.

Ia menjelaskan, untuk urusan bahan dan alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho serta yang lain, itu sudah disiapkan oleh KPU selaku penyelenggara. Jumlahnya pun sudah ditentukan. sementara untuk lokasi pemasangan bahan dan alat peraga kampanye disepakati bersama antara KPU, Panwaslu serta dari paslon sendiri.

“Jadi tidak bisa paslon memasang bahan dan alat peraga kampanyenya sendiri. Karena itu sekarang menjadi kewenangan penyelenggara pilkada,” tambahnya. Paslon bisa atau boleh menambah bahan dan alat peraga kampanye, asal sesuai ketentuan serta atas izin tertulis dari KPU sebagai penyelenggara pilkada.

Itulah bedanya penyelenggaraan pilkada kali ini. Di mana untuk urusan bahan dan APK sudah disediakan oleh penyelenggara. Paslon dalam hal ini hanya terima jadi dan dipasang di lokasi-lokasi yang sudah disepakati. (kir)

Praya (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir merampungkan berkas perkasa kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Langko Kecamatan Janapria. Rencananya, jika tidak ada halangan berarti berkas perkara yang merugikan negara sebesar Rp 240 juta lebih tersebut, bulan ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng.

Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (17/2).

Ia menjelaskan, untuk saksi-saksi sudah seluruhnya dimintai keterangan. Begitu pula untuk hasil audit kerugian negara dari BPK RI Perwakilan NTB, juga sudah diterima pihaknya. “Terakhir, Kamis (15/ 2), kita sudah memeriksa mantan Kades Langko sebagai tersangka,” terangnya.

Pihaknya kini tinggal menunggu hasil koordinasi dengan kejaksaan, terkait kelengkapan berkas perkara tersebut. Karena bisa saja, dari pihak jaksa memberikan catatan

dan rekomendasi untuk dilengkapi kembali sebelum berkas perkara kasus dugaan korupsi ADD Langko dilimpahkan.

“Kita kan belum tahu apakah ada catatan atau rekomendasi yang diberikan oleh pihak jaksa terkait berkas perkara ini. Kalau memang ada, secepatnya akan kita penuhi. Dengan begitu, berkas perkaranya bisa segera kita limpahkan,” tambah Rafles.

Disinggung soal rencana penahanan tersangka, Rafles mengaku pihak tersangka sejauh ini cukup kooperatif, sehingga dipandang tidak perlu dilakukan penahanan. Karena kalau ditahan sekarang, khawatir nanti akan ada rekomendasi yang diberikan jaksa untuk dipenuhi, sehingga proses penyeelsaian berkas perkara menjadi lebih lama. Kalau sudah begitu, nanti penahanannya ditangguhkan lagi, sehingga kesannya kurang baik. “Urusan tahan menahan nantilah kalau berkas sudah dinyatakan lengkap.

Baru dilakukan penahanan. Supaya tidak butuh waktu lama, berkas bersama tersangka bisa langsung dilimpahkan ke kejaksaan,” teganya. (kir)

Bawa Narkoba, Oknum Mahasiswa Diciduk Polisi Praya (Suara NTB) Seorang oknum mahasiswa, SH (27) asal Desa Praimeke Praya Tengah, diamankan anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng). Oknum mahasiswa ini diamankan, karena diduga membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Pelaku pun kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Loteng.

Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Muhaimin, S.H., Sabtu (17/2), mengungkapkan, pelaku sebelumnya diamankan oleh anggota Badan Keamanan Desa (BKD) Desa Praimeke bersama petugas ronda, Jumat (16/ 2) malam. Kala itu, pelaku kedapatan tengah berkeliaran pada malam hari.

Curiga dengan gerak-gerik pelaku, anggota BKD lantas menghubungi anggota Polsek Praya Tengah dan digelandang ke Mapolsek Praya Tengah.

Saat dalam proses penyelidikan, polisi mendapat informasi kalau pelaku merupakan pengguna narkoba.

Berdasarkan informasi ini, anggota Polsek Praya Tengah langsung menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Loteng. Tidak lama berselang,

anggota Satresnarkoba Polres Loteng tiba dan langsung menggeledah pelaku.

Awalnya pelaku sempat menolak. Namun dengan sigap, polisi memeriksa saku celana serta baju pelaku. Tetapi narkoba yang dicari tidak diketemukan. Barulah saat memeriksa dompet pelaku, polisi menemukan paket sabu-sabu yang terselip di salah satu bagian dompet pelaku.

Atas temuan ini, pelaku akhirnya tak kuasa mengelak.

Saat itu, juga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Setelah digeledah, kita temukan paket sabu terselip di dompet pelaku. Atas dasar temuan itulah, pelaku langsung kita gelandang ke Mapolres Loteng,”terang Muhaimin.

Saat ini pihaknya masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mencari tahu sumber narkoba yang disimpan oleh pelaku. Sekaligus untuk mencari tahu, apakah pelaku hanya sebagai pengguna atau sekaligus sebagai pengedar. “Pelaku sendiri rencananya juga akan menjalani tes urine,” ujarnya. (kir)

Optimis Menang

Paslon Bupati dan Tim Sukses Punya Strategi Khusus Giri Menang (suara NTB) – Tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) yang sama-sama pede (percaya diri) menang pada pilkada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Masing-masing paslon memiliki hitungan dan strategi khusus, dalam meraup simpati rakyat Lobar.

Seperti kubu Nauvar F. Farindun dan TGH. Muammar Arafat (F-One) menargetkan suara150 ribu bisa menang.

Begitu juga kubu Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun) memilih realistis meraup suara masyarakat melalui program nyata yang telah dilaksanakan, sementara H. Izzul Islam – TGH. Khudari Ibrahim (ZulKhair) mengklaim suara merata di semua wilayah.

Kepada wartawan, Ketua Koalisi Pemenangan F-One H. M. Nursaid melihat simpulsimpul kemenangan sudah tampak jelas. Pasalnya, hasil

ia turun ke lapangan pemilih militan mantan Bupati H. Zaini Arony sampai saat ini belum bisa digoyahkan oleh paslon lain. Selain itu, tiga partai pendukung yakni, Gerindra, Hanura dan PKPI solid bergerak ke tingkat dusun dan desa memenangkan F-One. Bahkan sudah dilakukan simulasi pemilihan dari F-One sendiri, militan Zaini Arony dan militan TGH. Muammar Arafat serta simulasi linier antara F-One dengan Ahyar Abduh dan Mori Hanafi di Pilkada NTB yang nota bene juga nomor urut 2.

Simpul lain yang memperkuat barisan F-One, jelasnya, jamaah tarekat yang dipimpin Ikatan Ponpes NU seLobar serta organisasi NU ikut terjun. Di samping itu, dukungan petinggi NW TGH. Hasanain Juaini ke F-One. “Dari sanalah kami menghitung, dapat suara 150 ribu saja kami menang dengan DPT se-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Sardian

Multazam

H. M. Nursaid

kitar 498 ribu dengan tingkat kehadiran pemilih 75-80 persen,” klaim Nursaid akhir pekan kemarin.

Tim Koalisi F-One, jelasnya, tidak suka berpolitik asumsi, namun tim koalisi khususnya Gerindra memiliki

bukti tim sampai tingkat desa direkrut 5 orang dan satu orang satu dusun. Begitu pula PKPI dan Hanura juga telah merekrut tim dibawah. Menurutnya, pendukung ini bukan sebatas klaim, namun nyata memilih F-One.

Sementara Multazam dari parpol koalisi pendukung Zaitun, menegaskan, pasangan ini bekerja secara real meraup suara masyarakat dengan memunculkan program nyata ke masyarakat. Parpol koalisi petahana ini tidak ingin seperti

calon lain yang banyak bermain target. Menurutnya, paslon yang didukung begitu mudah dijual ke masyarakat, pasalnya sudah ada bukti kerja nyata dan prestasi yang diraih untuk Lobar selama kepemimpinannya.

Terkait sistem pemenangan seperti di F-One, menurutnya, semua paslon pasti punya strategi. Pun di Zaitun, didukung 22 kursi DPRD yang tergabung dalam koalisi ini solid bergerak, sangat aktif turun ke bawah. Ia memastikan para anggota DPRD yang tergabung dalam kaolisi masif turun ke lapangan mensosialisasikan Zaitun.

Sementara itu, kubu ZulKhair terus bergerak turun ke masyarakat dengan melihat aturan main yang ditetapkan PKPU dan Panwaslu, sehingga tidak melanggar ramburambu. Gerakan ini pun berkesinambungan dan masif dengan menyentuh kawula muda, tokoh masyarakat, tuan guru

dan toga. “Kalau simpul-simpul kekuatan kami merata, berbicara simpul kami tidak lepas dar tokoh agar, tuan guru, tokoh budaya yang memiliki peranan (massa pengikut) di masyarakat, ini terus kami terus dekati untuk menyampaikan visi dan misi Zul-Khair,’’ jelas Ketua Koalisi Parpol Pendukung ZulKhair, H. Sardian.

Dengan berbagai hitung-hitungan ini jelasnya sangat realistis, didukung gerakan semua unsur baik tim pemenangan, relawan, parpol dan semua unsur terkait. Menurutnya sejauh ini, ia menilai dari segi kekuatan di bawah tiga paslon ini berimbang, pihaknya menggunakan konsep bagaimana mengelola potensi di masyarakat untuk meraih simpati masyarakat melalui cara santun. Pihaknya mengembangkan konsep agar pesta demokrasi yang santun bukan saling menghujat. (her)

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Sub Bagian Tugas Perbantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dana BOS Triwulan Pertama 2018 Segera Dicairkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP sederajat untuk triwulan pertama diperkirakan cair bulan ini. Menyusul telah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Sumbawa Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sebagaimana disampaikan Kasubag Tugas Perbantuan Dinas Dikbud Sumbawa, M. Husnul Alwan, direncanakan jumlah penerima BOS di Sumbawa untuk SD negeri sebanyak 47.158 siswa, SD swasta 1466 siswa, SMP negeri 18.699 dan SMP swasta 1046 siswa.

Dengan alokasi BOS persiswa sama seperti tahun lalu, SD sebesar Rp. 800 ribu persiswa pertahun dan SMP sebesar Rp 1 Juta persiswa pertahun.

Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS 2018, disebutkan, tujuan BOS pada SD/SDLB/SMP/ SMPLB untuk, membantu

penyediaan pendanaan biaya operasi non personel sekolah.

Akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personel yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/ SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan/atau membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Sasarannya, untuk SD/ SDLB/SMP/SMPLB, SMA/ SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik.

Sekolah yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah

Genjot Pemantapan Siswa Hadapi UNBK Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sumbawa terus menggenjot siswa dengan melakukan pemantapan dan simulasi hadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pemantapan yang sudah diakukan sejak Oktober lalu, akan terus dilakukan hingga menjelang ujian.

Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa, Sri Irianti, S.Pd., M.Pd kepada Suara NTB mengakui persiapan menghadapi UNBK tahun ini (Suara NTB/ind) masih sama seperti sebelumnya.

Sri Irianti Saat ini pihaknya sudah dua kali melakukan simulasi. Rencananya simulasi ketiga akan dilaksanakan bulan depan. Dimana simulasi ini dihajatkan untuk melatih siswa bagaimana menghadapi UNBK yang sesungguhnya. Untuk pemantapan khusus materi UNBK sudah dilakukan sejak semester satu di bulan Oktober, November dan Desember.

Selain itu pihaknya juga sudah melakukan try out manual. Supaya siswa mudah dalam menganalisa soal saat berhadapan dengan soal yang berbasis computer. “Jadi digenjot. Baik yang offline maupun online, pemantapan tetap berlangsung sampai menjelang ujian nasional,” ujarnya.

Upaya tersebut dilakukan dengan harapan prestasi yang diraih bisa lebih baik dari tahun sebelumnya atau minimal bisa menyamai. Karena tahun lalu 21 besar peringkat terbaik nilai UNBK untuk Sumbawa berada di SMP Negeri 1 Sumbawa. “Harapan kami paling tidak anak-anak bisa melebihi prestasi tahun sebelumnya atau minimal sama,” harapnya.

Menurutnya, terkait perlengkapan sarana terutama computer, pihak sekolah hanya memiliki 40 unit. Sementara kebutuhan dari 280 anak peserta UNBK di tiga ruangan dibagi tiga sift paling tidak 100 unit computer. Tentunya untuk jumlah kekurangan sebanyak 60 komputer ini pihaknya akan menggunakan laptop. Laptop tersebut akan dipinjamkan dari siswa, dan akan digunakan oleh siswa itu sendiri. Makanya pihaknya berencana mengundang orang tua siswa terkait persiapan UNBK ini. Karena peran orang tua sangat dibutuhkan terhadap kesuksesan dan keberhasilan siswa mengikuti UNBK. “Insya Allah kita akan mengundang orang tua siswa. Karena bagaimanapun terhadap kesusksesan dan keberhasilan siswa dan sekolah ada peran serta orang tua,” pungkas Sri. (ind)

Dikes Segera Distribusikan Meubeler Puskesmas Sebotok Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan fisik Puskesmas Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas sudah diselesaikan beberapa bulan yang lalu. Rencananya pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa akan segera mengirim meubeler ke puskesmas setempat. Termasuk melakukan inventarisasi terhadap tenaga kesehatan yang akan ditempatkan nantinya.

Sekretaris Dikes Sumbawa, Junaidi, A.Pt., M.Si belum lama ini menyampaikan, Puskesmas Sebotok diupayakan tahun ini mulai beroperasional, karena tahap pertama pembangunan (Suara NTB/ind) fisiknya sudah selesai. PenamJunaidi bahan-penambahan ruangan sesuai dengan kebutuhan akan menyusul untuk dilakukan. Kemudian alat kesehatan sudah dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini. “Alkes mungkin tidak bisa sekaligus lengkap. Dan secara bertahap nanti akan kita coba anggarkan melalui perubahan atau di DAK tahun 2019,” ujarnya.

Dijelaskannya, meubeler seperti meja, kursi, lemari dan lainnya sudah tersedia, tinggal dikirim ke lokasi Puskesmas. Tentunya meubeler tersebut akan didrop dalam waktu dekat. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang dibutuhkan tengah diinventarisir. Petugas Pustu yang sudah ada di wilayah setempat dan sekitarnya nantinya akan mendukung menjadi petugas yang akan bekerja di Puskesmas. “Kita juga tengah menginventrisir berapa tenaga yang akan kita tempatkan di sana,” terang Junaidi.

Untuk tenaga strategis kesehatan, Kata Junaidi, yang wajib ada di dalam sebuah Puskesmas minimal delapan jenis tenaga strategis. Seperti dkter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga imunisasi dan lainnya. Dimana tahun ini pemda menyiapkan dana insentif dokter dan dokter gigi untuk daerah terpencil. “Jadi semua kami mengalokasikan untuk dua dokter umum akan kita tempatkan di sana,” lanjutnya.

Terkait registrasi di Kemenkes, diakuinya, salah satu persyaratannya berdasarkan informasi dari Kabid Yankes adalah sertifikat lahan tempat berdiri Puskesmas. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak Aset. Sertifikat tersebut saat ini sedang berproses di pertanahan. “Itu kita terus berproses,” akunya.

Melihat persiapan, yang sudah ada sekarang adalah meubeler. Kemudian alat kesehatan sedang dalam proses pengadaan. Tentunya pihaknya berharap Puskesmas setempat segera dioperasionalkan setelah proses pengadaan selesai. Kemungkinan untuk alkes ini pihaknya juga akan mencoba menginventarisir alat yang ada.

“Mungkin bisa saja kita coba menginventarisir alat yang ada di kami yang sekiranya bisa untuk segera operasional dulu . Coba nanti kita lihat lagi,” pungkasnya. (ind)

ditentukan oleh Kemendikbud.

SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan.

Sementara, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.

Penyaluran dana BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, JuliSeptember, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kemendikbud

untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Untuk Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.

Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan yakni : pertama; mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Kedua, melakukan evaluasi setiap tahun. Ketiga menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

(RKAS), dengan ketentuan, RKJM disusun setiap empat tahun, RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Sedangkan RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota, diantaranya, melatih dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan Dapodik dalam sistem pendataan yang telah disediakan Kemendikbud. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ updating data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online, Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik. Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/ kriteria agar memperoleh alokasi BOS minimal. Kepala dinas

Selain itu, juga melakukan pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim monitoring pelaksanaan proBOS Kabupaten/Kota menanda- gram BOS di sekolah, termatangani NPH mewakili sekolah suk dengan memberdayakan pada jenjang pendidikan dasar. pengawas sekolah sebagai tim Memberikan sosialisasi/pelati- monitoring kabupaten/kota. han kepada sekolah pada jenjang Memberikan pelayanan dan pengaduan pendidikan dasar, Komite penanganan Sekolah dan masyarakat tentang masyarakat dengan menyediprogram BOS termasuk melalui akan saluran informasi khusus pemberdayaan pengawas se- BOS. Tim BOS juga dilarang melakukan pungukolah. Memantau pelaporan pertan dalam bentuk tanggungjawaban pengapapun terhadap gunaan BOS yang dissekolah. (arn/*) ampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online.

Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan k e p a d a Pemkab.

Husnul Alwan (Suara NTB/arn)

2.241 Jiwa Belum Lakukan Perekaman E-KTP di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sumbawa Barat, mencatat hingga akhir Januari 2018, sekitar 2.241 jiwa belum melakukan perekaman dari total jumlah wajib KTP sekitar 91.118 jiwa. Warga KSB yang belum melakukan perekaman ini tersebar di seluruh kecamatan dan Kecamatan Taliwang sebagai kecamatan terbanyak sekitar 958 jiwa.

Kepala Disdukcapil KSB, Ibrahim, S.Sos, MM, mengatakan, terhadap yang belum melakukan perekaman tersebut, pihaknya tetap akan mengupayakan sebelum Pilkada Gubernur NTB sudah harus tuntas. Hal tersebut diatensikan pihaknya, jika tidak diupayakan maka dikhawatirkan akan ada 2. 241 Jiwa yang tidak bisa mencoblos. Karena sebagai prasyarat untuk bisa masuk ke

bilik suara harus memperlihatkan KPT- Elektronik, ataupun bukti perekeman yang ditandai dengan surat keterangan sementara (Suket).

Terhadap kondisi ini, pihaknya tetap akan melakukan upaya jemput bola dengan tetap turun ke masyarakat.

“Kita tetap berupaya maksimal untuk menyukseskan Pilkada NTB tahun 2018 ini.

Kita juga akan tetap turun ke

masyarakat untuk terus melakukan upaya perekaman,” ujarnya.

Dikatakannya, tentu upaya jemput bola ini tidak hanya untuk menyukseskan Pilkada semata melainkan Pileg dan Pilpres juga akan tetap didata.

Artinya, penduduk yang diperkirakan akan menginjak usia 17 tahun di tahun 2019 akan didata mulai tahun 2018. Bahkan saat ini, tim tetap turun ke

sekolah-sekolah yang di KSB untuk dilakukan perekaman.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendataan selanjutnya. Karena untuk penerbitan KTP-El minimal memiliki data base terlebih dahulu untuk bisa dilakukan perekaman. Sehingga tidak ada lagi warga yang menyalahkan Dinas, ketika tidak memberikan hak pilihnya baik di Pilkada, Pileg, maupun di Pilpres nanti.

“Kita tetap akan maksimal melakukan perekaman KTPEl ini, sehingga tidak ada masyarakat yang komplain ketika dirinya tidak diakomodir memberikan hak pilihnya nanti,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak san-

gat berharap adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat melakukan perekaman secara mandiri. Karena apabila hanya mengandalkan pemerintah saja maka tidak akan maksimal.

Meskipun sudah dilakukan upaya jemput bola, tetapi kesadaran masyarakt juga belum ada maka upaya tersebut tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Apalagi saat ini KTP-El sudah menjadi alat yang sangat penting jelang pilkada dan Pileg tahun 2019 mendatang.

“Kita tetap upayakan program jemput bola, selain itu kita sangat mengharapkan peran serta dari masyarakat untuk bisa melakukan perekaman secara mandiri, “ tandasnya. (ils)

Anggaran Dikurangi, Kegiatan PDPGR 2018 Diklaim Bertambah Taliwang (Suara NTB) Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daeah (Setda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengungkapkan, besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk mendukung Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) tidak akan sebesar tahun 2017 lalu.

Pada tahun 2018 ini anggaran untuk mendukung program andalan pemerintah KSB dalam rangka mengentaskan (Suara NTB/arn) PELATIHAN – Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, bersama Nurdin Ranggabarani, kemiskinan itu akan dikuranKamaluddin dan Ketua DPC PPP Sumbawa, Rusli Manawari di sela acara Pelatihan gi. Meski demikian untuk jenis kegiatannya diklaim akan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD), Minggu (18/2). lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Saya belum kalkulasi berapa. Tapi yang jelas tidak seperti tahun lalu,” terang H. Amry kepada wartawan.

