Edisi 18 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 18 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 182 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal Data SIKP

OJK Ditantang Pastikan Penyaluran KUR Tepat Sasaran Mataram (Suara NTB) Ketimbang mempersoalkan kevalidan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB ditantang untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah ini tepat sasaran. Sebagai regulator, OJK berperan untuk memastikan perbankan taat menyalurkan KUR dan tepat sasaran. ‘’OJK sebagai regulator, dia juga harus melihat bank itu taat atau tidak dalam menyalurkan kreditnya. Mana kredit yang dalam skala KUR, mana yang bukan skala KUR. Mana yang

”

sesuai dengan kebijakan KUR, mana yang tidak. Itu fungsi regulator, harus melihat dari dua sisi,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., MBA ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/10) s i a n g kemarin.

Bersambung ke hal 15

Apa sih yang dimaksud tidak valid?

Kalau tidak valid karena di SIKP dimasukkan hanya sekali datanya.

Terus kenapa sekali memasukkan data?

Taukhid (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

TIBA - Peserta Konferensi Internasional alumni Al Azhar Mesir dan Multaqa Nasional IV alumni Al Azhar Mesir sebagian besar sudah tiba di Mataram. Tampak sebagian peserta diterima Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi.

TO K O H Tagih Kredit Macet

KO M E N TTAA R

PARA peserta Konferensi Internasional alumni Al Azhar Mesir dan Multaqa Nasional IV alumni Al Azhar Mesir sebagian besar sudah tiba di NTB. Kedatangan peserta konferensi yang rencananya diikuti sekitar 400 orang dari berbagai Nega-

Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), dijadwalkan akan mengadakan jamuan makan malam kepada seluruh peserta dan delegasi. Dalam acara jamuan makan malam tersebut, selain diisi kegiatan ramah tamah dan santap

malam bersama, Gubernur TGB dijadwalkan akan menyampaikan sambutan selamat datang dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan undangan oleh Prof.

Dr. Abdul Fadhil El-Qoushi (Mesir).

Bersambung ke hal 15

Kasus Merger BPR

Tentukan Status Tersangka, Pidsus Agendakan Gelar Perkara Hendrik Selalau (Suara NTB/dok)

Putuskan Sengketa Tapal Batas MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah memutuskan sengketa tapal batas antara Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng) yang terletak di Nambung.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 93 Tahun 2017.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/10) membenarkan hal tersebut. Namun, ia enggan membeberkan isi dari keputusan M e n d a g r i tersebut.

Bersambung H. Wirajaya Kusuma ke hal 15 (Suara NTB/dok)

ra sebagian diantaranya telah tiba di Mataram pada hari Senin (16/10).

Pada Selasa (17/10), seluruh peserta/delegasi dari berbagai negara diperkirakan sudah tiba di Mataram.

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul

perkara.

Mataram (Suara NTB) ‘’Nanti apakah ada kesimpulan penetapan Penyidikan kasus merger PT. BPR NTB mendekati rampung. Tim Pidana Khusus (Pid- tersangka dalam kasus ini, kita lihat. Akan tersus) Kejati NTB, mengagendakan ekspose in- gantung keputusan ekspose,’’ sebut Dedi Irawan.

Ekspose kali ini merupakan yang kedua, ternal untuk penetapan tersangka. ketika sebelumnya status kasus dinaikkan Kasi Penyidikan Pidaus Kejati NTB, dari penyelidikan ke penyidikan. SedanZulkifli Said, SH.,MH melalui Juru Bigkan pada ekspose kali ini, menurut cara Kejati NTB Dedi Irawan, SH, MH Dedi, untuk mematangkan hasil penymenyebut, gelar perkara rencananidikan sebagai dasar penentuan terya pekan ini. ‘’Dalam beberapa hari sangka jika memang alat bukti dinyake depan, kita memang agendakan takan cukup oleh forum ekspose. gelar perkara,’’ jelas Dedi Irawan.

Terakhir yang diperiksa sebelum eksGelar perkara internal akan pose adalah mantan Kepala Biro Ekonomi dipimpin Aspidsus, Ery ArianSetda NTB Dr.H. Manggaukang Raba. syah Harahap, SH, untuk memDitambahkan Dedi Irawan, saksi lainnya bedah dan mengevaluasi semua yang sudah dianggap rampung adalah rangkaian penyelidikan dan peKepala PD. BPR se NTB. Jumnyidikan sebelumnya. Di lahnya delapan orang, Direkmana, kata Dedi tur BPR Kota Mataram, Irawan, hasil dari BPR Lombok Barat, BPR rangkaian pemerikLotim, BPR KSB, BPR saan saksi, penSumbawa, BPR Domgumpulan alat pu dan BPR Bima, bukti, akan jadi BPR Lombok pembahasan Tengah. (ars) saat gelar Dedi Irawan

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Sejumlah kepala pasar yang sempat istirahat usai diperiksa penyidik Pidsus Kejati NTB.

Retribusi Pasar Kota Mataram Diselidiki Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Dugaan kebocoran retribusi pasar di Kota Mataram jadi bidikan baru Kejaksaan Tinggi NTB. Sejumlah kepala pasar diperiksa Selasa (17/10) kemarin. Dengan penyelidikan baru ini, secara bersamaan Kejaksaan menyelidiki dua dugaan kebocoran sekaligus, terkait retribusi parkir dan pasar.

Bersambung ke hal 15

2018, Kementerian PUPR Akomodir Dua Proyek Strategis Nasional di NTB Mataram (Suara NTB) – Sebanyak dua proyek strategis nasional di NTB dipastikan diakomodir Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2018 mendatang.

Dua proyek strategis nasional itu adalah pembangunan Bendungan Meninting dan pelebaran jalan Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/10) kemarin mengatakan, Pemprov juga mengusulkan pembangunan by pass Lembar – Kayan-

gan dan Lembar – KEK Mandalika. Serta pembangunan jalan dalam mendukung Global Hub Kayangan, Lombok Utara. ‘’Namun nampaknya APBN 2018 masih goyang. Tapi yang hampir pasti itu pembangunan Bendungan Meninting dan peningkatan kapasitas jalan LIA – KEK Mandalika,’’ kata Ardhi.

Untuk pembangunan jalan by pass LIA - KEK Mandalika masih dalam penyusunan feasibility study (FS) oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).

Sehingga, pemerintah pusat melakukan peningkatan atau pelebaran jalan yang

ada saat ini. ‘’Yang ada sekarang ini jalan existing sambil menunggu perkembangan KEK Mandalika. Melihat perkembangan KEK Mandalika sekarang ini, masih cukup dengan melebarkan, meningkatkan kapasitas jalan LIA- KEK Mandalika,’’ ucapnya.

Diketahui, dalam rapat terbatas Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri terkait bersama Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada Februari lalu, sejumlah proyek strategis yang diusulkan gubernur.

Bersambung ke hal 15

Wedha Magma Ardhi

(Suara NTB/dok)

PERBANKAN meminta jaksa pengacara negara untuk menagih kredit macet. Total yang sudah tertagih mencapai Rp 855 juta. Salah satu penunggaknya jajaran Forkominda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB, Hendrik Selalau,SH mengatakan, penagihan kredit macet itu dilakukan atas dasar surat kuasa khusus (SKK).

“Salah satunya dari anggota Muspida berhasil kita tagih,” ujarnya ditemui Selasa (17/10).

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

Bersihkan Lingkungan DATANGNYA musim hujan selalu dibarengi dengan timbulnya penyakit yang menyerang masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pemukiman padat dan dekat aliran sungai.

Menurut Lurah Gomong, Lalu Husni Bardin, pihaknya sudah mengantisipasi agar tidak ada warganya yang terjangkit penyakit musim hujan seperti DBD. “Di musim penghujan kemarin, di sini ada kejadian warga yang terkena penyakit tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya,” jelasnya saat dihubungi Suara NTB, Selasa (Suara NTB/uul) (17/10). Sementara ini, imbuLalu Husni Bardin hnya, belum ada masyarakatnya yang terkena penyakit seperti DBD dengan datangnya musim hujan yang mulai sering turun di kota Mataram.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya bersama para kader kelurahan mengadakan gotong royong untuk bersih-bersih lingkungan. “Gotong royong baru kami adakan beberapa waktu lalu bersama warga,” kata Husni. Hal ini dilakukan agar lingkungan warga menjadi bersih sehingga menghindari tempat bersarangnya nyamuk. “Sampah warga juga diangkut setiap hari untuk menghindari penumpukan sampah,” ucapnya.

Apalagi dengan adanya kendaraan roda tiga yang siap mengangkut sampah warga. “Selain itu kami juga memberikan bubuk abate kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk agar terhindar dari DBD,” imbuh Husni. Dirinya juga menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati pada perubahan atau peralihan musim seperti sekarang ini. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Empat Parpol di Mataram Belum Penuhi Persyaratan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 20 partai politik (parpol) telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Empat di antaranya terancam tidak bisa mengikuti tahapan penelitian administrasi alias gugur, karena belum memenuhi persyaratan.

“Berkas persyaratan parpol yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan tanda terima selanjutnya akan ada penelitian atau verifikasi administrasi,” kata Komisioner KPU Kota Mataram, Paizah, Selasa (17/10).

Hingga batas pendaftaran pukul 24.00 Wita, Senin (16/ 10) malam, KPU Kota Mataram telah memberikan tanda terima pendaftaran ke 16 Partai Politik, yaitu Perindo, PSI, Nasdem, Gerindra, PDI P, Golkar, PKS, Hanura, Garuda, Demokrat, PAN, PKB, PKPI, PPP, BERKARYA, dan PBB.

Sedangkan, empat Parpol lainnya seperti Partai Republik, Idaman, Parsindo dan Partai Rakyat baru diberikan cek list.

Penelitian administrasi ini berkaitan dengan kemungkinan berkas dilampirkan ganda. Ganda bisa secara internal maupun eksternal. Ganda internal kemungkinan kartu tanda penduduk dan kartu tanda anggota doubel dilampirkan. Sedangkan, ganda eksternal bisa saja kader tercantum namanya di Parpol lainnya. Ganda eksternal ini nantinya tim akan turun ke kader tersebut menanyakan

memilih partai mana.

Paizah menjelaskan, KPU memberikan waktu 1x24 jam bagi Parpol yang tidak lengkap administrasi. Seperti, KTP elektronik, KTA dan kepesertaan minimal untuk melengkapi. Jika toleransi waktu itu tidak dimanfaatkan untuk melengkapi persyaratan, Parpol tersebut tidak lolos menjadi peserta pemilu di KPU Kota Mataram.

“Yang cek list ini ada yang belum lengkap KTP, KTA dan syarat minimal sesuai Sipol.

Toleransi 1x24 jam dari jam 12 malam. Kalau tidak, mere-

ka gugur,” jawabnya.

Di antara persyaratan Parpol harus memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi paling sedikit 75 persen jumlah daerah kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan.

Dan, paling sedikit 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota, sehingga keanggotaan Parpol di Kota Mataram harus tersebar di minimal tiga kecamatan.

Namun demikian lanjut Paizah, KPU masih menerima penyerahan nama dan alamat keanggotaan Parpol sesuai Sipol terhadap parpol yang DPPnya sudah menyerahkan berkas pendaftaran di KPU RI, tapi belum menyerahkan di Kota Mataram. Keputusan jumlah Partai Politik ikut pada Pemilu 2019 mendatang jadi kewenangan

(Suara NTB/cem)

Paizah KPU RI. Pihaknya hanya melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk KPU RI. (cem)

Harus Diajukan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyayangkan masih banyaknya warga yang belum terekam E - KTP. “Harusnya kan ini diantisipasi sejak awal. Apalagi jadwal terkait dengan Pilkada semakin dekat, sehingga seharusnya dari jauh - jauh hari harus sudah diantisipasi,” ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (17/ 10). Wayan juga khawatir terhadap kemungkinan banyaknya warga yang akan kehilangan hak politiknya.

“Jangan seperti sekarang ini, Pilkada sudah de(Suara NTB/dok) kat baru mengatakan sepI Wayan Sugiartha erti itu (kewalahan, red),” katanya. Parpol - parpol tentu sangat menyayangkan hal itu.

Meskipun sarana dan prasarana diklaim Dukcapil Kota Mataram sangat terbatas, namun hal itu diharapkan tidak menjadi penghambat. Artinya di sini dituntut kreativitas Dinas Dukcapil Kota Mataram. Tidak hanya melayani masyarakat yang hendak melakukan perekaman E - KTP di kantor tapi juga jemput bola ke semua kelurahan di Mataram. Ia menyarankan agar masyarakat di tiap kelurahan dibuatkan jadwal untuk melakukan perekaman secara bergilir. ‘’Sama seperti pelayanan untuk PBB (pajak bumi dan bangunan). Harusnya Dukcapil juga bisa seperti itu,’’ sarannya. Seharusnya, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini, kalau memang Disdukcapil Kota Mataram kekurangan sarana dan prasarana, ketika pembahasan anggaran, kebutuhan akan mobil operasional dan saran pendukung lainnya harus diajukan. ‘’Kalau tidak diajukan, bagaimana bisa ditahu,’’ cetusnya.

Wayan Sugiartha meminta Pemkot Mataram memprioritaskan sarana dan prasarana untuk kelancaran perekaman E-KTP. Karena bagaimanapun juga identitas kependudukan sangat penting. ‘’Bagaimana pemerintah bisa melaksanakan program kalau tidak mengetahui berapa jumlah penduduk dan lain sebagainya. Kan dari sana dasarnya kita (pemerintah, red) menyusun program-program,’’ pungkasnya.

Ketika pembahasan perubahan APBD Kota Mataram 2017, minimnya saran dan prasarana ini mestinya diajukan. ‘’Kok sekarang kendalanya masih seperti itu,’’ sesalnya. Untuk kepentingan Pilkada, menyiasati masih banyaknya warga yang belum terekam E-KTP, Wayan Sugiartha berharap pihak KPU tidak anti dengan suket (surat keterangan) pengganti E-KTP. ‘’Dengan catatan jangan dihambat,’’ katanya.

Pada bagian lain Wayan menyebutkan ketidaksiapan Dukcapil kerap kali cukup sepele. ‘’Saat perekaman tiba-tiba mati lampu. Hal-hal seperti itu tidak perlu terjadi lagi. Begitu mati lampu harus sudah siap dengan genset,’’ tutupnya. (fit)

Pemkot Mataram Siap Terima Kunjungan Presiden Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mulai melakukan pembenahan untuk menyambut kunjungan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Kedatangan Jokowi di Kota Mataram kali ketiga, dalam rangka menghadiri pertemuan 400 ulama dunia di Islamic Center.

Menyambut kedatangan Presiden RI ke tujuh itu pada Kamis (19/10)besok, Pemkot Mataram langsung menggelar rapat di ruang kerja Asisten I Setda Kota Mataram, Selasa (17/10). Hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. Mahmuddin Tura, Kadis PKP, H.M. Kemal Islam, Kadis Perhubungan, Drs. H. Khalid, Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri, dan sejumlah camat.

Lalu Martawang selaku Asisten I Setda Kota Mataram menjelaskan, prinsipnya bahwa Kota Mataram siap menerima kedatangan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Sebagai tuan rumah seluruh kebutuhan Presiden dan tamu negara lainnya akan dipersiapkan secara menyeluruh. “Semua sumber daya kota ini kita siapkan menyambuk bapak Presiden,” tulis Martawang lewat pesan singkat.

Jokowi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan ulama dari seluruh dunia. Selanjutnya, akan berkunjung ke pembangkit listrik tenagan gas dan uap (PLTGU) Lombok Peaker di Tanjung Karang. Kunjungan Presiden di dua titik itu sudah dikoordinasikan dan dipersiapkan dengan matang. “Sesuai rencana awal yang kami diinformasikan bapak Presiden berkunjung seperti seputaran IC, PLTGU Lombok Peaker dan hotel,” ucapnya.

Terkait lapak PKL di sekitar IC, SKPD teknis nantinya akan melakukan penataan di sejumlah titik. Termasuk fasilitas seperti penerang jalan umum, operasional petugas sampah dan lain sebagainya. (cem)

(Suara NTB/ist)

ROBOH - Sebuah alat berat milik Pemkot Mataram tengah membersihkan lapak PKL di Jalan Selaparang, Cakranegara, Mataram. Hujan yang disertai angin pada Selasa (17/10) sore kemarin membuat beberapa pohon tumbang dan lapak PKL roboh.

Distan akan Distribusikan Peralatan Pertanian Mataram (Suara NTB) Setelah cukup lama mangkrak, Dinas Pertanian akhirnya akan mendistribusikan sejumlah peralatan pertanian ke kelompok petani di Kota Mataram. Peralatan pertanian itu seperti mesin panen padi, hand tractor dan mesin air.

Khusus mesin panen padi berkapasitas besar didistribusikan ke kelompok tani di Sandubaya, Sekarbela dan Cakranegara.

“Sudah ada tiga kelompok yang siap. Itu di Sandubaya, Sekarbela dan satu lagi kalau tidak salah di Cakra,” kata Kadis Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Muttawali dikonfirmasi, Selasa (17/10).

Dijelaskan, belum terdistribusinya mesin panen padi itu karena Poktan belum siap.

Mereka hanya mengambil yang kecil saja. Kalaupun petani mau mengambil diarahkan harus memiliki gudang. Dinas Pertanian tidak mau petani menaruh peralatan itu sembarang tempat kemudian rusak begitu saja.

Muttawali menyebutkan, ada tiga combain harvester dan belasan hand tractor serta mesin air akan dibagikan. Pembagian itu nanti berdasarkan kebutuhan petani atau sistem brigade.

Berbeda halnya dengan tahun lalu. Sistem digunakan dengan cara hibah. Artinya,

(Suara NTB/cem)

SEGERA DIDISTRIBUSIKAN - Peralatan pertanian seperti combain harvester dan hand tractor di halaman Kantor Dinas Pertanian Kota Mataram dan akan segera didistribusikan. peralatan pertanian itu diberikan cuma - cuma ke petani.

“Sistem brigade ini istilahnya alat ditempatkan di satu tempat. Jadi petani mau ambil silahkan. Tinggal mau pakai tinggal dilaporkan,” katanya.

Penggunaan alat pertanian tersebut, petani memiliki tanggungjawab terhadap biaya operasional. Kebutuhan bahan bakar, pemeliharaan dan sopir tanggungjawab petani. Pemerintah tidak lagi memiliki anggaran untuk pemeliharaan dan lain sebagainya.

Yang terjadi selama ini kata dia, petani tidak memakai

merasa tidak ada kebersamaan, sehingga enggan mengeluarkan biaya untuk perawatan. Demikian pula, petani telah memakai tidak mau memelihara. Justru, peralatan itu dikembalikan ke dinas untuk meminta anggaran. “ Sudah dipakai tidak mau dipelihara.

Dikembalikan ke dinas minta anggaran,” ucapnya.

Muttawali mengingatkan, peralatan itu digunakan untuk kepentingan pertanian. Artinya, tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Pemerintah memberikan gratis dan tidak ada sistem sewa. (cem)

ASN di Mataram Dilarang Ikut Politik Praktis Mataram (Suara NTB) Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram diminta taat asas menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Pegawai diingatkan tidak terlibat politik praktis.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menegaskan, secara aturan pegawai negeri dilarang terlibat dalam politik praktis.

Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu, pegawai harus taat terhadap azas dan menjaga netralitas.

“Kalau kita pegawai kan harus taat asas dan tetap netral,” kata Evi ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/10).

Keterlibatan ASN dalam poli-

tik praktis tentu memiliki konsekuensi terhadap pelanggaran disiplin. Sanksinya mulai ringan, sedang dan berat.

Terkait dugaan keikutsertaan PNS saat deklarasi pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi di lapangan Masbagik Lombok Timur 1 Oktober lalu, hal itu kata Evi, boleh dilakukan karena belum masuk proses tahapan Pilkada. Kecuali, pasangan calon telah ditetapkan sebagai peserta baru kemudian ASN tidak boleh terlibat. “Iya boleh. Ini kan belum mulai tahapan,” kata dia.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono detail menjelaskan, PP 53 Tahun 2010 menjelaskan larangan PNS memberikan dukungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

dengan memberikan surat dukungan serta menggunakan fasilitas negara. Selain itu, PNS dilarang mengambil kebijakan yang merugikan maupun menguntungkan paslon selama kampanye.

Demikian pula, UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan pegawai ASN tidak boleh terpengaruh dan diintervensi oleh kepentingan golongan maupun Partai Politik. Terhadap keikutsertaan PNS pada deklarasi awal Oktober lalu, Yoyok sapaan akrabnya mengatakan, Panitia Pengawas (Panwas) sendiri mempersilakan PNS ikut atau hadir menyaksikan kampanye pasangan calon. Dengan catatan, tidak menggunakan atribut partai dan seragam pegawai mereka. “Kalau dari aturan itu boleh. Konteksnya ini bukan kampanye,” demikian ujarnya. (cem)

KPI Gelar Perayaan Perempuan Pedesaan Mataram (Suara NTB) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bekerjasama dengan MCA Indonesia menggelar perayaan perempuan pedesaan, Selasa (17/ 10). Kegiatan diikuti sekitar 200 peserta dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, KLU, dan Kota Mataram ini, dibuka oleh Sekda Pemprov NTB, Ir. H. Rosiadi H. Sayuti, M.Sc. Ph.D Sekretaris Wilayah KPI, Selly Sembiring menjelaskan, perayaan perempuan pedesaan merupakan kegiatan yang secara bersama dilaksanakan dengan kedaulatan pangan sedunia dan hari penghapusan kemiskinan. Kegiatan dikerjasamakan dengan MCA Indonesia dalam rangka mewujdukan keadilan gender, kedaulatan pangan dan penghapusan diskriminasi melalui pemberdayaan perempuaan.

Selain kegiatan seminar, produk unggulan yang merupakan hasil produksi perempuan ditampilkan. Dengan harapan nantinya menjadi produk unggulan yang memiliki nilai jual. “Kita berharap perempuan pedesaan ini tidak mengandalkan musim panen saja,” katanya.

Perempuan - perempuan pedesaan harus kerja produktif.

Pelebelan negatif yang mendiskriminasikan perempuan harus dihentikan. Perempuan memiliki peran penting dalam sektor pembangunan.

Sekjen KPI, Dian Kartika Sari menambahkan, persoalan selama ini terjadi pada perempuan di masyarakat selalu berkaitan dengan ekonomi, pendidikan dan cara pandang. Paradig-

ma terbangun itu menjadikan perempuan takut berbuat sesuatu. Dalam konteks ini tentu sebuah keprihatinan bagi perempuan. Oleh karena itu, sejak 2015 lalu, KPI menggelar perayaan perempuan pedesaan.

Menurutnya, ini tahap awal bahwa perempuan desa percaya bahwa desa akan berdaya bilamana perempuannya diberdayakan. “Target utama adalah supaya perempuan memiliki kemampuan pengetahuan tentang hak. Mendorong berorganisasi termasuk pendewasaan usia perkawinan mengurangi tingginya pernikahan dini,” paparnya.

Dian melihat tantangan paling tinggi di masyarakat adalah intoleransi. KPI mendorong untuk menjalin persaudaraan dengan warga serta membangun demokrasi.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiadi H. Sayuti, M.Sc. Ph.D mengatakan, peningkatan kesejahtraan masyarakat sangat penting. Terutama dengan peningkatan peran partisipasi perempuan melalui sektor pemberdayaan. Aspek pemberdayaan dinilai penting guna ketahanan ekonomi keluarga. “Ketika banyak perempuan produktif, maka pasti laki - laki akan malu untuk tidak produktif.

Sekda mengaku, kasus pernikah dini masih tinggi di masyarakat. Kehadiran pemerhati perempuan maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya dapat memberikan pendidikan serta mengayomi masyarakat.

Paling tidak harapnya, khusus perempuan menikah pada usia di atas 21 tahun ke atas. (cem)

(Suara NTB/cem)

CINDERAMATA - Sekda NTB, H. Rosiadi H. Sayuti menerima cinderamata dari Sekjen KPI, Dian Kartika Sari.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

Harga Sembako Mulai Diintervensi Mataram (Suara NTB) Operasi Pasar (OP) mulai dilaksanakan, setelah tim memutuskan untuk melakukan intervensi harga beras. OP ini menjawab adanya gejala kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Sebanyak lima mobil kendaraan pengangkut dikerahkan ke pasar tradisional besar di Mataram, Kebon Roek, Pagesangan, Mandalika, dan Pasar Sindu. Semuanya berisi kebutuhan pokok utama, beras, gula pasir, minyak goreng yang dipasok oleh Perum Bulog Divre NTB. Kendaraan pengangkut tersebut selanjutnya diparkir di pasar-pasar tradisional.

Masing-masing beras dijual seharga Rp 8.100/Kg, gula pasir Rp 12.500/Kg, minyak goreng Rp 12.500/Kg, dan bawang putih Rp 17.000/Kg. selain di pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK) juga dipasok untuk ikut melakukan stabilisasi harga.

OP akan dilaksanakan hingga harga-harga sembako dipastikan tetap stabil.

“Intervensi perlu dilakukan, supaya apa, supaya pas kenaikan harga agar tidak menjadi kendali. Jadi kita mesti masuk, dengan cara apa, dengan cara OP,” Kata Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Prijono usai peresmian pelaksanaan OP di kantor Perum Bulog Divre NTB, Selasa (17/10) kemarin.

Memang untuk beras, ada kencenderungan tren harganya naik. Karena itu harus dilakukan OP, jangan sampai kenaikannya terus menerus.

Dilakukan stabilisasi harga di level-level tertentu. Melihat pola inflasi, seperti biasanya Januari atau akhir tahun lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Tekanan kemudian naik lagi di pertengahan tahun, karena adanya lebaran, masa masuk sekolah. Terlepas dari itu dia turun lagi perlahan-lahan.

Dan menjelang akhir tahun, biasanya tendensinya tekanan meningkat. Karena ada kegiatan akhir tahun, tahun baru, hari besar keagamaan. Saat ini sudah mendekati akhir tahun, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB mengatakan jangan sampai terjadi lonjakan harga.

Sementara Kepala Perum Bulog Divre NTB, Achmad Ma‘mun mengatakan, di pasar sebenarnya masih di bawah Rp 9.000/Kg untuk beras medium. Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) harganya Rp 9.450/Kg. Hanya saja, melihat dari data, terjadi trend kenaikan

(Suara NTB/bul)

OP - Pelepasan kegiatan OP oleh Kepala Divre NTB, Achmad Ma‘mun beserta Sekretaris TPID Provinsi NTB, Prijono dan stakeholders lainnya. harga beras. Jangan sampai menurutnya, tren naik terus dan harga pasar membuat masyarakat panik. Pemerintah melakukan intervensi di harga Rp 8.100/Kg untuk beras kualitas medium.

