HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 18 OKTOBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 183 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Buka Seluruh Akses Komunikasi Publik
Percepat Layanan kepada Masyarakat Jakarta (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengungkapkan keterbukaan informasi publik di NTB dalam 2 tahun ini terus diperkuat dan dibuka selebarlebarnya. Langkah ini dilakukan, agar interaksi pemerintah daerah dengan rakyat tidak ada jarak. ‘’Kami buka seluruh kanal komunika-
si dan arus informasi dua arah. Sehingga interaksi pemerintah daerah dan rakyat tidak ada jarak. Tidak hanya secara aktif menyampaikan informasi, program dan kebijakan pembangunan NTB Gemilang. Tetapi juga kami terbuka menerima kritik, saran dan mendengar beragam informasi. Termasuk apa-apa kebutuhan rakyat, sehingga dapat direspons, dilayani dan ditangani dengan
cepat,’’ terang Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi pada acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 dihadapan Tim Evaluator, dari Komisi Informasi (KI) pusat, di ruang Matraman Hotel Mercury, Jakarta Kamis (17/10). Menanggapi sejumlah pertanyaan dari Tim Evaluator yang terdiri dari para pakar, Komisioner KI, praktisi
dan tenaga ahli terkait inovasi dan kolaborasi mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik di NTB, Wagub yang hadir didampingi Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos. MH menjelaskan, hampir semua kanal komunikasi dibuka dan terbuka bagi publik. Bersambung ke hal 15
Kawasan Geopark Rinjani dan Tambora Terbakar KEBAKARAN hutan dan lahan semakin menjadi-jadi. Kebakaran kini bahkan merembat ke wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani dan Tambora. Lebih dari 200 hektare kawasan gunung tertinggi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu terbakar sejak beberapa hari lalu. Kebakaran di kawasan Gunung Rinjani terjadi di jalur pendakian Sembalun Selasa (15/10) sekitar pukul 14.00 Wita. Bersambung ke hal 15
TO K O H Buat Desk Pengaduan PENJABAT Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, menginstruksikan Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Provinsi NTB, untuk terus melakukan pemantauan terhadap kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional Provinsi di Kebon Kongok, Lombok Barat. Hal itu dikemukakan Iswandi saat memimpin langsung apel pagi dengan seluruh jajaran pegawai lingkup Setda NTB, Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/10). Iswandi menegaskan, dalam proses pemantauan tersebut, Biro Kesra membuat (Suara NTB/ars) Desk Pengaduan di Lokasi H.Iswandi Kebakaran TPA Regional Kebon Kongok. Dengan demikian, masalah dan keluhan masyarakat terdampak asap tersebut segera tertangani. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
Bidik Dana Reses PENYELIDIKAN kasus dana reses DPRD Kabupaten Sumbawa masih bergulir di Kejaksaan Negeri setempat. Seluruh anggota dewan diklarifikasi. Beberapa hari terakhir, pemeriksaan berlanjut pada empat item kegiatan yang diduga bermasalah dan merugikan negara. Pemeriksaan untuk item makan minum dan alat tulis kantor (ATK) yang dibiayai setiap kali reses. Item lain, sewa gedung dan dokumentasi. Pada item ini diperoleh data, biaya yang dikeluarkan jutaan rupiah untuk sekali reses per anggota dewan. 45 anggota dewan sudah diperiksa soal item tersebut. Giliran pihak ketiga tempat pengadaan barang dan jasa untuk empat item tersebut. Bersambung Iwan Setiawan ke hal 15
(Suara NTB/ist)
PRESENTASI - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat presentasi pada acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2019 di hadapan Tim Evaluator, dari KI pusat, di ruang Matraman Hotel Mercury, Jakarta,Kamis (17/10).
Gubernur Imbau Petani Jangan Jual Tembakau Lewat Calo
Selong (Suara NTB)Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengimbau petani tembakau, agar tidak menjual hasil panennya melalui calo atau spekulan. Hal tersebut disampaikan gubernur saat menyaksikan pembelian tembakau oven dan rajangan di Gudang PT. Sadhana Arifnusa di Sikur, Lombok Timur, Kamis, (17/10). ‘’Alhamdulillah PT. Sadhana Arifnusa bersedia membeli tembakau petani kita. Asalkan, petani kita ini tidak menjualnya melalui calo atau spekulan,’’ tegas gubernur. Lebih jauh, Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul ini mengungkapkan, beberapa hari lalu ia sudah berkunjung ke PT. Bentoel di Lombok Timur guna melihat secara langsung pembelian tembakau oleh PT Bentoel. ‘’Sekarang ini (kemarin), kami datang guna menyaksikan secara langsung proses pembelian tembakau oleh PT. Sadhana Arifnusa. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh petani tembakau untuk menjual tembakaunya melalui jalur yang benar. Harus bermitra dengan binaan,’’ pesan gubernur. Para petani tembakau yang menjadi mitra dunia usaha relatif tidak memiliki masalah dalam menjual hasil panennya. Mereka mendapat bimbingan mulai dari proses penanaman
sampai dengan panen. Namun yang menjadi masalah adalah para petani tembakau yang non mitra usaha. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si yang mendampingi gubernur mengaku sempat mendengar informasi bahwa PT. Sadhana Arifnusa tidak menerima pembelian tembakau petani. ‘’Beberapa hari lalu beredar isu kalau PT. Sadhana Arifnusa tidak menerima pembelian tembakau. Tapi alhamdulillah, kami bersyukur, hari ini (kemarin0, kami melihat secara langsung PT. Sadhana Arifnusa membeli dan menyerap tembakau petani-petani kita,’’ ujar Husnul. Kuswanto, Station Manager PT Sadhana Arifnusa berharap dengan kedatangan Gubernur NTB ke PT. Sadhana Arifnusa bisa membangun pemahaman dan InsyaAllah bisa menambah kuota pembelian. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/rus)
BERKUNJUNG - Gubernur H. Zulkieflimansyah saat berkunjung ke Gudang PT Sadhana Arifnusa, Kamis (17/10) kemarin.
Gubernur Hadiri Haul Tiga Ulama NU Praya (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menghadiri acara Haul TGH. A. Taqiuddin Mansur, TGH. M. Shaleh Hambali, dan TGH. Mansur Abbas sekaligus. Haul ini dirangkaikan dengan Peresmian BLK Atqia di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Seng-
kang Bonder Praya Barat, Kamis (17/10). Acara tersebut juga diikuti oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Manarul Hidayat dan KH. Haddad Alwi yang diundang untuk mengisi acara. Turut hadir pula Wakil Bupati Sumbawa, Drs.H.Mahmud Abdullah sebagai perwakilan PCNU Sumbawa, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan santri-santri serta seluruh keluar-
ga besar Pondok Pesantren NU AlManshuriyah Ta’limusshibyan. Gubernur pada kesmepatan itu mengaku sangat bangga dapat hadir di tengah-tengah masyarakat jamaah Nahdlatul Ulama. Ia bercerita bahwa TGH. A. Taqiuddin Mansur pernah berpesan bahwa peran NU adalah untuk menjaga keutuhan daerah dan negara. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
(Suara NTB/ist)
HAUL - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menghadiri acara Haul TGH. A. Taqiuddin Mansur, TGH. M. Shaleh Hambali, dan TGH. Mansur Abbas sekaligus, Kamis (17/10) kemarin.
Pusat Proses Dana Tambahan Perbaikan RTG Rp1 Triliun Mataram (Suara NTB) Selain telah menggelontorkan dana sebesar Rp5,2 triliun untuk perbaikan dan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang mengajukan dana tambahan untuk perbaikan dan pembangunan RTG sekitar Rp1,1 triliun lebih. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyebutkan dana bantuan perbaikan dan pembangunan RTG sudah Rp5,2 triliun di rekening masyarakat. Pusat akan mencairkan dana tambahan lagi sekitar Rp1 triliun lebih. ‘’Kita tinggal menunggu tambahan. Lombok Timur misalnya menunggu tambahan Rp209 miliar. KLU Rp906 miliar.KSB juga ada sedikit tambahan. Sekitar Rp1 triliun lebih lah, tambahan yang dibutuhkan,’’ kata Khalik dikonfirmasi di Mataram, Kamis (17/10) siang.
Khalik mengatakan, data tambahan korban gempa yang menerima bantuan dana RTG sudah masuk ke Inspektur Utama (Irtama) BNPB. Namun masih menunggu verifikasi final dari Irtama BNPB. ‘’Malah sudah ada yang mulai ditransfer. Seperti Lombok Timur kemarin Rp46 miliar, Sumbawa Rp18,5 miliar dan yang lain belum. Karena duitnya masih diusulkan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan cepat, segera (dicairkan),’’ jelas Khalik. Sementara untuk Kota Mataram tidak ada dana tambahan. Begitu juga Lombok Tengah, tidak ada dana tambahan. Sedangkan Lombok Barat ada sedikit data tambahan. ‘’Kemudian Sumbawa baru ditambahkan kemarin Rp18,5 miliar. Tapi masih ada tambahan lagi, sedang diverifikasi,’’ terangnya. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
TPA Ditutup Masyarakat Urban Bikin Kumuh KECAMATAN Sandubaya di sekitar lingkungan pasar Sweta Mataram masih terkesan kumuh. Hal ini dikarenakan banyak pendatang dari luar kota Mataram tinggal dan membuat rumah darurat di sekitar pasar Sweta tersebut. Camat Sandubaya, Saharudin mengatakan, kebanyakan yang menyebabkan kumuh karena para pendatang yang bekerja di Kecamatan Sandubaya. “Artinya kumuh itu dikarenakan adanya pendatang-pendatang seperti sering saya katakan itu warga urban yang membuat tempat tinggal sementara,” katanya (Suara NTB/viq) kepada Suara NTB, Kamis Saharudin (17/10). Saat ini ujar Sahar, pihak kecamatan kerap melakukan operasi pengecekan ke lokasi yang masih terkesan kumuh. “Beberapa hari ini kami sudah lakukan operasi untuk melakukan (pengecekan di lapangan) itu,” paparnya. “Jadi ini yang terlihat kumuh seperti di terminal, itu biasa yang urban-urban itu, kayak kemarin telah melakukan operasi tiap malam Babinsa, Bimaspol sama Linmas di kecamatan,” lanjutnya. Di sekitar Sweta lanjut Sahar, masyarakat urban kerap datang dan pergi begitu saja. Katanya, sebagian masyarakat urban yang datang ke wilayah Sandubaya Mataram tidak tahu persoalan tata ruang di Mataram. “Nah ini yang menjadi persoalan bagi kita,” katanya. “Itu makanya dia (urban, red) tidak tahu persoalan lapangan sehingga bikin tempat-tempat baru. Nanti kalau ada kita akan tegur. Dia juga sebagai manusia, kita juga akan manusiakan dia,” jelasnya. Salah satu program Kotaku dari Nasional kata Sahar, akan mengubah wajah kumuh tersebut. Kemarin lanjut dia, pascagempa program Kotaku di Kota Mataram khususnya di Kecamatan Sandubaya Mataram sudah berjalan. “Nah itu program (Kotaku, red) sudah berjalan terutama yang terdampak gempa kemarin itu sudah tertangani,itu sudah ada anggaran dan sudah dilaksanakan mulai sekarang, termasuk anggaran Kotaku yang diberikan untuk BWS (balai wilayah sungai) itu,” kata Sahar. Sahar pun menilai, program Kotaku ini dapat mengatasi sejumlah lingkungan kumuh di Kecamatan Sandubaya. Desain Kotaku sangat dibutuhkan untuk menata kembali wajah lingkungan kumuh di Mataram. “Dananya memang dari APBN, itu untuk mengatasi daerah kumuh. Pemkot akan menata agar nanti tidak terkesan kumuh lagi,” tutup Sahar. (viq)
Sampah di Mataram Terus Menumpuk Mataram (Suara NTB) Selama empat hari penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Regional Kebon Kongok, Lombok Barat (Lobar) akibat terbakar, jumlah sampah di Mataram terus menumpuk. Hingga Kamis (17/10), tumpukan sampah di Mataram mencapai sekitar 1.000 ton. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, tumpukan sampah tersebut tersebar di masing-masing depo tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di Mataram. Untuk beberapa hari ke depan kata Irwan, sampah di Mataram akan dibuang ke TPS sementara di Kebon Talo kelurahan Ampenan Utara. “Kita akan buang ke Kebon Talo untuk sementara. Kita juga akan lakukan secepat-cepatnya penanganan pemadaman api ini di Kebon Kongok,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (17/10). Kebarakan yang melanda TPA Kebon Kongok, sampai saat ini sedang dalam proses pemadaman yang dikoordinir
oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mataram. “Dinas Damkar Kota Mataram sebagai ketua di dalam penanggulangan penanganan kebakaran Kebon Kongok. Itu beranggotakan seluruh stakeholder terkait dalam penanganan pemadaman ini,” jelas Irwan. “Baik itu dinas Damkar Lobar, BPBD provinsi, Kapolda NTB, Kapolres Mataram, dan seluruh yang terlibat di dalam penanganan kebakaran itu,” lanjutnya. Saat ini jelas Irwan,dari hasil evaluasi di lapangan, proses pemadaman api memang membutuhkan alat berat dan air yang tidak boleh putus. Katanya, Damkar Kota
Mataram harus terus-menerus melakukan pemadaman secara tidak terputus. “Nah selama ini kan itu dianggap kekurangan (anggota) sehingga harus ada satu komando untuk melakukan koordinasi kepada seluruh yang terlibat,” paparnya. “Kita sudah melapor kepada Sekda Mataram, karena pertama Mataram merupakan Ibukota Provinsi, wajah kota ini sudah mulai kumuh, sehingga kita melakukan langkah-langkah konkret yang bersifat darurat di dalam menangani dampak timbunan sampah di seluruh depo TPS,” lanjutnya. Irwan berharap dukungan dari pemprov NTB. Dikatakan, ketersediaan lahan
KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengaku sangat prihatin dengan kejadian terbakarnya TPA Kebon Kongok sejak Minggu lalu. ‘’Kita mendengar itu sewaktu kita sedang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya,’’ akunya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (17/10). Komisi III, lanjut Rachman, sudah berpikir kalau sampai TPA Kebong Kongok terbakar, ke mana sampah-sampah yang ada di Kota Mataram diangkut. Hal ini yang ingin dite(Suara NTB/fit) kankan komisi yang memAbd Rachman bidangi masalah kebersihan ini, untuk mengantisipasi dampak yang terjadi. Terbakarnya TPA Kebon Kongok, di luar dugaan pihaknya. Pasalnya, sambung politisi Gerindra ini, bahwa selama ini TPA Kebon Kongok dalam kondisi yang aman. ‘’Kemarin ada kejadian yang sangat kita sayangkan, terjadinya kebakaran di sana. Kita tahu sendiri ini musim kemarau, ya tidak kita salahkan juga kalau sampah itu sampah bisa terbakar,’’ katanya. Menyikapi sampah-sampah yang tidak terangkut ke TPA Kebon Kongok, Komisi III meminta DLH Kota Mataram mencari solusi lain. ‘’Jangan sampai cara penyelesaian sampah ini hanya angkut buang,’’ sesalnya. Komisi III ingin DLH berinovasi bagaimana agar sampah yang ada di Kota Mataram tanpa mengandalkan TPA Kebon Kongok, bisa teratasi. ‘’Kalau tidak bisa seratus persen, ya minimal lah berapa persen gitulah. Dalam rapat kerja dengan DLH Kota Mataram sebelumnya, komisi III juga terus mengawal apa yang menjadi program dinas itu pada tahun anggaran 2020 mendatang. Salah satu program DLH adalah melakukan pemusnahan sampah dengan cara dibakar dalam incinerator. Selain itu, memberikan pembelajaran kepada masyarakat melalui keluharan, lingkungan hingga tingkat RT untuk memilah sampah di ruamh tangga masing-masing. Anggota dewan dari Dapil Selaparang ini mengklaim bahwa penumpukan sampah di Kota Mataram terjadi karena tidak ada lokasi pembuangan akhir. ‘’Jadi kita mau apakah sampah yang sudah menumpuk ini. Bayangkan kemarin kita diinformasikan 340 ton per hari. Sedangkan daya angkut kita ke TPA 280 ton. Sehingga masih ada sisa 60 ton per hari. Ini 340 ton tiap hari tidak bisa terangkut,’’ sesalnya. Rachman tidak menyangkal bahwa persoalan sampah merupakan permasalahan yang sangat pelik. Mengatasinya tidak cukup hanya peran dari pemerintah saja. ‘’Paling tidak kita minta keterlibatan, kesadaran masyarakat untuk lebih perhatian terhadap kebersihan,’’ demikian Rachman. (fit)
(TPS) dalam beberapa hari ini masih bisa menangani sampah di kota. Dengan ada TPS darurat ini bisa kurangi tumpukan sampah. “Kita berharap tiga hari ke
depan semua sudah tuntas. Kita bersama-sama doakan. Sekarang kan sudah masuk 4 hari. Estimasi sampah di Mataram menumpuk mencapai sekitar 1.000 ton,” tandasnya. (viq)
Parkir Sembarang akan Didenda Rp500 Ribu
(Suara NTB/viq)
FASILITAS UMUM - Seorang warga duduk menikmati fasilitas umum di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Kamis (17/10). Banyak fasilitas umum di Mataram rusak, entah karena aksi vandalisme oknum tidak bertanggung jawab atau karena faktor lainnya. Diperlukan kesadaran semua pihak untuk turut menjaga dan melestarikan fasilitas umum di Mataram, baik dari pemerintah dan warga masyarakat kota.
Cari Solusi Selain Kebon Kongok
(Suara NTB/viq)
MENGGUNUNG - Salah satu depo TPS di Kelurahan Gomong menggunung oleh sampah, pada Kamis (17/10). Untuk tiga hari ke depan, DLH Kota Mataram akan membuang sampah ke TPS sementara di Kebon Talo Kelurahan Ampenan Utara.
Mataram (Suara NTB) Pada tahun 2020 mendatang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram akan menerapkan sistem derek bagi pelanggar parkir. Mereka yang sembarangan memarkir kendaraannya juga akan didenda Rp500 ribu. Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kota Mataram, Yusup Hidayat Sahidin mengatakan, mulai tahun 2020, Dishub kota Mataram akan membeli mobil derek. Kendaraan tersebut akan dioperasikan untuk menderek mobil-mobil yang parkir sembarangan. “Nanti kita akan taruh di lapangan Sangkareang. Sementara ini masih di kantor Dishub,” katanya, Kamis (17/10).
Lanjut Yusup, mobil yang kedapatan memarkir sembarangan akan diderek dan didenda sebesar Rp500 ribu. “Sekali derek kita akan kasi denda Rp500 ribu,” tambahnya. Dari data Dishub Kota Mataram, sosialisasi disertai penindakan selama tiga bulan dari Agustus-Oktober 2019, telah ditilang dan digembok sebanyak 29 kendaraan roda empat. “Kebanyakan mobil yang salah parkir, baik di Jalan Pejanggik, Selaparang dan Jalan Majapahit,” katanya. Selain pelanggaran parkir, Yusup juga kerap menemukan pelanggaran dari sejumlah kendaraan roda empat yang mati kir-nya. “Dari temuan Dishub, banyak juga yang kita temukan mati kir kendaraannya,” tutup Yusup. (viq)
DPPKB Gelar Orientasi Kelompok Petugas Sita Daging Bina Keluarga Lansia Mataram (Suara NTB) Setelah orientasi terhadap bina keluarga balita dan remaja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kembali menggelar kegiatan sama dengan fokus pada kelompok bina keluarga lansia. Orientasi diharapkan dapat melahirkan lansia yang tangguh. Sekretaris DPPKB, H. Turmuji menerangkan, penduduk Indonesia yang berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia diperkirakan meningkat menjadi 80 juta pada tahun 2030 mendatang atau naik 24 persen. Kondisi ini menjadi tan-
tangan pemerintah khususnya DPPKB untuk menciptakan lansia tangguh. Salah satu upaya melahirkan lansia tangguh dengan meluncurkan program bina keluarga lansia. Fokus kegiatanya antara lain penyuluhan, kunjungan ke rumah, rujukan dan pencatatan serta pelaporan. “Tantangan ke depan semakin berat dan harus mulai menjawab tantangan itu sejak sekarang,” katanya, Kamis (17/10). Banyaknya lansia bukan ancaman jika mereka produktif. Karena itu, DPPKB bersama or-
(Suara NTB/ist)
ORIENTASI LANSIA - Inilah suasana orientasi Kelompok Bina keluarga lansia yang digelar oleh Dinas Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Kamis (17/10). Orientasi ini diharapkan dapat menghasilkan lansia tangguh.
ganisasi perangkat daerah lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan mengembangkan program lansia tangguh. Walaupun seseorang berusia 60 – 70 tahun ke atas tetapi tetap produktif. Salah satu langkahnya adalah memperpanjang usia bekerja bagi lansia pensiunan di sektor formal, baik perusahaan maupun PNS Pihaknya juga membantu mempersiapkan menjadi kader keliling untuk mengkampanyekan berbagai hal termasuk program KKB. “Baru di usia 80 tahun ke atas hampir sebagian besar membutuhkan pendampingan melalui pengembangan home care atau pengobatan di rumah,” tambahnya. Upaya tersebut perlu didukung dengan kemampuan kesehatan dan fasilitas publik yang mendukung lansia bisa berkarya. Mulai dari jalan, jembatan penyeberangan, transportasi publik, dan lainnya. Upaya lainnya adalah intervensi sejak awal siklus kehidupan manusia. Dimulai dari program 1.000 hari pertama kehidupan. Antara lain dengan intervensi gizi yang memadai sejak dalam kandungan, saat bayi, balita, dan wajib belajar. Intervensi 1.000 hari pertama penting karena penelitian menunjukkan balita yang kurang gizi kecenderungan menderita penyakit degeneratif di masa tua. (cem/*)
KUA – PPAS 2020 Segera Diserahkan ke Dewan
Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, telah memfinalkan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020. Kerangka Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) segera diserahkan untuk dibahas oleh Dewan. Pembahasan anggaran digelar secara tertutup di ruang kerja sekretaris daerah, Kamis (17/10). Rapat dipimpin langsung oleh Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito yang dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, H. M. Syakirin Hukmi dan sejumlah pejabat di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Syakirin dikonfirmasi usai rapat tertutup menjelaskan, pembahasan APBD tahun 2020 ada beberapa hal terkait usulan organisasi perangkat daerah (OPD) belum final dan perlu diklarifikasi kembali. Klarifikasi ini berkaitan dengan penyesuaian tambahan anggaran dari APBD dan penyesuaian penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. “Bappeda yang akan mengklarifikasi ke OPD masing – masing,” kata Syakirin. Tambahan anggaran terhadap program prioritas dari OPD inilah yang perlu diklarifikasi kembali. Sebagai contoh sebut Syakirin, asumsi awal bahwa posisi DAU berada pada angka Rp624 miliar tetapi mengalami perubahan menjadi Rp614 miliar. Di satu sisi, ada juga penambahan dari dana
transfer. Perubahan itu sifatnya penambahan dan tentu berpengaruh pada dana kelurahan. Kewajiban pemerintah daerah berdasarkan permintaan dari pemerintah pusat bahwa harus ada anggaran pendamping untuk dana kelurarahan 5 persen dari APBD diluar DAU tambahan sekitar Rp17 miliar. Ada juga sambung Syakirin, tambahan anggaran untuk Inspektorat 0,75 persen atau sekitar Rp10 miliar dari postur anggaran. “Ini perlu diklarifikasi dan perlu dihitung ulang,” tandasnya. Untuk belanja tahun 2020 sekitar Rp1,4 triliun lebih. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa penambahan belanja kegiatan yang menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran. Dari hasil klarifikasi ke OPD siang kemarin dipastikan postur APBD 2020 telah tuntas. Dan, KUA – PPAS segera diserahkan ke Dewan untuk dibahas kembali. Terhadap penyerahan KUA – PPAS terkesan lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Syakirin menyampaikan, KUA – PPAS lama karena ada asumsi bahwa jika diserahkan lebih awal masih ada Anggota Dewan lama. Sementara, pembahasannya oleh Anggota Dewan baru. Dia memastikan bahwa penyesuaian anggaran ini telah mengikuti rencana pembangunan jangka menengah daerah dan berdasarkan hasil rekomendasi dari gubernur. “Kita sudah revisi. Segera kita serahkan ke Dewan,” demikian kata Syakirin. (cem)
Hasil Pemotongan Hewan Ilegal
Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian bersama aparat kepolisian dan kelurahan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pemotongan hewan diduga ilegal di Lingkungan Gubuk Mamben, Kelurahan Karang Pule, Kamis (17/10) dini hari. Petugas menemukan tiga warga melakukan pemotongan di luar rumah pemotongan hewan (RPH). Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pemotongan hewan ilegal. Laporan itu ditindaklanjuti oleh tim yang terdiri dari Bidang Peternakan bersama Polsek Ampenan dan kelurahan. Dari hasil pemantauan ditemukan dua orang memotong hewan ternak tidak sesuai ketentuan. Dua orang warga diketahui berulangkali diperingati oleh petugas agar memotong hewan di RPH milik pemerintah. Imbauan pemerintah tidak digubris sejak setahun lalu. “Sekarang kita tidak lagi lakukan pendekatan persuasif. Langsung kita tindak tegas untuk memberikan efek jera,” kata Mutawalli. Sebagai efek jera, petugas menyita sebagian daging. Pemiliknya diminta dalam waktu empat atau enam jam untuk menebus. Jika tidak, daging sitaan tersebut akan dilelang dan hasilnya akan dima-
sukkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Konfrontir petugas terhadap alasan warga memotong di luar RPH tak digubris. Selain mengawasi proses pemotongan hewan, petugas juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya penjualan daging beku tak sesuai prosedur. Tim turun ke pasar Pagesangan dan menemukan seorang pedagang menjual daging beku. Secara prosedural daging impor tersebut diletakkan di dalam cold box, sehingga pedagang hanya diberikan peringatan saja. “Pedagang sudah benar meletakkan daging di dalam cold box,” jelasnya. Pengawasan terhadap pemotongan hewan tetap dilakukan oleh Dinas Pertanian. Karena, pemotongan di luar RPH dikhawatirkan akan terkontaminasi oleh bakteri, sehingga mengganggu kualitas daging dan membahayakan masyarakat jika dikonsumsi. Berbeda halnya dengan hewan ternak yang dipotong di RPH memperhatikan tingkat higienitas serta tata cara lainnya. Di samping itu, pihaknya mengantisipasi bilamana warga memotong sapi betina. Langkah ini untuk menjaga populasi sapi di Mataram. Mutawalli mengimbau melaksanakan pemotongan hewan ternak di RPH yang telah disiapkan oleh pemerintah. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
PEMOTONGAN ILEGAL - Petugas dari Dinas Pertanian melakukan sidak terhadap pemotongan hewan diduga ilegal di Lingkungan Gubuk Mamben, Kelurahan Karang Pule, Kamis (17/10) dini hari. Pemotongan di luar RPH dikhawatirkan daging terkontaminasi oleh bakteri, sehingga mengganggu kesehatan.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
Tiga Gubernur Penghasil Tembakau Harus Bersatu
Tinjau Perjanjian Lapangan Golf Golong
H. Zainul Islam
Mataram (Suara NTB) Belum ada solusi jangka pendek mengurangi beban petani tembakau virginia. Satu - satunya jalan yang diharapkan adalah bertemunya tiga gubernur daerah penghasil. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Salah seorang petani di Lombok Timur, Muhamad Nur menyebut hingga ia selesai panen dan oven, belum juga perusahaan melakukan pembelian. Tembakau di rumahnya sudah menumpuk. Dari hasil panen pertama hingga panen ke lima kali. Muhamad Nur adalah salah satu petani mitra binaan perusahaan. Untuk musim tanam tahun 2019 ini, ia masih memiliki utang Rp80 juta. Sementara harga tembakau saat ini masih kacau. Turunnya Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah baru - baru ini ke perusahaanperusahaan belum juga memberi dampak signifikan perusahaan melakukan pembelian. “Perusahaan buka pembelian dua kali seminggu. Itupun pembelian sangat terbatas.