Ia mengatakan, pada tahun kedua ini seluruh program yang digerakkan melalui agenda PDPGR baik terutama yang berorientasi untuk peningkatan Sumbawa Besar (Suara NTB) - mendapatkan sertifikat LKKD. juga anggota DPRD NTB ini. perekonomian masyarakat DPC PPP Kabupaten SumWakil Ketua DPW PPP “Kalau mereka belum bawa memberikan pem- mendapatkan melalui program Pariri akan disertifikat NTB yang juga Wakil Ketua mantapkan. Bagi penerima banbekalan kepada kadernya LKKD ini, maka mereka bisa DPRD Sumbawa, Kamaludtuan tahun sebelumnya akan melalui Pelatihan diganti dengan yang sudah din S.T menambahkan LKKD Kepemimpinan Kader Dasar mengikuti LKKD,” terangnya. ini agar semua kader mengerti dibina dan dimantapkan untuk melihat tingkat efektivitasnya.

(LKKD), Minggu (18/2). Dalam Makanya peserta LKKD ini, apa itu PPP, arah dan garus “Bantuannya masih mempersiapkan kader mili- diikuti oleh Pengurus 24 PAC perjuangannya dalam tan termasuk bakal Calon PPP Se Kabupaten Sumbawa membangun militansi tetap ada, tapi tidak sebesar jumlah penerima Legislatif (Caleg) PPP yang termasuk para bakal Caleg kader. Termasuk bagi tahun sebelumnya. Kan bukan sekedar kader titipan, PPP. Selain tentang materi mereka yang ingin tetapi mengerti tentang garis PPP, pada LKKD tersebut juga menjadi bakal tentu berkurang tidak banyak lagi yang dan arah perjuangan PPP. disampaikan materi oleh Wak- Caleg lewat PPP, dibantu,” timKetua DPW PPP NTB mela- il Bupati Sumbawa, Drs. H. harus mengikuti lui Korwil Pulau Sumbawa, Mammud Abdullah mewakili LKKD ini. palnya.

Ditanya Nurdin Ranggabarani S.H, pemerintah daerah. Kemudian “Ketika nanti soal rincian beM.H, menyatakan, LKKD ini materi tentang Pemilu oleh jadi Caleg, menjadi syarat mutlak bagi KPU dan Pengawasan Pemilu bukan lagi saran anggaran tiap item Pengurus Cabang dan PAC oleh Panwaslu. sekedar program Parihingga tingkat ranting. Terma“Wabup dalam sambutan- kader suk bakal Caleg yang disiap- nya juga menekankan pent- titipan,”ri, H. Amry kembali bekan PPP. Sebab mereka baru ingnya pengkaderan Parpol. pungkaslum bisa sah mereka menjadi Pengurus Parpol hebat karena kadern- nya. ataupun Caleg kalau sudah ya hebat,” kata Nurdin, yang (arn) menjelaskan.

H. Amry Rakhman (Suara NTB/bug)

LKKD, Caleg PPP Bukan Sekadar Kader Titipan

Menurutnya sementara ini seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pengelola belum memberikan rincian masyarakat calon penerima manfaatnya.

“Kami masih juga menunggu berapa nanti penerimanya tentu dengan melihat kemampuan anggaran yang bisa kita sediakan tahun ini,” ujarnya.

Menurutnya, secara teknis meski jumlah anggaran yang disediakan Pemda berkurang.

Tetapi jumlah kegiatannya akan lebih banyak. Sebab sejumlah SKPD yang pada tahun 2017 tidak melaksanakan agenda PDPGR, tahun ini diarahkan agar dalam menjalankan programnya melibatkan instrumen PDPGR terutama para agen.

“Sebenarnya banyak program dinas yang bisa dikelola dengan semangat gotong royong. Kalau swadaya dengan melibatkan masyarakat kan itu juga gotong royong, masuk dia sebagai agenda PDPGR,” klaimnya.

Tidak saja di tingkat SKPD, pelaksanaan program desa lanjut dia dapat juga memanfaatkan skema kerja PDPGR. Terlebih di tingkat desa pada tahun ini diarahkan agar turut mengintervensi warganya yang masuk dalam kategori miskin.

“Program untuk masyarakat miskinnya bisa pakai PDPGR. Dan saya sudah koordinasi dengan para kades setelah saya jelaskan mereka siap menganggarkan dana untuk membantu warga miskinnya,” seraya menambahkan jika Pemda KSB tidak mematok besaran anggaran yang harus disiapkan desa untuk mengintervensi kebutuhan warga miskin di wilayahnya.(bug)

Desa di KSB Masih ”Angin-Anginan” Dapatkan PADes Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mencatat hingga saat ini 57 desa di Kabupaten Sumbawa Barat, masih belum optimal mengelola sektor unggulan untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Desa (PADes). Bahkan desa-desa ini, tercatat hanya mampu menghasilkan sekitar Rp 50 juta saha pertahun, jauh lebih rendah dari jumlah sektor penyumbang PADes yang san-

gat potensial untuk bisa ditarik oleh masing-masing desa.

Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi M. Si kepada Suara NTB, Jumat (16/2) tidak menampik persoalan yang terjadi di masing-masing desa tersebut. Belum bisa maksimalnya desa-desa ini karena Sumber Daya Maksimal (SDM) yang belum mumpuni untuk mengola sektor yang bisa menghasilkan PADes. Selain masalah tersebut, masih belum ada juga kreatifitas oleh perangkat

desa untuk mengelola sektor unggulan yang ada di masingmasing desa.

Meskipun demikian, pihaknya tetap mendorong semua desa untuk memaksimalkan potensi yang ada. “Salah satu cara yang kita lakukan yakni meningkatkan dan mengoptimalkan peran dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), mudah-mudahan dengan upaya seperti ini desa-desa bisa mandiri,” ungkapnya.

Dikatakannya, pada hak-

ikatnya uang yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah harus dimanfaatkan dengan baik serta melihat potensi untuk bisa terus dikembangkan. Tetapi fakta dilapangan sangat berbeda, karena para perangkat desa masih ragu-ragu untuk mulai melakukan usaha sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Akibatnya, potensi penyumbang PADes yang ada ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh desa.

“Sebenarnya kucuran anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya sebagai stimulan bagi desa untuk berkreasi meningkatkan potensi yang ada. Karena masih belum optimal, makanya kita akan dorong agar desa-desa ini bisa berkreasi,” tukasnya. Hal ini harus dilakukan, jika mengandalkan pendapatan pemberian saja desa-desa dikhawatirkan akan menjadi konsumtif tanpa memberikan inovasi bagi pengembangan desa. (ils)

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dua Tahun Kepemimpinan HBY – Arif

Ekonomi Kreatif Dinilai Langkah Tepat Entaskan Kemiskinan Setelah PIJAR

Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin Dompu (Suara NTB) Kesuksesan Kabupaten Dompu mengembangkan program Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR), khususnya jagung berhasil menurunkan kemiskinan hingga 13,43 persen di tahun 2017. Namun dengan semakin kecilnya persentase kemiskinan, penurunan angka kemiskinan akan semakin sulit, sehingga diperlukan langkah stategis lain dalam penurunan angka kemiskinan untuk menunjang program TERPIJAR. Berdasarkan rilis BPS Provinsi NTB kondisi tahun 2017, Kabupaten Dompu menyisakan kerak

Wakil Bupati Dompu Arifuddin, SH. kemiskinan cukup besar yaitu 10,76 persen. Kerak kemiskinan merupakan angka kemiskinan yang relatif sulit untuk ditangani. Masyarakat yang termasuk dalam kerak kemiskinan ini merupakan penduduk yang tidak bisa berbuat apa – apa dan kelompok masyarakat yang malas.

Namun kedalaman kemiskinan Dompu sangat tipis yaitu 1,838 dan keparahannya hanya 0,386.

Itu berarti, kesenjangan atau rasio ketimpangan antara kaya dan miskin relatif tidak terlalu lebar.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu termasuk yang terbaik di Indone-

Penambangan Pasir Liar

Polres Dompu Minta DLH Keluarkan Surat Edaran Dompu (Suara NTB) – Harapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kabupaten Dompu agar Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas truk penambang pasir doro ncanga ditanggapi serius jajaran Polres Dompu. Mereka siap menindak truk pemuat pasir dan oknum masyarakat yang menambang di wilayah itu. Asalkan, pemerintah daerah dalam hal ini DLH Dompu mengeluarkan surat edaran sebagai dasar hukum mengambil tindakan.

“Harus ada surat edaran atau himbauan dari pemda melalui jajaranya sehingga ada dasar pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau hukum,” kata Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., kepada Suara NTB, Minggu (18/2).

Dengan dasar surat edaran tersebut pihaknya bersama instansi terkait siap melakukan upaya preventif dan penindakan. Karena bagaimanapun, penambangan pasir ditengah tak adanya perusahaan berizin yang beroperasi ini cukup mengencam kerusakan lingkungan, terutama infrastruktur jalan satu-satunya yang bisa di akses menuju wilayah Pekat.

“Penambangan ini akan membahayakan warga itu sendiri nantinya, terkikisnya pasir dikhawatirkan ada banjir yang meluap dan akses jalan ini akan tergerus akibat penggalian itu,” jelasnya.

Kendati penambangan ini bagian dari tindak pidana ilegal maining, pihaknya tetap membutuhkan surat edaran sebagai penguat untuk memetakan lokasi yang selama ini disasar para penambang, terlebih memastikan berapa perusahan yang mengantongi izin dan seperti apa aktifitasnya saat ini. Jangan sampai langkah tegas yang diambil justru berbeturan dengan izin yang dikantongi perusahaan. “Kalau untuk sementara tidak diberlakukan hal itu, kami juga sebenarnya tetap melakukan upaya penindakan untuk diproses,” tegasnya.

Kabid Lingkungan Hidup DLH Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT yang dimintai tanggapan untuk segera mengeluarkan surat edaran tak menjawab telefon saat dihubungi. Namun informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, bahwa DLH meminta APH menindak truk pengangkut pasir Doro Ncanga dengan dasar tidak ada perusahan berizin yang beroperasi. Sehingga dipastikan pasir yang keluar ke wilayah Bima dan Sumbawa selama ini hasil penambangan ilegal. (jun)

Curanmor

Oknum Warga yang Tewaskan Pelaku akan Diproses Dompu (Suara NTB) – Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., menegaskan, akan memproses hukum oknum warga yang mengahakimi jaringan curanmor hingga tewas, Sabtu (17/2) kemarin.

Aksi main hakim sendiri sangat bertentangan dengan hukum dan pelakunya terancam dipidanakan.

“Terkait kasus curanmor yang kemarin pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan siapa-siapa yang melakukan (penganiayaan, red),” kata dia kepada Suara NTB dihubun(Suara NTB/jun) gi, Minggu (18/2).

Suhatta Apapun yang dilakukan oleh pelaku tindak kriminal sangat tidak dibenarkan masyarakat mengambil tindakan sendiri, apalagi sampai membuat yang bersangkutan tewas mengenaskan. Sebab hal ini akan berdampak bagi masyarakat itu sendiri, yakni mereka akan mempertanggung jawabkan perbuatanya di mata hukum.

Harusnya, lanjut Suhatta, warga yang mendapati para pelaku krimanal harus menyerahkannya ke aparat penegak hukum untuk diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Sudah pasti mereka yang ikut menganiaya korban hingga tewas itu akan diproses,” ujarnya.

Mengingat persoalan ini berkaitan langsung dengan massa yang banyak pihaknya tidak ingin gegabah mengambil tindakan, tetapi harus betul-betul memahami seperti apa kronologi kejadian dan siapa saja yang terlibat melakukan tindakan brutal tersebut.

Sejauh ini jajaranya sudah berupaya maksimal memberi penyadaran hukum terhadap masyarakat, termasuk untuk tidak main hakim sendiri. Sayangnya, di lapangan justru masih juga ditemukan oknum-oknum yang mengambil tindakan sepihak.

“Harusnya kalau memang sadar hukum ya memberikan atau menyerahkan ke aparat kepolisian untuk melakukan proses hukum pada pelaku tindak kriminal,” jelasnya.

Dalam kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP), kata Suhatta, telah diatur bahwa tidak diperbolehkan warga main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, apalagi sampai membuat orang meregang nyawa. Sebagai negara hukum setiap kasus yang dijumpai harusnya diserahkan penanganannya pada pihak yang berwajib. “Tentunya dalam hal ini pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menindak lanjut setiap kasus kriminal yang ada,” pungkasnya. (jun)

sia. Dengan sisa angka kemiskinan 13,43 persen, target untuk menyisakan maksimal 10 persen di tahun 2020 semakin mudah dicapai. “Yang luar biasa, jarak yang disebut gini rasio itu tipis sekali. Itu menandakan, distribusi pendapatan cukup merata.

Kekuatan ekonomi kita, itu tidak terfokus pada orang tertentu saja,” ungkap Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin pada acara doa syukur 2 tahun kepemimpinannya di pandopo Bupati, Sabtu (17/2) sore.

Garis kemiskinan Kabupaten Dompu berada di Rp.266.483,dan rata – rata pengeluaran penduduk dengan status krak kemiskinan sebesar Rp.265.181,-.

Sebanyak 40 persen ekonomi Kabupaten Dompu ditunjang pertanian dan diikuti oleh sektor perdagangan, pemerintahan, konstruksi, dan transportasi.

Jika hanya mengandalkan sektor pertanian, peningkatan taraf hidup masyarakat akan semakin sulit. Terlebih penguasaan lahan oleh petani semakin terbatas, sehingga upaya meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Mengembangkan sektor jasa dan industri termasuk diantaranya ekonomi kreatif merupakan cara tepat untuk mendistribusikan pendapatan yang efektif dalam menekan kemiskinan di daerah.

Terpilihnya Kabupaten Dom-

pu dalam 5 daerah tempat pelaksanaan Inovatif dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) tahun 2018 yang dikembangkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekref) RI setelah Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin melakukan presentasi tentang komoditas jagung secara sistematis dan tematik di hadapan panelis di Bekref pada 30 – 31 Januari 2018 lalu menjadi peluang bagi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif atau pemberian nilai tambah atas produk unggulan daerah secara ekonomi, sosial dan budaya. Karena IKKON itu sendiri merupakan upaya pengembangan kapasitas dengan mengkolaborasikan potensi yang dimiliki daerah dengan para pelaku ekonomi kreatif.

H. Bambang juga mengaku, dalam 2 bulan terakhir pihaknya sedang membicarakan bantuan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga selama 30 tahun senilai hampir Rp.1 T. Aturannya, tidak boleh ada uang dari luar negeri langsung ke Kabupaten, tapi harus ke pemerintah pusat atau Kementrian. Namun pihaknya sudah dihubungi dan akan bertemu Menteri Pertanian Senin (19/ 2) ini di Jakarta. “Orang – orang ini maunya tidak mampir ke mana – mana, maunya langsung ke H. Bambang. Itu sekelumit

harapan semangat kita tentang Dompu ini,” ungkapnya.

Investasi ini, lanjut H. Bambang, direncanakannya untuk membangun pusat terminal jagung di Kilo yang terkoneksi dengan pelabuhan Nusantara. Di sini juga akan dibangun Silo atau tanki timbun yang mampu menyimpan jagung 200 – 300 ribu ton, sehingga berapapun produksi tidak ada kekhawatiran tidak ada pembeli dan harga turun.

Ia pun berharap doa masyarakat Kabupaten Dompu agar daerah ini dijauhkan dari segala bencana dan cobaan yang tidak mampu diselesaikan. Doa juga untuk para petani, nelayan, peternak, pegawai dan apapun profesinya dimudahkan segala urusannya. “Dimudahkan segala urusannya dan untuk saya pribadi, mudah - mudahan masalah yang sedang terjadi segera diselesaikan dan diangkat oleh Allah SWT. Apapun alasannya, daerah ini milik kita semua, tanggungjawab kita semua, “ harap H. Bambang.

Kepala BPS Provinsi NTB, Ir Endang Tri Wahyuningsih, MM pada rapat koordinasi perencaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu tahun 2018 di pandopo Bupati, Senin (12/2) lalu menyebutkan, IPM Kabupaten Dompu berada pada posisi 65,48 atau berada di urutan ke 5 se

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat pidato refleksi 2 tahun kepemimpinannya di periode kedua tahun 2016 – 2021 di pendopo Bupati, Sabtu (17/2) sore.

NTB. Turunnya posisi IPM Dom- berputar dalam daerah. pu disebabkan melemahnya laju Namun berbagai kemajuan IPM Dompu tahun 2014 sehing- dan prestasi yang diraih Kabuga tergeser oleh Lombok Barat paten Dompu ini akan lebih optisetelah sebelumnya digeser oleh mal bila sistem kerja Bupati Kabupaten Sumbawa. Ko- didukung oleh para pembantunmponen yang perlu mendapat ya. Karenanya, peran Sekda seperhatian dari pemerintah atas laku pimpinan birokrasi di daerIPM ini terkait dengan usia hara- ah dan para pimpinan organisasi pan hidup dan komponen penge- perangkat daerah (OPD) sebagai manajer dari masing – masing luaran per kapita per tahun.

Pengeluaran perkapita per- urusan pemerintah, harus mematahun penduduk Dompu 2017 hami tupoksi dan manajemen berada di urutan 9 dari 10 pemerintah. Tampa itu, kinerja Kabupaten/Kota di NTB. Pada- pemerintah tidak akan bisa melahal data yang dirilis BPS tahun ju maksimal dan justru akan 2017 untuk kondisi 2016, penda- membebani kerja Bupati sebagai patan perkapita masyarakat kepala urusan pemerintah di Dompu paling tinggi di NTB daerah. Terlebih, urusan pemeryaitu Rp.23 juta per tahun. Kon- intahan masuk dalam 3 besar disi ini dipengaruhi oleh penge- penentu ekonomi daerah setelah luaran masyarakat Dompu leb- sektor pertanian dan perdaganih bersifat konsumtif dan tidak gan di tahun 2017. (ula/*)

Soal Guru, Akademisi Beri Rapor Merah Dinda-Dahlan Bima (Suara NTB) – Akademisi Bima, M. Fitrah M.Pd, memberi rapor merah sektor pendidikan pada masa kepemimpinan Bupati, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M, Noer M.Pd, yang genap berusia dua tahun.

Dosen salah satu kampus swasta di Bima ini, menilai dua tahun perjalanan kepemimpinan Dinda-Dahlan ini masih banyak yang perlu digenjot. Terutama pembinaan atau pendampingan terhadap tenaga pendidik di sekolah belum merata. “Belum lagi kesejahteraan mereka (guru.red),” kata Fitrah kepada Suara NTB. Menurutnya, kegiatan atau program pembinaan atau pendampingan yang dilakukan selama ini hanya seremonial tanpa output yang jelas. Terutama peningkatan kompetensi guru terhadap Teknologi (ITE).

“Sampai saat ini masih banyak guru di Kabupaten Bima yang belum paham ITE. Seharusnya pembinaan ini di-

lakukan secara berkala,” ujar peneliti Muda Pendidikan ini.

Diakuinya, kurikulum apa saja, baik Kurikulum 13 dan KTSP. Program dan pendampingan ini sangat relevan. Sebab guru diwajibkan membuat slide dan animasi sebagai media pembelajaran. “Ini upaya dalam menjawab tantangan pembelajaran yang berbasis ITE,” katanya.

Sementara pada kesejahteraan guru dalam dua tahun belakangan ini masih jauh dari harapan. Pasalnya Insentif perbulan yang dikucurkan tiga Bulan sekali tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Itu pun kadang ada atau tidak.

Kesejahteraan guru jauh dari harapan,” katanya.

Fitrah yang juga Direktur

Bima Research Center ini, juga menyorot kinerja guru sebagai pengajar tidak berdasarkan keahlian atau kompetensi. Misalnya, kata dia, guru matematika menjadi guru BK. “Soal ini harus ada langkah bijak. Minimal ada regulasi penempatan guru non PNS,” katanya.

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas sektor pendidikan misalnya pembuatan Jurnal bagi guru, sebagai salahsatu syarat kenaikan pangkat. Pemerintah jarang melibatkan atau memberikan ruang terhadap tenaga professional. Padahal di Bima banyak SDM yang bergelar magister dan doktor.

“Tenaga professional tidak pernah diberikan ruang dalam meningkatkan dan mengem-

bangkan kualitas pendidikan.

Yang tersentuh dan diakomodir selama ini hanya organisasi-organisasi profesi,” katanya.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam acara syukuran dua tahun kepemimpinan Dinda-Dahlan mengakui, meskipun banyak torehan prestasi yang diraih, namun masih banyak tantangan dan hambatan pekerjaan yang belum diselesaikan.

“Insya Allah dalam tiga tahun kedepan, kami akan mengupayakan untuk menuntaskan pengerjaan pembangunan sesuai amanah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan dan pengerjaan tersebut harus dibarengi dengan kerja keras. Serta semangat persatuan serta ukuwah diantara semua seluruh elemen di Kabupaten Bima.

“Tanpa persatuan dan kesatuan tentunya akan sangat sulit kita wujudkan cita cita dan harapan itu,” terangnya. Sebagai

(Suara NTB/uki)

M. Fitrah catatatan tambahan Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bima pada tahun 2016 mencapai 64,15. Pada tahun 2017 menempati peringkat ke tujuh dari 10 Kabupaten/Kota se Propinsi NTB. (uki)

Polisi Amankan Belasan Motor Bodong dari Surabaya Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Tim Opsnal Polres Bima Kota menggagalkan penyelundupan belasan motor yang tidak memiliki surat resmi pada Sabtu (16/2). Motor-motor bodong tersebut diangkut dengan truk dari Surabaya tujuan Bima. “Sedianya motor-motor ini akan dibawa ke wilayah Kecamatan Wera,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bima Kota melalui Kasi Pidum, Ipda Dediansyah.