Apa sebenarnya yang menjadi kekhawatiran, padahal data produksi beras/gabah di NTB cukup tinggi? Ma‘mun menjelaskan, ada yang saat produksi di masa tanam, ada

juga saat produksi surplus beras dikeluarkan ke provinsi tetangga yang membutuhkan.

Tetapi tetap dengan memastikan ketersediaan stok di dalam daerah terjamin.

“Jangan sampai nanti kita kirim, saat butuh justru kita kurang. Tidak seperti itu juga,” jelasnya.

Inilah upaya untuk menjaga stabilisasi harga dimaksud.

Pemerintah telah menginstruk-

sikan melalui Surat Kementerian Perdagangan pada 6 Oktober 2017 untuk melaksanakan OP, perintah Bulog pada 9 Oktober 2017 perihal pelaksanaan OP beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah).

Ma‘mun menegaskan OP dilaksanakan sampai batas waktu yang belum dipastikan.

Acuannya, tetap pelaksanaan OP sampai harga-harga sembako tetap diyakini stabil. (bul)

Banyak Koperasi Mati Suri Angkutan ”Online” Minta Daerah Tetapkan Besaran Tugas Konsultan PLUT akan Diefektifkan Pajak dan Kuota Mataram (Suara NTB) Pimpinan Cabang Uber, Iwan P. Balukea meminta pemerintah daerah menetapkan besaran pajak, serta kuota angkutan transportasi daring/online yang diperbolehkan beroperasi dari masing-masing pengelola.

Permintaan ini dalam rangka memberikan kepastikan kepada pengelola transportasi online, untuk melaksanakan kewajiban yang sama kepada daerah, seperti yang dilakukan oleh angkutan konvensional lainnya.

Di NTB terdapat beberapa penyedia jasa angkutan umum berbasis aplikasi, sebut saja Grab, Go Car, dan Uber. Iwan memastikan, untuk Uber, termasuk satu-satunya pengelola yang telah rampung izin-izinnya untuk beroperasi, terkecuali izin aplikasi dari Perhubungan yang saat ini sedang digodok di MA. “Uber siap bayar pajak. Uber bukan perusahaan nenek moyang saya. Jadi Uber harus mendukung pembangunan di NTB, dengan membayar pajak. Kami siap, asalkan ada ketetapan dari daerah, apakah dalam bentuk Pergub atau Perda,” imbuhnya.

Iwan mempersilahkan izin-izinnya dicek, dari izin lingkungan, izin investasi, domisili dan NPWP. Ia juga mendorong, pemerintah memberlakukan kebijakan yang sama kepada penyedia jasa lain yang cabangnya ada di NTB, untuk menuntaskan izin-izin yang sama.

Termasuk soal kuota kendaraan yang boleh beroperasi.

Saat ini Uber memiliki mitra sebanyak 200 (200 unit kendaraan). Pihaknya meminta, agar pemberian kuota dilakukan dinamis. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan mengingkan Uber diberikan kuota sebanyak 500 unit kendaraan.

Kuota ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, pada saat high seasion wisatawan, atau hari-hari besar keagamaan, ia bersedia menerima kuota mengoperasikan 500 unit. Pada saat musim sepi, kuotanya bisa dikurangi.

“Kalau kuotanya dipatok 500, siapa yang mengendalikannya. Bisa-bisa tidak dapat penumpang,” ujarnya.

Saat ini 200 mitra Uber, tetap beroperasi meskipun PM 26 tahun 2017 masih menunggu ketetapan revisi butir-butir di dalamnya oleh Mahkamah Agung. Meski begitu, Iwan menegaskan, membatasi operasional untuk tidak melayani penumpang di zona merah yang sudah ditetapkan. Misalnya di Bangsal, Lombok Utara, Lombok Internasional Airport, Pelabuhan Lembar Lombok Barat, Kuta Lombok Tengah dan Terminal Mandalika Mataram.

“Kami patuh pada awik-awik.

Transportasi konvensional di sana adalah kakak, ada saudara kami yang telah lama melayani masyarakat. Walaupun ada hak yang sama,” ujarnya.

Iwan tidak ingin berdebat soal itu. Yang terpenting, pemerintah segera menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan kewajibannya oleh transportasi berbasis online.

Termasuk jika ada kebijakan yang mengatur transportasi online masuk menjadi anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda), Iwan menyatakan sangat bersedia. (bul) Iwan P. Balukea (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM akan melakukan evaluasi dan mengefektifkan kerja konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Ini menyusul banyaknya koperasi yang mati suri.

PLUT merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, dalam rangka memperkuat dan mengembangkan koperasi-koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di daerah. Di NTB, ada tujuh konsultan PLUT dengan wilayah kerja se NTB. Penggajiannya masih ditangani oleh Kementerian Koperasi.

Pertanyaan muncul mengenai efektifitas konsultan PLUT. Sebab, di NTB ada 50 persen lebih koperasi yang tidak aktif, dan banyak di antaranya tergolong koperasi mati suri. Belum lagi berkembangan praktik-praktik rentenir berkedok koperasi.

Dinas Koperasi dan UMKM sendiri memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan, untuk mempertahakan keberadaan koperasi-koperasi yang ada, termasuk mengembangkannya. Konsultan PLUT juga ikut melakukan pendampingan.

(Suara NTB/bul)

KANTOR PLUT - Kantor PLUT di Jalan Pemuda Mataram, yang sementara ini juga dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sebagai kantornya.

Tetapi efektifitasnya dipertanyakan, lantaran koperasikoperasi yang mati suri, belum begitu menggembirakan perkembangannya.

“Dia (konsultan PLUT) kan melakukan pendampingan.

Kenapa jumlah koperasi mati suri banyak, apa fungsi pendampingan,” tanyanya.

Kepala dinas yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/ 10) menegaskan, rencana untuk mengefektifkan peran konsultan PLUT ini, agar turun dan bergerak masif di lapangan. Membentuk kelompokkelompok UMKM dan terus

melakukan pendampingan kepada koperasi agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Setiap tahun ada ribuan lulusan perguruan tinggi yang ditelurkan. Jumlahnya tak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, belum lagi penerimaan PNS di moratorium. Angkatan kerja inilah yang harusnya disiapkan lapangan pekerjaan melalui tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM. “Konsultan ini harusnya di lapangan, menyebar. Lakukan pendampingan sebaik-baiknya,” demikian kepala dinas. (bul)

Mabes Polri Audit Perusahaan Penyedia Jasa Pengamanan Mataram (Suara NTB) Tim dari Mabes Polri turun melalukan audit terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang ada di NTB. Polri ingin memastikan, bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) beroperasi sesuai prosedur.

BUJP notabenenya sebagai perusahaan yang menyediakan tenaga satpam. Untuk melahirkan tenaga – tenaga pengamanan yang professional, setiap BUJP harus telah disertifikasi.

Selasa (17/10) kemarin, pengelola BUJP dikumpulkan dan diberikan pengarahan. Ketua Tim Audit Pengawasan BUJP Mabes Polri, Kombes. Pol. Drs. Sudaryanto, SH, MSC, MH., hadir langsung dan anggota tim. Didampingi Dir. Binmas Polda NTB, Kombes. Pol. Benny Basir Warmansyah dan jajaran.

Kombes. Pol. Drs. Sudaryanto menegaskan, audit pengawasan yang dilakukan sepekan ini di NTB, untuk memastikan BUJP-BUJP yang aktif maupun pasif. Sebab ada indikasi, terdapat BUJP yang telah diberikan izin, tetapi tidak beroperasi.

“Kendalanya di mana, kita berikan rekomendasi solusi untuk memperbaiki supaya BPUJ itu sehat, supaya bisa mengendalikan Satpam itu dengan baik,” ujarnya.

BUJP yang telah disertifikasi, tentu melahirkan tenaga satpam yang berkualitas. Dan sebaliknya.

“Jika BUJPnya berkompetensi, maka satpamnya akan profesional.

Karena itulah, kita lakukan pengawasan dan audit untuk menyamakan standarnya,” tambahnya.

Kombes. Pol. Drs. Sudaryanto, juga di damping Ketua Umum Abujapi Provinsi NTB, Iwan P. Balukea di Mataram menyebutkan, Mabes Polri juga bekerjasama dengan Abujapi untuk melakukan pengawasan terhadap BUJP-BUJP yang beroperasi secara ilegal. Tegas

dikatakan, bagi BUJP yang beroperasi tidak atas dasar legalitasnya, dapat direkomendasikan untuk ditutup.

“Jangan sampai ada jasa pengamanan, tetapi isinya preman. Jelas tidak profesional melaksanakan tugasnya,” imbuhnya.

Pengawasan dan audit dianggap sebagai hal yang sangat penting. Karena kedepannya, industri penyedia jasa pengamanan akan berkembang, mengikuti perkembangan pembangunan dan sosial masyarakat. Tingginya kebutuhan jasa pengamanan ini, bisa dilihat dari pembangunan hotel, gedung, perkantoran, bahkan perumahan-perumahan, selalu membutuhkan Satpam. Sementara, jumlah anggota Polri masih kalah jauh dengan jumlah kebutuhan.

Karena itu, mitra direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan pengamanannya, melalui BUJP-BUJP yang memiliki legalitas. Yang notabene sebagai perpanjangan tangan Polri. Dapat dipastikan, tenaga pengamanan yang memiliki sertifikat kompetensi dari perusahaan BUJP, akan melaksanakan tugas sesuai standar dan SOP alias bertindak tidak sembarangan.

“Tapi kalau satpamnya tidak melalui BUJP, dia akan melakukan tindakan semena-mena,” demikian Sudaryanto.

Ketua Umum Abujapi Provinsi NTB, Iwan P. Balukea merespon positif audit pengawasan yang dilakukan Mabes Polri.

“Kami merasa seperti induk kami datang memberikan pembinaan, pengawasan, penyuluhan. Saat ini BUJP tumbuh menjamur. Sementara yang tercatat anggota Abujapi NTB 25 BUJP dan 20 BUJP cabang,” katanya.

Saat ini perusahaan BUJP tumbuh mejamur, seiring berkembangnya pembangunan daerah dan pariwisata. Ditambah lagi ke depan dengan terbangunnya KEK Mandalika. BUJP menurutnya tidak bisa dikelola dengan manajemen “bakso”.

Syarat BUJP adalah Perseroan Terbatas (PT), bentuknya tidak bisa diturunkan dalam bentuk koperasi, UD, CV, apalagi Pamswakarsa. Jikapun ada Pamswakarsa, harapannya segera diajukan izin PT agar mampu mencetakan tenaga pengamanan yang professional.

“Security itu harus ada tenaga ahli, minimal bergada utama. Karena berkaitan dengan kualitas pelayanan pengamanan di lapangan.

Walaupun dia pensiunan TNI/Polri, harus tetap mengikuti pelatihan satpam karena antara Polisi/TNI dan satpam adalah profesi yang berbeda. Makanya audit ini menjadi bagian yang sangat penting,” katanya. (bul)

Halaman 3

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dikes Lotim dengan Harian Suara NTB

Bupati Resmikan Puskesmas Masbagik Baru Selong (Suara NTB)Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan, Selasa (17/10) meresmikan gedung Puskesmas Masbagik Baru. Kehadiran puskesmas baru ini menambah jumlah fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama di Gumi Selaparang.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, pembangunan puskesmas dan pustu adalah bagian yang penting dalam bangsa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari unsur kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Bangsa yang maju kalau kesehatan, pendidikan dan ekonomi maju.

Bagi Bupati Lotim, akan coba fokus pada peningkatan kualitas kesehatan. “Kalau tidak sehat tidak bisa sekolah dan tidak bisa berdagang,” ungkapnya. Setiap tahun Lotim terus meningkatkan jumlah faskes. Tahun 2017 sebut bupati dibangun 2 unit.

Sampai saat ini sudah terdapat 34 unit puskesmas se Kabupaten Lotim. Jumlah ini terus akan ditingkatkan. Pembangunan faskes tingkat pertama ini, kata bupati, karena kesehatan itu sangat penting Selanjutnya, disampaikan kenapa Masbagik karena salah satu kecamatan di Lotim ini sangat besar jumlah penduduknya.

“Sebenarnya Masbagik butuh tiga Masbagik selain ada Puskesmas Pembantu di berbagai tempat. Oleh karena itu hal ini menjadi penting,” urainya.

Masbagik, ujarnya, merupakan etalase kabupaten Lotim.

Karena itulah jalan diperlebar, fasilitas kesehatan ditingkatkan, karena Masbagik bagian integral dalam pembangunan. Masbagik memberikan sumbangan penting dalam pembangunan ekonomi Lotim. Karena itulah pasar kering di perempatan Masbagik diminta segera di operasikan. “Silakan kalau ada pedagang grosir

Panwaslu Ingatkan Petahana MENJELANG pemilihan kepala daerah (pilkada), Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Lotim mengingatkan petahana. Sampai batas waktu penetapan pasangan calon Februari 2018 mendatang, saat ini sudah berlaku ketentuan pasal 71 UndangUndang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (17/10), keten(Suara NTB/rus) tuan dalam perundang-unRetno Sirnopati dang sudah berlaku. Pasal 71 ayat 1 dan seterusnya itu menerangkan dengan tegas aturan yang mengikat petahana atau incumbent. Ketentuan yang termaktub dalam UU Pilkada itu tidak saja ke petahana, tapi juga pejabat di bawah petahana setingkat kepala dinas hingga pejabat di tingkat desa. Klausulnya jelas kata Retno, segala bentuk kebijakan yang bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain tidak diperbolehkan.

Segala keputusan yang diambil, tidak saja mutasi para pejabat termasuk melakukan distribusi bantuan-bantuan kepada masyarat pada detik-detik penetapan calon juga turut tidak diperbolehkan.

Khusus mutasi, tambahnya, ada pengecualian. Petahana bisa melakukan mutasi setelah mendapatkan izin dari pemerintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jika ditemukan ada yang terjadi di waktu menjelang penetapan calon ini, Panwaslu siap menegur. Pasalnya, kalau sudah ditetapkan dan petahana melakukan kebijakan yang terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 71, maka pasangan calon dari petahana itu bisa dibatalkan pencalonannya.

Lebih jauh kata Retno, petahana juga diingatkan agar tidak menggunakan fasilitas daerah demi kepentingan politik. Seperti penggunaan fasilitas-fasilitas milik daerah untuk melakukan pertemuan politik dan pertemuan-pertemuan lain yang bernuansa politik. (rus)

Diduga Konsumsi Sabu, Tiga Oknum Warga Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga oknum warga Kelurahan Kelayu, Selasa (17/ 10) diciduk aparat Satnarkoba Polres Lombok Timur (Lotim).

Saat ditangkap, ketiga pelaku yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan tengah asyik menggunakan barang haram berupa sabu dan ganja.

Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SIK mengatakan, penangkapan pelaku berawal dari laporan dari masyarakat dan merupakan target dari pelaksanaan Operasi Antik. Ketiga pelaku di antaranya, AZ (45), RF (32) serta satu orang perempuan, Er (22). Ketiganya beralamat di Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lotim. “Mereka bertiga kita amankan di rumah AZ saat sedang mengkonsumsi sabu,”ujarnya.

Kapolres menambahkan, penangkapan ketiga pelaku dalam rangka pelaksanaan Operasi Antik di wilayah hukum Polres Lotim yang dipimpin langsung Kasat Narkoba, Iptu. Surya Irawan, SH. Sebelum dilakukan penangkapan, penyelidikan terlebih dahulu dilakukan terhadap ketiganya yang dilakukan pada hari Senin lalu. Sehingga, para tersangka berhasil ditangkap saat tengah mengisap sabu. Penangkapan tanpa adanya perlawanan dari para tersangka.

Selain mengamankan ketiga pelaku, Kapolres menjelaskan bahwa turut juga diamankan sejumlah barang bukti berupa, sabu sebanyak 30 poket sebesar 18 gram, alat isap sabu dan korek api dan alat ukur berupa timbangan. Selain itu, turut juga diamankan uang tunai sebesar Rp 996.000 daun ganja kering seberat 50.55 gram, bibit semai ganja serta empat buah HP berbagai merek. “Saat ini para tersangka sedang menjalani proses penyelidikan di Satresnakoba Polres Lotim,” ujarnya. (yon)

masuk,” pintanya.

Tidak hanya itu, pihaknya sudah membangun pasar di Paok Motong supaya tidak ada kemacetan. “Pembangunan yang saya lakukan integral karena itu dilakukan pelebaran jalan,”imbuhnya.

Keluhan masyarakat selalu ada terhadap pelayanan kesehatan. Bupati meminta untuk meningkatkan pelayanan. Menjadi petugas kesehatan, katanya, harus menolong pasien dulu dan menanya keluarga pasien belakangan. “Jangan sudah mati orang baru tolong orang,” ujarnya mengingatkan.

Sebagai perawat dan dokter serat bidan, ujarnya, tugasnya melayani. Perawat tugasnya merawat. Begitu juga dokter tugasnya mendiagnosa dan memberikan pengobatan.’’ Dokter yang tanya berapa uangmu kepada pasiennya itu merupakan dokter tukang namanya, bukan dokter,’’ sindirnya.

(Suara NTB/rus)

RESMIKAN - Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan didampingi kepala dinas kesehatan Asrul Sani saat meresmikan gedung puskesmas Masbagik Baru, Selasa (17/10).

Bupati meminta agar fasilitas yang sudah dibangun membuat tenaga medis bisa memberikan pelayanan prima.

“Silakan manfaatkan fasilitas di sini dan berikan pelayanan prima,” demikian perintahnya.

Camat Masbagik, Muham-

mad Farkhi menyampaikan, pembangunannya lama sampai lima tahun. Dibangun sejak 2012. Tiga tahun tidak dikerjakan. Setelah Dinas Kesehatan dipimpin drg. Asrul Sani, dilanjutkan pembangunan hingga rampung dan bisa diresmikan.

(Suara NTB/rus)

PUSKESMAS - Gedung Puskesmas Masbagik Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lotim.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Lotim, Asrul sani menyampaikan ada 35 puskesmas yang akan dibangun sampai akhir 2018 mendatang. Pada era kepemimpinan Bupati H. Moch. Ali Dachlan. Melihat jumlah penduduk 1,3 juta jiwa dihi-

tung sebenarnya dibutuhkan puskesmas sebanyak 40 unit se Kabupaten Lotim. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa dicapai. ‘’Sisanya diharapkan bisa dituntaskan pada kepala daerah periode selanjutnya,’’ janjinya. (rus/*)

Mutasi Guru ke Struktural di KLU Langgar SE Menpan RB Tanjung (Suara NTB) Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tampaknya belum benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah di kabupaten dalam menggeser posisi ASN. Khususnya yang menyangkut tenaga guru. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), sejumlah tenaga guru diketahui digeser ke jabatan struktural di SKPD. Dalam mutasi 6 Januari 2017 dan terakhir tanggal 31 Agustus 2017 lalu, sejumlah guru di KLU diketahui menempati jabatan struktural, misalnya Kepala Disperindag, Kepala Bidang Perdagangan – Disperindag, Sekdis Kominfo, Sekdis Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Satpol PP, 2 Camat, tak terkecuali jabatan Kabag Humas dan Protokol.

Menyikapi kondisi itu, Anggota Komisi III Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD KLU, L. M. Zaki, kepada Suara NTB, Selasa (17/10) menyayangkan adanya aturan pusat yang masih dilanggar oleh daerah. Ia khawatir, pelanggaran terhadap SE itu akan memperburuk upaya daerah dalam konteks usulan tenaga CPNS guru.

Sebagaimana SE Menpan RB No: SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 24 April 2004 pada

poin 2 menyebutkan adanya pemekaran/pembentukan provinsi, kabupaten/kota, banyak sekali pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan non guru.

Pengalihan jabatan itu akan menambah kekurangan jumlah guru yang ada, (dimana) hal itu akan menambah permasalahan di bidang pendidikan.

Selanjutnya poin 3 menyebut, dari segi kompetensi, guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural, sehingga mempengaruhi kinerja organisasi.

“Sehubungan dengan itu, kami minta kepada saudara untuk menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain (poin 3). Apabila terjadi kekurangan tenaga guru yang diakibatkan oleh pengalihan guru ke jabatan non guru, maka usul penambahan guru tidak akan dipertimbangkan (poin 7),” demiki-

an bunyi SE Menpan RB. Zaki mengaku heran dengan kondisi terkini sebaran ASN guru di KLU saat ini. Harusnya kata dia, kepala daerah mengedepankan regulasi pusat sebelum membuat kebijakan (menggeser guru). “Yang seharusnya tidak dilakukan, itu dilakukan. Sementara kita di KLU pada posisi kekurangan guru, karena dialihkan ya tambah kurang,” cetusnya.

Ia pun mendesak agar kepala daerah dan wakil kepala daerah segera melakukan evaluasi. Menurutnya bukan sebuah dosa jika guru yang ada di struktural dikembalikan lagi ke tupoksinya semula. Meskipun jeda mutasinya hanya 2 bulan dari mutasi sebelumnya.

“Kita juga minta supaya KLU belajar ke Karang Asem (Bali). Honor guru di sana bisa sampai Rp 2 juta sebulan, kok kita masih Rp 190

ribu,”cetusnya lagi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikpora KLU, Drs. Suhrawardi, mengakui jumlah guru PNS di KLU dalam kondisi kekurangan. Namun ia tidak merinci kekurangan itu. Hanya saja, pergeseran guru ke jabatan struktural ia tampik bukan merupakan kewenangannya. “Untuk mengatasi kekurangan guru, kita optimalkan keberadaan tenaga guru GTT,” kata Suhrawardi.

Sementara Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengakui sebagai kabupaten termuda di NTB, KLu kekurangan jumlah ASN. Kebijakan “pengetatan” rekrutmen CPNS oleh pusat berdampak pada alokasi tidak ideal kebutuhan tenaga pegawai negeri sipil di daerah.

KLU dalam hal ini, masih kekurangan tenaga ASN hingga 2.000 orang lebih.

“Berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan jumlah pegawai di KLU 4.000-an, yang ada saat ini sekitar 1.800-an orang. Jadi masih sangat kurang,” kata Bupati.

Mempertegas pernyataan Bupati itu, Kepala Badan

Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) KLU, H. M. Najib, S.Pd. M.Pd., didampingi Sekretaris BKD PSDM, Masjudin Ashari, SE. MM., kepada wartawan membenarkan kekurangan pegawai yang dialami KLU. Data persisnya, jumlah ASN KLU sebanyak 1.862 orang.

Sedangkan kebutuhan pegawai ASN ideal sebanyak 4.250 orang. Artinya dari angka itu, kekurangan PNS se KLU sebanyak 2.388 orang.

Untuk mendukung pelayanan masyarakat di tingkat SKPD, Pemkab melalui BKD telah merekrut tenaga kontrak sebanyak 1.212 orang terhitung sejak Januari - Desember 2017. Artinya dari tenaga PNS eksisting ditambah tenaga kontrak, KLU masih kekurangan tenaga 1.176 orang. “Penerimaan CPNS tahun ini diketahui hanya Provinsi Kalimantan Utara yang mendapat kuota dari pusat. Tahun 2016 lalu, kita telah menyampaikan usulan formasi CPNS melalui Pemprov NTB tetapi hasilnya masih nihil,” ujar Najib. (ari)

Diguyur Hujan, Sejumlah Pohon Tumbang Tanjung (Suara NTB) Hujat lebat yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (17/10) mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Tak terkecuali pohon cemara yang berada di Lapangan Tioq Tata Tunaq.

Pantauan koran ini, pohon cemara tumbang di Lapangan depan Kantor Pemerintahan KLU ini sebanyak 4 pohon.

Lebatnya hujan yang disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 14.30 wita. Meski kontinyuitas hujan tidak lama, mengakibatkan akar pohon oleng, karena tidak mampu menahan beban dari daun dan ranting pohon.

Tidak hanya di sekitar lapangan, pohon tumbang juga terjadi di beberapa ruas jalan di kawasan perumahan masyarakat Tanjung. Seperti di eks bioskop lama Tanjung, depan SDN 1 Tanjung serta di dekat permukiman warga Dusun Karang Raden Tanjung.

Tower komunikasi milik Dinas Kesehatan KLU juga oleng dan menimpa atap ruang kerja Bidang Sarpras hingga

menyebabkan atap jebol. Sementara satu pohon flamboyan tumbang di seberang jalan persis di depan Sekretariat Partai Berkarya di Karang Raden Tanjung. Beruntung pohon tidak sampai menimpa bangunan sekretariat.

Kepala Dinas Kesehatan KLU, H. Khairil Anwar, mengklaim dari peristiwa tersebut dinas mengalami kerugian lebih dari 10 jutaan. Lantaran atap ruang kerja Bidang jebol dan harus diperbaiki.

“Secepatnya dinas akan memperbaiki tower tersebut, karena itu satu-satunya tower sebagai pusat informasi dan komunikasi di Dinas Kesehatan,” katanya.

Sementara itu, warga Tanjung, Supriadi, menyebut keberadaan pohon cemara setidaknya menjadi ikon Lapangan Tanjung. Usia pohon diperkirakan 30 tahun lebih di mana pohon sudah ada sejak tahun 1980-an. “Dulu zaman Kades lama, pohon cemara di pangkas ranting atasnya. Bahkan hasilnya sampai bisa dijual untuk membayar staf

(Suara NTB/ari)

TUMBANG - Pohon yang tumbang di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung, Selasa (17/10). desa,” katanya.

Terpisah, Kepala BPBD Lombok Utara, M. Iwan Maret Asmara, mengakui pihaknya telah menerima informasi pohon tumbang di sejumlah loka-

si. Namun hingga dikonfirmasi media, ia belum bisa merinci jumlah total pohon tumbang, karena belum menerima data dari kecamatan lain di KLU. “Kita masih di lapangan

membersihkan pepohonan.

BPBD kekurangan personel sampai kita minta bantuan polisi, Pol PP dan warga untuk membersihkan pepohonan,” demikian Iwan. (ari)

Tia Sasmita Sari

Berhenti Sekolah Akibat Derita Tumor Rahang Mengenyam dunia pendidikan setinggi-tingginya merupakan dambaan semua orang. Apalagi hal itu diiringi dengan keinginan dan semangat belajar yang tinggi.

