Edisi Senin 18 Nopember 2019 | Suara NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 18 NOVEMBER 2019

8.000 Ton Lebih Tembakau Belum Terserap Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB mendorong penyerapan hasil tembakau di NTB dapat selesai pada 25 November mendatang. Dengan begitu, sisa 5.500 ton hasil produksi yang masih berada di mitra dan 3.100 di petani swadaya (seluruhnya 8.600 ton) dapat terakomodir. “Normalnya itu sampai 25 November sudah diserap. Kalau menurut hemat saya pasti (terserap), cuma (butuh) waktu,” ujar Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. dikonfirmasi, Sabtu (17/11) di Mataram. Bersambung ke hal 11

Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/ars)

Waspadai Narkoba Baru Jenis Kratom MENKES RI menetapkan perubahan penggolongan narkotika. Dimana, salah satunya terdapat narkoba jenis baru yakni Mitragyna speciose alias kratom alias ketum. Kratom sering digunakan pada suplemen makanan dan obat tradisional. “Publikasi data peredaran kratom sangat minim namun jual beli kratom sangat intens secara online di internet,” ungkap Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen. Pol.Drs. Gede Sugianyar Dwi Putra dikonfirmasi akhir pekan lalu. Gede Sugianyar Dwi Putra Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Kaji Skenario Setelah Transisi

H.Ahsanul Khalik

PEMPROV NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sedang mengkaji skenario aturan setelah masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Pemerintah pusat akan terlibat dalam pembahasan tersebut. Sebab bagaimana pun juga, rumah korban gempa yang belum jadi, harus dituntaskan. Bersambung ke hal 11

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

RAMPUNGKAN - Sejumlah pekerja sedang merampungkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Lombok Peaker di Tanjung Karang, Ampenan Kota Mataram. Jika PLTMG Lombok Peaker ini sudah selesai diharapkan mampu mengatasi masalah kelistrikan di Pulau Lombok.

KLU dan Kota Bima Sepi Peminat

Pelamar CPNS NTB Tembus 5.320 Orang Mataram (Suara NTB) Seminggu pascapembukaan pendaftaran seleksi CPNS 2019 di NTB, jumlah pelamar yang mendaftar secara online sudah menembus angka 5.320 orang. Dari 11 Pemda di NTB, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Bima masih sepi peminat.

TO K O H

16 HALAMAN NOMOR 208 TAHUN KE 15

(Suara NTB/bul)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Minggu (17/11) sore menyebutkan, Lombok Tengah (Loteng) dan Kabupaten Sumbawa merupakan instansi Pemda yang paling banyak diburu calon pelamar CPNS 2019. Jumlah pelamar di dua Pemda tersebut sudah di atas 1000 orang. Sedangkan KLU dan Kota Bima, jumlah pelamarnya masih di

bawah 100 orang. Ia menyebutkan, jumlah pelamar CPNS di Pemda Loteng sudah mencapai 1.437 orang, sedangkan di Kabupaten Sumbawa jumlah pelamar sudah mencapai 1.335 orang. Sementara di KLU, jumlah pelamar baru 74 orang dan Kota Bima baru 83 orang. Sedangkan di Pemprov NTB, jumlah pelamar baru 405 orang. Kemudian Kota Mataram 190 orang, Lombok Barat 309 orang, Lom-

bok Timur 799 orang. Selanjutnya, kata Fathurrahman, Sumbawa Barat 191 orang, Dompu 290 orang dan Kabupaten Bima 207 orang. Total formasi yang dibuka dalam rekrutmen CPNS di NTB tahun 2019 sebanyak 3.204 formasi. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Lombok Timur 482 formasi, Lombok Tengah sebanyak 479 formasi dan Lombok Utara 237 formasi. Bersambung ke hal 11

Kementerian LHK Atensi Khusus Hutan dan Lahan Kritis Kawasan Mandalika Mataram (Suara NTB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan atensi khusus rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang kritis di Kawasan Mandalika. Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang serta lokasi ibukota negara di Kalimantan Timur (Kaltim). Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan pada 2019 ini, akan dipersiapkan kebun bibit di sekitar Kawasan Mandalika. ‘’Tahun ini sekitar Mandalika akan dipersiapkan berupa kebun bibit, nanti penanamannya dilakukan swadaya bersama masyarakat setempat,’’ terang Madani dikonformasi Suara NTB, Minggu (17/11) siang. Untuk reboisasi hutan dan lahan kritis di NTB, pada tahun 2019 ini,

dapat dukungan dari Kementerian LHK. Madani menyebutkan dalam APBN 2019, NTB mendapatkan dukungan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 3.100 hektare. Berdasarkan data Dinas LHK dalam NTB Satu Data, luas hutan dan lahan kritis pada 2018 mencapai puluhan ribu hektare tersebar di delapan kabupaten di NTB. Untuk kawasan hutan yang kritis di Lombok Barat mencapai ribuan hektar pada 2018. Hutan produksi yang kritis seluas 2.111 hektare, hutan lindung 2.209 hektare dan hutan konservasi 434 hektare. Bersambung Madani Mukarom ke hal 11

Dua Investor Seriusi Rencana Pembangunan Kereta Gantung Mataram (Suara NTB) – Penjajakan yang dilakukan investor untuk pembangunan kereta gantung di NTB terus berlanjut. Dua daerah yang saat ini tengah diseriusi adalah kawasan pesisir yang masuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan satu lagi kawasan kaki Rinjani. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB , Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, menerangkan saat ini telah ada dua investor untuk kereta gantung yang getol berkomunikasi dengan pihaknya. ’’Kamis kemarin dia datang lagi mau komunikasi. Salah satu di antara dua itu ada yang tertarik di pesisir, satunya lagi tertarik di kaki Gunung Rinjani,” ujarnya dikonfirmasi, Minggu (17/11) di Mataram. Diterangkan Gita, ke dua investor tersebut berasal dari dalam negeri dan masih tergolong dalam aktivitas penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pertemuan terakhir yang dilakukan pihak DPMPTSP NTB dengan kedua investor itu sendiri menindaklanjuti beberapa catatat sebelumnya terkait aktivitas investasi seperti perizinan dan lain-lain. Sebelumnya diterangkan setidaknya ada lima investor yang tertarik untuk investasi serupa. Walaupun begitu, melalui proses elaborasi untuk konsep, sasaran, dan prospek yang dilakukan tersisa dua investor yang menunjukkan keseriusan memproses persyaratan yang dibutuhkan. Persyaratan itu, melingkupi lima uji kelayakan. Diantaranya kelayakan administrasi, sosial, ekonomi, teknis, dan lingkungan. “Cable car (kereta gantung, Red) ini tidak bisa main-main, menyangkut nyawa orang nanti. Bagaimana jaminan itu, sertifikasi dari mana. ini harus kita kaji,’’ ujar Gita. Pihaknya mengharapkan agar investasi tersebut dapat segera terwujud. “Kalau kita inginnya lebih cepat lebih baik,” ujarnya. Realisasi kereta gantung ditargetkan beroperasi pada 2020 mendatang. Namun mempertimbangkan beberapa hal teknis yang disebut membutuhkan pendalaman lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan target tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, menanggapi beberapa isu penolakan yang mungkin menghambat proses investasi kereta gantung, Bersambung ke hal 11

Forum Investasi Sunda Kecil Ke-4 di Kupang (1)

Memadukan Sinergi ’’Jalur Sutra Maritim Abad 21’’ dan Konsep ’’Poros Maritim Dunia’’ HUBUNGAN bilateral Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun terus berkembang. Hubungan petinggi dan masyarakat ke dua negara terus semakin membaik. Kerjasama yang saling menguntungkan terus mendalam. Kedua negara juga terus menperdalam sinergi inisiatif ‘’Jalur Sutra Maritim Abad 21’’ yang digagas Tiongkok dengan konsep ‘’Poros Maritim Dunia’’ nya Indonesia. Hal itu diungkapkan Konjen RRT di Denpasar, Gou Haodong saat membuka

Forum Investasi Tiga Provinsi Wilayah Konjen RRT (Sunda Kecil) ke-4 di Kupang, NTT, Sabtu (16/11). Hadir pada forum investasi itu, Ny.Julie Laiskodat, mewakili Gubernur NTT. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi M.Si, mewakili Gubernur NTB. I Ketut Sudibya, SH.MAP, Kabid Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Bali, mewakili Gubernur Bali serta 19 investor Tiongkok. Bersambung ke hal 11

(Bali Post/Bernadus Tokan/ant)

FOTO BERSAMA - Konjen RRT di Denpasar, Gou Haodong foto bersama dengan Istri Gubernur NTT, Julie Laiskodat serta utusan dari Bali, NTB dan NTT.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

Pinjaman Rp118 Miliar untuk RSUD Mataram Dibatalkan

Mataram (Suara NTB) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengaku kecewa terhadap pembatalan pinjaman Rp118 miliar ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana tersebut rencananya dialokasikan untuk mempersiapkan RSUD Kota Mataram naik kelas, dari tipe C ke tipe B. Tapi rencana itu jadi batal. “Kalau saya bilang tidak kecewa, bulshit-lah. Manusiawilah, pasti kecewa,” jawabnya dikonfirmasi pekan kemarin. Kekecawaan Jack, sapaan akrab Direktur RSUD ini, dengan tidak lagi berpikir untuk berinovasi atau mengembangkan konsep rumah sakit sebagai tipe B. Tujuan awal meminjam ke salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan tersebut, untuk meng-upgrade rumah sakit dengan tantangan yang ada. Oleh karena itu, ia tidak akan lagi mengajukan pinjaman di manapun untuk pengembangan rumah sakit. “Saya tidak akan

mengajukan lagi. Biarkan saja begini,” ucapnya. Di satu sisi, pembatalan peminjaman dana Rp118 miliar mungkin ada kebijakan – kebijakan lain diambil oleh pimpinan. Dan, itu jadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh rumah sakit. Tetapi kata dia, rumah sakit sebagai organisasi perangkat daerah sudah memproses sejak awal persyaratan sampai persetujuan peminjaman tersebut. Adapun administrasi belum lengkap dibantah. Dia menegaskan, persyaratan dibutuhkan oleh PT. SMI telah terpenuhi. Dia menganalogikan peminjaman di bank umum

tidak akan disetujui bilamana ada satu syarat tidak terpenuhi. Faktanya, BUMN di bawah Kementerian Keuangan menyetujui. Perkara detail engineering design (DED) dinilai bukan sebagai persyaratan peminjaman. DED nantinya dibutuhkan saat penandatanganan persetujuan

pinjaman oleh DPRD. DED digunakan pada proses tender di bulan Desember mendatang. “DED kita sudah siap,” tegasnya. Sebagai rumah sakit tipe B, syarat pemenuhan bed belum terpenuhi. Berkembang wacana dan dipertanyakan di Dewan bahwa jumlah bed di rumah sakit telah terpenuhi. Hal ini pun dibantah oleh Jack. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan bahwa rumah sakit tipe B harus memiliki 400 bed. “Memang sempat ditanyakan oleh anggota Dewan dan saya tanya dari mana datanya. Syarat tipe B sesuai aturan 400 bed,” bebernya. (cem)

“Kalau “Kalau saya saya bilang bilang tidak tidak kecewa, kecewa, bulshit-lah. bulshit-lah.

Manusiawilah, Manusiawilah,pasti pastikecewa kecewa

(Suara NTB/dok)

PARA pedagang kaki lima (PKL) di kawasan bisnis Cakranegara (KBC) harus patuh pada Peraturan Daerah Kota Mataram. Untuk itu, semua PKL di KBC dilarang lagi berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengatakan, kawasan bisnis Cakranegara yang melingkupi kawasan jalan Pejanggik dan jalan A.A Gde Ngurah sudah ditata jauh lebih rapi. Artinya, penataan itu lebih dirapikan, sesuai ruas-ruas, di mana seharusnya PKL itu berada di kawasan Pejanggik dan kawasan KBC lainnya. Muhammad Erwan Skenario penempatan PKL di jalan A.A Gde Ngurah, kata Erwan, kawasan itu memiliki keterbatasan lahan untuk berjualan. Sehingga, para PKL tidak bisa berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. “Setelah penataan KBC ini selesai, PKL (di jalan A.A Gde Ngurah) kita larang lagi berdagang di atas trotoar dan bahu jalan di kawasan itu,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (17/11). Sebanyak 50 PKL di KBC sedang diberikan sosialisasi melalui Kepala Lingkungan dan Lurah. Diimbau bahwa, kawasan itu tidak lagi bisa berdagang di bahu jalan dan atas trotoar. Kalaupun berdagang di emperan toko, jelas Erwan, harus mendapat izin dari pemilik toko. “Jadi, alternatif yang kita siapkan untuk (PKL, red), pertama di jalan Tumpang Sari, kemudian alternatif kedua di IC (islamic center). Ketiga di pasar Rembiga. Ini kita imbau kepada pedagang topi dan lainnya,” jelasnya. Nanti, lanjut Erwan, Dinas Perdagangan Kota Mataram bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Mataram akan melakukan pemetaan PKL ini. Di jalan Tumpang Sari, kata Erwan, nanti pihak Kecamatan akan melihat, seperti apa skenarionya. Misalnya, PKL ini mulai berjualan pada pukul 18:00 Wita atau pukul 16:00 Wita. “Kalau pun sudah tutup nanti bagaimana. Kita akan minta pertimbangan dari Dinas Perhubungan Kota Mataram juga,” jelas Erwan. Sehingga, lanjut Erwan, pengerjaan pendestrian itu juga berjalan melalui lingkungan, melalui kelurahan. “Kita sudah perintahkan untuk sosialisasi. Itu sayaratnya sesuai ketetapan dari Disdag dan APKLI. Artinya untuk PKL yang agak besar, kadang sampai bahu jalan, itu yang jelas tidak bisa berdagang lagi di sana,” paparnya. Namun, kata Erwan, demi ketertiban KBC, pihak kecamatan tidak akan menindak secara sporadis. Pihak kelurahan dan kecamatan akan memanggil semua PKL untuk melakukan musyawarah. Pihak kecamatan juga akan melakukan tahapan melalui bersurat kepada semua PKL. “Baiknya ini bagaimana. Artinya pemerintah juga punya banyak pilihan, dari pedagang juga kita ingin tahu pilihannya di mana mereka ingin ditempatkan,” imbuhnya. “Yang jelas di areal bahu jalan tidak boleh lagi PKL berjualan. Prinsipnya pemerintah ingin bagaimana kawasan itu tertib dan rapi,” katanya. Untuk PKL yang melakukan penolakan, kata Erwan, kita anggap itu sah-sah saja, artinya pihak kecamatan akan melakukan musyawarah. “Estimasi untuk PKL Di KBC itu sekitar 50, kalau memang semua bisa, kita harapkan bisa menempati di sana. Untuk penjual topi dan penjual baju inilah yang kita sasar. Kita akan berikan tawaran dan pilihan ke mana nanti akan dipindah. Kita kan fungsinya mengontrol agar semua merasa nyaman dan rapi,” tutupnya. (viq)

H. Lalu Herman Mahaputra

Pemadaman Listrik Jangan Sampai Menimbulkan Kerugian

(Suara NTB/viq)

INVESTASI TERBUKA – Pekerja sedang mengerjakan bagian lantai dasar sebuah hotel berbintang di jalan Udayana Mataram, Sabtu (16/11). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Mataram membuka ruang investasi sebesar-besarnya di kota Mataram. Namun, upaya itu tentunya harus melalui beberapa kajian agar lahan di kota Mataram tidak semakin sempit oleh bangunan dan mempersempit lahan pertanian maupun ruang terbuka hijau (RTH).

DP3A Mataram Gelar Pelatihan Jurnalistik bagi Siswa

Akomodir Anak Berkebutuhan Khusus

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/viq)

PKL Harus Taati Perda

SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyayangkan masih minimnya keberpihakan pemerintah terhadap anak –anak berkebutuhan khusus. Indikasi minimnya perhatian pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus ini terlihat dari tidak dilibatkannya mereka dalam kegiatan MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat). ‘’Harusnya mereka dilibatkan mulai dari pembahasan MPBM. Sehingga pemerintah tahu apa yang mereka (anak berkebutuhan khusus, red) butuhkan,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (17/11) kemarin. Erna melihat, sarana prasarana di tempat umum, berikut kebutuhan mereka saat belajar di sekolah belum ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. ‘’Contoh, pada saat ujian seharusnya mereka diberi soal dengan huruf braile. Ini tidak. Soal mereka dibacakan. Bayangkan, bagaimana mau konsentrasi jika seperti ini,’’ sesalnya. Belum lagi, lanjut anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, anak-anak berkebutuhan khusus masih banyak yang belum memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar), BPJS, PKH (Program Keluarga Harapan). ‘’Seharusnya mereka dapat perhatian khusus untuk diprioritaskan mendapatkan kartu-kartu ini beserta manfaatnya,’’ demikian Erna. Pada bagian lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini menyuarakan keinginan anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Mataram. ‘’Terpenting dan ini suara anak-anak berkebutuhan khusus dari tahun ke tahun agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke universitas di Mataram,’’ ungkapnya. Anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Mataram berharap agar pemerintah menyediakan sarana dan peasarana agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. ‘’Hal ini tetap disuarakan anak-anak kita dari tahun ke tahun tapi belum terealisasikan,’’ sesalnya. Seolah tidak ada pilihan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. ‘’Sehingga mereka terpaksa melanjutkan kuliah ke luar daerah. Dengan keterbatasan mereka, mereka tidak pernah menyerah. Mereka bekerja apa saja di luar daerah agar dapat kuliah,’’ terang Erna. Ada yang menjadi pengamen, tukang pijat dan lain-lain. Bahkan, ada anak berkebutuhan khusus asal Mataram yang viral. ‘’Si Deden pengamen Malioboro,’’ sebutnya. Untuk itu, Erna berharap pemerintah segera menyediakan sarana dan prasarana bagi anak-anak berkebutuhan khusus. (fit) Nyayu Ernawati

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Mataram memberikan pelatihan jurnalistik kepada siswa-siswi di 10 SMK dan SMA di Mataram. Pelatihan jurnalistik ini berlangsung pada tanggal 15 dan 16 November 2019 bertujuan untuk melatih siswa-siswi agar melek IT (information technology). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Maridana Ariany menyatakan, pelatihan jurnalistik ini bertujuan untuk memberian pengetahuan kepada siswa-siswi di bidang jurnalistik.Kata Dewi, pelatihan ini juga sebagai bekal di kemudian hari ketika siswa-siswi bisa memilih profesi sebagai jurnalis. “Semua profesi bagus, semua profesi juga pasti mendatangkan manfaat dan rizki. Untuk itu, siswa-siswi yang masih duduk di bangku SMA, sejak awal kita didik agar mampu memilih pilihan hidupnya yang lebih baik. Bisa saja nanti mereka selesai dari bangku SMA memilih profesi menjadi jurnalis dan IT,” katanya kepada Suara NTB, Sabtu (16/11). Lanjut Dewi, hampir semua profesi terbelih sebagai jurnalis sangat terbuka peluang bekerja. Maka dari itu, kata Dewi, sedini mungkin pihak DP3A kota Mataram memberikan skill khususnyadi bidang jurnalistik dan IT.”Tidak hanya untuk menjadi jurnalis saja, teta-

(Suara NTB/viq)

PELATIHAN JURNALISTIK - Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany memberikan sambutan atas hasil karya siswa SMA pada pelatihan jurnalistik. pi di semua lini bisa dimanfaatkan. Mereka bisa membuat inovasi juga dengan mengakses IT dan bisa menghidupkan literasi juga,” katanya. Pelatihan jurnalistik juga, bukan hanya membuka peluang bekerja untuk anak. Akan tetapi, juga mampu meningkatkan pengetahuan anak di bidang IT. Selain mampu meningkatkan pengetahuan di bidang IT, anakanak juga mampu meningkatkan literasinya sehingga mereka bisa menaikkan taraf ilmu pengetahuannya. DP3A kota Mataram berperan memberikan anak-anak informasi yang tentunya layak diterima oleh anak-anak di Mataram. “Ini juga berkaitan dengan kota Mataram sebagai kota layak anak. Pelatihan ini akan berperan penting bagi mereka, agar mereka juga mampu memilah

dan memilih seperti apa informasi yang mereka dapatkan dari smartphone siswa,” tutupnya. Nane, salah satu peserta yang duduk di bangku SMA kelas XII ini mengatakan, pelatihan jurnalistik ini memiiki banyak manfaat. Selama mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik ini, Nane yang siswi dari SMA Muhammadiyah Mataram ini, selama mengikuti pelatihan, mampu membuat video rekaman dan dubbing saat membuat rekaman tentang berita. “Saya sangat berterima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Saya mendapat ilmu baru bagaimana mengedit video dan menjadi dubber di bidang jurnalistik,” ujarnya. Ia pun berharap, setelah mengikuti kegiatan ini mampu menerapkan ilmu yang didapat di sekolah. (viq/*)