Menurutnya kasus tersebut terungkap setelah menerima informasi dari masyarakat, tentang adanya sebuah truk dari Surabaya yang masuk Bima. Mengangkut belasan motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB. “Menerima informasi ini anggota langsung diterjunkan ke lapangan untuk mengecek,” katanya.

Tidak sampai satu jam, truk yang telah diketahui ciricirinya tersebut kemudian melintas dijalan Amahami sekitar pukul 13.00 wita. Selanjutnya petugas langsung

menghentikan laju kendaraan tersebut.

“Anggota langsung menanyakan kepada supir terkait isi muatan truk. Dan hanya dijawab mengangkut krupuk yang dikemas dalam plastik,” katanya.

Mendapat jawaban tersebut, truk yang disupiri oknum warga Desa Tawali Kecamatan Wera inisial, Rl (28) itu terpaksa digelandang ke Mapolres Bima Kota untuk dilakukan pengecekan lebihlanjut. “Setiba di Mapolres kemudian dilakukan pembongkaran. Alhasil ditemukan 14 unit motor berbagai jenis dan merk,” katanya.

Dediansyah memastikan belasan motor tersebut tidak mengantongi perizinan. Pasalnya saat ditanyakan mengenai STNK, BPKB atau bukti kepemilikan resmi, tidak mampu ditunjukkan oleh supir truk. “Untuk sementara supir dan barang buktir (BB) masih kita amankan untuk diproses lebih lanjut. Kasus ini akan terus kita kembangkan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DISITA - Belasan motor bodong yang disita tim Opsnal Polres Bima Kota, Sabtu (16/2).

Terduga Jaringan Curanmor Tewas Diamuk Massa Dompu (Suara NTB) – Am, terduga pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) tewas diamuk massa, Sabtu (17/2) Pukul 12.30 Wita. Ia menjadi bulan-bulanan warga setelah kedapatan mencuri motor milik Rosmini Nahumaruri di Kelurahan Kandai II. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, terduga jaringan curanmor asal Desa Tanju Kecamatan Mangelewa itu dihakimi warga hingga tewas setelah kedapatan membawa kabur motor Vario miliki korban dengan EA 2403 NB. Pelaku melancarkan aksinya saat korban melayat ke rumah rekan kerjanya yang tertimpa musibah.

“Selesai melayat dan hendak pulang korban tidak menemukan motornya, kemudian ditan-

yakan pada warga sekitar terkait keberadaan kendaraanya,” kata dia dikonfirmas Suara NTB. Mendengar informasi hilangnya kendaraan warga Doro Toi Kelurahan Dorotangga yang terparkir di lapangan bulu tangkis itu warga setempat langsung melakukan pencarian, hingga didapati pelaku bersama barang curiannya di perempatan cabang cakre. Am lantas turun dan kabur menuju area persawahan.

Hanya saja, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Pelaku terus diburu warga yang terus berdatangan membantu pengejaran. “Pelaku kemudian dihakimi secara beramai-ramai hingga meninggal dunia di TKP,” ungkapnya.

Selain Am yang tewas di tangan warga, diduga masih terda-

pat pelaku lain yang ikut melancarkan aksi jahat ini. Informasi warga setempat, kata Suhatta, rekannya sempat berusaha menjemput Am di jalan menuju Wawonduru. Namun jumlah massa yang terus bertambah membuatnya memutuskan untuk kabur menyelamatkan diri.

Am saat itu langsung dibawa ke RSUD Dompu guna mendapat penangnan medis sambil menunggu koordinasi dengan pihak keluarga. Sementara satu unit motor Vario curiannya diamankan di Mapolres Dompu untuk kepentingan penyelidiakan.

“Dan di TKP juga dekat korban ditemukan satu lembar surat tilang dari satlantas atas nama Sarjan dengan alamat Mangglewa dan dua buah gelang emas,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB

Satu Calon Dikawal Delapan Personel Polisi

(Suara NTB/dok)

Kristaji

Mataram (Suara NTB) Setelah resmi ditetapkan sebagai peserta Pilkada NTB 2018, empat pasangan Cagub dan Cawagub tersebut resmi mendapatakan fasilitas pengawalan keamanan dari pihak kepolisian. Masing-masing kandidat, baik Cagub dan Cawagub, dikawal oleh delapan personel Polri bersenjata lengkap.

Demikian disampaikan oleh Kapolda NTB, Brigjen Pol, Firli, M. Si kepada wartawan saat dikonfirmasi usai acara deklarasi damai dan berintegritas Pilkada NTB 2018, di halaman depan Kantor KPU NTB, Minggu (18/2) kemarin.

“Sejak ditetapkan sebagai paslon, kita sudah memberi-

kan pengaman melekat pada setiap pasangan calon,” ujar Firli. Untuk empat pasangan Cagub dan Cawagub, dikawal dengan total 64 personel kepolisian. Dimana masing-masing Cagub dan Cawagub dikawal oleh delapan personel Polri.

“Karena jumlah pasangan empat berarti ada delapan orang

Cagub dan Cawagub yang kita berikan pengaman melekat, sehingga kita siapkan 64 personel untuk mengamankan paslon ini.

Artinya setiap satu orang dapat pengamanan 8 orang personel Polri. Itu lengkap dengan kendaraan dan persenjataanya,” jelas orang nomor satu di Koprs Bhayangkara Polda NTB ini.

Bareskrim Ikut Buru Bos Besar TPPO Turki

bahwa pihaknya selaku penanggungjawab keamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2018. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak penyelanggara dalam hal ini, KPU dan Bawaslu. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan semua pasangan calon.

“Terutama selama masa kampanye yang akan berakhir sampai tanggal 23 Juni nanti.

Untuk itu Polri sudah melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk menyiapkan agenda kampanye,” pungkasnya. (ndi)

PBB dan PKPI Tidak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019

Mataram (Suara NTB) Nyanyian tersangka TPPO enam TKI Dompu ke Turki, UA mendapat tanggapan. Bareskrim Polri ikut turun memburu bos besar.

Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristaji memastikan tersangka TPPO dengan korban enam warga Dompu tak berhenti pada penangkapan dua tersangka saja.

“Tetap ada pengembangan,” ujarnya Kamis (16/2).

“Bareskrim sudah siap backup,” imbuh dia.

Bareskrim sejak awal memercayakan penanganan kasus ke Polda NTB. Meski demikian tetap dikawal dan dibantu proses penyidikannya.

Selain itu, dalam hal perburuan tersangka lain, yang disebut tersangka UA sebagai bos besar. “Kalau ada tambahan tersangka. Kemana pun pasti akan dikejar,” tegasnya.

Dia meyakini pemberangkatan TKI asal Dompu ke Turki hanya puncak gunung es dari kompleksnya kasus TPPO. Dua tersangka, UA dan SU masing-masing asal Bima dan Dompu disangka merekrut enam korban. SU yang berada di Dompu memberangkatan korban ke Jakarta untuk ditampung di rumah UA. Dari rumah, enam korban itu diserahkan lagi ke seseorang berinisial B yang menghubungkan dengan bos besar. Bos besar dimaksud yang mengurus pengiriman enam korban ke Turki.

Pelaku SU dan UA ditangkap Polda NTB akhir Januari lalu. Mereka berbagi peran mulai dari merekrut, menampung, dan memberangkatkan korban.

Tersangka SU memperoleh keuntungan Rp 2-3 juta per orang. Sementara Tersangka UA mendapatkan Rp 4 juta dari setiap korban. sepanjang 2017, mereka sudah merekrut 10 orang warga Dompu untuk dijadikan TKI ke Turki.

Kasus itu terungkap setelah enam korban kabur dari tempat penampungan untuk mencari perlindungan ke KBRI Ankara Turki pada November 2017. Mereka kabur karena mendapat kekerasan dan penyiksaan. Para korban sudah dipulangkan. (why)

(Suara NTB/ist)

CEK PROYEK - Ely Rahmawati dari Tim Monev TP4D saat turun lapangan cek fisik proyek Jalan Lingkar Utara Bima – Dompu.

TP4D Cek Fisik Proyek Jalan Lingkar Utara Bima – Dompu

JPN Siap Tagih Dana Penjualan Saham PT DMB

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Batas waktu pembayaran hasil penjualan saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB) Maret 2018. Jaksa pengacara negara (JPN) dari Kejati NTB menyiapkan diri bilamana diberi Surat Kuasa Khusus (SKK) Pemerintah Provinsi NTB. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB, Hendrik Selalau menegaskan kesiapan JPN menagih dana penjualan saham dengan bekal SKK. “Pada prinsipnya JPN sudah siap bila nanti Gubernur menyerahkan SKK kepada Kejati NTB,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB akhir pekan lalu. Dia menambahkan, JPN baru bisa melakukan penagihan apabila ada SKK dari Pemprov NTB. SKK itu digunakan sebagai dasar JPN melakukan penagihan.

“JPN kemudian menangani penyelesaian penagihan dana hasil penjualan saham 6 persen PT DMB tersebut sesuai dengan yang di-SKK-kan,” papar Hendrik.

Nilai penjualan saham 6 persen PT DMB –perusahaan patungan Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Pemkab Sumbawa- sebesar Rp 408 miliar. Sementara yang sudah dibayarkan Rp 61,299 miliar.

Komposisi kepemilikan saham Pemda di DMB adalah 40 persen Pemprov NTB, 40 persen KSB dan 20 persen Kabupaten Sumbawa. Kepemilikan saham PT DMB di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB) yang memiliki saham 24 persen.

PT MDB memiliki kewajiban melunasi pembayaran ke PT DMB sebesar Rp 718 miliar. Dana sebesar itu terdiri dari pembayaran dividen selama empat tahun sejak 2012-2015 sebesar Rp 248,7 miliar, dan nilai penjualan 6 persen saham PT DMB sebesar Rp 408 miliar.

Pada tahun 2016, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) berganti nama menjadi PT AMNT setelah PT Medco Energi Internasional Tbk masuk sebagai pengendali dan pemegang saham mayoritas dengan merampungkan transaksi akuisisi PT Amman Mineral Internasional (AMI).

PT AMI mengambil alih kepemilikan 82,2 persen saham PT NNT. Kini komposisinya, 56 persen saham milik Newmont Mining Corporation dan Sumitomo Corporation, 24 persen saham PT Multi Daerah Bersaing; dan 2,2 persen PT Indonesia Masbaga. (why)

Hendrik Selalau

Pemberian pengamanan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas para kandidat selama tahapan Pilkada berlangsung dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun.

“Jadi pengamanan ini juga berlaku (diberikan) bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Cuman itu disiapkan dari kesatuan Polres dan diperbantuan dari Brimob Polda NTB, jumlahnya sama, delapan personel tiap orang,” terangnya.

Terakhir disampaikan Firli,

Mataram (Suara NTB) Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi NTB yang terdiri dari unsur Kejaksaan dan Inspektorat, turun cek fisik proyek rehabilitasi jalan dan jembatan pada ruas Labuan Kananga sampai Kawinda Toi. Tim ingin memastikan Jalan lingkar Utara yang menghubungkan Bima – Dompu sepanjang 41,2 Kilometer itu sudah sesuai spek.

Tim turun Rabu (14/2) lalu, melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan proyek untuk paket jalan dan jembatan yang tujuannya untuk membuka isolasi wilayah di kawasan itu, mengingat menyimpan potensi ekonomi cukup besar itu. Pengecekan diawali di Labuan Kananga setelah menempuh perjalanan sepanjang 300 kilometer lebih melintasi kawasan savana Doro Ncanga. Tim Monev langsung mengadakan auendensi dengan penyedia dan konsultan pengawas, Hariyanto, ST. Tim monev TP4D Provinsi NTB, Ely Rahmawati, SH.,M.Hum, menjelaskan bahwa paket jalan dan jembatan itu dikerjakan dengan pola tahun jamak dan sesuai kontrak, akan berakhir Oktober 2018. Sementara Namun saat ini pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 36 persen. Hariyanto menjelaskan kepadanya, pada Juni seluruh pekerjaan diminta tuntas 100 persen.

Ely Rahmawati mengimbau kepada penyedia, khususnya konsultan pengawas agar benarbenar melakukan pengawasan pada setiap tahapan pekerjaan, untuk menjamin kualitasnya.

Ely juga menegaskan, bahwa TP4D Provinsi NTB hadir adalah untuk mengawal Ikhtiar Pemprov NTB dalam membuka isolasi kawasan di Lingkar Utara Bima dan Dompu.

“Itulah sebabnya, TP4D hadir melakukan monev pada saat tahapan pelaksanaan. Bukan di akhir pelaksanaan. Kami bukan mencari-cari kesalahan,” tegas Ely kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Ditegaskannya, TP4D Provinsi NTB terus melakukan pengawalan dengan mengintensifkan kegiatan monitoring pada setiap tahap pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, ia berharap dapat mencegah kerugian atau peyimpangan. Tetapi sebaliknya, diharapkan hasilnya benarbenar berkualitas dan memberikan kemanfaatan nyata dalam mendorong pertumbu-

han ekonomi masyarakat.

Dicatatnya, rehab jalan dan jembatan paket percepatan itu terdiri dari ruas Sampungu – Bajo, Kore – Piong, Labuan Kananga - Kawinda Toi serta Paket peningkatan jalan Kore - Kiwu dan Kore - Kiwu II. Kawasan ini memiliki ekonomi yang sangat potensial karena melingkari Gunung Tambora, sehingga terbuka peluang bagi pengembangan investasi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata.

Ely juga meminta penjelasan kepada PPK Proyek, H. Irvan.

Dicatatnya, untuk membuka dan mengkoneksikan seluruh kawasan lingkar utara Bima dan Dompu, selain rehab jalan,

juga diperlukan pembangunan sekitar 46 buah jembatan. Namun hingga akhir tahun 2017 , kata dia Pemda NTB melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTB baru bisa membangun 3 buah jembatan.

“Dan tahun 2018 ini melalui pola tahun jamak yang sudah dilelang tahun lalu dikerjakan 4 jembatan lagi, sehingga ke depan masih diperlukan pembangunan 39 jembatan lagi,” ungkapnya.

Jika kawasan ini nantinya telah terkoneksi maka dapat dibayangkan betapa perekonomian masyarakat akan dihidupkan. “Dengan demikian, secara bertahap kemiskinan akan diturunkan, bahkan dapat dientaskan,” jelas Ely. (ars)

Mataram (Suara NTB) Rapat pleno KPU RI dengan agenda penetapan partai politik peserta pemilu 2019, yang digelar pada Sabtu (17/2), pekan lalu, memutuskan dua partai politik dari 16 partai yang diverifikasi, yakni PBB dan PKPI, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019 mendatang.

Diketahui bahwa PBB dan PKPI tergolong sebagai partai lama karena keduanya telah ikut pada pemilu 2014 lalu, meski gagal untuk masuk perlemen. Tidak lolosnya kedua parpol ini menjadi peserta pemilu, diangap cukup ironis, karena kalah dengan empat partai pendatang baru yang melenggeng mulus sebagai peserta pemilu 2019. Seperti Partai Perindo, PSI, Partai Berkarya dan Partai Garuda.

Adapun parpol yang lolos menjadi peserta pemilu selain empat paprol baru tersebut, merupakan parpol lama, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, Nasdem, Hanura, PKB dan PAN. Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Minggu (18/2) kemarin membenarkan, bahwa PBB dan PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 oleh KPU RI. Dijelaskan oleh Aksar, bahwa kedua parpol tersebut tidak memenuhi syarat minimal 75 persen sebaran kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. PBB gagal memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat. Sementara PKPI, gagal memenuhi syarat di tiga Provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Namun demikian, atas keputusan KPU RI tersebut, kedua parpol diberikan kesempatan untuk melayangkan gugatan ke Bawaslu RI, jika tidak terima atas hasil pleno KPU tersebut, dalam jangka lima setelah penetapan. “Tapi pasti mereka akan mengunggat sepertinya,” ucap Aksar.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PBB, Jurhum Lantong mengatakan bahwa pihkanya sudah pasti akan menggugat keputusan KPU RI yang tidak meloloskan partainya untuk ikut bertarung di Pemilu 2019 mendatang. Ia menduga bahwa ada upaya kesengajaan untuk menjegal PBB jadi perserta pemilu 2019.

“Arahnya ke sana (Gugat). Karena KPU Papua Barat sudah menyatakan PBB lolos, kok KPU pusat menyatakan PBB tidak lolos. Kami punya bukti kuatnya, rekaman vidio pleno KPU Papua Barat yang menyatakan kami memenuhi syarat,” tegasnya via pesan singkat WhatsApp. (ndi)

Ketua Tim Konsolidasi BPR Beberkan Peran Orang Lain Mataram (Suara NTB) Ketua tim Konsolidasi Merger PT. BPR Ikh, SP akhirnya angkat bicara dalam kasus yang membelitnya. Selain tak punya otoritas penuh, Ikh yang dijadikan tersangka oleh penyidik Kejati NTB mengaku sempat mencegah upaya pengadaan dan pencairan anggaran.

“Saya sebagai ketua dan Mtw (disebutkan lengkap) sebagai wakil ketua, sama sama tidak memiliki kewenangan perintah untuk pengeluaran uang, melainkan atas usulan rapat dan perintah pemilik,” kata Ikh kepada Suara NTB, Sabtu (17/2) lalu. Pemilik dalam hal ini, disebutnya Pemprov NTB yang diwakili Kepala Biro Ekonomi Setda NTB yang waktu itu dijabat Ir. H.Manggaukang Raba.

Pihak pemprov NTB adalah pihak yang menurutnya paling bertanggung jawab dalam hal menarik dana kumpulan BPR untuk percepatan Perda merger. “Nah, ini tidak ada dalam rencana kami tim konsolidasi,” katanya.

Pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Tipikor yang menjeratnya terkait penyalahgunaan kewenangan, menurutnya tidak relevan. Sebab menurut dia, kewenangan ada di pemilik BPR. Dalam bukti surat perintah percepatan konsolidasi, jelas disebutnya telah menunjuk bahwa kewenangan perintah berada pada pemilik.

Bagaimana dengan sangkaan kerugian negara Rp 1,1 miliar bersumber dari urunan PD BPR? Merujuk pada pasal 1 butir 22 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan

negara, diklaimnya anggaran konsolidasi tidak termasuk dalam kategori kerugian.

Karena biaya pada konsolidasi bagi BPR merupakan biaya iuran yang dipakai habis dalam tahun berjalan.

Merunut peristiwa merger BPR, menurut dia, tidak ada kewengan ketua tim konsoldiasi untuk memerintahkan pengeluaran uang, melainkan hanya mengikuti persetujuan atau menindak lanjuti perintah yang tidak saja datang dari pemilik.

Perintah itu kemudian ditindaklanjuti dengan disodorkannya kwitansi dengan format Ketua tim konsolidasi tertanda ‘mengetahui’. “Saya tidak bisa menolaknya karena mengikuti perintah sebagai atasan,” jelasnya didampingi kuasa hukumnya, Dr. Umaiyah, SH.,MH. Dibeberkan juga mengenai sumber pembiayaan tim konsolidasi, muncul setelah ada komitmen dari seluruh Direksi PD. BPR se-NTB dan pemegang saham mayoritas, bahwa anggaran dari masingmasing BPR hasil RUPS Rencana Kerja Bank tahun buku 2016 sebesar Rp 100.000.000.

Namun anggaran itu tidak cukup, karena proses konsolidasi masih berjalan. Sehingga dengan pertimbangan itu, tim sepakat menambah kontribusi masing-masing PD. BPR sebesar Rp 200.000.000.

Dia juga menunjukkan bagan organisasi, di mana posisi dia sebagai ketua tim sesuai SK Gubernur Nomor 503 – 89 Tahun 2016, ia adalah orang ketiga setelah penang-

gung jawab dan koordinator.

Sehingga apabila terjadi tindak pidana atas kegiatan konsolidasi itu, maka menurut dia, kerugian negara timbul atas perintah dari pemilik BPR sementara pihaknya pelaksana teknis.

Namun pada dasarnya ada masalah lain, munculnya persoalan pengeluaran anggaran untuk percepatan Perda. Anggaran itu bukan atas dasar kehendak BPR, karena dari awal konsolidasi tidak masuk dalam rancangan.

Masalah Pengadaan Server Terkait pengadaan Server Rp 600 juta lebih, dia mengaku tidak pernah menyetujuinya.

Bahkan tidak mau menandatangani pembayaran, dengan alasan melalui prosedur pengadaan barang dan jasa.

“Dampak tidak disetujui dan tidak saya tandatangani , maka hubungan kami di tim menjadi tidak harmonis,” ungkapnya.

Dasar pengadaan server dalam catatan dia, Biro Ekonomi mengirim surat Nomor 500/220/EKON-III/2016 tertanggal 13 April 2016, yang mengharuskan untuk segera melakukan pengadaan IT dan Perangkat Keras (Hardware) sesuai specs yang dipersyaratkan vendor.

Dari hasil pemeriksaan kejaksaan sesuai berita acara diperolehnya, ditemukan kesalahan. Sebagai ketua tim, ia sebenarnya sudah mengingatkan agar pengadaan server harus mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa.