Namun, nasib berkata lain,Tia Sasmita Sari, pelajar asal Dusun Dasan Malang Timur Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik terpaksa harus mengorbankan pendidikannya atas penyakit yang dideritanya kini.

PELAJAR kelahiran 7 Januari 2001 ini divonis oleh pihak medis mengalami tumor rahang. Penyakit yang tergolong cukup ganas tersebut menghentikan langkah Sasmita-sapaan akrabnya di ponpes setempat untuk mengukir prestasi sebanyak-banyaknya. Penyakit yang dideritanya sejak kecil semakin membesar hingga sekarang.

“Sejak kelas 6 SD mulai benjolan,” tuturnya ditemui di rumahnya, Selasa (17/10).

Meski agak mengalami ke-

sulitan dalam berbicara, Sasmita mengaku benjolan itu disebabkan ada gigi di dalam gusinya. Sehingga pada saat itu yakni sekitar tahun 2013 dilakukan operasi bertempat di Rumah Sakit Sanglah, Bali untuk mencabut 3 gigi. Usai itu, kontrol tetap jalan dilakukan. Namun, dari hasil rontgen terhadapnya, ditemukan kembali ada gigi di depan lagi yang harus dicabut dengan mengangkat rahangnya. Namun hal tersebut urung dilakukan, karena adanya be-

berapa pertimbangan.

Sasmita mengaku tidak bisa menyembunyikan rasa sakit di antara pipi bagian kanan dan dagunya. Untuk sekedar makan saja sangat sulit. Namun, ia tetap meyakini jika penyakit yang diderita kini dapat sempuh suatu saat ini. Ia mengaku ingin secepatnya kembali duduk di bangku sekolah dan mengukir prestasi yang dapat membanggakan orang tua dan guru-gurunya. “Ingin secepatnya sehat, rindu suasana sekolah,” ujarnya dengan nada lirih.

Di mata keluarga dan dilingkungan sekolah, Tia Sasmita Sari tergolong anak berprestasi. Pasalnya, sejak duduk di bangku sekolah dasar (SD) hingga MA. Putri ketiga dari enam bersaudara sering mendapat juara kelas, bahkan juara umum serta beberapa

perlombaan lainnya khususnya pada bidang ilmu fisika.

Namun sayang, prestasi gemilang itu pupus tatkala penyakit tersebut semakin ganas menggerogoti rahangnya.

Tepat pada tahun 2015 penyakit tersebut sudah semakin membesar dan mengharuskannya keluar dari bangku sekolah dan memilih untuk berdiam di dalam rumah karena penyakit tersebut kerap datang membuatnya kesakitan. “Alasan berhenti karena sakit, dan sering keluar darah dari benjolan itu,” tutur Nurmini, salah satu anggota keluarga Sasmita.

Nurmini menyebutkan, Tia Sasmita Sari merupakan buah hati dari pasangan Riayah dan almarhum Rifai.

Dalam melakukan pengobatan, pihak keluarga sudah beberapa kali dilakukan dengan pengobatan tradisional seiring

dengan dilakukan pengobatan medis atau operasi yang terakhir dilakukan antara tahun 2013-2014 silam. Hanya saja, dua jenis pengobatan itu tak kunjung memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Ironisnya, pada tahun 2016 penyakit tumor rahang yang dideritanya itu semakin membesar dan parah.

“Awalnya tumor yang diderita ini tidak sebesar sekarang ini. Awalnya hanya sebatas benjolan dan terus membesar,” ujarnya.

Sedangkan Ri’ayah, ibu kandung dari Sasmita-mengaku sangat terpukul dengan buah hati ketiganya itu. Ia berhadap supaya pemerintah atau para dermawan peduli terhadap kondisi anak gadisnya yang masih belia, namun menanggung penyakit yang sangat berat. Dikatakannya, saat ini ia hanya mengandal-

(Suara NTB/yon)

BUTUH PERHATIAN - Tia Sasmita Sari (tengah), salah satu pelajar di Lotim menderita tumor rahang. Tia Sasmita Sari butuh perhatian donatur dan pemerintah. kan BPJS untuk berobat.

Hanya saja, ia berharap adanya pengobatan yang jauh lebih bagus dengan biaya pengo-

batan ditanggung oleh para dermawan. “Ngak ada biaya untuk ke pengobatan yang lebih bagus,”ungkapnya. (yon)

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tolak Target Dipangkas Perpanjang Masa Pendaftaran KPU Lombok Barat (Lobar) memperpanjang waktu penerimaan berkas hingga Selasa (17/10) malam. Perpanjangan masa penerimaan berkas ini mengacu SE KPU Pusat ke KPU kabupaten nomor 585. Sejauh ini dari 20 parpol yang berencana menyerahkan berkas ke KPU Lobar, baru 16 parpol yang berkasnya diterima lengkap, sedangkan 4 parpol belum menyerahkan berkas. ‘’Jika sampai hari ini (Selasa kemarin) 4 parpol ini belum menyerahkan berkas, maka (Suara NTB/dok) terancam tak bisa ikut Suhardi verifikasi faktual,’’ ungkap Komisioner KPU Lobar, Suhardi, SH., MH., Selasa (17/10) siang.

Setelah verifikasi administrasi baik daftar nama, KTA dan KTP anggota baru ada 16 parpol yang diterima. Hingg batas akhir Senin kemarin, terdapat 4 parpol belum menyerahkan. Namun, lanjutnya, ada regulasi terbaru yang dikeluarkan KPU RI yang memerintahkan KPU kabupaten memperpanjang sampai nanti malam.

Selain itu, pihaknya mengecek ada tidaknya anggota TNI, Polri di KTP yang masuk KTA partai. Di samping itu, pihaknya mengecek apakah terjadi dobel kepengurusan lintas partai, kalau ditemukan baru diberikan kesempatan bagi parpol memperbaiki. Jika dalam jangka waktu perbaikan belum dipenuhi, kemudian jumlah KTA di bawah 713, maka tidak bisa dilakukan verifikasi faktual terhadap parpol tersebut. Sebab syarat administrasi tidak terpenuhi, karena angka KTA di bawah jumlah minimal, kalau mengacu UU sebanyak 1.000 atau 1/1000.

Terkait penentuan partai kena diskualifikasi, menurutnya penetapan parpol sebagai peserta pemilu ranahnya , KPU RI. Namun parpol bakal tak bisa ikut pemilu apabila tidak lolos verifikasi minimal di tiga kabupaten di NTB, parpol harus lolos di 8 kabupaten/kota. “Kalau tidak lolos di 7 kabupaten saja maka dampaknya se -Indonesia.

Tiga kabupaten tidak lolos akan berdampak secara nasional,” jelasnya.(her)

Dewan ”Tahan” Pembahasan Raperda Revisi RPJMD Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) tetap bersikukuh menolak pemangkasan target kemiskinan pada RPJMD. Pihak DPRD menduga, pemda dinilai ingin lari dari kenyataan terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan. Bahkan DPRD “menahan” pembahasan Raperda Revisi RPJMD lantaran eksekutif tetap ingin target indikator kemiskinan dipangkas dari sebelumnya 14 persen menjadi 16 persen lebih.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis pada Suara NTB, Selasa (17/10).

Menurut Sulhan, RPJMD boleh direvisi, namun indikator yang lain bukan merevisi target kemiskinan. Target kemiskinan harus ditetapkan atau bila perlu dinaikkan, supaya menjadi spirit bagi jajaran pemda dalam rangka pengentasan kemiskinan. ‘’Jangan karena tidak tercapai target, malah target di RPJMD diturunkan. Ini kan seperti jurus lari dari kenyataan.

Karena kan yang membuat tar-

get adalah pak bupati mengacu RPJMD awal yang dibuat mengacu visi dan misinya,’’ ujarnya.

Dijelaskan, indikator RPJMD wajar jika targetnya dinaikkan, apalagi ini direvisi di tengah jalan. Namun bukannya ada peningkatan target, malah pemerintah ingin menurunkan target. Beberapa indikator yang harus naik, jelasnya, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajar dinaikkan, karena melampaui target RPJMD dua tahun terakhir. Beberapa indikator yang harus digenjot, seperti target penegakan perda kare-

na jauh dari target.

Indikator kemantapan jalan ini wajar juga diubah, karena ada faktor, di samping ada beberapa jalan yang dialih satus menjadi jalan provinsi atau jalan desa menjadi jalan kabupaten, “itu ndak masalah diubah menurun, namun target kemiskinan ini harus digenjot, malah target ditambah supaya ada semangat,” sarannya.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menegaskan perubahan RPMD merupakan amanat UU, selain itu perubahan (revisi) target bisa ditambah dan dikurangi

Pusat Bubarkan Puluhan Koperasi di Loteng Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah membubarkan sebanyak 50 koperasi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Keputusan pembubaran itu diambil lantaran koperasi-koperasi bersangkutan sudah lama tidak aktif dan keanggotannya juga tidak jelas.

Hal itu diakui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, H. Amir Husen, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/10).

Ia menjelaskan, saat ini jumlah koperasi yang terdaftar di Loteng mencapai sekitar 520 lebih koperasi. Dari jumlah tersebut, ada 170 koperasi di antaranya yang dinyatakan tidak aktif, karena belum menggelar Rapat Akhir Tahun (RAT). “Dari total koperasi yang dinyatakan tidak aktif tersebut, 50 koperasi di antaranya sudah resmi dinyatakan bukan oleh keputusan Kementerian Koperasi,” sebutnya.

Dengan begitu, maka semua hak dan kewajiban yang melekat di koperasi tersebut dinyatakan hilang. Semua jenis bantuan serta program pemerintah juga akan dihentikan. “Yang memutuskan koperasi itu bubar atau tidak, itu kewenangan pemerintah pusat. Kita hanya menjalankan saja,” tambah Amir.

Terhadap sisa koperasi yang tidak aktif, namun belum dinayatakan bubar, tengah diupayakan oleh pemerintah daerah untuk bisa aktif kembali dengan membantu pengurus koperasi bersangkutan menyiapkan dan melaksanakan RAT. Karena salah satu persyaraan utama suatu koperasi masih dinyatakan aktif, telah melaksanakan RAT. Kalau belum dengan sendirinya dinyatakan tidak aktif.

Menurut Amir, cukup banyaknya koperasi yang tidak aktif dan dibubarkan, hampir sebagian besar dikarenakan persoalan internal koperasi bersangkutan. Di mana banyak koperasi yang ditinggalkan anggotanya, karena tidak puas atas kinerja pengurus koperasi bersangkutan. Termasuk pengurus dinilai melanggar kesepakatan yang telah dibuat saat RAT. “Kalau persoalan di luar koperasi, tidak begitu dominan. Lebih banyak karena persoalan internal, sehingga banyak koperasi di Loteng yang dibubarkan,” tandasnya.

Ke depan, terhadap koperasi yang masih aktif pihaknya terus akan memberikan pembinaan, sehingga koperasi-koperasi yang ada di Loteng bisa menjadi koperasi-koperasi unggulan dan mampu mendukung dan mendorong gerak perekonomian masyarakat.

Menurutnya, menjalankan koperasi gampang-gampang susah. Di mana, jika antara pengurus dengan anggota sudah satu visi dan misi, maka koperasi tersebut bakalan maju. Tapi kalau antar pengurus dengan anggota saja sudah tidak saling percaya, sulit bagi koperasi tersebut untuk bisa maju. “Kuncinya kemajuan koperasi itu ialah, ketaatan pada keputusan dan kesepakatan yang telah dibangun bersama,” pungkas Amir. (kir)

bisa dipatok menjadi target.

Terkait itulah kenapa Pemda dalam hal ini Bappeda, melakukan penyesuaian target menjadi perubahan di RPJMD. Hal ini jelasnya masih tahap pengusulan dan akan dibahas bersama dewan. “Nanti in dibahas di dewan,”imbuhnya.

Sedangkan Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengakui ada rasionalisasi yang tadinya ada 35 Indikator Kinerja Utama (IKU) ditekan menjadi kemungkinan 28 IKU. Salah satu capaian indikator yang cukup berat, yakni penurunan angka kemiskinan. Karena itu, target penurunan kemiskinan ini, jelasnya dilakukan direview, bahkan kemungkinan termasuk bagian yang dikonstruksi kembali (rekonstruksi). “Aturan membolehkan target indikator RPJMD itu direvisi,” kelitnya. (her)

Pengusaha Hotel Didorong Pakai Produk Lokal

Ribuan Hektar Lahan Hutan Sesaot Diduga Kritis Giri Menang (Suara NTB) Ribuan hektar kawasan wisata Sesaot diduga kritis lantaran maraknya illegal logging. Kondisi ini dikhawatirkan lantaran kawasan itu telah ditetapkan menjadi kawasan wisata berkelanjutan (sustainable tourism) oleh Pemda Lombok Barat (Lobar). Untuk mengatasi lahan kritis ini Dinas Pariwisata pun berupaya mengubah mindset pelaku illegal logging dialihkan menjadi pekerja pariwisata.

Demikian mengemuka pada Rapat Gerakan Terpadu Membangun Pariwisata (Gardu Bangsa), di kantor Dispar, Selasa (17/10). Hadir di acara ini Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi, MEd., Kepala Bappeda Dr. H Baehaqi, pengusaha hotel, kepala desa dan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP).

Pada kesempatan ini, Kepala Dispar Lobar Ispan Junaidi menjelaskan, terdapat sejumlah destinasi di kawasan Desa Sesaot, Pakuan dan Buwun Sejati yang telah dikembangkan.

Bahkan dampak pengembangan destinasi ini sudah mulai terasa, terbukti kawasan wisata ini ramai dikunjungi wisatawan.

“Tapi persoalannya ada 2 ribu hektar hutan di kawasan Sesaot, sudah gundul, sudah berbagai upaya dilakukan bersama untuk mengatasi. Termasuk kami ubah mindset illegal logger jadi pekerja pariwisata,” jelasnya.

Menurutnya, dengan upaya ini sudah mulai berkurang praktik ini sebab tidak selamanya tebang pohon. Sebab dampaknya tidak saja terhadap pariwisata, namun debet air di kawasan itu mulai berkurang. Ia khawatir, 5-10 tahun ke depan air dari kawasan ini tersebut tidak bisa sebagai bahan baku PDAM. Karena itu, cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menanam lagi kawasan itu. Pihaknya telah mengerahkan ribu mahasiswa dan para LSM serta warga asing peduli lingkungan untuk melakukan penanaman. Persoalan ini jelasnya salah satu dasar untuk memanfaatkan lahan hutan menjadi destinasi wisata.

Terkait program tahun 2018, pihaknya tetap prioritaskan pengembangan 15 desa wisata. Pihaknya mendorong 15 desa ini membuat proposal langsung ke bupati. Atas dasar proposal ini pihaknya akan menganalisa akurat untuk membuat keputusan bersama atau konsesus bersama. Sebab pembangunan wisata tidak saja pemerintah, namun masyarakat. (her)

disesuaikan dengan realisasi selama 2-3 tahun pelaksanaan.

“Jadi tidak salah jika mengurangi atau menambah target, kan jangan dilihat dari kemiskinan karena yang lain ada yang ditingkatkan,’’ ujarnya.

Menurutnya pertimbangan revisi target ini berdasarkan tren realisasi 2-3 terakhir dan pertimbangan lain. Tidak salah jika pemda merevisi target, karena memungkinkan dari aturan. Terkait tingginya pemangkasan target kemiskinan sebesar 2 persen dari 14 persen ke 16 persen, karena mengacu fakta penurunan kemiskinan per tahun secara nasional dan provinsi maupun kabupaten tidak bisa dicapai. Bahkan target yang dicapai, ujarnya, di bawah 1 persen, dari tahun 2015-2016 yakni hanya 0,65 persen.

Karena itulah, ujarnya, sesuatu yang dipaksakan tidak

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung, Selasa (17/10). Sekitar 50 unit rumah dan fasilitas pendidikan rusak akibat bencana ini.

Diterjang Angin Puting Beliung

Puluhan Rumah Warga dan SD di Lingsar Rusak Giri Menang (Suara NTB) Sekitar 50 unit rumah di Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) rusak akibat terkena sapuan angin puting beliung. Angin disertai hujan menerbangkan atap rumah warga hampir di lima dusun di daerah setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun mengakibatkan kerusakan rumah warga. Selain rumah, fasilitas pendidikan SDN 1 Bug-Bug, bagian atapnya rusak terkena sapuan angin.

Kepala Desa Bug-Bug, Suhaimi, menuturkan angin disertai hujan menerjang desanya selesai Salat Ashar sekitar pukul 16.00 sore. Angin kencang menyapu pemukiman warga, “Ada sekitar 50 rumah warga yang rusak baik rusak ringan, sedang dan berat akibat diterjang angin,” terangn-

ya ketika turun meninjau pemukiman warga yang terkena angin puting beliung.

Usai kejadian, dirinya bersama perangkat desa dan para kepala dusun (kadus) serta Camat Lingsar, Rusditah langsung turun mengecek langsung ke lapangan.

Hasil pendataannya sementara ini bersama para kadus, terdapat 50 unit rumah warga yang terdampak. Bahkan ada atap rumah warga yang diterangkan angin. Termasuk rumahnya juga terkena. Kejadian ini jelasnya, terjadi hampir rata di lima dusun di desa setempat. Selain puluhan rumah warga, atap SDN 1 Bug-Bug juga rusak diterangkan angin. Padahal SD ini baru selesai dibangun.

Selain menerbangkan rumah warga, angin juga menyebabkan sejumlah pohon

di daerah itu bertumbangan.

Bahkan akibat terkena sisa bangunan dan pohon tumbang, listrik di desa setempat mati total sementara waktu ini. Pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke BPBD. Pihaknya bersama camat juga telah mengusulkan penanganan darurat ke BPBD. Hal senada disampaikan Camat Lingsar Rusditah.

Menurutnya, usai kejadian, pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Selain itu, pihaknya bersama desa melakukan pendataan jumlah rumah dan fasilitas yang rusak akibat angin tersebut.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. M. Najib menyatakan saat ini pihaknya tengah turun ke lapangan. “Penanganan darurat perbaikan rumah nanti kita usulkan apa yang bisa dibantu,” jelas Najib. (her)

Membeludak, Pendaftar PPS dan PPK di Loteng dan Lobar Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara resmi telah membuka pendaftaran bagi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada NTB tahun 2018 mendatang. Perubahan sejumlah aturan dan persyaratan membuat rekrutmen anggota PPS dan PPK kali ini banyak diminati.

Bagaimana tidak, sejak mulai dibuka Minggu (15/10), puluhan pelamar sudah memasukkan lamaran ke KPU Loteng.

“Untuk rekrutmen anggota PPK dan PPS kali ini, berbeda dari sebelumnya,” ungkap Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Loteng, Baiq Husnawati, kepada Suara NTB, Selasa (17/10).

Di mana sesuai aturan yang baru, untuk anggota PPS sekarang rekrutmennya melalui rekrutmen terbuka dan tidak lagi melalui usulan dari masingmasing desa. Begitu pula untuk anggota PPK, juga melalui rekrutmen terbuka. Persyaratan untuk bisa melamar sebagai anggota PPK maupun PPS sekarang jauh lebih ringan. Untuk usia pelamar misalnya, minimal 17 tahun. Kalau sebelumnya minimal 25 tahun. Sementara untuk pendidikan, minimal SMA sederajat.

Ia menegaskan, rekrutmen PPK dan PPS kali ini untuk keperluan Pilkada NTB tahun 2018 mendatangkan. Sedangkan untuk PPK dan PPS Pemi-

(Suara NTB/kir)

LAMAR - Pelamar sedang mengajukan lamaran sebagai calon anggota PPS dan PPK Pilkada NTB di Kantor KPU Loteng, Selasa (17/10). lu dan Pilpres akan dibuka pada awal tahun 2018 mendatang.

Dan, bagi anggota PPK dan PPS Pilkada NTB, tetap diperbolehkan untuk ikut mendafatar sebagai anggota PPK dan PPS Pemilu serta Pilpres.

Lebih lanjut Husnawati menjelaskan, untuk PPS nanti akan diambil 3 orang masingmasing desa. Sedangkan untuk PPK, akan diambil 5 orang masing-masing kecamatan. Dan, akan mulai bekerja 7 bulan sebelum gelaran pilkada. Ditambah dua bulan setelah usai pilkada. Sehingga total masa kerja PPK dan PPS Pilkada NTB kali ini selama 9 bulan.

“Untuk penerimaan berkas lamaran selama satu minggu.

Mulai tanggal 15 sampai 21 Oktober besok,” tambahnya.

Para pelamar yang dinyatakan lolos tahap administrasi akan menjalani tes akademik.

Dan, akan dipilih masing-masing 6 orang untuk PPS di masing-masing desa dan 10 orang di masing-masing kecamatan untuk PPK yang nantinya berhak mengikuti tes wawancara.

Begitu juga di Lombok Barat (Lobar), minat masyarakat menjadi PPK dan PPS cukup tinggi, pasalnya hingga Selasa jumlah pendaftar diperkirakan menembus angka 500 orang.

Komisioner KPU Lobar Suhardi, SH., MH., menjelaskan, pada hari pertama pendaftaran jumlah pelamar mencapai 300 orang yang mendaftar. Jumlah pendaftar semakin bertambah pada hari Selasa kemarin yang sudah mencapai 500 pendaftar.

Dijelaskan pelamar harus memiliki track record dalam mendaftar. Dalam hal ini, KPU membuka pos layanan untuk melihat rekam jejak para pelamar dari masyarakat. (kir/her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) telah membuat kebijakan penggunaan produk lokal bagi SKPD. Ke depan, kebijakan in tidak hanya berlaku bagi SKPD, namun semua pengusaha hotel di Lobar juga memakai produk lokal. Hal ini merupakan salah satu cara mengentaskan kemiskinan yang masih tinggi di daerah ini.

Demikian ditegaskan Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi saat pertemuan dengan pengelola hotel di kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar, Selasa (17/10).

Dijelaskan, pemda telah mengembangkan Desa Langko dan Kekait sebagai sentra gula aren yang diolah menjadi gula semut. Untuk itu, pihaknya minta pengusaha hotel memakai produk lokal, seperti hasil produk gula semut. ‘’Produk lokal wajib dipakai oleh hotel, sebagai bentuk kerjasama dan tanggung jawab,” ujarnya.

Pihaknya bersama Dispar akan memastikan apakah semua hotel menggunakan produk lokal atau tidak. Kebijakan perlindungan konsumen yang diatur lewat Perbup, jelasnya, diberlakukan sejak 6 bulan lalu. Bahkan SKPD yang tidak menggunakan produk lokal, maka tidak dibayarkan uang makan minumnya. Termasuk kalau anggaran tidak jelas pembiayaan program, akan dihapus, sebab ke depan tidak saja diperlukan

output berupa pertangungjawaban administrasi, namun melalui money follow program yang harus memiliki dampak ke masyarakat.

Secara kebijakan nasional, jelasnya, Lobar termasuk gerbang wisata. Lebih-lebih setelah kebijakan KEK Mandalika dibuka. Dengan dibukanya KEK Mandalika, maka jangan sampai Lobar tak terkena imbas multiplayer effect. Mengacu kajian ekonomi jelasnya, dari sisi distrubusi pendapatan atau PDRB Lobar saat ini kebanyakan dari sektor pertanian, lalu dinomor dua perdagangan dan akomodasi. Sektor pariwisata ini, jelasnya, masuk di akomodasi.

Menurutnya mengacu PDRB ini, sektor pariwisata penyumbang PDRB besar di Lobar yang menentukan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Sektor ini, jelasnya menjadi lokomotif bagi sektor lain, sebab hasil pertanian Lobar tidak akan bergerak kalau pariwisata stagnan.

Sebab lewat pariwisata ini bisa mendatangkan banyak orang, sehingga tingkat transaksi tinggi dan berimbas pada pendapatan warga.

Ke depan, tambahnya, pemberdayaan seni dan budaya harus dijadwalkan secara online, sehingga wisatawan yang mau menyaksikan atraksi di Lobar cukup melihat secara online. “Pariwisata itu jadi basis pembangunan Lobar ke depan,” jelasnya. (her)

Penderita Kanker Payudara Terima Santunan Giri Menang (Suara NTB) Inaq Srim (37) penderita kanker payudara yang berdomisili di Dusun Penarukan Lauk Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung begitu terharu ketika tahu dikunjungi istri Bupati Lombok Barat (Lobar) yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lobar, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid. Perempuan yang berprofesi sebagai pekerja serabutan ini hampir satu tahun lebih mengidap penyakit ini. Ia tak kuasa menahan air mata di hadapan istri bupati. Inaq Srim bahkan menangis di pelukan istri sang bupati.

Selain memberi dukungan moril terhadap Inaq Srim, Hj. Khaeratun Fauzan Khalid memberikan santunan untuk membantu meringankan beban keluarga miskin tersebut.

“Saya baru mendengar kabar ini beberapa hari yang lalu.

Untuk memberikan semangat dan motivasi agar bisa sembuh dan penyakit tidak menjalar lagi, maka kita berikan suport kepadanya,” ujar Khaeratun Fauzan Khalid.

Hj. Khaeratun berpesan kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah Inaq Srim agar selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah datang-

nya segala jenis penyakit.

Sementara Inaq Srim, merasakan sakit di payudaranya sejak satu tahun yang lalu. Selama ini, ia berprofesi sebagai tenaga serabutan demi menafkahi buah hatinya. Bahkan janda beranak satu ini bekerja keras hingga mengabaikan penyakit ganas yang derita.

“Sakit dan bertambah bengkak semakin saya rasakan sejak satu bulan yang lalu. Berkat arahan dengan dibantu bidan desa yang bertugas Polindes Desa Kebon Ayu saya memberanikan diri untuk memeriksakan kesehatan saya di rumah sakit,” terangnya.

Hal senada disampaikan Afriana Widia Utami, Petugas Bidan Desa Polindes Kebon Ayu. Menurutnya, penyakit kanker payudara yang diderita Inaq Srim sudah stadium tiga. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukannya di Rumah Sakit Umum (RSU) Provinsi.

“Ibu Srim tinggal menunggu surat dan tempat operasi dari dokter. Sebelumnya ia sering juga memeriksakan diri di puskesmas dan RSU Lobar. Kami dan keluarganya berharap agar dia bisa di operasi di Lombok. Karena ini masalah biaya meskipun ada BPJS,” ujarnya (her)

(Suara NTB/ist)

MENANGIS - Inaq Srim, salah satu penderita kanker menangis saat didatangi istri Bupati Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid ke rumahnya, Selasa (17/10).

