HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 18 OKTOBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 184 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pemprov Tegaskan Pengiriman Mahasiswa ke Luar Negeri Tak Gunakan APBD Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menegaskan program pengiriman mahasiswa ke luar negeri tak menggunakan APBD sepeserpun. Pengiriman anak muda NTB untuk belajar ke luar negeri murni atas pembiayaan di luar anggaran pemerintah. M.TP di Kantor Gubernur, Rabu (17/10) siang. Ia menjelaskan, program beasiswa NTB ini merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
NTB. Komitmen pertamanya adalah mengirim 1.000 anak muda NTB belajar ke luar negeri. Program ini untuk masyarakat NTB. Pengiriman 1.000 mahasiswa itu untuk
anak-anak muda NTB agar memenuhi syarat menjadi penerima mahasiswa ke luar negeri. Salah satu syaratnya, anak-anak muda NTB harus lancar berbahasa Inggris. ‘’Pemprov memfasilitasi supaya sebanyak-banyaknya anak NTB memenuhi syarat. Dikursuskan. Siapa yang memfasiliasi kursus ini? Lembaga yang punya akreditasi.
Menyiapkan mereka, memenuhi syarat. Melakukan rekrutmen secara terbuka di bawah koordinasi Dinas Dikbud sebagai leading sector,’’ terangnya. Untuk tahap pertama, sebanyak 18 mahasiswa NTB dikirim ke Polandia. Ridwan mengatakan banyak yang bertanya darimana anggaran untuk pengiriman mahasiswa
tersebut. Ridwan memastikan anggarannya tak menggunakan APBD. Ridwan menjelaskan, sumber pembiayaan pengiriman mahasiswa NTB ke luar negeri ini berasal dari donasi BUMN, BUMD, dan dunia usaha yang ada di NTB, seperti PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)
‘’Hasil diskusi dengan Pak Gubernur, tak akan menggunakan APBD. Banyak orang menawarkan beasiswa,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc,
lima tahun ke depan. ‘’Kita lihat, ini sebuah lompatan yang tak terpikirkan. Sekarang kami mendetailkan program ini dalam RPJMD. Anggarannya dari mana? Tak akan menggunakan APBD,’’ tegas Ridwan. Lantas apa intervensi pemerintah provinsi dalam program ini? Ridwan menjelaskan Pemprov akan menyiapkan
RAPAT - Rapat koordinasi percepatan pencairan bantuan stimulan pembangunan rumah korban gempa dipimpin Menko PMK, Puan Maharani di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (17/10) sore. Mataram (Suara NTB) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa NTB yang mencapai 204 ribu unit lebih, diperkirakan tuntas dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan. ‘’Secara bertahap tentu
TO K O H Libatkan Babinsa PEMERINTAH mengakui kewalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan hunian bagi terdampak gempa. Pada akhirnya TNI pun dilibatkan langsung untuk kegiatan teknis pendampingan rumah tahan gempa. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membenarkan itu. ‘’Saat ini Babinsa dilibatkan sebagai fasilitator,’’ ujarnya kepada Suara NTB saat mendampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)
Hati-hati Angkat Pejabat SETELAH pelantikan empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc akan mengangkat tiga anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) menjadi staf ahli. Gubernur diminta hati-hati dalam mengangkat pejabat, terutama yang tersangkut masalah hokum dan telah ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Harus kehati-hatian itu ada. Kami dari DPRD, kalau orang sudah tersangka sebaiknya jangan (diangkat). Karena komitmen kita memberantas korupsi itu harus jelas,’’ kata Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri dikonfirmasi Suara NTB Bersambung ke hal 15
Tito Karnavian, Kepala BNPB, Willem Rampangilei dan Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Hadir juga pejabat dari kementerian/lembaga, Bupati/walikota terdampak bencana dan pimpinan OPD Pemprov NTB. Puan mengatakan, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa tidak mu-
ngkin dapat tuntas terbangun keseluruhan selama enam bulan atau sampai Maret 2019. ‘’Tapi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi seperti ini tidak mungkin kita hanya membutuhkan waktu enam bulan. Kurang lebih setahun atau dua tahun kita lakukan sampai semuanya berjalan normal kembali,’’ kata Puan.
Puan mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan untuk memastikan pencairan dana untuk bantuan pembangunan rumah korban gempa di NTB segera dicairkan. Ia mengatakan, pemerintah telah menyederhanakan persyaratan pencairan dana bantuan stimulan tersebut. Bersambung ke hal 15
1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Mantan Kadistan Kabupaten Bima Diperiksa 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Diketahui ini merupakan peMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678 Kejati NTB membuka kasus meriksaan awal. Karena diper1234567890123456789012345678901212345678 baru terkait pengadaan bibit kirakan akan berlanjut pada se1234567890123456789012345678901212345678 kedelai. Proyek pengadaan bibit rangkaian pemanggilan saksi pe1234567890123456789012345678901212345678 yang berasal dari dana aspirasi jabat maupun mantan pejabat 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Dewan ini diduga bermasalah. Distan Kabupaten Bima. Selain 1234567890123456789012345678901212345678 Terkait pengusutan itu, mantan itu, oknum anggota DPRD Kabu1234567890123456789012345678901212345678 Kepala Dinas Pertanian (Kadis- paten Bima pemilik program as1234567890123456789012345678901212345678 tan) Kabupaten Bima, Muham- pirasi juga akan dipanggil. 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Juru bicara Kejati NTB Dedi mad Tayeb telah diperiksa Ke1234567890123456789012345678901212345678 Irawan, SH.,MH dikonfirmasi Rabu jaksaan, Selasa (16/10) lalu. 1234567890123456789012345678901212345678 Tayeb diperiksa sekitar pukul (17/10) kemarin enggan memberi 1234567890123456789012345678901212345678 10.00 Wita hingga sekitar pukul penjelasan. ‘’Ini masih penyelidikan, 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 13.00 Wita. Mantan Kadistan kami belum bisa memberikan pen1234567890123456789012345678901212345678 yang terakhir menjabat 2015 itu, jelasan rinci,’’ jelasnya. 1234567890123456789012345678901212345678 Sebagai gambaran, ada beberdimintai keterangan di Gedung 1234567890123456789012345678901212345678 Pidsus. Informasi diperoleh Suara apa proyek serupa yang terindika1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 NTB, pintu masuk penyelidikan si bermasalah di Kabupaten 1234567890123456789012345678901212345678 kasus itu dari dana aspirasi Bima. Seperti bantuan bibit jag1234567890123456789012345678901212345678 oknum anggota DPRD Kabupat- ung mencapai 800 ton rusak bah1234567890123456789012345678901212345678 en Bima. Dana aspirasi itu kan mulai membusuk sehingga 1234567890123456789012345678901212345678 dalam pengajuannya untuk pen- tidak bisa ditanam petani. Ban1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 gadaan bibit kedelai. Namun tuan bibit itu untuk didistribusi1234567890123456789012345678901212345678 dalam pelaksanaannya proyek kan ke sejumlah kecamatan, 1234567890123456789012345678901212345678 Bersambung ke hal 15 itu diduga bermasalah. 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678
Bali Siap Bersinergi Kembangkan Pariwisata Sunda Kecil Dana Aspirasi Dewan
Hadi Tjahjanto
KO M E N TTAA R
kami akan lakukan itu. Dan Maret 2019, insya Allah sebagian besar dari rumah yang akan dibangun telah terbangun,’’ kata Puan usai rapat koordinasi penanganan gempa NTB di Kantor Gubernur, Rabu (17/10) sore. Hadir dalam rapat tersebut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal
Mataram (Suara NTB) Gubernur Bali, Dr.I Wayan Koster siap bersinergi dengan dua provinsi lainnya (NTB dan NTT) di wilayah Sunda Kecil dalam membangun pariwisata yang lebih maju. Tidak saja bersinergi memajukan sektor pariwisata, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Dapil NTB, H.Rachmat Hidayat, SH setelah bertemu dengan Gubernur Bali, Selasa (16/10). ‘’Gubernur Bali mengakui potensi alam NTB luar biasa. Demikian juga dengan potensi NTT. Bali memiliki Sumber Daya Manusia khususnya di sektor pariwisata yang berkualitas dan mumpuni. Sementara Bali Sumber Daya Alam (SDA)nya yang semakin terbatas. Inilah yang ingin disinergikan. Bali dengan SDA yang mumpuni, NTB dan NTT memiliki SDA yang luar biasa. Ini yang ingin dikolaborasikan,’’ Bersambung ke hal 15
Diusut Kejaksaan
(Suara NTB/ist)
Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Ketua DPD PDIP NTB, H.Rachmat Hidayat.
Lantik Empat Kepala OPD
Mendagri Pertanyakan Penggantian Sekda, Kadis PUPR, Inspektorat, Dikbud dan BKD TGH. Mahalli Fikri (Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (17/10). Tiga di antaranya merupakan staf ahli yang dirotasi menjadi Kepala OPD yang sudah lama lowong. Keempat pejabat yang dilantik itu adalah dr. Nurhandini Eka Dewi Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, yang mengisi kembali posisi sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Asisten Administrasi dan Umum Drs. Imhal dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kemudian Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infras-
truktur dan Pembangunan, Dr. Manggaukang Raba, MM mengisi posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sementara Ir.Hj. Hartina, MM yang sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik, menggantikan posisi Drs. Imhal sebagai Asisten Administrasi Umum. Usai melantik empat Kepala OPD tersebut, gubernur mengatakan pengisian tiga OPD yang lowong merupakan kebutuhan. Apalagi kondisi NTB saat ini dalam tahap pemulihan pascabencana. NTB saat ini mengalami hal yang tidak biasa. Bencana gempa bumi menyapa NTB beberapa bulan lalu menyebabkan perhatian pemerintah pusat begitu besar. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
LANTIK - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan empat pimpinan OPD di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (17/10).
SUARA NTB Kamis, 18 Oktober 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pembangunan Risha Kesulitan Material Belum Tahu Syarat Disederhanakan LURAH Bertais, Lalu Muksan Jalaludin mengaku belum mengetahui apa saja poin-poin persyaratan yang disederhanakan untuk bantuan korban gempa. Namum pihaknya sudah mengetahui bahwa penyederhanaan dilakukan untuk memudahkan proses pencairan dana bantuan korban gempa. “Saya sudah tahu kalau ada penyederhanaan, saya lihat di TV. Tapi saya belum tahu poin apa saja yang disederhanakan. Mungkin nanti Pemkot akan kasih tahu, karena warga juga perlu tahu kan,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dilengkapi sebagian warganya yang menjadi korban. Pasalnya masih banyak warga yang belum melengkapi persyaratan. Terutama soal sertifikat tanah, sebab 20 persen korban gempa di Bertais belum memiliki sertifikat tanah. “Itu salah satu kendala kami. Karena 20 persen warga saya itu belum buat sertifikat rumah atau tanah,” ujarnya. Secepatnya ia akan mencari informasi terkait syarat-syarat yang disederhanakan oleh Pemerintah. Sehingga ia bisa memberi informasi kepada warganya, terutama bagi yang belum melengkapi persyaratan. “Saya akan cari tahu dulu, setelah itu baru saya kasih tahu warga. Karena ini penting, biar cepat jadi juga rumahnya,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah terbentuk, namun belum di SK-kan oleh kelurahan. Ia mengatakan ada beberapa kendala, namun ia berharap kendala itu segera teratasi. Sehingga semua warga korban gempa bisa segera membangun rumahnya. “Kemarin ada beberapa pokmas yang sudah terbentuk lagi. Tapi belum saya SK-kan, semoga secepatnya. Biar cepat ini. Kasihan warga, sebentar lagi musim hujan,” ujarnya. Harapannya, apapun yang menjadi keputusan pemerintah senantiasa bisa mempermudah proses pembuatan rumah tahan gempa. Sebab warganya sudah banyak mengeluh karena sudah lama tinggal di tenda pengungsian. Meski mereka sudah dibuatkan rumah singgah, namun tentu saja akan lebih nyaman jika tinggal di rumah Lalu Muksan Jalaludin sendiri. (lin) (Suara NTB/lin)
Dorong Langkah Strategis SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram HM. Noer Ibrahim menyayangkan, tidak tercapainya target serapan anggaran di BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram. ‘’Jadi setelah kami mendengarkan paparan dari OPD terkait, ada kesan, administrasi pelaksanaan, pembayaran maupun hal hal terkait proyek masih terpusat di BKD,’’ katanya. Namun demikian, BKD nampaknya tidak mau disalahkan. Mereka berdalih OPD tidak mengembalikan berkas sehingga tidak ada dasar bagi BKD untuk mencairkan anggaran. Namun demikian, Komisi II juga mengaitkan dengan Perda pengelolaan keuangan daerah yang se(Suara NTB/fit) dang dilakukan pembahasan HM. Noer Ibrahim di DPRD Kota Mataram. ‘’Apakah itu tidak akan mempengaruhi proses pembayaran yang sekarang. Beliau mengatakan tidak ada pengaruhnya,’’ katanya. Namun, lanjut Noer Ibrahim, kalau melihat realisasi anggaran BKD Kota Mataram yang hanya 40 persen, Komisi yang membidangi masalah keuangan ini mempertanyakan apa yang menjadi kendala BKD sehingga realisasi anggarannya begitu rendah. ‘’Jadi 40 persen itu sangat jauh dari harapan. Komisi II mempertanyakan hal itu,’’ kata anggota dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini. Oleh karena itu, Politisi Golkar ini mendorong BKD Kota Mataram mengambil langkah-langkah strategis. Catatan untuk mengejar ketertinggalan target di tahun anggaran 2018 ini. ‘’Jadi harus ada langkah langkah antisipasi untuk mengatasi keterlambatan ini,’’ pintanya. Mengenai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang juga tidak mencapai target, menurut Noer Ibrahim tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah karena memang ada budaya masyarakat membayar di ujung waktu. Apalagi pemerintah Kota Mataram memberikan reward. Masyarakat beranggapan semua hal yang tidak ada kaitannya dengan urusan administrasi Kelurahan atau Kecamatan bisa ditunda dulu. ‘’Tapi kita tidak bersandar kepada itu,’’ katanya. Pemkot Mataram diyakini sudah memiliki data bahwa biasanya pada bulan-bulan tertentu realisasi PBB mencapai persentase yang cukup menggembirakan. Oleh karena itu, Komisi II mendorong langkah-langkah percepatan guna mengejar ketertinggalan. Seperti diketahui, realisasi anggaran semua OPD lingkup Pemkot Mataram dievaluasi. Hasilnya, ada yang masuk zona merah, kuning dan hijau. Adapun OPD yang masuk zona merah adalah BKD Kota Mataram dengan serapan anggaran 40 persen dari taget triwulan tiga dua kali lipat atau 80 persen. (fit)
Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat meminta percepatan pembangunan rumah instans sehat sederhana (Risha) dan rumah instans konvensional. Namun percepatan ini terkendala bahan material. Kendala bahan material ini diungkapkan oleh warga dihadapkan Menteri PMK, Puan Maharani didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat berkunjung di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Rabu (17/10). Rifa’i menceritakan, masyarakat yang tinggal di Lingkungan Pengempel Indah berjumlah 200 kepala keluarga. Sebagian besar rumah mereka hancur oleh gempa beberapa waktu lalu. Kebijakan pemerintah membantu membangunkan rumah dari 200 KK hanya 16 KK yang ingin dibangunkan Risha. Sisanya menginginkan dibangunkan rumah sederhana konvensional. Keinginan warga dibangunkan Riko dengan pertimbangan luas tanah. “Jika dibangun Risha lahannya kecil. Satu are dibagi empat ndak mungkin. Lebih baik didesainkan rumah sesuai luas lahan yang ada,” keluh dia dihadapan Menteri PMK. Dia menginginkan adanya penyederhanaan persyaratan seperti Risha. Rifa’i mengeluhkan, pasca peletakan batu pertama pembangunan Riko justru kehabisan bahan material. Masyarakat kesulitan mencari bahan, sementara dana tak bisa dicairkan. Demikian halnya dengan Murdi. Ia mengaku, kesulitan membangun rumahnya. Bahan bangunan terpaksa dihutang karena uang belum cair. Fasilitator Rekompak Maria menyebutkan, pihaknya menangani enam kecamatan dengan 1.077 rumah. Pokmas terbentuk berjumlah 43. Dari 43 Pokmas sebagian memilih Risha dan Riko. Sosialisasi pembangunan Risha disampaikan ke masyarakat. Warga yang setuju langsung dibentuk Pokmas. “Pada malam hari pun kami sosialisasikan,” ujarnya. Mendengarkan keluhan masyarakat Puan Maharani menyampaikan, kedatangannya ke Mataram untuk melihat perkembangan pembangunan Risha dan Riko. Dia memahami NTB, khususnya masyarakat di Kota Mataram meng-
(Suara NTB/cem)
DENGARKAN KELUHAN - Menteri PMK Puan Maharani mendengarkan keluhan warga saat berkunjung di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya pada Rabu (17/10). inginkan segera kembali dan beraktivitas normal seperti biasanya. Tetapi tujuh kabupaten/kota lainnya juga terdampak bencana alam. “Kami datang ke sini untuk membantu masyarakat di NTB. Bukan karena di Palu, Sigi dan Donggala terkena gempa dan tsunami, lalu NTB kami lupakan,” terangnya. Bahkan, Presiden dijadwalkan segera berkunjung kembali melihat perkembangan masyarakat. Ditegaskan, salah satu hal bagaimana mempercepat pembangunan Risha dan Riko dengan mempercepat material sampai di NTB dan khususnya Kota Mataram. Sebagian uang sebagian telah ada di bank, tapi belum dicairkan karena persyaratan harus disepakati. Puan Maharani juga mengingatkan, pembangunan Risha dan Riko jangan saling merugikan dan dirugikan. Selain itu, anak - anak segera kembali ke sekolah dan masyarakat kembali beraktivitas normal seperti biasanya. “Masyarakat jangan bersedih. Pembangunan harus tertib. Jangan
ada yang ribut,” demikian kata dia. Suplai Material Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berjanji akan menyuplai bahan material di luar dari pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui bantuan dana Rp50 juta. Material seperti batu dan pasir untuk pembangunan rumah korban gempa akan diberikan gratis melalui anggaran daerah. “Pasir, batu, nanti kami siapkan. Ini di luar uang Rp50 juta diberikan oleh pemerintah pusat,” kata Walikota, Rabu (17/10) saat mendampingi kunjungan Menteri PMK Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta rombongan. Walikota menyebutkan, lingkungan Pengempel Indah merupakan kawasan yang terdampak gempa bumi Juli lalu. Kawasan ini padat penduduk dengan 184 rumah hancur. Kerusakan rumah secara keseluruhan 13.000 dengan kategori rusak berat sekitar 2.700. Dan, sisanya
Warga Diminta Antisipasi Banjir Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mengingatkan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menyusul semakin dekatnya musim hujan yang kerap memicu genangan di pemukiman warga. “Kita sudah memberikan imbauan kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kali. Karena sampah itulah yang memicu terjadinya banjir atau genangan,” kata Kepala BPBD Kota Mataram, Dedi Supriyadi, Rabu (17/10). Air yang menggenangi jalan seperti pada musim hujan sebelumnya menu-
rutnya belum tergolong sebagai banjir, melainkan hanya genangan. Menurutnya, wilayah yang rawan banjir hanya Kekalik saja. Sementara yang lainnya rawan terjadi genangan akibat sampah yang tersumbat di saluran air. “Kalau yang rawan kan cuma Kekalik saja, kalau yang lain itu cuma genangan. Maka dari itu kita terus mengimbau agar jangan buang sampah di saluran air. Inilah yang memicu adanya genangan kalau hujan besar,” ujarnya. Di kawasan dalam kota menurut Dedi belum pernah terjadi bencana banjir. Kategori banjir apabila kondisinya dapat melumpuhkan aktivitas dan ekonomi masyarakat. Ia pun berharap banjir tidak ter-
jadi. Apalagi warga Kota Mataram juga baru bangkit dari bencana gempa. “Di Kota Mataram kan tidak pernah terjadi banjir karena hujan. Yang rawan banjir memang di pesisir, itu karena air laut yang naik,” ujarnya. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya sudah membuat beberapa jalur evakuasi. Terutama di wilayah yang rawan terjadi banjir atau genangan. “Kita sudah buatkan jalur evakuasi. Kalau ada bencana, warga bisa mengikuti jalur itu hingga ke titik kumpul. Mereka bisa menyelamatkan diri dengan cepat dengan mengikuti jalur itu,” ujarnya. (lin)
Sekda Bantah Dugaan Mahar pada Penempatan Pejabat Mataram (Suara NTB) Praktik permintaan mahar atau sejumlah uang untuk penempatan pejabat di Lingkup Pemkot Mataram, seolah bukan sesuatu yang tabu. Kasus ini terungkap dari dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada sidang kasus operasi tangkap tangan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, HM di Pengadilan Tipikor, Selasa (16/10). Dari dakwaan tersebut, permintaan sejumlah uang untuk promosi jabatan berlangsung sejak tahun 2015 lalu. Uang yang diminta dari pimpinan organisasi perangkat daerah bervariasi. Adanya indikasi mahar untuk promosi jabatan dibantah Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito. Eko menegaskan, Baperjakat bekerja profesional. Setiap penempatan pejabat baik itu rotasi maupun mutasi dipastikan sesuai dengan ketentuan. “Ada aturan yang kami pegang sebelum menyerahkan usulan itu ke Walikota,” kilah
Sekda dikonfirmasi, Rabu (17/10). Baperjakat lanjutnya, memiliki kajian dalam hal penempatan pejabat. Sekda menegaskan, tidak pernah ada hubungan apa - apa dengan H. Muhir. Baperjakat selalu bekerja profesional. “Tidak ada hubungannya dengan H. Muhir,” ucapnya. Berkaitan dengan isi dakwaan, Eko enggan mengomentari. Ia mempersilakan menanyakan langsung ke terdakwa maupun mantan Kepala Dinas Pendidikan, H. Sudenom. Dipastikan, Baperjakat bersih dari praktik mahar tersebut. “Ke mana dia berkomunikasi silakan ditanya ke sana. Kalau kami tidak tahu. Insya Allah, Baperjakat clear,” tegasnya. Praktik permintaan mahar oleh oknum anggota Dewan tersebut dipicu telah lama berlangsung. Ketua DPRD, H. Didi Sumardi dikonfirmasi lewat ponselnya melalui pesan singkat enggan menjawab pertanyaan wartawan. Demikian pula saat ditelepon juga tak memberikan respon. (cem)
DPPKB Lakukan Orientasi ke Kelompok UPPKS Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) intens melakukan orientasi ke kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Orientasi ini dimaksudkan agar kelompok mengenal dan menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasaran. Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno menyampaikan, orientasi kelompok UPPKS salah satu program pembangunan keluarga. Peserta KB yang masuk dalam keanggotaan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan UPPKS. Sutrisno menyebutkan, sampai saat ini di Kota Mataram kel-
ompok UPPKS berjumlah 83 dengan berbagai jenis usahanya. ”Tujuan pertemuan tersebut agar para pengurus paham benar tentang jenis-jenis produknya sehingga menjadi produk yang mempunyai daya saing dan bisa dipasarkan yang lebih luas lagi seperti di luar daerah maupun luar negeri,” harap Sutrisno. Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan sangat diharapkan. Terutama pendampingan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis. Sutrisno meyakini pendampingan oleh instansi teknis akan mempercepat peningkatan kualitas produk dan mudah dipasarkan. Salah satu tantangan kelom-
pok pada proses pemasaran produk. Orientasi ini akan memberikan pemahaman termasuk cara mengemas produk. Sebagian besar kata dia, UPPKS mandiri dan memasarkan produk mereka ke pasar modern dan pusat perbelanjaan lainnya. “Kita akan mendorong supaya produk dihasilkan UPPKS bisa dikirim ke luar negeri,” harapnya. Kemandirian kelompok mengembangkan usahanya diapresiasi Sutrisno. Produk unggulan diciptakan oleh peserta KB mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram. Hal ini berkesesuaian dengan harapan serta visi misi Kota Mataram. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
PENGARAHAN - Kepala DPPKB Sutrisno memberikan pengarahan saat orientasi ke kelompok UPPKS di aula Kantor DPPKB, Rabu (17/10).
