Edisi Rabu 18 September 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 157 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Satu Tahun Kepemimpinan Zul - Rohmi

Mataram (Suara NTB) Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul - Rohmi), pada 19 September 2019. Pemprov akan mulai efektif menerapkan Balance Score Card (BSC) untuk mengukur kinerja pejabat struktural eselon IV, III dan II beserta seluruh ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik. Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menjelaskan, dalam masa ujicoba penerapan BSC beberapa bulan terakhir, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah bisa menggunakan BSC. Namun, OPD masih kurang dalam pengungkapan proses kegiatannya.

‘’Misalnya tadi, ada (kegiatan) yang tidak tercapai. Itu ada pembangunan fasilitas, kendalanya apa? Itu eselon IV harus mengisi kendalanya apa? Solusinya apa? Di situ atasannya yang memberikan petunjuk, solusinya apa? Itu yang belum terisi, belum terungkap,’’ kata Ardhi dikonfirmasi usai jeda rapat pimpi-

nan (Rapim) yang digelar tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (17/ 9) sore. Lewat aplikasi BSC, kinerja seluruh OPD lingkup Pemprov NTB dalam melaksanakan program-program unggulan dalam APBD 2019 akan terlihat. Output kegiatan yang dilaksanakan masing-masing

OPD dapat dilihat outputnya setiap saat. Evaluasi dilakukan tiap bulan. Dari evaluasi yang dilakukan gubernur dalam rapim tersebut, kata Ardhi, memang ada catatan yang harus menjadi perhatian OPD. Nantinya akan ada lima OPD yang akan menjelaskan kinerjanya di aplikasi BSC. Untuk memastikan bahwa Kepala OPD betul-betul mengawasi bawahannya. Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan, Bersambung Wedha Magma Ardhi ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Pemprov Efektif Terapkan BSC Ukur Kinerja Pejabat

Kepala Bappenda Pendaftar Pertama Calon Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si menjadi pendaftar pertama calon Sekda pada hari pertama pembukaan pendaftaran calon Sekda NTB. Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekda NTB telah membuka pendaftaran sejak Selasa, 17 September pukul 00.00 Wita sampai 4 Oktober 2019 pukul 16.00 Wita. Bersambung ke hal 15

Warisan Budaya Luar Biasa GUBERNUR NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menegaskan bahwa pariwisata, tidak harus identik dengan laut dan gunung saja. Tetapi juga berbagai aktivitas seni budaya dan tradisi yang perlu terus diperkaya dan dilestarikan, sebagai aset wisata daerah. NTB kaya dengan warna warni seni budaya dan tradisi rakyat. ‘’Hampir di setiap desa wisata tersimpan potensi seni budaya dan tradisi, termasuk kerajinan tenun dan busana yang perlu dieksplore lebih lanjut,’’ ujar gubernur saat menutup Event Kesenian & Budaya Pringgasela, di Kecamatan Pringgasela Lombok Timur, Senin (16/9) malam. “Prosesi Boteng Tunggul ini yang sudah berusia delapan abad adalah warisan budaya yang luar biasa, harus tetap dijaga,’’tambah gubernur. Bersambung H.Zulkieflimansyah ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

200 Petugas Razia Perladangan Liar di Hutan TNGR Mataram (Suara NTB) Sekitar 200 personel diterjunkan untuk menertibkan perladangan liar di Hutan Pesugulan, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Penindakan itu berlangsung Selasa (17/ 9) dan meminta warga berladang segera keluar dari kawasan yang masuk radius Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur itu. Operasi penertiban berlangsung hingga Rabu (18/9) hari ini, melibat-

kan 200 personel dari Balai PPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara, Pemprov NTB, TNI, Polri, Pol PP Lombok Timur, Balai KSDA NTB dan KPH Rinjani Timur. Sebelum penindakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy, ditindaklanjuti dengan pemasangan spanduk pengumuman larangan aktivitas di kawasan Hutan Pesugulan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

TERTIBKAN - Anggota tim gabungan saat menertibkan aktivitas perladangan liar di kawasan hutan Pesugulan, kawasan Gunung Rinjani.

Inspeksi ke Sumbawa

BPBD Temukan Puluhan RTG Ditinggal Aplikator

Progres Positif TARGET kunjungan wisatawan NTB tahun 2019 disebut menunjukkan progres positif. Hal itu diukur dari pencapaian pascagempa yang terjadi pada 2018 lalu. Pada 2019 target kunjungan wisatawan NTB adalah empat juta orang wisatawan. Yaitu dua juta orang wisatawan domestik dan dua juta orang wisatawan mancanegara. Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si menerangkan, perlunya beberapa pembenahan, untuk mengejar pencapaian 100 persen. Terutama untuk memenuhi target kun(Suara NTB/dok) jungan wisatawan domestik. H. L. Moh. Faozal Disebut Faozal, saat ini pemulihan tingkat kunjungan wisatawan domestik masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya terkait trauma kebencanaan dan pengurangan jumlah penerbangan langsung oleh beberapa maskapai. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik saat memimpin rapat koordinasi dengan TPK dan BPBD Sumbawa, dihadiri fasilitator se-Kabupaten Sumbawa.

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menemukan sejumlah masalah saat inspeksi ke Pulau Sumbawa akhir pekan kemarin. Sedikitnya ada 64 Rumah Tahan Gempa (RTG) bermasalah akibat ditinggal aplikator. Kasus ini sedang dikoordinasikan dengan Polda NTB dan Korem 162/WB untuk upaya penindakan. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH membenarkan temuan tersebut. Dalam catatannya, ada 64 RTG yang sudah membuat perjanjian kerjasama dengan aplikator

tapi tak kunjung tuntas. ‘’Kita dapatkan rumah tersebut belum dikerjakan sama sekali. Diduga Aplikatornya tidak menepati perjanjian. Sementara dana sudah dicairkan,’’ kata Khalik. Jika diasumsikan anggaran per RTG Rp50 Juta, maka total pencairan senilai Rp3,2 miliar. Bagi Ahsanul Khalik, masalah ini sangat serius sehingga harus ditangani sesegera mungkin. Pekan ini ia sudah meminta kepada Tim Pengendali Kegiatan (TPK) rehabilitasi dan rekonstruksi untuk turun langsung untuk mengurai masalah tersebut. Bersambung ke hal 15

Loteng dan Lotim Tertinggi Kasus Kematian Bayi Baru Lahir di NTB Mataram (Suara NTB) Kasus kematian bayi baru lahir (neonatal) di NTB masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) dalam NTB Satu Data, dari 908 kasus kematian bayi pada 2018, sebanyak 676 kasus kematian neonatal. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, kasus kematian neonatal tertinggi di dua kabupaten, yakni Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur. Di Loteng sebanyak 201 kasus kematian neonatal dan Lotim sebanyak 173 kasus.

Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, tingginya kasus kematian bayi baru lahir di Loteng dan Lotim karena memang kedua daerah tersebut jumlah penduduknya juga paling banyak di NTB. Namun, Eka menjelaskan pada tahun ini kasusnya menurun dibandingkan 2018 lalu. ‘’Tinggi, tetapi kalau kita bandingkan di 2018 sama sekarang (2019) turun 11,36 persen kematiannya,’’ kata Eka dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, kemarin.

Disebutkan pada 2018, kasus kematian nenonatal sebanyak 676 kasus. Namun pada tahun ini sampai Agustus 2019, angka turun menjadi 488 kasus. ‘’Jadi turun 11,36 persen kematian neonatal. Tapi masih tinggi kematian neonatal, karena awalnya angkanya tinggi,’’ tutur Eka. Upaya menekan kasus kematian neonatal merupakan salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) yang capaiannya masih nol. Atau capaiannya masih cukup jauh dari target SDGs.

Pada 2018, angka kasus kematian neonatal di 10 kabupaten/kota, antara lain Lombok Barat 28 kasus, Loteng 201 kasus, Lotim 173 kasus, Sumbawa 51 kasus, Dompu 35 kasus, Bima 65 kasus. Kemudian Sumbawa Barat 14 kasus, Lombok Utara 56 kasus, Kota Mataram 41 kasus dan Kota Bima 21 kasus. Bersambung ke hal 15

Nurhandini Eka Dewi

(Suara NTB/nas)

TO K O H

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

Halaman 2

Pembukaan Orientasi Diharapkan Bawa Perubahan bagi Anggota DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Mataram masa tugas 2019 – 2014 mulai menjalani masa orientasi. Itu ditandai dengan pembukaan orientasi oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di Hotel Lombok Raya, Senin (16/9) malam. Pembukaan orientasi wakil rakyat Kota Mataram ini juga dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwansyah, MS.c., MMTP dan Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Drs. Tribudi Prayitno, M.Si. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dalam sambutannya mengatakan, orientasi ini bagi Dewan tidak hanya melaksanakan amanat UU No. 23 tahun 2014. Orientasi ini adalah suatu hal yang harus dilaksanakan. Didi berharap, selain dapat menambah kapasitas dan wawasan, juga bertujuan membangun pola sinergisitas dengan Pemprov NTB. Didi berharap selain bisa memberikan dampak positif untuk membangun itu semua, output dari orientasi ini adalah lahirnya kinerja yang produktif dan lebih berkualitas. ‘’Didewan itu bukan tidak

tahu, bukan tidak punya wawasan. Disitu butuh kerja-kerja seni untuk mengelola itu semua,’’ kata orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini. Menurut politisi Golkar ini, harus dibangun SOP (standar operasional prosedur). Karena bagaimanapun, kerja Dewan membutuhkan kemampuan lebih. ‘’Untuk membangun itu semua supaya efektif, produktif dan sinergitas untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat,’’ terangnya. Orientasi yang akan berlangsung hingga tanggal 20 September ini diharapkan membawa semangat baru bagi anggota DPRD Kota Mataram. Senada dengan Ketua DPRD, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengungkapkan, eksekutif senantiasa membangun sinergisitas dengan legislatif. Outputnya tentu untuk kemaslahatan masyarakat Kota mataram. Menurut Walikota, visi misi Kota Mataram tidak akan tercapai tanpa adanya sinergisitas antara eksekutif dengan legislatif. Dikatakan Ahyar, masyarakat menaruh harapan besar terhadap anggota Dewan untuk mengartikulasi kehendak mereka. Oleh karena itu, orang nomor satu di Kota Mataram ini mengingatkan kepada ja-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Anggota DPRD Kota Mataram foto bersama Walikota Mataram, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Asisten II Setda Provinsi NTB usai pembukaan orientasi bagi anggota DPRD Kota mataram masa tugas 2019 – 2024 di Hotel Lombok Raya, Senin (16/9) malam. jaran eksekutif untuk mengikuti speed anggota dewan baru. ‘’Tujuannya tidak lain supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ demikian Walikota. Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Tribudi Prayitno mengapresiasi gerak cepat secretariat DPRD Kota Mataram, sehingga orientasi bagi anggota DPRD Kota Mataram dapat terselenggara. Tribudi menyebut bahwa DPRD Kota

Mataram merupakan DPRD tercepat yang melaksanakan orientasi. ‘’Hari ini ada dua DPRD yang menggelar orientasi, yakni DPRD Kota Mataram dan DPRD Kabupaten Lombok Barat,’’ katanya. Dijelaskan Tribudi, Kota Mataram dengan jumlah penduduk 419.506 jiwa memiliki 40 anggota Dewan. ‘’Kalau dibagi dengan jumlah penduduk, maka satu anggota Dewan mewakili 10.487

suara,’’ imbuhnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah ASN di Kota Mataram yang mencapai 5.209, jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka satu ASN hanya melayani 80 orang. Pada bagian lain, Tribudi mengapresiasi 25 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram. Komposisi anggota Dewan di DPRD Kota Mataram dianggap cukup baik dibandingkan DPRD lainnya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyampaikan sambutan pada pembukaan orientasi anggota DPRD Kota Mataram masa tugas 2019 – 2024 di Hotel Lombok Raya, Senin (16/9) malam. ‘’Di DPRD Lobar, perempuannya hanya empat, sedangkan di provinsi hanya menyisakan satu orang,’’ sebutnya. Seperti diketahui, dari 40 anggota DPRD Kota Mataram, 24 orang anggota Dewan petahana dan 16 orang wajah baru. Sementara itu, Asisten II mengatakan bahwa tujuan dari orientasi ini adalah membangun sinergisitas. Karena tugas bersama membangun Kota Mataram, membangun NTB perlu kesamaan. ‘’Acuan kita tentu RPJMD. Di sana

sudah ditetapkan apa yang menjadi sasaran indikator tujuan yang akan kita capai bersama,’’paparnya. Sinergisitas itu, lanjut dia, bukan saja antara Pemkot Mataram dengan DPRD tapi juga sinergisitas antara Pemkot Mataram dan Pemprov NTB. Apalagi Mataram adalah ibukota provinsi. Banyak program prioritas yang membutuhkan dukungan dari Pemkot Mataram. ‘’Regulasi itu ada di bapak-bapak, ibu-ibu nggota Dewan,’’ pungkasnya. (fit/*)

Jadi KLA Monitor Peredaran Miras PEREDARAN miras di Kota Mataram menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya seperti yang dilakukan kelurahan Cakranegara Selatan. Kelurahan ini kerap melakukan pengawasan di tiaptiap lingkungan yang dinilai rawan peredaran miras. Lurah Cakranegara Selatan, Marsun mengungkapkan, hampir semua stakeholder kelurahan memonitor peredaran miras pabrikan maupun miras tradisional di lingkungannya. “Untuk di kelurahan Cakra Selatan, pihak Satpol PP sudah melakukan (Suara NTB/viq) operasi penggerebekan di Marsun hotel-hotel. Karena untuk saat ini, miras itu kan adanya di hotel saja. Tidak ada di kelurahan Cakra Selatan. Itu kan izinnya langsung ke dinas terkait,” ungkap Marsun kepada Suara NTB, Selasa (17/9) kemarin. Setiap kepala lingkungan di Cakranegara Selatan, lanjut Marsun sudah mendata beberapa lokasi rawan peredaran miras. Dia menegaskan, Kelurahan Cakranegara Selatan tetap melakukan patroli. Patroli itu bertujuan untuk mengurangi jumlah peredaran miras di lokasi-lokasi tertentu. “Walaupun tidak rutin, kita sudah pesan Linmas dan Kaling untuk terus patroli. Mulanya banyak botol miras yang kita temukan dulu, tapi sekarang tidak ada lagi,” akunya. Di Cakranegara Selatan, memang masih banyak hotel yang belum dirazia. Selain Hotel, lanjut Marsun, ada tempat-tempat sabung ayam yang masih rawan perjudian dan peredaran miras. “Nah kalau yang di tempat sembunyi-sembunyi masih ada saya kira. Tapi kalau kita temukan, langsung kita laporkan,” tuturnya. Untuk menemukan lokasi tersebut, Marsun pun berkoordinasi dengan beberapa kelurahan di Kecamatan Cakranegara. “Kita tetap lakukan koordinasi di masing-masing kelurahan di Cakra. Kalau ada sesuatu, langsung kita lakukan “Grebekan” istilahnya. Langsng turun ke lapangan. Kita juga selalu dikoordinir sama Pemkot untuk melakukan penyisiran di setiap lokasi yang ada di Cakra Selatan,” katanya. Kelurahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi miras. Termasuk miras tradisional. Selain itu, mengkonsumsi miras tanpa izin merupakan melanggar Perda Kota Mataram. “Kita bersama Pemkot tetap komunikasi bagaimana solusinya. Nyatanya sampai detik ini, Insha Allah karena semua kita tangani bersama, yang melanggar Perda kita serahkan langsung ke Satpol PP. Untuk menjaga kondusifitas, kita akan tetap koordinasikan ke Pemkot,” tutupnya. (viq)

Sejumlah Fasilitas Bermain Anak di Mataram Belum Layak

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram meski sudah menyandang status sebagai KLA (Kota Layak Anak) namun item-item terkait KLA justru belum layak. Salah satunya yang menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kota Mataram adalah, sejumlah fasilitas bermain anak-anak yang rusak. Kerusakan ini sebetulnya diketahui sejak lama. Sayangnya Pemkot Mataram belum menyikapi persoalan ini. Sekretaris Komis IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB di sela orientasi bagi anggota DPRD Kota Mataram di Mataram kemarin mengungkapkan kondisi fasilitas bermain anak-anak di beberapa titik di Kota Mataram cukup memprihatinkan dan mengarah pada kondisi membahayakan keselamatan anak-anak jika masih digunakan. ‘’Kami berharap Pemkot tidak hanya membangun saja (fasilitas bermain anak, red) tapi bagaimana merawatnya supaya fasilitas itu benar-benar layak anak,’’ tegasnya. Menurut dia, pemerintah harus menganggarkan biaya pemeliharaan fasilitas bermain anak-anak. Erna meminta OPD terkait memperhatikan hal ini. ‘’Jangan kita hanya menerima penghargaan saja tapi kondisinya masih seperti ini,’’ imbuhnya. Kondisi fasilitas bermain anak, kata Erna, sangat

(Suara NTB/fit)

Rino Rinaldi boleh menyerah melakukan sosialisasi dalam rangka memberantas narkoba,’’ ujarnya. Narkoba, kata Rino, bukan persoalan sederhana. Oleh karena itu, sosialisasi bahaya narkoba ini, hendaknya tidak hanya ditujukan kepada anak-anak sekolah saja. ‘’Makanya kita ndak boleh lelah mengkampanyekan stop narkoba. Bagaimana caranya? Berikan contoh,’’ ucapnya. Semua media harus dimanfaatkan sebagai perpanjangan lidah pemerintah dalam melakukan sosialisasi pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba, demikian anggota Dewan dari daer-

(Suara NTB/vik)

RUSAK - Fasilitas bermain anak-anak di Taman Udayana Kota Mataram banyak yang rusak. Jika tidak segera diperbaiki, fasilitas bermain ini justru akan membahayakan. garkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anakanak,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini. Selain fasilitas bermain anak, pengadaan CCTV juga menjadi atensi Komisi IV. ‘’Masih ada

lorong-lorong yang mengerikan kerap menjadi tempat bullying anak-anak. Seperti jalan masuk ke toilet. Kalau seandainya ada CCTV bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk, kata dia, iklan

rokok yang masih bertebaran di ruang publik, cukup mengusik status KLA yang disandang Kota Mataram. ‘’Di ruang-ruang terbuka tidak pantas ada iklan rokok seperti itu,’’ tandasnya. (fit)

BKD Pasang 130 ”Tapping Box” di Hotel dan Restoran Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, akan memasang 130 tapping box di hotel, restoran

Semua Lembaga Harus Tes Urine ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., meminta kepada BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Mataram agar jangan hanya Dewan saja yang dilakukan tes urine tapi juga semua lembaga yang ada di Kota Mataram. ‘’Ini untuk memastikan kesungguhan kita untuk melawan narkoba. Karena narkoba ini kan penyakit,’’ katanya kepada Suara NTB saat menghadiri pembukaan orientasi anggota DPRD Kota Mataram masa tugas 2019 – 2024 di salah satu hotel di Mataram, kemarin. Rino menyadari bahwa peredaran narkoba sudah sangat massif. Yang terjangkit, lanjut dia, bukan hanya penjahat tapi juga kalangan terpelajar. Apalagi di Kota Mataram ada salah satu kelurahan yang diidentikkan dengan ‘’kelurahan narkoba’’. Pemberantasan narkoba ini menjadi semakin berat karena barang haram itu sudah menyasar masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, politisi Golkar ini mendorong pemerintah, baik BNN maupun instansi lainnya untuk terus melakukan sosialisasi. ‘’Pemerintah dan Negara itu harus hadir pada setiap persoalan masyarakat. Kita tidak

kontradiktif dengan penghargaan yang diterima Pemkot Mataram. ‘’Karena yang saya lihat, walaupun rusak, fasilitas itu masih digunakan,’’ sesalnya. Oleh karena itu, kalau memang Pemkot Mataram belum memiliki anggaran untuk melakukan perbaikan atau perawatan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyarankan supaya fasilitas bermain yang rusak itu, dibuka saja. ‘’Kalau memang membutuhkan anggaran, mari bicara dengan kami di DPRD,’’ imbuhnya. Setelah orientasi, lanjut Erna, Komisi yang membidangi masalah pemberdayaan perempuan dan anak ini, akan melakukan rapat kerja dengan semua OPD yang menjadi mitra komisi IV. Apalagi dalam waktu dekat DPRD Kota Mataram juga akan dihadapkan pada pembahasan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020. ‘’Disanalah kita akan ang-

ah pemilihan Selaparang ini, bukan hanya menjadi tugas aparat kepolisian. ‘’Kalau polisi kan hanya menangkap saja,’’ cetusnya. Rino menyarankan sosialisasi dilakukan di daerah yang terpapar penyalahgunaan narkoba. ‘’Jangan nanti sosialisasinya di daerah yang tidak terdampak,’’ kelakarnya. Diakui Rino, pemberantasan narkoba kerap menghadapi banyak tantangan. Namun demikian, para pemangku kebijakan tidak boleh cepat menyerah. Masyarakat, kata Rino, harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan positif. ‘’Berikan juga pencerahan, nanti akhirnya lama-lama mereka akan malu sendiri,’’ katanya. Dia melihat, mengapa peredaran narkoba merambah masyarakat hingga ke tingkat bawah. Karena selain mudah didapatkan, harga yang menggiurkan, bisnis narkoba juga tidak seperti pekerjaan lainnya. ‘’Kalau narkoba inikan kerja sedikit, uangnya banyak,’’ cetusnya. Oleh karena itu, Rino menyerukan kepada para pemangku kebijakan untuk memperkuat sisi religius supaya masyarakat tidak mudah tergiur berbisnis narkoba maupun menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. (fit)

dan tempat hiburan. Alat ini diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan daerah dan masyarakatpun bisa taat pajak. Sosialiasasi pemasangan alat atau sistem pengawasan PAD ini diikuti oleh pengusaha restoran, hotel dan tempat hiburan di Kota Mataram. Pro – kontrak muncul. Rata – rata pengusaha keberatan dipasangkan alat tersebut. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Keuangan Daerah, Rian Andriadi menjelaskan, kehadiran para pengusaha untuk melaksanakan komitmen bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bank daerah terhadap optimalisasi PAD. Hasil akhir dari komitmen itu

ditargetkan masyarakat di Kota Mataram taat pajak. “Yang kita undang 100 pengusaha. Tidak semua bisa hadir,” kata Rian ditemui, Selasa (17/9). Alat yang dipasang berjumlah 130 unit. Terdiri dari 70 unit milik Badan Keuangan Daerah dan 60 alat yang pengadaannnyaolehbankdaerah.Alat ini akan dipasang di hotel, restoran dan tempat hiburan. BKD akan ekspansi memasang secara keseluruhan alat tersebut setelah dievaluasi pemasangannya. Khusus alat dari bank daerah untuk restoran, hotel dan tempat hiburan yang tidak memiliki aplikasi. Alat dipasang bank daerah berupa payment online system. Pemasangan secara gratis dan pemerintah

hanya menerima hasilnya saja. “Tugas kita hanya mensosialisasikan saja,” ucapnya. Rencana pemasangan alat ini diakui Rian, menuai protes dari pengusaha. Terutama resistensi dari terpantaunya pendapatan mereka. Keraguan pengusaha terhadap pencatatan melalui sistem manual. Untuk menggunakan manual dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi, pihaknya meyakini bahwa pemasangan alat ini oleh pemerintah untuk meyakini masyarakat bahwa pajak yang dititip sampai ke pemerintah. Dengan cara itu memastikan tidak terjadi kebocoran PAD dari sektor PB1. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Ernanda D. Agung mendukung

langkah pemerintah memasang tapping box di hotel, restoran maupun tempat hiburan malam. Langkah ini menjamin keterbukaan para pengusaha untuk membayar pajak ke pemerintah. “AHM menyambut baik pemasangan tapping box,” jawab Ernanda. Ernanda yang juga General Manager Golden Palace menegaskan, pengelola hotel tidak merasa risih maupun terganggu dengan pemasangan alat tersebut. Pihaknya percaya bahwa data yang diterima BKD dapat dirahasiakan. Sehingga, tidak perlu mendorong lagi pengusaha untuk memasang alat tersebut. “Dengan dipasang tapping box ini sudah terbukti kami terbuka dan tidak perlu didorong lagi,” demikian Ernanda. (cem)

TKD Pegawai akan Disesuaikan Mataram (Suara NTB) – TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) aparatur sipil negara di Lingkup Pemkot Mataram, akan disesuaikan. Penyesuaian ini tergantung dari golongan, jabatan dan kinerja. Anggaran yang dibutuhkan membayar TKD ASN mencapai Rp60 miliar lebih. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, pembayaran TKD pegawai diatur dalam peraturan pemerintah. Penetapan tunjangan harus berdasarkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Indikatornya adalah melihat kelas jabatan dan beban kerja termasuk pertimbangan objektif lainnya. “Setelah ada persetujuan baru ditentukan penetapannya,” kata Sekda dikonfirmasi usai rapat tertutup, Selasa (17/9). Persetujuan Kemendagri akan dijadikan dasar untuk memasukan anggaran ke rancangan kegunaan anggaran dan rancangan anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Jangan sampai kata Sekda, anggaran telah ditentukan di RAPBD lalu memasukan anggaran TKD. Dikhawatirkan, anggaran diajukan tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Selama ini, sambung Sekda, penentuan TKD ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah. Pemerintah pusat menginginkan ada kesamaan tunjangan yang diterima oleh pegawai negeri sipil di daerah. “Tidak ada kenaikan tunjangan,” tambahnya. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H.M.Syakirin Hukmi, SE., MM.,menambahkan, untuk membayar TKD pegawai perbulannya anggaran tersedot mencapai Rp5 miliar lebih. Jika dikalkulasi selama setahun menjadi Rp60 miliar lebih. Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemberian tunjangan akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tengah membuat analisis terhadap beban kerja. “Sekarang ini masih dikaji di Kemenpan,” ucapnya. Pendapatan tambahan bagi pegawai tergantung dari tipe serta golongannya. Untuk kepala dinas dengan status tipe A dengan membawahi

tujuh bidang mendapatkan tunjangan kinerja sekitar Rp6 juta. Tipe B dengan empat bidang sekitar Rp5,5 juta dan tipe C Rp5 juta. Hal demikian juga berlaku bagi pejabat eselon III, IV hingga staf. “Pemerintah pusat ingin ada persamaan tunjangan diterima. Jangan di daerah lain dapat ratusan juta. Disini masih main di jutaan,” ucap Syakirin. (cem)