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tiga Indikator RKPD Sulit Dicapai Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc memberikan arahan kepada perangkat daerah dalam rapat koordinasi pembahasan Rencana APBD Tahun 2018, Selasa (17/10). Dalam kegiatan yang digelar di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dituntaskan.

Menurut Bupati, tahun 2018 merupakan tahun separuh jalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2016-2021.

“Tahun 2018 ini saya pandang penting mengingat tahun ini kita berharap rencana-rencana kita yang tertuang dalam RPJMD sudah menunjukkah hasil yang konkret sifatnya.

Pembangunan pasar induk, Relokasi RSUD, persentase jalan mantap, dan indikatorindikator keberhasilan lain yang menjadi target pembangunan daerah mulai terlihat wujudnya meski belum dapat sepenuhnya tuntas,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 lalu, ada tiga indikator yang menurut kriteria perencanaan dianggap sebagai indikator yang sulit dicapai.

Antara lain, persentase jalan mantap, angka kematian ibu melahirkan dan penilaian LAKIP Pemerintah Daerah.

Untuk itu bupati meminta

agar perangkat daerah penanggung jawab dapat melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara target dengan realisasinya.

Adapun terkait indikatorindikator lain menurut kriteria perencanaan “butuh kerja keras” seperti penurunan balita gizi buruk, penduduk di bawah garis kemiskinan, pertumbuhan investasi daerah dan rasio sampah tertangani, dan 26 indikator lainnya saya minta kepada perangkat daerah penanggung jawab agar memberikan usaha ekstra dalam mengejar ketertinggalan dari target yang telah ditetapkan.

Terkait pembangunan Bendungan Beringin Sila Bupati juga meminta perangkat daerah terkait agar melakukan pengawalan ekstra. Baik dari sisi kesiapan dokumen pendukung maupun pembebasan lahannya sehingga fase konstruksi dapat terlaksana sesuai target.

Terkait jalan mantap, Bupati meminta untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, mengawal penanganan ruas-ruas jalan

Pekan Depan, KSB Buka Pendaftaran Seleksi JPTP Taliwang (Suara NTB) Tahapan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mulai dilaksanakan pekan depan. Sesuai jadwal proses seleksi akan dimulai dengan pembukaan pendaftaraan pada tanggal 23 Oktober 2017 mendatang.

Kepastian dimulainya tahapan seleksi tersebut disampaikan oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos. Kepa(Suara NTB/bug) da wartawan, Selasa (17/ H. Abdul Malik Nurdin 10), ia menyatakan, Panitia Seleksi (Pansel) telah menyusun seluruh jadwal tahapan proses seleksi untuk pengisian kursi-kursi eselon II yang selama ini masih lowong. “Jadwalnya sudah ada dan pendaftarannya akan dimulai tanggal 23 Oktober,” terangnya.

Ia menjelaskan, sementara ini ada 8 JPTP yang telah mendapatkan kepastian dilelang sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada seleksi nanti.

Di antaranya, kursi kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP), Dinas Kesehatan (Dikes), Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan terakhir Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Sementara ada dua tambahan yang masih menunggu rekomendasi KASN yakni kursi jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD KSB dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan yang sebelumnya ditinggalkan H. Masyhur Yusuf, MT karena telah mengajukan permohonan pensiun.

“Yang dua ini masih kita tunggu rekomendasi KASN sementara. Kalau sampai tanggal 23 belum ada maka yang akan dilelang hanya delapan dulu,” papar Abdul Malik.

Untuk pengisian JPTP itu Pemda KSB telah memutuskan hanya membuka bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan internal saja. Menurut Abdul Malik, pihaknya telah melakukan analisa kepegawaian dan hasilnya kebutuhan untuk pengisian JPTP yang lowong itu masih memungkinkan dilaksanakan secara internal. “SDM kepegawaian kita mencukupi. Jadi kita tidak buka secara regional atau nasional pada kegiatan seleksi ini,” urainya.

Ia pun mengimbau, bagi seluruh ASN yang memenuhi syarat dan berminat melamar dalam proses seleksi itu agar mempersiapkan diri. Terutama menyiapkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk mendaftar. “Kalau berminat dan syaratnya terpenuhi silakan mendaftarkan diri,” sarannya.

Sejauh ini sebenarnya ada 11 kursi JPTP yang masih lowong. Selain yang 10 di atas ada kursi kepala Bappeda dan Litbang yang tidak disiapkan untuk dilelang. Ditanya mengenai hal ini, Abdul Malik mengungkapkan, untuk jabatan kursi kepala Bappeda Litbang telah diputuskan akan diisi melalui proses pergeseran pegawai (mutasi).

“Awal tahun depan akan ada pejabat yang pensiun. Nanti akan digelar mutasi dan sekaligus mengisi jabatan kepala Bappeda Litbang itu. Jadi tidak akan dilelang seperti yang lainnya,” bebernya. (bug)

prioritas dan susun road map pencapaian 2021. Selain itu untuk relokasi RSUD, Bupati meminta supaya menuntaskan dokumen perencanaan pada tahun 2017 dan mempersiapkan pembangunan fisik 2018.

Terkait Pembangunan Pasar Seketeng yang menjadi polemik selama ini, diminta agar dapat dipersiapkan sebaik-baiknya khususnya konstruksinya, agar dapat dituntaskan pada tahun 2018 sehingga permasalahan yang sudah kronis tersebut tidak lagi menjadi polemik di tengah tengah masyarakat.

Begitupula Pasar Karang Dima agar tahun 2018 lahan sudah clean & clear dan siap bangun. Jika sumber pendanaan dari APBD terbatas,supaya mencari sumber-sumber pendanaan dari APBN, dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang disyaratkan.

Adapun terhadap Desa Bebas Rentenir supaya segera dilaporkan hasil evaluasi pelaksanaan dari 10 kecamatan di tahun 2017. Lakukan perbaikan jika ada kekurangan, dan matangkan sasaran untuk tahun 2018.

(Suara NTB/ind)

ARAHAN - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat memberikan arahan di Rakor RAPBD Sumbawa 2018, Selasa (17/10).

Sedangkan terhadap target Kabupaten Sumbawa Layak Anak, Bupati meminta agar menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) layak anak, pencanangan sekolah layak anak, zona fasilitas umum layak anak dan forum anak di Tingkat Kecamatan.

Selanjutnya bupati juga meminta agar memastikan implementasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai kondisi kecamatan masing-masing.

Sebagaibentuk kebijakan afirmatif Bupati untuk Camat

dan Lurah.

“Saya ingin mencanangkan tahun 2018 sebagai tahun inovasi daerah. Saya meminta agar minimal satu organisasi perangkat daerah termasuk kecamatan untuk melahirkan minimal satu inovasi. Dewan Riset Daerah yang sudah diinisiasi pembentukannya oleh Bappeda untuk dapat membuat pedoman inovasi daerah, dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA),” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sum-

(Perindo), Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, Partai Berkarya, dan Partai Parsindo.

Terhadap enam partai baru tersebut, saat ini pihaknya sudah memberikan tanda terima pendaftaran sebagai peserta pemilu tahun 2019. Hanya saja tahap selanjutnya, partai tersebut tetap akan dilakukan verifikasi faktual layak atau tidaknya sebagai peserta pemilu. Meskipun di dokumen pendaftaran sudah dilampirkan, baik itu Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun persyaratan administrasi lainnya.

“Total partai yang sudah

sudah disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah pada minggu ke-2 November 2017 supaya dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah.

“Pagu indikatif yangdisampaikan tersebut memang belum menggambarkan postur RAPBD Tahun Anggaran 2018 secara utuh karena sesuai pedoman DAU masih diasumsikan seperti tahun lalu, kemudian DAK belum dimasukkan sebagai komponen pendapatan daerah,” terangnya. (ind)

Kecamatan di Sumbawa Belum Baru Dua Parpol Miliki Pola Anggaran Proporsional Penuhi Kelengkapan di KPU Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Upaya pemerintah mewujudkan kecamatan yang mumpuni dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan adalah penyediaan anggaran yang memadai. Namun sampai saat ini kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Sumbawa belum memiliki pola anggaran yang proporsional dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Demikian disampaikan Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, di acara whorksop KOMPAK tentang identifikasi biaya yang dibutuhkan Kecamatan. Pasca SK Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Ke Kecamatan Tahun 2018, Sekda berharap kegiatan tersebut dapat membantu para camat dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan peran dan tugasnya saat ini.

Dengan demikian, akan memberikan penguatan terhadap antara lain akselerasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan.

Agar pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, profesional.

Sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan, dan sebagai simpul pelayanan (front office) bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, melalui seksi pelayanannya sesuai dengan susunan organisasi kecamatan.

Sekda juga menyampaikan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan kecamatan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengimplementasikan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Demi terwu-

judnya kecamatan sebagai perangkat daerah yang proporsional dan profesional dalam melayani masyarakat. Untuk itu harus ada kesungguhan hati dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Sebelumnya, Koordinator KOMPAK Wilayah Sumbawa M. Ikraman, S.Pt menyampaikan kegiatan ini untuk mengidentifikasi biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang diterima dari Bupati.

Selain itu, juga untuk memperoleh gambaran spesifik tentang penambahan alokasi anggaran untuk kecamatan yang akan ditetapkan dalm KUA-PPAS/RAPBD 2017, serta mendukung eksekutif dalam penyediaan informasi yang “evidence based” (berdasarkan pada bukti) dalam pembahasan anggaran dengan anggota legislatif di parlemen. (arn)

Wabup KSB Ancam Pecat Pegawai Honor yang Tidak Salat di Masjid Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST berjanji menyiapkan sanksi tegas bagi para pegawai honor yang bekerja di lingkungan KTC. Khusus bagi mereka yang tidak patuh terhadap aturan kewajiban salat berjama’ah di waktu zuhur dan asar akan dipecat.

Hal ini disampaikan Wabup langsung di masjid Agung Darussalam KTC usai salat zuhur berjama’ah, Selasa (16/10) kemarin. “Jadi kalau sampai mereka 10 kali berturut-turut tidak datang salat. Kepala dinasnya tolong lapor ke saya dan lakukan pemecatan terhadap mereka,” tegasnya.

Menurut dia, agenda salat berjama’ah bagi pegawai yang bekerja di lingkungan KTC merupakan kewajiban karena masuk dalam jam kerja sesuai ketentuan berlaku. Hal ini pun tidak terkecuali bagi pegawai honor dan sejenisnya.

“Apakah ia PTT, honor kegiatan atau lainnya harus patuh. Kalau tidak datang salat ke sini maka sanksi akan kita jatuhkan. Begitu pun dengan yang PNS,” tandasnya.

Bukan tanpa alasan Wabup

(Suara NTB/dok)

Fud Syaifuddin membuat aturan tegas tersebut. Sepekan sebelumnya, bupati H. W. Musyafirin telah menginstruksikan kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk memberlakukan absen salat di masjid Agung Darussalam.

Sepekan berlaku, instruksi bupati itu sangat efektif karena sebagian besar pegawai di lingkungan KTC sangat patuh.

Namun memasuki pekan ke dua ini, aturan itu mulai tidak diindahkan karena berangsur jumlah shaf (barisan) salat kembali berkurang.

“Minggu lalu bisa sampai belasan shaf sekarang kok hanya jadi tujuh saja. Mana pegawai lainnya?,” singgung Wabup.

Wabup menyatakan, selaku pimpinan daerah pihaknya tidak akan henti-hentinya menerapkan aturan kewajiban salat tersebut. Sebab selain ada aturannya dalam ketentuan jam kerja pegawai, ajakan tersebut baginya merupakan suatu kebaikan.

“Salat itu bukan untuk saya atau bupati. Itu untuk diri pribadi saudaraa-saudara. Dan kami tidak akan berhenti melakukan pemaksaan karena ini ajakan untuk kebaikan kita semua,” sebutnya.

Selanjutnya Wabup kembali meminta kepada inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk mengawal kebijakan tersebut.

Bahkan jika diperlukan proses absen kegiatan salat berjama’ah itu langsung ditangani oleh BKD. “Kalau bisa semua SKPD absennya langsung ditangani BKD. Jangan lagi oleh dinas masing-masing karena mereka yang tidak hadir salat masih bisa mengakalinya,” pungkasnya. (bug)

Diterima KPU, Enam Parpol Baru di KSB akan Diverifikasi Faktual Taliwang (Suara NTB) Sekitar enam Partai Politik (Parpol) baru yang sudah mendapatkan tanda terima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat sebagai peserta pemilu tahun 2019 mendatang akan kembali dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya, untuk memastikan apakah partai yang sudah mendaftar tersebut layak untuk ikut atau tidak.

Divisi Hukum KPUD Sumbawa Barat Aliatullah SH, MH kepada wartawan, Selasa (17/10) mengatakan, enam partai baru tersebut yakni, Partai Persatuan Indonesia

bawa, Drs. H. Baharuddin, MM menyampaikan, sesuai PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah sedang melaksanakan asistensi anggaran sehingga pada minggu ke-4 Bulan Oktober Rencana-APBD Kabupaten Sumbawa sudah dapat disampaikan kepadaDPRD untuk dilakukan pembahasan.

Program dan kegiatan prioritas dan pagu indikatif yang

mendaftar sekitar 18 partai dan sudah diterima. Khusus untuk enam partai baru ini, kita akan melakukan verifikasi lanjutan terhadap,” ungkapnya.

Dikatakannya, verifikasi ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Baik itu terkait keberadaan anggota bagi partai yang sudah mendaftar, maupun masalah administrasi lainnya. Dimana syarat melakukan pendaftaran di tingkat kabupaten, partai diharuskan memiliki minimal 135 orang anggota yang tersebar di empat kecamatan.

Data anggota inilah yang akan di cek keberadaannya

dengan cara sampling acak sederhana sesuai dengan KTA dan KTP-Elektronik yang dimiliki anggota saat melakukan pendaftaran. KTA yang sudah diajukan sebagai syarat pendaftaran ini akan diambil sekitar 10 persen untuk dicek secara faktual.

“Kita akan cek lapangan untuk melakukan klarifikasi terhadap parpol baru ini apakah dianggap layak atau tidak,” sebutnya.

Ia menambahkan, pengecekan faktual ini terlebih dahulu melakukan croscek terhadap syarat administrasi.

Seperti masalah KTA apakah sudah cocok antara data yang

ada di KTA maupun di E-KTP. Apabila ada yang dianggap masih kurang cocok, akan diminta untuk dilakukan perbaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU mulai dari tanggal 7-20 Januari tahun 2018. Apabila tidak juga melakukan perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka secara tidak langsung akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu.

“Jadwal tahapan dan verifikasi faktual hingga penepatan parpol sudah kita sebar ke pengurus partai, tinggal partai ini memperbaiki apa-apa syarat yang dianggap masih kurang,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari 14 Parpol yang mendaftar di KPU Sumbawa, dua diantaranya Parpol baru.

Yakni, Partai Berkarya dan Partai Perindo. Berkas kelengkapnnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Sebagaimana disampaikan Komosioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP, Selasa (17/10) kemarin. Empat belas parpol yang diterima berkas kelengkapannya oleh KPU Sumbawa, yakni, Perindo, Partai Berkarya, PDI P, Hanura, PPP, PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKPPI, PBB, Partai Nasdem, PKS, PKB dan Partai Demokrat.

Sebenarnya, kata Sudir, sebelum penutupan Senin malam pukul 24.00 sempat datang dua Parpol baru, yakni Partai Rakyat dan Partai Republikan. Namun untuk Partai Rakyat data di SIPOL KPU tidak muncul. Sementara Partai Republikan berkas kelengkapannya tidak mencukupi syarat minimal.

“Lampiran Foto Copy KTA dan KTP hanya sekitar 200, tidak memenuhi syarat minimal satu perseribu dari jumlah penduduk Sumbawa. Sesuai SE terakhir KPU RI, masih diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk memenuhi kelengkapan berkas persyaratan minimalnya,” pungkas Sudirman. (arn)

PAD Merosot, Sekda Minta SKPD Terus Bergerak Taliwang (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat H. Abdul Azis SH, MH meminta kepada pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk terus meningkatkan sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggap masih jauh dari harapan.

Mengingat selama dua tahun terakhir, PAD KSB hanya mampu bergerak pada angka Rp. 47-50 miliar.

Jumlah tersebut tentunya masih dianggap sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi PAD yang dimiliki oleh Pemkab setempat.

“Saya minta kepada semua pimpinan SKPD untuk bisa memberikan perhatian serius terhadap sektor PAD ini. Karena pendapatan dari sektor ini merupakan salah satu tolak ukur dari kemandirian daerah. Apalagi sektor penyumbang PAD yang kita miliki saat ini masih banyak yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (17/10).

Dikatakannya, karena PAD ini sebagai tolak ukur kemandirian daerah otonom, maka sudah tidak alasan lagi untuk tidak bisa ditingkatkan.

Apalagi setiap rapat evaluasi mas a l a h PAD terus diingatkan un-

H. Abdul Azis

tuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap kepada beberapa SKPD sebagai penyumbang PAD untuk terus ditingkatkan pendapatannya. Jangan sampai hanya menerima anggaran dari Pemerintah saja tanpa memberikan timbal balik bagi daerah. Seperti penyewaan alat berat yang ada Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Balai Benih Utama (BBU) dan Rumah Potong Hewan (RPH) yang dimiliki Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP), dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terkait lokasi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan.

“PAD ini harus kita tingkatkan tidak ada alasan lain lagi, makanya kita minta kepada SKPD yang memiliki sarana penyumpang PAD untuk terus bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa target yang telah ditetapkan untuk bisa terus dikejar dan menjadi perhatian serius. Jangan hanya menuntut anggarannya saja yang banyak, tetapi pendapatan yang diberikan tidak bisa maksimal.

Apalagi saat ini Sumbawa Barat sangat bergantung pada dana-dana yang bersumber dari dana transfer pusat. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan daerah-daerah lain yang sudah dikatakan mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap dana transfer lain.

“Saya minta pendapatan yang sudah ditargetkan dalam PAD bisa diberikan perhatian serius, karena apabila tetap saja tidak ada peningkatan, maka keberadaan KSB sebagai daerah otonom masih dianggap belum mandiri,” tukasnya. (ils) (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

KUR Andalan Petani untuk Tambahan Modal Usaha Dompu (Suara NTB) – Kredit usaha rakyat (KUR) masih jadi andalan petani di Kabupaten Dompu untuk tambahan modal usaha menjelang musim tanam tahun 2017 – 2018. Pencairan KUR di BRI tahun ini maju lebih cepat sebulan yaitu untuk kebutuhan stok pupuk sejak September 2017.

Pimpinan BRI Cabang Dompu, Irawan Cahyo Nugroho mengaku, hampir 70 persen usaha warga Dompu bergerak di sektor pertanian dan dikelompokan pada komoditi jagung, tebu, mete, kopi, palawija, kacang, bawang dan lainnya.

Dari sektor ini, lebih dari 50 persennya pada komoditi jagung. Kendati produktivitas jagung petani Dompu tinggi dan nilai tambah yang besar pula, kebutuhan akan modal usaha jagung masih tetap dibutuhkan petani.

Pendapatan petani selama ini, diakui Cahyo, belum sepenuhnya diarahkan sebagai modal udaha berikutnya. Tapi masih pada pemenuhan kebutuhan, sehingga kehidupan petani yang layak tumbuh menjadi pra sejahtera ke sejahtera, dan dari sejahtera ke mantap.

“Jadi para petani kita masih mencukupi kebutuhannya.

Apakah itu memperbaiki rumah, beli perabotan rumah tangga, atau beli kendaraan,” ungkapnya.

Sehingga modal usaha dari pinjaman bank tetap dibutuhkan. Bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir khususnya untuk komoditi jagung dan tebu.

Namun orientasi pihaknya mengarahkan pinjaman ke KUR. “Batasannya untuk usaha mikro seperti ini maksimal Rp 25 juta dengan bunga 9 persen efektif pertahun,” jelasnya.

Realisasi KUR menjelang musim tanam tahun ini, kata Irawan, lebih cepat sebulan dibandingkan tahun 2016 lalu.

Realisasinya sejak September karena musim hujan agak labil, sehingga petani lebih awal menebus pupuk.

“Menurut mereka, kalau tidak dibayar sekarang, tidak ada jaminan akan ada pupuk nanti (saat tanam),” ungkapnya.

Karenanya, sejak September 2017 lalu BRI banyak mencairkan KUR untuk usaha mikro khususnya bagi petani jagung dan tebu. Realisasi ini diperkirakan hingga Desember 2017. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Mobil Dinas Dipakai Mendaftar Partai, Panwas Tak Persoalkan Dompu (Suara NTB) Mobil dinas Pemerintah Kabupaten Dompu yang dipinjam pakai oleh fraksi PAN DPRD Dompu dipergunakan saat mendaftarkan partai ke KPU Dompu. Modis dengan nomor polisi EA 1110 R ini sudah diubah warna plat menjadi hitam dan ditempeli bendera partai. Karena digunakan anggota Dewan, Panwaslu pun tidak mempermasa lahkan penggunaan modis tersebut.

Ketua DPD PAN Dompu, Syafruddin, STP kepada Suara NTB di sela – sela mendaftarkan partainya di KPU Dompu, Senin (16/10) malam mengakui, modis fraksi PAN DPRD Dompu tersebut dipinjam pihaknya untuk mengurus dokumen persyaratan pendaftaran partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Karena modis tersebut untuk fraksi PAN, sehingga dinilai tidak masalah ketika dimanfaatkan untuk kepentingan partai.

“Karena ini mobil untuk fraksi, saya rasa tidak masalah kalau dimanfaatkan untuk datang mendaftarkan partai,” katanya.

Fraksi – fraksi DPRD Dompu sendiri beberapa waktu lalu difasilitasi mobil dinas dengan status pinjam pake dari pemerintah daerah (Pemda). Karena setiap anggota DPRD Dompu mendapat tambahan penghasilan berupa tunjangan transportasi bagi yang tidak difasilitasi kendaraan dinas (Randis) sebesar Rp 10 juta per bulan. Kebijakan yang mulai dihitung September 2017 ini membuat para anggota Dewan ramai – ramai mengembalikan randis, baik sepeda motor maupun mobil dinas.

Dari beberapa modis yang dipegang anggota Dewan, han-

ya mobil fraksi PAN, modis ketua Komisi 3 DPRD Dompu, dan modis tiga unsur pimpinan Dewan yang belum dikembalikan. Sehingga mereka tidak akan dibayarkan tunjangan transportasinya.

Terkait hal ini, Syafruddin mengaku, pimpinan fraksi PAN belum meminta modis tersebut untuk dikembalikan sehingga masih dipinjam pake pihaknya. “Belum disuruh pimpinan fraksi untuk kembalikan, makanya kami masih pake,” katanya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH yang dihubungi, Selasa (17/10) kemarin mengaku, penggunaan modis oleh partai politik saat mendaftarkan parpolnya ke KPU menjadi temuan pihaknya di KPU Dompu saat penutupan masa pendaftaran. Temuan ini kemudian dikonsultasikan dengan Bawaslu Provinsi dan dinilai tidak masalah.

“Kita langsungkan konsultasikan dengan Bawaslu

(Suara NTB/ula)

DIUBAH - Modis Fraksi PAN DPRD Dompu dengan nomor polisi EA 1110 R yang sudah diubah warna platnya menjadi hitam ini digunakan saat mendaftarkan partainya ke KPU Dompu, Senin (16/10).

Provinsi, tapi karena kendaraan dinas ini digunakan anggota Dewan jadi tidak masalah,” ungkapnya.

Namun Swastari mengaku, masih menyelidiki perubahan

warna plat modis tersebut dari warna merah (modis) ke warna hitam (pribadi). “Ini yang sedang kita telusuri. Apa modusnya, sehingga dirubah warna platnya,” katanya. (ula)

Indikasi Prostitusi Pelajar, Pemda Dompu Bentuk Tim Gabungan Dompu (Suara NTB) – Prostitusi kalangan pelajar terindikasi terjadi di Dompu. Mereka bahkan sengaja didatangkan dari luar daerah (Bima). Cara kerja mereka pun sangat apik, sulit dideteksi lantaran mereka tidak memanfaatkan tempat hiburan atau lokalisasi khusus. Tetapi cukup dengan memanfaatkan kos-kosan yang tersedia. Indikasi itu disikapi Pemda Dompu dengan membentuk tim gabungan TNI dan Polri yang dikoordinir langsung Satuan Pol PP. “Dalam waktu yang tidak ditentukan kami akan melakukan razia gabungan, tidak satu masalah yang akan kita tangani nanti, apakah itu pelanggaran perda, penyalahgunaan obat-obatan, kenakalan remaja termasuk prostitusi pelajar,” ungkap Plt Kasat Pol PP Dompu, A. Haliq, BA kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (17/10).

Berdasarkan hasil identifikasi tim intelijen di lapangan didapati titik-titik yang menjadi sarang prostitusi pelajar.

Sementara untuk kenakalan remaja seperti halnya seks bebas tak kalah menghawatirkan, pihaknya kerap menemukan bekas alat pengaman hubungan seks di selokan depan rumah-rumah dinas pejabat sekitar kantor Bupati Dompu.

Hal itu lantas dikesalkan beberapa pejabat daerah ini.

“Pada saat kami lakukan pembersihan itu terdapat bekas kondom, bahkan Dandim kesal, Bupati juga begitu (kesal). Bagiamana ini anak-anak kita,” ujarnya.

A. Haliq mengatakan, sejauh ini memang baru sebatas informasi masyarakat yang diperolehnya pihaknya terkait prostutusi pelajar tersebut, untuk menindaklanjuti tim gabungan tidak ingin gegabah karena menyangkut privasi seseorang. Konsekwensinya ketika hal tersebut tidak bisa dibuktikan pihaknya terancam dituntut balik, baik oleh pihak yang dicurigai maupun pemilik kos-kosan.

“Makanya kami sangat hati-hati, prostitusi pelajar memang terindikasi ada, tapi kami perlu pembuktianya dulu,” jelas dia.

Selain kalangan pelajar masyarakat umum pun demikian, karenanya untuk menekannya penyakit masyarakat ini A Haliq berharap semua pihak memberi dukungan serta turut melakukan penertiban. Ia menambahkan, sasaran lain tim gabungan ialah penyalahgunaan tramadol dan sejenisnya, dan akhirakhir ini cukup tren ialah penggunaan komix campur Kuku Bima. Akibatnya dua remaja tewas seketika.

