Edisi Sabtu 19 Januari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 19 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 260 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/BPBD-NTB)

LONGSOR - Batu menutupi permukaan jalan di Sembalun, Lombok Timur Jumat (18/1). Menurut BPBD, longsor jadi ancaman musim hujan akibat retakan yang disisakan gempa beberapa waktu lalu.

Lagi, Jalur Sembalun Longsor Selong (Suara NTB) Bencana longsor kembali menerjang wilayah Kecamatan Sembalun, Lombok Timur (Lotim).

Longsor yang terjadi Jumat (18/1) siang kemarin sekitar pukul 14.00 Wita menimbun jalur utama Sembalun tepatnya di Kokok Togoh, Desa Sembalun Bumbung.

Longsor yang terjadi akibat hujan deras yang turun mulai pukul 12.00 Wita.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik BPBD Lotim, Lalu Rusnan, membenarkan jika perbukitan di jalur menuju Sembalun kembali longsor. Lokasi longsor sama dengan longsor yang terjadi sebelumnya pada bulan Desember 2018 lalu. Akibatnya, ak-

ses lalu lintas dari Pusuk Sembalun menujuk pusat wilayah Kecamatan Sembalun tertutup dan tidak bisa dilalui karena badan jalan tertutup timbunan bebatuan dan pasir. ‘’Penyebab longsor akibat hujan deras sejak pukul 12.00 Wita. Sampai sore ini, (kemarin, red) akses jalan belum dapat dilalui baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat,’’ ujarnya.

Dikatakan Lalu Rusnan, petugas dari BPBD Lotim bersama TNI-Polri dan masyarakat bergotong royong menyingkirkan batu-batu berukuran besar yang menutupi badan jalan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

AKSES TERTUTUP - Sementara jalur Pusuk Sembalun tepatnya di Kokok Togoh, Desa Sembalun Bumbung, menyebabkan akses jalan ditutupi bebatuan.

Dugaan Kebocoran Rp3,1 Miliar

Komisi III Nilai dari Awal Kinerja PT GNE Kurang Baik

TO K O H TP4D Harus Lebih Berbobot KAJATI NTB Arif, SH,MM mulai melakukan evaluasi kinerja jajarannya.

Salah satunya terkait program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), didorong lebih selektif melakukan pendampingan dan kedepankan profesionalisme. ‘’Saya memantau. Mereka sedang melaksanakan kegiatan rutin,’’ kata Kajati Jumat (18/1).

TP4Ddisarankannyalebihprofesional dan berbobot dalam pendampingan proyek pemerintah. Tim itu juga disarankan memilih milih objek pendampingan. ‘’Lebih selektif lah, paling tidak saya inginkan yang Rp5 miliar ke ataslah.

Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, prihatin dengan informasi dugaan adanya kebocoran keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp 3,1 miliar. Dari awal, Komisi III menilai bahwa kinerja BUMD ini terindikasi kurang baik. ‘’Saya baru dapat informasi ini, tapi mendengar kabar ini, kita di Komisi III tentu prihatin dengan dugaan adanya kebocoran keuangan perusa-

haan sebesar itu,’’ ujar Sekretaris Komisi III, Drs. H. Muzihir kepada Suara NTB, Jumat (18/1) kemarin.

Seperti diberitakan, infor-

masi yang diperoleh Suara NTB, kebocoran keuangan sebesar Rp 1,3 miliar diduga merupakan akumulasi dari penggunaan anggaran dari tahun

2014-2017. Bocornya anggaran diduga akibat kegiatan yang tidak produktif yang membebani keuangan PT.GNE sehingga mengakibatkan kerugian.

Karena itu katanya, Komisi III akan memanggil pihak manajemen PT GNE untuk diklarifikasi. ‘’Nanti kami akan memanggil pihak manajemen PT GNE untuk kita minta klarifikasi

masalah ini. Kita akan tempuh mekanisme internal dulu, sambil mintaIinspektorat melakukan audit,” katanya.

Jika ada indikasi kuat pengelolaan keuangan yang tidak beres dalam manajemen PT GNE, maka pihaknya pun tak ragu untuk mendorong agar hal ini diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Bersambung ke hal 11

Lobar dan Lotim Pesimis Huntap Tuntas Tiga Bulan

Arif (Suara NTB/ars)

Kemenag NTB Kecolongan PELAKU dugaan pungutan liar (Pungli) dana bantuan rehabilitasi masjid pascagempa merembet sampai ke oknum pejabat Kanwil Kemenag NTB. Rangkaian pungutan terstruktur mulai pegawai tingkat bawah sampai pejabat eselon III. ‘’Saya secara pribadi maupun kedinasan terpukul luar biasa. Saya tidak pernah berhenti mengingatkan dan mengawasi tapi tetap saja kecolongan,’’ ujar Kepala Kanwil Kemenag NTB, H Nasruddin, Jumat (18/ 1). Dia baru usai menjenguk Kasi Ortala dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTB, HS yang turut menjadi tersangka.

Bersambung H. Nasruddin ke hal 11

(Suara NTB/nas)

RAKOR - Rakor membahas percepatan pembangunan Huntap dihadiri Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo.

Mataram (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Timur (Lotim) pesimis pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat tuntas dalam waktu tiga bulan atau Maret mendatang. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan huntap tuntas dalam tiga bulan ke depan.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar, H. L. Winengan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan Huntap bersama Kepala BNPB, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

GELEDAH - penggeledahan yang berlangsung di ruang kerja salah seorang tersangka beberapa waktu lalu, dilakukan aparat Polres Mataram dengan pengawalan ketat.

Dugaan Pungli Bantuan Masjid

Wisatawan Keluhkan Pedagang Asongan di KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mengeluhkan masih dikejar-kejar oleh pedagang asongan.

Pihak Indonesia Tourism Development Corpora-

tion (ITDC) sebagai pengelola kawasan mengaku agak kesulitan mengatur para pedagang asongan.

Padahal mereka sudah disiapkan lapak atau Bazaar Mandalika sebagai tempat berjualan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/why)

(Suara NTB/nas)

TERGANGGU - Para pedagang asongan yang mengejar-ngejar wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta untuk menawarkan barang dagangannya. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan wisatawan.

Penyidik Terus Telusuri Aliran Dana Pungli Mataram (Suara NTB) Penyidik masih mendalami aliran dana dugaan pungutan liar (Pungli) dana perbaikan masjid. Penyidik Polres Mataram akan melanjutkan ke pemeriksaan saksi, setelah penetapan tiga tersangka.

Tiga tersangka itu, Kasi Ortala dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTB, HS, Kasubbag TU Kemenag Lobar, MI dan Staf KUA Gunungsari, BA. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam tidak menjelaskan secara gamblang hasil penyidikan lanjutannya. Namun secara umum uang hasil pungutan

polanya disetorkan ke pejabat yang lebih tinggi. ‘’Kita masih melakukan pengembangan. Masih ada pemeriksaan saksi-saksi,’’ jelasnya ditemui Jumat (18/1).

Tersangka MI diduga memungut dana bantuan yang diberikan kepada empat masjid di Kecamatan Lingsar, dan lima masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat.

Hasil pungutan itu disetor bertahap.

Selain itu, MI juga mendapat setoran dari tersangka BA yang memungut dari empat masjid di Gunungsari, Lombok Barat.

Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pimpinan Dewan Dapat Randis Baru Seharga Rp1,7 Miliar Mataram (Suara NTB) Para wakil rakyat di Lingkar Selatan, kembali dimanjakan dengan fasilitas mewah. Pimpinan DPRD Kota Mataram, memperoleh kendaraan dinas seharga Rp 1,7 miliar.

Mobil jenis sport warna hitam metalik pengadaan tahun 2018 lalu. Tiga unit randis keluaran terbaru dibandrol dengan harga Rp550 juta perunit. Sekretariat Dewan harus merogoh kocek cukup dalam untuk pengadaan kendaraan itu.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Mataram Muhammad Iswan Jumat (18/

1) mengatakan, pengadaan randis bagi pimpinan Dewan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017.

Fasilitas diperoleh Dewan disesuaikan dengan standarnya. “Ini pemenuhan PP bahwa pimpinan ada standar fasilitas kendaraanya,” kata Iswan.

Dia menyebutkan, pengadaan tiga unit randis pimp-

inan itu mencapai Rp 1,7 miliar. Secara pasti harga perunit tak disebutkan oleh mantan Lurah Monjok tersebut. “Yang jelas harganya sekitar Rp550 juta perunit,” sebutnya.

Apakah kendaraan lama tidak layak? Iswan membantah hal itu. Menurut dia, penyedian fasilitas kendaraan berdasarkan aturan. Randis sebelumn-

ya, dikembalikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD), karena merupakan aset daerah.

Ketua DPRD H. Didi Sumardi berkilah, kendaraan yang digunakan tidak pernah meminta ke sekretariat. Ia hanya menggunakan apa yang diberikan. Dan, ini lebih pada menyiapkan estafet bila nantinya terpilih pimpinan Dewan pada pemilihan legislatif mendatang. “Kalau saya tinggal menerima saja. Ndak pernah ada request,” ucapnya.

Pengadaan fasilitas kendaraan baru dinilai sebagai syarat protokoler sesuai dia-

manahkan dalam peraturan.

Didi tidak bisa menolak. Politisi Golkar ini mengklaim, tidak tahu menahu terkait anggaran dan jenis kendaraan.

Menurut dia, pemenuhan standar fasilitas yang diterima pimpinan DPRD Kota Mataram, terlambat bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. “Boleh saya katakan kita terlambat. Kabupaten/kota lain di NTB lebih dulu,” ucapnya. Dia meyakini bahwa kinerja Dewan akan tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (cem)

(Suara NTB/cem)

RANDIS BARU - Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi menaiki kendaraan dinas barunya. Pengadaan tiga unit randis pimpinan Dewan menghabiskan anggaran Rp 1,7 miliar.

Jalan Lingkungan PEMKOT Mataram telah membebaskan lahan di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang. Pembebasan lahan itu digunakan untuk jalan lingkungan dan sebagian untuk lapangan sepakbola.

Camat Selaparang Sudirman mengatakan, pembebasan lahan sudah dilakukan oleh Pemkot Mataram tahun 2018 lalu. Lahan itu telah masuk menjadi aset milik daerah. Nantinya diperuntukan sebagai jalan lingkungan serta lapangan sepakbola.

“Akses jalannya juga ada, itu semua sudah selesai,” ujar Sudirman, Jumat (18/1).

Pembebasan lahan sudah (Suara NTB/mhj) bertahun-tahun lamanya Sudirman direncanakan oleh Pemkot Mataram. Tetapi baru direalisasikan di 2018. Anggarannya pun membebankan kas daerah.

Secara spesifik berapa luas lahan yang dibebaskan tak diketahui oleh Sudirman. “Sekitar Rp 1 sampai Rp 2 miliar,” sebutnya.

Mantan Lurah Ampenan Selatan menambahkan, fasilitas umum sangat penting. Terutama pembangunan jalan dapat mempermudah masyarakat terutama siswa pergi ke sekolah.

Dari sisi ekonomi juga lebih efisien. Artinya, warga yang akan membawa barang dagangan mereka tak lagi berputar jauh.

“Anak - anak bisa cepat ke sekolah. Dulu kan harus muter dulu,” ucapnya. Demikian pula dengan lapangan sepakbola. Kondisinya belum tertata rapi. Paling tidak menurut Sudirman, remaja memiliki fasilitas penunjang untuk berkegiatan di sore hari.

Kegiatan positif semacam ini, dapat mengurangi hal negatif. Justru, ada upaya peningkatan prestasi. Yang menjadi pekerjaan tambahan Pemkot Mataram, kata dia, jalan itu belum diaspal. Dia berharap, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan anggaran untuk pengaspalan supaya tertata dengan rapi. (mhj)

Dapat Tekanan dari Penguasa ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, SH., mendukung imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Mataram supaya Kaling (Kepala Lingkungan), tidak terlibat politik praktis. Apalagi sampai memerankan diri sebagai tim sukses. ‘’Ya bagus itu ada imbauan dan larangan agar kaling itu dilarang untuk berpolitik praktis. Tapi itu tidak menghalangi hak seorang kaling untuk dekat sama caleg yang dipilihnya,’’ katanya kepada Suara NTB di mataram kemarin.

Rachman tidak menampik kalau selama ini banyak Kaling mendapatkan tekanan dari para penguasa untuk dijadikan alat (Suara NTB/dok) kampanye caleg-caleg terAbd Rachman tentu. Padahal, sebagai seorang Kaling, harus bisa berada di titik netral bagi semua caleg. Bukan malah sebaliknya dimanfaatkan dan ditekan untuk memilih caleg tertentu.

Politisi Gerindra ini menyayangkan temuan kaling di salah satu kelurahan di Kota Mataram menjadi tim sukses caleg tertentu. ‘’Itulah yang harus dihindari,’’ cetusnya. Sebagai seorang Kaling tidak boleh ikut mengkampanyekan caleg.

Kaling harus bisa mengayomi semua calon legislatif.

Masalah pilihan Kaling dan masyarakat di lingkungannya itu adalah hak pribadi. ‘’Tapi untuk berkampanye di lingkungan-lingkungan juga hak para caleg untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat di dapilnya masing2,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini.

Rachman berharap, temuan Bawaslu Kota Mataram itu bisa dijadikan pelajaran bagi para Kaling lainnya agar tidak terlibat politik praktis. ‘’Untuk sanksi sendiri, itu kewenangan Walikota. Tapi saya berharap sanksi yang diberikan juga lebih mengarah ke pembinaan agar para Kaling lebih mengerti dan paham arti dan tugas seorang kaling,’’ ujarnya.

Terkait motivasi Kaling menjadi Timses caleg tertentu, anggota Dewan yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg dari partai dan dapil yang sama, enggan menjawab ‘’Kalau masalah itu no comment. Soalnya Kaling itu adalah pilihan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Jadi saya rasa kalau mengenai aturan, para Kaling tentu sudah paham tupoksinya sehingga mereka mencalonkan diri menjadi kaling dan tentunya masyarakat juga lebih tahu mana sosok yang mampu untuk mengayomi mereka di lingkungan tersebut,’’ ungkapnya.

Rachman menilai Bawaslu sudah melakukan sosialisasi melalui Panwascam, dan kelurahan dalam rangka kampanye tersebut. (fit)

(Suara NTB/ist_humasmataram)

BANTUAN - Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyerahkan bantuan rehab dan rekon sejumlah Rp1,5 miliar. Bantuan tersebut diterima oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh.

Pemkot Mataram Terima Bantuan Rehab dan Rekon Rp1,5 Miliar dari Pemkot Balikpapan Mataram (Suara NTB) Bencana gempa bumi 29 Juli 2018 lalu, mengundang simpati berbagi pihak untuk mengulurkan tangan membantu para penyintas. Termasuk Pemkot Balikpapan menyumbang Rp1,5 miliar, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bantuan diserahkan langsung oleh Walikota Balikpapan H. Rizal Effendi didampingi pimpinan OPD Pemkot Balikpapan. Bantuan diteri-

ma langsung oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh.

Rizal menyampaikan, sebagian besar sumbangan diserahkan ke para penyintas korban gempa bumi di Lombok, khususnya Kota Mataram berasal dari sumbangan siswa - siswi. Selebihnya, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Balikpapan.

“Bantuan itu Rp500 juta berasal dari sumbangan siswa siswi,” sebut Rizal. Mesti peny-

erahan bantuan terkesan terlambat, kata dia, proses recovery bencana tidak serta - merta dikerjakan dengan cepat. Proses perbaikan akan terus berjalan.

Selain memberikan bantuan tambah dia, Pemkot Balikpapan juga ingin belajar terkait penanganan bencana di Kota Mataram. Meski diakui, Balikpapan tidak masuk dalam peta kebencanaan. Pihaknya lebih awal mempelajari mitigasi bencana.

“Bencana di Palu saat itu.

Daerah kami jadi tempat transit 8 ribu pengungsi. Kami kebingungan dari mana anggaran membangunan fasilitas.

Sedangkan, ada tata kelola anggaran yang tidak mungkin dilakukan,” paparnya.

Ahyar Abduh mengapresiasi kepedulian Pemkot Balikpapan terhadap peristiwa yang menimpa masyarakat Kota Mataram Juli 2018 lalu.

Gempa yang terhitung terjadi 3 ribu kali dengan magnitudo berbeda mengakibatkan

ribuan rumah rusak.

Fasilitas pemerintahan, rumah sakit, tempat ibadah serta sekolah juga rusak. “Sekitar 13 ribu rumah rusak baik kategori berat, sedang dan ringan,” beber dia.

Di masa pemulihan saat ini, Pemkot Mataram kata Walikota dua periode ini, sedang proses pembangunan hunian rumah para penyintas. Dari 2.300 unit rumah ditargetkan rampung.

Yang dalam proses pengerjaan sekitar 600 unit. (cem)

Iklan Rokok Pengurangan PTT Picu Pengangguran Baru Bisa Ganggu KLA Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi meminta, Pemkot Mataram memikirkan dampak terhadap rencana merasionalisasi PTT (pegawai tidak tetap). Risikonya muncul pengangguran baru serta naiknya angka kemiskinan.

“Saya kira perlu perhitungkan aksesnya. Karena pasti lahir pengangguran dan kemiskinan bertambah,” kata Didi Jumat (18/1).

Mata rantai itu dipastikan akan muncul seiring kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah.

Maka dari itu, kata Politisi Golkar ini, perlu dipersiap-

kan aktivitas produktif lain.

Pegawai non PNS harus diperbaharui dari sisi pengetahuan, permodalan serta membantu membangun konektivitas dengan stakeholder lainnya.

Pemerintah memiliki peran membuka konektivitas dengan perusahaan - perusahaan. Seperti menggelar job fair. “Saya kira job fair itu bagus. PTT tahu mana posisi dibutuhkan perusahaan,” tandasnya.

Sambil menunggu hasil evaluasi, kembali disampaikan Didi, eksekutif perlu mempertimbangkan lagi pengurangan PTT. Jangan hanya

tindakan pemberhentian saja, tanpa ada solusi.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram Ir. Moh. Suryadi mengatakan , masih melakukan verifikasi terhadap jumlah PTT di Kota Mataram. Mantan Sekretaris Dinas PU ini enggan mengomentari lebih jauh terkait evaluasi pegawai non PNS tersebut.

“Datanya sedang direkap.

Kasi saya waktu seminggu dulu buat selesaikan,” pintanya. Ditanya OPD mana paling banyak menampung PTT? “Makanya belum saya tahu ini. Sekarang sedang direkap,” jawabnya. (cem)

Naik, Anggaran Pengentasan Kemiskinan di Mataram Mataram (Suara NTB) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, sedang merekap anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram.

Diprediksi, ada kenaikan dari tahun sebelumnya.

Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Amiruddin memprediksikan anggaran kemiskinan tahun ini, bertambah seiring dengan adanya bantuan dana kelurahan sebesar Rp18,5 miliar yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di lingkungan.

“Kita sedang rekap jadi kemungkinan akan naik juga.

Saya tidak tahu jumlahnya berapa. Termasuk dana kelurahan yang Rp18,5 miliar masuk dalam penambahannya.

Karena, digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur yang ada di kelurahan. Sesuai dengan peratu-

(Suara NTB/dok)

H. Amiruddin ran menteri dalam negeri nomor 130 tahun 2018,” terang H. Amiruddin, Jumat (18/1).

Di tahun 2014 misalnya, anggaran penanggulangan kemiskinan Rp43 miliar. Kemu-

dian meningkat drastis di 2016 sekitar Rp143 miliar. Tahun 2017 sekitar Rp176 miliar.

Amir menambahkan, adanya dana kelurahan Rp18,5 miliar diproyeksikan menambahkan dana pengentasan kemiskinan.

Lima klaster difokuskan yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan dan sanitasi serta pemukiman. “Kalau ditambah dengan dana kelurahan totalnya sekitar Rp190 miliar,” sebutnya.

Meningkatnya dana kelurahan tentu berimplikasi terhadap penurunan angka kemiskinan. Data BPS, di 2018 lalu, dari 9,55 persen penduduk miskin. Sebelum gempa, turun menjadi 8,55 persen.