kategori rusak sedang dan ringan. Pemerintah pusat telah membantu dengan memberikan bantuan uang Rp50 juta untuk kategori rumah rusak berat, Rp25 juta kategori rusak sedang dan Rp10 juta kategori rusak ringan. Walaupun demikian, dananya belum masuk keseluruhan. Dari Rp90 miliar hanya Rp72 miliar yang telah cair. Dikatakan Walikota, telah dibangun rumah dengan pola rumah instans sederhana sehat dan rumah instans konvensional. Pemkot Mataram menyepakati menunjuk PT. Waskita Karya sebagai aplikator yang menyiapkan material. Dan, telah dibentuk Pokmas di masing - masing lingkungan. “Telah terbentuk 14 Pokmas. 90 persen memilih Risha dan 10 persen Riko,” sebutnya. Walikota menginginkan, aktivitas masyarakat segera pulih kembali serta memberikan dukungan ke pemerintah. Di satu sisi, masyarakat jangan hanya diam saja. Harus bangkit dari musibah yang telah terjadi. (cem)
Pencairan Bantuan Korban Gempa
Tak Ada Sertifikat, Bisa Gunakan Surat Keterangan Mataram (Suara NTB) Korban gempa yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan rumah dan tanah tidak perlu khawatir lagi. Pasalnya, Pemerintah sudah menyederhanakan syarat pencairan dana bantuan pembuatan rumah tahan gempa. Mereka hanya perlu menunjukkan surat keterangan kepemilikan yang ditandatangani oleh kelurahan setempat. “Ini kemarin yang bikin lama karena salah satu syaratnya harus ada sertifikat rumah. Kan ndak semua warga sudah punya sertifikat. Kalau nunggu mereka buat juga lama. Makanya ada penyederhanaan syarat itu kemarin,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, H. Kemal Islam. Ia mengatakan itu merupakan salah satu dari beberapa poin yang disederhanakan untuk pencairan dana bantuan. Menurutnya, masih banyak warga yang sampai saat ini belum melengkapi persyaratan karena belum membuat sertifikat tanah dan rumahnya. “Kalau nunggu itu terus, dong lama sekali baru bisa pembangunan rumah. Maka dari itu, ini sudah bagus ada penyederhanaan. Tinggal minta surat keterangan dari kelurahan bahwa tanah itu benar-benar kepemili-
kan yang bersangkutan,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sebesar Rp50 juta bagi tempat tinggal korban gempa yang mengalami kerusakan berat. Adapun terhadap kerusakan sedang, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp25 juta serta kerusakan ringan sebesar Rp10 juta. Nantinya, masyarakat akan kembali membangun rumahnya dengan asistensi dari KemenPUPR yaitu Rekompak. “Sudah ada tiga Risha yang terbangun, sisanya akan segera dibangun juga. Karena dananya kan sudah ditransfer. Tinggal dilanjutkan saja pembangunannya. Makanya pokmas harus segera mengambil keputusan,” ujarnya. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat yang sudah menyederhanakan syarat pencairan dana bantuan untuk korban gempa. Dari tujuh lembar persyaratan, tersisa hanya satu lembar saja. Salah satu yang disederhanakan ialah bukti kepemilikan tanah atau rumah warga. “Tidak perlu repot harus urus sertifikat dulu, tinggal buat surat keterangan saja. Kelurahan juga pasti tahu kalau yang bersangkutan itu memang yang punya tanah itu atau tidak,” ujarnya. (lin)
Lahan Kantor Baru Walikota Mataram Dibebaskan Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan Kantor Walikota Mataram sudah pada tahap pembebasan lahan. Saat ini sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan seluas 2,4 hektare. Sisanya masih dikomunikasikan lebih lanjut. “Kita sudah bicara dengan pemilik lahan yang luasnya 2,4 hektare. Kebutuhan kita untuk pembangunan kantor walikota ini seluas empat hektare,” kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang. Ia mengatakan bahwa nantinya akan ada ruang terbuka hijau juga di kantor Walikota yang akan dibangun. Tentu saja jika kesepakatan dengan pemilik lahan berjalan dengan baik. Sebab masih ada 1,6 hektare lagi yang dibutuhkan. “Itulah kebutuhan kita. Nanti harapannya, pemilik lahan ini bisa memberikan tanahnya dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan oleh tim appraisal,” ujarnya. Pihaknya sudah bertemu dengan para pihak untuk mem-
bicarakan tentang pembebasan lahan itu. Sebab Pemkot menargetkan pembebasan lahan itu dapat terselesaikan hingga akhir tahun ini. Dengan demikian tahun berikutnya pembangunan sudah dapat dikerjakan. “Kalau semua berjalan dengan lancar, kita usahakan akhir tahun ini sudah selesai soal lahan ini. Jadi kita bisa segera melakukan pembangunan,” ujarnya. Kantor Walikota akan dibangun di Jalan Lingkar, tepat di dekat bundaran yang menjadi ikon Kota Mataram. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah dimasa mendatang. Apalagi beberapa kantor OPD juga tidak jauh dari lokasi yang rencananya akan dijadikan sebagai tempat pembangunan kantor Walikota itu. “Harapannya dengan adanya kantor baru ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu letaknya juga cukup strategis, dekat dengan ikon Kota Mataram di bundaran itu,” ujarnya. (lin)
SUARA NTB Kamis, 18 Oktober 2018
Peternak Unggas Butuh Dukungan Modal untuk Bangkit Mataram (Suara NTB) Para peternak unggas yang terdampak gempa memiliki semangat untuk bangkit kembali dari keterpurukannya pascagempa. Sayangnya, keterbatasan modal menjadi kendala mengeksekusi semangat mereka. Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan berperan memenuhi permintaan para peternak unggas ini. Kebutuhan para peternak unggas korban gempa inipun, secara lisan telah disampaikan kepada Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah. Atas kebutuhan modal para peternak unggas ini, Hj. Mustika, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakerswan) mengatakan, kelompok ternak unggas meminta dukungan kepada dinas dengan mengajukan proposal. “Karena tidak ada pilihan. Mereka mengajukan proposal ke dinas,” demikian Hj. Mustika. Tidak sedikit jumlah peternak unggas yang menjadi korban gempa, terutama di Pulau Lombok. Kebutuhan modal ini untuk pembelian pakan dan pembuatan kandang-kandang ternak. Unram sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di NTB juga turut memberikan dukungan kepada para peternak unggas. Terutama di Kabupaten Lombok Utara. Dukungan tersebut masih cukup terbatas kata Hj. Mustika. Karena itu, penting Bank Pembangunan Daerah mengambil peran. Atau perbankan lainnya membantu bangkit kembali para peelaku peternakan. “Jika tidak dibantu modal untuk pengandangan, dan pakan. Otomatis kebutuhan telur juga banyak kita andalkan dari luar,” demikian Hj. Mustika. Di bagian lain, Hj. Mustika juga menyebut soal pengiriman ternak sapi potong ke luar NTB. sampai saat ini, sekitar 5 ribuan ekor telah dikirim ke luar NTB menggunakan kapal ternak. Tujuannya ke Jakarta dan Sulawesi. Permintaan sapi potong cukup tinggi, bersamaan dengan pelaksanaan Sea Games belum lama ini. Terbanyak ternakternak potong ini dikirim langsung dari Bima. Fasilitas kapal ternak ini, kata Hj. Mustika telah dirasakan betul manfaatnya oleh pengusaha. Efektif menekan biaya pengiriman. Selain itu, fasilitas yang ada di kapal ternak membuat sapi-sapi potong yang dikirim ke luar daerah lebih sehat. Dari sisi ketersediaan pakannya, perawatan kesehatan oleh dokter hewan. Sebelumnya, pengiriman dengan menggunakan kapal kayu cenderung tak membuat nyaman ternak. Terutama cara memperlakukannya. “Sekarang pengusaha sudah tau betul manfaat kapal ternak ini. Pengiriman terus-terus dilakukan,” jelas Hj. Mustika. Tahun ini pemerintah menargetkan sebanyak 44 .000 ekor sapi potong dikirim. Dari kuota itu, 5 ribuan ekor telah dikirim ke luar NTB, dan 23 ribuan ekor yang dikirim antar pulau di dalam provinsi (dari Sumbawa ke Lombok). (bul)
EKONOMI DAN BISNIS Dilema UMP 2019
Apindo Minta Tak Naik, Serikat Pekerja Tergantung Gubernur Mataram (Suara NTB) Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 mendatang menjadi dilema. Kemungkinan tak ada perubahan dari UMP tahun 2018. Salah satu alasannya, NTB terkena musibah gempa. Rencana penyesuaian UMP tahun 2019 mendatang sedang dibahas. Pertemuan telah dilakukan untuk tahap awal antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen. Kemenaker juga telah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur. Kenaikan UMP 8,02 persen ini dihitung dari angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. UMP NTB tahun 2018 berlaku sebesar 1.825.000. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan mengatakan saat ini sedang dalam proses penetapan. Kepala dinas memberikan gambaran soal kenaikan UMP ini harus mengikuti ketentuan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. “Itu harus kita jalankan. Tahapannya, sudah ada rapat persiapan untuk pemantapan. Untuk
menginventarisir. Tetap rumusnya sesuai PP 78. Tapi secara detail kita belum sampai ke sana keputusannya,” cetus Wildan. Ketua Apindo, Ketut Wolini mengatakan, belum ada gambaran final meskipun telah dilakukan pertemuan awal. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan angka inflasi yang menjadi acuannya. Pada dasaranya, Apindo kata Wolini telah siap menetapkan UMP tahun 2019 mendatang, yang ditetapkan pada 1 November. Berapa kisarannya, harus mempertimbangkan banyak hal di daerah saat ini. Wolini mengatakan, kondisi daerah sejauh ini belum kembali normal. Setelah diguncang gempa beruntun sejak 29 Juli 2018, dan berturut-turut sebulan terjadi gempa susulan. “Kemungkinan besaran UMP
2019 masih menggunakan yang tahun 2018, karena pengusaha sedang tidak berdaya,” ujarnya. Gempa mengakibatkan hampir seluruh sektor terdampak. Usaha-usaha yang tidak terdampak secara langsungpun, ikut merasakan dampak lesunya pergerakan ekonomi. “Karena itu, kemungkinan tidak ada kenaikan UMP. Tapi belum final,” imbuhnya. Jikapun UMP dipaksakan naik, sebesaryangditentukanolehperaturan pemerintah. Khawatirnya ketetapannya“mandul”.Tidakberjalan di lapangan, menurut Wolini tetap saja akan sia-sia. NTB saat ini berbeda keadannya dengan provinsiprovinsi lainnya di Indonesia. Tak sedikit perusahaan yang telah merumahkan karyawannya akibat tempat-tempat usahanya terdampak langsung gempa. Jika dipaksanakan, perusahaan dap-
(Suara NTB/bul)
PASAR LELANG - Kegiatan pasar lelang yang dilaksanakan kemarin di Mataram, difasilitasi Bidang PDN Dinas Perdagangan NTB
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/bul)
Ketut Wolini
Yustinus Habur
at saja mengambil keputusan melakukan PHK. “Agak dilematis NTB, dengan situasi kita saat ini,” demikian Wolini. Ketua Serikat Pekerja, Yustinus Habur dihubungi terpisah sebetulnya masih mengharap UMP tetap dinaikkan. Mengingat keadaan NTB termasuk provinsi yang belum mencapai standar hidup layak. Dalam pertemuan sebelumnya, SPSI belum menyampaikan secara terbuka. Tetapi harapannya kenaikan UMP bisa lebih dari 10 persen. Hanya saja SPSI juga menyadari, kemugkinan kecil kenaikan
sebesar yang diharapkan. Apalagi tidak sedikit fasilitas usaha yang mengalami kerusakan akibat gempa. SPSI juga prihatin terhadap banyaknya karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan sementara ini. Karena itu, SPSI kata Yustinus bersikap longgar. Sepenuhnya keputusan diserahkan kepada Gubernur. “Karena Gubernur kita orang ekonom, dan memiliki pengalaman yang mumpuni soal ekonomi. Pastinya dapat mempertimbangkan yang paling baik soal UMP,” demikian Yustinus. (bul)
Program Baru Pit Express Satu Harga di Dealer Berlogo Astra Motor
Pasar Lelang Perdana Kantongi Transaksi Rp1,6 Miliar Lebih Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB memfasilitasi kegiatan pasar lelang perdana yang dilakukan tahun 2018 ini. Transaksi yang berhasil dicapai sebesar Rp1,695 miliar. Kegiatan pasar lelang dilakukan di Hotel Lombok Plaza Mataram, Rabu (17/10) kemarin. Dinas Perdagangan melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) mengundang sejumlah pengusaha dari dalam dan luar NTB untuk mengikuti kegiatan ini. Dua komoditas yang terjual di pasar lelang ini. Jagung dan jambu mente dari sekian jumlah komoditas yang dibawa masing-masing pengusaha. Transaksi jual beli jagung pipilan totalnya sebesar Rp1,380 miliar. Atau mendominasi transaksi sebesar 81,42 persen. Sementara jamu mente terjual senilai Rp315 juta atau sebesar 18,58 persen. Transaksi berjalan seperti biasa. Dinas Perdagangan memfasilitasi pertemuan antara pemilik barang dan pembeli. masing-masing adalah pengusahanya langsung. Transaksi dilakukan dengan tawar menawar harga barang. Lalu kesepakatannya dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak di atas materai. Selanjutnya ditindaklanjuti. “Pasar lelang pertama ini hanya 42 orang yang datang. Semua dari dalam daerah. Dari luar daerah tidak ada yang dataeng karena takut gempa,” kata Plt. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB, L. Suparno, S. Sos, MH usai kegiatan. “Harapan kita, pascagempa ini semua pelaku usaha sudah dapat memulai usahanya sebagaimana biasa. Untuk buyer dari luar daerah, pada saat ini belum ada yang datang. Padahal sudah kita undang. Harapan ke depannya, semua bisa berjalan sesuai harapan,” demikian L. Suparno. Tahun 2018 ini Dinas Perdagangan Provinsi NTB memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pasar lelang sebanyak empat kali. Pertama dilaksanakan kemarin, lalu pada 8 November dan 29 November serta 13 Desember. Pasar lelang adalah wahana bertemunya penjual (petani) dengan pembeli yang dikelola secara tertib dan teratur, dapat memperpendek mata rantai perdagangan, mampu menyajikan komoditas produk agro yang bermutu dan harga yang terbentuk secara transparan serta diharapkan dapat menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan pasar lelang terakhir difasilitasi pemerintah hingga tahun 2018 ini saja. Tahun depan, Kementerian Perdagangan merevitalisasinya dan menyerahkan kegiatan pasar lelang kepada pihak swasta. Dalam hal ini, untuk di NTB kemungkinan besar akan diserahkan kepada PT. Gerbang NTB Emas. Biasanya transaksi di pasar lelang nilainya mencapai miliaran, bahkan di atas Rp10 miliar. Tahun 2017 lalu, dari total penyelenggaraan pasar lelang, sekitar Rp300 miliar transaksinya Tahun ini diharapkan transaksinya mengikuti transaksi tahun lalu. (bul)
Halaman 3
(Suara NTB/bul)
TUNA - Tuna, salah satu ikan tangkap yang menjadi komoditas ekspor dari NTB. Selain tuna, ke depan diharapkan ikan-ikan karang juga dapat memperkaya jenis ikan ekspor dari perairan NTB
Ikan Karang NTB Berpotensi di Ekspor ke Eropa dan AS Mataram (Suara NTB) Ikan karang yang potensinya cukup besar di NTB berpotensi diekspor ke Amerika dan Eropa. Asalkan, kapal-kapal tangkap nelayan telah diregistrasi. Dua negara tujuan ekspor ikan-ikan karang (jenis kerapu dan kakap) biasanya ke Taiwan dan Cina. Pasar ekspor ini dapat diperluas ke Eropa dan AS, asalkan standarnya dipenuhi. Salah satu standar ekspor mengharuskan kapal-kapal tangkap nelayan telah teregistrasi. Di NTB, menurut Tasrif, Koordinator Wilayah (Korwil) Wildlife Conservation Society (WCS) untuk NTB, diketahui kapal-kapal tangkap nelayan seluruhnya belum teregistrasi. “Kalau ngekspornya ke Cina, Taiwan, tidak masalah. Ndak terlalu ketat. Tapi kalau ngirim ke Eropa dan Amerika, syaratnya harus jelas kapal tangkapnya,” jelas Tasrif. Kaitanya registrasi kapal
tangkap ini, perikanan tangkap yang diiterima dari luar negeri, buyer mensyaratkan kapal tangapnya harus legal, cara menangkapnya harus legal, lokasi penangkapan harus jelas. “Dokumen kapal ini sebagai syarat pembeli bisa membeli hasil tangkapan kita,” jelas Tasrif. Karena itu, WSC bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB saat ini sedang mempersiapkan verifikasi kapal-kapal nelayan. Dimulai dari nelayan di Teluk Saleh, Sumbawa. WCS bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mempersiapkan seluruh dokumen kapal nelayan. Fasilitasi akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Itupun, dapat dilakukan bilamana pemerintah daerah memberikan dukungan politik (penganggaran). Dengan melakukan registrasi, potensi
Pembayaran Non Tunai di SPBU Jadi Dilema Mataram (Suara NTB) Pembayaran BBM dengan kartu yang diberlakukan di SPBUSPBU nampaknya mengganggu semangat mitra Pertamina menggalakkannya. Kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia untuk pemotongan 0,15 persen untuk pembyaran dengan kartu debet menjadi salah satu faktor yang mengurangi semangat itu. Pertamina sebelumnya sangat bersemangat mendukung Gerakan Nasional Nun Tunai (GNNT) yang telah ditumbuhkan beberapa tahun belakangan di Indonesia. “Tadinya misi kita ingin memperkuat digitalisasi pelayanan kepada konsumen. Tapi sejak pemerintah memberlakukan transaksi menggunakan kartu debet dengan pemotongan 0,15 persen, kita jadi mikir, bebannya ke mana, bebannya ke pengusaha,” kata Sales Executive Pertamina Wilayah NTB, Sigit Wicaksono. Pada dasarnya, pembayaran non tunai di SPBU ini tak berpengaruh bagi konsumen. Pembayaran tetap sesuai jumlah yang ditebus. Tetapi beban tersebut justru kepada pengusaha-pengusaha
SPBU, mitra Pertamina. Katakan dalam satu kali pembayaran BBM senilai Rp100.000. Nilai inilah yang tetap harus dibayar oleh konsumen dengan kartu gesek. Hanya saja, nilai pembayaran yang masuk ke rekening pengusahanya terpotong otomatis 0,15 persen, atau Rp150. “Sekali transaksi potong 0,15 persen. Kali sekian transaksi, kali satu bulan. Besar itu akumulasinya,” kata Sigit. Atau dalam sehari transaksi di SPBU sebesar Rp250 juta, dikalikan sebulan, dipotong 0,15 persen, maka dalam sebulan nilai uang yang masuk ke rekening pengusaha SPBU terpotong sebesar Rp11 juta. Dikalikan dengan jumlah SPBU yang ada di Provinsi NTB. Jumlah SPBU di NTB tersebar 60 unit. Tersebar di Pulau Lombok 47 SPBU dan Pulau Sumbawa 13 SPBU. Seluruh SPBU ini, kata Sigit telah memiliki fasilitas mesin Electronik Data Capture (EDC). Hanya saja, tidak seluruhnya SPBU yang memanfaatkan mesin gesek ini untuk pembayaran dari konsumen. (bul)
ikan karang yang cukup besar di perairan NTB ini dapat dimanfaatkan sebagai jenis ikan ekspor lainnya, selain tuna. Mengapa dimulai dari Teluk Salek? Tasrif mengatakan, di sanalah potensi ikan karang cukup besar. Selain itu, payung hukumnya jelas telah diatur dalam peraturan gubernur untuk pengelolaan kakap dan kerapu. “Salah satu bentuk pengelolaannya, berapa sih banyak kapal yang bisa melakukan penangkapan dengan ketersediaan sumber daya ikan yang ada ini. Sementara di provinsi ini sendiri kita ndak tau persis berapa sih kapal yang beroperasi di perairan NTB,” ujarnya. Karena itu, Tasrif mengatakan, WCS siap membantu memfasilitasi pemerintah daerah melakukan registrasi kapal tangkap. Sebagaimana fungsi WCS, mendukung fungsi pengelolaan, fungsi pengendalian dan pelayan publik. (bul)
Mataram (Suara NTB) Astra Motor selaku main dealer sepeda motor Honda senantiasa mengupayakan berbagai layanan demi kepuasan konsumennya. Melalui jaringan retailernya, Astra Motor memberikan program PIT EXPRESS “Satu Harga Satu Indonesia”, di mana konsumen diberikan kemudahan dalam merawat motor kesayangannya. Manager Retail Astra Motor Mataram, Aries Setiawan mengatakan bahwa Program PIT EXPRESS “Satu Harga Satu Indonesia” berlangsung dari 1 Oktober hingga 31 Desember 2018. Program ini bertujuan untuk mengapresiasi pelanggan setia sepeda motor Honda di NTB. Semua pelanggan tanpa terkecuali sangat berharga di mata Astra Motor, sehingga semua pelanggan di seluruh Indonesia berhak memperoleh harga yang sama. “Cukup dengan membayar Rp 15.000, pelanggan setia dapat menikmati jasa penggantian sparepart apapun dan berapapun di PIT EXPRESS tanpa harus antri,’’ ujar Aries. Adapun penggantian sparepart yang dapat dikerjakan di Pit Express seperti penggantian oli, ban, rantai, drive belt, kampas rem, lampu, dan bagian lain yang pengerjaannya tidak memakan waktu lebih dari 20 menit. Aries menambahkan bahwa untuk pelanggan yang khusus melakukan penggantian oli di PIT EXPRESS cukup membayar
jasa servis penggantian oli sebesar Rp 2.000. Selain itu, pelanggan dapat menikmati layanan gratis untuk pengecekan ban depan dan belakang, rem depan dan belakang, free tutup pentil ban, lampu depan dan belakang, tali gas, serta tali clutch. Program “Satu Harga Satu Indonesia” juga menyediakan keuntungan menarik lainnya, yaitu pembagian 10 jas hujan kepada pelanggan beruntung setiap bulannya. Pelanggan cukup post foto selfie di depan PIT EXPRESS ke instagram dengan hastag #expressikanexpressmu dan #astramotor pelanggan berkesempatan memperoleh jas hujan secara gratis. Aries mengatakan bahwa program PIT EXPRESS “Satu Harga Satu Indonesia” ini hanya berlaku di jaringan Honda berlogo Astra Motor di NTB, antara lain Astra Motor Ampenan, Astra Motor Brawijaya, Astra Motor Sriwijaya, Astra Motor Gerung, Astra Motor Praya, Astra Motor Batujai, Astra Motor Masbagik, Astra Motor Sumbawa dan Astra motor Bima. Untuk informasi lebih lengkap, konsumen dapat mengunjungi sosial media @astramotor dan website www.astramotor.co.id, atau dapat langsung mengunjungi dealer Astra Motor terdekat. “Kedepannya, kami akan terus konsisten memberikan nilai serta beragam layanan terbaik untuk kepuasan pelanggan,” tutup Aries. (bul)
(Suara NTB/bul)
SATU HARGA - Pit Express Satu Harga di Dealer Berlogo Astra Motor
SUARA NTB Kamis, 18 Oktober 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Soal Dugaan ”Fee” Proyek Tak Lupakan Wilayah Selatan DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini telah menyetujui dana penanganan bencana pada APBD perubahan anggaran sebesar Rp 40 miliar lebih. Dari penganggaran yang sudah disetujui itu, DPRD Lotim berharap pemerintah mengkaji kembali kaitannya dengan proses penyalurannya. Termasuk dana itu diharapkan dapat mengalir ke korban bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah selatan pada tahun 2017 lalu. “Dari dana itu, kita harapkan tidak terfokus (Suara NTB/yon) pada penanganan bencana Raden Rahadian Soedjono gempa bumi. Melainkan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah selatan,”ujar Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono, Rabu (17/10). Dalam bencana banjir bandang itu, terdapat empat kecamatan yang terdampak serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan yang cukup parah, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Barat dan Sakra pada tahun 2017 lalu. Akan tetapi, penanganannya hingga saat ini belum jelas. Sehingga dana itu yang akan dituangkan kebijakan penyalurannya kepada masyarakat lebih efektif, efisien dan tetap sasaran, sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang terdampak bencana baik bencana gempa maupun banjir bandang. Melihat saat ini proses verifikasi masih berjalan kaitannya dengan mana-mana rumah warga yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan. Sehingga kajian kembali sangat penting dilakukan supaya jangan sampai adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari anggaran yang sudah ditetapkan tersebut. Dari kalangan legislatif sendiri, lanjut politisi Partai Demokrat ini sangat menyambut baik semangat pemerintah daerah yang mengajak masyarakat kembali ke rumah dan meninggalkan tenda pengungsian. Disampaikan Rahadian, setelah proses verifikasi berakhir. Selanjutnya data itu akan dikirimkan ke pemerintah pusat. Dari informasi yang diperolehnya, pemerintah pusat berjanji akan menyalurkan dana itu melalui rekening yang sebagian di antaranya sudah diterima oleh masyarakat yang menjadi korban gempa. (yon)
Wabup Ingatkan Pelayanan Rumah Sakit Harus Cepat Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong. Langkah itu akan dilakukan oleh orang nomor dua di Gumi Selaparang ini menyusul pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Lotim ini dinilai buruk sebagaimana keluhan dari masyarakat. “Nanti kita akan lakukan sidak. Pelayanan rumah sakit harus ekstra cepat,” terangnya saat dikonfirmasi, Rabu (17/10). Dikatakan wabup, pelayanan di RSUD harus terus ditingkatkan. Terlebih rumah sakit itu sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka sudah sepatutnya pelayanan itu ditingkatkan yang merupakan roh dengan adanya BLUD. Menurutnya, tidak ada alasan pelayanan umum baik itu di rumah sakit maupun yang lainnya harus memiliki waktu antre yang cukup lama. Akan tetapi, bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan adanya berbagai solusi. Seperti meningkatkan sarana prasarana, personel pada setiap loket pelayanan yang ada di rumah sakit seiring dengan meningkatkan jumlah pasien yang berkunjung. Selain itu sejalan dengan program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis, terutama bagi masyarakat miskin yang memiliki BPJS dan KIS maupun menggunakan surat keterangan tidak mampu. Selain itu, katanya, komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan akan terus ditingkatkan dan diwujudkan dengan menambah dana kesehatan yang menjadi skala prioritas ke depannya. “Insya Allah, penambahan dana kesehatan kita lakukan. Dan itu menjadi skala prioritas,” ujarnya. Diketahui sebelumnya, pelayanan di RSUD R. Soedjono Selong dikeluhkan oleh masyarakat lantaran sistem antrean di beberapa loket, seperti di loket pendaftaran serta loket pengambilan obat di apotek RSUD Selong yang cukup lama. Dalam sekedar pengambilan obat ini, masyarakat harus mengantre hingga tiga jam lebih. Maka dari itu, masyarakat mengharapkan supaya adanya solusi yang diberikan agar pemandangan setiap hari itu cepat tertangani. Sebelumnya, Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Karsito, tidak menampik antrean cukup lama, terutama pada loket pelayanan pengambilan obat di rumah sakit. Dikatakannya, ke depan persoalan ini akan menjadi atensinya untuk terus dibenahi. Misalnya, dilakukan penambahan personel/apoteker farmasi yang melayani masyarakat. Termasuk penambahan kursi tunggu, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang duduk di lantai sembari menunggu giliran pengambilan obat berdasarkan nomor antrean yang dipegangnya. (yon)
Penggunaan Dana Desa
Wabup Ingatkan Jangan Melulu ke Fisik Selong (Suara NTB)Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi Sjamsuddin mengatakan para kepala desa hendaknya menggunakan dana desa dalam membangun. Memanfaatkan dana desa disarankan betul-betul ditempatkan pada hal-hal yang menjadi prioritas yang ada di desa. ‘’Kalau saya sarankan, jangan terlalu bergerak ke fisik. Tapi gerakkan ekonomi pedesaan,’’ ujarnya saat diwawancara usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke IV Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur, Rabu (17/10). Ia mengharapkan para kepala desa agar menggerakkan ekonomi masing-masing desanya. Karena apabila perekonomian di desa tumbuh dengan baik, maka akan tumbuh baik juga di tingkat kecamatan, tumbuh baik di kabupaten hingga provinsi. Fisik, seperti infrastruktur memang harus ada . Akan tetapi, di tingkat desa sangatlah terbatas jika semua dikerahkan ke infrastruktur fisik. “Kami ingin tegaskan betul, bagaimana dalam membuat rencana kerja di tingkat desa,” ungkapnya. Menurutnya, jika di pemerintah daerah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka di desa pun dengan RPJMDes dan RKPDes-nya harus berjalan berkesinambungan. Antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa juga bisa sharing anggaran. Mana yang menjadi porsi dana desa dan mana yang menjadi porsinya dana kabupaten serta mana yang ditangani provinsi dan pusat. Antara semua program yang dijalankan roda pemerintahan dari atas hingga ke tingkat desa ini harus berjalan searah dan seirama. Sinkronisasi program harus terbangun dan bersifat mutlak. Diketahui sebelumnya para kepala desa ini mengeluhkan soal terlalu banyaknya aturan yang mengikatnya, sehingga hak-hak lokal terkesan dirampas oleh aturan tersebut. Menanggapi hal itu, wabup menyatakan sepanjang para kepala desa ini melakukan komunikasi yang baik, semua syarat dipenuhi dengan baik maka tidak akan ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. (rus)