“Penggunaan tramadol mulai berkurang karena sulit dan mahal. Komix campur kuku bima itu sekarang sudah dua korban di Desa Kramabura dan Baka Jaya, mereka racik sendiri akhirnya out dia,” pungkasnya. (jun)

Anggota Dewan Kota Bima Dapat Tunjangan Tambahan Kota Bima (Suara NTB) – Menindaklanjuti PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Anggota DPRD Kota Bima akan mendapat tunjangan tambahan perbulan, sebagai uang pengganti mobil dinas. Anggota DPRD Kota Bima, Najamuddin S.Sos mengaku, instruksi dalam PP tersebut bahkan pihkanya telah membuatkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai regulasi turunannya.

“Dalam PP ini, ada kewajiban Pemda untuk menyediakan fasilitas atau kendaraan bagi anggota (Suara NTB/uki) dan pimpinan dewan,” katNajamuddin anya kepada Suara NTB. Hanya saja kewajiban tersebut tidak langsung direalisasikan, karena akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Misalnya Pemda tidak bisa menyediakan fasilitas mobil dinas akan digantikan dengan uang pengganti.

“Dewan tidak bisa menentukan besaran uang pengganti, karena kami hanya membuat aturan pelaksanaan PP. Tapi yang jelas besarannya akan mengacu pada kemampuan daerah,” katanya. Najamuddin mengaku, tunjangan tersebut telah dianggarkan pada APBD Perubahan (APBD P) tahun 2017 ini. Meski demikian, Ia tidak mengetahui besaran yang akan diterima. Sebab persoalan tersebut ada tim appraisal yang menentukan.

“Tim appraisal ini yang akan melihat dan mengkaji berapa layaknya dan berapa besaran sewa mobil perhari yang berlaku di Kota Bima,” ujarnya. Ia menegaskan besaran uang pengganti, tersebut akan tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Serta mengacu pada biaya sewa mobil setiap hari yang berlaku di Kota Bima.

“Jika Pemda mampu menyediakan atau menyewa mobil dinas bagi anggota dan pimpinan dewan, tentu tidak ada uang pengganti. Yang jelas besarannya tetap mengacu kemampuan ABPD serta biaya sewa mobil,” katanya.

Duta Partai PKPI ini menambahkan adanya uang pengganti tersebut, tidak hanya berlaku di Kota Bima saja. Namun, menurutnya pelaksaan PP tersebut berlaku juga secara nasional. “Ini yang perlu diingat, dipahami dan mekanismenya. Fasilitas yang disediakan dalam rangka menginformasikan kepada publik tentang apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh DPRD,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

TERBAKAR - Gedung sekolah SMP PGRI di Dusun Nusa Jaya Desa Teropo yang terbakar, Selasa (17/10).

SMP PGRI Teropo Ludes Terbakar Dompu (Suara NTB) – SMP PGRI di Dusun Nusa Jaya Desa Teropo Kecamatan Kilo ludes terbakar, Selasa (17/ 10) Pukul 03.00 dini hari.

Diduga kebakaran itu disebabkan hubungan pendek arus listrik. Akibatnya tujuh ruangan hangus terbakar. Diperkirakan sekolah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., melalui Paur Humas Polres

Dompu, Aiptu Moh Saihun mengatakan, kobaran api pertama kali ditemukan Masrin (27) warga setempat usai buang air kecil di rumahnya.

“Api yang dilihat ada di plafon ruang kepala sekolah yang diperkirakan berasal dari korsleting listrik,” katanya kepada Suara NTB. Mengetahui kejadian ini Masrin lantas memanggil rekannya Sahril (45), kemudian menginformasikanya kepada

kepala desa yang langsung ditindaklanjuti dengan menginformasikan warga melalui speaker masjid.

Warga seketika berdatangan membantu memadamkan api menggunakan peralatan seadanya,terlebih mengeluarkan kursi dan dokumen penting di sekolah tersebut. Hanya saja api cepat menjalarke atap dan merembet ke ruang kelas hingga sulit dipadamkan. Sementara mobil pemadam ke-

Pemblokade Jalan akan Ditindak Tegas Kota Bima (Suara NTB) – Kasus blokade jalan yang dilakukan oleh sekelompok warga di jalan lintas Kota Bima-Wera atau tepatnya di Desa Nanga Wera Kecamatan Wera, diharapkan merupakan kasus terakhir kali yang terjadi.

“Kita harapkan kasus yang kemarin adalah yang terakhir kali,” harap Kapolres Bima Kota, AKBP Ida Bagus Made Winarta, S.IK, menanggapi maraknya aksi blokade jalan oleh masyarakat, Selasa (17/10).

Dia mengatakan, masyarakat tidak mesti memblokade jalan, apabila ada hal yang belum diselesaikan. Kapolres meminta agar masyarakat tetap berkoordinasi atau melaporkan kepada pihaknya jika ada masalah yang dihadapi.

“Blokade jalan bukan mencari solusi tapi akan menambah masalah baru. Kita berharap masyarakat bisa dewasa dalam bertindak tanpa merugikan masyarakat banyak,” katanya.

Menurutnya, aksi blokade jalan adalah salahsatu kegiatan yang

bertentangan dengan aturan dan terancam pidana. Karena hal itu, dapat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, yang menggunakan akses jalan tersebut.

“Jika kedepan hal ini ditemukan lagi akan kita sikapi secara tegas,” katanya. Diakuinya, proses penindakan masyarakat yang memblokade jalan tersebut. Bahkan sudah dikeluarkan maklumat oleh pihak Mapolda NTB. Selain melakukan aksi penyegelan kantor atau fasilitas publik.

“Kedepan maklumat Polda ini dan ancaman sanksinya, akan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Ini upaya menjaga Kantimbmas agar selalu kondusif,” katanya.

Ia menambahkan sampai saat ini, kondisi di desa Nanga Wera sudah berlangsung kondusif. Tidak adalagi reaksi dari masyarakat untuk melakukan aksi blokade susulan. Meski demikian, pihaknya terus memberikan himbauan agar tuntutan yang diinginkan dipercayakan sepenuhnya kepada pihak berwajib.

“Prinsipnya tuntutan masyarakat akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku. Kami meminta masyarakat agar tetap men-

gawal,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Sekelompok warga memblokade jalan lintas, Kota Bima-Wera atau tepatnya di desa desa Nanga Wera Kecamatan Wera, Senin (16/10) sekitar pukul 10.00 wita.

Reaksi warga itu, dipicu dugaan pelaku penusukan yang bebas tanpa diproses hukum.

Warga memblokade jalan dengan memasukan batu-batu ditengah bahu jalan. Bahkan mereka menebang pohon disekitar jalan, untuk menutup akses lalu lintas. Yang membuat arus lalu lintas dari dan menuju Bima-Wera lumpuh total.

Aksi blokade jalan tidak berlangsung lama.

Aparat Sektor Wera dan dibantu Mapolres Bima Kota, yang dipimpin langsung Kapolres Bima Kota, AKBP Ida Bagus Made Winarta, S.IK membuka secara paksa.

Aksi pembukaan jalan tersebut tidak ada perlawanan dari masyarakat.

Hanya saja sebagian masyarakat meneriaki agar terduga pelaku penusukan ditangkap untuk diproses hukum. (uki)

bakaran yang dihubungi tiba dilokasi 30 menit kemudian.

“Masyarakat membantu memadamkan api dan megeluarkan kursi, lemari, meja dan surat-surat penting. Sementara satu unit mobil pemadam tiba Pukul 03.30 dini hari lalu berusaha memadamkan api,” ujarnya. Akibat kebakaran tersebut tujuh ruangan hangus terbakar, diantaranya satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru serta lima buah ruang

kelas. Sedang kerugianya diperkirakan Rp 500 juta.

Beruntung kejadian ini lanjut Moh Saihun tak menimbulkan korban jiwa atau luka-luka.

Sementara ini pihaknya masih megamankan lokasi kebakaran dan meminta keterangan saksi mata kejadian guna proses penyelidikan lebih lanjut. “Pasca kejadian tersebut situasi masih aman terkendali, polis masih melakukan olah TKP,” pungkasnya. (jun)

19 Parpol Mendaftar ke KPU Dompu Dinyatakan Lengkap Dompu (Suara NTB) Sebanyak 19 partai politik mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tahun 2019 di KPU Dompu. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, 19 parpol ini dinyatakan lengkap dan diberikan formulir model TT. KPU akan meneliti berkas administrasinya 15 November dan Desember 2017 mendatang baru akan diumumkan parpol yang lolos sebagai peserta pemilu.

Ketua Divisi Hukum KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/10) kemarin, mengungkapkan, hingga pukul 24.00 wita pada 16 Oktober penutupan masa pendaftaran parpol peserta pemilu sebanyak 19 parpol yang mendaftar di KPU Dompu. “Setelah dilakukan penelitian awal, ke 19 parpol ini dinyatakan lengkap dan diberi formulir model TT,” katanya.

Ke-19 parpol ini, 12 diantaranya merupakan partai peserta pemilu 2014 lalu yaitu Partai Nasdem, PDIP, PKS, PPP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PBB, PKB, PKPI, Partai Hanura, PAN, dan Partai Golkar. Sisanya 7 parpol merupakan parpol baru yaitu Perindo, PSI, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Idaman, Partai Republik, dan Parsindo.

Diakui Arifuddin, saat pendaftaran pihaknya hanya memeriksa secara global dari berkas yang diserahkan masing – masing Parpol. Untuk pemer-

(Suara NTB/ula)

Arifuddin iksaan secara detail sesuai persyaratan pendaftaran Parpol dilakukan pada 17 Oktober – 15 November 2017. Pada 16 – 17 November kita sampaikan hasil penelitian administrasi. 18 November – 1 Desember penyampaian berkas perbaikan dan penelitian hasil perbaikan dilakukan 2 – 11 Desember 2017.

“Jadi tahapannya masih panjang. Kita di daerah hanya sifatnya membantu, karena fokus pendaftaran itu di pusat,” jelasnya. Arifuddin mengatakan, pendaftaran parpol peserta pemilu 2019 banyak dilakukan di hari terakhir dan menjelang masa pendaftaran ditutup. Kendati demikian, semua parpol yang mendaftar bisa melengkapi dokumen yang dibutuhkan hingga batas waktu pukul 24.00 wita. (ula)

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB 2018

PENYIDIK menguatkan kembali bukti keterangan ahli soal perbuatan melawan hukum Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin tersangka dugaan korupsi rekrutmen CPNS jalur honorer K2 Dompu. Ahli hukum pidana diperiksa sesuai dengan petunjuk jaksa.

Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Anom Wibowo mengatakan, kasus itu status berkasnya masih P-19, alias berkas kurang lengkap. ‘’Berkasnya dikembalikan lagi oleh jaksa. Masih P-19,” ujarnya beberapa waktu lalu. ‘’Kita upayakan untuk dilengkapi dan kami akan limpahkan lagi.’’

Jaksa memberikan petunjuk pemeriksaan ahki hukum pidana pembanding. “Jaksa ingin yakin betul. Mereka ingin melengkapi dengan keterangan ahli hukum yang mereka sarankan. Mereka ingin pembanding, ya kita periksa (ahli hukum) sesuai petunjuk itu,” jelas Anom.

Petunjuk dimaksud yakni unsur mens rea atau niat jahat dari tersangka dalam meluluskan 134 orang honorer K2 tidak memenuhi kriteria menjadi CPNS. “Kita tidak mau itu nanti jadi kendala (penanganan kasus),” sebutnya. Dia menjelaskan, keterangan ahli itu adalah alat bukti ketiga setelah bukti keterangan saksi, bukti surat, dan bukti petunjuk.

Bupati Dompu ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 56 KUHP. Dalam kasus itu, terdapat 134 honorer K2 lulus sebagai CPNS dalam seleksi tahun 2013/ 2014 dengan tahun anggaran 2015.

134 orang itu tidak memenuhi kriteria, seperti dinyatakan BKD Dompu dan BKN Regional X Denpasar.

Kerugian negara yang timbul dari penggajian 134 CPNS dari honorer K2 tidak memenuhi kriteria dari perhitungan BPKP Perwakilan NTB mencapai Rp 3,5 miliar. (why) Anom Wibowo (Suara NTB/dok)

Tak Diunggulkan

Paket Amal Tak Gentar Hadapi Lawan Tangguh Mataram (Suara NTB) Pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur dari jalur independen yang akan ikut meramaikan Pilkada NTB 2018 Ahmad Rusni - Djamaluddin Malik (AMAL) memastikan diri siap bertarung memperebutkan kursi NTB 1 dan NTB 2.

Pasangan Amal mengaku, meski tak diunggulkan, mereka tak gentar menghadapi pasangan bacagub/bacawagub lain yang dinilai kuat, karena hampir semua berlatar belakang kepala daerah aktif. Seperti Bupati Lombok Tengah, HM. Suhaili FT, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali BD. “Paket Amal tak gentar, kita siap berkompetisi,” tegas bakal calon Gubernur NTB Ahmad Rusni, saat dikofirmasi wartawan Selasa (17/10) kemarin.

Menurutnya, dengan rival atau pesaing sebagian besar berlatar belakang kepala daerah aktif, menjadi tantangan tersendiri bagi paket Amal. Untuk itu, Rusni memastikan paket Amal maju melalui jalur independen akan bekerja lebih ekstra dalam merebut hati pemilih di NTB. Dengan kerja - kerja politik yang sistematis dan dukungan tim sukses dan simpatisan, paket Amal optimis dan yakin bakal mampu berkompetisi dan bersaing, dengan rival atau pesaing tersebut.

“Kita optimis paket Amal akan diperhitungkan di Pilgub NTB,” terang pengusaha tersebut. Ia menegaskan, saat ini paket Amal terus bekerja mensosialisasikan diri kepada masyarakat, dengan turun langsung silaturahmi dan bertatap muka. Mulai dari satu desa ke desa lain, dan dari satu dusun ke dusun lain. Silaturahmi dan sosialisasi dilakukan pihaknya tersebut, hampir semua atas inisiatif dan prakarsa untuk memenuhi undangan silaturahmi masyarakat.

Dengan silaturahmi dan turun langsung ke masyarakat, pihaknya pun sudah memiliki tim sukses dan simpatisan di hampir semua desa di NTB. Baik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. “Karena kita sudah mulai bekerja beberapa tahun lalu,” imbuhnya.

Ketika ditanya kapan paket Amal mendeklarasikan diri sebagai pasangan bacagub/bacawagub melalui jalur independen?

Ia mengatakan, berdasarkan kepada kesepakatan tim sukses dan pendukungnya, deklarasi Paket Amal direncanakan akan dilaksanakan pada akhir November. Atau sesudah paket Amal menyerahkan persyaratan dukungan KTP kepada KPU Provinsi NTB, sebagai persyaratan maju sebagai kontestan di Pilgub NTB melalui jalur independen.

Ia menambahkan, tim sukses dan pendukung terbesar di 10 kabupaten/kota sudah mengumpulkan dukungan KTP melebihi sebagaimana persyaratan dukungan di KPU mencapai lebih 300 ribu KTP. Dukungan KTP dikumpulkan, bebernya, sudah mencapai tiga kali lipat dari dukungan KTP di KPU sebagaimana dipersyaratkan. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Nama-nama kandidat wakil dari bakal calon Gubernur NTB, H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) alias Amaq Asrul, yang terus bermunculan di permukaan masih terus bergulir. Sebab sampai saat ini Ali BD masih belum memutuskan siapa yang menjadi bakal calon wakilnya untuk tampil bertarung di Pilkada NTB 2018.

Salah satu tim sukses dan juga orang dekat Bupati Kabupaten Lombok Timur itu, Karomi, S.Pd, M.Pd, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/10) kemarin menegaskan bahwa Amaq Asrul masih belum memutuskan wakilnya.

“Ya benar belum ada (Wakilnya), Amaq masih belum memutuskan,” ujarnya.

Ketika ditanya kapan Ali BD akan mengumumkan nama pasangangannya, mengingat pendaftaran untuk calon jalur independen sudah makin dekat.

Karomi menjawab bahwa Amaq Asrul pasti dalam waktu dekat akan menyampaikannya kepada publik. Tapi soal siapa orangnya, itu masih menjadi rahasia.

Oleh karena itu Karomi menga-

takan dirinya belum bisa menyampaikan terlalu detail terkait sosok calon wakil Ali BD. “Nanti kita kabari jika sudah ada keputusannya,” kata Karomi. Yang jelas Ali BD saat ini sedang mempertimbangkan nama-nama yang muncul tersebut, untuk diambil sebagai wakilnya. Salah satunya yakni tentu yang dapat memberikan kon-

menunggak setoran.

Klarifikasi tersebut setelah jaksa pengacara negara mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

“Dari 10 yang kita undang, ada tujuh yang datang. Nanti kita lihat mereka ini masuk yang mana dari yang tiga acuan itu,” ungkap Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTB, Hendrik Selalau, Selasa (17/10).

Disebutkan, bagi yang belum ikut serta BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan atau

jalur independen. Bukan jalur partai politik, seperti yang dihembuskan oleh PDI-P sebelumnya, yang sedang berusaha untuk mencalonkan Ali BD lewat jalur partai.

“Untuk sementara Amaq tetap lewat independen dan tetap fokus untuk itu,” tegas Karomi.

Bahkan untuk jalur independen, Ali BD sudah sangat siap dengan persyaratannya.

Hanya tinggal menunggu waktu pendaftaran di KPU saja.

“Kita sudah sangat siap untuk mendaftar, sudah sangat rapi untuk itu,” pungkasnya. (ndi)

Coba Bertani Ganja, Warga Sayang-Sayang Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menangkap pemilik bibit ganja berinisial HD (35). Warga Sayang-Sayang itu hendak bertani ganja di rumahnya berbekal biji ganja seberat 38,08 gram.

HD ditangkap di rumahnya Senin (16/10) lalu sekitar pukul 15.30 Wita. “Turut diamankan biji ganja kering siap tanam,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Selasa (17/10).

Pelaku HD digerebek atas peran masyarakat yang melaporkan keseharian pelaku.

Dari penggerebekan tersebut diamankan pula satu bungkus hasis 0,18 gram, timbangan elektrik, kotak permen, aluminium foil, korek api, gunting, plastik klip, dan telepon genggam.

Selain itu, sambung Muhammad, dari penggeledahan di lantai dua rumah pelaku ditemukan sejumlah pot yang sengaja disiapkan untuk bercocok tanam ganja.

“Pot-pot kecil sudah dia siapkan untuk menanam biji ganja yang kita amankan tersebut,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan pelaku, biji ganja dimaksud diperoleh dari seseorang berinsial OB warga Lombok Timur.

“Asal biji ganja itu masih kita kembangkan penyelidikannya,” sebut dia.

Kapolres mengatakan, HD merupakan target operasi Polres Mataram sebagai bagian dari pengungkapan kasus se-

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Pelaku HD yang hendak bercocok tanam ganja diamankan di Mapolres Mataram beserta barang bukti. lama Operasi Antik 2017 ini.

“Dia ini pernah dipenjara atas kasus penggelapan, begi-

tu keluar penjara dia main narkoba,” ungkapnya.

Pelaku bakal dijerat den-

Tuntaskan Kasus Korupsi, APH Loteng Dinilai Setengah Hati Praya (Suara NTB) Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) baik kejaksaan maupun kepolisian dalam menuntaskan kasus-kasus kriminal, utamanya kasus dugaan korupsi dinilai lamban. Bahkan, APH dinilai setengah hati menuntaskan kasuskasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah ini. Terbukti, banyak kasus dugaan korupsi yang tak kunjung tuntas sampai saat ini.

“Komitmen APH dalam upaya penegakkan supremasi hukum di Loteng, utamanya terkait kasus dugaan korupsi kita nilai masih setengah hati,” kritik Wakil Ketua KNPI Loteng, Ilham, SH., kepada wartawan, Selasa (17/10).

Pada awalnya, Kepolisian dan Kejaksaan sangat diharapkan bisa membuat gebrakan yang progresif dalam upaya penuntasan

kasus-kasus dugaan korupsi yang menyedot perhatian publik di daerah ini. Namun pada kenyataanya, geliat penanganan kasus dugaan korupsi di daerah ini tidak begitu terasa.

Dikonfirmasi terpisah, Kajari Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., dengan tegas membantah penilaian tersebut. Pihaknya tetap serius menangani kasus-kasus korupsi. Hanya saja, menangani kasus korupsi tidak semudah menangani kasus pidana. Butuh proses panjang. Sehingga jelas butuh waktu penanganan yang panjang pula. Tapi bukan berarti pihaknya tidak berbuat.

Seperti kasus Perusda Loteng, saat ini masih terus berproses. Dan, kenapa belum bisa tuntas karena memang proses perhitungan kerugian negaranya masih belum selesai oleh BPK RI. “Jadi apa dasarnya kemudian mengatakan kami setengah hati menangani kasus korupsi di daerah ini. Silahkan kritik, karena kami tidak anti

kritik. Tapi harus jelas dasar dan sumbernya,” ujarnya.

Jangan hanya karena beberapa kasus yang belum tuntas, kemudian menilai Kejaksaan dan aparat penegak hukum pada umumnya setengah hati menangani kasus korupsi. Karena sebelum ini, sudah banyak kasus dugaan korupsi yang bisa dituntaskan oleh Kejari Loteng. Dan, itu bukti kalau Kejari Loteng benar-benar serius menegakkan hukum di daerah ini.

Urusan penanganan kasus, pihaknya pun sangat terbuka.

Siapapun yang mau memperoleh informasi terkait proses penanganan kasus, silahkan berkoordinasi dengan Kejari Loteng. Pihaknya akan membuka selebar-lebarnya. Tapi tentu informasi yang bisa dibuka ke publik saja. Kalau yang sudah terkait materi penyelidikan, tentu tidak bisa dibuka.

Karena dikhawatirkan akan bisa mengganggu proses penanganan kasus. (kir)

Jaksa Tagih Perusahaan Nunggak BPJS Ketenagakerjaan Mataram (Suara NTB) – Jaksa pengacara negara memanggil 10 perusahaan di NTB soal setoran bulanan BPJS Ketenagakerjaan.

Problemnya, ada perusahaan yang menunggak membayar dan tidak terbuka administratif.

10 perusahaan dimaksud dipanggil untuk diklarifikasi mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Macam klarifikasi berdasarkan acuan target, antara lain yang belum ikut serta, ikut serta tapi tidak lengkap, dan

tribusi kemenangan pada pasangannya nanti.

Diketahui belakangan ini, Ali BD cukup banyak diminati oleh sejumlah figur untuk bepasangan dengan Bupati Lotim dua periode itu. Beberapa nama yang sudah muncul ke publik, Ali BD berpasangan dengan calon wakil yang berbeda-beda. Seperti, Hj. Putu Selly Andayani, Subuhunnuri, Gde Sakti, Lalu Rudi Irham Srigde, dan KH. Zulkifli Muhadli.

Selain berbicara soal wakil, Karomi juga menegaskan bahwa Ali BD tetap pada pendirian awalnya untuk maju lewat

badan usaha diberikan pemaparan in-house training. “Karena yang belum ikut ini kan kebanyakan belum tahu manfaat ikut BPJS ini,” sebutnya.

Rata-rata perusahan yang belum mendaftar BPJS merupakan pelaku usaha jasa wisata, khususnya di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara.

Bentuk klarifikasi selanjutnya, yakni mengenai kelengkapan data peserta BPJS yang didaftarkan perusahaan.

Menurutnya, pelaporan administrasi masing-masing pe-

rusahaan akan ditilik kembali pelaporannya.

“Misalnya dia mendaftar 50 pegawai, padahal mungkin pegawainya 100. Lalu melaporkan gaji satu orang misalnya Rp 2 juta, padahal mungkin lebih dari itu,” sebutnya. “Mereka itu kita klarifikasi melalui SKK supaya memberi data yang sebenarnya,” imbuh dia.

Selanjutnya, sambung Hendrik, yakni perusahaan yang menunggak setoran sehingga jaksa pengacara negara diperlukan untuk memulihkan melalui SKK tersebut.

“Yang nunggak itu yang akan ditagih. Misalnya setoran Rp 100 juta, baru bayar RP 75 juta, sisanya itu kita tagih,” ungkapnya.

Sementara mengenai setoran BPJS yang sudah dipotong otomatis dari gaji pegawai, apabila tidak disetorkan ke pihak BPJS maka perusahaan tersebut akan berurusan dengan hukum.

“Kalau pesertanya sudha membayar dipotong gaji tapi tidak disetor itu bisa mengarah ke pidana,” tegas Hendrik. (why)

gan pasal 111 dan atau pasal 114 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang Narko-

tika. “Paling lama bisa sampai penjara seumur hidup,” tandas Muhammad. (why)

20 Parpol Daftar di KPU Loteng Praya (Suara NTB) Sebanyak 20 partai politik (parpol) resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng). Namun tiga parpol di antaranya, masih belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Loteng, Bq. Husnawati, mengungkapkan hal itu kepada Suara NTB, Selasa (17/10) kemarin.

Ketiga parpol yang belum lengkap persyaratanya tersebut yakni Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Rakyat. “Ketiga parpol yang belum lengkap dan sampai saat ini belum menerima tanda terima (TT) dari KPU Loteng merupakan parpol baru,” jelasnya.

Ia menjelaskan, total ada 7 parpol baru yang mendaftar ke KPU Loteng. Selain ketiga parpol yang belum lengkap persyaratan tersebut, ada juga Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda serta Partai Islam Damai Aman (Idaman). Keempat parpol tersebut sudah dinyatakan lengkap berkasnya.

Sementara untuk parpol lama sebanyak 11 parpol, seluruhnya sudah dinyatakan lengkap.

“Terhadap parpol baru, berkas persyaratan yang sudah diserahkan ke KPU Loteng selanjutkan akan diverifikasi keabsahannya. Sedangkan parpol lama, tidak

Bq.Husnawati

harus melalui proses verifikasi berkas,” tandasnya.

Khusus bagi parpol yang belum lengkap persyaratannya, sesuai Surat Edaran (SE) KPU pusat No. 585 tahun 2017, diberikan waktu selama 1x24 jam untuk melengkapi persyaratan yang ada. Kalau tidak, maka parpol tersebut dianggap tidak mendaftar di Loteng. Dan, secara otomatis tidak akan terdaftar sebagai parpol yang ada di Loteng.