Upaya yang dilakukannya sebagai ketua umum saat itu, mengajak Harianto pelaksana pengadaan IT untuk melakukan konsultasi sekaligus meminta petunjuk dan arahan pada bagian pengadaan di Pemda.

Ikh pun telah menawarkan contoh pengadaan barang dan jasa yang berada di Kantor BPR NTB Sumbawa.

Tindak lanjut agar pengadaan server sesuai ketentuan, telah dilakukan juga oleh Wakil Ketua dan Sekretaris untuk memohon tenaga dan pejabat pengadaan sebagaimana surat No.41/TIM.Kons/07/2016.

“Tapi upaya-upaya tersebut ternyata tidak ada tindak lanjut dari anggota tim IT. Justru upaya yang dilakukan oleh Hariyanto adalah mendesak saya sebagai ketua untuk membayar lunas server,” ungkapnya. Sesuai surat permintaan dalam surat itu, Hariyanto merekomendasikan pengeluaran dana konsolidasi Rp. 621.782.300,” jelasnya.

Rincian penggunaan anggaran, pembayaran atau pelunasan tagihan pengadaan barang (server dan UPS) sebesar Rp. 469.082.300 dan anggaran biaya Pelatihan user sebesar Rp. 152.700.000.

Namun permintaan itu ditolaknya.

“Saya sebagai Ketua Umum, tidak dapat memberikan rekomendasi sampai saat ini. Karena pengadaan barang dan jasa server tersebut dengan biaya yang cukup besar tidak melalui prosedur pengadaan barang dan jasa sehingga tidak dasar untuk dilakukan pembayaran,” tegasnya. (ars)

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

Pusat Oleh-oleh Pradje Serap Produk Lokal

Giri Menang (Suara NTB) Setiap wisatawan membutuhkan buah tangan khas Lombok untuk dibawa pulang. Tidak heran jika banyak pelaku pariwisata yang membawa tamunya untuk berkunjung ke pusat oleh-oleh di Lombok.

Salah satunya pusat oleh-oleh Pradje yang sebelumnya bernama Legong. Di sini, semua produk yang dijual merupakan produk lokal yang dibuat oleh warga Lombok.

“Kami melakukan rebranding (penjenamaan ulang) dari Legong ke Pradje. Produk kami di sini 100 persen berasal dari produk lokal. Karena kita ingin menampilkan kerajinan-kerajinan khas NTB, khususnya Lombok. Termasuk ada mutiara juga,” kata Owner Pradje, Ni Ketut Wolini, SH, SE., MM. Ia mengatakan bahwa selama ini pihaknya selalu berusaha untuk menampilkan produk-produk asli NTB dengan kualitas terbaik. Sehingga wisatawan bisa merasa senang saat membeli produk di Pradje ini. Ia juga berharap semakin banyak wisatawan yang datang untuk mencari buah tangan di Pradje.

Ada beberapa produk yang tersedia di sini, yaitu mutiara, kaos Lombok, furniture, lukisan, jajanan khas Lombok dan beberapa produk lainnya. Setelah berganti nama dari Legong ke Pradje, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan kualitas produknya.

“Kualitas produk kita menjadi lebih baik dan harganya menjadi lebih murah. Harapan kita tentu saja, setiap wisatawan yang datang merasa senang berbelanja di Pradje,” ujarnya.

Setiap harinya ada 200 hingga 300 orang yang berbelanja di Pradje. Produk yang paling banyak dibeli adalah mutiara, kaos Lombok dan jajanan khas Lombok.

Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp 20 ribu.

“Yang datang berbelanja 95 persen adalah wisatawan dari luar Lombok. Mereka ini dibawa oleh partner kita, baik itu travel agent (biro perjalanan wisata), guide (pemandu wisata), driver (sopir) dan banyak lainnya,” ujarnya.

Selain pusat oleh-oleh, di sini juga ada restoran yang mengedepankan menu atau makanan khas Lombok. Misalnya Bebalung, Ares, Ayam Taliwang dan banyak lainnya. Ia berharap wisatawan yang datang juga bisa mencicipi hidangan khas Lombok yang nikmat di restorannya.

Kedepannya, ia berharap semakin banyak wisatawan yang datang berbelanja. Selain itu, ia juga berharap akan semakin banyak produk yang dapat ditawarkan kepada calon pembeli. Tentu saja dengan mengedepankan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. (lin)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

NTB Dijatah Delapan Paket Wisata Peserta IMF-WBG Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB akan menjadi salah satu daerah yang akan menjadi destinasi wisata para peserta IMF-WBG tahun ini. Para presiden bank dunia akan datang untuk menikmati keindahan destinasi wisata di NTB, khususnya Lombok.

Kementerian Pariwisata RI sudah memberikan jatah hingga delapan paket untuk pariwisata NTB. “Kita sudah diberikan jatah delapan paket dari total paket ada 60. Kita akan persiapkan ini sebaik mungkin untuk bisa menyambut kedatangan para peserta IMF nantinya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan finalisasi program atau paket yang

didapatkan oleh NTB. Beberapa destinasi wisata juga sudah mulai dipersiapkan sejak saat ini. Sehingga pada saat pelaksanaannya nanti, semua sudah dalam keadaan siap untuk menyambut para peserta.

Setidaknya akan ada 6 ribu peserta IMF yang akan berkunjung ke NTB. Ini akan menjadi salah satu rombon-

gan terbanyak yang akan berkunjung ke NTB. Sebab total jumlah peserta yang akan mengikuti IMF-WBG di Bali ini sebanyak 20 ribu orang.

“Ini kesempatan kita untuk sekalian promosikan destinasi yang kita punya.

Siapa tahu mereka mau berkunjung lagi untuk menikmati keindahan destinasi kita ini,” harapnya.

Ia melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Selain itu, ini juga bisa sebagai ajang promosi pariwisata NTB bagi para peserta. Dengan harapan, para peserta bisa berkunjung kembali bersama kerabatnya untuk menikmati lebih banyak destinasi wisata yang ada di NTB. “Industri juga saya rasa sudah sangat siap ya untuk ini.

Kita tinggal mantapkan saja, yang jelas dua tempat ini, Trawangan dan Mandalika akan menjadi destinasi utama. Selain itu, Desa Sade juga kita benahi untuk mereka

(para peserta) bisa kunjungi pula,” ujarnya.

Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembenahan di beberapa destinasi wisata unggulan. Termasuk Dermaga Trawangan yang saat ini sudah diperbaiki, sehingga bisa menyambut wisatawan dari berbagai negara. Begitu pula Mandalika yang dianggap sudah sangat siap. Sehingga para peserta bisa benar-benar menikmati waktu luangnya setelah mengikuti kegiatan di Bali.

“Kita benahi semua, kita pastikan semua siap hingga pada pelaksanaan acara nanti,” tandasnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

TARI MPAA SAMPELA - Pertunjukan Tari Mpaa Sampela dari Kota Bima pada Gebyar Seni Pelajar di Taman Budaya NTB.

Gebyar Seni Pelajar Ajang Silaturahmi Kebudayaan Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB memiliki berbagai kesenian dan kebudayaan yang perlu untuk dilestarikan. Sehingga generasi penerus dianggap perlu juga untuk mengetahui berbagai kebudayaan yang dimiliki NTB. Oleh sebab itu Taman Budaya Provinsi NTB menggelar Gebyar Seni Pelajar yang menampikan berbagai kebudayaan dan kesenian dari masing-masing daerah di NTB. “Ini merupakan ajang silaturahmi antarpelajar. Sehingga kita bisa perkuat kearifan lokal kita dengan cara mem-

perkenalkan budaya-budaya atau kesenian dari masingmasing daerah. Misalnya Bima menampilkan suatu kesenian, sehingga yang dari Lombok juga bisa tahu,” kata Kepala Taman Budaya Provinsi NTB Drs. Faisal.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 14-16 Februari 2018. Perwakilan pelajar dari masing-masing daerah datang dan menampilkan kesenian dan budaya masing-masing.

Ada yang menampilkan kesenian tari dan ada pula yang menampilkan kesenian musik. Tujuannya, agar semua peserta dapat mengetahui ke-

budayaan masing-masing.

“Mereka inilah yang akan menjadi generasi penerus kita dalam melestarikan kebudayaan yang kita miliki saat ini. Karena melestarikan budaya ini sangat penting,” ujarnya.

Diketahui bahwa NTB ini terdiri dari berbagai suku. Sehingga banyak kebudayaan dari masing-masing daerah yang dapat dipertontonkan dan menjadi ilmu pengetahuan bagi warga NTB khususnya generasi penerus.

“Yang tidak kalah penting masing-masing etnis atau di NTB ini bisa melihat kebu-

INCCA Dorong Wisatawan MICE Berkunjung ke NTB (Suara NTB/lin)

OLEH- OLEH - Beberapa produk yang ada di pusat oleholeh Pradje yang ada di kawasan Senggigi, Lombok Barat.

Mataram (Suara NTB) Tiga tahun terakhir wisata MICE di Lombok semakin diminati oleh wisatawan. Selain berwisata, mereka juga bisa mem-

bicarakan bisnis dan hal penting lainnya. Ini yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata NTB, khususnya Lombok.

“Kita terus dorong wisatawan MICE ini untuk berkunjung. Karena ini segmen yang sangat bagus. Mereka bisa datang membicarakan bisnis atau hal penting lainnya, setelah itu mereke berwisata. Ini adalah hal yang sangat bagus untuk kita ambil kesempatan ini meningkatkan kunjungan wisatawan,” kata Ketua INCCA Provinsi NTB M. Nur Haedin.

Ia mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir kunjungan wisatawan MICE mengalami peningkatan yang signifikan. Bukan hanya dari dalam negeri, pihaknya juga terus mengupayakan wisatawan MICE yang berasal dari luar negeri.

“Kita usahakan Malaysia itu juga bisa berkegiatan sekaligus berwisata di Lombok. Jadi kita bisa menggaet lebih banyak lagi wisatawan dari Malaysia. Meskipun saat ini tren kunjungan Malaysia sudah cukup bagus,” ujarnya.

“Kita akan terus menyasar pasar wisata MICE kita. Tidak saja untuk wisatawan domestik, namun kita juga berupaya un-

tuk merekatkan kerjasama dengan pihak luar untuk mendatangkan wisatawan dari luar negeri. Jadi mereka bisa melakukan pertemuan sekaligus berlibur di Lombok,” ujarnya.

Nur Haedin mencatat setidaknya 60 persen dari wisatawan yang berkunjung ke NTB melakukan wisata MICE. Hal ini mengingat Lombok saat ini sudah menjadi salah satu pilihan utama tujuan berlibur bagi wisatawan. Sehingga mereka dapat bekerja sekaligus berwisata di satu tempat. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan NTB dibandingkan dengan daerah lain.

Sebelumnya Kemenpar telah menyatakan 16 daerah sebagai destinasi wisata MICE Prioritas di Indonesia, salah satunya NTB. Pemerintah telah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan hingga tahun 2019 mencapai 20 juta orang wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 275 juta orang.

Dari jumlah itu, diharapkan disumbangakn dari sektor MICE dan NTB diharapkan bisa menjadi daerah penyumbang setelah kota-kota lainnya di Indonesia. (lin)

dayaan masing-masing. Misalnya di Lombok bisa melihat kebudayaan di Bima dan Sumbawa, ini kan sangat bagus,” ujarnya.

Beberapa kesenian yang ditampilkan adalah Tari Mpaa Sampela dari Kota Bima. Kemudian Musik Tegining Teganang dari Lombok Timur, Tari Lapah dari Lombok Barat dan Tari Wura Bongi Monca dari Kabupaten Bima.

“Banyak tarian dan musik yang dipertontonkan. Setelah pertunjukan itu, ada juga workshop kebudayaan dengan pemateri para budayawan

dan seniman yang ada di NTB. Semoga itu bisa menambah wawasan anak-anak kita ini,” harapnya.

Gebyar Seni Pelajar ini merupakan program Taman Budaya Provinsi NTB yang diselenggarakan satu kali dalam setahun. Ini merupakan ajang silaturahmi kebudayaan para pelajar dan sanggar-sanggar yang ada di sekolah-sekolah yang ada di NTB. Dengan harapan akan semakin banyak wawasan dan pengetahuan anak-anak NTB yang bekaitan dengan kebudayaan dan kesenian asli daerahnya. (lin)

Wisatawan Kagumi Keindahan Pantai di NTB Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB terutama Lombok sangat terkenal dengan keindahan destinasi wisata pantainya.

Banyak wisatawan mengagumi keindahan pantai-pantai yang dimiliki NTB saat ini. Hal ini pula yang membuat para pelaku pariwisata banyak membuat paket wisata pantai untuk dipilih oleh wisatawan.

“Saya senang pantai di Lombok bagus-bagus. Gilinya juga bagus, warganya juga ramah. Saya senang berkunjung ke Lombok,” kata wisatawan asal Jakarta Andi Darmawan, di Mataram, Minggu (18/2).

Ia mengaku senang karena Lombok memiliki banyak pantai yang indah dan masih sangat alami. Bukan itu saja, bawah lautnya juga masih indah untuk dijelajahi. Sehingga tidak heran jika banyak wisatawan yang datang dan ingin menyelam di berbagai titik menyelam di Lombok.

“Saya menyelam di Gili Meno, bawah lautnya sangat indah. Banyak ikannya dan saya bisa berfoto bersama penyu, ini sangat mengesankan,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu pelaku pariwisata asal Lombok Tengah Muhammad Fauzan mengatakan pihaknya juga banyak mengantar wisatawan

atau tamu ke berbagai destinasi pantai di Lombok. Meskipun paket utama yang ditawarkan adalah trekking Rinjani.

“Kita itu fokusnya ke trekking. Tapi kita padukan dengan paket wisata ke pantai. Biasanya wisatawan itu kita ajak trekking dulu, setelah turun baru kita ajak santai di pantai.

Kadang ke gili,” ujarnya.

Ia melihat banyak wisatawan yang tidak saja ingin berkunjung ke Rinjani.

Namun juga ingin berkunjung ke pantai-pantai dan gili yang ada di Lombok. Sebab Lombok memang sudah dikenal memiliki banyak pantai indah berpasir putih. Tidak saja di gili, namun pantai-pantai lain yang ada di kawasan lainnya.

“Awalnya memang kita tidak membuat paket untuk ke pantai. Tapi karena banyak permintaan jadinya kita buatkan.

Biasanya kalau begitu kita buat paket lima hari. Tiga hari di Rinjani, dua hari di gili,” ujarnya.

Ia berharap akan semakin banyak destinasi wisata pantai yang baru di NTB. Sehingga akan semakin banyak pula pilihan destinasi bagi wisatawan. Sebab ada pula wisatawan yang memang sudah pernah berkunjung ke Lombok, namun berkunjung kembali karena ingin melihat keindahan wisata Lombok yang lainnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PANTAI MAWUN - Keindahan Pantai Mawun yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi salah satu favorit destinasi bagi wisatawan.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

Halaman 10

Sebaran Siswa Tidak Merata Jadi Syarat Wajib PENGISIAN PDSS oleh sekolah jadi syarat wajib keikutsertaan siswa mengikuti penerimaan SNMPTN. Jika tidak, maka siswa otomatis tidak dapat mengikuti SNMPTN. Namun berdasarkan pengalaman tiap tahun pelaksanaan SNMPTN, sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) selalu mendominasi pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Sementara madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) tingkat partisipasi mengisi PDSS dinilai masih rendah.

Wakil Rektor I Unram Prof. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, menyebut sekolah yang tidak mengisi PDSS didominasi madrasah di bawah Kemenag. Berbeda dengan sekolah di bawah di Dikbud, partisipasinya selalu tinggi, baik sekolah negeri maupun swasta. Tahun ini, prediksi keikutsertaan sekolah mengisi PDSS pun sama dengan kondisi tahun sebelumnya.

“Sekolah sekolah di bawah Dikbud tingkat partisipasinya masih tinggi,” ungkap Karyadi.

Dikatakan Karyadi, sebab rendahnya keikutsertaan madrasah mengisi PDSS disebabkan rendahnya aksesabilitas madrasah-madrasah. “Tapi masalahnya ada aksesabilitas, termasuk keterjangkauan pada aspek internet dan sebagainya,” terangnya.

Diakui jika posisi madrasah dan ponpes lebih banyak berada di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan biasanya agak kurang keterjangkauan dan informasi dari luar. Kondisi demikian mengakibatkan tingkat partisipasinya rendah. “Partispasinya memang belum bisa mengalahkan sekoah di bawah Dikbud baik negeri dan swasta”.

Hal lain kata Karyadi ialah kepedulian sekolah mengisi PDSS belum tumbuh. Karena sekolah yang tidak mau repot mengisi PDSS atau tidak ingin repot, ditambah kemudian informasi yang sangat kurang. “Kalau SBMPTN kan lebih ke faktor individu, tapi SNMPTN kan lebih kepada tanggungjawab sekolah,” sambungnya.

Oleh sebab itu, sekolah-sekolah ini kita harapkan harus banyak mendorong siswanya untuk bersaing di SBMPTN meski cukup berat karena dilakukan terbuka secara nasional.

“Kalau SNMPTN ini kan pasti ada yang diterima karena tergantung prestasi,” terangnya.

Lebih lanjut, untuk SNMPTN tahun ini terjadi perubahan.

Sekolah dengan nilai akreditasi tertentu akan menentukan seberapa banyak siswanya yang boleh didaftarkan di PDSS. Sekolah dengan nilai akreditasi A itu diberikan kuota 50 persen siswa kelas tiga bisa didaftarkan mengikuti SNMPTN, sementara sekolah dengan akreditasi B diberikan kuota sebesar 30 persen, sekolah dengan hasil akreditasi C diberikan 10 persen kuota, dan yang tidak terakreditasi diberikan 5 persen.

“Mana batasan siswa terbaik ini nanti sistem yang seleksi. Itu pengaruh madrasah nilai akreditasinya berp e n garuh,” ujarnya. (dys)

H. Lalu Wirasapta Karyadi

Aturan PPDB SMP di Mataram Harus Dipatuhi Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Mataram beberapa tahun belakangan ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM). Pasalnya masih ada sejumlah aturan yang dilanggar. Hal ini menyebabkan ada sekolah yang kelebihan siswa dan kekurangan siswa. Oleh karena itu, DPKM mendorong agar semua pihak mematuhi aturan PPDB. Hal itu disampaikan Ketua DPKM, H. Adnan Muchsin, dihubungi Sabtu (17/2). Menurutnya, pihaknya selalu mengharapkan agar mulai tahun 2018, aturan PPDB dilaksanakan dengan benar. “Kalau Bina Lingkungan harus 20 persen, ya harus di lingkungan sekolah itu saja, jangan diterima juga dari luar lingkungan sekolah,” katanya.

Ia juga menegaskan, agar ke-

pala sekolah tidak boleh memaksakan diri melebih daya tampung.

Jika aturan PPDB tidak dipatuhi, maka akan sama saja dengan tahun sebelumnya. Kalau SMP tertentu memaksakan diri menerima melebihi daya tampung, sekolah yang berada di pinggiran kota dan sekolah swasta tidak akan mendapatkan siswa. “Kuota satu rombongan belajar 32 siswa, tapi menerima 40, ini

sudah tidak benar,” sesalnya.

Pemerataan sekolah juga harus diperhatikan. Menurut Adnan, jangan sampai sekolah yang ada di pinggiran kota tidak mendapatkan siswa.

Banyak dampak yang akan diterima sekolah yang kekurangan siswa, salah satunya guru tidak akan mendapat jam mengajar sesuai aturan.

“Kalau kurang jam menga-

jar kan tidak mendapatkan sertifikasi, itu antara lain, banyak dampaknya kalau tidak aturan dilaksanakan dengan konsekuen,” katanya.

Pihaknya sudah sering menyampaikan masukan ke pemerintah Kota Mataram. Adnan mendorongagarDinasPendidikan(Disdik) Kota Mataram dapat tegas menerapkan aturan PPDB, jangan sampai malah Disdik yang melanggar aturan yang sudah dibuat.

“Dinas perlu tegas dengan aturan yang dibuat,” sarannya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Kota Mataram, H. Sudenom, S.Pd., mengatakan, pihaknya akan dari awal menyosialisasikan ke masyarakat, karena untuk PPDB tahun 2018

tidak seperti tahun sebelumnya. “Aturan sangat ketat, dengan batasan rombongan belajar (rombel) dan zonasi penerimaan siswa,” katanya.

Sudenom menekankan, kesadaran masyarakat pada aturan PPDB sangat penting. Pihak sekolah, menurutnya akan mudah saja menerapkan aturan, tapi jika masyarakat tetap ngotot, itu yang tidak baik.

“Maka harus tegas memang, di tahun kemarin memang ada pengecualian, kalau tidak ada aturan pengecualian, maka kita akan tegaskan. Sekolah tertentu kelebihan siswa, itu dampak dari masyarakat yang ngotot masuk ke sekolah tertentu,” pungkasnya. (ron)

Sekolah Kristen Tunas Daud Gelar ”Basketball Championship” Mataram (Suara NTB) Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) menggelar kejuaraan olahraga basket tingkat SD, SMP, dan SMA-SMK sePulau Lombok bertajuk Tunas Daud Basketball Championship. Kegiatan ini dibuka Minggu (18/2) di lapangan Basket SKTD. Kejuaraan itu diikuti 38 sekolah dan berlangsung sampai 25 Februari dengan total hadiah Rp 26 juta.