Dewan KLU Memilih Bungkam, Satu Anggota Apresiasi Jaksa Tanjung (Suara NTB) Bola liar dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam fee proyek, membuat gempar kalangan legislatif. Hingga satu per satu anggota DPRD yang dikonfirmasi, tak satu pun yang berani mengomentari berita terbitan Suara NTB, edisi Rabu (17/10). “Tidak usah saya komentari untuk sesuatu yang belum pasti,” kata Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP. Sejatinya kalangan DPRD KLU siang kemarin masih berkumpul usai mengesahkan APBD Perubahan 2018. Di antara mereka ada yang berdiskusi ringan, ataupun menunggu jadwal rapat Badan Musyawarah yang digelar setelah sidang. Koran ini mencoba meminta tanggapan dari Dewan. Tetapi tak satu pun yang secara terbuka bersedia berkomentar. “Jangan, jangan saya yang komentar cari yang lain,” kata Ketua Komisi II (anggota DPRD KLU dari PDIP), Tusen Lasima. Beberapa yang lain juga mengajukan jawaban serupa. Sebut saja, Narsudin, S.Ag., (PPP - Ketua Komisi III), Artadi, S.Sos., (Ger-
indra), Raden Nyakradi (Golkar), Lalu M. Zaki (PDIP), Rinadi, SE (Demokrat) dan lainnya. Masingmasing memilih bungkam dan enggan menanggapi. Hanya Ikhwanudin, S.Ag., yang sedikit vulgar membantah dugaan fee proyek tersebut. Ia mengklaim bahwa indikasi keterlibatan anggota DPRD pada setiap proyek di KLU tersebut tidak benar. Pandangan bernada dukungan untuk mengusut dugaan keterlibatan fee proyek di DPRD KLU hanya datang dari satu orang saja. Ia tidak lain, Ketua Komisi I, Ardianto, SH. Ia mendukung dilakukannya pengungkapan atas dugaan kasus fee proyek dengan pertimbangan yang sama dengan Kejari, bahwa permainan fee proyek diduga tidak hanya dilakukan oknum
(Suara NTB/ari)
MENUNGGU - Sejumlah anggota DPRD KLU sedang berbicara santai sambil menunggu rapat badan musyarawah digelar, Rabu (17/10). DPRD di satu lembaga saja. “Kita atensi apa yang disampaikan Kejaksaan, karena tidak hanya kejaksaan tapi seluruh aparat penegak hukum terhadap dugaan adanya pelanggaran. Dugaan fee proyek mungkin tidak han-
ya di Lobar dan KLU, tapi di semua kabupaten/ kota,” ujarnya. Politisi Hanura KLU ini merespon, bahwa penegakan hukum dan pengawasan terhadap kinerja pejabat daerah adalah bentuk tanggung jawab aparat. ‘’Saya
yakin Jaksa tidak asal bicara. Indikasi mencuat dari hasil laporan dan informasi intel maupun warga, bisa saja ada dugaan-dugaan yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif,” tandasnya mendukung upaya kejaksaan. (ari)
Belum Lengkap Syarat Rendah, Kesadaran Dana Stimulan Rp50 Juta OPD Serahkan Arsip Daerah Belum Bisa Dicairkan
Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah gencar untuk menata dan melakukan kearsipan yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Akan tetapi, hal tersebut belum disambut baik oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Lotim. Artinya kesadaran OPD di dalam menyerahkan arsipnya hingga saat ini masih rendah. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/10), Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim, Lalu Maret Iriandi, mengungkapkan arsip ditarik dari setiap OPD, terutama yang merupakan arsip inaktif untuk kemudian diolah sebelum dilakukan penyimpanan dan pelestarian. Dalam pelestarian arsip itu dilakukan beberapa macam, pertama pembersihan gedung penyimpanan, penyemprotan anti serangga dan pemberian bahan pengawet. Hanya saja saat ini kepatuhan OPD dalam menyerahkan arsipnya masih menjadi persoalan, terutama yang memiliki masa simpan 10 tahun. Dijelaskannya, arsip merupakan aset yang sangat berharga. Namun sejauh ini sebagian besar OPD belum memahami pentingnya arsip tersebut untuk terus dijaga dan diselamatkan. Meski di setiap OPD memiliki tanggung jawab pengelolaannya di setiap OPD terutama untuk empat macam arsip, seperti arsip dinamis aktif, inaktif, vi-
(Suara NTB/yon)
ARSIP - Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim, Lalu Maret Iriandi, menunjukkan ruang arsip. Hingga saat ini, kesadaran masing-masing OPD dalam menyerahkan arsipnya masih rendah, Rabu (17/10). tal dan terjaga. Inilah yang terus diberikan penyadaran terhadap OPD oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk bagaimana menyerahkan arsip yang memiliki masa simpan 10 tahun. Diterangkan bahwa jenis arsip ada dua, yakni inaktif dan statis. Adapun arsip yang masuk ke Perpustakaan dan Kearsipan Lotim sudah memiliki daftar. Dari daftar itu kemudian dapat diketahui apakah sudah masuk atau tidak yang dikelola dengan sistem arsiptera. Dengan sistem ini, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit dapat terdeteksi letak penyimpanan dari arsip tersebut. Jumlah arsip yang sudah masuk sebanyak 22.873 arsip berkas yang tersimpan dari 42 OPD, yang
sudah terinput datanya sekitar 2.668 dan belum dinput sebanyak 20.205 berkas. Di samping itu, lanjutnya, yang menjadi kendala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim dalam menjalankan sistem arsiptera ini masih terkendala SDM, sehingga persoalan ini juga terus ditingkatkan. Selain itu, pengetahuan OPD maupun kecamatan di dalam menyerahkan arsip yang masih minim. Sebagian OPD menyerahkan arsip dengan menggunakan karung tanpa mengetahui jumlah arsip yang diserahkan. “Dalam menyerahkan arsipnya. OPD ini kerap menggunakan karung dan ditumpuk serta tanpa daftar yang jelas. Seharusnya dikemas dengan baik dan dalam boks,” harapnya. (yon)
Heri Fathullah Terpilih Jadi Ketua FKKD Lotim Selong (Suara NTB)Rabu (17/10), para kepala desa se Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke IV guna memilih Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD). Acara yang dibuka Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin dan dihadiri Ketua DPRD Lotim, R. Rahadian Soedjono dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim ini berlangsung cukup semarak. Meski sekadar sebagai organisasi profesi, para kepala desa ini mampu menjadikan prosesi pemilihan FKKD ini sebagai sebuah ajang yang bergengsi . Pada gelaran Musda ke IV ini tiga kandidat berebut suara 193 kepala dari 239 kepala desa se Kabupaten Lotim. Masing-masing Nurhadi Muis, Kepala Desa Jeruk Manis memperoleh 46 suara, Munawir Haris, Kepala Desa Rensing Barat memperoleh 62 suara. Suara terbesar Heri Fathullah, Kepala Desa Lenek Baru Kecamatan Lenek dengan perolehan suara terbanyak, sebanyak 85 suara. Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin sebelumnya menyatakan para kepala desa ini adalah orang-orang pilihan. Wabup Lotim yang juga seorang mantan kepala desa di Bagik Papan Kecamatan Pringgabaya menegaskan, agar semua kepala desa hendaknya saling rangkul dalam mengatasi masalah. Menurutnya, para kepala
(Suara NTB/rus)
LEPAS BALON - Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi didampingi para kepala desa se Kabupaten Lotim melepas balon tanda mulainya Musda IV FKKD di Selong, Rabu (17/10). desa ini menghadapi masalah yang sulit di tengah masyarakat. Mengurus masalah perceraian, warga saling pukul atau kasuskasus yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kepada para kepala desa dipesankan untuk terus meningkatkan karir politiknya. Jangan puas jadi kades saja. Para kepala desa kata Rumaksi merupakan orang-orang pilihan. Kades bukanlah orang-orang bodoh. “Kades bukan orang orang bodoh,” terangnya. Sebelumnya Ketua Panitia Musda IV Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD), Khaerul Ihsan yang juga Kepala Desa Masbagik Utara Baru, menjelaskan, FKKD ini adalah ajang membangun komunikasi
antarkepala desa. Pada gelaran Musda ke IV ini, mengangkat tema Kembalikan Hak-hak Lokal Desa, menuju pengelolaan desa yang beintegritas. Harapannya terpilihnya pimpinan baru di FKKD ini akan bisa membawa kembali marwah desa. FKKD sambungnya, bisa menjadi mitra kritis pemerintah daerah. Sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pengurus sebelumnya, pengurus FKKD selalu berada di depan membela hak-hak desa. Termasuk memberikan advokasi kepada para kepala desa yang terjerat kasus hukum. Harapan lainnya, dengan adanya FKKD ini bisa membantu meminimalisir juga kasus-kasus pelanggaran hukum para kepala desa. (rus/*)
Tanjung (Suara NTB) Realisasi pelaksanaan rekonstruksi rumah korban gempa sebanyak 1.478 KK tahap I dari Presiden Joko Widodo di Kecamatan Pemenang, menunjukkan progres yang kurang menggembirakan. Hingga hari Rabu (17/10), mencuat dalam rapat evaluasi dan percepatan pencairan dana stimulan tahap I, hanya ada 10 kelompok yang memiliki kelengkapan data dan siap menerima bantuan. Rapat evaluasi jemarin melibatkan pejabat teknis Pemda KLU, Pokmas, kepala desa, serta pendamping Pokmas. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KB PMD), Drs. H. Kholidi Kholil, MM., mengakui sejatinya jumlah kelompok yang terbentuk mendekati 50 persen dari 1478 KK. Rata-rata jumlah anggota per kelompok bervariasi antara 7- 10 orang. “Rapat dilakukan untuk melakukan evaluasi sampai sejauh mana komitmen yang sudah dibangun kepala dusun, kepala desa dan camat untuk segera membentuk pokmas. Namun ternyata persoalan di lapangan adalah masih terjadi gonjang ganjing,” ujarnya. Pokmas di tingkat dusun dipastikan tidak bermasalah. Sebagai penerima, haknya sesuai dengan kondisi faktual yang ada. Bilamana ada permasalahan, maka akan diputuskan oleh tim verifikasi. Permasalahan utama yang dihadapi pokmas saat ini adalah keraguan mengambil tindakan kepada anggota kelompok yang bermasalah. Pokmas
masih ragu untuk mengeluarkan atau tidak kelompok yang ada, meski hal itu mempengaruhi proses pencairan. Atas kondisi itu, rapat memutuskan kelompok tidak harus terdiri atas 10 sampai 20 orang, melainkan bisa dengan hanya 5 orang saja. Melalui rapat itu, sambungnya, pemda akan menggali permasalahan dan menemukan solusi. Sebab persoalan lain terletak pada masih terbatasnya tim verifikasi. “Kalau menunggu tim verifikasi tapi tenaga tim verifikasi itu terbatas, jadi tidak mungkin kita bisa melakukan percepatan,” tegasnya. Model rumah yang akan dibangun juga disepakati, di mana masyarakat diberikan keleluasaan untuk membangun Risha, Riko (konvensional) atau Rika (kayu). Penekanannya, rumah harus tahan gempa dan kedua, rumah yang dibangun dikawal oleh tim pendamping. Sementara, salah satu pejabat perwakilan BRI yang hadir pada kesempatan itu mengakui dana stimulan tahap I belum dapat dicairkan. Namun sebenarnya, dana yang sudah ditransfer ke kelompok tersedia di 10 rekening kelompok yang datanya lengkap. Mereka juga masih menunggu syarat rekomendasi sesuai edaran dari BNPB. “Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan Ketua PPK (BPBD Kabupaten),” ujarnya. Selain 10 kelompok itu, pihak BRI menyebut 50 kelompok lain masih dalam tahap melengkapi data syarat pencairan. Jika seluruh syarat sudah siap maka dana akan langsung ditransfer. (ari)
Mahal, Biaya Penanganan Kasus Narkoba Selong (Suara NTB)Biaya penanganan kasus narkoba di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai cukup mahal. Utamanya pada item pemeriksaan tes urine. Tes yang dilakukan di Rumah Sakit Umum dr. R. Soedjono Selong dinilai paling tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lotim, Iptu Surya Irawan, SH saat ditemui di Selong, Rabu (17/10). Menurutnya, biaya di RSUD Selong ini di atas Rp 200 ribu, sedangkan daerah lain besarannya hanya Rp 100 ribu. Ketika diakumulasi dengan biaya-biaya yang lain, untuk memenuhi persyaratan proses lebih lanjut pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba ini habis Rp 1 juta untuk satu orang tersangka. Semakin banyak tersangka maka, biaya sudah pasti lebih besar. Item lainnya yang harus dibayar adalah, tes sabu yang dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram. Aparat kepolisian ini harus mengeluarkan Rp 770 ribu unuk sekali tes. Itupun untuk saat ini alat di BBPOM Mataram itu sudah tidak berfungsi lagi akibat gempa. Akibatnya, aparat kepolisian Satreskoba ini terpaksa
harus datang ke Laboratorium Forensik di Mapolda Bali. Biaya di Forensik diakui memang gratis. Akan tetapi, pergi ke Bali membutuhkan biaya besar juga. Idealnya, tiap daerah harus ada alat yang digunakan untuk mengukur kadar sabu atau jenis narkotika lainnya, sehingga penanganan kasus bisa lebih efisiensi anggaran. Selain itu, ketentuan lainnya harus ada proses penimbangan di Pegadaian yang juga mengeluarkan biaya setiap penimbangan. Untuk penimbangan sudah menjadi ketentuan memang harus di luar kepolisian. Polisi mengakui bisa saja menimbang sendiri, akan tetapi aturan mengatakan harus dilakukan intitusi yang diakui hasil timbangannya di luar kepolisian. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Selong, dr. Karsito membantah disebut paling mahal tarif tes urine. Menurutnya, sesuai hasil hitung-hitungan RSUD Selong ini justru paling murah. Ada beberapa alat dan parameter yang digunakan. Selong menggunakan enam parameter, sehingga zat narkoba yang dites lebih banyak. Sedangkan tempat lain menggunakan 4 atau kurang. ‘’Soal tarif sudah sesuai dengan peraturan bupati,’’ terangnya. (rus)
SUARA NTB Kamis, 18 Oktober 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Pemda Lobar Klaim Tak Ada Permainan ’’Fee’’ Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengklaim belum menemukan adanya permainan fee proyek yang dilakukan oknum ASN di lingkup Pemda setempat, seperti yang disinyalir oleh aparat penegak hukum. Namun jika ada temuan semacam itu, Pemda tak menghalangi aparat berwajib untuk mengusut temuan tersebut. Yang terjadi sejauh ini, diakui ada rekanan yang berani membanting harga proyek hingga 25 persen. Pemda tak bisa membatalkan kemenangan perusahaan meskipun membanting harga hingga 25 persen. Pasalnya kontraktor ini memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku dan sanggup menyelesaikan proyek.Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, M. Si., mengatakan terkait permintaan fee proyek sejauh ini belum ada konfirmasi, baik dari kejaksaan ke pemda. “Soal komitmen fee
saya tidak tahu itu, belum ada laporan terkait hal itu sejauh ini,” tegasnya pada Suara NTB, Rabu (17/10). Ia mengaku belum bisa memastikan apakah ada permainan fee atau tidak, sebab sejauh ini belum ada indikasi apalagi laporan terkait permainan fee yang masuk ke Pemda. Kalaupun ada indikasi itu, pihak Pemda tak akan menghalangi aparat melakukan investigasi. Menurutnya tidak ada pembelaan terhadap oknum ASN yang melakukan perbuatan tipikor. “Kalau ada indikasi, maka
kami serahkan ke proses hukum saja,” tegasnya. Menyoal jalannya proses lelang proyek sendiri diakui masih pada kaedah hukum yang berlaku. Sampai saat ini pihaknya tak bisa menyebut ada penyalahgunaan wewenang dan kesalahan produser sebelum ada hasil audit dari lembaga yang berwenang. Terkait proyek yang dibanting harga, jelas Heri, Pemda tak bisa membatalkan kemenangan perusahaan meskipun membanting harga hingga 25 persen. Pasalnya kontraktor ini
(Suara NTB/her)
Heri Ramadan memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku dan sanggup menyelesaikan proyek. Menurutnya hal ini proses alamiah dalam lelang proyek,
ada rekanan yang menawar rendah dan memenuhi syarat serta kualifikasi maka tidak ada alasan dikalahkan. Kecuali ada penawaran di bawah HPS (banting harga hingga 20 persen), maka pihaknya menaikkan jaminan pelaksanaan sebesar minimal 5 persen dari HPS. Hal ini diperlakukan terhadap penawaran yang rendah. Proyek yang dibanting harga di bawah HPS bahkan 30 persen, maka rekanan harus berkerja keras mengawasi di lapangan. Sebab pemda menggariskan bahwa tidak ada alasan penawaran rendah mempengaruhi kualitas proyek menjadi rendah dan mengurangi spek. Langkah Pemda memastikan kualitas proyek yang dibanting harga sesuai spek, jika ditemukan di lapangan tak
sesuai volume kontrak, maka rekanan dijatuhkan sanksi putus kontrak dan membayar pekerjaan yang terpasang tanpa memperhitungkan keuntungan. “Kemudian kita blacklist dua tahun, sehingga masuk daftar hitam dan mereka tidak bisa ikut lelang,”tegasnya. Lebih jauh dijelaskan dari sisa lelang pemda mampu mengefisiensi anggaran. Sisa lelang ini, jelasnya, berasal dari penawaran kontraktor yang berani membanting hingga 25. Rata-rata kontraktor berani membanting harga hingga 20-25 persen setiap paket proyek dari nilai proyek. Terhadap proyek yang “banting” harga dan menjadi sorotan aparat berwajib, Heri mengaku tidak ada jalan bagi pemda untuk menggugurkan rekanan
tersebut, sebab mereka sanggup menyelesaikan proyek tersebut. Hanya saja pihak PPK dan KPA di SKPD harus kerja keras melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan proyek tersebut, sebab jangan sampai rekanan beralasan penawaran rendah, lalu mengurangi kualitas dan volume pekerjaan. Sementara itu, kalangan DPRD menyoroti banyaknya proyek yang dibanting harga, dewan khawatir proyek yang dibanting harga mempengaruhi kualitas pengerjaannya. ‘Banyak proyek ini dibanting harga, jangan sampai pengaruhi kualitasnya,” tegas Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur belum lama ini. Ia juga mengkritisi minimnya pelibatan TP4D kejaksaan dalam hal prroses tender proyek. (her)
Jaring Pemilih Millenial
Ribuan Korban Belum Terdata VALIDASI data korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih bermasalah. Pasalnya, masih banyak korban gempa yang rumahnya rusak hingga kini nyatanya belum terdata, baik korban gempa yang rumahnya rusak berat, rusak sedang maupun ringan. Di Kecamatan Batukliang Utara saja, seperti disampaikan Camat Batukliang Utara, L. Wireningsun, , dari total 2.965 rumah rusak berat yang terdata pihak kecamatan, yang baru masuk data baru (Suara NTB/kir) sekitar 689 rumah. Sisanya L. Wireningsun sebanyak 2.276 rumah rusak berat belum masuk data korban di kabupaten. Begitu pula untuk rumah rusak sedang, yang terdata baru 808 unit. Dari total 2.966 rumah. Artinya masih tersisa sebanyak 2.158 rumah yang belum masuk data. Sedangkan untuk rumah rusak ringan, data rumah yang belum masuk data jauh lebih banyak. Sebanyak 2.427 unit dari total 4.261 rumah rusak ringan hasil pendataan pihak kecamatan. “Kalau dikalkulasikan data rumah rusak berat, sedang maupun ringan yang belum masuk data korban gempa mencapai hampir 7 ribuan rumah. Itu hanya untuk satu kecamatan saja yakni kecamatan Batukliang Utara. Belum yang lain,” terangnya, Rabu (17/10). Terhadap persoalan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng. Supaya rumah yang belum terdata bisa segera didaftar. Jangan sampai tidak masuk daftar, karena bisa memicu persoalan di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, munculnya persoalan tersebut dikarenakan proses pendataan yang dilakukan oleh Disperkim Loteng hanya sampai data rumah rusak pascagempa 7,0 SR. Padahal setelah itu, ada beberapa gempa susulan yang juga membuat banyak kerusakan. “Kalau data kita di kecamatan merupakan data up date hasil pendataan langsung. Sampai pasca gempa susulan yang terakhir,” imbuhnya. Disinggung proses pembangunan rumah tahan gempa bagi korban gempa, Wireningsun mengaku, saat ini masih belum berjalan. Para korban masih bertahan di hunian-hunian sementara (huntara) yang ada. Baik itu yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat maupun yang dibangunkan oleh pemerintah daerah. “Soal pembangunan rumah tahan gempa bagi korban gempa, kita masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut,” ujarnya. Dikatakannya, sampai saat ini korban gempa yang sudah mempunyai rekening sebanyak 212 orang. Dari jumlah tersebut sudah terbentuk 16 kelompok masyarakat (pokmas). Pokmas inilah yang nantinya akan melaksanakan pembangunan rumah tahan gempa bagi korban. “Masyarakat sangat berharap proses pembangunan rumah pengganti bisa segera dilaksanakan. Paling sebelum musim hujan turun. Karena kalau sampai musim hujan turun rumah belum terbangun, dikhawatirkan akan memicu persoalan lainnya,” tegasnya. (kir)
Korban Gempa di Perbukitan Batulayar Krisis Air Bersih Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa yang ada di perbukitan di wilayah Batulayar mengalami krisis air bersih akibat minimnya suplai bantuan air dari Pemda. Kondisi ini diperparah akibat kondisi kekeringan yang tiap tahun melanda daerah ini akibat wilayah yang berada di atas perbukitan. Selain itu, aliran air dari PDAM tidak lancar. Praktis warga hanya mengandalkan bantuan droping air dari Polres Lombok Barat (Lobar) dan PMI serta BPBD. Kepala Desa Batulayar Barat, H Darmawan kepada wartawan mengakui korban gempa di wilayahnya mengalami sejumlah persoalan, baik logistik bantuan dan air bersih serta rumah sementara yang belum ada dibangun di daerah setempat. Untuk mengatasi krisis air ini pihaknya berupaya meminta sumbangan dari Dinas Sosial, PMI dan polres. Sejauh ini suplai air dari instansi terkait 2-3 kali per harinya. Sasarannya, yakni Dusun Batulayar Utara, Batulayar Selatan dan Batu Bolong. Dari enam dusun yang ada di wilayahnya tiga dusun kerap mengalami kekeringan tiap tahun. Tiga dusun ini antara lain, Batulayar Selatan, Batu Bolong Griya dan Batulayar Utara. Di tiga dusun ini ada ribuan warga terdampak gempa. “Memang mereka butuh suplai air, meskipun sejauh ini proses droping air lancar namun beberapa waktu terakhir menurun intensitasnya,”kata Darmawan. Sementara itu Kepala Seksi Logistik pada BPBD Lobar Tohri mengatakan pihaknya terkendala armada dan anggaran untuk menyuplai air ke daerah krisis air, terutama yang terdampak bencana. Sebab selain ini dana tanggap darurat sudah habis. “Ke Batulayar sudah kami droping air, itu dah yang terakhir bisa kita lakukan karena dana sudah habis,”tegas Tohri. (her)
(Suara NTB/ist)
DISTRIBUSI - Aparat TNI membantu mendistribusikan air dari mobil tangki Polres Lobar saat mendrop air bersih ke lokasi korban gempa di wilayah Batulayar.
KPU Gelar Gerakan Melindungi Hak Pemilih Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka menggelorakan semangat masyarakat termasuk pemilih milenal berusia 17 ke atas agar terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tanggal 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat (Lobar) menggelar serangkaian kegiatan program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). GMHP yang rencananya dilakukan hingga akhir Oktober ini dideklarasikan di halaman Kantor KPU Lobar Rabu (17/10) oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Lobar Imam Kafali. Hadir juga Kapolres Lobar AKBP Hery Wahyudi, Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, Perwakilan Kapolres Mataram, perwakilan Dandim 1606, Ketua Bawaslu serta anggota penyelenggara pemilu seperti PPK dan PPS. Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menjelaskan, sosialisasi GMHP dilaksanakan dengan melakukan konvoi dan pembagian selebaran di lima daerah pemilihan (dapil) se-Lobar. Deklarasi GMHP sendiri, digelar serentak dilaksanakan di setiap provinsi serta kabupaten/kota seIndonesia. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan di dalam peng-input-an DPT pada Pemilu 2019 mendatang. GMHP dapat dikatakan sebagai kesempatan terakhir masyarakat untuk mengkroscek DPT, yang digunakan di dalam Pemilu 2019. ‘’GMHP bukan hanya difokuskan pada pemilih yang
belum terdaftar karena pindah domisili saja. Namun juga kepada keluarga pemilih yang meninggal dunia atau yang telah jadi menjadi aparatur negara, seperti TNI-Polri. Untuk itu KPU meminta agar masyarakat segera melakukan pengecekan atau langsung melaporkan ke KPU,’’ ujarnya. Menurutnya, ada tiga poin sasaran yang diharapkan dari berjalannya program ini. Tiga poin tersebut adalah memastikan pemilih tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari daftar pemilih, memasukkan warga Lobar yang telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah dan belum masuk ke dalam DPT Hasil Perbaikan, serta memperbaiki elemen dasar pemilih atau belum lengkap perbaikan elemen pemilihnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid berharap besar agar gerakan ini mencapai tujuan. Menurutnya, sumber masalah dari rangkaian proses pemilu ada dalam daftar pemilih. “Jika daftar pemilih beres maka semua akan beres dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Fauzan juga mengingatkan agar seleuruh elemen masyarakat memiliki sikap respect terhadap program KPU. “Dan yang terpenting lagi agar masyarakat yang belum memiliki KTP, memiliki kesadaran untuk melakukan perekaman dan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih,” harap bupati.(her)
’’Job Fair’’ Target Serap Tiga Ribu Pencari Kerja Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menargetkan bisa menyerap paling 3 ribu pencari kerja pada event job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng serangkaian perayaan HUT Loteng, akhir pekan ini. Dengan begitu, angka pengangguran di Loteng bisa terus ditekan. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Rabu (17/10). Dalam konfrensi pers di Praya, Herdan mengatakan, job fair atau bursa kerja tahun ini merupakan salah satu yang terbesar yang digelar oleh Pemkab Loteng. Jumlah lowongan kerja yang ditawarkan juga lebih banyak, sehingga bisa menyerap pencari kerja lebih banyak lagi di daerah ini.
Event tersebut pun diharapkan bisa dimanfaatnya dengan baik oleh masyarakat, terutama para pencari kerja untuk bisa terserap di posisiposisi yang ada. “Event ini murni untuk masyarakat. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” harapnya. Ia menjelaskan, bursa kerja tersebut rencananya akan digelar selama empat hari, mulai tanggal 20 sampai 23 Oktober atau bersamaan dengan digelarnya Mandalika Expo di Lapangan Umum Muhajirin. Di mana para pencari kerja bisa berinteraksi dengan pihak perusahaan penyedia lowongan pekerjaan secara langsung. “Pemerintah daerah dalam hal ini hanya memfasilitasi para pencari kerja dengan perusahaan penyedia,” tandas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)
Sejumlah OPD Pasif Tangani Bencana Giri Menang (Suara NTB) Soliditas perangkat daerah selama masa tanggap darurat akibat gempa beberapa waktu lalu, membuat Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bangga. Menurut Fauzan, soliditas internal di Pemkab Lobar dalam mengatasi musibah gempa sangat terjaga. “Kita yang paling tersistem kerjanya dalam proses penanganan gempa kemarin,” aku Fauzan di hadapan para bawahannya saat rapat pimpinan, Rabu (17/10). Namun demikian ia juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap beberapa OPD yang dinilainya pasif atau tidak mau ambil bagian dalam menangani musibah gempa. “Ini jadi catatan kita,” ujarnya dengan nada mengancam. Ia berharap agar dalam hadapi musibah, hendaknya semua pihak tidak saling tung-
gu. Semua pihak, kata dia, harus punya komitmen, tidak hanya fisik, dana dan waktu, tapi juga perasaan harus siap dikorbankan.”Saya harap OPD yang kemarin tidak aktif, ke depannya jangan lagi (seperti itu). Semakin banyak teman kita menghadapi musibah, maka makin cepat kita selesaikan,”ujarnya. Terkait uang jaminan hidup (Jadup) yang dijanjikan oleh pemerintah pusat, Bupati Fauzan meminta Dinas Sosial segera mengurusnya.Dari ribuan kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, yang akan menerima jadup itu masih diverifikasi dan divalidasi. Fauzan mengaku sudah mengeluarkan SK untuk 5 ribuan KK.”Ini harus cepat diurus karena terkait kebutuhan masyarakat kita. Apalagi ada kepastian dari Menteri Keuangan bahwa uang jadup ini ada,” pintanya.(her)
(Suara NTB/her)
BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Wakil Ketua DPRD Sulhan Muchlis dan perwakilan Kemendagri saat rapim, Rabu (17/10).