Namun demikian, lanjut Husnawati meski dinyatakan sudah melengkapi persyaratan pada tahap ini, tidak menjamin parpol tersebut bisa lolos. Bisa saja, pada tahap verifikasi berkas nantinya ada parpol yang tidak memenuhi persyaratan.

Beda kalau parpol lama, secara otomatis lolos dan terdaftar sebagai parpol di Loteng.

“Proses untuk sampai penetapan sebagai parpol terdaftar masih cukup panjang. Saat ini baru tahap awal saja. Karena setelah ini, berkas persyaratan yang sudah diserahkan parpolparpol baru tersebut akan diverifikasi keabsahannya,” tegas Husnawati. (kir)

(Suara NTB/kir)

Periksa Ahli Hukum Pembanding

Nama Wakil Ali BD Masih Bergulir

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/ist)

PANTAI KETAPANG - Keindahan Pantai Ketapang yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Suasana Ketenangan di Pantai Ketapang Selong (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Timur memiliki banyak destinasi wisata. Salah satunya Pantai Ketapang yang ada di Dusun Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya. Pantai ini memang masih jarang dikunjungi oleh wisatawan.

Sehingga suasananya masih sangat tenang dan menyimpan keindahan yang membuat siapa saja berdecak kagum.

Memasuki kawasan pantai, pengunjung akan disuguhi pemandangan pedesaan yang sangat rindang dan alami. Sepanjang perjalanan, di samping kiri dan kanan jalan berjejer persawahan yang luas. Pemandangan hijau tanaman petani akan ikut menyegarkan suasana.

Sawah yang biasa ditanami padi pada musim hujan dan jagung atau tembakau pada musim kemarau ini akan menyuguhkan nuansa yang berbeda. Sehingga wisata-

wan dapat menikmati perjalanannya hingga sampai di roi pantai.

“Kayaknya memang sedikit orang yang datang, jadi masih sepi. Padahal pantainya bagus, apalagi tidak banyak orang yang datang,” kata wisatawan asal Kota Mataram Miftahurrahman, Selasa (17/10).

Pantai Ketapang masih lumayan bersih dengan pasir berwarna hitam. Selain cocok untuk tempat santai bersama kerabat atau keluarga, juga cocok untuk mandi-mandi dan main air karena airnya bersih dengan ombak yang relatif kecil.

Pantainya cukup panjang sehingga cocok juga sebagai tempat jalan-jalan mengadu telapak kaki dengan pasir hangat atau panas.

“Kita bisa mandi juga, karena ombaknya tidak keras,” ujarnya.

Dibanding siang hari, berkunjung ke Pantai Ketapang pada pagi hari jauh

lebih memberi sensasi.

Selain dapat menikmati matahari terbit dari ufuk timur, juga udara pagi yang sejuk menambah keindahan pantai ini.

Lokasi yang tidak terhalang dapat menembus ujung batas pandang seraya menyaksikan matahari yang baru terbangun dari peraduannya.

Semburat merah berpadu dengan cahaya benderang menghiasi langit dan sekitarnya. Dihiasi pula oleh ombak-ombak halus yang secara berirama membilas pasir pantai untuk menghapus jejakjejak kaki yang baru ditinggalkan oleh pengunjung. Sapuan halus yang juga dengan sengaja mempermaikan kepiting pantai yang biasa disebut kongoq oleh masyarakat sekitar.”Pasirnya sangat halus,” ujarnya.

Kegiatan memancing juga dapat dilakukan di

sepanjang pantai. Disana juga sudah ada dermaga yang baru dibangun dan belum difungsikan, sehingga membuat lebih nyaman untuk memancing. Selain itu, banyak tempat rindang dan sejuk untuk pengunjung yang mungkin ingin memandang lepas ke samudera luas. Atau sekedar mengambil gambar berlatar belakang barisan pohon-pohon kelapa, semak belukar sepanjang pantai atau pemandangan perbukitan sekitar Gunung Rinjani yang juga nampak jelas dari tempat ini.

Selain sebagai tempat wisata, Pantai Ketapang merupakan tempat perayaan tahunan tradisi masyarakat Sasak di P r i n g g a b a y a , yaitu Rebo Bontong. Sebuah perayaan yang diselenggaralan setiap tahun pada minggu ketiga bulan Safar menurut kalender Islam. (lin)

Pelaku Pariwisata NTT Jual Paket Wisata NTB Mataram (Suara NTB) – Beberapa pelaku pariwisata dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menjual paket wisata NTB, khususnya Bima. Para pelaku pariwisata ini memasukkan Bajo-Bima sebagai paket wisatanya. Ini disebabkan semakin banyak permintaan dari wisatawan untuk berkunjung ke Bima. Terutama ke pantaipantai yang menjadi spot menyelam di Bima.

“Kita memang jual paket wisata ke Bima juga. Tapi bukan berarti kita yang ambil semua. Kita kerjasama dengan teman-teman pelaku pariwisata di Bima. Jadi bisa saling menguntungkan,” kata Pelaku Pariwisata asal NTT, Muhammad Saipul kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (17/10).

Ia mengaku menjual paket itu karena banyak dari wisatawan yang menanyakan Bima saat berkunjung ke NTT. Sehingga ia berpikir un-

tuk membuat paket, sehingga wisatawan juga bisa berkunjung ke Bima. Ini juga dinilai dapat membantu promosi wisata di Bima. Sehingga pelaku pariwisata dari Bima juga bisa mendapatkan keuntungan.

“Ini namanya promosi lintas daerah. Sekarang kita pisahkan dulu kita berasal dari daerah mana. Kita masih sama-sama Indonesia, kalau bisa saling bantu kenapa tidak.

Selama ini banyak yang keliru persepsi bahwa NTB dan

NTT bersaing. Padahal kedua daerah ini bisa saling menguatkan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini sudah banyak bekerjasama dengan pelaku pariwisata dari Bima. Sehingga tamu-tamunya yang datang ke NTT, khususnya Bajo bisa menikmati waktu berliburnya di Bima. Hal ini juga dinilai dapat membantu Bima dalam promosi potensi wisata di daerahnya.

“Karena memang di Bima itu banyak spot menyelam

yang bagus. Saya juga sudah beberapa kali berkunjung.

Jadi kalau saya ditanya wisatawan, saya selalu merekomendasikan agar ke Bima,” ujarnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pelaku pariwisata dari Bima. Tidak sedikit dari mereka yang membuat paket wisata Bima-Bajo. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke Bima juga dapat menikmati suasana dan keindahan di Bajo. Hal ini dirasa dapat menguntungkan kedua pelaku pariwisata.

“Apapun bentuknya, yang penting kita sama-sama untung. Itu tujuan utama kita mendatangkan wisatawan.

Secara geografis Bima dan NTT sangat dekat, jadi sudah sewajarnya,” ujarnya. (lin)

Perlu Aturan Tentang Retribusi Wisata Mataram (Suara NTB) Banyaknya pelaku pariwisata dari Bajo yang membuat paket wisata di Bima belum dapat dikendalikan oleh Pemkab Bima. Terlebih belum ada aturan tentang retribusi masuk destinasi wisata. Sehingga membuat Bima menjadi minim pendapatan dari wisatawan yang berkunjung dari Bajo. Sementara ini, Bima masih mendapatkan keuntungan berupa promosi yang membuatnya semakin dikenal wisatawan. Hanya saja, pada level pendapatan masih terbilang rendah.

“Mereka (pelaku wisata Bajo) buat paket ke Bima memang kita mendapatkan keuntungan promosi. Tapi secara pendapatan tidak. Tapi ini bisa menjadi bagus untuk memperkenalkan Bima,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis, Selasa (17/10).

Ia mengatakan bahwa wisatawan yang datang dari Bima banyak yang berkunjung ke Sangiang dan menyelam di Pantai Kalimaya. Saat ini memang sudah ada penginapan di sekitar destinasi itu. Bima bisa saja mendapatkan keun-

tungan apabila wisatawan yang datang menginap di sana. Sebab Pemda bisa mendapatkan keuntungan berupa pajak dari biaya menginap wisatawan. Namun hal ini masih belum banyak.

“Memang ada yang menginap, kadang mereka belum puas menyelam sehari. Jadi mereka menginap, tapi jumlahnya sedikit. Karena kamar hotelnya juga tidak banyak,” ujarnya.

Abdul Muis mengatakan saat ini belum ada Perda yang mengatur tentang retribusi untuk wisatawan. Baik itu wisatawan asing maupun dari dalam negeri. Sehingga beberapa destinasi potensial yang ada di Bima belum begitu menguntungkan. Karena belum ada dasar untuk melakukan penarikan retribusi.

“Pemasukannya masih pada level pajak. Kalau retribusi itu belum, semoga ke depannya kita bisa atur. Selain itu pelaku pariwisata luar juga bisa kita kendalikan,” ujarnya.

Ia melihat ini menjadi sebuah permasalahan, sebab Bima seyogiyanya dapat dijual oleh pelaku pariwisata Bima. Sehingga masyarakat

Bima benar-benar bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan kunjungan wisatawan dan keberadaan destinasi yang ada di daerahnya.

Namun demikian, promosi yang dilakukan oleh pelaku pariwisata yang berasal dari luar Bima cukup membuat kunjungan meningkat. Setidaknya dengan semakin meningkatnya kunjungan ini membuat banyak wisatawan mengetahui tentang Bima. Kedepannya hal ini akan dimaksimalkan dengan membuat regulasi yang mengatur tentang keberadaan pelaku pariwisata dari luar, Bima atau luar NTB. “Kita berharap ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh temanteman kita di Bima dan NTB pada umumnya. Sehingga sektor pariwisata bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita,” harapanya. (lin) (Suara NTB/dok)

Lagi, Wisatawan Keluhkan

Toilet Kotor Mataram (Suara NTB) – Keberadaan fasilitas dasar seperti toilet merupakan hal yang penting untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Tidak saja ada, namun juga harus bersih. Hanya saja, di beberapa tempat kondisi toilet masih saja kotor. Hal ini menjadi sorotan, sebab tidak sedikit wisatawan yang merasa kurang nyaman dengan kondisi ini.

“Saya tahu Lombok itu dikenal dengan wisata halal. Ekspektasi saya, semuanya berstandar halal termasuk toiletnya. Tapi ternyata tidak, toiletnya banyak yang kotor dan menurut saya tidak layak pakai,” kata wisatawan asal Jakarta Indah Kumala Sari di Mataram, Senin (16/10).

Ia mengatakan bahwa kondisi toilet yang kotor ini tidak saja ditemukan di satu tempat, namun ditemukan di beberapa destinasi wisata di Lombok. Ia sangat menyayangkan kondisi ini. Sebab kondisi toiletnya tidak sebanding dengan keindahan alam yang dimiliki Lombok. Sehingga ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama Pemda.

Persoalan toilet yang masih kotor ini sempat menjadi perhatian serius Menteri Pariwisata RI Arief Yahya. Ia bahkan menyebutkan NTB perlu melakukan pembenahan serius terkait fasilitas toiletnya. Sebab banyak dari toilet yang ada dalam kondisi yang memprihatinkan dan tidak bersih. Namun Pemda masih terkesan biasa saja. Bahkan semakin gencar

melakukan promosi wisata. Padahal fasilitas destinasinya terbilang belum membaik.

“Kalau hanya di satu tempat mungkin saya masih bisa maklum. Tapi ini lebih dari satu tempat, jadi saya pikir ini masalah yang tidak diperhatikan,” sesalnya.

Indah berharap ke depannya Pemda NTB dapat melakukan pembenahan pada fasilitas dasar berupa toilet. Sebab itu merupakan kebutuhan utama wisatawan saat berkunjung ke suatu destinasi wisata. Ia melihat keindahan alam di Lombok pada umumnya sudah sangat baik. Ia tidak menyangkal apabila suasana di berbagai destinasi wisata di Lombok cukup membuatnya merasa senang.

“Tapi kurangnya hanya pada fasilitas toilet saja. Saya ke salah satu pantai di kawasan Lombok Barat itu pantainya bagus, tapi toiletnya kotor. Sama juga pas saya berkunjung ke pantai di Lombok Tengah, itu alamnya luar biasa, tapi kembali lagi, toiletnya bau dan sangat kotor,” akunya.

Ini harus menjadi perhatian serius pemda setempat. Termasuk pengelola yang ada di berbagai destinasi wisata. Indah berharap pemda dapat melakukan pengecekan secara berkala terhadap fasilitas toilet di berbagai destinasi wisata. Sehingga kondisinya bisa membaik dan wisatawan merasa nyaman saat menggunakannya. (lin)

Pokdarwis Promosikan Destinasi Wisata Lewat Medsos Mataram (Suara NTB) – Saat ini sudah banyak kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang terbentuk di masingmasing kecamatan. Terutama di destinasi wisata prioritas, salah satunya Pokdarwis Rinjani Bersatu. Anggota pokdarwis ini memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di daerahnya.

“Kami pikir saat ini sudah banyak orang yang pakai media sosial, terutama facebook. Kami memanfaatkan media sosial ini untuk lebih memperkenalkan destinasi wisata di daerah kami dan responnya cukup bagus,” kata anggota Pokdarwis Rinjani Bersatu Ahmad Ali, di Mataram, Senin (16/10).

Ia mengatakan bahwa belakangan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan destinasi wisata yang

ada di sekitar Rinjani. Ia melihat ini merupakan salah satu hasil dari promosi yang dilakukan oleh pokdarwisnya maupun pokdarwis lainnya. Sebab selama ini koordinasi antara pokdarwis yang satu dengan yang lainnya sangat baik. Sehingga bisa bersama-sama melakukan promosi wisata.

“Di google dan di media sosial bisa dibuka dengan tagar Rinjani, pasti banyak informasi tentang Rinjani yang akan didapatkan. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk promosikan wisata yang ada di lingkar Rinjani,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini sudah banyak destinasi wisata di sekitar Gunung Rinjani yang dapat dikunjungi wisatawan.

Misalnya Taman Wisata Pusuk, Air Terjun Mangku Sakti, Bukit Selong, Bukit Pergasingan, Bukit Nanggi dan banyak lain-

nya. Semua informasi itu bisa didapatkan hanya dengan melalukan pencarian di media sosial dengan tagar Rinjani. Berbagai informasi tentang destinasi wisata hingga akses bisa didapatkan oleh wisatawan.

“Kami berharap ini bisa memudahkan wisatawan yang akan datang berkunjung. Tidak saja wisatawan dari luar, tetapi wisatawan yang berasal dari berbagai daerah di NTB atau biasa disebut wisatawan lokal. Animonya juga cukup baik,” ujarnya.

Selain Rinjani Bersatu terdapat banyak pokdarwis lainnya di Sembalun dan sekitarnya. Mereka secara bersama-sama mempromosikan potensi Sembalun dan Rinjani. Baik melalui media online ataupun offline. Dengan harapan jumlah kunjungan wisatawan bisa terus meningkat. (lin)

Bima Butuh Lebih Banyak Hotel Mataram (Suara NTB) – Setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi membutuhkan berbagai fasilitas. Tidak Terkecuali bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi yang ada di Bima. Salah satu yang masih menjadi kendala adalah kurangnya fasilitas berupa penginapan di Bima. Tidak saja kurang, namun penginapan yang ada pun masih jauh dari kata standar.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis. Ia mengatakan saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang datang dan merencanakan untuk berlibur ke berbagai destinasi di Bima. Hanya saja wisatawan tidak bisa berlamalama, mengingat fasilitas berupa penginapan atau hotel masih sangat kurang. Ini masih menjadi kendala Pemkab Bima dalam mempromosikan potensi wisata yang ada.

“Kami punya banyak destinasi, tapi tidak punya banyak hotel. Hotel yang adapun tidak berbintang, masih hotel melati. Jadi ini yang masih menjadi kendala kami di sini,” ujarnya.

Ia berharap para investor mau menanamkan modalnya dengan membangun hotel di beberapa destinasi potensial di Bima. Sebab saat ini sudah semakin banyak

H. Abdul Muis Alatif

wisatawan yang berkunjung ke Bima, salah satunya melalui Labuan Bajo. Ia menyebutkan, rata-rata wisatawan yang berkunjung ke Komodo ingin berkunjung pula ke Bima. Sebab di Bima terkenal dengan keindahan bawah launya. “Ke Bajo mereka (wisatawan) itu mau lihat Komodo, setelah itu apa? Tidak ada.

Akhirnya mereka memilih pantai-pantai di Bima untuk dikunjungi,” ujarnya.

Kurangnya fasilitas hotel ini juga membuat Pemda merasa kurang percaya diri dalam mempromosikan Bima dalam skala yang lebih luas. Sebab tidak mungkin mengundang tamu, tanpa mempersiapkan kebutuhan yang membuatnya merasa nyaman. Sehingga Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bima merasa perlu untuk melengkapi kebutuhan wisatawan akan penginapan dengan standar yang baik.

“Kami sangat berharap para investor ini ada yang bisa membangun fasilitas hotel berupa hotel berbintang. Dengan demikian, kita bisa menjualnya lebih luas dan bisa mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan,” ujarnya.

Persoalan penginapan atau hotel ini memang sudah lama dirasakan oleh Pemkab Bima. Namun pihaknya belum bisa berbuat lebih selain mencoba untuk meyakinkan investor agar mau menanamkan modalnya. Sebab banyak pantai di Bima sudah dinyatakan sebagai tempat atau spot menyelam yang indah oleh para wisatawan. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram: Tertarik Membuka Jurusan Manajemen Produk Halal Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram termasuk dalam salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri yang memiliki peranan penting dalam memajukan industri halal Indonesia.

Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia berharap, perguruan tinggi bisa mengambil langkah strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk pendampingan terkait implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Kondisi saat ini banyak produsen yang mengabaikan kewajiban sertifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menteri Agama Lukman

Hakim Saifuddin di hadapan para rektor mengatakan, perguruan tinggi harus mulai mengambil peranan aktif dalam mengembangkan produkproduk halal di Indonesia.

Langkah awal yang diperlukan adalah memberikan sosialisasi ataupun pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam sebuah produk.

Oleh sebab itu, Menteri mengapresiasi pembentukan pusat kajian halal di beberapa perguruan tinggi, termasuk salah satunya di Universitas Islam Negeri Mataram.

Pada prinsipnya upaya sertifikasi halal adalah implementasi dari ajaran Islam, sedangkan sertifikasi halal adalah amanat Undang-Undang Jam-

Melek Internet dan Teknologi GENERASI muda adalah tonggak pembangunan bangsa. Sejarah negeri ini tidak terlepas dari peran anak-anak muda. Mereka eksis berkarya dan berprestasi. Semangat membangun negeri dan berperan sebagai generasi muda berprestasi ditunjukkan oleh Gagas Lama Pamungkas yang merupakan Duta Anak NTB 2016.

Ia tergabung dalam Forum anak pada tahun 2014 dan didaulat sebagai Duta (Suara NTB/ist) Anak yang mewakili NTB Gagas Lama Pamungkas pada perhelatan Forum Anak Nasional 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Saya juga dianugrahi sebagai Duta Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (Cakap) pada tahun 2016 lalu oleh Kementerian Kominfo,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (17/10).

Diakuinya, sebagai Duta Internet Cakap dituntut untuk melek terhadap internet dan teknologi. “Ini juga merupakan bekal untuk kuis Ki Hajar ke depannya,” imbuhnya.

Gagas sapaan akrabnya merupakan salah satu delegasi NTB dalam kompetisi Kuis Ki Hajar Nasional 2017 yang diselenggarakan pada bulan November mendatang di Jakarta.

Kompetisi ini menuntut anak muda untuk melek internet, menguasai akademis, memiliki pengetahuan umum dan paham tentang isu sosial terkini di kalangan masyarakat.

Pemuda yang memiliki hobi desain ini, telah lolos dalam seleksi kuis Ki Hajar Provinsi dan isu yang dibawa saat kuis Ki Hajar di NTB adalah isu tentang akses internet gratis di Sekolah. Ia membahas tentang Pro-Kontra akses Internet gratis sekolah. Hal tersebut membawanya untuk berkompetisi pada kuis Ki Hajar Nasional 2017 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (ham)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Bedah Buku ”Surga dan Neraka Tiga Agama” Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar bedah buku berjudul Surga dan Neraka Tiga Agama, Suatu Studi Komparatif karya Ngakan Made Madrasuta, di Kampus STAHN Gde Pudja, Selasa (17/10). Pada diskusi itu menghadirkan narasumber yaitu penulis buku ini, yang memiliki nama asli Ngakan Putu Putra dan pembahas Dr. I Wayan Wirata, A.Ma., SE., M.Si. Peserta bedah buku itu berjumlah 92 orang yang terdiri dari pustakawan Unram dan IPDN, dosen STHN Gde Pudja dan Universitas Mahasasaraswati, mahasiswa yang tergabung di KMHDI, dan para guru SMA/SMK di Kota Mataram. Bertindak sebagai moderator, yaitu Ida Bagus Made Arjana, S.Ag., M.Pd. Ngakan Putu Putra dalam pemaparannya menyampaikan, nama Ngakan Made Madrasuta yang digunakan sebagai penulis buku merupakan nama ayahnya. Ia sengaja menggunakan nama itu untuk menekan keinginannya yang dahulu ingin terkenal. Dalam penulisan buku Surga dan Neraka Tiga Agama ini, ia mengaku menggunakan sumber resmi. “Saya menggunakan sumber-sumber resmi, dan berdiskusi juga dengan tokoh agama,” katanya.

Ia mengungkapkan ketertarikannya menulis buku, karena sering mendengar khotbah di tempat ibadah yang membahas tentang surga dan neraka. Selain juga kerap kali dibahas mengenai surga dan neraka dalam beberapa kesempatan. “Saya pikir bagus juga untuk ditulis. Banyak buku yang menulis perbandingan, tapi buku ini merupakan buku pertama yang membandingkan surga dan neraka,” klaimnya.

Ia menjelaskan isi buku secara sekilas, di Bab I di buku ini membahas tentang Neraka dan Surga menurut Kristen. Neraka dalam agama Kristen, katanya disebut dengan Sheol atau Gehinom. Sementara Surga disebutkannya sebagai Yerusalem Baru.

Pada Bab II membahas tentang Neraka dan Surga menurut agama Islam. Ia mengatakan, neraka dalam Islam disebut sebagai Jahanam. Sedangkan surga disebut dengan Jannah. Pada bab ini juga dibahas mengenai apa saja yang ada dan terjadi di neraka, juga mengenai apa yang terjadi di surga.

Ngakan Putu Putra mengatakan, pada Bab III berisi tentang pembahasan Neraka, Surga, dan Moksa Hindu. Dalam Hindu neraka disebut Naraka, surga diistilahkan Svarga dan Moksa. Bab ini membahas mengenai penjelasan dari ketiga istilah itu pada agama Hindu. Pada bab akhir ia menulis tentang refleksi kritis atas neraka dan surga, yang merupakan pemikirannya pribadi.

Selain juga mengutip pemikiran sejumlah pemikir.

Pembahas, I Wayan Wirata, menyoroti tampilan buku sampai ke isi buku. Ia membahas penampakan kover buku. Menurutnya konten buku cukup menarik, berkaitan dengan tata letak sampai ke aspek ilustrasi. Ia juga membahas mengenai tata tulis yang mudah dimengerti. Juga membahas sejumlah hal mengenai isi buku ini. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

BEDAH BUKU - STAHN Gde Pudja Mataram menggelar bedah buku berjudul Surga dan Neraka Tiga Agama, Suatu Studi Komparatif karya Ngakan Made Madrasuta, di Kampus STAHN Gde Pudja, Selasa (17/10). Tampak pembahas I Wayan Wirata, moderator yaitu Ida Bagus Made Arjana, dan narasumber atau penulis buku Ngakan Putu Putra (dari kiri ke kanan).

inan Produk Halal untuk melindungi konsumen. Lebih lanjut Lukman Hakim menjelaskan bahwa saat ini halal dan ekonomi syariah mulai bangkit, sehingga harus disikapi secara serius oleh semua pihak dan tidak terkecuali perguruan tinggi, termasuk Universitas Islam Negeri Mataram.

Lebih lanjut Lukman menegaskan bahwa peran lainnya, terkait persaingan usaha industri kecil yang sudah punya label halal terdesak oleh produk-produk dari luar negeri.

Padahal produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat halal. Menurutnya, perguruan tinggi bisa berperan agar para pengusaha kecil ini tidak terdesak produk dari luar negeri.

Rektor UIN Mataram Dr. H.

(Suara NTB/ist)

H. Mutawalli Mutawalli yang hadir pada kegiatan Seminar dan lokakarya “Jaminan Produk Halal Bagi Industri Kecil Menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean” beberapa waktu lalu di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Bekerjasama dengan MUI. Dalam acara tersebut hadir juga sebagai narasumber Ketua Komite Syariah World Halal Council Dr. Asrorun Ni’am, Direktur Halal Watch Indonesia Iksan Abdullah, dan sejumlah akademisi lainya.

Kegiatan tersebut sebagai bentuk partisipasi dan komitmen perguruan tinggi untuk bersinergi dengan leading sector terkait dalam menyuarakan sertifikasi halal. Selanjutnya dalam waktu dekat perlu membentuk kantin halal dan dibarengi dengan gerakan halal untuk menciptakan komunitas para ahli yang berkaitan dengan produk halal

yang lebih masif.

Rektor memiliki komitmen dan sangat interest dengan arahan Menag kepada perguruan tinggi islam agar mampu bersinergi menangkap peluang membentuk pusat kajian produk halal.

“Alhamdulillah kita di UIN Mataram tengah mempersiapkan itu dengan ditambahnya beberapa jurusan yang terdapat di dua fakultas yaitu Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Bahkan bila perlu nanti akan kita kaji secara seksama, jika memungkinkan maka UIN Mataram akan menambah jurusan yaitu Jurusan Manajemen Produk Halal,” urainya.

Hal tersebut dipertegas bahwa gambaran tentang kebijakan sertifikasi halal yang ber-

tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap industri halal. Selain untuk kebutuhan kepercayaan, label halal menjadi salah satu kunci penting yang erat kaitannya dengan kesehatan. Rektor mengajak seluruh civitas akademika dan masyarakat kampus untuk lebih giat lagi melakukan kajian dan menuangkan ide gagasan untuk bersama-sama membangun lembaga ini.