Sementara ini, berutang sana sini sembari menunggu ada pembelian dengan harga yang lebih bagus,” demikian Muhamad Nur. Susahnya petani bisa dijumpai di gudang gudang pembelian perusahaan tembakau di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Kendaraan kendaraan pengangkut bal tembakau mengantre panjang. Bahkan petani harus rela bermalam di emperan emperan gudang dan pinggir jalan menunggu tembakaunya di grade oleh perusahaan. Proses menunggu ini tentu membutuhkan biaya tambahan untuk konsumsi dan biaya carter kendaraan pengangkut. Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, Sahminuddin memaparkan, kasus over
produksi tahun 2000 dengan tahun 2019 penyebabnya hampir sama. Over produksi tahun 2000 kurang lebih 50 ribu ton dan tahun 2019 12.5 ribu ton. Tahun 2000 over produksi tak terlalu mengkhawatirkan. Seluruhnya dibeli oleh perusahaan. Karena tata keloola rokok tidak diganggu oleh kenaikkan cukai. Sebaliknya, 2019. Kenaikan cukainya sampai 23 % dan HJE 35 % demi Rp 173.4 triliun ( 7.76 % penerimaan 2233.2 triliun).
Faktor 2335 inilah yang menurut Sahminuddin menyebabkan perusahaan berpikir dua kali untuk menyerap tembakau petani non kemitraan. “Karena omzet penjuan rokok akibat dari 2335 paling berkisar 45 -55 %,” ungkap Sahminuddin. Satu satunya solusi menurut APTI, tiga gubernur penghasil terbesar tembakau (Jatim, NTB, Jateng : 60 % 28 % 10 %). Sampai terjadi over produksi tahun 2019 ini, menurut APTI akibat tidak adanya sosialisa-
si tentang adanya pengurangan permintaan perusahaan dari Pemda melalui dinas teknis terkait, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Dibagikannyq benih tembakau dariDana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) kepada petani yang belum jelas pasar dan permintaannya. “Awal Juni Pemda sudah diingatkan tentang yang akan terjadi seperti sekarang, tapi direspon negatif,” imbuh Sahminuddin. (bul)
LEM Sukses Gelar Berbagai Program CSR Mataram (Suara NTB) – Merayakan ulang tahunnya yang ke-4, Lombok Epicentrum Mall berhasil menggelar berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR). Ini sebagai salah satu komitmen kepedulian LEM kepada masyarakat. Acara ini digelar Kamis, 17 Oktober 2019. Dimulai dengan kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI. Donor darah terbuka untuk umum yang diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari karyawan LEM dan masyarakat Mataram khususnya. Ditemui di sela-sela acara, General Manager (GM) LEM Salim Abdad menjelaskan donor darah ini bertujuan untuk berbagi. Sehingga dapat meringankan pender-
itaan bagi mereka yang membutuhkan darah,” jelasnya. Pada HUT kali ini LEM ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda. “Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengundang artis-artis kali ini lebih ke hiburan untuk anak-anak tujuannya untuk membuka kacamata teman-teman warga Lombok bahwa ada hiburan yang lebih inovatif di LEM,” ujarnya. Karena perayaan HUT LEM tahun ini lebih fokus pada anakanak, LEM juga mengundang hampir 200 anak dari tiga panti asuhan dan 1 SLB yang ada di Mataram. “CSR kali ini selain donor darah kami juga mengundang anak-anak dari panti asuhan setidaknya kami sedikit memberikan mereka pengala-
Penyelundupan Burung dari Pelabuhan Masih Marak Mataram (Suara NTB) Kasus penyelundupan satwa dari NTB dianggap masih marak. Karena itu, pengawasan di pintu-pintu ke luar diperketat. “Boleh dibilang kasus penyelundupan burung secara ilegal masih marak. Dilihat dari banyaknya hasil penyelundupan yang digagalkan,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB, Lugi Hartanto. BKSDA Provinsi NTB sendiri meningkatkan penga-
(Suara NTB/bul)
TEMBAKAU - Antrean tembakau petani menuju pintu gudang perusahaan pembeli.
Rayakan Ulang Tahun Ke-4
(Suara NTB/bul)
PEMPROV NTB akan melakukan peninjauan kembali perjanjian sewa lahan seluas delapan hektar dengan salah satu perusahaan asing yang sudah mengelola aset tersebut selama belasan tahun. Seperi ditegaskan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM. Pemprov NTB memiliki sejumlah aset di beberapa titik di NTB. dari aset-aset tersebut, ada yang kontribusinya sangat minim. Salah satunya aset untuk lapangan golf Golong. Lahan seluas delapan haktar di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tersebut, disewa oleh perusahaan Jepang senilai Rp30 juta per tahun dengan masa kontrak 20 tahun. Menurut H. Zainul Islam, sisa kontrak masih delapan tahun. Pemprov akan meninjau kembali perjanjian kerjasama antar pihak ini. “Mungkin dari sisi nilai sewa yang akan coba kita sepakati lagi. Karena nilai sewa yang sekarang menggunakan nilai yang berlaku lama,” katanya. Ia menyebutkan lahan milik pemerintah daerah tersebut sejak awal dimanfaatkan sebagai lapangan golf hingga saat ini. Namun peminat olah raga tersebut sudah tidak ramai seperti belasan tahun lalu. Nilai sewa lahan seluas delapan hektar sebesar Rp30 juta per tahun mungkin terbilang besar ketika perjanjian kontrak ditandatangani belasan tahun silam. Namun jika mengacu pada nilai lahan saat ini, maka nilai sewa tersebut sudah tidak relevan lagi. Sehingga perlu ditinjau ulang. Zainul menambahkan nilai sewa sebesar Rp30 juta per tahun tersebut dibagi dengan Pemkab Lombok Barat, yang juga memiliki sebagian lahan seluas tiga hektare. “Nilai sewanya kecil, makanya kami sedang menghitung. Mungkin akan dinaikkan menjadi Rp300 juta per tahun, tapi tergantung kesepakatan,” imbuhnya. Selain lahan di Kecamatan Narmada, beber H. Zainul Islam, ada juga aset pemerintah yang dikelola pihak ketiga dengan nilai sewa yang relatif murah karena kontraknya dilakukan puluhan tahun silam. Kondisi tersebut yang menyebabkan pendapatan asli daerah dari aset daerah sebesar Rp3 miliar per tahun. Zainul menyebutkan total nilai aset milik Pemerintah Provinsi NTB mencapai Rp12 triliun. Yang paling besar nilainya adalah jalan, tapi tidak ada pendapatan dari aset tersebut karena sifatnya untuk mendukung pelayanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Aset dalam bentuk bangunan lebih banyak dipakai untuk operasional organisasi perangkat daerah. Sementara aset berupa lahan, disewakan ke pihak ketiga. (bul)
Halaman 3
wasan di pelabuhan dan bandara untuk menekan penyelundupan burung secara ilegal dari daerah setempat ke provinsi lain. Pengawasan lebih ketat dilakukan petugas gabungan di pelabuhan dan bandara. Maraknya penyelundupan burung secara ilegal dari NTB dibuktikan dengan jumlah burung yang berhasil diamankan petugas lebih dari 6.000 ekor hingga September 2019. Jumlah tersebut sudah mendekati hasil sitaan pada 2017 sebanyak
6.792 ekor dan pada 2018 sebanyak 6.974 ekor. Ada juga burung yang akan diselundupkan ke NTB dari provinsi lain yang jumlahnya 548 ekor pada 2018, Namun selama 2019 belum ada burung selundupan dari luar yang diamankan. Sebagian besar burung yang akan dikirim dari NTB ke provinsi lain, seperti yang dipaparkan tanpa dokumen resmi adalah jenis burung kacamata laut (Zoosterops chloris) sebanyak 8.932 ekor selama tiga tahun terakhir. Lugi mengatakan ribuan ekor burung yang akan dikeluarkan dari NTB secara ilegal tersebut diamankan di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan di Bandara Internasional Lombok relatif sedikit. Ia mengatakan pengiriman burung lebih banyak melalui Pelabuhan Lembar karena merupakan pintu keluar masuk barang dan manusia dari NTB ke Bali dan sebaliknya. “Makanya, kami melakukan pengawasan sesuai standar operasional prosedur. Kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pihak berwenang di pelabuhan dan bandara,” ujarnya. Ia menjelaskan pelarangan pengiriman burung keluar daerah sebagai upaya melindungi kelestarian ekosistem burung asli NTB. BKSDA NTB juga tidak menerbitkan kuota penangkapan dan izin edar burung untuk masyarakat. Seluruh jenis burung asli NTB yang diam a n k a n dilepasl i a r k a n kembali. Sementara burung jenis yang tidak terdapat di NTB dititipkan di lembaga konservasi untuk dipelihara. (bul)
man berjalan-jalan di mall dan mereka juga akan diajak untuk menikmati pertunjukan dance show my little pony serta akan diberikan santunan, bingkisan dan makanan,” tutur Salim. Salim menambahkan pada perayaan tahun ke-4 ini, LEM ingin semakin bermanfaat untuk masyarakat. ‘’Bisa dilihat dari toko dan tenant yang kami hadirkan lebih ke permintaan masyarakat. Kami melihat sekarang ini masyarakat lombok cukup tinggi keinginan untuk berolahraga, maka dari itu kami hadirkan seperti Nike, Converse. Jadi untuk tahun ini LEM makin kuat disport. Sebelum akhir tahun, Insya Allah akan ada tempat fitness. Kita juga ada perluasan timezone
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Foto Bersama GM Lombok Epicentrum Mall Salim Abdad beserta jajarannya saat perayaan HUT LEM ke-4 pada Kamis (17/10) kemarin. games dan akan ada 2 tenant lagi yang akan kami buka minggu depan,” tambahnya. Salim percaya bahwa santunan yang dibagikan dapat memberikan manfaat dan se-
suai dengan tujuan kegiatan CSR. ‘’Kami berharap, berbagai kegiatan CSR yang kami lakukan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas,” demikian Salim. (*)
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Olah Hasil Produksi Pertanian
Gubernur Sarankan Gunakan Inovasi dalam Daerah Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menyarankan untuk menggunakan produk-produk hasil inovasi dan kreativitas dalam daerah. Seperti alat-alat mesin tepat guna yang diciptakan oleh UPT Logam yang ada di Kotaraja Lombok Timur. Hal ini disampaikan Gubernur usai melihat mesin rajangan tembakau yang digunakan PT Sadhana Arifnusa, Kamis (17/10). Mesin yang diciptakan oleh UPT Logam Kotaraja ini diharapkan dimanfaatkan terus. Menurutnya, terkadang aspek pemasaran produk teknologi ini yang susah. Saatnya yang menjadi pasarnya adalah masyarakat NTB sendiri. Apa yang dihasilkan UPT Logam Kotaraja ini dinilai sudah sangat berguna. Dari sudut pandang inovasi teknologi dalam daerah, seperti mesin yang dihasilkan di Kotaraja mungkin lebih jelek dan harga lebih mahal. Akan tetapi perlu disasadari kata Gubernur ada biaya pembelajaran (cost learning). Menurutnya, biaya pembelajaran inilah yang kerap tidak terhitung. Oleh karena itu gubernur meminta kepada semua kepala dinas untuk membeli produk yang yang diciptakan oleh masyarakat. Setelah dibeli, diyakini akan ada pembelajaran. Pe-
nilaiannya, Kotaraja tidak akan mau membuat mesin banyak-banyak kalau tidak ada yang mau membelinya. Jajaran pemerintah bisa memulai dengan membeli dan mengarahkan penggunaan produk mesin tersebut di tengah masyarakat. Semakin banyak yang membeli, maka akan semakin banyak yang akan diciptakan produknya. “Ketika ada kesempatan untuk membuat itu, akan ada imbal balik (feed back) dan suatu hari nanti akan lebih kompetitif. Kalau sudah kompetitif, maka ke depan bisa dijual ke Bali, Jawa dan lainnya. Baru kemudian taraf hidup masyarakat NTB akan lebih baik,” ungkap Gubernur. Adanya penjualan ini akan terjadi peningkatan nilai. “Jadi kita bukan lagi bangga dengan produk kue-kue, akan tetapi, kalau sudah mulai masyarakat NTB menjual mesin, nah itu baru NTB yang gemilang namanya,” urainya. Memulai mewujudkan NTB Gemilang ini, tambahnya,
Dikbud akan Revisi Penggunaan Baju Adat Siswa Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) akan merevisi pilihan penggunaan baju adat kepada para siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pasalnya, ada sinyalemen pakaian adat yang digunakan tidak sesuai dengan adat Sasak yang asli. Sekretaris Dinas Dikbud Lotim, Huzaefah yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/10) mengatakan anak-anak didik di satuan pendidikan disarankan juga turut menggunakan pakaian adat. Namun, pilihan pakaian adat yang dimaksud adalah yang sesuai dengan adat Sasak. Menurutnya, setelah melihat sampel di SDN 4 Korleko ia mengetahui akar masalahnya dan akan mencoba memperbaiki pilihan penggunaan pakaian adat. Pakaian adat ini dinilai perlu digunakan, karena secara tidak langsung menanamkan nilainilai kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat adat Sasak. “Saat ini sedang revisi kembali untuk anak-anak kita, tujuan kita menggunakan pakaian adat supaya tepat budaya apa yang ingin ditanamkan kepada para anak-anak didik di Lotim,” ungkapnya, seraya menambahkan, yang ditemukan di SDN 4 Korleko akan dibenahi. Sebelumnya, diketahui siswa SD menggunakan pakaian adat pada hari Sabtu. Saat ini, sesuai hasil rapat di Kantor Bupati Lotim beberapa waktu lalu, sudah ditetapkan ada ketentuan baru mengenai pakaian adat pegawai termasuk di lingkup Dikbud. Perubahan aturan waktu penggunaan pakaian adat ini berimbas pada pakaian digunakan para siswa di tingkat satuan pendidikan. Pada hari Senin, menggunakan pakaian dinas harian warna coklat. Pada hari Selasa, menggunakan batik. Pada hari Rabu, pegawai menggunakan pakaian atasan putih dan celana hitam. Sedangkan pakaian adat ini dipakai pada hari Kamis. Kemudian hari Jumat minggu petama menggunakan pakaian Muslim, karena ada pengajian dan pada minggu kedua, ketiga dan ke empat pakaian olahraga. (rus)
(Suara NTB/rus)
PAKAIAN ADAT – Murid di SDN 4 Korleko yang menggunakan pakaian adat, tapi bawahannya pakai sepatu dan disinyalir tidak sesuai dengan tata cara pakaian adat Sasak.
harus dari diri sendiri. Termasuk di dalamnya penggunaan pakaian batik Lombok. Penggunaan terhadap produk dalam daerah ini akan bisa memancing peluang bisnis baru. Lahir industri-industri lain sebagai imbas dari kompleksitas bisnis. Semakin banyak membeli dan menggunakan baju dalam daerah pastinya akan memunculkan industri kapas dan lainnya. “Akan ada demand dari produk, ini yang akan pancing inovasi dari sektor hulu semisal akan ada industri kapas dan lainnya,” imbuh Gubernur. Industri dalam teori modern itu menurut orang nomor satu di NTB ini akan menjelma menjadi kompleks dan saling terkait. “Saya yakin, dengan dinamika ekonomi yang ada kompleksitas ini tidak saja menghasilkan bisnis tembakau misalnya, tapi juga akan ada jagung dan lainnya. Alamiyahnya memang semua mencoba mencari produk yang nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi,” ujarnya. (rus)
(Suara NTB/rus)
MESIN - Mesin alat pengolah tembakau yang merupakan produk UPT Kotaraja Lotim. Gubernur mengimbau OPD dan pengusaha menggunakan produk-produk dalam daerah.
Dewan Minta Hibah Lapangan Ambil Gaji Pensiunan Kini Lebih Mudah Gondang Ditinjau Ulang Tanjung (Suara NTB) Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Namun Akhyar, SH. MH., yang menghibahkan Lapangan Kecamatan Gangga di Desa Gondang, blunder. Perwakilan masyarakat Kecamatan Gangga melalui lembaga Aliansi Masyarakat Menggugat, Kamis (17/10) menggelar aksi hearing di Kantor DPRD. Mereka menolak keputusan hibah Bupati melalui Surat No. 347.A/3.A/ BPKAD/2019. Di depan pimpinan dan anggota DPRD, sebanyak 10 orang perwakilan masyarakat menolak tegas keputusan tersebut. Pemerintah daerah dituding tidak memahami psikologi masyarakat setelah hibah lapangan diberikan untuk membangun Kantor Kodim Lombok Utara. Tokoh masyarakat Gondang, M. Hilmi, mengutarakan hibah lahan lapangan Gondang seluas 1,4 hektar, cukup responsif untuk mendukung pembangunan Mako Kodim KLU. Artinya, Kecamatan Gangga mendapat kepercayaan sebagai lokasi pusat kantor lintas lembaga Aparat Penegakan Hukum (APH). Namun demikian, kata dia, hajat itu justru mencederai perasaan masyarakat. “Keputusan yang diambil Pemda dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Kami minta supaya Pemda memikirkan solusi (lahan) lain untuk membangun Kodim KLU ini,” tegasnya. Mantan anggota DPRD KLU ini berpendapat, Lapangan Godang merupakan aset lapangan satu-satunya di Kecamatan Gangga. Jauh sebelum Najmul menjabat, - bahkan sejak Lombok Barat, masyarakat Kecamatan Gangga memiliki banyak sisi historis dengan lapangan tersebut. “Sejarah membangunnya, banyak keringat masyarakat yang bercucuran untuk mem-
buat lapangan ini. Orang tua kami dulu mereka menggunakan sapi, bajak untuk membuatnya,” cetusnya. Senada M. Hilmi, tokoh pemuda, Wira Maya Arnadi, juga mengkritisi hal serupa. Keputusan Bupati menghibahkan lahan Lapangan Gondang tanpa lahan alternatif pengganti di saat bersamaan, mendapat respons penolakan di banyak tempat. Masyarakat terutama para pemuda yang memiliki hobi sepak bola, praktis tidak punya tempat bermain mengasah hobi dan bakat. Secara historis, Lapangan Gondang setiap tahunnya merupakan titik kumpul masyarakat se Kecamatan Gangga saat menggelar Pawai Takbiran. Begitu pula, saat 17 Agustus. Dulunya, di setiap pawai hari kemerdekaan di Kecamatan Gangga, tingkat keramaiannya mengalahkan acara Pemda di tingkat kabupaten. Menangapi itu, Wakil Ketua II DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., mengamini aset Lapangan Gondang sudah dituangkan dalam naskah hibah. Sebab pada prinsipnya Pemda bersama Kodim sudah melakukan penandatanganan hibah aset ini. Kendati demikian, ia mengimbau masyarakat agar tidak panik. “Saya setuju dengan apa yang disampaikan saudara Bagiarti (dewan Fraksi Demokrat), cuma Alquran yang tidak bisa diganti isinya,” kata Mariadi. DPRD dalam hal ini, akan menyikapi lebih lanjut. Secara pribadi, ia khawatir penolakan ini akan memunculkan konflik jelang Pilkada 2020. “Supaya ada solusi, bagaimana kalau pemerintah menyediakan lokasi yang lebih baik dengan tidak mencederai perasaan rakyat. Saya rasa Kodim juga tidak persoalkan itu,” jelasnya.
Jelang Maulid Adat
Ketua Komisi I DPRD KLU, Fajar Marta, S.Sos., menguatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat kebingungan, karena tidak pernah disurati ataupun berkoordinasi terkait keputusan hibah. Komisi I selaku leading sector masalah aset, idealnya diberitahu, sebelum keputusan diambil. “Saya tanyakan kepada teman-teman, ada tidak surat yang masuk kaitanya acara yang dimaksud? Ternyata itu tidak ada sama sekali,” cetusnya. Sementara, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU, Adi Wibawa, S.Pt., mengklaim langkah Pemda menghibahkan lahan tanpa persetujuan DPRD sudah sesuai Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ia juga mengklaim, sebelum menyerahkan ini ke (Kodim melalui) Korem, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan meminta kesepakatan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan tanggal 12 Juli 2018, sebelum bencana gempa. Sebanyak 26 perwakilan masyarakat yang hadir, termasuk Camat Gangga, beberapa kepala dusun, dan Ketua Karang Taruna Kecamatan Gangga. Kesepakatan pada saat itu dibuktikan dengan notulen, bahwa masyarakat setuju dan menyambut baik rencana pembangunan Kodim di Lombok Utara. “Dia mengatakan pada prinsipnya mereka menyambut dengan baik Kodim di KLU, dan sepakat akan di bangun di Lapangan Gondang,” pungkasnya. Penyampaian BPKAD langsung mendapat reaksi interupsi peserta hearing. M. Hilmi menegaskan, Kadus-kadus yang diklaim setuju oleh BPKAD tidak mengetahui bahwa sosialisasi menyangkut status hibah. (ari)
Selong (Suara NTB) Para pensiunan di Lombok Timur (Lotim) kini lebih mudah memgambil gaji bulanannya. Cukup mendatangi agen-agen BRILink terdekat, gaji pensiun bisa langsung digesek. BRI Cabang Selong sudah menjalin kerjasama dengan PT. Taspen Mataram. Demikian disampaikan Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo di sela acara sosialisasi dengan agen BRILink di Selong, Kamis (17/10). Menurutnya, di Lotim sudah terdapat 1.500 agen BRILink dan tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Lotim. Keberadaan agen BRILink ini bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Melalui pelayanan di agen-agen bank, seluruh pensiunan kini tidak perlu antre panjang dan lama lagi di kantor-kantor Bank BRI setiap proses pengambilan gaji. Setelah proses otentikasi melalui aplikasi Android agen. Setelah proses otentikasi selesai, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bisa langsung digesekkan di mesin-mesin EDC Agen BRILink. Soal besaran biaya penarikan sama dengan transaksi lainnya di
seluruh agen BRILink, yakni dengan kisaran Rp 5 ribu sekali transaksi. Pertimbangannya daripada pergi jauh-jauh ke kantor bank dan memakan waktu, maka pilihan bertransaksi penarikan gaji lewat akan jauh lebih mudah. Pelayanan penarikan gaji pensiunan menambah item yang bisa dilayani para agen. Sebelumnya pelayanan transaksi transfer, tarik tunai, setor tunai, pembayaran cicilan, asuransi dan lainnya bisa dilakukan di seluruh agen BRILink se Kabupaten Lotim. Kepala Kantor Taspen Mataram, Tribuna Phiterajaya mengatakan, Lotim ini menjadi yang pertama se NTB dan se Indonesia bisa melayani pengambilan gaji pensiun langsung lewat agen BRILink. “Lotim yang pertama di seluruh Indonesia,” ungkap Tribuna. Kerjasama Taspen dengan BRI ini sebutnya bertujuan untuk memudahkan pelayanan. Adanya proses otentikasi untuk kenyamananan. Otentikasi dimaksud lewat HP android. Proses otentikasi ini bisa dilakukan langsung di telepon pintar para agen BRLink. (rus)
(Suara NTB/rus)
LEWAT AGEN - Pinca BRI Selong, Bayu Adityo serah terima secara simbolis kerjasama BRI Selong dengan Kepala Kantor PT Taspen Mataram, Tribuna P tentang pembayaran gaji pensiunan lewat agen BRILink.
Tanggapi KUA PPAS
Tokoh Adat Bayan Tawarkan Solusi Atasi Limbah Retribusi Tambak Udang Jadi Sorotan Proyek Masjid Kuno Tanjung (Suara NTB) Limbah proyek Masjid Kuno Bayan yang terlihat menumpuk di bahu jalan raya setempat sangat mengganggu kenyamanan pengunjung dan pengguna jalan raya. Tidak lama lagi, atau pada 13 November mendatang masyarakat adat Bayan akan menggelar ritual Maulid Adat Bayan. Limbah pun kembali jadi sorotan, bahkan sampai di meja sidang paripurna DPRD. Pada penyampaian fraksifraksi DPRD KLU, Kamis (17/ 10), Fraksi Golkar menyinggung keberadaan limbah proyek Dinas Pariwisata (Dispar) yang belakangan menjadi barang bukti kasus yang diduga pengergahan oleh masyarakat atas program daerah. “Atas nama Fraksi Golkar, mengingatkan kepada pemerintah agar segera menindaklanjuti pemeliharaan salah satu situs budaya yang ada di Kabupaten Lombok Utara, yakni Masjid Kuno Bayan. Sampai saat ini belum dilakukan pembersihan, karena dalam waktu dekat juga akan diadakan maulid adat,” demikian tanggapan Fraksi Golkar melalui juru bicara, Debi Ariawan, S.Pd.