Kepsek dan Guru Diminta Tak Berhenti Belajar Mataram (Suara NTB) Dinas pendidikan Kota Mataram mengimbau semua kepala sekolah (kepsek) dan guru di Mataram harus upgrade kemampuannya. Dikarenakan, hampir semua sekolah di Mataram baik SD maupun SMP membutuhkan kemampuan kepsek dan guru untuk memajukan sumber daya manusia (SDM) siswa. Karenanya kepsek dan guru tidak boleh berhenti belajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menyampaikan, semua guru dan kepsek harus fokus meningkatakan SDM siswanya. Karena di beberapa bidang, kualitas pendidikan kota Mataram harus menjadi contoh bagi daerah lain di NTB. “Kita memang sedang fokus meng-upgrade SDM bagi guru

dan kepsek. Kita baru selesai tentang penguatan kepsek minggu lalu. Alhamdulillah banyak kepsek sudah berubah pola pikirnya,” kata Fatwir kepada Suara NTB, Sabtu (16/11). Kemudian kata Fatwir, semua guru-guru di Mataram, dalam sistem penjamin mutu (SMPI) yang berjalan di dalam satuan pendidikan yang dijalankan oleh seluruh kompenan harus mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai standar nasional pendidikan (SNP). “SPMI ini kan ada peningkatan kinerja. Pemetaan mutu, penyusunan pemenuhan mutu, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan strategi. Dan itu akan me-

ngubah mindset guru agar lebih profesional lagi,” katanya. “Kita juga di Dinas terus bekerja untuk guru di Kota Mataram. Hingga sekarang ini guruguru jangan capek-capek untuk meningkatkan kualitasnya,” jelasnya. Hampir setiap minggu kata Fatwir, Disdik Kota Mataram mengadakan pertemuan, baik di sekolah dan diluar sekolah. “Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan kepsek ini,” katanya. Untuk itu kata Fatwir, semua kepsek dan guru jangan berhenti untuk belajar. Karena, semua kemampuan baik di bidang kinerja, pedagogik, dan keahlian lainnya butuh di-charge. “Biar semua bisa bisa lebih meninggkat, kita harapkan mereka menge-charge kembali kemampuannya,” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyesalkan pemadaman listrik oleh PLN banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Bukan saja aspek pelayanan publik terganggu, juga aktivitas ekonomi masyarakat. Pemadaman ini jangan sampai menimbulkan kerugian cukup besar dialami oleh masyarakat. “Pemadaman bergilir jangan sampai menimbulkan kerugian,” kata Walikota dikonfirmasi pekan kemarin. Kerugian dirasakan dampaknya adalah instansi pelayanan publik. Mereka tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Tetapi, pelayanan – pelayanan vital seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram telah disiapkan genset untuk mengantisipasi pemadaman bergilir. “Di rumah sakit tidak boleh mati listriknya,” tandasnya. Alat kesehatan seperti MRA dan CT scan memiliki helium berpotensi rusak bila listrik padam secara tiba – tiba. Dikatakan Walikota, coba akan dikomunikasikan dengan PLN agar memprioritaskan beberapa titik seperti rumah sakit. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baiq Nelly Kusumawati merasakan dampak dari pemadaman listrik tersebut. Pihaknya yang tengah melaksanakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) jelas terganggu. Tim validasi maupun operator kesulitan memvalidasi data pelamar. “Jelas terganggu dong. Gimana kita mau bekerja kalau listriknya mati,” kata Nelly. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),

Chaerul Anwar menegaskan, pemadaman listrik sangat mengganggu pelayanan. Pihaknya tidak bisa secara optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemadaman tidak saja merugikan masyarakat, tetapi dikhawatirkan server perekaman KTP berpotensi rusak. “Kasihan sekali masyarakat sudah lama nunggu tiba – tiba mati lampu dan pulang dengan rasa kecewa,” tandasnya. Semestinya, PLN mengkondisikan jadwal pemadaman. Khusus seperti pelayanan publik diberikan kesempatan melayani masyarakat hingga pukul 16.00 Wita. Artinya, masyarakat dapat bisa mendapatkan keperluan yang dibutuhkan. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengatakan, bilamana alat kesehatan seperti magnetic resonance angiography (MRA) dan CT scan mengalami kerusakan. Alat itu telah dilengkapi oleh helium dikhawatirkan bisa meledak jika listriknya mati tiba - tiba. “Yang saya khawatirkan itu MRA dan CT scan,” kata Jack sapaan akrabnya. Alat kesehatan harganya mencapai miliaran. Pun, ditopang oleh genset. Alat ini juga harus dipanaskan dari nol. Secara pribadi diakui Jack, pemadaman listriknya oleh perusahaan listrik plat merah membuatnya pusing. Semestinya, rumah sakit aliran listriknya tidak dimatikan. Karena, ini bagian objek vital milik pemerintah. Kekhawatiran jangan sampai ketika tim medis mengambil tindakan operasi pada pasien dan lampunya tiba – tiba padam akan membahayakan pasien itu sendiri. (cem)

MUI Mataram Gelar Safari Perdamaian Mataram (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga perdamaian dalam mengantisipasi penyebaran paham radikalisme, terorisme yang berujung pada aksi bunuh diri. Ketua MUI Kota Mataram, TGH. Abdul Manan mengatakan, banyak masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya satu paham yang berkembang di saat ini yang berujung pada aksi teror. ‘’Paham itu kerap meneror kita dan dapat membahayakan masyarakat luas,’’ katanya. Menurut Manan, MUI Kota Mataram sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk mengambil sikap yang baik dan bijak dalam memberikan pehamanan kepada masyarakat. Silaturrahmi jemaah yang dilakukan MUI Kota Mataram di musala Pandan Salas kelurahan Mayura, Cakranegara, merupakan rangkaian safari yang dilakukan biasanya selepas sholat Maghrib dan Subuh.

“Kita kerap lakukan di sela-sela sholat. Dari ajaran agama islam kan ada Assalam. Assalam itu berarti keselamatan bagi semua,” kata Manan, usai memberikan ceramah kepada warga Pandan Salas, Mayura, Sabtu (16/11) malam. Dengan selalu memberikan rasa keamanan kepada setiap orang, kata Manan, maka sebaliknya tidak boleh melakukan aksi yang dapat merusak kenyamanan dan keamanan seseorang. “Secara manusiawi saja, kekerasan itu haram. Yang jelas melakukan suatu tindak kekerasan, dalam konteks membahayakan, mencelakakan, jelas itu tidak diperkenankan. Apalagi dalam masalah agama,” jelasnya. “Agama ini datang untuk selalu menjaga harta, jiwa, kehormatan, dan darah. Itulah fungsi agama yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW,” tegasnya. Maka, lanjut Manan, sudah tentu keselamatan itu tetap menjadi tugas semua umat. (viq/*)

(Suara NTB/viq)

SAFARI SILATURAHMI - Ketua MUI kota Mataram, H. Abdul Hanan memberikan ceramah kepada warga Mayura tentang perdamaian dalam acara safari silaturahmi di musala Pandan Salas Cakranegara, Sabtu malam.

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

Mesuji, 15/11 (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pembangunan jalan tol menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, serta jaringan logistik yang lebih baik. “Selain itu, memberikan fasilitas kepada sentra produksi yang ada seperti sawit, karet, ikan, dan lainnya. Kemudian menciptakan lapangan kerja dalam pengerjaan jalan tol, membangun peradaban bangsa, dan paling utama adalah terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden pada peresmian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas JTTS ruas Terbanggi BesarKayu Agung sepanjang 189,2

Halaman 3

km, di Mesuji, Jumat. Jokowi dalam kesempatan itu mengatakan pembangunan jalan tol bukan hanya untuk Pulau Jawa saja, tetapi juga Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh sepanjang 2.974 Km yang ditargetkan selesai pada 2024. Selain itu, Kepala Negara dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa JTTS ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang adalah jalan tol terpanjang yang pernah diresmikannya. “Saya mendapatkan informasi bahwa dari Lampung ke Palembang sebelumnya mencapai waktu 8-10 jam, dan dengan adanya jalan tol ini menjadi 3 jam. Inilah yang dinamakan kecepatan dan

efisiensi waktu. Dan dengan tersambungnya Terbanggi Besar-Kayu Agung, kita harapkan dapat tersambung lagi dari Kayu Agung-Palembang dan Palembang-Betung,” jelas Presiden Jokowi. Peresmian jalan tol ini merupakan yang kedua dilakukan Presiden. Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan JTTS ruas Bakauheni - Terbanggi Besar. Ruas Terbanggi Besar-

Kayu Agung itu sendiri terbagi menjadi dua seksi yaitu seksi pertama ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dengan panjang 112 km dan seksi kedua ruas Pematang Panggang-Kayu Agung mencapai 77 km. Dengan adanya peresmian ini, maka Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung ruas Bakauheni-Pematang Panggang sepanjang 252 Km telah selesai sepenuhnya.

(ANTARA/Aji Cakti)

Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung yang berlokasi di Lampung, Jumat (15/11/2019). Ruas tol ini merupakan salah satu ruas yang menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera. Kupang, 16/11 (ANTARA) Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat China (RRC) di Denpasar, Bali, mencatat, sampai dengan saat ini belasan pengusaha asal China telah menanamkan investasi di wilayah Nusa Tenggara yang meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Denpasar, Bali, misalnya perusahaan China telah berinvestasi sebanyak 10 proyek dengan nilai investasi sekitar 11 juta dolar AS, kata Konsuler Jenderal RRC Gou Haodong, di Kupang, Sabtu. Dia mengemukakan hal itu pada pembukaan forum investasi tiga wilayah Konjen RRC yakni NTT, NTB, dan Bali, ke-4 di Kupang. Forum investasi yang melibatkan 20 investor asal China itu dihadiri puluhan pengusaha lokal dari NTT, Bali, dan NTB. “Berdasarkan data yang

kami dapat, perusahaan China telah berinvestasi sebanyak 10 proyek yang ada di Denpasar, Bali, dengan nilai investasi sekitar 11 juta dolar AS,” katanya. Selain itu, 11 perusahaan China telah berinvestasi di NTB Nusa Tenggara Barat dengan nilai investasi mencapai 1 juta dolar AS. Sementara di Provinsi NTT hanya satu perusahaan China yang sedang berinvestasi di bidang industri budi daya mutiara. “Artinya, boleh dilihat dari angka-angka tersebut bahwa potensi kerja sama antara China dengan tiga wilayah ini sangat besar,” katanya. Karena itu, Konjen RRC di Denpasar, Bali, akan terus mendorong pengusaha dari China untuk bekerja sama dengan pengusaha lokal melakukan investasi di wilayah Nusa Tenggara dan Bali.

(ANTARA/Bernadus Tokan)

Puluhan pengusaha asal NTT, Bali dan NTB menghadiri forum investasi ke-4 yang digelar Konsul Jenderal RRT di Denpasar, Bali di Kupang. Sabtu, (16/11). Forum ini dihadiri 20 investor Tiongkok.

Jakarta, 17/11 (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengubah persyaratan uang muka dari minimal lima persen menjadi satu persen untuk memudahkan persyaratan kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berba-

Pasuruan, Jawa Timur, 15/11 (ANTARA) Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjadikan wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai wilayah percontohan produksi sapi, yang nantinya bisa diterapkan pada daerah lain yang memiliki potensi serupa. Mentan mengatakan bahwa dari total 700 ekor indukan sapi yang ada di Loka Penelitian Sapi Potong Kabupaten Pasuruan, berhasil bertambah menjadi 1.000 ekor sapi setelah dilakukan inseminasi buatan (IB). “Prospeknya cukup bagus, oleh karena itu, saya uji coba di Kabupaten Pasuruan dan dijadikan percontohan,” kata Syahrul, di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat. Syahrul menjelaskan, untuk menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai percontohan, tentunya harus melibatkan masyarakat. Untuk meningkatkan akselerasi program tersebut, nantinya seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan dengan kerja sama lintas sektoral. Menurut Syahrul, untuk tahap awal, Kabupaten Pasuruan akan dijadikan sebagai percontohan produktivitas sapi tersebut. Nantinya, wilayah lain yang memiliki potensi serupa bisa belajar dari Kabupaten Pasuruan. “Kita bicara Kabupaten Pasuruan dulu, akan tetapi nanti untuk semua daerah yang berpotensi. Karena potensi lain juga harus

sis Tabungan (BP2BT). Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo mengatakan untuk mendorong percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan tersebut, Kementerian PUPR memberikan pelonggaran pada persyaratan Program BP2BT dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT.

(ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) memberi makan sapi saat kunjungan kerja di Loka Penelitian Sapi Potong, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (15/11/2019). dikembangkan,” ujar Syahrul. Saat ini, Loka Penelitian Sapi Potong memiliki populasi sapi sebanyak 1.000 ekor yang terdiri atas 550 ekor sapi Peranakan Ongole (PO), 250 ekor sapi Madura dan 200 ekor sapi Bali. Loka Penelitian Sapi Potong tersebut merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang memiliki tugas untuk menghasilkan inovasi produksi bibit unggul sapi potong lokal. Selain itu, juga sedang dilakukan riset untuk pengembangan sapi Belgian Blue (BB) dan sapi beranak Kembar. Sapi BB dilakukan melalui teknolo-

gi transfer embrio (TE) dan inseminasi buatan (IB) dengan induk sapi PO sejak tahun 2018. Loka Penelitian Sapi Potong tersebut, juga berperan dan berkontribusi terhadap Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) melalui inovasi teknologi kit diagnosis kebuntingan dini dan suplementasi pakan berupa NUT-MB plus. Kit diagnosis kebuntingan dini mudah diaplikasikan di lapangan dan dapat dilakukan sendiri oleh peternak, serta mampu mendeteksi kebuntingan sapi mulai umur kebuntingan 15 hari dengan akurasi 85-90 persen.

“Beberapa ketentuan pada peraturan tersebut diubah, misalnya pertama persyaratan uang muka yang semula minimal lima persen menjadi satu persen,” ujar Wamen John Wempi dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu. Selanjutnya, menurut Wamen PUPR, persyaratan lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal enam bulan menjadi (Dokumentasi Kementerian PUPR) tiga bulan. Sedangkan pelonggaran Rumah-rumah bersubsidi bagi masyarakat persyaratan ketiga adalah berpenghasilan rendah. Kementerian Pekerperpanjangan masa ber- jaan Umum dan Perumahan Rakyat mengubah laku Surat Keputusan Pen- persyaratan uang muka atau down payment erima Manfaat BP2BT (DP) dari sebelumnya minimal lima persen ditambah dari semula 20 menjadi hanya satu persen dalam rangka mempermudah persyaratan kepemilikan ruhari menjadi 30 hari. Terakhir, relaksasi per- mah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasisyaratan Sertifikat Laik lan rendah lewat program Bantuan Pembiayaan Fungsi (SLF) sebelum akad Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). kredit menjadi surat pernkan kualitas rumah bersubsidi sehingga yataan kelaikan fungsi bangunan rumah pemilik merasa aman dan nyaman dalam dari pengkaji teknis, pengawas konmembeli dan menempati rumah itu. struksi, atau manajemen konstruksi. Kementerian PUPR terus melakuKementerian PUPR juga telah menerkan pemantauan kualitas rumah berbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor subsidi sesuai dengan standar yang 1013/KPTS/M/2019 tentang Batasan ditetapkan serta pendataan pengemLebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak bang rumah subsidi melalui Sistem yang Diperoleh melalui Kredit Pemilikan Registrasi Pengembang (Sireng). Rumah (KPR) Bersubsidi dan Lebar Wamen PUPR mengatakan bahwa Kaveling Rumah Tapak Umum yang sistem informasi ini merupakan cikal Diperoleh Melalui Program BP2BT. bakal penerapan Akreditasi dan RegAturan tersebut menetapkan relakistrasi Asosiasi Pengembang Perumasasi ketentuan lebar kaveling dari semhan serta Sertifikasi dan Registrasi ula minimal enam meter menjadi palPengembang Perumahan sebagaimaing rendah lima meter untuk site na telah diatur dalam Peraturan Menplan yang telah disetujui pemerintah teri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018, di daerah paling lambat 1 Oktober 2019. mana seluruh pengembang harus ter“Oleh karena itu, saya berharap kerakreditasi dan teregistrasi dan seluja sama mitra pengembang dan bank ruh asosiasi pengembang harus terpelaksana dapat mengimplementasisertifikasi dan teregistrasi. kan perubahan secara cepat dan tepat Hingga 30 Oktober 2019, terdapat pada waktu yang tersisa tahun 2019 19 asosiasi pengembang perumahan ini,” kata John Wempi. serta 13.384 pengembang perumahan Kementerian PUPR juga mendorong yang telah terdaftar dalam pengelopengembang dan perbankan serta pelaan Sireng. mangku kepentingan lainnya mengutama-

Jakarta, 14/11 (ANTARA) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji akan memperketat transfer Dana Desa yang anggarannya mencapai Rp72 triliun pada 2020. “Kita juga memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepadaaccount tanpa verifikasi, jadi kita akan memperkuat mekanismenya,” kata Sri Mulyani di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis. Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut seusai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020. Alokasi Dana Desa diketahui terus meningkat yakni Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, Rp60 triliun pada 2018, Rp70 triliun pada 2019 hingga Rp72 triliun pada 2020 untuk sekitar 74.900 desa di Indonesia. “Beberapa pos memang meningkat, Dana Desa dari Rp70 triliun ke Rp72 triliun. Kemarin pembahasan mengenai apakah seluruh desa adalah desa yang legitimateatau verified? Kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk benar-benar mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yanglegitimate untuk mendapatkan,” tambah Sri Mulyani. Pada 4 Oktober 2019 Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR mengatakan muncul desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk mendapatkan Dana Desa. Namun desa fiktif tersebut dibantah oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. “Namun kita berharap dengan anggaran yang lebih tinggi seperti Dana Desa, DAK (Dana Alokasi Khususu) bisa betul-betul dirasakan masyarakat, karena ini anggaran di pemerintah daerah yang langsung ke masyarakat, langsung ke desa, langsung dalam bentuk pembangunan jalan, pasar, irigasi, itu semuanya adalah anggaran dalam bentuk DAK fisik maupun Dana Desa,” jelas Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, masyarakat yang seharusnya langsung merasa-

kan manfaat DAK dan Dana Desa tersebut. DAK adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam APBN 2020, DAK Fisik mencapai Rp72,25 triliun, sedangkan DAK Nonfisik mencapai Rp130,28 triliun dengan menambah kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. “Karena dia (dana desa) jalurnya sampai masyarakat cukup panjang dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ini maka penguatan monitoring sangat penting. Kita berharap tentu pemerintah daerah memiliki ownership sehingga ada rasa memiliki,” ungkap Sri Mulyani. Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah betul-betul mengidentifikasi jumlah desa yang masih dalam kondisi tertinggal serta desa-desa baru yang layak mendapat dana desa. “Itu semua membutuhkan kerja sama. Presiden kan menekankan hari ini kerja sama penting, ini tidak mungkin dikerjakan satu menteri, dikerjakan oleh beberapa menteri, tidak bisa dikerjakan oleh beberapa daerah, dia harus dikerjakan bersama-sama. Jadi nanti di pusatnya seperti Menteri Dalam Negeri, kami sendiri, Menteri Desa dan kepala daerah menjadi penting,” tambah Sri Mulyani. Namun bila terjadi kebocoran Dana Desa, Sri Mulyani akan melimpahkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit. “Kalau kita kan mekanismenya mentransfer sesuai dengan APBD dan data dari Kementerian Dalam Negeri, nanti kita lihat,” ungkap Sri Mulyani. Sedangkan terkait masalah performa dan verifikasi, akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. “Seperti yang saya sampaikan tadi, pre-audit atau audit internal pemerintah bisa melalui BPKP yang sebetulnya memiliki banyak sekali aparat sampai ke daerah, dan untuk eksternal auditnya dari BPK. Jadi mereka lah yang memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk melihat hasilnya tadi,” tambah Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati

(ANTARA /Agus Salim)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

Halaman 4

Jadi Ladang Kemiskinan

(Suara NTB/ari)

Rumdis Bupati Belum Prioritas TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum berencana membangun rumah dinas bupati dan wakil bupati. Hal ini sebagaimana KUA PPAS dan RAPBD yang sudah diajukan ke DPRD, anggaran untuk kedua pejabat tinggi daerah itu masih ditanggulangi melalui mekanisme sewa rumah dinas. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Heryanto, SP., Sabtu (16/11) mengungkapkan, pihaknya masih mematangkan perencanaan anggaran yang mengarah pada percepatan recovery pascagempa. Artinya, pembangunan sarana dan prasarana lebih mengedepankan bangunan yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Kantor saja belum punya masak rumah dinas dipentingkan. Itu sama dengan mementingkan rumah pejabat, itu pemikiran kondisi normatif tapi kita ‘kan pascabencana jadi lebih diutamakan kantor untuk pelayanan masyarakat,” ungkapnya. Selaku Sekretaris TAPD Pemda, Heryanto menyadari alokasi anggaran pada RAPBD 2020 belum memungkinkan untuk membangun rumah dinas bupati dan wakil bupati. Terlebih lagi, alokasi DAK untuk tahun 2020 terpangkas hingga 50 persen. Sebelumnya, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2020 di depan DPRD KLU, pekan lalu mengungkapkan perencanaan anggaran 2020 disesuaikan dengan target dan capaian RPJMD tahun 2016-2021 yang telah diubah berdasarkan Perda KLU Nomor 5 tahun 2019. Rencana kerja pembangunan daerah tahun 2020, sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi. (ari) Heryanto

Keberatan Tarif Air PT. BAL, Pengusaha Gili Ajukan Petisi Tanjung (Suara NTB) Para pengusaha di kawasan Gili Trawangan, masih mengeluhkan kenaikan tarif air bersih yang berlaku sejak Oktober 2019 lalu. Menyikapi kenaikan taif air itu, para pengusaha akan mengajukan petisi keberatan sekaligus meminta jadwal hearing kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. Pernyataan itu disampaikan salah satu pengusaha, Lalu Kusnawan, Minggu (17/11). General Manager (GM) Wilson’s Retreat Hotel Gili Trawangan ini menegaskan, kenaikan air oleh PT. BAL pascabergabungnya PT. Gerbang NTB Emas, menjadi polemik kalangan pengusaha. Para pengelola hotel, restoran hingga bisnis laundry menganggap kenaikan air mengacaukan budgeting perhotelan untuk tahun 2020. “Saya setuju kenaikan UMK dengan nilai tersebut (Rp 2,186 juta). Bagus, karena di awal kami diinfokan terkait dengan budgeting 2020. Yang saya keberatan justru kenaikan air yang tiba-tiba,” tegasnya. Kusnawan menjelaskan, para pengusaha Gili Trawangan memperoleh informasi kenaikan tarif air PT BAL melalui surat yang ditandatangani Direktur PT. GNE, Samsul Hadi. Pengusaha mendapatkan informasi kenaikan dengan cara tidak biasa. Dimana, surat PT. GNE beredar melalui WhatsApp grup awal November. Harga air sendiri dinaikkan untuk pemakaian Oktober. Kenaikan yang diberlakukan cukup signifikan, dari Rp 36.000 menjadi Rp 46.500 per meter kubik. Termasuk Wilson sendiri, harus menambah biaya harga air dari Rp 19 jutaan menjadi Rp 25 juta lebih. “Kenaikan ini di saat kami di Gili baru bisa survive pascagempa. Harga jual kamar kami turunkan yang penting kamar terisi dulu. Bagaimana kami mengembalikan kepercayaan tamu dengan kenaikan tarif Air PT. GNE ini?” cetusnya. Menurut Kusnawan, kenaikan tarif air seharusnya disosialisasikan secara benar, bukan melalui surat yang beredar di grup WA. Selain itu, kenaikan tarif diberlakukan secara berjangka, misalnya per 6 bulan. Pengusaha pun bukan tanpa upaya mencari tahu sebab kebijakan kenaikan tarif. Mereka berupaya untuk berkomunikasi langsung dengan pihak GNE untuk menyampaikan pendapatnya. “Selanjutnya kami akan membuat surat petisi keberatan dan meminta ditinjau ulang. Dan juga hearing ke Pak Gubernur dan Ibu Wagub. Di saat pariwisata di 3 Gili mulai bergeliat, selayaknya perusahaan tidak menaikkan tarif secara sepihak,” sambungnya. Kusnawan menambahkan, pascagempa 2018 lalu, para pengusaha Gili masih terlilit utang untuk merecovery sarana usaha. Setahun berlalu, utang pengusaha ada yang lunas dan ada pula yang masih mencicil. Dengan kenaikan tarif air secara tiba-tiba ini, secara otomatis mempengaruhi neraca keuangan perusahaan. Sebelumnya, Direktur GNE Samsul Hadi, menjelaskan, sudah ada sosialisasinya dengan perwakilan masyarakat. Dalam hal ini, ujanya, PT. BAL hanya produksi dan GNE yang menjalankan bisnisnya. ‘’Harga masyarakat diturunkan memang ada kenaikan untuk hotel dan restoran, tapi akan ada kompensasi mesin meter air prabayar yang diberikan secara gratis,’’ ujarnya. (ari)