Cepat atau lambat, kebutuhan akan perlunya jurusan yang melahirkan spesialis penanganan produk halal ini akan terus meningkat, terlebih lagi kita di Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu destinasi wisata halal yang telah mendapat perhatian dunia internasional. (dys/*)

Prospek Rendah, IKIP Kurang Diminati Mataram (Suara NTB) Pada tahun ajaran baru ini, IKIP Mataram hanya mampu menerima 480 mahasiswa baru. Ke 480 mahasiswa baru tersebut tersebar di empat fakultas yang ada di IKIP Mataram.

“Yang paling laris itu FPOK sekitar 300-an,” jelas Rektor IKIP Mataram, Prof. Drs. Kusno, PhD., belum lama ini.

Prospek lulusan kurang menjanjikan yang hanya menjadi seorang guru ditengarai jadi sebab minimnya peminat di IKIP Mataram sejak beberapa tahun terakhir. Sementara di satu sisi rekrutmen guru PNS dimoratorium.

Kusno menyebut, kebijakan pemerintah tidak pro terhadap guru. Terbukti dari moratorium penerimaan PNS untuk guru masih berlaku tiap tahun. “Karena ada kebijakan tidak pro terhadap guru, ada moratorium terhadap penerimaan PNS bidang kependidikan. Ya kurang lebihnya seperti itu,” ungkap Kusno.

Untuk itu, peluang kerja

menjadi guru sangat sedikit.

Bahkan tahun ini pemerintah hanya mampu merekrut 18 ribuan CPNS untuk semua kementerian, sementara jurusan kependidikan tidak ada.

Sementara disinggung adanya persaingan dengan kampus-kampus baru, Kusno menyebut persaingan itu lumrah dan tidak terlalu berpengaruh signifikan. Pihakn-

ya hanya menduga, minimnya pendaftar di IKIP yang pada tahun-tahun sebelumnya bisa merekrut ribuan mahasiswa baru lantaran moratorium CPNS. “Kami melihat kebijakan pemerintah sekarang ini lebih banyak yang ke infrastruktur. Kalau persoalan diversifikasi adanya banyaknya prodi itu kan pilihan mahasiswa bisa pindah pada saat memilih. Tapi pada saat kemarin sertifikasi kemarin, banyak yang milih.

Jadi cenderung tidak tetap,” tukasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

Kusno

Dosen STIE AMM Mataram Berdayakan Kelompok Mitra ODGJ

(Suara NTB/ist)

MATERI - Peserta IRT Desa Tanak Beak saat mengikuti materi latihan mendaur ulang sampah sebagai bentuk pengabdian Prodi Sosiologi Unram kepada masyarakat.

Prodi Sosiologi Latih IRT Desa Tanak Beak Olah Sampah Mataram (Suara NTB) Program Studi Sosiologi Universitas Mataram (Unram) mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema Kegiatan Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga, di Aula Kantor Desa Tanak Beak, Narmada, Lombok Barat, Minggu (15/10) lalu.

Kegiatan tersebut berlangsung diikuti oleh puluhan peserta khususnya Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang berprofesi sebagai pemecah batu atau pengayak pasir.

Para peserta terlihat antusias, mereka banyak bertanya dan berdiskusi mengenai pengolahan limbah rumah tangga, bahkan mereka ingin diajarkan untuk praktik langsung membuat kerajinan dari limbah rumah tangga.

Dosen Sosiologi yang berperan sebagai Fasilitator, Oryza Pneumatica Inderasari, menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab akademisi dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain itu sebagai

bentuk rasa syukur segenap akademi Prodi Sosiologi Unram atas usia terselenggaranya program studi yang telah memasuki tahun ke empat.

“Secara khusus tujuan pengabdian ini adalah untuk penguatan ekonomi keluarga melalui upaya penyadaran pemanfaatan limbah rumah tangga,” ungkapnya.

Dikatakannya pula bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian tahun lalu yang mengungkapkan para wanita yang dikonstruksikan lemah nyatanya mampu mengerjakan pekerjaan kasar yang membutuhkan tenaga sebagai modal utamanya, meskipun demikian tidak dapat dipungkuri bahwa pekerjaan ini disadari merupakan pekerjaan warisan dari lingkungan sosialnya. Selain itu tidak ada keterampilan lainnya yang mereka miliki sebagai alternatif pilihan untuk menambah pemasukan keluarga.

Oryza berharap kegiatan ini dapat menstimulasi masyarakat untuk sadar dan butuh mendapatkan pengetahuan serta keterampilan agar dapat meningkatkan kuliatas hidup mereka, asalkan permintaan tersebut datang dari kesadaran mereka sendiri.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta diperlihatkan berbagai produk yang dihasilkan dari sampah sperti pupuk, pelet, dan beberapa kerajinan yang sudah jadi seperti tas, dompet, keranjang dan lain sebagainya. Selain itu mereka disuguhkan video mengenai keberhasilan Hj. Ummi Ningsih selalu tutor pada kegiatan itu sekaligus sebagai penggerak PKK dapat mengubah lingkungannya dengan memanfaatkan limbah rumah tangga.

“Sudah lama saya mulai peduli dengan lingkungan sekitar salah satunya dengan cara memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi sebuah kerajinan,” ujar Ummi Ningsih.

Di akhir acara fasilitator juga menjelaskan kepada para ibu rumah tangga bahwa untuk memulai dibutuhkan kepedulian serta keinginan dan kemauan yang tinggi untuk berbuat, sehingga dapat mengubah hidup dan lingkungan hidup. Ujung-ujungnya mengubah lingkungan sosial menjadi lebih baik lagi, salah satunya dengan cara memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai barang yang bernilai ekonomis. (dys)

Larangan Bawa Motor ke Sekolah

Dikbud Masih Lakukan Pendekatan Persuasif Mataram (Suara NTB) Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) diberlakukan mulai tahun ajaran baru ini. Namun masih ada laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB bahwa banyak siswa menitipkan sepeda motornya ke rumah warga. Oleh karena itu, pihak Dinas Dikbud NTB akan melakukan pendekatan persuasif. Selain akan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

“Tidak bisa kita langsung gerebek, nanti anak-anak kaget, masih pendekatan persuasif ke siswa. Itu sedang kita rancang formulasinya seperti apa. Nanti akan ada kerjasama juga dengan kepolisian,”

ujar Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahri kemarin.

Surya menekankan, larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang belum memiliki SIM, bukan bermaksud melarang siswa menggunakan sepeda motor. Tetapi agar mereka tidak melanggar aturan tata tertib yang ada. “Kalau sudah punya SIM, memenuhi syarat, tidak masalah membawa sepeda motor,” katanya.

Sebelumnya, ia mengatakan, saat ini baru tahap pemeriksaan di lingkungan sekolah.

Setelah di lingkungan sekolah, barulah pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian untuk pengawasan sampai di luar lingkungan sekolah. Karena pihak sekolah tidak boleh

melakukan pengawasan di luar lingkungan sekolah.

“Kalau kita kerjasama dengan kepolisian, kita boleh lakukan sampai pinggir jalan, kita lihat satu-dua bulan ini banyak masukan ke kita, mereka bawa motor titip di rumah warga yang berdekatan dengan sekolah,” kata Surya.

Nantinya, pihaknya bisa meminta guru mencari sepeda motor yang dititip itu, agar para siswa dapat menyadari tentang kesalahannya. Sepeda motor akan ditahan di sekolah dan diminta orang tua siswa datang mengambil. Kemudian orang tua siswa akan diminta menandatangani surat pernyataan. “Kita didik dia supaya mereka sadar tentang kesalahannya itu,” tegas Surya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) yang dilaksanakan oleh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram bermitrakan para Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan telah dinyatakan pulih dari gangguan jiwa. Kelompok mitra ini termasuk kelompok usia produktif. IbM Usaha Telur Asin Aneka Rasa Lombok ini berlokasi di Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Mataram. Jika tidak diberdayakan, mereka akan mengalami keterpurukan secara ekonomi yang berakibat pada angka kemiskinan pada kelompok ini, akan semakin meningkat.

Tim dari STIE AMM Mataram, diketuai I Made Suardana, SE.,MM., sementara Rusli Amrul, SE., M.Ak., dan Ni Nyoman Yulianti, SE., M.Ak., sebagai anggota tim. I Made Suardana menyampaikan, permasalahan utama diketahui bahwa kelompok mitra sasaran ini memiliki usaha telur asin. Namun produksinya belum stabil karena belum memiliki keterampilan manajemen usaha yang baik. Di samping bahan baku berupa telur bebek harganya sangat berfluktuatif, karena belum mempunyai jejaring kerjasama dengan pemasok.

“Sehingga di pasaran harga bahan baku telur bebek cenderung sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan usaha kelompok sasaran menjadi tidak berkembang dengan baik,” katanya.

Dari kondisi tersebut, metode yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini melalui kegiatan pelatihan yang terdiri dari pelatihan perencanaan usaha dan izin usaha. Selain itu pelatihan keterampilan pembuatan telur asin dengan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Termasuk pelatihan manajemen dan administrasi keuangan dan pelatihan pengemasan, pemasaran dan jejaring kerjasama.

Disebutkan, keseluruhan kegiatan pelatihan tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan oleh ketua dan anggota tim. Mulai dari perencanaan usaha, proses produksi, manajemen dan administrasi keuangan, labeling produk sampai pada pemasaran dan penjajakan kerjasama melalui bimbingan pembuatan kontrak kerjasama (MoU).

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan perencanaan usaha dan izin usaha, sehingga dapat menghasilkan kelompok usaha mitra yang mampu menyusun rencana usaha bagi bisnis yang sedang dikembangkan. Secara berkesinambungan dengan memiliki izin usaha perdagangan.

Selain itu, juga dilakukan pelatihan keterampilan pembuatan telur asin dengan peralatan TTG, dengan begitu dapat lebih optimal dalam memproduksi telur asin. Secara kuantitas yaitu jumlah hasil produksi meningkat 20 persen, sedangkan dari kualitas produksi telur asin lebih higienis dan lebih enak.

Kegiatan lainnya melalui pelatihan manajemen dan administrasi keuangan. Melalui pelatihan itu dapat membuat mitra menjadi mampu menyusun laporan keuangan dalam pembukuan sederhana, sehingga dapat menjadi informasi keuangan dalam upaya pengembangan usaha.

I Made Suardana mengatakan, juga dilakukan pelatihan pengemasan, pemasaran dan jejaring kerjasama. Dengan itu akan menghasilkan produk telur asin dengan kemasan lebih menarik dan dapat bertahan lebih lama (awet). “Serta kelompok mitra dapat menyusun kontrak atau perjanjian bisnis, dan strategi negosiasi dalam mencapai kesepakatan kontrak. Kontrak kerjasama yang dapat dilakukan dengan pemasok dan beberapa perusahaan sebagai pelanggan tetap yang membutuhkan hasil produksi telur asin,” katanya. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

LAKSANAKAN - Pelaksanaan Program IbM yang dilaksanakan dosen STIE AMM Mataram di Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Mataram pada bulan Agustus sampai Oktober 2017.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

Rina Persembahkan Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet Pelatda Mayung NTB, Rina Selviana sukses mempersembahkan medali emas untuk kontingen NTB di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XV di Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (17/10).

Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedi Noor Cholish yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (17/10) kemarin mengatakan medali emas direbut oleh atlet asal Lombok Timur (Lotim) itu setelah mengalahkan atlet Jawa Tengah (Jateng), Ayu Martaningtyas 3-0 di laga final kelas 45,1-49 Kg putri, Selasa (17/10) kemarin.

“Rina Selviana berhasil Sumbang medali emas setelah kalahkan atlet Jateng di final,” ucapnya.

Selain Rina Selviana juga terdapat dua atlet NTB yang sukses meraih medali perunggu. Dua medali perunggu diraih oleh Novi Jayanti di kelas 49,1 - 53 kg putri dan Ririn Sulastri di kelas 53,1 57 kg putri. “Novi dan Ririn meraih dua medali perunggu karena mereka kalah di babak semifinal,” tuturnya.

Dijelaskan Dedi, cabor tarung derajat menurunkan lima atlet di ajang multi event tingkat mahasiswa nasional itu,

(Suara NTB/ist)

PERAIH MEDALI - Atlet tarung derajat NTB, Rina Selviana, (dua dari kanan) dan Pelatih Tarung derajat NTB, Dedi Noor Cholish berpose bersama dua atlet NTB lainnya, Novi Jayanti dan Ririn Sulastri peraih medali perunggu POMNAS XV di Makasar, Sulsel, Selasa (17/10). namun hanya tiga atlet yang sukses menyubang medali. Ketiga atlet itu merupakan atlet Pelatda Mayung. Sementara

dua atlet lainnya, Agus Suryadi (49,1 - 52 kg) dan Novian Soni Yusran (61,1-64 kg) tersingkir di babak penyisihan. (fan)

PASI NTB akan Fasilitasi Masalah Razak Mataram (Suara NTB) Ancaman pencoretan atau Drop Out (DO) atlet atletik Pelatda Mayung NTB, Abdul Razak dari Perguruan Tinggi IKIP Mataram mendapat perhatian Pengprov PASI NTB. Rencananya ketua organisasi cabang olahraga atletik NTB itu akan membantu memfasilitasi masalah yang menimpa atlet asal Dompu itu.

Ketua Umum Pengprov PASI

NTB, H. Suhaimi SH yang dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (17/10) kemarin mengaku kaget mendengar kabar akan atlet peraih medali emas PON 2016 ini akan DO dari Perguruan Tinggi IKIP Mataram itu. Bila hal itu terjadi dia tidak akan tinggal diam.

“Sebenarnya masalah ini bisa dikomunikasikan. Kalau ada permasalahan kita akan coba melakukan pendekatan menanyakan ke pihak IKIP Mataram apa sebab musababnya,” jelas Suhaimi yang saat itu mengaku sedang berada di Sumbawa.

Lanjutnya, sebelum menanyakan ke IKIP Mataram, Suhaimi akan menanyakan ke atlet (Razak) lebih dahulu. Karena PASI NTB ingin mengetahui kebenaran informasi itu.

Sementara itu, informasi di DO-nya Razak dari Mahasiswa IKIP Mataram sudah terpublikasi di media surat kabar lokal NTB. Dalam pernyataannya Razak mengatakan telah di DO

oleh pihak Dekan Fakultas Pendidikan dan Olahraga (F-POK) IKIP Mataram, Subagio.

Meski dinyatakan oleh Dosen sudah di DO, namun Razak mengaku belum menerima surat pemberitahuan secara resmi atas di DO-dirinya dari Mahasiswa IKIP Mataram.

Sementara itu Dekan F-POK IKIP Mataram yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya tidak bisa dihubungi. Pasalnya Subagio saat itu sedang mendampingi Mahasiswa IKIP Mataram mengikuti POMNAS XV di Makasar 2017.

Sementara itu Panitia Pelatda Mayung, Hari Gunawan yang juga mantan Dosen IKIP Mataram mengatakan bahwa persoalan Razak tersebut sudah dikomunikasikan oleh dirinya dengan Dekan F-POK IKIP Mataram, Subagio.

Menurut Hari yang sudah berkomunikasi dengan Subagio, Razak belum di DO dari IKIP Mataram. Dalam hal ini Razak hanya diminta untuk menyelesaikan beberapa registrasi, karena Razak selama ini cukup lama meninggalkan kegiatan belajar di kampus.

“Informasi yang saya terima dari pak Subagio Razak belum di DO, tapi diminta untuk meregistrasi kembali datanya di kampus,” jelas Hari. (fan)

Ratusan Pelari Berlaga di Mayung Bulaeng Samawa Cup Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 481 pelari dari kabupaten/kota di NTB berlaga dalam Kejuaraan Atletik Mayung Bulaeng Samawa Cup 2017. Event yang dilaksanakan di Stadion Cendrawasih, Brang Biji, Sumbawa, tersebut dibuka Wakil Bupati Sumbawa, Selasa (17/10).

Wabup Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan, Sumbawa telah dikenal sebagai daerah penghasil bibit unggul atletik seperti prestasi nasional yang pernah diraih Ridwan, Safwaturrahman dan Supiati.

Melalui Kejuaraan Atletik Mayung Bulaeng Samawa Cup 2017 yang diikuti para pelajar se NTB ini, diharapkan menjadi media dalam melakukan regenerasi atlet lari yang handal. Selain itu sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan para atlet.

Mengingat event ini akan memberikan sensasi dan tantangan tersendiri bagi para pelari di daerah ini untuk merasakan kompetisi dengan pelari dari luar daerah.

“Olahraga telah menjadi satu kebutuhan setiap orang.

Bahkan jika dilakukan secara teratur dan proporsional, bisa menjadi media dalam meningkatkan pola hidup sehat.

Mengingat pentingnya olahraga ini, pemda telah berkomitmen untuk membangun dan mengembangkannya.

Karena tidak saja dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pergaulan internasional, tapi prestasinya akan mampu mendongkrak reputasi daerah,” ujarnya.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga RI melalui Kabid Promosi dan Pemasaran Industri Olahraga, Drs. Akhyar Marta menjelaskan, Kejuaraan Atletik Mayung Bulaeng Samawa Cup 2017 menjadi salah satu event yang memiliki nilai penting. Sekaligus indikator Sumbawa memiliki komitmen yang kuat dalam membangun keolahragaan di daerah ini, yang pastinya berdampak pada keolahragaan propinsi dan nasional.

Pihaknya pun mendukung dan mengapresiasi kejuaraan ini karena sejalan dengan amanat UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

(Suara NTB/arn)

KEJUARAAN - Pembukaan Kejuaraan Atletik Mayung Bulaeng Samawa Cup oleh Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah.

“Dengan rutinitasnya penyelenggaraan kejuaraan seperti ini, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Sumbawa akan melahirkan para atlet muda yang mampu mengharumkan nama kabupaten, provinsi, bangsa dan negara di kancah internasional. Hal itu sudah ditunjukkan oleh Supiati salah satu atlet terkenal Indonesia.

Pelari wanita asal Kabupaten Sumbawa ini telah lima kali mengikuti PON dan selalu mewakili Indonesia dalam SEA Games,” terangnya.

Kenyataan itu, kata Akhyar, membuktikan bahwa potensi daerah ini ada, dan akan terus digali kembali melalui kejuaraan atletik yang telah dijadikan kelander tahunan.

Ia meyakini, dengan semangat, tekad dan dukungan Pemda serta masyarakat Kabupaten Sumbawa, harapan untuk membangun dan mengembangkan olahraga maupun atlet berprestasi dapat tercapai.

Mengingat melalui kegiatan ini, Kabupaten Sumbawa tidak hanya memperkenalkan bidang olahraga saja, akan tetapi telah mempromosikan daerah di bidang lainnya seperti pariwisdata.

“Dengan geliat kejuaraan ini, bidang pariwisata dapat dipromosikan melalui olahraga sehingga akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Inilah yang disebut Sport Tourism,” tukasnya.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pemda

Sumbawa dan Club Atletik Mayung Bulaeng yang bisa melaksanakan kejuaraan bergengsi ini. Ia berharap club olahraga lainnya dapat mencontoh dan bersinergi guna menggelar event serupa. Dimana pihaknya akan tetap memberikan dukungan.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kejuaraan Atletik Mayung Bulaeng Samawa Cup, Supiati, menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 17 hingga 18 Oktober. Total peserta sebanyak 481 orang. Terdiri dari peserta SD putra maupun putri dengan nomor lomba lari jarak 60 meter dan 1000 meter berjumlah 182. Peserta SMP putra maupun putri dengan nomor lomba lari jarak 60 meter dan 100 meter berjumlah 135 peserta. Kemudian peserta SMA putra maupun putri dengan nomor lomba jarak 100 meter dan 200 meter berjumlah 136 peserta. Peserta guru olahraga dengan nomor lomba berjarak 100 meter sebanyak 28 peserta.

Tujuan kegiatan ini sebagai tolak ukur pembinaan club atletik Mayung Bulaeng Samawa dan penjaringan atletatlet NTB yang berpotensi.

“Walaupun usia Club kami masih seumur jagung, namun atlet-atlet binaan kami telah banyak menoreh prestasi baik yang berskala lokal, regional, bahkan nasional,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan dilaksanakan di Stadion Cendrawasih guna menunjukkan dengan kondisi lapangan yang sederhana, atlet-atlet

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner .

JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Sumbawa mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Bahkan hingga saat ini banyak atlet Sumbawa yang mewakili Indonesia di Sea Games maupun kejuaraan Asia. Dimana Kabupaten Sumbawa memiliki banyak sekali potensi atlet-atlet. Bukan hanya di cabang olahraga atletik, tetapi juga di beberpa cabang olahraga lainnya. Ini terbukti dari hasil perolehan medali NTB pada PON 2016 lalu. Bahkan hampir 70 persen medali yang diraih oleh NTB merupakan sumbangan dari atlet-atlet Sumbawa.

“Apabila fasilitas dan pembinaan atlet dan olahraga di Kabupaten Sumbawa lebih bagus lagi, tidak menutup kemungkinan pada PON 2020 di Papua yang akan datang Sumbawa akan menyumbangkan 90 persen medali untuk NTB,” pungkasnya. (arn/ind)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

SALON SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

SUARA NTB

Rabu, 18 Oktober 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 18 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 18 Oktober 2017

Halaman 14

Wujudkan Keluarga Berkualitas Melalui KB PROGRAM KB tidak hanya sebatas alat kontrasepsi. Tetapi cakupannya lebih luas dan kompleks. Munurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dapat dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, penyiapan dan pengaturan perkawinan dan kehamilan. Sehingga jika ingin berkeluarga maka harus benarbenar direncanakan agar menghasilkan keluarga yang berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui program KB. ‘’Idealnya pernikahan bagi perempuan itu usia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Harapannya agar keluarga yang dibentuk berkualitas. Karena secara ekonomi dan psikologis sudah mampu dan siap apabila bahteranya mengalami hantaman-han-

taman” Kata Kepala Bidang Advokasi penggerakkan Informasi, BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, MPH dalam pertemuan dengan media massa lokal pada acara roadshow KBPKK KB-Kes. di Kantor Camat Kopang, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (17/10) Selain itu agar keluarga bahagia dan sejahtera, lanjut Samsul, jumlah anak cukup dua. Agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang.

Hal ini juga dapat diwujudkan mengatur periode kelahiran. Jangan terlalu muda, idealnya jangan melahirkan dibawah usia 20 tahun. Jangan terlalalu dekat, atur jarak kehamilan 3 s/d 5 tahun. Jangan terlalu banyak, dua anak cukup agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera dan bahagia. Jangan terlalu tua, idealnya hindari kelahiran diatas usia 30 tahun. ‘’Hal ini menjadi tugas kita bersama untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB,’’ katanya. Karena apabila program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan

Keluarga (KKBPK) tidak terlaksana dengan baik, maka hal ini bisa menyebakan ledakan penduduk dan mengakibatkan bencana demografi.

Dalam roadshow BKKBN di Loteng, kesadaran masyarakat cukup tampak terhadap pelayanan KB. Berdasarkan data yang diterima dari BKKBN Provinsi NTB, Pelayanan KB di Puskesmas Kopang sebanyak 40 orang, yang terdiri dari pemasangan implan sebanyak 26 orang, suntik 3 orang, IUD 7 orang dan pil 4 orang. Selain itu juga di adakan pemeriksaan IVA Test sebanyak 8 orang.

Kegiatan lainnya pada kesempatan roadshow di Loteng adalah kunjungan dan pembinaan ke Paud HI Bije Solah di Desa Bebuaq Kecamatan Kopang, Loteng. Diisi dengan berbagai acara termasuk program BKKBN Bina Keluarga Balita (BKB). Selain itu BKKBN juga menggelar pertemuan dengan media massa lokal dengan mengusung tema menyelesaikan masalah NTB bersama media di Kantor Camat Kopang.(*)

(Suara NTB/ist)

Drs. Samsul Anam, MPH

(Suara NTB/ist)

Hj. Syamsiah M.Amin

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 18 Oktober 2017

Peserta Konferensi Internasional Tiba di Mataram Dari Hal. 1 Pada acara jamuan makan malam, akan dihibur dengan penampilan kesenian bernuansa Islam.

Agenda selanjutnya, pembukaan Multaqa IV Alumni AlAzhar Indonesia dijadwalkan pada hari Rabu, (18/10) di Islamic Centre (IC). Prosesi pembukaan tersebut akan diawali pembacaan ayat suci al-Quran oleh Ust. H. Jamúl Khayr (Qari Nasional).

Sambutan OIAA Indonesia, Dr. Muchlis M. Hanafi dan Gubernur NTB, Dr. Zainul Majdi, MA. Sementara Pembukaan secara resmi oleh Prof. Dr. Abdul Fadhil el-Qoushi (Wakil Ketua WOAG, mantan Menteri Wakaf, Mesir).

Selanjutnya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dijadwalkan membuka secara Konferensi Internasional Alumni Al-Azhar di IC, Kamis, (19/ 10). Sebelum dibuka Presiden, akan diawali sambutan selamat datang dari Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi, dan sambutan OIAA Indonesia, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA. Rangkaian kegiatan Konferensi Internasional Alumni Al Azhar tersebut, akan ditayangkan secara live dan live streaming. Juga disiarkan langsung oleh RRI serta diliput dan disiarkan oleh media online, media elektronik dan cetak baik lokal maupun nasional. (r)

OJK Ditantang Pastikan Penyaluran KUR Tepat Sasaran Dari Hal. 1 Taukhid malah mempertanyakan alasan OJK menilai data penyaluran KUR dalam SIKP yang disebut tidak valid. Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK NTB, Hj. Aprillah, HS mengatakan SIKP dianggap dinilai tak valid. Karena alasan sistemnya yang tidak otomatis.

Dalam SIKP, sistem hanya mencatat sekali realisasi nasabah KUR. Sementara, satu nasabah bisa merealisasikan hingga berkali-kali.

Misalnya realisasi pertama KUR Rp 5 juta langsung masuk ke SIKP. Selanjutnya, nasabah bisa merealiasasikan lagi KUR Rp 15 juta.

SIKP tidak menerima lagi nama nasabah ini, karena sudah terekam hanya sekali.

Sementara perbankan setiap penyaluran KUR selalu menyampaikan laporan, baik secara sistem di SIKP dan laporan secara manual.

Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, terdapat perbedaan jumlah penyaluran KUR antara data SIKP dengan perbankan di NTB. Sesuai data SIKP, terdapat 12 bank penyalur KUR dengan 21.691 debitur di NTB dengan realisasi di atas Rp 500 miliar.