Menyikapi persoalan itu, tokoh adat, Kertamalip, mengungkap harapan yang sama. Pemerintah melalui OPD terkait, diharapkan segera mengambil sikap, yakni memindahkan limbah (bebatuan) bekas proyek penataan milik Dispar KLU itu ke tempat lain. “Secara prosesi adat, limbah proyek itu tidak mengganggu jalannya ritual Maulid Adat. Tetapi kenyamanan pengunjung yang menyaksikan acara adat pasti terganggu,”
kata Kertamalip kemarin. Mantan Kepala Desa Karang Bajo ini menawarkan solusi, yakni memindahkan bebatuan yang menumpuk di bahu jalan nasional itu dipindah ke areal bagian dalam Masjid Kuno. Letaknya di sebelah timur Masjid. Di sana, kata Kertamalip, terdapat halaman terbuka yang bisa menampung bebatuan. Namun sambungnya, penempatan bebatuan proyek Dispar KLU itu agar diletak-
(Suara NTB/dok)
LIMBAH - Inilah limbah yang ada di depan Masjid Kuno Bayan. DPRD KLU meminta OPD memindahkan limbah di depan masjid kuno ini, karena sebentar lagi digelar maulid adat.
kan dengan ditata rapi, tidak serampangan. Secara kebetulan pula, di lokasi penempatan sementara yang disarankan terdapat irigasi yang mengalami erosi. “Apalagi bebatuan itu menurut mereka sebagai barang bukti, bisa dipindahkan dulu di sebelah timur masjid,” imbuhnya. Lantas apakah masyarakat adat bersedia memindahkan bebatuan? Menjawab itu, Kertamalip menyebut masyarakat adat sudah menyatakan tidak akan terlibat apalagi berurusan dengan bebatuan proyek tersebut. Maka menurut dia, OPD Pemda KLU-lah yang diharapkan segera turun tangan. Ia beranggapan, staf-staf pada Dinas LH, Dispar atau bahkan Satpol PP serta OPD lain dapat diarahkan bergotong-royong pada Jumat pagi. Melalui.perintah atasan, ia meyakini limbah tidak akan merusak pemandangan Masjid Kuno. Sebelum OPD memindah, ia menyarankan agar masyarakat diberikan permakluman, sehingga tidak ada anggapan lain terkait bangunan baru di lingkungan Masjid Kuno. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), memberi tanggapan terhadap pengantar KUA PPAS yang pada rapat, Kamis (17/10). Dari pantauan koran ini, hanya dua fraksi Golkar dan PKB yang melayangkan pertanyaan kepada eksekutif. Sedangkan lima fraksi lain, menanggapi normatif. Namun yang menarik adalah, Fraksi Demokrat sebagai fraksi pemerintah, memberi kritik dan saran kepada eksekutif demi kemajuan pembagunan daerah. Juru bicara Fraksi Demokrat, Kardi, A.Ma., mengatakan KUA-PPAS RAPBD tahun 2020 agar dijadikan instrumen evaluasi terhadap progeam yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. “Dari beberapa evaluasi yang kita lakukan terlihat proses perencanaan yang tidak matang, masih menjadi kendala realisasi pembangunan di Lombok Utara yang bedampak rendahnya kualitas pembangunan. Tetapi secara umum pencapaian pembangunan di Kabupaten Lombok Utara cukup membanggakan kita semua,” ujar Kardi. Fraksi Demokrat juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah terhadap pencapaian kemajuan pemban-
gunan. Diharapkan pula, eksekutif terus melakukan perbaikan dan evaluasi. “Fraksi Demokrat akan terus memberikan kritik, saran dan masukan terhadap beberapa kebijakan pemerintah daerah yang belum selaras dengan rencana dan kebutuhan masyarakat Lombok Utara melalui fungsi penganggaran, regulasi dan pengawasan,” sebut Kardi. Sementara Fraksi Golkar melalui jubir, Debi Ariawan, memberi tanggapan yang menyasar dinamika Lombok Utara. Golkar mempertanyakan sejumlah hal, antara lain, optimalisasi PAD di mana FG meminta target PAD ditambah menjadi Rp 225 miliar dari angka KUA PPAS sebesar Rp 200,02 miliar. Selanjutnya Fraksi Golkar mempertanyakan, formulasi Dana Alokasi Khusus (DAK), besaran dana hibah dan bansos pada KUA PPAS, menanyakan pendapatan daerah bagi hasil dengan provinsi khususnya dari pajak kendaraan bermotor yang terlihat stagnan. Termasuk, mempertanyakan kontribusi retribusi tambak udang, perimbangan jumlah lapangan kerja dari tahun ke tahun dengan angkatan kerja yang terserap, langkah –langkah strategis dalam upaya percepatan rehab rekon
RTG yang dilihat cenderung stagnan dan banyak masalah. Belanja bantuan sosial dan dana hibah untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dipertanyakan mekanisme penyalurannya. “Bagaimana langkah – langkah mengatasi kekeringan masyarakat, selain jangka pendek dengan tangki yang bukan hanya untuk droping air ke tangki atau sesaat saja tetapi untuk program jangka panjang?” pungkas Debi. Fraksi PKB melalui jubir, Putrawadi, S.Sos., menyoroti penurunan pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari DAK. Di mana, biasanya turunnya DAK disebabkan rendahnya realisasi DAK tahun sebelumnya. “Asumsi turunnya DAK sebaiknya dijelaskan setelah mendapat informasi (tidak resmi) dari website Dirjen Kementerian Keuangan. Apakah ini sudah valid, sehingga (kejadian) DAK tahun 2018 tidak terulang lagi,” sebut Putrawadi. Selain itu, FPKB juga menanyakan kontribusi PAD dari sektor tambak Udang. Senada Golkar, PKB melihat dampak lingkungan tambak udang terus menjadi keluhan masyarakat. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
(Suara NTB/ist)
Halaman 5
(Suara NTB/her)
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
ASAP - Kondisi asap pekat akibat kebakaran TPA Kebon Kongok menyebabkan warga Desa Kuranji ini mengalami sakit ISPA (foto kiri). Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kapolres Lobar Hery Wahyudi memberikan semangat pada tim pemadam kebakaran di TPA Kebon Kongok, Kamis (17/10) dini hari.
Dampak TPA Terbakar
(Suara NTB/dok)
Siapkan 1.400 Lowongan Kerja PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal menggelar job fair (bursa kerja) serangkaian perayaan hari jadi, mulai Jumat hari ini. Sebanyak 1.400 lowongan kerja telah disiapkan dengan melibatkan sebanyak 35 perusahaan yang ada di daerah ini. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (17/10). Dikatakannya, gelaran Job fair tersebut memang dilaksanakan serangkaian perayaan HUT Loteng yang ke 74 tahun 2019 ini dengan harapan, bisa memudahkan para pencari kerja di daerah ini untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Dan bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja bisa memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. “Tidak kalah penting, dengan adanya job fair ini bisa menekan angka pengangguran di daerah ini. Mengingat, lowongan pekerjaan yang disediakan cukup banyak,” ujarnya. Masyarakat dalam hal ini para pencari kerja bisa memanfaatkan peluang ini supaya bisa memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Job fair, katanya, dibuka untuk umum dan tidak mesti masyarakat Loteng saja yang bisa daftar. Masyarakat luar Loteng juga bisa mendaftar. Nanti perusahaan yang akan menyeleksi, siapa yang dinyatakan lolos. “Prinsipnya melalui job fair ini kita hanya memfasilitasi pencari kerja dan perusahaan. Soal siapa yang diterima kerja, itu kewenangan ada di perusahaan yang terlihat,” tambahnya. Rencananya, job fair akan dibuka pada Jumat malam bersamaan dengan pembukaan pasar rakyat Mandalika “Solah Soleh Soloh” di alun-alun Tastura Praya. Guna menghibur masyarakat, Pemkab Loteng juga sudah menyiapkan hiburan. Dengan mendatangkan sejumlah arti ibu kota. Di antaranya, Lesti Andryani atau Lesti DA serta Jhony Iskandar. Pasar rakyat Mandalika yang digelar sampai tanggal 23 Oktober mendatang itu sendiri juga menawarkan berbagai jenis produk. Mulai produk kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan yang lain. Tentunya dengan tawaran harga yang terjangkau. “Masyarakat yang mau berbelanja juga bisa datang ke arena pasar rakyat. Sembari menikmati berbagai hiburan yang sudah disiapkan,” pungkas Herdan. (kir) H.L. Herdan
Warga Mengaku Kian Tersiksa Giri Menang (Suara NTB) – Tim gabungan dari Pemerintah Provinsi, Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) bersama aparat kepolisian melakukan pemadaman kebakaran TPA Kebon Kongok, Rabu malam (16/10) hingga Kamis (17/10). Dalam pemadaman bersama itu, semua kekuatan dikerahkan. Enam unit kendaraan damkar dari Lobar dan Kota Mataram ditambah tiga unit water cannon dari Polres Lobar serta Polda NTB. Masyarakat yang terdampak asap paling parah di Perumahan Gunung Pengsong Perembun Asri, Dusun Perempuan, Desa Perempuan, Dusun Kebun Kongok, Desa Suka Makmur dan Dusun Bongor serta Dusun Pegeleng. Senah, warga Dusun Pegeleng Desa Kuranji Kecamatan Labuapi yang terpapar asap mengaku kian tersiksa akibat asap yang setiap hari masuk ke pemukiman warga. “Setiap hari kami hirup asap, karena asap terbawa angin ke pemukiman kami. Banyak warga sesak napas,”tutur dia. Asap pekat yang masuk perkampungan menyebabkan warga
sulit bernapas. Selama lima hari semenjak terjadi kebakaran, warga merasa sangat terganggu karena setiap hari harus menghirup asap. Warga berharap agar kebakaran bisa tertangani. Kepala UPTD TPA Sampah Regional Provinsi NTB, H Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, upaya pemadaman bersama yang dilakukan Rabu malam lalu belum mampu memadamkan api. Sebab kondisi masih ada titik titik api yang belum padam. Ia memprediksi kebakaran ini bisa tertangani selama tujuh hari. “Kami perkirakan bisa tertangani tujuh hari, api padam dan normalisasi,” jelas dia.
Hingga kemarin, ujarnya, pelayanan di TPA belum dibuka, karena dari sisi keamanan belum memungkinkan. Untuk normalisasi, TPA Kebon Kongok akan dilakukan selama dua pekan sehingga kemungkinan setelah itu baru bisa dibuka pelayanan pembuangan sampah. Dalam penanganan kebakaran ini sudah dibagi tim dipimpin oleh Damkar Kota Mataram. Pemprov nantinya akan memfasilitasi dari sisi BBM dan bahan-bahan yang diperlukan. “Hampir 90 persen lebih lahan TPA sudah terbakar,”jelas dia. Penyemprotan bahan ini sendiri dilakukan di titik yang berpotensi menyebabkan kebakaran
menyebar luas. Yang menjadi kendala pemadaman ini kata dia bara api yang sudah mencapai 2 meter, sehingga sulit dipadamkan. Kalaupun dikeruk menggunakan alat berat, api akan tambah membesar. Untuk penanganan bara ini, tim melakukan penyiraman secara terus-menerus.”Solusi lain digunakan bahan kimia itu untuk lokalisir kebakaran,” jelas dia. Saat ini upaya lain yang dilakukan oleh pihak UPTD TPA Regional mengeruk lokasi TPA atau titik api agar titik api ini bisa berkurang. Di samping itu, dilakukan pembukaan jalan untuk memudahkan upaya pemadaman. Polres Lobar pun ikut menerjunkan satu unit water cannon dan kendaraan tangki untuk memadamkan di zona atas. Tim polres yang berjumlah 15 orang ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Lobar Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, SH. Sementara itu Bupati Lobar H Fauzan Khalid turun langsung memantau proses pemadaman, Kamis dini hari (17/10).
Didampingi sejumlah kepala OPD, Bupati bersama Kapolres Lombok Barat, AKBP Hery Wahyudi memberi semangat kepada anggota Dinas Damkar Lobar dan anggota kepolisian yang berjibaku melakukan pemadaman. Fauzan Khalid meminta agar teknik pemadaman gunungan sampah bisa dikembangkan agar asap yang tetap mengebul akibat sekam atau material berbahan plastik serta gas metan tidak menimbulkan api dan asap lagi. “Coba kita pikirkan bagaimana caranya agar pemadaman bisa segera selesai. Kalau sampah sudah dipecah-pecah, tentu ini akan mempermudah proses pemadaman, namun belum tentu efektif mematikannya seratus persen. Kalau kita bisa dibantu, mungkin akan efektif jika menggunakan pemadaman lewat udara atau dengan penggunaan foam (busa, red) yang akan menghambat keluarnya udara, sehingga menghambat munculnya api,” pinta bupati. (her)
Pemda Klaim Tanpa Bunga
Rencana Pinjaman Daerah Masih Berpolemik
(Suara NTB) /her)
MENUMPUK - Sampah menumpuk di pemukiman warga di Desa Rumak akibat tak bisa dibuang ke TPA. Warga khawatir tumpukan sampah ini memicu penyakit.
Warga Khawatir Tumpukan Sampah Picu Penyakit Giri Menang (Suara NTB) Warga Lombok Barat mulai mengeluhkan sampah yang menumpuk di mana-mana, lantaran tak bisa dibawa ke TPA Kebon Kongok. Tumpukan sampah ini berada di jalan raya dan ganggang perkampungan warga. Akibat tak terangkut, sampah ini pun menimbulkan bau tak sedap. Warga pun khawatir, tumpukan sampah ini akan memicu timbulnya penyakit. Langkah sementara yang dilakukan warga berinsiatif membakar sampah di sekitar lokasi penampungan. Salah satu daerah terdampak penumpukan sampah lumayan parah, yakni Desa Rumak Kecamatan Kediri. Warga desa yang tak jauh dari lokasi TPA ini sejak tiga hari terakhir terpaksa menampung sampah di lokasi penampungan. Kepala Desa Rumak Mukarram mengatakan tumpukan sampah di desanya sudah dikeluhkan warga. “Tumpukan sampah ini sudah dikeluhkan warga, karena lokasi pembuangan tidak ada sama sekali, jadi bingung kalau sudah duatiga hari tak dibuang, baunya agak keras,” keluhnya, Kamis (17/10). Untuk mengurangi tumpukan sampah ini, pihaknya memganjurkan warga agar membakar sampah. sebab jika dibiarkan maka akan semakin parah tumpukan sampahnya. Apalagi, kata dia, tumpukan sampah ini ada di pemukiman warga. Sampah rumah tangga, ditaruh di depan rumah dan gang-gang untuk memudahkan penangkutan oleh petugas desa. Pihaknya menyiapkan empat armada kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah. “Masing-masing dusun satu unit roda tiga,” jelas dia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, Budi Darmajaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi penanganan tumpukan sampah yang tak bisa dibuang ke TPA. “Kita mencari tempat lain untuk pembuangan sementara, kita dapat dua lokasi alternatif, mudahmudahan segera bisa terbuang lah,” jelas Budi. Dua lokasi alternatif ini ada di wilayah Aik Ampat dan Berore. Pihaknya tengah mencari lokasi-lokasi lain yang bisa menjadi alternatif. Setelah mendapatkan lokasi ini, barulah sampah akan dibuang disana sembari menunggu TPA dibuka lagi. Setelah TPA dibuka lagi, pihaknya akan membuang lagi sampah dari lokasi pembuangan sementara tersebut. Sebab kalau tidak dicarikan lokasi pembuangan sampah sementara, maka sampah akan menumpuk di jalanan. Sementara itu Kepala UPTD TPA Sampah Regional Provinsi NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan TPA masih ditutup sementara waktu sejak Senin siang. Dampaknya, sampah dari dua daerah tidak bisa dilakukan ke TPA. Pihaknya sudah menginformasikan kepada dinas terkait di masing-masing daerah agar memaksimalkan mengelola sampah di TPS yang ada. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat (Lobar), Hj. Lale Prayatni mengatakan rencana pemda meminjam dana Rp150 miliar di Bank NTB Syariah tanpa bunga. Adanya pernyataan DPRD, jika bunga pinjaman ini per tahun mencapai Rp10 miliar, pihaknya akan menjelaskan, agar tidak menimbulkan polemik. Sesuai ketentuan, ujarnya, peminjaman daerah itu hanya diperbolehkan melalui dua bank, yaitu bank pembangunan daerah (BPD) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. SMI memiliki pinjaman untuk daerah, sedangkan di bank lain tidak ada. Bahkan ia mengaku sudah bersurat kepada selain dua bank ini. “Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban, karena menurut informasi mereka (bank) tidak ada pinjaman untuk daerah. Dan menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang pinjaman daerah hanya di BPD dan SMI,” terangnya, Kamis (17/10). Untuk itu, dari kedua pilihan itu pihaknya lebih memilih BPD. Lantaran dari sisi bunga lebih kecil jika diband-
Hj. Lale Prayatni (Suara NTB/her)
ingkan SMI, karena jika meminjam Rp 150 miliar dengan tenor 4 tahun, ada sekian berapa miliar dan biaya administrasi. Sedangkan di BPD yaitu Bank NTB hanya Rp35 juta. Tidak sampai situ saja, Lale mengklaim Bank NTB Syariah tidak mengunakan sistem bunga untuk pengembalian pinjaman. “Karena sekarang dia syariah jadi ada hitung-hitungannya. Besok dijelaskan kepada dewan. Kalau dulu konvensional, sekarang namanya sudah syariah,” pungkasnya. Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menegaskan, pihak dewan tengah mendalami usulan pinja-
man daerah yang diajukan eksekutif, yakni RSUD Tripat, Rumah Sakit Awet Muda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas pariwisata sudah mempresentasikan ke dewan. OPD ini yang akan memanfaatkan dana pinjaman tersebut. “Dari sana kita perlu mendalami, ini kan pinjaman Rp 150 miliar sangat besar. Kemudian angsuran per tahun Rp46 miliar plus bunga,’’ ujarnya. Besarnya pengembalian per tahun ini kata dia harus dihitung betul oleh Pemda. Artinya Pemda harus bekerja keras untuk mendapatkan PAD 2020 dan 2021 serta seterusnya, sehingga tidak hanya perencanaan bagaiamana pemakaian dana yang dipinjam saja yang dihitung pemda, namun bagaimana mendapatkan PAD untuk mengembalikan pinjaman ini. Di sinilah kata dia, letak hitungan dan pembahasan yang didalami serta dikritisi oleh dewan. Pihaknya mempertanyakan seperti apa kajian RSUD dalam mendapatkan PAD, sebab rumah sakit ini selaku pihak yang mendapatkan dana paling besar sebesar Rp115 miliar. (her)
Mudahkan Pelayanan ke Masyarakat
PN Praya Luncurkan Aplikasi Tastura Praya (Suara NTB) Jajaran Pengadilan Negeri (PN) Praya terus berupaya melakukan pembenahan pascapenetapan zona integritas bebas korupsi awal tahun kemarin. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan meluncurkan aplikasi Tastura, Asisten Virtual berbasis online. Aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, khususnya terkait penanganan perkara di PN Praya. Peluncuran aplikasi khusus ini dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., Kamis (17/10), bertepatan dengan perayaan HUT PN Praya. “Ini adalah langkah maju yang diambil PN Praya. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, lembaga peradilan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai inovasi di semua tingkatan. Dan, itu memang tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh jajaran peradilan, tidak terkecuali PN Praya. Terlebih PN Praya merupakan satu dari tiga PN di NTB yang memang ditargetkan sebagai PN yang memperoleh prediket zona integritas bebas korupsi. “Para prinsipnya kita sangat menduku-
(Suara NTB/kir)
LUNCURKAN - Ketua PT Mataram, H. Kresna Menon, didampingi Ketua PN Praya, Putu Agus Wiranata, S.H.M.H., Kajari Loteng, Ely Rahmawati, dan pejabat lainnya menekan tombol tanda diluncurkan aplikasi Tastura milik PN Praya, Kamis (17/10). ng upaya pembenahan dan perbaikan. Demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kresna. Di tempat yang sama, Ketua PN Praya, Putu Agus Wiranata, S.H.M.H., menjelaskan, aplikasi Tastura merupakan mesin penjawab otomatis berbasis aplikasi Whatsapp (WA) dan messanger. Di mana masyarakat bisa menanyakan semua hal terkait penanganan perkara di PN Praya. Mulai dari status penanganan perkara, biaya penanganan serta permohonan pembuatan dokumen peradilan. Termasuk soal besaran anggaran yang dikelola oleh PN Praya, juga bisa ditanyakan melalui aplikasi Tastura. Sehingga masyarakat bisa mengetahui semua hal yang
ada di PN Praya melalui aplikasi tersebut. “Semua kita buka melalui aplikasi ini. Ini sebagai bentuk transparansi kami di PN Praya,” jelasnya. Aplikasi tersebut pun bisa diakses kapan saja, karena tetap dibuka, tanpa mengenal jam kerja. “Jadi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, aplikasi Tastura bisa diakses oleh masyarakat,” tegasnya. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat khususnya tidak perlu harus datang ke PN Praya untuk menanyakan status perkara ataupun yang lainnya. Cukup dengan mengakses aplikasi Tastura, semua sudah bisa diketahui, karena aplikasi tersebut sudah terkoneksi langsung dengan semua jenis pelayanan yang ada di PN Praya. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
Dapat Kucuran DAK
Kawasan Peternakan Lar Badi Mulai Digarap
(Suara NTB/ist)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengerjaan bangunan dan fasilitas pendukung kawasan peternakan Lar Badi di perbatasan tiga kecamatan, Lopok, Moyo Hilir dan Lape, mulai digarap. Tahun ini, pembangunan Lar Badi mendapat kucuran DAK senilai Rp3,5 Miliar. Sebagaimana disampaikan Kabid Pakan dan Produksi Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disknakeswan) Sumbawa, drh. Agus Sumantri, Kamis (17/10). Dari 364 hektar luas lar Badi, sekitar 100 hektar diantaranya akan digunakan sebagai kawasan peternakan khususnya penggemukan sapi. Dengan memprioritaskan cadangan pakan di lokasi dimaksud. Pembersihan lahan kawasan telah dilakukan. Begitu pula pemagaran dan bangunan kantor. Termasuk di dalamnya, jaringan air dan lainnya. Sisanya kini masih dalam proses pengerjaan. Pada lahan seluas 100 hektar tersebut lebih banyak ditanami pakan, lamtoro, rumput dan pakan jenis lainnya. Nantinya akan dikelola 10 kelompok peternak di wilayah setempat. Dengan jumlah ekor kerbau dan sapi yang dikembangkan kelompok tersebut sebanyak 100 ekor. “Pengelolaannya nanti berbasis kelompok. Dalam kawasan akan ditanami pakan, lamtoro, rumput dan jenis lainnya. Peternak boleh memotong dan mengambil pakan. Kelompok ternak hanya boleh memelihara ternaknya di pinggiran kawasan,” jelasnya. Pihaknya ingin menjadikan kawasan ini sebagai rule model pengembangan pakan ternak untuk penggemukan sapi dan kerbau. “Ini salah satu upaya kami, mendukung Sumbawa Beef dengan menempatkan pakan sebagai hal penting untuk penggemukan,” pungkasnya. (arn) Agus Sumantri
Dana Penanganan Kekeringan Tak Kunjung Turun Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, mengaku sampai saat ini belum diberikan dana untuk penanganan kekeringan di wilayah setempat. Padahal, masyarakat saat ini sangat membutuhkan air bersih. Kalaupun ada, hanya tim dari Polres yang rutin melakukan distribusi. Itupun dianggap belum maksimal karena jumlahnya juga terbatas. Sejak masa tanggap bencana kekeringan ditetapkan, tidak ada penyaluran air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. “Masa tanggap bencana kekeringan yang kita tetapkan berakhir di tanggal 19 September lalu, tetapi kita tidak lakukan perpanjangan karena tidak ada anggaran. Kami juga tidak habis pikir kenapa anggaran untuk tanggap bencana seperti ini tidak bisa diberikan padahal kondisinya sudah darurat. Kami juga sudah meminta bantuan ke Provinsi tetapi sampai dengan saat ini masih nihil juga. Kami tidak tahu persis masalah apa yang terjadi sehingga anggaran untuk masa tanggap bencana kekeringan tidak kunjung terealisasi,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD KSB melalui Kabid Kedaruratan dan logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd kepada Suara NTB, Kamis (17/10). Dikatakannya, penanganan kekeringan di tahun 2019 dianggap sangat berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satunya dari dukungan anggaran, dimana di tahun 2018 ketika sudah berada didalam masa tanggap kekeringan, maka dukungan anggarannya sudah sangat siap. Tetapi justru sangat terbalik dengan tahun 2019, dimana usulan anggaran untuk penanganan kekeringan tidak kunjung diberikan oleh Pemerintah dengan total kebutuhan dana sekitar Rp100 juta. Hal tersebut tentu sangat disayangkan, lantaran masyarakat sudah banyak yang bersurat dan menelpon secara langsung agar bisa diberikan bantuan air bersih. Bahkan usulan permintaan bantuan anggaran ke provinsi sampai dengan saat ini tidak kunjung juga ada kejelasan dan itu dianggap sangat tidak baik. Bahkan jujur saja, Pihaknya sudah capek dengan umpatan masyarakat karena tidak kunjung melakukan distribusi air bersih. Karena kondisinya tidak ada anggaran, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak. “Kami tidak bisa berbuat banyak karena anggaran yang kita butuhkan tidak kunjung diberikan Pemerintah. Kami juga sudah capek melayani umpatan dari warga masyarakat karena sampai dengan saat ini tidak kunjung dilakukan distribusi air bersih,” sebutnya. Berdasarkan data yang diterima Suara NTB, saat ini tercatat ada tiga kecamatan yang mengalami bencana kekeringan terparah. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada enam desa yakni Tambak Sari dengan jumlah jiwa sekitar 1.084 jiwa, Desa Kiantar 1.100 jiwa, Desa Senayan 315 jiwa, Tua Nanga 980 jiwa, Desa Poto Tano 1.425 dan desa Mantar 1.080 jiwa. Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa yakni desa Air Suning 980 jiwa, Desa Lamusung 972 jiwa, Desa Kelanir 780 jiwa, dan Desa Meraran 650 jiwa. Sedangkan untuk kondisi kekeringan di Kecamatan Taliwang, ada tiga lokasi yang rawan yakni, desa Kertasari 627 jiwa, Desa Batu Putih 445 jiwa dan Desa Persiapan Lamunga dengan jumlah jiwa 725 jiwa. Sementara di kecamatan Jereweh ada satu dua desa yakni Dasan Anyar dan Dusun Jelenga di Desa Goa dengan estimasi sekitar 100 jiwa yang terdampak. (ils)
Halaman 6
Jaksa Tahan PPK Balai Nikah KUA Labangka Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Kejari (Kejari) Sumbawa menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka sebagai tersangka. Pegawai Kemenag Sumbawa yang berinisial MF tersebut langsung ditahan, Kamis (17/10). Sebelum ditahan, yang bersangkutan sempat diperiksa di ruang Kasi Pidsus Kejari setempat. Sekitar pukul 16.00 Wita tersangka yang menggunakan rompi orange ini langsung dibawa menggunakan mobil menuju Lapas Sumbawa. Rencananya yang bersangkutan akan ditahan selama 20 hari kedepan. Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH, M.Hum, yang didampingi para Kasi dalam jumpa persnya, membenarkan penahanan terhadap tersangka MF. Penetapannya sebagai tersangka merupakan pengembangan dari tersangka sebelumnya yakni JS, yang sudah terlebih dahulu ditahan. Dari keterangan JS, MF menyarankan untuk tidak memenuhi panggilan dari penyidik dan berjanji akan menyelesaikan sendiri persoalan tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang dinilai sebagai upaya untuk menghalangi keterangan. Pihaknya kemudian memutuskan untuk menahan yang bersangkutan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan mengulangi perbuatannya. “Yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai saksi beberapa kali mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Saat ini kita tetapkan sebagai tersangka setelah kita mendapatkan alat bukti yang kuat. Ini merupakan pengembangan