Nasib Buruh Tani Harus Diprioritaskan

Selong (Suara NTB) Provinsi NTB, khususnya Lombok Timur (Lotim) adalah daerah agraris. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Hal ini tergambar dari sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi Lotim ini tertinggi sumbangannya dari sektor pertanian. Akan tetapi, warga yang bergelut di bidang pertanian ini merupakan ladang kemiskinan di Lotim. Di mana, sebagian besar yang bekerja di sektor pertanian ini adalah para buruh tani. Mengingat fakta itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB, H. Rumaksi Sjamsuddin menyatakan pentingnya memperhatikan nasib para buruh tani. “Kita lihat lebih banyak buruh tani dibandingkan petani, petani yang betul-betul memiliki lahan ini kecil,” ungkapnya. Datanya, rata-rata kepemilikan lahan di Lotim hanya 0,30,5 hektar. Rendahnya tingkat kepemilikan lahan ini menjadi salah satu problem berat bagi dunia pertanian. Karena itulah, dalam pengembangan bisnis pertanian, diperlukan sentuhan teknologi. Petani juga harus melek teknologi. Pertama, dari bibit sejum-

lah komoditi yang ditanam petani saat ini sebagian besar didatangkan dari luar. Melalui sentuhan teknologi, diharapkan di NTB ini bisa lahir bibit unggul. Pasalnya, ketika petani tidak menggunakan bibit unggul akan susah untuk bisa mengembangkan komoditi. Salah satunya adalah bibit jagung. Provinsi NTB sangat potensial untuk mengembangkan komoditi jagung. HKTI pun sebutnya sudah mencoba melahirkan satu produk bibit unggul yang siap akan diberikan kepada petani. Dituturkan, dalam waktu dekat Ketua Umum HKTI Pusat, Moeldoko akan mengunjungi Lotim kembali dan berencana akan membagi-bagikan bib-

it jagung unggul buah karya dari HKTI NTB. Upaya pengembangan bisnis pertanian diyakini sangat bisa dilakukan. Karenanya, kata Ketua Partai Nasdem Lotim ini, harus rajin-rajin mendengar keluhan dari para petani. Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang juga dari Nasdem coba akan menjalin komunikasi insentif agar bisa memberikan atensi kepada pertanian di NTB. Selanjutnya, pemerintah pusat sudah menetapkan Sembalun sebagai sentral bibit bawang putih secara nasional. Hanya saja, dalam pengembangannya sejauh ini dianggap masih belum maksimal. Bawang putih hasil panen pet-

(Suara NTB/yon)

Yulian Ugi Lusianto ran CPNS mengingat untuk tahun ini dilakukan secara online. Kendati demikian, ia meminta kepada calon pelamar apabila mengalami suatu kendala dan kebingungan supaya mengkonsultasikannya ke

(Suara NTB/dok)

H. Rumaksi Sjamsuddin NTB ini meminta pengurus pusat mendesak perusahaanperusahaan rokok yang ada di Jawa ini membeli tembakau petani tanpa membedakan petani mitra maupun petani swadaya. “Kita minta perusahaan rokok ini tidak mempersoalkan petani binaan dan petani swadaya, kita minta diperlakukan sama dan itu kita harapkan,” demikian. (rus)

Pelabuhan Labuhan Haji Belum Punya RIP Selong (Suara NTB) Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Dermaga Labuhan Haji dinilai akan sulit dikembangkan ke depan jika tidak memiliki RIP. “Bagaimana kita bisa dibantu pusat kalau belum memiliki RIP,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Lotim, Drs. Muhammad Zaini. Kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin, Zaini menegaskan, yang mengesahkan RIP adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Layak syaratnya seperti apa ke depan harus dituangkan dalam RIP. Untuk itu, pihaknya berencana akan membuatkan RIP Pelabuhan Labuhan Haji agar ke depan bisa lebih mudah dalam pengembangannnya. “RIP rencana kita anggarkan Rp 1 miliar 2020,” terang Zaini. RIP akan dibuat nanti oleh spesialis. Tidak lupa akan minta bantuan pusat. Kalau sudah ada RIP, maka akan lebih mudah meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Dermaga Labuhan Haji kelebihannya sangat luas dan sangat memenuhi syar-

at sebagai pelabuhan. Salah satu peluang yang bisa disambungkan adalah pelabuhan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Menurut Zaini, konektivitas antara Lombok Timur melalui Labuhan Haji dengan Sumbawa sudah lama dicita-citakan. Rencana tersebut akan coba diintensifkan komunikasinya dengan pemerintah di Pulau Sumbawa. “Sumbawa dengan Pelabuhan Lalar dan Benete ini bisa connect dengan Labuhan Haji,” imbuhnya. Pemberdayaan Labuhan Haji berpeluang sebagai jalur transportasi antarpulau. Jalur transportasi agar bisa dilayani dari Labuhan Haji. Diperlukan keterlibatan dari pemerintah provinsi agar bisa membuat jalur transportasi dengan memanfaatkan Dermaga Labuhan Haji. Angkutan transportasi menuju Praya Lombok Tengah dari KSB atau sebaliknya ini dinilai lebih dekat dibandingkan lewat pelabuhan lainnya. “Di sinilah peranan pemerintah provinsi kita harapkan,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Unit Pengelolaan Pelabuhan Labuhan Haji, Rukson mengakui belum adanya RIP. Meski

(Suara NTB/rus)

DERMAGA - Dermaga Labuhan Haji yang belum memiliki RIP. Adanya RIP ini menjadi salah satu syarat bagi pemerintah pusat memberikan bantuan ke daerah. demikian, pelabuhan Labuhan Haji sejauh ini diklaim sudah mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD tahun 2019 sebesar Rp 400 juta diyakini bisa akan terlampaui. Catatan sampai September lalu, jumlah pendapatan Pelabuhan Labuhan Haji ini sudah mencapai Rp 394 juta, yakni bersumber dari jasa pelayanan pelabuhan. Yakni untuk biaya

TO Pengedar Narkoba Ditangkap Selong (Suara NTB) Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim) kembali menangkap terduga pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Lotim, MJ (29) asal Kelayu Selatan Kecamatan Selong. MJ, merupakan target operasi (TO) operasi antik beberapa waktu lalu. Penangkapan pelaku ini pun berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas tindakan pelaku lantaran mengedarkan barang haram kepada masyarakat sekitar. Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, SH, mengungkapkan jika penangkapan pelaku dilakukan pada hari Minggu, (17/11) sekitar pukul 00:10 wita bertempat di rumah pelaku. Barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku berupa, 1 bungkus besar yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu bruto 10,5 gram, 1 klip kecil berisi kristal bening yang diduga sabu bruto 1 gram, 2 bungkus klip, 1 buah timbangan digital 1 bungkus sedotan, 2 buah gunting dan 1 buah sendok. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 buah korek api gas dan jarum, 1 buah bong, 4 buah handphone, 1 buah dompet serta uang Rp1.350.000 Dituturkan Surya Irawan, pengungkapan berdasarkan laporan masyarakat bahwa

(Suara NTB/yon)

TANGKAP - Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lotim saat melakukan penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba jenis sabu, MJ di rumahnya, Minggu (17/11). pelaku dicurigai sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya. Kemudian tim Opsnal Resnarkoba Polres Lotim melakukan penangkapan di rumah tersangka MJ dan berhasil ditemukan barang bukti tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Satresnarkoba untuk dilakukan pengembangan penyelidikan serta proses hu-

kum lebih lanjut. Dalam kasus ini, terhadap pelaku dilakukan uji urine untuk mengetahui apakah pelaku merupakan pengguna ataupun hanya bertindak sebagai pengedar di samping melakukan interograsi terhadap pelaku maupun meminta keterangan sejumlah saksi. Sedabgkan barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku akan dilakukan uji forensik. (yon)

Formasi CPNS di Lotim Jadi Favorit Pelamar Selong (Suara NTB) Sejak dibuka per tanggal 11 November 2019 lalu, jumlah pelamar CPNS untuk formasi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus bertambah. Bahkan hingga hari ke tujuh, jumlah pelamar sudah mencapai 1.920 orang sudah mengisi formulir lamaran dengan 797 sudah submit. Jumlah pelamar ini diyakini akan terus bertambah mengingat waktu pendaftaran tinggal 10 hari lagi hingga tanggal 25 November 2019. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (17/11). Dikatakannya, pihaknya terus memantau portal lama-

ani banyak yang dijual ke luar. Sarannya, produk bibit bawang putih ini bisa diamankan dari awal dengan dilakukan pembelian oleh pemerintah sendiri. Pasalnya, jika tidak dilakukan pembelian maka susah untuk mewujudkan sentral bibit. “Yang kita minta, bagaimana pemerintah ini bisa membeli semua bibit hasil panen petani. Dengan demikian, hajatan kita bisa memenuhi kebutuhan bibit secara nasional bisa akan terpenuhi dan bisa mengurangi impor,” paparnya. Kepada Menteri Pertanian yang baru, sebut Rumaksi sudah disampaikan usulannya tersebut. ‘Saya sudah sampaikan ke Menteri Pertanian yang juga kan dari Partai Nasdem,” tambahnya. Terakhir, persoalan tembakau diakui sampai saat ini masih bermasalah. Kepada pengurus HKTI pusat diharapkan turut turun tangan mengatasi masalah tembakau virginia Lombok. Ada dua macam petani tembakau, swadaya dan mitra. Ketua DPP HKTI

BKPSDM maupun ke rekannya yang sudah mendaftar. “Kita tetap standby untuk memantau jumlah pelamar yang sudah masuk. Termasuk apabila adanya masyarakat yang berkonsultasi,” jelasnya. Adapun dari jumlah pelamar yang sudah mencapai 1.920 orang sudah mengisi formulir dan 797 orang sudah submit atau resmi mendaftar di formasi yang dipilihnya. Disebutkan Ugi-sapaan akrabnya didominasi oleh tenaga guru. Pasalnya untuk guru Sekolah Dasar (SD), jumlah formasi sebanyak 273 formasi. Belum lagi ditambah guru mata pelajaran di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Sampai saat ini, formasi furu mendominasi untuk pelamar yang sudah mengisi formulir maupun mendaftar lang-

sung,” terangnya. Diberitakan sebelumnya, penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. Untuk tes sendiri menggunakan Computer Asissted Test (CAT). Adapun dalam aturan terbaru saat ini, IPK dari pelamar dibatasi. Di mana untuk Kabupaten Lotim IPK pelamar minimal 2,50. Apabila IPK pelamar di bawah 2,50, maka pelamar tersebut dinyatakan gugur, karena dianggap

tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dijelaskan Ugi, dipersyaratkannya IPK 2,50 ini supaya sumber daya manusia (SDM) yang direkrut sebagai PNS ini lebih baik. Di samping itu, nilai ambang batas dalam seleksi CPNS tahun ini juga dikurangi dari tahun lalu dalam seleksi kompetensi dasar (SKD). Dari nilai ambang batas passing grade untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 dikurangi menjadi 65, tes karakteristik pribadi (TKP) dari 143 saat ini dikurangi menjadi 126, sementara untuk tes integensia umum (TIU) tetap dengan bobot 80. Dikatakan Ugi, pengurangan nilai ambang batas dalam passing grade ini tidak berdampak pada kualitas peserta yang diterima pada seleksi CPNS 2019. (yon)

pas masuk dan jasa tambat dan labuh kapal serta sewa sejumlah aset yang ada di kompleks Pelabuhan Labuhan Haji. Melihat perkembangan Pelabuhan, Kepala UPP Labuhan Haji ini meyakini masih sangat potensial untuk bisa dikembangkan. Dituturkan, pasca pengerukan kolam labuh yang memakan biaya puluhan miliar, kini aktivitas sandar kapal-kapal besar kini

bisa dimaksimalkan. Beberapa rencana dari sejumlah investor juga sudah siap untuk memanfaatkan Pelabuhan Labuhan Haji. RIP diakui masih menjadi kendala. Di mana, setiap ada yang meminta peryaratan selalu ada permohonan melampirkan dokumen RIP. Harapannya, ke depan bisa segera dibuatkan, sehingga pengelolaan Pelabuhan Labuhan Haji bisa lebih baik. (rus)

Miskomunikasi bagi Hasil, Polemik Irigasi Tetes Tuntas Tanjung (Suara NTB) Polemik penolakan sejumlah petani terhadap program irigasi tetes dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, diklaim tuntas. Solusi yang diambil, petani Dusun Batu Keruk yang tidak bersedia lahannya digarap ke dalam pola kerjasama dengan perusahaan dialihkan ke Dusun Temuan Sari. Sekretaris Desa AkarAkar, Amirudin, saat dikonfirmasi Sabtu (16/11) lalu mengakui, polemik penolakan warga yang sempat berhembus telah diselesaikan. Caranya, adalah dengan dengan mengganti atau mengalihkan sebagian lokasi lahan program dari Dusun Batu Keruk ke Dusun Temuan Sari. “Awalnya seluruh lahan 200 hektar itu ada di Batu Keruk, tetapi karena ada yang ini (menolak), sehingga dialihkan ke Temuan Sari. Di sana ada petani kita yang siap menerima,” ungkap Amir. Ia membenarkan, bahwa pada tahap survei Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) awal terdapat kekurangan sejumlah areal dari kebutuhan 200 hektar. Informasi yang dihimpun di bawah, termasuk 4 orang dari Dusun Temuan Sari yang notabene satu dusun dengan sekretaris desa, awalnya menolak. Setelah ditelusuri, ke empat petani tersebut miskomunikasi kaitan dengan teknis kerjasama. Amir menyebut, pemahaman awal petani bahwa dari kerjasama yang dibangun dengan perusahaan, hasil produksi petani yang dihasilkan dibagi rata dengan pemilik dan perusahaan. Keuntungan yang dibagi tersebut tentu setelah dikurangi biaya produksi. “Ternyata setelah dijelaskan kembali, bagi hasil tergantung PKS dengan individu pemilik lahan. Ketika tidak setuju diPKS, maka pada kesempatan berikutnya tidak dilibatkan dalam kerjasama,” jelasnya. Tidak hanya ke empat anggota, sekretaris desa juga menyebut kesalahpahaman sempat dialami Kelompok Tani Temuan Sari SPB 212,

(Suara NTB/ari)

Amirudin Sahabudin, juga sempat salah paham dengan pola kerjasama yang akan dibangun. Namun menurut sekretaris desa, usai Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB turun lapangan dan menjelaskan mekanisme kerjasama sebenarnya, maka petani bersedia bergabung. “Pak kadis turun dan menjelaskan, kebetulan saya yang mendampingi beliau,” aku sekdes. Menurut sekdes, pada saat awal sosialisasi memang diakui banyak petani yang menolak karena skema hasil dibagi dua antara pemilik lahan dengan perusahaan. Tetapi penjelasan ulang Kadis dan PPK tidak demikian, di mana keuntungan menjadi milik petani. Sebagaimana pemilik lahan bersikukuh tidak setuju dengan perjanjian itu, maka petani bisa mengundurkan diri dari PKS. Bahkan menurut sekdes, progres pengerjaan lahan masyarakat di Dusun Temuan Sari lebih dari 50 hektar telah rampung. Lokasi program sendiri berada di dua lokasi, masing-masing Dusun Temuan Sari dan Dusun Batu Keruk. “Awalnya yang di Temuan Sari tidak dapat program itu, karena ada penolakan dari sebagian petani dialihkan ke sana, sehingga tercukupilah lahan itu. Nah, MoU sudah, PKS sampai hari ini belum, karena penanaman ‘kan belum,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Penerimaan CPNS Target Lampaui Capaian KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) memasang target tinggi terkait partisipasi pemilih di gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang. Paling tidak bisa melampaui tingkat partisipasi pemilih di gelaran pemilu legislatif tahun 2019 yang baru lalu sebesar 80,03 persen. Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Sabtu (16/11), mengatakan pada gelaran Pemilu legislatif yang baru lalu KPU pusat menargetkan partisipasi pemilih sebesar (Suara NTB/dok) 77,5 persen. Namun oleh Ahmad Fuad Fahrudin KPU Loteng target mampu dilewati. Catatan impresif itulah yang diharapkan bisa diulangi pada gelaran Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. “Soal target partisipasi pemilih, kita tidak mau muluk-muluk. Cukup bisa melampaui tingkat partisipasi pemilih di Pemilu legislatif yang baru lalu sudah sangat bagus,” tegasnya. Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih sangat penting, karena hal itu bisa menjadi salah satu cerminan dari pemahaman politik masyarakat di suatu daerah. Di mana semakin tinggi partisipasi pemilih, maka itu bisa berarti semakin baik pula tingkat pemahaman politik masyarakat suatu daerah. Untuk bisa mencapai target tersebut, KPU Loteng terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat di daerah ini. Supaya masyarakat tahu bahwa akan ada agenda politik daerah dan, itu sangat penting serta menentukan nasib Loteng ke depan. Fuad mengatakan, tahap sosialisasi pilkada sendiri sudah dimulai pada awal bulan. Direncanakan akan berlangsung sepanjang tahun sampai masa pencoblosan pada 23 September 2020 mendatang. “Jadi untuk tahap sosialisasi kita tidak mengenal batasan. Sepanjang gelaran pilkada, sosialisasi terus dilakukan,” ujarnya. Loteng saat ini memilik pemilih sesuai yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif sebanyak 760.482 pemilih, mengingat rentan waktu pelaksanaan Pilkada Loteng yang masih cukup panjang, ada kemungkinan DPT tersebut berubah atau bertambah. Di mana KPU Loteng akan mulai melalui update pemilih mulai awal tahun 2020 mendatang. “Untuk perbaikan DPT itu sudah ada tahapannya dan diatur oleh PKPU,” pungkasnya. (kir)

Rancangan APBD Tahun 2020 Dinilai Tidak Sehat Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat memangkas belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) atau tukin bagi ASN lingkup Pemkab Lobar yang mulai diberlakukan tahun depan. Dari total usulan eksekutif sebesar hampir Rp 100 Miliar, dipangkas sebesar Rp 6 miliar dialihkan untuk belanja Sekretariat DPRD. Sebab anggaran untuk sekretariat hanya sampai perubahan (APBD-P) tidak dihitung satu tahun anggaran. “Sebenarnya kita pangkas biar proporsional lah anggaran itu, termasuk bisa menyentuh belanja-belanja yang lain. Karena sangat tipis bedanya antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Tipis sekali, hanya bedanya Rp 10 miliar. Kan tidak sehat kalau begitu. Seharusnya kan belanja langsung lebih besar. Itu menunjukkan kalau keuangan daerah itu bagus, “ tegas Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah akhir pekan kemarin. Dijelaskan, Dewan melakukan pemangkasan anggaran karena ingin anggaran belanja daerah lebih proporsional, sehingga belanja daerah bisa menyentuh belanja yang lain khususnya belanja publik. Menurut dia porsi anggaran pada rancangan APBD 2020 ini tidak sehat. Seharusnya belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung, sehingga menunjukkan bahwa keuangan daerah bagus. Pihak dewan juga, kata dia, menambah porsi anggaran untuk anggaran bencana dalam rancangan APBD. Tambahan dana untuk bencana sebesar Rp 1 miliar, sehingga alokasinya dari Rp 2 miliar menjadi 3 miliar. Pertimbangan penambahan bencana ini, jelas dia, karena Lobar, termasuk daerah rawan bencana. “Kita tambah anggaran belanja Rp 1 miliar, sehingga bertambah dari Rp 2 miliar menjadi Rp 3 miliar, karena daerah kita ini rawan bencana, kita harus ready. Meski kita ndak berharap ada bencana,” jelas dia. Sementara itu Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengatakan, tahun depan Pemda sudah menerapkan tukin atau TKD bagi ASN.Dengan diberlakukannya TKD ini menjamin penghasilan para ASN. Penilaian pemberian tukin ini masih lebih banyak berpatokan pada tingkat kehadiran. Namun sistem terus dikerjakan, sehingga tahun 2021 pemberian tukin tidak hanya berbasis tingkat kehadiran, namun betul - betul berbasis kinerja. Artinya, basis penilaiannya Sejauh mana pekerjaan dan kewajiban serta tugas bisa dilaksanakan oleh ASN. Lebih jauh kata dia, ke depan juga akan diberlakukan penyederhanaan eselonisasi, sehingga berimbas pada jabatan ASN lingkup Pemkab Lobar. Pihak Pemda sudah mendapatkan surat dari Menpan RB, di mana dalam surat itu Pemda Diminta melakukan kajian dengan batas waktu minggu ke empat bulan Desember. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan ke Menpan RB untuk kemudian ditindaklanjuti. Dampak penyederhanaan ini, tentu akan menghilangkan pejabat struktural di bawah. Menurut dia hal ini tidak harus menimbulkan kegundahan, justru kata dia dengan lebih banyaknya jabatan fungsional dan semakin sedikitnya jabatan struktural bisa memaksimalkan ASN dalam menjalankan fungsi tugas dan kewajiban. (her)

Kasus OTT Tak Berimbas pada Pengajuan Pencairan DAK Giri Menang (Suara NTB) Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, IJ dipastikan tidak berdampak terhadap pengajuan pencairan Dana alokasi khusus (DAK) tahap III. Sejauh ini Dispar belum memenuhi persyaratan 70 persen realisasi keuangannya untuk pengajuan DAK tahap III, namun tinggal menyisakan sedikit untuk mencapai 70 persen. Diwawancara Minggu (17/11), Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar H. Adnan mengatakan, DAK tahap II sudah terealisasi di semua bidang. Selanjutnya tinggal pengajuan tahap DAK tahap III sedang direview oleh Inspektorat. Setelah keluar review barulah pihaknya mengajukan ke pusat. “Batas akhir pengajuan DAK tahap III tanggal 15 Desember, tapi kami usahakan bisa akhir bulan ini agar bisa cair awal bulan depan, karena kalau batas akhir itu kan takutnya krodid, karena semua (se Indonesia) memakai server,” jelas dia. Pada bagian lain, Adnan menegaskan, kasus OTT Kepala Dispar tidak mengganggu pengajuan pencairan DAK. Sebab, kata dia, pelaksanaan pekerjaan tidak ada masalah dikarenakan tanda tangan kontrak sendiri sudah dilakukan di awal, sehingga tidak menghambat. Tinggal panitia yang bekerja. ‘’Ini saja kita tunggu siapa plt Kadispar, karena dia yang ajukan SPM nanti, kalau cepat itu ya bisa cepat,” ujar dia. (her)

Dukcapil Terima Banyak Laporan Kesalahan Data Kependudukan Praya (Suara NTB) -

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini memunculkan banyak persoalan. Persoalan yang ditemukan, bukan soal proses rekrutmen, namun banyaknya ditemukan kesalahan data kependudukan. Hal itu dibuktikan dengan banyak laporan yang masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng terkait kesalahan data kependudukan dari para calon pelamar CPNS.