Kemendagri Kritik APBD-P Lobar Lamban Giri Menang (Suara NTB) Lambannya pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018 Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengundang kritik pedas dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri). Melalui Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Sumule Tumbo, Kemendagri memberikan kritik pedasnya kepada Pemkab dan DPRD Lobar saat ia menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (17/10). “Ini kok lama sekali? Rakyat sudah menunggu kapan mereka dilayani. Jangan tersandera di sini!” ujar Sumule keras sambil memaparkan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sumule menyampaikan kritik pedasnya sambil meminta kehadiran tidak hanya Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun juga dari unsur DPRD Lobar. ‘’Biar terjadi kesepahaman yang sama. Jangan sampai tersandera di sini,” tegas Sumule mengulang harapannya. Wakil Ketua DPRD, Sulhan Mukhlis Ibrahim yang mewakili unsur pimpinan DPRD Lobar dengan didampingi oleh beberapa anggota DPRD Lobar pun akhirnya hadir memberikan klarifikasi pada acara yang mestinya hanya menjadi koordinasi antar-SKPD lingkup Pemkab. Lobar. Sulhan menukas kritik itu dengan menyatakan bahwa bencana
gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok telah mempengaruhi proses pembahasan APBDP. “Siapa yang berani ngantor selama bulan Agustus,” kilah Sulhan. Ia juga berdalih bahwa proses penetapan APBDP, baik melalui Peraturan Daerah atau dengan menggunakan Peraturan Bupati akan sama-sama membutuhkan durasi waktu, sehingga bisa jadi bersamaan. Selain dua hal tersebut, Sulhan mempertanyakan pandangan Sumule dengan persoalan hierarkhi peraturan perundangundangan.”Bagaimana mungkin Perbup membatalkan Perda? Sama halnya secara hierarkhis, undang-undang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Permendagri,” ujar Sulhan sengit. Mendapat tukasan dan pertanyaan tersebut, Sumule pun membantah dan bersikukuh. “Selaku pembina, kami jamin. Silakan diproses (Perbup, red), kami jamin secara regulasi,” katanya. Sumule pun menambahkan, kalau Perda membutuhkan banyak prosedur. Sumule menyebutkan rentetan prosedur Pengesahan dan Penetapan Perda dari DPRD ke pemerintah Provinsi sampai pada pe-nomor-annya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Sumule, APBD Perubahan cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah saja bila pembahasannya melampaui masa akhir yang ditetapkan aturan. Sekretaris Daerah Lobar, H. Moh. Taufiq pun mengiyakan arahan dari Sumule. “Kita sesuai dengan arahan dari Kemendagri saja, dari pada kita ditolak lagi oleh provinsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Lobar Rosidi mensinyalir tarik ulur pembahasan APBD perubahan antara eksekutif dengan legislatif sarat kepentingan politis tanpa memikirkan dampak dari molornya APBD-P ini justru merugikan masyakarat. Pasalnya, melihat waktu efektif yang tersisa hanya 2 bulan (November-Desember), ia mengaku sangsi program pemda baik berupa pengadaan dan fisik akan maksimal selesai tepat waktu. Dengan waktu pengerjaan yang sangat mepet, pemda tidak bisa menjamin jika pekerjaan bisa selesai 2 bulan, sebab pelaksanaan di lapangan pasti ada hambatan seperti kondisi cuaca dan ketersediaan bahan. Jika proyek pengadaan kata Rosidi tentu Pemda harus memikirkan hambatan ketika pengiriman bahan melalui ekspedisi dan kondisi alam. Hal ini jelasnya menjadi masukan ke kalangan legislatif dan eksekutif. Sementara Ketua DPRD Lobar Imam Kafali mengatakan, tidak ada unsur kepentingan politik dewan di pembahasan APBD. Menurut Imam semua pihak memiliki kepentingan masing-masing, namun di DPRD mementingkan yang terbaik untuk masyarakat Lobar. Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengatakan pengesahan APBD -P bisa dipercepat bulan ini. Sebab sesuai ketentuan pengetokan dilaksanakan dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir. “Jadi molornya karena memang bagaimana mencari solusi defisit anggaran akibat hilangnya PAD,” kata sekda. (her)
Perayaan HUT Loteng Berlanjut Praya (Suara NTB) Puncak perayaan HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke 73, memang sudah berlalu. Namun kesemarakan perayaan masih akan berlanjut. Beberapa kegiatan masih akan mewarnai perayaan HUT Loteng tahun ini, hingga akhir bulan Oktober mendatang. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada wartawan, Rabu (17/10). Dikatakannya, puncak perayaan HUT Loteng digelar pada Senin (15/10). Meski demikian, beberapa event menarik masih akan berlangsung, baik itu lomba-lomba maupun kegia-
tan-kegiatan hiburan lainnya yang digelar OPD lingkup Pemkab Loteng maupun organisasi masyarakat dan kepemudaan di daerah ini. Herdan mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam menyemarakkan HUT Loteng kali ini cukup tinggi. Di mana dari puluhan kegiatan yang digelar, banyak di antaranyan yang digelar dan atas usulan dari masyarakat. Sisanya merupakan kegiatan yang masuk sebagai agenda OPD lingkup Pemkab Loteng. Misalnya lomba burung perkutut, jalan santai berhasil umroh, lomba layang-layang hingga festival pemuda yang diselanggarakan dalam rangka menyemarakkan hari sumpah pemuda. Dan, kegiatan-kegia-
tan tersebut banyak yang digelar atas prakarsa elemen masyarakat. Di bagian akhir perayaan HUT Loteng nanti juga akan ada kegiatan Mandalika Expo. Event ini sebagai ajang promosi berbagai potensi daerah, termasuk karya dan hasil produk olahan masyarakat di daerah. Selain itu juga ada produk pertanian dan peternakan serta teknologi tepat guna. “Untuk Mandalika Expo dipusatkan di lapangan Muhajirin Praya, selama 5 hari. Dari tanggal 20 sampai 24 Oktober,” imbuhnya. Namun waktu pelaksanaan expo sendiri bisa saja diperpanjang, tergantung animo masyarakat nantinya. (kir)
SUARA NTB Kamis, 18 Oktober 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Tolak Huntara, Masyarakat Inginkan Hunian Tetap Taliwang (Suara NTB) Masyarakat korban gempa di Desa Meraran, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat menginginkan supaya hunian tetap terbangun sebelum musim hujan. Sebab, hingga kini biaya pembangunan hunian sementara (Huntara) belum ada kejelasan. Jika dibebankan kepada masyarakat, mereka lebih memilih bertahan di tenda-tenda darurat.
(Suara NTB/ils)
Herdimanto
“Kami tidak butuh Huntara melainkan Huntap, apalagi jelang musim hujan di beberapa bulan Kedepan juga menjadi pekerjaan lain nantinya. Kami bisa saja bangun rumah kami yang rusak dan sudah diratakan saat ini. Tapi hal yang paling penting ketersediaan dana untuk pembangu-
nannya harus dipastikan ada supaya kami tidak dua kali rugi,” sebut Herdimanto Kepada Suara NTB, Rabu (17/10). Dikatakannya, penanganan yang lebih baik terhadap rumah yang sudah diratakan saat ini untuk bisa dibangun hunian tetapnya. Karena jika Huntara, maka proses untuk
pembangunan selanjutnya akan berlangsung cukup lama. Belum lagi tinggal di Huntara juga sama halnya dengan menempati tenda pengungsian hanya beda nama saja. Terlebih lagi Huntara juga belum bisa menjamin kenyaman hidup selama berada di dalamnya. Apalagi untuk saat
ini anggarannya sudah tersedia, maka sudah tidak ada alasan lagi masyarakat ini tinggal di Huntara. Bahkan jika dana perbaikan dan rekonstruksi ini sudah disalurkan ke rekening penerima maka dalam hitungan bulan semua rumah yang rusak sudah terbangun. “Tidak perlu ada Huntara sebenarnya, karena anggarannya sudah tersedia di Bank. Jika sudah berada di rekening masing-masing, tanpa dikomando juga akan kita bangun sendiri,” ungkapnya. Dia menambahkan, per-
Peralihan Bantuan Rastra ke BPNT di KSB Belum Jelas Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku belum menerima kejelasan rencana pengalihan program beras sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebab, dari 10 Kabupaten/Kota di NTB hanya Lombok Timur saja yang sudah mendapat jatah. Kepala Dinsos KSB, dr. H. Syaifuddin, saat ditemui Suara NTB di ruangan kerjanya, Rabu (17/10) mengatakan, jika mengacu ke target yang ditetapkan sebelumnya, proses peralihan ini seharusnya selesai dilaksanakan pada Juni lalu. Karena, salah satu syaratnya yakni verifikasi data penerima bantuan sudah selesai dan telah diusulkan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Faktanya, hingga kini hanya Lombok Timur saja di NTB yang ditetapkan untuk pengalihan bantuan tersebut di Bulan Oktober ini. Sementara sembilan Kabupaten/Kota lainnya belum ada kepastian untuk bisa diterapkan. Untuk itu Dinas terkait akan kembali mengusulkan agar KSB juga mendapatkan SK peralihan bantuan ini di bulan November nanti. “Hanya Lotim saja yang sudah diberikan SK program pergantian Rastra ini. Sementara untuk Kabupaten Lain kita diminta menunggu terlebih dahulu,” ungkapnya. Dia mengatakan, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok kaitannya dengan proses peralihan dari Bansos Rastra ke BPNT karena sama-sama untuk memberikan manfaat bagi warga miskin. Salah satu contoh,jikaprogramRastra,KPMbisamendapatkan15Kgberasdengan biayatebusansekitarRp24.000,makauntukbansosRastra,masyarakat akan mendapatkan beras 10 kilogram tanpa biaya penebusan. Sedangkan untuk BPNT, masyarakat akan mendapatkan bantuan non tunai Rp110 ribu per bulan untuk membeli bantuan pangan lainnya. Hanya saja, untuk program BPNT, para penerima manfaat hanya membelanjakan uang di E-Warung. Sehingga para penerima ini bisa memenuhi hal lainnya non beras. “Program BPNT merupakan terobosan agar masyarakat penerimaan Manfaat bisa memenuhi kebutuhan lain, selain beras yang menjadi ikon bansos rastra,” sebutnya. Ia menyebutkan, terkait program E- Warung ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Bank penyalur Bank BRI. Baik itu penunjukan warung untuk melaksanakan program EWarung maupun hal-hal yang lainnya. Tentu setelah perbaikan datanya sudah rampung, pihaknya juga akan langsung melakukan sosialisasi kepada para penerima KPM. Baik itu kaitannya dengan besaran bantuan yang akan diberikan, maupun jumlah barang-barang bisa dibeli di E-warung tersebut. Sehingga penerima manfaat tidak kesulitan dalam menggunakan metode baru tersebut. Sementara jumlah para penerima program ini hasil verifikasi di lapangan mencapai angka 9. 966 KK dari 10. 066 KK. “Kita juga akan segera sosialisakan masalah ini kepada para KPM setelah mendapat kepastian untuk pelaksanaannya. Sehingga bantuan akan diberikan bisa dirasakan manfaat sebenuhnya,” H. Syaifuddin tandasnya. (ils) (Suara NTB/ils)
Sasar Sejumlah Lokasi, KPU Sumbawa Pastikan Pemilih Terdaftar Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa terus berusaha memastikan para pemilih terdaftar pada Pemilu 2019. Salah satunya dengan turun melakukan Gerakan Memenuhi Hak Pilih (GMHP). Untuk mengecek data pemilih dengan menyasar sejumlah lokasi. Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, gerakan ini merupakan program nasional KPU RI yang secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, Rabu (17/10) kemarin. Untuk di Sumbawa, GMHP dimulai dari pengecekan data pemilih para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Sumbawa. Pada kegiatan ini, KPU memperkenalkan dan mensimulasikan aplikasi KPU RI 2019, yang berfungsi untuk mengetahui apakah calon pemilih sudah masuk dalam daftar pemilih atau tidak. Termasuk didalamnya lokasi TPS pemilih. Caranya yakni hanya dengan memasukan nama dan NIK dalam aplikasi tersebut. Setelah dari kantor Selain ke Kantor Bupati Sumbawa, rombongan KPU juga menyasar Kantor DPRD Sumbawa. Kemudian juga masuk menemui arga di dalam Pasar, Terminal seputaran Kota Sumbawa. Selain itu, KPU juga menuju sekolahsekolah, salah satunya SMA N 1 Moyo Hulu sebagai lokasi tempat para pemilih pemula. “Dalam rangka menyukseskan GMHP, kami menggelar pengecekan kartu tanda penduduk (KTP) secara serentak. Ini dilakukan untuk memastikan calon pemilih benar terdaftar dalam DPT, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya,” terang Syukri. Dalam hal ini, KPU dengan semangat melindungi dan melayani ingin memastikan seluruh masyarakat Indonesia terdaftar sebagai pemilih yang kemudian diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya pada 17 april 2019 mendatang. Setelah melakukan pengecekan, seluruh ASN telah terdaftar dalam DPT. Sementara bagi warga lainnya yang tidak terdaftar, dapat melaporkannya ke KPU. Agar nantinya dapat segera diproses. (arn)
(Suara NTB/arn)
AJAK ASN - Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat mengajak seluruh ASN di kantor Bupati mengecek data diri sebagai pemilih di aplikasi KPU melalui HP masing masing.
masalahan lain yang saat ini dihadapi yakni rekening sebagai syarat para penerima bantuan masih belum tersebut. Bahkan dirinya mengungkapkan, jangankan untuk bisa dibuatkan rekening, didata saja sampai dengan saat ini belum turun. Padahal rumah yang masuk dalam kategori rusak berat sudah selesai diratakan dengan tanah. Jika begini kondisinya, ia mempertanyakan sampai kapan rumah yang diratakan itu akan dibangun oleh Pemerintah. Hal ini tentu sangat disa-
yangkan, karena jika sampai masuk musim hujan maka dampaknya akan jauh lebih besar lagi. Untuk itu, pihaknya meminta supaya Pemerintah bisa serius menangani hal ini (Gempa). Karena sangat tidak enak tinggal di tenda terlalu lama, meskipun tenda di lokasi rumah yang dibersihkan untuk tahap selanjutnya. “Jujur saja sampai saat ini rekening saya sebagai penerima dana bantuan belum ada. Jika rekeningnya tidak ada, uangnya juga pasti tidak ada, nah kami harus bangun menggunakan apa,” tukasnya. (ils)
Godok Ranperbup Pengelolaan Keuangan Desa
(Suara NTB/ils)
TAHAP PEMBANGUNAN - Nampak bangunan TPS3R di Terminal Tanah Mirah, Kecamatan Taliwang yang masih dalam tahap pembangunan lanjutan.
KSB Targetkan Pembangunan TPS3R Tuntas Tahun Ini Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menargetkan pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle) tuntas sebelum Desember tahun 2018. Bahkan proses gedung yang menghabiskan anggaran sekitar Rp530 juta tersebut, saat ini realisasinya sudah mencapai angka 60 persen. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepada Suara NTB, melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi SP., M. Si, Rabu (17/10) mengatakan, memang target rampungnya pembangunan TPS 3R akhir tahun sudah dianggap molor. Karena pada hakikatnya bangunan ini harus selesai dibangun bulan Oktober sesuai dengan jadwal yang ada. Tetapi karena terkendala, ketersediaan bahan material yang minim dan penanganan pasca gempa akhirnya molor. Kendati demikian, pihak terkait mengupayakan supaya akhir tahun 2018 bisa selesai dibangun. Sehingga asas manfaat dari adanya bangunan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu keberadaan bangunan ini juga akan memberikan manfaat lebih terhadap penanganan sampah yang ada. “Kita targetkan akhir tahun ini sudah selesai pembangunan yang ada. Sehingga asas manfaat-
Mutasi Pejabat Digelar dalam Waktu Dekat Sumbawa Besar (Suara NTB) Mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sumbawa tampaknya bakal segera digelar. Mengingat sejauh ini cukup banyak jabatan kosong. Serta s e j u m l a h pergeseran yang perlu dilakukan. “Memang ada dalam waktu dekat. Alasannya saat ini sudah banyak ASN yang pensiun. (Suara NTB/arn) Terjadinya perH. Rasyidi geseran perpindahan pejabat antar Kabupaten/Kota. Apalagi banyak OPD yang perlu penambahan personel, sehingga kerjanya bisa lebih optimal,” demikian sinyal yang dilontarkan Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, ketika dikonfirmasi, terkait rencana mutasi. Sekda juga tak memungkiri bila dalam waktu dekat, mutasi ditingkatan pejabat eselon lebih tinggi juga akan dilakukan. Sebab ada sejumlah jabatan struktural setingkat eselon II B, yang kosong. Seperti Kepala Dinas Kesehatan, Asisten III Setda Sumbawa, Dua pejabat Staf Ahli Bupati. Bahkan pada Jauari 2019 mendatang, akan lebih banyak lagi pejabat setingkat Kepala Dinas yang memasuki masa pensiun. Seperti Staf Ahli Bupatii, Drs. H. Muhammading yang juga saat ini menjabat Plt Assisten III, Kepala Badan Kebangpoldagri, H. Yahya Adam BA, Kepala Dinas P2KBP3A, Drs. H. Ibrahim S. Patawari dan lainnya. (arn)
nya bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat,” ungkapnya. Dikatakannya, pengelolaan sampah di TPS 3R nanti yakni dengan menjemput sampah dari setiap rumah masyarakat yang tergabung didalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), memilah dan pengelolaan lanjutan sampah ini. Sehingga 25 ton sampah per hari yang dihasilkan oleh masyarakat tidak lagi menjadi sampah saja. Melainkan bisa memberikan manfaat lebih bagi para masyarakat. Di TPS 3R nanti, Pemkab juga akan membentuk bank sampah bagi masyarakat. Itu artinya, selain bisa menjaga kebersihan, masyarakat juga akan diberikan uang dari sampah yang dikumpulkan. Hanya saja untuk saat ini masyarakat dianggap masih belum memiliki kesadaran penuh untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Untuk itu, Dinas terkait akan kembali melakukan sosialisasi supaya masyarakat bisa sadar dan tidak lagi membuang sampah di sembarangan tempat. “Harus kita akui kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih minim. Makanya kita akan kembali gencarkan sosialisasi sehingga penanganannya akan semakin maksimal,” tandasnya. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) Wilayah Sumbawa, tengah menggodokrumusanRancanganPeraturan Bupati (Ranperbup) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selama dua hari hingga Rabu (17/10) kemarin. Dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan. Kegiatan yang juga melibatkan sejumlah Kepala Desa ini berusaha mengidentifikasi dan merumuskan isu – isu pokok yang perlu dituangkan dalam rancangan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 dari sebelumnya Permendagri No. 113 tahun 2014 yang selama ini dijadikan acuan oleh Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa. Pemendagri yang baru mulai berlaku 2019 mendatang. Koordinator Kompak, Muhammad Ridho Ma’ruf menyampaikan upayanya membantu pemerintah, salah satunya terkait dengan pemberdayaan desa seperti penguatan Sumber Daya Aparatur Desa, regulasi yang terkait dengan desa termasuk penguatan partisipasi kelembagaan dan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Dengan dicabutnya Permendagri 113 tahun 2014 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka konsekuensi ditetapkannya Permendagri baru mempunyai implikasi yang besar pada penyesuaian regulasi regulasi yang ada di daerah termasuk pengelolaan keuangan desa. “Maka dengan ditetapkannya Permendagri baru ini, maka segera diterbitkannya Peraturan Bupati atau merevisi untuk menindaklanjuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, karena penyusunan APBDes harus segera disusun. Tata kelola mulai perencanaan harus sudah berpedoman pada Pemerndagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,”ujarnya. Kegiatan yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagi-
an Hukum, Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa, Nara Sumber Perwakilan Camat dan Kepala Desa. Bupati Sumbawa diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyampaikan rasa terima kasih kepada KOMPAK yang telah memfasilitasi Kabupaten Sumbawa dalam memberikan pendampingan berbagai kegiatan pembangunan sosial kemasyarakatan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Muhammad Ikhsan M.Pd, berharap semua stakeholders yang terlibat dalam penyusunan draf Raperbup ini untuk fokus dan lebih terlibat. Sehingga bisa diberlakukan pada bulan Oktober dan bisa segera disosialisasikan ke desa. “Harapan kita semua juga dalam draft yang nantinya ditetapkan akan terlihat jika peran Camat untuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelola Keuangan desa evaluasi terhadap APBDes, serta Camat terlibat mulai proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi ada keterlibatan camat dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini diterapkan untuk menghindari permasalahan yang ketidakterbukaan pengelolaan keuangan desa,”ungkapnya. Kepada Kepala Desa, Asisten berharap agar mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Mengelola dana yang cukup signifikan dengan baik. Agar ke depannya dana yang dialirkan dari pusat bisa bertambah. Sehingga mampu mengentaskan kemiskinan. Kades juga diingatkan agar lebih berhatihati dalam mengelola keuangan desa, sehingga kasus-kasus yang pernah pernah terjadi tidak akan terulang kembali yang bisa merugikan diri mereka sendiri. Sebab tujuan utama Perbup jika sudah tersusun, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran di desa. “Inti dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat Perbup yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta bisa diimplementasikan dengan baik,” pungkasnya. (arn)
Polisi Selidiki Kepemilikan Amunisi Senjata Rakitan Pelaku Curanmor Dompu (Suara NTB) Tersangka curanmor inisial Ar (21) yang diringkus Tim Sergap Polres Dompu, Senin (15/10) lalu diketahui kerap melancarkan aksinya menggunakan senjata rakitan. Bahkan, pria asal Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai tersebut tak segan melumpuhkan siapapun yang menghalanginya. Berutung saat ditangkap dan memberi perlawanan kemarin ia berhasil dilupuhkan polisi tepat dipergelangan kakinya. Dari barang bukti yang diamankan berupa sepeda motor Mio hasil curian dan sepucuk senjata rakitan, juga ditemukan tiga butir peluru aktif caliber 5,56 mm, diduga amunisi tersebut bersumber dari oknum anggota baik TNI maupun kepolisian. “Peluru itukan tidak diperjualbelikan makanya sekarang kita dalami dari mana sumbernya, karena ini tidak diperuntukan untuk orang umum melainkan hanya digunakan oleh aparat TNI Polri,” kata Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu
Suhatta, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (17/10). Berdasarkan hasil pemeriksaan awal disebutkan bahwa senjata rakitan itu bersumber dari jaringan lain yang sengaja dibeli untuk mengamankan diri, sementara peluru masih enggan dibeberkan asalnya. Kendati begitu, tegas Suhatta, jajarannyaakanterusmelakukanpengembangan hingga terungkap sumber kepemilikan amunisi termasuk pembuat senjata rakitan tersebut. “Rakitan itu didapatkan dari jaringan lain yang diperuntukan untuk dirinya. Jaringan sekarang sedang kita tindak lanjuti,” ujarnya. Belum diketahui pasti berapa kali tindakan melawan hukum tersebut dilakukan tersangka Ar, berikut rekannya Rz (25) dan Sp (27) yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Tetapi yang jelas tersangka akan dikenakan undang-undang pidana umum dan darurat lantaran kepemiliki senjata rakitan. Ditambahkan, sebelum akhirnya jaringan curanmor ini di-
ringkus pihaknya sudah mendapat laporan masyarakat, terkait pencurian kendaraan bermotor dengan LP/123/IX/Sek. Woja dan LP/420/X/2018/Res. Dompu tentang kepemilikan senjata rakitan. “Laporan itu kemudian ditindak lanjuti sehingga berhasil menangkap tersangka bersama barang bukti motor curian di Pajo,” pungkasnya. (jun)
Suhatta (Suara NTB/jun)
SUARA NTB Kamis, 18 Oktober 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Bidang Pengembangan Partisipasi dan Sosbud Masyarakat DPMD KSB dengan Harian Suara NTB
Pokmas Plus Dapat Perhatian Panglima TNI dan Kapolri Kelompok Masyarakat (Pokmas) Plus yang ditugasi mengontrol dana bantuan rehabilitasi rumah warga korban gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menarik perhatian Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. KEDUA petinggi penjaga keamanan nasional ini menyatakan, keberadaan Pokmas Plus bentukan Pemda KSB itu ternyata sangat sederhana. Terutama dalam keorganisasiannya yang dibuktikan dengan kecepatan pembentukannya di tingkat lapangan. “Ternyata sederhana sekali ya. Di sini Pokmasnya sudah dibentuk dan rumah warga juga sudah mulai dibangun ternyata,” kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto menimpali penjelasan bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM terkait progres penanganan pasca gempa yang telah dilaksanakan Pemda sejauh ini, Rabu (17/10). Kapolri Tito Karnavian pun memiliki kesan yang sama.
Menurut dia, kecepatan Pemda KSB membentuk Pokmas untuk mengontrol dana bantuan rehabilitasi rumah warga korban gempa itu sangat bagus. Sebab dengan begitu realisasi pembangunan rumah warga juga turut berjalan cepat. “Bagus kalau sudah jalan (pembangunannya). Jadi besok (hari ini) bisa dilihat langsung oleh pak presiden,” sebutnya. Bupati KSB, HW. Musyafirin, dalam penjelasannnya dihadapan Panglima dan Kapolri menyatakan, jika pembangunan sebagian rumah warga korban gempa untuk tahap pertama tengah berlangsung. Terutama rumah-rumah warga yang masuk dalam kategori rusak berat. “Untuk pemban-
Narkoba Sengaja Dikonsumsi untuk Doping Dompu (Suara NTB) – Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos., tak menyangkal Dompu saat ini menjadi salah satu pasar peredaran narkotika, baik sabu-sabu, ganja, tramadol dan sejenisnya. Hal itu diduga merupakan dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Diduga, barang berbahaya ini juga sengaja dimanfaatkan sebagai doping atau penambah tenaga saat bekerja. Itu diketahui berdasarkan pengakuan banyak tersangka yang diamankan. “Setiap kita interogasi apa alasannya pakai narkotika mereka selalu jawab untuk doping supaya dalam melakukan pekerjaan ada gairah, tidak ngantuk dan sebagainya,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (17/10). Di samping tindakan yang banyak dilakukan kalangan buruh bangunan dan petani itu bertentangan dengan hukum, juga sangat membahayakan kesehatan pengguna lantaran terus memaksa saraf untuk bekerja. Bayangkan, untuk sekedar naik gunung saja mereka wajib mengantongi sabu atau tramadol dan sejenisnya. Berbeda halnya dengan pengguna dari kalangan elit atau pelajar yang semata-mata untuk kepentingan gaya hidup. “Mereka ini untuk gaya hidup saja, kalau bersenang-senang tidak ada karena di sini kan minim tempat hiburan,” ujarnya. Diakui, hasil pengungkapan kasus tahun ini memang meningkat dibanding sebelumnya dengan 26 kasus, paling dominan menyeret pengguna dan pengedar. Tingginya temuan itu, menurut dia, akibat banyaknya pasokan dari luar daerah seperti Sumatera dan Lombok. Pun dalam hal pemasokan barang berbahaya para kurir banyak memanfaatkan jasa pengiriman, juga datang sendiri menggunakan kendaraan. “Kalau jalur tikus seperti memanfaatkan nelayan-nelayan itu belum pernah kita temukan, mereka kebanyakan pakai jasa pengiriman,” jelasnya. Mengingat kejahatan yang berpotensi merusak generasi mendatang itu sudah sangat menjamur, Adhar menyarankan agar semua elemen terutama orang tua senantiasa meningkatkan pengawasan pada anak saat bergaul. Pun bagi kalangan buruh dan petani masih banyak cara lain untuk bisa menambah stamina dalam bekerja, apakah itu dengan menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. “Jadi tidak perlu pakai sabu, tramadol karena bukannya kuat tapi nanti akan merusak kesehatan kita sendiri,” pungkasnya. (jun)
Soal Roster Kerja, Disnakertrans KSB Teliti Subkont MacMahon Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah meneliti kebijakan salah satu Sub Kontraktor (Subkont) PT MacMahon yang menerapkan roster kerja 10 - 2 (10 minggu kerja - 2 minggu libur). Penelitian itu dilakukan untuk melihat apakah kebijakan tersebut melanggar aturan atau tidak. Mengingat, PT MacMahon selaku perusahaan pemberi kerja tidak memberlakukan jadwal seperti yang diterapkan Subkont bersangkutan. “Kalau MacMahon kan mereka pakai 4 - 2 (4 minggu kerja - 2 minggu libur),” terang Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans KSB, Drs. Zainuddin kepada wartawan. Ia menjelaskan, roster kerja yang diterapkan salah satu Subkont perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di proyek tambang Batu Hijau itu sangat rancu. Sebab selain tidak sesuai kebijakan perusahaan induknya, ketentuan itu juga tidak mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. “Kami lihat itu tidak sesuai undang-undang. Jadi apa alasan mereka memberlakukannya itu yang sedang kami teliti,” timpal Zainuddin. Pihaknya, kata Zainuddin, telah mengonfirmasi PT MacMahon terkait kebijakan salah satu Subkont-nya tersebut. Oleh MacMahon dijelaskan, pihaknya selaku pemberi kerja dan tidak berwenang mengatur kebijakan perusahaan yang dipekerjakannya. “Kata MacMahon kalau mereka mampu bekerja seperti itu ya tidak apa-apa. Karena kalau cepat kerjanya maka perusahaan akan semakin untung,” bebernya. Disnakertrans KSB sendiri sebenarnya telah melayangkan surat kepada perusahaan Subkont bersangkutan untuk memberi klarifikasi atas kebijakan roster kerjanya itu. Hanya saja, Zainuddin mengungkapkan, manajemen perusahaan tersebut hingga kini belum memenuhi undangan dinas. “Posisinya sekarang kita sudah layangkan surat kedua ke mereka. Nanti kalau tidak hadir juga maka kami yang akan turun sekalian mengecek lapangan langsung,” tegasnya. Selanjutnya ia menyampaikan, penerapan roster kerja 10 - 2 oleh perusahaan Subkont PT MacMahon itu sifatnya masih ujicoba. Jadwal itu masih diberlakukan pada beberapa krunya, namun demikian Disnakertrans KSB tetap merasa perlu menelitinya karena kebijakan itu di luar dari kebiasaan aturan perudangan yang berlaku. “Kita perlu tahu apa acuannya, apakah ada ketentuan perusahaan sejak awal ataukah ada permintaan dari MacMahon seperti itu. Karena kalau kami temukan ada kesalahan maka akan kami tindaklanjuti,” tandas Zainuddin. (bug) Zainuddin (Suara NTB/bug)
gunan rumah warga yang rusak berat sekarang sedang berjalan,” paparnya. Cepatnya proses pembangunan rehabilitasi rumah korban gempa itu, menurut bupati tidak lepas dari kecepatan pembentukan kelembagaan Pokmas sesuai amanat Juklak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam hal ini Pemda KSB membentuk Pokmas Plus, yang didalamnya disertakan para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). “Kita namakan Pokmas Plus karena di sana ada agen PDGPR dan pelibatan TNI/Polri juga. Agen PDPGR ini sendiri bentukan kami (Pemda KSB) untuk menangani program reguler pemberdayaan masyarakat yang kita laksanakan,” sambung bupati. Masih penjelasan bupati, pencarian dana rehabilitasi rumah korban gempa untuk tahap pertama telah diterima oleh Pemda KSB dan berada di kas Badan Penanggulangan Benca-
(Suara NTB/bug)
PENJELASAN - Panglima TNI, Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian saat mendengar penjelasan Bupati KSB, H. W. Musyafirin terkait penanganan pasca bencana yang telah dilaksanakan Pemda (foto kiri). Bupati KSB, H. W. Musyafirin (tengah) diapit Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian (foto kanan). na Daerah (BPBD). “Untuk tahap pertama ini ada 2.081 penerima pak. Dan insyaallah kalau pak presiden datang besok, dana itu akan dicairkan ke rekening penerima,” timpalnya. Bupati berharap, untuk penyaluran dana bantuan kor-
ban pada tahap berikutnya dapat dipercepat. Pasalnya Pemda KSB telah mengajukan jumlah warga terdampak hingga 18 ribu akibat gempa yang melanda 19 Agustus lalu. “Harapan kami ini kepada BNPB. Mohon yang sudah
kami usulkan agar dibantu di tahap kedua dan selanjutnya bisa segera disetujui dan disalurkan dananya,” harapnya. Kehadiran Panglima TNI dan Kapolri ke KSB, pada sore hari kemarin, untuk meninjau langsung persiapan kedatan-
gan Presiden RI Joko Widodo hari ini. Usai diterima di Kemutar Telu Center (KTC) pusat perkantoran pemerintahan KSB, keduanya langsung menuju ke kecamatan Seteluk yang akan menjadi titik lokasi kunjungan presiden. (bug/*)
Desak Perjuangkan Jadi CPNS, Honorer K2 Temui Walikota Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan pegawai Honorer Kategori dua (K2) Kota Bima mendatangi kediaman Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, di lingkungan Kedo Kecamatan Asakota, Selasa (16/10) malam. Kedatangan pegawai non PNS yang didominasi perempuan tersebut untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka yang menginginkan diangkat sebagai PNS serta menajih janji Walikota menaikan gaji Rp1 juta per bulan. Kehadiran mereka disambut Walikota hingga diizinkan duduk di teras dan halaman depan rumah untuk mendengarkan penjelasan dan jawaban orang pertama di pemerintahan Kota Bima ini. Perwakilan Honorer K2 Kota Bima, Yuli S.Pd mengaku selama ini honorer K2 cukup berkontribusi banyak bagi daerah sehingga sudah seharusnya diangkat sebagai PNS tanpa mengikuti tes. “Kedatangan kami ke sini untuk meminta tolong kepada Walikota untuk memperjuangkan nasib kami,” katanya.