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

Industrialisasi Motivasi SMK INDUSTRIALISASI sebagai program unggulan daerah disambut baik dunia pendidikan. Program ini lebih memotivasi lulusan – lulusan SMK berinovasi dan lebih produktif. Menurut Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiartha, M.Pd., program menjadikan NTB sebagai daerah industri akan berdampak luas. Lulusan SMK, terdorong untuk melahirkan inovasi, terobosan-terobosan yang berkaitan langsung dengan industrialisasi. “Misalnya, hasil produksi didorong menjadi beragam produk (Suara NTB/bul) bernilai jual lebih tinggi. Ini Sugiartha memotivasi anak-anak untuk giat berwirausaha,” katanya Selasa (17/9) kemarin. Program Industrialisasi dan hilirisasi yang diprogramkan Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dinilainya berbanding lurus dengan ikhtiar sekolah pertanian dalam mewujudkan regenerasi petani modern. Sugiartha mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini, sekolah pertanian fokus mencetak lulusan yang bergerak pada bidang industrialisasi. Salah satunya pengolahan hasil pertanian menjadi jurusan yang cukup banyak diminati siswa di SMK PP Negeri Mataram. “Industrialisasi ini juga kita harapkan menyasar sekolah pertanian di daerah ini melalui pengembangan sarana-prasarana dan peningkatan SDM yang dimiliki,” harapnya. Sugiartha menambahkan, sebagian besar dari program studi SMK pertanian mengarah pada program industrialisasi dan hilirisasi. Untuk mendukung itu, pihaknya juga memberikan praktik kerja industri-Perakerin khusus kepada puluhan siswa di sejumlah Dunia usaha dan Dunia Industri (DUDI). Baik di dalam daerah, maupun di luar daerah. Prakerin ini sudah dilakukan selama tiga tahun, di luar daerah. khususnya di Pulau Jawa. Terdapat sejumlah perusahaan menjadi mitra strategis bagi siswa – siswi SMK PP mengaplikasikan teori yang diterimanya di sekolah dengan praktik di lapangan. “Tahun ini kita mengirim siswa Prakerin dalam jumlah besar. Sebanyak 68 siswa. Sebentar lagi akan kita tarik dari perusahaan-perusahaan tempatnya praktik sesuai jurusannya,” kata Sugiartha. Bebeberapa jurusan yang dikirim Prakerin ke luar daerah, di Pulau Jawa misalnya, Agribisnis Perikanan Air Tawar, Prakerin dilakukan di P4S Sumber Makmur. Agri Bisnis Perkebunan, di pusat penelitian kopi dan kakao Jember, Kesehatan dan Reproduksi Kesehatan Hewan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu dan di KUD Persusuan. Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman dan di Balai Jetstro, ada Agri Bisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura di CV Arjuna Flora. Ada Agribisnis Ternak Ruminansia disebar di Balai Besar Peternakan, ada juga Agri Bisnis Pengolahan Pertanian disebar juga di beberapa perusahaan. Selebihnya tersebar di dalam daerah. “Dengan Prakerin di dalam dan luar daerah. siswa-siswa ini menyongsong industrialisasi yang dicanangkan pemerintah daerah. Dengan demikian, lulusan-lulusan SMK diminimalisir menganggur,” demikian Sugiartha. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Meningkat, Minat Warga Mataram Jadi TKI Mataram (Suara NTB) – Pascagempa 2018 lalu, jumlah warga Mataram yang menagu nasib ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, 700 TKI diberangkatkan. Bahkan tahun 2019 ini, jumlah TKI asal Mataram diprediksi melebihi data tahun lalu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi yang ditemui Suara NTB di Mataram, Selasa (17/9) kemarin mengungkapkan, minat bekerja masyarakat Kota Mataram ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Korea, Jepang, Taiwan, dan Singapura, pada tahun 2019, masih tinggi. Peningkatan tersebut, katanya, tidak terlepas dari kondisi pascaempa Agustus 2018 lalu. Susahnya mencari lapangan pekerjaan, membuat warga mencoba peruntungan sebagai TKI. “Contoh pada tahun 2018 lalu sekitar 700 orang ke LN. Untuk tahun ini, sedang saya hitung. Kelihatannya tahun ini agak meningkat.

Karena setiap hari kami mengurus 3 - 4 warga yang kita urus paspornya,” terangnya. Disnaker Kota Mataram memoratorium warga yang hendak bekerja di Timur Tengah. Seperti Saudi Arabia, Yaman, Qatar, dan lainnya akibat kisruh yang kerap terjadi. “Untuk keberangkatan warga menuju ke Timur Tengah, kita stop dulu. Kita hanya layani yang ke Asia saja,” demikian Hariadi. Untuk mengurangi jumlahTKI asal Mataram ke LN, Hariadi telah mendata jumlah perusahaan di Kota Mataram untuk menampung warga Mataram bekerja. Data dari Disnaker Kota Mataram, terdapat 297 perusahaan

kecil maupun besar. Sejak gempa tahun lalu, lanjut Hariadi, pekerja yang sudah terserap di 297 perusahaan itu, baru sekitar 90 pekerja yang sudah bekerja pada ritel modern. Hariadi berharap, tenaga kerja asal Mataram mempersiapkan diri dengan skill yang mumpuni. “Kalau banyak investor tanam modal, kita tidak sulit mencari kerja di kota. Terutama kita siapkan mereka juga yang memiliki skill,” ungkapnya. Untuk mengimbangi itu, Disnaker kota Mataram akan memberikan pelatihan keterampilan pada masyarakat. “Untuk anak muda, kita berikan meraka khusus diklat

”

Kelihatannya tahun ini agak meningkat. Karena setiap hari kami mengurus 3 - 4 warga yang kita urus paspornya

las, tata boga, mengemudi. Untuk mengisi di 297 perushaan besar kecil tadi,” imbuhnya. Pertumbuhan ekonomi Mataram sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. “Kan bagaimana kita bisa menjaga kondusivitas daerah. Sehingga orang dari luar bisa berinvestasi di kota Mataram. Kita harapkan juga kepada

(Suara NTB/dok)

Hariadi warga, jangan orientasinya ke PNS saja. Jadi, semua tempat lapangan kerja (selain PNS) itu kita silahkan, asal memenuhi kubutuhan perusahaan,” demikian Hariadi. (viq)

Pasar Lelang Digital Mulai Diterapkan di NTB

(Suara NTB/bul)

ANTRE PREMIUM - Antrean jeriken di SPBU Meninting. Pertamina membatasi pendistribusian premium akibat tingginya konsumsi. Salah satunya karena konsumsi premium salah sasaran (dinikmati orang kaya).

Rekanan Mulai Mengeluh Kelangkaan Semen Mataram (Suara NTB) – Sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek di Kota Mataram, mulai mengeluhkan kelangkaan semen. Progres pekerjaan terganggu. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura mengungkapkan, hampir semua rekanan mengeluh kelangkaan semen yang terjadi belakangan ini. Kelangkaan salah satu material bangunan itu jelas berpengaruh terhadap progres pekerjaan, terutama proyek yang mengggunakan semen. Terutama rekanan yang mengerjakan proyek Pasar Mandalika dan pembangunan Kantor Camat Ampenan. Kelangkaan semen disinyalir distributor cenderung mengirim ke Papua dan daerah terdampak bencana. Selain itu, ada kerusakan mesin di pabrik salah satu perusahaan semen. Sehingga mengurangi pasokan 50 persen kebutuhan semen di NTB. “Kalau di Sulawesi tidak ada masalah. Di sana ada dua pabrik besar,” kata Mahmuddin ditemui, Selasa (17/9). Disatu sisi, semen masuk prioritas ke empat dalam hal bongkar muat di pelabuhan setelah penumpang, bahan pokok

(Suara NTB/dok)

H. Mahmuddin Tura dan peti kemas. Sehingga upaya peningkatan jumlah pasokan semen tidak dapat terpenuhi. Kelangkaan semen tidak saja berpengaruh terhadap progres pengerjaan proyek. Justru dikhawatirkan ada permainan harga di tingkat distributor. Kabarnya, harga semen semulanya Rp65.000/sak mulai naik Rp85.000 – Rp90.000/sak. Ditambahkan Mahmuddin, pengusaha asal Lombok tengah mendatangkan semen dalam

jumlah besar. Informasi itu dikejar oleh rekanan untuk mendapatkan jatah. Hanya saja, pembelian semen ini dibatasi. “Masalahnya tidak boleh beli banyak,” cetusnya. Secara detail belum diketahui progres pekerjaan terutama pekerjaan yang membutuhkan banyak material semen. Yang perlu kata dia, adalah perbaikan saluran irigasi. Untuk penanganan jangka panjang kelangkaan semen tersebut, pemerintah telah menyepakati antara lain, peningkatan pasokan semen ke lembar khususnya dalam bentuk kemasan oleh para produsen semen. Peningkatan sementara prioritas semen dari nomor urut empat menjadi nomor urut dua setelah penumpang. Optimaliasi penjadwalan penggunaan pelabuhan lembar dengan cara mengatur jam kapal. Selain itu, otoritas pelabuhan akan menambah jam kerja bongkar muat. “Untuk saat ini dalam waktu dua hari akan dilakukan pengiriman semen 7.500 ton setiap minggu untuk mengisi pasar. Kedepan, semen sudah bisa didistribusikan ke masyarakat,” demikian Mahmuddin. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Provinsi NTB mulai memberlakukan Pasar Lelang dengan sistem online. Puluhan pengusaha komoditas agro, Selasa (17/9) kemarin mengikuti kegiatan pasar lelang dengan sistem digital. Untuk pertama kalinya pasar lelang dengan memanfaatkan teknologi ini, diikuti dengan cukup antusias. Sekjen Kementerian Perdagangan RI, Oka Nurwan dan timnya berkesempatan mengikuti pasar lelang online yang dilaksanakan di Puri Indah Hotel, Kota Mataram. Transaksi tidak lagi dilakukan konvensional, seperti yang biasa dilakukan. Saling tawar menawar langsung antara pemilik komoditas dengan pembeli. Pasar lelang dengan sistem online ini relatif gampang. Penjual dan pembeli hanya mengikuti perintah melalui layanan http://plk.bappebti.go.id/ PriceInfo. Registrasi dapat dilakukan untuk mendapatkan user name dan password masuk ke dalam sistem. Penjual dapat memasukkan data komoditas yang akan dijual. Selanjutnya penyelenggara pasar lelang akan melakukan verifikasi atas order jual yang diinput. Apabila disetujui, dapat ditampilkan langsung pada sistem. Pembeli juga akan melakukan penawaran melalui sistem, dan pemenang lelang ditentukan dengan penawaran tertinggi pada akhir lelang. Pada kegiatan pasar lelang online kemarin, ada 12 peserta yang teregistrasi langsung. Komoditas yang ditawarkan diantaranya, beras, kopi, jagung, bawang merah, bawang putih dan beras merah. Transaksi menghasilkan Rp824

juta lebih, yang terjual hanya beras merah dan beras ciliwung. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Darmilaswati mengatakan dengan sistem online ini, seyogiyanya akan lebih memudahkan bagi pengusaha/ petani. “Tinggal memanfaatkan gadget. Pasar lelang bisa diikuti dari rumah. Transaksi tawar menawar juga bisa dari manapun lewat HP,” katanya. Hanya saja yang menjadi tantangan, tidak semua pengusaha/ petani melek teknologi. Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus mensosialisasikannya. Tahun 2019 ini, sudah tiga kali dilakukan sosialisasi terkait pasar lelang. Di Lombok Tengah, Bima, dan Lombok Barat. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menyampaikan, pasar lelang komoditas di Provinsi NTB telah dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha yang bergerak di bidang komoditas. Sejak di launchingnya pasar lelang pada 25 September 2005 oleh Menteri Perdagangan hingga tahun 2018, pasar lelang telah menghasilkan transaksi Rp596 miliar. Dan tahun 2019 ini, capaian transaksi pasar lelang ke II pada Agustus menghasilkan transaksi Rp3,8 miliar. Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga telah melakukan komunikasi dengan Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan lelang online antar provinsi. “Kita mempersilakan para pelaku usaha NTB untuk ikut melakukan penawaran beli atas komoditi yang sedang dilelang di Sumatera Barat,” demikian Hj. Selly. (bul)

(Suara NTB/bul)

PASAR LELANG - Sariah dari Bidang PPDN Dinas Perdagangan Provinsi NTB menunjukkan beberapa jenis komoditas agro yang ditawarkan di pasar lelang kemarin.

Kemenperin Dorong Modernisasi Produksi Gula Aren

(Suara NTB/bul)

GULA AREN - Endang Suwartini didampingi Agus Gunawan melihat salah satu karya IKM TTG untuk mendukung modernisasi produksi gula aren di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Perindustrian RI terus mengintervensi hulu hilir produksi gula aren di Kabupaten Lombok Barat. Diorientasikan gula aren ini akan menjadi komoditas ekspor. Potensi bahan baku gula aren di Kabupaten Lombok Barat melimpah. Pohon aren tumbuh subur. Sayangnya tidak seluruh air aren ini

diproduksi menjadi gula. Ada juga yang difermentasi menjadi minuman tradisional. Tidak optimalnya produksi gula aren ini, salah satunya karena masih menggunakan alat-alat produksi yang tradisional. Kementerian Perindustrian hadir untuk menggeser cara produksi yang lebih modern. Salah satunya dengan diselenggarakannya kegiatan

bimbingan teknis bagi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Permesinan Teknologi Tepat Guna (TTG). Sebanyak 12 IKM permesinan dilatih untuk memproduksi mesin-mesin produksi gula merah yang lebih modern. Targetnya, mereka yang diberi pelatihan ini akan menghasilkan mesin produksi gula merah dari hulu ke hilir, yang lebih murah dan efisien. Tanpa harus mengandalkan mesin-mesin produksi dari luar. Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Endang Suwartini pada pembukaan Bimtek Diversifikasi Produk IKM Permesinan TTG di NTB, Selasa (17/9) kemarin di Jayakarta Hotel menegaskan, industri gula aren merupakan salah satu industri yang pengolahannya masih banyak dilakukan secara tradisional. Modernisasi melalui mekanisasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hilir gula aren. Untuk mendukung itu, mesin/peralatan pengolah gula aren menjadi potensi yang harus

mampu dimaksimalkan oleh para IKM Permesinan TTG. “Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta mampu memproduksi mesin berkualitas baik, tepat guna, dan terjangkau bagi industri kecil gula aren, baik di Kabupaten Lombok Barat, atau NTB pada umumnya,’’ kata Endang. Didampingi Kepala Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat, Drs. Agus Gunawan, Endang menambahkan, di Lombok Barat memiliki potensi gula aren ini cukup besar. Pasarnya juga terbuka lebar. Domestik dan luar negeri. “Kalau tidak dijaga kualitasnya, hilang peluang pasar itu. Karena ini kami dari pembina IKM TTGnya mendorong produksi gula aren. Target kita supaya sentra IKM gula semut dan TTG ini tumbuh,” ujarnya. Kemenperin fokus mendukung IKM sebagai produsen gula aren, juga fokus mendukung IKM TTG yang memproduksi alat-alat pengolahan gula murah. “Dua-duanya kita bantu agar potensi produksi gula merah di Lom-

bok Barat dapat mengisi pasar yang tersedia cukup besar,” demikian Endang. Sementara Agus Gunawan menyebut, untuk memanfaatkan potensi gula aren di Lombok Barat, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi pembentukan dua UPT. Di Langko, dan di Kekait. Kenapa gula aren? Ada empat kecamatan di Lombok Barat, Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Batu Layar tersedia ribuan gula aren. Dari potensi ini, air nira yang tidak diolah selama 24 jam akan menjadi minuman tradisional yang membahayakan. “Potensi itulah yang diolah, agar menjadi berkah. Melalui diversifikasi pangan dan mesin ini,” ujarnya. Potensi ekonomi juga cukup besar. Dalam lima tahun terakhir, gula merah diekspor ke Korea dan Jepang. Namun belum besar. Dengan adanya dua UPT dimaksud, kedepan pangsa pasarnya ekspor. UPT ini fungsinya edukasi, produksi, pemasaran, dan pengemasan. Dari hulu hilir. (bul)

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Budidaya Bawang Putih Sembalun

Lotim Batal Terima Dana Pusat Rp59 Miliar

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) batal menerima dana bantuan pusat untuk pengembangan budidaya bawang putih Sembalun senilai Rp 59 miliar. Namun, bagi Bupati Lotim H. Sukiman Azmy, batalnya aliran dana untuk pengembangan sentra produksi nasional tidak dijadikan kendala untuk terus mewujudkan swasembada bawang putih Sembalun. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakmadi, Selasa (17/9), pada hari Senin (16/ 9) telah digelar rapat bersama yang dipimpin Bupati Lotim bersama Dinas Pertanian Lotim, petani bawang putih, dan importir bawang putih. Pada kesempatan itu,

ujarnya, bupati menegaskan, pemerintah dan masyarakat Lotim harus mampu menunjukkan kemandirian. Batalnya dana sebesar Rp 59 miliar yang ditujukan bagi petani bawang putih di Lotim tidak menyurutkan semangat untuk mengembalikan kejayaan bawang putih Sembalun. “Tak ada rotan, akar pun jadi, bah-

kan akar itu seringkali lebih kuat dari rotan,” ungkapnya mengutip pesan bupati. Selain itu, tambahnya, bupati meminta semua pihak memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Begitu juga pada para petani diharap tidak mudah menyerah dan menghilangkan keresahannya. Termasuk, pada para importir

diharapkan terus bekerjasama dengan petani Sembalun. Dalam hal ini, ujarnya, Pemkab Lotim siap mendukung dengan membuat regulasi yang akan membolehkan importir menjali kerjasama dengan kelompok tani untuk menanam bibit bawang putih di Sembalun. Apalagi potensi lahan tempat menanam bawang putih sembalun cukup luas untuk menanam pada bulan Maret dan April mendatang. Penanaman oleh importir bekerjasama dengan kelompok tani ini merupakan rekomendasi pemerintah untuk mencegah kekosongan penanaman di Sembalun.

Adanya kerjasama antara kelompok tani dan importir dengan diawali revisi regulasi yang ada saat ini diharapkan ke depan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Petani akan memiliki kepastian penjualan produksi. (rus) PILAH - Petani bawang putih di Sembalun sedang memilah bawang putih yang baru selesai dipanen. Meski bantuan dari pusat untuk petani batal, tidak menyurutkan semangat mengembangkan bawang putih di Lotim.

(Suara NTB/dok)

Progres RTG Mandek

Pemdes Mumbulsari Mediasi Pokmas dan Aplikator

Belum Pengaruhi Ketahanan Pangan MUSIM kemarau yang berdampak terhadap kekeringan sejauh ini belum berdampak terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, ketahanan pangan maupun harga pangan di pasar relatif normal tanpa adanya kelangkaan dan naiknya harga kebutuhan pokok. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pengan (BKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Masyhur, kekeringan memang sangat berpotensi berimbas pada (Suara NTB/yon) hasil produksi pertaH. Masyhur nian. Namun hingga puncak musim kemarau ini, kondisi ketersediaan dan harga pangan di daerah relatif stabil. “Musim kemarau terjadi setiap tahun. Sampai saat ini di lapangan kondisi masih stabil. Terutama stok masih utuh kaitannya dengan ketersediaan pangan,” terangnya dikonfirmasi Suara NTB di Selong, Selasa (17/9). Kendati demikian, langkah antisipasi terus dilakukan agar tidak terjadi kerawanan pangan. Salah satunya berupa pengelolaan pasar secara baik. Adapun barometer stabilnya harga dan ketahanan pangan terdiri dari empat pasar, di antaranya pasar Aikmel, Paokmotong, Pancor dan Sakra. “Apabila terjadi gejolak harga antara ke empat pasar ini. Maka penting untuk dilakukan koordinasi instansi terkait untuk menjaga kestabilan harga,” ujarnya. Di samping itu yang tidak kalah penting dilakukan menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat yang terdampak bencana seperti gempa bumi, banjir badang dan jenis bencana lainnya. Biasanya lokasi yang terdampak bencana akan berpengaruh terhadap ketahanan pangannya. (yon)

Ketua TP PKK Lotim Ajak Masyarakat Lawan Stunting Selong (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Hj. Hartatik Sukiman Azmy, mengajak masyarakat untuk melawan stunting. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memberikan makanan yang bergizi, seimbang, sehingga anak tambah sehat dan normal sebagaimana mestinya. Apabila itu dilakukan, maka kasus gizi buruk, stunting, ibu dan anak meninggal menjadi nol. “Untuk stunting. Mulai dari pola makan dan pemberian gizi harus betul-betul diperhatikan. Ini peran orang tua dan keluarga,” terangnya dalam lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di Pendopo Bupati, Selasa (17/9). Melalui kegiatan ini penting dilakukan untuk menciptakan makan bergizi, sehingga stunting dapat teratasi. Program penanganan stunting di Kabupaten Lotim, kata Hartatik, saat ini masuk dalam penanganan stunting di tingkat kecamatan yang terdiri dari OPD dan kecamatan, Danramil, Kapolsek hingga PKK desa. Untuk itu, penanganan stunting tidak hanya berdasarkan data, namun juga terwujud dalam kondisi di lapangan dapat sinkron. “Maksud dilakukan lomba ini salah satunya untuk penanganan stunting. Sehingga dari lomba ini masyarakat mengetahui makanan-makanan yang bergizi. Tugas juga tidak sampai di sini, namun masih ada tugas berikutnya yang harus dilakukan, sehingga penanganan stunting betulbetul berhasil. Kita mendorong hingga ke tingkat desa dan tingkat dusun,”ujarnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lotim, H. Masyhur, mengatakan, program TP-PKK berkaitan dalam program penanganan stunting. Itu artinya, kegiatan cipta menu ini tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, melainkan bagaimana aplikasinya ke tingkat desa dan kecamatan. Disebutkannya, hampir seratus persen program dari Badan Ketahanan Pangan bergerak dalam penanganan stunting, sehingga program ini lebih sudah semestinya mendapat dukungan semua, pihak karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

ARAHAN - Ketua TP-PKK Lotim, Hj. Hartatik Sukiman Azmy, menyampaikan arahan untuk melawan stunting dalam acara lomba cipta menu B2SA di Pendopo Bupati, Selasa (17/9).

(Suara NTB/ari)

SERAHKAN - Kapolda NTB Nana Sudjana menyerahkan bantuan logistik pada korban gempa di KLU, Selasa (17/9).

Kapolda NTB Beri Bantuan Logistik pada Korban Gempa Tanjung (Suara NTB) Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, MM., beserta jajaran mengunjungi warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (17/9). Kapolda didampingi Ketua Bhayangkari Polda NTB, Kapolres Lombok Utara, serta unsur pejabat Pemkab Lombok Utara. Penyerahan bantuan oleh Kapolda NTB serangkaian bakti sosial Polda di sejumlah tempat di KLU, antara lain, Dusun Jeruk Manis Desa Pemenang Barat, SDN 2 Tanjung, Pura Dalam Tanjung, dan salah satu yayasan Pondok Pesantren. Nana Sudjana dalam sambutannya menyampaikan, rasa keprihatinan mendalam atas peristiwa gempa bumi yang melanda warga NTB, khususnya waga Lombok Utara. Ia mengetahui, bahwa akibat gempa 7.0 magnitudo pada 5 Agustus 2018 lalu menimbulkan kerusakan materil dan korban jiwa terbanyak di Lombok Utara. “Ini adalah bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan kami sebagai sesama warga di NTB. Memang sudah 1 tahun lebih kita alami bencana gempa bumi, tetapi dampaknya masih dirasakan. Cukup besar kerugian dan korban di NTB, kami pun merasa prihatin,” ujar Kapolda.