Pihaknya saat ini, tengah berupaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi kreatif di masyarakat. Dengan cara itu, diharapkan penduduk miskin di Kota Mataram, dapat ditekan kembali. (mhj)

Mataram (Suara NTB) Komitmen Pemkot Mataram menjadi Kota Layak Anak (KLA) bisa terganggu.

Pasalnya, sejumlah titik di Kota Mataram masih ditemukan iklan rokok. Klaster pemenuhan kesehatan KLA berbeda dari tahun sebelumnya.

Pemerintah tidak saja diminta membatasi iklan rokok.

Saat ini, penilaian KLA tidak diperbolehkan ada iklan, promosi dan sponsor rokok.

Titik iklan rokok terlihat di Jalan Sriwijaya, plang kios di Sayang - Sayang serta spot spot kecil lain seperti warung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, penilaian sebagai KLA, Kota Mataram masuk kategori madya. Untuk naik ke peringkat utama dan nindya memiliki penilaian tinggi.

Indikator penilaian KLA khusus klaster kesehatan tak boleh lagi ada iklan, promosi dan sponsor rokok. Iklan rokok dikhawatirkan mengganggu penilaian KLA. “Kalau dulu hanya KTR. Sekarang ini penilaiannya beda,” kata Dewi, Jumat (18/1).

Dewi mengharapkan, konsep diterapkan oleh Pemerintah Bogor, bisa diadopsi oleh Pemkot Mataram. Retribusi iklan rokok tidak lagi diambil. Jika tidak bisa dihapus, paling tidak dibatasi.

Pembatasan ini, sambungnya, perlu sinergitas dari organisasi perangkat daerah lainnya.

“Komitmen itu bisa melalui sinergitas lintas OPD,” tambahnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menegaskan, pengaturan iklan rokok dimulai sejak 2018 lalu.

(Suara NTB/dok)

Dewi Mardiana Ariany Pengaturan itu terkait estetika di lapangan.

Pemasangan konten dikoordinasikan dengan DP3A dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. “Kita tidak membatasi tapi mengatur kontennya,” jawab Cokorda.

Tidak hanya iklan rokok kata dia, penerbitan izin reklame dan lain sebagainya melalui mekanisme rapat tim.

Jika dinyatakan tidak masalah. Pihaknya langsung memproses dan menerbitkan izin.

Kepala Dinas Perkim H. M. Kemal Islam mengatakan, kapasitasnya menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban.

Artinya, reklame yang tidak memiliki izin atau melanggar aturan menjadi kewenangannya membongkar. Sementara, pembatasan atau konten di luar kewenangannya.

“Kalau saya hanya menerima data mana yang tidak ada izin, baru saya tertibkan,” tandasnya. Apakah pengaruh retribusi sehingga sulit membatasi iklan rokok?

Kemal enggan menanggapi hal tersebut. “Kalau itu di perizinan atau BKD tanya,” demikian Kemal. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

Sabtu, 19 Januari 2019

Akuntabilitas Penyaluran Zakat

Baznas Lotim Gunakan Aplikasi Online Selong (Suara NTB) – Zakat yang terkumpul dari para wajib zakat atau Muzakki adalah dana umat. Dalam pendistribusiannya, zakat juga dituntut lebih transparan. Kemana akan disalurkan jelas. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur (Lotim) berencana akan membuat aplikasi online yang nantinya bisa diakses oleh pihak manapun sebagai bentuk transparansi Baznas dalam mendistribusikan zakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Baznas Lotim, Nurul Hadi. Diwawancara bebera(Suara NTB/rus) pa waktu lalu, Sekretaris BaNurul Hadi znas ini menerangkan selama ini banyak yang menilai Baznas belum hadir di tengah masyarakat. Salah satunya kemungkinan karena dana yang terkumpul selama ini banyak diarahkan ke pembangunan rumah sakit islam kita yang ada di Labuhan Haji.

“Kita pengurus Baznas akan buat software khusus, ada mobile zakat,” tuturnya. Sebagai pengurus baru, pimpinan Baznas Lotim ingin menghadirkan yang terbaik dalam pengumpulan dan pendistribusian dana umat tersebut. “Kita dorong laporan zakat secara online sebagai wujud akuntabilitas penyaluran zakat,” paparnya.

Ditambahkan, sekarang Baznas Lotim mencoba fokus pada penyaluran zakat ini kepada masyarakat kecil. Yakni yang benar-benar berhak sebagai mustahiq yakni orang yang berhak menerima zamat.

Disebut dalam Alquran ada 8 asnaf yang menjadi mustahiq.

Zakat rencananya terus didorong untuk bias menjadi salah satu pendobrak perekonomian umat. Arahkan penggunaan zakat ke arah yang produktif. Salah satu rencananya adalah membantu pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mart.

“Ini akan kita konsultasikan dengan dewan syariah nantinya,” ungkap Nurul Hadi. Sebelum melaksanakannya diperlukan juga payung hukum pencairan dana yang terkumpul dari para Muzakki tersebut dengan fatwa dari Dewan Syariah Baznas Lotim.

BUMDES Mart ini dipilih karena dinilai bisa mendongkrak perekonomian masyarakat desa. Sebanyak 254 desa dan kelurahan katanya tidak langsung diberikan begitu saja. Perlu ada pemilahan. Mana Bumdes yang sudah siap dan lengkap sarana dan prasarananya. Sebelumnya akan dibuatkan dulu petunjuk teknis pelaksanaannya sesuai arahan Bupati dan pertimbangan hukum dari dewan Syariah. (rus)

Halaman 3

Tiket Pesawat Mahal, Gubernur Segera Bertemu Maskapai Praya (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengaku akan segera bertemu dengan sejumlah maskapai, guna membahas soal mahalnya harga tiket pesawat yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Terutama untuk rute-rute utama, seperti Lombok-Jakarta. Harapannya, harga tiket pesawat bisa kembali normal.

“Kalau harga tiket (pesawat) gak turun-turun susah juga orang untuk berlibur ke tempat kita,” sebut Dr. Zul – sapaan akrab Gubernur NTB ini, kepada wartawan usai acara temu

Bang Zul dan Ummi Rohmi, di kawasan The Mandalika Kuta, Jumat (18/1) kemarin.

Untuk itu, harus ada solusi segera guna menjawab persoalan tersebut. Karena pesawat

sekarang sudah menjadi salah satu pilihan transportasi utama oleh masyarakat. Sehingga kalau harga tiket pesawat mahal, tentunya masyarakat bakal mengeluh.

Sehingga pihaknya sudah

ada rencana untuk bertemu dengan pihak maskapai. Apakah itu maskapai Lion Air maupun Garuda Indonesia. Supaya ada solusi konkret terkait persoalan tersebut. Masyarakat pun tidak terus terbebani dengan harga tiket pesawat yang begitu mahal akhir-akhir ini.

Tapi ia mengaku banyak hal yang mempengaruhi harga tiket pesawat. Salah satunya soal demand (permintaan). Kalau

permintaan tiket pesawat sedikit, mau tidak mau harga tetap akan lebih tinggi. Karena tentu maskapai akan berupaya untuk bisa menutupi biaya operasional, di tengah menurunya jumlah penumpang.

“Yang jelas kita akan segera bertemu dengan Lion dan Garuda, soal (tiket pesawat) LombokJakarta, seperti yang dilakukan kepala daerah yang lain,” tegas mantan anggota DPR RI ini. (kir)

Pengembang akan Bangun Belasan Ribu Rumah Subsidi Mataram (Suara NTB) Tahun 2019 ini, pengembang akan membangun belasan ribu rumah subsidi. Paling sedikit di targetkan 10.000 unit akan terjual. Mengingat daya beli masyarakat meningkat, didukung tiga bank utama yang akan berkomitmen membiayai.

Bank BTN Konvensional, Bank BTN Syariah dan telah resminya kerjasama pengembang lokal dengan Bank NTB Syariah meyakinkan target penjualan, kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto cukup optimis terjual 10.000 unit di 2019 ini.

“Penjualan tahun 2018 kita tutup di angka 5.761 unit.

Saya anggap angka itu adalah pencapaian yang luar biasa Karena kita bekerja hanya 4 bulan, April – Agustus. Karena adanya gempa, hampir satu semester di terakhir tahun nyaris tidak ada aktivitas,” kata H. Heri Susanto pada Suara NTB, Jumat (18/1) kemarin.

Secara khusus, REI NTB menyatakan bersedia menyediakan setidaknya 3.000 unit rumah untuk dibiayai Bank NTB Syariah pada tahun 2019 setelah resmi ia menandatangani kerjasama dengan Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahajo pada sisa waktu penutup tahun 2018 lalu.

Tiga jenis pembiayaan bagi pengembang dari Bank NTB Syariah, Kredit konstruksi, Kredit KPR MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/rumah subsidi) dan Kredit KPR komersil. Kerjasama dengan bank lokal ini semakin mempermudah pengembang lokal mendapatkan pembiayaan untuk membangun properti.

Rencana pembangunan belasan ribu unit rumah subsidi ini telah mulai nampak. Kata H. Heri, menghitung sisa pembangunan yang belum terealisasi tahun lalu dan jumlah rencana pembangunan yang telah didaftarkan total sementaranya mencapai 12 ribuan unit.

Bahkan REI NTB memperkirakan penjualan bisa menembus belasan ribu unit rumah. Asal, komitmen perbankan tak berubah. Saat ini terdapat 72 perusahaan pengembang yang tergabung di REI NTB. Dari jumlah itu, 45 perusahaan yang melakukan pembangunan.

Meksipun sementara ini, seluruh pengembang sedang fokus membangun dan menjual rumah subsidi. Alasannya sederhana, rumah subsidi paling diminati dan sesuai dengan daya beli masyarakat saat ini. Beda halnya dengan rumah komersil, permintaannya sangat kurang di tengah ketidakpastian suku bunga bank. “Kalau pengembang kan sifatnya realistis. Demand (permintaan) paling tinggi saat ini ya rumah subsidi. Sementara demand rumah komersil masih sangat kecil. Penyebabnya, kondisi ekonomi dan kebijakan bunga perbankan belum memihak kepada rumah komersil,” jelas H. Heri. (bul)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Aria Aditya saat melakukan sosialisasi konversi elpiji dari dari Mitan ke elpiji 3 Kg.

Pertamina Imbau Masyarakat Bijak Gunakan Elpiji Subsidi Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) memberi imbauan kepada masyarakat untuk bijak memanfaatkan elpiji subsidi. Pemerintah sampai saat ini masih mencari rumusan yang tepat agar subsidi bahan bakar liguid ini benar-benar tepat sasaran.

Sejauh ini pendistribusian elpiji di Pulau Lombok, relatif tak mengalami gejolak. Permintaan masyarakat juga relatif tercukupi. Tak ada tekanan di lapangan. Demikian juga soal harga, masih cenderung kondusif.

Kendati begitu, patut menjadi perhatian soal pendistribusian elpiji subsidi yang terindikasi di lapangan kurang tepat sasaran. Bisa dijumpai, elpiji subsidi leluasa dijual di komplek-komplek perumahan di Kota Mataram.

Masyarakat lapisan menengah yang notabenenya harus menggunakan elpiji non subsidi, nyatanya banyak yang menggunakan elpiji tabung melon (3Kg/subsidi) untuk kebutuhan sehari-harinya. Jangan dihitung masyarakat

pedesaan yang tergolong mampu. Sekelas usaha kuliner besarpun, masih menggunakan tabung elpiji subsidi.

“Kita masih bisa jual. Penebusan biasa-biasa saja di pangkalan. Tidak melihat ini itu, yang penting tebus,” kata salah satu pengecer di salah satu komplek Perumahan di Kota Mataram.

Iapun tak mempersoalkannya. AZ, salah satu pemilik pangkalan di Lombok Timur juga tak mempersoalkan. Justru, penjualan elpiji subsidi yang paling laku di pasaran.

Sebagai salah satu pangkalan besar, ia hanya menyediakan elpiji tabung subsidi. Dalam sebulan ia mampu mendistribusikan puluhan ribu tabung ke kios-kios dan pengecer.

“Tidak ada masalah. Untuk omprongan tembakau saja petani minta masih banyak yang gunakan elpiji subsidi.

Justru kita senang pas musim tembakau. Permintaan banyak,” ujarnya.

Sejauh ini, untuk penjualan elpiji non subsidi. Ia bahkan belum menyanggupinya. Kec-

Disnakertrans Ingin Persoalan Hubungan Industrial di AMNT Segera Selesai Mataram (Suara NTB) – Baru dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, H. Agus Patria, SH, MH ingin menuntaskan tunggakan persoalan hubungan industrial yang ada di PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) yang masuk di catatannya.

Kasus aduan antara 29 eks karyawan perusahaan pengganti PT. Newmont Nusa Tenggara itu. H. Agus Patria ingin agar investasi besar yang ada di NTB ini berjalan kondusif.

Baru-baru ini, ia langsung turun ke PT. AMNT untuk mengklarifikasi para pihak terkait persoalan ini. Turut hadir dari Tim UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa,Tim Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat, Forum Komunikasi Pekerja Tambang Batu Hijau, DPI SPAT Samawa KSB, dan DPC SBSI KSB. Di temui langsung unsur manajemen PT. AMNT. Dalam kesempatan itu, kepala dinas meminta manajemen menceritakan persoalan

yang diadukan 29 karyawan yang hingga kini belum tuntas.

Karena ia meyakini, semua pihak yang bersengketa pada dasarnya akan merasa pihaknya yang paling benar.

“Dan tegas, kami tidak berpihak kepada perusahaan, juga tidak pula berpihak pada karyawan. Kami berpihak kepada kepentingan umum,” ujarnya.

Acuannya jelas, berdasarkan undang –undang. Dari laporan yang diterimanya dari tim pengawas, dua kali Pemprov NTB melalui Dinas Nakertrans Provinsi NTB telah dua kali melayangkan surat kepada PT. AMNT agar secepatnya menuntaskan persoalan ini.

Detail persoalan mengemuka soal merumahkan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. 29 karyawan yang mengadu ke Pemprov NTB ini rupanya tak menerima kebijakan perusahaan. Itulah yang sedang dicari benang merah solusinya.

“Saya janjikan kepada pekerja, seluruh catatan yang menjadi kewajiban perusahaan akan saya sampaikan.

Dan bila perlu dilanjutkan ke hukum, akan kami lakukan

juga. Saya pastikan penyelesaian kasus ini akan dilakukan sesingkat mungkin,” ujarnya.

Keseriusannya menangani persoalan ini, dalam waktu dua pekan ke depan, ia berencana akan turun kembali ke PT. AMNT langsung di Batu Hijau untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan dan langkah apa yang akan diambil berdasarkan undang-undang dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Mengapa Agus Patria memberi perhatian khusus pada persoalan ini? menurutnya, di samping PT. AMNT adalah investasi besar yang harus dipastikan beroperasi kondusif, perjalanan panjang, para karyawan yang mengadu ini telah menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial untuk menuntaskan persoalannya dengan perusahaan. Nyatanya tak juga clear.

“Karena ada juga kasus yang menjadi kewenangan kita yang dituntut oleh serikat pekerja untuk diselesaikan.

Nah itu yang menjadi perhatian kita untuk segera diselesaikan,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat, ia berencana akan memanggil kembali manajemen PT. AMNT. Setelah itulah dirumuskan tindakan. Ketika ada aksi nyata, itulah yang akan disampaikan kembali kepada serikat pekerja untuk mendamaikan persoalan ini.

“Kalau dilihat dari posisi kasus, kita akan cari solusi yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Selain itu, kewajiban perusahaan juga diminta dilaksanakan. Hak-hak yang telah diatur oleh undangundang harus dilaksanakan.

Karena itu, kita akan putuskan sesuai aturan undang-undang,” jelas Agus Patria.

Dalam hal ini semua pihak ditegaskannya harus taat pada aturan. Dan tidak boleh ada satu pihakpun yang merasa paling kuat.

“Kasus ini sudah terlalu lama. Dan saya pikir niat kita sama sama baik. Pasti ada jalan. Saya sudah perintahkan. Kalaupun diambil jalan hukum, laksanakan dan kita ambil tindakan sesuai kewenangan kita,” demikian H. Agus Patria. (bul)

uali pasarnya jelas di hotelhotel, restoran.

Aria Aditya, Sales Executive LPG IX NTB PT. Pertamina (Persero) sementara tak ini tak menampikkan fenomena yang terjadi di lapangan.

Hal tersebut menurutnya karena mekanisme distribusi masih terbuka.

“Kami Pertamina menunggu mekanisme distribusi tertutup dari pemerintah seperti apa.

Namun sampai dengan saat ini ini belum ada,” terangnya.

Jika saja pemerintah pusat memberikan komando untuk distrubusi beserta mekanismenya, jelas Pertamina akan menerapkannya kata Aria. Sebagai info beberapa tahun lalu pernah ditrialkan distribusi tertutup di beberapa wilayah kepulauan di Indonesia. Namun eksekusinya tak berhasil, sehingga belum dapat diterap-

kan ke wilayah lainnya.

Untuk merubah mindset berfikir masyarakat, terutama kalangan mampu untuk tidak memakai elpiji subsidi, ia sangat berharap ada andil dari pemerintah daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota. “Seperti di wilayah Kalimantan Tengah, gubernurnya mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI, Polri serta seluruh masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp1.500.000 untuk tidak menggunakan elpiji 3 Kg dan beralih ke elpiji non subsidi Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg,” kata Aria pada Suara NTB, Jumat (18/1) kemarin.

Dengan imbauan tersebut, disusul imbauan turunan bupati dan walikota berimbas sangat signifikan di masyarakat. Pertamina memberikan kemudahan bersama agen membuka

booth di kantor-kantor Pemda.

Kepada semua pihak yang diimbau pemerintah daerah kemudian melakukan tukar tambah dengan elpiji bright gas 5,5 Kg. “Pola ini bisa dilakukan di NTB agar lebih tepat sasaran,” demikian Aria.

Pendistribusian elpiji, terutama di NTB, ia menjelaskan kuota elpiji subsidi sesuai dengan mekanisme. Pertamina dalam hal ini sebagai operator atau yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk mendistribusikan elpiji 3 Kg diberikan besaran kuota oleh pemerintah pusat.

Besaran kuota tersebut tentunya disesuaikan kembali dari usulan masing masing kabupaten/kota kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat selanjutnya menyesuaikan dengan kekuatan APBN untuk mengalokasikan subsidi. (bul)

Pembukaan Rute Lombok - Perth Bisa Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Rencana pembukaan rute internasional Lombok - Perth Australia oleh maskapai AirAsia, akhir Bulan Februari mendatang, disambut para pelaku wisata di daerah ini.

Termasuk Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku pengelola kawasan The Mandalika Kuta.

Karena dengan adanya rute penerbangan langsung tersebut, diharapkan akan bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut.

Terutama wisatawan asal Australia yang juga cukup banyak berkunjung dan berwisata di kawasan The Mandalika Kuta. “Wisatawan asal Australia yang berwisata di kawasan The Mandalika cukup banyak. Kebanyakannya memang datang untuk surfing,” aku Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, di Kantor ITDC The Mandalika, Jumat (18/1) kemarin.

Sehingga dengan adanya penerbangan langsung Lombok - Perth tersebut, tentu diharapkan bisa semakin mendongkrak angka kunjungan wisatawan asal Australia.

Terutama di kawasan The

Mandalika. Pihaknya siap berbenah untuk menyambut para wisatawan asal negeri Kanguru tersebut.

Dari sisi fasilitas, Wirawan menegaskan semua dalam kondisi aman. Tidak ada fasilitas di kawasan The Mandalika yang rusak terkena dampak gempa. Sehingga kawasan The Mandalika sangat aman untuk dikunjungi. “Jika memang dibutuhkan, kita siap berkolaborasi dengan pihak maskapai untuk bagaimana bisa memacu wisatawan agar mau datang ke Lombok.

Utamanya lagi ke kawasan The Mandalika,” tandasnya.

LIA Siap Sementara itu, PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) juga menegaskan sudah tidak ada persoalan terkait rencana pembukaan rute penerbangan Lombok-Perth Australia dari sisi bandara. Semua kebutuhan dan fasilitas penunjang untuk pembukaan rute baru tersebut sudah siap.