Selain itu mewakili rekan sesama nasibnya, Yuli juga meminta Walikota untuk merelealisasikan janji-janji saat kampanye dulu. Yakni menaikkan gaji atau memberikan insentif Rp1 juta perbulan kepada honorer K2. “Kami hal ini tidak dilupakan oleh Walikota. Mudahmudahan direalisasikan secepatnya,” katanya. Apa jawaban Walikota Bima, H. Muhammd Lutfi ? Mantan Anggota DPR RI justru tidak bisa memberikan kepastian terkait keinginan honorer K2 tersebut. Apalagi penetapan CPNS dikeluarkan Pemerintah Pusat. Lutfi mengatakan keinginan serta tuntutan honorer K2 yang ingin diangkat PNS tersebut membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Meski demikian, Lutfi men-
(Suara NTB/Uki)
PERTEMUAN - Honorer K2 Kota Bima bertemu dengan Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi di kediaman Walikota di lingkungan Kedo Kecamatan Asakota, Selasa (16/10) malam. gaku akan tetap menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Yang jelas untuk sementara saya belum pastikan karena membutuhkan proses. Tapi akan tetap kami bahas lanjut
Penangkaran Burung Walet di Kota Belum Ada Izin Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) tentang izin penangkaran dan usaha burung walet. Plt. Kepala DPMPTSP Kota Bima, M. Saleh Yasin, SE, mengatakan penangkaran atau usaha burung walet di Kota marak dalam kurun dua tahun terakhir. Bahkan di setiap sudut atau pinggiran Kota setempat banyak dijumpai tempat penangkaran walet. “Ini yang akan menjadi salahsatu perhatian khusus pemerintah. Kami menganggap penangkaran dan usaha burung wallet yang marak ini perlunya dibuatkan Perwali,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (17/10). Bahkan, lanjut dia, di tengah maraknya usaha dan penangkaran walet di sudut Kota tersebut. Masyarakat banyak yang mengeluh karena kicauan walet hampir 24 jam dianggap menggangu. “Makanya adanya Perwali ini bisa menjadi acuan untuk men-
(Suara NTB/Uki)
WALET – Salah satu tempat usaha penangkaran atau sarang burung walet di daerah pinggiran Kota Bima yang dikelola oleh warga setempat. ertibkan dan dimana saja lokasi untuk penangkaran,” katanya. Saleh menjelaskan karena belum adanya regulasi atau aturan yang jelas, pihaknya juga belum memiliki data valid jumlah penangkaran dan usaha walet di Kota Bima. Selain itu, tidak bisa bertindak ketika ada keluhan masyarakat. “Setelah ada Perwali ini tentu kita akan bertindak. Menertibkan hingga mengetahui jum-
lah lengkapnya,” ujarnya. Saleh menambahkan saat ini pihaknya berencana membentuk panitia pembuatan Perwali. Bahkan rencana tersebut sudah disampaikan kepada beberapa instansi terkait di ruang lingkup pemerintahan Kota Bima. “Kita targetkan satu atau dua bulan lagi Perwali akan terbit. Selanjutnya akan disosialisasikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (uki)
SKPD Belum Pilah Dokumen Kearsipan Sebelum Disimpan Dompu (Suara NTB) Kearsipan daerah di Kabupaten Dompu masih terkendala kesadaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyampaikan dokumen sebelum diarsipkan. Bimbingan teknis petugas kearsipan SKPD diharapkan bisa menertibkan dokumen untuk diarsipkan sesuai tugas pokoknya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu, Rohyani, SH kepada Suara NTB, Rabu (17/10) kemarin mengungkapkan, bintek yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu kepada petugas arsip di masing – masing SKPD untuk memberikan pemahaman soal kearsipan. Karena banyak dokumen
disatukan dalam karung dan disimpan begitu saja tanpa dipilah. Ketika dibutuhkan, banyak dokumen tidak ditemukan. Padahal dokumen tersebut baru beberapa tahun. Dalam undang – undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan, kata Rohyani, masing – masing SKPD harus memilah dokumen sebelum diarsipkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Karena SKPD teknis yang lebih paham dokumennya sesuai tugas pokok dan fungsi organisasinya. Dokumen tersebut termasuk dokumen aktif atau inaktif. “Setelah dipilah, diserahkan ke Kearsipan Daerah. Nanti akan diberi katalog, sehingga saat dokumen tersebut dibutuhkan bisa mudah dida-
pat,” ungkap Rohyani. Pasca binteks, Rohyani mengaku, masih menemukan SPKPD yang membawa dokumen ke kantornya dan tidak dalam kategori dokumen untuk diarsipkan. Tidak juga dipilah sesuai fungsi dokumen tersebut. Kondisi ini terjadi diduga akibat rasa tanggungjawab dan rasa memiliki dalam bekerja. Kendati demikian, Rohyani mengaku, akan melakukan monitoring di masing – masing SKPD terhadap petugas yang sudah dibintek. Monitoring ini untuk memastikan pelatihan yang diberikan selama ini diterapkan. “Awal Desember kita akan turun sekaligus melaksanakan lomba arsip aktif bagi SKPD,” terangnya. (ula)
soal ini,” katanya. Sementara terkait tuntutan kenaikan gaji, Walikota menegaskan pemberian insentif akan mulai diberikan pada Januari 2019 mendatang. Tenaga
honorer K2 diminta untuk bersabar dan tetap mengabdi untuk daerah. “Pemberian insentif ini akan menjadi prioritas kami pada tahun 2019 mendatang,” pungkasnya. (uki)
Bima Pasok Lima Kontainer Garam Premium ke Surabaya Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima melakukan pengiriman lima kontainer garam hasil Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dari lahan di lima Desa sentra produksi tahun 2018 ke Surabaya, Selasa (16/10) sore. Pengiriman garam perdana tersebut sekaligus panen raya dilakukan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri dan turut dihadiri Direktur Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) RI Dr. Ir. Abduh Nurhidayat M.Si, di Desa Sumi Kecamatan Lambu. Bupati mengaku Kabupaten Bima merupakan salah satu sentra garam nasional karena memiliki potensi lahan tambak garam yang sangat luas. Namun dalam pelaksanaannya masih menerapkan sistem konvensional (tradisional) dan masih bergantung pada tengkulak. Dikatakannya, sejak adanya Perpres nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan industri peningkatakan produksi garam nasional Kabupaten Bima Bima terus meningkatkan produksi garam untuk memenuhi kebutuhan nasional. “Ini sebagai langkah untuk mendukung swasembada garam,” katanya. Untuk mendukung swa-
sembada garam tersebut, lanjutnya pada tahun 2018 kebijakan program PUGAR diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat dengan menerapkan teknologi yang mudah diterima masyarakat melalui penerapan plastik geoisolator. “Penerapan teknologi geoisolator oleh petani garam menunjukkan peningkatan produksi garam untuk dipasok di seluruh nusantara,” katanya. Sementara Direktur Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Dr.Ir. Abduh Nurhidayat M.Si mengungkapkan kebanggaan dengan hasil produksi garam di Bima. “Hebatnya lagi garam premium Kabupaten Bima tahun ini tembus Surabaya dalam jumlah besar,” katanya. Abduh mengatakan PUGAR direalisasikan pada 21 Kabupaten Se-Indonesia salahsatunya Kabupaten Bima. kata dia, Dari jumlah tersebut, boleh dibilang Kabupaten Bima sudah cukup bagus dan berhasil dari daerah lain dalam hal produksi garam premium. “Kita berharap produksi garam di bima terus meningkat sehingga memenuhi kebutuhan nasional terutama kebutuhan garam industri yang selama ini mengandalkan garam impor,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/ist)
PANEN RAYA - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri saat panen raya garam premium di Desa Sumi Kecamatan Lambu untuk dikirim ke Surabaya, Selasa (16/10).
POLHUKAM
SUARA NTB Kamis, 18 Oktober 2018
Halaman 8
Investigasi Penyebab Kerusakan BANYAK pihak memberikan perhatian atas kondisi kerusakan parah gedung sekretariat DPRD NTB, yang baru saja ditempati satu tahun lebih. Muncul dugaan bahwa kerusakan gedung tersebut bukan murni akibat diguncang gempa. Namun melainkan ada dugaan permasalahan pada konstruksi gedung. Pemerintah pun didesak untuk melakukan analisa mendalam terhadap kondisi gedung tersebut, untuk mengetahui penyebab dari kerusakan parah pada gedung tersebut. Pasalnya gedung anggota DPRD NTB yang bersebelahan dengan gedung sekretariat tersebut, tidak hanya mengalami kerusakan ringan. (Suara NTB/dok) Kondisi tersebut juga H. M. Rais Ishak menjadi perhatian dari Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Komisi I pun meminta agar gedung tersebut diinvestigasi penyebab kerusakan. Sehingga masyarakat tahu penyebab dari kerusakannya. “Ya kita minta untuk diinvestigasi, dilakukan analisa konstruksinya, supaya ini tidak simpang siur dan menjadi isu yang kurang sehat, bagi kita,” tegas anggota Komisi I, H. M. Rais Ishak kepada Suara NTB, Rabu (17/10) kemarin. “Ini kan ada sangkaan manipulasi, ada mark up. Nah investigasi penting dilakukan karena kita ingin jernihkan semua asumsi dan pendapat masyarakat. Dan kita maklumi juga kenapa masyarakat curiga, karena ini gedung baru difungsikan hanya beberapa bulan rusak parah, kepada gedung lama di sebelahnya hanya rusak ringan,” sambungnya. Politisi Partai Demokrat itu berharap, langkah investigasi terhadap kondisi konstruksi gedung tersebut untuk meluruskan dugaan masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menjawab pertanyaan masyarakat atas penyebab kerusakannya. “Harus ada penjelasan berdasarkan analisis teknis, jangan justru terkesan pemerintah menghidar sehingga menimbulkan keyakinan. Kepada masyarakat bahwa memang ada pelanggaran. Karena ketika ada asumsi itu, tidak dijawab, ya wajar kalau ada sangkaan dugaan manipulasi, tidak sesuai dengan spek, makanya harus dibuktikan,” paparnya. Hasil dari investigasi tersebut kemudian agar disampaikan ke masyarakat, apapun hasilnya. Sehingga ada transparansi dalam kegiatan pembangunan gedung tersebut, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. “Saya apresiasi terhadap pengawasan masyarakat ini, karena itu hak melekat terhadap kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik. Dan ini penting, supaya jadi pengalaman ke depan, supaya pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah disesuaikan dengan perencanaan awal,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ist)
PEMBANGUNAN LAPAS - Petugas Kanwil Kemenkumham NTB mengecek progres pembangunan Lapas Mataram di Kuripan, Lombok Barat, September lalu.
Lapas Mataram di Kuripan Disiapkan Pengamanan Maksimal
Mataram (Suara NTB) Lapas Mataram di Kuripan, Lombok Barat ditarget beroperasi akhir 2019 mendatang. Lapas yang bakal memiliki kapasitas huni 1.000 orang itu bakal berklasifikasi pengamanan maksimal. Sesuai janji revitalisasi Lapas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI. “Nanti akan ada empat blok di sana sekarang sedang penuntasan satu blok,” ungkap Kepala Lapas Mataram, Tri Saptono Sambudji, kemarin. Tahap pembangunan satu blok itu kini sudah mencapai 57 persen. Dari target tuntas 100
persen di akhir tahun 2018 ini. Tri mengatakan, lapas nantinya akan memiliki empat blok dengan kapasitas 1.000 orang. Tingkat toleransi kelebihan kapasitas 100 persen atau setidaknya masih wajar bila dihuni 2.000 orang.
“Itu bukan lapas khusus, jadi nanti seperti lapas yang sekarang ini ada warga binaan kasus narkoba, pidana khusus, dan kriminal,” sebut dia. Pola pengelolaannya, kata Tri, menerapkan konsep revitalisasi yang sudah mulai dilak-
Suara NTB/ndi)
TANDATANGAN - Ketiga anggota dewan hasil PAW sisa masa jabatan 2014-2019, sedang menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
ilaku. Pembinaan berupa kepribadian, mental, dan spiritualnya. Warga binaan ditangani dalam pengamanan maksimum paling lama enam bulan. Warga binaan yang lulus, akan turun ke pengamanan sedang, yang pembinaannya dengan menitikberatkan pada kepribadian dengan pendidikan keterampilan. Di Lapas pengamanan rendah, warga binaan akan fokus untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa. (why)
Caleg Dilarang Terima Langsung Sumbangan Dana Kampanye
Tiga Anggota Dewan Hasil PAW Dilantik Mataram (Suara NTB) Tiga anggota DPRD NTB Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014 - 2019, resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya Rabu (17/10) kemarin, dalam sidang paripurna istimewa, yang dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Ketiga anggota dewan hasil PAW tersebut yakni dari Fraksi Partai Hanura, Ahmad Kudsi yang menggantikan H. Suharto, yang mengundurkan diri karena maju kembali sebagai caleg, lewat partai lain. Kemudian Lalu Hilman Afriandi masih dari Fraksi Hanura yang menggantikan H. Burhanuddin yang juga samasama mengudurkan diri karena memilih maju kembali menjadi caleg lewat partai yang berbeda. Dan terakhir dari Fraksi Partai Demokrat, Ismail mengantikan Baijuri Bulkiah yang juga mengundurkan diri karena maju dari PPP. Dalam sambutannya Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie mengingatkan tiga anggota DPRD NTB yang baru dilantik, bahwa hakikat menjadi anggota DPRD adalah pelayan rakyat. “Jadi anggota Dewan adalah menjadi pelayan rakyat. Dan bukan untuk dilayani,” ujarnya. Lebih-lebih di era demokrasi dan keterbukaan seperti saat ini. Anggota DPRD NTB yang baru dilantik dituntut bekerja secara profesional dan meningkatkan etos kerja. Mengingat, tantangan dan kompleksitas akan dihadapi sebagai wakil rakyat akan terus meningkat. Sebagai anggota DPRD NTB baru, diharapkan bisa menyalurkan dan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan aspirasi dari konstituen tersebut. Baginya, sebagai anggota DPRD NTB, adalah representatif dari masyarakat diwakili tersebut. Oleh karena itu, sebagai anggota legislatif bersangkutan harus pro aktif dalam menjaring dan menyuarakan aspirasi konstituen tersebut. “Sebagai anggota legislatif yang bersangkutan harus bisa bersinergi dengan eksekutif sebagai mitra, dalam mendukung pembangunan,” jelasnya. Isvie menjelaskan, tiga tugas dan fungsi legislatif, yakni, menyusun peraturan daerah, menyusun anggaran dan pengawasan. Dengan demikian, diharapkan bisa secara cepat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD NTB. “Produk kedewanan dihasilkan pun berkualitas dan berikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga dibutuhkan kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja cepat,” pungkasnya. (ndi)
sanakan sejak Agustus lalu yakni membagi lapas berdasarkan tingkat pengelolaannya, dengan tujuan mengurangi penyimpangan belajar dari kasus Lapas Sukamiskin, Bandung. “Lapas Kuripan nanti akan maximum security. Sekarang pun sudah maksimum di Lapas Mataram. Programnya sudah berjalan,” ujarnya. Revitalisasi Lapas, sambung dia, mengusung konsep pembinaan warga binaan dengan menekankan pada perubahan per-
(Suara NTB/why)
PEMERIKSAAN - Mantan Kepala Dinas Pertanian Kab Bima tahun 2015, M Dayat (kedua kanan) turut menyaksikan pemeriksaan bukti dokumen saat menjadi saksi perkara korupsi proyek bibit kedelai Kecamatan Tambora.
Kasus Bibit Kedelai Bima 2015
Kadis Cuma Terima Laporan Bawahan Mataram (Suara NTB) Empat orang saksi diperiksa hakim dalam sidang perkara korupsi pengadaan bibit kedelai di Kecamatan Tambora 2015. Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, M Dayat turut diperiksa. Penyimpangan proyek baru ketahuan saat ditelisik penyidik. Sistem kontrol pimpinan tak berjalan pada realisasi proyek senilai Rp1,1 miliar itu. M Dayat diperiksa sebagai saksi dalam sidang terdakwa Nurdin bin Abdulrahman, mantan Kepala UPT Pertanian Kecamatan Tambora. Nurdin didakwa korupsi proyek bibit kedelai yang merugikan negara sebesar Rp802 juta. Ketua majelis hakim, Ferdinand M Leander menanyakan peran apa yang dijalankan saksi Dayat dalam pelaksanaan proyek di tahun 2015 tersebut. Dayat menandatangani SK penetapan 25 kelompok tani yang berhak menerima bantuan. “Pertama harus memenuhi persyaratan salah satunya memiliki lahan. Kemudian ada susunan pengurusnya dan ada anggota,” ucap Dayat yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek itu. Dalam sidang terungkap fakta lima kelompok tani tidak terdaftar namun menerima paket bantuan. Penerimanya bahkan ada yang bekerja sebagai tukang bengkel yang notabene tidak punya lahan garapan. “Saya tidak pernah mener-
ima laporan soal itu. Dan itu saya tahunya setelah dipanggil pihak kepolisian. Itu pun tahun 2017 setelah saya tidak lagi menjabat,” paparnya. Dalam penetapan pun, Dayat hanya menandatangani sesuai dengan pengajuan Kepala UPT Pertanian melalui PPK proyek. Begitu juga laporan pertanggungjawabannya yang laporannya cuma lewat rapat-rapat, bahwa program optimasi indeks pertanaman kedelai berhasil. “Ya dari laporannya sebelumnya kan cuma 1 sampai 1,05 tonper hektare. Setelah ada proyek itu menjadi 1,2 ton per hektare. Kalau tujuannya produktivitas ya berhasil,” ucap Dayat. “Jadi saudara tidak pernah mengecek?,” tanya hakim anggota, Fathurrauzi. “Tidak pernah. Yang turun kepala UPT,” jawab Dayat. PPK proyek, Taufik Walhidayat juga dicecar hakim. Sebagai pengendali proyek, PPK di dalam persidangan banyak melalaikan kewajibannya. Termasuk meloloskan kelompok tani fiktif yang diajukan terdakwa Nurdin. “Saya paraf saja sesuai hasil dari PPK lama. Tidak pernah turun ke lapangan mengecek, saya percaya saja dengan kepala UPT,” kata Taufik menjawab pertanyaan hakim. Pembayaran uang bantuan kepada kelompok tani fiktif itu juga yang menimbulkan keru-
gian keuangan negara. “Dimana-mana, dari semua sidang yang kami pimpin itu paling pertama PPK yang kami adili sebagai terdakwa. Tapi bahkan nama saudara sendiri ini di dakwaan ini tidak disebutkan, atau di berkas lain,” kata Fathurruzi mengingatkan saksi Taufik. “Iya pak saya baru tahu sekarang ini. Sebelumnya saya tim teknis. Saya melanjutkan pekerjaan dari PPK yang lama,” ujar Taufik berkilah. Terdakwa Nurdin didakwa korupsi proyek paket bantuan program peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima tahun 2015. Proyek senilai Rp1,1 miliar untuk lahan seluas 650 hektare itu dikorupsi sehingga negara merugi Rp802 juta. Cara-caranya, terdakwa menfasilitasi pembelian paket bantuan seperti bibit kedelai, pupuk, dan obat tanaman untuk 25 kelompok tani penerima bantuan. Item bantuan dibeli dari tiga penangkar benih. Dalam perencanaan kebutuhan bibit sebanyak 30 ton atau setara 30.000 kg. Namun yang disalurkan hanya sebanyak 8.625 kg. Total kebutuhan 2.500 liter obat yang dipenuhi hanya 1.500 liter. Total duit proyek yang dibelanjakan hanya Rp138 juta, dan sisanya tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa karena sudah dipakai untuk keperluan pribadi. (why)
Mataram (Suara NTB) Calon anggota legislatif (caleg) dilarang menerima sumbangan dana kampanye secara langsung. Namun harus melalui partai politik tempat dia terdaftar sebagai caleg. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU NTB, Divisi hukum, H. Ilyas Sarbini. Karena, menurutnya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tidak dimintai kepada caleg, namun kepada partai politik. “Jika ada sumbangan, maka alurnya harus melalui partai kemudian baru diserahkan atau didistribusikan kepada caleg. Semua sumbangan dalam bentuk uang wajib masuk ke rekening khusus dana kampanye parpol yang dilaporkan,” jelasnya. Terkait sumber sumbangan dana kampanye tersebut, sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018 yakni sumbangan dana kampanye berasal dari internal dan eksternal. Dari internal berasal dari kas parpol dan caleg, dan besarannya tidak dibatasi. Kedua bersumber dari eksternal, yakni dari perseorangan dengan maksimal Rp2,5 miliar, kelompok dan badan usaha nonpemerintah maksi-
mal Rp25 miliar. Semua sumbangan tersebut harus masuk lewat rekening khusus dana kampanye partai politik. Rekening khusus dana kampanye tersebut merupakan komponen yang harus ada dalam laporan dana awal kampanye yang diserahkan oleh parpol ke KPU. Oleh karena itu, parpol wajib melaporkan rekening khusus dana kampanyenya. Sedangkan caleg tidak diwajibkan. “Rekening itu dibuka sejak parpol itu ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup satu hari sebelum berakhir masa kampanye,” jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan, ada tiga jenis laporan dana kampanye terkait pemilu. Baik Pileg maupun Pilpres. Tiga jenis laporan tersebut adalah laporan awal dana kampanye, laporan penerimaa sumbangan dan pegeluaran dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Laporan awal dana kampanye, sudah diserahkan ke KPU satu hari sebelum pelaksanaan kampanye, yaitu 22 September 2018. Sementara laporan akhir dana kampanye, diserahkan ke KPU satu hari setelah berakhirnya masa kampanye, yaitu 14 April 2018. (ndi)
Dewan Harap Kedatangan Jokowi untuk Realisasikan Bantuan Mataram (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) direncanakan kembali berkunjung ke NTB, Kamis (18/10) hari ini. Kunjungan ini terhitung telah 11 kali semenjak menjabat sebagai orang nomor satu di republik ini. Korban bencana gempa NTB berharap ada kepastian pencairan dana bantuan tersebut. Diketahui sampai saat ini bantuan dana stimulan perbaikan rumah untuk untuk 10.791 korban gempa, belum terealisasi. Karena terkendala persyaratan administrasi. Untuk itu, dalam kesempatan kedatangan Presiden Jokowi ke NTB itu, Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan berharap, bantuan bagi korban gempa NTB benar-benar dapat terealisasi. “Kita hargai kunjungan Pak Presiden yang sudah ke-11 kali. Tapi dari kunjungan itu yang kita butuhkan adalah realisasi dari janji bantuan bagi korban gempa. Kasian rakyat, kita berharaplah supaya mudahan-
mudahan kali ini terbukti janji Jokowi, kali ini saja. Masyarakat sudah sangat baik berharap terhadap bantuan itu,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya. Bagi Johan, pada kedatangan Jokowi kali ini, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk belum mencairkan dana bantuan bagi korban gempa NTB. Pasalnya pemerintah sudah melakukan pemangkasan terhadap persyaratan administrasi pencairan dana bantuan. Dari 17 macam dokumen, sudah disederhanakan menjadi satu lembar dokumen persyaratan. Pada dasarnya ini bukan soal, persyaratan, tapi ini soal kesiapan dana bantuan tersebut. Kalau uangnya memang sudah ada, mau seribu persyaratannya akan kita penuhi. Maunya kita ada dulu uang itu, susah itu bicara tanpa ada uang, kalau ada uang cepat selesai apa-apa itu. Tapi inikan soal likuiditas, bukan soal syarat,” katanya. (ndi)
SUARA NTB
Kamis, 18 Oktober 2018
Caleg Demokrat Peroleh 500 Suara Bakal Dapat Kompensasi Selong (Suara NTB) Partai Demokrat memberikan semangat dan angin segar terhadap kader-kader yang maju pada Pileg 2019 yang saat ini sudah memasuki masa kampanye. Pasalnya, dalam upaya mempertahankan kursi pimpinan di DPRD Lotim serta target 8-9 kursi dapat tercapai. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini siap memberikan kompensi terhadap calon legislatif (Caleg) yang memperoleh suara di atas 500 suara. Dikatakan Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lotim, H.M. Zainul Aidi, Rabu (17/10), bagi caleg terpilih diwajibkan berkontribusi kepada caleg yang tidak terpilih selama lima tahun dalam rancangan yang disusun oleh DPC dan menjadi kesepakatan bersama yang dibuat dalam Rakercab. Dimana setiap caleg yang memperoleh di atas 500 suara akan mendapat kompensasi setiap bulan dari partai selama lima tahun. Sehingga itu akan menjadi penghasilan tetap bagi caleg-caleg yang belum berhasil di dalam Pemilu namun mencapai angka tertentu. Pada kesempatan itu, Zainul Aidi menjelaskan bahwa langkah itu sebagaia bentuk tanggung jawab partai terhadap kader yang sudah memberikan sumbangsih berupa suara untuk Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif. Ia juga sangat mengapresiasi caleg-caleg yang terpilih. Yakni terdapat semacam semangat kolektif dari Fraksi Demokrat yang mengabdi di legislatif dengan membuat pola, baik dari dana aspirasi maupun dana-dana pokok pikiran (Pokir) dari DPRD Lotim yang berkembang. Sehingga dari DPD maupun DPC partai Demokrat sangat mengapresiasi langkah Fraksi Partai Demokrat Lotim. “Jadi tidak hanya rutin dari caleg yang mendapatkan 500 suara ke atas. Tetapi juga ada kompensasi-kompensasi lain yang berdasarkan pengalaman di fraksi itu sangat mungkin untuk dikelola bersama untuk kesejahteraan Kader lima tahun kedepan,” terang pengurus PBNW ini. Dalam Pileg 2019 mendatang, Partai Demokrat Lotim menargetkan menduduki 8 hingga 9 kursi dengan kursi Ketua DPRD Lotim tetap dipertahankan yang merupakan target realistis dari Partai Demokrat. Hal tersebut dikarenakan pemetaan kader-kader Partai Demokrat di lima Dapil yang ada di Kabupaten Lotim relatif tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Kecuali di Dapil I yang ditinggal mantan Ketua DPRD Lotim, H.M. Khairul Rizal yang hengkang ke Partai NasDem dan maju di DPRD NTB. (yon)