dari sebelumnya beradasarkan keterangan dari tersangka JS,” ujarnya. Menurutnya, keterlibatan MF dalam kasus ini sudah jelas. Karena PPK mempunyai tanggung jawab dalam proyek, termasuk mengetahui terkait proses pencairan dana. Di mana pembangunan proyek setempat baru berjalan 41 persen, namun pencairannya sudah 100 persen. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dari PPK. Hanya saja pihaknya masih mendalami apakah ada indikasi PPK menerima aliran dana. “Mengenai hal itu (menerima aliran dana) kita akan dalami. Yang pasti alat bukti sudah cukup untuk dijadikan tersangka dan kita lakukan penahanan,” paparnya. Selain MF, lanjut Iwan, pihaknya memastikan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Apakah nantinya dari pihak Kemenag sendiri ataupun pihak lainnya. Karena ditegaskannya bahwa dalam perkara ini banyak sekali pihak yang bermain. Ke depannya pihaknya kembali akan memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan pendalaman. Termasuk pihak Kanwil Kemenag Provinsi NTB, sebagai pihak yang melakukan proses pengadaan. “Dan kami memastikan akan ada tersangka lain selain yang bersangkutan. Apakah dari pihak kemenag maupun
(Suara NTB/ist)
DITAHAN - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka yang ditetapkan sebagai tersangka, keluar dari ruang Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Kamis (17/10). Ia kemudian dibawa ke Lapas untuk menjalani penahanan. pihak lain. Karena banyak sekali yang bermain dalam perkara ini. Mengenai berapa jumlahnya nanti kita lihat. Belum bisa dispastikan, nanti kita perdalam terus. Yang pasti pihak yang bertanggung jawab akan kita mintai keterangannya,” tegasnya. Sebelumnya, tim BPKP sudah turun melakukan audit guna menghitung kerugian negara dari proyek. Kerugian negaranya diperkirakan Rp1,2 miliar. Mengingat konstruksi bangunan dinilai tidak layak. “Indikasi kerugian nega-
Lama Tinggalkan Tugas, Anggota Polres Bima Dipecat Bima (Suara NTB) – Seorang anggota Polres Bima berinisial IBS diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian anggota yang berpangkat Briptu itu karena lama meninggalkan tugas alias desersi. Meski yang bersangkutan tidak hadir (in absentia), namun proses PTDH tetap dilakukan. PTDH terhadap Briptu IBS berdasarkan, Skep Kapolda NTB Nomor : Kep/413/IX/2019, tanggal 11 September 2019 Proses PTDH anggota yang bertugas di Polsek Parado itu, pada saat upacara bulanan yang dipimpin Kapolres Bima AKBP Bagus S. Wibowo, S.IK, di Mapolres setempat, Kamis (17/10) pagi. Pada kesempatan itu, Bagus mengatakan, PTDH yang dilakukan sudah dipertimbangkan dengan matang berdasarkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku “Meski sangat berat hati, tapi PTDH ini sudah melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai pimpinan tidak mengiginkannya. Tapi ini adalah sebuah keputusan pimpinan kita,” ujarnya. Terkait keputusan pemberhentian itu, Ia mengaku sebelumnya telah bertemu dengan sejumlah pimpinan Polda
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kejaksaan KSB baru terben- adanya penyerahan berkas Taliwang (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kejaksaan Negeri Sum- tuk sehingga dengan adanya terlebih dahulu untuk pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 bawa Barat (Kejari) sampai pelimpahan kasus kita bisa anganan lanjutan terhadap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengan saat ini masih bekerja dengan cepat. Apala- masalah ini. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pihaknya juga optimis menunggu penyerahan ber- gi kasus BPR ini sudah sejak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kas dari Kepolisian terkait lama menjadi tunggakan, ma- penyelesaian kasus ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kasus dugaan kredit fiktif kanya kami minta supaya pe- tidak akan molor sampai 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bank BPR tahun 2013. Jika nyidik bisa segera menyerah- tahun 2020 dengan catatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 berkasnya sudah diserah- kan berkas supaya bisa kita berkas segera dilimpahkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan, maka gelar perkara ka- percepat untuk penyelesaian terlebih dahulu. Selain ka123456789012345678901234567890121234567890123456789 sus BPR, pihaknya juga susnya akan langsung dige- perkaranya,” ungkapnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dikatakannya, berdasar- menangani kasus dugaan lar. Apalagi, kasus ini juga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sudah menjadi tunggakan kan laporan yang diterima, penyimpangan APBDes di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kasus Kredit Fiktif yang ditak- Belo tahun 2017. Bahkan sejak beberapa tahun lalu. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selain itu, kepastian hu- sir merugikan negara hingga untuk kasus Belo, saat ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kum terhadap para tersang- Rp400 juta tersebut terjadi tinggal penelitian lanjutan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ka juga harus segera dilaku- tahun 2013. Bahkan saat ini untuk dinyatakan lengkap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan, agar tidak ada kesan sudah ada empat orang yang (P21) karena rata-rata 123456789012345678901234567890121234567890123456789 negatif yang berkembang di ditetapkan sebagai tersangka barang bukti dan dokumen 123456789012345678901234567890121234567890123456789 masyarakat nantinya. “Me- dan berkasnya masih terus pendukung lainnya sudah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mang sudah ada SPDP dari dilengkapi oleh penyidik Pol- lengkap tinggal menunggu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 waktu saja. Kepolisian terkait kasus res setempat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Kami optimis kasus Jika sudah diserahkan tersebut tetapi kami masih 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menunggu penyerahan maka pihaknya akan langsung BPR ini bisa tuntas sebe123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 berkasnya untuk bisa kita melakukan penelitian baik itu lum tahun 2020 dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 teliti terlebih dahulu,” ujar dari segi formil maupun ma- catatan berkas kasusnya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kajari KSB Nusirwan Sahr- teril. Tentu dalam upaya pene- segera dilimpahkan. Kami 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ul, SH., MH kepada Suara litian berkas, pihaknya juga juga akan berupaya maksi123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 diberikan waktu, sehingga mal supaya kasus yang NTB, Kamis (17/10). 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pihaknya juga berse- dalam penanganannya tidak saat ini tengah kita tanga123456789012345678901234567890121234567890123456789 mangat untuk menuntas- molor. Tetapi yang jelas pi- ni bisa segera tuntas,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan kasus tersebut. Sebab, haknya masih menunggu tukasnya. (ils) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789
Jaksa Tunggu Pengajuan SPDP Kasus Bank BPR
(Suara NTB/Ist)
UPACARA - Kapolres Bima, Bagus S.Wibowo, memimpin upacara yang dirangkaikan acara PTDH seorang anggota Polisi yang lama meninggalkan tugas, di Mapolres setempat, Kamis (17/10). NTB. Bahkan sejumlah pihak yang ditemui itu mendukung dan menyuport langkah tersebut. “Ini merupakan langkah yang tepat,” katanya. Bagus menegaskan, sebagai anggota Polri semua memiliki dan bisa menuntut hak kepada Negara. Namun semua itu ada kewajiban yang harus dilakukan sebagai anggota Polri. “Semua ada hak dan kewajiban yang dilakukan. Mari
kita syukuri apa yang negara berikan,” katanya. Selain itu, Bagus mengingatkan seluruh kesatuannya agar bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Tidak menyalahgunakan jabatan atau mencoreng nama baik institrusi Kepolisian. “Menjadi anggota Polri itu sangat susah dan sulit, karena ada banyak peserta yang bersaing,” pungkasnya. (uki)
ra, tim BPKP sudah turun ke lapangan melakukan audit. Gambarannya walaupun belum secara formal kami dapatkan, kerugian negara diperkirakan total lose senilai Rp1,2 miliar,” pungkasnya. Seperti diberitakan, pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018 senilai Rp1,2 miliar, dikerjakan CV. Samawa Talindo Resource sebagai pelaksana proyek. Namun di tengah proses pembangunan, setelah pekerjaan sudah mencapai 41 persen, pencairan
sudah 100 persen. Diduga ada kerja sama atau permufaktan jahat yang dilakukan. Sebelumnya, sudah dilakukan pemeriksaan dengan ahli bangunan, dan ditemukan kekuatan beton hanya 125 K. Sementara untuk peraturan dari Menteri PUPR bahwa untuk bangunan dua lantai minimal 225 K. Dalam kasus ini, jaksa juga sudah menetapkan satu orang tersangka yakni pelaksana proyek berinisial JS. Yang bersangkutan merupakan Wakil Direktur CV. Samawa Talindo Resource. (ind)
OPD Harus Miliki Data Informasi Terpadu Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc. menekankan kepada OPD terkait agar dapat memiliki sistem informasi data terpadu yang menyediakan data dan informasi terintegrasi. Untuk memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi, permasalahan dan informasi pembangunan. Dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. “Adanya sistem informasi satu data sebagaimana dihajatkan dalam Perpres, akan dapat memperkecil perbedaan data antar OPD dan lembaga terkait. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih data, karena yang digunakan adalah bersumber dari peta dasar yang sama,” tegas Bupati saat membuka Sosialisasi Statistik Daerah Tahun 2019, yang digelar Dinas Kominfotik Sumbawa, Kamis (17/10). Kegiatan tersebut, lanjut Bupati, bagian dari ikhtiar kita untuk melakukan perbaikan tata kelola data. Sebab diketahui, masih banyak data-data yang belum ter-update dan tidak sinkron antara OPD yang satu dengan yang lainnya. “Kita ambil contoh dalam program pengentasan kemiskinan misalnya, data kemiskinan yang dimiliki beberapa OPD seperti Bappeda, dinas Sosial dan DPMD terkadang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi data agar kualitas dan konsistensi data dapat dipertanggungjawabkan, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran,” katanya. Sebelumnya, Kepala dinas Kominfotik Kab. Sumbawa Rachman Ansori, S.Sos,M.SE, menyampaikan, untuk memperoleh data yang akurat, Mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan , mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan satu data Indonesia baik di pusat sampai ke daerah. Kegiatan Sosialisasi Bidang Statistik Tahun 2019 ini pertama kalinya digelar secara terpadu dengan mengundang semua walidata pendukung di kabupaten Sumbawa. (arn)
Juarai LSS Provinsi NTB, SDN Kerato Diberi Reward Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa memberikan reward berupa uang pembinaan kepada SDN Kerato, atas prestasinya menjuarai Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Propinsi NTB. Sekaligus partisipasi mengikuti Lomba UKS Tingkat Nasional Kategori Sekolah Dasar (SD) Tahun 2019. Kepala Bagian Pemerintahan, Ikram Mubarak, S.STP., M.AP.Ikram, menyatakan reward ini sebagai bentuk apresiasi kepada SDN Kerato. Diharapkan sekolahsekolah lain di Sumbawa bisa melalukan studi banding ke SDN Kerato sebagai percontohan. Ikram juga salut dengan dedikasi, inovasi, kemauan Kepala Sekolah (Kasek) SDN Kerato. Termasuk kemampuannya menjaring kemitraan dengan semua. Kepala SDN Kerato juga dinilai mempunyai kemapanan konsep, yang dapat dilihat dari dua sekolah yang telah dipimpinnya. Selalu berhasil dalam bidang pengembangan pembinaan UKS, terutama dalam masalah stunting. “Ada pola penyeliaan status kesehatan anak, yang dinilai oleh tim pembina UKS untuk layak ditiru oleh sekolah-sekolah yang
lain,” ungkapnya. Sementara, Kepala SDN Kerato, Kecamatan Untir Iwes, Hj. Darmatasiah, S.Pd., mengapresiasi penghargaan dari Pemkab. Untuk pengembangan prestasi sekolah, terutama dalam hal kebersihan. Untuk pengelolaan sampah di sekolah, SDN Kerato telah bekerja sama dengan Bank Sampah Liang Melik Nijang, untuk proses pengelolaannya. “Sampah tidak menjadi masalah disekolah kami, karena sampah kami ubah menjadi perhiasan dan barang yang bisa dimanfaatkan, termasuk tas yang dibawa oleh tim penilai pusat,” tegasnya. Dijelaskan, SDN Kerato telah dibangun pula kanopi ecobrik, yang berdiri di pintu depan sekolah, sementara untuk sampah organik, SDN Kerato telah dilengkapi dengan mesin pengolah sampah menjadi pupuk. “Saat ini sekolah kami sedang mempersiapkan diri, mengikuti lomba Adi Wiyata tingkat nasional, yang penilaiannya tentang pemanfaatan lingkungan dan sampah,” jelas Hj. Darma. Banyak inovasi dan program yang diterapkan untuk tetap mempertahankan ke-
(Suara NTB/ist)
Ikram Mubarak (kanan) dan Hj. Darmatasiah bersihan dan kesehatan di SDN Kerato. Antara lain dibentuknya Polisi Sampah disetiap kelas, yang bertanggung jawab atas kebersihan sekolah selama jam sekolah. Selain itu ada LISA (Lihat Sampah Ambil), Duta Kamar Mandi, dan sanksi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan. SDN Kerato juga membuat inovasi baru yang
disebut Balok SKUN, untuk mengklasifikasi tingkat kesehatan anak didik yang dilakukan setiap bulan. “Setelah ada klasifikasi kesehatan, anak didik yang dinilai kurang sehat atau ada masalah dengan kesehatan, guru kelas akan mengklarifikasikannya dengan wali murid, guna menjaga si anak tetap sehat,” sebutnya. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
Halaman 7
Pasca Joki Meninggal, Event Pacuan Kuda Dihentikan Sementara Kota Bima (Suara NTB) Even pacuan kuda yang digelar di arena pacuan kuda di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima memperebutkan piala Walikota Bima dan Pangdam IX Udayana dihentikan sementara. Panitia pacuan kuda, Letkol Bambang Kurnia Eka Putra mengaku penghentian lomba pacuan kuda untuk sementara waktu sebagai rasa belangsungkawa terhadap Muhammad Sabila, Joki cilik yang meninggal dunia setelah terjatuh dari kuda yang ditungganginya. “Panitia memberhentikan pacuan kuda untuk beberapa hari sebagai rasa belasungkawa untuk almarhum Muhammad Sabila,” katanya, Kamis (17/10). Berdasarkan kesepakatan seluruh panitia, lomba pacuan dihentikan mulai hari Kamis (17/10) dan Jum’at (18/10). Event tersebut akan dilanjutkan pada Sabtu (19/10) dan Minggu (20/10). “Kemudian Senin (21/10) juga dihentikan. Lombanya akan digelar kembali hari Selasa (22/10) dan Rabu (23/10),” katanya. Bambang mengatakan, waktu tersebut bisa dimanfaatkan oleh para joki serta panitia pacuan kuda untuk istirahat. Mengembalikan tenaga yang sempat terkuras beberapa hari terakhir. “Pemberhentian sementara ini juga untuk evaluasi dan pembenahan internal kami sebagai panitia pelaksana,” katanya. Bambang yang juga Dandim 1608 Bima berharap lomba pacuan kuda memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah tersebut, bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala hingga kegiatannya selesai. (uki)
Kejari Bima Diganti, Akademisi Desak Tuntaskan Kasus Korupsi Kota Bima (Suara NTB) Pucuk pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima resmi berganti. Kepala Kejari Bima, Widagdo P. Mulyono, SH, MH, kini digantikan oleh Suroto SH, MH, yang sebelumnya menjabat Jaksa Koordinator pada Kejati Maluku. Serah terima jabatan keduanya dilakukan oleh Kepala Kejati NTB, Arif, SH, MH, di Mataram, Rabu (16/10). Widagdo akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Kejari Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta. Menanggapi pergantian pimpinan Kejari Bima itu, Akademisi Bima, Taufik SH MH, meminta Kepala Kejari baru segera menuntaskan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjadi tunggakkan Kepala Kejari lama. “Hadirnya Kejari baru ini, kita berharap bisa menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang diusut saat Kejari lama memimpin,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (17/10). Menurutnya, salah satu kasus korupsi yang ditangani Kejari Bima, yakni pengadaan alat peraga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Bima tahun 2018 yang diduga tidak tepat sasaran. “Bagaimana perkembangan kasus ini. Progresnya sejauh mana ? Ini yang harus disampaikan ke publik,” katanya. Taufik menilai kasus tersebut berawal dari dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Kota Bima yang nilainya mencapai miliaran rupiah. “Saya kira ini akan menjadi PR bagi Kepala Kejari Bima baru ini,” katanya. Disamping itu, Taufik juga mendesak pihak Kejati NTB untuk mengusut tuntas sejumlah kasus yang ditangani di Kota Bima. Seperti pembangunan 5 unit Dam tahun 2017 yang mencapai miliaran rupiah. “Selain itu ada kasus pembangunan mesjid Amahami. Status kasus-kasus ini harus diperjelas. Jangan sampai hilang begitu saja,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Ist)
SERTIJAB - Suasana Sertijab Kejari lama dan baru oleh Kepala Kejati NTB, di Mataram Rabu (16/10).
(Suara NTB/Uki)
KOSONG - Pihak PT. Catur Kencana Sakti atau Distributor semen Tonasa di Bima, Victor menunjukkan gudang yang kosong dan tidak berisi semen, Kamis (17/10).
Semen Langka di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Kelangkaan semen terjadi di Kota Bima. Salah satu gudang penyimpanan semen merek Tonasa hingga saat ini kosong. Bahkan kekosongan tersebut terjadi sejak dua minggu terakhir. Pihak PT. Catur Kencana Sakti atau Distributor semen Tonasa di Bima, Victor mengaku stok semen di gudang penyimpanan kosong. Kekosongan tersebut diprakirakan sampai satu Bulan lebih kedepan. “Stok semen Tonasa tidak ada. Di gudang penyimpangan kosong sejak dua mingguan,” katanya, kepada Suara NTB, Kamis (17/10). Diakuinya, stok semen yang tidak ada tersebut, akibat terlambatnya pasokan dari
gudang pabrik ke distributor. Karena lebih diprioritaskan untuk daerah yang terkena bencana alam. Seperti daerah Donggala, Lombok hingga Palu. “Kekosongan terjadi karena ada antrean di gudang pabrik. Dan daerah terkena bencana alam lebih diutamakan,” katanya. Victor memastikan pendistribusian semen dari gudang pabrik untuk daerah Bima, tidak akan lama lagi. Bahkan paling lama 10 hari kedepan sudah ada ak-
tivitas bongkar muat di Pelabuhan Bima. “Secepatnya, paling telat 10 hari kedepan sudah ada bongkar muat di gudang distributor,” katanya. Meski semen kosong dan langka, Victor menegaskan harga semen Tonasa tetap dijual sebesar Rp57 ribu per sak dari distributor ke pengecer. Ia membantah, jika ada pihak yang menuduh harga semen Tonasa dijual mahal hingga mencapai Rp90 ribu per sak. “Harganya tetap seperti bi-
Ribuan Titik Mata Air di Tambora Hilang Dompu (Suara NTB) Dari 10.000 lebih titik mata air di wilayah Geopark Nasional Gunung Tambora yang ditemukan 10 tahun lalu, kini hanya tersisa 300 titik saja. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian terakhir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Masifnya perambahan serta penebangan liar menjadi salah satu penyebab utamanya. Demikian disampaikan Humas Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Dompu, Dedi Aminudin kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (17/10). Ia mengatakan, jika sebelumnya air permukaan atau bawah tanah sangat mudah diperoleh warga 12 desa di lingkar tambora, saat ini mereka sudah sangat kesulitan. Pasalnya debit air di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) terus berkurang bahkan banyak yang sudah mengering. Meski mengandalkan sumur bor untuk penyedotan air bawah tanah, kedalamanya harus mencapai ratusan meter. “Sekarang tinggal 300an titik air saja di tambo-
(Suara NTB/jun)
Dedi Aminudin ra. Kalau 10 tahun sebelumnya sampai 10.000an,” ungkapnya. Dari ratusan titik mata air yang tersisa itu hanya sebagian kecil sumber air permukaan yang masih bisa diandalkan masyarakat. Yakni Oi Marai di Kabupaten Bima dan wilayah sungai Doropeti di Kabupaten Dompu. Sedangkan titik lain yang selama ini mudah dinikmati hanya dengan pemasangan instalasi perpipaan debitnya sudah berkurang. Kalaupun
ada kondisi airnya keruh dan kotor. “Selama ini kan masayarakat mengambil air langsung dari pegunungan, pasang pipa panjang sampai ke pemukiman tapi sekarang apalagi musim kering ini air sudah berkurang dan terkadang juga kotor,” jelasnya. Masifnya perambahan dan penebangan liar baik di wilayah pengelolaan TNT, KPH maupun area konsensi PT. AWB dan pemegang izin lain, menurut Dedi Aminudin, salah satu penyebab utama hilangnya ribuan titik mata air tersebut. Kondisi ini tidak saja mengancam keberlangsung ekosistim asli tambora sebagai kewasan Geopark Nasional. Tetapi warga 12 dilingkar tambora akan ikut merasakan dampak yang berkepanjangan. Selain kesulitan air mereka juga terancam bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. “Seperti kemarin di Tolokalo itu saja sudah terlihat dampaknya, hujan kecil langsung terendam rumah warga, biasanya kan selama ini hanya genangan-genangan kecil saja,” pungkasnya. (jun)
Orientasi Anggota DPRD Dompu 2019 (3)
Gandeng Ombudsman, Bangun Pengembangan Data di Setwan Mataram (Suara NTB) DPRD merupakan pengawas eksternal penyelenggaraan Pelayanan Publik di daerah. Ombusman perwakilan NTB berharap kerjasama dengan DPRD Kabupaten Dompu untuk mengoptimalkan fungsi pengawas eksternal dengan berbagi data layanan publik di daerah. Harapan ini disambut positif para legislator Dompu agar kinerja Dewan kedepan lebih baik Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH, MH saat mengisi materi, Selasa (15/10/2019) siang mengungkapkan, berdasarkan pasal 35 ayat 3 (c) undang – undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menegaskan soal peran DPRD sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan Pelayanan Publik di daerah. Pemerintah pusat menjadikan capaian pelayanan publik sebagai salah satu acuan penilaian kinerja pemerintah daerah selain Lakip dan Laporan Opini BPK. Untuk mengoptimalkan peran Dewan, perwakilan Ombudsman NTB mendorong DPRD Kabupaten Dompu mengembangkan konsep pusat pengembangan data di Setwan. Melalui kerjasama ini Ombusman akan berbagi data soal pelayanan publik di Dompu serta data dukung terkait layanan
publik. Dengan data yang memadai, maka Dewan bisa mempercepat tercapainya pelayanan publik yang lebih baik. Adhar Hakim pun mengungkapkan, berdasarkan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik pada Pemerintah kabupaten Dompu tahun 2018 hanya 60,41 persen. Capaian ini masuk kategori sedang dan untuk tahun 2019 masih dalam tahap survei. Sementara hasil survei kompetensi penyelenggaraan perizinan pada pemerintah kabupaten Dompu hanya 42,96 persein atau kategori rendah. Variabel dan indikator survei kepatuhan yaitu standar pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas, pelayanan khusus, dan pengelolaan pengaduan. Lokus survei pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai ujung tombak unit pelayanan perizinan kepada masyarakat. Responden yang dipilih yaitu front line, kepala bidang, kepala dinas/ sekretaris dinas, sehingga dapat menggambarkan kompetensi secara kelembagaan. Sementara laporan pengaduan dari Dompu yang diterima Ombudsman perwakilan NTB terkait pengelolaan Rumah Sa-
kit dan tata kelola Puskesmas untuk bidang kesehatan. Pungutan liar, proses PPDB, pemotongan bantuan siswa miskin, pelayanan administrasi pendidikan untuk bidang pendidikan. Pembebasan lahan terkait ganti rugi dan konpensasi untuk ke PU-an. Pengelolaan Aset, kasus mutasi guru, dan status kepegawaian untuk layanan di Setda Dompu. Kepastian pelayanan perijinan terkait Perijinan Terpadu. Pemberhentian staf Desa terkait tata kelola Pemerintahan Desa. Konsep baru pelayanan publik yaitu akomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik melalui proses dialog publik yang rasional. Sehingga fungsi pemerintah kini melayani dan publik itu warganegara dan bukan klien atau pelanggan. Karena tujuan dari pelayanan publik untuk kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara, batas yang jelas antara hak, kewajiban, wewenang, dan larangan. Menggunakan sistem yang layak dan perlindungan masyarakat. Tawaran Ombudsman Perwakilan NTB ini mendapat respon baik dari anggota DPRD Dompu yang ingin menghadirkan DPRD periode 2019 – 2024 ini lebih baik dan transparan. Untuk memulai itu mestinya dimulai dari kinerja Dewan den-
gan memberikan alur yang jelas setiap surat dan pengaduan. “Kita sangat berterimakasih, kita harus sambut dengan cepat melalui kerjasama DPRD Dompu dengan Ombudsman perwakilan NTB agar DPRD Dompu menjadi pusat pengaduan layan publik di daerah,” kata Syafruddin, STP ketua Fraksi Gerindra DPRD Dompu. Sesi materi layanan publik oleh Ombudsman ini cukup hidup dan menjadi ajang curhat
serta pengaduan bagi wakil rayat atas layanan publik di NTB. Tidak hanya layanan publik oleh jajaran Pemda, tapi juga soal layanan publik oleh aparat keamanan. “Kami pastikan setiap pengaduan kami layani dan akan selesaikan, hanya persoalan waktu saja. Dari sekian banyak pengaduan yang diterima, penyelesaiannya mencapai 95 persen,” ungkap Adhar Hakim kepala perwakilan Ombudsman NTB. (ula/*)
(Suara NTB/ula)
FOTO BERSAMA - Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, foto bersama anggota DPRD Dompu usai menyampaikan materi di Hotel Lombok Astoria Mataram, Selasa (15/10) siang.