Hal itu ditegaskan General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati di tempat yang sama. Saat bertemu dengan Gubernur NTB dan perwakilan maskapai AirAsia, Nugro-

(Suara NTB/dok)

Ngurah Wirawan ho mengaku kalau dari kesiapan pihaknya sudah tidak ada masalah. Appron, runway ataupun fasilitas pendukung lainnya sudah siap.

Begitu juga soal slot time penerbangan masih cukup banyak tersedia. Tinggal soal penyelesaian administrasi saja dengan Kementerian Perhubungan untuk penetapan rute penerbangan internasional. “Kalau dari sisi kami di bandara, tidak ada masalah.

Kapanpun penerbangan dibuka, bandara sudah siap,” ujarnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2019

Halaman 4

Bantuan RTG Penyisiran di Wilayah Utara SETELAH dilakukannya penertiban terhadap tiga tempat hiburan malam yang dinilai menyalahi aturan. Pemkab Lombok Timur (Lotim) terus bergerak melakukan penertiban, kali ini yang akan dilakukan penyisiran, yakni hotel-hotel dan homestay yang terdapat di wilayah Lotim bagian utara. Langkah ini dilakukan supaya keberadaan usaha-usaha masyarakat itu terbebas dari perilaku maksiat.

Kepala Pelaksana Harian Satpol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyisiran ke wilayah utara dalam waktu dekat ini. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi dan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan tempat-tempat usaha masyarakat berupa hotel dan penginapan itu disalahgunakan oleh masyarakat.

“Iya, suatu keharusan untuk kita melakukan pengawasan secara menyeluruh. Termasuk di wilayah utara kita akan melakukan penyisiran,” tegasnya.

Kendati demikian, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP. Melainkan hal tersebut merupakan tugas bersama baik dari unsur masyarakat, terutama dunia usaha itu sendiri. Misalnya membuka usaha dengan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Kalau dia membuka usaha dengan menjual minuman keras, sama saja ikut andil mengganggu ketertiban umum.

Apalagi memperkerjakan orang dengan pakaian bikin i , ” jelas Salmun. (yon)

BPBD Lotim: Rekening Kami Sudah Nol

Selong (Suara NTB) Dana bantuan pemerintah pusat untuk ribuan warga korban gempa sebesar Rp 384,2 miliar sudah ditransfer semua ke seluruh rekening warga. Diakumulasi sesuai hasil verifikasi pertama, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 675 miliar.

Masih ada sisa yang belum ditransfer pusat sebesar Rp 235 miliar.

Berdasarkan fakta hasil pendataan, dibutuhkan lagi ada tambahan usulan dana Rp 430 miliar lagi. Sehingga setelah diakumulasi kebutuhan dana untuk membantu para korban gempa di Lotim ini bisa tembus Rp 1 triliun.

“Kondisi sekarang semua dana sudah ditransfer semua ke rekening warga, saat ini rekening di BPBD sudah nol persen,” ungkap Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Punama Hadi, Jumat (18/1).

Terus meningkatnya kebutuhan dana ini disebabkan fakta beberapa kali gempa susulan yang menyebabkan terjadinya perubahan status rumah korban gempa. Sebelumnya masuk dalam data verifikasi rusak ringan, namun berubah status menjadi rusak sedang.

Data rumah rusak berat sesuai hasil verifikasi 8.700 unit, dan sedang verifikasi lagi hingga tembus 9 ribu. Untuk yang rusak berat ini semuanya sudah dibuatkan kelompok masyarakat (pokmas) sebanyak 622 pokmas.

Adapun yang mengalami rusak rusak sedang sebelumnya diveriikasi 3.218 unit dan rusak ringan sebanyak 14.715.

Setelah verifikasi ulang, dite-

Polisi Lakukan Visum

Identitas Mayat Perempuan Masih Misteri

(Suara NTB/dok)

Atasi Kemiskinan

Pemda KLU Fokus Tangani Wilayah Pesisir

(Suara NTB/ist)

ILLEGAL LOGGING - Kasus illegal logging di KLU diungkap aparat 10 Januari lalu. Diduga kayu dijual untuk memenuhi permintaan warga yang ingin membangun rumah dengan jenis Rumah Instans Kayu (Rika).

Tinggal di Lingkar Hutan

Pemda Khawatir DSP untuk Warga Terkatung-katung Tanjung (Suara NTB) Ratusan kepala keluarga korban gempa diakui masih mendiami lingkar hutan. Rumah yang mereka bangun sebagian besar rusak. Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) pun berharap, Pemprov NTB melalui instansi teknis melakukan koordinasi memudahkan warga memperoleh bantuan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.“Ada lebih dari 200 warga kita, bahkan 700 kalau tidak salah, tinggal di lingkar hutan. Dan mereka ini harus diselamatkan,” ujar Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., belum lama ini.

Ia mencontohkan, warga yang banyak tinggal di lingkar Hutan berada di Desa Persiapan Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga - khususnya di Kampung Lempajang - Dusun Busur Barat. Di sana, kata Wabup, masyarakat banyak yang membangun rumah dengan konstruksi beton. Namun akibat gempa, rumah itu rusak.

Persoalannya yang muncul sebut Wabup, masyarakat tidak memiliki alas hak atas lahan yang ditempati, karena masuk dalam kawasan hutan. Sebagai warga penerima bantuan rehab rekon, ia berharap Pemprov NTB melalui BPBD, Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan KPH dan BNPB mengatasi kendala masyarakat tersebut.

“Masih ada ratusan masyarakat kita yang masih terkatungkatung kondisinya di sana (Desa Rempek). Mereka itu ada yang memiliki sertifikat tapi tidak diakui oleh Kehutanan,” jelasnya.

Sarifudin beranggapan, masyarakat KLU yang tinggal di lingkar hutan secara terpaksa memilih ekspansi. Mereka sejatinya tahu kawasan hutan bukan miliknya, namun karena ketiadaan lahan membuat mereka ekspansi. Namun sebagaimana hutan milik pemerintah, maka warga juga berhak berdiam diri dengan pertimbangan akses lebih dekat ke lokasi

hutan produksi yang dibolehkan untuk dikelola.

Sedangkan di dusun lain di Desa Rempek, konflik hak milik lahan hingga kini masih belum selesai. “Kehutanan dan BPN harus segera melihat ini, karena jangan sampai kehutanan lain persepsinya, terus BPN lain lagi, ini yang bahaya, karena masyarakat akan menjadi korban,” sebutnya.

Di sisi lain, klaim bahwa kawasan hutan banyak dirambah oknum masyarakat, karena desakan membuat rumah kayu, menurutnya harus disikapi tegas. Kendati demikian, ia lebih melihat kasus-kasus illegal logging lebih dikarenakan perbuatan oknum warga.

“Pemerintah sudah menyediakan tempat usaha yang menjual kayu. Masyarakat silakan memilih kayu mana yang cocok.

Kalaupun ada yang tertangkap saat ini, saya kira itu oknum.

Dan saya sangat menyayangkan hal itu terjadi,” tandasnya. (ari)

Dominasi Istri Gugat Suami

Antara Lilitan Ekonomi dan Pernikahan Dini Data sidang per di Pengadilan Agama Selong yang mengambarkan istri lebih banyak mencerai gugat suaminya menjadi salah satu fenomena sosial yang perlu diatensi secara serius. Dari 1.248 kasus, sebanyak 80 persen atau 1.029 kasus istri yang menginginkan tak ada lagi hubungan pernikahan.

FENOMENA ini menggambarkan kondisi ril masyarakat Lombok Timur (Lotim). Menurut pemerhati masalah perempuan dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB, Elly Sepiani, S.Psi ada banyak faktor penyebab munculnya dominasi istri yang menggugat cerai suaminya.

Elly memandang fenomena dominan itu muncul dari tingginya kasus pernikahan dini.

Hal ini cukup beralasan karena Ketua Pengadilan Agama (PA) Selong, H. Gunawan menyebutkan yang disidangkan dari kasus cerai gugat itu adalah sebagian besar usia masih muda.

Usia yang masih bisa menikah

kembali setelah putusan cerai diketok majelis hakim.

Kasus pernikahan dini atau pernikahan di usia masih status anak di bawah 18 tahun belumlah memiliki kematangan emosional dalam menjalin kehidupan keluarga. Secara aspek kesehatan jelas memperlihatkan alat reproduksi sangat tidak memenuhi. Secara ekonomi pun tidak kuat.

Mereka yang menikah ini pun masih dalam usia anak.

Usia masih di bawah umur membuat tidak bisa menerima gejolak keluarga. Usia masih anak-anak jelas masih usia bermain. Memenuhi kebutuhan beli baju, beli lipstik dan keperluan lainnya. Belum lagi berfikir

Purnama Hadi (Suara NTB/dok)

Salmun Rahman

Tanjung (Suara NTB) Titik-titik kemiskinan diasumsikan masih banyak berada di wilayah pesisir. Untuk itu, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishub KP), terus menggencarkan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya udang Vannamei berbasis kolam darat.

Sekretaris Dishub KP Lombok Utara, H. Samsul Rizal, SP., Jumat (18/1) mengungkapkan, tahun 2019 ini Pemda KLU menyiapkan anggaran untuk budidaya udang Vannamei. Anggaran yang disiapkan setara dengan pengadaan bibit untuk 200 kolam bundar.

“Tahun ini sekitar 200 lubang kolam bundaran siap didistribusikan ke masyarakat. Penerimanya berasal dari warga miskin, khususnya kaum ibu yang namanya ada di data BDT (Basis Data Terpadu),” ujar Rizal.

Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Bappeda, diperoleh data BDT kaum ibu di wilayah pesisir sebanyak 400 orang. Program ini sendiri dicetuskan lebih pro gender. Artinya penerimanya adalah kaum perempuan, ibu rumah tangga kurang mampu.

Merujuk sistem pengembangan udang Vannamei, maka penerima disesuaikan dengan lokasi warga di daerah pesisir. Mengingat kolam udang Vannamei harus tersuplai air laut. “Dasar alokasinya data BDT pro gender. Dari data ada 400 orang, maka nantinya di 1 lubang akan dikelola oleh 2 orang ibu. Sementara sasaran kita warga pesisir yang terindikasi kemiskinannya tinggi. Ke depan, baru kita programkan Vannamei darat,” jelasnya.

Dalam mensukseskan program ini, ibu-ibu penerima udang Vannamei akan didampingi oleh alumni Vokasi Unram Jurusan Perikanan yang sudah memiliki ijazah. Para pendamping ini sendiri sudah dilatih sejak 1 tahun lalu di tambak udang Vannamei milik swasta di Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan.

“Ada juga pendamping tamatan Perguruan Tinggi luar daerah, tetapi aslinya mereka orang KLU. Kita prioritaskan SDM lokal agar tidak terkendala pada budaya dan bahasa selama pendampingan,” sebutnya.

Rizal optimis program pilot projects udang Vannamei di tingkat warga ini akan berjalan sukses. Setidaknya, warga penerima bantuan udang Vannamei tahun ini akan dibantu sarpras pendukung serta pakan. Pakan udang ditanggung untuk 1 siklus budidaya. Pada budidaya berikutnya, mereka harus sudah mandiri karena memiliki modal dari penjualan udang siklus pertama. Mereka juga dianggap sudah terlatih dan memiliki pengetahuan dari pendamping.

“Warga nantinya akan memelihara antara 1,5 sampai 2 bulan. Jadi tidak lama, dan kita sengaja memberi bibit yang agak besar. Ini sebagai motivasi buat mereka,” imbuhnya.

Ia menargetkan satu lubang budidaya udang akan menghasilkan udang antara 70 - 100 kg. Artinya dari produksi keseluruhan 20 lubang, diproduksi menghasilkan 20 ton atau setara dengan penjualan Rp 1,4 miliar. (ari)

mukan terjadi perubahan status, sehingga yang rusak sedang bertambah menjadi 4.650 unit sedangkan yang rusak ringan menurun menjadi 11.932 unit.

Terhadap yang rusak ringan dan sedang ini memang belum dibuatkan pokmas dikarenakan baru memulai disentuh dengan kehadiran aparat TNI Polri yang membantu percepatan penanganan.

Disebut dana untuk yang rusak sedang sudah ditransfer ke sekitar 1.150, sedangkan yang rusak ringan sebanyak 5.000. ‘’Dana langsung masuk ke rekening warga,’’ ujarnya. (rus)

keperluan lainnya.

Dihadapkan pada kondisi keluarga akan memperlihatkan ketidaksiapan secara emosional. Tekanan yang ditemukan pasti berat. Belum lagi seperti munculnya kasus mencengangkan, istri membakar suami yang dilatarbelakangi oleh kecemburuan. Ini menunjukkan ketidakstabilan emosi.

Solusi menghadapi masalah ini adalah mencegah betul-betul kasus pernikahan dini agar tidak terjadi. Meminimalisir kasus pernikahan dini tidak bisa sendiri dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan butuh penanganan serius dari semua pihak.

Pasalnya, pernikahan dini ini adalah persoalan yang kompleks. Disarankan penanganannya mulai dari tingkat bawah. Mulai dari regulasi dari tingkat desa sebagai pemerintahan terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Regulasi yang

sudah dibuat seperti larangan pernikahan dini yang sudah mulai dibuat di sejumlah desa harus benar-benar diimplementasikan dan tersosialisasi dengan baik.

Sementara itu, Kepala DP3AKB H. Suroto ketika dikonfirmasi menguraikan memang banyak faktor penyebab perceraian itu terjadi dominan, karena keinginan sang istri. Yang utama menurut Suroto adalah terjadi karena lilitan ekonomi keluarga.

Dicermati, belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang terikat. Setiap permasalahan dianggap selalu dengan cara bercerai. Pemahaman terhadap hukum pun menjadi perihal pemicu. Terlebih saat ini saat prosesi pernikahan berlangsung, ada janji juga yang harus dibacakan sang suami ketika menelantarkan istri.

Istri bisa menggugat suami ke pengadilan dan bisa langsung jatuh talaknya jika permohonannya diterima pengadilan.

Angka kemiskinan Lotim

yang masih berada di 16,57 persen diakui memiliki korelasi juga dari angka perceraian. Namun yang paling penting ketika menikah itu adalah kesiapan secara mental dan material menghadapi segala macam kemungkinan membangun bahtera rumah tangga. Menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu tidaklah mudah.

Kematangan menjadi calon suami dan kematangan menjadi calon istri. Istri menggugat cerai memang jelas pasti ada penyebabnya. Sang suami melakukan sesuatu yang menimbulkan reaksi yang menyakiti perempuan. Selain ekonomi, ada juga karena cemburu, perselingkuhan dan ragam persoalan lainnya.

DP3AKB menyikapi persoalan tersebut dengan terus melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat. Ketika sudah berumah tangga, pasangan suami istri harus bisa mengendalikan diri dan tahan terhadap segala macam cobaan yang datang. (rus)

Selong (Suara NTB) Penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 30 tahun di Pantai Teluk Autore wilayah Kecamatan Jerowaru hingga saat ini masih misteri. Pasalnya, mayat yang pada saat ditemukan tanpa busana itu kondisi tubuhnya sudah membengkak dan membiru, terutama pada bagian wajahnya. Untuk mendeteksi penyebab kematian korban, mayat tanpa identitas tersebut saat ini masih berada di kamar jenazah RSUD R. Soedjono Selong dan sudah dilakukan visum.

Dikonfirmasi, Jumat (18/1), Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta.,SH.,SIK, mengatakan, pihak terus melakukan pencarian informasi ke masyarakat terkait penemuan mayat berjenis kelamin perempuan tersebut. Kapolres berharap, bagi masyarakat yang ada anggota keluarganya beberapa hari tidak pulang dengan jenis kelamin perempuan, supaya secepatnya melapor ke Polsek terdekat. “Kita sudah sebar informasi ke masyarakat terkait penemuan mayat ini. Itu masih dalam proses penyelidikan kita dan sedang dilakukan identifikasi,”jelasnya.

Adapun, visum yang dilakukan untuk mendeteksi apakah adanya unsur kekerasan yang dialami oleh korban, baik indikasi pemerkosaan maupun kekerasan fisik lainnya. Namun dari hasil visum tersebut, tidak ditemukan adanya indikasi kekerasan fisik yang dialami oleh korban dengan perkiraan meninggal sebelum ditemukan selama lima hari.

“Memang saat ditemukan, bagian wajah dan tubuh korban sudah membengkak.

Sehingga itu menjadi suatu kesulitan untuk dikenali. Dan kita lakukan visum, namun tidak ditemukan adanya unsur-unsur kekerasan yang dialaminya,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses identifikasi korban oleh pihak keluarga, Kapolres mengatakan jika Polres Lotim sudah berkoordinasi dengan Polres Lombok Tengah, Lombok Barat maupun Polres di Pulau Sumbawa. Karena tidak menutupkemungkinan korban yang saat ditemukan dalam posisi mengapung di tengah laut terbawa ombak saat mandi dan penyebab lainnya. “Saat ditemukan, posisi korban tengkurap,” sebutnya.

Pada kesempatan ini, Kapolres meminta kepada masyarakat untuk berhatihati ketika berada di bantaran sungai atau di pinggir laut.

Mengingat kondisi cuaca saat ini yang kian tidak menentu.

Bahkan, katanya, beberapa minggu terakhir ini kejadian masyarakat teseret arus sungai hingga meninggal dunia beberapa kali terjadi.

Penemuan mayat dengan jenis kelamin perempuan itu sekitar pukul 15:00 wita tepatnya di teluk pantai tempat PT. APC yang merupakan perusahaan mutiara bekerja. “Benar ada penemuan mayat, identitasnya belum diketahui,” jelas Dandim 1625 Lotim, Letkol.

Inf. Agus Setiandar,SIP. Penemuan mayat itu terjadi pada hari, Selasa 16 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita Jerowaru. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan umur sekitar 30 tahun yang belum diketahui identitasnya. Saa ditemukan, korban dalam kondisi telanjang dan hanya menggunakan celana dalam.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan, Wanda pada saat perjalanan pergi memancing ikan di Teluk PT. Aoture kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. (yon)

Ida Bagus Made Winarta (Suara NTB/yon)

Polisi Masih Dalami Kasus Budidaya Ganja Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara hingga kini masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus budidaya ganja yang dilakukan oleh 2 orang pelaku, R dan A. Pascapengungkapan kasus, Jumat (11/1) lalu, Polres sejauh ini telah memproses kedua pelaku asal Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga tersebut.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suriyono, melalui Kasat Narkoba Polres Lotara, Iptu Remanto, SH., Jumat (18/1) mengatakan, pendalaman kasus terus diupayakan institusi Polres melalui Satnarkoba.

“Sampai hari ini masih kita coba teliti lokasi-lokasi yang diduga merupakan jalur pengembangan budidaya ganja oleh pelaku. Tapi sejauh ini belum ada perkembangan,” ujar Remanto.

Terhadap kedua pelaku yang sudah diamankan, Polres menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Proses hukumnya tetap berjalan sesuai prosedur. “Untuk sementara, kita belum berani secara terbuka mengungkap upaya pendalaman,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Polres Lombok Utara berhasil me-

nemukan lahan ganja milik oknum warga Dusun Dasan Tengah, Desa Persiapan Sama Guna (Desa Induk Jenggala), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Penggerebekan lahan ganja itu dilakukan Jumat siang - pekan lalu.

Kedua terduga pelaku penanam 20 batang ganja, R (31) dan A (25), terbukti menanam ganja di pekarangan rumah milik R, di Dusun Dasan Tengak, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung.

Kedua pelaku, terancam sanksi berat. Sesuai Pasal 111 ayat 1 dan 2, UU No 35 tahun 2009, kedua tersangka terancam kurungan penjara seumur hidup.

Ganja ditanam di wadah polyback pada areal 2x3 meter. Beberapa pohon ganja memiliki tinggi variatif, paling efektif 45 cm dan paling tinggi, 196 cm.