Baiq Anita Nindiana (Suara NTB/ris)

Saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (17/11), Kepala Disdukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana, mengatakan, sejak rekrutmen CPNS dibuka pihaknya banyak melayani calon pelamar CPNS yang melakukan konsolidasi, terkait persoalan perbedaan dan kesalahan data kependudukan. “Yang paling banyak ditemukan, data NIK tidak sinkron dengan data nomor KK,” terangnya. Untuk itu, Disdukcapil Loteng melakukan konsolidasi data dan ditemukan bebera-

pa penyebab utama. Salah satunya, penggunaan nomor KK ganda. Misalnya, ada penduduk sebelum menikah namanya masih menggunakan NIK di KK orang tua, setelah menikah namanya masuk ke dalam KK suaminya. Tetapi namanya tidak dihapus dari KK orang tua sebelumnya, sehingga terjadi dobel nomor KK. Sementara setelah menikah, NIK pendudukan bersangkutan sudah mengikuti nomor KK suaminya. Lalu apa kaitannya dengan

rekrutmen CPNS? Anita menjelaskan, akibat dari persoalan tersebut calon pelamar tidak bisa mendaftar secara online. Karena untuk pendaftaran CPNS sekarang sudah menggunakan basis data kependudukan yang ada. “Proses konsolidasi data ini penting dilakukan dengan menghapus data yang tidak sesuai tadi. Sehingga data kependudukan yang ada menjadi clear,” terangnya. Anita menambahkan, sejak rekrutmen CPNS dibuka ratarata pihaknya melayani antara lima sampai 10 orang yang melakukan konsolidasi data. Hal itu menunjukkan banyak terjadi kesalahan data kependudukan. Untuk itu, pihaknya melihat rekrutmen CPNS nyatanya cukup membantu dalam mengurai kesalahan

data kependudukan yang ada. Lebih lanjut Anita menjelaskan, khusus terkait konsolidasi data kependudukan pihaknya memberikan prioritas. Di mana dalam sehari proses konsolidasi data kependudukan bisa diselesaikan. Pihaknya tidak ingin hanya persoalan kesalahan data kependudukan, justru menjadi penghambat bagi masyarakat Loteng untuk ikut dalam rekrutmen CPNS. “Selain konsolidasi data kependudukan, banyak juga masyarakat kita yang melakukan pengaktifan NIK. Di mana NIK sebelumnya dinonaktifkan oleh pemerintah. Karena yang bersangkutan belum juga melakukan perekaman KTP elektronik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah,” pungkas Anita. (kir)

Lima Proyek Puskesmas di Lobar Kritis Giri Menang (Suara NTB) Tahun ini, Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) menangani 18-21 paket proyek pembangunan fisik fasilitas kesehatan (faskes) berupa puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu). Selain pembangunan faskes, Dikes juga menangani pembangunan perumahan tenaga medis. Dari total proyek tersebut, sebanyak lima proyek fasilitas kesehatan berupa puskesmas masuk kategori kritis. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dikes Lobar Zulkifli mengatakan, ada 1820 paket proyek di Dikes. Terdapat belasan paket proyek skala besar. Dalam satu lokasi, bisa ada dua paket proyek.Progres pengerjaan proyek ini, bervariasi ada di atas 70-80 persen khususnya proyek perumahan. Namun memang ada yang masih 40 persen. “Ada lima proyek progresnya 40 persen, ini masuk kategori kritis seperti di Pelangan, Meninting dan Gunungsari,” tegasnya, Sabtu (16/11). Ia menyebutkan dari proyek yang kritis ada yang skala besar dan kecil dengan nilai Rp 700 juta sampai den-

gan Rp 6 miliar. Dijelaskan, ada beberapa faktor yang dihadapi dalam pengerjaan sejumlah proyek. Termasuk di antaranya, di Pelangan ada negosiasi di mana masyarakat lokal minta dilibatkan dalam bekerja. Sementara mereka belum siap dari sisi keterampilan. Begitu pula kasus proyek di Sesela, di mana lahannya masih diduduki masyarakat, sehingga meminta direlokasi. Butuh waktu dua minggu untuk relokasi, sehingga pengerjaan terlambat. Termasuk, kendalanya kesiapan kontraktor. Secara aturan, jelas dia, ada peluang menambah waktu kerja dengan pertimbangan matang dari PPK. Waktunya maksimal 50 hari. Konsekuensi dari perpanjangan atau addendum ini rekanan diberikan denda sesuai ketentuan. Hal ini tengah dikawal dan disiapkan kajian sebagai dasar untuk pelaksanaan addendum tersebut. “Dari analisa kami penyebab keterlambatan pekerjaan ini, keterlambatan mulai kerja akibat beberapa faktor, dari kajian dan analisa penyebab ini kami lakukan perpanjangan tersebut,” jelas dia. (her)

Tertinggi Kedua di Indonesia

Penderita Kebutaan di NTB Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi NTB prevalensi kasus kebutaan di NTB mencapai 4 Persen. Angka ini menempatkan daerah dengan motto Bumi Gora ini posisi kedua kasus kebutaan tertinggi di Indonesia. NTB berada di bawah Jawa Timur di peringkat pertama. Demikian dikemukakan Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas kesehatan NTB dr. Zainul Arifin, pada saat operasi katarak gratis di Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada, Sabtu (16/11). Operasi katarak gratis ini digelar Pemkab Lombok Barat dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia dan Hari Kesehatan Nasional ke-55 ini juga melibatkan Dinas Kesehatan NTB, dan Fred Hollows Foundation (FHF) yakni organisasi bantuan nirlaba yang berbasis di Australia. Menurut Zainul, berdasarkan asessment yang dilakukan bahwa prevalensi kebutaan di NTB mencapai 4 persen. “Atau paling tinggi nomor dua di Indonesia setelah Jatim prevalensi kebutaannya,” Kata dia. Secara rinci disebutkan, kasus kebutaan di NTB warga pada usia di atas 50 tahun mencapai 27 ribu dan 60 ribu kasus kebutaan akibat katarak. 61 ribu warga NTB mengalami gangguan penglihatan (refraksi) yang terkoreksi, karena menggunakan kacamata. Dan ada 67 ribu warga NTB yang mengalami gangguan penglihatan tidak menggunakan kacamata. Termasuk, kata dia, temuan kasus gangguan penglihatan di Lobar lumayan tinggi bahkan sampai

saat ini mencapai 502 orang, baik usia dini atau anak sekolah dan masyarakat umum. “Termasuk gangguan penglihatan di Lobar juga tinggi, kami juga kaget ternyata banyak juga,” ujar dia. Pihaknya sudah memberikan bantuan 300 kacamata kepada Lobar. Masalah utama penglihatan di NTB, jelas dia, kebutaan karena katarak dan gangguan refraksi. Dua persoalan ini yang diintervensi oleh Dikes. Penanganan yang dilakukan berupa langkah promotif melalui penyebaran informasi terutama kepada anak sekolah. Pihaknya membuat media edukasi, bentuknya game, komik dan poster yang sudah menyasar lima kabupaten sedangkan lima kabupaten sisanya menyusul. Termasuk pihaknya melatih para guru. Sedangkan untuk langkah pencegahan termasuk melalui penemuan dini. Selain itu petugas puskesmas juga dilatih untuk melakukan penanganan terhadap warga yang terkena katarak. Selanjutnya temuan warga yang katarak ditangani melalui operasi. Sementara itu di tempat yang sama, Project Officer The Fred Holows Foundation Indonesia, Ahmad Pua Too mengatakan angka kebutaan di NTB, termasuk tertinggi kedua di Indonesia dengan 4 persen prevalensi kasus kebutaan. Berdasar temuan di Lobar,dari target 108.300 siswa. Jumlah sekolah 461 terdiri dari SD/MI 332 dan SMP/MTS 139. “Dari hasil deteksi dini ditemukan ada 502 gangguan penglihatan atau refraksi (minus), mereka ini sudah mendapatkan bantuan kacamata,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

TOLAK ZONASI - Rumah warga di Kekait Gunungsari belum bisa dibangun, karena warga menolak SE zonasi.

Korban Gempa Tolak Pemberlakuan Zonasi RTG Giri Menang (Suara NTB) Warga sejumlah daerah di wilayah Gunungsari menolak adanya zonasi jenis Rumah Tahan Gempa (RTG) yang ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid nomor 360/590/ Disperkim /2019. Alasan warga menolak sistem zonasi, karena warga merasa tidak diberikan kebebasan memilih RTG yang mau dibangun. Mereka hanya diberikan dua opsi pilihan RTG jenis Risha dan Rika. Sementara di satu sisi, banyak warga di daerah setempat yang membangun RTG jenis lain seperti Riko. Warga pun merasa didiskriminasi dengan adanya SE tersebut. Belum lagi adanya zonasi ini menyebabkan ada oknum di desa yang terindikasi bermain dengan oknum aplikator dua jenis RTG. Korban gempa pun berharap agar zonasi ini ditinjau ulang. Hal ini ditegas-

kan Sekretaris Pokmas Dusun Kekait Puncang Desa Kekait Rizal. Diakui Rizal, korban gempa di daerahnya hanya dikasih dua opsi RTG yakni Risha dan Rika, sementara warga maunya Riko. Lebih parah lagi, jelas dia, di desa lain hanya satu opsi, yakni Risha. Hal ini menyebabkan warga menjadi bingung, karena itu pihaknya berencana akan mengumpulkan tandatangan dan tidak bisa menerima atau menolak sistem zonasi tersebut. Hal senada disampaikan M Sabri Isar. Menurut dia, Warga penerima bantuan rumah terdampak gempa merasa terintimadasi atau ditekan dengan SE bupati Lobar yang menerapkan sistem zonasi. “Warga sepertinya dipaksa untuk menerima type RTG yg ditetapkan dalam SE itu . Warga tidak memiliki kebe-

basan untuk menentukan sendiri type RTG sesuai dg keinginan mereka,” tegas dia. Sementara itu Pemda Lobar melalui Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman L Ratnawi menegaskan pemerintah sudah memberikan kebebasan memilih jenis RTG yang mau dibangun. Bahkan warga diberikan kebebasan sejak awal pembangunan RTG. Hanya saja, klaim dia setelah dievaluasi tidak bisa mengejar progres. Sehingga Gubernur pun mengeluarkan Surat Edaran untuk percepatan mengejar target Desember sudah berakhir, lalu dilanjutkan oleh Pemda dengan mengeluarkan SE zonasi. Menurut dia adanya zonasi RTG ini untuk edukasi masyarakat, sebab kalau mengikuti keinginan masyarakat juga agak susah nantinya. (her)

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

Tahun 2020, Pelabuhan Teluk Santong Mulai Dibangun Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana pembangunan Pelabuhan Teluk Santong sudah mendapat respon pusat. Bahkan informasinya, pembangunannya akan dimulai pada tahun 2020 mendatang. Sebagaimana disampaikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, pembangunan pelabuhan tersebut, ada kaitan dengan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan asal Korea Selatan. Pihak perusahaan telah mengundangnya ke Korea Selatan, karena berniat untuk menanamkan investasinya di Sumbawa. “Sebenarnya Teluk santong itu ada kaitan dengan perjanjian kerjasama saya dengan konsorsium pengusaha besar dari Korea Selatan. Dan Alhamdulillah pada suatu ketika saya diundang, saya datang ke Korea Selatan sana. Kemudian mereka akan menanamkan modal di Sumbawa ini,” imbuhnya Perusahaan dari Korea ini, ungkap Bupati, ingin membangun Pabrik Pellet, dengan bahan baku dari limbah jagung. Hajat dari perusahaan tersebut direspon positif, supaya limbah jagung ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Karena selama ini, di Sumbawa limbah jagung yang ada dibakar dan dibuang. Selain itu, perusahaan tersebut juga membutuhkan Kaliandra dan Gamal. Tumbuhan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena nantinya akan dilibatkan untuk menanam. Bahkan pihak perusahaan sudah menyatakan keseriusannya berinvestasi, namun berharap dapat disiapkan sarana dan prasarana. Mulai dari lahan petani hingga disediakan pelabuhan di lokasi terdekat. “Mereka juga memberi syarat, kalau boleh kami akan menanam modal di sana, coba kami juga disiapkan sarana dan prasarananya. Mulai dari petaninya, lahannya (lahan petani). Kemudian yang paling penting adalah bagaimana membuat pelabuhan yang terdekat,” terangnya. Dari pertimbangan yang dilakukan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Setelah difasilitasi dengan perusahaan asal Korea Selatan itu, saat ini sudah dilakukan perjanjian kerjasama. “Maka kami sudah menandatangani perjanjian kerjasama itu dengan Korea Selatan. Disaksikan atau disetujui DPRD Kabupaten Sumbawa,” aku Bupati. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan beberapa pertemuan, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan Gimco (perusahaan Korea Selatan) dan beberapa perusahaan besar lainnya. Bupati sudah mengajak pihak perusahaan bertemu dengan Wakil Presiden kala itu (Jusuf Kalla), dan diterima dengan baik. Kemudian persyaratan yang dituangkan dalam pernyataan bersama, juga diterima dan direspon baik oleh Wapres. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kemenko Kemaritiman. Dalam pertemuan, Kemenko Kemaritiman juga merespon positif dan meminta Pemda menyiapkan lahan. Setelah itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanahan. Dengan sebuah keberanian, dirinya pun meminta agar Pelabuhan Teluk Santong ini dapat dibangun. Informasi terakhir yang diperoleh, bahwa anggaran pembangunannya sudah masuk dalam agenda APBN 2020. Pihaknya berharap kepada semua pihak agar mendoakan dan mendukung sehingga pelabuhan yang diharapkan ini dapat terwujud. “Dan itulah hasilnya barangkali dari pertemuan saya dengan Pak Wapres, Pak Menko Kemaritiman dan lain-lain. Itulah informasi yang kita dengar terakhir bahwa anggaran untuk Teluk Santong tahun 2020 sudah dibicarakan. Dan Insya Allah dengan doa-doa masyarakat agar mendoakan itu, agar betul bisa kita wujudkan. Upaya kita tentu bagaimana janji dari awal sampai finis,” tandasnya. (ind)

Gubernur Sebut Program Penghijauan Butuh Proses Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui akan melakukan penghijauan di NTB. Pihaknya akan berupaya menggerakkan penanaman kembali, karena melihat kondisi hutan yang ada. “Kita akan ada program menghijaukan NTB, dengan menanam kembali hutan-hutan kita,” kata Gubernur saat dimintai tanggapannya terkait kondisi hutan saat ini. Menurutnya, upaya penghijauan ini membutuhkan proses yang tidak mudah. Karena membutuhkan peran semua pihak, termasuk masyarakat. Apalagi saat ini, penanaman jagung juga sangat gencar dilakukan. “Tapi ini kan butuh proses yang nggak gampang. Karena jagung itu kan betul-betul cepat,” sebutnya. Makanya, penghijauan ini akan dilakukan secara perlahan. “Oleh karena itu, perlahan-lahan akan ada tanaman reboisasi. Tapi pada saat yang sama juga, ya diaturlah,” tukasnya. (ind)

Miliki 15 Poket Sabu, Warga Taliwang Diringkus Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat kembali mengamankan terduga pengedar narkoba jenis sabu, Minggu (17/ 11). Pelaku yang diketahui berinisial IP (36) merupakan warga Taliwang yang menjadi Target Operasi (TO) sejak beberapa bulan lalu. Pelaku ini juga merupakan tersangka pertama yang berhasil terjaring dalam operasi Antik tahun 2019. Sementara dari tangan pelaku, Polisi mengamankan 15 poket sabu siap edar yang ditaksir memiliki berat sekitar 5 gram. “Pelaku ini merupakan tersangka pertama yang berhasil kita jaring dalam operasi Antik ketika hendak menimbang barang tersebut di rumahnya. Pelaku ini juga merupakan TO kita sejak beberapa bulan yang lalu, karena sudah banyak laporan dari masyarakat terkait aktivitas penjualan narkoba di rumahnya. Saat ini pelaku masih kita periksa secara intensif untuk pengembangan ke tersangka yang lain, mengingat pelaku sempat menyebutkan nama salah satu bandar barang haram tersebut,” ujar Kapolres melalui Kasat Narkoba Iptu Budiman Perangin Angin SH, kepada Suara NTB, Minggu (17/11). Menurutnya, penangkapan terhadap tersangka ini, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di rumah pribadinya. Hal tersebut dicurigai masyarakat lantaran hampir tiap malam selalu ada saja yang datang ke rumahnya dan orang inipun tidak pernah diketahui masyarakat di tempat tinggalnya. Petugas yang menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaranya. Benar saja pada saat diamankan, ditemukan 15 Poket Sabu siap edar diatas mejanya dengan satu buah pipet dan timbangan. Penangkapan terhadap pengedar sabu ini menjadi kasus kesekian kalinya yang berhasil terungkap pihak terkait sejak tahun 2019 dan tersangka ini juga merupakan TO pertama yang berhasil terjaring dalam operasi antik. Sementara itu, berdasarkan hasil pengakuan pelaku ini, barang haram ini dibeli dari pengedar di Kecamatan Alas untuk kembali dijual di Taliwang. Pihaknya juga masih terus mendalami tersangka lain dalam kasus tersebut mengingat barang bukti yang diamankan cukup besar dan tersangka ini juga merupakan Target Operasi sejak beberap bulan yang lalu. Meski demikian, pihaknya akan terus mengatensi merebaknya kasus ini di beberapa bulan belakangan ini. Selain itu, pihaknya juga mengimbau orang tua untuk mengawasi pergaulan putra-putrinya karena pereradaran barang haram di KSB sudah cukup memprihatinkan. “Narkoba ini tetap akan menjadi atensi kami, kami juga meminta kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya. Operasi Antik ini yang menjadi sasaran utama kita adalah penyalahguna narkoba dan barang haram jenis lainnya. Kami juga tetap akan intens melakukan patroli untuk terus menekan peredaran narkoba di KSB,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Hingga Hari Ketujuh, Pendaftar CPNS di Sumbawa Capai 1.395 Orang Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan berlangsung hingga 25 November mendatang. Memasuki hari ketujuh, tercatat sebanyak 1.395 pelamar yang sudah mendaftar di Kabupaten Sumbawa. “Jumlah per 17 November (Minggu pagi) yang mengisi formulir 2.114 orang. Yang menyelesaikan pendaftaran 1.395 orang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si, kepada Suara NTB, Minggu (17/11). Berdasarkan data tersebut, formasi yang menjadi incaran

pelamar masih didominasi tenaga guru dengan jumlah 746 pelamar. Kemudian disusul tenaga teknis 349 pelamar dan tenaga kesehatan 300 pelamar. Sementara ini, pihaknya belum bisa menyampaikan jumlah pelamar yang memenuhi syarat ataupun yang tidak memenuhi syarat. Mengingat verifikasi dan validasi masih berproses. “Belum bisa kami publikasikan. Karena proses verifikasi dan validasi belum

selesai,” terangnya. Dijelaskannya, jumlah pelamar setiap saat terus meningkat. Pihaknya pun memprediksi jumlah pelamar tahun ini akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hanya saja pelamar akan banyak mendaftar di lima hari terakhir. “Prediksi kami akan bertambah dibanding tahun sebelumnya. Kemungkinan pelamar akan banyak melamar

di lima hari terakhir. Kalau sekarang banyak yang masih menelisik dan berhati-hati. Karena sekali mereka mengupload dan mengirim, mereka tidak bisa tarik lagi kalau misalnya ada kesalahan,” tukasnya. T e r h a d a p pendaftaran, lanjutn y a , pelaksanaan-

nya selama 15 hari sejak dibuka pada 11 November hingga 25 November mendatang. Adapun jadwalnya, diakui Budi, belum ada rencana perpanjangan. “Belum ada rencana perpanjangan. Sampai saat ini tetap s e s u a i schedule,” pungkasn y a . (ind) Budi Sastrawan (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

DEKLARASI - Jajaran Bawaslu dan DPMD bersama Kepala Desa dan masyarakat mendeklarasikan Kampung anti politik uang di desa Leseng.