Nana melanjutkan, pascagempa bumi dirinya tetap mengikuti perkembangan Lombok Utara meski baru 4 bulan menjabat sebagai Kapolda NTB. Namu kondisi KLU sejak tanggap darurat, hingga masa rehab rekon saat ini, Polri, bersama TNI, BNPB dan Pemerintah daerah tetap mencurahkan perhatian kepada masyarakat. Bagi Nana Sudjana, kondis sesaat setelah gempa ia rasakan betul bagaimana keprihatinan semua pihak kepada warga korban gempa. “Melihat dari awal tanggap darurat, Polri, TNI dan BNPB dan Pemda mengawal dari evakuasi, pengobatan, logistik, mengobati trauma psikis dan memotivasi diri bangkit kembali,” katanya. Ia berharap bantuan yang diberikan jajaran Polda NTB tidak dilihat dari material yang diterima warga. Melainkan aspek sosial kepolisian sebagai sesama warga yang merasakan keprihatinan mendalam pascagempa. Sementara, Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto, mewakili Bupati Lombok Utara, memberi apresiasi mendalam terhadap perhatian Kapolda NTB dan jajarannya. Pemda KLU melihat, baksos di sejumlah tempat di KLU merupakan wujud nyata kedekatan Polda

NTB dan Polres Lombok Utara dengan masyarakat. “September ini adalah satu tahun lebih kejadian gempa. Menurut validasi data terakhir, jumlah rumah terdampak di KLU, 75.681, dengan 53.000 rusak berat. Saat ini, sebanyak 27.000 lebih rumah berproses dan 3 ribu unit sudah ditempati masyarakat,” sebut Hermanto. Asisten II melanjutkan, sejak awal rehab rekon terjadi gejolak di mana banyak warga menolak Pokmas lantaran menginginkan bantuan uang tunai. Pelan namun pasti, masyarakat disadarkan bahwa uang DSP - sesuai petunjuk teknis BNPB dikelola melalui kelompok di masyarakat tidak menerima uang tunai. Ia berharap, kedekatan masyarakat dengan kepolisian tetap terjaga dengan baik. Baksos yang diberikan Polda NTB tidak dipandang hanya dari isinya saja, tetapi melihat pesan mendalam di mana kepolisian memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada masyarakat. “Tahun ini, kemarau juga sangat panjang, beberapa minggu terakhir berbagai kebakaran lahan dan hutan sebagian besar terjadi di Pemenang Barat. Imbau masyarakat musim kering, tidak buang puntung rokok dan bakar lahan,” tandasnya. (ari)

Belum Pernah Ada Dividen

Selaparang Energi Diakui Sedang Sakit Selong (Suara NTB) Direktur Utama PT Selaparang Energi, H. Zaenal Abidin mengakui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipimpinnya itu masih sakit. Dikatakan demikian karena sejauh ini belum pernah memberikan dividen atau pembagian laba kepada Pemda Lotim sebagai pemegang saham. Diakui H. Zaenal, jumlah modal yang dimiliki beserta keseluruhan nilai aset PT Selaparang Energi sebesar Rp 17 miliar lebih. Dari angka tersebut, keuntungan yang diperoleh sejauh ini sebagian besar habis untuk operasional, yakni untuk membayar jasa dan energi. Diakui, bisnis yang sedang dijalankan PT Selaparang Energi ini masih ada yang sakit, sehingga belum bisa memberikan dividen bagi daerah. “Iya memang itu penyakitnya, kita belum mampu memberikan PAD,” akuinya. Meski demikian, Dirut PT SE ini membantah kalau terus-terusan disebut merugi. Perusahaan daerah pembuat air minum dalam kemasan (AMDK) merek Asel di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meyakini, aktivitas usaha yang dijalankan selama ini tidaklah merugi secara finansial. Saat ditanya kapan bisa lepas dari kerugian dan bisa balik modal, Zaenal Abidin menegaskan, jika keuntungan yang berhasil diperoleh selama ini selalu dialihkan ke energi dan biaya operasional. Namun, untuk bisa berkembang cepat dan

bisa memperoleh PAD, Selaparang Energi membutuhkan tambahan penyertaan modal. Sejauh ini katanya belum ada tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Dituturkan, sesuai dari hasil kegiatan dari pimpinan PT Selaparang Energi sebelumnya ada dana sebesar Rp 108 juta. Dana tersebut diakui sangat kecil. Ada juga utang yang terus ditagih sebesar Rp 100 juta. Dengan modal berjalan tersebut, tidak mungkin bisa berkembang cepat. Dibutuhkan modal miliaran rupiah agar bisa berkembang. “Untuk mengelola SE ini dibutuhkan modal miiliaran pak,” jelasnya. Diakuinya, untuk pengadaan bahan baku saja agar bisa produksi AMDK merek Asel ini

butuh miliaran. Begitu juga unit usaha yang lain. Baginya, Selaparang Energi butuh tambahan modal Rp 5 miliar, karena untuk operasional saja dibutuhkan setidaknya Rp 1,5 miliar. Adapun modal aset yang dimiliki PT Selaparang Energi saat ini diketahui sudah tembus Rp 17 miliar. Dari total nilai penyertaan modal awal dimiliki Selaparang Energi itulah baru bisa diraup laba rugi sebesar Rp 208 juta dan habis untuk operasional. Meski dengan segala keterbatasan dimiliki, Dirut PT Selaparang Energi ini berkeyakinan pada akhir tahun 2019 ini bisa memberikan PAD bagi Lotim. “Akhir tahun ini saya berani targetkan Rp 100 juta untuk PAD Lotim,” demikian. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pada Angen, Dusun Belencong, Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan, mengeluhkan progres rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dikelola oleh CV. Putra Wijaya. Pokmas Pada Angen pun kelimpungan, karena dihadapkan oleh desakan anggota untuk memutus kontrak aplikator tersebut. Pantauan koran ini saat mediasi di Kantor Desa Mumbulsari, Selasa (17/9), hadir Ketua dan Bendahara Pokmas Pada Angen, 3 aplikator perwakilan CV. Putra Wijaya, Kasi RR BPBD KLU, I Wayan Sweden, 3 orang tim fasilitator teknis dan pendamping, serta Sekdes Mumbulsari, Masudin. Terungkap pada mediasi itu, Pokmas Pada Angen telah menyetujui kerjasama dengan CV. Putra Wijaya, pada bulan Mei lalu. Anggaran yang dicairkan sesuai RPD (rencana penggunaan dana) tahap 1 (sampai balok ring atas) sejumlah Rp 266 juta atau Rp 19 juta per unit. Faktanya, setelah 4 bulan, hanya 3 unit dari 14 unit RTG anggota yang selesai dikerjakan aplikator. Sedangkan 11 unit lainnya, hanya berdiri sampai tiang konstruksi saja. “Uang yang cair sebesar Rp 266 juta. Katanya kendala dari awal adalah tukang, material juga kosong,” kata Ketua Pokmas Zainul Wadi. Ia mengakui, anggota Pokmas mendesak agar aplikator diputus kontrak. Selain itu dibuatkan pernyataan untuk menyelesaikan kontrak sampai ring balok atas dari sisa dana pencairan awal sebesar Rp 80 juta. “Tukang yang membuat lambat, hanya 2 orang,” ujarnya. Usut punya usut, tukang suruhan CV. Putra Wijaya adalah salah satu dari pelaku narkoba yang tertangkap oleh Polres Lombok Utara beberapa waktu lalu. Hal ini lantas mengakibatkan kelancaran progres RTG terhambat. Sekdes Mumbulsari, Masudin, pada kesempatan itu menyerahkan seluruh keputusan akhir kepada Pokmas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan realistis. Misalnya, apabila aplikator diputus kontrak dan dilanjutkan dengan swakelola ia khawatir pokmas akan terkendala oleh kelangkaan dan harga mahal material yang melebihi standar harga pemerintah. Oleh karena itu, ia men-

yarankan agar Pokmas melanjutkan kontrak dengan CV dengan komitmen yang diperbarui. Lagi pula, setelah ia melihat ternyata kontrak SPK CV. Putra Wijaya, hanya berstatus sebagai penyedia barang, bukan kontraktor yang membangun. “Kami hanya memediasi, soal keputusan akhir silakan dibicarakan,” kata Masudin sebelum kedatangan pejabat BPBD KLU. Perwakilan perusahaan, Sunandar, membenarkan kontrak yang tertera di SPK adalah SV Putra Wijaya bertindak selaku penyuplai material selama kurun waktu 3 bulan. Pengerjaan bangunan akhirnya dilakukan dengan inisiatif, sehingga terbangun sesuai kondisi lapangan saat ini. Untuk melanjutkan pekerjaan itu, pihaknya meminta perubahan SPK sebagai kontraktor dari sebelumnya penyedia. Pihaknya juga siap menyelesaikan rumah Pokmas Pada Angen dari sisa dana yang ada di Bank. Bakan CV juga tidak ragu menjamin kepada warga, di mana kelompok mencairkan anggaran setelah warga menerima kunci rumah. “Kami akan lanjutkan, dan kami siap menuntaskan pekerjaan sampai ring balok atas selama dua minggu. Dan menuntaskan seluruh rumah selama dua bulan dalam kondisi (material) normal. Kalau material langka dari pabrik, kesepakatan kita seperti apa,” tegasnya. Terhadap kondisi itu, Kasi RR pada BPBD KLU, I Wayan Sweden, menyarankan hal serupa dengan Sekdes Mumbulsari. Ia menyarankan agar dibuatkan SPK baru seiring SPK lama yang sudah kedaluwarsa. SPK nantinya dipertegas dengan perjanjian penyelesaian RTG selama kurun waktu dua bulan dengan toleransi antara 2 pekan sampai 1 bulan dengan pertimbangan kelangkaan material. “Saya sarankan dibuat kesepakatan Pokmas terima kunci, kalau kesepakatan per RPD, ribet warga. Agar dibuat SPK baru karena SPK lama selain habis, juga bukan SPK penuh (sebagai kontraktor). Sebenarnya tidak ada masalah dengan keterlambatan, karena suplai saja,” ujarnya. Sweden menyarankan agar CV Putra Wijaya bisa mempercepat pelaksanaan. Dengan komitmen tidak menunggu ketersediaan material melainkan berusaha mendatangkan material dari luar NTB. (ari)

(Suara NTB/ari)

MEDIASI - Mediasi antara pokmas dan aplikator di Dusun Belencong Desa Mumbulsari yang difasilitasi pihak desa, Selasa (17/9).

Hakim di Lotim Diminta Jaga Integritas Selong (Suara NTB) Hakim wajib menjaga intergritasnya. Seorang hakim dilarang keras, bahkan diharamkan menerima makanan dari orang-orang yang berperkara. Hakim sama sekali tidak boleh menyentuh apapun bentuk makanan yang diberikan oleh orang saat sedang menjalankan tugasnya. Demikian penegasan Ketua Pengadilan Agama Lombok Timur, Drs. H. Gunawan saat ditanya Suara NTB, Se-

nin (16/9) lalu. Dia mengutarakan, meski secara adat ketimuran mengaruskan adanya rasa sosial. Rasa sosial kemasyarakatan itu tidak bisa dijadikan alasan bagi hakim untuk menerima suguhan dari orang yang sedang berperkara. Larangan hakim menerima suguhan makanan ini sudah jelas diatur. Hakim harus tetap menjaga agar segala keputusannya tidak terpengaruh. Kalau menerima dari satu pihak, maka dikhawatirkan akan ber-

imbas kepada putusan dari pihak lawan. “Jangan karena minum air segelas, kita dituding macam-macam,” pesannya. Lebih baik hakim puasa ketika sedang turun ke lapangan daripada menerima suguhan makanan atau minuman dari warga. Seperti yang dilakukan hakim saat berkunjung ke Wakan Kecamatan Jerowaru beberapa waktu lalu. Kabarnya meski terik panas di Desa Wakan saat melakukan pemeriksaan setempat, tidak bisa jadi alasan

pembenar untuk menerima makanan atau minuman. Selain itu, ujarnya, pegawai pengadilan ini pun ada uang makan disiapkan setiap hari. Meski demikian, tidak menerima pemberian masyarakat bukan pula berarti bersikap cuek dan acuh kepada masyarakat. ‘’Bisa dibedakan, ketika di luar jam kerja semisal undang ceramah atau pengajian maka itu baru diperbolehkan,’’ ujarnya. (rus)

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Harga Tembakau Anjlok

Tekan Gini Rasio PEMDA Lombok Barat (Lobar) di bawah kepemimpinan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj Sumiatun dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lobar. Salah satu indikator keberhasilannya selama dua tahun terakhir (2018-2019), berdasarkan data BPS Pemda mampu menurunkan angka gini rasio atau pemerataan pendapatan masyarakat dari sebelumnya 0,324 menjadi 0,285. ‘’Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan gini rasio provinsi sebesar 0,372 bahkan pusat. Dengan menurunkannya gini rasio ini membuktikan bahwa pertumbuhan eko(Suara NTB/her) nomi Lobar inklusif. ArtinH. Baehaqi ya berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga pemerataan penghasilan masyarakat Lobar pun meningkat,’’ ujar Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi, Selasa (17/9). Capaian ini, ujarnya, tak lepas dari berbagai kebijakan bupati pada periode I dan berlanjut periode II bersama Hj. Sumiatun, yang tak dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Kebijakan ini menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat dan sistem perekonomian warga yang diterapkan melalui pembangunan infrastruktur yang merata, kebijakan produk lokal dan mengutamakan bantuan-bantuan kepada pengelolaan pascapanen. Dampak dari meningkatnya kesejahteraan ini juga mampu mengentaskan daerah ini dari status tertinggal. Kenapa pertumbuhan ekonomi Lobar inklusif? Menurutnya, bupati dan wabup menerapkan suatu kebijakan yang inovatif, yakni bagaimana mendorong buruh tani keluar dari sektor pertanian dan menyiapkan sektor riil. Tak sampai di situ, bupati dan wabup menerapkan sebuah aturan Perbup Pemberdayaan Produk Lokal, sehingga mereka yang keluar dari buruh tani masuk ke sektor rill tersebut dan produk mereka bisa diakomodir oleh pasar. Terutama oleh ASN di Lobar wajib menggunakan produk lokal, sehingga produk masyarakat ini bisa terserap. Seperti produk garam, gula aren dan produk lain, misalnya untuk makan minum, Bupati mengharuskan OPD membeli produk warga Lobar. “Kebijakan inilah yang terukur oleh satu ukuran yang disebut gini rasio. Ini bukan ukuran Lobar, namun nasional bahkan internasional yang digunakan oleh UNDP untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.”jelas dia. Kenapa gini rasio menurun? Menurut dosen Pascasarjana Unram ini tak lepas dari kebijakan bupati bersama wabup yang mengutamakan infrastruktur untuk pemerataan akses. Karena dengan pemerataan akses ini masyarakat bisa bekerja, akses kesehatan, pendidikan dan perekonomian lebih mudah. Dampak dengan akses merata dan mudah ini, kesempatan berusaha masyatakat semakin bagus. Sehingga berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang dulunya 38 persen menjadi 32 persen. Artinya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian berkurang, sehingga pendapatan warga naik. Tenaga kerja juga terserap di sektor lain, terutama di sektor riil dan sektor jasa juga meningkat. “Ini juga meningkatkan pendapatan masyarakat pada sekor-sektor yang lain,” imbuh dia. Ditambah lagi, kata dia, perhatian bupati dalam hal pembangunan kuliner dan infrastruktur perdagangan sehingga mampu mendorong penurunan gini rasio. Jika dilihat grafik, lanjut dia, 40 persen masyarakat Lobar berpendapatan rendah, namun pengeluarannya sudah meningkat. Artinya kesejahteraan masyarakat semakin bagus atau meningkat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga bisa dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan dari 15,4 persen menjadi 15,2 persen (data BPS tahun 2018). Selain itu, angka pengangguran bisa ditekan 3,24 persen. Artinya kata dia, kondisi ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja masih seimbang. Salah satu impact dari meningkatnya kesejahteraan ini juga tambah dia, Lobar bisa keluar dari status daerah tertinggal. (her)

(Suara NTB/her)

BELUM DIPERBAIKI – Rumah yang rusak akibat longsor di Dusun Tato yang belum diperbaiki oleh Pemda Lobar.

Dampak Longsor di Sandik Belum Diperbaiki Giri Menang (Suara NTB) Hampir setahun lebih longsor di Dusun Tato Desa Sandik Kecamatan Batulayar belum diperbaiki Pemda Lombok Barat (Lobar). Longsor yang terjadi pada saat gempa itu, menyebabkan talud rusak nyaris menimpa sejumlah rumah warga. Saat ini warga pun mengaku khawatir memasuki musim hujan ini, longsor akan menimpa rumah mereka jika tak segera diperbaiki. Kepala Dusun Tato Timur Nasri mengatakan, bahwa sejauh ini longsor di daerahnya belum ditangani. Warganya sangat berharap agar talud tersebut segera ditangani, sebab kondisi saat ini mendekati musim hujan lagi. “Karena tanahnya sudah longsor, khawatirnya kalau hujan longsor lagi, kalau longsor langsung pasti mengenai rumah warga. Ini kekhawatiran warga,”jelas dia. Ia khawatir kalau terjadi longsor dan menelan korban jiwa, justru hal ini lebih fatal lagi. Padahal, kata dia bupati bersama dinas terkait turun melihat kondisi ini, bahkan sudah digambar untuk penanganan, namun belum ada tindaklanjutnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar, H.M. Najib mengatakan talud yang rusak di Dusun Tato terkendala dana siap pakai yang terbatas, sehingga belum bisa dikerjakan. Namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk mengupayakan bisa dikerjakan satu bulan ke depan, sebelum memasuki musim hujan. “Mudah-mudahan bisa dikerjakan satu bulan ke depan, kita tunggu musim hujan,”jelas dia. Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Lobar, Made Arthadana mengatakan, terkait perbaikan talud yang longsor tidak bisa serta-merta dilakukan setelah longsor sebab butuh perencanaan. Di samping kondisi anggaran yang terbatas. “Kita sudah usulkan pada APBD 2020, jelas dia. Namun tentu kalau BPBD bisa melaksanakan sesuai kedaruratan maka bisa lebih cepat ditangani. Akan tetapi dari sisi perencanaan tetap dilakukan oleh Dinas PUPR. Apakah bisa masuk pada APBD-P? menurut dia, sejauh ini belum ada indikasi alokasi dana tersebut, shingga belum bisa dipastikan. Pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan arahan dari bupati. (her)

Petani Swadaya Mulai Frustrasi Praya (Suara NTB) Rasa frustrasi mulai melanda sejumlah petani tembakau di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyusul anjloknya harga tembakau di pasaran. Bahkan, banyak di antara para petani tembakau yang belum juga bisa menjual daun tembakaunya, karena tidak adanya pembeli. Padahal tanaman tembakau sudah waktunya untuk dipanen. Anwar, petani tembakau asal Desa Mangkung, Selasa (17/9), mengatakan, ia sampai saat ini belum berani memanen tanaman tembakau miliknya. Lantaran belum ada pembeli yang siap membeli tembakaunya. “Mau dipanen juga belum ada pembeli, jadi terpaksa kita biarkan sampai mengering daun tembakaunya,” akunya. Ia mengaku, sudah ada beberapa petani yang sudah memanen tanaman tembakaunya. Tapi yang jadi persoalan harganya jualnya yang jauh dari standar. Sampai ada yang dihargai hanya Rp 100 ribu per kuintal, sehingga petani enggan memanen tembakaunya, mengingat harga jualnya yang dinilai terlalu rendah. Hal senada juga disampaikan Salim, petani tembakau asal Desa Batujai Kecamatan Praya Barat. Ia mengaku sampai saat ini dirinya juga belum bisa memanen tembakau miliknya. Lantaran belum ada pembeli. “Memang kemarin sempat ada yang

nanya-nanya. Tapi belum sepakat soal harga. Karena harga penawaran dari pihak belum terlalu murah,” ujarnya. Salim mengaku baru tahun ini mulai menanam tembakau, karena tergiur harga tembakau tahun lalu yang dikatakannya cukup bagus. Padahal sebelumnya, lahan miliknya tidak ditanami apapun pada musim kemarau. Tapi begitu menanam tembakau, justru harga anjlok. Bahkan terancam tidak laku, lantaran tidak ada pembeli. Jika sampai tidak laku, ia bersama petani tembakau lainya bisa dipastikan bakal rugi besar. Mengingat, biaya tananam tembakau tidak sedikit. Di mana untuk setengah hektar, pihaknya harus mengeluarkan biaya sampai minimal Rp7 juta lebih. Itu kalau menggunakan tenaga sendiri. “Tapi kalau dengan menggunanakan tenaga dari luar biaya yang kita keluarkan bisa mencapai Rp 10 juta lebih,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya ber-

(Suara NTB/kir)

PETANI - Petani asal Desa Batujai mengawasi tanaman tembakau yang sudah siap panen. Sampai saat ini banyak petani di Loteng yang bisa menjual tanaman tembakaunya, karena belum ada pembeli. harap pemerintah daerah bisa melakukan upaya-upaya agar bisa menyelamatkan tembakau para petani di daerah. Karena kalau tembakau petani tidak sampai laku, petani bakal rugi besar. Dikonfirmasi terpisah, Kabid. Perkebunan Dinas Pertanian Loteng, Iskandar Jauhari, mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi termasuk dengan Pemkab Lombok Timur, terkait persoalan tembakau milik para petani swadaya.

Diakuinya, yang bermasalah adalah rata-rata petani tembakau swadaya. “Kalau petani binaan tidak ada persoalan. Baik itu masalah penjualan maupun harga jual. Yang bermasalah ini, petani swadaya,” terangnya. Untuk mengakomodir tembakau petani swadaya pihaknya sudah mengundang beberapa perusahaan luar, selain pe-

rusahaan yang sudah ada, sehingga bisa menyerap tembakau milik petani swadaya. “Prinsipnya kita akan berupaya maksimal agar bagaimana petani tembakau tidak sampai rugi. Lantaran tembakaunya tidak laku. Dan, beberapa perusahaan sudah ada yang mulai masuk untuk membeli tembakau petani swadaya,’’ akunya. (kir)

Pelajar Dominasi Selamatkan Aset Daerah Pelanggaran Tripat Lobar Persiapkan Langkah Lalu Lintas di Loteng Gugatan Perdata

Giri Menang (Suara NTB) – Perusahaan Daerah (Perusda) PT Tripat Lombok Barat (Lobar) didorong untuk melakukan gugatan perdata terhadap PT Bliss terkait lahan Lombok City Center (LCC) yang tengah diusut pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati). PT Tripat selaku pihak yang menerima penyertaan modal lahan ini yang harus melakukan gugatan. Sedangkan posisi pemda selaku pemilik saham akan berkoordinasi dengan PT Tripat. Langkah gugatan ini sebagai upaya menyelamatkan aset daerah yang diduga sertifikat lahan ini diagunkan ke perbankan. Direktur Utama (Dirut) PT Tripat, H. Poniman mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah gugatan perdata terhadap PT. Bliss. Hal ini menindaklanjuti permintaan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid agar perusda tersebut menggugat PT. Bliss. “Saat ini kami tengah persiapkan itu (langkah gugatan), sambil menunggu proses hukum di kejaksaan, kami mempersiapkan diri untuk itu (gugat) seperti admimistrasinya dan lainlain,” jelas dia, Selasa (17/9). Selain itu, ujarnya, langkah hukum ini merupakan hasil pertemuan dan koordinasi dengan Pemda Lobar dalam hal ini Asisten II Setda Lobar dan Kabag Hukum jika pihaknya diminta agar meminta pertimbangan kepada tim pertimbangan investasi terhadap apa yang akan dilakukan PT Tripat menyangkut

(Suara NTB/her)

H. Poniman KSO tersebut. Nantinya, lanjut dia, akan ada perimbangan-pertimbangan dari tim tersebut, termasuk apakah PT Tripat melakukan jalur hukum dengan mengajukan gugatan. Selain itu, apakah perlu melibatkan pengacara negara. “Itu akan diputuskan bersama setelah kami konsultasikan ke tim pertimbangan investasi itu,” jelas dia. Pihaknya berencana akan melakukan konsultasi dalam waktu dekat ini. Perihal KSO ini, ada solusi lain yang mau jalankan dalam watu dekat ini. Pihaknya disarankan oleh pihak Pemda untuk memperbaiki atau memperbaharui lagi KSO, sebab dikhawatirkan sertifikat lahan yang sudah diagunkan akan disita bank jika setoran tidak lancar. Pihaknya pun akan mencoba komunikasi dengan PT. Bliss untuk meminta agar sertikat lahan tersebut diganti

oleh pihak perusahaan dengan sertifiat lain milik perusahaan tersebut. ”Sebab khawatirnya kalau diagunkan dan tidak disetor, sertifikat itu akan disita,” jelas dia. Beberapa langkah ini akan coba dilakukan pihaknya sebelum mengarah kepada gugatan. ”Kita mencoba cari solusi terbaik, toh kalau pun mau gugat-menggugat mau apa selanjutnya, karena ini masalah binsis perlu berifkir jangka panjang,”imbuh dia. Sebelumnya, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan, upaya tersebut dilakukan oleh PT Tripat bukan pemda. “Jadi bedakan lho Tripat itu PT, ya Tripat dulu dong (mengajukan gugatan) jangan kami. Nanti kami yang panggil sebagai pemilik saham,” tegas Fauzan. Soal langkah gugatan ini, Bupati menyarankan untuk menanyakan ke pihak Tripat. Pihaknya akan memanggil Tripat terkait langkah ini. Menurut dia, gugatan perdata ini salah satu pertimbangan yang bisa dilakukan Pemda Lobar untuk menyelamatkan aset. Sebab hal ini juga menjadi anjuran dari pihak Kejaksaan. Namun kata dia perihal gugatan ini pihak tripat yang mengajukan ke pengadilan. Sebab pemda bukan langsung bekerjasama dengan perusahaan dalam hal pengeolaan lahan ast tersebut. Namun kerjasamanya antara PT Tripat dengan perusahaan atau pola Bussiness to Bussiness (B to B). (her)