Direktur SKTD, Dr. Kristyanto S. Boko, M.Pd., mengatakan kejuaraan ini merupakan perhelatan kedua.

Menurutnya, SKTD menganalisa, bahwa basket adalah salah satu cara pihaknya membangun generasi bangsa. “Membangun kecerdasan dan karakter, karena di sana anak akan berjuang secara sportif,” katanya dalam sambutan yang digelar Minggu (18/2) sore.

Ia menekankan, pihaknya tidak tanggung-tanggung menyiapkan lapangan tingkat nasional dan pelatih tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, Kris juga memanggil sejumlah siswa SKTD yang mendapatkan beasiswa, karena berprestasi di bidang basket.

Kris menjelaskan, tujuan dari kejuaraan ini untuk bisa meningkatkan prestasi anak dalam bidang basket, baik di SKTD sendiri agar bisa bersaing dengan sekolah yang lain.

(Suara NTB/dys)

Ataupun juga bagi sekolah sePulau Lombok yang mengikuti kejuaraan ini, agar bisa mengembangkan basket mereka. “Ada yang dari Lombok Barat ada juga dari Lombok Timur,” katanya.

Menurutnya, dengan diadakan kejuaraan ini bisa juga untuk mencari siswa yang berbakat, sehingga pihaknya bisa memetakan anak berdasarkan bakat masing-masing.

“Kalau kita sudah tahu, kita bisa mengembangkan bakat anak di mana, ada yang pandai di akademik, musik, kinestetik, basket ini kinestetik,” jelas Kris.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom, S.Pd., MM., dalam sambutannya mengapresiasi kejuaraan basket yang dilaksanakan SKTD. Diharapkan kejuaraan ini berjalan dengan lancar. Ia mengharapkan prestasi di bidang olahraga bisa terus dipertahankan, tapi jangan meninggalkan prestasi akademik.

“Tapi saya yakin Tunas Daud bisa mempertahankan prestasi, bahkan di Olimpiade Sains Nasional (OSN), Tunas Daud mewakili Mataram.

Kita harapkan bisa meraih prestasi tingkat nasional dan internasional,” katanya.

Ia mengatakan, yang penting dari kejuaraan ini adalah kemauan anak untuk bertanding, serta kemauan untuk secara sportif berlaga dengan cara yang baik dan tidak ada kekurangan.

Pembukaan kejuaraan itu dihadiri sejumlah tamu undan-

(Suara NTB/ron)

LEPAS BALON - Direktur SKTD, Kristyanto S. Boko, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom, dan sejumlah undangan melepas balon sebagai tanda dimulainya kejuaraan basket Tunas Daud Basketball Championship, Minggu (18/2). gan, dari pihak sponsor, komite, Perbasi, pihak terkait lainnya, serta istimewa dengan kehadiran Putri NTB. pembukaan itu diawali dengan Lagu Indonesia Raya dan Mars SKTD. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Serta penandatangan nota kesepahaman atau MoU antara SKTD dengan sponsor. Seusai pembukaan, pertandingan pertama langsung digelar.

Kegiatan ini diselenggara-

kan SMA Tunas Daud Mataram didukung oleh seluruh jenjang di Sekolah Kristen Tunas Daud (SKTD) Mataram, meliputi KB, TK, SD dan SMP Kristen Tunas Daud, Disdik Kota Mataram, Perbasi NTB, Yayasan Keluarga Sejahtera, Komite Sekolah SKTD dan Parent Club.

Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 18 - 25 Februari 2018 ini disponsori PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tabun-

gan BRI Junio, Kopi Good Day, Air Minum Pandan, Astra Honda Motor Tbk, Toko Mitra Media, Teh Pokka, Plaza Bangunan, Orcid, ASEAN Cell, Anek Topi, Indoglory, Indokarya, PT. BPR Prima Nadi, Holiday Resort Lombok, Ayam Penyet Ria, Toko Mas 9 Jaya, Toko Fokus Variasi, PT. Indah Permai, CV 88, Toko Bangunan Sumber Jaya, dan Pelangi Jelly. Didukung pula oleh media partner, Rock Radio 88,4 FM. (ron)

Mahasiswa Pascasarjana UIN Mataram Diajak Berpikir Milenial

(Suara NTB/her)

Gedung SMPN 5 Lembar yang dibangun tahun lalu.

Sektor Pendidikan Jadi Prioritas

Pemda Lobar Targetkan Bangun Ratusan Unit RKB Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) telah menjadikan sektor pendidikan prioritas utama di Lobar. Karena itu untuk mewujudkan komitmen itu, semua hal yang mendukung kemajuan pendidikan mendapatkan prioritas dari pemda. Baik dari sisi sarana prasarana (sarpras) untuk menunjang sektor pendidikan, perhatian terhadap para tenaga kependidikan dan aspek lain.

Saat ini, Lobar mengalami kekurangan sekitar 300 Ruang Kelas Baru (RKB).

Untuk mengatasi kekurangan RKB ini, tahun ini Pemda melalui Dikbud berencana membangun 100 unit RKB. ”Kemajuan pendidikan dijadikan nomor 1 oleh pemerintah karena itu semua unsur yang mendukung pendidikan harus diperhatikan dan di prioritas kan, baik infrastkrutur sekolah. Tahun ini kami akan bangun 100 RKB,” jelas Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi beberapa waktu lalu.

Pihaknya menargetkan satu hingga dua tahun ke depan, semua kekurangan RKB ini bisa dituntaskan.

Tahun depan pemda melalui Dikbud akan memban-

(Suara NTB/dok)

M. Hendrayadi gun 100 RKB yang akan dibangun. Hal ini menjadi target nya, belum lagi fasilitas lain, seperti ruang laboratorium, infrastruktur jalan, meja, kursi.

Ia berkomitmen bantuan RKB ini tidak saja untuk sekolah negeri saja, namun untuk swasta karena bagaimana pun upaya keras pemda mengatasi persoalan di sektor pendidikan, tidak mungkin bisa mengatasi persoalan di bidang pendidikan tanpa bantuan para tuan guru dan tokoh yang memiliki ponpes.

Selain memperhatikan sarana prasarana pendidikan,

pihaknya juga memberikan perhatian bagi tenaga kependidikan. Tahun ini, meskipun masih jauh dari cukup, pihaknya sudah mengangkat ribuan tenaga pendukung kependidikan.

Hal ini, jelasnya, sudah dijanjikan sejak tahun 2015.

Meskipun ada yang Beranggapan kebijakan ini politis namun hal ini demi perhatian ke para tenaga kependidikan. “Tahun ini hingga tahun 2019, mudahan bisa di selesaikan sehingga pemerintah tidak bisa menuntut saja ke para guru untuk rajin namun harus beri reward juga ke tenaga kependidikan,”imbuhnya.

Pihaknya juga memiliki keinginan supaya tiap kecamatan dan tingkat pendidikan ada sekolah rujukan. Pihaknya akan berupaya mewujudkan ada satu sekolah rujukan di tingkat kecamatan dan tingkatan pendidikan baik SD dan SMP. “Kita akan berupaya di setiap kecamatan dan tingkatan TK, SD dan SMP harus ada sekolah rujukan, dari sisi dana memang butuh dana besar namun harus dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Lobar,”tegasnya. (her)

Mataram (Suara NTB) Ratusan mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengikuti Studium Generale, Sabtu (17/2). Hadir sebagai pembicara Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Prof. Dr. Arskal Salim, .M.Ag. Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., menjelaskan secara keseluruhan jumlah mahasiswa pascasarjana saat ini berjumlah 369 orang. Mereka duduk di semester dua dan empat. Pelaksanaan studium generale ini sebutnya, sebagai upaya mengembangkan mahasiswa di era milenial.

“Bagaimana mengembangkan kapasitas di era milenial, sebuah era di mana mereka yang akan mendominasi kehidupan,” ujar Suprapto.

Di era milenial ini, sebutnya, tantangan yang dihadapi sangat luar biasa di tengah perubahan yang sangat cepat.

Era milenial membuat pola kehidupan sangat cepat berubah, dari satu temuan teknologi baru ke temuan

teknologi berikutnya. “Jadi hidup hanya ditentukan dengan jempol,” urainya.

Sementara Prof. Arskal Salim dalam paparannya menilai UIN Mataram berkesempatan menjadi PTKIN papan atas, karena dinilai cukup progres dalam berbagai hal. “Betul karena saya kan sering diundang kemanamana. Benar, UIN Mataram siap-siap bisa jadi PTKIN papan atas,” sebutnya.

Lebih jauh dikatakan, agar bisa bersaing di era milenial, Arskal mengingatkan mahasiawa dan dosen UIN Mataram agar riset-riset yang dilakukan bukan semata-mata untuk meraih gelar, tapi riset dilakukan untuk penguatan kelembagaan UIN Mataram.

“Karena hasil riset yang ditentukan bapak ibu akan menentukan kualitas UIN. Syukursyukur bisa dapat hak paten,” ungkapnya.

Sebagai motivasi untuk lebih berkembangnya riset, dia mengusulkan agar mahasiswa pascasarjana yang risetnya mampu mendapatkan hak paten agar lembaga memberikan reward. “Kenapa tidak. Karena riset mere-

(Suara NTB/dys)

STUDIUM GENERALE - Dirjen Pendis Kemenag Arskal Salim (kiri) dan narasumber memberikan materi pada acara Studium Generale Pascasarjana UIN Mataram, Sabtu (17/2). ka bukan untuk diri mereka sendiri, tapi juga riset untuk institusi,” ungkapnya.

Sementara sebelumnya, Wakil Rektor I UIN Mataram Dr. H. Masnun menjelaskan UIN Mataram terus berbenah memperbaiki kelemahannya.

Dia berharap UIN Mataram

di masa mendatang mampu membangun networking dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

“UIN Mataram mau ke mana ke depan. Tidak saja di tingkat nasional, tapi juga terkenal di tingkat internasional,” urainya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

Andy Sayangkan Bila Zigi Dicoret dari Pelatnas Mataram (Suara NTB) Informasi pencoretan Ahmad Zigi Zaresta Yuda dari Pelatnas persiapan Asian Games 2018 ditanggapi serius oleh KONI NTB. Pihak KONI NTB sangat menyayangkan bila atlet peraih medali perak di SEA Games itu dicoret dari Pelatnas.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (18/2) kemarin. “Saya sangat sedih sekali bila Zigi sampai dicoret,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Andy yang juga menjabat Direktur Umum PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu sangat optimis bila Ahmad Zigi Zaresta Yuda bisa mendulang medali emas untuk Indonesia di SEA Games di Jakarta bulan Agustus 2018. Pasalnya atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu pernah meraih medali emas di kejuaraan internasional hinnggal level dunia.

Di tahun 2017 Ahmad Zigi juga sering tampil di kejuaraan internasional dan saat ini menempati peringkat 20 besar internasional. Terakhir Zigi meraih medali perak di SEA Games 2017 setelah dikalahkan atlet tuan rumah Malaysia di final kelas Kata (seni) perorangan putra.

Dengan segudang prestasi yang sudah diukir atlet karate Pelatda Mayung NTB itu, Andy sangat yakin bila Zigi berpeluang mendulang medali untuk Indonesia di Asian Games 2018. Oleh karena itu Andy mengaku sangat sedih bila atlet tersebut dicoret dari Pelatnas.

Sementara itu Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB, Burhanuddin yang dikonfirmasi terkait pencoretan Zigi dari Pelatnas belum berani berkomentar panjang lebar. Pasalnya informasi tersebut belum jelas.

“Memang sudah ada informasi pencoretan Zigi dari Pelatnas. Tapi informasi itu baru kami dengan dari surat kabar. Dalam hal ini pncoretan Zigi belum ada surat resminya dari PB FORKI,” jelasnya. Burhan mengakui bila informasi pencoretan Zigi dari Pelatnas diketahui olehnya lewat pemberitaan di beberapa media surat kabar nasional. (fan)

Sekum KONI NTB Meninggal Dunia Mataram (Suara NTB) Pengurus KONI NTB dikagetkan dengan berita duka meninggalnya Sekretaris Umum (Sekum) KONI NTB, H. Moh. Iqbal, Minggu (18/2) pukul 05.00 Wita dini hari.

“Bagaimana kami tidak kaget, soalnya hari Jumat (16 Februari-red) beliau main tenis dengan kami. Tapi tiba-tiba dikabarkan sudah meninggal,” ucap Pengurus KONI NTB, H. Eroflan Kamil kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (18/2).

Tidak saja Eroflan, namun sejumlah pengurus KONI NTB, seperti Ketua Umum KONI NTB, Andy Hadianto dan Humas KONI NTB, Dr. Kadri mengaku kaget dengan kepergian sosok yang dikenal humoris, baik hati dan suka tersenyum itu.

Para pengurus KONI NTB yang ikut melayat di kediaman korban mengaku kehilangan sosok pengurus yang selalu aktif di kegiatan olahraga di KONI NTB itu.

Informasi dari keluarganya, pria asal Kabupaten Dompu yang berdomisili di Mataram itu sempat dilarikan kerumah sakit. Namun, setiba di rumah sakit, nyawanya tidak bisa diselamatkan. “Kata dokter Almarhum sudah meninggal sebelum tiba rumah sakit,” ucap Athun, keluarga Almarhum yang saat itu ikut melayat.

Menurut informasi dari Humas KONI NTB, Dr. Kadri bahwa pria berhidung mancung itu cukup lama mendedikasikan dirinya menjadi pengurus olahraga di NTB. Selain menjabat sebagai Sekum KONI NTB, Iqbal merupakan pengurus Kodrat NTB, Pengprov PBSI NTB dan pernah menjadi pengurus di Pertina NTB. Sejumlah cabor yang diurus Iqbal pernah mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Seperti tarung derajat dan tinju sukses menyumbang masing-masing dua emas di PON 2016. (fan)

Moh. Iqbal (alm)

Gara-gara

Marko Simic Jakarta (Suara NTB) Pelatih Bali United di Piala Presiden 2018 Hans Peter Schaller menyebut alasan utama kekalahan timnya dari Persija Jakarta di partai final Piala Presiden 2018 adalah gemilangnya penampilan penyerang Persija, Marko Simic.

Simic, menurut Hans Peter, menjadi pembeda kualitas kedua tim dalam laga yang dimenangkan Persija dengan skor 3-0 itu. “Simic yang membuat perbedaan.

Dia tampil luar biasa, seorang striker yang berkelas,” ujar pelatih asal Austria itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (17/2) malam.

Dia melanjutkan, Simic berhasil memanfaatkan kelengahan Bali United dengan baik terutama ketika situasi bola mati. Pada gol pertama Persija di menit ke-20, Marko Simic berhasil menanduk bola hasil tendangan bebas yang dilepaskan Rezaldi Hehanusa.

Sementara gol kedua Simic di menit ke-45+2 juga terjadi setelah diawali situasi tendangan bebas. “Kami tidak bisa mengantisipasi tendangan bebas dengan baik. Sayang sekali kami membuat kesalahan di babak pertama yang berujung pada terciptanya dua gol,” kata Hans Peter.

Kapten Bali United Fadil Sausu mengamini pernyataan pelatihnya terkait Marko Simic. Fadil menyebut Simic merupakan penyerang yang lengkap, memiliki fisik kuat, bisa bekerja sama dengan baik dan dapat mencetak gol dari berbagai sisi.

Meski demikian, dalam pandangan Fadil, ada beberapa hal lain yang membuat tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tak bisa menjadi yang terbaik di Piala Presiden 2018.

“Para pemain hilang konsentrasi sehingga kami bisa kebobolan gol cepat. Selain itu Persija juga mendapat dukungan dari puluhan ribu pedukungnya yang luar biasa,” kata Fadil.

Seperti diketahui, Persija Jakarta berhasil menjadi juara Piala Presiden 2018 setelah menaklukkan Bali United 3-0 di final. Dari tiga gol itu, dua gol dicetak oleh penyerang Marko Simic masing-masing dengan sundulan di menit ke-20 dan tendangan salto di menit ke 45+2, sementara satu gol lainnya diciptakan Novri Setiawan di menit ke-63.

Sementara peringkat ketiga direbut oleh Sriwijaya FC usai menaklukkan PSMS Medan 4-0. Sebagai juara, Persija mendapatkan hadiah Rp3,3 miliar, Bali United sebagai “runner up” memperoleh Rp2,2 miliar, Sriwijaya FC peringkat ketiga meraup hadiah Rp1,1 miliar dan terakhir PSMS Medan sebagai peringkat keempat meraih Rp550 juta.

Berkat Gol Cepat Pelatih Persija Jakarta Stefano Cugurra mengakui strategi timnya kala bertemu Bali United di final Piala Presiden 2018 adalah mencetak gol cepat agar membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, bergemuruh oleh dukungan suporter setianya.

Sebab, menurut dia, gaung suara dukungan puluhan ribu suporter Persija yang biasa disapa The Jakmania bisa menurunkan mental lawan. “Ternyata kami memang bisa membuat gol lebih dulu melalui Marko Simic,” ujar pria yang akrab dipanggil Teco itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (18/2) malam.

Setelah gol itu, riuh suara dukungan The Jakmania memang semakin membahana dan nyaris tanpa jeda.

Hal itu membuat permainan Persija terus membaik sehingga bisa membuat dua gol tambahan. Teco mengungkapkan, dirinya memang meminta anak-anak asuhnya untuk memberikan segalanya di laga tersebut. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SALTO - Penyerang Persija Jakarta Marco Simic melakukan tendangan salto saat membobol gawang Bali United pada pertandingan final Piala Presiden 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/2).

(Suara NTB/fan)

RENANG - Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram bulan November 2018, sejumlah atlet renang menjalani latihan di Kolam Renang, Mayura Mataram, Minggu (18/2). Tampak para perenang melakukan pemanasan sebelum latihan.

Putri Ankie Siap Turun di Tiga Nomor Mataram (Suara NTB) Keputusan Pengprov PRSI NTB membatasi jumlah nomor yang diikuti oleh atlet di Pekan Olahraga Provinsi (PON) NTB tahun 2018 ditanggapi positif oleh para atlet renang di NTB. Putri Ankie misalnya tidak akan mempersoalkan adanya pemberlakuan batasan jumlah nomor yang

dapat diikuti tiap atlet itu.

“Kalau memang akan diberlakukan batasan nomor yang dapat diikuti atlet di Porprov NTB kita terima saja,” ucap Putri Ankie yang didampingi ibunya saat ditemui Suara NTB di Kolam Renang Mayura Mataram, Sabtu (17/2) lalu.

Ketua Umum Pengprov PRSI NTB, Abdul Rahman yang di-

terima Suara NTB belum lama ini menjelaskan, penetapan pembatasan nomor yang diikuti atlet di Porprov NTB 2018 sudah pasti. Pasalnya, hal itu sudah diputuskan dalam rapat kerja Pengprov PRSI NTB belum lama ini.

Dalam hal ini semua peserta Rakerda PRSI NTB yang terdiri dari pengurus cabor renang

dari 10 kabupaten/kota dan pengurus renang provinsi menyetujui adanya pembatasan nomor yang diikuti atlet.

Menurutnya, alasannya pembatasan nomor yang diikuti atlet itu agar terjadi pemerataan dalam perolehan medali di Porprov NTB 2018. Pasalnya bila tidak diberlakukan pebatasan nomor yang diikuti atlet maka

satu atlet bisa ikuti semua nomor yang dipertandingkan.

Itu artinya bila satu atlet bisa ikuti semua nomor, maka satu atlet bisa saja memborong semua medali yang dipertandingkan. Dalam hal ini satu atlet bisa meraih 12 emas di total kelas putri yang akan dipertandingkan. (fan)

Kerusakan di GBK

Panitia Piala Presiden Siap Bertanggung Jawab Jakarta (Suara NTB) Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden Maruarar Sirait mengatakan siap bertanggung jawab jika ada kerusakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno akibat dari pertandingan Final Piala Presiden antara Persija melawan Bali United, Sabtu malam (17/2).

“Kami (Panita Piala Presiden) akan bertanggungjawab mengganti semua kerusakan. GBK merupakan bangunan yang memiliki sejarah penting bagi bangsa ini.

Dibangun oleh Soekarno dan direnovasi besar-besaran oleh Presiden Jokowi,” kata Maruarar dalam keterangan tertulis Panitia Piala Presiden, Minggu (18/2).

Menurutnya, untuk merenovasi gedung ini mengeluarkan dana yang sangat besar. Maka dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga dan merewat stadion kebanggaan Indonesia ini.

“Rawat dan jagalah gedung ini stadion ini, jangan sengaja merusak. Ini direnovasi dengan anggaran negara yang sangat besar. Fasilitasnya sudah lengkap dan lampu led yang digunakan adalah lampu yang terbaik di dunia,” ujarnya juga

usai pertandingan final Piala Presiden.

Namundemikian,priayangdisapa Ara ini menilai secara keseluruhan supporter saat ini sudah mulai dewasa dan bijak dalam menyikapi kekalahan. Hal tersebut sudah dibuktikan dalam setiap pertandingan Piala Presiden, meskipun tim kesayangannya kalah, mereka tidak melakukan aksi-aksi anarkis.