asa, Rp57 ribu per sak. Kalau ada kenaikan paling Rp1.000 dan Rp2.000 untuk biaya transportasi dan buruh,” katanya. Victor menambahkan, tingginya harga semen Tonasa hanya berkisar Rp60 ribu per sak lantaran ada biaya operasional dari distributor ke pengecer sebesar Rp1.000 per sak. Serta gaji buruk muat Rp2.000 per sak. “Paling Rp60 ribu per sak, tidak sampai Rp90 per sak. Karena digudang distributor harga semen Rp57 per sak,” katanya. Terpisah, Kabag Perekonomian Setda Pemerintah Kota Bima, Ruslan SE mengakui adanya kekosongan dan kelangkaan semen di Kota Bima. Tidak hanya satu merek tapi
semua merek semen yang ada. “Memang ada kelangkaan. Kita sudah lakukan inspeksi mendadak (Sidak) dua kali dengan menyasar gudang distributor semen di Kota Bima,” katanya. Berdasarkan hasil sidak yang telah dilakukan, kelangkaan semen yang terjadi di Kota Bima ada beberapa faktor. Salahsatunya lantara keterlambatan kapal muat yang membawa semen dari gudang pabrik ke distributor. “Kita tetap pantau dan sidak terkait persoalan semen ini. jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ditengah kekosongan stok semen ini,” pungkasnya. (uki)
Terduga ”Illegal Fishing” di Utan Kembali Ditangkap
Sumbawa Besar (Suara NTB)Dua nelayan Desa Bajo, Kecamatan Utan, ditangkap Satuan Polairud Polres Sumbawa terkait dugaan illegal fishing. Nelayan berinisial AR (50) dan R (20) ini ditangkap saat hendak menangkap ikan menggunakan bom di pantai desa setempat, Kamis (17/10) lalu sekitar pukul 05.30 Wita. Informasinya, salah satu terduga sudah sering ditangkap dalam kasus yang sama. Kasat Polairud Polres Sumbawa, IPTU Lalu Punia Asmara kepada wartawan membenarkan penangkapan tersebut. Terduga pelaku yang merupakan paman dan keponakan ini diamanakan di Pantai Desa Bajo, Utan, sekitar 15 meter dari bibir pantai saat hendak menangkap ikan menggunakan bom. Dari tangan mereka berhasil diamankan barang bukti berupa satu unit sampan tanpa katir, dua
unit mesin ketinting 20 PK, satu unit kompresor lengkap dengan selang, 6 botol bom ikan dan barang bukti lainnya. Dijelaskannya, salah satu terduga pelaku yakni AR merupakan pemain lama. Penangkapan kali ini merupakan penangkapannya yang keempat kali dalam kasus yang sama. Yakni dua kali ditangkap oleh Dit Polairud Polda NTB dan dua kali oleh Sat Polairud Polres Sumbawa. “Satu orang pemain lama yakni AR. Ini yang keempat kali dilakukan penangkapan,” terangnya. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Penyidikan ini dilakukan langsung oleh penyidik Sat Polairud Polres Sumbawa. “Proses sidik dilakukan oleh Sat Polairud Polres Sumbawa. Karena Karena kita punya unit Gakkum/penyidik Satpolairud Polres Sumbawa,” tandasnya. (ind)
Disperindag Tak akan Tolerir Penjualan Elpiji di Atas Rp20 Ribu Dompu (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, tidak akan memberi toleransi pangkalan Elpiji yang menjual barang subsidi pemerintah tersebut diatas harga Rp20 ribu/tabung. Karena dengan harga maksimal ini saja mereka sudah meraup untung besar dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp16.500. “Kalau di atas Rp20 ribu/ tabung itu sulit kita bisa toleril,” kata Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar di ruang kerjanya. Informasi tingginya patokan harga penjualan Elpiji 3 Kg oleh sejumlah pangkalan diakui sudah diterima, yakni kisaran Rp22-Rp25 ribu/ tabung. Untuk itu, pihaknya bersama bagian pengawasan dalam waktu dekat akan terjun operasi lapangan. Jika ditemukan pelanggaran tersebut, H. Iskandar memastikan akan langsung menerbitkan surat peringatan awal. Bahkan tidak hanya untuk pangkalan melainkan agen juga terkena imbas karena merekalah yang berwenang membuat papan Het dan mengawasi penerapannya. Diperkenankannya penjualan Elpiji 3 Kg dengan harga maksimal Rp20 ribu yang notabene jauh di atas HET tersebut tidak lain karena pertim-
bangan sikologi semata. Di mana pihaknya ingin para pengusaha pangkalan bisa memutar modal besar yang telah dikeluarkan untuk pembelian tabung terlebih dahulu baru dituntut mengacu pada aturan yang ada. “Sebelum modal ini berputar kita ndak mau terlalu tekan, terus terang saja karena pertimbangan sikologi bukan karena aturan. Kalau secara aturan jelas tidak bisa dan itu melanggar,” jelasnya. Pangkalan Elpiji yang tersebar di hampir semua Desa/Kelurahan ini memang sebagian besar dari mereka yang sebelumnya menjual Minyak Tanah (Mitan). Walaupun sebetulnya tak diperiotaskan karena banyak ditemukan pelanggaran, tetapi sebagai langkah awal ia tak mau mempersoalkannya. Namun sebagai catatan Pertamina, tegas dia, orang-orang yang sudah ditetapkan tersebut mesti dievaluasi dalam jangka waktu tertentu guna memastikan tidak terjadinya pelanggaran izin dan sebagainya seperti saat mereka mengelola pangkalan Mitan. “Harus dipantau terus orang-orang ini biar tidak terulang lagi pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Untuk pasokan Mitan dengan sendiri pasti akan ikut berkurang juga ke depan,” pungkasnya. (jun)
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada Serentak
Berkarya Himpun Kekuatan Sesama Parpol Kecil
(Suara NTB/ist)
BJS bersama dengan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah serta Dewi Noviani yang direncanakan akan menjadi pasangan NoviBJS dalam Pilkada Sumbawa 2020 mendatang.
Pilkada Sumbawa
Paket Novi - BJS Mulai Diperkenalkan ke Publik Mataram (Suara NTB) – Terhitung mulai bulan depan DPD PAN Kabupaten Sumbawa akan memulai tahapan resmi untuk menyambut perhelatan politik Pilkada serentak 2020 mendatang, yakni membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung berlaga. “DPD PAN Kabupaten Sumbawa akhir bulan ini akan membentuk Tim Pilkada sesuai dengan arahan DPP PAN. Kemudian tim Pilkada ini akan membuka pendaftaran bakal calon,” ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam, kepada Suara NTB, Kamis (17/10) kemarin. Pembentukan tim Pilkada tersebut dilakukan karena konstelasi politik jelang Pilkada serentak 2020 telah mulai menghangat. Hal itu terlihat dari manuver sejumlah figur bakal calon yang digadang-gadang bakal tampil maju, mulai agresif bergerak menjajaki dukungan partai politik untuk dijadikan kendaraan politiknya pada Pilkada. “Konstalasi politik dalam menghadapi pilkada 2020 di Sumbawa sudah mulai menghangat. Sejumlah parpol telah melakukan komunikasi yang intens dan mulai menggerakkan proses di internalnya masing-masing, termasuk dengan PAN sendiri,” kata mantan anggota DPRD NTB yang akrab disapa BJS itu. Tetapi, meski membuka pendaftaran bakal calon lewat tim Pilkada tersebut, PAN juga telah menyiapkan kader internalnya untuk diajukan menjadi kandidat bakal calon. Dia adalah Ketua DPD PAN Sumbawa sendiri yakni BJS, yang disiapkan sebagai kandidat bakal calon Wakil Bupati. “Namun sebelumnya melalui proses internal yang terbuka PAN Sumbawa telah menyiapkan kadernya, BJS untuk maju sebagai bakal Cawabup. Sedangkan proses pembukaan pendaftaran saya kira hanyalah salah satu dari beberapa metode dalam penjaringan bakal calon,” katanya. Dengan tim Pilkada yang akan dibentuk ini kemudian PAN bergerak untuk membangun komunikasi politik dengan Parpol lainnya dalam rangka menjajaki dan menggalang koalisi dalam menghadapi Pilkada 2020. Tim Pilkada tersebut juga untuk menentukan arah dukungan yang akan diberikan. “Tim Pilkada ini untuk mengkonsolidasikan kader partai di internal dan komunikasi politik secara kelembagaan partai ke eksternal. Ketika sudah ada bakal calon dari internal partai, Tim Pilkada bertugas untuk menyelaraskan dan membangun komunikasi yang intens dengan mitra bakal calon pasangan dan mitra koalisi,” jelasnya. Pada kesempatan itu, BJS juga mengungkapkan bahwa dirinya selaku kandidat bakal calon Wabup di Sumbawa juga telah menjalin komunikasi politik yang cukup intens dengan salah satu bakal calon Bupati, yakni Dewi Noviani, tak lain adik kandung dari Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah. Disampaikan BJS, Paket Novi-BJS nyaris rampung, karena kedua figur telah memiliki kesamaan visi-misi dalam membangun Sumbawa ke depan. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, rencana paket tersebut telah mulai disosialisasikan. Bila paket ini terbentuk, maka bisa menjadi ancaman serius bagi kandidat petahana. “Fakta di lapangan kedua calon ini telah bergerak seirama dalam mensosialisasikan dirinya ke tengah masyarakat. Ini bisa kita lihat dengan jargon yang sama yaitu NOVI BJS Menuju Sumbawa Gemilang. dan di beberapa tempat telah dibentuk Relawan NOVI - BJS,” pungkasnya. (ndi)
Isi Jabatan Lowong
Demokrat Rapikan Mesin Politik Jelang Pilkada Mataram (Suara NTB) – Jelang menghadapi Pilkada serentak 2020, Partai Demokrat akan merapikan mesin politiknya, yakni dengan mengisi jabatan-jabatan pada struktur partai yang kosong karena ditinggalkan pada Pemilu 2019 lalu. Posisi yang lowong pada struktur partai tersebut banyak yang memiliki peran strategis untuk kepentingan menghadapi Pilkada 2020. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri. Ia menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melaku(Suara NTB/dok) kan pengisian terhadap beTGH. Mahalli Fikri berapa jabatan lowong tersebut. “Kita akan rapikan mesin politik dulu, kita akan isi beberapa jabatan di pengurus partai yang lowong,” katanya. Diketahui jelang Pemilu 2019 lalu, sejumlah politikus Partai Demokrat secara berjamaah memilih mengundurkan diri dari struktur kepengurusan, dan memilih berimigrasi ke partai lain. Di DPD Partai Demokrat NTB sendiri beberapa jabatan yang masih lowong sampai sekarang ini adalah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) kemudian Wakil Ketua II, serta sejumlah posisi penting lainnya. Jabatan posisi penting yang lowong tidak hanya terjadi di tingkat pengrus DPD Demokrat NTB saja. Hal serupa juga banyak terjadi di pengurus DPC kabupaten/kota lainnya, terutama di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Karena itu, dalam rangka memaksimalkan kerja mesin politik partai dalam menghadapi Pilkada serentak 2020, Demokrat berencana untuk terlebih dahulu merapikan mesin politik dengan mengisi jabatan-jabatan yang lowong tersebut. Pada kesempatan yang sama, Mahalli juga menegaskan bahwa partai juga di satu sisi telah sangat siap untuk menghadapi Pilkada serentak 2020. Pihaknya bahkan telah menyiapkan sejumlah kadernya untuk diturunkan bertarung. “Demokrat sudah hampir rampung untuk Pilkada. Kita sudah punya calon, pembicaraan kita juga sudah sangat jauh. Tinggal menunggu proses persetujuan DPP,” ungkap Mahalli. Pada Pilkada 2020 mendatang, Demokrat tidak akan membuka pendaftaran bakal calon, pasalnya Demokrat akan memprioritaskan kadernya untuk tampil bertarung. Jika pun ada daerah tertentu yang tidak ada kadernya yang siap untuk maju, Demokrat tidak akan mendemokratkan orang untuk dicalonkan. “Kita tidak mau lagi mendemokrat-demokratkan orang, sudah cukup pengalaman kita. Sekadang politik Demokrat itu, hanya ada dua pilihan power or money,” tegasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) – Meskipun menjadi partai gurem, karena memiliki raihan kursi yang relatif kecil di daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, tidak lantas membuat Partai Berkarya hilang percaya diri untuk menunjukkan eksistensi politiknya. Berkarya berkomitmen untuk ikut mengambil peran besar dalam konstelasi politik Pilkada 2020, dengan mengajukan kadernya untuk tampil maju bertarung. Untuk Pilkada serentak 2020, Partai Berkarya memastikan diri akan mendorong dan mendukung penuh bagi kader mau maju berlaga di Pilkada. Untuk saat ini, berkarya telah menyiapkan dua kader untuk didorong maju. “Ada dua kader kita yang sudah menyatakan diri siap maju di Pilkada,” ungkap Sekretaris DPW Partai Berkarya NTB, Lalu Indra Jaya saat dikonfirmasi wartawan. Dua kader yang bakal didorong maju tersebut yakni, Ketua DPC Partai Berkarya Kota Mataram, Lalu Wira
Sakti, dan ketua DPC Partai Berkarya kabupaten Dompu, Ilham Yahyu. Kedua kader tersebut sudah menyampaikan kepada DPW Partai Berkarya NTB terkait keinginan mereka untuk maju bertarung dalam perebutan kursi kepala daerah di daerah masing-masing. Pihaknya pun memberikan dukungan penuh bagi tampilnya dua kadernya itu dalam kontestasi di Pilkada 2020. Sekalipun raihan kursi yang dimiliki Partai Berkarya di kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada relatif kecil, dan tak cukup kuat untuk bangun posisi tawar dengan parpol lainnya dalam jalin koalisi di Pilkada. Sebaran kursi yang dimili-
ki Berkarya di Kota Mataram, Lombok Tengah, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan kabupaten Sumbawa, hanya masing-masing mengemas raihan satu kursi. Meski demikian, Berkarya tetap akan melakoni berbagai strategi dan taktik politik untuk meningkatkan posisi tawar dengan parpol lainnya di Pilkada. Salah satunya yakni Partai Berkarya siap melibatkan tokoh nasional untuk mengkampanyekan figur diusung Berkarya di Pilkada. “Kita total dukung kader maju di Pilkada,” ucapnya. Partai Berkarya akan tetap membuka penjaringan calon kepala daerah akan diusung di Pilkada. Dengan penjaringan tersebut pihaknya akan mem-
berikan keluasan kepada figur manapun untuk daftar di bursa calon kepala daerah Partai Berkarya. Sesuai jadwal pihaknya akan membuka penjaringan pada akhir Oktober atau awal November ini. “Sedang kita persiapkan untuk penjaringan,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPC Partai Berkarya kota Mataram, Lalu Wira Sakti membenarkan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada DPW Berkarya NTB terkait keinginan dan kesiapan dirinya maju di Pilkada kota Mataram. Sebagai bentuk keseriusan dirinya maju bertarung di Pilkada, saat ini dirinya sedang melakukan lobi dan jalin komunikasi politik dengan sejumlah parpol. Terutama parpol memiliki raihan suara kecil. Ia sedang berupaya menginisiasi parpol yang memiliki raihan suara kecil tersebut untuk bisa bergabung dalam koalisi di Pilkada. Misalnya, Berkarya, Hanu-
ra, NasDem dan PKPI. Keempat parpol itu sama-sama mengemas raihan satu kursi. Sementara parpol tak meraih kursi yakni, PBB, Perindo, PSI. “Nah. Jika parpol itu solid bergabung maka raihan gabungan suara parpol itu melebihi 20 persen suara. Sehingga gabungan koalisi parpol itu bisa untuk mengusung paslon di Pilkada,” jelasnya. Apakah dirinya menjadi orang nomor satu atau nomor dua, Ia menyerahkan itu semua kepada dinamika dan situasi politik ada. Namun terpenting, Pihaknya bisa tampil bertarung di Pilkada kota Mataram, meskipun hanya menjadi calon wakil. Pasalnya, Pihaknya sadar sebagai pendatang baru di pentas politik, Pihaknya membutuhkan pengalaman dan daya juang lebih untuk memahami dinamika politik. “Dengan mengacu itu, saya mungkin lebih jadi orang nomor dua saja dulu,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
DIBAWA - Tersangka TPPO Arab Saudi, HS dibawa ke ruang tahanan usai pemeriksaan.
TPPO Arab Saudi
Satu Perekrut Masih Diburu Mataram (Suara NTB) – Perekrut pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Arab Saudi belum semua ditangkap. Dua perekrut PMI meninggal di Mekkah, Arab Saudi sudah dijebloskan ke sel tahanan. Masih ada satu pelaku lagi yang masih diburu. “Satu pelaku lagi masih kita buru. Sama dia, perekrut,” ungkap Kasubdit IV Remaja Anak Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati dikonfirmasi kemarin. Sebanyak empat korban
meninggal dunia akibat kebakaran di Attaqwa, Mekkah, Arab Saudi Juni lalu. Dua tersangka perekrut korban yang diduga PMI ilegal itu sudah ditangkap. Mereka, yakni tersangka Hj SA (47) dan HS (50). Dua tersangka memberangkatkan para korban secara tanpa prosedur sehingga ilegal. “Yang satu lagi belum bisa kita ungkap identitasnya. Yang jelas tim penyidik sudah mendalami. Mudah-mudahan dapat segera kita temukan untuk diproses,” terangnya.
Meski masing-masing tersangka perekrut berbeda, namun modus yang dijalankan sama. Seperti memberikan uang kepada keluarga korban sebagai bagian dari iming-iming untuk meyakinkan korban. Besarannya Rp5 juta. Tersangka HS merekrut Ida Rohayani, warga Kelurahan Renteng, Praya, Lombok Tengah pada akhir 2017. Tersangka memalsukan KTP korban untuk dokumen keberangkatan. Korban lebih dulu dititipkan di Jakarta se-
belum berangkat ke Mekkah. “Para pelaku ini sebagai perekrut. Mereka punya sponsor masing-masing untuk memberangkatkan korbannya ke luar negeri. Korban Cuma ditampung, tidak ada pelatihkan,” terangnya. Tersangka SA menggunakan modus yang sama untku merekrut Siti Nurjanah asal Kelurahan Jago, Praya, Lombok Tengah. Tersangka memberi keluarga korban bayaran sebesar Rp2 juta. Korban lalu diberangkatkan
ke Arab Saudi via Surabaya. Total empat PMI asal Lombok NTB meninggal dunia dalam kebakaran rumah penampungan di Attaqwa, Mekkah, Arab Saudi Rabu (20/5) lalu. Korban meninggal itu antara lain Siti Nurjani (24) warga Meteng, Keluarahan Prapen, Praya, Lombok Tengah; Kaini (32) warga Wakul Kelurahan Renteng, Lombok Tengah; Lalu Praya Ida Royani (37) asal Grantuk, Kelurahan Renteng, Praya; dan Tari Asma (19) asal Tongkek, Batunyale. (why)
OTT SNVT PP NTB
Kenaikan Harga Semen
Siapkan Sanksi Cabut Izin Penahanan Tersangka Diperpanjang Distributor Nakal
Mataram (Suara NTB) – Kenaikan harga semen belum menunjukkan indikasi adanya permainan distribusi. Anomali harga dan stok tidak ada muncul. Harga semen yang merangkak dipicu stok yang tersendat. Harga naik di tingkat eceran. “Yang kita awasi distributor dari pabrik, distributor wilayah, subdistributor, sama yang toko-toko,” tegas Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, Kamis (17/10). Ketua Satgas Bahan Bangunan NTB ini menegaskan pengawasan itu sudah berlangsung selama dua bulan belakangan ini. Seiring kenaikan harga semen. Awalnya diselidiki dugaan penimbunan. “Selama tidak ada penimbunan, tidak ada kartel, kita tidak bisa masuk ke situ untuk penindakan,” jelasnya. Dia menambahkan, mekanisme yang sudah dipakai untuk mengintervensi harga yakni dengan operasi pasar. Dia mengantisipasi pergerakan harga. Apabila masih ada kenaikan harga, maka upaya tegas
(Suara NTB/dok)
Syamsuddin Baharudin yang bisa dilakukan dengan sanksi administratif. “Jadi pakai teguran lisan dulu, tertulis, kalau masih bandel cabut izinnya. Kita masuk nanti terkait penegakan hukum kalau aada yang menimbun,” terang Syamsuddin. Dia mengungkapkan kelangkaan semen disebabkan pabrik salah satu produsen di Tanjun, Kalimantan Selatan sedang masa pemeliharaan. produsen mengalihkan suplai melalui Citeurup, Jawa Barat. Dinas Perdagangan selama
dua hari, Rabu dan Kamis memberondong pasar dengan semen seharga Rp58 ribu per zak. Gelaran operasi pasar itu untuk menormalkan harga semen yang kini tembus sampai Rp85 ribu per zak. “Dengan operasi pasar ini, harga semen diharapkan kembali normal. Kalau dari Polda NTB itu mendampingi,” tutup Syamsudin. Operasi pasar masih akan digelar sesuai dengan kebutuhan penetrasi harga. Kasubdit II Indagsi Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Fery Jaya Satriansyah menjelaskan, pihaknya memantau rantai distribusi semen mulai dari hulu sampai diecerkan di hilir. Upaya awal masih dengan imbauan. “Kita masih awasi distributor maupun pengecer dan konsumen yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga semen,” tegasnya. Operasi pasar semen digelar di lima kabupaten/kota di Pulau Lombok mulai Rabu (17/10) kemarin. Dikhususnya di wilayah yang sedang ramai pembangunan rumah tahan gempa (RTG). (why)
Mataram (Suara NTB) – Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Kementerian (SNVT PP) PUPR Provinsi NTB Bulera bakal mendekam di sel tahanan lebih lama. Pasalnya, penyidikannya belum selesai sehingga penyidik memperpanjang masa penahanannya. “Sudah kita perpanjang penahanannya,” ujar Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo dikonfirmasi Jumat (17/10) kemarin. Dia menjelaskan, perpanjangan masa penahanan tersangka itu untuk keperluan penyidikan. “Kita kan masih pemberkasan sebelum dikirim ke jaksa,” imbuhnya. Sejauh ini, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram sudah memeriksa sejumlah saksi. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus (PPK Rusun dan Rusus) SNVT PP NTB. Kemudian, Kepala Urusan Umum/Keuangan SNVT PP NTB, direktur PT JU. Untuk pemeriksaan pihak Kementerian PUPR RI, Joko mengaku belum ada penjadwalan. Pemeriksaan pihak dari pusat nantinya menyusul berdasarkan kebutuhan penyidikan. Tersangka Bulera ditangkap dalam operasi tangkap
(Suara NTB/dok)
Joko Tamtomo tangan, Rabu (25/9) sore. tersangka ditangkap di ruang kerjanya selesai menerima uang tunai Rp100 juta dari kontraktor CV JU. Uang itu diduga terkait permintaan tersangka terhadap kontraktor. Tersangka meminta uang sebagai dalih syarat administrasi tak resmi pencairan termin. Modusnya, kontraktor harus menyetor dulu agar termin pembayaran proyek dicairkan. Kontraktor, CV JU sedang mengerjakan proyek Rusun Ponpes Al-Kahfi di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dengan kontrak senilai Rp3,49 miliar. (why)
SUARA NTB
Jumat, 18 Oktober 2019
Halaman 9
Bupati Warning Rekanan
Sejumlah Proyek Dikhawatirkan Molor
Giri Menang (Suara NTB) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun kembali turun melakukan inspeksi mendadak (sidak, red) ke enam proyek sebagai sampel dari keseluruhan proyek infrastruktur. Didampingi Sekda, Asisten II, beberapa Kepala OPD, serta didampingi juga oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah. Tim tersebut sengaja menyasar enam proyek yang bersumber dari pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena menyangkut ketatnya DAK serta capaian realisasi atau progress pembangunannya dianggap masih kurang cepat. Sejumlah pengerjaan proyek pun dikhawatir molor. Sidak selama dua hari dengan menyasar proyek pembangunan dermaga di Senggigi, Puskesmas Sesela, dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) di hari pertama Rabu (16/10). Sidak kemudian dilanjutkan ke Pasar Eyat Mayang, Ruas Jalan sepanjang 3,3 Kilometer di Tela-
ga Lebur Sekotong, dan Puskesmas Pelangan di hari kedua, Kamis (17/10). Bupati Lombok Barat beserta rombongan menemukan beberapa kekurangan capaian dari yang seharusnya berdasarkan target yang ditetapkan. Kekurangan tersebut terdapat di hampir semua proyek yang disidaknya. Selama sidak, banyak temuan yang mereka dapatkan. Di hari pertama sidak, hampir semua proyek mengalami keterlambatan sekitar 1-2 persen dari yang ditargetkan. Kecuali untuk pembangunan dermaga di Senggigi yang memang memiliki spesifikasi khusus sehingga deviasi antara target
dengan realisasi pekerjaannya sampai 8 persen lebih. Kondisi serupa juga ditemukan saat sidak di Pasar Eyat Mayang di hari kedua. Secara kasat mata progres pelaksanaan proyek cukup lamban, namun karena jenis pekerjaan berupa pemasangan kap rangka baja adalah jenis pabrikasi, maka pekerjaan tersebut menunggu kap baja yang sedang dalam pembuatan. Pantauan lapangan yang cukup unik ditemukan pada pembangunan ruas jalan Telaga Lebur-Kedaro di Sekotong yang sesungguhnya panjang jalan tersebut adalah 3,3 kilometer. Namun poyeknya sendiri hanya membiayai
LOTTE Grosir Resmi Beroperasi, Bantu UMKM Lokal Kembangkan Usaha
(Suara NTB/azm)
RESMIKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah meresmikan pembukaan LOTTE Grosir Kamis kemarin. Mataram (Suara NTB) – Ekonomi di Provinsi NTB berangsur-angsur membaik dan terus berkembang pascagempa bumi yang terjadi tahun 2018 lalu. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan LOTTE Grosir mengambangkan usahanya di Mataram, NTB. Terlebih Provinsi NTB dinilai memiliki potensi yang cukup besar untuk terus berkembang di segala sektor. President Director LOTTE Grosir, Joseph Buntaran saat memberikan sambutan pada kegiatan Grand Opening Kamis (17/10) di Mataram mengatakan, kehadiran LOTTE Grosir di Kota Mataram bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah ini. LOTTE Grosir yang terletak di Jalan AA Gde Ngurah No 9 Kompleks Central Plaza, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kota Mataram ini merupakan toko yang ke 32 yang tersebar di Indonesia. “Ini pembukaan toko kami yang ke 32 di Kota Mataram. Berharap kehadiran LOTTE Grosir di Kota Mataram bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian di NTB, khususnya di Kota Mataram,” ujarnya.