Informasi di TKP menyebut, pelaku membohongi warga perihal keberadaan pohon sakau itu. Kepada warga, pelaku berdalih yang disemainya adalah cabai Malaysia. Sedangkan di hadapan Kepolisian, pelaku membohongi warga dengan menyebut tanaman yang dibudidayakan adalah teh hijau Malaysia. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2019

Halaman 5

Minim Disentuh Pembangunan Huntap

Korban Gempa Mengadu ke Kepala BNPB

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat (Lobar) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk mengidentifikasi dan memastikan apakah benar masih ada 10 persen warga belum perekaman. Selain itu, coklit dimaksudkan untuk mendeteksi KTP ganda yang masih ditemukan di bawah.

Sebab mengacu hasil coklit di salah satu desa ditemukan banyak KTP lama yang ganda dan dimiliki orang buH. Muridun kan warga Lobar.

Kepala Dinas Dukcapil Lobar H. Muridun menyebutkan jumlah warga Lombok Barat saat ini adalah lebih dari 717 ribu “Warga wajib ber-KTP adalah 514.817 orang. Sayangnya baru 466.276 atau 90,57% yang telah cetak KTPnya. Sisanya ada 10 persen belum,” akunya pada Suara NTB, Jumat (18/1).

Ia menganggap kalau data 90 persen ini sudah habis perekaman. Karena sejauh ini warga yang memohon KTP di kantor sedikit. Untuk memastikan data inilah, pihaknya akan melakukan coklit menggunakan data base yang sudah ada dicetak lalu dicocokkan dengan data di dusun dan desa.

Mengacu hasil coklit, jelas dia, seperti di Desa Lingsar dari masyarakat belum perekaman berdasarkan data base 1972, setelah dilakukan coklit by name by address per dusun dan dicek bersama dengan kadus ternyata ditemukan yang riil masyarakat setempat yang ada hanya 115 orang. Pihaknya banyak menemukan warga luar yang meminjam alamat KTP di desa setempat. ‘’Misalnya jelas dia si A punya KTP dari Sekotong, mau pindah ke Gerung atau Narmada. Tapi setelah punya KTP baru, KTP lama tidak dirusak, ini yang menyebabkan dobel. Untuk memastikan inilah perlu coklit di samping mengidentifikasi 10 persen warga belum perekaman dan ber-KTP,’’ ujarnya.

Ia menambahkan, kendala yang dihadapi OPD nya untuk mempercepat perekaman yakni alat rekam dan cetak KTP yang rusak. Dalam rangka mempercepat proses perekaman administrasi kependudukan, menurut Muridun, pihaknya sejak setahun lalu sudah menjalankan aneka inovasi. “Kami melakukan pelayanan di lapangan, membuat posyanduk (pos pelayanan adminduk) bekerja sama dengan para Kepala Dusun, mensosialisasikan Gerasak (Gerakan Sadar Adminduk), memberikan layanan malam hari (Lamar), pelayanan online, dan bahkan konseling,” pungkas Muridun. (her)

(Suara NTB/dok)

Identifikasi KTP Ganda

Kepala Desa Kekait H. M. Zaini menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi di lokasi pengungsian. Termasuk rekening yang belum diterima warga. “Pihak BRI rencananya Senin membagikan rekening, kita tunggu nanti,” ujarnya.

Menurutnya informasi pembagian rekening itu juga sudah diterima beberapa warga dari Babinsasesuai hasil rapat koordinasi di Kecamatan Lingsar beberapa waktu lalu. Namun, dirinya belum mengetahui secara detail berapa warga yang sudah mempunyai rekening. Tidak disalurkannya rekening melalui kantor desa menjadi alasan mengapa pihak Pemdes setempat tidak mengetahui data. Hal tersebut sempat menjadi pertanyaan pihak pemerintah desa, sehingga sistem tersebut mulai diperbaiki. ”Katanya sekarang mau memperbaiki jalur itu, Senin dia (penyaluran rekening) akan melalui kantor desa,” katanya.

Kejelasan Rekrutmen P3K Tuntas Pekan Depan Praya (Suara NTB) Kejelasan soal rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam waktu dekat ini bakal menemukan titik terang. Pemerintah pusat pekan depan akan mengumpulkan semua Sekda se-Indonesia, untuk menjelaskan soal rencana rekrutmen P3K tersebut.

Demikian diungkapkan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., P.hD, saat dikonfirmasi Suara NTB di The Mandalika Kuta, Jumat (18/1).

Dihubungi usai mendamping Gubernur NTB, pada acara temu Bang Zul dan Ummi Rohmi, di kawasan The Mandalika Kuta, Rosiady mengaku, sudah mendapat undangan dari pemerintah pusat untuk bertemu dengan pemerintah pusat dan semua sekda se-Indonesia dengan agenda, pembahasan terkait P3K. Atas dasar itu, pihaknya belum bisa mengungkapkan seperti tahanan atapun mekanisme rekrutmen P3K. Termasuk soal kapan rekrutmen akan dilaksanakan. Pasalnya, pemerintah pusat baru akan menyampaikan soal semua hal terkait rekrutmen P3K pada saat pertemuan di Batam minggu depan, baik itu tahapan, mekanismes hingga jumlah P3K yang akan direkrut. Karena soal rekrutmen P3K tersebut, kewenangan sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat.

Sejauh ini, akunya, pihaknya belum mengetahui secara detail seperti pola rekrutmen P3K. Baru hanya sebatas informasi saja dan belum ada penjelasan secara jelas dari pemerintah pusat soal pegawai non PNS. “Jadi minggu depan, soal P3K baru akan jelas. Undangnya pun sudah saya terima,” sebutnya. (kir)

Meski demikian, sepengetahuannya ada sekitar ribuan warganya yang belum menerima rekening bantuan itu. Sementara hingga saat ini baru 52 unit rumah bantuan yang masih berproses pembangunan di desanya, baik Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) maupun Rumah Instan Konvensional (Riko).

“Hanya satu di Wadon itu yang sudah jadi contoh dalam rangka menyambut Presiden beberapa waktu lalu,” sambungnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, H M Najib mengaku jika kunjungan Kepala BNPB untuk percepatan pembangunan huntap. Menurutnya pihak BNPB menargetkan pembangunan huntap itu tuntas hingga berakhirnya masa transisi pemulihan. Bahkan target BNPB hampir sama dengan wapres pada bulan Maret tahun ini.”Insya Allah kita doakan saja (bisa Maret),”

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Kepala BNPB Doni Monardo saat meninjau lokasi huntara di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Lobar, Jumat (18/1). ujarnya. Meskipun target dari BNPB itu dirasa agak sulit.

Namun Najib mengaku tetap akan berusaha mencapainya.

“Kita berupaya untuk percepatan,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BNPB Doni Monardo didamp-

Terminal Haji LIA Siap Digunakan

(Suara NTB /her)

Pendapatan RSUD Tripat Lampaui Target Giri Menang (Suara NTB) Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju Gerung Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 melampaui target tahun 2018. Dari target pendapatan Rp36 miliar mampu dicapai Rp42 miliar, terdapat peningkatan pendapatan hingga Rp 6 miliar.

Karena capaian pendapatan melampaui target, beban target pendapatan bagi rumah sakit pun dinaikkan.

Tahun ini target pendapatan yang mesti dicapai Rp45-47 H. Arbain Ishak miliar, terdapat kenaikan Rp 5-6 miliar. ‘’Pendapatan kami tahun 2018 melampaui target hingga Rp6 miliar, dari target Rp36 miliar mampu dicapai Rp42 miliar,” kata Dirut RSUD Tripat Gerung drg. H. Arbain Ishak, pada Suara NTB, Jumat (18/1).

Diakuinya, peningkatan pendapatan ini ditopang jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit semakin tinggi. Setiap hari, kata dia terdapat 200 pasien yang berobat ke rumah sakit Tipe C tersebut. Di mana pasien ini didominasi dari BPJS, sehingga pendapatan per bulannya meningkat, bahkan klaim BPJS saja mencapai Rp 3 miliar.

Namun terkait klaim BPJS sejauh ini tersendat pembayarannya, sehingga pihaknya terpaksa kerjsama dengan bank untuk meminjam uang menutupi klaim BPJS. Langkah ini dilakukan agar pelayanan pasien tidak terganggu.

Kerjasama ini sudah berjalan sejak bulan Desember 2018.

Selain itu diakui persoalan yang dihadapi banyak kekurangan ruangan rawat inap dan poli serta ruang tunggu.

Sementara saat ini diakui jumlah pasien overload, sehingga pihaknya memanfaatkan ruangan yang sudah ada. “Banyak kita kekurangan ruangan, poli dan UGD dan ruang tunggu.

Kondisi overload, sebab ruangan yang ada tak mampu menampung,” jelas Arbain.

Sementara untuk anggaran penambahan ruangan sendiri tahun ini tidak ada, hal ini pula yang menyebabkan pihaknya kebingungan. Untuk mensiasati ini, pihaknya terpaksa memanfaatkan anggaran BLUD yang bisa diarahkan untuk pengmbangan rumah sakit. Diakui, akibat kekurangan ruangan ini mengakibatkan rencana membuka pelayanan sore belum bisa dilaksanakan, sebab tidak ada anggaran untuk menyiapkan ruangan, termasuk untuk cuci darah. Ke depan ia berharap ada anggaran untuk pengadaan ruangan.

Sementara itu, Asisten III Setda Lobar H. Fathurrahim mengatakan kenaikan target PAD yang dibebankan RSUD Tripat sesuai dengan potensi, menyusul pencapaian pendapatan rumah sakit umum ini melampaui target. “Tahun lalu kalau tidak salah pencapaiannya Rp 42 miliar, karena melampaui target, makanya kita naikkan targetnya. Tapi ini terus kita evaluasi,” jelas dia.(her)

Giri Menang (Suara NTB) – Korban gempa di daerah terdampak gempa terparah, seperti Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) mengadu pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo saat berkunjung ke kawasan ini, Jumat (18/1). Korban gempa berharap agar pemerintah segera merealisasikan janji-janjinya, termasuk pemberian jaminan hidup (jadup) bagi mereka.

Praya (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) NTB memastikan fasilitas berupa gedung terminal haji yang ada di kawasan Lombok International Airport (LIA) sudah bisa dipergunakan. Kendati masih ada beberapa fasilitas yang harus ditambah.

Demikian ditegaskan Kepala Dishub NTB, Drs. Lalu Bayu Windya, MSi., saat dikonfirmasi Suara NTB, di kawasan The Mandalika Kuta, Jumat (18/1).

Diakuinya, saat pihaknya masih mengkaji beberapa alternatif soal rencana pemanfaatan gedung tersebut. Apakah akan tetap digunakan sebagai terminal haji sebagaimana rencana awal ataukan ada rencana pemanfaatan yang lain. “Pilihan-pilihan ini nanti akan kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk ditetapkan pemanfaatan gedung terminal haji LIA tersebut,” terangnya.

Apalagi gedung tersebut cukup luas. Bisa digunakan untuk fasilitas jemaah umrah atau yang lain. Termasuk jika pihak AirAsia mau menggunakan fasilitas gedung ini sebagai kantor juga tidak masalah. “Kan kemarin AirAsia sudah mau masuk. Kalau menggunakan fasilitas gedung ini sebagai kantor, kita persilakan,” tandas Bayu.

Ia pun memastikan sudah tidak ada kegiatan konstruksi di gedung tersebut. Semua fasilitas dasar seperti air dan listrik juga sudah tersedia. Mebeler seperti meja, kursi sampai AC yang dibutuhkan untuk perkantoran juga sudah ada dan tinggal dipergunakan saja.

Soal rencana penggunakan fasilitas gedung untuk melayani jemaah haji, Bayu mengaku sudah menawarkan ke pihak Kementerian Agama (Kemenag) NTB. Namun sampai saat ini belum ada jawaban, apakah akan di-

gunakan untuk musim haji tahun ini atau belum. Tapi pihaknya menargetkan musim haji tahun depan, gedung tersebut sudah digunakan.

“Kami hanya menawarkan saja. Soal mau atau tidak itu tergantung pihak yang ditawarkan. Tapi yang jelas gedung sudah siap digunakan,” tegasnya.

Rencananya, jika benar dimanfaatkan untuk terminal haji nantinya para jemaah calon haji dari asrama haji akan diantar dulu ke terminal haji.

Sebelumnya kemudian diangkut menuju pesawat yang akan mengangkutnya ke tanah suci.

“Kalau selama ini jemaah haji menunggu di dalam bus sebelum masuk ke pesawat.

Tapi kalau terminal haji ini sudah dimanfaatkan, jemaah bisa menunggu di terminal haji dulu. Kalau pesawat sudah siap, baru akan diangkut ke pesawat,” paparnya. (kir)

Gugatan Ditolak Tim Sengketa

Pendukung Cakades Tempuh Jalur PTUN Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan pendukung calon kepala desa (cakades) Kuripan Timur Kecamatan Kuripan Lombok Barat (Lobar) mendatangi kantor DPRD, Jumat (18/ 1). Massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD H Sulhan Mukhlis, Anggota Dewan, Munawir Haris sedangkan dari pihak Pemda dihadiri Sekretaris Dinas PMD, Kasi Pemdes dan jajaran Kesbangpol serta Kasatpol PP. Perwakilan massa, M. Nurdin Efendi, mengaku, pihaknya mengaku ingin mencari keadilan ke DPRD terkait persoalan yang dihadapi. Paling tidak, ujarnya, DPRD bisa memfasilitasi warga untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa tersebut.

“Keputusan tim sengketa ini tidak mengakomodir atau mengabulkan permohonan tuntutan kami, ini kami minta ke dewan untuk memfasilitasi kami mencari keadilan,” jelas dia.

Dijelaskan Nurdin, apa

yang diputuskan tim ini dinilai janggal sebab tak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti yang dihadirkan oleh penggugat. Bahkan pihak tergugat dan panitia juga mengiyakan tuntutan mereka. Namun pada hasil akhir, justru tuntutan warga tak terpenuhi.

“Padahal di awal-awal ini fakta dan nyata terjadi, itu kami sampaikan di sidang, tapi H1 terbalik hasilnya tak sesuai harapan kami,”jelas dia.

Warga, jelas dia, memiliki tuntutan sederhana melakukan perhitungan ulang di TPS nomor 5. Hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kalaupun nanti hasilnya kalah, pihaknya menerima kekalahan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis menegaskan, harus ada kepastian hukum terhadap hal-hal yang sifatnya sengketa akibat politik. Misalnya seperti sengketa pilkades ini diatur dalam regulasi, ada penyelesaian di tingkat pemda kemudian kepu-

tusan kepala daerah itu bersifat final dan mengikat. “Seharusnya ini dibuktikan kepada masyarakat, supaya tidak menjadi pertanyaan dan asumsi, ada apa dan kenapa tidak berani dibuka?” jelas dia.

Karena itu ia meminta kepada tim sengketa untuk memberikan ruang dan membuktikan seadil-adilnya terhadap sengketa ini. Menurutnya kalau sekedar membuka tong untuk mencari keadilan, kenapa tidak dikabulkan saja.

Sementara Kasi Pemdes Dinas PMD, Suhamdi mengatakan mengacu dasar hukum tim sengketa tidak punya wewenang untuk melakukan penghitungan ulang. Sebab kata dia dari awal sudah dilakukan penghitungan ulang di desa.

Ketika sudah diputuskan dan semuanya sudah tanda tangan, maka sah secara hukum dan administrasi. “Lucu kalau ada isu ada penghitungan ulang, keputusan tim penyelesaian sengketa iya itu (tidak mengabulkan),” tegas dia. (her)

ingi Kepala BPBD Provinsi H. Mohammad Rum saat mengunjungi hunian sementara (huntara) menginstruksikan agar bantuan korban gempa dipercepat. Pihaknya memastikan rekening bantuan akan bisa diterima korban gempa,

Senin (21/1) mendatang.

Pengganti Willem Rampangilei ini berharap progress pembangunan rumah bantuan dapat segera selesai, sehingga masyarakat bisa menikmati hunian tetap (huntap) tahun ini. (her)

Sejumlah Pejabat Turun Jabatan

Bupati Tegaskan Telah Sesuai Hasil Penilaian Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah pejabat di Lombok Barat (Lobar) yang terkena demosi atau penurunan pangkat pada mutasi Rabu (16/1). Selain ada yang didemosi, ada juga pejabat yang terkena mutasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat. Pihak Pemda beralasan bahwa mutasi khusus pejabat Dukcapil telah mengantongi izin dari Kemendagri mengacu aturan Permendagri Nomor 76 tahun 2015.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, beberapa pejabat yang dimutasi setingkat eselon III atau kepala bidang menjadi kepala seksi di Kecamatan Lembar.

Bahkan, ada yang belum mendapatkan posisi alias non job.

Dikonfirmasi terkait hal ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan mutasi yang dilakukan telah melalui proses kajian dan penilaian.

“Ini hasil kajian dan penilaian, tidak ada pejabat yang non job,” tegasnya usai pelantikan.

Diakui pejabat Dukcapil yang digeser belum memiliki jabatan, sebab izin untuk pelantikan belum keluar dari Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, izin dari Dirjen sudah keluar namun tiga bulan lalu, sehingga masa berlakunya sudah habis. Sehingga izin itu tidak boleh dieksekusi. Akhirnya Kemendagripun mencoret dulu izin itu, kemudian Pemda diminta mengajukan mengajukan izin baru ke Dirjen Dukcapil.

“Sudah kami ajukan lagi ke Dirjen Dukcapil,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan SDM (BKD PSDM), Suparlan, S.Sos., mengatakan pejabat yang terkena demosi dan pergeseran menjadi kewenangan pimpinan. Dijelaskan khusus pejabat Dukcapil yang dilantik pada mutasi kemarin, sudah ada persetujuan dan izin dari Dirjen Dukcapil yang keluar

bulan Agustus tahun lalu. Sebelum dia menjadi Kepala BKD sudah ada persetujuan dan izin dari Dirjen Dukcapil untuk mutasi pejabat setempat. Pengurusan izin mutasi ini sendiri di Dirjen Dukcapil, sedangkan untuk izin umum di Kementerian Dalam Negeri.

Semestinya izin mutasi ini dieksekusi setelah izin keluar, namun saat itu terjadi gempa, sehingga terkendala.

Menurutnya pada bulan Agustus itu tidak bisa dilakukan pelantikan, karena kondisi tengah dilanda gempa. Bahkan jabatan kosong pun belum bisa diisi saat itu, sebab sibuk mengurus bencana gempa. Sehingga izin mutasi itu pun dilaksanakan Rabu lalu bersamaan dengan mutasi 251 pejabat di OPD lain. Sedangkan posisi dari Kabid pada dinas Dukcapil sendiri belum ada, namun masih berproses. Ia menampik jika ada pejabat non job, sebab masih dalam proses. “Ini kami sudah panggil bersangkutan supaya tidak ada kesan lain,” kata mantan Camat Batulayar ini.

Sebab jelas dia, sesuai perintah bupati sudah jelas tidak ada pejabat yang tidak punya jabatan. Sedangkan terkait jabatan yang demosi atau diturunkan jabatan, pihaknya menyarankan konfirmasi lebih detail ke Sekda.

Sementara itu Kadis Dukcapil Lobar, H. Muridun mengatakan mutasi di lingkup Dukcapil telah diatur dalam Permendagri nomor 76 tahun 2015. Mengacu aturan ini, syarat sebelum mutasi pejabat di kantor tersebut Pemda mmeminta rekomendasi ke gubernur dulu barulah prosesnya ke Kemendagri untuk mendapatkan SK persetujuan. “Kalau sudah ada ya, aman,” jelas dia.

Setelah SK persetujuan dari Kemendagri turun, atas dasar itulah bupati melantik pejabat di dinas terkait. Pihaknya tak punya kewenangan soal mutasi, sebab SK persetujuan turun dari pusat langsung ke BKD langsung. (her)

Penyandang Disabilitas Tuntut Penyediaan Akses Infrastruktur Giri Menang (Suara NTB) – Kaum penyandang cacat atau difabel di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menuntut penyediaan akses infrastuktur, baik berupa jalan, sarana pendukung di perkantoran dan tempat pelayanan publik. Pasalnya dinilai sejauh ini penyediaan infrastruktur khusus kaum difabel di Lobar tidak memadai, pemda dinilai belum berpihak kepada kaum difabel dalam hal penyediaan infrastrutur.