Praya (Suara NTB) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Tengah (Loteng) menindak sebanyak 1.803 pelaku pelanggaran lalu lintas selama kegiatan Operasi Patuh Gatarin tahun 2019. Dari jumlah itu, 1.200 di antaranya dijatuhkan sanksi tilang dan sisanya berupa tindakan peringatan. ‘’Jumlah tersebut menempatkan Loteng sebagai tiga besar daerah dengan jumlah pelanggaran lalu lintas tertinggi di NTB, selama gelaran operasi Patuh Gatarin yang baru lalu,’’ ujar Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Marully RA.S.H.SIK., yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/9). Menurutnya, tingginya pelanggaran lalu lintas yang ditindak selama operasi patuh digelar, bukanlah satu prestasi membanggakan. Justru hal itu menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di masa yang akan datang. Dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjaring operasi ini, ujarnya, menandakan kalau tingkat kesadaran masyarakat di daerah ini dalam mematuhi aturan berlalu lintas masih rendah. Ironisnya, dari sekian banyak pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi tersebut, sebagian besar di antaranya merupakan pelajar dan generasi muda. “Ini jadi persoalan tersendiri. Bahwa pelanggar lalu lintas ternyata didominasi kalangan pelajar,” sebutnya. Bentuk pelanggaran lalu lintas pun hampir sama. Yakni ketidaklengkapan surat-surat pengendara berupa SIM serta

(Suara NTB/kir)

Marully RA penggunaan helm, baru berupa kelengkapan kendaraan. Padahal kelengkapan berupa SIM serta penggunaan helm, merupakan syarat utama bagi pengendara sebelum berkendara, karena itu berkaitan dengan faktor keselamatan. “Pelanggaran lalu lintas biasanya menjadi faktor awal penyebab kecelakaan lalu lintas. Dan, minimnya penggunaan helm meningkatkan fatalitas bagi korban kecelakaan lalu lintas,” terangnya. Untuk itu, salah satu program yang coba dimaksimalkan jajarannya ialah sosialisasi kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar. Dengan menggandeng kepala sekolah dan guru, untuk sama-sama memberikan penyadaran akan tertib berlalu lintas kepada para siswa, jika tertib berlalu lintas itu penting. Bukan hanya bagi keselamatan diri tetapi juga keselamatan bagi orang lain. (kir)

Tangani Dampak Kekeringan

Satlantas Polres Lobar dan Loteng Salurkan Air Bersih Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) secara rutin membantu Pemda Lobar menangani dampak kekeringan dengan menyuplai air bersih ke daerah - daerah yang terdampak kekeringan. Sejauh ini, pihak Polres Lobar sudah banyak menyasar titik kekeringan di daerah setempat. Bantuan yang diberikan pihak kepolisian ini sangat membantu pemda dalam penanganan kekeringan di tengah kondisi keuangan daerah yang limit. Seperti Senin (16/9) lalu, tim jajaran Satlantas Polres Lobar, turun mendistribusikan air bersih ke Dusun Penanggak Desa Batulayar Kecamatan Batulayar. Warga di daerah ini dilanda krisis air akibat kemarau panjang. Warga setempat hanya bisa berharap adanya bantuan saluran air bersih dari pemerintah. Adanya suplai air dari Polres Lobar ini, warga pun mengaku sangat terbantu. Sebab pengakuan warga setempat, mereka terpaksa harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju mata air yang berada di atas bukit. “Kita jalan dari jam 10 pagi pulangnya jam 3 siang,” ungkap Hidayani, salah satu warga yang menerima bantuan. Selain itu, akses jalan menuju mata air itupun begitu sulit. Jalan setapak dengan medan tebing harus dilalui para warga hanya untuk bisa memba-

wa air kembali ke rumahnya. Itupun hanya dipergunakan untuk mencuci dan mandi. “Pernah dulu di survai, tetapi ndak bisa naik airnya, soalnya terlalu jauh, gitu katanya orang yang survei itu,” bebernya. Kondisi kesulitan air bersih itu sudah dialami warga setempat sejak bencana gempa bumi melanda 2018. Sedangkan diakuinya untuk air kebutuhan konsumsi warga terpaksa membeli. Harganya mencapai Rp 125 ribu untuk satu tandon kapasitas 1.100 liter itu dan dipergunakan untuk beberapa Kepala Keluarga (KK). “Itu sekitar 5-6 hari sudah habis. Sehari itu sekitar 3 ember kita pakai. Kita minta bantuan buat penampung air,” harapnya. Sementara itu, pembagian air bersih itu selain untuk membantu mengatasi kekeringa, juga dirangkai dalam HUT Lalulintas Bhayangkara ke-64. Menurut Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu I Made Sugiarta, pada hari itu pihaknya membagikan sekitar 5 ribu liter. Pihaknya menyalurkan air bersih kepada warga di atas perbukitan di kawasan Batulayar. “Warga kita di atas(bukit) kekurangan air, karena kita lihat sekarang ini musim kemarau yang panjang. Sehingga kita membantu warga kita, khususnya di Dusun Penanggak ini,” ungkapnya. Pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah untuk warga di atas perbuki-

tan itu. Seperti pembuatan sumur bor atau pipa PDAM. Panit Unit II PJR Dirlantas Polda NTB, Ipda Muh. Sahlin menambahkan kekeringan ini menjadi atensi Direktur Dirlantas Polda NTB untuk membagikan air bersih kepada masyarakat. Terutama di seluruh kabupaten/kota di Lombok. “Mudah-mudahan ke depannya bisa seluruh Pulau Lombok,” pungkasnya. Penyaluran air juga dilakukan Satlantas Polres Lombok Tengah (Loteng). Pihak Satlantas mulai menyalurkan air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan di daerah ini, khususnya masyarakat Loteng bagian selatan yang paling parah terkena dampak kekeringan. Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Marully R.A.S.H.SIK., menjelaskan, sejak Senin pihaknya sudah menyalurkan air bersih ke daerah terdampak kekeringan. ‘’Kita awali di Desa Kidang Praya Timur,” ujarnya, Selasa (17/9). Penyaluran air bersih akan dilakukan sampai beberapa hari ke depan dengan fokus sasaran daerah-daerah yang paling parah terkena dampak kekeringan, seperti di wilayah selatan dan timur Loteng. Pihaknya rencananya menyiapkan setidaknya tiga tangki air bersih per hari. “Kemampuan kita juga terbatas. Jadi tidak mungkin menangani se-

(Suara NTB/ist)

DISTRIBUSIKAN AIR - Tim Satlantas Polres Lobar saat turun mendistribusikan air bersih ke warga Penanggak Batulayar Lobar. muanya. Mana yang paling Selain penyaluran air bersih, parah merasakan dampak serangkaian HUT Satlantas, kekeringan itu yang kita pri- pihaknya juga menggelar kegoritaskan,” tambahnya. iatan kunjungan ke para pensiLebih lanjut Marully pen- unan atau purna bakti dari keyaluran air bersih tersebut luarga besar Satlantas Polres salah satu bentuk kepedulian Loteng. Hal itu sebagai bentuk jajaran kepolisian khususnya kepedulian kepada jajaran SatSatlantas Polres Loteng atas lantas Polres Loteng yang sudah kondisi kekeringan melanda memasuki purna bakti. Karena bagaimanapun sebagian besar wilayah Loteng. Sekaligus merupakan juga, meski sudah masa purrangkaian kegiatan HUT Sat- na bakti, para pensiunan lantas. Harapanya tentu, ant- tersebut tetap menjadi bagiara masyarakat dengan ke- an keluarga besar Satlantas polisian bisa tetap terjalin ko- Polres Loteng dan butuh permunikasi yang baik kedepan. hatian. (her/kir)

SUARA PULAU SUMBAWA 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Halaman 6

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Parlementaria - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Paripurna Penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa Masa Jabatan 2019-2024 Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah melaksanakan Rapat paripurna, pembacaan Surat Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Sumbawa tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Masa Jabatan 2019-2024 pada Senin (16/ 9) lalu. Serta Keputusan DPRD tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan penggantian Peraturan DPRD Sumbawa No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Tatib). Keputusan Pimpinan Sementara DPRD yang dibacakan Sekretaris DPRD Sumba-

wa, H. Amri, S.Sos, M.Si, mengusulkan penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, sebagai pimpinan DPRD Periode 2019-2024, yakni, Abdul Rafiq sebagai Ketua DPRD, Drs. Mohammad Ansori sebagai Wakil Ketua, Syamsul Fikri AR, S.Ag sebagai Wakil Ketua dan Nanang Nasiruddin S.AP, sebagai Wakil Ketua DPRD. Kemudian susunan anggota Pansus perubahan Tatib DPRD yang berjumlah 15 orang, diketuai Ahmadul Kusasi S.H dan Wakil Ketua Hamzah Abdullah. Ketua Sementara DPRD

Sumbawa, A. Rafiq, usai paripurna menyatakan, paripurna pengumuman calon pimpinan definitif DPRD Sumbawa ini, masih menjadi tugasnya sebagai pimpinan sementara. Selain memiimpin rapat dan memfasilitasi perubahan tata tertib dewan. Hasil paripurna ini selanjutnya diserahkan ke Bupati Sumbawa dan diteruskan ke Gubernur untuk di SK Kan. “Insya Allah, minggu depan, sudah ada SK-nya sehingga bisa segara dilakukan Paripurna Istimewa pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumbawa,” pungkasnya. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

BACA KEPUTUSAN - Sekretaris DPRD Sumbawa saat membacakan Keputusan DPRD (foto kiri). Para anggota DPRD Sumbawa saat mengikuti Rapat Paripurna (foto kanan).

Anggaran Habis, Distribusi Air Bersih Dihentikan (Suara NTB/ist)

Denny Saputra

(Suara NTB/ist)

Nurdin Rahman

Rp18 Miliar untuk Pilkada di APBD KSB 2020 Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada. Lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2020, pemerintah sementara menyiapkan dana sebesar Rp18 miliar dari total Rp24 miliar perkiraan dana untuk kelancaran perhelatan agenda memilih pemimpin daerah itu. Berdasarkan data Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) setempat. Dana Rp18 miliar itu diperuntukkan untuk 4 lembaga, diantaramya Rp10 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp4 miliar, Kepolisian Rp3 miliar dan sisanya sebesar Rp1 miliar untuk aparat TNI. “Komposisinya 10, 4, 3, 1 untuk alokasi dana Pilkada di tahap pertama ini,” jelas kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan, Selasa (17/9). Nurdin mengatakan, alokasi persis dana Pilkada tahap pertama itu masih akan digodok bersama para pihak terkait sebelum difinalkan. Pemerintah sendiri menargetkan paling lambat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh pihak-pihak penerima dilaksanakan pada bulan November mendatang. “Kami di tim anggaran (TAPD) segera bertemu semua pihak untuk memfinalkan angkanya. Tapi yang jelas gambaran umumnya seperti tadi,” cetusnya. Untuk sisa anggaran Rp6 miliar, Pemda KSB baru akan menyiapkan pada APBD perubahan. Menurut Nurdin, pemerintah sengaja tidak mengalokasikan penuh di APBD murni karena pemerintah juga memiliki sejumlah program prioritas yang perlu dikerjakan mulai awal tahun depan. “Kita juga bahas APBD-nya lebih awal sehingga gambaran pasti berapa jumlah penerimaan tahun depan kita pakai perkiraan saja. Jadi kita bagi-bagi dulu nanti kan bisa tambah di perubahan,” sebutnya. Meski tahapan Pilkada serentak dimulai pada bulan September tahun ini, Pemda KSB sepenuhnya mengalokasikan anggarannya di tahun 2020. Menanggapi hal ini, Nurdin menyatakan, pemerintah kesulitan menyediakan dana di sisa anggaran tahun ini. Pasalnya saat pembahasan APBD perubahan 2019, regulasi aturan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 belum belum terbit. “PKPU-nya saat itu belum selesai. Apalagi kita kan juga harus melalukan penyesuaian pembiayaan karena target penerimaan kita mengalami penurunan,” ungkapnya seraya menjanjikan realisasi anggaran Pilkada tahun 2020 akan dipercepat. “Kami kira KPU bisa jalan dulu sampai akhir tahun. Karena Januari dana yang Rp10 miiar itu sudah bisa mulai dicairkan kok,” sambung mantan Kabag Perekonomian Setda KSB ini. Sementara itu Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd mengatakan, meski pada awal tahapan belum banyak kegiatan dilaksanakan. Namun pihaknya tetap membutuhkan anggaran untuk kelancaran Pilkada 2020. “Bagaimana pun kita tetap butuh anggaran. Karena September ini resmi tahapan Pilkada kita mulai,” cetusnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghentikan pendistribusian air bersih kepada masyarakat. Pasalnya, anggaran distribusi sudah habis sejak beberapa pekan yang lalu. Sementara ini, BPBD Sumbwa masih menunggu bantuan dari pusat sejak diusulkan beberapa bulan lalu. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, M. Nurhidayat, ST, menyampaikan, kekeringan di Sumbawa sudah melanda sejumlah desa di 17 kecamatan. Dengan anggaran yang tersedia, pihaknya membagi tiga zona yakni Barat, Timur dan Tengah untuk menyalurkan air bersih. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, pihaknya belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan air bersih masyarakat. Bahkan kini angga-

ran yang dialokasikan melalui APBD dan tambahan dari DTT (Dana Tak Terduga) Rp 124 juta juga sudah habis. Sehingga pihaknya terpaksa menghentikan pendistribusian. “Karena habis anggaran terpaksa menghentikan pendistribusian. Sudah dua minggu tidak mendistribusikan,” ujarnya. Menurutnya, pihaknya juga sudah mengusulkan permintaan bantuan sebanyak 7 juta liter kepada pemerintah pusat melalui provinsi. Proposal bantuan

sudah disampaikan sejak beberapa bulan yang lalu. Saat ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi terkait bantuan dimaksud. Kemungkinan dalam waktu dekat bantuan akan segera turun. “Sebelumnya kita mengajukan proposal 7 juta liter ke pusat melalui provinsi. Proposal saya sudah hampir tiga bulan. Kami sudah koordinasi dengan provinsi, dan mereka sudah rapat koordinasi. Sudah ada titik terangnya. Dalam waktu

dekat mungkin sudah turun dananya,” jelas Dayat. Ia menambahkan, dari ketiga zona ini, rata-rata sangat membutuhkan air bersih. Hanya saja yang paling banyak didistribusikan yakni di zona Barat dan Timur. Pihaknya memperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan air bersih di tahun 2019 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat berdasarkan perkiraan BMKG, akan berlangsung kemarau panjang hingga Oktober mendatang. Makanya pihaknya meminta bantuan anggaran lebih tinggi dari tahun sebelumnya. “Saya perkirakan ada lonjakan permintaan air bersih. Karena BMKG memperkirakan air hujan itu sedikit, kemaraunya panjang mungkin

(Suara NTB/ind)

M. Nurhidayat sampai Oktober. Kan dulu sampai September. Makanya kita meminta bantuan 7 juta liter. Kalau dulu 5 juta liter,” pungkasnya. (ind)

Putus Penjualan Merkuri, Cara Jitu Hentikan PETI

(Suara NTB/ist)

PENGOLAHAN KOPI - Peserta Sail tampak melihat langsung proses pengolahan biji kopi asli Batudulang secara tradisional.

Peserta Wonderful Sail Indonesia Kunjungi ”Tua Kawa” Batudulang SumbawaBesar(SuaraNTB)Wonderful Sail to Indonesia menikmati beragam lokasi yang menyajikan atraksi unik di Sumbawa. Singgah di titik labuh Labuan Jambu Tarano, menyaksikan Saka Buffalo Race, Pasar Potengan Pernek dan lainnya hingga Festival Tua Kawa desa Wisata Batu Dulang. Mereka menikmati alam pengunungan Batulante sampil menikmati cara mengolah biji kopi. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pariwisata Dispopar Sumbawa, M.

Irfan SP, MM, Selasa (17/9), menyebutkan, ada sekitar 15 yachter peserta Sail yang datang menguunjungi Festival Tua Kawa. Mereka terpukau dengan dengan keindahan alam desa Wisata Batudulang. Apalagi bisa melihat langsung cara mengolah biji kopi. “Mereka ingin berlama lama sambil menikmati cara mengolah biji kopi, mulai dari sangrai, siong, tumbuk dan nuja,” terangnya. Mereka juga menikmati aroma rasa dan seduhan kopi asli Batudulang secara tradisional. Berbelanja produk kerajinan, membeli kopi dari warga dan kuliner lainnya. Salah satu yachter, Sarah dari Inggris, mengaku sangat menikmati suasana Tua Kawa Festival. Apalagi disambut keramahan masyarakat dan iringan rantok yang menambah semarak kegiatan tersebut. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa S.IK, MH mengatakan, saat ini petugas lebih mengedepankan upaya memutus peredaran gelap merkuri yang digunakan oleh para pelaku tambang ilegal di wilayah setempat. Upaya tersebut dianggap menjadi cara paling ampuh untuk menertibkan aktivitas penambangan yang saat ini dampaknya sudah semakin mengkhawatirkan. Sementara untuk penutupan langsung aktivitas tersebut secara paksa, dianggap akan menimbulkan masalah yang baru di kemudian hari. “Memang untuk penertiban langsung ke pelaku tambang bisa saja kita lakukan dengan kekuatan yang kita miliki saat ini. Tetapi kami akan lebih mengedepankan untuk memutus mata rantai peredaran merkuri yang digunakan oleh penambang untuk memurnikan emas hasil PETI. Jika merkuri sudah tidak lagi diperjualbelikan secara bebas, maka secara tidak langsung aktivitas dimaksud juga akan ditinggalkan. Untuk itu kami saat ini fokus untuk memberantas masalah merkurinya dibandingkan dengan penutupan PETI secara langsung,” ungkapnya Kepada Suara NTB, Selasa (18/9). Dikatakannya, persoalan jika aktivitas mereka ditutup secara paksa yakni akan menimbulkan gangguan Kamtibmas. Hal ini tentunya sangat beralasan, lantaran mata pencaharian utama mereka akan ditutup tanpa ada solusi bagi mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Melihat fenomena yang akan ditimbulkan tersebut, pihaknya lebih menekankan untuk menghentikan peredaran alat untuk pemurnian emas baik itu merkuri maupun sianida. Selain itu, pihaknya juga

akan tetap melakukan sosialisasi terkait dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan berbahaya. Saat ini, sudah banyak masyarakat yang mulai merasakan dampak dari merkuri. Sebut saja kelahiran balita tanpa anus, balita tanpa batok kepala, dan anak yang lahir dengan jari yang tidak lengkap. Bahkan beberapa komoditas pertanian juga sudah terdampak merkuri, sehingga fokus utama untuk saat ini lebih kepada memberantas penjualan merkurinya ketimbang untuk penutupan paksa. “Dampak bagi lingkungan sudah semakin besar di masyarakat dari penggunaan merkuri ini, makanya kami tetap akan memberikan sosialisasi sekaligus pengawasan masuknya merkuri ke KSB,” sebutnya. Disebutkannya, upaya untuk memutus mata rantai dari penjualan merkuri memang dianggap belum maksimal dilakukan, pasalnya hingga kini baru 2,5 kilogram merkuri yang berhasil diamankan oleh para petugas dengan tiga orang pelaku. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara maksimal terhadap penjualan merkuri. Pihaknya juga akan melibatkan tim dari Pemerintah dan TNI untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan. Karena jika hanya Polri saja yang bergerak dianggap tidak akan memberikan hasil yang maksimal, karena jumlah personel yang terbatas. Pihaknya juga menambah pasukan pengamanan di pelabuhan Poto Tano, untuk melakukan pengawasan. Sehingga arus masuknya merkuri ke Sumbawa Barat bisa semakin diminimalisir. (ils)

Progres BSPS 2019 di Sumbawa Lebih Cepat dari Target Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagian besar rehab rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Satuan Non Vervitgal Tertentu (SNVT) tahun 2019 sudah rampung. Sebagian lagi tengah dikerjakan dalam proses tahap akhir. Secara keseluruhan pengerjaan ditargetkan tuntas 100 persen pada minggu kedua Oktober mendatang. Target ini ternyata lebih cepat dari yang ditetapkan Provinsi yang memberikan waktu hingga November. Sebagaimana disampaikan Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan S.T, didampingi Koordinator Fasilitator Program BSPS, Fathurrahman S.T, Selasa (17/9) kemarin. Dari 623 unit rumah yang direhab melalui BSPS tahun ini, sebanyak 369 unit telah tuntas dikerjakan. Terutama pada lokasi desa Sampe, desa Rhee Loka, desa Rhee (Kecamatan Rhee), desa Nijang dan desa Pelat (Kecamatan Unter Iwes), desa Batu Bangka ke-

camatan Moyo Hilir serta desa Kukin kecamatan Moyo Utara, yang seluruhnya telah rampung. “Untuk desa desa lainnya, ada yang sudah tuntas sebagian dan sebagian lagi sedang dikerjakan, seperti di desa Orong Bawa kecamatan Utan,” terangnya. Sisanya sebanyak 254 unit rumah, dalam proses pengerjaan menuju finalisasi. Sehingga wajar kemudian, Dinas PRKP memperkirakan pada minggu kedua Oktober mendatang, seluruh program BSPS 2019 tuntas 100 di Sumbawa. “Ini artinya, progres BSPS di Sumbawa lebih cepat dari target Provinsi yang memberikan target hingga November. Untuk NTB, Kita (Sumbawa) paling cepat,” tandas Zubhan. Diketahui, tahun ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima BSPS tersebar pada 23 desa dan satu Kelurahan, yakni, Yakni Kelurahan Lempe (Kecamatan Sumbawa), desa Karang Dima (Labuan Badas), desa Pelat, Uma Beringin dan desa Nijang (Kecamatan Unter Iwes. Kemudi-

(Suara NTB/ist)

SUDAH RAMPUNG - Salah satu rumah di Desa Orong Bawa kecamatan Utan yang sudah rampung dikerjakan. an, desa Rhee Loka, Rhee dan Sampe (kecamatan Rhee), desa Stowe Brang, desa Tengah, Orong Bawa, Motong dan desa Sabedo (kecamatan Utan). Berikutnya, desa Kuken (Moyo Hilir), desa Batu Bangka (Moyo Hilir), desa Telaga (Lenangguar), desa Sebeok (Orong Telu), desa Labgam (Lopok), desa

Lape (Labuan Kuris). Desa Padasuka dan desa perung kecamatan Lunyuk. Desa Labuan Alas (Kecamatan Alas), desa Buin Baru (Buer) dan desa Bajo Medang (Kecamatan labuan Badas). Dengan total 623 unit. Setiap MBR mendapaptkan Rp17.500.000 untuk rehab rumah tidak layak huni ini. (arn/*)

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

Elpiji 3 Kg Segera Didistribusikan Dompu (Suara NTB) Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT., memastikan elpiji 3 Kg akan mulai terdistribusi untuk pemenuhan kebutuhan warga penerima bantuan. Hal itu menyusul kendala teknis perizinan yang menjadi penghambat selama ini sudah diselesaikan. Harga Eceran Tertinggi (Het) sebagaimana Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB sebesar Rp16.500/tabung. “Jadi mulai hari ini disalurkan sambil kita koordinasi di internal, dan saya wanti-wanti ke Pertamina untuk prioritas(Suara NTB/jun) kan pelayanan,” kata dia diteSoekarno mui di ruang kerjanya. Kendati sudah mendapat kepastian pendistribusian dari Hiswana Migas Korwil Bima, namun, tidak berarti penyalurannya langsung sekaligus untuk warga penerima bantuan. Alokasi untuk warga penerima diperkirakan mencapai 41.000 tabung pada awal tahun lalu. Prosesnya distribusi akan dilakukan bertahap dan akan menyesuaikan dengan serapan di lapangan. Jika ditemukan berkembang lantaran pengusaha lokal turut memanfaatkan kehadiran tabung isi ulang ini, dipastikan kuota pendistribusiannya bertambah. Sedangkan untuk pangkalan, lanjut dia, sementara ini dimanfaatkan para pemegang izin penjualan minyak tanah (Mitan). “Walaupun diprioritaskan tapi tidak semua pangkalan mitan itu nanti berpeluang menjadi pangkalan elpiji,” ujarnya. Sementara disinggung harga acuan, ditegaskan Soekarno, sebagaimana keputusan Gubernur NTB nomor 500/164/EkonII/2019 ditetapkan sebesar Rp16.500/tabung ukuran 3 Kg. Harga tersebut berlaku untuk tingkat paling bawah yakni pengecer. Atas upaya pemenuhan kebutuhan yang telah dilakukan pihaknya itu diharap bantuan yang sudah diterima masyarakat bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi ini akan melepaskan ketergantungan masyarakat dari pengisian tabung elpiji rembesan yang harganya cukup tinggi beberapa bulan terakhir. “Kenapa elpiji kemarin itu mahal karena memang itu barang ilegal atau rembesan dari daerah-daerah lain. Sehingga dengan dimulainya pendistribusian ini kita harap beban tersebut bisa dikurangi,” pungkasnya. (jun)