Mereka sudah sadar jika ingin menjadi tim yang terbaik harusmemperbaiki kualitas dari tim yang didukungnya. ”Saya menilai supporter sekarang lebih baik. Dan dia juga sadar dan tahu jika ingin menjadi pemanang harus giat berlatih, menempatkan pemain yang terbaik, dan menejemen klub yang baik,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama GBK, Winarto mengatakan mengapresiasi kinerja panitia Piala Presiden.

“Terimakasih kepada panitia yang secara terbuka menyatakan akan mengganti kerusakan.

Nanti saya lihat dan saya hitung berapa kerusakannya,” katanya.

Jangan menyerah untuk memajukan sepakbola, katanya.

(ant/bali post)

RUSAK - Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Winarto memeriksa kondisi pagar pembatas lapangan yang rusak di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (18/2). Kerusakan tersebut akibat ulah suporter salah satu tim di ajang final Piala Presiden.

Tunjukkan Kesiapan Terlepas dari adanya kerusakan stadion tersebut, suksesnya pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta versus Bali United memperebutkan Piala Presiden 2018 diapresiasi banyak pihak, termasuk anggota DPR asal Jakarta, Ahmad Sahroni.

Sahroni dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu, mengatakan keberhasilan ajang yang pada malam nalnya

PSSI Tetapkan Joko Driyono Plt Ketua Umum Jakarta (Suara NTB) Komite eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menetapkan Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono, sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum PSSI seiring disetujuinya cuti Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi.

Menurut Kepala Staf Ketua Umum/Wakil Ketua Umum II PSSI Iwan Budianto, keputusan itu dicapai dalam rapat komite eksekutif PSSI yang digelar Jumat (16/2). “Saudara Joko Driyono akan menjabat pelaksana tugas ketua umum PSSI mulai hari keputusan sampai 30 Juni 2018,” ujar Iwan di Kantor PSSI, Jakarta, Minggu (18/2).

Adapun Edy Rahmayadi mengajukan cuti sejak 12 Februari-30Juni2018karenadirinyasedangmenjalani proses pemilihan kepala daerah, di mana Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Sebagai informasi, saat ini pilkada Sumatera Utara sedang menjalani masa kampanye sebelum hari pemilihan pada 27 Juni 2018. Keputusan Edy untuk cuti dari tugasnya sebagai ketua umum PSSI diapresiasi oleh komite eksekutif PSSI. “Kami apresiasi kebijakan beliau agar organ-

isasi ini terjaga independensinya, lepas dari kepentingan politik,” tutur Iwan. Sementara terkait jabatan barunya, Joko Driyono menggambarkan dirinya sebagai pilot yang membawa pesawat bernama PSSI. “Jadi tugas pilot ini memastikan pesawat tetap terbang sesuai jalurnya. Harus selalu fokus,” kata Joko.

Artinya, ungkap Joko, selaku pelaksana tugas ketua umum PSSI dirinya akan tetap membawa organisasi berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan, terutama mengacu pada hasil kongres PSSI yang digelar pada Januari 2018. Hal itu juga dipastikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria. Tisha menjamin persiapan tim nasional untuk Asian Games 2018 tidak akan terganggu karena program pemusatan latihan serta jadwal uji coba sudah disusun dengan cermat. Terkait dengan cuti ketua umum, Ratu mengungkapkan PSSI telah menyiapkan laporan ke FIFA untuk dikirimkan Senin (19/2) pagi.

Sepanjang tahun 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games dan tujuh turnamen Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF), serta final Piala AFC. (ant/bali post)

dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo ini dipandangnya menggambarkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games mendatang, khususnya di Ibu Kota.

“Suksesnya event ini menggambarkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games, khususnya warga Ibu Kota. Suporter tak bersikap rusuh sebagai gambaran kedewasaan dan sikap fairplay,”

kata Sahroni yang menonton langsung pertandingan final Piala Presiden di Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (17/2).

Dalam kesempatan yang sama Sahroni mengungkapkan digelarnya Piala Presiden membuktikan bagaimana perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap dunia olahraga, khususnya sepakbola yang sangat dicintai masyarakat Indonesia. (ant/bali post)

Lukaku Antar United ke Perempatfinal Piala FA Jakarta (Suara NTB) Manchester United melenggang ke babak perempatnal Piala FA seusai menyudahi perlawanan Huddersfield dengan skor 2-0 di John Smith’s Stadium, Minggu dini hari waktu Indonesia.

Romelu Lukaku menjadi penentu kemenangan tim Setan Merah berkat dua gol yang disarangkan pria Belgia itu ke gawang Huddersfield pada menit 3 dan 55.

Kemenangan ini membuat United menyusul Leicester, Chelsea, Brighton dan Southampton yang lolos ke perempatfinal.

Manchester United mencetak gol cepat pada menit 3 melalui tendangan mendatar namun akurat yang dilepaskan Lukaku setelah menerima umpan terobosan Juan Mata.

Tim tuan rumah memiliki beberapa peluang dari sepakan

Quaner dan Williams pada babak pertama, sebelum Juan Mata mencetak gol yang dianulir wasit karena telah dalam posisi offside pada menit 45.Imbas penerapan garis pertahanan yang tinggi oleh Huddersfield, Lukaku dengan mudah lolos dari pengawalan untuk mencetak gol keduanya seusai mendapatkan bola dari Sanchez pada menit 55.

Selain Lukaku dan Sanchez, pergerakan Ashley Young dari sayap kanan juga kerap merepotkan pemain bertahan Huddersfield. Umpan Young kepada Lukaku pada menit 72 bahkan nyaris berbuah gol jika tidak diblokir Schindler. Kerjasama segitiga antara Martial, Lingard dan Lukaku nyaris menambah angka untuk United, namun skor 2-0 bertahan hingga laga usai, demikian Skysports. (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 19 Februari 2018

Halaman 12

SMPN 22 Mataram Rayakan HUT Ke-10 Mahasiswa STAHN Ajak Masyarakat Hidup Damai Tanpa Narkoba Mataram (Suara NTB) – SMPN 22 Mataram menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10, di halaman sekolah pada Sabktu (17/2). Banyak kegiatan yang digelar dalam perayaan itu, termasuk menampilkan berbagai ekskul yang ada di sekolah.

Kepala SMPN 22 Mataram, H. Nasruddin, S.Pd., ditemui di selasela kegiatan, mengatakan HUT SMPN 22 Mataram sebenarnya jatuh, Minggu (18/2). Namun perayaannya dimajukan pada Sabtu kemarin. “Ada banyak kegiatan yangdilakukandengandikoordinasi langsung oleh OSIS dan atas pengawasan dari guru-guru,” katanya.

Perayaan HUT itu diawali dengan jalan santai yang diikuti 170 anak, kemudian dilanjutkan dengan atrkasi gendang beleq.

Setelah itu ditampilkan semua ekskul yang ada di sekolah, antara lain tari, vokal grup, dan drum band. Serta pemotongan kue di akhir acara. Turut hadir dalam kegiatan itu, Babinsa, kepolisian, pihak kelurahan, dan komite.

Nasruddin mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan agar masyarakat juga tahu siswa SMPN 22 Mataram mempunyai kemampuan. Ia mengatakan, tujuan menampilkan ekskul adalah untuk meningkatkan prestasi non akademik dari anak-anak. Ia men-

(Suara NTB/ist)

POTONG KUE - Kegiatan Perayaan HUT ke-10 SMPN 22 Mataram di halaman sekolah, Sabtu (17/2). Tampak Kepala SMPN 22 Mataram, H. Nasruddin memotong kue sebagai bentuk puncak perayaan HUT SMPN 22 Mataram. gakui,pihaksekolahinginmengembangkan kemampuan non akademiknya,sekaligusmengembangkan bakat-bakat anak. “ “Dari segi keseniannya, ada juga pramuka, pencak silat, sepak bola, juga sering kita kirim keluar untuk ikut perlombaan, dan itu yang berusaha kita kembangkan, karena ada pada pendidikan karakter untuk pengembangan non akademiknya,” tuturnya.

Ia berharap, dengan kegiatan perayaan HUT itu, siswa bisa

tampil dan memperlihatkan bakat-bakatnya. Juga mengembangkan kreativitas mereka.

Siswa juga bisa menunjukan kepada masyarakat bahwa mereka mampu. “Gairah siswa dalam bidang akademik dan non akademik juga akan terus meningkat, ya kami harapkan di ulang tahun-ulang tahun berikutnya akan kami rayakan bersama-sama, dan lebih banyak lagi menampilkan bakat-bakat dari siswa,” pungkasnya. (ron)

Kasus Dugaan Pungli Oknum Kadus

Penyidik Kantongi Bukti Penerimaan Uang Giri Menang (Suara NTB) – Penyidik Polres Lombok Barat (Lobar) sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan sejumlah oknum kepala dusun (Kadus).

Bahkan penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap para oknum Kadus tersebut untuk memintai keterangan, termasuk mengamankan barang bukti penerimaan uang dari oknum Kadus.

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono dikonfirmasi belum lama ini menyatakan, sejauh ini pihaknya sudah meminta klarifikasi para Kadus dan unsur terkait, namun pihaknya belum menetapkan keterangan tersebut masuk dalam BAP. Setelah dimasukkan ke BAP barulah menjadi dasarpeningkatankasusini.Menu-

rutnya dasar penanganan kasus ini tidak saja sebatas laporan, namun ada bukti dokumen berupa kuitansi penerimaan uang dari Kadus.”Itu ada barang bukti berupa dokumen kuitansi, kita ambil fotokopinya,” jelas Kasatreskrim ini.

Apakah ini bisa menjadi barang bukti? Menurutnya bisa, namun tak semudah yang dibayangkan. Sebab perlu pendalaman dan penyelidikan lebihlanjut.Terkaitotakpelakuyang mengkoordinirmelakukantindakan meminta uang ke rekanan, sejauh ini sudah mengarah ke sana namun diakui belum terlalu kuat. Terkait kapan target kasus ini dinaikkan ke penyidikan, pihaknya menargetkan pada semester I ini naik dua kasus, barulah satu kasus lagi maju. Sebab dalam setahun pihaknya ditargetkan tiga kasus tipikor. “Dua kasus ini bisa saja kasus oknum para Ka-

dus ini, sebab tergantung siapa yang buktinya jelas dan cepat baru dinaikkan,”tegasnya.

Polres Lombok Barat saat ini tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah kepala dusun di salah satu desa di Lobar. Sejumlah Kadus ini diduga meminta uang ke rekanan proyek hingga balasan bahkan puluhan juta rupiah. Kasus ini pun segera dinaikkan ke penyelidikan mengingat bukti permulaan sudah ada. Penyidik Polres tengah menelusuri siapa otak yang mengkoordinir sejumlah Kadus untuk meminta uang tersebut.

Sejumlah Kadus diduga terlibat dalam kasus ini, jumlahnya 6-7 orang Kadus. Mereka diduga terlibat menyangkut pungutan proyek yang dikerjakan daerah setempat dengan total mencapai puluhan juta rupiah. Jumlahnya bervariasi, ada yang Rp 7 juta.

Modusnya, oknum Kadus ini mengancam rekanan dengan mencegat operator alat berat. Pihak yang melaporkan kasus ini jelasnya, dirahasiakan namun yang jelas ada informasi masuk ke Polres sehingga ditindaklanjuti.

Meskipun pihak rekanan tidak keberatan, akan tetapi tindakan ini termasuk pungli karena tak ada dasar mereka memungut. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Hal itu mengingat peredarannya tidak saja terbatas hanya di kalangan remaja perkotaan, namun sudah menjalar ke kalangan anak-anak di pedesaan.

Untuk itu, sudah sepatutnya penyalahgunaan narkotika dijadikan sebagai musuh bersama semua pihak baik bagi pemerintah maupun warganegara bangsa Indonesia.

Kesadaran terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja membuat mahasiswa kelompok III KKN STAHN Mataram menggelar sosialisasi bahaya narkotika di tengah masyarakat Dusun Karang Anyar, Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lobar, akhir pekan kemarin.

Ketua Kelompok KKN STAHN Komang Juli Agustawan mengaku sosialisasi bahaya narkoba dan kenakalan remaja ini upaya membentengi masya-

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR5773BK NOKA/NOSIN : MH330C0029J-402257/ 30C-402307 AN. MUSRIAH IKA YATI HILANG DISEKITAR JL. SOEKARNO HATTA KOTA BIMA HILANG STNK R2 SUZUKI DR3106CN NOKA/NOSIN : MH8CE44DAEJ-169824/AE52ID-761339 AN. PERTAMI ARI SETYORINI HILANG DISEKITAR MATARAM HILANG BPKB R2 HONDA DR2144BK NOKA/NOSIN : MH1JB1158K019879/JBBIE1018033 AN. JERO MARTA HILANG DISEKITAR SELAGALAS KOTA MATARAM

SALON SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+msker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/ WA: 082236507224 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

rakat dari pengaruh buruk lingkungan sekitar.

Diakui kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba di kalangan pemuda , melihat keadaan pemuda sekarang yang berada di pusaran kegiatan yang negatif. “Sangat tidak baik untuk persiapan generasi ke depannya,” kata Komang.

Maka dari itu, pihaknya ingin mencoba untuk memberikan sosialisasi dan berusaha memberikan edukasi serta motivasi agar pemuda terhindar dari hal- hal seperti ini.

“Penting bagi kita yang peduli akan kelangsungan pemuda guna menyadarkan serta memberikan ruang yang seluas-luasnya dan pengetahuan yang seluas-luasnya guna pemuda paham dan tahu sangatlah berbahaya jika berada di pusaran itu,” ungkapnya.

Di samping memberikan pemahaman tentang dampak buruk

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan Kelompok III KKN STAHN Mataram di Dusun Karang Anyar Desa Jembatan Kembar Lembar Lombok Barat akhir pekan kemarin. penyalahgunaan narkotika, pihaknya dalam kesempatan itu juga mengajak agar masyarakat setempat hidup damai. “Karena kita sadar juga kedamaian baik di dunia nyata dan dunia maya banyak hal yang mengancam serius tentang kedamaian dan semoga den-

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

gan kegiatan ini di pemuda sadar akan hal itu,” tukasnya. (dys)

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

Allea Galeri, galerifashionmenyediakan Kain Tenun, Kain Songket danmenerimaJahitBusana,Lokasi:JalanSwasembada,Hp:081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

SALON

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 19 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

Menjaga Netralitas ASN POSISI Aparatur Sipil Negara (ASN) di musim kampanye memang cukup problematik bagi sejumlah kalangan. Hal ini karena mereka memang berada dalam sejumlah batasan yang tidak memungkinkan mereka untuk bersikap leluasa dengan status mereka sebagai abdi negara.

Walhasil, di musim kampanye ini, ada sejumlah kebiasaan yang harus dijauhi oleh ASN agar mereka tidak masuk jerat sanksi di Pilkada 2018 ini.

Ketentuan yang mengatur soal larangan-larangan untuk ASN memang baru saja diterbitkan pemerintah pada Januari 2018 lalu.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran nomor B/71.M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Di satu sisi, seorang ASN memiliki hak pilih yang melekat dalam dirinya. Bagi khalayak umum, keberadaan hak pilih ini disertai dengan adanya kemungkinan mereka untuk ikut memengaruhi orang lain agar mengikuti pilihannya.

Namun, prinsip itu tidak berlaku bagi ASN. Meski memiliki hak pilih, seorang ASN juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang membuat ia tidak boleh leluasa untuk memengaruhi orang lain.

Sebagai profesi yang memiliki akses terhadap penggunaan fasilitas dan otoritas untuk mengendalikan sumber daya milik umum, sikap dan perilaku ASN memang diatur secara tersendiri.

Dalam surat edaran KemenPAN-RB misalnya, seorang ASN sedikitnya harus mematuhi tujuh larangan seperti : melakukan pendekatan terhadap partai politik; memasang atribut yang mempromosikan calon pemimpin daerah; mendeklarasikan dirinya sebagai calon pemimpin daerah; menghadiri deklarasi calon pemimpin daerah dengan atau tanpa atribut partai; mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media sosial; melakukan foto bersama; dan menjadi pembicara dalam pertemuan partai.

Ketentuan semacam ini mungkin akan dirasa terlalu berlebihan bagi sejumlah ASN. Namun, ketentuan adalah ketentuan. Jika ia dilanggar, maka pelakunya bisa terancam sanksi.

Kini, semua pihak mesti memastikan bahwa ketentuan ini memang bisa menjamin netralitas ASN di Pilkada NTB 2018 ini.

Sebagai salah satu kekuatan kunci dalam roda pemerintahan, keberadaan dan keberpihakan ASN bisa saja menentukan kalah menangnya kandidat di Pilkada NTB. Sebab, ASN memiliki akses terhadap berbagai sumber daya yang bisa saja dimanfaatkan untuk memengaruhi hasil Pilkada.

Jika akses terhadap sumber daya ini disalahgunakan, maka publik dan semua pihak, khususnya Bawaslu dan jajarannya harus segera bersikap. Pilkada harus benar-benar dijadikan sebagai ajang kompetisi yang memungkinkan semua pesertanya bertarung secara berimbang, tanpa adanya dukungan dari para pihak yang sudah diserahi kewenangan untuk mengelola sumber daya milik umum.

Substansi dari ketentuan-ketentuan yang diterbitkan pemerintah, seharusnya diorientasikan kepada upaya untuk memastikan bahwa ASN memang tidak memanfaatkan apa yang melekat kepada mereka untuk memengaruhi hasil Pilkada.

Jangan sampai, regulasi yang dibuat kemudian hanya akan dipakai untuk memberangus tindakan-tindakan ceroboh yang sebenarnya tidak dilakukan secara sengaja. Seperti misalnya, gestur tubuh seorang ASN yang didokumentasikan saat bersama seorang kandidat/parpol.

Penegakan regulasi untuk ASN seharusnya dititikberatkan pada tujuan untuk membatasi mereka menyalahgunakan sumber daya yang mereka miliki demi memenangkan salah satu kandidat.

Sebab, sebagai personal, dukungan mereka sesungguhnya hanya akan dihitung satu suara dan tidak lebih.

Namun, ceritanya akan lain jika seorang ASN, apalagi yang memiliki jabatan menyalahgunakan posisi mereka untuk bermanuver di wilayah politik praktis ini. (*)

OPINI

Halaman 14

Ujaran Kebencian dan Ancaman di Media Sosial ISTEM berpikir di era virtual semakin mudah menemui ruang dialog, tapi begitu rentan menyiptakan permusuhan. Situasi semacam ini salah satunya dipicu oleh mudahnya menghakimi dan menyurigai pendapat orang lain.

Prasangka-prasangka dijadikan sebagai dalil menyerang seseorang.

Kalau Descartes pernah bilang, “Aku berpikir maka aku ada,” di era media sosial ini, alangkah sulit menemui komentar dengan pikiran yang ditopang oleh argumen yang kokoh. Apalagi berharap ada gagasan konstruktif di dalamnya. Malah yang terjadi adalah: “Aku membenci maka aku ada” Di sinilah perbedaan antara ujaran kebencian dan kritik. Kalau kritik terbangun dari argumentasi yang kuat dan menyasar gagasan seseorang atau kebijakan sebuah lembaga publik misalnya. Sebaliknya, ujaran kebencian diarahkan lebih ke pribadi seseorang dan acapkali disampaikan tanpa argumentasi yang teguh.

Selain itu, tulisan punya keterikatan dengan kaidah-kaidah berbahasa. Sementara di media sosial terjadi semacam tuturan yang dituliskan. Berbeda dengan bahasa tulis yang dilisankan, itu mungkin akan lebih mirip pidato formal-seromonial. Bahasa di media sosial umumnya, baik dari diksi maupun struktur adalah bahasa lisan yang dipermanenkan dalam tulisan.

Hal itu terjadi selain karena tuntutan medium, juga karena desakan dalam diri untuk mengungkapkan serpihan perasaan dan pikiran dengan cepat. Media sosial memancing orang menerapkan paradigma berujar ke dalam tulisan. Karenanya apa yang ditulis juga kerapkali tak utuh. Di sanalah perkaranya.

Di forum-forum faktual, seseorang kadang dapat mengamati bagaimana emosi lawan bicara lewat bahasa tubuhnya. Kita dapat melihat bagaimana cara lawan bicara memandang kita. Di saat seperti itu, ada situasi yang mengharuskan seseorang memahami atau setidaknya memerhalus ujaran. Meski tak sepenuhnya bebas dari ujaran-ujaran kasar bahkan pertengkaran.

Sebaliknya, di ruang virtual seseorang merasa leluasa memilih bahasa yang merepresentasikan emosinya.

Lebih terbuka tinimbang di ruang faktual. Di sana kita tak bisa menatap mata lawan bicara yang mungkin

Oleh : Mohamad Baihaqi Alkawy Kelompok Studi Sosial dan Kebudayaan (KLASIKA) mampu membungkus ujaran kala ada yang tiba-tiba memancing emosi.

Di sisi lain sesungguhnya ujaran yang tertulis dalam media sosial adalah apa yang dipikirkan secara terbuka. Tak terbungkus dan terikat oleh semacam ketaksanggupan mengujarkan. Apa yang selama ini mungkin disembunyikan dalam kehidupan faktual, di media sosial tampak telanjang.

Di titik itu media sosial memberi ruang dialog dan silarurrahim yang sangat terbuka. Hanya saja pola silaturrahim dalam media sosial kerapkali tak terkontrol. Orang-orang umumnya menumpahkan apa yang dirasakan tanpa pertimbagan akal sehat.