Hal ini mengemuka ketika Dinas Perhubungan melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat bertemu dengan paling sedikit 20-an penyandang disabilitas, di Aula Rapat FLLAJ di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Jumat (18/1). Kegiatan

ini diikuti pengurus dari organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB. Menurut Ketua HWDI NTB Sri Sukarni, masih banyak pihak yang belum memberikan perhatian bagi para penyandang disabilitas. “Bahkan, Pemda pun ketika membangun gedung atau jalan, mungkin tidak sempat memikirkan bahwa ada kelompok disabilitas yang berkepentingan untuk mengaksesnya. Mereka memberikan kursi roda, tapi tidak memberikan aksesnya. Trotoar di jalan pun, tingginya tidak memperhitungkan kondisi warga difabel. Trotoarnya terlalu tinggi, mestinya dibangun dengan menyesuaikan juga,” keluhnya.

HWDI, tambah Sri Sukarni, sangat berkepentingan memperjuangkan hak-hak warga

seperti dirinya. Jadi ke depan, harus pemda memberikan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, termasuk jasa parkir. ‘’Terkait dengan SIM (Surat Izin Mengemudi, red) D, kami pun sudah mendapat respons dari Polda,” tutur Sri. Di kesempatan terpisah, Kepala Dishub Lobar, H. Ahmad Syaikhu membenarkan sebagian besar infrastruktur pemerintahan sekalipun, belum banyak yang memberikan akses ramah kepada para penyandang disabilitas. Namun pihaknya, berkomitmen untuk meneruskan masukan dari HWDI kepada seluruh pemangku kepentingan. “Itu mengapa kita menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan apa yang kita lakukan.

Kita juga ingin mendengar

(Suara NTB /her)

PERTEMUAN - Dinas Perhubungan dan FFLAJ menggelar pertemuan dengan kaum difabel guna menyerap keinginan dari kaum difabel terkait penyediaan akses infrastruktur. masukan dan informasi dari apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ujar Saikhu.

Pihaknya, aku Saikhu, akan

mengkoordinasikan hal itu dengan OPD di Lombok Barat yang terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2019

Halaman 6

Pejabat Terjerat Tipikor Jadi Kepala OPD, Bupati Diminta Tegas (Suara NTB/arn)

Endriyono

Siaga Cuaca Ekstrem di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tingginya intensitas hujan di Sumbawa dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan beberapa wilayah terendam.

Apalagi, jelang puncak musim hujan sekitar akhir Januari hingga Awal Februari. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sumbawa meminta masyarakat siaga dan mewaspadai potensi cuaca ekstrem hingga beberapa minggu mendatang.

Kepala BMKG Sumbawa, Endriyono, S.P yang ditemui Suara NTB di ruangannya, Jumat (18/1) mengakui dalam beberapa hari ini intensitas hujan di wilayah Sumbawa tinggi. Hal ini karena adanya pertemuan angin yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan awan dengan cepat.

“Pulau Sumbawa itu ada pertemuan angin. Artinya anginnya itu berbelok di atas wilayah kita sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan awan dengan cepat. Karena adanya fenomena itu otomatis awannya mengumpul di atas kita, sehingga terjadi peningkatan intensitas hujan. Jadi baik dari Bima, Dompu, Sumbawa. Memang tiga hari ini kita intensitasnya tinggi,” ujarnya.

Dijelaskannya, curah hujan yang terjadi di Kota Sumbawa sehari yang lalu tercatat di Kantor BMKG mencapai 100 milimeter. Kemudian yang terjadi di wilayah Unter Iwes 110 milimeter. Curah hujan tersebut termasuk ekstrem. Sedangkan untuk dua hari yang lalu yang menyebabkan meluapnya sungai Brang Biji, karena di wilayah Batulanteh tercatat 83. Sedangkan di wilayah kota tidak terlalu signifikan.

“Yang dikatakan ekstrem itu, kalau curah hujan satu hari satu malam atau 24 jam mencapai 100 milimeter. Sedangkan kita kemarin hanya 1 sampai 2 jam tetapi menyentuh angka 100 milimeter. Jadi memang curah hujannya tinggi untuk wilayah Kota Sumbawa untuk yang kemarin. Kalau 100 milimeter pasti banjir. Memang perlu diwaspadai peningkatan intensitas hujan ini,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai terjadinya cuaca ekstrem. Apalagi puncak musim hujan ini akan berlangsung akhir Januari hingga Februari mendatang. “Biasanya kalau puncak musim hujan untuk wilayah kita akhir Januari sampai dengan awal Februari. Kedepan sampai awal Februari harus tetap siaga. Memang ada jedanya. Tapi kewaspadaan kedepan juga harus, karena belum puncaknya,” pungkasnya. (arn)

Lahan Padi di KSB Mulai Terserang Hama Taliwang (Suara NTB) Sejumlah lahan pertanian padi di desa Tepas terserang hama wereng cokelat musim tanam pertama Oktober-Maret (Okmar). Bahkan total luas lahan yang terserang hama wereng mencapai satu hektar dari jumlah luas lahan sekitar 10 hektar. Hama tersebut merusak batang padi dengan cara menyerap cairannya, sehingga tanaman padi akan menghitam dan mati.

“Kita baru terima laporannya, makanya dalam waktu dekat ini kita akan turun lapangan melakukan pencegahan agar tidak tersebar ke lahan lain. Kita juga sudah siapkan sarana pencegahannya mulai dari obat-obatan hingga tenaga PPL yang siap melakukan pemantauan kondisi terkini.

Hal ini kita lakukan agar kerusakan lahannya tidak semakin luas nanti,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) melalui Kabid Pertanian dan tanaman pangan Syaiful Ulum SP kepada Suara NTB, Jumat (18/1).

Dikatakannya, serangan hama tersebut sifatnya tidak terlalu luas yakni sekitar 1 hektar saja. Kendati demikian, pihak terkait sudah mulai mendistribusikan saprodi berupa pestisida serta 40 liter insektisida untuk membasmi serangan hama ini.

Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan hama akan menyebar ke lokasi lainnya. Tapi secara keseluruhan tidak terlalu berdampak karena luas lahannya juga tidak banyak dan pihak terkait juga sudah dilakukan antisipasi. Salah satunya dengan penyemprotan dan hal-hal yang lainnya.”Kita antisipasi dengan mengirimkan saprodi ke lokasi yang terdampak. Kami juga sangat berharap tidak ada lokasi lain yang mengalami hal yang sama,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, untuk sementara ini, hanya Desa Tepas saja yang sudah melaporkan serangan hama wereng ini. Sementara untuk lokasi lainnya, hingga saat ini belum menerima laporan baik itu secara lisan maupun resmi. Namun demikian, pihak terkait tetap berharap adanya laporan masyarakat ketika ada indikaai hama ini menyerang, sehingga bisa langsung diantisipasi.

Jika tidak ada laporan, sedangkan hama ini ada dikhawatirkan akan meluas ke lokasi lainnya dan akan lebih banyak lahan yang terancam gagal panen. Makanya peran serta dari para petani diharapkan bisa terjalin dengan baik sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. ”Kita sangat berharap adanya laporan masyarakat terkait serangan hama wereng ini dan kita tetap akan antisipasi. Sehingga tidak meluas ke lahan berikutnya,” tukasnya. (ils)

Data yang dihimpun Suara NTB, tercatat ada empat pejabat eselon II yang kini menempati jabatan strategis sebagai Kepala OPD. Masing-masing inisial, HP, TR, LK serta S. Dua orang yakni HP dan TR sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oknum HP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Kopi Tambora. Sementara TR terlibat kasus sampan Fiberglas. Sementara oknum LK dan SJ bahkan telah divonis oleh Pengadilan.

“Soal ini Bupati harus berani dan tegas. Tidak memberikan jabatan strategis kepada pejabat yang sudah jelas-

jelas terjerat kasus Korupsi,” kata Akademisi Bima, Taufik, SH, MH, kepada Suara NTB. Menurutnya, ketegasan dan keberanian tersebut berdasarkan kode etik ASN serta UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 87 yang berbunyi memberhentikan tidak hormat terhadap ASN yang terpidana kasus korupsi.

“Apalagi ada SKB Tiga Menteri yang mengharuskan ASN tersandung kasus Tipikor dipecat. Beberapa regulasi dan aturan ini harusnya diterapkan oleh Bupati,” katanya.

Karena menurut dia, pejabat yang tersangkut Tipikor dan

masih ditunjuk atau diangkat sebagai pimpinan OPD menandakan bahwa Pemerintah Daerah tidak komitmen menjalankan Pemerintah yang baik dan bersih (good goverment).

“Salahsatu terlaksanannya pemerintahan yang good government yakni tegaknya hukum,” kata Dosen pengajar mata kuliah pendidikan Anti Korupsi di salahsatu PTS di Bima ini.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Ilham H. Adnan, SH. Duta PAN ini mengutarakan Bupati harus menempatkan pejabat yang tidak tersangkut hukum untuk

(SuaraNTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Akademisi Bima dan Anggota DPRD Kabupaten Bima mendesak Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE untuk tegas dan berani mencopot sejumlah pejabat yang diduga terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjadi kepala OPD.

Ilham H. Adnan memimpin OPD. “Eloknya seperti itu dan kita akan mendesak persoalan ini ke Pemerintah secepatnya,” katanya.

Ilham menambahkan, pejabat yang diangkat untuk memimpin sebuah OPD, haruslah yang memiliki integritas dan

Taufik kapablitas yang jelas. Tidak tidak tersandung persoalan hukum, apalagi kasus Tipikor.

“Saya kira ini yang harus dievaluasi. Kami di Komisi I akan mendorong Bupati untuk mengevaluasinya,” pungkasnya. (uki)

Dompu Ajukan KLB Rabies ke Gubernur

(Suara NTB/ils)

RAWAN AMBLAS - Kondisi Jalan di Poto Batu, Sumbawa Barat. Jalan ini merupakan Jalan negara kondisi saat ini juga menghawatirkan karena tebing Jalan mulai tergerus ke dalam.

APBD 2019 Disahkan

Pemkab Dompu Bisa Bayar Gaji dan Lanjutkan Klaster II Dompu (Suara NTB) Kisruh soal APBD Dompu tahun 2019 yang tidak kunjung ditandatangani oleh Ketua DPRD Dompu akhirnya berakhir setelah dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Raperda APBD tahun 2019 sudah memenuhi syarat menjadi Perda APBD dan telah diregistrasi mesti hanya ditandatangani oleh dua Wakil Ketua DPRD Dompu. Gaji ASN di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu akan dibayarkan pekan depan dan pembangunan lanjutan Klaster II gedung perkantoran tetap dilakukan.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (18/1/ 2019) kemarin mengakui telah mengkonsultasikan APBD Dompu tahun 2019 ke Pemprov NTB. Hasilnya, Pemkab Dompu diminta segera melaksanakan Perda APBD yang ada dan sudah diberi nomor registrasi Perda walaupun baru ditandatangani oleh dua Wakil Ketua DPRD. Berdasarkan itu, dalam beberapa hari mendatang akan disiapkan DPA masing-masing OPD dan keputusan penunjukan pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta bendahara.

“Insyaallah, Senin nanti itu kan mengalir saja (syarat administrasi),” katanya.

APBD Dompu tahun 2019 dengan total belanja daerah sebesar Rp1.228.292.767.091,- dan pendapatan daerah sebesar Rp1.194.938.780.051,sehingga mengalami devisit sebesar Rp33.353.987.040,-. Namun devisit ini ditutupi dari pembiayaan neto sejumlah devisit. Raperda ini sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi APBD karena sudah melalui prosedur yang benar dan sah berdasarkan mekanisme prosedur dan aturan yang berlaku.

Tiga syarat yang diserahkan Pemkab Dompu berupa persetujuan tiga pimpinan DPRD Dompu dalam bentuk salinan dan batang tubuh APBD Dompu tahun 2019. Pembangunan lanjutan Klaster II yang tidak ada dalam KUA/ PPAS dan tidak melalui pembahasan seperti dipersoalkan Ketua DPRD dan beberapa ang-

gota Banggar tidak benar.

“Setelah dilakukan penelitian dokumen bersama pihak provinsi tentang Klaster II, termuat jelas dalam RKPD, dalam KUA/PPAS dan dalam RAPBD dan nota keuangan. Semuanya sudah ditandatangani oleh 3 pimpinan DPRD,” kata H. Agus Bukhari membacakan kesimpulan Pemprov atas APBD Dompu tahun 2019.

Selain itu, Pemprov menyebutkan sudah melakukan evaluasi terhadap RAPBD yang diajukan Pemkab Dompu dengan hasil bahwa adanya doble rekening dan kesalahan kode rekening. Catatan ini sudah diperbaiki dan hasilnya sudah mendapat persetujuan dan ditandatangani 2 pimpinan DPRD, sehingga sah menurut aturan yang berlaku. “Karena dalam aturan, pimpinan DPRD itu kolektif kolegial sesuai PP no 12 pasal 35 dan penjelasannya,” kutip H. Agus Bukhari.

Sebagaimana diketahui, APBD Dompu tahun 2019 yang disepakati bersama dalam paripurna Dewan 29 November 2018 lalu terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.194.938.780.051,-. Ini terdiri dari PAD sebesar Rp101.031.715.383,-, dana perimbangan sebesar Rp903.968.168.000,dan lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp189.938.896.668,-.

Belanja daerah sebesar Rp1.228.292.767.091,- dan terbagi dalam belanja tidak langsung sebesar Rp619.036.501.366,. Belanja tidak langsung ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp467.349.333.210,- belanja hibah Rp11.468.438.000,- belanja bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp2.618.438.000,- belanja bagi hasil kepada Pemdes sebesar Rp1.405.772.056,-, belanja bantuan keuangan kepada Pemdes sebesar Rp133.194.520.100,-, serta belanja tidak terduga sebesar Rp3 M. Sementara belanja langsung sebesar Rp608.069.367.303,30. Pada belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp33.038.858.583,- belanja barang dan jasa sebesar Rp280.241.872.928,- dan belanja modal sebesar Rp295.975.534.214,-. (ula)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Peduli Sesama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Tentu kita paham kebutuhan Sumbawa Besar (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 darah untuk operasi, ibu melahirkan Berbagai kegiatan bhakti sosial 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang kekurangan darah, kebutuhan(baksos) dilaksanakan Dinas Keseha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nya sangat tinggi. Dan kegiatan dotan (Dikes) Kabupaten Sumbawa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nor darah ini merupakan kepedulian dalam rangka HUT Kabupaten Sum1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kita kepada masyarakat,” ujarnya bawa ke-60. Setelah sukses mengge1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 didampingi Sekdis Kesehatan Kabular khitanan massal serempak di se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 paten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, mua kecamatan, kali ini melaksana1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di sela-sela kegiatan donor darah. kan donor darah di kantor setempat, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Disampaikannya, terkait kegiaJumat (18/1).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tan donor darah ini sebenarnya Dari kegiatan tersebut, sekitar 70 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dikes sudah mengambil bagian sekantong darah yang terkumpul dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cara rutin. Dimana setidaknya dua 50 kantong yang ditargetkan. Peser1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sampai empat kali melaksanakan ta dalam kegiatan melibatkan selu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 donor darah secara mandiri tanpa ruh SKPD di lingkup Pemkab Sum1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terkait dengan event tertentu. bawa. Selain itu turut bergabung in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sebelumnya, kata Didi, kegiatan stansi vertikal seperti Imigrasi Sum1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lain yang dilaksanakan seperti khi- CEK KESEHATAN - Sekdis Kesehatan Sumbawa, Surya Darmasya saat bawa dan Kodim 1607 Sumbawa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tanan massal berlangsung sangat melakukan pengecekan kesehatan untuk kegiatan donor darah.

Plt. Kepala Dikes Sumbawa, Didi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sukses. Pelaksanaannya serentak di Darsani menjelaskan, kegiatan donor 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sal sendiri oleh masyarakat itu, ngurangi benban masyarakat.

25 puskesmas di 24 kecamatan di darah ini merupakan rangkaian keg1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak kurang dari Rp10 juta. Dengan “Dalam hitungan ekonomi sudah Kabupaten Sumbawa.

Dari kegiatan iatan HUT Kabupaten Sumbawa yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 760 sasaran, Pak Bupati berhasil sedikit mengurangi beban di tersebut berhasil menyasar 760 orke 60. Disamping itu, kegiatan ini se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengurangi beban di mayarakat,” masyarakat kurang lebih Rp7 milang anak. Sebagai bentuk keberpibagai bentuk kepedulian pihaknya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pungkasnya. (ind/arn/*) iar. Karena kalau pelaksanaan mashakan pemerintah untuk lebih meuntuk membantu masyarakat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Dikes Gelar Kegiatan Donor Darah

(Suara NTB/ind)

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu terinfeksi rabies atau penyakit anjing gila setelah hasil laboratorium Balai Kesehatan Hewan Denpasar Bali menyatakan positif atas sampel yang dikirim. Sebanyak 69 kasus manusia digigit anjing selama November 2018 – Januari 2019 dan seorang anak usia 13 tahun asal Anamina Kecamatan Manggelewa meninggal dunia karena terjangkit virus rabies.

Banyaknya kasus digigit anjing di Kabupaten Dompu hingga menimbulkan seorang anak meninggal dunia, membuat Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menggelar rapat terbatas bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Balai Kesehatan Hewan Denpasar, dan jajaran pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu, Jumat (18/1/2019) pagi.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI dalam konfrensi pers usai rapat terbatas kasus rabies di ruang rapat Bupati mengatakan, Pemda Dompu telah membentuk tim pengendalian rabies dan akan menyurati Gubernur NTB terkait kasus rabies untuk mengeluarkan diskresi agar lalu lintas anjing antar pulau dan wilayah ditiadakan. Karena anjing ini ada yang didatangkan dari Bali maupun dari wilayah timur (NTT) melalui perahu ikan tangkap, anjing liar dalam daerah, dan pertumbuhan populasi anjing yang begitu luar biasa. “(Desa) Dorebara, populasinya (anjing) cukup luar biasa,” kata H Agus Bukhari.

Dengan diskresi dari Gubernur dan penetapan KLB rabies di Kabupaten Dompu, kata H Agus Bukhari, menjadi alasan bagi pihaknya dalam mengambil tindakan represif. Tapi tim yang dibentuk ini akan bekerja melakukan identifikasi populasi anjing dan melakukan vaksinasi dan sterilisasi.

Kepala Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir. Zaenal Arifin, MSI pada kesempatan yang sama menambahkan, wilayah NTB termasuk Kabupaten Dompu tidak memiliki sejarah rabies atau penyakit anjing gila sehingga tidak ada persediaan untuk vaksinnya. Karena sejarah itu pula, pihaknya belum bisa memastikan rabies terhadap pengaduan warga ada yang digigit anjing selama ini.

“Setelah kami berhasil mengambil sample dan dinyatakan positif rabies oleh Balai Kesehatan Hewan Denpasar, baru kami miliki dasar,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, 69 kasus gigit anjing yang terungkap ini merupakan kasus yang dilaporkan. Begitu juga dengan seorang anak yang menjadi korban rabies dari Anamina Manggelewa. Informasi warga Kempo yang meninggal digigit anjing peliharaannya dan sudah meninggal, terputus informasinya.

“Saya memang sudah dengar informasi itu. Tapi saya ndak tahu kalau sudah meninggal (korbannya). Pihak Puskesmas (Kempo), karena belum pernah menangani kasus rabies, sehingga ditangani seperti pasien biasa,” katanya.

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit hewan menular yang tergolong penyakit tertua di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus bersifat akut, menyerang susunan syaraf pusat (otak) dan dapat menular ke manusia. Anjing yang terkena rabies memiliki ciri seperti biasanya tampak tidak sehat, gelisah, dan agresif. Keluar air liur berlebihan dan lidah terjulur. Suka menyendiri dan berada di tempat gelap. Ekor ditekuk diantara kedua kaki belakang. Suka menggigit apa saja yang ada disekitarnya. Takut cahaya.

Tidak mau makan dan minum, tapi merasa sangat haus. Takut air dan takut suara. (ula)

(Suara NTB/ula)

KONFERENSI PERS - Sekda Dompu, H Agus Bukhari, (kanan) didampingi Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Zaenal Arifin, saat menggelar konferensi pers di ruang rapat Bupati, Jumat (18/1/2019).