Pengawasan Partisipatif Bawaslu

Tiga Desa Siap Hadang Politik Uang Sumbawa Besar (Suara NTB) Bawaslu Sumbawa telah mendeklarasikan kampung anti politik uang di tiga desa, Mama, Leseng dan Kakiang. Sebagai bagian dari sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis budaya dan kearifan lokal. Ketiga desa pun siap menghadang berbagai bentuk serangan politik uang dalam kontestasi Pilkades maupun Pilkada 2020 mendatang. Seperti saat sosialisasi di Balai Pertemuan desa Mama, Jumat (15/11) malam, yang menghadirkan Pimpinan Bawaslu NTB, Bawaslu Sumbawa yang ikut menggandeng Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa. Mereka pun disambut kalungan bunga dan penampilan sejumlah kesenian lokal, seperti tarian daerah dan sakeco. Kepala Desa Mama, M. Taher, yang bersyukur sudah

menjadikan Desa Mama sebagai Kampung Anti Politik Uang. Harapannya, bisa menjadi cambuk dan semangat bagi pribadi dan seluruh warganya agar desa yang dipimpinnya bersih dari yang namanya politik uang. “Kita tolak politik uang,” tegasnya seraya mengajak warga untuk tidak menggadaikan suaranya dengan selembar uang. Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat, S.IP saat membuka acara pun mengajak masyarakat mau terlibat aktif dalam Pilkada ini, dengan menjadi Pengawas Partisipatif. Sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menghidari politik uang dan bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Pengalaman dalam Pemilu Pilgub dan Pilpres lalu, tidak sedikit kasus yang diadukan ke Bawaslu dan diproses hingga pengadilan. Mengingat Bawaslu juga memiliki Sentra

Gakkumdu yang didalamnya juga ada unsur Kepolisian dan Kejaksaan. “Kami juga mengajak masyaraat untuk bersama sama mengawasi jalannya Pemilu ini,” imbaunya. Koordiv Hukum Data dan informasi Bawaslu NTB, Suhardi SH, MH, mengingatkan jangan sampai desa Mama ini setelah dideklarasikan sebagai kampung pengawasan partisipatif, malah banyak terjadi pelanggaran pada Pilkada nanti. Jangan sampai kasus tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Pileg dan Pilpres lalu, terjadi juga di desa Mama. Pemilu maupun Pilkada bukan urusan hanya sebatas datang ke TPS, tetapi yang lebih krusial adalah keikutsertaan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk ikut ambil bagian dalam proses pengawasan Pemilu maupun Pilkada. Pada kesempatan tersebut,

Resmikan Ponpes, Bentengi Masyarakat dengan Pendidikan Agama Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan bagaimana agar masyarakat dibentengi dengan pendidikan-pendidikan agama yang benar. Sehingga perlu adanya pondok pesantren di Labangka yang akan membimbing masyarakat dan membekali anak didik. Agar mereka bisa menjadi ulama yang akan menangkal pahampaham radikalisme.

Hal itu disampaikan Wabup, saat peletakan batu pertama Pondok Pesantren Yayasan Mushanniful Ulum Labangka, di Desa Suka Damai Kecamatan Labangka, baru-baru ini. Program pemerintah saat ini adalah bagaimana upayah bersama dalam menangkal adanya paham radikalisme di dalam bangsa dan hal tersebut menjadi tantangan bersama. Wabup berharap agar Pimp-

inan Ponpes Yayasan Mushanniful Ulum Labangka dapat mempersatukan umat. Wabup juga menyampaikan, pembanguan Ponpes ini akan berlangsung dengan aman dan segera dapat terselesaikan. Apabila semua bersatu dan tidak terbagi dalam beberapa kelompok. “Kalau kita bersatu Insya Allah seberat apapun pembangunan itu pasti akan bisa kita laksanakan,” tukasnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

DOA BERSAMA - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan pimpinan pondok beserta masyarakat doa bersama usai peletakan batu pertama Ponpes Yayasan Mushanniful Ulum Labangka, di Desa Suka Damai Kecamatan Labangka, baru-baru ini.

Koordiv Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Sumbawa, Hamdan, S.Sos.I, juga menyampaikan materi pengawasan partisipatif. Sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam mengawasi Pemilu untuk menghasilkan pemimpin yang baik dan berintegritas. Baik dari sisi proses maupun hasil. Melalui kegiatan ini, masyarakat ddapat memaknai filosofi kebudayaannya dalam pelaksanaan pesta demokrasi. “Prinsip yg kami bangun adalah bagaimana falsafah budaya kesamawaan dengan prinsip Taket ko Nene, Kangila Boat Lenge. Betul betul diaktulisasikan serta diterapkan oleh masyarakat dalam sikap keseharian termasuk dalam kegiatan pemilihan umum atau Pemilihan kepala daerah,”terangnya. Sementara Kepala Dinas PMD, Varian Bintoro, S.Sos,

M.Si, yang dilibatkan dalam kegiatan ini kaitannya dengan Pilkades, menyatakan pentingnya peran Kades dalam Pilkada nanti. Termasuk perangkat desa untuk tidak bermain main pada politik desa/lokal. Apalagi pada Maret 2020, digekar Pilkades serentak pada 119 desa di Sumbawa. “Jangan bermain main dengan politik uang dan hal hal yang melanggar aturan,”tukasnya. Di akhir acara, Kepala Desa bersama masyarakat membacakan “Deklarasi kampung Anti Politik Uang”. Yang diharapakan semua masyarakat mau peduli dengan demokrasi dan sama sama menjaga Pemilu/ Pilkada nanti sehingga terciptanya Pilkada yang amana, bersih dan berintegritas. Tidak hanya di desa Mama, sosialisasi dan deklarasi serupa juga digekar di desa Kakiang Moyo Hilir dan desa Leseng Moyo Hulu, Sabtu keesokan harinya. (arn)

Perda Penetapan Desa Lamunga akan Dibahas di Masa Sidang Pertama Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penetapan desa persiapan Lamunga menjadi desa definitif dibahas di masa sidang Perdana tahun 2019. Hal ini sengaja dilakukan lantaran, desa persiapan ini sudah dua tahun terbentuk dan sesuai aturan harus menjadi desa yang mandiri. Kabag Hukum Setda KSB melalui Kasubag Perundang Undangan Muhammad Rosiawan SH, Mkn, mengatakan, pembentukan desa persiapan Lamunga menjadi definitif sudah seharusnya dilakukan karena dari segi aturan dianggap sudah untuk memenuhi kriteria. Percepatan penetapan desa mandiri melalui Perda juga diharapkan bisa terealisasi karena mulai dibahas di masa sidang pertama tahun 2019 sehingga anggaran desa yang masih bergantung ke desa induk (Batu Putih) bisa mandiri. Sehingga pelaksanaan roda pemerintahan bisa semakin berjalan maksimal dan pembangunan desa juga tidak lagi menjadi terhambat. Tentu untuk penetapan menjadi desa mandiri masih banyak proses yang harus ditempuh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu, di tahun 2019 diharapkan Raperda itu bisa tuntas dibahas sehingga bisa ditetapkan untuk kemudian diajukan ke Kementerian terkait.

“Untuk persyaratan supaya bisa menjadi desa mandiri sudah tidak ada masalah, tinggal menunggu Perdanya selesai dibahas karena baru kita usulkan,” ungkapnya. Dikatakannya, sesuai dengan aturan desa persiapan ini minimal tiga tahun berjalan baru bisa ditetapkan menjadi desa Mandiri dan proses itu sudah dilalui. Bahkan berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan sudah tidak ada masalah untuk bisa ditetapkan sebagai desa definitif. Tentu dalam masa persiapan ini, desa ini harus tetap berada di bawah kordinasi dengan desa induk yakni desa Batu Putih, meskipun sudah ada penjabat kepala desanya. Sementara dari segi pendanaan juga tetap akan mengacu kepada desa induk. Dengan rincian, 70 persen untuk desa Induk dan 30 sisanya untuk desa persiapan. Anggaran tersebut juga akan bisa dikelola melalui pos-pos tertentu yang sudah disiapkan dan dirancang oleh desa induk. Makanya dengan persyaratan yang sudah dipenuhi tersebut sudah sangat layak untuk dijadikan sebagai desa mandiri. “Tidak mudah untuk memekarkan suatu desa dan menetepkan suatu menjadi mandiri, melainkan tahapannya sangat panjang. Makanya kami berharap kepada masyarakat untuk tetap bersabar menunggu adanya keputusan terkait dengan masalah tersebut,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Hari Pertama Operasi Antik, Polres Bima Tangkap Terduga Bandar Sabu Bima (Suara NTB) – Polres Bima menggelar operasi Antik Gatarin 2019. Rencananya, operasi tersebut akan dilaksanakan selama 14 hari kedepan. Mulai tanggal 17 November sampai 30 Desember 2019 mendatang. Pada hari pertama dimulainya operasi tersebut, Jajaran Satuan Resnarkoba Polres Bima, menangkap terduga bandar narkotika jenis sabu, inisial Ar (30 tahun), Minggu (17/11) siang. Kasat Resnarkoba Polres Bima, Iptu Wahyudin mengatakan, oknum Ar merupakan Target Operasi (TO) Polres setempat

dalam operasi Antik Gatarin 2019. Ia ditangkap di kediamannya yang berada di dusun Oi Kawa Desa Kore Kecamatan Sanggar. “Dari tangannya ada sejumlah barang bukti (BB) yang disita, seperti 1 poket besar sabu, 34 poket kecil, 1 alat hisap, 1 pucuk senjata pendek (air sofgun), 2 bilah

parang dan uang tunai Rp1.700.000,” katanya. Wahyudin mengaku, penangkapan Ar, berawal dari informasi masyarakat. Serta dikaitkan dengan hasil dari penyeledikan sebelumnya, bahwa di Desa Kore terdapat bandar yang mengedarkan sabu. “Informasi ini langsung kita sikapi dan melakukan

penangkapan,” katanya. Saat penangkapan, lanjutnya, tidak ada perlawanan dari Ar dan proses penangkapan disaksikan oleh masyarakat serta aparat desa. Usai ditangkap petugas melakukan kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati BB. “Untuk saat ini Ar dan BB yang disita sudah diamanankan di Polres Bima untuk diproses hukum lebih lanjut,” katanya. Wahyudin mengatakan, dalam operasi antik Gatarin 2019, Polda NTB memberikan

target kepada Mapolres Bima untuk menangkap satu TO. Target tersebut telah didapati hari pertama operasi. “Meski satu TO telah ditangkap, tapi kami akan gunakan watku 13 hari operasi ini untuk mengungkap Bandar lain yang tidak masuk dalam TO,” katanya. Ia menambahkan, pemberantasan pengedar dan pengguna narkoba sudah merupakan komitmen Polres Bima. Dalam mengungkap kasus itu, Ia berharap bantuan masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat. (uki)

Solusi Kenaikan Iuran BPJS

Seleksi CPNS 2019

Sisir PBI APBD Hingga Usulkan Talangan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mencari cara terbaik untuk menekan biaya program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu seiring dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sekretaris Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut., M.Si mengatakan, sebagai program nasional keikutsertaan daerah dalam jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak dapat dihindarkan. Karena itu solusi keluar dari program tersebut tidak dapat ditempuh Pemda KSB. (Suara NTB/bug) “Itu kan program nasionMars Anugerahinsyah al (JKN). Dan ketentuannya, pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus ikut. Jadi opsi keluar tentu bukan pilihan,” katanya. Meski demikian, menyikapi kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, Mars menyatakan, Pemda KSB kemudian mencari alternatif lain agar program kepesertaan KSB dalam program tersebut tidak memberatkan keuangan daerah. Menurut dia, saat ini salah satu upaya untuk menekan biaya yang dikeluarkan Pemda yakni menyisir data penerima bantuan iuran (PBI) yang selama ini menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD). Diuraikan Mars, sejak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencuat Pemda KSB telah melalukan penyisiran data PBI APBD. Melalui Dinas Sosial (Disos) sekitar 57.000 lebih PBI APBD diteliti untuk memastikan para penerima PBI selama ini benar-benar riil dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. “Penyisiran Disos terbukti ada PBI yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat. Jumlahnya ada ribuan dan itu sudah kita keluarkan dari PBI APBD,” timpalnya. Diakuinya, penyisiran data PBI APBD yang dilakukan sejauh ini belum benar-benar efektif. Pasalnya, penyisiran hanya bisa dapat dilakukan pada verifikasi data di tingkat lapangan. Mengecek setiap data untuk memastikan penerima manfaat saat ini benar-benar ada, sesuai nama, alamat dan statusnya sebagai penerima (masyarakat tidak mampu). Sementara untuk mengecek, apakah peserta PBI tersebut tidak terdata ganda sebagai peserta PBI di tingkat provinsi maupun pusat, dikatan Mars, Pemda KSB sangat kesulitan. Sebab data PBI di masing-masing tingkatan tidak dikantongi Pemda KSB. “Kita sudah minta data PBI itu ke BPJS sini (KSB). Tapi katanya mereka tidak mengantongi, kalau kita butuh harus aksesnya di BPJS pusat. Padahal kami mensinyalir data ganda kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditalangi pemerintah lewat JKN juga terjadi,” tandasnya. (bug)

Disdukcapil Dompu Terbitkan 1.948 Suket Dompu (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, hingga Oktober 2019 sudah menerbitkan 1.948 Surat Keterangan atau Suket pengganti E-KTP. Total permohonan itu belum bisa dicetak lantaran kekosongan blangko sejak Agustus lalu masih berlangsung. Kondisi ini dipastikan terus bertambah karena pengadaanya baru bisa dilakukan pada tahun anggaran 2020 mendatang. Sekretaris Disdukcapil Dompu, Abdul Nazib kepada wartawan di kantornya (Suara NTB/jun) mengungkapkan, sudah Abdul Nazib empat bulan terakhir ini pihaknya tidak pernah lagi mencetak E-KTP pemohon akibat kekosongan blangko secara nasional. Karenanya, pelayanan terpaksa dilakukan dengan pemberian Suket, termasuk bagi mereka yang hendak mengikuti pendaftaran tes CPNS. “Mau tidak mau harus paket Suket karena kekosongan ini terjadi secara nasional,” jelasnya. Ribuan surat keterangan yang sudah diterbitkan memiliki legalitas yang sama seperti halnya E-KTP. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan akan terjadinya penolakan berkas oleh instansi terkait. Baik itu institusi kepolisian, TNI, perguruan tinggi dan sebagainya. Sementara, untuk ketersediaan blangko Kartu Indentitas Anak (KIA) serta dokumen kependudukan lain yang dibutuhkan, dipastikannya terpenuhi hingga setahun kedepan. “Kalau KK, KIA sudah tersedia semua kecuali E-KTP,” ujarnya. Kekosongan blangko E-KTP di Dompu, lanjut Abdul Nazib, hampir tiap tahun terjadi. Hal itu disebabkan pengadaan pemerintah pusat hanya mengacu pada jumlah pemohon baru yang berusia 17 tahun. Padahal kebutuhan akan dokumen kependudukan ini tak sedikit juga datang dari mereka yang mengubah elemen data, seperti misalnya pindah tempat tinggal, berganti status dan pekerjaan atau hilang. Untuk itu, demi memastikan pemohon berdasarkan jumlah Suket yang diterbitkan terlayani, ia berharap agar adanya pengadaan blangko E-KTP dengan jumlah yang besar. Sehingga tidak ada lagi warga yang tidak memiliki E-KTP. “Jangan cuma mengacu pada pemohon baru, tapi perlu juga dipersiapkan untuk mereka yang mengubah elemen data,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ist)

DITANGKAP - Terduga bandar sabu, Ar (30), target operasi (TO) yang ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Bima, di Desa Kore Kecamatan Sanggar, Minggu (17/11).

BKD KSB Kekurangan Puluhan Unit Komputer

(Suara NTB/Uki)

Lapak PKL Pantai Lawata

Omzet PKL Pantai Lawata Capai Jutaan per Hari Kota Bma (Suara NTB) – Omzet Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Lawata Kota Bima masing-masing bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah perhari. Besar dan kecil transaksi itu berdasarkan makanan dan minuman yang dijual. Hal tersebut disampaikan, Vivi, salahseorang PKL di pantai Lawata yang menjual bakso, salome, mie goreng dan minuman ringan kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. “Rata-rata bisa mencapai ratusan hingga jutaan per hari. Saya sendiri berkisar antara Rp300.000 sampai Rp400.000 perhari,” katanya. Besaran omzet tersebut lanjut warga Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda ini, berlaku untuk hari biasa saja. Sementara hari Sabtu dan Minggu (akhir pekan) bisa mencapai Rp500.000 hingga Rp700.000 perhari. “Pas akhir pekan seperti ini biasanya pengunjung banyak,

sehinga membuat omzet kami ikut meningkat,” katanya. Akibat meningkatnya para pengunjung tersebut, Vivi mengaku kendaraan pengunjung, terutama motor, langsung memarkir di depan lapak mereka. Karena sampai saat ini belum dibangun sarana parkir yang memadai. “Kita harapkan Pemerintah bisa membuatkan area parkir khusus, supaya tertata dengan rapi,” katanya. PKL lain, Rita yang menjual makanan sosis, lalapan, kentang goreng dan naget mengaku omzet yang didapatkan pada hari biasa bisa mencapai Rp500.000. Sedangkan akhir pekan bisa mencapai di atas Rp1 juta. “Selama berjualan di sini sudah berjalan dua bulan, omzetnya varitatif. Hari biasa hanya ratusan ribu, kalau hari Minggu dan Sabtu diatas Rp1 juta,” kata warga Lingkungan Niu Kelurahan Dara ini. Sebelum membuka lapak

di Pantai Lawata, Ia mengaku menjual produk makanan yang sama di perbatasan Kota dan Kabupaten Bima. Omzet setiap hari hanya berkisar antara Rp200.000 sampai Rp300.000 perhari, dimulai dari pagi sampai dengan malam. “Namun sekarang bisa mencapai jutaan, itupun lapak saya buka mulai pukul 15.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita,” katanya. Ia menambahkan, meski lapak yang disediakan oleh Pemerintah dengan gratis. Akan tetapi masih ada kekurangan, seperti area parkir yang belum ada dan sulitnya mendapatkan air bersih. Ia ingin agar bak penampungan air bisa ditambah. “Lapak yang kita pakai ini tidak ditarik insentif. Hanya iuran kebersihan dan listrik Rp15.000 perbulan. Tapi kita harapkan bak penampungan air ini bisa ditambah,” pungkasnya. (uki)

Musyafirin Sebut Paslon Sandingan Parpol Kerap Pecah Taliwang (Suara NTB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin mengungkapkan alasan lain dirinya tetap memilih Fud Syaifuddin, ST sebagai Calon Wakil Bupati yang akan mendampinginya di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2020 mendatang. Menurut Musyafirin, jatuhnya pilihannya kepada Fud Syaifuddin didasari atas komitmen keduanya. Baik dirinya maupun Fud yang selama ini telah menjadi wakil bupati pendampingnya di periode pertama saat ini. “Ini komitmen kami berdua sebagai pasangan calon untuk tetap melanjutkan,” cetusnya. Ia menyatakan, pilihannya tetap menggandeng Fud Syaifuddin bukan berarti menafikan pilihan-pilihan partai politik (Parpol) yang bakal mengusungnya. Akan tetapi ia berpandangan, pilihan partai dalam menyandingkan pasangan calon kerap tidak bisa berlangsung langgeng jika akhirnya terpilih. “Kita banyak contoh bagaimana pasangan kepala daerah (Kada) yang disandingkan oleh parpol setelah terpilih hubungannya retak di tengah jalan. Nah beda kalau pasangan calon yang punya komitmen duluan. Ini pasti langgeng,” klaim Musyafirin. Ia menegaskan, dirinya tidak ingin seperti itu. Karenanya pilihannya maju untuk periode kedua di Pilkada KSB, ia bersama Fud Syaifuddin memilih tetap ber-

(Suara NTB/ist)

Musyafirin dan Fud Syaifuddin sama. “Saya tegaskan kami ini sudah final ya. Makanya kami menawarkan diri ke Parpol berpasangan,” sebutnya. Sebagai kader partai dalam hal ini PDI Perjuangan, Musyafirin mengaku, tetap akan patuh kepada partainya. Akan tetapi pilihannya tetap meminang Fud Syaifuddin sebagai pasanganya di periode kedua nanti, diyakininya akan mendapat dukungan partai menaunginya tersebut. “Partai kan punya mekanisme survei nanti. Kalau memang pasangan kami nanti dianggap tidak bisa menang. Bukan partai yang akan menyuruh kami bubar, tapi kami yang akan bubar duluan,” cetusnya seraya menambah-

kan bahwa keyakinannya memilih Fud Syaifuddin sebagai wakilnya adalah yang terbaik. Pada bagian lain, Musyafirin ditanya mengenai desas desus akan disandingkannya ia oleh PDI Perjuangan dengan KH. Syamsul Ismain? Ia menyatakan, hal tersebut sah-sah saja. Demikian pula langkah politik ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KSB itu untuk meyakinkan PDI Perjuangan agar menyandingkan dirinya dengan Musyafirin. “Beliau kan kader partai juga (PDI Perjuangan). Tapi kita tidak boleh baca permukaan saja. Beliau tetap sama kita (mendukung Firin - Fud). Membaca politik itu jangan permukaan saja ya,” tegasnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat mengaku masih kekurangan perangkat komputer jelang penerimaan CPNS di tahun 2019. Dimana dalam petunjuk pelaksanaan seharusnya jumlah komputer yang disiapkan sebanyak 100 unit, tetapi yang tersedia saat ini baru 70 unit, sementara yang siap hanya 60 unit saja. Meski jumlah perangkat komputer masih kekurangan, tetapi hal dianggap tidak terlalu fatal karena bisa ditutupi dengan cara yang lain seperti meminjam Komputer Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) dan sekolah-sekolah. “Memang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan CPNS harus 100 perangkat komputer yang terpasang, tetapi yang sudah siap saat ini 60 unit saja. Meski demikian, kami sangat yakin kekurangan itu tidak akan berpengaruh dan mengganggu tahapan pelaksanaan tes CPNS. Kami juga tetap akan berupaya maksimal untuk terus mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan ini sehingga kita melaksanakan tes dengan cara bergabung dengan Kabupaten lain. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dikpora dan sejumlah sekolah yang sudah memiliki perangkat komputer untuk dipinjam,” ungkap kepal BKD Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB belum lama ini. Dikatakannya, dengan adanya kekurangan itu, pihaknya tetap yakin tidak akan mengang-

gu pelaksanaan tes CPNS. Hal ini tentu sangat beralasan karena jika belajar dari pelaksanaan di tahun sebelumnya bisa berjalan sukses dan lancar. Dimana untuk tahun 2018 jumlah total pelamar mencapai 2.400 orang dengan jumlah formasi sebangak 226 justru tidak terganggu. Sementara di tahun 2019 jumlah formasi yang disiapkan hanya 105 dengan jumlah pelamar yang diprediksi meningkat sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya dianggap tidak lagi menjadi masalah dengan adanya keterbatasan jumlah perangkat komputer. Selain itu, terbatasnya jumlah perangkat ini juga bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan waktu pelaksanaan tes yang cukup panjang. Meskipun demikian, jika tetap dipaksa untuk menggunakan 100 perangkat komputer, pihaknya sudah menyiapkan langkah khusus supaya tidak mengganggu pelaksanaan. Selain persoalan itu, pihaknya juga ngotot tidak akan bergabung dengan Kabupaten yang lain dalam pelaksanaan tes CPNS. Hal itu dilakukan agar peluang bagi masyarakat Sumbawa Barat, untuk bisa berbakti ke daerah akan semakin besar. “Memang sarana untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS masih kurang, tetapi kami yakin tidak akan digabung dengan Kabupaten lainnya. Kamu juga tetap akan berupaya memenuhi sarana yang ada supaya tahapan pelaksanaan CPNS tidak terganggu,” pungkasnya. (ils)

Alumni SMAN 1 Woja Gelar Reuni Akbar Dompu (Suara NTB) – Puncak reuni akbar alumni SMAN 1 Woja dari 30 angkatan (1987-2016) berlangsung meriah, Minggu (17/11). Agenda perdana yang dihadiri ribuan peserta itu dirangkai sejumlah kegiatan. Mulai dari lomba voli putri antar angkatan, jalan sehat hingga penanaman pohon. Ketua Panitia Reuni Akbar, M. Iksan, Sos., yang kini tercatat sebagai anggota dewan menyampaikan, reuni akbar perdana yang diinisiasi sejumlah pihak ini menjadi momen berharga bagi setiap angkatan. Karena disinilah mereka akan kembali mengenang masa putih abunya. “Momen ini sangat berharga bagi kita semua. Selain untuk tetap menjalin silaturrahim, juga bisa berbuat lebih banyak lagi demi kemajuan sekolah,” ungkapnya. Sebelum puncak acara yang diisi jalan sehat, penanaman pohon serta panggung kreasi bagi setiap angkatan, lanjut dia, panitia sudah mengadakan pertandingan voli putri yang dimenangkan perwakilan alumni tahun 2003. Termasuk penggalangan dana ke tiap angkatan guna mendukung pembangunan fasilitas sekolah. Sementara untuk penanaman pohon dimaksudkan memberi pelajaran pada siswa tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Karena seperti yang diketahui pohon merupakan paruh-paruh dunia.