Halaman 9
Ratusan Warga Batulayar Belum Masuk Daftar Penerima Bantuan Giri menang (Suara NTB) Ratusan warga di Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar belum masuk daftar penerima bantuan stimulan dari pemerintah pusat untuk perbaikan rumah. Hal inipun diprotes oleh pihak desa setempat. Sehingga sudah pendataan kembali dilakukan dan mengusulkan penerima bantuan tambahan kepada Pemda. Selain itu, pihak desa menemukan banyak rumah korban gempa yang salah klasifikasi. Rumah korban gempa yang rusak berat justru dimasukkan dalam daftar sedang ringan, begitupula sebaliknya. Hal ini ditegaskan kepala Desa Batulayar Barat H. Darmawan kemarin di kantornya. Dikatakan, di desanya ada enam desa terdampak yakni Desa Melase, Dusun Batulayar Utara, Batulayar Selatan, Duduk Atas, Batu Bolong
Duduk dan Batu Bolong Griya. Dari enam dusun ini yang paling parah terkena dampak tiga dusun yakni Dusun Batu Bolong Griya, Dusun Batulayar selatan terdiri dari 375 KK rusak parah sampai rata dengan tanah mencapai 355 KK sisanya rusak rin-
gan dan sedang. Kemudian di Dusun Batulayar Utara juga sama parahnya. Sedangkan dusun lain ada yang rusak sedang dan ringan. Anehnya menurut hasil verifikasi yang dilakukan Dinas PU yang masuk data hanya 500 KK lebih. Padahal
dari data yang diusulkan desa rumah rusak mencapai 1552 KK lebih. “Ada ratusan korban gempa di wilayah kami belum masuk data (terdaftar) sebagai penerima bantuan,” keluhnya. Sejauh ini, data hasil verifikasi yang diterima desa dari Tim Pemda ada 500 KK lebih yang masuk daftar penerima bantuan. Sedangkan pihaknya mengerahkan data kerusakan mencapai 1.552 KK, terdapat hampir setengah dari jumlah usulan yang tak masuk. Bahkan yang rusak berat saja terdapat ratusan KK. Lebih jauh kata Darmawan, selain banyak yang belum masuk
daftar pihaknya juga juga menemukan banyak kerusakan yang salah kualifikasi. Misalnya rumah warga yang tidak sedang masuk daftar rumah rusak berat. Begitu juga sebaliknya, rumah rusak berat masuk daftar rumah rusak sedang. Kabid perumahan pada Dinas perumahan dan pemukiman, L. Ratnawi mengatakan hasil uji publik data hasil verifikasi kerusakan rumah korban gempa telah berakhir pekan kemarin ternyata masih banyak korban gempa yang belum masuk data sebagai penerima bantuan dana stimulan. (her)
Pemasangan APK, Bawaslu Minta Parpol dan Caleg Patuhi Aturan Selong (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta semua partai politik (Parpol) dan calon legislatif (Caleg) untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan dalam pemasangan bahan maupun alat peraga kampanye (APK). Hal tersebut untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman, nyaman dan damai pada Pemilu 2019 mendatang. Dijelaskan Komisioner Bawaslu Lotim, Sahnam, SH, setelah dilakukan penetapan DCT pada tanggal 24 September 2018 lalu. Semua Caleg diberikan keleluasaan untuk berkampanye dengan metode-metode yang ditentukan oleh PKPU Nomor 23 terdiri dari 9 metode mulai dari rapat terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, penyebaran APK, iklan, debat hingga rapat umum. Dari semua itu, hanya dua yang akan dilaksanakan mulai dari 24 Maret sampai 13 April 2019 yakni pemasangan iklan dan kampanye rapat umum. “Yang lainnya bisa dilakukan berupa tatap muka,” jelasnya. Dalam pemasangan APK, berupa baliho, spanduk, umbulumbul baik yang dicetak oleh KPU maupun Parpol apabila sudah jadi dan siap dipasang. Maka Bawaslu bersama TNI Polri dan Pol PP nantinya akan melakukan penertiban terhadap bahan maupun APK yang berada diluar ketentuan. “Kalau sudah baliho dari KPU itu terpasang. Maka yang dipasang oleh masingmasing Caleg sebelumnya dan tidak sesuai aturan harus diturunkan. Itu kita minta kesadaran dari caleg itu sendiri,” ujarnya. Ada beberapa lokasi yang dilarang keras untuk dipergunakan. Seperti lembaga pendidikan, tempat ibadah, perkantoran dan lembaga kesehatan. Khusus untuk perkantoran bisa dilakukan apabila dilakukan dengan sistem sewa pinjam antara Caleg bersama pihak pemerintah kecamatan. Itu harus diberikan kesempatan sama terhadap semua caleg yang menggunakan halaman maupun aula kantor perkantoran tersebut. (yon)
(Suara NTB/her)
BUKA SEGEL - Aparat Polres Lobar membuka segel Kantor Desa Ombe Baru
Warga Nyaris Ricuh
Polres Lobar Buka Segel Kantor Desa Giri menang (suara NTB) Polres Lombok Barat akhirnya membuka segel Kantor Desa Ombe Baru, Rabu (17/10) kemarin. Pascadua hari penyegelan yang dilakukan oleh Warga Dusun Ombe Dese, Senin (15/10). Hal ini dilakukan agar pelayanan desa kepada masyarakat bisa berjalan kembali. Terlebih warga empat dusun di desa itu mendesak segel itu segera dibuka. Namun ketika aparat berupaya membuka segel kantor desa, warga nyaris ricuh karena dari pihak pendukung penggugat dan ter-
han, jika tidak dilerai dan amankan oleh pihak Polres Lobar. “Kita meyakinkan semua warga agar mudah-mudahan tidak terjadi(pertikaian), kita sudah kondisikan dengan para babin dan babinsa wilayah Ombe Baru ini untuk tetap memantau situasi,” ujar Kabag Ops Polres Lobar, Kompol I Nyoman Adi K. Kedua belah pihak diimbau untuk tidak memperkeruh keadaan. Terlebih lebih dengan telah dibukanya segel kantor desa. Ia menegaskan pembukaan penyegelan itu bukan atas desakan salah satu pihak. Namun
Mandalika Marathon
Pemkab Loteng Siap Jadi Tuan Rumah Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan kesiapannya untuk mendukung gelaran Mandalika Marathon sekaligus menjadi tuan rumah yang bagi event olahraga tingkat internasional tersebut. Dukungan penuh pun siap diberikan. Untuk kesuksesan dan kelancaran event internasional yang baru pertama kali digelar di Loteng tersebut. Demikian ditegaskan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., di Praya, Rabu (17/10) kemarin. Ia menegaskan, Pemkab Loteng sejauh ini terus mempersiapkan diri. Guna mendukung event yang diselenggarakan untuk menyemarakkan HUT TNI tersebut. “Prinsipnya kita siap mendukung dan semaksimal
Sahnam
gugat tersulut emosi. Pantauan Suara NTB, pembukaan segel itu dipimpin Kabag Oprasional (Kabag Ops) Polres Lobar, Kompol I Nyoman Adi K. Didampingi pihak Sabara dan Polsek Kediri. Papan kayu yang sebelumnya menutup pintu masuk dilepas sekitar pukul 9.30 Wita. Sejumlah warga Dusun Ombe Desa dan warga empat dusun lain menyaksikan. Suasana sempat memanas kala salah seorang warga menyulut emosi warga Dusun Ombe Desa. Bahkan nyaris terjadi kerusu-
mungkin akan upaya menjadi tuan rumah yang baik,” ujarnya. Karena bagaimanapun juga, event tersebut sangat penting dan strategis. Bukan hanya dalam upaya memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di kawasan The Mandalika sebagai lokasi kegiatan. Tetapi juga potensi pariwisata Loteng secara lebih luas. Mengingat event tersebut akan diikuti oleh ribuan peserta. Baik dari dalam maupun luar negeri. Dan, itu bisa menjadi ajang promosi yang baik bagi pariwisata serta daerah ini secara lebih. Terlebih dengan musibah gempa yang baru lalu, event tersebut diharapkan bisa mempercepat pemulihan atas kondisi pariwisata Loteng dan NTB pada umumnya. Sekaligus pembuktian kalau Loteng aman dan nyaman untuk dikunjungi. “Event Mandalika Marathon ini sangat
strategis artinya bagi perkembangan sektor pariwisata didaerah ini secara lebih luas lagi,” tandasnya. Terkait persiapan lokasi event Mandalika Marathon, Deputi Project Director The Mandalika, H. Adi Sujono, menegaskan sudah siap. Termasuk untuk rute lari yang ada di dalam kawasan The Mandalika, sejauh ini sudah selesai dipersiapkan. Tinggal digunakan saja. “Sebelumnya sempat dikeluhkan ada gundukan di jalur lari yang dikhawatirkan bisa membahayakan peserta lari. Tapi sekarang semua sudah diratakan. Jadi jalur didalam kawasan, sudah sangat siap digunakan,” timpalnya. Dikatakanya, dari empat kategori yang dilombakan yakni lari 5 km dan 10 km akan dilaksanakan di dalam kawasan. (kir)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tuntas peran pihak lain yang wakil ketua tim konsolidasi, dia, dana konsolidasi PT BPR antas korupsi,” tegas dia. Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Johan mengultimatum, Perkara korupsi peng- turut serta melakukan ko- Ihwan dan Mutawali mas- dibancak oknum eksekutif dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ing-masing dihukum penjara legislatif. Mantan Karo apabila desakan ini tidak gabungan PD BPR NTB rupsi,” ujarnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Hal itu kesimpulan dari 2,5 tahun, denda Rp50 juta Ekonomi Setda Provinsi NTB, juga ada tindak lanjut, maka menjadi PT BPR NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menyentil rasa keadilan diskusi terbatas di Kantor subsidair satu bulan pen- Manggaukang Raba memerin- bakal membuat opini liar di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat. Keterlibatan Somasi NTB di Mataram, jara, dalam sidang Jumat tahkan dua terdakwa menge- masyarakat. Mengenai in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 otak penyimpangan duit Rabu (17/10). Turut hadir se- (12/10). Putusannya belum luarkan uang yang tidak se- tegritas aparat penegak hu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kum di daerah dalam mengkonsolidasi Rp1,8 miliar bagai bagian koalisi antara berkekuatan hukum tetap suai dengan kebutuhan tim. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Seperti pemberian duit ke hadapi korupsi uang melitak kunjung diproses jaksa. lain, Somasi NTB, Fitra NTB, lantaran jaksa penuntut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Meski sudah ada fakta per- Swaka Lombok Tengah, LSBH umum dan terdakwa masih oknum DPRD NTB, Johan batkan oknum di eksekutif 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Rosihan dan Guntur melalui dan legislatif NTB. NTB, akademisi hukum, ser- dalam masa pikir-pikir. sidangan sekalipun. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Jangan hukum itu tum“Putusan hakim sangat H. Muzihir, pemberian uangKoordinator Koalisi ta mahasiswa. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Pihak oknum eksekutif ringan dari kasus dengan keru- nya berlangsung saat tim kon- pul ke atas dan tajam ke Masyarakat Sipil Anti Ko1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rupsi NTB, Johan Rahmat- yang mengarahkan dua ter- gian negara Rp770 juta itu. solidasi studi banding ke Sura- bawah dalam penegakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tindak pidana korupsi. ulloh mempertanyakan ko- dakwa dan oknum anggota Kami minta jaksa melakukan baya, Jawa Timur. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Artinya, Kejaksaan dalam “Kami meminta jaksa upaya hukum banding terdewan yang menerima aliran mitmen Kejati NTB dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dana belum diproses. Mereka hadap putusan tersebut,” kata mengusut pihak lain ber- hal ini tidak mampu untuk pemberantasan korupsi. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Sampai saat ini be- orang-orang yang mempunyai Johan menyebutkan pern- dasarkan fakta yang ter- membuktikan keterliba1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ungkap di persidangan. Jaksa tan orang-orang besar,” yataan sikap koalisi. lum ada tanda keseriusan kekuasaan,” tegasnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dalam persidangan, lanjut harus bekerja serius member- pungkasnya. (why) Dua terdakwa, ketua dan jaksa untuk mengusut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Suara NTB/yon)
Usut Tuntas Korupsi Konsolidasi PT BPR NTB
murni untuk kepentingan pelayanan publik. “Kita sudah buka karena ini kantor pemerintah, bukan kantor apa-apa (milik desa),” terangnya. Pihaknya terus melihat situasi kondisi untuk menerjunkan personel tambahan untuk pengamanan pascadibukanya penyelegan. Namun yang pasti Polsek Kediri tetap melakukan pengamanan di desa setempat. “Kita lihat situasi,” cetusnya. Apakah warga yang melakukan penyegelan akan diamankan? Adi menjawab tidak ada pengamanan, karena situasional. Karena keadaan,” pungkasnya.
Sementara itu kuasa hukum H. Mazni, Agus Kamarwan mempertanyakan langkah Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang dianggap tidak patuh dengan keputusan MA. Sebab, meski Pemkab sudah menjalankan beberapa isi keputusan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan Prasino Ilman sebagai kades, namun belum juga mejalankan isi keputusan yang mewajibkan menerbitkan, keputusan tata usaha Negara baru mengangkat pihak penggugat (H. Mazni) menjadi Kedes baru. (her)
Pencairan Dana Gempa Lebih Efektif Melalui Pemdes Tanjung (Suara NTB) Pencairan dana bantuan gempa melalui kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) dinilai tak efektif. Selain juknis pencairan yang berbelitbelit, minimnya pengalaman pokmas mengelola keuangan juga dianggap sebagai pemicu yang bisa memperlambat proses realisasi bantuan. Hal itu dikemukakan Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Aferi S. Fudail, kepada wartawan saat berkunjung ke Lombok Utara, Rabu (17/10). Aferi menyatakan, pokmas bisa saja dibentuk jika karakteristik masyarakat terhadap pokmas sudah kuat. Tetapi menurut dia, esensi masyarakat lebih berakar di tingkat pemerintahan desa. “Kenapa tidak lewat desa melakukannya dengan musyawarah masyarakat? Boleh ada pokmas tapi akan jauh lebih efektif (pencairan) melalui pemerintah desa karena pemdes itu dibentuk melalui musyawarah,” jelasnya.
Aferi S. Fudail
Menurut Aferi, Kemendagri sedari awal mewanti-wanti agar solusi percepatan rehab rekon rumah warga korban gempa melibatkan Pemdes secara aktif. Namun justru di level kementerian teknis banyak melakukan perubahan. Ia berkeyakinan, dalam sistem garis lurus pemerintahan di mana pemerintahan terdepan itu berada di desa, maka desadesa berperan penting mengendalikan semua permasalahan dan segala sesuatu yang terjadi di tingkat itu (desa). “Jangan lagi dibenturkan dengan Pokmas nanti benturan masyarakat, ribet dia. Belum lagi pola pertanggungjawaban keuangan, Pokmas itu tidak paham dengan mekanisme administrasi keuangan. Berbeda dengan desa, sudah ada pengalamannya tentang itu,” tegasnya. Aferi menyatakan, pola penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan warga korban gempa melibatkan desa secara penuh akan diusulkan untuk diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah. “Sementara kita akan coba, selama ini saya selalu keras untuk melakukan penyesuaian. Nanti kasus Sulawesi Tengah tidak boleh lagi pola begini,” tegasnya lagi. Aferi mengakui pula, juklak yang disusun BNPB sangat rumit untuk diterapkan pokmas. Belum lagi persoalan ketidaksesuaian data lapangan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Tidak adanya kewenangan lebih pada pokmas membuat pokmas tidak bisa meredistribusi anggaran. Berbeda dengan kepala desa dengan diberi kewenangan berdasarkan UU No 6, bisa membagi rata dan mereformasi anggaran yang ada. (ari) (Suara NTB/ari)
SUARA NT Kamis, 18 Oktober 2018
PENDIDIKAN
Halaman 10
Perguruan Tinggi Agama Berperan Mencerahkan Umat Beragama Mataram (Suara NTB) Menteri Agama Republik Indonesia (RI), Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan perguruan tinggi agama berperan mencerahkan umat beragama, agar umat beragama tidak sebatas memahami agama dari sisi luar saja.
Lukman Hakim Saifuddin
(Suara NTB/ist)
Terpaksa Laksanakan UNKP PADA Ujian Nasional (UN) tahun 2018 ini, keikutsertaan SMK dalam UN Berbasis Komputer (UNBK) mencapai 100 persen. Namun, pascagempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya, banyak sarana penunjang UNBK di SMK yang mengalami kerusakan. Saat ini tengah dilakukan pendataan peserta UNBK, jika sekolah terdampak tidak bisa melaksanakan UNBK lagi, maka terpaksa sejumlah SMK kembali melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Kepala Seksi Kurikulum (Suara NTB/dok) SMK Bidang Pembinaan H. Umar SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Umar, S.Sos., MM., dihubungi Rabu (17/10) mengatakan, pihaknya berupaya agar bisa tetap melaksanakan UNBK di seluruh SMK, termasuk di daerah terdampak seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Kalau pun nanti terpaksa, kami akan bersurat Puspendik Kemendikbud agar bisa melaksanakan UNKP. Itu pun jika ada sesuatu dan lain hal, tapi sekarang ini kami sedang pendataan,” ujarnya. Pada tahun UNBK tahun 2018 ini, sebanyak 275 SMK negeri dan swasta melaksanakan UNBK. Ada sejumlah SMK juga yang belum melaksanakan UNBK, karena belum ada siswa kelas XII, atau SMK yang masih menumpang pelaksanaan UNBK di sekolah lain. Diharapkan pada tahun 2019 semua SMK bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. Umar menyampaikan pihaknya sudah membicarakan dengan pihak sekolah di KLU. Disebutkan sekolah di KLU setuju untuk tetap melaksanakan UNBK. Umar mengatakan pihaknya mengupayakan komputer yang masih bagus akan dirakit kembali. Jika ada kerusakan akan segera diperbaiki. Juga akan diupayakan pengadaan melalui Dinas Dikbud NTB. “Kita upayakan perbaiki,”katanya. Persiapan UNBK biasanya sudah dilaksanakan sejak jauh hari. Uji coba atau try out pertama dilaksanakan pada akhir tahun 2018. Namun, dengan kondisi pascabencana seperti saat ini, Umar tidak mau membebani sekolah terdampak gempa. Uji coba yang akan dilakukan sekolah terdampak akan berbeda dengan sekolah lain. “Kita ingin supaya mereka tidak lagi merasa terbebani, kita upayakan dengan teman kepala sekolah agar melaksanakan try out yang beda dengan kabupaten yang lain,” ujar Umar. Namun demikian, rencana ini masih dalam tahap pembicaraan awal. Di akhir pekan ini, akan dilaksanakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah se-Pulau Lombok untuk membahas berbagai hal termasuk UNBK. Sementara itu, tertait dengan ketertinggalan pelajaran karena vakumnya proses belajar di SMK terdampak selama beberapa lama, Umar menyampaikan pihaknya mengarahkan agar sekolah memberikan modul kepada siswa. “Kami juga berencana membuat modul online supaya memudahkan siswa mengakses,” pungkasnya. (ron)
Hal itu disampaikannya dalam kesempatan menyampaikan kuliah umum pada kegiatan Studium General di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram di Aula STAHN Gde Pudja, Rabu (17/10). Studium General itu mengangkat tema peranan perguruan tinggi agama dalam merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan dan menangkal radikalisme. “Peran utama lembaga pendidikan tinggi agama bagaimana bisa mencerahkan umat beragama. Agar umat beragama tidak hanya sebatas berhenti pada sisi luar saja,” katanya. Menurutnya, apa gunanya jika sangat taat beribadah, tapi perilaku keseharian dengan sesame bertolak belakang dengen esensi agamanya. Cara untuk menangkal radikalisme yaitu mengajak masyarakat memahami agama sampai ke sisi dalam atau
substansi agama itu. “Tidak ada alasan menggunakan cara kekerasan, atau memaksa orang lain supaya sama dengan kita,” ujarnya. Jika seseorang memahami agama dari sisi luar , agama akan dilihat secara formal. Agama secara formal merupakan agama yang dipandang dari sisi luar. Jika agama dilihat dari sisi dalam atau dari substansi ajarannya, maka agama satu dengan agama yang lain tidak akan dilihat perbedaannya. “Itu yang dikenal dengan nilai universal agama. Salah satu ajaran prinsipnya yaitu meneggakkan keadilan, seluruh agama membicarakan kemanusiaan,” jelas Lukman. Menurutnya, Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan agama pada posisi yang begitu sentral. Radikalisme menurutnya adalah sesuatu yang secara mendasar masuk ke dalam diri. Yang
harus dihindari adalah ekses negatif dari radikalisme ketika beragama. “Ekses negatif itu misalnya, saking mengakarnya, timbulnya radikalisme yang berlebihan, merasa dirinya saja yang paling benar, dan yang berbeda dengan dirinya mudah disalah-salahkan, itu ekses negatif yang perlu dihindari,” ujar Lukman. Ia menekankan, jika seseorang memahami esensi agama, seharusnya toleran pada ajaran agama. Poin terpenting, menurutnya, bahwa ketika melihat agama dari sisi luar semata dan tidak sampai pada esensi dari agama, maka akan terjerembab pada tindakan yang ekstrim. “Kita akan menganggap diri kita benar yang lain salah. Akan ada ego yang memaksa orang lain menyamakan dengan kita, dia akan mentolerir tindakan kekerasan,” jelas Lukman. (ron)
Delapan Standar Akreditasi Dinilai Sulit Terwujud Mataram (Suara NTB) Akreditasi sekolah dan madrasah menjadi tolak ukur kemajuan suatu institusi pendidikan. Diharapkan setiap saat akan terjadi peningkatan kualitas diukur lewat 8 standar akreditasi yang harus dicapai. Hanya saja bagi sekolah dan madrasah, memenuhi 8 standar akreditasi masih dinilai sulit untuk diwujudkan. Keterbatasan pengelolaan dan pemenuhan sarana dan prasarana jadi kendala utama. Kepala MA Darun Najah Lombok Barat, Hasmuin, S.Pd., mengakui sulitnya memenuhi seluruh standar yang ditentukan saat dilakukan akreditasi. Tak pelak, madrasah yang dia pimpin tak memiliki target terlalu muluk saat perpanjangan akred-
itasi kini kian dekat. “Target minimal B karena akreditasi sebelum ini B,” ungkapnya. Dia menyadari betul bahwasanya kegiatan rutin 5 tahunan yang harus diikuti oleh sekolah dan madrasah di berbagai tingkatan satuan pendidikan menjadi kewajiban agar sekolah mendapatkan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN S/M). Oleh sebab itu, pencapaian 8 standar yang semestinya harus dicapai oleh sekolah merupakan salah satu indikator bahwa sekolah telah berjalan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dengan melaksanakan berbagai macam peraturan pemerintah. Pihaknya sadar akan selu-
ruh keterbatasan yang dimiliki madrasah, sehingga targetnya hanya pada upaya mempertahankan nilai akreditasi sebelumnya. Seraya menambal segala kekurangan secara perlahan. “Standar itu tidak bisa terpenuhi kadang-kadang karena keterbatasan sarana prasarana,” jelasnya. Lebih jauh dikatakan Hasmuin, pihaknya telah memberi perhatian terhadap berbagai kesiapan pelaksanaan akreditasi madrasah. Bahkan seluruh tenaga dan biaya difokuskan mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan sesuai pertanyaan pada instrumen akreditasi. Apapun hasilnya nanti, dia berharap agar kualitas madrasahnya meningkat meski secara perlahan. (dys)
Dikritik, Penggunaan Bahasa di Ruang Publik Praya (Suara NTB) Hasil survei Kantor Bahasa NTB menunjukkan bahwa masih banyak bahasa asing yang digunakan di area Lombok International Airport (LIA) sebagai nama atau penunjuk arah yang tidak didahului atau tidak disertai dengan Bahasa Indonesia. Padahal menurut UU nomor 24 tahun 2009, penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan di ruang publik seperti spanduk, baliho, papan nama gedung/ruangan, dan sejenisnya. Kepala Kantor Bahasa NTB Drs. Songgo Siruah, mengungkapkan untuk menindaklanjuti adanya temuan tersebut, tim dari Kantor Bahasa NTB melakukan audiensi dengan pimpinan LIA, I Gusti Ngurah Ardita pada Selasa (16/10). Audiensi dilakukan selain dalam rangka bersilaturahmi, juga untuk menyampaikan hasil survei Kantor Bahasa NTB terhadap penggunaan bahasa di ruang publik sekitar LIA.
(Suara NTB/ist)
AUDIENSI - Audiensi jajaran Kantor Bahasa NTB dengan pihak LIA terkait penggunaan bahasa di lingkup bandara, Selasa (16/10). Lebih jauh Songgo Siruah menyebut, pada kesempatan pertemuan itu, pihak LIA pun akan segera menindaklanjuti hasil survei Kantor Bahasa NTB sebagai upaya memartabatkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Hal ini dilakukan untuk turut menjaga nasionalisme bangsa Indonesia agar keberadaan NKRI tetap terjaga sebagai rumah bersama. Dijelaskan Songgo Siruah,
bahwa keikutsertaan dalam program ini tidak akan mengurangi visi dan misi LIA dalam mendukung program pemerintah dalam mengembangkan dan promosi distinasi wisata dan program yang lain. Mengingat pengutamaan bahasa Indonesia tidak melarang penggunaan bahasa daerah dan asing, tetapi bahasa Indonesia harus lebih dulu kemudian bahasa daerah dan disusul bahasa asing. (dys)
(Suara NTB/ist)
PELEPASAN - Pelepasan relawan Komunitas Lontar dan Prodi Sosiologi Unram untuk melakukan pemulihan sekolah di KLU.