Andi Bahtiar Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) Andi Bahtiar, A.Md.Par yang kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Dompu dari Partai Nasdem dipercaya menjadi Ketua DPRD Dompu periode 2019 – 2024. Tidak hanya menjadi Ketua sementara, Andi Bahtiar juga bakal menjadi Ketua Dewan definitif. Penunjukan Andi ini menjawab teka teki siapa Ketua DPRD Dompu periode 2019 – 2024 yang menjadi jatah Partai Nasdem selaku partai pemenang pemilu 2019 di Kabupaten Dompu. Hal (Suara NTB/ula) itu disampaikan Sekretaris Sahlan DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Sahlan kepada Suara NTB saat dihubungi, Selasa (17/9). “Tadi saya sudah masukan surat ke Sekwan terkait penunjukan Andi sebagai ketua sementara,” katanya. Berdasarkan peraturan organisasi (PO) Partai Nasdem, penunjukan pimpinan Dewan untuk DPRD Kabupaten/Kota cukup melalui rekomendasi DPW dan untuk pimpinan definitif harus melalui SK DPP Partai Nasdem. “Ketua sementara hanya sampai DPW. Kalau ketua definitif di DPP, berdasarkan PO. Insyaallah satu dua hari akan ada lagi surat yang masuk,” katanya. Dikatakan Sahlan, SK DPP Partai Nasdem yang menetapkan pimpinan definitif untuk DPRD Kabupaten Dompu sudah berada di DPW NTB. Namun siapa yang ditunjuk DPP partai Nasdem untuk menjadi ketua definitif untuk DPRD Kabupaten Dompu masih menunggu surat pengantar DPW Partai Nasdem NTB untuk DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu. “Kalau pribadi berani katakan, Andi Bahtiar yang menjadi Ketua DPRD. Bisa saja mereka menklaim diri, itu informasi di luar. Tapi yang pasti, insyaallah besok atau lusa, sudah ada SK (DPP)-nya,” kata Sahlan saat ditanya kemungkinan kader Partai Nasdem lain yang bakal menjadi Ketua DPRD Dompu. Terkait surat DPD Partai Nasdem yang ditujukan ke Sekwan DPRD Dompu tidak ditandatangani Suryanto Taufik selaku Ketua DPD, dibenarkan Sahlan. Menurut Sahlan, surat tersebut hanyalah surat rekomendasi untuk memenuhi permintaan Sekwan DPRD Dompu dalam mempersiapkan pelantikan anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024. Sehingga, siapapun pengurus sesuai kewenangannya bisa menandatangani suratnya. “Karena Ketua (Suryanto Taufik) DPD sedang berada di luar daerah. Sekwan juga dari tanggal 2 (September 2019) dia bersurat ke kita,” katanya. Penunjukan Andi Bahtiar, A.Md.Par sebagai pimpinan DPRD Dompu dari Partai Nasdem disebut – sebut karena keberadaannya di kepengurusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu. Andi juga memiliki pengalaman menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Dompu periode 2014 – 2019, dan memperoleh 2.405 suara pada Pemilu legislatif 17 April 2019 lalu di dapil Dompu 4 meliputi Kecamatan Kempo dan Pekat. Sementara rekan sesama Partai Nasdem yang ikut diusulkan menjadi pimpinan Dewan ke pengurus partai lebih tinggi seperti Ir Muttakun memperoleh 2.884 suara dari dapil Dompu 1 (Kecamatan Dompu, Pajo dan Huu) dan Pahlawan Indra Jaya, SE dapil Dompu 1 memperoleh 1.849 suara. Namun keduanya tidak tercatat dalam kepengurusan partai Nasdem. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerugian Negara di Bappeda dan Litbang Belum Dilunasi Kota Bima (Suara NTB) Kerugian keuangan negara hasil temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp1,1 miliar pada Bappeda dan Litbang Kota Bima, hingga saat ini belum kunjung dilunasi seluruhnya. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK mengaku, pengembalian kerugian Negara baru setengah dari jumlah temuan. Yakni angkanya mencapai Rp552 juta dari Rp1,1 miliar. “Masih ada Rp482 juta lagi yang harus disetorkan yang diwajibkan untuk dikembalikan ke kas Negara,” katanya, Selasa (17/9). Menurutnya, dari empat orang yang menandatangani Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), baru

dua yang melunasinya. Masing-masing inisial AL (Mantan Kepala Bappeda) dan TF (Sekretaris Bappeda). “Sementara dua orang lainnya yang belum melunasi, masing-masing inisial, NS (mantan Bendahara) sebesar Rp276 juta dan MH sebesar Rp205 juta,” ujarnya. Hilmi menegaskan, meski kerugian negara sudah ada sebagian yang dikembalikan. Namun tahapan dan proses penyelidikan yang dilakukan

saat ini, masih akan terus berjalan hingga tidak tersis lagi kerugian Negara. “Kami masih akan terus melakukan penyelidikan, sepanjang masih ada kerugian negara,” ujarnya. Bagaimana semua pihak melunasi pengembalian kerugian negara ? Hilmi menjelaskan, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, apabila kerugian negara tidak ada maka unsur didua pasal tersebut tidak terpenuhi

“Jika kerugian negara dikembalikan selama proses penyelidikan berlangsung, kemungkinan besar kasusnya tidak bisa dinaikkan ke penyidikan. Tapi itu semua belum pasti, kita lihat nanti. Yang jelas, saat ini kami masih terus lakukan penyelidikan,” ujarnya. Hilmi menambahkan, hingga saat ini Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sedang memverifikasi semua dokumen yang disita dari Kantor Bappeda dan Litbang beberapa waktu lalu. “Sedang verifikasi semua dokumen. Kami harus menyusun dan menatanya dengan baik dan ini membutuhkan waktu,” pungkasnya. (uki)

Jelang Tugas Berakhir, Setengah Anggota DPRD Tak Ikuti Rapat Paripurna Bima (Suara NTB) Menjelang masa tugasnya berakhir, setengah dari 45 anggota DRPD Kabupaten Bima tidak mengikuti rapat Paripurna agenda pengesahan Raperda APBD Perubahan, di aula sidang utama DPRD setempat, Selasa (17/9). Padahal, rapat paripurna yang ke-5 tersebut merupakan rapat paripurna terakhir yang akan diikuti anggota DPRD periode 2014-2019. Anggota dewan baru terpilih bakal dilantik pada 25 September 2019 mendatang. Meksi begitu, pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Kabuapten Bima, Murni Suciyanti menyatakan rapat paripurna kuorum sehingga dapat dilanjutkan dan dibuka untuk umum. Dalam rapat itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, menyampaikan beberapa hal terkait Raperda APBD perubahan 2019. Salahsatunya pos anggaran belanja langsung dan tidak langsung tetap berimbang. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPRD periode 2014-2019 sebagai lembaga mitra yang mengawal, memberikan masukan dan kritikan terhadap kin-

(Suara NTB/Uki)

KURSI KOSONG – Deretan kursi kosong yang tidak ditempati anggota DPRD Kabupaten Bima dalam sidang paripurna, di aula utama kantor DPRD Kabupaten Bima, Selasa (17/9). erja Pemerintah selama ini. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Bima saya sampaikan terima kasih kepada seluruh 45 anggota DPRD periode 2019-2019,” ucapnya. Sementara pimpinan sidang, Murni Suciyanti tidak bisa

menahan kesedihan ketika menutup rapat. Bahkan Ia sempat meneteskan air mata karena sebentar lagi harus berpisah dengan anggota DPRD lainnya yang sudah dianggap keluarga. “Dari menjadi anggota DRPD, saya bisa lebih dekat dengan

Panitia Diminta Cabut Penetapan Bacalon Kades Jala Dompu (Suara NTB) Tim penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serantak tingkat kabupaten Dompu, meminta panitia desa mencabut keputusan mereka terkait penetapan Bakal Calon (Bacalon) Kades Jala. Hal tersebut berdasarkan kesimpulan akhir setelah menelaah berkas pencalonan salah seorang yang digagalkan. Tak hanya itu, panitia pun diberi tenggat waktu hingga 18 September ini untuk mengeluarkan keputusan meloloskan Syarifudin sebagai Bacalon. Demikian ditegaskan Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dompu, M. Ali ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/9). “Kita sudah perintahkan panitia desa untuk mencabut kaitan dengan penetapan bacalon itu,” ungkapnya. Menurut pengakuan panitia sebelumnya, lanjut dia, keputusan tidak diloloskan-

(Suara NTB/jun)

M. Ali nya satu dari tujuh Bacalon tersebut karena ditemukan perbedaan nama orang tua antara di ijazah dan Kartu Keluarga (KK). Akan tetapi kesalahan itu atas inisiatif pribadi telah diperbaiki, bahkan sudah mendapat keputusan Pengadilan Negeri (PN) Dompu. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi panitia tingkat desa menggagalkannya sebagai Ba-

calon Kades Jala. “Itu juga yang menjadi pertimbangan kami selaku panitia kabupaten untuk meminta diloloskannya orang ini sebagai Bacalon. Karena secara administrasi memenuhi syarat,” ujarnya. Kendati sudah dipastikan masuk daftar Bacalon, tidak berarti yang bersangkutan akan lolos sebagai calon kepala desa. Sepenuhnya akan tergantung pada hasil seleksi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dan selama proses tersebut berlangsung panitia tingkat desa akan dilibatkan untuk menentukan lima dari tujuh Bacalon yang terdaftar. “Setelah ada keputusan itu baru mereka dilibatkan dalam proses selanjutnya, yakni seleksi Bacalon yang lebih dari. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh panitia dengan bijak,” harapnya. (jun)

masyarakat. Mengetahui kondisi daerah dan bangsa,” ujarnya Pimpinan sidang II yang juga Wakil Ketua DPRD, Drs. Syamsuddin juga memberikan sambutan terakhir sebagai anggota DRPD. Ia menitipkan pesan kepada anggota dewan lama yang

Dompu (Suara NTB) Kasus pemberhentian dan pengangkatan dua perangkat Desa Matua yang tidak memenuhi prosedur akhirnya menemukan titik temu. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menyetujui pengukuhan kembali Kepala Dusun Selaparang Barat, Nurdin Ahmad dan Kepala Dusun Buncu Selatan, Junaidin H. Kasim, sebagaimana surat usulan DPMPD dengan nomor 414.2/479/DPMPD/2019. Dalam surat tersebut, diminta Penjabat Desa Matua mencabut keputusan Kepala Desa Matua nomor 21 tahun 2019 dan nomor 23 tahun 2019 tentang pengangkatan dua perangkat desa baru atas nama Wawan Rahman dan Ramadhan, karena dipastikan prosedur pengangkatan mereka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Plt. Kepala Desa Matua, M. Amin, S. Sos., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/9) kemarin membenarkan adanya perintah untuk mengukuhkan kembali dua perangkat desa yang belum berusia 60 tahun tersebut. “Keputusan itu sudah

Bupati Janji akan Kembali Gelar Lomba Kasidah saudara - saudara kita yang melaksanakan kegiatan ekonomi, berjualan di tempat ini sungguh mendapatkan manfaat yang luar biasa karena penyelenggaraan MTQ ini,” katanya. Ia pun menyampaikan, sampah plastik yang bertebaran di lapangan arena MTQ menunjukan bahwa yang datang membawa uang dan berbelanja masing – masing. Para pedagang, penjual makanan di sekitar menyampaikan keinginan agar kegiatan dapat diperpanjang dengan kegiatan yang lain. “Karena itu, kami sudah putuskan bersama, bahwa beberapa hari kedepan kita akan memulai kegiatan lomba tim kasidah yang akan diikuti oleh group kasidah di seluruh wilayah kabupaten Dompu,” tegas H. Bambang. Ia juga sudah meminta kepada Kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu untuk menja-

(Suara NTB/ula)

MTQ - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin foto bersama dengan peraih juara umum perorangan pada penutupan MTQ ke 28 tingkat Kabupaten Dompu, Senin (16/9) malam. di pelaksana kegiatan lomba kasidah tingkat Kabupaten Dompu tersebut. “Saya sudah minta

kepada Kepala Kementrian Agama Kabupaten Dompu untuk menjadi CO untuk kegiatan

berikutnya,” ungkap H. Bambang. Selain itu, H. Bambang juga mengaku, telah memutuskan ketika Kabupaten Dompu ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi NTB tahun 2020 mendatang, di Kelurahan Kandai Dua menjadi pusat pelaksanaannya. “Mulai hari ini dan beberapa hari kedepan, tim dari Dinas PUPR Dompu akan memulai desain dan beberapa kegiatan untuk membuat lapangan bola Kandai Dua ini akan menjadi lebih representatif untuk kegiatan – kegiatan kemasyarakatan berikutnya,” kata H. Bambang. H. Bambang juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Dompu khususnya masyarakat di kecamatan Woja yang telah berkontribusi terhadap suksesnya penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten Dompu 2019. “Suasana yang religius, damai, dan kekeluar-

terpilih kembali agar terus menjalin silahturahmi. “Sebagai Ketua Gerindra saya menitipkan kepada Fraksi agar tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat dan bekerjasama membangun daerah,” ujarnya. (uki)

Dua Perangkat Desa Matua Akhirnya Dikukuhkan

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

Dompu (Suara NTB) Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Dompu ke-28 di Kandai Dua dimanfaatkan warga untuk kegiatan ekonomi. Keramaian dengan nuansa religius, damai dan kekeluarga ini diharapkan warga agar tetap terlaksana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pun memutuskan akan menggelar lomba kasidah tingkat Kabupaten di lapangan Kandai Dua yang dilaksana oleh Kementrian Agama Kabupaten Dompu. Hal itu disampaikan Drs. H. Bambang M. Yasin saat menutup pelaksanaan MTQ ke 28 tingkat Kabupaten Dompu, Senin (16/9) malam. “Saya secara khusus ingin menyampaikan bahwa suasana beberapa hari terakhir ini, khususnya di arena MTQ ini. Kesyukuran buat kita bahwa

(Suara NTB/Dok)

Hilmi M. Prayugo

gaan ini akan tetap menjadi kebersamaan kita di hari – hari akan datang,” katanya. MTQ tingkat Kabupaten Dompu tahun 2019 ini, tim kecamatan Dompu kembali meraih juara umum. Sementara untuk juara umum perorangan diraih oleh Junaidin, qari’ untuk cabang Tilawah Dewasa dari Kecamatan Dompu. Sebelum acara penutupan MTQ ke 28, sama seperti saat pembukaan diawali dengan pembacaan surat Yasin secara bersama – sama. Pembacaan Yasin ini dipimpin Ustaz H L Syafiruddin, SQ, bersama Bupati Dompu, Drs H. Bambang M Yasin dan wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH serta jajaran muspida di panggung utama pelaksanaan MTQ. Sementara tamu undangan dan masyarakat berada di kursi undangan serta duduk bersila di lapangan sambil membaca surah Yasin. (ula/*)

(Suara NTB/jun)

M. Amin kita serahkan ke masing-masing perangkat dan menerima sesuai dengan apa yang diharapkan bersama,” kata dia. Terhadap dua perangkat desa yang diangkat Muslim Gunawan selaku Kepala Desa Matua sebelumnya. Diharapkan bisa menerima apa yang sudah menjadi keputusan tersebut. Kalupun ingin tetap diberdayakan sebagai staf biasa dan sebagainya, selaku penjabat sementara pihaknya akan melihat kembali kebutuhan perangkat serta kemampuan anggaran yang dimiliki. Karena akan percuma dilakukan penambahan perangkat jika tak dialokasikan khusus anggaran untuk gaji mereka tiap bulannya. “Di keputusan Bupati itupun tidak dituangkan dua perangkat desa yang diberhentikan harus menjadi staf dan sebagainya. Intinya diberhentikan,” jelasnya. Terpisah Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dompu, M Ali ditemui Suara NTB menegaskan, karena hak dan kewenangan mengukuhan kembali dua perangkat desa yang telah diberhentikan itu ada pada penjabat. Maka keputusan mengaktifkan kembali sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati sangat dibenarkan. Sementara untuk menyikapi dua orang lain yang kini bersikukuh bekerja diserahkan sepenuhnya pada penjabat untuk menentukan, apakah memberinya jabatan baru dan sebagainya. “Diangkat sebagai apa itu lebih jelasnya di desa saja,” tandasnya. (jun)

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada KLU Mataram (Suara NTB) – DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang melakukan proses finalisasi persiapan pembukaan penjaringan bakal calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Pilkada serentak 2020. Direncanakan pembukaan penjaringan bakal calon kepala daerah itu akan dimulai pekan depan. “Persiapan pembukaan penjaringan sedang kita finalisasi,” kata Ketua DPC Partai Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, saat dikonfirmasi di ruang kerja Fraksi Gerindra, Selasa (17/9). Sesuai arahan dan instruksi dari DPP Partai Gerindra, DPC KLU diminta membuka penjaringan balon kada yang akan didukung dan usung Partai Gerindra di Pilkada. Karena itu, DPC Partai Gerindra KLU terus mempersiapkan berbagai hal diperlukan

bagi pembukaan penjaringan balon kepala daerah. Ditargetkan pada beberapa hari ke depan, seluruh persiapan bagi pembukaan penjaringan final. “Karena pembukaan kita rencanakan pekan depan. Maka finalisasi dua atau tiga hari ke depan,” ungkap Anggota DPRD NTB dapil Lombok Barat dan KLU tersebut. Partai Gerindra, lanjut dia, adalah parpol terbuka. Sehingga siapapun berhasrat menggunakan Partai Gerindra sebagai kendaraan politik untuk

maju di Pilkada KLU dipersiapkan untuk mendaftar. Pembukaan pendaftaran terbuka bagi kader, non kader dan tokoh masyarakat lainnya. Asalkan, kandidat tersebut siap mengikuti seluruh tahapan dan mekanisme yang berlaku di internal Partai Gerindra terkait penjaringan balon kada tersebut. Kandidat yang mendaftar di DPC Gerindra KLU bisa mendaftar dalam sebagai pasangan calon (Paslon), hanya sebagai bakal calon walikota

atau bakal calon wakil walikota. Nanti, lanjutnya, dari kandidat mendaftar di DPC Partai Gerindra akan ditindaklanjuti dengan uji kelayakan dan kepatutan di DPD tingkat Provinsi. “Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan di DPD I bersama dengan DPC,” jelasnya. Dia juga menambahkan, kandidat mendaftar di DPC Gerindra KLU diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan program kerja di hadapan tim penjaringan balon kada. Dengan begitu, Partai Gerindra bisa mengetahui pemikiran dan sudut pandang dimiliki kandidat tersebut bagi arah pembangunan di Lombok Utara. Track record, pengalaman, ka-

pasitas dan kompetensi bagi kandidat juga menjadi pertimbangan dari Parpol besutan Prabowo Subianto dalam menentukan figur akan diusung di Pilkada. Partai Gerindra ingin menampilkan kandidat terbaik dan kemampuan mumpuni dan mampu menjawab persoalan masyarakat di Lombok Utara. “Gerindra tidak main-main dalam penjaringan ini. Kita ingin cari figur terbaik,” tegasnya. Berikutnya, dari hasil penjaringan balon kada di daerah akan diteruskan kepada DPP di Jakarta. Dia menyampaikan, Partai Gerindra di daerah hanya bertugas melakukan proses penjaringan. Sedangkan, keputusan akhir siapa kandidat yang di-

usung di Pilkada menjadi kewenangan dari DPP. DPP akan menerbitkan SK bagi paslon yang diusung di Pilkada. “SK diterbitkan DPP itu akan digunakan mendaftar di KPU,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu. Dia juga mengungkapkan, dengan raihan lima kursi di DPRD KLU, membuat Partai Gerindra membutuhkan tambahan satu kursi lagi untuk mengusung paslon di Pilkada. Partai Gerindra sudah bangun komunikasi politik dengan sejumlah parpol terkait kemungkinan koalisi di Pilkada. “Dengan parpol lain kita sudah jalin komunikasi. Tetapi memang belum ada kesimpulan apapun,” Sudirsah Sujanto pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Gerindra Buka Penjaringan Pekan Depan

Terdakwa Korupsi Jambanisasi Bayan Dihukum Satu Tahun Penjara

Diduga Curi Motor Teman, Rendi Ditangkap Polisi Mataram (Suara NTB) – Motor Tajali (30) yang baru berumur dua bulan dilarikan temannya sendiri, Rendi (22). Rendi mengatur siasat dengan mencuri kunci asli motor lebih dulu. Aksi Rendi tak berjalan mulus karena ketahuan. Walaupun dia sudah memakai cadar dari kain sarung. Tajali awalnya kehilangan kunci motor. “Pelaku Rendi ini yang mengambil kuncinya. Tapi tidak ketahuan,” ungkap Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam, Selasa (17/9) kemarin. Rendi hafal benar kebiasaan Tajali yang juga kawan akrabnya. Yakni calon korbannya itu sering menghabiskan waktu malam hari di sebuah warnet di tepi Jalan Raya Tanjung-Gunungsari, Dusun Lendang Bajur, Desa Tamansari, Gunungsari, Lombok Barat. Kesempatan pada Selasa (10/9) malam lalu itu tak disiasiakan Rendi. Dari kejauhan, dia melihat Tajali datang ke warnet dengan motor Scoopy abu-abu dengan nomor polisi DR 3302 MO. “Pelaku menunggu. Sambil menutupi wajahnya dengan kain sarung, Rendi lalu mendatangi TKP dan menyalakan motor menggunakan kunci yang sudah dicuri sebelumnya itu,” terang Alam. Tajali, meski di dalam warnet bermain internet tetap awas dengan motornya. Aksi Rendi ketahuan korbannya itu. Sontak Tajali berlari keluar menghampiri. Rendi belum jauh berlari. Tajali sempat memegangi besi jok belakang motor. Tetapi Rendi cuek sambil terus menarik gas. Tajali sampai terseret sampai hampir sejauh 15 meter. Tapi usahanya yang membuat dia luka lecet di lutut, betis dan mata kaki itu tidak sia-sia. Rendi oleng lalu terjatuh. “Korban ini mengejar sambil berteriak yang menimbulkan perhatian. Pelaku dihadang masyarakat. Anggota Polsek Gunungsari yang kebetulan sedang patroli langsung mengamankan pelaku,” kata Kapolres. Rendi terancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Dia diduga mencuri dengan disertai kekerasan seperti diatur dalam pasal 365 KUHP. (why)

(Suara NTB/why)

VONIS - Terdakwa korupsi program jambanisasi Desa Bayan, Lombok Utara Raden Wirahadi (kanan) mendengarkan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (17/9) kemarin. penuntut umum Ida Ayu Putu Camundi Dewi dan penasihat hukum terdakwa, Suhartono menyatakan masih akan pikir-pikir dulu dalam menanggapi putusan tersebut. Majelis hakim menghukum para terdakwa sesuai dengan unsur pidana korupsi yang terbukti dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Wirahadi, mantan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Jambanisasi membuat pertanggungjawaban fiktif

Mataram (Suara NTB) – Dua rekanan proyek pengadaan baju Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Bima diusut lagi. Saksi Yasin sudah diperiksa sampai dua kali. Namun, berbeda dengan Muhammad Jaelani yang belum ada kabar sampai kini. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menyatakan

bahwa dua rekanan itu terlibat korupsi merujuk berkas terpidana H Rusydi. Dalam persidangan pun sudah terbukti. “Itu kan ada empat tersangkanya. Satu itu yang sudah meninggal. Satu yang sudah divonis. Sisanya yang dua ini,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. Penyidik, imbuh dia, sudah mulai memanggil lagi dua saksi tersebut. Namun, hanya Yasin yang bersedia memenu-

(Suara NTB/why)

SALAMAN - Terdakwa TM bersalaman dengan majelis hakim usai menyampaikan pledoi. Polri dengan tuduhan menerima sogokan Rp10 miliar. “Saya diancam dipecat karena tidak menjawab tempat menyimpan uang Rp10 miliar, sama siapa saja dibagikan,” ungkap TM. Menurutnya, tuduhan itu tidak benar. Sama juga dengan dugaan dirinya membantu Dorfin kabur. Dalam sidang sebelumnya, kursi yang dipakai dorfin memanjat terali diambil dari ruang kerja TM. Dia membantah hal itu. “Mengenai siapa yang menyerahkan Dorfin kursi itu sekiranya bisa dilihat di CCTV yang ada di ruang tahanan Polda NTB. Kursi di ruangan Dorfin adalah bukan kursi dari ruangan saya,” paparnya. Penasihat hukumnya, Eddy Kurniady menambahkan kliennya mengakui dan membenarkan kebijakan memberi fasilitasi HP kepada para tahanan. “Imbalannya uang bervariasi antara Rp100 ribu dan Rp500 ribu berdasarkan fakta keterangan enam saksi,” ujarnya. Selain itu, terdakwa juga

jumlah masing-masing. Namun pada kenyataannya, ada selisih antara perencanaan dengan realisasi dalam dua tahap pembangunan. Dari total 545 target pembangunan jamban, sebanyak 88 diantaranya tidak selesai dibangun karena bahan bangunan tidak lengkap, ongkos pembuatan jamban tidak ada. Sebanyak 47 warga sama sekali tidak menerima material bangunan. Untuk menutupi kekurangan itu, Wirahadi dan Raden Kertawala membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan memakai nota dari UD Sinar Selatan. (why)