“Tadi sekitar 200 pohon yang sudah kami tanam. Mudahmudahan ini bisa terawat dan kami memberi keleluasan bagi semua untuk merawat dan menamainya,” ujar dia. Mengingat alumni SMAN 1 Woja dari tahun 1987-2016 kemarin telah banyak yang berkiprah di instansi pemerintahan dan bidang-bidang lain, M. Iksan memastikan, akhir dari agenda ini nantinya ialah terbentuknya paguyuban alumni. Sehingga mempermudah upanya dalam mendukung kemajuan sekolah dan peserta didik. “Dengan reuni akbar ini kita akan membentuk paguyuban alumni untuk memudahkan upaya kita memberi sumbangsih gagasan dan sebagainya demi kemajuan sekolah,” harapnya. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Woja, Eva Patriani, S. Pd, MPd., mengaku bangga atas peran aktif yang dimainkan para alumni untuk mengagas reuni akbar tahun ini. Disamping membangun silaturrahmi antar alumni dan guru, harapan besarnya yakni dengan berbagai potensi yang dimiliki alumninya bisa berkotribusi dalam pembangunan dan pengembangan sekolah. “Semoga terjalin komunikasi yang baik antar alumni dengan pihak sekolah demi kemajuan sekolah. Karena seperti kita ternyata sudah banyak alumni 1 Woja yang berhasil, baik dipemerintah dan bidang lain,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

REUNI – Alumni sejumlah angkatan pose bersama dengan Kepala SMAN 1 Woja, Eva Patriani, usai penyerahan bantuan pembangunan sekolah secara simbolis, Minggu (17/11).

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

Kejagung Sarankan Kepala Daerah Lapor Jaksa yang Intervensi Proyek Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengingatkan Gubernur, Bupati dan Walikota agar tidak melayani permintaan atau memfasilitasi proyek bagi oknum jaksa. Jika masih ada praktik tersebut, kepala daerah disarankan melapor langsung ke gedung bundar (Kejagung). Peringatan itu tertuang dalam surat Kejaksaan Agung Nomor R – 1771/D/Dip/11/2019, menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo. Dalam surat tanggal 14 November itu, diuraikan peringatan Presiden saat rapat nasional dengan kepala daerah, kejaksaan dan kepolisian di Sentul Bogor 13 November lalu. Di mana, Presiden menerima laporan banyak praktik oknum jaksa yang menghambat pembangunan dan investasi daerah dengan meminta atau intervensi proyek. Atas peringatan itu, Kejaksaan Agung tidak akan mentolerir sekaligus menindak jika ada oknum jaksa menyalahgunakan kewenangan, termasuk dengan meminta difasilitasi proyek di daerah. Dalam surat yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Dr. Jan S. Maringka yang sampai ke Suara NTB, meminta kepala daerah segera melapor kepada pimpinan Kejaksaan Agung RI jika ada oknum yang mengintervensi kegiatan di Pemda. “Agar tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang atau barang, termasuk intimidasi dan intervensi pada proyek pemerintah daerah,” tegas Jamintel. Kepala daerah diminta segera melapor jika ada Kajati, Kajari, Jaksa maupun pegawai kejaksaan yang melakukan praktek tersebut. Bahkan disediakan hotline nomor yang jadi ruang pengaduan di Adhyaksa Comamand Center di nomor 150227 dan WhatsApp nomor 081318542001. “Untuk dapat mendukung kecepatan dan kelancaran penanganan pengaduan, diharapkan informasi dapat disertai dengan data identitas pelapor, identitas terlapor, kronologis kejadian serta data pendukung yang relevan,” kata Jamintel dalam suratnya. Sementara kerahasiaan pelapor akan dijamin pihaknya. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan soal imbauan tersebut. Sifatnya berlaku untuk seluruh Kejati dan Kejari se Indonesia. (ars)

Kasus DD/ADD Lunyuk

Audit Kerugian Negara Belum Beres Mataram (Suara NTB) Kejari Sumbawa berkoordinasi dengan auditor BPKP Perwakilan NTB. Hal itu untuk menggenjot penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) kasus DD/ADD Lunyuk. Audit PKKN tersebut menjadi alat bukti jaksa penyidik untuk penetapan tersangka. “Kalau hasil auditnya sudah keluar, baru tetapkan tersangka,” ungkap Kepala Kejari Sumbawa Iwan Setiawan dihubungi Minggu (17/11) kemarin. Penghitungan itu menindaklanjuti hasil cek fisik bersama tim ahli sebelumnya. dugaan penyimpangan berupa kekurangan pekerjaan proyek fisik dihitung selisihnya. Hal itu untuk memunculkan angka indikasi kerugian negara. “Di situ ada proyek drainase, pembangunan gedung aula, dan jalan. Kalau yang gedung aula sampai saat ini mangkrak tidak bisa digunakan,” beber Iwan. Dari hasil cek fisik, tim ahli menyimpulkan bangunan tak sesui spesifikasi. Sehingga, tim langsung melakukan audit internal. “Kalau tidak salah ada kerugian negaranya mencapai 200 jutaan,” jelasnya. Perhitungan sementara itu, sambung dia, perlu dikuatkan ahli auditor. Dalam hal ini BPKP Perwakilan NTB. Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, pada tahun 2015 mendapat kucuran DD/ADD yang totalnya mencapai Rp1,3 miliar. Dari total yang diterima, sebesar Rp300 jutanya dianggarkan untuk pembangunan aula desa. Jaksa penyidik menemukan indikasi penyimpangan. “Anggaran sudah habis tetapi gedung tidak bisa dipakai. Untuk yang lain, nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau ada indikasi korupsi, kita akan tindaklanjuti,” terang Iwan. Dalam kasus itu, jaksa penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi antara lain, Kades Lunyuk, ketua dan anggota BPD Lunyuk, bendahara desa, ketua tim pelaksana kegiatan, dan pemilik toko bahan bangunan. Kasus itu menunggak penyelesaiannya sejak naik penyidikan tahun 2017 lalu. Iwan Setiawan (why)

Halaman 8

Pilkada Mataram

Opsi Koalisi PKS-PDI Perjuangan Usung Selly – Manan Mataram (Suara NTB) Rancangan koalisi menghadapi Pilkada serentak 2020 terus dijalin oleh partai politik. Komunikasi-komunikasi politik makin diintensifkan dibangun antar parpol dalam rangka menjajaki peluang bersama mendukung satu pasangan bakal calon. Rencana koalisi antar PDI-P dengan PKS salah satu yang cukup menghangat dalam satu pekan terakhir ini, khususnya di Pilwalkot Mataram. Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB pekan kemarin tidak menampik wacana koalisi kedua partai, di Kota Mataram. Pembicaraan ke arah sana sudah dilakukan kedua partai, meskipun masih belum sampai tahap pengambilan keputusan akhir untuk koalisi. “Ya itu bagian dari komunikasi, ya salah satunya dengan PDIP, ada juga dengan partai yang lain, kita membuka memungkinkan dengan semuanya,” ujar Hadi.

Rencana koalisi kedua partai tersebut bakal mengusung pasangan balon Walikota da Wakili Walikota, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram, TGH. Abdul Manan. Bahkan elit kedua parpol telah beberapa kali bertemu untuk merancang duet pasangan tersebut. “Ya Ibu Selly sudah masuk dalam jaring, kemudian tinggal kita saring. Adapun pasangan Selly-Manan, itu

bagian dari komunikasi, bisa saja mereka, kalau komunikasi kita bertemu, bisa-bisa saja,” katanya. Ditegaskan Hadi bahwa pihaknya akan mengusahakan dapat mengusung kadernya, baik sebagai bakal calon kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah di tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi NTB. Yang pasti PKS ingin mengusung pasangan calon yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.

“Insya Allah kita akan usung figur yang punya kapabilitas, diterima dengan masyarakat dan siap kerjasama dengan PKS,” tegasnya. Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet juga mengatakan bahwa opsi Selly-Manan di Pilkada Mataram tersebut bagian dari salah satu opsi poli-

tik yang akan diusung PDI-P. Namun duet kedua figur tersebut masih dalam penjajakan, belum sampai tahap final. “Memang itu salah satu opsi yang ditawarkan, dan didiskusikan juga dalam partai, tapi nanti kita lihat perkembangannya, karena ini juga masih dalam proses di DPP. Tergantung bagaimana perkembangannya, nanti kita akan laporkan ke D P P , d a n diput u s kan,” ujarnya. (ndi) H. Abdul Hadi (Suara NTB/dok)

Proyek Kawasan Wisata Pusuk Lestari Ditarget Tuntas Awal Desember Mataram (Suara NTB) Proyek peningkatan sarana kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat berjalan seperti biasa. Pengerjaannya tidak terpengaruh langsung dengan kasus dugaan fee proyek dengan tersangka Kadispar Lombok Barat nonaktif, Ispan Junaidi. Pelaksana menjanjikan proyek selesai awal Desember mendatang. Dari pantauan pada Sabtu (16/11) lalu, sejumlah pekerja tengah memasang pasangan batu alam pada anak tangga. Tangga itu menghubungkan tempat parkir dengan rest area di kawasan wisata perbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara itu. Salah seorang pekerja, Sugeng mengaku baru tiba awal pekan lalu bersama satu kawannya. Mereka merupakan pekerja tambahan yang diminta kontraktor pelaksana. Sesuai dengan arahan tim TP4D Kejari Mataram yang meminta penambahan tukang. “Ya Alhamdulillah sudah bisa pasang keramik di 70 anak tangga,” kata Sugeng. Lokasi proyek itu berada di tepi Jalan Raya MataramTanjung, Pusuk Pass. Persis di tepi gapura perbatasan antara Lombok Barat dengan Lombok Utara. Tempat itu ramai dengan kerumunan satwa lindung monyet. Pengguna jalan baik warga setempat atau wisatawan kerap menyempatkan diri untuk mampir. Sekurang-kurangnya memberi makan monyet. Kawasan yang masuk objek wisata Lombok Barat ini dipercantik. Upayanya melalui proyek peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata senilai Rp1,588 miliar. Proyek itu dikerjakan CV Titian Jati. Pembangunannya meliputi sejumlah item yang terbagi dalam dua kawasan. Keduanya dapat diakses langsung dari halaman parkir kendaraan samping warung jajanan. Untuk kawasan pertama yang berada dibagian belakang deretan

(Suara NTB/why)

PUSUK PASS - Pengerjaan proyek peningkatan sarana dan prasaran kawasan wisata Pusuk Pass, di Desa Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat. Tampak area altar yang disiapkan untuk tempat interaksi satwa lindung dengan pengunjung. warung jajanan, terdapat bangunan mushala yang berdekatan dengan toilet. Ada halaman yang cukup luas yang sekitarannya dibuatkan talud pengaman pencegah longsor, yang menyatu dengan saluran drainase. Dalam perkiraan, kawasan pertama ini menghabiskan lahan seluas 10 are. Kemudian kawasan kedua, “rest area”. Lokasinya tidak jauh dari mushola, sekitar 50 meter. Pertama dapat melewati susunan anak tangga dari halaman parkir kendaraan. Jika melewati jalur ini, pengunjung akan langsung bertemu dengan bundaran tribun yang ada di rest area. Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikurrahman mengatakan pihaknya meman-

tau proyek itu pada item pekerjaan mulai dari pembuatan mushola, toliet, bundaran tribun, pemasangan gazebo (berugak), dan juga pembuatan talud. “Ada susunan tangga ke tribun, ada juga beberapa gazebo yang dipasang di ‘rest area’-nya. Untuk mushola sama toilet tidak satu bangunan, tapi berdekatan. Terus kalau yang talud itu juga, tapi tidak sama rabat jalannya,” ujarnya. Proyek itu kini masih tetap dalam pendampingan TP4D Kejari Mataram. evaluasinya, proyek sudah terlaksana 70 persen. Proyek itu harus selesai 19 Desember mendatang. “Sekarang tinggal persiapan pembangunan musala. Item mayornya itu talud jalan Akhir November atau awal

Desember dijanjikan sudah selesai,” pungkas Agus. Ispan Merasa Dijebak Sementara, penasihat hukum Ispan Junaidi, Lalu Sultan Alfian mengatakan sampai saat ini pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, dia berjanji akan memberi kejutan di persidangan nanti. “Jadi klien kami dalam OTT ini seperti sudah menjadi TO (target operasi) sehingga ini menurut kami indikasi sarat dengan rekonstruksi dan rekayasa,” kata Sultan tanpa menjelaskan lebih lanjut dengan argumentasi hukum. Dia juga menilai, Ispan terlalu cepat ditetapkan tersangka. Dia menanggapi kesan bah-

wa jaksa terburu-buru dalam melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut. Meski demikian pihaknya belum terpikir untuk mengajukan praperadilan. “Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Beliau masih dalam proses penyidikan jadi belum ada putusan apapun. Kami masih diskusi apakah akan praperadilan atau tidak,” terangnya. Kadis Pariwisata Lombok Barat, Ispan Junaidi diamankan Selasa (12/11) lalu di ruang kerjanya, bersama barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya Rp95,85 juta. Ispan diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara negara. Ispan diduga meminta jatah lima persen dari nilai kontrak Rp1,588 miliar. (why)

(Suara NTB/dok)

Pilkada Mataram

Bung Nuri Bertekad Kejar Ketertinggalan Kota Mataram Mataram (Suara NTB) H. Subhunnuri adalah figur pengusaha muda di Kota Mataram. Namanya tidak asing bagi banyak orang. Lebih akrab dipanggil Bung Nuri. Niatnya telah bulat ikut serta dalam kontestasi politik di Pilkada Kota Mataram tahun 2020 nanti. Pada Pilgub NTB 2018 lalu, namanya mencuat sebagai salah satu yang diramaikan ikut kontestan. Mengusung jargon yang nyentrik saat itu “Yang Penting Rakyat Senang”. Di Pilkada Kota Mataram, ia sangat serius. Kekuatan telah ia galang. Tinggal mengikuti alur menjadi salah satu calon pemimpin daerah di Kota Mataram. “Belum final, apakah di nomor satu, atau nomor dua. yang pasti, Insya Allah kita siap maju,” demikian Bung Nuri di kediamannya, Sabtu (16/11) kemarin. Bung Nuri masih sangat muda. Lahir 31 Desember 1982. Di usia mudanya ini, ia mendulang sukses sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi. Ia juga aktif sebagai politisi Partai Amanat Na-

sional (PAN) Kota Mataram. Persiapan telah dan akan dilakukan semaksimal mungkin. Termasuk rencananya membangun komunikasi dengan partai. Tahapan pendaftaran ke KPU Kota Mataram juga telah dipersiapkan. Ia akan maju menggunakan jalur partai politik setelah mendaftar di salah satu partai. Ketertarikannya ingin maju bersaing di Pilkada Kota Mataram, kata Bung Nuri, tidak lepas dari nalurinya sebagai putra Mataram in-

Bung Nuri

gin membangun daerah lebih maju. Seperti yang menggema di masyarakat yang menginginkan perubahan di Kota Mataram. Kota Mataram oleh banyak orang disebut berkembang “autopilot”, mengalir begitu saja. “Saya mau memperbaiki Mataram. Setelah kita dapat kendaraan partai, baru deklarasi,” katanya. Secara pribadi, beberapa hal menarik di Kota Mataram yang waktunya dilakukan perubahan. Misalnya, Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB yang dianggap telah jauh tertinggal dari kabupaten tetangganya, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam konteks pembangunan, sebagai ibukota provinsi, Mataram jangan sampai disalip oleh kabupaten/ kota lain di provinsi ini. (Suara NTB/bul)

“Intinya, di kota ini butuh penataan yang lebih dari pada yang kondisinya sekarang,” ujarnya. Sebagai ikon muda, Bung Nuri mengatakan sangat memperhatikan generasi-generasi muda di Kota Mataram yang harus didukung lebih maju dan berkembang. Agar kota ini tidak tertinggal jauh dibanding kota-kota lainnya. Lalu soal pembangunan, ia melihat Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini sangat gencar membangun infrastruktur pendukunganya menjadi destinasi wisata. Sebetulnya, Kota Mataram memiliki peluang yang tak kalah besar menjadi destinasi wisata. Pemikiran tentang sektor pariwisata inilah yang kemungkinan akan dijualnya dalam kontestasi politik Kota Mataram yang sudah hangat di bawah permukaan. Ia juga menyampaikan konsep pembangunan di Kota Mataram. Terutama soal tata ruang yang saat ini harus diperjelas. Sehingga jelas pembatasan wilayah yang ditetapkan warna hijau, kuning, bahkan merah. (bul/*)

Korem 162/WB Gelar Persami Pramuka SWK Giri Menang (Suara NTB) Korem 162/WB menggelar Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Praja Muda Karana Saka Wira Kartika (SWK). Kegiatan selama dua hari di Bumi Perkemahan Gunung Jae Desa Sedau Kecamatan Narmada Lombok Barat mulai Sabtu (16/11). Diikuti para peserta Pramuka SWK dari sejumlah SMA sederajat. Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Upacara Pasi Binwanwil Ster Korem 162/WB Mayor Inf Jalal Bin Saleh menyampaikan, gerakan Pramuka lahir sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang mengedepankan pendidikan watak dan kepribadian. Pramuka menurutnya, juga menumbuhkan semangat jiwa patriotik dan jiwa bela negara, berdasarkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Dasa Darma Pramuka. “Sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam sistem

(Suara NTB/penrem)

Pasi Binwanwil Ster Korem 162/WB Mayor Inf Jalal Bin Saleh saat membuka kegiatan Persami SWK. pendidikan nasional,” kata Danrem. Dijelaskannya, Persami digelar dalam rangka pembinaan Gerakan Pramuka Saka Wira Kartika yang telah dibentuk di masing-masing Kodim. Kegiatan sekaligus untuk mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang positif mengingat Pramuka, karena diyakini sebagai wadah untuk membentuk kepribadian generasi muda yang cerdas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia.

“Selain itu, berjiwa patriot dan memiliki kepemimpinan yang handal, cinta lingkungan serta disiplin tinggi dan taat terhadap hukum,” tandasnya. “Melalui kegiatan Pramuka ini diharapkan dapat memupuk jiwa patriot dan membina semangat kebersamaan serta memiliki solidaritas yang tinggi serta berkarakter yang kuat dalam semangat membela bangsa dan negara,” harap Danrem. (ars/*)

Senin, 18 November 2019

SUARA NTB

Halaman 9

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOT E L BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

STAHN Gde Pudja Laksanakan Diseminasi Laboratorium Lembaga Bantuan Hukum Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan Diseminasi Laboratorium Lembaga Bantuan Hukum (LLBH) pada Minggu (17/11) di kampus STAHN Gde Pudja. Pada kegiatan itu juga dilakukan kegiatan simbolis membuka LLBH STAHN Gde Pudja yang ditandai dengan membuka tirai plang nama LLBH oleh Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. Ketua Panitia Diseminasi LLBH, I Gusti Ayu Aditi, SH., MH., dalam laporannya menyampaikan, tujuan dari kegiatan itu untuk mendapatkan masukan terkait dengan dibentuknya LLBH di STAHN Gde Pudja Mataram, berdasarkan Keputusan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram Nomor 991 tahun 2019. Peserta diseminasi terdiri

dari tokoh masyarakat banjar se-Kota Mataram, tokoh umat Hindu, PHDI, Pemuda Hindu, Peradah, dan ICHMI. “Pada kesempatan ini saya sebagai ketua jurusan dan sekaligus panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua STAHN Gde Pudja yang sudah memberi dukungan untuk melaksanakan kegiatan ini,” katanya. Narasumber pada kegiatan diseminasi LLBH STAHN Gde Pudja yaitu Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dengan materi Urgensi LLBH STAHN Gde Pudja, dan Ketua PHDI Kota Mataram, Ida Made Santi Adnya, SH., M.H., dengan materi Etika Profesi Hukum dalam Beracara. I Nyoman Wijana dalam materinya menyampaikan, Prodi Hukum memiliki perkembangan yang sangat pesat. Menurutnya, pihak kampus

perlu turun ke masyarakat untuk melihat fakta yang terjadi. “Dengan sering hadir ke tengah masyarakat, bisa mencermati fenomena umum. Karena itu kita ingin perguruan tinggi ada di tengah masyarakat memberi bantuan, menyelamatkan persoalan hukum berkaitan dengan berbagai hal yang kita jalani dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu kita hadirkan LLBH,” jelasnya. Menurut Nyoman Wijana, fokus pelayanan LLBH STAHN Gde Pudja Mataram terutama terhadap masyarakat Hindu yang tidak mampu. Pembentukan lembaga bantuan hukum ini untuk merespon kebutuhan masyarakat Hindu/ Bali di Lombok, yang selama ini sering mengajukan permintaan kepada dosen Prodi Hukum Jurusan Dhrama Sastra menjadi saksi ahli yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Hindu di pengadilan.