Dalam mengembangkan usaha, pihaknya menyusun beberapa strategi seperti melibatkan para UMKM untuk bisa menjadi penyedia barang bagi LOTTE Grosir. Sehingga barang – barang yang dijual di LOTTE Grosir banyak didatangkan dari pelaku usaha lokal. Ini artinya, keberadaan retail modern ini tidak akan mematikan usaha kecil di setiap daerah, salah satunya di Kota Mataram. “Kita juga mengundang kehadiran usaha mikro seperti yang ada di luar. Kalau di dalam kita sudah siapkan bahwa usaha mikro itu sangat berfungsi sebagai suplayer untuk menjual produknya ke kita,”katanya. Selain itu, untuk mengembangkan usaha kecil di Kota Mataram, LOTTE Grosir bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) NTB. Kerjasama yang terjalin yaitu berupa bantuan kepada lima UKM berupa rombong, barang dagangan dan mesin pembayaran elektronik. “Kita bekerjasama dengan BAZNAS untuk memberikan giving back kita kepada masyarakat sekitar,” Joseph Buntaran.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah juga memberikan apresiasi terhadap perusahaan LOTTE Grosir. Pasalnya dunia usaha ini mengakomdir produksi pertanian yang ada di NTB. Sehingga keberadaannya dipastikan tidak akan mematikan pelaku usaha kecil. “Konsep LOTTE Grosir ini menarik karena menghidupkan petani lokal untuk hadir di sini menghidangkan produknya. Permintaan kami, mudahan petani lokal, UKM lokal agar dibimbing, agar merasa nyaman dan menjadikan LOTTE Grosir menjadi rumahnya sendiri,” ungkapnya. Diharapkan, perusahaan ini bisa mengembangkan usahanya ke 10 kabupaten/ kota di NTB. Karena Pemda juga akan berupaya untuk membantu mempermudah mendapatkan perizinan. “Tugas kami sebagai pemerintah untuk memastikan bahwa kami dan Kota Mataram bersahabat dan berupaya memberi rasa aman dan nyaman bagi investor di daerah ini,”ujar Gubernur NTB. Gubernur juga mengingatkan agar dalam menyalurkan CSR, LOTTE Group ini memiliki konsep yang unik, yang tidak hanya memberikan donasi, tapi ada kegiatan berkala. “Mudah-mudahan ada kegiatan berkala dari Lotte Group, untuk mengirim petani dan UKM kita ke Korea supaya wawasannya semakin bertambah dan mengerti betul, bagaimana berbisnis ala Korea, sehingga LOTTE Group ada di hati masyarakat yang ada di desa-desa,” harap Gubernur. (kmb/azm)
sepanjang 2 kilometer. Menurut pengakuan kontraktor yang mengerjakannya, pihaknya telah melakukan pengaspalan sepanjang 2,68 Kilometer, yaitu 1,3 kilometer di ujung utara dan 1,38 kilo meter di ujung selatan dengan menyisakan jalan yang tanpa aspal di tengah-tengahnya. Pengakuan kontraktor yang tidak ingin namanya disebut, hal itu berdasarkan permintaan masyarakat yang disetujui oleh pemerintah. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hj. Lale Prayatn memastikan para kontraktor sudah mencari jalan ke luar sendiri terhadap persoalan material. Kecuali yang sifatnya pabrikasi. Namun Lale mengingatkan agar sebelum musim hujan datang, beberapa item pembangunan yang sifatnya struktur dan yang utama sudah bisa rampung sehingga tidak akan mempengaruhi progres pekerjaan. (her)
(Suara NTB/her)
SIDAK - Bupati dan wabup memimpin langsung sidak proyek ke sejumlah titik
Penyair NTB, Irma Agryanti Terpilih Raih KSK 2019 Mataram (Suara NTB) – Penyair asal Lombok, Provinsi NTB,IrmaAgryantiterpilihmeraih Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) 2019kategoripuisiuntukbukupuisinyaberjudulAnjingGunung.Pemberian penghargaan dilakukan di salah satu Plaza di Jakarta, pada Rabu (16/10) malam. KSK merupakan penghargaan bergengsi di Indonesia untuk buku sastra yang terbit setiap tahunnya. Selain buku kategori puisi, KSK juga memberikan penghargaan bagi buku cerita pendek. Di tahun 2019 ini, selain Irma Agryanti, seorang cerpenis asal Kabupaten Lombok Utara (KLU), Arianto Adipurwanto dengan bukunya berjudul Bugiali masuk daftar pendek atau lima besar KSK kategori prosa. Irma Agryanti merasa sangat senang atas dipilihnya buku karyanya pada KSK tahun 2019 ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawannya di Komunitas Akarpohon, Mataram. Ia juga menyampaikan bahwa sastra di daerah membutuhkan penghargaan seperti ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya di komunitas saya, komunitas kecil dari daerah. Saya dari Lombok, jadi sastra di daerah memang butuh pengharggan
seperti ini. Saya berharap kawan-kawan saya di Komunitas Akarpohon bisa terpacu menulis lebih besar, bisa skala nasional. Semoga kusala sastra bisa berumur panjang,” ujar Irma yang puisi-puisinya dimuat di berbagai media massa, termasuk Suara NTB. Irma Agryanti bergiat di Komunitas Akarpohon. Ia diundang dalam pertemuan penyair nusantara VI pada tahun 2012, Fokus Sastra di Bandung tahun 2014, Temu Sastra Kepulauan VIII di Makasar tahun 2014, Makassar International Writers Festival pada tahun 2016. Puisinya juga masuk dalam tulisan pilihan Makassar International Writers Festival; Dari Timur Vol 1. Buku Puisi perdananya berjudul Requiem Ingatan terbit tahun 2013. Lima Besar Sementara itu, Arianto Adipurwanto dengan bukunya berjudul Bugiali berhasil masuk lima besar KSK tahun 2019 ini. Namun belum beruntung terpilih meraih KSK tahun 2019. Ia mengatakan belum pernah membayangkan akan masuk daftar panjang, apalagi daftar pendek KSK. Untuk diketahui, panitia KSK mengumumkan daftar panjang sebanyak 10 buku un-
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Peraih Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) 2019 kategori puisi, Irma Agryanti (kiri) dan Arianto Adipurwanto berfoto bersama seusai menerima piagam penghargaan, di Jakarta, Rabu (16/10) malam. tuk setiap kategori, baik prosa maupun puisi. Nantinya daftar panjang itu akan disaring lagi menjadi daftar pendek atau lima besar, kemudian menetapkan satu karya terbaik untuk menerima penghargaan KSK. “Ketika ternyata saya masuk daftar pendek KSK, saya merasa senang tentu saja. Namun, dalam sastra, saya percya kita tidak boleh hanyut dalam euforia,” ujar Arianto yang lahir di Selebung, Lombok Utara 1 November 1993. Arianto belajar dan bergiat di Komunitas Akarpohon sejak tahun 2015. Cerpen-cerpennya
telah disiarkan di pelbagai surat kabar dan situs online, termasuk di harian Suara NTB. Pada tahun 2017 diundang mengikuti Literature & Ideas Festival (LIFE’s) di Salihara, Jakarta. “Perjalanan masih panjang, masih banyak hal yang perlu dikembangkan, diberi perhatian lebih. Apalagi di tempat kita (NTB), jalan sastra itu adalah jalan yang cukup sunyi, apresiasi bukan hal yang perlu diidamidamkan, karena seringkali nggak begitu terasa. Kita harus lebih siap untuk menghadapi kemungkinan kemungkinan terburuk,” ujar Arianto. (ron)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
Halaman 10
STAHN Gde Pudja Gelar Workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional Giri Menang (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) di Hotel Jayakarta, Senggigi, Kamis (17/10) sampai dengan Sabtu (19/10). Tujuan kegiatan itu untuk meningkatkan kualitas dosen dalam bidang pembelajaran. Workshop Perketi STAHN Gde Pudja Mataram dibuka oleh Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., yang mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram. Ia mengatakan, dalam kesempatan kali ini pihaknya memohon bantuan Universitas Mataram (Unram) khususnya
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Unram. Kegiatan ini diikuti oleh 72 dosen. “Kami memohon bantuan dari tim dari Unram, untuk terus memacu diri kami. Dalam kaitan ajaran agama Hindu, masa belajar harus selalu kita tingkatkan, sehingga itu menjadi fase pertama yang harus dilakukan menjadi orang Hindu,” katanya. Dewi menjelaskan, pada workshop tahun ini, tim dari Unram akan memberikan sertifikat yang bisa digunakan untuk pengajuan sertifikasi dosen. Selain itu dari tim Pekerti LPMPP Unram memberikan gambaran bahwa kegiatan tidak sebatas pada workshop, akan ada tiga fase yaitu work-
Siswa SMAN 6 Mataram Diperkenalkan Geopark Rinjani Mataram (Suara NTB) Siswa SMAN 6 Mataram diperkenalkan Geopark Rinjani dalam acara Geopark Goes to School dengan tema Living With Harmoni With Geohazard yang digelar di Laboratorium Kimia SMAN 6 Mataram, Kamis (17/10). Seminar ini merupakan rangkaian acara International Day for Disaster Reduction (IDDR) 2019. Materi pertama disampaikan pemateri dari Geopark Rinjani Meliawati. Para siswa diperkenalkan wilayah geopark Rinjani, sejarah letusan Gunung Samalas, termasuk potensi yang bisa dikembangkan baik dari sektor edukasi, wisata dan ekonomi. Materi berikutnya, Dwi Hardoyo dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB tentang mitigasi bencana. Pada kesempatan itu siswa diajak melihat proses terjadinya gempa bumi, potensi gempa, dan cara mengurangi risiko akibat bencana. Menurutnya, risiko gempa di Lombok cukup tinggi, karena diapit oleh patahan aktif sesar naik belakang di sebelah utara dan zona subduksi di sebelah selatan. Materi ketiga disampaikan oleh Satgas NTB Zero Waste Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB Amir Murzaki. Siswa diajak untuk menjaga lingkungan dengan menempatkan sampah pada tempatnya. Sampah terlebih dahulu dipilah lalu diolah agar tidak menjadi bencana. “Geopark Rinjani yang memiliki potensi luar bisa harus kita jaga. Tadi sudah diperlihatkan keindahan alamnya. Kalau berkunjung ke sana kita harus jaga dengan tidak mengotorinya dengan sampah,” tegasnya. Sementara itu, Kepala SMAN 6 Mataram Sunoto mengapresisasi kegiatan ini. Sunoto berharap agar para siswa mendapatkan ilmu yang baik dan mampu mengambil pelajaran untuk selanjutnya dibagikan kepada teman-teman yang lain. (dys)
shop kali ini sebagai fase pertama dengan pemberian materi beserta praktik. Setelah itu pada tanggal 25 Oktober nanti harus ada presentasi di kampus STAHN Gde Pudja. “Jadi dalam rentang waktu 19 sampai 25 Oktober ada proses bimbingan. Di setiap kelompok ada tim pendamping,” ujarnya. Pada tanggal 30 Oktober mendatang harus sudah ada Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Setelah itu baru akan dapat sertifikat. “Luaran dari kegiatan ini adalah RPS. Tim akan terus memantau aktivitas. Mohon sama-sama belajar dan mendapat hasil untuk kemajuan kita bersama. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dengan Unram,” ujar
Dewi menutup sambutan. Pemateri yang akan menyampakan materi dalam workshop Pekerti yaitu Wakil Rektor 1 Unram, Agusdin, SE., MBA., DBA., dengan materi Kebijakan Kemenristek Dikti tentang pembelajaran di Perguruan Tinggi. Ir. Herman Suheri, M.Sc., Ph.D., dengan materi Pembelajaran Berorientasi KKNI di Era Industri 4.0. Dr. I Wayan Karta, MS., dengan materi Taksonomi Tujuan Pembelajaran. Selain itu, Dr. I Made Sujana, M.A., dengan materi Strategi Pembelajaran Berorientasi KKNI dan SN-Dikti. Drs. H. Mumbrita Sulaimi, M.Pd., dengan materi Analisi Pembelajaran. Dan, Dr. L. Muhaimi, M.Pd., dengan materi Penyusunan Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) dan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM). Wakil Rektor 1 Unram, Agusdin, dalam pemaparan materinya menyampaikan, dalam pengembangan mutu, perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0. “Komponen daya saing secara internal bagaimana kualitas dari tri dharma perguruan tinggi,” katanya. Agusdin menyebutkan Rencana dan Strategi (Renstra) Dikti pada tahun 2015 sampai 2019 antara lain peningkatan mutu, peningkatan relevansi, peningkatan akses, peningkatan daya saing, dan perbaikan tata kelola. “Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) diperlukan supaya sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemenristek
(Suara NTB/ron)
WORKSHOP - Peserta dan pemateri pada Workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja Mataram, bertempat di Hotel Jayakarta, Senggigi, pada Kamis (17/10) sampai dengan Sabtu (19/10). Dikti membuat standar bahwa perguruan tinggi memiliki standar yang sama dalam
mengelola perguruan tinggi, baik input, proses, dan output,” katanya. (ron/*)
Penggunaan Bahasa Indonesia Masih Belum Populer Mataram (Suara NTB) Kantor Bahasa NTB menggelar semarak Bulan Bahasa dan Sastra, Kamis (17/10). Pegelaran Semarak Bulan Bahasa ini dimeriahkan berbagai lomba yang dilaksanakan yaitu baca cipta puisi, pidato, mendongeng, untuk SD, SMP dan SMA sederajat. Kegiatan ini digelar mengingat penggunaan bahasa Indonesia belum populer di tengah pelajar dan di ruang-ruang publik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H. Rusman, SH., MH., yang hadir di acara ini berharap kepada siswa lewat acara ini selain untuk mengikuti berbagai lomba yang disediakan juga agar lebih bisa mengenal sastra dan warisan sastra Indonesia dan juga bangga berbahasa Indonesia sebagai pelajar dan warga Indonesia. Acara ini dilaksanakan setiap tahun pada bulan Oktober, selain untuk menyambut hari lahirnya bahasa Indonesia juga untuk menyemarakkan hari Sumpah Pemuda yang pada salah satu sumpahnya merupakan hal yang paling ingin disampaikan dari acara ini,
yakni berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Prof. Dadang Sunendar, dalam kesempatan itu mengingatkan momentum sumpah pemuda harus jadi momentum untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. “Dalam merayakan sumpah pemuda ini tidak boleh hanya ketiga sumpah tadi tapi betul betul dihayati, diberi makna agar ketiganya memberikan makna yang penting bagi kita semua,” ujarnya. Dijelaskan Dadang Sunendar, sumpah kebahasaan merupakan sebagai sarana pemer-
(Suara NTB/dys)
HADIAH - Kepala Dinas Dikbud NTB di acara semarak bulan bahasa memberikan hadiah pada para pemenang lomba, Kamis (17/10). satu bangsa. Bayangkan dengan ratusan suku dan bahasa setiap daerah, namun dipersatukan melalui bahasa Indonesia.
Sebaliknya beberapa negara yang memisahkan diri karena perbedaan bahasa. sehingga posisi bahasa sangat pent-
ing sebagai pemersatu bangsa Indonesia. “Sumpah pemuda ini maknanya besar sekali,” jelasnya. (dys)
Tingkatkan Kualitas Pendidikan di KLU (Suara NTB/ist)
DIPERKENALKAN - Siswa SMAN 6 Mataram diperkenalkan tentang geopark Rinjani dan upaya meminimalisir korban dari bencana yang terjadi di NTB.
Mataram (Suara NTB) Kesederhanaan, keterbatasan, dan kesulitan tidak membatasi untuk memberi yang terbaik bagi anak didik. Inilah yang dilakukan pelakupelaku pendidikan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) seperti fasilitator daerah (Fasda) Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), Saipudin S.Pd.
Sebagai kepala sekolah di wilayah pelosok tepatnya di SDN 4 Sukadana, Saipudin berusaha memberi yang terbaik bagi kolega dan anak didik tidak hanya di sekolah tempatnya bertugas tetapi juga di sekolah bimbingannya. Dengan status sebagai Fasda, Saipudin bertanggung jawab untuk membimbing para guru di sekolah-
Tingkatkan Profesionalisme dan Kompetensi
Dikbud Nilai Kinerja Kepala Jenjang SD dan SMP Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi serta tugas pokok kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menggelar implementasi terhadap kinerja kepala sekolah (Kepsek) melalui sistem pengukuran kinerja 6 K untuk jenjang SD dan SMP. Dalam implementasi penilaian kinerja kepala sekolah yang dihadiri para pengawas dan kepala sekolah di lingkup Dinas Dikbud Lobar tersebut, Kepala Dinas Dikbud M. Hendrayadi didampingi Kabid Dikdas Haeruddin, dan Ka-
bid GTK H. Suja’i. Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi menegaskan pada penilaian kinerja kepala sekolah ini diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kepala sekolah, terutama terkait karakter. Kepala sekolah selaku manajer harus mampu memberikan tauladan dan karakter yang baik dalam pengembangan sekolah menjadi sekolah yang maju. “Ir. Soekarno pernah mengatakan tidak mungkin membangun sebuah bangsa tanpa membangun karakter,” ujarnya. Menurutnya, program penguatan pendidikan karakter diharapkan menjadi ruh dari pendidikan di Lobar khususnya.
Nilai utama pendidikan karakter tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga pendidik, dan kepala sekolah,” ujarnya. Penilaian kinerja kepala sekolah ini merupakan proses pengumpulan informasi, data, dan fakta otentik tentang kapasitas kepala sekolah dalam memenuhi standar pada tiap unsur pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai kepala sekolah. Selain melakukan penilaian terhadap kinerja kepsek, Dinas Dikbud juga untuk pertama kalinya menggelar seleksi substansi calon kepala sekolah untuk jenjang TK, SD dan SMP. Kegiatan yang diadakan pertengahan tahun ini, dimaksudkan untuk men-
jamin mutu dan pemenuhan standar kompetensi kepala sekolah. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari bupati. Ia berharap berharap agar seleksi ini bisa berjalan lancar. Dalam kesempatan itu bupati menekankan agar para peserta mengikuti seleksi ini dengan baik dan ke depannya dapat menerima inspirasi dan menjadi teladan bagi murid dan para guru selaku kepala sekolah. Para peserta yang terdiri dari satu calon kepala TK, 96 Kepala SD, dan 33 calon Kepala SMP ini akan mengikuti seleksi selama enam hari hingga tanggal 4 Agustus mendatang. (her/*)
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
HADIR - Kepala Dinas Dikbud M. Hendrayadi saat menghadiri penilaian kinerja kepsek jenjang SD dan SMP di Lobar.
SELEKSI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Dikbud saat seleksi calon kepala sekolah jenjang, TK, SD dan SMP.
sekolah dampingannya yaitu SDN 3 Sukadana dan MI Miftahussuar NW Loloan, Bayan. “Bagaimana menciptakan kelas menjadi kelas yang literat, bagaimana memfasilitasi teman-teman agar proses pembelajaran bisa meningkatkan keterampilan anak-anak (siswa) sesuai dengan program yang sedang digalakkan yaitu pembelajaran literasi tahap awal,” ujar Saifudin menjelaskan fungsi Fasda. Hasil pendampingannya terbukti memberi perubahan seperti yang dialami oleh Dian Supiani S.Pd., sebagai guru Kelas 2 SDN 3 Sukadana. Setelah mengikuti pelatihan peningkatan literasi kelas awal yang difasilitasi oleh INOVASI dan pendampingan oleh Saipudin, tampilan kelasnya berubah. Dari yang tidak ada pajangan karya siswa dan media pembelajaran sekarang menjadi semarak ditambah lagi dengan adanya pojok baca. Selain itu, penggunaan media Buku Besar (Big Book) membantu siswa dalam peningkatan kemampuan literasi seperti men-
genal huruf dan membaca. Tampilan denah tempat duduk siswa juga berubah dan ada tampilan huruf di lantai kelas. Selain itu, Dian pun mengetahui cara mengevaluasi kemampuan siswa melalui penilaian formatif (Formative Assessment). Setelah dirinya mengikuti pelatihan dan membuat kelas literat, dirinya mengetes kemampuan membaca anak. Setelah membuat penilaian, dirinya baru tahu siapa siswa yang belum bisa membaca. Namun, setelah melakukan berbagai usaha misalnya mengajarkan menggunakan Big Book yang diajarkan di pelatihan, siswa menjadi semangat. Dengan adanya kelas literat dan pojok baca meskipun waktunya bermain mereka tidak mau keluar main. ''Mereka senang di dalam kelas. Dari segi membaca, mereka sudah ada peningkatan. Mereka sudah bisa mengeja,” ujar Dian. INOVASI di Lombok Utara berfokus pada peningkatan literasi tahap awal yang diimplementasikan dengan melatih
para guru, kepala sekolah dan pengawas. Mereka dibekali dengan konten tujuh unit modul literasi yang kontennya termasuk penggunaan media Big Book, kelas literat dan penilaian formatif (Formative Assessment). Dalam mendampingi para guru, Saipudin tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Ada kalanya para guru sulit mengungkapkan permasalahan di kelasnya. Di sinilah Saipudin dengan tekun membimbing para guru di sekolah dampingannya. “Hambatan-hambatan yang saya alami sejak saya menjadi Fasda mulai dari pra-rintisan, rintisan sampai sekarang ini adalah bagaimana kami bisa mengarahkan guru atau mencari informasi dari guru tentang kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya. “Ke depan apabila program INOVASI ini sudah berakhir di Lombok Utara, saya berharap pihak sekolah baik itu sekolah dampingan atau sekolah saya sendiri maupun sekolah lain yang sudah terkena imbas, agar tetap melaksanakan program ini,'' ujarnya. (ron)
SUARA NTB
Jumat, 18 Oktober 2019
Halaman 11
Taekwondo Janjikan Kejutan di Popnas Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga taekwondo tidak membebankan target medali emas kepada 12 atlet yang akan memperkuat NTB di Pekan Olahraga Nasional (Popnas) di Jakarta, 16-25 November 2019. Namun demikian, pelatih taekwondo PPLP NTB, Irwan Wahyudi Saputra mengatakan atlet taekwondo NTB bakal buat kejutan di ajang multi event olahraga tingkat pelajar nasional itu.
(Suara NTB/fan)
KEJURNAS - Salah seorang peserta sedang berusaha memanjat dinding saat tampil di nomor lead putra umum Kejurnas Panjat Tebing Pelajar dan Umum Gubernur NTB Cup, Kamis (17/10).