Komunitas Lontar - Prodi Sosiologi Bersinergi Pulihkan Sekolah Mataram (Suara NTB) Komunitas Lombok Pintar (Lontar) dan Prodi Sosiologi Universitas Mataram (Unram) bersinergi dalam melaksanakan agenda pembekalan dan pelepasan relawan untuk mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Sekolah Pasca gempa Lombok di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Unram, kemarin. Agenda tersebut dihadiri oleh 30 relawan dan tiga narasumber yaitu Oryza Penumatica Indrasari, S.Sos.,M.Sosio selaku Sekretaris Prodi Sosiologi Unram, Azhari Evendi, pendiri Komunitas Lontar, dan M. Ofyan Khairi, S.T., pemerhati gempa Lombok. Program yang diinisiasi oleh Komunitas Lontar dan Prodi Sosiologi UNRAM dalam pemulihan sekolah pasca gempa diharapkan menjadi salah satu upaya agar kondisi sektor pendidikan di Lombok bisa cepat pulih dan bangkit kembali. Pendiri Komunitas Lontar Azhari Evendi, menjelaskan kegiatan ini sebagai wujud dalam menunjukkan jiwa sosial terhadap sekolah-sekolah yang terkena dampak akibat gempa
beberapa waktu yang lalu. Komitmen dalam pemulihan sekolah pasca gempa rencananya akan dilaksanakan selama dua bulan ke depan dengan menjadikan 7 sekolah yang ada di KLU sebagai sasaran utama. Pemulihan sekolah yang dilakukan berupa pemberian alat-alat kebutuhan sekolah dan membangun kembali semangat para siswa akan pentingnya pendidikan melalui kelas inspirasi oleh tim relawan. Sementara itu, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos., M.Sosio. dalam pemaparannya Prodi Sosiologi mendorong secara responsif Komunitas Lontar dalam agendaagenda kemanusiaan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Pemerhati Gempa Lombok, M. Ofyan Khairi, S.T mengingatkan agar setiap orang memahami gejala yang dapat ditimbulkan oleh alam, apalagi Lombok berada di wilayah yang disebut ring of fire, sehingga ke depannya kita bisa mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menguragi risiko fenomena alam seperti gempa. (dys)
Berdayakan UMKM
Fakultas Teknik Unram Bantu Kembangkan Kerajinan Kulit Kerang dan Mutiara Mataram (Suara NTB) – Salah satu upaya mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian di tengah masyarakat, Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) turun langsung ke lapangan. Fakultas Teknik melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mendukung kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. ’’Salah satu yang telah dilakukan adalah menerapkan teknologi tepat guna untuk mendukung usaha kerajinan kulit kerang dan mutiara, melalui Program PPPUD (Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah),’’ terang salah satu Dosen Fakultas Teknik Unram I Wayan Joniarta pada Suara NTB, Rabu (17/10). Wayan Joniarta yang
didampingi Made Wijana dan I G A K Chatur Adhi W. A, menjelaskan, PPPUD ini bertujuan untuk membantu UKM dalam pengadaan peralatanperalatan yang membantu mempercepat proses produksi kulit kerang dan mutiara. Harapannya, dapat memenuhi permintaan yang lebih banyak dan tepat waktu serta kualitas yang lebih baik. Menurutnya, dalam mensukseskan kegiatan ini, pihaknya membina 2 UKM, yaitu Yanto dengan alamat Jalan Penghulu Agung Gang Kura-Kura Ampenan Selatan dan Lamops dengan alamat Jalan Pesantren Dusun Tegal Desa Montong Kecamatan Batulayar Lombok Barat. Diakuinya, peranan UKM sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam mendukung program ini sehingga pihaknya harus memilih UKM yang sudah menjalankan usahanya minimal 5 tahun dan sudah memasarkan produk ke tempat
(Suara NTB/ist)
SERAH TERIMA - Acara serah terima alat untuk UKM Lamops dan UKM Yanto dari Fakultas Teknik Unram. tujuan wisata atau minimal antarpulau se Indonesia. Untuk itu, pihaknya memberikan dukungan sumber daya manusia yang bertugas mendesain dan bengkel produksi untuk tempat pembuatannya. Alat-alat yang
dibuat disesuikan dengan kebutuhan UKM dan daya dukung sumber listrik yang ada di UKM, sehingga alat yang diberikan bisa bermanfaat dan mudah di dalam perawatannya. Dalam kegiatan tahun 2018 ini, tambahnya, pihakn-
ya sudah berhasil membuat alat antara lain 2 unit mesin potong kulit kerang model circle dengan meja stainless dilengkapi dengan kursi tempat kerja yang dirancang dengan konsep ergonomi. Hasil yang didapat untuk
kegiatan tahun 2018 ini kapasitas produksi UKM sudah meningkat 20 %, karena alat produksi yang menggunakan hasil rancangan yang baru. Kemampuan UKM dalam melakukan kontak dagang lewat email, WA dan instagram
lain-lain sudah kelihatan, terbukti dengan adanya beberapa pesanan yang sudah mulai ada untuk UKM. Saat ini pendapatan UKM sudah mulai meningkat sekitar 15 % dari sebelumnya. Untuk itu, pengembangan usaha sudah mulai dengan aneka macam kegiatan antara lain UKM (Lamops) saat ini sudah mendapatkan kontrak tahunan dalam pembuatan plakat/cendra mata berbahan kulit kerang dari Provinsi NTB, UKM Yanto juga sudah menjalin kerjasama dengan toko oleh-oleh mutiara (Gem Pearl) khusus oleh-oleh kulit kerang dan mutiara di sekitar jalur wisata Senggigi. ’’Jadi secara umum UKM merasa sangat terbantu dengan adanya program pembinaan yang diterapkan oleh DRPM RistekDikti,’’ klaimnya. (ham/*)
Kamis, 18 Oktober 2018
Disnak akan Intensif Awasi Keluar Masuk Ternak Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak) Kabupaten Dompu, Ir. Zaenal Arifin, M.Si mengakui minimnya pengawasan atas lalu lintas ternak di daerah. Akibatnya, banyak ternak yang keluar masuk Dompu tanpa terkontrol. Kedepan, pengawasan terpadu akan ditingkatkan, termasuk pada rumah potong hewan (RPH) untuk menghindari pemotongan ternak betina produktif. “Ada laporan, pengawasan ternak tidak terkon(Suara NTB/ula) trol. Saat kita ada (awasi), Zaenal Arifin mereka ndak ada yang lewat. Tapi ketika kita ndak ada, baru banyak yang lewat. Ini juga akibat sudah ditariknya pengawasan di pos – pos pengawasan, termasuk di perbatasan,” kata Zaenal Arifin kepada Suara NTB, Rabu (17/10) kemarin. Untuk kembali mengaktifkan pengawasan di palang bagi keluar masuknya ternak, Zaenal Arifin mengaku, akan mengupayakan peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pihaknya dan melibatkan semua pihak dalam pengawasan. “Kita tidak akan mempersulit, tapi kita ingin agar keluar masuk ternak ini tertib,” katanya. Zaenal juga mengaku, pengawasan juga dilakukan terhadap ternak produktif dari RPH yang ada. Pengawasan ini sudah lama berjalan dan berlangsung efektif untuk menekan penyembelihan ternak betina. “Kalau pengawasan ternak betina, tetap jalan. Kecuali di acara hajatan masyarakat di luar pengawasan kita,” ungkapnya. Saat ini, lanjut Zaenal, pihaknya tengah mendorong peningkatan berat hidup dan kualitas daging untuk ternak sapi yang akan disembelih. Ternak yang akan disembelih didorong untuk dilakukan penggemukan dengan pakan lamtoro dan daging yang dipotong tidak langsung diproses untuk dijual. Tapi ada proses pembekuan selama 12 jam untuk membuat daging berkualitas. “Sistem penggemukan selama 4 bulan menggunakan lamtoro hasil penelitian Unram dengan Massei Universiti, itu terpenuhi mendorong peningkatan kualitas tenak, dan kualitas dagingnya,” katanya. (ula)
SUARA NTB
Halaman 11
KONI Kabupaten Bima Siapkan Bonus Atlet Peraih Medali Porprov Bima (Suara NTB) Komite Olahrga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bima akan memberikan bonus kepada para atlet yang berhasil meraih medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Bendahara Umum KONI Kabupaten Bima, M. Kasman, SH mengatakan pemberian bonus tersebut untuk meningkatkan semangat para atlet dalam mengikuti event empat tahun tersebut. “Semua atlet yang meraih medali akan diberikan bonus. Motivasi ini sebagai penyemangat,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (17/10). Kasman merincikan, atlet
yang meraih emas akan diberikan bonus sebesar Rp10 juta, peraih medali perak diberikan bonus Rp7 juta. Sedangkan medali perunggu mendapat Rp5 juta. Selain atlet bonus juga akan diberikan kepada pelatih masing-masing Rp1 juta. “Ini rincian bonus yang kita berikan PORPROV tahun 2014 lalu. Untuk PORPROV 2018 akan ditingkatkan. Bonus yang
diberikan ini di luar support uang saku, perlengkapan olahraga dan dana lainnya,” katanya. Dikatakannya, dalam ajang PORPOV yang direncanakan digelar Desember 2018 mendatang dan dipusatkan di Kota Mataram, tercatat ada 300 atlet Kabupaten Bima yang diberangkatkan dari 23 cabang olahraga. “PORPROV kali ini Kabupaten Bima tidak mematok
target. Sebagaimana disampaikan Ketua KONI kita saat pelantikan belum lama ini,” terang Kasman. Kendati demikian, pada PORPOV tahun 2014 lalu Kabupaten Bima meraih hasil yang cukup membanggakan. Yakni menempati peringkat lima dari 10 Kabupaten/Kota yang mengikuti event ini. “Dalam PORPROV tahun 2014 lalu medali banyak disumbangkan dari Cabor atletik, catur, tinju dan balap motor. Dalam PORPROV 2018 ini Cabor ini akan tetap menjadi andalan,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
Kasman
Yudi Juara Tenis Meja Divisi II NTB Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Tenis Meja Divisi II digelar di Mataram, 13-14 Oktober lalu. Atlet asal Lombok Timur (Lotim), Yadi keluar sebagai juara satu di kelas tunggal divisi II NTB putra. Sementara juara dua diraih oleh H. Azhar asal Lobar dan juara tiga bersama diraih Imam asal Kota Mataram dan Agus dari Lobar. Ketua Harian Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) NTB, Sudarman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (17/10) kemarin mengatakan kejuaraan tenis meja yang bertema “Ananta Cup” merupakan turnamen tenis meja yang digelar oleh PTMSI NTB setiap tahun sekali. Event yang melibatkan atlet dari kabupaten/kota di NTB tersebut digelar dalam rangka pembinaan atlet tenis meja di NTB. Serta meninjau kemampuan atlet-atlet daerah. “Kejuaraan ini dalam rangka pembinaan atlet. Kita ingin melihat perkembanganan fisik dan teknik tanding masing-masing atlet dari kabupaten-kota di NTB,” ucapnya. Selain mempertandingkan kelas Divisi II turnamen tersebut juga mempertandingkan kelas veteran dan kelas tunggal umum. Untuk juara kelas veteran direbut oleh Gede Malong asal Kota Mataram setelah mengalahkan Jaenudin asal Sumbawa di babak final. Sementara juara tiga bersama diraih oleh H. Saleh dan Kadek yang sama-sama berasal dari Lobar. Selanjutnya, juara di kelas tunggal umum direbut oleh Alvian Hadi asal Lombok Utara. Sedangkan diperingkat dua diraih oleh Danang adalah Kota Mataram, serta juara tiga bersama diraih Ari asal Lombok Utara dan Jihad asal Kota Mataram. (fan)
(Suara NTB/fan)
TES KEBUGARAN - Sejumlah atlet Popwil NTB menjalani tes kebugaran fisik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (17/10).
Ratusan Atlet Popwil Ikuti Tes Kebugaran Mataram (Suara NTB) Sebanyak 100 lebih atlet ikuti Tes Fisik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (17/10) kemarin. Tes fisik tersebut untuk melihat sejauh mana kebugaran atletatlet yang akan membela NTB di Pekan Olahraga Wilayah (Popwil) IV, di Mataram, 22-28 Oktober 2018. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang diwawancara Suara NTB di selasela kegiatan tes fisik atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (17/10) kemarin
mengatakan kegiatan tes fisik itu untuk melihat sejauhmana kebugaran para atlet yang akan membela tim NTB di Popwil 2018. Dalam hal ini Husnanidyati menginginkan kebugaran atlet NTB harus bagus supaya dapat tampil maksimal di Popwil 2018. Popwil IV sendiri akan berlangsung di Mataram, 22-28 Oktober 2018. Dan melibatkan 800 atlet, pelatih dan ofecial dari tujuh provinsi. “Hari ini kita melakukan tes fisik terhadap atlet-atlet NTB yang
akan mewakili NTB di Popwil IV nanti,” ucapnya. Husnanidyati yang biasa Eni mengatakan tes fisik yang akan berlangsung selama dua hari itu melibatkan 165 atlet dan pelatih yang berasal dari 10 kabupaten/kota di NTB. Mereka harus menjalani tes fisik dulu sebelum menjalani program latihan terspusat di Mataram. Maklum selain melaksanan tes fisik atlet, Dispora NTB juga menggelar TC terpusat bagi 165 atlet Popwil. Untuk kegiatan TC terpusat
Pemda KSB Usulkan 18 Ribu Lebih Rumah Terdampak Gempa Taliwang (Suara NTB)Jumlah rumah rusak yang terdampak gempa 19 Agustus lalu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencapai 18 ribu lebih. Jumlah itu berdasarkan data pemerintah KSB yang diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Posisi sekarang jumlah rumah rusak akibat gempa yang kita sudah ajukan ke BNPB untuk dibantu sebanyak 18 ribu lebih,” kata Asisten Ekonomi Pembangungan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (17/10). Ia menjelaskan, 18 ribu rumah rusak yang diajukan ke BNPB untuk dibantu program rehabilitasi itu telah diajukan Pemda KSB dalam 6 tahap. Tahap pertama pemerintah mengusulkan sebanyak 2.081 dan kini dananya telah berada di kas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. “Kalau yang tahap 2 sampai 6 sudah kita usulkan ke BNPB tinggal menunggu persetujuan dan pencairan dananya saja,” urainya. Untuk 2081 tahap pertama ini, dikatakan H, Amry, BPBD KSB selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) anggaran tengah memproses penyaluran dananya ke rekening kelompok masyarakat (Pokmas). Di mana jumlah Pokmas untuk tahap pertama ini sekitar 50 kelompok. “Penyalurannya hari ini selesai. Soalnya besok datang presiden, Pokmas sudah bisa mencairkan dananya,” ujarnya. Ia memaparkan, dana yang masuk ke kas BPBD untuk penerima tahap pertama ini. Bagi rumah rusak berat sebesar Rp25 juta atau 50 persen dari total bantuan yakni Rp50 juta, sementara bagi rumah rusak sedang sebesar Rp25 juta dan rumah rusak ringan masing-masing sebesar Rp10 juta. “Jadi yang
(Suara NTB/bug)
H. Amry Rakhman rusak sedang dan ringan dananya sudah 100 persen ada di kas BPBD. Sementara yang berat baru 50 persen,” timpalnya. Meski bagi rumah rusak sedang dan ringan dananya telah 100 persen di kas rekening BPBD. H. Amry menyatakan, pencairannya nanti tetap akan mengikuti petunjuk teknis (Junknis) yang ditetapkan BPBPD. Di mana untuk pencairan tahap pertama sebesar 50 persen, tahap kedua 30 persen dan tahap berikutnya 20 persen. “Jadi pencairannya tetap bertahap. Sehingga nanti bagi yang rusak sedang dan ringan kalau butuh anggaran lagi baru bisa cairkan yang 30 persen dan 20 persennya. Tapi kalau rumahnya sudah bagus diperbaiki maka sisa dananya otomatis kembali ke kas negara,” tukasnya. Terkait penyederhanaan syarat pencairan bantuan. Amry menjelaskan, pemerintah pusat sudah menerapkannya. Dari 17 syarat, kini tinggal 1 syarat yang harus dipenuhi. “Itu sudah berlaku. Makanya yang sekarang ini bisa cepat kita salurkan ke rekening Pokmas. Karena hanya satu berkas yang pelru ditandatangani,” imbuhnya.(bug)
atlet Popwil dibuka secara resmi oleh Hj. Husnanidyati Nurdin di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (17/10) kemarin. TC terpusat tersebut melibatkan 100 lebih atlet juara Popda bulan Juli lalu. Masing-masing atlet cabor akan TC di beberapa lokasi di Mataram, yakni GOR Turide untuk cabor pencak silat dan voli indoor. Kemudian cabor lainya akan TC di Gelanggang Pemuda, GOR Bulutangkis JBC Ampenan dan di Cakranegara. Tujuan TC terpusat kata Eni
untuk memantapkan persiapan atlet NTB yang akan tampil di Popwil V 2018. Kontingen NTB akan menurunkan 165 atlet dan pelatih untuk mengikuti delapan cabor yang dipertandingkan, yakni sepak bola, sepak takraw, bola basket, bola voli indoor, tenis lapangan, tenis meja, bulutangkis dan pencak silat. Event itu melibatkan 7 provinsi, yakni Jatim, Sulsel, Sultra, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat (NTB). (fan)
Disperindag Tunda Pembangunan Pasar Manggelewa Dompu (Suara NTB) Anggaran pembangunan Pasar Manggelewa terpaksa harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Pasalnya, rencana tersebut masih terkendala pembebasan lahan. Kalaupun tuntas ditangani pemerintah daerah diminta mengajukan surat permohonan ulang. Demikian ungkap Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H Iskandar saat dionfirmasi kejelasan rencana tersebut. “Anggaran sudah kita kembalikan ke pusat karena kendala pembebasan tanah waktu itu,” kata dia di ruang kerjanya. Dijelaskan, lahan awal untuk pembangunan pasar ini memang sudah tersedia, namun karena adanya perluasan untuk jalur penghubung antara pasar lama dan baru sehingga mengenai tanah dan bangunan warga setempat. Upanya pembebasan sudah beberapa kali dilakukan, bahkan mengancu pada ketentuan hukum yang ada. Tetapi memang warga tetap bersikukuh dan meminta uang penggati diatas asosiasi apresal. “Ya mau tidak mau ketimbang kita diikat mulai dari saya sampai ke atas lebih enak kita kembalikan uang kan aman, itupun beban kita uang mukanya sudah dibayar karena orang sudah tender,” ujarnya. Keputusannya untuk mengembalikan anggaran tersebut, lanjut Iskandar, sesuai hasil koordinasi bersama TP4D setempat
yang selama ini memberikan pendampingan. Jika tetap dipaksa membangun dengan mengambulkan keinginan pihak ke tiga untuk perpanjangan waktu pembangunan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah, sebab tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Karenanya, pedagang yang masih beraktivitas di Pasar Soriutu saat ini belum bisa dipindah sampai proses pembebasan lahan dan pembangunan rampung dilakukan. “Apabila sarana dibelakang ini sudah tersedia Pasar Soriutu ini akan diatur, rencana awalnya itu akan dijadikan taman,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M. Si., yang dikonfirmasi sejauh mana hasil upaya yang dilakukan terkait pembebesan lahan tersebut menegaskan, bahwa persoalan ini sudah tuntas diatasi. Yang mana lahan untuk akses jalan masuk milik Rukaya sudah dibebaskan, sedangkan pemilik lahan lain yang juga sebetulnya dibutuhakan pembebasan masih tetap bertahan. “Sebenarnya ada beberapa orang yang mau kita bebaskan tapi yang lain tidak mau lepas jadi kita anggap cukup dengan 20 meter itu untuk jalur masuknya, nah sekarang tinggal Disperindag mengusulkan kembali anggaran itu ke pusat,” pungkasnya. (jun)
Kamis, 18 Oktober 2018
Percepat Proses Rehabilitasi
Tenaga akan Didatangkan dari Luar
Mataram (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani akan mendatangkan tenaga profesional dari luar untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Mataram. Masalah sumber daya manusia dikeluhkan karena menghambat proses pembangunan. “Nanti akan dikirim dari provinsi lain untuk proses percepatan,” kata Puan ditemui Rabu (17/10). Tenaga juga akan dibantu dari Babinsa dan Bhabinkantibmas untuk membantu pekerjaan di lapangan. Puan menyebutkan, sebanyak 433 kelompok masyarakat telah terbentuk dan terverifikasi sesuai surat keputusan Walikota. Ketua Pokmas harus menginformasikan ke anggota mereka bahwa dana telah ada di bank. Persyaratan pencairan uang berdasarkan instruksi Presiden RI Joko Widodo disederhanakan. Dari 17 formulir diperpendek menjadi satu formulir. Namun demikian, 17 persyaratan harus tetap dilengkapi agar rumah segera dibangun. “Persyaratannya adalah masyarakat terdampak gempa harus memiliki rekening di bank,” kata dia. Kepemilikan rekening sambungnya, untuk menjaga uang tetap ada. Sekarang ini, tergantung Ketua Pokmas. Artinya, mereka harus mengikuti prosedur pencairan bantuan Rp25 juta/ KK. “Intinya kalau 1 KK yang selesai harus dibangun. Begitu juga seterusnya 10 KK atau 20 KK,” katanya mencontohkan. Kekeliruan data akan divalidasi dan verifikasi kembali. Puan memastikan data itu tidak boleh ada kesalahan lagi. (cem)
SUARA NTB
Halaman 12
Semua Izin Terbit
Pengerukan Pelabuhan Labuhan Haji Dimulai Selong (Suara NTB) Sempat menjadi bahan pertanyaan panjang dari berbagai kalangan, proyek pengerukan pelabuhan Labuhan Haji, Lombok Timur senilai Rp36,9 miliar, akhirnya dimulai. Rekanan pemenang tender pun sejak beberapa hari lalu telah mendatangkan kapal keruknya. Kabid Pengairan pada Dinas PUPR Kabupaten Lotim, Sosiawan, yang juga kuasa pengguna anggaran (KPA) kepada Suara NTB di Selong, Rabu (17/10) mengatakan, sejak awal proses tersebut melalui pendampingan tim pengawal dan pengamanan pelaksanaan pembangunan daerah (TP4D). ‘’Mempertimbangkan seluruh aspek prosedur dan tahapan yang berlaku. Tahapan sebelum dilaksanakan kegiatan fisik, harus terlebih dahulu dilakukan review design terhadap
produk perencanaan tahun sebelumnya dan dilakukan kegiatan penyusunan dokumen UKL-UPL sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan Pengerukan sesuai dengan Peraturan Menteri No 52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi,’’ katanya. Ouput yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pelabuhan labuhan haji dapat berfungsi sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan. TP4D Kejaksaan Negeri Selong sebagai Pendamping agar kegiatan Penataan Pengerukan Pelabuhan Labuhan Haji dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku. Tahapan review design telah dilaksanakan dan hasil review selanjutnya digunakan sebagai dasar Es-
timate Engineering (EE) untuk pelaksanaan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengerukan Pelabuhan Labuhan Haji. ‘’Berikutnya yakni studi lingkungan berupa Penyusunan Dokumen UKL-UPL sebagai kelengkapan persyaratan pengerukan pelabuhan haji dengan Output berupa Izin Lingkungan. ‘’Proses penyusunan UKL-UPL sampai dengan terbitnya Izin lingkungan pada kenyataannya menghabiskan waktu yang cukup lama, antara bulan Juli sampai Oktober 2018, dan berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan pengerukan Pelabuhan Haji,’’ katanya. Kelengkapan persyaratan izin lingkungan disertai dengan kelengkapan Rekomendasi TKPRD Provinsi NTB, Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Pertimbangan Teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB serta Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB. ‘’Proses penerbitan izin yang cukup lama dimaksud dipengaruhi oleh berbagai tahapan yang mewajibkan untuk dibahas di Tingkat TIM TKPRD dan Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara pada rentang waktu tersebut terjadi bencana alam gempa bumi dan adanya status tanggap darurat bencana yang dikeluarkan Gubernur NTB yang menyebabkan setiap tahapan penerbitan Izin
Lingkungan menjadi terhambat,’’ katanya. ‘’Tetapi kini Izin Lingkungan telah terbit tanggal 5 Oktober 2018,’’ tambahnya. Selanjutnya dilaksanakan permohonan rekomendasi Dumping Area dan Rekomendasi Keselamatan Pelayaran sebagai kelengkapan penandatanganan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) yang akan ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada PM 52 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa SIKK untuk kegiatan pengerukan dalam area pelabuhan pengumpan lokal ditandatangani oleh Bupati. Kajian teknis dari Kantor Distrik Navigasi Kelas II
Benoa telah didapat serta rekomendasi Keselamatan Pelayaran oleh Kepala UPP Pelabuhan Labuhan Lombok tertanggal 16 Oktober 2018. ‘’Kini kita mulai keruk pelabuhan dengan waktu pelaksanaan 70 hari kalender,’’ katanya. Pelaksanaan pekerjaan pengerukan yaitu kontrak harga satuan dan kontrak tahun tunggal. ‘’Kita berdoa bersama agar pelaksanaan pekerjaan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti dan pelabuhan Labuhan Haji dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan diharap berfungsi sebagai gerbang peningkatan pendapatan daerah serta memperkuat ekonomi rakyat,’’ tandasnya. (038/*)
RUPA-RUPA
SALON
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 18 Oktober 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
Kamis, 18 Oktober 2018
SUARA NTB
RADIO
Halaman 14
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 18 Oktober 2018
Awal Terungkapnya Kasus Fee Proyek Dana Rehabilitasi Pascabencana Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram membongkar borok perilaku oknum legislator Lingkar Selatan. Pengungkapan kasus fee proyek rehabilitasi pascabencana bagai gunung es. Rupanya, kasus itu satu dari berbagai modus yang terungkap. Selain permintaan-permintaan duit untuk keperluan lain. Mengutip surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan terdakwa H. Muhir di Persidangan Selasa (16/10) lalu, yang menyebut terdakwa sering meminta uang kepada para kepala OPD lingkup Pemkot Mataram untuk keuntungan pribadi. Kasi Pidsus Kejari Mataram, Anak Agung Gde Putra menyebutkan hal ihwal itu yang membuat terungkapnya kasus fee proyek pascabencana. Korbannya antara lain, kalangan eksekutif khususnya Dinas Pendidikan Kota Mataram. “Juga ada laporan masyarakat terkait perbuatan terdakwa yang sering meminta uang kepada ASN Pemkot Mataram dalam rangka promosi dan penempatan jabatan yang kisarannya bervariasi,” kata Putra. Modus lainnya seperti meminta uang untuk keperluan tugas keluar kota, serta pengesahan APBD dan APBD-P. Contoh yang terbongkar soal fee proyek rehabilitasi SD/SMP di Kota Mataram yang terdampak gempa Lombok lalu. Mantan Kadisdik Kota Mataram, H Sudenom salah satu yang merasakan pengalaman itu. Sudenom yang menjadi saksi dalam kasus itu, selalu merasa takut dan tertekan setiap terdakwa menelepon. Ketika terdakwa Muhir memberitahukan pembahasan anggaran di Dewan, karena dapat dipastikan terdakwa akan meminta sejumlah uang. Tak hanya itu, Sudenom juga merasa apabila terdakwa tidak diberi uang maka Disdik bakal kena getahnya di setiap rapat Komisi IV yang notabene membidangi Pendidikan. Secara terpaksa, Sudenom menyiapkan uang yang diminta terdakwa. Kiprah Muhir terbongkar sejak Kamis (13/9) petang. Muhir meminta fee proyeknya yang pada malam hanya menagih Rp1 juta. Keesokan harinya, Jumat (14/9) pagi, di sebuah warung di Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram, ada penyerahan uang lagi sebesar Rp30 juta. Saat itu serah terima uang dilakukan PNS bawahan Sudenom, Tjatur Totok Hadianto dengan Muhir. Bersamaan pula jaksa Kejari Mataram melakukan operasi tangkap tangan. (why)
Libatkan Babinsa Dari Hal. 1 mengunjungi korban gempa di Lingkungan Pengempel Indah Mataram, Rabu (17/10). Namun tak disebutkan jumlah personel Babinsa yang dilibatkan. Untuk memaksimalkannya, Bhabinkamtibmas dari unsur kepolisian juga dilibatkan untuk melapisi kekuatan Babinsa. Sebagaimana tugasnya, fasilitator adalah jembatan penghubung antara kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk tiap desa dan kelurahan terdampak gempa dengan rekompak dari Kementerian PUPR. Sebenarnya ada 135 fasilitator yang sudah direkrut BNPB. Mereka dibutuhkan untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis komunitas di Lombok dan Sumbawa. Menurut Panglima, tugas fasilitator dari TNI nanti tidak hanya membantu berkomuni-