Kinerja Saber Pungli Dompu Belum Maksimal Dompu (Suara NTB) – Praktek Pungutan Liar (Pungli) di Dompu terindikasi marak terjadi. Terutama, di pusat-pusat pelayanan publik. Kendati begitu, rupanya Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk beberapa tahun terakhir masih minim mengungkap kejahatan tersebut di wilayah ini.

Wakapolres Dompu, Kompol Hasbullah, SH., selaku Ketua Tim Satgas Saber Pungli mengakui minimnya pengungkapan kasus ini di lapangan.

“Memang sampai sekarang kita masih minim mengungkap kasus Pungli ini,” kata dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (18/1).

Minimnya pengungkapan kasus tersebut, menurut dia, bukan terkendala lemahnya kinerja jajaran di lapangan, tetapi memang murni kejahatannya yang minim ditemukan.

Kalaupun ada, kasusnya masih tergolong receh sehingga enggan untuk ditindak lanjuti ke pros-

es hukum, seperti misalnya penarikan biaya parkir di titik tertentu yang di luar aturan.

“Kalau kita mau ungkap yang kecil seperti memang ada tapi kita kan ingin yang besar, kasian masyarakatnya kalau yang kecil begini nanti ada yang bilang kita tebang pilih,” ungkapnya.

Selain adanya pemilahan kasus, minimnya pengungkapan tersebut juga menjadi bukti bahwa praktek Pungli di lapangan nihil terjadi, sehingga dirasa berhasil apa yang telah dilakukan satuan kerjanya di bidang pencegahan dalam membina masyarakat saat ini.

Dan itu diperkuat dalam beberapa kali penyelidikan kasus yang pernah dilakukan, dimana pihaknya selalu terkendala barang bukti yang cukup untuk menjerat terduga pelaku. “Kita menginginkan ada kasus tapi tidak bisa kita paksakan orang kalau tidak ada kaitannya. Pembuktiannya tidak ada, unsur pasalnya tidak ada ya tidak bisa kita proses,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2019

Jendela Sastra

Halaman 7

CERPEN

Yang Berteriak di Depan Rumahku Setiap Malam Eyok El-Abrorii

Aku sedang duduk di teras lantai dua rumah ketika Mak Leha berteriak-teriak pada gang sempit depan rumahku. Seperti biasanya, dia mengenakan pakaian lusuh yang dia sebut-sebut adalah pakaian terbaik di kampung kami. Tapi siapa yang tak tahu Mak Leha, perempuan setengah baya yang mulai tak waras sedari suaminya meninggal itu.

“PARDI bangsat, Pardi bangsat!” teriaknya berulang membangunkan bayi-bayi yang hampir pulas pada susuan ibunya. Setiap malam kami selalu mendengar teriakan yang seperti tuter tak sabar itu. Kami sudah lumrah. Tak ada yang dapat kami lakukan. Pernah Pak Haji mencegatnya, malah Pak Haji menjadi bulan-bulanan sumpah serapahnya. “Kau tak mengerti, Ji. Pardi pergi, Ji. Pardi pergi. Tak usah menghentikanku memakinya!” bentaknya dengan liur meletup-letup dari bibir keringnya.

Mak Leha enam tahun lalu pindah ke kampung kami dengan Pardi, suaminya. Rumahnya tersekat masjid dengan rumahku. Sejak dia menetap di kampung kami, Pardi sering berkumpul dengan kepala-kepala keluarga lain, termasuk aku. Kami setiap malam berjudi di berugak depan masjid. Kampung kami memanglah kampung judi, bandar-bandar besar kebanyakan menetap di sini. Dan Pardi, tak boleh tidak ikut pula bergaul dengan kami.

Mak Leha juga berjualan lontong di depan rumahnya. Di kalangan ibu-ibu, dia terkenal ramah dan banyak yang iri dengan kecantikannya, juga buah dadanya yang tetap berisi walaupun telah dua anak menetek padanya. Tak seperti ibu-ibu lain, istriku malah membencinya, sebab dia berpikir bahwa aku menyukainya. Memang benar, karena aku dekat dengan Pardi, aku sering menginap di rumahnya. “Kamu pasti hanya berniat untuk menemui Leha,” Selalu begitu ucap istriku jika aku berpamit untuk ke rumah Pardi, yang juga selalu kujawab dengan bentakan.

Sungguh, aku mengakui bahwa memang aku menyukai istri teman dekatku itu. Dan kami juga sering main mata jika Mak Leha keluar membawakan nampan dengan sekocor tuak dan dua buah gelas.

Pernah ketika mabuk, Pardi mencumbu Mak Leha di depanku. Tentu sebagai lelaki normal, bergairah pula diriku.

Sesaat setelah Pardi pulas, Mak Leha mengunciku di kamar, dan terjadilah hal memalukan itu. *** Di tahun-tahun berikutnya, Mak Leha tak lagi berjualan lontong, sebab modalnya telah habis oleh judi suaminya. Sejak saat itulah Mak Leha tak ramah lagi. Dia mudah marah.

Dia membenci kampung kami.

Istriku bercerita pada suatu malam, katanya Mak Leha pernah mendatangi rumah Pak Haji, satu-satunya orang alim di kampung kami. Mak Leha menceritakan semua masalah keluarganya kepada Pak Haji. Namun Pak Haji saat itu sedang mabuk. “Judi tak dapat ditinggalkan di kampung ini, Leha. Ia telah jadi pekerjaan pokok di sini. Paling tidak kau harus mengerti dengan keadaan ini,” Pak Haji meneguk tuak terakhirnya.

“Lalu aku harus bagaimana, Ji?” Pak Haji tak menjawab, dia hanya memandang tajam ke arah pinggang wanita berpakaian minim itu. Dan sepertiku, hal memalukan itu juga terjadi.

Aku tak heran mendengar isu murahan semacam itu terjadi di kampung kami. Pak Haji sebenarnya tak pernah melakukan ibadah ke Makkah. Dia dikenal sebagai belian tenung di kampung laknat ini. Jika kau ingin tahu halhal gaib yang dapat melindungimu dari pencurian, kau dapat berguru pada Pak Haji.

Sebab itulah, dia sangat disegani di kampung ini. Dan sebab itu pula dia digelari Pak Haji.

Sebelum pulang dari rumah Pak Haji, Mak Leha diberikan tujuh lembar uang seratus ribuan oleh Pak Haji. “Gunakan sebagai modal warung lontongmu kembali.” Tapi, setiap akhir bulan, modal dari Pak Haji selalu habis oleh Pardi. Dan setiap awal bulan, Mak Leha selalu mengunjungi rumah Pak Haji.

Pardi tentu tahu perihal kelakuan istrinya dengan Pak Haji. Tapi Pardi hanya diam.

Jika dia mencegah, tentu dia tak dapat melanjutkan judi

(Hubertine Heijermans/flickr)

untuk satu bulan. Rumah tangga mereka saat itu tak harmonis lagi. Dua anaknya yang masih kelas 4 SD dan kelas 2 SMP telah berubah menjadi ketua geng untuk anak-anak sebayanya. Anak pertamanya beberapa kali pulang babak belur sebab tawuran dengan kampung sebelah. Sementara anak kedua sering sekali ditemukan ketiduran di ujung gang sempit dengan anak lain sebab mabuk semalaman.

Mak Leha dan Pardi tak pernah peduli dengan anakanaknya. Mereka selalu tertawa sambil berucap “Anjing!” jika kedua anaknya sampai rumah dengan cara tak wajar. *** Di minggu terakhir hidupnya, Pardi tengah minum di depan masjid denganku. Langit sore sungguh murung wak-

tu itu. Kampung kami mulai dibasahi hujan tipis. Sementara plastik tuak kami masih belum habis setengah.

“Sudah mulai dingin,” Pardi memulai obrolan.

Aku menuangkan tuak untuknya. Kami mabuk berat. Hari sudah gelap, namun masjid di depan kami belum juga meneriakan azan. “Sampai kapan kita hendak hidup seperti ini,” Pardi bergumam. Aku terkejut mendengar ucapannya. Mungkin saja dia rindu dengan kehidupannya sebelum menetap di kampung ini. Aku telah banyak mengenalnya, katanya dulu dia bekerja pada perusahaan kayu. Namun, rasanya pekerjaan itu sungguh tak mencukupi biaya pendidikan kedua anaknya. Dia dan keluarganyapun memutuskan untuk hijrah ke kampung kami.

Kata orang, penduduk kampung

kami rata-rata orang berada.

Tak ada yang tahu apa sebenarnya kerja kami. Di luar, kami berkamuflase sebagai orang-orang pabrik yang bekerja pada Pak Haji. Di luar, Pak Haji dikenal sebagai salah satu bos pabrik tambang. Tambang itulah yang menjadi tameng ampuh untuk bisnis judi kami.

Malam semakin larut.

Lampu masjid tak dinyalakan. Malam ini juga sangat sepi. Mungkin sebab gerimis. Pemuda tak terdengar riuh di gang kampung. Hanya aku dan Pardi yang leyekleyek di berugak.

Kemudian, dari luar, sekelompok orang membawa parang leluasa memasuki gang. Aku masih duduk, sementara Pardi merebahkan tubuhnya sebab mabuk berat. “Pardi, bahaya.

Pardi, bahaya!” Pardi tak menggubris. Sebab panik, aku berusaha merangkul Pardi. Namun aku juga cukup mabuk. Di depan, orang-orang itu mulai sumringah melihat kami jalan gontai melewati masjid. Aku semakin panik, Pardi tak juga sadar.

Akhirnya aku melempar Pardi ke semak-semak pinggir jalan.

Aku berlari semampunya. Setelah lumayan jauh, aku melihat puluhan pemuda itu memukuli Pardi. Aku berteriak, agar penduduk segera keluar. Orang-orang itu berlari keluar gang setelah menusukkan belati di ulu hati Pardi. “Mereka masih dendam dengan orang kampung kita, ketua bandar judi mereka dikalahkan Pak Haji dua bulan lalu,” kata orang-orang yang mengerumuni mayat Pardi. *** Mak Leha sering meng-

gerutu sendiri sejak kejadian naas itu. Sementara dua anaknya berhenti sekolah sebab tak ada biaya. Pak Haji tak lagi menerima Mak Leha, sebab takut hubungan mereka berlanjut ke pernikahan.

Mak Leha tahunya malam itu Pardi minum denganku.

Sebab itulah, dia selalu mendatangi rumahku tiap malam.

Melontarkan banyak sumpah serapah padaku, juga buat Pardi, mendiang suaminya.

Namun aku dan warga lain tak pernah menggubris.* Lombok, 2018 Eyok El-Abrorii lahir di Sakra Barat, 27 Juni 1999.

Sekarang bergiat di Komunitas tulissenja.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 PUISI 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Fajar Kliwon 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Ketika Matahari Terbenam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Pertemuan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ketika matahari terbenam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 biru langit pulang ke dadaku apa angin berhenti, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lalu mencari-cari daun firman 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kita tak butuhkan, Tuhan kali ini yang nyaris lepas, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kita hanya harus mencuri ketika menyentuh tubuhmu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Di Lorong mata para pastor, telinga para penyair 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 di lorong ini hati anjing yang lapar, jiwa-jiwa orang gila aku berhenti di hadapanmu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 suaraku menjauh kekosongan ini kembang mawar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 tapi aku tak bisa untuk menghadapi kejatuhan ini dengan bercak darah tak kukenal, lalu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Sajak ke mana-mana maut seakan angin beliung melempar atap-atapku.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kata-kata tumbuh ketika matahari terbenam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ketika maut menunggangi kuda putih seperti lumut biru langit pulang ke dadaku apa angin berhenti 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dari arah laut yang surut kata-kata yang mungkin hijau saat masa depan terkunci 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hatiku menyanyikan namamu di mana selalu ada jasad-jasad aku ingin menganggapmu pengembaraan hanya kosong 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kusempurnakan tubuh manusiaku lalu berfirman: menggeliat dan memperkenalkan diri sebagai diriku sendiri, Desti dan doa tergelincir di tubuhmu.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 “aku bukan siapa-siapa” selanjutnya akan kujamah gereja 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ketika nasib adalah rumah tapi, kita selalu menyebutnya nasib. masjid, dan tempat-tempat orang suci 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 betapa kubenci keyakinan ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dan pikiran adalah jalan yang belum kau jamah lorong adalah ruang di mana aku hidup seakan-akan di sini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 takkan pernah ada yang runtuh dan ditelan bumi aku dihidupkan kata-kata. mencuri apa yang mereka punya cemas dan takut membuat dadaku 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 takkan ada yang hilang, semua abadi. mematangkan buahnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 2018 ketika matahari terbenam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ketika maut menunggangi kuda putih biru langit pulang ke dadaku betapa kubenci saat-saat ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 lalu menculikku ke sudut kota entah ketika seseorang meraba tubuhku 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kubiarkan tubuh wanitaku melumat birahinya untuk menganggapmu dengan gairah yang parah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 hobi maut adalah jatuh cinta. sebagai diriku sendiri selain nasib, tiada nama sepadan untuknya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 aku akan mencuri apa yang Tuhan pakai 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 untuk menafsirkanmu sebelum kureguk hakikatmu maka hisaplah seluruh hidupku hey, kenapa aku manusia 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sebagaimana kau menghisap ketakutan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 kau diam saja, angin tetap saja.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 ketika maut menunggangi kuda putih di cawan yang nyaris pecah, hatiku kini, selalu ketika melihatmu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 dan kau mengira masa depan sebentar lagi aku tergelincir pada pertemuan ini-ini juga.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 terkunci.

2019 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 2018 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Fajar Kliwon lahir di Bandung, 2018 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 30 Desember 1998. Bergiat di Arena 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Studi Apresiasi Sastra (ASAS) Univer123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 sitas Pendidikan Indonesia (UPI), 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Bandung.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

SUARA NTB

Sabtu, 19 Januari 2019

Halaman 8

(Suara NTB/ndi)

Suasana nonton bareng di posko pemenangan Jokowi-Ma’ruf, di kantor Golkar NTB.

(Suara NTB/ndi)

Kegiatan nonton bareng di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Jalan langko, Mataram.

Nobar Debat Capres/Cawapres di NTB

Penonton Didominasi Pendukung Prabowo-Sandi Mataram (Suara NTB) Debat perdana pasangan Capres/Cawapres telah digelar pada Kamis (17/1) malam lalu. Penampilan kedua pasangan capres/cawapres dalam debat tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya pada Pilpres 2019 yang akan digelar 17 April mendatang.

Dalam rangka memeriahkan pelaksanaan debat kandidat tersebut, masing-masing

tim pemenangan kedua pasangan Capres/Cawapres menginstruksikan agar di tiap daerah untuk menggelar acara nobar di posko pemenangan masingmasing. Di NTB sendiri kegiatan nobar juga dilaksanakan oleh kedua tim kampanye.

Untuk Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Joko Widodo- KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) Provinsi NTB, kegiatan nobar dipusatkan di satu titik, yakni Kantor DPD I Partai Golkar NTB. Pantauan

MAN 1 Mataram Siapkan UNBK dan UAMBN-BK Sejak Jauh Hari Mataram (Suara NTB) MAN 1 Mataram menyiapkan siswanya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional-Berbasis Komputer (UAMBN-BK) sejak Bulan Oktober 2018 lalu. Hal ini dilakukan agar siswa benarbenar siap menghadapi dua ujian akhir itu.

Kepala MAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Syukri Asrah, MMPd., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (18/1) mengatakan, persiapan pen(Suara NTB/ron) gayaan atau tambahan pelH. Muh. Syukri Asrah ajaran bagi siswa sudah dilakukan sejak Bulan Oktober tahun lalu. Ia mengakui, dua ujian yang harus diikuti oleh siswa madrasah memaksa siswa harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan siswa SMA. “Sejak Bulan Oktober sudah pengayaan, sudah mulai pembinaan. Dua ujian itu yang bikin berat. Itu makanya kami melaksanakan lebih awal,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan ke orang tua atau wali agar sama-sama menyiapkan anaknya. Orang tua siswa bisa melakukan pengawasan di rumah. Sementara pihaknya di sekolah melaksanakan tugas sebagai pendidik.

Sementara terkait sarana, Syukri menyampaikan sarana UNBK di MAN 1 Mataram sudah lengkap. Untuk UNBK tahun ini sarana pendukung sudah dimiliki tanpa meminjam lagi. “Alhamdulillah, dari kemenag dan dari komite berupaya berikan terbaik terkait sarana, tahun ke empat alhamdulillah sudah lengkap,” katanya.

Wakil Kepala MAN 1 Mataram, bidang kurikulum, Drs. Muhamad Mohan, menambahkan, fasilitas laboratorium sudah disiapkan. Pada 28 Januari nanti MAN 1 Mataram mengikuti simulasi. Pengayaan dilakukan sepulang sekolah membahas mata pelajaran yang diujikan di UNBK, UAMBN-BK, dan USBN. “Dan untuk mata pelajaran pilihan tidak bisa kita paksakan, satu orang pun yang memilih tetap kita bina,” kata Mohan.

Mohan menyebutkan, jumlah siswa kelas XII di MAN 1 Mataram 193 orang, yang terdiri dari empat jurusan yaitu IPA, IPS, bahasa, dan keagamaan. Terkait peralatan, MAN 1 Mataram memiliki tiga laboratorium dan satu server. Nantinya siswa akan dibagi menjadi tiga sesi setiap harinya saat UNBK. “Sejauh ini kesiapan, alhamdulillah sudah siap, selain dia (siswa) ikut bimbingan di sekolah, ikut bimbel di luar juga untuk siapkan SBMPTN,” katanya. MAN 1 Mataram menargetkan nilai UNBK bisa lebih baik dari tahun lalu. (ron)

Laporan Pelecehan Verbal Nuril Tak Cukup Bukti Mataram (Suara NTB) Polda NTB memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan dugaan pelecehan verbal korban Baiq Nuril Maknun. Penyidik angkat tangan dengan tidak menaikkan status penanganan ke penyidikan. Laporan Nuril terhadap H. Muslim tidak cukup bukti.

“Hasil gelar perkara khusus menyimpulkan kasus tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke tingkat penyidikan,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, Jumat (18/1).

Gelar perkara pada Kamis (17/1) itu dihadiri sejumlah ahli, bahkan menghadirkan tim penasihat hukum Nuril. Mereka memberikan pertimbangan mengenai dugaan pelanggaran pasal 294 ayat 2 ke-1 KUHP. Anggota tim penasihat hukum Nuril, Yan Mangandar menyerahkan hasil penyelidikan sepenuhnya kepada penyidik. Tim hukum menerima hasil tersebut meski dengan pertimbangan upaya hukum lainnya.

“Bagi kami, Ibu Nuril selaku warga negara sudah melakukan kewajibannya melaporkan dugaan tindak pidana,” ucap Yan dikonfirmasi terpisah.

Menyelidiki kasus tersebut, penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimsus Polda NTB sudah mengklarifikasi sejumlah saksi diantaranya pelapor, Baiq Nuril Maknun; terlapor, H Muslim; ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli psikologi.

Namun, unsur pidana yang dimuat dalam pasal 294 294 ayat 2 ke-1 KUHP tidak ditemukan. Penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat terlapor dengan pasal tersebut.

Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus ITE rekaman cabul mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim melaporkan mantan atasannya itu ke Polda NTB, pada Selasa (20/11/2018) lalu.

Laporan terkait dugaan perbuatan cabul yang terjadi antara 2013 sampai 2015 melalui perbincangan telepon. Isi perbincangan antara lain aktivitas seksual terlapor dengan wanita lain.

Perbincangan telepon yang rekamannya membuat Nuril dihukum bersalah majelis kasasi Mahkamah Agung RI, dengan pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp500 juta. Dalam kasus itu Nuril sudah mengajukan peninjauan kembali (PK). (why)

Suara NTB di Kantor DPD I Golkar NTB, kegiatan nobar berlangsung biasa-biasa saja.

Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Provinsi NTB, H. Misbach Mulyadi tak menyangkal, nobar itu memang tidak banyak diikuti oleh para pendukung. Pendukung yang ikut nobar terlihat tak sampai seratus orang.