Kejurnas Panjat Tebing
Jhoni dan Fajar Rebut Peringkat Tiga Mataram (Suara NTB) Jhoni Kasria dan Muhammad Fajar mengawali pertandingan dengan baik pada Kejurnas Panjat Tebing Pelajar dan Umum di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (17/10). Dua atlet asal NTB itu meraih peringkat tiga di babak kualifikasi nomor lead umum putra yang digelar oleh Mapala Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram). Mereka bersaing ketat dengan dua atlet asal Bali, Himalaya dan Julianto yang juga menempati peringkat tiga dengan sama-sama mengantongi 29 poin. Sementara peringkat satu diraih atlet asal Jawa Timur (Jatim), Yohanes yang meraih TOP poin, dibayangi atlet asal BadungBali, Temi Teli Lasa yang menempati peringkat tiga dengan meraih 30 poin. “Di babak Kualifikasi lead
putra hari ini ada dua atlet NTB yang meraih peringkat tiga,yakni Jhoni dan Fajar. Mereka sama-sama mengantongi 29 poin,” ucap Panitia Pertandingan, Rifaid Muslimin dengan menunjukan data hasil pertandingan. Atas hasil tersebut, kedua atlet NTB, Jhoni Kasria dan Muhammad Fajar berhasil maju ke babak semifinal. Data yang dikeluarkan oleh panitia menyebutkan pertandingan terdapat 18 atlet yang akan maju ke babak semifinal kelas lead putra. Mereka adalah atlet atlet yang mengantongi TOP poin hingga 23 poin. Sementara 11 atlet lainnya tersingkir. Untuk diketahui, dipertandingan babak kualifikasi kategori lead umum putra kemarin melibatkan 39 atlet. Namun hanya 18 atlet yang maju ke babak semifinal, mereka berasal dari berbagai klub FPTI di tujuh provinsi di
Indonesia. Hingga berita ini ditulis, pertandingan semifinal di kategori lead umum putra masih berlangsung. Sehingga hasil babak semifinal belum bisa dipublikasikan. Sementara itu dipertandingan kategori lead umum putri juga masih berlangsung. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kejurnas panjat tebing yang digelar Mapala Fakultas Ekonomi Unram mempertandingkan delapan nomor dari dua kategori yakni lead dan speed. Delapan nomor itu yakni lead pelajar putra dan putri, lead umum putra dan putri, speed pelajar putra dan putri dan speed umum putra dan putri. Event itu melibatkan 75 atlet dari tujuh provinsi di Indonesia yakni, Bali, NTB, Jatim, Jateng, Jogjakarta, Riau dan NTT. (fan)
Ditemui Suara NTB di selasela melatih atlet di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (17/10), Irwan Wahyudi mengatakan kejutan dari cabang olahraga taekwondo akan terjadi setelah melihat prestasi atlet-atlet NTB yang telah berprestasi di level nasional. Khususnya lima atlet PPLP NTB yang turun di kelas berat dipastikan dapat mendulang medali mas di event tersebut. Selain itu ada juga atlet NTB, Rizka Salsa Pertiwi yang saat ini dibina di SKO Ragunan Jakarta juga berpotensi meraih medali emas. “Semua atlet yang kita kirim di Popnas pasti punya peluang meraih medali. Namun saya melihat potensi medali emas ada di lima atlet PPLP NTB. Khususnya atlet
yang turun di kelas tarung punya peluang menyumbang medali emas. Selain itu ada juga atlet NTB,” ucapnya. Untuk diketahui cabang olahraga taekwondo akan menurunkan sebanyak 12 atlet di Popnas 2019. Mereka terdiri dari lima atlet PPLP NTB, enam atlet binaan pengurus Taekwondo Indonesia (TI) NTB dan satu dari SKO Ragunan Jakarta. Dari belasan atlet yang tampil membela NTB di Popnas 2019, Irwan membeberkan terdapat satu atlet yang telah berprestasi di level nasional, bahkan berprestasi nasional. Adalah Rizka Salsa Pertiwi. Diakuinya atlet yang pernah dibina di PPLP NTB belum lama ini berhasil meraih medali emas di event
(Suara NTB/fan)
TAEKWONDO - Atlet taekwondo PPLP NTB sedang menjalani latihan di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (17/10). internasional. Terakhir, Salza meraih satu medali Emas di kelas Poomsae Individu Reconize, satu perak (Individu Freestyle dan satu perunggu (Poomsae Fair – berpasangan - Reconze) di Kejuaraan Internasional Taekwondo Junior di Thailand belum lama ini. Selain Salza, lima atlet PPLP NTB juga berpeluang meraih medali emas, khusunya di kelas berat putri juga pernah meraih medali emas di event nasional tingkat pelajar.
Melihat prestasi yang telah diukir beberapa atlet pelajar di kancah nasional dan internasional, Irwan optimis akan ada kekuatan yang akan dibuat oleh atlet pelajar NTB. Selain pernah meraih prestasi di level nasional, persiapan atlet NTB menghadapi pesta puncak olahraga pelajar nasional itu sudah maksimal. Mereka sudah melakukan persiapan umum dan saat ini sudah memasuki persiapan khusus atau pra kompetisi. (fan)
Pusat Tambah Unit Bantuan Rumah Nelayan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelontorkan bantuan rumah nelayan di desa Poto Tano, kecamatan Poto Tano. Pada program paket keduanya ini, pusat menambah sebanyak 25 unit lagi sehinga total rumah yang diperuntukkan khusus nelayan itu berjumlah 75 unit. “Sebelumnya kan 50 unit. Nah tahun ini 25 unit lagi kita dibantu rumah khusus nelayan di desa Poto Tano oleh Kementerian PUPR,” kata Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman (PUPRPP) KSB, Abdul Azis, ST., M.Eng kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/10). Ia menjelaskan, tambahan 25 unit rumah khusus nelayan di Poto Tano itu bukan yang terakhir. Sebab pada tahun 2020 mendatang, Kementerian PUPR dengan jenis program yang sama sudah
(Suara NTB/ist)
RUMAH NELAYAN – Deretan bangunan rumah khusus nelayan yang merupakan bantuan pemerintah pusat di Kecamatan Poto Tano, KSB. Untuk 50 unit pertama yang kembali menyiapkan sebanytelah selesai dibangun, saat ini ak 50 unit rumah. “Jadi totalnya sampai 2020 sudah mulai ditempati warga kita dapat bantuan rumah penerima. Dijelaskan Azis, khusus nelayan di Poto Tano para nelayan yang menghuninsebanyak 125 unit,” sebutnya. ya sesuai ketentuan dan syar-
at dari Pemda KSB, adalah warga nelayan setempat yang selama ini belum memiliki tempat tinggal sendiri. “Sesuai arahan pak bupati syaratnya nelayan dan belum punya rumah, itulah mereka yang berhak menempati,” paparnya. Sementara 25 unit yang dibangun tahun ini, Azis menyebutkan sedang dalam proses pngerjaan. “Pekerjaan sedang berjalan di lokasi. Targetnya selesai akhir tahun ini,” sambungnya. Disampaikan Azis, pembangunan rumah khusus nelayan bantuan Kementerian PUPR itu merupakan bagian terintegrasi dari hajatan Pemda KSB menata desa Poto Tano sebagai lawang desa (pintu desa) wilayah pulau Sumbawa dari arah barat. Saat ini program itu telah mendapat atensi pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi NTB. “Nama kegiagan penataan Poto Tano sebagai lawang desa ini kita sebut keterpaduan Poto Tano,” imbuhnya. (bug)
Masih Ditemukan, Pangkalan Jual Elpiji Lampaui HET Taliwang (Suara NTB) Sejumlah pangkalan dan kios penjual gas Elpiji 3 kilogram (kg) program konversi pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih saja melakukan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Meski sebelumnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) setempat telah melayangkan teguran kepada mereka. Namun hal itu tidak digubris karena iming-iming keuntungan lebih besar telah menjadi fokus para pedagang daripada menyukseskan program pemerintah itu. “Sebelumnya kita sudah tegur. Tapi kita turun lapangan lagi, ternyata mereka kembali jual lebih dari HET,” ungkap Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperindag KSB, Rahadian kepada wartawan, Kamis (17/10). Sesuai ketentuan pemerintah, HET gas 3 Kg subsidi di KSB ditetapkan sebesar Rp 16.500. Rahadian menyebutkan, temuan pihaknya di lapangan, pangkalan dan
kios-kios yang mengantongi izin menjualnya di atas HET dengan harga bervariasi pada dikisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.000. Menurut dia, tidak ada alasan bagi pangkalan menjajakan gas 3 kg di atas HET. Sebab tidak ada biaya sepeser pun yang dikeluarkan mereka dalam proses distribusi hingga tiap tabung gas sampai ke pangkalan. “Kegiatan distribusinya kan semua dibiayai agen. Mereka tinggal terima di tempat. Jadi tidak ada biaya tambahan sebagai alasan menaikkan harga,” cetus Rahadian. Permainan harga oleh pihak pangkalan itu sejauh ini tidak menimbulkan protes masyarakat. Dikatakan Rahadian, penjualan diatas HET itu kurang disadari masyarakat. Sebab, jauh sebelum dimulainya program konversi di daerah, masyarakat sudah menggunakan gas 3 kg yang diperdagangkan secara ilegal dengan harga lebih tinggi. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat ditoleransi karena pemerintah sudah mempunyai regulasi harga yang
jelas terhadap bahan bakar pengganti minyak tanah itu melalui mekanisme subsidi. “Memang tidak ada keberatan di masyarakat. Tapi di sisi pemerintah itu tetap merugikan karena fungsi subsidinya tidak maksimal dinikmati masyarakat jadinya,” tegas Rahadian. Untuk menertibkan para pangkalan nakal itu, Dinas Koperindag telah berkoordinasi dengan agen penyalur untuk wilayah KSB. Rahadian menyebutkan, pihaknya meminta para agen turut tegas mengingatkan pangkalan-pangkalan mitranya tersebut agar patuh dengan ketentuan HET yang telah ditetapkan terhadap penjualan gas 3 kg subsidi. “Karena agen punya kewenangan memutus kemitraan pangkalan. Kami minta agen bagi pangkalan yang tetap memainkan harga agar disanksi diputus kemitraan mereka,” sebutnya. Terlepas soal permainan harga, Rahadian mengatakan, meski kegiatan program konversi gas 3 kg ini baru dimulai di KSB. Tetapi dari sisi distri-
(Suara NTB/ist)
Rahadian busi sudah berjalan lancar. Dengan dua agen yang melayani wilayah KSB sejauh ini belum pernah terjadi kelangkaan stok di seluruh wilayah kecamatan. “Sementara ini jatah KSB 4 loading order (LO) sebulan. Satu LO-nya 560 tabung dan sepertinya itu cukup sementara ini karena tidak pernah kami temukan kelangkaan,” klaimnya. (bug)
SUARA NTB
Jumat, 18 Oktober 2019
Halaman 12
Tak Ada Warga Mataram Jadi TKI ke Timteng Mataram (Suara NTB) Setelah pencabutan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah, namun sampai saat ini belum ada warga Kota Mataram yang mengadukan nasib ke negara Timur Tengah. Warga kota memilih ke Malaysia dan Singapura untuk mengadu nasib. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/10) mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja telah mensosialisasikan pencabutan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Kebutuhan tenaga kerja ke Timur Tengah khusus tenaga ahli, terutama tenaga kesehatan. Sementara, belum ada laporan kebutuhan untuk pekerja rumah tangga
dan lainnya. “Sosialisasi dari kementerian mulai dari tingkat provinsi. Baru ke kabupaten/kota. Kita kemarin ikut,” kata Hariadi. Meski peluang tersebut dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi, sampai saat ini kata dia, belum ada satupun warga yang mengajukan permohonan untuk bekerja ke Timur Tengah. Tetapi tidak diketahui, jika ada pengiriman melalui jalur non formal. Biasanya, rekomendasi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri diminta perusahaan penyalur tenaga kerja. Justru paling banyak kata mantan Camat Mataram, masyarakat yang mengadu nasib ke Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei dan Taiwan. “Sampai sekarang belum ada
yang ngajukan permohonan ke Timur Tengah,” tandasnya. Sejak bulan Januari hingga Oktober, Disnaker telah mengeluarkan rekomendasi pengiriman
tenaga kerja ke luar negeri sekitar 500 orang. Kebanyakan memilih bekerja di sektor informal seperti perkebunan, bangunan serta pembantu rumah tangga.
Ada sebagian TKI yang bekerja di industri seperti pabrik untuk penempatan ke Hongkong. “Paling banyak itu buruh kelapa sawit,” sebutnya. (cem)
DIJUAL TANAH
HILANG
DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008
HLG STNK R2 YAMAHA DR.4014 CB NOKA/NOSIN : MH354P00ACJ417649/54P417804 AN.NOVITA REZKIANA HLG SKTR JL.SRIWIJAYA KOTA MATARAM
RUPA-RUPA
HLG STNK R2 HONDA DR.4325 CF NOKA/NOSIN : MHIJFF112DK153691/JFF1E1156156 AN.SUKARYO HLG D’SKTR AMPENAN
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 18 Oktober 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
OPINI
Halaman 14
Mampukah Sektor Industri Menjadi Tumpuan Ekonomi NTB? Dana RTG Harus Dikawal PEMBANGUNAN Rumah Tahan Gempa (RTG) sudah banyak yang sudah tuntas. Tuntasnya pembangunan RTG bagi warga yang jadi korban gempa ini tentu merupakan hasil kerja keras bersama sejumlah elemen, seperti TNI/Polri, LSM, donatur dan masyarakat sendiri dalam menuntaskan RTG. Apalagi, warga yang jadi korban gempa harus menunggu dalam jangka waktu setahun rumahnya bisa diselesaikan. Memang di awal terjadinya gempa setahun lalu, pimpinan tertinggi di negeri ini mulai dari Presiden Ir. H. Joko Widodo, Wakil Presiden Drs. H. M. Jusuf Kalla, beberapa kali berkunjung ke lokasi penampungan korban gempa waktu itu. Begitu juga para menteri silih berganti datang menjanjikan bantuan dan menegaskan jika pembangunan RTG segera dituntaskan. Namun, karena banyaknya rumah yang harus ditangani menyebabkan penanganan rumah yang rusak membutuhkan waktu cukup lama. Setidaknya butuh waktu hampir setahun bisa menuntaskan sebagian rumah warga yang rusak. Seperti yang dilakukan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., saat menyerahkan kunci RTG pada korban gempa di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (16/10). Penyerahan kunci RTG ini mengindikasikan jika tim sudah maksimal dalam bekerja. Namun, tidak dipungkiri di lapangan banyak juga oknum fasilitator dan aplikator yang bermain. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka lari ke luar NTB. Apa yang dilakukan oknum ini tentu sangat menghambat penyelesaian RTG. Termasuk mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat yang tinggal pengungsian atau hunian sementara akibat RTG tidak tuntas. Tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang bermain ini harus dilakukan. Danrem 162/Wira Bhakti Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani beberapa waktu lalu juga menegaskan sikap TNI yang akan memproses hukum oknum-oknum yang bermain pada dana gempa ini. Tindakan tegas aparat ini sangat masuk akal, karena saat aparat TNI bersama pihak lain berusaha memenuhi keinginan korban gempa bisa tidur nyenyak di rumahnya, ada saja oknum yang bermain. Ini tidak boleh dibiarkan. Tidak hanya itu, Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta agar penghambat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) diserahkan ke proses hukum harus didukung bersama. Apalagi di lapangan banyak korban gempa yang masih harus menginap di tempat tidak layak akibat permainan oknum-oknum tertentu. Bagaimana pun, pembangunan RTG atau rumah layak huni bagi korban bencana bukanlah tempat mencari keuntungan pribadi atau korporasi. Jika kita flashback di awal-awal gempa, banyak perusahaan atau donatur yang memberikan sumbangan langsung pada korban gempa. Atas nama kemanusiaan, mereka tanpa memikirkan keuntungan dengan sigap memberikan bantuan, baik berupa huntara, tenda, makanan ringan dan kebutuhan lainnya disalurkan tanpa pamrih bagi korban gempa. Namun, adanya segelintir oknum yang mencoba mencari keuntungan dari pembangunan RTG ini, tentunya pemerintah harus bertindak cepat dan tegas, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang bermain. Memang, kalau dilihat proses rehab dan rekon ini membutuhkan dana tidak sedikit. Pada tahap pertama, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp5,2 triliun untuk perbaikan dan pembangunan RTG. Bahkan, sekarang ini Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang mengajukan dana tambahan untuk perbaikan dan pembangunan RTG sekitar Rp1,1 triliun lebih. Dana yang tidak kecil. Kita berharap penggunaan dana untuk rehab rekon RTG ini betul-betul tepat sasaran. Aplikator, fasilitator dan juga kelompok masyarakat harus betul-betul memanfaatkan dana ini dengan baik. Apalagi, dana pembangunan RTG ini langsung ke rekening kelompok masyarakat masing-masing. Paling tidak, jika ada sama-sama saling pengertian, pembangunan RTG berjalan lancar. Tapi, jika ada pihak atau oknum yang mencari keuntungan dari pembangunan RTG harus ditindak tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, kita harus sama-sama mengawasi penggunaan dana RTG ini agar tepat sasaran. (*)
RADIO
EMA industrialisasi menjadi topik hangat pembicaraan berbagai kalangan di Bumi Gora akhir-akhir ini. Hal ini tidak terlepas dengan adanya ide baru pada penetapan Visi dan Misi Pembangunan NTB Tahun 2018-2023. Pada misi ke lima tercantum tujuan untuk mewujudkan NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata, dan industrialisasi. Mungkin tidak banyak yang bertanya mengapa pertanian dan pariwisata ditargetkan menjadi tumpuan ekonomi? Karena selama ini geliat kedua sektor tersebut telah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan sektor industri yang peranannya masih dianggap kecil. Salah satu pertanyaan yang mengemuka, bagaimana sektor industri bisa menjadi tumpuan padahal sektor industri pengolahan (manufacturing industry) hanya memberi kontribusi 4,12 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB pada tahun 2018 dan hanya bertengger pada urutan ke delapan. Di sisi lain, pada level nasional, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia dan mampu menjadi tumpuan perekonomian nasional. Di masa yang akan datang, apakah sektor industri pengolahan mampu menjadi tumpuan ekonomi NTB? Sejatinya, sektor industri menyimpan potensi yang besar untuk berkembang dan menjadi tumpuan ekonomi di NTB. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendukung perkembangan sektor industri di waktu mendatang. Pertama, sektor pertanian yang telah menjadi sektor unggulan di NTB, menyediakan bahan baku yang berlimpah sebagai input bagi sektor industri pengolahan. Ke dua, sektor pariwisata yang terus berkembang di NTB menciptakan pasar untuk penjualan produk yang menjadi output industri pengolahan. Ke tiga, berdasarkan analisis Tabel Input Output Ekonomi Provinsi NTB, sejumlah kegiatan ekonomi yang menjadi bagian dari sektor industri pengolahan termasuk ke dalam sektor ekonomi unggulan (leading sector) karena mampu mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di NTB. Hal ini berdampak pada meningkatnya kinerja ekonomi secara keseluruhan. Tabel Input Output merupakan sebuah uraian statistik dalam bentuk baris dan kolom yang menyajikan
Oleh : Muhammad Zainuri, M.Stat. (Fungsional Statististi BPS Provinsi NTB) informasi transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Banyak informasi penting yang dapat diperoleh dari Tabel Input Output, salah satunya adalah informasi terkait sektor ekonomi yang mampu mendorong perkembangan sektor lainnya. Periode Tabel Input Output Provinsi NTB yang terakhir disusun adalah tahun 2013. Saat ini, seluruh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi se-Indonesia, secara serentak sedang menyusun Tabel Input Output tahun 2016 dengan data dasar bersumber dari Sensus Ekonomi 2016. Selanjutnya, pada tahun 2020 akan disusun Tabel Inter Regional Input Output (IRIO) yang menyajikan informasi transaksi barang dan jasa antar provinsi di Indonesia. Berdasarkan analisis Tabel IO Provinsi NTB Tahun 2013, tiga dari 10 sektor unggulan (leading sector) merupakan bagian dari sektor industri pengolahan. Pertama, sektor industri makanan dan minuman. Kedua, sektor industri kayu, barang dari kayu, anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Ketiga, sektor industri tekstil dan pakaian jadi. Disebut sektor unggulan karena sektor-sektor ekonomi tersebut mampu mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di NTB. Sektor-sektor tersebut memiliki daya dorong ke depan (forward linkages) dan keterkaitan ke belakang (backward linkages) di atas rata-rata (bernilai lebih dari 1). Sebagai contoh keterkaitan sektor industri dengan sektor ekonomi yang lain misalnya kegiatan industri pembuatan abon sapi. Untuk memproduksi abon sapi, dibutuhkan berbagai bahan baku seperti daging sapi, berbagai rempah-rempah alami, garam, dan minyak goreng. Dalam proses pembuatannya juga membutuh air, bahan bakar, plastik untuk membungkus, dan listrik. Ada juga kebutuhan pendukung seperti cairan pencuci perabotan masak, ongkos transportasi, dan membeli pulsa handphone. Berbagai input yang dibutuhkan tersebut menggambarkan keterkaitan ke belakang (backward linkages) kegiatan industri pembuatan abon. Selanjutnya setelah proses produksi dan pengemasan selesai, output berupa abon dibeli oleh berbagai unit usaha. Restoran dan jasa katering membelinya sebagai hida-
ngan ke pelanggan. Hotel membelinya sebagai salah satu menu sarapan bagi pengguna jasa hotel. Pedagang aneka makanan dan oleh-oleh membelinya untuk dijual guna memperoleh untung perdagangan. Jika abon tersebut mampu dijual keluar daerah, berarti sektor transportasi juga ikut bergerak. Berbagai sektor yang menggunakan output tersebut menggambarkan daya dorong ke depan (forward linkages) kegiatan pembuatan abon. Sektor ekonomi yang memiliki backward linkages dan forward linkages di atas rata-rata tentunya akan membuat perputaran ekonomi semakin dinamis. Abon sapi hanyalah sebuah contoh bagaimana hasil peternakan dapat diolah lebih lanjut. NTB sangat kaya dengan bahan baku, seperti jagung, rumput laut, ikan, nenas, dan hasil pertanian lainnya. Selain mampu mendorong peningkatan kinerja ekonomi secara keseluruhan, pengembangan sektor industri pengolahan akan menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan usaha sebagai sumber pendapatan masyarakat. Bahan mentah output sektor pertanian misalnya, jika dipasarkan tanpa adanya proses pengolahan, maka nilai tambah ekonomi yang dihasilkan hanya terbatas pada sektor pertanian saja. Dengan melakukan pengolahan, akan muncul nilai tambah baru pada sektor industri pengolahan yang berujung pada peningkatan nilai PDRB dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menjual seekor sapi keluar daerah NTB tanpa melakukan pengolahan, hanya menciptakan nilai tambah ekonomi di sektor peternakan dan sektor transportasi. Jika diolah terlebih dahulu baru kemudian dipasarkan, akan muncul nilai tambah sektor industri pengolahan diluar kedua sektor tersebut. Ilustrasi terkait sektor industri pengolahan tersebut nampak indah ketika diceritakan, namun ketika mewujudkannya memerlukan kerja keras semua pihak terkait. Terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dengan aksi nyata untuk kesuksesan ide membangun industrialisasi di NTB. Pertama, bagaimana cara menghubungkan antara produk industri pengolahan dengan kebutuhan pasar baik di NTB, provinsi lain, bahkan luar negeri? Pelaku usaha tentu akan melirik kegiatan industri pengolahan jika menjanjikan keuntungan ekonomis. Kedua, bagaimana penyediaan alat produksi untuk melakukan pengolahan hingga pengemasan produk?
Alat produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan industri dan sebagian diantaranya cukup mahal bagi pelaku usaha. Tentu akan lebih efisien jika NTB mampu memproduksi alat produksi sendiri. Ketiga, bagaimana pelaku usaha memiliki modal keuangan dan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dalam menjalankan bisnis industri pengolahan? Aspek finansial tidak bisa diabaikan untuk mewujudkan usaha yang sukses. Keempat, bagaimana menyediakan tenaga kerja yang siap melakukan kegiatan pengolahan? Pada kegiatan industri tertentu, dibutuhkan kemampuan yang tidak sederhana sehingga membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Setidaknya dengan menjawab keempat pertanyaan di atas, mimpi mewujudkan industrialisasi di NTB akan menemukan jalannya. Pemerintah tentunya tidak bisa berjalan sendiri dan harus berkolaborasi dengan para pelaku usaha. Percepatan industrialisasi akan lebih mudah terwujud jika NTB memiliki para pengusaha yang tangguh dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, program mencetak para pengusaha dengan kemampuan entrepreneurship yang handal perlu difasilitasi oleh pemerintah.(*)
POJOK Gubernur imbau petani jangan jual tembakau lewat calo Buat regulasi penjualan tembakau yang mempermudah petani
***
TPA ditutup, sampah di Mataram terus menumpuk Antisipasi ancaman penyakit
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 18 Oktober 2019
Bahas Rehab Rekon
Korem 162/WB dan BPBD NTB Rakor dengan Kemenko Polhukam Mataram (Suara NTB) Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han bersama Kalak BPBD Provinsi NTB Ahsanul Khalik, S.Sos menggelar rapat koordinasi dengan Deputi Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Rudanto. Rapat berlangsung Kantor Gubernur NTB Mataram Kamis (17/10) itu membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Usai rapat, Danrem 162/WB menjelaskan, kunjungan Deputi Kemenko Polhukam untuk meninjau formulasi yang dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan proses percepatan rehab rekon. Di mana, Presiden dan Wakil Presiden menganggap sebuah keberhasilan. Karena selama 10 bulan sebanyak 174 ribu unit rumah sudah selesai dikerjakan. ‘’Ini akan dijadikan pilot project untuk diaplikasikan di Palu. Sehingga kami diminta untuk memaparkan terkait dengan metode maupun trik yang digunakan dalam percepatan dan sinergitas para stakeholder Pemda, sehingga percepatan dapat dicapai dengan maksimal,’’ ungkapnya. Danrem juga menjelaskan, beberapa trik dalam proses percepatan rehab rekon yang dilaksanakan di NTB. Yakni dengan penyederhanaan persyaratan administrasi. Dari 19 poin menjadi sembilan poin, kemudian pelayanan satu pintu untuk mempercepat pengurusan administrasi dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dan sinergitas TNI Polri, Pemda bersama BPBD dan seluruh stakeholder yang ada di NTB untuk bersatu mempercepat rehab rekon. Sementara Kalak BPBD Provinsi NTB menyampaikan terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang sudah di rekening masyarakat. Menurutnya, dana yang sudah ditransfer BNPB ke BPBD Kabupaten/Kota, sudah ditindaklanjuti dengan transfer ke rekening masyarakat. Dari rekening masyarakat ini kemudian didebet ke Pokmas untuk dipakai membangun Rumah Tahan Gempa (RTG). ‘’Maka dana tidak bisa lagi ditarik oleh Pemerintah Pusat apabila sudah digunakan dalam proses pembangunan rumah,’’ jelasnya. Namun yang bisa ditarik, apabila pada tanggal 31 Desember 2019 ada rekening masyarakat yang belum menggunakan. Oleh karena itu, sambung Khalik, masyarakat agar segera menggunakan uang tersebut untuk membangun fisik rumah. (ars/*)
Halaman 15
Gubernur Dorong Masjid Lahirkan Pengusaha Baru Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, merasa prihatin dengan persoalanrenteniryangterusmelilit masyarakat. Sebagian masyarakat menjadikanpinjamanuangdarirentenirsebagaisolusi.Padahal,yangterjadi sebenarnya adalah masalah yangtidakkunjungusai. Karena itu, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini memberikan solusi atau jalan keluar terhadap persoalan tersebut. Yaitu, menjadikan masjid sebagai tempat melahirkan banyak pengusaha baru. “Masjid itu tidak hanya tempat ibadah. Namun, ketika orang datang ke masjid mereka menemukan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi,” ungkap Dr.Zul saat Safari Salat Subuh, di Masjid Raudlatul Jan-
nah, Pagesangan Permai, Kota Mataram, Kamis (17/10). Untuk menyukseskan program ini, Bang Zul akan menggandeng Bank NTB Syariah. Sebab, segala usaha yang dilakukan oleh masyarakat, kalau bekerjasama dengan Bank akan memberikan dampak baik bagi pengembangan usaha ke depan. “Biasanya kalau dikelola oleh Bank, maka mereka tahu apakah usaha ini bisa sukses atau tidak,” jelasnya di hadapan jemaah sholat Subuh bertajuk “Safari Subuh Menuju NTB Gemilang, Mencetak 1.000 Pengusaha Melalui Masjid”. Saat ini Gubernur sedang mempelajari bagaimana memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah, sekaligus sebagai bank yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Se-
lain itu, Bang Zul juga mengajak masyarakat NTB untuk senantiasa menghadirkan kesyukuran dalam hidup ini. Sebab, begitu banyak nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Baik itunikmatkeimananmaupunkesehatan. “Kita akan mengetahui pentingnya kesehatan setelah kita merasakansakit,”ungkapGubernur. Ia juga mengingatkan bahwa harta yang melimpah tidak menjamin hidup bahagia kalau setiap harinya diliputi rasa sakit. Penghasilan miliaran per bulan tidak ada gunanya kalau yang diizinkan makan oleh dokter hanyalah obat. Terkadang, hidup sederhana lebih baik. Berpenghasilan biasa saja, namun bisa makan apa saja. Semenara itu, Ta’mir Masjid
(Suara NTB/ist)
SAFARI: Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah saat Safari Salat Subuh, di Masjid Raudlatul Jannah, Pagesangan Permai, Kota Mataram, Kamis (17/10). Raudlatul Jannah mengaku bersyukur atas kehadiran Gubernur pada salat subuh itu. Ia berharap, kunjungan tersebut bukan yang
terakhir. Namun, pada kegiatankegiatan di masjid itu ke depan, Gubernur tetap meringankan langkah untuk hadir. (*)
TPA Kebon Kongok Terbakar
Dikes Bagikan 3.000 Masker Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat delapan warga terkena penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap yang disebabkan terbakarnya TPA Regional Kebon Kongok, Lombok Barat. Untuk mencegah masyarakat terkena penyakit ISPA, Dikes telah membagikan lebih dari 3.000 masker ke masyarakat yang berada di desa terpapar asap.
Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menerangkan, setiap hari Tim Dikes turun ke desa-desa yang terpapar asap. Disebutkan ada empat desa yang berada di sekitar TPA Regional Kebon Kongok. Tim Dikes turun ke desa sesuai arah angin. “Kalau arah angin ke desa A, turunnya ke sana. Kalau arah angin kedesaB,makaturunnyakesana,” kata Eka dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/10).
Ia menyebutkan sampai Kamis (17/10) memang banyak masyarakat yang berobat. Tetapi masyarakat yang sakit akibat asap kebakaran TPA Kebon Kongok baru delapan orang. “Sampai saat ini, yang berobat banyak. Tetapi yang terkait dengan asap itu tercatat baru 8 orang. Yang lain ada yang pusing-pusing tapi tak ada hubungannya dengan asap. Delapan orang (yang) diobati,” katanya. Ia menyebut, Dikes NTB dan
Gubernur Hadiri Haul Tiga Ulama NU Dari Hal. 1 Gubernur berharap agar silaturahim dengan NU tetap terjaga dan berharap Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan bisa menjadi pesantren yang bisa mencetak generasi bangsa yang luar biasa di masa yang akan datang. ‘’Semoga ini bukan yang terakhir saya dapat hadir di Pondok Pesantren ini dan saya percaya bahwa pesantren ini akan mampu mencetak generasi terbaik bangsa ke depannya,’’ harapnya.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag dalam sambutannya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut dan mengajak seluruh jamaah Nahdlatul Ulama untuk menjaga serta meneruskan tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama yang ditinggalkan oleh TGH. A. Taqiuddin Mansur. ‘’Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini merupakan sebagai ajang untuk kita menjaga silaturahmi kita semua dan menjadi tradisi yang akan
terus kita laksanakan ke depannya,’’ harapnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Baiq Mulianah, M.Pd.I menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari pesan dan tradisi yang sering dilakukan oleh Alm. TGH. A. Taqiuddin Mansur yaitu memberi makan, menjaga silaturahim dan salat malam. ‘’Saya berharap kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren mari bersama membangun pesantren ini agar menjadi lebih baik lagi,’’ ujarnya. (*)
Dikes Lombok Barat telah membagikan lebih dari 3.000 masker kepada masyarakat di desa sekitar TPA Kebon Kongok. Rencananya, Dikes juga akan mengirim masker khusus untuk petugas yang memadamkan api di TPA Kebon Kongok. “Karena petugas (pemadam kebakaran) bekerja siang malam,” sambungnya. Masker untuk petugas pemadam kebakaran akan dipasok sesuai jumlahnya. Ia menyebut, sebelumna ada sekitar 68 petugas pemadam kebakaran di TPA Kebon Kongok. Masker yang akan diberikan disesuaikan kebutuhan di lapan-
gan. Eka menjelaskan petugas Dikes yang diterjunkan untuk penanganan dampak asap kebakaran TPA Kebon Kongok dua jenis. Yakni petugas kesehatan yang ditempatkan di TPA Kebon Kongok dan petugas kesehatan yang ditugaskan di desa-desa terdampak asap. Ia mengimbau masyarakat sekitar TPA Kebon Kongok terdampak asap agar selalu memakai masker. Bukan hanya bayi dan anak-anak. Tetapi juga semua masyarakat harus tetap menggunakan masker. “Pada saat angin berhembus, ada asap, harus memakai masker,” pintanya.(nas)
Pusat Proses Dana Tambahan Perbaikan RTG Rp1 Triliun Dari Hal. 1 Khalik menyebutkan, total rumah korban gempa yang sudah jadi dan dalam proses perbaikan sebanyak 174.854 unit. Dengan rincian, rumah sudah jadi sebanyak 100.997 unit. Terdiri dari rusak berat 27.628 unit, rusak sedang 15.881 unit dan rusak ringan 57.488 unit.
Sementara rumah dalam proses perbaikan sebanyak 73.957 unit. Dengan rincian, rusak berat 41.441 unit, rusak sedang 9.416 unit dan rusak ringan 23.100 unit. “Makanya sekarang mandek data kita pada angka 174.954 unit yang sudah dalam progres dan sudah jadi 100 persen. Sudah di atas 78 persen semuanya,” tandasnya. (nas)
Percepat Layanan kepada Masyarakat Dari Hal. 1 (Suara NTB/penrem)
Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani bersama Kalak BPBD Provinsi NTB Ahsanul Khalik.
Buat Desk Pengaduan Dari Hal. 1 Iswandi menegaskan, dalam proses pemantauan tersebut, Biro Kesra membuat Desk Pengaduan di Lokasi Kebakaran TPA regional Kebon Kongok. Ia juga meminta Biro Kesra dan jajarannya, untuk terus memberikan pembaruan terkini terkait perkembangan penanganan kebakaran TPA. Agar apa yang dirasakan dan dikeluhkan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat terdampak segera tertangani. ‘’Berikan laporan update
laporan perkembangan penanganan kebakaran TPA regional Provinsi NTB. Bila perlu setiap jam ada update laporannya,’’ katanya mengingatkan. Selain itu Iswandi juga menegaskan, sesuai arahan Gubernur NTB, segala pembiayaan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran di TPA regional akan ditangani provinsi. ‘’Biaya proses pemadaman, seperti pembelian bensin kendaraan operasional pemadam akan ditanggung provinsi,’’ ujarnya. (*)
Bidik Dana Reses Dari Hal. 1 ‘’Ini sedang proses klarifikasi semua pihak yang berkaitan dengan makan minum, ATK, sewa gedung dan dokumentasi ini,’’ kata Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH,MH di temui di Mataram kemarin. Riwayat penanganan kasus ini ketika pihaknya menemukan indikasi masalah pada dana konsumsi saat reses dewan. Item ini dibiayai dengan anggaran Rp4 juta per kegiatan reses. Dalam satu tahun, dewan mengalokasikan angka itu untuk tiga kali kegiatan yang total anggarannya mencapai Rp30 juta untuk tahun anggaran 2018. Pihaknya berusaha meminta audit Inspektorat terkait temuan tersebut. Namun tidak direspons dengan baik, sehingga Kejaksaan meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‘’Dalam LHP itu, ada kerugian negara senilai Rp798 juta untuk konsumsi,’’ jelasnya. Dalam perjalanan pemeriksaan berkas, rupanya ditemukan tiga item lainnya diduga bermasalah. Yakni biaya sewa gedung, biaya ATK dan dokumentasi. Sehingga jumlah kerugian negara diperkirakannya bertambah miliaran rupiah jika diakumulasi dari jumlah item lainnya. ‘’Tapi kami tidak lihat nilainya. Coba sekarang empat juta itu dikali tiga, kemudian dikali semua anggota dewan yang reses. Ini belum lagi diakumulasi untuk pembelian ATK, sewa gedung dan dokumentasi,’’ paparnya menggambarkan ilustrasi akumulasi anggaran yang harus ditelusurinya. Ditegaskan, anggaran itu berkaitan dengan dugaan kerugian negara yang sudah timbul sehingga harus di-
periksa satu per satu meski dengan keterbatasan personel. Setelah dirasa cukup untuk pemeriksaan saksisaksi dan pengumpulan bukti, menurut Kajari, akan dilanjutkan dengan proses telaah kasus untuk memutuskan kelanjutan penyelidikan. Terlebih masih ada 20 anggota dewan dari total politisi Sumbawa yang belum mengembalikan kerugian negara. ‘’Jika memenuhi syarat, kami akan naikkan ke tahap penyidikan,’’ ujarnya. Akan tetapi opsi upaya persuasif atau proses non litigasi bisa ditempuh. ‘’Apakah itu nanti kita lewat Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi), atau kah melewati penyelesaian Bidang Datun, nanti kita lihat mana yang lebih efektif,’’ ujarnya. Beberapa opsi itu akan dipertimbangkan setelah melalui ekspose perkara. Kajari mengaku akan berkonsultasi dengan Kajati NTB Arif, SH.,MM untuk meminta pertimbangan atau opsi yang diambil untuk langkah penyelidikan lanjutan. Kajari mengaku akan tetap menyampaikan secara terbuka kepada publik setiap perkembangan langkah penyelidikan yang ditempuh dalam kasus ini. Sebab disadarinya, perhatian publik sangat luas, apalagi berkaitan dengan nasib seluruh anggota dewan di Sumbawa. ‘’Ini demi menghindari syak wasangka. Orang bisa saja berasumsi yang macammacam. Tapi kami objektif, profesional, tidak ada tendensi. Jadi silakan awasi kami,’’ tegas Kajari. (ars)
Mulai dari komunikasi langsung hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial. Sejak dilantik setahun lalu, pihaknya sudah menggagas tiga inovasi layanan publik yang dijadikan sebagai program unggulan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Pertama, program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang rutin digelar setiap Jumat. Program ini, kata Wagub merupakan implementasi konsep silaturahmi dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi, menyerap aspirasi, kritik dan saran secara langsung. Sehingga forum itu sangat bermanfaat. Tidak saja sebagai media penyampaian aspirasi, kritik dan saran oleh masyarakat secara langsungkepadagubernur/wakilgubernur.Tetapijugadiseminasidanklarifikasi informasi. Juga diskusi dan tanya jawab untuk menyempurna-
kan kebijakan dan program pemerintah. Sekaligus Pemecahan masalah dan solusi cepat yang terjadi di masyarakat bersama aparatur perangkat daerah sesuai tugas danfungsinya. Karenapadaforumitu,kataUmi Rohmi tidak hanya dihadiri oleh OPD, tetapi Kolaborasi antara Pemerintah dengan pakar, Tokoh Masyarakat,TokohAgamadanlintas generasi. Dan dilaksanakan secara bergilir dan rutin di Kabupaten/Kota se-NTB atau tempat khusus ( misal di kampus, dll) Kedua: Layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara Pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah. Aplikasi itu diadakan, kata Wagub karena komunikasi langsung, hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan. “Dan kami ingin memberikan layanan yang secepat-cepatnya”, terang Wagub.
Sehingga dengan aplikasi NTB care, pihaknya dengan cepat mendapatkan beragam informasi dari warga. Wagub juga menjelaskan bahwa di aplikasi NTB telah tersedia halaman khusus (whistle blowing system) untuk menampung pengaduan masyarakat yang ditangani secara cepat oleh instansi teknis terkait. Tidak itu saja, Wagub Umi Rohmi menyebut layanan melalui aplikasi NTB Care telah diintegrasikan dengan sejumlah kanal komunikasi lainnya. Seperti NTB SMS Center/0811391300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah di NTB. Sehingga semua informasi dari masyarakat dengan cepat dapat diketahui. Ketiga, Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal NTB Satu Data. Melalui Portal itu, kata Wagub memudahkan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan. ‘’Ini sebagai alternatif media dis-
eminasi data dan informasi pembangunan daerah,’’ ungkapnya. Semua kanal komunikasi publik itu, terang Umi Rohmi dikelola secara kolaborasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Misalnya Pemanfaatan Forum Data yang melakukan pertemuan tiap bulan untuk updating data dan informasi yang akan dipublikasikan di Portal NTB Satu Data. Anggota Forum Data adalah seluruh OPD dan dibina oleh BPS. Forum Data Provinsi juga melakukan sinkronisasi data informasi dengan Forum Data Kabupaten/ Kota se-NTB sehingga terwujud layanan NTB Satu Data yang update dan akurat. Demikian juga NTB Care dikelola secara bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan instansi pengelola layanan dasar lainnya. NTB juga telah memiliki aplikasiRAPI(RepositoryAgencyPublic Information) sebagai media pengumpulan dan sharing infomasi secara kolaborasi antar perangkat daerah Provinsi NTB. Sehingga in-
formasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan. Juga program pemberdayaan Desa - Sejak 2016 melaksanakan program DBip (Desa Benderang Informasi Publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3. Ini merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa. ‘’Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki website, karena desa-desa itu masih blank spot. Insya Allah tahun 2020 nanti, kami berkomitmen seluruh desa blankspot akan bisa dituntaskan,’’ katanya. Tidak itu saja, NTB juga sudah mengintegrasikan website resmi Badan Publik Provinsi dan Badan Publik Perangkat Daerah dengan media sosial (Facebook, Twitter, dan WA Group). Serta diseminasi informasi melalui Inspiratif Expo serta pergelaran seni budaya dan pertunjukan rakyat bekerja sama dengan pekerja seni, pemerintah kabupaten/kota dan desa. (*)
Gubernur Imbau Petani Jangan Jual Tembakau Lewat Calo Dari Hal. 1 ‘’Kami berterimakasih gubernur bisa menyaksikan secara langsung proses pembelian di PT kami,’’ ujarnya. Kuswanto menerangkan bahwa kuota awal pembelian tembakau adalah 3000 ton. Sampai hari kemarin ditambah menjadi 3300 ton. Kemudian ditambah lagi 500 ton. Dengan demikian, jumlah akhir kuota pembelian tembakau oleh PT Sadhana sebanyak 3800 ton. ‘’Alhamdulillah kami bisa menambah kuota pembelian. Kehadiran gubernur menambah hangat jalinan silaturrahim kami,’’ ujar Kuswanto. Salah seorang petani tembakau, Fadly yang sejak 1996 bermitra dengan PT. Sadhana Arifnusa mengungkapkan keg-
embiraannya atas kedatangan Gubernur NTB yang secara langsung menyaksikan proses pembelian tembakau tersebut. Menurutnya, kedatangan gubernur menambah semangatnya untuk terus bermitra bersama PT. Sadhana Arifnusa. ‘’Kami merasa sangat bergembira, karena (kuota) pembelian tembakau bertambah. Mudah-mudahan tetap sehat Gubernur NTB,’’ doa warga Desa Lando, Kecamatan Terara, Lombok Timur ini. Diyakini Semua Terserap Munculnya polemik dalam proses tata niaga tembakau virginia Lombok disinyalir karena adanya praktik broker. Para broker atau calo ini yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesusahan. Diyakinkan, semua produksi tembakau virgnia Lombok tahun ini akan terserap.
Demikian diungkapkan, Manajer Pembelian (Purchasing Manager) PT Sadhana Arifnusa, Cokro Hindoyo kepada kepada wartawan di sela menyambut kehadiran Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, kemarin. ‘’Saya rasa, semua produksi petani tembakau virginia akan terserap semua,’’ ungkap Cokro. Menurutnya, kerisauan pembelian tembakau ini tidak saja terjadi tahun ini. Pada musim basah 2010 pun sempat terjadi dan semua produksi tembakau ini terbeli. ‘’Apalagi saat ini musim kering, saat musim basah saja 2010 terserap semua,’’ katanya. Dikatakan, apa yang terjadi saat ini hanya kegalauan sesaat saja. Saat ini, semua perusahaan sudah siap membeli tembakau. Semua perusahaan sudah buka.
‘’Saya sudah lihat sendiri, hari ini semua perusahaan dari barat sampai ke timur buka semua,’’ imbuhnya. Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Ir.H.Husnul Fauzi untuk mensosialisasikan langsung kepada seluruh petani. Ke depan, gubernur sependapat dengan apa yang sudah disampaikan Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy. Bahwa semaksimal mungkin seluruh petani tembakau ini bermitra dengan perusahaan mitra. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko. Dimana, mulai dari pembibitan, proses penanaman, pemupukan dan panen nantinya sudah ada kepastian. Gubernur membantah, jika saat ini terjadi carut marut pertembakauan. Itu karena adanya
kebijakan pemerintah pusat yang akan menaikan cukai tembakau 23 persen dan berlaku 2020 mendatang. Munculnya kebijakan pusat itu menurut gubernur, juga karena adanya desakan dari para aktivis lingkungan dan kesehatan. ‘’Tentu ada dinamika dan saya kira pemerintah tidak tidur dan masyarakat tidak akan dilupakan,’’ kata Dr.Zul. Menjawab lebih jauh persoalan tembakau ini, ke depan kata gubernur perlu diintensifkan kerjasama Pemprov dengan kabupaten. Tidak diinginkan persoalan polemik pembelian tembakau ini menyengsarakan petani. Diakui, petani prinsipnya tidak mau ribet. Akan tetapi, selalu saja ada yang memanfaatkan peluang dalam kesempitan. ‘’Makanya harus waspadalah,’’ pesan gubernur. (rus)
Kawasan Geopark Rinjani dan Tambora Terbakar Dari Hal. 1 Api menjalar hingga malam, bahkan kejadian hingga Kamis (16/10) pagi kemarin. Kronologis kejadiannya, petugas Resort Sembalun mendapat informasi dari masyarakat yang melihat hotspot (titik api) di dua titik. Api diperkirakan di sebelah Barat Sungai Kokoq Putih dan di bagian barat Pos II Sembalun. ‘’Kepala Resort Sembalun segera melakukan koordinasi dengan Polsek Sembalun dan Koramil Sembalun untuk membentuk Tim Dalkarhut (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan). Tim Dalkarhut bersama tiga orang anggota Polsek Sembalun berangkat menuju Pos II Jalur Pendakian Sembalun untuk melakukan size up Dalkarhut,’’ kata Kata Plt. Balai TNGR Ari Subiantoro kepada Suara NTB Kamis (17/10).
Hasil pemantauan visual, hotspot sangat jauh dari Pos II atau di lereng, sehingga akses pemadaman sangat sulit. Keesokan harinya Rabu (16/10), Tim Dalkarhut memutuskan untuk kembali ke Kantor Resort Sembalun. Upaya pemadaman berlanjut pukul 14.00 Wita, Tim Dalkarhut melibatkan bantuan lima orang dari Petugas Polhut dan empat orang warga. ‘’Kami dapat informasi bahwa tim bantuan kesulitan untuk melakukan pemadaman awal, karena kondisi lokasi tertutup kabut. Kemudian tim bantuan menuju Pos IV Jalur Pendakian Sembalun,’’ jelasnya. Terpantau api sudah merambat ke savana dan rumput di sekitar jalur pendakian Rinjani. Hingga menginjak pukul 20.00 Wita, api terpantau mengarah ke Plawangan Sembalun dan jalur pendakian lama. Tim belum dapat melakukan pemadaman
dikarenakan medan yang relatif sulit dan kondisi angin kencang. Kamis pagi kemarin, api terpantau mengecil, termasuk yang merambat ke jalur pendakian sudah padam. Dalam catatannya, luas areal yang terbakar diperkirakan sekitar 60 hektar. Menurutnya, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sementara vegetasi terbakar yang dapat diidentifikasi berupa rumput, perdu, pohon cemara gunung, pohon bak-bakan dan berbagai vegetasi lainnya. Kasus kebakaran ini menambah panjang daftar kejadian sama. Sebelumnya, Kamis (3/10), kebakaran terjadi di Desa Timbanuh, masuk dalam kawasan Taman Nasional. Pemadaman dilakukan keesokan harinya oleh petugas balai dan gabungan MPA (Masyarakat Peduli Api) Timbanuh. ‘’Tim Satgas berhasil me-
madamkan api yang berlokasi di lereng pugunungan selatan Puncak Rinjani. Luas areal terbakar kurang lebih 150 hektar,’’ ujarnya. Vegetasi yang terbakar seperti savana, edelwies, pohon bakbakan, cantigi, cemara, picanium. ‘’Penyebab kebakaran diduga akibat longsoran batu dari puncak Rinjani yang memicu percikan api ketika bergesekan dengan batu yang lain kemudian kena savana yang kering,’’ ungkapnya. Kebakaran lebih sporadis di kawasan Taman Nasional Tambora. Kejadian Selasa lalu. Api berawal dari Pos 2 atau di luar kawasan Taman Nasional. ‘’Api kemudian merambat ke Pos 3 dan Pos 4 yang merupakan kawasan Taman Nasional,’’ ujar Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Murlan Dameria Pane, S.Hut., M.Si Kamis (17/10). Disebutkan, luas lahan ka-
wasan Taman Nasional Tambora yang terbakar sejak Agustus lalu sudah mencapai 80 hektare. Kebakaran yang kerap terjadi di kawasan itu umumnya bersumber dari luar kawasan, namun merembet hingga ke dalam area Geopark Tambora. ‘’Hal itu didukung oleh kondisi cuaca dan dedaunan kering sehingga mudah terbakar dan merembet ke kawasan Taman Nasional Tambora,’’ jelasnya. Murlan menambahkan, upaya pencegahan terus dilakukan Balai Taman Nasional dengan cara persuasif melalui sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat sekitar menjaga kawasan dari potensi kebakaran. ‘’Kami sudah berupaya melakukan patroli siang dan malam. Namun untuk menjaga itu semua tidak cukup hanya dilakukan oleh petugas Balai TNT saja. Harus ada kepedulian bersama,’’ katanya. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 18 Oktober 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Golden Palace Hadirkan Promo ’’ Bekele’’ Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok kembali menawarkan paket kuliner penggugah selera pada food promo bulanannya. Kali ini
hotel bintang empat tersebut menghadirkan paket menu bertajuk Golden Bekele yang hadir dengan delapan menu berbeda. “Sama seperti bulan-bulan
sebelumnya, kami hadirkan menu berbeda untuk memanjakan konsumen kami,” ujar Asisten Marketing Communication Manager Golden Palace
(Suara NTB/bay)
GOLDEN BEKELE - Marketing Communication Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ida Ayu Nyoman Sri Utami, menunjukkan delapan jenis kuliner yang ditawarkan dalam paket Golden Bekele Hotel Lombok, Ida Ayu Nyoman Sri Utami, Kamis (17/10). Promo kuliner Golden Bekele akan berlangsung untuk periode Oktober-November. Paket tersebut dihadirkan untuk menjawab kebutuhan keluarga maupun pertemanan yang ingin menghabiskan waktu menyantap makanan berkualitas sembari menikmati pemandangan kota dari lantai 12 di Rooftop Restaurant Golden Palace Hotel. Dipilihnya lokasi di luar resto seperti biasa disebut merupakan tawaran baru. Pengunjung bisa menikmati paket promo yang ditawarkan dengan harga Rp300 ribu tersebut kapanpun. Mulai dari untuk sarapan, makan siang, maupun sembari menikmati matahari terbenam di sore hari. “Promo ini bisa dinikmati di rooftop kami di lantai 12, every time. Tamu hotel juga bisa menikmati sunset secara langsung dari hotel, tanpa harus jauh-jauh ke pantai,” ujar Ayu. Golden Bekele sendiri dikemas untuk bisa dikonsumsi 2-3 orang atau lebih. Menu yang ditawarkan di antaranya tahu isi, beef stroganove, urap-urap, siomay, cap cay, ayam wijen, ikan bakar kecombrang, nugget. Selain itu, ada jugafree slice fruit sekaligus nasi putih hangat untuk beberapa porsi. Menambah asik suasana, pengunjung juga bisa
mendapatkan live music jika datang setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. “Yang paling ramai ada di akhir pekan, Jumat, Sabtu dan Minggu,” ujar Ayu. Diterangkan Ayu sampai pertengahan Oktober tingkat reservasi Golden Bekele cukup tinggi. Yaitu lebih dari 20 reservasi dalam sehari. “Reservasi kali ini didominasi tamu luar hotel,” ujarnya. Peminat promo tersebut antara lain keluarga besar, kelompok atau komunitas, bahkan wisatawan asing. “Untuk reservasi bisa hubungi +623706170000. Atau bisa langsung datang ke hotel,” pungkasnya. (bay)