Yakni Bank BRI sudah menyalurkan Rp 275,4 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 193 miliar lebih. Bank BNI Rp 68,9 miliar lebih, BPD NTB Rp 10,2 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,6 miliar. Selanjutnya, BCA Rp 900 juta, BPD Bali Rp 8,4 miliar, BPD NTT Rp 175 juta, Bank Maybank Rp 248 juta, Bank Artha Graha Rp 4,5 miliar lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih.

Sementara itu menurut data perbankan, KUR sudah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun lebih dengan 81.402 debitur di NTB. Dengan rincian, Bank BRI Rp 914 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 1,2 triliun lebih, Bank BNI Rp 135 miliar lebih, BPD NTB Rp 14,4 miliar lebih, BRI Syariah Rp 18,4 miliar lebih, BCA Rp 1,3 miliar lebih, BPD Bali Rp 8,4 miliar lebih dan Bank Sinarmas Rp 1,7 miliar lebih.

Terkait dengan hal ini, Taukhid menjelaskan dalam penyaluran KUR yang terpenting dilihat adalah jumlah akad dan kredit yang keluar

masuk (in out). Misalnya, seorang debitur sudah akad KUR sebesar Rp 100 juta. Kemudian dilakukan penarikan beberapa kali, ujungnya tetap Rp 100 juta.

Jika kemudian perbankan belum memasukkan data sehingga SIKP tidak update maka hal itu menjadi tugas dari perbankan.

Memasukkan data penyaluran KUR ke SIKP merupakan bentuk kepatuhan bank penyalur. Data SIKP itu sendiri, lanjut Taukhid masuk dari berbagai pihak, termasuk perbankan.

Untuk itu, pihaknya akan duduk bersama dengan OJK dan perbankan mengenai persoalan ini. ‘’Apa sih yang dimaksud tidak valid. Kalau tidak valid karena di SIKP dimasukkan hanya sekali datanya. Terus kenapa sekali memasukkan data,” tanyanya.

Taukhid menambahkan, OJK sebagai regulator harus memastikan perbankan mengeluarkan KUR sesuai skema yang ada.

Bukan mempersoalkan data SIKP valid atau tidak.

Mereka harus melihat penerima dan perbankan yang menyalurkan KUR tersebut. Apakah debitur yang menerima itu sesuai dengan skema KUR. “Jadi ukuran pertamanya adalah skema KUR dilihat,” terangnya.

Kemudian perbankan sebagai operator yang menyalurkan KUR harus memperhatikan apa yang dijaminkan oleh pemerintah. Pasalnya, jika penyaluran KUR tidak sesuai dengan kriteria penerima maka subsidi bunga tidak akan ditanggung oleh pemerintah.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, bahwa pemberian KUR tidak menggunakan agunan.

Jika ada perbankan yang tetap menerapkan syarat agunan kepada debitur KUR maka OJK perlu bersikap. “Kalau bank itu masih minta agunan padahal Presiden bilang tidak perlu pakai agunan. Itu pelanggaran atau tidak.

Semprit dia sebagai regulator,” tandasnya. (nas)

Putuskan Sengketa Tapal Batas Dari Hal. 1 Apakah daerah Nambung yang disengketakan selama ini masuk wilayah Lobar atau Loteng. ‘’Nanti kami akan kirim langsung Permendagri dan petanya akan diserahkan kedua Pemda. Secepatnya kita akan serahkan dengan surat pengantar,’’ kata Wirajaya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini mengharapkan kedua Pemda menerima dengan legowo apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat tersebut. Ia tak memungkiri, keputusan Mendagri ini pasti ada salah satu Pemda yang tidak puas.

Namun, sebagai semua pihak diminta legowo. Terlebih, daerah yang disengketakan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan Mendagri ini dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan batas administrasi masing-masing wilayah. ‘’Terkait dengan potensipotensi yang ada di daerah itu sangat relatif. Intinya adalah kita dalam kerangka NKRI. Harus tetap dijaga stabilitas keamanan, politik apalagi menjelang Pilkada. Apapun yang sudah diputuskan pemerintah pusat melalui Kemendagri, kita harus berlapang dada menerima,’’ harapnya.

Permendagri tersebut keluar setelah melalui proses yang panjang dan cukup lama.

Dimulai dari pembahasan di antara kedua belah pihak sampai dilakukan tinjauan lapangan.

‘’Jadi tidak serta merta Permendagri ini keluar.

Tetapi sudah melalui kerja keras semua pihak, termasuk teman-teman Lombok Barat dan Lombok Tengah sudah dihadirkan.

Rapat beberapa kali, turun ke lapangan melihat lokasi,’’ terangnya.

Kedua Pemda diharapkan menerima putusan Mendagri tersebut dengan lapang dada. Sehingga stabilitas keamanan dan politik di kedua daerah tetap kondusif. Wirajaya menjelaskan, penetapan batas wilayah ini bukan menghilangkan milik pribadi atau hak ulayat. Penetapan batas wilayah itu hanya bentuk penegasan wilayah administrasi masing-masing Pemda. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

Sementara itu, untuk sengketa tapal batas antara Sumbawa dan Sumbawa Barat ditargetkan tuntas akhir 2017 ini. Kemendagri sudah menjanjikan sebelum pelaksanaan Pilkada NTB serentak 2018 mendatang, persoalan sengketa tapal batas ini sudah tuntas. ‘’Itu janji dari direktur.

Karena memang kita termasuk yang sudah clear.

Sudah di meja Mendagri.

Informasi dari Pak Direktur Otonomi dan Batas Wilayah, itu diselesaikan akhir 2017, keluar Permendagrinya. Kita terus berkoordinasi dengan teman-teman di pusat,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Dipertanyakan, Kelanjutan Pengusutan Kasus Bibit Cabai Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kasus bibit cabai Kota Mataram tahun 2016 dipertanyakan.

Sejauh ini belum ada kejelasan, kasus pengadaan pada Dinas Pertanian Kota Mataram itu akan berlanjut atau malah dihentikan.

Juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, yang dikonfirmasi mengaku belum tahu ketika ditanya perkembangan kasus tersebut, meski pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sebenarnya sudah dimulai sejak Februari 2017.

“Sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya. Ini juga masih lidik,” jawabnya singkat.

Informasi diperoleh Suara NTB, kasus ini stagnan di Intelijen Kejati NTB yang memang sejak awal mengusut pengadaan bibit cabai, pupuk, mulsa senilai Rp 2,8 miliar itu. Sementara soal kelengkapan saksi dan bukti, tidak ada alasan kasus ini mengendap.

Di pihak lain, berkas kasus juga belum ada tanda tanda akan dinaikkan ke Bidang Pidsus untuk ditingkatkan ke penyidikan atau justru dilakukan gelar perkara untuk di-

hentikan.

Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB mempertanyakan kasus yang terkesan ngambang tersebut. Sejak diperiksa awal tahun 2017 lalu, sampai saat ini menurut peneliti Somasi NTB Johan Rahmatullah, SH.,MH, masyarakat menunggu hasil pemeriksaan Kejati NTB. dia melihat, sudah banyak saksi yang diminitai klarifikasi, baik KPA, PPK bahkan perusahaan pemenang tender.

“Tapi belum juga menemukan titik terang perkembangan pemeriksaan kasus ini.

Terakhir Agustus kemarin, jaksa sudah memeriksa tiga perusahaan pemenang tender, namun ia melihat sampai saat ini belum juga ada perkembangan naik ke tahap penyidikan.’’

“Secara aturan kami tidak

bisa mengintervensi. Akan tetapi penting untuk disampaikan ke publik secara terbuka. apakah kasus itu dihentikan atau dilanjutkan. Jangan sampai tiba-tiba publik tidak mengetahui ternyata kasus itu dihentikan. Seperti kasus kasus lain yang terjadi tiba tiba dihentikan,” sorot Johan.

Apalagi ia melihat anggaran pengadaannya cukup besar, Rp 2,8 miliar. Sementara indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran berdasarkan laporan masyarakat cukup kuat.

“Kami mendorong kepada Kejaksaan untuk transparan dalam setiap penanganan kasusnya. Sehingga tidak terkesan tertutup,” harapnya.

Semua Diperiksa Sementara dalam catatan Suara NTB, dalam proses puldata pulbaket, semua pihak

yang berkaitan langsung dengan pengadaan sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Terakhir tiga orang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mataram dipanggil untuk memenuhi permintaan keterangan Seksi I Intelijen.

Tiga rekanan yang memenangkan lelang juga sudah diperiksa, diantaranya PT. IDC diperiksa untuk pengadaan bibit cabai senilai Rp 408.475.000 sebanyak 3.350 sachet, kemudian PT.T diperiksa untuk pengadaan pupuk organik Rp 538.800.000, dan PT.B diklarifikasi untuk pengadaan plastik mulsa 1200 lembar senilai Rp 649.200.000.

Di tingkat paling bawah, Kejaksaan Tinggi NTB menyasar kelompok tani. Seluruh 15 kelompok tani yang menerima bantuan dari Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram diperiksa.

April 2017, tim turun dipimpin Kasi I Intelijen Kadek Topan, SH, mendatangi kelompok tani Mekar Sari di Kecamatan Selaparang, Mataram.

Selain itu, tim juga mendatangi kelompok tani Jempong Hijau di Kelurahan Ampenan Utara. Dua kelompok menjadi sample pemeriksaan.

Tidak sampai di sana, sejumlah pejabat juga diklarifikasi. Kadistan Kota Mataram, Ir. Mutawalli bolak balik diperiksa tim penyidik intelijen. Belum termasuk jajarannya dari tingkat Kabid, Kasi dan staf. Pejabat penting yang pernah diperiksa adalah mantan Plt. Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani berkaitan dengan penetapan program.

Diketahui juknis pelaksanaan bantuan direalisasikan berdasarkan SK Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani dengan nomor 106/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, perihal penetapan jumlah kelompok tani dan Gapoktan tingkat Kota Mataram.

Kepala Dinas Pertanian H. Muttawalli bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (ars)

Enggan Serahkan Aset, Bupati/Walikota Harus Siap Terima Konsekuensi

(Suara NTB/why)

CURANMOR - Wakapolsek Cakranegara, AKP Ronaldus Karuruan menunjukkan barang bukti motor curian dari tersangka IN, Selasa (17/10).

Anak di Bawah Umur Curi dan Gelapkan Motor Mataram (Suara NTB) Tak pernah mengenyam pendidikan membuat IN (17) tak punya pilihan memenuhi kebutuhan hidup. Warga Ampenan Selatan, Ampenan itu terpaksa mencuri dan menggelapkan empat unit sepeda motor.

Wakapolres Cakranegara, AKP Ronaldus Karurukan SIK menjelaskan, tersangka mengaku terpaksa mencuri karena tidak memiliki keahlian ataupun pendidikan untuk bekerja.

“Untuk kehidupan seharihari karena selama ini dia tidak pernah sekolah,” ungkapnya, di Mapolsek Cakranegara, Selasa (17/10).

Tersangka IN diciduk Minggu (15/10) lalu sekitar pukul 14.00 Wita atas dugaan pen-

curian dan penggelapan sepeda motor.

Dua kasus yang masuk laporan polisi itu dengan lokasi pencurian di Kamasan, Monjok, Mataram dan Desa Lilir, Gunung Sari, Lombok Barat.

Tersangka IN melancarkan aksinya bermodal kunci letter T untuk menerobos lubang kunci motor buruannya.

Menurut pengakuan tersangka, dia beraksi bersama satu orang kawannya berinisial JR yang hingga saat ini masih dalam pelarian.

“Sekitar dua hari saya survei, setelah itu ndak sampai dua menit saya bisa ambil motor itu. Saya ke lokasi sama teman saya tapi dia lari,” kata IN menjawab interogasi polisi.

Motor hasil curian tersebut, yakni Suzuki Shogun DR 5653 AJ dan Yamaha Mio DR 5337 HG kemudian digadaikan tersangka. Masing-masing digadai Rp 2 juta, dan Rp 2,5 juta.

Dua motor lainnya digelapkan tersangka dari dua kawannya, yakni Honda Vario dan Suzuki Smash. Atas perbuatannya, IN dijerat pasal 363 KUHP ayat 1 ke-5 dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun.

Tak hanya itu, tersangka juga dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman paling lama empat tahun penjara. “Kita pertimbangkan untuk ditahan karena sangkaan pasalnya yang mencapai tujuh tahun,” pungkas Ronald. (why)

Mataram (Suara NTB) – Bupati/Walikota harus siap menerima konsekuensi jika tidak mau menyerahkan aset kepada pemerintah provinsi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, sejumlah urusan yang sebelumnya berada di pemeirntah kabupaten/kota sudah beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi sejak Januari 2017.

Namun, ada tujuh kabupaten/kota yang belum menyerahkan aset secara final ke provinsi. Yakni Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Bima, Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu. Sedangkan tiga pemda kabupaten/kota yang sudah menyerahkan aset secara final yakni Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. ‘’Kalau ada kabupaten/kota yang tidak mau menyerahkan asetnya nanti kan ada sanksisanksi diberikan Kemendagri.

Bupati/walikota harus siap menerima konsekuensi. Ada pembinaan kepada bupati/walikota bersangkutan,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/10) siang kemarin.

Konsekuensi dalam bentuk pemberian sanksi ini telah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2017. Di mana, kepala daerah/ wakil kepala daerah hingga DPRD bisa kena sanksi dari Kemendagri jika tidak mau menjalankan UU. Jika ada kepala daerah yang melanggar UU,

kata Wirajaya, maka dilakukan teguran-teguran terlebih dahulu.

Jika tak mengindahkan teguran dari gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah maka Kemendagri akan memberikan sanksi. Sanksinya, kepala daerah akan disekolahkan selama tiga bulan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. “Sebulan setelah itu tak berubah maka akan diambil langkah tegas lagi sampai sanksi pemberhentian,” terangnya.

Terhadap tujuh kabupaten/ kota yang belum menyerahkan aset secara final, kata Wirajaya, akan dilakukan rapat koordinasi dengan bupati/walikota. Sehingga persoalan peralihan aset ini segera tuntas. Pasalnya, peralihana aset ini juga menjadi atensi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. ‘’Ini perintah UU seiring dengan adanya penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Seperti urusan pendidikan menengah, pertambangan, kehutanan. Sanksinya juga sudah jelas sesuai PP No. 12 Tahun 2017, ada pembinaan oleh Kemendagri,” terangnya.

Pelimpahan kewenangan ini bukan hanya berimplikasi terhadap personel tetapi juga aset.

Sebenarnya, peralihan aset ini harus tuntas 2016 lalu. Tetapi rupanya, kata Wirajaya, tahun lalu hanya serah terima dokumen saja. Sementara lampiran dari dokumen aset tersebut tidak diserahkan. (nas)

NTB yang berjumlah enam institusi.

“Kalau misalnya enam Kejari dikali Rp 500 juta saja yang bisa ditagih maka bisa dirata-ratakan itu bisa kita pulihkan Rp 3 miliar,” sebutnya.

Ia tidak merinci jumlah kredit macet yang dimintakan

sesuai dengan SKK yang diterima. Tetapi secara umum nilai kredit mencapai miliaran. ‘’Jumlah kreditnya besarbesar, ada yang Rp 1 miliar.

Ini kredit perorangan. Penagihan yang menggunakan SKK baru Kejari Loteng. Sisanya yang lain kita upayakan,” pungkasnya. (why)

Tagih Kredit Macet Dari Hal. 1 Forkominda terdiri atas bupati/walikota, Dandim, Kapolres, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua DPRD. Selama tiga bulan belakangan, Kejari Loteng sudah berhasil memulihkan kredit mac-

et nasabah Bank BRI mencapai Rp 855 juta. ‘’Itu yang bisa disetor kembali ke Bank BRI yang menguasakan ke kita,’’ ujarnya.

Menurutnya, melalui SKK tersebut jaksa mengambil langkah penagihan sesuai dengan standar operasional yang dimiliki.

“Kita pakai cara negosiasi, tentu kita punya trik untuk menagih itu. Mereka (penunggak) akan sadar apa yang kita mintakan,” kata Hendrik.

Atas hal itu, ia berharap penagihan kredit macet itu bisa dimaksimalkan setiap Kejari yang ada di wilayah

2018, Kementerian PUPR Akomodir Dua Proyek Strategis Nasional di NTB Dari Hal. 1 Yakni pembangunan jalan by pass LIA - Kuta sepanjang 25 km menelan biaya Rp 1,73 triliun.

Pembangunan jalan lingkar KEK

Mandalika sepanjang 177 km dengan biaya Rp 3,4 triliun. Kemudian perpanjangan runway BIL sepanjang 250 meter membutuhkan biaya Rp 250 miliar.

Kemudian pembangunan

jalan by pass port to port LembarKayangan sebanyak 4 lajur, dua arah sepanjang 103,5 km menelan biaya Rp 4,75 triliun. Pengembangan Samota, perlu dibangun dermaga fery di Ai Limpung dengan

biaya Rp 109 miliar.

Selain itu, pembangunan Jalan Sumbawa Besar - Ai Bari sepanjang 24,73 km dengan biaya Rp 408 miliar dan pembangunan Jalan Banggo – Labuhan

Kenanga – Kore – Bajo - Sila sepanjang 297 km butuh biaya Rp 4,8 triliun. Sehingga total usulan untuk pembangunan proyek strategis sekitar Rp 15,447 triliun lebih. (nas)

Retribusi Pasar Kota Mataram Diselidiki Kejaksaan Dari Hal. 1 Ada sekitar enam kepala pasar yang dimintai keterangan kemarin di ruang Pidsus Kejati NTB. Dalam satu ruangan, ada tiga saksi berhadapan dengan satu orang penyidik. Salah seorang saksi yang terlihat Kepala Pasar Pagesangan, masuk ke ruangan penyidik Pidsus lantai dua bersama dua kepala pasar lainnya.

Namun belum banyak informasi yang bisa digali dari proses penyelidikan baru ini.

Terlebih para kepala pasar yang diperiksa memilih diam saat ditanya Suara NTB. ‘’Da-

tang klarifikasi saja. Kalau soal apa itu, nanti dah,’’ ujar salah seorang kepala pasar yang mengenakan topi dan baju safari.

Penyelidikan dugaan kebocoran retribusi pasar ini sebelumnya ditandai dengan dipanggilnya Kepala Disperindag Kota Mataram, Lalu Alwan Basri. Tercatat dua kali Alwan Basri mendatangi ruang penyidik Pidsus untuk dimintai keterangan, terakhir pekan kemarin. Namun Alwan juga memilih diam saat ditanya seputar klarifikasi yang disampaikan ke penyidik Kejaksaan. Dipemeriksaan ke dua, Alwan mengaku sudah

menyerahkan dokumen yang diminta Kejaksaan soal titik retribusi.

Hingga berita ini ditulis, para saksi kepala pasar sebagian masih dimintai keterangan.

Jika dugaan kebocoran retribusi pasar sedang dimulai penyelidikan di Pidsus, di Bidang Intelijen Selasa (17/ 10) juga sedang diproses penyelidikan untuk dugaan kebocoran retribusi parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, H. Khalid diperiksa lagi. Selain dia, dipanggil juga bendahara pengepul retribusi parkir, melengkapi permintaan keteran-

gan delapan koordinator lapangan (korlap) parkir sehari sebelumnya.

Ini merupakan kedua kalinya mereka dipanggil dan diklarifikasi di Gedung Kejati NTB oleh tim Bidang Intelijen.

Khalid datang sekitar pukul 09.00 Wita. Kemudian disusul bendahara bernama Hamdani untuk menemukan aliran dana parkir ini. Bendahara pengepul ini diperiksa langsung oleh Ketua Tim Penyelidikan, Kadek Topan, SH. Informasi Suara NTB, para korlap diperiksa sebelumnya memperdalam aliran uang parkir yang ditarik dari pen-

gendara. Para korlap disebut punya peran penting karena menarik uang dari para juru parkir (Jukir), kemudian menyetor ke bendahara yang ditunjuk Dishub Kota Mataram sebagai pengepul.

“Uangnya dari Jukir, kemudian diambil para korlap. Nah, nanti Korlap serahkan ke bendahara yang ditunjuk itu, ‘’ kata sumber.

Juga yang terlihat di gedung Kejati kedua kalinya Kepala UPTD Perparkiran, Cahya Kanesti. Namun saat dikonfirmasi, ia enggan komentar dan mengaku ke Kejaksaan untuk urusan pribadi. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 18 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jenazah TKW Asal Labuapi Disambut Isak Tangis Giri Menang (Suara NTB) Puluhan warga di Dusun Karang Sembung Desa Merembu di Kecamatan Labuapi, Senin malam kemarin, berkumpul menunggu jenazah Huryati, seorang TKW. TKW yang memiliki tiga orang anak ini dipulangkan dalam kondisi meninggal, lantaran diduga akibat melompat dari lantai tiga rumah majikannya di Malaysia. Kedatangan jenazah TKW ini disambut isak tangis keluarga.

Sekitar pukul 10.00 Wita malam jenazah Huryati tiba di Lombok International Airport (LIA). Sedikit terlambat dua jam dari perkiraan, lantaran pesawat yang mengantar jenazah Huryati harus transit lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah diterbangkan dari Malaysia pukul 12.30 siang waktu setempat. Satu jam kemudian mobil ambulans pengantar jenazah TKW ini tiba di rumah duka. Seketika warga pun langsung menyambut mobil tersebut. Suara riuh tangis warga pun pecah. Lalu secara gotong royong, warga beramai-ramai mengangkat peti dan membawanya masuk ke dalam masjid.

Jenazah Huryati langsung disalatkan. Usai disolatkan, peti itu kembali diangkat. Para keluarga sepakat jenazah Huryati harus dikebumikan malam itu juga. Keluar dari masjid, warga kembali mengerumuni peti jenazah. Mereka ikut serta mengantarkan Huryati ke peristirahatan terakhir. Kepergian Huryati diiringi isak tangis dan solawat yang dikumandangkan warga dan keluarga.”Kami sekeluarga mengikhlaskan kepergian adik kami, Huryati,” ucap Samsudin, kakak kandung Huriati.

Menurutnya, kepergian Huryati ke Negeri Jiran untuk kali kedua bertujuan untuk membiayai anak sulungnya yang akan menikah tahun depan. Huryati yang seorang janda harus menjadi tulang punggung keluarganya.

Terlebih dua anak lainnya masih bersekolah dan butuh biaya. Sayangnya, jalan yang dipilih Huryati sebagai TKW adalah ilegal. Hanya bermodalkan paspor dan visa pelancong, Huryati nekat ke Malaysia. Diiming-imingi tekong dengan kata cepat dan mudah, untuk kembali bekerja ke majikan lama yang dirasa sudah sangat klop bagi Huryati dan majikan. Resiko jalur ilegal yang dipilih Huryati pun berakibat fatal. Ketika pihak kepolisian dan pihak imigrasi Kerajaan Malaysia melakukan razia TKI/ TKW ilegal, rumah majikan tempat Huryati bekerja menjadi salah satu sasaran. Lantaran takut terjaring razia, Huryati memilih loncat dari lantai tiga dengan selendang yang tibatiba terlepas. Seminggu perawatan di rumah sakit, Allah SWT berkehendak lain. Luka parah yang dialami Huryati di bagian kepala, membuat Huryati meninggal. (her)

Ombudsman NTB Terima Banyak Pengaduan Selong (Suara NTB) Wajah birokrasi di NTB dinilai masih buruk. Hal ini tergambar dari laporan pengaduan yang diidentifikasi dan dicatat Ombudsman NTB. Tugas pelayanan yang melekat pada birokrat tidak dilaksanakan sesuai amanah.

Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH., MH., saat pertemuan berkala dengan komunitas perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan media di Selong, Selasa (17/10).

Jumlah laporan yang terdata di Ombudsman tahun 2016 terdapat 160 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 42 laporan atau sebanyak 26,25 persen birokrat tidak melayani. Pelapor mengaku tidak mendapatkan pelayanan dari birokrat yang ada. Kalaupun melayani, pelayanannya berlarut-larut 26,25 persen dari kasus. Kalaupun sudah melayani, ujarnya, ditemukan banyak indikasi penyimpangan prosedur.

“Sudah penyimpangan prosedur, minta duit lagi. Minta barang dan jasa. Diskriminatif sebanyak 3,12 persen. Penyimpangan prosedur 16,87 persen, permintaan uang 10,62 persen, penyalahgunaan wewenang 4,37 persen,’’ ungkapnya.

Berdasarkan fakta itu, kata Adhar, secara umum ada yang tidak beres dalam birokrasi.

Untuk itu, semua pihak harus membantu masyarakat memunculkan sikap kritis dan mengawasi, karena peraturan negara dibuat untuk melayani dan untuk mensejahterakan.

Sekarang ini, ujarnya, pemerintah tidak bisa lagi menyembuyikan perbuatan yang melanggar etika tata kelola. Masyarakat dengan gampang dan mudah merekam peristiwa yang terjadi. Keberanian masyarakat melapor ini sangat bermanfaat. Akan tetapi tindak lanjut dari laporan itu masih terbatas. Bagi lembaga vertikal cepat ditindaklanjuti, namun berbeda birokrat di tingkat pemerintah daerah.

Pada bagian lain, mantan wartawan ini menemukan fakta, jika kepala sekolah dinilai paling banyak melakukan pungutan liar (pungli).

Meski itu disebut sebagai sebuah kesepakatan, apa yang dilakukan kepala sekolah jelas itu dilarang, karena tidak ada dasar hukum.

Pasalnya, tidak ada aturan kepala sekolah atau komite sekolah membolehkan melakukan pungutan.

Diakuinya, ada kecenderungan saat ini pungli di sekolah masih marak. Saat ini cara berpikir masyarakat sebagian, baik umum maupun kalangan birokrat menganggap perbuatan pungli selama ini didasari sebagai sebuah kesepakatan tidak dilanggar.

Pemahaman itu harus diubah.

Apapun kata Adhar, yang tidak ada dasar hukum itu tidak dibenarkan.

Seperti di sekolah-sekolah dilihat dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagian besar dari kalangan masyarakat. Dimisal RAPBS Rp 1 miliar, maka 60 persen merupakan anggaran dari masyarakat.

Hal ini bisa dikroscek di semua sekolah. Bagi sekolahsekolah di SMA/SMK pascapelimpahan kewenangan ke tingkat provinsi, Ombudsman RI perwakilan NTB sudah melakukan perbaikan bersama dan Gubernur NTB sudah mengakui dan sudah membuat batasan. Di mana semua sekolah yang akan melakukan pungutan harus mendapatkan persetujuan dulu dengan membuat proposal ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (rus)