Dalam perkembangan nantinya, LBBH tidak hanya sekedar memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat, tetapi lebih dari itu juga telah berfungsi sebagai semacam praktik magang civitas akademika STAHN Gde Pudja Mataram, seperti dosen, alumni, dan mahasiswa. Sementara itu, Ida Made Santi Adnya, SH., MH., dengan materi Etika Profesi Hukum dalam Beracara, menjelaskan bahwa etika berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia, melakukan yang benar apa yang baik dan apa yang tepat, dan etika menyangkut keyakinan mengenai nilai-nilai. Ia juga menyampaikan terbentuknya LBH di perguruan tinggi atau STAHN Gde Pudja sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dan, UU

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana, (kedua dari kanan) dan Ketua Panitia Diseminasi LLBH, I Gusti Ayu Aditi (paling kiri) menunjukkan plang nama Laboratorium Lembaga Bantuan Hukum (LLBH) STAHN Gde Pudja sebagai tanda diluncurkannya LLBH, pada acara Diseminasi LLBH, Minggu (17/11). No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. “STAHN Gde Pudja

dapat menyelesaikan sengketa atau perkara di luar pengadilan

atau alternative dispute resolution (ADR),” ujarnya. (ron/*)

FKPPMS Mataram Gelar Diskusi Milenial Pemerintah Minta Restrukturisasi Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Samawa (FKPPMS) Mataram menggelar diskusi milenial di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Sabtu (16/11) siang. Kegiatan diskusi milenial ini mengangkat tema “Transformasi Arah Pergerakan Mahasiswa Sumbawa Terhadap Pembangunan Daerah”. Ketua FKPPMS Mataram, Fikry Hasda Maulana mengatakan mahasiswa sebagai agen perubahan dan pembangunan perlu dilibatkan secara maksimal oleh Pemda Kabupaten Sumbawa. Ia menilai, Pemda masih kurang memperhatikan mahasiswa Sumbawa yang berada di Mataram. Padahal, mahasiswa adalah aset Sumbawa di masa depan. Lewat diskusi tersebut diharapkan ada masukan-masukan muncul gagasangagasan supaya mahasiswa Sumbawa yang berada di Mataram dapat berkontribusi untuk pembangunan daerah. Ia menyoroti pembangunan infrastruktur yang belum merata di Kabupaten Sumbawa. Seperti di Kecamatan Batulanteh yang kaya potensi sum-

(Suara NTB/nas)

DISKUSI - Diskusi milenial dengan tema “Transformasi Arah Pergerakan Mahasiswa Sumbawa Terhadap Pembangunan Daerah” yang digelar FKPPMS Mataram, Sabtu (16/11). ber daya alam, kondisi infrastruktur jalan masih sangat memprihatinkan. Anggota FKPPMS yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Andi Suratno mengatakan kegiatan diskusi milenial tersebut untuk membangun silaturahmi antarmahasiswa Sumbawa yang berada di Mataram. Diskusi tersebut membahas tentang berbagai persoalan tentang Sumbawa. “Kegiatan ini kita adakan, biar Pemda Sumbawa tahu bahwa mahasiswa Sumbawa ada,” katanya.

Dalam sepuluh tahun ke depan, pembangunan di Sumbawa akan diisi oleh para pemuda dan mahasiswa yang sekarang sedang menuntut ilmu. Diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pembangunan Sumbawa ke depan. Ia menyoroti tentang keberadaan asrama mahasiswa Sumbawa di Mataram yang belum mendapatkan perhatian dari Pemda. Diharapkan ke depan, Pemda memperhatikan asrama mahasiswa yang ada di ibukota provinsi NTB terse-

but yang mendesak untuk diperbaiki. Anggota FKPPMS lainnya yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Mataram (Unram), Muhammad Amri Akbar berharap Pemda perlu mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Sumbawa. Para pemuda dan mahasiswa Sumbawa perlu mendapatkan perhatian Pemda. Sehingga ketika selesai kuliah, mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan di Sumbawa. Anggota FKPPMS yang juga Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unram, Asno mengatakan Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah, selain pertambangan. Tetapi potensi-potensi SDA seperti perikanan dan kelautan belum dikelola maksimal. Menurutnya, Pemda perlu fokus mengembangkan sektor pertanian dan perikanan karena potensinya cukup besar di Sumbawa. Ia memberikan contoh, seperti potensi Teluk Saleh yang cukup besar. Namun masih belum dikelola secara maksimal. (nas)

Ratusan Anak SD dan SMP di Lobar Diberikan Bantuan Kacamata Giri Menang (Suara NTB) Ratusan anak setingkat SD dan SMP sederajat di Lombok Barat (Lobar) yang mengalami gangguan penglihatan atau refraksi mendapatkan bantuan kacamata. Mereka diberikan kacamata untuk mencegah gangguan penglihatan hingga kebutaan. Pasalnya kasus gangguan penglihatan pada anak usia dini di Lobar lumayan tinggi. “Sektor kesehatan dan pendidikan memberikan keberhasilan peningkatan IPM kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perjuangan seluruh aparat Dinas Kesehatan dan jajarannya berjuang bahu membahu dari ujung selatan hingga ujung utara,” kata Asisten III Setda Lobar H. Mahyudin mewakili bupati dalam acara Operasi Katarak Gratis yang diadakan di Rumah Sakit Awet Muda Narmada bekerjasama The Fred Holows Foundation Indonesia, Sabtu (16/11). Dalam kegiatan bakti sosial tersebut juga dilakukan penyerahan kacamata gratis kepada para siswa SD secara simbolis oleh Asisten III Setda Lobar Mahyudin. Terkait Program Kesehatan Mata, Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Dikbud sebelumnya juga telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pelatihan dokter dan perawat puskesmas pada 13 puskesmas, kegiatan screening dan layanan refraksi mata 63.129 siswa SD/SMP sederajat, dan pemberian kacamata gratis kepada 335 anak. Untuk mendekatkan akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan mata dan kacamata, awal tahun 2019 Dinas Kesehatan juga telah membentuk Vision Center di Puskesmas Gunungsari. Rencananya

(Suara NTB/her)

Asisten III Setda Lobar H. Mahyudin memberikan bantuan kacamata kepada anak SD dan SMP.

(Suara NTB/her)

FOTO BERSAMA - Foto bersama, Asisten III Setda Lobar, Kepala Dinas Kesehatan, bersama pihak dari Fred Holows Foundation Indonesia saat kegiatan bakti sosial di Rumah Sakit Awet Muda Narmada.

(Suara NTB/her)

SCREENING - Anak-anak di-screening untuk mengetahui gangguan penglihatan. akan dibentuk tiga Vision Cen- gram pelayanan masyarakat ter lagi yaitu di wilayah Seko- yang dinamakan ‘program intong, Lingsar dan Dasan dera’. “Di luar itu kami juga akTapen.Di Puskesmas Gunung- tif melakukan penjaringan atau sari, pelaksanaan vision center screening mata untuk anakatau poli mata sebenarnya anak usia sekolah. Saat ini sudah berjalan melalui pro- hampir seluruh SD/SMP di

wilayah kerja kami sudah sebagian besar kita jangkau,” Kata Kepala Puskesmas Gunungsari, Akmal Rosamali. Project Officer The Fred Holows Foundation Indonesia, Ahmad Pua Too mengatakan berdasar temuan di Lobar dari target temuan 108.300 siswa. Dengan Jumlah sekolah 461 terdiri dari SD/MI 332 dan SMP/MTs 139. “Dari hasil deteksi dini ditemukan ada 502 gangguan penglihatan atau refraksi (minus), mereka ini sudah mendapatkan bantuan kacamata,” jelas dia. Untuk penanganan pemberian kacamata didanai dari pihaknya. Hasil screening ditemukan ada 5-10 anak di satu sekolah mengalami gangguan. Penyebab gangguan penglihatan di usia dini, jelas dia, ada faktor gaya hidup yang bisa Dipicu eksternal dan internal dari penggunaan teknologi gadget. Pihaknya pun mendorong agar Pemda memperkuat puskesmas agar pelayanan mata secara komprehensif. Untuk mengurangi kasus ini, pihaknya juga bekerjasama dengan Dikes Provinsi melakukan penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan dengan menyasar anak sekolah tingkat SD dan SMP. Kenapa menyasar anak sekolah? Sebab kata dia berdasarkan data nasional, salah satu kontribusi kebutaan sudah terjadi di sekolah. Dalam konteks program ini dilakukan langkah preventif tingkat hulu, sedangkan di hilir dilakukan melalui penanganan operasi. “Kita menyasar anak sekolah tingkat SD dan SMP” jelas dia. Untuk deteksi dini gangguan penglihatan di sekolah dilakukan guru Pendidikan Jasmani, selanjutnya hasil deteksi dini ini ditindaklanjuti oleh dokter puskesmas. (her/*)

Unram akan Ubah Fakultas Hukum

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menutup rapat-rapat keinginan Universitas Mataram (Unram) untuk menambah Fakultas Ilmu Politik dan Sosial (Fisipol). Unram dinilai sebagai PTN yang telah memenuhi batas maksimum jumlah fakultas lebih dari lima sebagaimana diatur Kemenristekdikti yang kini berubah nama jadi Kemendikbud. Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kemendikbud Dr. Ir. Padjono Suwigno, M.Eng.Sc., menjelaskan batas maksimum PTN membuka fakultas baru ada lima. Lebih dari itu, pemerintah akan menolak semua usulan PTN tersebut. Tidak terkecuali Unram yang telah mengusulkan Fisipol. Pemerintah jelasnya menolak usulan tersebut karena Unram telah memenuhi batas maksimum jumlah fakultas. “Jadi Kementerian membuat kebijakan tahun 2019 kemarin bahwa jumlah fakultas di PTN itu dibatasi maksimum lima,” jelasnya ditemui di Mataram beberapa waktu lalu. Dikatakan Padjono Suwigno, pembatasan jumlah fakultas dilakukan karena banyak alasan. Salah satunya ialah dengan semakin banyak fakultas, maka pejabatnya akan semakin banyak. Sementara yang paling mengganggu dari banyaknya pejabat itu adalah kebanyakan di PTN yang dijadikan pejabat itu merupakan peneliti-peneliti yang andal. “Jadi ngak ada dosen yang ngak pernah meneliti pangkatnya ngak pernah naik itu dijadikan pejabat itu ngak ada. Yang dijadikan pejabat itu mesti dosen-dosen yang penelitiannya

banyak, pangkatnya itu cepat naik misalkan guru besar itu yang dijadikan pejabat,” katanya mengurai alasan. Diilustrasikan Padjono Suwigno, satu fakultas itu bisa jadi menyerap 18 pejabat yang itu mengakibat hilangnya 18 peneliti yang andal. Padahal banyak di perguruan tinggi yang tenaga peneliti andalnya masih sangat kurang. “Sudah kurang kemudian dijadikan pejabat,” keluhnya. Untuk itulah, kementerian membuat kebijakan untuk perguruan tinggi swasta karena uangnya dibayari sendiri. sedangkan kalau PTN, pejabat-pejabatnya dibiayai oleh negara. “Maka itu dibatasi,tetapi yang lebih penting bukan karena masalah keuangannya tetapi hilangnya tenaga peneliti yang handal. Maka perguruan tinggi yang jumlah fakultasnya itu sudah lima atau lebih dari lima itu tidak disetujui membangun fakultas baru,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Rektor Unram Prof. Lalu Husni, menyatakan pihaknya akan taat terhadap apapun bentuk keputusan pemerintah terhadap Unram. Termasuk permintaan restrukturisasi. “Misalnya penggabungan ke rumpun ilmu yang terdekat.

Maunya kita jadi fakultas, (tapi) kiranya kita yang menghambat,” katanya menjawab adanya nada miring terkait tidak maksimalnya rektor memperjuangkan Fisipol, Sabtu (16/11). Lebih jauh dikatakan bahwa Unram ini bukan milik yayasan yang bisa diatur seenaknya. Melainkan tergantung pemilik owner-nya. Sehingga ketika pemerintah sebagai owner meminta restrukturisasi, maka dia siap melaksanakan hal itu. “Dikira kita gak berjuang maksimal tapi sudah kita berjuang kita berkepentingan. Makanya begitu ada rapat kita diskusi dengan menteri itu yang kita sampaikan,” ujarnya. Selain itu, pihaknya tidak ingin prodi prodi ini masih di bawah rektor, karena belum jadi fakultas. Mengingat hal demikian tidak diatur dalam statuta. “Prodi itu sementara dikelola sementara di bawah rektor. Tidak mungkin bertahan selamanya karena tidak diatur statuta, sehingga harus masuk ke fakultas lainnya. Sehingga nanti dicari rumpun yang paling dekat dengan ilmu ilmu sosial. Yang paling dekat dengan fakultas hukum. Sehingga nanti kita ubah jadi Fakultas Hukum dan Ilmuilmu Sosial. (dys)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 18 November 2019

Halaman 11

Kodim 1628/Sumbawa Gelar RSUD NTB Tekan Angka Kelahiran Prematur ”Karate Open Championship” Gelar Seminar Awam Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB menggelar seminar awam untuk memperingati World Prematurity Day yang jatuh setiap 17 November. Mengambil tema The Premmies, Infinity Dream (Bayi Prematur, Mimpi Tanpa Batas), seminar tersebut juga ditujukan sebagai rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) RSUD NTB sekaligus menyambut HUT NTB pada Desember mendatang. “Yang paling utama adalah gathering (pertemuan) dari keluarga yang pernah kita rawat untuk bayi-bayi yang lahir prematur. Kita ingin mengajak mereka saling berbagai,” ujar Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUD NTB, dr H. Agus Rusdhy Hamid, Sp.OG (K), Sabtu (16/11). Seminar serupa yang telah dilakukan di beberapa tempat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri orangtua dalam merawat anak mereka, khususnya untuk anak-anak yang memiliki riwayat lahir prematur. Diterangkan Agus yang saat ini menjabat juga sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur RSUD NTB bahwa anakanak yang terlahir prematur harus terus didorong bukan hanya untuk sekadar sukses saat proses kelahiran, namun juga agar anak tersebut mendapat hidup yang berkualitas. “Saat ini walaupun mereka terlihat sehat, tapi PR-nya juga masih banyak,” ujarnya. Dengan adanya seminar tersebut, Agus menerangkan pihaknya mengharapkan agar muncul kesadaran pada keluarga dan calon ibu yang menjadi peserta untuk bisa mempersiapkan diri dalam proses persiapan kehamilan, kehamilan, dan pascakehamilan. Untuk itu, beberapa materi yang disampaikan dalam seminar berkaitan erat dengan apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghindari ataupun menghadapi kelahiran bayi prematur sekaligus persiapan psikologis bagi orangtua dan anak itu sendiri. “Ada beberapa faktor risiko yang memperberat (kehamilah) itu, semisal stress dan tekanan darah tinggi. Gaya hidup (seperti) merokok dan minum minuman keras juga

(Suara NTB/ist)

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyapa salah satu orangtua peserta seminar awam di RSUD NTB, Sabtu (16/11) menjadi penyumbang persalinan prematur,” tegas Agus. Hal itulah yang menjadi atensi, agar sebelum hamil calon orangtua harus memiliki kesadaraan untuk mengkonsultasikan kondisi kesehatan serta menjaga pola hidup. Dicontohkan Agus seperti asupan gizi seorang wanita saat persiapan kehamilan jauh lebih penting ketika masa kehamilan ataupun pascakehamilan. Selain itu, ada juga beberapa stressor yang perlu dihindari oleh seorang wanita yang merencanakan kehamilan. “Setelah hamil pun berikan penanganan yang optimal. Misalnya jika perawatan bayi perlu di ruang nicu itu perlu diikuti,” ujar Agus. Hal itu disampaikan mengingat beberapa kasus di mana orangtua memaksa membawa pulang bayi yang lahir prematur karena proses penanganan dianggap memakan waktu lama. “Padalah itu (memang) belum selesai perawatannya,” sambungnya. Hadir membuka seminar tersebut Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd yang mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi RSUD NTB tersebut. Dengan terus menyalurkan pengetahuan yang diperlukan orangtua dalam persiapan dan pascakelahiran diharapkan dapat menekan ang-

Dua Investor Seriusi Rencana Pembangunan Kereta Gantung Dari Hal. 1 Gita menerangkan pihaknya tidak mungkin menyetujui investasi dalam bentuk apapun yang akan merugikan daerah dan masyarakat. ‘’Kita tentu mendalami konsep. Masyarakat tidak bisa belum apaapa menolak. Belum tahu apa yang dibuat kok menolak. Kita bergerak tidak merugikan sesuatu yang eksis,” ujarnya.

Diterangkan Gita investasi kereta gantung pasti melewati tahapan sosialisasi dan pengujian dampak sosial di masyarakat. Untuk saat ini, seluruh proses tersebut masih berada pada tingkatan pembahasan desain investasi. ‘’Apa mau perusahaan, apa mau daerah. Kalau dia sejalan, ok. Kalau belum, kita perbaiki,’’ pungkasnya. (bay)

Kaji Skenario Setelah Transisi Dari Hal. 1 Penjelasan ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, sekaligus meluruskan informasi soal perpanjangan masa transisi setelah berakhir tanggal 31 Desember mendatang. Karena secara aturan, masa transisi rehab rekon sudah berakhir, harus ada kepastian hukum Dana Siap Pakai (DSP) sebelum digunakan lagi. Guna mensiasati itu, perlu skenario lain untuk keberlanjutan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) untuk rusak berat, termasuk rusdak ringan dan rusak sedang. “Ini akan ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan kajian dan analisis pendukung. Sehingga dengan meminta masukan dari para bupati dan walikota yang daerahnya terdampak,” kata Ahsanul Khalik kepada Suara NTB, Sabtu (16/11). Masukan dari Bupati dan Walikota soal kelanjutan pembangunan itu, selanjutnya akan dibawa dan dibahas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Semua unsur akan terlibat dalam pembahasan yang sama. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi itu akan menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PUPR, Kementerian Keua-

ngan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk Kantor Sekretariat Presiden dan dipastikan akan dihadirkan Pemerintah Provinsi NTB. Dalam rapat diperkirakannya akan muncul beberapa opsi. Jika hasil kajian dan Rakor Evaluasi menetapkan perpanjangan, maka akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang perpanjangan masa transisi darurat ke pemulihan. “Dan secara umum kita NTB memang masih membutuhkan perpanjangan ini karena secara jelas masih ada rumah tahan gempa sedang proses penbangunan fisik,” sebutnya. Sementara masih ada usulan tambahan dari kabupaten/kota terdampak yang jumlah relatif masih banyak. Baik rumah rusak berat, rusak sedang dan ringan, jumlahnya sekitar 64.204 unit. Dimana data kerusakan ini sedang diverifikasi oleh Inspektorat Utama (Irtama) BNPB. Selain itu, LPJ Pokmas yang rumahnya sudah jadi sebanyak 106.000 lebih unit. Saat ini, sudah selesai LPJ sebanyak 23 ribu unit. Menurutnya, untuk penuntasan ini membutuhkan waktu untuk penuntasan dalam masa perpanjangan tersebut. “Perpanjangan juga utk mendapatkan kepastian hukum pemakaian DSP,” ujarnya. (ars)

Pelamar CPNS NTB Tembus 5.320 Orang Dari Hal. 1 Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa 342 formasi, Kota Mataram sebanyak 275 formasi, Kabupaten Dompu 249

formasi, Kabupaten Bima 241 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Kota Bima 175 formasi dan terakhir, Kabupaten Sumbawa Barat 105 formasi. (nas)

ka kematian bayi di NTB. “Ini sangat penting menurut saya, karena salah satu PR kita bagaimana menekan kelahiran prematur dan menekan kematian bayi baik yang prematur maupun tidak,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tesebut. Mengingat banyak orangtua anak dengan riwayat lahir prematur yang hadir, edukasi yang diperlukan diharapkan dapat tersalurkan dengan baik. Dicontohkan Umi Rohmi seperti kesadaran bagi seorang wanita untuk menjaga kesehatannya baik dengan memilih pola hidup dan asupan gizi dalam rangka mempersiapkan kelahiran. Dengan menumbuhkan hal tersebut, maka salah

satu masalah kesehatan di NTB akan dapat dientaskan. “Penting sekali ilmu itu dipahami oleh masyarakat di NTB, sehingga bisa memprotek dirinya dan anak-anak bisa lahir normal dan sehat,” tegas Wagub. Pemprov NTB sendiri disebut telah mengupayakan hal serupa dengan menjadikan revitalisasi posyandu sebagai salah satu program unggulan. Melalui program tersebut, edukasi kesehatan dapat diberikan hingga lingkup terkecil di masyarakat. “Tentunya semua edukasi bisa ditumpangkan ke situ melalui kader-kader posyandu. Supaya anak-anak yang dikandung sehat dan lahirnya normal bisa lewat posyandu,” pungkas Wagub. (bay)

Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 210 peserta terdaftar dalam kegiatan Karate Open Championship di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kontingen berasal dari berbagai daerah di Provinsi NTB, memperebutkan piala Komandan Kodim 1628/Sumbawa Barat. Karate Open Championship dibuka Kasdim 1628/Sumbawa Barat Mayor Inf Achmat Nurrodin Hidayat, S.Sos., dihadiri Kabag Sumda Polres KSB mewakili Kapolres KSB, Wakil Ketua DPDR KSB, Pimpinan Cabang Bank NTB Syariah KSB, Ketua Forki KSB dan perwakilan PT. AMNT di Graha Bukit Bintang Taliwang Sumbawa Barat, Jumat (15/11) sore. Komandan Kodim 1628/ Sumbawa Barat Letnan Kolonel Czi Eddy Oswaronto, ST., dalam sambutannya yang dbacakan Kasdim mengucapkan terimakasih atas dukungan pihak yang telah membantu Karate Open Championship Dandim 1628/Sumbawa Barat Cup 2019. Dijelaskannya, turnamen itu bertujuan untuk mencari bibit at-

Di Lombok Tengah juga demikian. Untuk hutan produksi yang kritis seluas 2.635 hektare, hutan lindung 1.086 hektare, hutan konservasi 291 hektare dan luar kawasan 72 hektare. Di Lombok Timur, untuk luar kawasan seluas 3.472 hektare, hutan produksi 1.362 hektare, hutan lindung 1.680 hektare dan hutan konservasi 254 hektare. Di Lombok Utara, untuk luar kawasan hutan seluas 446 hektare, hutan produksi yang kritis seluas 712 hektare, hutan lindung 198 hektare dan hutan konservasi 12 hektare. Di Kabupaten Sumbawa, luar kawasan hutan yang kritis seluas 9.528 hektare dan sangat kritis 10 hektare. Sedangkan untuk hutan produksi yang kritis seluas 7.309 hektare, hutan

lindung 5.667 hektare dan hutan konservasi 17 hektare. Selanjutnya di Kabupaten Sumbawa Barat, luar kawasan hutan yang kritis seluas 120 hektare, hutan produksi yang kritis seluas 535 hektare dan sangat kritis 1.303 hektare, hutan lindung yang kritis seluas 1.759 hektare dan sangat kritis 14 hektare. Di Dompu, luar kawasan hutan yang kritis seluas 978 hektare, hutan produksi 4.150 hektare, hutan lindung 3.792 hektare dan hutan konservasi yang kritis seluas 832 hektare. Sementara di Bima, luar kawasan hutan yang kritis seluas 2.963 hektare, hutan produksi yang kritis 4.489 hektare dan sangat kritis 350 hektare, hutan lindung kritis 333 hektare, hutan konservasi kritis 95 hektare dan sangat kritus 4.483 hektare.