“Sudah kita coba tadi untuk menghandirkan para pendukung, tapi sepertinya ada kendala teman-teman relawan itu. Sehingga barang kali

terlambat datang ke sini. Sebenarnya banyak yang hadir, cuma gara-gara nonton barengnya di dalam gedung, akhirnya banyak yang memilih nonton di bawah (luar),” jelas Misbach.

Dikatakan Misbach, kegiatan nobar debat kandidat tersebut dari kubu pendukung Jokowi-Ma’ruf di NTB hanya digelar disatu titik saja, yakni di Kantor Golkar.

Dengan adanya kegiatan nobar ini, diharapkan dapat

meningkatkan semangat juang para pendukung untuk lebih gencar bergerak memenangkan Jokowi-Ma’ruf di NTB. “Tentu memberikan semangat buat kita mensukseskan pemenangan dan makin merangsang tim relawan dan tim pengusung untuk sosialisasi lebih baik lagi,” katanya.

Ditempat terpisah, suasana nobar debat kandidat di kubu capres/cawapres Prabowo-Sandi berlangsung seru.

Ratusan pendukung mema-

dati lokasi nobar. Kegiatan nobar tidak hanya dipusatkan di satu titik saja, melainkan di semua posko pemenangan.

Pantauan Suara NTB di lokasi nonton bareng kubu pendukung Prabowo-Sandi di posko pemenangan di jalan Langko, berlangsung sangat meriah. Kegiatan nonton bareng tersebut juga diikuti oleh sejumlah kegiatan lainnya seperti kuis dan bagi-bagi doorprize.

Ketua DPD Partai Gerin-

dra NTB, H. Ridwan Hidayat mengaku sangat puas menyaksikan penampilan jagoannya pada debat perdana itu.

Ia menilai, Prabowo-Sandi tampil menguasai, dibandingkan dengan pasangan lawan.

Menurut pasangan Prabowo-Sandi juga terlihat lebih fokus pada materi debat.

Meskipun beberapa kali sempat mendapat usaha provokatif dari pasangan lawan, namun Prabowo-Sandi tak terpancing. (ndi)

Pengamat Kriminologi Unram Minta APH Tuntut Pelaku Pungli Dana Masjid Hukuman Mati Mataram (Suara NTB) Pengamat Kriminologi Universitas Mataram, Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum., meminta aparat penegak hukum menerapkan pasal berat terhadap staf PNS di lingkungan Kemenag Lombok Barat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan dana rehabilitasi masjid pasagempa.

Menurut Natsir, pungli dana rehabilitasi masjid sangat memalukan dan masuk kategori kriminogen, yang berarti bahwa tidak hanya mencuri dan merampok, tapi memotong dana rehabilitasi masjid juga merupakan tindakan kejahatan berat.

“Ini sudah jadi karakter mestinya Kemenag ini kan jadi teladan karena ada kata agama, melekat nilai moralitas ini memalukan,” sambung Dosen Fakultas Hukum ini.

Di samping itu, perbuatan para tersangka juga sangat

anomali karena mereka ini merupakan pejabat yang harus jadi contoh, tapi mereka justeru memotong dana rehabilitasi masjid sebagai tempat ibadah.

“Inilah anomali, orang orang ini kehilangan norma yang harusnya jadi panutan. Tapi

justeru memalukan. Ancamannya hukuman mati karena dana bencana ditambah lagi tempat ibadah,” sebutnya.

Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus berani menerapkan pasal berlapis karena ada unsur penyertaan, ada yang memerintahkan, ada yang menyuruh, ada yang melakukan.

Selain itu, Wakil Rektor III Unram ini juga meminta agar kasus ini diungkap sampai ke akarnya. Mengingat melibatkan banyak orang, sehingga

tersangka juga bisa bertambah lagi dari yang telah ditetapkan aparat penegak hukum.

“Ini Allah yang membongkar.

Jangan jangan ini sudah berapa kali, ini bisa dikoreksi.

Apalagi ini kita pulau seribu masjid. Mereka merusak citra NTB. Ini sangat berbahaya ke depan dan jadi pembelajaran buat kita sehingga perlu dibikin berat dan harus dicari mata rantai tertinggi, tidak cukup sampai yang sudah tersangka,” pungkasnya. (dys)

Golkar Berharap Rohmi Ikut TGB Pasang ”Jaket Kuning” Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, kabarnya disebut-sebut bakal bergabung dengan Partai Golkar. Ia akan menyusuladiknyayangjugamantanGubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang lebih dulu masuk Partai Beringin itu.

Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi terkait kabar itu, mengaku belum mengetahuinya.

Karena itu, pihak tidak bisa memberikan banyak pernyataan terkait rencana Rohmi bergabung dengan jaket ’’kuning’’ setelah sebelumnya melepas jaket birunya di Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

“Saya tidak tahu (ada rencana) itu, kalau Rohmi belum dapat kabar. Yang sudah pasti kan kita tahu semua, TGB (sapaan akrab TGH. Zainul Majdi) sudah bergabung dan beliau ditetap-

kan jadi salah satu pengurus pusat,” kata Misbach.

Meski belum mendapatkan kejelasan soal kepastian dari orang nomor dua di Provinsi NTB itu, Misbach mengaku partainya membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Rohmi untuk ikut bergabung. “Kalau ibu Rohmi mau masuk, silahkan saja, Golkar terbuka buat siapa saja,” kata Misbach.

Menurut Misbach, dengan Rohmi juga akan ikut bergabung bersama Partai Golkar, hal itu tentu akan semakin baik bagi Golkar. Karena akan menambah kekuatan partai, terutama pada pemilu 2019 ini. Karena itu partainya sangat terbuka untuk Rohmi bergabung.

Misbach juga menepis isu yang beredar jika akhirnya Rohmi masuk bergabung, akan menjadi ancaman bagi pengurus dan kad-

er Golkar lama. Karena disebutsebut, gerbong politik Rohmi akan menggeser gerbong Golkar lama.

Menurut Misbach, tak ada kekhawatiran sama sekali terkait hal tersebut.

“Saya kira partai ini punya mekanisme, sistem kita sudah baku. Karena itu tidak perlu ada kekhawatiran akan masuk gerbong baru dan kader Golkar sekarang tersingkir. Ndak perlu ada kekhawatiran itu. Kita ini partai sistem, siapa pun orangnya sistem yang jalan,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah barubaru ini Sitti Rohmi Djalilah, mengaku masih belum mau bergabung lagi dengan salah satu partai politik pascadirinya keluar dari Partai Demokrat. Ia lebih memilih fokus bekerja menjalankan tugasnya sebagai orang nomor dua di NTB. ”Belum, belum, masih fokus kerja,” katanya. (ndi)

Apes, Pencuri Mobil Kehabisan Bensin Saat Kabur Mataram (Suara NTB) Tukang dan peladen nekat membawa lari mobil dari tempat dia bekerja. Mereka, AZ (17) dan HA alias AS (21) sekongkol melarikan Toyota Kijang keluaran tahun 1989. Apesnya, kehabisan bensin di perjalanan.

Dua pelaku asal Pejeruk, Ampenan, Mataram ini diduga mencuri mobil di Pejeruk Abian, Pejeruk, Ampenan Senin (14/1) lalu. Dini hari sekitar pukul 01.00 Wita. Mereka tak keluar keringat banyak.

“Rumah tidak digembok. Mereka masuk lalu mengambil mobil yang kuncinya masih tergantung,” ucap Kapolsek Ampenan, Kompol I Wayan Suteja, Jumat (18/1).

Mobil bernomor polisi DK 1276 DO lantas dikemudian dengan tujuan Sekotong, Lombok Barat. Sebelumnya menginap sebentar untuk mengantar tersangka AS pulang ke rumahnya.

Tersangka HA mengemudi sendiri ke Sekotong dengan maksud hendak menjual mobil.

Dalam perjalanan melalui Jalan Raya Sekotong melalui Lembar, Lombok Barat, mobil curian yang berwarna merah marun dicurigai polisi. Laporan kehilangan di Polsek Ampenan ditindaklanjuti sampai Polres Lombok Barat.

Kebetulan, korban punya anggota keluarga yang juga anggota Polri berdinas sebagai Bhabinkamtibmas Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. Bhabin Jempong Baru menerima in-

(Suara NTB/Polsek Ampenan)

HABIS BENSIN - Tim Polsek Ampenan dibantu Bhabinkamtibmas Sekotong memergoki tersangka pencurian mobil, di Sekotong, Lombok Barat. Mobil yang dicuri kehabisan bensin saat hendak dilego. formasi dari Bhabin Sekotong.

Unit Reskrim Polsek Ampenan dikerahkan menuju lokasi yang dicurigai. “Mobil sudah dibuntuti anggota. Beberapa waktu mobil mogok. Habis bensin,” ucap mantan Kasubbaghumas Polres Mataram ini.

Tersangka HA sukses ditangkap. Berdasarkan keterangan HA itulah selanjutnya tersangka AS ditangkap di rumahnya. “Mereka kita sangkakan pasal 363 KUHP. Ada barang bukti mobil dan kunci kontaknya. Sudah kita amankan. Tersangka kita tahan,” tutup Suteja. (why)

(Suara NTB/penrem)

UPACARA - Upacara rutin setiap tanggal 17 yang dipimpin Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani

Panglima TNI Ingatkan Soal Netralitas Mataram (Suara NTB) Dalam upacara bendera setiap tanggal 17 di Korem 162/ WB dan jajaran Kamis (17/1), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP mengingatkan soal netralitas. Amanat Panglima TNI itu disampaikan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam lanjutan amanatnya, Panglima TNI menyampaikan pesta demokrasi 2019 merupakan event akbar nasional untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif.

Terkait itu, sambungnya, netralitas TNI harus ditunjukkan dengan tetap berpegang teguh pada pedoman dan Komitmen.

“Jangan terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pegang teguh rantai komando,” tandasnya.

Ditambahkan Panglima TNI, pada 2018 lalu, berbagai kegiatan yang telah dilakukan diantaranya pengamanan Pilkada serentak. Selain itu, penanggulangan bencana

gempa di Lombok serta gempa di Palu. Pengamanan Asian Games di Jakarta dan Palembang dan IMF- World Bank Annual Meeting di Bali.

“Selain itu, kita mampu melaksanakan latihan gabungan dengan skenario 3 trouble spot yang berbeda, sekaligus dalam bentuk Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Morotai, Selaru dan Timika,” kata Panglima TNI. Dilanjutkannya, pada misi Perdamaian Dunia, TNI dengan 8 misi PBB menempatkan diri dalam posisi dunia sebagai negara kontributor pasukan Perdamaian PBB. Sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional, TNI dinilai mampu sebagai perekat kemajemukan dalam menjaga Kebhinekaan bersama seluruh komponen bangsa.

Usai upacara, Danrem 162/ WB mengumpulkan para perwira dan menegaskan kembali tentang menjaga netralitas TNI dalam pesta demokrasi 2019 khususnya di wilayah jajaran Korem 162/WB. (ars/*)

SUARA NTB

Sabtu, 19 Januari 2019

Halaman 9

Satlantas Polres Lotim Resmikan Kampung Tertib Lalu Lintas Selong (Suara NTB) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lotim, Jumat (18/1) meresmikan kampung tertib berlalu lintas. Kampung yang dijadikan kawasan tertib berlalu lintas ini yakni,

Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong.

Kampung tertib lalu lintas ini, merupakan pertama di NTB. Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta.,SH.,SIK, menjelaskan, tujuan dibentuknya

kampung kawasan tertib berlalu lintas ini untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas dewasa ini.

Pasalnya, kasus laka lantas menjadi permasalahan yang mendunia, bahkan laka lantas pembunuh nomor lima di dunia. Untuk itu, melalui kampung tertib lalu lintas dapat menjadi pemantik dan motivasi bagi masyarakat yang terdapat di dalamnya dapat menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.

“Ke depan kampung tertib berlalu lintas akan terus dikembangkan. Minimal warga di kampung tertib lalu lintas ini dapat mematuhi dan menjaga ketertiban di dalam berlalu lin-

tas. Dan menegur apabila ada pengendara yang melanggar tata tertib berlalu lintas,”ujarnya.

Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK, mengharapkan, warga di Lingkungan Seruni dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan bisa menjadi mitra kepolisian untuk mensosialisasikan tata tertib lalu lintas tersebut.

Menurutnya, masalah lalu lintas merupakan masalah bersama, sehingga melalui kampung tertib lalu lintas ini dapat memberikan pemahaman dan menyadarkan masyarakat, sehingga kasus laka lantas dapat ditekan. (yon)

(Suara NTB/yon)

RESMIKAN - Peresmian Lingkungan Seruni Kelurahan Selong menjadi Kampung Tertib Berlalu Lintas, Jumat (18/1).

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.5421MH NOKA/NOSIN : MH1JFD227DK734955/ J F D 2 E - 2 7 3 9 8 3 3 AN.SARIMAH HLG D’SKTR JL.ADI SUCIPTO KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.6823CW NOKA/NOSIN : MH1JFZ124JK305346/ J F Z 1 E - 2 3 1 2 8 5 0 AN.PT.MITRA BISNIS MADANI HLG D’SKTR SAKRA LOTIM

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR 6629 CW NOKA/NOSIN :MH1JFZ127JK246745/ JFZ1E-2249537 AN.PT MITRA BISNIS MADANI HLG D’SKTR KAYANGAN SANDIK

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 19 Januari 2019

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 19 Januari 2019

Komisi III Nilai dari Awal KinerjaPT GNE Kurang Baik Dari Hal. 1 ‘’Kalau memang ada yang tidak beres kenapa tidak dilanjutkan ke penegakan hukum.

Tapi sebelum sampai ke sana, kita panggil dulu apakah ada kesalahan teknis, kebocoranya dalam hal apa,’’ katanya.

Menurut politisi PPP itu, dari awal Komisi III telah menilai bahwa kinerja PT GNE kurang baik. Hal itu dapat dilihat dari kontribusi keuntungan bagi pendapatan daerah yang diberikan sangat kecil dibandingkan dengan nilai modal yang dikelola. ‘’Mereka selalu minta penambahan modal, tapi dibandingkan dengan modal yang dikelola saja tak seberapa keuntungan yang diberikan,’’ katanya.

Pada tahun 2018 lalu PT GNE pernah meminta penambahan modal sebesar Rp75 miliar ke Komisi III DPRD NTB. Namun melihat kinerja dari BUMD tersebut kurang baik, Komisi III akhirnya menolak permintaan tersebut. Menurut Muzihir, PT GNE diduga tidak pernah memberikan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir.

Diketahui dari neraca laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016, lalu, total penyertaan modal pemerintah kepada PT GNE hingga tahun anggaran 2016, sudah sebesar 20,327 miliar.

Keuangan PT. GNE diduga bocor. Nilai kebocoran keuangan BUMD ini diduga mencapai Rp 3,1 miliar.

Nilai ini diduga merupakan akumulasi dari penggunaan anggaran dari tahun 2014 – 2017.

Menurut informasi yang diperoleh Suara NTB, akibat dugaan kebocoran anggaran itu, internal PT. GNE melakukan audit melibatkan auditor independen. Audit kemudian diperkuat dengan pemeriksaan Satuan Pengawas Internal (SPI). Dari hasil audit internal, ada indikasi potensi kerugian PT. GNE mencapai Rp 3,1 miliar.

Informasi yang diperoleh Suara NTB , sesuai hasil kesepakatan internal,

akhirnya Direktur Utama (Dirut) PT. GNE meminta Inspektorat NTB untuk melakukan audit investigasi atas temuan itu.

Dikonfirmasi Suara NTB Kamis (17/1) , Dirut PT. GNE, H. Syahdan Ilyas melalui petugas keamanan tak bisa melayani wawancara, dengan alasan ada tamu. Saat dikonfirmasi via ponsel, Syahdan Ilyas menolak berkomentar. Khususnya terkait permintaan audit ke Inspektoat. ‘’Itu surat rahasia, ndak boleh. Jadi saya no comment,’’ jawabnya via ponsel, Kamis sore.

Sepanjang masih dalam proses tindaklanjut ke Inspektorat, ia mengaku tidak bisa memberikan komentar apapun.

Masalah itu masih akan dibahas dengan Sekda NTB dan pihak Inspektorat. Setelah itu baru kemudian akan dipublikasikan.

Terlepas dari permintaan audit, bagaimana hasil pemeriksaan internal sehingga terjadi kebocoran anggaran? ‘’Makanya ndak bisa saya berikan sama Anda. Saya no comment. Biarkan Inspektorat bekerja dulu,” tegasnya menutup wawancara.

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si membenarkan ada permintaan audit dari PT. GNE ke institusi yang dipimpinnya. ‘’Dari hasil pemeriksaan internal SPI nya PT.GNE, itu yang diteruskan ke kami untuk audit investigasi, ‘’ jelas Ibnu Salim didampingi Irbansus, GP Aryadi, S.Sos. MH. Sudah ada pertemuan awal antaran Inspektorat dengan pihak Sistem Pengendalian Intern (SPI) PT. GNE. Dari hasil pertemuan awal itu, kemudian sedang dalam proses tindak lanjut pihak Inspektorat NTB. ‘’Kami sharing informasi, mereka paparkan hasil temuan. Sekarang dalam proses tindaklanjut,’’ jelasnya. (ndi)

Lagi, Jalur Sembalun Longsor Dari Hal. 1 Namun karena hujan tak kunjung reda, proses evakuasi bebatuan terhambat. Sementara untuk batu-batu besar, hanya bisa disingkirkan menggunakan alat berat dari BPBD. Bencana longsor yang terjadi pada perbukitan Sembalun yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani karena struktur tanah yang masih labil pascagempa bumi beberapa waktu lalu. Wilayah Kecamatan Sembalun merupakan salah satu titik cukup parah diguncang gempa bumi. Sehingga ketika terjadi hujan deras, memicu longsor. ‘’Ini karena struktur tanah pada perbukitan yang labil pascagempa. Ketika terjadi hujan deras, longsor sewaktu-waktu dapat terjadi. Tidak ada kerusakan maupun korban jiwa, tapi jalur yang longsor belum bisa dilalui,’’ terangnya.

Dandim 1615/Lotim, Letkol. Inf. H. Agus Setiandar, SIP, mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati apabila melintas di wilayah Pusuk Sembalun.

Dari hasil monitor personelnya, tanah dari atas bukit di jalur Pusuk Sembalun masih rawan longsor. ‘’Kita mengimbau supaya masyarakat jangan melintas dulu di jalur Pusuk Sembalun. Masih rawan,’’tegas Dandim mengingatkan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja membenarkan bencana longsor terjadi di wilayah Sembalun. Kekhawatiran soal retakan disisakan gempa mulai berdampak. “Ini sudah dua kali longsor di Sembalun,” ujarnya mengingatkan. Selain saran peningkatan kewaspadaan kepada masyarakat Sembalun, Agung menyampaikan imbauan yang sama kepada masyarakat yang tinggal di Sambelia Lotim, termasuk Bayan dan Kayangan Lombok Utara.

Sejumlah daerah ini termasuk parah tingkat retakan akibat gempa dan berpotensi longsor saat musim hujan.

Kekawatiran sama dan disampaikan imbauan kepada warga di Gunungsari, Lombok Barat, Lombok Tengah bagian Utara, Sumbawa dan Sumbawa Barat. “Waspadai tanah bergerak yang mengandung pasir di bukit-bukit. Karena ini rawan sekali longsor,” ujarnya.

Ia menyarankan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR proaktif membantu menerjunkan alat berat pascalongsor. Sebaiknya, ada kesiapan sejak awal. Sehingga ketika terjadi longsor, alat

berat langsung bisa diturunkan.

Sementara banjir juga sudah mulai terjadi di sejumlah daerah. Selain Bima, Dompu, juga Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ancaman banjir juga patut diwaspadai masyarakat Pulau Lombok. Sejauh ini BPBD NTB belum mengeluarkan kebijakan droping logistik.

Alasannya, logistik sudah dikirim jauh sebelum kejadian sebagai antisipasi awal. “Tapi jika ada kekurangan, BPBD setempat akan lapor ke kami untuk kita kirim lagi,” tandas Agung.