kasi dengan kedua pihak, tapi juga berkomunikasi dengan masyarakat. Tujuannya untuk membantu percepatan proses realisasi hunian rumah. Baik jenis rumah instan sederhana sehat (Risha) dan rumah instan konvensional (Riko). Panglima TNI juga menanggapi soal ditariknya ratusan pasukan dari Lombok dan Sumbawa, lantas digeser ke Sulawesi Tengah untuk membantu korban di Sigi, Donggala dan Palu. Panglima TNI menjamin tidak ada pengaruhnya bagi penanganan gempa. Personel yang ada dianggap sudah cukup maksimal membantu sejak perataan bangunan sampai membantu hunian baru tahan gempa. ‘’Sebab yang ditarik kan personel dari tim kesehatan. Itu sudah dipertimbangkan semuanya,’’ kata Panglima TNI. (ars)
Hati-hati Angkat Pejabat Dari Hal. 1 usai menghadiri pelantikan empat Kepala OPD di Kantor Gubernur, Rabu (17/10) siang. Menurutnya, jika ada pejabat struktural yang diberikan jabatan, kemudian menyandang status tersangka maka pasti tak akan maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Di satu sisi dia akan sibuk mengurus dirinya yang sedang menghadapi proses hukum. Di sisi yang lain harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat struktural. Selama ini, kata Mahalli, bagi oknum pejabat yang sudah menjadi tersangka dalam sebuah kasus hukum, maka dicopot dari jabatan struktural. ‘’Sebaiknya ditunda dulu. Kan ada orang jadi pejabat sudah jadi tersangka diistirahatkan dulu. Supaya fokus menghadapi persoalan hukumnya,’’ saran Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini. Mengenai kebijakan yang diambil gubernur untuk mengangkat TGP2D menjadi staf ahli, Mahalli mengatakan harus dihargai. Sepanjang mereka yang diangkat sedang tidak bermasalah hukum. Ia mengatakan, para anggota TGP2D yang akan diangkat menjadi staf ahli harus menampakkan kerja keras mereka. Serta mengurangi kesalahan masa lalu. ‘’Pemimpin masa lalu menonjobkan mereka karena ada salah. Di antara mereka ada kepala dinas. Ketika
rapim ditanya sesuatu, masa ada yang menjawab mohon maaf karena belum diupdate infomasinya oleh Kabid. Ada juga kepala dinas, ini segera hari ini. Mereka mengatakan siap. Tapi tak dikerjakan,’’ tandas Mahalli. Tiga anggota TGP2D yang tersisa saat ini adalah Ir. Andi Pramaria, M. Si, Dra. T. Wismaningsih dan Ir. H. Azhar, MM. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi mengenai ada salah satu anggota TGP2D yang akan diangkat menjadi staf ahli telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus perizinan di Hutan Lindung Sekaroh mengatakan proses hukum yang bersangkutan sudah cukup lama. ‘’Itu kan proses sudah lama. Nanti saya akan coba tanyakan kelanjutannya. Karena tak ada perkembangannya,’’ kata gubernur. Terpisah, Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan pemberitahuan tertulis dari aparat penegak hukum bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga pengangkatan yang bersangkutan menjadi staf ahli kemungkinan akan tetap dilakukan. Terlebih, kata Fathurahman,Pemprov mendapatkan pendampingan dari Kemendagri. (nas)
Dana Aspirasi Dewan Diusut Kejaksaan Dari Hal. 1 dengan jatah rata rata untuk ditanam di atas areal 40 hektar. Namun petani dan kelompok masyarakat menolak dan berujung unjuk rasa ricuh di Kantor Distan Kabupaten Bima. Pengadaan bibit bawang
merah juga diduga bermasalah. Bibit bawang merah tahun 2015, diduga bermasalah dan bahkan untuk pengadaan bantuan bibit bawang tahun 2016 juga terindikasi bermasalah. Kasus ini sebelumnya diusut Ditreskrimsus Polda NTB. (ars)
Halaman 15
Jokowi Kembali Dijadwalkan Kunjungi Korban Gempa Lombok – Sumbawa Mataram (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berkunjung ke NTB, Kamis (18/10) hari ini. Presiden dijadwalkan akan mengunjungi korban gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Lombok Timur (Lotim). Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini untuk memastikan perintahnya terlaksana kaitan dengan percepatan pemulihan pascabencana. “Presiden datang kemari, beliau akan melihat apakah perintah sudah dilaksanakan. Perintahnya itu adalah bahwa pemulihan harus dilakukan secepat-cepatnya,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei dikonfirmasi di sela-sela rapat koordinasi di Kantor Gubernur, Rabu (17/10) sore. Ia mengatakan sesuai perintah Presiden, pembangunan rumah warga korban gempa harus dipercepat. Masyarakat korban gempa jangan terlalu
lama tinggal dalam situasi kedaruratan. “Itu perintahnya,” terang Willem. Untuk mengimplementasikan perintah Presiden tersebut, maka pembangunan rumah warga korban gempa harus dipercepat. Ia mengatakan, Presiden melihat pembangunan rumah warga korban gempa masih lambat. “Oleh karena itu memerintahkan Kepala BNPB dan semua kementerian/lembaga terkait, untuk segera melaksanakan percepatan. Ini akan dilakukan dengan cepat. Pang-
lima TNI akan hadir di sini, Kapolri akan hadir di sini akan mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendampingi masyarakat segera membentuk Pokmas,” ucapnya. Dengan adanya Pokmas, maka pencairan bantuan akan dapat dilakukan. Apalagi sekarang persyaratannya dipangkas. Setelah bantuan dicairkan maka masyarakat dapat memulai pembangunan rumah. Ia menyebut, saat ini baru terbentuk sekitar 500 Pokmas pada tujuh kabupaten/kota terdampak gempa. Pemda kabu-
paten/kota didesak segera memfasilitasi masyarakat korban gempa untuk membentuk Pokmas. Sehingga bantuan dapat segera dicairkan. “Kalau Pokmas semua sudah dibentuk di SK kan maka itu bisa dicairkan. Karena uang itu sudah ada di buku tabungannya. Untuk bahan bangunan sudah siap semua. Yang menghambat kita pangkas. Sehingga perintah Presiden bisa dilaksanakan,” tandasnya. Berdasarkan data dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai perbankan yang ditunjuk pemerintah pusat menyalurkan dana bantuan stimulan, sebanyak 10.791 buku tabungan atau penerima bantuan sudah ada dananya di masing-masing rekening penerima. Dengan rincian, Kota Mataram 1.355 unit rumah, Lom-
bok Barat 379 unit, Lombok Utara 1.478 unit, Lombok Tengah 799 unit, Lombok Timur 1.917 unit, Sumbawa 1.067 unit dan Sumbawa Barat 2.081 unit. Data jumlah rusak yang sudah masuk ke BRI untuk diproses mendapatkan bantuan stimulan sebanyak 169.412 unit. Buku tabungan yang sudah terbit sebanyak 85.959 buah. Sedangkan buku tabungan yang belum terbit sebanyak 83.453 buah. Dari 10.791 unit rumah yang sudah siap dananya di BRI, jumlah Pokmas yang terbentuk baru 472 dengan jumlah 3.665 KK. Dengan rincian Kota Mataram 9 pokmas, Lombok Barat 11 Pokmas, Lombok Utara 5 Pokmas, Lombok Tengah 43 Pokmas, Lombok Timur 176 Pokmas, Sumbawa 35 Pokmas dan Sumbawa Barat 193 Pokmas. (nas)
Jaksa Berharap KPK Pantau Sidang OTT Dewan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram berharap KPK turun tangan memantau sidang kasus dugaan pemerasan oknum anggota DPRD Kota Mataram. Hasil pantauan bisa jadi bahan memperkuat penuntutan dan pembelaan ketika kasus sampai ke tingkat banding atau kasasi. Permintaan sudah dilayangkan Kejari Mataram kepada KPK melalui tim perekam sidang Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram). Koordinator perekam persidangan FH Unram, Joko Dumadi, SH.,MH Rabu (17/ 10) membenarkan ada permintaan dari kejaksaan. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Deputi Informasi dan Data KPK dan disetujui. “Deputi menyetujui soal permintaan perekam per-
sidangan kasus OTT oknum dewan ini,” kata Joko. Sebenarnya, tanpa permintaan pun, sidang tersebut akan tetap dipantau. Beberapa alasan yang menguatkan, seperti keterlibatan oknum anggota dewan sebagai pelaku dugaan pemerasan terhadap kontraktor dan mantan Kadisdik Sudenom. Alasan kedua, terdakwa dijerat kaitannya dengan dana rehabilitasi gedung SD SMP yang rusak akibat gempa. Alasan berikutnya, perkara ini jadi perhatian luas masyarakat. “Dari sayarat itu saja sudah memenuhi untuk pemantauan,” jelas Joko. Ada dua opsi pemantauan, pertama pesetujuan dan petunjuk dari KPK atau pemantauan inisiatif dari tim FH Unram. Khusus untuk pemantauan atas petunjuk KPK, alat yang digunakan sama dengan pros-
es pemantauan sebelumnya. Produk pemantauan diserahkan ke KPK sebagai bahan supervisi. Sementara pemantauan inisiatif, akan dilakukan oleh tim FH Unram untuk dikaji secara internal dan pembahasan tindaklanjut. “Tapi untuk dua pemantauan ini, alatnya beda. Tapi sumber alatnya sama dari KPK juga,” kata Joko. Tinggal dilakukan pembahasan secara internal untuk teknis proses pemantauan sidang yang sudah dimulai Senin (15/10) lalu itu. Sebab tim sebelumnya baru saja tuntas memantau perkara merger PT. Bank BPR NTB. Permintaan diakui sudah diajukan Kejari Mataram ke KPK melalui tim perekam persidangan FH Unram. “Sudah kita ajukan permintaan ke KPK. Nanti tim yang akan turun dari perekam
Disalurkan, Bantuan untuk Sarana Penunjang Pembelajaran Mataram (Suara NTB) – Bantuan data untuk pembelian sarana penunjang pembelajaran dalam kondisi darurat sudah diserahkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pedidikan (LPMP) NTB. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Total bantuan mencapai Rp385 juta untuk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si.,LPMP NTB memberikan bantuan dana untuk pembelian sarana dan penunjang pembelajaran dalam kondisi daruat kepada 70 sekolah di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Masing-masing sekolah mendapatkan dana Rp5.500.000. “Setelah melaksanakan bimbingan teknis pembelajaran dalam kondisi darurat terhadap 400 orang guru dan kepala sekolah, LPMP NTB memberikan bantuan dana untuk pembelian sarana penunjang pembelajaran,” kata Minhajul. Ia merincinkan, penggunaan dana itu sebanyak
(Suara NTB/dok)
Minhajul Ngabidin Rp5 juta untuk pembelian sarana penunjan. Sementara Rp500 ribu untuk penyusunan laporan. Total dana untuk seluruh NTB sebanyak Rp1.250.000.000. Untuk sasaran Pulau Lombok akan segera menyusul. “Semoga bantuan ini bermanfaat,” ujar Minhajul. Selain itu, bantuan uang tunai bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dari Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak Rp11.256.000.000. Bagi GTK berstatus PNS akan mendapatkan bantuan sebanyak Rp1.5 juta per bulan selama enam bulan. Sedangkan bagi GTK Non PNS mendapatkan bantuan sebanyak Rp2 juta per bulan selama enam bulan Total bantuan uang tunai bagi GTK di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp5.851.500. 000, sedangkan di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp5.405.500.500.000.GTK terdampak di Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.106 orang, dengan rincian sebanyak 583 GTK Non PNS, dan 523 GTK PNS. Sementara GTK terdampak di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1.056 orang, denngan rincian sebanyak 435 GTK non PNS dan 621 orang merupakan GTK PNS. “Total 2.162 GTK terdampak,” sebut Minhajul. Sementara itu berdasarkan data Kemendikbud sampai dengan 8 Oktober, sekolah terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 193 sekolah. Dan sebanyak 20.775 siswa terdampak gempa bumi di dua Kabupaten itu. (ron)
Pemprov Tegaskan Pengiriman Mahasiswa ke Luar Negeri Tak Gunakan APBD Dari Hal. 1 Koordinator Program Beasiswa NTB, Irwan Rahadi mengatakan, awalnya program ini banyak yang meragukan. Ia mengatakan, dalam waktu yang sangat singkat, mampu dilakukan seleksi terhadap belasan mahasiswa yang sekarang lolos seleksi untuk kemudian dikirim kuliah ke Polandia. Dikatakan, seleksi dibuka
13-18 September lalu. Jumlah peserta yang mendaftar 353 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 93 orang lolos seleksi administrasi. Kemudian yang lolos seleksi wawancara 20 orang. Dari 20 orang tersebut, sebanyak 19 orang yang dikirim untuk tahap pertama. Mereka akan kuliah S2 di dua universitas di Polandia. Yakni 5 orang di Collegium Civitas dan 14 orang di Vistula Group University. Sebanyak 2 orang mengam-
bil jurusan Master of Computer Engineering, 1 orang Master of Energy Management, 3 orang Master of International Peace and Conflict Studies, 4 orang Master of International Relation, 2 orang Master of Management dan 7 orang mengambil jurusan Master of Tourism and Recreation. ‘’Beasiswa gelombang kedua, awal tahun depan. Gelombang III pada semester ganjil,’’ jelasnya. (nas)
persidangan FH Unram,” kata Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH kemarin. Harapannya, dengan perekam persidangan ini akan dijadikan bukti untuk menguatkan tuntutan. Dalam dinamika persidangan, diyakininya akan berkembang ke fakta
baru. Dari fakta baru yang terungkap ini, akan disisipkan dalam tuntutan. Jika salah satu pihak banding setelah vonis, bahan sama juga akan disisipkan sampai dengan kasasi. “Fakta persidangan itu penting untuk jadi bahan kami di persidangan nanti,” jelasnya. (ars)
Bali Siap Bersinergi Kembangkan Pariwisata Sunda Kecil Dari Hal. 1 ujar Ketua DPD PDIP NTB, kepada Suara NTB, Rabu (17/10). Tawaran Gubernur Bali ini, diyakini Rachmat akan disambut bagus oleh Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah. Karena ia mengetahui, terobosan yang dilakukan Gubernur NTB yang baru sebulan dilantik ini sangat luar biasa. Sinergi Sunda Kecil ini, bisa menjadi sebuah terobosan. Dr.Zul dalam pengamatan Rachmat, mengawali tugasnya memimpin NTB tidak banyak retorika. ‘’Yang ada kerja, kerja dan kerja. Dr.Zul tidak banyak retorika. Ini cara memimpin yang sangat bagus,’’ pujinya. Rachmat akan segera bertemu dengan Gubernur NTB untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan Gubernur Bali. ‘’Saya akan segera bertemu dengan Gubernur NTB, untuk menyampaikan tawaran sinergi dari Pemprov Bali di bidang pariwisata, termasuk sektor pertanian dan lainnya,’’ ujar Rachmat Potensi Pulau Dewata, Provinsi NTB, dan NTT yang merupakan kawasan Sunda Kecil menurut Rachmat, sangat luar biasa. Tiga provinsi ini memiliki potensi besar untuk lebih berkembang melalui saling sinergi mendukung perkemba-
ngan masing-masing daerah. Bali, NTT dan NTB memiliki potensi alam yang cukup besar. Untuk itu, perlu dieksplorasi lagi, khususnya di sektor pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepulauan yang ada di wilayah Sunda Kecil, dengan keragaman budaya yang unik dan kekayaan destinasi wisata seperti wisata alam, wisata rohani, serta etnik hampir dimiliki oleh seluruh kabupaten/kota, juga merupakan salah satu pilar pemberdayaan ekonomi rakyat yang telah terbukti. Peran kepariwisataan dari tahun ke tahun terasa sangat penting dalam pembangunannya secara keseluruhan. Karena industri ini bisa memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi pertumbuhan ekonomi domestik dan untuk kesejahteraan rakyat. Banyak hal yang bisa dikerjasamakan selain pariwisata, seperti pertanian, perkebunan, pemberdayaan UKM serta investasi. Dengan pengembangan kapasitas ekonomi di kawasan Sunda Kecil pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi Sunda kecil ini diyakini Rachmat akan memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat. (*)
Pembangunan Rumah Korban Gempa Butuh Waktu Hingga Dua Tahun Dari Hal. 1 Dari semula 17 persyaratan, sekarang sudah bisa disederhanakan menjadi satu lembar saja yang ditandatangani Ketua Pokmas dan PPK BPBD kabupaten/kota. Penyederhanaan itu kata Puan tetap 17 persyaratan dalam satu lembar. ‘’Orang tersebut harus punya rekening di bank. Dan itu sekarang ini berjalan dengan baik. Rekening individu nantinya akan ditransfer ke rekening Pokmas. Yang bertanggung jawab mencarikan solusi, memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang memilih untuk membangun rumah tahan gempa,’’ tandasnya. Berdasarkan data dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai perbankan yang ditunjuk pemerintah pusat menyalurkan dana bantuan stimulan, sebanyak 10.791 buku tabungan atau penerima bantuan sudah ada dananya di masing-masing rekening penerima. Dengan rincian, Kota Mataram 1.355 unit rumah, Lombok Barat 379 unit, Lombok
Utara 1.478 unit, Lombok Tengah 799 unit, Lombok Timur 1.917 unit, Sumbawa 1.067 unit dan Sumbawa Barat 2.081 unit. Data jumlah rusak yang sudah masuk ke BRI untuk diproses mendapatkan bantuan stimulan sebanyak 169.412 unit. Buku tabungan yang sudah terbit sebanyak 85.959 buah. Sedangkan buku tabungan yang belum terbit sebanyak 83.453 buah. Dari 10.791 unit rumah yang sudah siap dananya di BRI, jumlah Pokmas yang terbentuk baru 472 dengan jumlah 3.665 KK. Dengan rincian Kota Mataram 9 pokmas, Lombok Barat 11 Pokmas, Lombok Utara 5 Pokmas, Lombok Tengah 43 Pokmas, Lombok Timur 176 Pokmas, Sumbawa 35 Pokmas dan Sumbawa Barat 193 Pokmas. ‘’Dari 472 Pokmas yang sudah ada di tujuh kabupaten/kota sudah bisa melakukan pencairan dimulai dari kemarin sampai seterusnya. Mulai besok Pokmas sudah bisa mencairkan uangnya,’’ tandas Puan. (nas)
Mendagri Pertanyakan Penggantian Sekda, Kadis PUPR, Inspektorat, Dikbud dan BKD Dari Hal. 1 ‘’Ketika pertama kali saya ketemu Presiden, ketemu Pak Mendagri, pertama ditanya ke saya Pak Doktor, kapan ganti Sekda. Kemudian yang kedua, yang diganti itu Kepala Dinas PU (PUPR), Inspektorat, Dikbud dan BKD. Saya kaget juga,’’ kata Dr.Zul. Rupanya, kata Dr. Zul setiap gubernur baru, biasanya yang diganti terlebih dahulu adalah pejabat yang menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut. Artinya, jika gubernur mau mengganti pejabat, maka bisa kapan saja. ‘’Tapi saya mengatakan kepada beliau (Mendagri), tim di
NTB itu kompak. Semuanya tenang. Oleh karena itu yang perlu diisi (OPD) yang kosongkosong saja. Karena tiga (OPD) ini, area NTB sangat butuh segera,’’ jelas orang nomor satu di NTB ini. Menurut Dr. Zul, Pemprov memerlukan Kepala Dinas Kesehatan yang definitif. Kepala dinas yang punya akses di tingkat pusat. Apalagi pascabencana saat ini, Dinas Kesehatan butuh pejabat yang memahami masalah kesehatan. ‘’Kedua, tentang pemberdayaan perempuan. Banyak yang menderita dalam bencana, yaitu perempuan dan anak-anak. Tadinya Ibu Har-
tina, tapi Ibu Menterinya minta Pak Imhal. Saya kira Pak Imhal punya tugas yang tak ringan,’’ kata gubernur. Kemudian Dinas Perpustakaan dan Arsip, dipandang punya peran yang sangat penting memberikan trauma healing kepada korban gempa. Untuk itu, ia meminta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip bekerja keras mendatangi semua tempat pengungsian warga. ‘’Distribusikan apa yang bisa dilakukan Dinas Perpustakaan. Juga Bu Hartina yang akan membantu saya sehari-hari dalam banyak hal,’’ imbuhnya. Gubernur menambahkan, Kemendagri juga memberikan
lampu hijau untuk pengangkatan anggota TGP2D menjadi staf ahli. ‘’Tidak masalah, nanti kita lihat semuanya. Supaya kita bekerja kompak, supaya gerak Pemda bisa dirasakan oleh masyarakat,’’ tandasnya. Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri melihat pejabat yang dilantik tersebut akan mampu melakukan akselerasi. ‘’Saya rasa ini langkah yang cukup cerdas,’’ katanya. Setelah pelantikan, kata Mahalli tinggal mengingatkan pejabat yang baru dilantik. Bahwa mereka harus sadar. Bahwa mereka adalah pembantu gubernur, mereka harus bekerja keras untuk menghasilkan apa yang menjadi target
gubernur dan wakil gubernur. Jadi loyalitas mereka terhadap amanah yang sudah diberikan. Kita sama mengetahui kondisi daerah kita, lalu keperluan daerah kita dengan kondisi seperti ini apa. Kan jelas sekali,’’ kata Politisi Demokrat ini. Ia mengatakan, pejabat yang dilantik punya masa lalu masing-masing sehingga mereka dijadikan staf ahli. Mereka harus belajar dari masa lalu. Dan masa lalu merupakan tempat belajar dan berguru. ‘’Kan dulu mereka ini pejabat, kepala dinas. Lalu dijadikan staf ahli. Yang jelas ada beberapa pejabat tiba-tiba dinonjobkan,’’ tandasnya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 18 Oktober 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
BKKBN Bersama Mitra Gencarkan Sosialisasi Pengendalian Penduduk Mataram (Suara NTB) Perwakilan BKKBN Provinsi NTB kembali gencar melakukan sosialisasi pentingnya pengendalian penduduk bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI serta stakeholder terkait. Setelah sebelumnya sosialisasi digelar di pondok-pondok pesantren Lombok Timur, kali ini digelar di daerah yang cukup besar terkena dampak bencana gempa bumi, tepatnya di desa persiapan Pansor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (15/10). “Kami memiliki program pelayanan KB pascagempa di lokasi pengungsian. Kami menyediakan pelayanan KB gratis jika bapak-bapak
atau ibu-ibu ada yang ingin ber KB. Dengan KB bisa meningkatkan kesehatan para ibu, meningkatkan kecantikan ibu dan meningkatkan sumberdaya manusia,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripudin. Selain itu menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dra, Hj. Ermalena, jumlah penduduk perlu dikendalikan. Agar generasi yang dihasilkan itu sehat dan berkualitas. Dengan cara mengatur usia pernikahan, perempuan idealnya menikah di usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun. “Jika anak menikah di usia dini akan beresiko menghasilkan anak yang tidak normal. Seperti stunting atau anak yang bertubuh pendek. Stunting ini mengakibatkan otak anak tidak bisa tumbuh secara maksimal,” ujarnya. Kondisi saat ini di Desa Pansor pascagempa menurut kepala Desa Pansor, Kayadin, S.Pd, sebanyak 601 rumah rusak berat. Bangunan beton semua roboh sisanya hanya bangunan yang terbuat dari kayu. Termasuk 17 fasilitas umum juga rusak seperti masjid dan
kantor desa. Masyakat desa saat ini masih banyak yang tidur di tenda-tenda pengungsian. Masih banyak membutuhkan bantuan-bantuan termasuk pelayanan KB gratis. “Masyarakat kami dulunya sering bilang banyak anak banyak rezeki. Namun sekarang banyak yang bilang banyak anak kekurangan tempat tinggal. Di sinilah program KB akan berjalan”, ujarnya. Sehingga di kecamatan Kayangan saat ini gencar-gencarnya melakukan program pelayanan KB gratis. Karena sebelumnya banyak yang takut atau tidak mau menggunakan MKJP karena alasan biaya. Caranyapun mudah, tak perlu bersurat dulu, jika ada yang ingin ber KB cukup dengan berkomunikasi dengan pemerintahan setempat maka akan dilayani, secara bersurat bisa menyusul. Dengan pengendalian penduduk dan KB, kita akan siap menghadapi bonus demografi yang puncaknya tahun 2020 sampai 2030 mendatang. Bonus demografi merupakan jendela peluang yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Dan bonus demografi terjadi hanya sekali seumur sebuah negara. (*)
Hj. Ermalena berada di tengah tengah peserta sosialisasi saat membawakan materi sosialisasi
Hj. Ermalena
Suasana dialog interaktif yang sangat cair. Tampak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripudin saat menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi
Salah seorang peserta sosialisasi sedang mengajukan pertanyaan kepada narasumber dalam sesi dialog
Ketua PKK NTB Minta Perkuat Asuh Anak Giri Menang (Suara NTB) Usai dilantik beberapa waktu lalu, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah untuk kali pertama mengunjungi wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam rangka silaturahmi sekaligus memberikan pengarahan pelaksanaan 10 program PKK. Kedatangan Ketua TP-PKK NTB dan rombongan diterima Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid didampingi Ketua TP-PKK Lobar, Hj. Khairatun di halaman Pukesmas Suranadi, Rabu (17/10). Rombongan berkesempatan mengunjungi stand aneka cemilan hasil binaan PKK Lobar, meninjau pemasangan implant serta mengunjungi TK-PAUD Dwi-Jendra Suranadi. Di lokasi tersebut, Bunda PAUD Provinsi NTB ini berdialog dan memberikan bantuan berupa alat bermain kepada anak anak PAUD. Dalam kesempatan itu, Hj. Niken menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan kemajuan program yang ada di Pemkab Lobar. Hingga saat ini salah satu program pusat yakni Kampung KB telah berjalan dengan baik di Lobar. Tercatat sudah ada 21 dusun yang dicanangkan sebagai Kampung KB. Pembentukan Kampung KB, terutama di wilayah miskin, padat penduduk, wilayah tertinggal, wilayah terpencil, dan wilayah nelayan. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.”Program asuh anak dan remaja yang merupakan tanggungjawab kita semua sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang baik. Dan itu saya harapkan bisa dilakukan oleh semua lini terutama semua pengurus PKK yang ada di Lombok Barat untuk menyampaikan, memberikan perhatian kepada anakanaknya,” kata Hj. Niken. Tidak lupa Hj. Niken meng-
ingatkan pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dimulai dari mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dia mengingatkan agar semua kader-kader PKK di desa-desa untuk memulai menjaga kesehatan dimulai dengan menjaga tangan tetap bersih agar penyakit tidak terbawa ke dalam tubuh. Niken memuji upaya Pemkab Lobar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkembangan UMKM yang ada di Lobar. Termasuk kemajuan dan perkembangan Koperasi di Lobar. “Upaya peningkatan penghasilan keluarga untuk
bisa memasyarakatkan dan menghidupkan koperasi-koperasi, untuk di Lombok Barat kayaknya sudah banyak dibangun koperasi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian,” tambahnya. Bupati H. Fauzan Khalid mengakui TP-PKK memiliki peran yang besar untuk menyukseskan program pemerintah. Oleh karena itu setiap program di masing-masing OPD selalu melibatkan peran serta TP-PKK. “Alhamdulillah TP-PKK Kabupaten Lombok Barat selama ini sudah menunjukkan perannya mengawal dan ikut mendor-
ong, bahkan menyukseskan semua program kerja di Kabupaten Lombok Barat khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas PKK,” ungkap bupati. Selain terus menggalakkan program Kkampung KB milik pemerintah pusat, Pemkab Lobar juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendirikan fasilitas kesehatan. Hingga saat ini Pemkab Lobar sudah memiliki 19 Puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Salah satu tujuannya untuk mengatasi kasus gizi buruk yang masih menjadi isu nasional belakangan ini. (her)
Foto bersama para pemenag undian doorprize bersama para narasumber seusai pelaksanaan acara