Banyak di antanya belum mampu menyikapi segala perbedaan yang tibatiba mucul. Padahal secara faktual, perbedaan itu sejatinya sangat lazim ditemui di tengah lingkungan sosial.

Situasi semacam itu menyebabkan para netizen mendapat ruang melampiaskan kekesalan, amarah, dan kebencian. Sekaligus sebagai semacam cara menegaskan eksistensi diri. Akun lainnya juga merasa perlu menanggapinya. Tak jarang dengan tanggapan yang mengandung ujaran kebencian pula.

Bahkan, ramainya ujaran kebencian saat ini berimbas pada eksistensi kebangsaan kita. Terutama dapat dilihat sebagai ujian terhadap toleransi yang telah terbangun lama.

Persoalannya, kenapa toleransi kita begitu rapuh? Adakah suatu konsep dalam tradisi kita yang berupaya membendung ujaran kebencian dalam media sosial?

Dibutuhkan Pelempar Handuk Semenjak lama, bangsa ini sudah menerapkan suatu sistem kekerabatan yang disebut sebagai musyawarah. Bahkan telah dibakukan oleh para pendiri bangsa dalam Pancasila. Nilai dari musyawarah bukan berdasarkan semata penunjukan eksistensi diri, melainkan eksistensi sebagai komuni yang menempati sebuah ruang bersama.

Lewat media sosial, batas-batas demografi dilampaui. Menembus dan menyingkirkan konteks jalinan ruang dan pijakan budaya dalam sistem kekerabatan tradisional. Eksistensi diri ditebalkan lewat sarana.

RADIO

Media sosial sebagai semacam logika internal yang bagi Lyotar, dapat membalikkan penekanan dari tujuan tindakan menjadi sekedar sarana belaka.

Persoalan-persoalan personal berubah menjadi ekstrapersonal dan semakin kompleks. Keterbelahan cara melihat diri sebagai warga negara, penganut agama dan perkara identitas lainnya. Bahkan intoleransi secara tak langsung memperoleh legitimasi lewat pembenaran-pembenaran yang tak jarang menggunakan pendekatan konspiratif.

Apa boleh buat, sistem kekerabatan dalam musyawarah kini termediasi oleh ‘media baru’ secara niscaya.

Kita hanya melihat wajah seseorang dari akun media sosial masing-masing. Kehadiran tubuh dalam media sosial tak lagi menjadi prasyarat untuk membahas sebuah persoalan.

Akhirnya terjadi situasi yang menjerat orang untuk memertahankan argumen yang dibaca oleh jamaah lainnya. Barangkali lantaran tak rela dibully dan merasa tak perlu mengalah saat banyak orang membacanya.

Dalam sebuah musyawarah, umumnya terdapat seseorang yang dapat memoderasi pelbagai perbedaan pendapat. Sementara di media sosial perselisihan terus berlangsung. Di saat semacam itu media sosial tak ubahnya seperti ring tinju.

Sebenarnya dibutuhkan seorang pelempar handuk untuk mengakhirnya. Lemparan handuk itu harusnya dilakukan setiapkali ada upaya untuk terus memertahankan diri, dalam kondisi (argumen) yang lemah.

Sayangnya pelempar handuk pun kadang-kadang tak didengar dan terjerat dalam oposisi yang terbentuk.

Dan para netizen biasanya enggan menanggapi pendapat yang lebih memoderasi. Akhirnya perbedaan pendapat di media sosial tak berujung. Ujaran kebencian semakin bergelayut.

Netizen akan lebih tertarik menanggapi komentar secara lebih emosional. Kalau tak demikian, bisa jadi seseorang tak akan dianggap ‘ada’ dalam perbincangan virtual. Dengan kata lain tak akan direspon oleh jamaah medsos lainnya. Sebab pertaruhannya sekali lagi adalah eksistensi diri dan kelompoknya.

Rupanya spirit kehidupan kota

yang lekat dengan individualitas, semakin ditegaskan di media sosial. Di permukaan tampak bersama, tapi di balik itu orang-orang mengukuhkan kepentingan dan pikirannya masing-masing.

Ketika orang-orang berupaya menunjukkan eksistensi diri dan kelompoknya, pada saat yang sama mengancam eksistensi hidup bersama dalam sebuah bangsa.

Di saat seperti itu sebenarnya nilai musayawarah dibutuhkan.

Tidak hanya untuk merekatkan eksisensi bersama, melainkan juga sebagai ruang yang mampu memberi imunitas diri dari konflik politik yang dikemas dalam isu-isu primordial dan sektarian.

Siapa yang dapat mengakhiri ujaran kebencian? Tak lain adalah kesadaran diri untuk mengontrol setiap ujaran di media sosial.

Paslon berkomitmen siap kalah dan siap menang Pemimpin itu harus menjadi teladan

*** Pasar swalayan dan rumah makan dinilai belum maksimal kelola limbah Kesehatan lingkungan terancam

***

RAGAM

SUARA NTB Senin, 19 Februari 2018

Bersama Rakyat Berikhtiar Dari Hal. 1 Saudaraku, sebagai rakyat biasa saya pun tersentuh pada Sumbawa sehingga sempat pula menuliskan puisi berjudul ‘’Tanjung Menangis’’.

Karena sejak muda saya juga penikmat puisi-puisi Chairil Anwar dan itu semua tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Ada bagian yang hilang ketika sesaat terlupa oleh bagian yang seharusnya disyukuri. H. Dinullah Rayes menikmati hidup dengan caranya, dan masing-masing orang dengan caranya pula.

Saudaraku, di Tanah Samawa, karya puisi yang mengandung beragam makna tergantung pada sisi mana sang penyair memandangnya. Karena itu, tidak hanya gambaran keindahan alam sebagai anugerah, terdapat pula puisipuisi kritik sosial yang menggugat berbagai keadaan seperti ketimpangan sosial, korupsi, nepotisme dan lain-lain.

Dan, jika sudah lahir puisi tentang sesuatu, itu artinya keadaan-keadaan yang terjadi benar adanya karena penyair berada pada batas fakta dan rasa. Dan merasakan yang sudah di puncak gunung es dan getarannya ada pada kata.

Saudaraku di tanah Samawa, Sumbawa bukanlah pulau yang asing bagi saya. Sudah berpuluh tahun lalu saya membaur di dalamnya. Sumbawa bagian yang tidak terpisahkan. Masyarakatnya yang ramah dengan unsur kekeluargaan yang tinggi adalah ciri khas dari orang Sumbawa.

Karena itulah orang Sumbawa mudah membaur dengan masyarakat dimana pun dan mereka menjelajah bagianbagian dari negeri ini tanpa kenal lelah sejak masa lalu.

Wahai saudaraku di Alas, Tepal, Batu Lanteh, Mantar, Talonang, Tatar, Bakat Monte, dan tempat lain yang tidak saya sebut satu persatu. Sebagai bagian dari NTB, Sumbawa adalah darah dalam daging atau sebaliknya daging dalam darah sebagaimana suku bangsa yang lain. Kita saling menghidupi sehingga di sanalah memerlukan keadilan. Kita saling melengkapi sehingga di sanalah butuh keadilan. Ya, keadilan!

Apakah kita sudah adil pada diri kita? Apakah atasan kita sudah adil pada kita?

Apakah pemimpin daerah sudah adi pada rakyatnya?

Sudahkah pemimpin pusat adil kepada para pemimpin daerah? Masing-masing mencari keadilan. Keadilan yang memang sulit diterapkan secara tepat kecuali mencari akar dari ketidakadilan itu.

Saudaraku, berbagai problem kadang bisa hilang oleh problem yang lain bukan oleh solusi yang seharusnya dijalani. Itu artinya selalu saja ada cobaan yang membentang di depan mata.

Muncul bencana alam yang mengikis sejenak problem keadilan, mencuat kasus yang kadang menimpa orang-orang yang kita agung-agungkan dan berbagai masalah lain.

Kini masyarakat sangat mudah mengakses informasi

yang dahulu kita sulit mendapatkannya. Dunia seperti menyempit sehingga membentuk satu masyarakat global yang saling tahu keadaan masing-masing. Ada banyak pendapat di media sosial, kadangkala pula hujatan jika tidak senang pada seseorang, apalagi kepada pemimpin. Kita sering terjebak menjadikan seseorang objek untuk melampiaskan berbagai problem yang menimpa diri kita.

Di balik berbagai keadaan yang kita alami, selalu saja ada kasus yang sebetulmnya mendorong rakyat sebagai korban. Korupsi menjadi-jadi padahal banyak rakyat di berbagai tempat di timpa kesusahan. Mereka begitu tega merampas hak-hak rakyat demi kepentingannya sendiri. Koruptor tidak pernah jera, terus beranak pinak seperti tikus yang tidak pernah punah.

Sebagai masyarakat yang beragama, patut kita berintrospeksi bahwa hal ini menggambarkan keadaan keberagamaan kita. Apakah keberagamaan kita sudah baik, ataukah sebatas mengajak orang lain berbuat baik sedangkan kita sendiri belum baik?

Korupsi bisa terjadi bukan karena sendikit orang pintar, melainkan bisa jadi karena semakin banyak orang pintar. Mereka yang pintar mabuk kuasa sehingga menghalalkan segala cara. Dengan kepintaran itu berbagai metode dilakukan untuk menyembunyikan uang hasil korupsi.

Mungkin orang tidak tahu.

Dan, itulah kepintaran orang yang korupsi. Karena itu, korupsi adalah akhlaq seseorang.

Wahai saudaraku, siapapun jadi pemimpin harus menengok ke bawah, tidak hanya pada hari ini melainkan setiap waktu. Visi jangka panjang kepemimpinan adalah untuk rakyat, sehingga segala program tidak bisa dilepaskan dari rakyat. Pembangunan senantiasa menggunakan perspektif jangka panjang, tidak main jual segala hal karena melihat ada kesempatan pada hari ini.

Kita memelihara milik kita secara mandiri untuk anak cucu di kemudian hari.

Wahai saudaraku, saya ini orang biasa yang biasa bicara apa adanya. Saya tidak bisa menyembunyikan perasaan dari apa yang saya lihat dan alami karena hidup memang harus terbuka pada siapapun. Sebab saya biasa kerja cepat untuk mengatasi keadaan.

Tidak bisa ditunda-tunda yang membuat saya selalu terusik untuk berkata.

Mengatasi keadaan tidak bisa hanya dengan rencana, melainkan tindakan. Dan apa yang dilakukan harus dikatakan, tidak disembunyikan hanya karena mempersiapkan diri menjadi suatu yang “berharga”. (*)

Aktivis Lintas Organisasi Siap Kawal Ahyar-Mori Dari Hal. 1 Para aktivis tersebut merupakan alumnus sejumlah organisasi kemahasiswaan, seperti HMI, PMII, FMN, FMM, LMND dan lain-lain.

Mereka dipersatukan oleh kesepakatan untuk mendukung dan memperjuangkan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm untuk menjabat Calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB lima tahun ke depan.

Koordinator Umum Deklarasi Aktivis Pro Ahyar-Mori, Sirra Prayuna, SH menyatakan, sebagai aktivis gerakan sudah seharusnya untuk menentukan sikap bagaimana masa depan Provinsi NTB. Menurutnya, setiap pemerintahan membutuhkan aktivis selaku kekuatan pengontrol.

Saat para aktivis bergerak, maka hal-hal yang menyimpang soal kebijakan pemerintah ketika terpilih nanti mudah untuk dikontrol secara bersama-sama.

Karena itulah, selain mendukung Ahyar-Mori untuk menduduki kepemimpinan NTB, Sirra juga menegaskan kesiapan mengawal serta mengkritisi kebijakan mereka jika terpilih. ‘’Kita harus mengambil sikap sebagai aktivis, ketika Pak TGH. Ahyar Abduh terpilih nantinya, maka sudah pasti akan mudah untuk kita tegur bahkan saya sendirilah yang akan langsung memimpin demo,’’ ungkapnya di hadapan ratusan aktivis perwakilan Kabupaten/Kota se NTB. Yakinlah, jika aktivis ini bergerak dengan serius, tambah Sirra, semua akan mudah untuk membela hak-hak rakyat. Karena aktivis pasti mengutamakan kepentingankepentingan rakyat. Sehingga sangat penting bagi para ak-

tivis untuk mengambil bagian dalam Pilkada NTB ini. ‘’Aktivis adalah bagian dari kepanjangan tangan dari suara rakyat, sehingga aktivis harus dengan sigap mengambil bagian dari itu. Ketika Ahyar-Mori menang nantinya kemudian tidak mendengar aspirasi dari rakyat. Maka kitakita aktivis ini yang akan mengingatkan dan turun langsung untuk menuntut hak,’’ tegasnya.

Sementara itu, TGH. Ahyar Abduh dalam sambutannya mengatakan, sebagai aktivis pergerakan yang sudah biasa di lapangan tentu sudah tahu apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat.

Dengan demikian, sikap para aktivis untuk ambil bagian dalam momentum Pilkada ini dinilai sangat penting. Ia pun berterimakasih kepada para aktivis yang sudah peka dan cepat mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ahyar-Mori. ‘’Saya berterimakasih kepada para aktivis yang sudah secara cepat untuk mendeklarasikan pasangan Ahyar-Mori. Karena saya yakin para aktivis di NTB ini sudah tahu siapa yang harus didukung dan diperjuangkan,’’ kata Ahyar Abduh yang didampingi Cawagub Mori Hanafi.

Hadir juga dalam deklarasi aktivis pro AhyarMori, TGH. Sanusi yang juga didaulat langsung memimpin doa acara deklarasi teresebut. Dan para aktivis lintas organisasi yang mewakili 10 Kab/Kota di Nusa Tenggara Barat. (tim)

Halaman 15

Pemprov Berpeluang Besar Peroleh 700 Formasi CPNS 2018 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku berpeluang besar mendapatkan 700 formasi CPNS 2018. Pasalnya, rasio belanja aparatur dengan belanja publik dengan adanya tambahan 700 Aparatur Sipil Negara (ASN) itu masih berada di bawah 40 persen.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (17/2). Ia menyebutkan, rasio belanja aparatur dengan belanja publik menjadi persyaratan utama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Di mana, Pemda yang dapat mengusulkan formasi CPNS 2018 jika rasio belanja aparatur di bawah 50 persen. Jika rasio belanja aparatur terhadap belanja publik lebih dari 50 persen maka terjadi ketidakseimbangan belanja publik. ‘’Mudah-mudahan 700 formasi itu diterima, kita berpeluang besar. Karena kita sudah menyampaikan seperti itu. Malah dia diangka 39,25 persen belanja aparatur. Jadi 61 persen

lebih untuk belanja publiknya. Sisanya belanja aparatur. Sehingga kita berpeluang besar dapat 700 formasi itu,’’ ujarnya.

Menurut Fathurahman, rasio belanja aparatur dan belanja publik Pemprov NTB sudah cukup ideal. Meskipun kebutuhan CPNS Pemprov mencapai 5.554 orang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Namun, Pemprov perlu berkaca dari APBD yang ada. ‘’Tidak mungkin pemerintah pusat juga meloloskan sekian ribu. Sementara kemampuan APBD kita, tambahannya mentok diangka 700 orang,’’ katanya.

Pada 2017 lalu, Pemprov sudah mengusulkan 4.603 formasi CPNS ke Kemen PANRB. Belakangan, Pemprov memperbaiki usulan menjadi 700 orang karena adanya persyaratan rasio belanja aparatur tersebut.

Hingga saat ini, Pemprov masih menunggu jumlah formasi yang akan diperoleh bersama dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Fathurahman menambahkan dengan usulan sebanyak 700 CPNS tersebut maka Pemda menyiapkan anggaran untuk gaji, diklat dan lainnya mencapai Rp 42,9 miliar. (nas)

Pemprov Tak Dapat Menindak ASN Terlibat Politik Praktis Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyatakan tak dapat menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis tanpa ada laporan resmi. Pemprov akan menindak ASN jika ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB. ‘’Kita tidak menerima yang sifatnya tidak formal. Kita ndak bisa menindak sendiri, harus ada laporan,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Ia menjelaskan, berdasarkan surat edaran Men PANRB bahwa ASN dilarang

terlibat politik praktis. Jika ada ASN yang terlibat politik praktis maka harus ada laporan resmi ke Pemda untuk diberikan sanksi oleh Tim Penegak Disiplin ASN. ‘’Itu nanti kita lihat apakah ada laporan dari Bawaslu provinsi. Kami di provinsi ada tim penegak disiplin,’’ jelasnya.

Fathurahman menerangkan bahwa BKD bukan pihak yang diamanahkan menindak ASN terlibat politik praktis dalam Pilkada. Namun ada Bawaslu di tingkat provinsi dan Panwaslu di kabupaten/kota. Merekalah yang punya kewenangan menindak ASN yang diduga tidak netral dalam Pilkada.

‘’Bawaslu itu bisa menginformasikan secara formal kepada BKD. Dari laporan itu, BKD akan merapatkan dengan tim penegak disiplin. Kita menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu kemudian menjatuhkan sanksi,’’ terangnya.

Dari sisi aturan, lanjutnya, memang sudah ada surat edaran Men PANRB dan gubernur mengenai netralitas ASN dalam Pilkada. Seluruh ASN diharapkan menghindari halhal yang dianggap keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah. Jika melanggar maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (nas)

Percepat Realisasi Investasi, Pemprov NTB Bentuk Satgas Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kemudahan Berusaha.

Satgas ini bertugas untuk memfasilitasi percepatan realisasi investasi di NTB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si mengatakan, pembentukan Satgas Kemudahan Berusaha itu merupakan amanat Perpres No. 91 Tahun 2017. Dimana, Satgas tersebut dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. ‘’Intinya bahwa calon-calon investor yang ada untuk difasilitasi. Kemudian setelah difasil-

itasi perizinan dan lain sebagainya dan juga difasilitasi ketika mengalami hambatan,’’ kata Gita ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Dengan adanya Satgas tersebut maka rencana investasi yang ada bermuara pada realisasi di lapangan. Gita menjelaskan, NTB merupakan salah satu daru 21 provinsi di Indonesia yang telah membentuk Satgas Kemudahan Berusaha. ‘’Kaitan dengan pembentukan Satgas ini, sekarang baru terbentuk di 21 provinsi di Indonesia. Ketuanya Sekda, Wakilnya Inspektur, Sekretaris Asisten II,’’ imbuhnya.

Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan

Setda NTB ini menambahkan, unsur-unsur dari Satgas ini bukan hanya dari Pemda.

Namun juga berasal dari instansi vertikal terkait, seperti Imigrasi. ‘’Satgas inilah yang mengkaji apa regulasi-regulasi yang masih dianggap menghambat, apa threathment yang dilakukan,’’ jelasnya.

Sehingga, lanjut Gita, keberadaan Satgas ini memastikan tidak ada hambatan dalam realisasi investasi di NTB. Kemudian, memastikan kemudahan dalam berinvestasi. ‘’Artinya, Satgas ini adalah bagian integral dari upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik di daerah,’’ pungkasnya. (nas)

Proyek Rehab Satap Praya Barat Dibidik Polisi Praya (Suara NTB) Satuan Reskrim Polres Lombok Tengah (Loteng) kini mulai menyelidiki proyek rehab gedung Sekolah Satu Atap (Satap) Praya Barat di Desa Mekarsari tahun 2017 lalu. Penyelidikan dilakukan, karena diduga pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak. Sejumlah saksi pun telah dimintai keterangan, terkait proyek senilai lebih dari Rp 200 juta tersebut.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan kalau pihaknya memang tengah menyelidiki proyek rehab salah satu sekolah di Desa Mekarsari. “Sebelumnya kita sudah mendapat laporan soal proyek tersebut dari masyarakat. Dan, kini proyeknya sedang kita selidiki,” ujarnya.

Pihaknya pun memberikan atensi khusus

terhadap kasus ini, mengingat, ada indikasi kuat terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut. “Proyek ini jadi prioritas kita untuk dituntaskan tahun ini,” tegas Rafles.

Indikasi penyimpangan berupa ketidaksesuaian antara anggaran yang dihabiskan dengan kuantitas proyek yang dikerjakan. Di mana yang dikerjakan jauh di bawah nilai proyek yang ada. Tapi itu masih dugaan sementara.

Nantinya akan bisa berkembang selama proses penyelidikan berlangsung.

Rafles menjelaskan, terkait proyek ada beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan dan masih akan terus bertambah sesuai kebutuhan.

“Sanksi, bahan keterangan dan alat bukti masih terus kita kumpulkan. Setelah itu baru bisa menentukan langkah selanjutnya,” tandasnya. (kir)

Amaq Asrul: Itu Hanyalah Upacara Simbolis Dari Hal. 1 Di samping hanya buangbuang anggaran karena upacara semacam itu menelan biaya besar namun juga membuang waktu. Hasilnya seperti apa belum jelas. Disarankan, agar penyelenggara membiarkan Pilkada berlalu dengan baik karena sudah ada perangkat hukum, undang-undang dan aturannya.

Tugas penyelenggara kemudian menjaga terlaksananya sesuai dengan aturan hukum tersebut bukan kemu-

dian dengan menggelar banyak upacara. Itu karena belum bisa melakukan hal tersebut.