Kasus BBGRM Bima 2014, Penyidik Kehilangan Jejak Rekanan

Akui Tarik Pungli Tahanan, Kompol TM Minta Dihukum Ringan Mataram (Suara NTB) – Terdakwa pungli tahanan Rutan Polda NTB Kompol TM menyampaikan nota pembelaannya, Selasa (17/9) kemarin. Mantan Kasubdit Pengamanan Tahanan Dittahti Polda NTB mengakui perbuatannya. Dengan tujuan minta imbalan hukuman ringan. TM membuka pledoi dengan peristiwa yang membuat dia ingin segera pindah dinas ketika mulai awal menjabat dulu. Pledoi dibacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan ketua majelis Sri Sulastri serta hakim anggota, Abadi dan Fathurrauzi. “Saya melihat ada anggota yang tidak disiplin. Saya koordinasi dengan BNN dan ternyata ada tiga anggota yang positif narkoba. Anggota tersebut sudah dipindahkan ke Polres Bima,” ujarnya. TM juga mengaku ingin menertibkan anggotanya yang didapatinya minum minuman keras bersama tahanan. Temuannya itu dilaporkan kepada Direktur Tahti, AKBP Rifa’i. “Saya melihat anggota piket bersama tahanan menyapu bong atau alat hisap narkoba,” bebernya. Hal-hal tersebut, imbuh dia, membuatnya ingin pindah. Tiga kali permintaannya disampaikan. Tiga kali pula ditolak. Maksudnya, dia pindah karena pada suatu waktu tidak terkesan tidak bisa bekerja dengan baik. Padahal kondisinya sudah memang demikian. Sampai kemudian ada tahanan, WNA Perancis Dorfin Felix pada Januari 2019 kabur dari sel. Hal itu membuatnya diperiksa tim Mabes

bersama Kertawala, mantan bendahara kegiatan. LPJ fiktif itu untuk menutupi penyimpangan pembelian material bahan bangunan. Program jambanisasi untuk 545 warga di 13 dusun di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara berlangsung pada tahun 2016 lalu dengan dukungan anggaran dari DD/ ADD sebesar Rp231,51 juta. Anggaran itu seharusnya dipakai untuk membeli bata merah pasir, semen, besi beton, gumbleng, pipa, sambungan pipa, lem pipa, kloset jongkok, dan kawat dengan spesifikasi dan

mengaku telah memfasilitasi tahanan Dorfin untuk menjembatani kiriman uang sebesar Rp15,5 juta. Uang itu dipakai untuk menambah fasilitas Dorfin berupa televisi, ponsel pintar, dan alas tidur, sisanya Rp7,6 juta dipakai untuk uang jajan Dorfin. “Kebijakan memberi izin tahanan menggunakan HP didasari rasa kemanusiaan dan terdakwa mengakui menerima imbalan dari. Pemasangan TV di lorong tahanan atas izin Dirtahti,” terang Eddy. Atas alasan-alasan itu, Eddy menyebut TM minta hukuman yang seringan-ringannya. Sidang kemudian ditunda sampai Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan putusan. Sebelumnya, TM dituntut jaksa penuntut umum agar dihukum penjara selama tiga tahun dan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai terdakwa TM terbukti bersalah melanggar pasal 12 e juncto pasal 12A ayat 1 dan 2 UU RI No 20/2001 tentang perubahan

atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut jaksa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan. Uang yang diterima terdakwa dari para tahanan sebesar Rp4,35 juta. Rinciannya, dari Ansari Rp500 ribu, Firman Ramdani Rp250 ribu; Sulfikri Rp250 ribu; Icin Rp100 ribu; Kemudian dari tahanan kabur WNA asal Perancis, Dorfin Felix Rp2,5 juta. Uang itu sebagai upah untuk TM karena sudah membantu membelikan Dorfin ponsel pintar, televisi, dan alas tidur. Lalu, dari Saifudin alias Abu Rp750 ribu yang merupakan janji tidak sempat diserahkan. Kemudian terungkap pula bahwa ada ongkos sebesar Rp150 ribu bagi tahanan yang akan menggunakan bilik asmara. (why)

hi panggilan. “Yang Jaelani ini yang tidak tahu dia ke mana. Kita coba layangkan panggilan lagi,” ungkapnya. Putusan banding Pengadilan Tinggi NTB menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram atas terdakwa H Rusydi. Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Bima ini dihukum penjara selama satu

tahun dengan denda sebesar Rp50 juta subsider. Vonis itu juga memutuskan penggantian kerugian negara sebesar 166 juta dibebankan kepada rekanan, Yasin dan M Jaelani. Hakim menyebutkan dua orang tersebut yang mendapat keuntungan dari proyek pengadaan baju. Uang sejumlah Rp120 juta yang pernah dititipkan Rusydi diperintahkan untuk

dikembalikan lagi. Hakim banding beralasan terdakwa tidak patut dibebani uang pengganti. Rusydi terbukti tidak ikut menikmati uang hasil korupsi. Hakim memutus rekanan membayarkan uang pengganti kerugian negara. Yakni yakni Yasin dan Muhammad Jaelani. Uang proyek senilai Rp 692 juta masuk ke rekening dua rekanan petinggi PT Jaya Priangan tersebut. (why)

Pembentukan Tatib DPRD NTB Tersandera SE Mendagri Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada DPRD agar tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan menggunakan pembiayaan dari anggaran daerah sampai terbentuknya pimpinan Dewan definitif. Akibat SE Mendagri tersebut, sampai saat ini, DPRD Provinsi NTB belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh DPRD NTB dari terbitnya SE Mendagri tersebut yakni mandeknya proses pembahasan Tatib. Tatib yang sedang dibahas oleh pansus menjadi tersandra untuk ditetapkan, karena pansus tidak bisa berpergian ke luar daerah untuk mengkonsultasikan rancangan Tatib tersebut ke Mendagri. Sementara, untuk bisa ditetapkan, tatib tersebut wajib untuk dikonsultasikan terlebih dahulu. Menyikapi hal tersebut, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD NTB angkat bicara. Ketua fraksi Partai Gerindra, Nauvar F Farinduan yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/9) mengatakan bahwa, pihaknya telah mendapatkan laporan dari anggota fraksi yang ditugaskan dalam pansus. “Tatib ini menjadi status quo, karena belum bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Sedangkan untuk bisa ditetapkan, Tatib ini harus dikonsultasikan kemendagri menurut PP nomor 12 tahun 2018. Tapi persoalannya pimpinan sementara tidak diperbolehkan menerbitkan SPPD perjalanan dinas anggota, sedangkan konsultasi inikan butuh biaya perjalanan dinas,” katanya.

Farin khawatir, jika tatib tersebut tidak bisa ditetapkan, maka DPRD NTB belum bisa masuk untuk melaksanakan selanjutnya seperti pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Karena itu ia mendorong pimpinan sementara untuk mencari jalan ke luar atas kebuntuan tersebut. Ia menawarkan bahwa pimpinan harus berani berspeksulasi untuk mengambil kebijakan supaya Tatib tersebut bisa segera ditetapkan. “Kalau pengesahan tatib ini terbengkalai, bagaimana mau menyusun AKD. Karena itu dari kami menyarankan kepada pimpinan sementara agar memerintahkan Sekwan sebagai kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SPPD. Karena Sekwan memilliki tugas untuk memfasilitasi menunjang pelaksanaan tugas DPRD, dan itu diatur dalam PP 18 tahun 2016 Pasal 9 ayat 1,” jelasnya. Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar, Lalu Satriawandi sependapat dengan Ketua Fraksi Gerindra. Menurutnya SE tersebut tidak bisa menghalangi pansus tatib untuk melakukan konsultasi. Pasalnya kewajiban konsultasi tersebut diatur oleh peraturan yang lebih tinggi dari SE tersebut, yakni PP nomor 12 tahun 2018. Karena itu, ia juga mendorong pimpinan sementara untuk bisa menerbitkan SPPD konsultasi pansus. “Kalau merujuk payung hukum yang ada, maka PP itu lebih tigggi hirarkinya dari surat edaran. Karena itu harus berani ambil keputusan, kalaupun khawatir ada resiko, paling risiko yang akan paling fatal adalah mengembalikan,” tegas Satriawandi.

(Suara NTB/ndi)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka perampasan motor di Gunungsari, Lombok Barat digiring aparat Polres Mataram, Selasa (17/9).

Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa korupsi proyek jambanisasi Desa Bayan, Lombok Utara, Raden Wirahadi dan Raden Kertawala dihukum setara. Mereka masingmasing dijatuhi vonis penjara selama satu tahun. Selain itu, mereka juga dibebani mengganti sisa kerugian negara sebesar Rp72,97 juta. Vonis itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (17/9) kemarin. Dua terdakwa itu divonis dalam sidang terpisah. “Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Raden Wirahadi selama satu tahun,” ucap Agung yang didampingi dua hakim anggota, Abadi dan Fathurrauzi. Majelis hakim juga menjatuhkan vonis denda sebesar Rp50 juta yang apabila tidak dibayar maka wajib diganti kurungan satu bulan. Vonis yang sama juga dijatuhkan terhadap terdakwa Raden Kertawala. Titipan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp50 juta yang disetorkan dua terdakwa itu sebelumnya, diputuskan dirampas untuk negara. Atas penggantian itu, kerugian negara yang masih belum terbayar sebesar Rp72,97 juta. Majelis hakim memutuskan para terdakwa membayar secara tanggung renteng. Yakni masingmasing Rp36,48 juta. Total kerugian negaranya adalah sebesar Rp 152,93 juta. “Apabila tidak diganti maka harta benda dapat disita untuk dilelang. Dengan ketentuan tidak ada harta benda yang bisa disita maka terdakwa menggantinya dengan pidana kurungan selama satu bulan,” imbuh Agung. Masing-masing pihak, yakni jaksa

Nauvar F Farinduan Sementara itu, pimpinan sementara DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan pimpinan fraksi dan pansus untuk membahas jalan ke luar penetapan tatib tersebut. Karena itu pihaknya belum bisa menyampaikan sikap apapun sebelum rapat dilakukan. Dikonfirmasi terpisah, anggota pansus tatib, Akhdiansyah terkait dengan materi muatan tatib yang paling krusial, harus dikonsultasikan kemendagri. Ia menyampaikan salah satunya adalah memperkuat fungsi komisi dalam pembahasan anggaran. Pasalnya pada sebelumnya, komisikomisi tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran. “Ditatib itu kita perkuat lagi komisi, dalam pembahasan KUA-PPAS, OPD harus konsultasi ke komisi. Kemudian memperkuat peran anggota dalam menyerap aspirasi itu, reses kemarin hanya 6 hari, sekarang menjadi 8 hari, pertimbangannya luas wilayah, terutama kepulauan. Nah ini harus dikonsultasikan,” jelasnya. (ndi)

SUARA NTB

Rabu, 18 September 2019

Halaman 9

Kasus Pernikahan Dini Jadi Penyumbang Anak Putus Sekolah Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 32.355 remaja NTB yang tidak melanjutkan pendidikan menengah tingkat SMA/SMK dan SLB menjadi perhatian berbagai pihak. Terutama karena alasan tingginya jumlah tersebut adalah faktor kemiskinan dan pernikahan dini.

(Suara NTB/yon)

DERMAGA - Inilah dermaga Labuhan Haji, Lotim. Ke depan pelabuhan ini akan dijadikan lokasi penyeberangan dengan terlebih dahulu melengkapi segala persyaratan.

Dilintasi Kapal Besar

Dishub Sebut Dermaga Labuhan Haji Butuh Pemecah Gelombang Selong (Suara NTB) Keberadaan dermaga Labuhan Haji hingga saat ini belum dapat maksimal. Pasalnya, dermaga yang sudah memiliki kolam labuh ini masih dihadapkan pada derasnya ombak. Untuk itu, dermaga Labuhan Haji membutuhkan alat pemecah gelombang agar dapat dilintasi dan bersandarnya kapalkapal besar. Demikian disampaikan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lotim, Drs. M. Zaini kepada Suara NTB, Selasa (17/9). Dikatakannya bahwa Dishub Lotim bekerjasama dengan PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Kayangan sudah melakukan pembersihan lingkungan dermaga-dermaga di empat titik, yakni Labuhan Haji, Kayangan, Telong-Elong dan Tanjung Luar. Ke depan akan kerjasama dalam perlintasan transportasi laut dengan memanfaatkan keberadaan dermaga yang ada. Sehingga dari kerjasama itu diharapkan dapat melayani masyarakat dalam menempuh perjalanan ke Pulau Sumbawa maupun ke daerah lainnya. Terlebih dahulu, kata dia, yang akan dibena-

hi dermaga Labuhan Haji. Di mana tahun 2020 dilakukan rehab dermaga Labuhan Haji pada sejumlah fasilitas pendukung, terutama dengan membuat pemecah gelombang. “Persyaratan untuk bisa kapalkapal besar dapat bersandar akan kita penuhi. Selama ini yang menjadi persoalan masih derasnya gelombang. Sedangkan untuk kedalaman sudah memenuhi standar,” ujarnya. Disebutkannya konektivitas antara Labuhan Haji dengan Labu Lalar, Benete maupun Pototano memiliki potensi yang cukup besar. Terlebih jarak tempuh lebih dekat yakni sekitar 35 menit. Sehingga apabila dermaga Labuhan Haji layak untuk dilintasi kapal-kapal besar, barulah dilakukan peralihan jalur darat ke jalur laut antara penyeberangan di dermaga Labuhan Haji dan di Pelabuhan Kayangan. Sebelumnya, PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan terus mencoba melebarkan sayapnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di mana, saat ini pihak ASDP sudah dimelakukan survey awal untuk membuka rute atau lintasan pelayaran baru

khususnya di wilayah selatan. General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Muhammad Yasin, mengaku, wilayah selatan cukup potensial untuk dibuka dan dikembangkannya rute pelayaran baru untuk kapal Ferry di wilayah selatan. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk mengurangi padatnya jalur darat. Adapun wacana untuk dijadikan rute pelayaran kapal Ferry di wilayah selayan ini, mulai dari Pelabuhan Lembar ke Praya, kemudian Praya ke Labuhan Haji atau Telong-Elong kemudian menuju KSB apakah ke Labulalar atau Benete. “Sehingga masyarakat yang ingin ke KSB bisa melalui Labuhan Haji atau Telong-Elong, Praya dan Mataram,”terangnya. Adanya penyeberangan laut ini, lanjutnya, paling tidak kendaraankendaraan barang maupun truk tidak lagi menggunakan jalur tengah, sehingga kondisi itu dapat mengurangi kepadatan jalan tengah seperti saat ini. Terlebih ke depan volume kendaraan akan terus mengalami peningkatan yang tidak diiringin percepatan di dalam peningkatan akses jalan. (yon)

”PAKET” Model Baru Pelatihan Disperindag

Kemenperin RI Dukung Produk Gula Aren Lobar Jadi Komoditas Ekspor

(Suara NTB/ist)

DAMPINGI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kadis Perindag bersama Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Endang Suwartini.

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Kepala Disperindag Lobar Agus Gunawan saat sambutan di hadapan Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Endang Suwartini dan peserta bimtek.

(Suara NTB/ist)

LIHAT - Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Endang Suwartini didampingi Kadis Perindag Agus Gunawan melihat salah satu karya IKMTTG untuk mendukung modernisasi produksi gula aren di NTB. Giri Menang (Suara NTB) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI terus mengintervensi hulu hilir produksi gula aren di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Diorientasikan gula aren ini akan menjadi komoditas ekspor. Potensi bahan baku gula aren di Lobar melimpah. Sayangnya tidak seluruh air aren ini diproduksi menjadi gula. Ada juga yang difermentasi menjadi minuman tradisional. Kemenperin hadir untuk menggeser cara produksi yang lebih modern. Sementara upaya untuk lebih memaksimalkan pengelolaan potensi gula aren ini, pihak Pemda Lobar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menerapkan model pelatihan baru yang dinamakan “PAKET” atau Pusat Pelatihan, Keterampilan dan Kewirausaahaan Terpadu. Salah satu dukungan Kemen-

perin terhadap Lobar dalam pengembangan gula aren ini dengan diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Diversifikasi Produk Industri Kecil menangah (IKM) Permesinan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi para pelaku IKM di NTB di Jayakarta Hotel, Selasa (17/9). Sebelum bimtek, Direktur Industri Kecil Menengah (IKM), Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Kemenperin, Endang Suwartini diterima oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di ruang kerjanya. Bupati berharap dengan adanya pembuatan mesin oleh IKM Permesinan Lobar akan menambah kapasitas produksi untuk orientasi ekspor ke depan. Sementara Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut, Endang Suwartini menegaskan, bimtek ini diikuti 12 IKM permesinan. Mereka dilatih untuk memproduksi mesin-mesin produksi gula merah yang lebih modern dari hulu ke hilir

yang lebih murah dan efisien, sehingga perlu didukung mesin/peralatan pengolah gula aren. Endang menjelaskan, kegiatan bimtek yang berlangsung selama 5 hari tersebut memperkuat materi mengenai pembuatan mesin kristalisator gula semut. Ia sangat mendukung bimtek dengan Program PAKET yang dilaksanakan oleh Disperindag Lobar sebagai model pelatihan untuk meningkatkan kemandirian IKM di Lobar. Ia berharap dengan Program Pelatihan PAKET dapat menciptakan wirausahawan baru yang mandiri. Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar, Agus Gunawan menyebut untuk memanfaatkan potensi gula aren di Lobar, Kemenperin telah memfasilitasi pembentukan dua UPT, yakni di Langko dan di Kekait. Menurut dia, beberapa kecamatan di Lobar seperti, Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Batu Layar tersedia ribuan gula aren. Dari potensi ini, air nira yang tidak diolah selama 24 jam akan menjadi minuman tradisional yang membahayakan. “Potensi itulah yang diolah, agar menjadi berkah. Melalui diversifikasi pangan dan mesin ini,” ujarnya. Dalam lima tahun terakhir, gula merah di ekspor ke Korea dan Jepang. Namun belum besar. Dengan adanya dua UPT dimaksud, ke depan pangsa pasarnya ekspor. UPT ini fungsinya edukasi, produksi, pemasaran, dan pengemasan, terutama dari hulu ke hilir. Lebih jauh kata dia, untuk memaksimalkan pengelolaan gula aren ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk akselerasi atau percepatan pengembangan IKM berbasis produk lokal. Salah satunya kata dia produk pangan lokal. “Saya buat namanya model baru” PAKET”. Paket ini kepanjangan dari pelatihan, keterampilan dan kewirausaahaan terpadu, “jelas dia. Model “PAKET” yang dilakukan ini kata dia output-nya ada tiga yakni, peningkatan SDM IKM, peningkatan keterampilan IKM dan peningkatan kualitas produk. “PAKET” ini kata dia model baru pelatihan baru yang diterapkannya ke depan. Sejauh ini pihaknya sudah menerapkan PAKET ini pada kegiatan pelatihan kepada para pelaku IKM melibatkan para pihak terkait, seperti unsur perbankan. (her/*)

Kabid PPKB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Baiq Ayu Juita Mayasari, SE., mengaku, kondisi tersebut terutama terjadi di desadesa di NTB. Terlebih untuk kasus pernikahan dini yang seringkali terjadi karena benturan budaya. “Budaya merarik (menikah usia anak) Itu masih ada di desa-desa. Kalau anaknya pulang ngapel lewat jam segini, langsung dinikahkan,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (17/9). Untuk itu pihaknya tengah berusaha memberikan sosialisasi kepada orang tua serta tokoh-tokoh masyarakat agar tidak cepat mengambil keputusan untuk menikahkan anak atau remaja yang masih dalam usia sekolah. Menurut Ayu – sapaan akrabnya, sampai saat ini kasus pernikahan dini dan kemiskinan merupakan satu masalah yang berkesinambungan. “Kami ada temukan juga orang tua yang memang sengaja menikahkan anaknya. Maksud orang tuanya untuk mengurangi beban ekonomi, tapi tidak (dengan

cara) begitu juga,” ujarnya. Sampai saat ini seluruh anak atau remaja yang terpaksa menikah saat usia sekolah diakui Ayu susah melanjutkan proses belajarnya di sekolah negeri. Walaupun tidak ada aturan resmi yang melarang hal tersebut, namun beban sosial seringkali menjadi alasan. Beberapa solusi yang ditawarkan oleh DP3AP2KB adalah dengan menunda kehamilan bagi anak yang tetap ingin sekolah namun telanjur menikah. “Tapi tekanan emosinya besar. Jadi dari anaknya sendiri jarang ada yang mau,” ujar Ayu. Selain itu, diberikan juga kesempatan melanjutkan sekolah di beberapa rekanan dari DP3AP2KB yang bersedia menerima siswa walaupun telah menikah atau hamil. Senada dengan itu Pengurus LPA NTB Divisi Fundraising, Warniati, menerangkan angka pernikahan usia anak di NTB memang cukup besar. Dicontohkannya seperti yang terjadi di Lombok Utara di mana untuk tahun 2019 jumlah tersebut mencapai 780 orang. “Itu semuanya terpaksa putus sekolah,” ujarnya, Selasa (17/9) di Mataram.

Salah satu alasan utama para anak dan remaja tersebut tidak melanjutkan sekolah, ujarnya, adalah tekanan psikologis. “Pada saat mereka terpaksa menikah, itu akhirnya mereka putus sekolah,” tegasnya. Untuk itu pembenahan diakui Warniati memang perlu dilakukan. Terutama pemberian pemahaman tentang bahaya pernikahan usia anak kepada para orangtua serta tokoh masyarakat sekitar. Menurutnya, sebagian besar kasus pernikahan usia anak dikarenakan paksaan dari lingkungan sekitar yang mewajibkan pernikahan jika terjadi pelanggaran beberapa hal yang dinilai masih bisa dimusyawarahkan. Sebelumnya ada 32.355 anak NTB yang tidak mengenyam pendidikan menengah pada tahun 2018. yaitu tingkat SMA 98.354 orang, MA 66.799 orang, SMK 66.509 orang, Paket C 3.381 orang dan SMALB 254 orang. Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB yang di-upload di website NTB Satu Data, terlihat angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah untuk masing-masing kabupaten/kota di NTB. Lombok Barat sebesar 80,18 persen, Lombok Tengah 85,79 persen, Lombok Timur 89.09 persen, Sumbawa 86,74 persen. Kemudian Dompu 88,91 persen, Bima 93,70 persen, Sumbawa Barat 93,31 persen, Lombok Utara 79,42 persen, Kota Mataram 96,21 persen dan Kota Bima 91,55 persen. (bay)

Pengadaan Sarana Operasional Kebersihan

Pejabat LH Diklarifikasi APH

Mataram (Suara NTB) – Aparat penegak hukum tengah mendalami pengadaan sarana – prasarana operasional pengangkutan sampah tahun 2018 di Kota Mataram. Satu per satu pejabat di Dinas Lingkungan Hidup (LH) telah diklarifikasi oleh penyidik. Data yang dihimpun Suara NTB, penyidik fokus menelisik pemeliharaan sarana baik itu mobil, kontainer, bahan bakar minyak dan ban. Untuk pengadaan ban di tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup melakukan tender dengan pagu Rp 821,6 juta. Pengadaan ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram. Itemnya adalah pengadaan ban pick up panther, pick up kijang, dump truk, amrol, mobil tanki dan pengadaan ban depan dan belakang

motor sampah. Rekanan yang memenangkan pengadaan tersebut adalah CV. Kana Surya Perkasa asal Semarang, Jawa Tengah dengan nilai kontrak Rp723.855.000. Fokus penyelidikan aparat penegak hukum adalah indikasi permainan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah serta dugaan fee yang mengalir dari ke Dinas LH dalam pengadaan ban tersebut. Pengumpulan data maupun bahan keterangan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan, Yulianti telah diminta keterangan oleh penyidik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi dikonfirmasi, Selasa (17/9) membenarkannya ada pemanggilan oleh aparat penegak hukum terkait pengadaan sarana – prasarana di instansinya. Pihaknya telah mem-

berikan keterangan maupun dokumen ke penyidik. “Kan sudah kita klarifikasi,” jawabnya singkat. Mantan Camat Selaparang ini juga membenarkan bahwa stafnya telah diklarifikasi. Kapasitasnya sebagai pejabat yang membidangi pengadaan sarana di LH. Persoalan tender pengadaan ban dengan nilai Rp821,6 juta lebih, Irwan meminta agar menanyakan ke Bagian Layanan dan Pengadaan Setda Kota Mataram. Karena, lelang pengadaan ban tersebut sepenuhnya jadi kewenangan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram. Dugaan fee yang mengalir ke Dinas LH dari pengadaan ban yang kini tengah fokus ditelisik oleh APH dibantah oleh Irwan. “Ndak ada itu,” cetusnya. (cem)

Jaksa Periksa Saksi Mantan TKI di Babussalam Alsintan Sumbawa

Diduga Depresi

Gantung Diri

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Dusun Peturunan Puntik Desa Babbussalam Kecamatan Gerung digegerkan dengan penemuan mayat tergantung di pohon rambutan dengan kondisi leher terikat kawat. Mayat yang diketahui bernama Marzuki (34) warga setempat diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Diduga pria yang pernah menjadi TKI ini mengalami depresi akibat hubungan asmara. Korban pun pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa, sebelum akhirnya nekat bunuh diri, Selasa (17/9). Jenazah korban pun langsung dimakamkan hari itu juga. Kepala Desa Babussalam, M. Zaini yang dikonfirmasi terkait kejadian ini menjelaskan, sebelum kejadian itu, (Suara NTB/her) korban keluar rumah, EVAKUASI - Warga Desa BabusSelasa sekitar pukul salam Kecamatan Gerung yang 02.00 dini hari, sehingga ditemukan tewas gantung diri pihak keluarga berupaya dievakuasi oleh aparat dan warga. mencari korban keluar rumah. “Ditemukanlah korban dalam keadaan sudah tergantung di lokasi sebelah ada kebun. Warga menemukan itu sekitar pukul 08.00 pagi,” kata Ketua AKAD Lobar ini. Mayat korban menggantung di pohon rambutan dengan kondisi leher terikat menggunakan kawat. Jarak dari kaki korban yang menggantung dengan tanah sekitar satu meter lebih. ”Mungkin korban naik di pohon rambutan itu, kemudian ikat lehernya langsung terjun,”jelas dia. Dugaan sementara kata dia, dari hasil visum sementara yang dilakukan pihak puskesmas dugaannya tidak ditemukan indikasi tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Ia pun mencoba menanyakan ke pihak keluarga apakah ada dendam dengan orang lain, tapi dari hasil penjelasan keluarga tidak ada. Pihaknya sudah merapatkan dengan pihak keluarga untuk membahas otopsi jenazah korban, namun dari keluarga tidak bersedia diotopsi, karena mereka merelakan kematian korban. Selanjutnya jenazah korban pun dimakamkan langsung hari itu juga. Sementara itu, Kapolsek Gerung Iptu Sarifudin Zohri membenarkan adanya kejadian warga yang ditemukan dalam kondisi menggantung di pohon. Terkait dugaan kematian korban, tengah ditangani Polres Lobar. Pihaknya belum berani memastikan penyebab kematian korban, apakah murni gantung diri atau ada indikasi lain. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim polres yang turun melakukan identifikasi di lokasi. “Kami tunggu hasil identifikasi tim polres, sebab kami tidak berani menyimpulkan apakah itu bunuh diri murni atau ada penyebab lain,”jelas dia. (her)

Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB mulai memanggil saksi saksi dalam kasus dugaan penyimpangan alsintan Sumbawa. Pemeriksaan berlangsung Selasa (17/9) untuk dua saksi penerima bantuan. Pantauan saksi yang diperiksa Ketua Kelompok asal Moyo Utara. Saksi diperiksa pukul 10.00 Wita selama satu jam. Ketua kelompok yang enggan menyebut namanya itu mengaku ditanya seputar bantuan combine harvester atau alat panen padi yang diterima sesuai SK. Sesuai SK Kementerian Pertanian, nama kelompok tani asal Moyo Utara in tercantum sebagai penerima. Namun belakangan dialihkan ke kelompok lain. Pemeriksaan berlangsung di ruang Intelijen Kejati NTB oleh salah seorang penyidik. Dua saksi ketua kelompok lainnya berhalangan hadir. Menurut rencana, pemeriksaan berikutnya saksi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, sebagai pihak yang memfasilitasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Pelapor kasus ini, Lembaga Bantuan Hukum Sumbawa. Sebelumnya melampirkan surat dari Direktorat Jendral (Dirjen) Ketahanan Pangan dan Pemasaran Hasil Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. Dalam lampiran surat itu, Dirjen memberikan bantuan kepada tiga kelompok tani berupa Combine Harvester untuk tiga kelompok. Alat pertanian bernilai miliaran rupiah itu diberikan kepada tiga kelompok di antaranya Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) Sabeta, UPJA Lestari dan UPJA Saling Santuret. Pengakuan ketua kelompok, bahwa bantuan alsintan Combine Harvester Besar tersebut belum diterima, diduga pihak Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dialihkan ke tempat lain. Akibat pengalihan bantuan itu, menurut pelapor Kusnaini, kelompok petani penerima merasa dirugikan. Laporan sudah dikirim tanggal 1 Agustus lalu ke Kejati NTB. Ia meminta Kejaksaan memanggil Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dan ketua kelompok penerima bantuan sesuai SK terlampir. “Kami juga meminta Kejaksaan untuk menelusuri dugaan jual beli alsintan tersebut di Kabupaten Sumbawa,” saran Kusnaini. Dalam kasus ini kelompok penerima bantuan merasa dirugikan, namun ragu melapor. Namun ada harapan kelompok tersebut agar bantuan yang diterima sesuai dengan SK dari Dirjen. Untuk itu, pihaknya mendorong Kejaksaan Tinggi NTB bertindak, sebab dianggap bisa mengakses penyelidikan hingga ke pusat dan tingkat kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Sumbawa. Ditegaskannya, persoalan ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada Sumbawa. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH., memastikan pemeriksaan itu hanya untuk pendalaman awal keterangan saksi-saksi dalam rangka puldata dan pulbaket. (ars)

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Jabatan Kepsek Kosong Dikhawatirkan Ganggu Perkembangan Sekolah Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 24 jabatan kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK di NTB masih kosong dan sementara waktu jabatan tersebut diisi oleh pelaksana tugas kepala sekolah. Namun jabatan kepala sekolah yang masih kosong dengan jangka waktu lama dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan sekolah. Terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis oleh kepala sekolah. Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Drs. Sahnan, M.Pd., ditemui di Mataram, Selasa (17/9) mengatakan, jabatan kepala sekolah yang kosong tidak ter-

lalu baik jika terlalu lama. Karena pelaksana tugas kepala sekolah tidak bisa mengambil kebijakan dan keputusan sekuat kepala sekolah definitif. “Untuk itu kami berharap segera jabatan yang belum

definitif supaya didefinitifkan segera,” katanya. Dengan segera ditetapkannya kepala sekolah definitif, program dan kegiatan sekolah terutama pembangunan kegiatan pembelajaran bisa leb-

ih pasti. Selain itu, kata Sahnan, pergerakan yang dilakukan oleh kepala sekolah bisa lebih cepat jika dipimpin oleh kepala sekolah definitf. “Harus segera (ditetapkan). Karena dampaknya pelaksana tugas kepala sekolah dari sisi legalitas kan tentu dia tidak bisa membuat keputusan yang sangat strategis, definitif pasti lebih bagus dan lebih kuat legalitasnya,” ujar Sahnan. Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas

Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengatakan, sampai saat ini masih dalam proses dan belum bisa menjawab waktu pasti pengisian kepala sekolah tersebut. Aidy mengatakan, beragam alasan yang menyebabkan sejumlah jabatan kepala SMA/SMK itu masih kosong. Menurutnya, antara lain karena pejabat kepsek sebelumnya pensiun, atau meninggal dunia. Selain itu juga ada pejabat kepsek yang mengundurkan diri.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., sebelumnya juga mengatakan, pihaknya akan segera mengisi pejabat kepsek definitif. Namun, masih belum bisa mengungkapkan tanggal pasti pengisian jabatan kepsek tersebut. (ron)

Sahnan (Suara NTB/dok)

Apresiasi Pengembangan Sektor Pendidikan

Minhajul Ngabidin (Suara NTB/dys)

(Suara NTB/dys)

PKKMB Ummat

PKKMB - 1500 mahasiswa baru Ummat mengikuti PKKMB. Pada PKKMB ini, rektor melarang para senior melakukan tindakan yang mengarah pada perpeloncoan.

Rektor Hindari Cara Perpeloncoan Mataram (Suara NTB) Masa Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) sedang berlangsung. Mengusung konsep outdoor dan indoor, pelaksanaan PKKMB diatensi agar tidak jadi ajang perpeloncoan para senior mahasiswa. Rektor Ummat Dr. H. Arsyad Gani menegaskan mahasiswa senior tidak boleh melakukan upaya-upaya yang mengarah pada munculnya cara-cara perpeloncoan. Dicontohkannya, bahwa muncul infor-

masi yang meminta agar para mahasiswa baru membawa barang-barang yang sulit dicari. “Saya agak keras pada anakanak bahkan banyak mahasiswa saya yang melakukan itu dengan menyuruh mahasiswa baru membawa hal-hal yang sulit didapat saya larang semua,” katanya, kemarin. Hal demikian menurutnya, tidak boleh terjadi, sehingga dapat mempersulit mahasiswa. Untuk itu dia meminta panitia yang juga terdiri dari para mahasiswa senior tidak melakukan hal demikian. “Jadi tidak boleh lagi ma-

hasiswa senior atau panitia membebani pada mahasiswa baru atau membawa alatalat,” jelasnya. Lebih jauh dikatakan bahwa tidak jadi masalah sebenarnya mahasiswa baru diminta membawa sesuatu, asalkan bang-barang yang diminta tersebut mudah diperoleh. “Tidak usah jauh-jauh senior suruh bawa telur puyuh, ringan tapi sulit dicari. 1500 mahasiswa belum tentu seluruh mahasiswa dapat telur puyuh contohnya seperti itu. Cukup mereka bawa satu roti dan satu botol air,” sambungnya.

SMAN 8 Mataram Persiapkan Siswa Murid SDN 33 Mataram Raih Hadapi Soal HOTS Juara 1 Senam Artistik Putra Mataram (Suara NTB) – SMAN 8 Mataram ingin meningkatan nilai siswa pada Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US). Salah satu cara yang dilakukan dengan mempersiapkan siswa untuk menghadapi soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Cara yang dilakukan dengan mengadakan workshop pembuatan soal dan penilaian HOTS, pada Selasa (17/9). Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., Selasa (17/9) mengatakan, workshop yang dilakukan tersebut sebagai upaya meningkatkan nilai UN dan US. Workshop pembuatan soal dan penilaian HOTS juga untuk mempersiapkan siswa menghadapi uji coba atau try out berbasis komputer. “Sebagai upaya peningkatan nilai UN dan US,” ujarnya. Selain itu, SMAN 8 Mataram menjadwalkan pengayaan bagi siswa kelas XII lebih awal yaitu pada bulan Oktober. Uji coba atau try out Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) juga akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2019 ini. Suprapti mengatakan, pihaknya sudah memprogramkan untuk lebih awal melaksanakan try out UNBK. Pengayaan bagi siswa kelas XII juga akan dilaksanakan lebih awal. “Pada bulan Oktober ini kami akan mulai melaksanakan pengayaan bagi siswa kelas XII,” ujarnya. Suprapti menjelaskan, pihaknya juga sudah membiasakan proses pembelajaran dengan berbasis dalam jaringan (daring) atau online atau berbasis komputer. Pada pembelajaran sehari-hari guru juga secara langsung melaksanakan pembelajaran secara online. Di bulan September mendatang akan dilaksanakan ulangan harian secara online. Selain menguji kompetensi dasar yang telah disampaikan oleh guru masing-masing, ulangan harian secara online juga untuk membiasakan siswa mengerjakan soal berbasis online. Suprapti menekankan, pihaknya melaksanakan pengayaan dan try out secara langsung untuk mempersiapkan siswa lebih awal menghadapi UNBK. Karena jika berkaca pada hasil rata-rata UNBK SMA di NTB tahun 2019 relatif rendah. Oleh karena itu, Suprapti menargetkan peningkatkan nilai UNBK para siswa. Sementara itu, terkait sarana dan prasarana pendukung UNBK, Suprapti mengatkan masih sangat kurang. Pihaknya sedang mengupayakan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada UNBK yang lalu, SMAN 8 Mataram melengkapi kebutuhan sarana dengan cara meminjam laptop milik siswa. (ron)

Mataram (Suara NTB) Murid SDN 33 Mataram kembali meraih prestasi membanggakan dalam bidang olahraga. Kali ini giliran Fikri Al Hidayat yang berhasil memperoleh Juara 1 Senam Artistik Putra tingkat Kota Mataram pada kejuaraan Senam Tingkat Pelajar dalam rangka HUT Kota Mataram ke-26 yang berlangsung di gedung Gelanggang Pemuda Mataram tanggal 16 September 2019. Kejuaraan ini diikuti perwakilan pelajar putra-putri seKota Mataram. Hal itu tentu

menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SDN 33 Mataram, karena mampu tampil menjadi yang terbaik hingga memperoleh Juara 1. Kepala SDN 33 Mataram Ratna Komalasari, S.Pd., secara khusus memberikan hadiah beruapa amplop dan ucapan selamat kepada Fikri Al Hidayat di hadapan teman-temannya di SDN 33 Mataram. “Ini merupakan kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi kami, menyaksikan anakanak mengukir prestasi yang gemilang dalam bidang olahraga” ungkapnya Selasa pagi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jum’ah, S.Pd., selaku pembina Atlet SDN 33 Mataram. Dia sangat bangga peserta didiknya mampu mengharumkan nama sekolah. “Alhamdulillah ananda Fikri mendapatkan Juara 1 setelah melalui latihan rutin yang tetap dilaksanakan di sekolah, saat tampil dia tidak menemukan kendala yang berarti, semoga ke depannya prestasi ini bisa tetap dipertahankan, ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus menjadi motivasi bagi bagi siswa-siswi yang lain,” ujarnya. (dys)

PENGHARGAAN - Pemberian penghargaan pada Fikri Al Hidayat oleh kepala sekolah di hadapan murid-murid SDN 33 Mataram, Selasa (17/9). (Suara NTB/ist)

Sehingga dengan demikian mahasiswa baru tidak takut masuk kampus, melainkan selalu senang dan bergairah masuk kampus. Untuk itu dia meminta semua civitas kampus agar senantiasa menciptakan suasana menyenangkan bagi mahasiswa. “Oke perkenalan kampus penting dalam rangka membina sekaligus mendidik karakter mereka, bagaimana anggap itu sebagai latihan bagi mahasiswa baru. Tapi jangan sampai mereka dibuat tidak suka dengan kampus. Ciptakanlah bagaimana mereka bergembi-

ra datang ke kampus itu yang harus kita ciptakan. Bagaimana mereka masuk kampus itu menggembirakan menyenangkan gitu lo,” paparnya. Selain mendatangkan pemateri luar, kampus juga mendatangkan dosen internal untuk mengisi materi di dalam kelas. Sebelumnya mereka di bagi dalam beberapa kelas dan diberi pembekalan agar bagaimana mereka masuk kampus menyenangkan. “Saya berharap mengubah pola-pola yang tidak bagus,” ujar mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB ini. (dys)

Anggaran untuk Madrasah Minim

PKB KLU Dorong Perda Inisiatif Tanjung (Suara NTB) Sekretaris DPC PKB Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ada Malik, SIP., mendorong dilakukannya perbaikan pola penganggaran untuk sekolahsekolah swasta, khususnya madrasah. Sekolah yang banyak berdiri secara swadaya ini, banyak yang tidak mendapat porsi setimpal dalam penganggaran oleh pemerintah. “Kita tentu prihatin banyak madrasah di mana adikadik kita belajar, tetapi dukungan anggaran baik fisik dan Ada Malik prasarana pendukung tidak memadai. Secara otomatis mereka akan sulit maju dan bersaing,” katanya, akhir pekan kemarin. Ada Malik yang juga anggota DPRD KLU ini menyuarakan, agar keberpihakan anggaran untuk sektor pendidikan tidak hanya menaungi sekolah di bawah binaan dinas. Tetapi, sekolahsekolah di bawah Kemenag juga harus mendapat porsi yang sama. Terhadap regulasi bahwa madrasah berada di bawah Kemenag, menurut dia, harus ditinjau kembali. Pasalnya, selama ini banyak madrasah di KLU yang tidak diperhatikan dengan baik, bahkan madrasah-madrasah itu kesulitan untuk berkembang. “Kita harus pastikan semua lembaga pendidikan harus mendapat perhatian yang sama. Apalagi roh berdirinya madrasah adalah bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Saya usulkan ke depan harus dibuat Raperda Inisiatif sebagai jaminan anggaran untuk madrasah,” tegasnya. Usulan ini tidak saja diajukan oleh Fraksi PKB KLU saja. Ia mengingat, PKB secara nasional akan mengupayakan hal serupa. Sejalan dengan itu, PKB juga didukung oleh komitmen pemerintah pusat melalui Wakil Presiden bahwa madrasah, pondok pesantren harus mulai mendapat perhatian yang sama dalam hal sarana dan prasarana. Sejalan dengan pemikiran itu, pihaknya di DPRD nantinya akan berjuang agar pengalokasian anggaran madrasah jelas. Sebab dengan pola selama ini, ia khawatir eksistensi sekolah madrasah akan terancam. Tidak saja kuantitasnya yang berkurang, tetapi kualitasnya dalam mencetak anak bangsa akan menurun. “Saya ingat, Pak Wapres saat penutupan Muktamar di Bali beberapa waktu lalu mengatakan akan memperjuangkan adanya APBN untuk madrasah dan pondok pesantren. Maka, kami di PKB Cabang KLU sangat mendukung hal itu,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

TIDAK terasa, kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., (Zul-Rohmi) akan genap satu tahun. Berbagai capaian telah diwujudkan pasangan duo doktor ini. Di sektor pendidikan, meski banyak koreksi di sana-sini, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB mengapresiasi apa yang telah dilakukan pasangan ini memajukan sektor pendidikan di NTB. Mantan Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, SPd., MSi., sesaat setelah serah terima jabatan dengan Kepala LPMP yang baru Mohammad Masturi, mengapresiasi upaya membangun sektor pendidikan yang telah dilakukan Zul-Rohmi. Salah satu yang patut diapresiasi kata Minhajul ialah program pengiriman beasiswa ke luar negeri. Program ini merupakan program prestisius sebagai dasar mengembangkan kualitas pendidikan di NTB. “Pak gubernur cukup konsen mengembangkan SDM melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa ke luar negeri,” kata Minhajul yang kini akan menjabat sebagai Kepala LPMP Yogyakarta. Sementara terhadap pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), dia melihat upaya peningkatan mutu pemerintah saat ini sudah bagus. Namun demikian, apa yang sudah dilakukan tersebut perlu ditingkatkan secara terus menerus. Hal lain menurutnya yang perlu ditingkatkan juga ialah penguatan implementasi penjaminan mutu pendidikan melalui pemetaan mutu yang sudah dilakukan berbagai pihak. Hal itu harus dimanfaatkan pemerintah daerah. Hal lainnya ialah pemerintah harus melakukan perancangan mutu pendidikan. “Selain itu harus di-support betul bagi sekolah-sekolah karena anggaran pendidikan terbesar masuk ke transfer daerah,” ujarnya. Kemudian yang lainnya ialah seiring dengan kelanjutan desentralisasi pendidikan, maka peran terbesar kemajuan pendidikan itu berada di tangan pemerintah daerah. Ketiga dengan penerapan zonasi yang sudah mulai dan dilanjutkan ke depan peran pemerintah daerah akan semakin tinggi “Yang pasti kemajuan – kemajuan itu tampak dan perlu ditingkatkan lagi yang penting lagi guru honorer diperhatikan, guru yang belum dapat SK di SK kan,” pesan Minhajul yang memimpin LPMP NTB selama 1 tahun 8 bulan. (dys)

Rabu, 18 September 2019

Perbaikan Dermaga Labuhan Lalar Mulai Dikerjakan Taliwang (Suara NTB) Perbaikan jembatan sandar dermaga Labuhan Lalar saat ini mulai dikerjakan. Pembangunannya ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui sistem swakelola. Kepala UPTD Dermaga Labuhan Lalar, M. Amin menjelaskan, perbaikan jembatan sandar dermaga yang selama ini digunakan sebagai lokasi berlabuh kapal pengangkut batubara PLTU Tambora - Kertasari itu ditargetkan selesai akhir Oktober mendatang. “Targetnya satu bulan ke depan selesai,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (17/9). Perbaikan utama jembatan sandar dermaga pada bagian kaki-kakinya. Sebelumnya kaki-kaki jembatan dermaga mengalami kerusakan cukup parah bahkan hingga strukturnya yang disebabkan hantaman badan kapal saat berlabuh. Termasuk juga digerus hantaman ombak saat terjadi cuaca buruk di sekitar perairan pelabuhan. Amin memaparkan, untuk memperbaiki kaki-kaki jembatan sandar dermaga, Dinas PUPRPP melakukan penguatan dengan cara mengurug bagian bawah jembatan. Menguatkan struktur beton sekaligus melengkapi beberapa bagian dermaga yang sebelumnya turut mengalami kerusakan. “Di bawah jembatan di tambah dengan cara diurug. Jadi tidak lagi sekedar mengandalkan tiang-tiang yang ada sebelumnya,” urainya. Dengan cara itu, Amin meyakini badan jembatan sandar dermaga Labuhan Lalar khususnya yang dimanfaatkan untuk aktivitas bongkar batubara PLTU Kertasari semakin kokoh. “Kami yakin bisa kuat karena tiang-tiang penyangga jembatan sudah ada yang melindungi,” klaimnya. Ia mengaku, perbaikan sandar dermaga Labuhan Lalar harus dipercepat. Mengingat PLTU Kertasari saat ini sudah membutuhkan batubara secara terus menerus untuk mendukung produksi listriknya. “Target kami paling lambat November pengangkutan batubara PLTU (Kertasari) sudah bisa lewat Labu Lalar lagi,” janji Amin. Selanjutnya ia menyampaikan, untuk keamaman kegiatan bongkar batubara di dermaga Labuhan Lalar pihaknya sebelumnya telah melengkapi beberapa fasilitas. Salah satunya jaring pengaman debu batubara untuke mengindari paparannya sampai ke pemukiman warga. “Sudah kita pasang jaring pengaman debu. Itu salah satu kesepakatan kita dengan warga desa Labuhan Lalar yang sebelumnya sempat protes,” tukasnya. (bug)

SUARA NTB

Halaman 11

Iswandi Masih Berpeluang Perkuat Tim PON

Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Iswandi belakangan ini disoroti karena prestasinya menurun. Namun, pelari tercepat di PON XX 2012 terus bangkit dan berkesempatan memperkuat tim atletik NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2020. Informasi yang diterima Suara NTB, Iswandi akan memperkuat tim estafet 4x100 meter putra NTB yang akan berlaga di PON di Papua 2020. Keikutsertaan Iswandi memperkuat tim estafet atletik NTB sudah pasti karena memang tim estafet 4x100 meter telah meraih tiket mengikuti PON 2020. “Tim estafet 4x100 meter NTB sudah lolos PON Papua 2020. Iswandi juga masuk dalam tim estafet 4x100 meter NTB. Makanya dia tetap latihan,” ucap Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar yang ditemui Suara NTB di sela-sela melatih atlet di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (17/9). Iswandi yang ditemui usai latihan mengakui bila prestasinya sempat menurun di beber-

apa event nasional. Menurunnya atlet asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu prestasinya menurun dikarenakan cidera yang berkepanjangan. “Usai ikut PON di Jawa Barat, saya mengalami cidera ringan. Saya terkena hamstring makanya ndak bisa latihan maksimal,” ucapnya. Cidera hamstring memang seringkali dialami oleh atlet atletik, tidak hanya Iswandi, namun atlet atletik NTB lainnya seperti Sudirman Hadi, Abdul Razak pernah mengalami hal itu. Namun demikian cidera yang dialami Sudirman Hadi dan Razak sudah membaik. Iswandi mengaku mengalami hamstring usai ikut PON 2016, Iswandi sempat istirahat latihan selama setahun akibat cidera itu. Namun saat

(Suara NTB/fan)

DI LINTASAN - Atlet atletik NTB, Iswandi (depan) menjalani latihan di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (17/9). ini Iswandi sudah mulai latihan lagi. “Saya mulai fokus latihan lagi sejak 2018, tahun 2017 saya istirahat latihan karena hamstring,” akunya. Akibat cidera yang berkepanjangan, Iswandi mengaku belum

bisa tampil maksimal di nomor 100 meter. Namun demikian dia akan terus berlatih maksimal untuk mengembalikan performa terbaiknya. “Saya berharap bisa berlari seperti dulu. Catatan waktu

terbaik saya, 10.42 detik. Mudah-mudahan dengan persiapan selama setahun ini saya bisa tampil maksimal di PON, paling tidak bisa membawa tim estafet juara,” harapnya. (fan)

Pilkada 2020, Dahlan Belum Tentukan Sikap Bima (Suara NTB) Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, belum menentukan sikap apakah akan maju sebagai Calon Bupati Bima atau masih tetap berpasangan dengan, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam Pilkada Kabupaten Bima tahu 2020 mendatang. Sementara pada sisi lain, Wakil Bupati aktif saat ini dikabarkan telah menjadi Ketua pada salah satu partai politik. Pada Pilkada 2020, ia diisukan akan berpasangan dengan Murni Suciyanti, politisi PAN. Menjawab hal itu, Dahlan tidak ingin banyak berkomentar. Terkait dirinya ditunjuk sebagai pimpinan partai hanya sebuah isu, karena sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pihak berwenang. “Belum ada keputusan resmi. Baik tingkat Provinsi maupun tingkat pusat,” katanya menjawab Suara NTB, Selasa (17/9). Sementara kaitan wacana dirinya akan maju sebagai Calon Bupati Bima justru ditepisnya. Bahkan wacana tersebut merupakan hal yang biasa, apalagi dikaitkan dengan sejumlah nama, salahsatunya Murni Suciyanti. “Itu kan hal biasa. Yang jelas semua ini tergantung komunikasi politik,” katanya. Dahlan tidak menampik ada sejumlah masyarakat dan parpol yang menginginkan untuk maju sendiri dalam Pilkada 2020 mendatang. Namun semua itu membutuhkan butuh komunikasi semua pihak. Untuk saat ini, lanjutnya, masih fokus bekerja. Sehingga visi-misi Bima Ramah yang dicetuskan empat tahun lalu bersama Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE tercapai dengan baik. “Kita masih bekerja. Menjalankan amanat masyarakat Kabupaten B i m a , ” pungkasnya. (uki) Dahlan M. Noer (Suara NTB/uki)

(Suara NTB/fan)

LATIHAN FISIK - Atlet triatlon NTB, Muhammad Kadri (tengah) menjalani latihan fisik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (17/9).