Sementara hasil analisis BMKG, curah hujan kembali meningkat. Disarankan masyarakat waspada potensi bencana hidrometeorologi. Teridentifikasi adanya massa udara dingin dari Asia menjalar masuk ke sejumlah wilayah, termasuk Bali, NTB hingga NTT. Selain itu, adanya pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Selatan Jawa, serta adanya sirkulasi angin dapat membentuk pola pertemuan angin memanjang dari wilayah perairan barat Sumatera, Jawa hingga Laut Banda.

“Area pertemuan angin ini juga akan mendukung pertumbuhan awan hujan yang signifikan. Pola angin Baratan yang kuat mengindikasikan saat ini wilayah Indonesia memasuki puncak musim hujan,” kata Deputi BMKG Bidang Meteorologi, Drs. R. Mulyono R. Prabowo, M.Sc melalui press release yang diterima Suara NTB, Jumat kemarin.

Kondisi tersebut menurutnya, dapat menyebabkan potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Potensi cuaca buruk ini akan terjadi dalam periode beberapa hari kedepan di NTB. Sedangkan potensi gelombang laut tinggi 2,5 meter hingga 4,0 meter.

Gelombang tinggi diperkirakan dapat terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa hingga NTB. Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan. Seperti potensi bencana hidrometeorologi atau jenis bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. (yon/ars)

Halaman 11

FK Unram Periksa Kesehatan Warga Senggigi Mataram (Suara NTB) Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram) bekerja sama dengan organisasi profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat menggelar kegiatan untuk membantu korban gempa Lombok, di Desa Senggigi, Lo-

bar (10/1) lalu. Kegiatan ini juga diikuti Perhimpunan Dokter THT-KL, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Radiologi, Ikatan Dokter Kota Mataram, INDOHUN, dan Doctor Share Dekan Fakultas Kedokteran Unram dr. Hamsu Kadriyan,

Sp.THT-KL (K), M. Kes., pada Suara NTB, Jumat (18/1), menjelaskan, kegiatan yang dilakukan pihaknya berupa pendirian posko kesehatan, pelayanan kesehatan keliling, dan pembangunan fasilitas umum. Kegiatan ini, merupakan bentuk rasa simpati sekaligus tang-

gung jawab sosial pihaknya terhadap korban gempa di Lombok. “Semoga dengan bantuan yang jumlahnya tidak banyak ini dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita khususnya di daerah ini, Desa Senggigi,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Lom-

bok Barat Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Mataram atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Senggigi. (dys)

Hasil UKG Non PNS Baru Diumumkan

Pekan Depan SK Penugasan akan Diserahkan ke Gubernur Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB baru akan menyerahkan atau menaikkan SK Penugasan bagi guru non PNS yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah pada pekan depan. Minggu ini hasil UKG Non PNS guru produktif dan SLB baru diumumkan. Dikbud NTB masih menunggu usul, saran, dan komplain sebelum menyerahkan SK penugasan kepada gubernur untuk diteken.

“Pengumuman hasil UKG Non PNS Produktif dan SLB sudah diumumkan, maka tinggal kita naikkan ke gubernur. SK penugasan itu minggu depan kita naikkan,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji.

Pengumuman hasil UKG Non PNS bagi guru produktif

dan SLB dilakukan melalui web Dikbud NTB. Pelaksanannya sendiri dilakukan pada Desember 2018 lalu. Pihaknya masih menunggu adanya saran dan komplain terkait hasil itu. “Minggu ini kita tunggu dulu, sampai maksimal seminggu, kalau tidak ada masalah baru kita naikkan (SK ke gubernur),” jelas Suruji.

Sementara itu, UKG Non PNS bagi guru normatif-adaptif sudah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018 lalu.

Total guru non PNS yang akan diberikan SK Penugasan, sekitar 1000-an orang.

Suruji menekankan, SK yang diberikan kepada guru non PNS bukan SK penempatan, tapi SK penugasan. Dengan begitu pihaknya tidak melanggar aturan, meskipun masih ada perdebatan terkait pengangkatan guru non PNS. “Kami berikan SK Penugasan supaya

jangan terjadi perdebatan. SK ini juga bisa untuk pengajuan sertifikasi,” kata Suruji.

Pada UKG Non PNS normatif-adaptif , pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum.

Tes kedua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes Profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran.

Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu yang diikuti sebanyak 1.132 peserta. Sebelumnya, ditargetkan, guru Non PNS yang memenuhi syarat akan

Kemenag NTB Kecolongan Dari Hal. 1 HS merupakan Plt Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa Barat langsung dicopot dari jabatannya, meski masih menjabat di jabatan asalnya di Kanwil Kemenag NTB. Penggantinya, H Ali Fikri, mantan Pembimbing Syariah pada Kanwil Kemenag NTB dilantik kemarin.

Nasruddin menjelaskan, HS tidak punya hubungan dan kewenangan dalam hal verifikasi maupun pencairan dana bantuan perbaikan masjid. ‘’Tidak ada kaitan. Ini (dana bantuan) yang punya tugas Bimas Islam jadi di luar tugasnya,’’ jelasnya.

Jabatan HS di Kanwil Kemenag NTB, kata dia, merupakan salah satu jabatan yang strategis. Sebab menentukan kebijakan personalia dan penempatan pegawai Kemenag di NTB. ‘’Jadi kita tunggu hasil proses hukumnya. Kalau sudah ada hukuman tetap kalau memang dipecat, ya dipecat.

Karena sebenarnya hitungannya beliau mau pensiun tahun ini,’’ jelasnya.

Polres Mataram menetapkan tiga tersangka dugaan pungutan dana bantuan rehabilitasi masjid tahun 2018.

Mereka antara lain, Kasi Ortala dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag

NTB, HS, Kasubbag TU Kemenag Lobar, MI dan Staf KUA Gunungsari, BA. Tiga tersangka itu diduga berkomplot memungut dana sejenis fee antara 10 sampai 20 persen untuk setiap masjid yang memperoleh bantuan rekonstruksi pascabencana gempa. Total barang bukti uang tunai diduga hasil pungutan mencapai Rp95 juta dari pungutan 13 masjid yang tersebar di Gunungsari, Lingsar, dan Batulayar, Lombok Barat.

Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan dana perbaikan masjid terdampak gempa sebanyak Rp6 miliar untuk 58 masjid di tujuh kabupaten/kota di NTB. (why)

memperoleh SK Gubernur pada akhir tahun 2018 lalu.

Penempatan bagi mereka akan dilaksanakan pada awal tahun 2019 ini.

Suruji mengakui, dengan sudah adanya guru Non PNS

yang direkrut, angka kekurangan guru masih tetap tinggi.

Terutama kekurangan guru produktif yang mengajar di SMK. “Sangat kekurangan guru, terutama guru produktif,” katanya. (ron)

Penyidik Terus Telusuri Aliran Dana Pungli Dari Hal. 1 Dari bukti yang disita penyidik, uang pungutan BA disetor ke MI yakni sebesar Rp55 juta.

Tersangka BA menyetor ke HS baru sebanyak dua kali.

Yakni pada Sabtu (5/1) sebesar Rp25 juta. Uang diantar langsung ke rumah tersangka HS. Selanjutnya pada Senin (7/1) sebesar Rp30 juta dimasukkan lewat setoran tunai langsung. ‘’Kami masih mendalami uang yang ada di dalam rekening tersangka HS ini,’’ ucapnya. Di dalam buku rekening

HS, tercatat arus kas keluar dan masuk yang masih ditelusuri sumber dan tujuannya.

Tiga tersangka itu kini telah dijerat pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Mereka diduga sekongkol untuk memungut dana bantuan perbaikan masjid. Total masjid yang dipungut sebanyak 13 masjid dengan potongan antara 10 persen sampai 20 persen. (why)

TP4D Harus Lebih Berbobot Dari Hal. 1 Nah yang di bawah itu, yang kecil kecil beri ke Kejari Kejari saja,’’ sarannya terkait poin evaluasi.

Diingatkan juga agar TP4D lebih profesional dalam menjalankan tugas. Hanya fokus pada urusan yuridis formal atau berkaitan dengan konteks hukum. Dengan kata lain, kata Kajati, tidak mencampuri urusan teknis, seperti spesifikasi proyek sampai urusan nilai pembayaran. ‘’Biarkan kalau masalah teknis itu menjadi urusan mereka (kon-

traktor dan pemerintah, red),’’ katanya mengingatkan.

Bagaimana dengan kasus tindak pidana korupsi? Menurut Kajati, sedang dalam proses evaluasi. Lima hari baginya belum cukup untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tapi setidaknya ia mengaku sudah punya gambaran kasus apa saja yang prioritas dievaluasi.

Ketika disinggung soal kasus merger PT. BPR dan dugaan pembobolan Bank NTB, Kajati enggan menjelaskan. “Pokoknya nanti, ada lah. Pasti itu masuk (evaluasi, red),’’ ujarnya memberi gambaran. (ars)

Lobar dan Lotim Pesimis Huntap Tuntas Tiga Bulan Dari Hal. 1 Letjen TNI Doni Monardo di ruang rapat utama kantor Gubernur, Jumat (18/1) sore. Hadir Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pejabat Kementerian PUPR, Kepala OPD Pemprov NTB dan bupati/walikota daerah terdampak gempa.

Bupati Lobar yang diwakili Kepala Dinas Perkim Lobar, H. L. Winengan mengatakan target Huntap tuntas pada Maret mendatang tak akan bisa dikejar jika melihat jumlah fasilitator yang ada saat ini, khususnya fasilitator rumah rusak berat. Ia menyebutkan dari 12.900 unit lebih rumah yang rusak berat di Lobar, jumlah fasilitatornya hanya 76 orang. ‘’Kalau bulan Maret dengan posisi fasilitator yang sekarang, itu ndak mungkin selesai untuk rumah yang rusak berat. Tapi untuk rusak sedang dan ringan itu selesai. Saya kira kalau rusak sedang dan ringan, dua bulan selesai. Apalagi kemarin 539 fasilitator kumpul termasuk Pokmas,’’ katanya.

Winengan mengatakan kendala pembangunan huntap bukan terletak di masyarakat.

Tetapi minimnya fasilitator.

Fasilitator bertugas memban-

tu masyarakat atau Pokmas menyusun desain rumah. ‘’Untuk membuat gambar sangat berat. Adik-adik fasilitator takut sama pak Kapolda, Kajati. Kalau salah sedikit, dipanggil nanti,’’ katanya.

Untuk fasilitator ini, Winengan mengatakan Lobar membutuhkan 200 - 300 orang untuk mendampingi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Jika jumlah fasilitator sebanyak itu, maka ia yakin pembangunan huntap akan selesai Maret. ‘’Kalau hanya 76 orang fasilitator, kami hanya mampu sampai Maret 2.000 unit. 10.000 unit di atas bulan Maret kalau hanya 76 fasilitator. Supaya segera mendroping fasilitator.

Kemarin janjinya Desember turun fasilitator,’’ katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Rumaksi SJ, SH. Rumaksi mengatakan lambatnya pembangunan Huntap, yakni rumah masyarakat yang rusak berat akibat aplikator yang tak punya uang. Di Lotim, banyak korban gempa yang memilih rumah instan sederhana sehat (Risha). Namun, aplikator yang menyediakan panel-panel Risha tak punya uang. ‘’Apa yang menjadi harapan

kita tak akan terwujud. Karena mau beli aplikator tak punya uang. Pemerintah selalu yang jadi sasaran, berita hoaks. Selalu pemerintah pusat yang disalahkan tak punya uang,” katanya.

Rumaksi mengatakan, banyak aplikator di Lotim yang bekerja meminta duit duluan.

Jika seperti ini maka pembangunan huntap akan sulit terwujud. Ia menyebutkan sesuai target, 9.700 unit rumah rusak berat harus tuntas dibangun pada Maret mendatang. ‘’Tapi hampir saya katakan mustahil itu akan selesai. Kecuali yang rusak sedang dan ringan.

Karena turunnya pasukan loreng (TNI), kami punya keyakinan itu akan selesai,’’ ucapnya.

Disebutkan jumlah huntap yang sudah siap huni di Lotim baru 10 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 unit merupakan Risha. Pemkab Lotim meminta dana bantuan diberikan langsung ke masyarakat. Namun dalam pembangunan huntap didampingi oleh fasilitator. ‘’Kalau diberikan ke aplikator maka akan sulit. Mungkin ada penyederhanaan mekanisme. Kalau mengharapkan aplikator, akan sulit sekali terwujud. Atau mungkin cari aplikator yang bermodal, kerahkan

BUMN. Tugaskan para BUMN yang duitnya banyak supaya cepat selesai,’’ pungkas mantan anggota DPRD NTB ini.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan jumlah dana yang sudah ditransfer ke NTB sebesar Rp3,5 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, lebih dari 72 persen sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Ia menyebutkan progres pembangunan Huntap terus berjalan, sekarang hampir 4.000 unit Huntap sedang dalam proses pembangunan. ‘’Untuk pemindahan dari rekening masyarakat ke Pokmas, kita harapkan tim pendamping bergerak, camat dan kepala desa turun. Jika seluruh kepala desa dan camat terlibat, maka cepat prosesnya,’’ katanya.

Wagub mengatakan, saat ini pilihan tipe rumah sudah banyak, seperti Risha, Riko, Rika, RCI, Risba dan lainnya. Untuk Risba, pembangunannya tak membutuhkan waktu lama, hanya 2 hari, rumah sudah terbangun. Jika rumah model Risba diperbanyak maka ia yakin pembangunan huntap akan cepat selesai.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan pemerintah terus meng-

gesa pembangunan Huntap.

Berbagai potensi terus digerakkan untuk mengejar target pembangunan huntap agar tuntas Maret mendatang. Seperti penambahan fasilitator untuk rumah rusak berat dan rusak sedang serta ringan.

Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo mengatakan sesuai dengan Inpres, pembangunan huntap diharapkan tuntas Maret mendatang atau dalam waktu tiga bulan ke depan. Sebelum menggelar rakor, Kepala BNPB sudah turun ke Lombok Utara, melihat aktivitas pembangunan Huntap. ‘’Ada sebuah dorongan agar masyarakat semakin bergairah bekerjasama. Karena di lapangan tadi, ada hambatan dalam kerjasama. Perlu ada pendekatan khusus, tokoh masyaakat terutama ulama mengingatkan hubungan sesama manusia.

Pendekatan keagamaan bisa menarik masyarakat bekerjasama,’’ katanya.

Menurutnya, peran TNI untuk mengajak masyarakat bergotong royong. Tanpa gotong royong, kata Doni, maka pembangunan huntap akan lama. ‘’Saya lihat di lapangan, mendapat bangunan bagus, masyarakat senang semua,’’ katanya. (nas)

Wisatawan Keluhkan Pedagang Asongan di KEK Mandalika Dari Hal. 1 Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan mengungkapkan pada 2016 lalu, banyak sekali pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir Pantai Kuta. Sekarang ITDC sudah menyiapkan lapak bagi pedagang yang ada di sana, berlokasi di dekat Masjid Nurul Bilad. ‘’Sekarang ini kami agak sulit mengatur karena sudah kami alokasikan lapak. Tetapi belum mulai ditempati.

Lapak kurang ramai, betul.

Karena memang ramainya pada saat Marathon TNI saja.

Karena memang ada ribuan orang ke sini,’’ kata Ngurah pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Pantai Kuta, Jumat (18/1) siang.

Ngurah mengatakan, ITDC berkewajiban membuat ramai kawasan Mandalika. Supaya lapak-lapak juga menjadi ramai. Mulai bulan depan, ITDC akan membuat kegiatan sejak hari Jumat, Sabtu dan Minggu agar Bazaar Mandalika semakin ramai pengunjungnya. ‘’Tinggal sekarang yang punya lapak, manfaatkan. Harapan kami itu bisa ramai. Yang tidak mengambil alokasi, tidak buka warungnya, kita akan

ambil lapaknya. Kita berikan ke warga setempat. Jangan ambil lapaknya, kemudian dijual ke orang. Warga yang butuh makan berjualanlah di sana,’’ katanya mengingatkan.

Meskipun kawasan Pantai Kuta sudah tertata rapi. Namun, kata Ngurah, pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah. Yakni menertibkan pedagang asongan yang mengejarngejar wisatawan atau pengunjung agar membeli barang dagangannya. ‘’Saudara-saudara kita yang berdagang di bawah pohon ketapang (pinggir pantai).

Masih banyak menjadi keluhan wisatawan. Kita punya rating bagus di trip advisor.

Sekarang wisatawan tidak ada yang mereka keluhkan terkait kebersihan dan keamanan. Namun masih ada keluhan mereka dikejar-kejar pedagang,’’ ungkapnya.

Menurutnya, hal ini dapat menurunkan minat orang untuk berkunjung ke Pantai Kuta. Wisatawan takut berkunjung ke pantai karena dikejar-kejar pedagang. ‘’Bagaimana mungkin mereka ke pantai, karena takut dikejar-kejar pedagang. Mari kita sepakati. Dan kami berusaha keras meramaikan pasar dan bazar ini,’’ ujarnya.

Menurut Ngurah, apabila wisatawan yang berkunjung dikejar-kejar pedagang yang menawarkan barang dagangannya. Wisatawan akan bercerita ke teman-temannya agar tak berkunjung ke Pantai Kuta. Padahal Pantai Kuta sangat bersih dan keamanan juga cukup baik.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menginstruksikan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi diselenggarakan di KEK Mandalika dan mengundang ITDC bersama warga Kuta dan sekitarnya untuk duduk bersama dan berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di KEK Mandalika.

Gubernur benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan di KEK. Terlihat dalam rombongan yang hadir bersama gubernur mulai dari Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansoer, Direktur Konstruksi dan Operasi, Ngurah Wirawan, Direktur Proyek The Mandalika, Hari Wibisono dan Wakil Direktur Proyek The Mandalika, Adi Sujono. Hadir juga Sekda NTB, Ir.H. Rosiady H.Sayuti, M.Sc.PhD serta hampir seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Gubernur ingin mendengarkan langsung yang ingin disampaikan masyarakat.

‘’Ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang terbuka.

Ekonomi di daerah kita juga adalah sistem ekonomi terbuka. Aktor utamanya bukan pemerintah, tapi adalah dunia usaha,’’ katanya.

Ia menjelaskan, setiap perekonomian masalahnya ada dua. Pengangguran dan kemiskinan, yang tidak mungkin bisa diatasi sendiri oleh bupati/ walikota dan gubernur jika tidak ada dunia usaha. Dunia usahalah yang berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. ‘’Kami adalah aparat yang tugasnya membantu melayani masyarakat. Kami rela menjadi pesuruh masyarakat. Siapa yang mau jadi gubernur, bupati maupun kepala dinas, adalah mereka yg mau berkorban dan punya kerendahan hati melayani masyarakat,’’ ujarnya.

Orang nomor satu di NTB ini menjelaskan, posisi ITDC yang begitu penting sebagai dunia usaha dalam pengembangan pariwisata di NTB. Tugas pemerintah adalah memastikan dunia usaha aman, nyaman dan menyenangkan.

Tetapi walaupun dunia usaha ingin nyaman, jangan lupakan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi penonton di daerahnya sendiri.

‘’Mandalika ini, Kuta ini bukan punya orang Lombok saja, bukan punya orang NTB saja, bukan punya Indonesia saja.

Alhamdulillah kita diberkahi suatu kawasan yang dimiliki dunia. Kita tidak ingin melihat anak-anak kita hanya menjadi pedagang yg mengejar-ngejar pembeli. Saya ingin melihat anak-anak Lombok Tengah kelak memiliki pendidikan tinggi, bahkan menjadi Direktur ITDC,’’ harapnya.

Senada dengang gubernur, Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer menegaskan bahwa ITDC hadir sebagai bagian dari BUMN dan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. ITDC adalah bagian dari BUMN dan milik masyarakat. ‘’Kamiinginmengingatkandulu saat membangun di Bali, suasananya juga seperti ini. Namun dalam perjalanannya, semuanya mendapatkan manfaat. Warga yang dulu hanya berdagang, kini memiliki pendapatan jauh lebih besar. 30 persen pegawai kita di Bali adalah pemuda desa. Itu yang ingin kita wujudkan. Memang di awal selalu berat,’’ ujarnya.

Acara berlangsung interaktif dengan bergantian warga bertanya dan langsung dijawab oleh gubernur, Kepala OPD hingga jajaran ITDC. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 19 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257