Beracara juga tidak dipermasalahkan asalkan bisa lebih efektif dan efisien.

Ali BD menuturkan, beberapa kali mengikuti perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah. Di Lombok Timur dan Mataram. Saat menerima kekalahan tidak pernah disikapi dengan berbuat keonaran.

Sikap mental Itulah kata Ali Dachlan yang perlu diperkuat.

Cara melakukannya tidak dengan acara acara seremoni.

Harapannya, acara seremonial yang dilakukan KPU dengan judul Kampanye Damai ini benar benar sesuai harapan. Hasilnya diharapkan akan lebih baik dari upacara yang digelar.

Calon Gubernur satu satunya di NTB dari jalur independen ini mengatakan, kehadirannya ke acara Kampanye Damai yang digelar KPU NTB, Minggu (18/2) itu hanya untuk hadir saja dan melihat. Tidak mengikuti upacaranya karena dianggap tidak efektif dan efisien. ‘’Saya lihat banyak mubazir,’’ ungkapnya. (rus)

Paslon Berkomitmen Siap Kalah dan Siap Menang Dari Hal. 1 ucap Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat membaca salah satu poin ikrar kampanye damai dan berintegritas yang dipandu Anggota KPU, Yan Marli.

Selain itu para Paslon juga berkomitmen untuk ikut serta dalam memelihara stabilitas daerah dan negara yang kondusif. Baik pada saat tahapan dan pascatahapan Pilkada. Mereka juga menyetujui untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, menjelaskan, deklarasi kampanye damai dan berintegritas yang selenggarakan secara nasional, serentak di seluruh daerah yang mengge-

lar Pilkada 2018, memiliki dua tujuan penting. Pertama untuk memberikan keteladanan pada masyarakat dalam berkampanye yang mengedepankan visi-misi dan program. ‘’Ke dua adalah, kita ingin mempublikasikan secara luas kepada masyarakat pasangan Cagub dan Cawagub NTB 2018 yang disimbulkan dengan pawai. Di mana para calon juga diberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat,’’ jelas Aksar.

Dalam kesempatan itu, Aksar juga mengingatkan pada para Paslon bahwa masa kampanye, merupakan tahapan paling panjang dalam pelaksanaan Pilkada NTB 2018. Karena akan ber-

langsung selama 4 bulan 20 hari dan berakhir pada tanggal 23 Juni mendatang. ‘’Manfaatkan waktu yang cukup panjang ini untuk menyapa masyarakat di seluruh daerah NTB. Baik yang di pelosok hingga yang tinggal di daerah terisolir. Harapan kami dalam tahapan ini, dijadikan ruang pendidikan bagi masyarakat.

Sehingga hiruk pikuk Pilkada ini, diwarnai dengan agenda besar untuk menjawab tantangan masyarakat,’’ harap Aksar. ‘’Jadi hiruk pikuknya bukan dengan saling hujat. Tapi mari kita jadikan ruang ini (masa kampanye) sebagai ruang bagi masyarakat untuk menilai, dan menyimpulkan siapa pemimpinnya yang terbaik,’’ tutupnya. (ndi)

Siap Amankan Kampanye Dari Hal. 1 Dengan catatan, bila para pasangan calon dan tim suksesnya tidak keluar dari konteks materi kampanye. ‘’Sesunguhnya kampanye ini tidak ada hal sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena yang disampaikan adalah visi-misi dan program. Itulah yang namanya kampanye.

Tapi kalau menyebarkan isu misalnya money politics, negatif campaign, dan black campaign, itu bukan kampanye. Kalau dia menyebar-

kan isu yang negatif berarti dia tidak memiliki materi kampanye. Karena rakyat mau mengetahui ke mana NTB ini mau dibawa ke depan. Nah itu yang dijual,’’ tegasnya, Minggu (18/2).

Dalam kampanye damai kemarin, setelah para pasangan calon selesai membacakan ikrar kampanye damai dan berintegritas dan menandatanganinya. Para pasangan Cagub dan Cawagub kemudian diarak berkonvoi keliling jalan utama Kota Mataram. (ndi)

Bisa Berujung Pidana Dari Hal. 1 untuk melakukan penataan, pembenahan, penyempurnaan. Lalu misalnya perangkat daerah atau unit kerja tidak mengindahkan atau melaksanakannya. Terus pada saat pemeriksaan dari APIP atau BPK ada temuan, nanti dilihat. Apakah itu berdampak terhadap kerugian negara atau hukum,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si ketika dikonfirmasi pekan kemarin di Mataram.

Ia menjelaskan, TP4D berperan memberikan advice untuk optimalisasi pembangunan di daerah. Sehingga, pelaksanaan proyek atau kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terjadi penyimpangan. ‘’Apabila rekomendasi TP4D dilaksanakan dapat dipastikan potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan ditekan,’’ terangnya.

Jika rekomendasi tidak diindahkan, kata Ibnu, apabila nanti menjadi temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdampak kepada kerugian negara atau pidana.

‘’Kalau kerugian negara maka dikembalikan. Kalau kesalahan administrasi maka diperbaiki. Kalau ada unsur korupsi maka ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ ujarnya.

Untuk mencegah atau meminialisir adanya temuan itulah, kata mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini dilakukan monev.

Monev tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek apakah sesuai saran TP4D atau tidak. ‘’Kalau sudah dilakukan pendampingan terus tak dilaksanakan maka tanggung jawab perangkat daerah. Pendampingan TP4D ini semangatnya pencegahan untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

Makanya ada ruang untuk melakukan penyempurnaan dalam proses perjalanannya itu,’’ pungkasnya.

Tahun 2017, TP4D melakukan pendampingan 47 proyek strategis Pemprov NTB. Diantaranya, proyek percepatan jalan, proyek air bersih dan pembangunan gedung perkantoran pada sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB dengan nilai ratusan miliar rupiah. (nas)

Rumitnya ASN di Musim Kampanye Dari Hal. 1 Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Melalui ketentuan itu, diatur sejumlah batasan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Di dalamnya, sedikitnya ada tujuh larangan untuk ASN. Larangan itu antara lain : melakukan pendekatan terhadap partai politik; memasang atribut yang mempromosikan calon pemimpin daerah; mendeklarasikan dirinya sebagai calon pemimpin daerah; menghadiri deklarasi calon pemimpin daerah dengan atau tanpa atribut partai; mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi calon kepala daerah melalui media sosial; melakukan foto bersama; dan menjadi pembicara dalam pertemuan partai.

Bagi sejumlah ASN, ketentuan itu memang cukup menyulitkan. Terlebih, regulasi ini membuat mereka tidak bisa lagi memaknai relasi personal antarmanusia dengan cara sederhana, seperti mereka bersikap di luar musim kampanye. ‘’Jadi ini memang regulasi yang cukup kompleks artinya seluruh sisi yang disorot,’’ ujar Fathurahman.

Fathurahman memaklumi jika ada ASN yang merasa musim kampanye ini akan membuat mereka lebih tidak bebas dalam konteks relasi dengan pihak tertentu yang memiliki afiliasi dengan calon kepala daerah. ‘’Tapi semua (profesi) juga punya tantangan. Memang, ada ketidakbebasan ketika melakukan sesuatu kepada orang,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Tribudi Prayitno, SIP.M.Si, juga berpendapat senada. Karenanya, di musim kampanye yang sudah dimulai 15 Februari 2018 ini, Tribudi mengaku dirinya dan rekanrekannya harus lebih pandai membawa diri. Sebab, salah bersikap, bisa-bisa aturan soal keberpihakan ASN ini akan menjerat mereka.

Ia mencontohkan, bisa saja ia tiba-tiba berpapasan dengan seorang kandidat, lalu seseorang memotret mereka saat sedang bersama. Hal semacam ini bisa saja menjadi alasan untuk melaporkannya. “Atau bisa saja foto-foto lama kita dengan seorang (kandidat) itu diposting. Itu kan bisa saja terjadi,” ujar Tribudi.

Terkait persoalan ini, Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth mengutarakan penilaiannya. Menurut Umar, yang diatur oleh regulasi untuk ASN di masa kampanye ini sebenarnya adalah kadar keaktifan mereka dalam mengekspresikan dukungan politik.

Umar menegaskan, ASN adalah kelompok yang memiliki hak pilih di Pemilu. Namun,

yang membedakan ASN dengan profesi di luar ASN adalah tingkat keberpihakan mereka. ‘’Yang dilarang itu aktif sebetulnya. Karena dengan aktif itu menunjukkan dia berpihak,’’ tegas Umar saat dikonfirmasi di kantor Bawaslu Provinsi NTB, Rabu (14/2) lalu.

Memberikan ekspresi dukungan secara aktif dan terbuka inilah yang menurut Umar terwujud melalui larangan untuk menanggapi konten-konten terkait kandidat tertentu di Pilkada. Seorang ASN, ujar Umar, tentu perlu mengetahui visi misi kandidat yang akan ia pilih nanti. Namun, batasannya cukup dengan mengetahui. Ia dilarang menyebarluaskannya. Apalagi melakukan upaya-upaya tertentu untuk memengaruhi pemilih lain. Jika ia bertindak melampaui batasan itu, ia bisa diancam sanksi. ‘’Pilihannya sederhana saja. Apakah dia mau menjadi politisi atau mau menjadi PNS. Kalau dia mau jadi politisi ya jadi politisi saja, jangan jadi PNS,’’ tandas Umar.

Umar mengutarakan, perilaku ASN memang harus diatur karena mereka memang memiliki potensi untuk menyalahgunakan fasilitas yang diberikan negara dan daerah kepada mereka. Dan sejauh ini, sejumlah temuan Bawaslu dan jajarannya juga membuktikan kemungkinan itu. Umar mengutarakan, temuan-temuan yang sejauh ini terungkap, memang belum signifikan jumlahnya. Namun, ia tak menampik bahwa ini bisa saja merupakan fenomena gunung es.

Bawaslu sendiri, mengakui kemampuan pihaknya untuk mengawasi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas ASN di Pilkada memang terbatas.

Apalagi, jika berbicara pengawasan terhadap perilaku sosial media seorang ASN. Dengan keterbatasan personel yang dimiliki Bawaslu saat ini, menurutnya hampir mustahil untuk bisa memantau perilaku sosial media ASN yang melanggar ketentuan di musim kampanye ini. ‘’Kami sadar kami memiliki dua pulau besar, dan pulaupulau kecil berpenghuni yang di situ juga ada aktivitas sosial media. Maka kami sebatas mengimbau. Silakan melapor jika ada peristiwa-peristiwa seperti itu,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU NTB, Suhardi Soud menegaskan bahwa seorang ASN memiliki hak pilih yang sebaiknya ia manfaatkan.

Namun, mengingat ia memiliki akses terhadap fasilitas milik umum, maka hak pilih ini tidak bisa sembarangan ia ekspresikan. ‘’Dia punya kebebasan (memilih). Yang dilarang ini kan mengekspresikan di ruang publik. Mempengaruhi orang lain. Kalau kita di KPU, ya kita ingin mengajak mereka untuk menggunakan hak pilih. Kalau di aturan, mereka kan dibatasi ekspresinya,’’ ujar Suhardi. (aan)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 19 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dewan Dorong APH Usut Aset Pemda di LCC

Tidak Ada Telur Palsu Beredar di NTB Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB menegaskan adanya telur ras yang diduga palsu yang marak beredar di media sosial (medsos) sebagai hal yang tidak benar. Kepala Disnakeswan melalui Kepala Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Daldiri, SPt., MSi., menjelaskan, setelah melakukan investigasi terhadap beberapa sampel telur di beberapa titik, jika telur yang dijual dalam kondisi normal.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya mengambil sampel di beberapa titik, seperti di Toko Alfa, distributor Telur UD Cicilia, pasar Gunung Sari, Kebon Roek, Pagutan dan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, telur yang dijual dan dianggap telur palsu terbukti tidak benar. ‘’Setelah melakukan uji fisik dan organoleptik pada hari Sabtu (17/2), kami tidak menemukan telur ayam ras tidak wajar pada semua bagi-

an telur kulit, seperti selaput membran, putih telur maupun kuning telur. Semuanya dalam keadaan normal,’’ ujarnya di acara Inspiratif Expo yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Minggu (18/2).

Untuk itu, pihaknya mengimbau pada masyarakat, jika telur yang beredar di Kota Mataram dan sekitarnya dinyatakan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Selain itu,

dalam pemasukan dan peredarannya di masyarakat sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan uji laboratorium daerah asal.

Sementara salah satu warga, Icha, warga Mataram mengaku takut membeli telur ras, karena maraknya dugaan telur palsu beredar di medsos. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan pengawasan dengan ketat terhadap peredaran telur dan kebutuhan

pokok di pasaran, sehingga masyarakat tidak takut membeli telur atau kebutuhan lain.

Di sisi lain, pada acara Inspiratif Expo ditampilkan sejumlah kegiatan, seperti aneka stan kuliner dari alumni SMPN 3 Mataram yang tergabung dalam Dolar 87.

Sisi lain dimeriahkan dengan pembagian dooprize dan voucher belanja kepada masyarakat.

Soal hiburan tak mau ketinggalan dari anak-anak Perkusi yang berasal dari sekolah SMA 5 dan MAN 2, Stereo Band vocalis Funny, Trio SMAN 1 Mataram serta pembacaan puisi oleh Atika dari SMAN 7, Serta puisi terakhir dibacakan oleh Sarbini seniman Crew Dolar 87. (ham)

Giri Menang (Suara NTB) Selain berencana membentuk panitia khusus (Pansus) penyelamatan aset daerah di mall Lombok City Center (LCC) yang diduga diagunkan, Dewan juga mendorong agar aparat penegak hukum (APH) mengusut persoalan aset daerah tersebut.

Disamping permasalahan terkait kontrak perjanjian pengelolaan aset tersebut dengan pihak ketiga menjadi temuan BPK, lantaran ketidakjelasan pembagian saham antara manajemen terkait dengan pemda.

Bahkan dinilai dari perjanjian itu pemda dianggap merugi. Untuk mengklarifikasi persoalan ini, kalangan Komisi II DPRD Lombok Barat (Lobar) akan memanggil pihak PT Tripat terkait aset lahan 8 hektar milik pemkab Lobar, menyusul kabar akan ditutupnya mall yang berada di kawasan Gerimax Kecamatan Narmada itu.

Demikian anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman yang di konfirmasi, kemarin. “Kita juga dorong agar APH masuk di sana, mengusut persoalan di lahan itu dan menyangkut perjanjian yang tidak jelas terkait pembagian dividen. Jelas pemda merugi itu,”tegas Indra. Dikatakan, sebelum kolaps LCC tersebut, Indra menjelaskan bahwa pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya kejanggalan terkait ketidakjelasan pembagian saham atas LCC tersebut.

Indra mengungkapkan bahwa pihak Lobar hanya memperoleh pembagian saham sebesar 3 persen dari total rencana investasi di atas Rp 1 triliun. Menurutnya, se-

harusnya pemda Lobar bisa memperoleh lebih dari itu. “Tapi faktanya LCC itu saya kira untuk bangunannya saja tidak lebih dari Rp 500 miliar, mungkin kurang dari itu, mungkin Rp 150- Rp 200 miliar nilai bangunanya itu,”ungkapnya.

Menurut politisi Demokrat ini, pihak Lobar sebenarnya dirugikan dengan kolaps-nya LCC itu. Sebab sebelumnya pihak PT Bliss sebagai pengembang menjajikan akan menginvestasikan Rp 1 triliun lebih untuk berbagai pembangunan di lokasi itu. Seperti mall, rumah sakit, hotel dan water park. Namun yang ada faktanya, pihak PT Bliss hanya mampu mendirikan pusat perbelanjaan saja, dan pada akhirnya mengalami kolaps. “Mungkin ini juga persoalan menejeman juga, namun kita tidak tahu juga seperti apa manajemennya. Karena itu dikelola langsung, dan tidak bisa dilepaskan dari perusahaan daerah. Ini yang perlu kita tindak lanjuti dengan memanggil pihak PT Tripat,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini begitu krusial karena ini menyangkut kekayaan daerah yang tidak kecil, pasalnya di sana ada sekitar 8 hektar tanah milik daerah yang harganya sangat fantastis di lokasi tersebut. Indra mengaku pemanggilan pihak PT Tripat itu untuk memintai keterangan terkiat LCC. Menggigat perusahan plat merah itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerjasama pembangun LCC dengan pihak PT Bliss.

Ia membantah jika Dewan seakan terlambat bergerak, sebab berbeda dengan harta daerah yang dikelola oleh daerah seperti aset dan lain, pihak Dewan hanya menerima laporan saja setiap tahunya.”Setiap tahun dalam pembahasan APBD juga kita pertanyakan

persoalan LCC, namun direksinya masih memiliki keyakinan soal itu, namun malah ditahun 2018 malah kolaps betul,” kritiknya.

Pihaknya juga akan mempertanyakan terkait kabar sertifikat aset itu yang diagunkan atau dijaminkan di bank dan bahkan terancam disita.

Sehingga pihaknya juga berencana akan menggelar rapat debat pendapat atau mengunakan hak tanya Dewan.”Sebenarnya seperti apa posisi surat-surat aset ini, apakah masih dipegang PT Tripat, di PT Bliss atau gabungan dari mereka, atau diagunakan ke bank,” tanyanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. M. Taufiq yang dikonfirmasi terkait LCC, mengaku pihaknya akan melihat bentuk kerjasama yang selama ini dilakukan PT Tripat dengan PT Briss. Sebab jika LCC tidak beroperasi otomatis aset Lobar tersebut akan menganggur. “Karena tidak berfungsi lagi (LCC), sehingga tidak dapat didiamkan kondisi ini,” ujarnya. Taufiq mengatakan pihaknya akan menyelesaikan permaslahan itu dengan PT Tripat dan pihak PT Bliss yang mengagunkan. Hal itupun akan menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT Tripat.

“Bagi kami karena aset yang sudah dikerjasamakan menjadi tidak produktif untuk pendapatan daerah saat ini,” tandasnya. Ditanya terkait upaya dewan mendorong agar APH mengusut persoalan ini, Sekda tidak bisa menghalangi sebab hal itu menjadi hak setiap orang atau lembaga, termasuk termasuk Dewan. (her)

Forsa Spensa Selong Optimalkan Kegiatan Sosial

(Suara NTB/zul)

MANTAPKAN PROGRAM – Ketua Forsa Spensa 83 Selong, H. Mohammad Aroman di dampingi Sekretaris Siti Nurjanah sedang membahas pemantapan program tahun 2018 di Sekretariat Forsa Spensa Selong, Sabtu.

Selong (Suara NTB)Forum Persaudaraan Alumni SMPN 1 (Forsa Spensa) Selong angkatan 1983 mengoptimalkan kegiatan sosial pada bulan- bulan mendatang. Pendataan anggota dan ikhtiar membantu perekonomian anggota juga menjadi atensi pengurus forum reuni Spensa Selong yang berdiri pada Juli 2017 lalu itu.

Ketua Forsa Spensa 83 Selong, H. Mohammad Aroman, S.H. mengungkapkan hal itu pada rapat yang diselenggarakan di Sekretariat Forsa Spensa, Jl. TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid Selong, Sabtu (17/2). ‘’Kegiatan yang sudah berjalan sepanjang tahun 2017 lalu harus lebih dioptimalkan, karena

banyak memberikan hasil positif,’’ kata Aroman yang juga notaris di Mataram ini.

Menurut Aroman yang di dampingi Sekretaris Forsa Spensa, Siti Nurjanah, S.Pt itu, kegiatan rutin seperti Yasinan di hari Sabtu semestinya tetap berkelanjutan.

Pada saat bersamaan, kegiatan ‘’tim begerusuk’’ yang turun mendata anggota sampai ke pelosok daerah, juga mesti lebih diefektifkan lagi. ‘’Sebab masih banyak anggota Forsa Spensa yang belum memahami arti berorganisasi, yang karenanya perlu disosialisasikan,’’ katanya.

Juga dibahas dalam rapat tersebut antara lain upaya mobilisasi dana untuk lebih memberikan arti secara

ekonomi terhadap para anggotanya. ‘’Semakin banyak dana yang dikumpulkan dari iuran teman-teman, atau juga upaya lain untuk menambah kas Forsa, maka semakin banyak upaya program sosial dan ekonomi yang dapat kita berikan kepada anggota,’’ kata Aroman.

Tercatat sekitar 349 orang anggota Forsa Spensa Selong 83, sedang yang aktif baru sekitar 110 orang. Mereka tersebar di seluruh Indonesia, antara lain di Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Lombok, dan lainnya. Ada yang berprofesi sebagai dai di Jawa Timur dan Papua, jaksa, dosen, notaris, wartawan, pengusaha, guru, dan lain-

nya. ‘’Keberagaman profesi tersebut merupakan potensi yang perlu diberdayakan, sehingga saya yakin ke depan organisasi kita akan kuat dan berbeda dengan organisasi reuni alumni sekolah lainnya,’’ kata Aroman.

Satu hal yang tengah digagas yakni Forsa Mart yang

merupakan implementasi dari konsep mobilisasi dana bagi pengembangan sosial dan ekonomi anggota. ‘’Saya yakin apa yang kita konsep bersama dan dilaksanakan dengan pengawasan seluruh anggota, maka apa yang diinginkan bersama akan tercapai,’’ demikian Aroman. (zul/*)