Jika masih ada hasil produksi yang belum terserap sampai batas waktu tersebut, Distanbun NTB akan memaksa penyerapan oleh perusahaan-perusahaan sesuai dengan kapasitas yang bisa dilakukan. “Kita akan bagi-bagi (sisa yang belum terserap) nanti setelah 25 November itu. Kita paksa seluruhnya, sesuai dengan kapasitas mereka,” tegas Husni. Diterangkannya, data terakhir Distanbun NTB jumlah hasil tembakau yang belum terserap memang mengalami penambahan sebanyak 300 ton dari hasil validasi di lapangan. “Waktu itu saya sampaikan yang tidak terdata 700 ton. Ternyata setelah validasi lagi (jumlahnya)

300 ton,” sambungnya. Selain itu, penyerapan yang dilakukan oleh 20 perusahaan untuk hasil tembakau di NTB disebut telah mencapai 93%. Perusahaan-perusahaan itu sendiri diharapkan mampu mengakomodir hasil produksi dari lahan garapan untuk tembakau yang ada di NTB. Diterangkan Husnul salah satu masalah saat ini adalah dari luas lahan garapan yang mencapai 29 ribu hektare, hanya sembilan perusahaan yang menjalin kemitraan. Sementara 11 perusahaan lainnya menyerap dengan sistem swadaya. Ada beberapa hal yang dinilai menjadi pemicu kondisi tersebut, yaitu kenaikan beacukai yang mencapai 23 persen dan harga rokok yang

utamakan faktor keamanan dan keselamatan, cek kesehatan sebelum bertanding dan jaga sportivitas selama bertanding,” pungkasnya. Para peserta Karate Open Championship berasal dari kontingen KSB, Kontingen Sumbawa, Kontingen Dompu, Kontingen Mataram, Kontingen Lombok Barat, Kontingen Lombok tengah dan Kontingen Lombok Timur. (ars/*)

Operasi Katarak Dilaksanakan di RSAM Narmada Giri Menang (Suara NTB) – Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia (HPS) yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2019, Dinas Kesehatan Lombok Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Fred Hollows

Pada 2019, Kementerian LHK menyiapkan anggaran Rp2,7 triliun untuk rencana penanaman pohon di areal seluas 206 ribu hektare selain pengembangan kebun bibit dan persemaian di seluruh Indonesia. Menteri LHK Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa sebelum tahun 2019, luasan RHL 23 ribu hektar. Pada tahun 2019 mencapai 206 ribu hektar, artinya hampir 10 kali lipat. Rehabilitasi hutan dan lahan diarahkan pada daerahdaerah destinasi wisata super prioritas seperti Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim. Selain itu pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk. (nas)

8.000 Ton Lebih Tembakau Belum Terserap Dari Hal. 1

let Karate dari NTB, khususnya KSB. “Sehingga kedepan diharapkan akan muncul atlet profesional dari NTB yang siap bertanding pada even nasional maupun internasional yang dapat membawa nama daerah, bangsa dan negara,” kata Dandim. Selain itu, Dandim juga meminta para peserta agar menjunjung tinggi sportifitas dalam bertanding. “Perhatikan dan

Peringati HPS dan HKN 2019

Kementerian LHK Atensi Khusus Hutan dan Lahan Kritis Kawasan Mandalika Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

Kegiatan pembukaan Karate Open Championship Dandim 1628/Sumbawa Barat Cup 2019.

naik hingga 34 persen. “Berdampaknya itu bahkan kalau kita analisa akan kekurangan konsumen 15 persen. Pokoknya (sekarang) bagaimana 26 ribu hektare bisa terserap keseluruhan (hasil produksinya),’’ ujar Husnul. Selain itu, terkait dengan kualitas hasil produksi, Husnul menerangkan sebagian besar akan tetap didorong untuk terserap walaupun menunjukkan kualitas di bawah standar. Dicontohkan seperti hasil produksi tembakau yang berwarna coklah kehitam-hitaman akan tetap diambil oleh perusahaan. “Tidak ada tembakau yang tidak di ambil perusahaan. Yang penting adalah ritmenya mengikuti mekanisme perusahaan,” pungkasnya. (bay)

Foundation (FHF) menyelenggarakan bhakti sosial operasi katarak. Kegiatan dilaksanakan Sabtu (16/11) di Rumah Sakit Awet Muda Narmada. HPS tahun ini mengambil tema internasional “vision first” dan tema nasional “mata sehat, SDM unggul”. Hal ini sejalan dengan tema HKN ke 55 tahun 2019 yaitu generasi sehat, Indonesia unggul. Acara pembukaan digelar di halaman timur RSAM yang dibarengi dengan pemberian kacamata gratis oleh asisten III Setda Lombok Barat, Drs. H. Mahyudin, M.Si kepada beberapa murid SD yang mengalami gangguan penglihatan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, drg. Ni Made Ambaryati, M.Kes dalam laporannya menyampaikan bahwa

program kesehatan mata di Lombok Barat telah dilakukan beberapa kegiatan. Seperti pelatihan tenaga kesehatan, pelatihan Guru SD/SMP sederajat, kegiatan skrining dan layanan refraksi mata di SD/SMP sederajat. “Pada tahun 2019 telah terbentuk satu vision centre di Puskesmas Gunungsari dan rencana akan dibentuk tiga lagi di wilayah Sekotong, Lingsar dan Dasan Tapen,’’ terang Ambaryati. Tujuan vision centre adalah untuk mendekatkan akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan mata dan kacamata. Hasil pantauan terakhir, operasi katarak selesai sekitar pukul 15.30 wita dengan jumlah pasien yang diskrining 90 orang, yang memenuhi syarat operasi 45 orang dari target 100 orang. (*)

FOTO BERSAMA - Foto bersama murid yang mendapatkan bantuan kacamata.

Waspadai Narkoba Baru Jenis Kratom Dari Hal. 1 Kratom diidentifikasi sebagai Newa Psychoactive Substance (NPS). Yaitu narkoba jenis baru hasil sintetis. NPS juga lazim disebut narkoba sintetis, legal highs, herbal highs, pil pesta, kokain sintetis, ganja sintetis, ekstasi herbal, dan banyak nama lainnya. Menkes RI sudah menerbitkan Permenkes RI No 44/ 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Dimana terdapat daftar narkotika golongan I sebanyak 175 jenis, golongan II sebanyak 91 jenis, dan narkotika golongan III sebanyak 15 jenis. Salah satunya kratom. “Kratom atau ketum mengandung alkaloid mitragynine yang memiliki efek samping toksik pada tubuh dalam penggunaan waktu singat, waktu

lama, bahkan walaupun sudah putus obat,” kata Sugianyar. Penyalahgunan kratom menunjukkan gejala agresif, sakit pada tulang dan sendi, pergerakan linglung, anoreksia, berat badan turun, insomnia, kejang-kejang apabila digunakan dengan dosis tinggi atau dikombinasikan dengan obat lain. Efek lainnya, intrahepatik, cholestasis, psikosis, ganguan pernafasan, penyakit hipotiroid. “Dapat menyebabkan kematian apabila dicampur dengan bahan kimia lainnya,” kata Gede mengingatkan resiko paling berat efek Kratom tersebut. Di Indonesia, imbuh dia, sedang dalam proses pelarangan. Dia mengimbau masyarakat NTB agar tidak mengonsumsi suplemen makanan dan obat tradisional yang mengandung Kratom. (why)

Memadukan Sinergi ‘’Jalur Sutra Maritim Abad 21’’ dan Konsep ‘’Poros Maritim Dunia’’ Dari Hal. 1 Para investor yang berkantor di Indonesia itu, hadir menawarkan beragam jenis investasi untuk tiga provinsi di wilayah Sunda Kecil ini. Inisiatif ‘’Jalur Sutra Maritim Abad 21’’ dan ‘’Poros Maritim Dunia’’ kata Konjen RRT, adalah sarana yang bisa meningkatkan investasi bilateral, memperluas kerjasama yang komprehensif di bidang infrastruktur, perdagangan, bisnis E–commerce, keuangan, energi dan sebagainya. Tahun ini dalam enam bulan saja katanya, TiongkokIndonesia telah menghasilkan investasi yang signifikan. Tercatat dalam medio JanuariJuni 2019, nilai investasi RRT di Indonesia mencapai 2,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 16,2 persen dari nilai investasi asing di Indonesia. Gou Haodong meyakini, nilai investasi Tiongkok di Indonesia termasuk di wilayah Bali, NTB dan NTT akan terus meningkat. Saat ini posisi nilai investasi Tiongkok di Indonesia, menempati urutan ketiga dari seluruh investasi asing. ‘’Tahun ini Presiden Jokowi terpilih kembali.Boleh dikata-

kan, hubungan Tiongkok-Indonesia, berada di titik sejarah yang terbaik untuk kedua negara dalam meningkatkan kerjasama dan investasi,’’ ujarnya. Berdasarkan data, perusahaan Tiongkok telah berinvestasi untuk 10 proyek yang ada di Bali dengan nilai investasi sebesar 11 juta dolarAmerika. Kemudian di NTB, ada 11 proyek dengan nilai investasi sebesar 1 juta dolar Amerika. Di NTT baru ada satu perusahaani di bidang industri budidaya mutiara. ‘’Boleh dilihat dari angka-angka tersebut, bahwa potensi kerjasama antara Tiongkok dengan tiga provinsi (di wilayah Konjen RRT), sangat besar,’’ katanya. NTB Tawarkan Investasi Infrastruktur dan Industrialisasi Kepala DPMPTSP NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi M.Si, mengawali presentasinya dengan berharap forum investasi tiga provinsi yang digagas Konjen RRT ini, semakin mempererat sinergi investasi tiga daerah di wilayah Sunda Kecil ini. ‘’Kita bersanding, bersinergi dan bukan bersaing. Dengan Bali di bidang

pariwisata misalnya. Kunjungan wisatawan China ke Bali cukup tinggi. Melalui sinergi ini, bagaimana caranya agar kunjungan wisatawan ini tidak sampai di Bali. Tetapi kunjungannya berlanjut ke NTB dan NTT,’’ harapnya. Selanjutnya, pada forum tersebut, Gita memaparkan potensi investasi yang bisa dikerjasamakan Pemerintah Tiongkok di NTB. Potensi investasi di NTB katanya ada di berbagai sektor. Mulai dari infrastruktur, industrialisasi, program zero waste dan sektor lainnya. ‘’NTB memiliki potensi-potensi unggulan yang berpeluang dikerjasamakan dengan Pemerintah Tiongkok. Kami memiliki KEK Mandalika, Global Hub dan Geopark Rinjani. Juga program industrialisasi yang sedang kami gencarkan,’’ jelasnya. KEK Mandalika kata Gita, adalah salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional. Lokasinya sangat strategis dengan luas kawasan 1,175 hektare. ‘’Di kawasan itu, kini sedang dibangun infrastruktur dasar dalam kawasan. Fasilitas public, pembangunan sejumlah hotel. Vin-

ci Prancis sedang membangun sirkuit MotoGP,’’ paparnya. Ada juga Global Gub. Sebelum gempa mengguncang Lombok Agustus 2018 yang lalu. Sudah ada investor yang menjajaki investasi di sana. ‘’Namun karena gempa setahun yang lalu, investor ini mundur secara teratur. Potensi Global Hub Bandar Kayangan yang berlokasi di Kabupaten Lombok Utara ini sungguh luar biasa,’’ ujar Gita. Global Hub Bandar Kayangan, terletak di jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. ‘’Global Hub didedikasikan bagi dunia. Sehingga kapalkapal dari Eropa, Afrika, Asia Tengah, Australia, Asia Tenggara bahkan negara-negara Pasifik dapat melalui jalur laut dalam itu dengan aman.’’ NTB khususnya di Pulau Sumbawa juga memiliki industri tambang besar. Rencananya akan dibangun smelter dengan industri turunannya. Di Pulau Sumbawa juga ada kawasan Samota (Teluk Saleh, Moyo, Tambora. Juga ada potensi di kawasan Sakosa (Sangiang, Komodo, Sape). ‘’ Kawasan-kawasan tersebut potensinya luar biasa besar,’’ paparnya.

Bali Tawarkan Wilayah Barat, Utara danTimur Provinsi Bali pada forum investasi itu menawarkan pengembangan wilayah Bali Barat, Utara danTimur. ‘’ Kalau Bali Selatan sudah padat. Sehingga kami menwarkan pengembangan investasi di wilayah Bali Barat, Utara danTimur,’’ ujar Kabid Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Bali, I Ketut Sudibya, SH.MAP. Bali berkonsentrasi pada pengembangan pariwisata. Kunjunganwisatawanke Bali berdasarkan data 2018, sekitar 16 juta orang. Terdiri dari 6 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik. Menurut Ketut Sudibya, potensi sektor pariwisata yang dikembangkan cukup beragam. Sementara Gubernur NTT yang diwakili Julie Laiskodat mengharapkan, forum investasi yang digelar Konsulat RRT di Denpasar ini dapat melahirkan investor baru . ‘’Kita harapkan, dengan forum investasi ini, investor dari Tiongkok tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi ada kesepakatan kerja sama investasi di daerah ini,’’ harapnya. (rak)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 18 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Atasi Kemiskinan Kota Mataram dengan Pemerintahan Kolaboratif Mataram (Suara NTB) Penanggulangan kemiskinan, khususnya di Kota Mataram, menjadi atensi berbagai pihak, termasuk Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. H. Fathul Gani, M.Si, yang saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral untuk bidang administrasi. Pasalnya, Kota Mataram disebut menempati posisi sebagai wajah utama jika ingin melihat NTB secara umum. “Kita tahu Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB. Tentu menjadi pintu gerbang utama yang menjadi cerminan kehidupan masyarakat di NTB secara umum,” ujar Fathul Gani, ketika menghadiri diskusi terbatas dengan tema Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Gubernur NTB, Jumat (15/11). Menurut Fathul, salah satu model yang dapat ditawarkan sebagai solusi adalah dengan pendekatan collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif. Yaitu model pengambilan dan implementasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram dengan melibatkan berbagai pihak. Dicontohkan seperti pemberian pendidikan bagi sumber daya manusia (SDM) yang masuk dalam garis kemiskinan, namun menunjukkan semangat dan kemampuan tinggi. “Dari segi pendidikan kita bisa berdayakan sampai menjadi mandiri. Bayangkan ada masyarakat (dalam

(Suara NTB/bay)

FGD - Kepala Biro Umum Setda NTB, H. Fathul Gani, (duduk, kedua kiri) berfoto bersama peserta diskusi terbatas di Kantor Gubernur NTB. garis) kemiskinan di perkotaan berprofesi sebagai dokter, betapa menjadi efek yang luar biasa untuk memotivasi masyarakat yang lain,” ujar Fathul. Walaupun begitu, beberapa kendala yang perlu dihadapi adalah formulasi kebijakan yang saat ini disebut belum dapat menyentuh masyarakat secara luas. Selain itu, ada juga masalah pada mental masyarakat yang dinilai cepat berpuas diri. “Banyak masyarakat miskin di perkotaan yang sudah cukup puas dengan profesinya saat ini. Padahal dapat dilakukan peningkatan,” ujarnya. Kegiatan diskusi terbatas, ujarnya, merupakan bagian dari penelitian yang tengah dilakukannya untuk memetakan kasus kemiskinan di Kota Mataram. Saat ini, penelitian tersebut telah masuk dalam tahap

ketiga dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan solusi bagi Pemerintah Kota Mataram untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram sendiri jumlah masyarakat miskin di Kota Mataram pada tahun 2018 tercatat sebanyak 42.598. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 44.295 orang. Selain itu, tingkat kedalaman kemiskinan juga tidak terlalu jauh, yaitu 1,17% sehingga intervensi pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan diperhitungkan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Hal tersebut disebabkan oleh programprogram pemerintah daerah yang telah mendukung berhasilnya penurunan angka kemiskinan.

Turut menghadiri diskusi tersebut Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bambang Santoso Haryono. Pada kesempatan ini, Bambang Santoso Haryono menerangkan persoalan kemiskinan memang merupakan persoalan kompleks. Karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Fathul merupakan salah satu upaya yang perlu diapresiasi. “Pak Fathul Gani menerangkan (dalam penelitiannya) banyak kebijakan yang sudah dibuat pemerintah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Tapi memang masih banyak yang belum dilaksanakan secara riil,” ujar Bambang. Menurutnya dari kacamata akademik setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketepatan penyusunan program dan implementasi dari program itu sendiri. “Kalau kemiskinan belum berhasil diturunkan, artinya kita harus mengecek ulang programnya atau implementasinya, mana yang perlu diperbaiki,” ujarnya. Selain itu, Bambang juga mengapresiasi keputusan Fathul untuk mengangkat isu kemiskinan di dadrahnya sendiri sebagai bahan penelitian. Pasalnya, mahasiswa yang juga merupakan anggota birokrasi disebut lebih sering menutup-nutupi masalah yang terjadi di daerahnya. “Tidak banyak mahasiswa dari daerah yang mengakui masalah di daerahnya secara riil,” ujarnya. (bay)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Voli Pasir Putra Popnas

Raza- Rizki Gagal Rebut Kemenangan Mataram (Suara NTB)Tim voli pasir putra NTB, M. Rizki Ramdan dan Raza Adam Martazia, gagal merebut kemenangan di hari pertama pertandingan babak penyisihan volipasirGrupBputra PekanOlahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Minggu (17/11). Mereka kalah 1-2 atas DI Yogyakarta. Pertandingan kedua tim ini berjalan sangat ketat, di mana pada set pertama terjadi kejar mengejar poin. Sempat terjadi imbang di beberapa game yakni 15-15, namun DIY berhasil menjaga jarak dan mengakhiri pertandingan dengan skor 21-18 di set pertama. Selanjutnya di set kedua tim NTB mencoba bangkit dan membalikkan keadaan. Meski terjadi dauce dua, namun hasil set ke-dua dimenangkan oleh tim NTB dengan skor 23-21. Sayangnya di set ketiga NTB kalah 11-15 sehingga pertandingan dimenangkan oleh tim DI Yogyakarta dengan skor 2-1. Pelatih voli pasir NTB, Surahman Sidik yang dimintai tanggapannya dengan hasil pertandingan tersebut mengatakan tim putra NTB sudah bermain maksimal. Dan dia sangat puas dengan pe-

(Suara NTB/fan)

BLOK BOLA - Tim putra NTB, M. Rizki Ramdan dan Raza Adam Martazia (putih/merah) memblok bola hasil serangan lawan atlet DI Yogyakarta dalam pertandingan penyisihan Grup B Popnas XV di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Minggu (17/11). nampilan NTB di laga pertama. Hanya saja kelemahan tim NTB selalu melakukan kesalahan sendiri, shingga membuangbuang poin. Dalam laga itu dua atlet selalu ragu-ragu menerima servis dari lawan sehingga hal itu menguntungkan lawan. “Anak-anak sudah bermain maksimal, dari segi teknik kita lebih baik. Hanya saja atlet kita selalu melakukan kesalahan sendiri. Ini karena faktor pengalaman dan mental saja. Saya berharap mereka bisa belajar dari kejalan ini dan bisa bermain lebih baik lagi melawan Sulsel esok,” ucapnya. Faktor mental menjadi hal utama yang harus dibenahi oleh

kedua atlet putra NTB untuk menghadapi lawannya Sulawesi Selatan (Sulsel) di hari kedua, Selasa (19/11) esok. Pertandingan NTB melawan DIY boleh dibilang final dini di Popnas. Pasalnya kedua tim ini merupakan tim kuat yang diprediksikan akan maju sebagai finalis dalam perebutan medali emas di Popnas 2019. Namun untuk bisa lolos ke babak selanjutnya tim NTB harus bisa mengalahkan tim Sulsel di pertandingan kedua nanti, sebab yang lolos PON pada Grup B dua tim, yakni juara dan runner-up, sementara di Grup B melibatkan tiga provinsi, yakni DIY, NTB dan Sulsel. (fan)