Hadapi Jepara Triathlon, Kadri Jalani Latihan Fisik Mataram (Suara NTB) Selain Yan Bahtiar, atlet triatlon NTB, Muhammad Kadri juga akan ambil bagian di Kejuaraan Internasional Triathlon yang akan berlangsung di Jepara, 21-22 September mendatang. Atlet Lombok Barat (Lobar) ini siap bersaing dengan atlet-atlet nasional Indonesia. Muhammad Kadri yang diwawancara Suara NTB disela-

sela menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (17/9) mengatakan persiapan untuk mengikuti ajang triathlon sudah memasuki tahap puncak. Khususnya di nomor renang, lari dan balap sepeda telah dilaluinya tiga bulan yang lalu. “Persiapan sudah berjalan cukup lama, sekarang latihan di nomor lari aja, karena untuk

nomor renang dan balap sepeda latihannya di Senggigi Lobar,” ucapnya. Kadri yang merupakan mantan atlet balap sepeda NTB ini menjelaskan bahwa keikutsertaan dirinya di Jepara Triathlon internasional sudah pasti. Pasalnya ia sudah mengkonfirmasi pihak panitia terkait keikutsertaan dirinya. “Saya sudah konfirmasi panitia lomba, dan mere-

ka membuka pendaftaran untuk saya,” jelasnya. Atlet yang pernah memperkuat tim balap sepeda NTB di PON Riau 2012 ini mengatakan tampil di Jepara internasional Triathlon nantinya bakal berjalan ketat. Sebab dia akan bersaing dengan rekannya sesama atlet NTB, Yan Bahtiar. Diakui Kadri, Yan Bhatiar akan menjadi pesaing ketatnya sete-

lah atlet nasional Andy Wibowo dan Johari Johan. Lanjutnya, meski akan bersaing dengan beberapa atlet terbaik nasional namun Kadri tak gentar. Dalam hal ini Kadri Aina tetap berusaha tampil maksimal agar bisa meraih finis lebih dulu. “Yang pasti saya akan berusaha tampil maksimal, soal hasil kita lihat nanti saja,” terangnya. (fan)

Pencarian Ikan dengan Merusak, DPMD Harapkan Hantui Perairan KSB Desa Segera Bentuk Panitia Pilkades Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas dari pencarian ikan dengan cara merusak (Destructive fishing) yang terjadi di kecamatan Poto Tano. Aktivitas merusak tersebut, terjadi di sekitar gugusan pulau di gili balu, yang diduga dilakukan nelayan dari Pulau Lombok. Kepala Dinas Lutkan kepada Suara NTB, melalui Kabid Sumber Daya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan.Perikanan (PDSP-KP) Iwan Irawan S.Pt.,M.Si, Selasa (17/9) mengatakan, masalah pencarian ikan dengan cara merusak sudah sangat sering terjadi terutama di perairan gili balu dan desa Kertasari. Bahkan di dua lokasi tersebut beberapa terumbu karang hasil transpalantasi yang dilakukan Pemerintah sudah terlihat rusak. Persoalan destructive fishing ini juga sudah sering dilaporkan ke Provinsi, tapi faktanya hingga saat ini Provinsi juga secara maksimal menangani masalah ini dengan cepat. Bahkan selama tahun 2019 pihaknya mencatat sekitar tiga kasus pengerusakan ekosistem laut yang terjadi di KSB. Sementara para terduga pelaku yang melakukan aktivitas itu disinyalir bukan nelayan dari wilayah setempat, malainkan dari Pulau Lombok. Baru-baru ini, Ditpolairud Polda NTB juga sudah melakukan penangkapan terhadap lima nelayan dari Pulau Lombok yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat kompresor dan bom ikan. Kelima orang nelayan ini langsung dibawah ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas aktivitas meru-

sak yang dilakukan. “Kami meminta Provinsi lebih sigap lagi menyikapi masalah ini karena aktivitas merusak masih tetap saja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena selama ini kami anggap sangat tidak maksimal untuk menekan kasus yang sudah meresahkan tersebut,” ungkapnya. Dikatakanya, dalam penanganan masalah ini pihaknya tidak bisa pasrah begitu saja memunggu bantuan provinsi meskipun saat ini kewenangan pengawasan laut sudah diambil alih. Tetapi DKP Kabupaten tetap akan melakukan pengawasan maksimal. Hal tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab moral kepada daerah dengan tetap turun melakukan pengawasan. Dalam pengawasan ini, pihaknya juga melibatkan Pokmaswas untuk bisa melakukan pengawasan secara bersamasama dan melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat pesisir untuk tidak melakukan tindakan destructive fishing. Bahkan saat ini semua wilayah pesisir sudah terbentuk pokmaswasnya, hanya saja keberadaan mereka hanya sebatas mengamankan pesisir saja. Sedangkan untuk perairan, pihaknya belum bisa melakukan karena terbatas sarana untuk melakukan pengawasan. Maka dari itu, pihaknya berharap agar provinsi bisa lebih maksimal lagimelakukanpengawasanuntuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Sebagai tanggung jawab moral ke daerah, kita tetap lakukan pengawasan meskipun tidak maksimal. Karena jika masalah ini dibiarkan, maka masyarakat kita juga yang akan rugi,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa berharap desa segera membentuk panitia dalam rangka Pilkades serentak 2020. Panitia nantinya akan diberikan sosialisasi yang dimulai pada Oktober mendatang. “Pilkades serentak kami dari tim kabupaten akan melaksanakan sosialisasi pada bulan Oktober dari tanggal 2 sampai 20-an. Semua desa yang sudah berakhir masa kepala desanya diharapkan untuk memilih panitia pengawas dan pemilihan kades. Diharapkan nanti pada saat kami sosialisasi, kepanitiaan yang sudah terbentuk akan menjadi sasaran kita sosialisasi,” kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, Selasa (17/9). Disampaikannya, sekarang ini beberapa kepala desa sudah menyiapkan masyarakat serta unsur untuk kepanitiaan. Hanya saja pengesahan panitia ini baru dilakukan pada Oktober mendatang. Diharapkannya panitia ini sudah terbentuk saat dilakukan sosialisasi. Karena sosialisasi nantinya akan dilakukan paralel di kecamatan yang terdapat desa mengikuti pilkades serentak. “Itu (sosialisasi) kita laksanakan paralel di kecamatan yang terdapat desa ikut pilkades. Untuk tahapan lainnya berjalan dari Oktober ini sampai dengan nanti rencana pelaksanaan Pilkades tanggal 4 Maret 2020 mendatang,” terangnya. Pihaknya sudah bersurat kepada Bupati terkait sosial-

(Suara NTB/ist)

Varian Bintoro isasi yang akan dilaksanakan. Begitujuga dengan sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam tim nantinya. Di mana anggaran sosialisasi yang dialokasikan melalui APBD Perubahan sekitar Rp129 miliar. Terhadap panitia nantinya diharapkan bisa netral dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian bisa menyusun anggaran untuk pilkades. “Anggaran ada dari APBD Rp15 juta untuk masing-masing desa da nada dari APBDes. Kemungkinan besar juga kita rencanakan kalau disetujui untuk seleksi tambahan. Ini sedang kita komunikasikan dengan BPKAD maupun dengan Bappeda,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB

Rabu, 18 September 2019

Desa di KSB Dipersilakan Mulai Susun RAPBDes 2020 Taliwang (Suara NTB) – Bagi pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini sudah dapat mulai melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2020. Hal ini dimungkinkan mengingat pemerintah KSB baru-baru ini telah menyelesaikan peyusunan APBD untuk tahun yang sama. “Kalau ada yang mau mulai susun silakan. Kan APBD kita juga sudah selesai dan itu sebagai acuannya,” kata kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan,

Selasa (17/9). Ia mengakui, saat ini desadesa tengah disibukkan dengan penyusunan APBDes perubahan 2019. Namun demikian, bagi desa yang mampu melakukan pembahasan secara paralel dengan RAPBDes 2020 tetap dipersilakan memulainya. Dan pihaknya siap memfasilitasi terutama memberikan data pagu anggaran desa yang disiapkan pemerintah. ‘’Insya Allah dalam beberapa hari ke depan dokumen APBD 2020 sudah ditandatangani bupati. Setelah itu kita akan bagikan ke desa untuk

acuan penyusunan APBDes,’’ katanya. (bug)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP.4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.4278 CK NOKA : MH1JFH114EK139708/ NOSIN : JFH1E-1139379 AN.IDA AYU MADE ARIANI HLG D’SKTR JL.GORA LINGSAR MENUJU RUMAH PELAPOR

HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.3306 AK NOKA : MH1JB811X7K087614/NOSIN : JB81E-109719 AN.DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM HLG DSKTR JALAN ADI SUCIPTO AMPENAN MENUJU JALAN UDAYANA

HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.5546 EA NOKA : MH1JM311XJK367376/NOSIN : JM31E-1962028 AN.NI PUTU DEWIASTRI,SH HLG D’SKTR KR.BEDIL MATARAM KOTA MATARAM

HLG STNK R2 YAMAHA NOPOL DR.4775 DZ NOKA : MH31UB002CJ035292/NOSIN : 1UB035277 AN RAPIKA APRILIA HLG D’SKTR JL.RAYA TANJUNG – BAYAN KAB.LOMBOK UTARA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 18 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

Cegah Neonatal, Tingkatkan Keterampilan Tenaga Medis HINGGA saat ini, masih tingginya kematian neonatal (bayi baru lahir) menjadi salah satu isu kesehatan paling krusial di tanah air. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), pada 2015 terdapat 70.000 bayi di Indonesia meninggal sebelum menginjak usia 28 hari. Padahal, itu adalah masa-masa paling krusial dalam kehidupan seseorang, karena bayi mengalami perkembangan sistem dengan perubahan yang sangat signifikan selama periode tersebut. Oleh karena itu, kasus kematian bayi baru lahir harus menjadi atensi serius pemerintah daerah. Terlebih bagi dua kabupaten di Pulau Lombok yakni Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kasus kematian neonatal di NTB masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) dalam NTB Satu Data, dari 908 kasus kematian bayi pada 2018, sebanyak 676 kasus kematian neonatal. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, kasus kematian neonatal tertinggi di dua kabupaten, yakni Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur. Di Loteng sebanyak 201 kasus kematian neonatal dan Lotim sebanyak 173 kasus. Kematian bayi baru lahir disebabkan karena berbagai hal yang saling berkaitan antara sebab medis, faktor sosial dan kegagalan berbagai sistem yang banyak dipengaruhi oleh budaya. Dalam banyak hal, kesehatan bayi baru lahir berkaitan erat dengan kesehatan ibu. Pada dasarnya, kematian ibu, janin, dan neonatal di biasanya sering terjadi di rumah, pada saat persalinan, atau pada awal masa neonatal, tanpa pertolongan dari tenaga kesehatant terlatih, keterlambatan akses untuk menerima perawatan yang berkualitas, dan sebagainya. Walaupun diagnosis penyebab kematian ibu dan neonatal berbeda, namun penyebab yang mendasari kematian keduanya hampir sama, yaitu ketidakmampuan memperoleh akses perawatan ibu dan bayi baru lahir, serta status sosial ibu yang rendah. Kehadiran tenaga kesehatan (sebagai penolong atau pendamping) pada waktu persalinan, berkaitan dengan kematian ibu dan bayi baru lahir. Masih tingginya kasus kematian bayi di NTB membuat salah indikator SDGs belum tercapai. Pada 2018, angka kasus kematian neonatal di 10 kabupaten/kota, antara lain Lombok Barat 28 kasus, Loteng 201 kasus, Lotim 173 kasus, Sumbawa 51 kasus, Dompu 35 kasus, Bima 65 kasus. Kemudian Sumbawa Barat 14 kasus, Lombok Utara 56 kasus, Kota Mataram 41 kasus dan Kota Bima 21 kasus. Untuk kasus kematian neonatal perempuan jumlahnya 276 kasus. Dengan rincian, Lombok Barat 9 kasus, Loteng 84 kasus, Lotim 67 kasus, Sumbawa 20 kasus, Dompu 13 kasus, Bima 30 kasus. Kemudian Sumbawa Barat 9 kasus, Lombok Utara 27 kasus, Kota Mataram 10 kasus dan Kota Bima 10 kasus. Sedangkan kematian neonatal lakilaki sebanyak 397 kasus. Dengan rincian, Lombok Barat 10 kasus, Loteng 117 kasus, Lotim 106 kasus, Sumbawa 31 kasus, Dompu 22 kasus, Bima 35 kasus. Kemudian Sumbawa Barat 5 kasus, Lombok Utara 29 kasus, Kota Mataram 31 kasus dan Kota Bima 11 kasus. Oleh karena itu, sistem rujukan antar fasilitas kesehatan harus diatur. Ibu-ibu yang hendak melakukan persalinan harus dimudahkan. Demikian pula, keterampilan bidan, dokter dan perawat di lapangan perlu ditingkatkan. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Ponsel Pintar Bersama Orang Tua Pintar EBUAH keluarga: ayah, ibu dan anak tampak duduk di kafe dengan sajian menu yang menggiurkan selera di meja makan. Ketiganya juga menyantap hidangan tersebut sambil tak henti tangannya memainkan gadget. Ada yang foto selfie, chatting atau main game. Sunyi sekali suasananya, hanya terdengar suara dentingan sendok dan piring yang beradu. Pemandangan ini lazim dan marak terlihat di banyak tempat saat ini. Di waktu yang berbeda, malam hari di rumah, anak merajuk mengajak main ayahnya yang sibuk bermain game. Tak digubris ajakannya untuk main, Ia beralih mendekati ibunya yang sibuk chatting via whatsapp. Ibunya menolak, dan akhirnya ia masuk kamarnya dan main sendiri. Ketika akhir semester sekolah meminta orang tua untuk hadir dalam acara pengambilan rapor anaknya, orang tua tidak bisa hadir dengan asalan perkerjaan sehingga anak menghadiri sendiri bersama anggota keluarga lain. Saat sampai dirumah orang tua bertanya nilai rapor.Ternyata semua nilainya di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Ayahnya marah dan ibunya menggerutu tiada henti sehingga anak merasa dipersalahkan. Kemudian masuk kamar dan menulis status tentang perasaannya di media sosial. Dewasa ini, sering kita melihat suami sibuk dengan gadget saat sedang bersama istri dan anaknya. Bahkan ketika di rumah, ponsel atau laptop menyedot perhatian mereka, begitu juga istri yang sibuk dengan gadgetnya. hingga lupa bahwa ada keluarga yang juga membutuhkan perhatian darinya. Urusan pekerjaan kerap menjadi alasan suami dan istri sibuk dengan gadget, hingga mengabaikan anaknya. Tanpa disadari keluarganya pun jadi menjauh secara emosional. Ketika ia sadar, anakanaknya sudah tumbuh dewasa. Dari kasus demi peristiwa-peristiwa di atas, terlihat bahwa gadget adalah virus nomor satu dalam keluarga apabila tidak digunakan dengan baik sesuai waktu dan tempatnya. Demi gadget, keluarga dan khususnya anak jadi nomor sekian. Waktu orang tua untuk bermain dan bencengkrama dengan anak jadi tidak ada. Jadi wajar saja pada dewasa ini anak-anak lebih memilih gadget dari pada buku. Gadget Jendela Dunia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendapatkan jumlah penduduk Indonesia 2018 berdasarkan sensus yang dilakukan mencapai 265 juta jiwa. Berdasarkan survei dari wearesocial, jumlah pengguna ponsel di Indonesia mencapai 177,9 juta. Dari jumlah tersebut, 132,7 juta orang diantaranya menggunakan internet dan 120 juta aktif menggunakan media social (Pikiran Rakyat, 2018-).Ponsel dengan kemajuan teknologi saat ini telah disulap menjadi ponsel pintar yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (e-book) atau terdapat papan ketik. Keluarga yang punya tradisi literasi kuat akan sangat membantu perkembangan anak dalam proses pendidikannya di sekolah. Anak mungkin akan bisa melampaui apa yang telah didapatkannya di sekolah. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang punya tradisi literasi kuat akan menjadi anak yang

Oleh : Roza Englade Putri, M.Pd (Tutor Universitas Terbuka (UT) Jakarta) tidak hanya pintar, cerdas, berwawasan luas, tetapi juga punya etos, kepekaan dan empati serta kepribadian yang baik. Ia akan menjadi pribadi yang penuh kasih terhadap sesama, toleran, terbuka, dan punya tujuan atau orientasi hidup yang lebih baik. Daya nalar yang ditopang ketajaman intuisi, kejernihan spiritual, dan kestabilan emosi, akan melahirkan kreativitas tanpa batas yang bermanfaat bagi banyak orang.Tentu itu semua bermula dari orang tua yang terlebih dulu menciptakan suasana literasi dalam keluarga. Literasi dasar menurut kemdikbud ada enam yang disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015 yaitu Literasi Baca-Tulis, Literasi Numerasi, Literasi Sains, Literasi Finansial, Literasi Digital, Literasi Budaya dan Kewargaan. Perkembangan dunia digital dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Berkembangnya peralatan digital dan akses akan informasi dalam bentuk digital mempunyai tantangan sekaligus peluang. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah jumlah generasi muda yang mengakses internet sangat besar, yaitu kurang lebih 70 juta orang. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk berinternet, baik melalui telepon genggam, komputer personal, atau laptop, mendekati 5 jam per harinya. Tingginya penetrasi internet bagi generasi muda tentu meresahkan banyak pihak dan fakta menunjukkan bahwa data akses anak Indonesia terhadap konten berbau pornografi per hari rata-rata mencapai 25 ribu orang (Republika, 2017). Belum lagi perilaku berinternet yang tidak sehat, ditunjukkan dengan menyebarnya berita atau informasi hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Hal-hal tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi orang tua, yang mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam mempersiapkan generasi abad ke-21, generasi yang memiliki kompetensi digital. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam teknologi digital mempunyai pola berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Setiap orang hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, dunia maya saat ini semakin dipenuhi konten berbau berita bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan praktik-praktik penipuan. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyatakan perlunya meningkatkan literasi digital untuk masyarakat. Selain meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, literasi digital berguna untuk melawan informasi palsu dan berita bohong yang tersebar di internet.Literasi digital sebagai

kompetensi bukan hanya kemampuan penggunaan teknologi, tapi juga meliputi kemampuan menganalisis, berpikir kritis, sampai dengan kontrol dari penggunaannya yang adiktif. Karena bagaimana pun, bukankah ponsel pintar tidak seharusnya lebih pintar dari penggunanya? Anak Tidak Harus Pintar Kita lebih sibuk memberikan bimbingan belajar bagi anak kita supaya lebih pintar, tapi lupa memberikan bimbingan akhlak, prilaku dan etika moral demi untuk menjadi anak yang baik dan berkarakter.Dahulu, berjalan melintas didepan orang tua harus membungkukan badan, berbicara dengan orang tua harus menjaga tata krama, tidak boleh berbohong harus jujur, dan lain sebagainya yang kesemuanya bermuara pada perbuatan atau tindakan terpuji kepada orang lain. Sekarang, era digital ini tentu telah muncul struktur tatanan baru dimana proses komunikasi telah berubah. Pada akhirnya cara berperilakupun tentu berubah. Jika anak-anak yang lahir sekarang ini tidak ditanamkan bimbingan akhlak sejak dini, maka yang terjadi adalah dehumanisasi, mulai lunturnya nilai-nilai luhur yang mencerminkan perbuatan terpuji. Jika dimaknai secara luas, terjadinya korupsi disebabkan pendidikan karakter yang hanya dijadikan retorika belaka, bukan dipraktikan. Bahkan, kasus bullying terjadi akibat krisis karakter. Hal itu semua disebabkan karena dulu kita lebih menuntut anak-anak kita di rumah dan di sekolah untuk menjadi anak yang pintar dan bukan menjadi anak yang baik dan berakhlak. Seperti hukum tabur tuai, itu yang kita tabur, maka itupulalah yang akan kita tuai. Janganlah menuntut anak untuk menjadi pintar, Professor dari Harvard University, Howard Gardner, melakukan penelitian tentang anak selama 20 tahun dan menghasilkan kesimpulan bahwa setiap anak itu terlahir cerdas. Setiap anak itu terlahir sudah pintar dan cerdas pada bidangnya masing-masing, tinggal di fasilitasi dan dikembangkan. Jadi karakterlah yang harus dikembangkan dan dibentuk dari anak baru lahir sampai dewasa. Terlebih lagi jika kita kembali pada ajaran seluruh agama di dunia, tak satupun agama yang meminta manusia jadi orang pintar. Coba lihatlah kembali agama kita masing-masing, maka kita akan sadar bahwa semua agama menuntut kita menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Jadi, jika kita masih memperdebatkan kepintaran seorang anak, maka kita pasti lupa pada ajaran agama kita sendiri. Keterampilan literasi digital dalam proses pencarian informasi tentunya sangat diperlukan. Keterampilan teknis misalnya seperti bagaimana cara membuat konten yang baik dan tidak melanggar UU ITE, bagaimana memverifikasi kebenaran informasi, mengetahui fungsifungsi utama media sosial, memahami pemanfaatan mesin pencari dengan kombinasi syntaxyangdigunakan, mengetahui sumber-sumber informasi ilmiah, mahir memanfaatkan aplikasi di internet dan semuanya terkait kemampuan teknis di era digital.Pada gilirannya, pondasi dasar pendidikan karakterdapat dipraktikan, kemampuan literasi digital dapat dikuasai. Sehingga dalam proses

RADIO

pencarian tidak ada kendala dan hasil yang diharapkan akan tercapai. Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yaitu: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat/komunikatif, Cinta Damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli sosial, dan Tanggung jawab. Jika semua nilai tersebut dapat ditanamkan dengan baik, maka akan tercapailah tujuan dari pendidikan karakter. Artinya, perkembangan digital dalam dunia pendidikan merupakan salah satu langkah mewujudkan gagasan literasi digital. Dewasa ini, anak yang dominan mengakses informasi melalui internet ketimbang buku harus diimbangi dengan konten-konten dan aplikasi positif dalam dunia pendidikan. Namun, di tengah perkembangannya, literasi digital ini juga harus menjadi media untuk anak bahwa belajar langsung kepada seorang guru yang tepat dan orang tua harus tetap membimbing dan mengawasijejak mereka di digital. Bekal ini akan bermanfaat bagi generasi milenial untuk mengisi dunia maya dengan konten-konten positif dalam rangka membangun Indonesia yang kuat. Literasi yang baik akan menciptakan keluarga yang harmonis, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi karakter anak dalam bertindak dan mengambil keputusan baik dalam dunia maya maupun dalam kehidupan nyata. Literasi di keluarga akan menghapus kebiasan buruk orang tua baik ayah, ibu, dan anak-anaknya yang sibuk dengan kediriannya dan gadgetnya masing-masing.

POJOK Inspeksi ke Sumbawa, BPBD temukan puluhan RTG ditinggal aplikator APH harus segera bertindak

*** Loteng dan Lotim tertinggi kasus kematian bayi baru lahir di NTB PR yang harus segera dituntaskan

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 18 September 2019

Kepala Bappenda Pendaftar Pertama Calon Sekda NTB Dari Hal. 1 ‘’Data yang masuk hari ini, baru satu orang yang mendaftar, Pak Iswandi,’’ kata Kepala Sekretariat Pansel JPT Madya Sekda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/9). Diketahui, saat ini, Iswandi sedang mengemban amanah sebagai Penjabat Sekda NTB. Ia ditunjuk menjadi Penjabat Sekda NTB untuk kedua kalinya. Sebelumnya, masa jabatannya menjadi Penjabat Sekda NTB berakhir 13 September lalu. Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali menunjuk Iswandi sebagai Penjabat Sekda NTB sampai tiga bulan ke depan. Fathurrahman mendorong seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan agar mendaftar menjadi calon Sekda NTB. Selain itu, para pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan juga didorong ikut seleksi terbuka JPT Madya Sekda NTB. ‘’Dalam hal ini, Pansel akan bekerja sesuai dengan profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabel. Jadi, tidak ada yang perlu diragukan. Silakan mendaftar bagi yang memenuhi syarat,’’ ujarnya. Terkait seleksi terbuka calon Sekda NTB, Kepala BKD NTB ini juga mengatakan Pansel akan membuka ruang masukan dari masyarakat terhadap nama-nama calon Sekda yang mendaftar. Masukanmasukan dari masyarakat juga diharapkan, tetapi harus disertai dengan identitas, data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejumlah instrumen penilaian calon Sekda NTB yang akan dinilai oleh Pansel. Pertama, penilaian persyaratan administratif dengan bobot 20 persen. Akan dilihat kepangkatannya, jika pembina utama (IV/e) skornya 30, pembina utama madya (IV/d) skornya 20 dan pembina utama muda (IV/ c) skornya 10. Kemudian dalam instrumen penilaian ini juga dilihat pendid-

ikan dan pelatihan kepemimpinan. Untuk yang sudah Diklatpim I skornya 20 persen dan Diklatpim II/Fungsional Utama skornya 15. Sementara jika dilihat pendidikan, untuk doktor skornya 20, magister 15 dan sarjana 10. Pansel juga akan melihat riwayat jabatan calon Sekda. Apabila pernah menduduki 3 jabatan struktural eselon II maka skornya 20, jabatan fungsional tingkat utama 5-9 tahun skornya 15 dan jabatan fungsional tingkat utama 2-4 tahun, skornya 10. Kedua, instrumen penilaiannya adalah penulisan makalah bobotnya 20 persen. Ketiga, tes kompetensi manajerial/psikologi/assessmen bobotnya 25 persen. Dan terakhir, presentasi dan wawancara bobotnya 35 persen. Pansel JPT Mandya Sekda NTB terdiri dari lima orang. Mereka adalah Prof. Dr. H. Mansur Afifi sebagai Ketua Pansel dan Sekretaris, Dr. H. Subhan Abdullah Acim, MA. Sedangkan tiga orang anggota Pansel antara lain Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag, Dr. Abdullah Acim, MA, Dr. Kaharudin, SH, MH dan Drs. Hamdani, MM, M.Sc, AK. Satu orang anggota Pansel yang terakhir merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Fathurrahman menambahkan pada awal pembukaan pendaftaran, biasanya peserta yang mendaftar masih sedikit. Biasanya, pendaftar akan banyak ketika menjelang lima hari penutupan pendaftaran. Ia menyarankan pejabat yang memenuhi syarat agar mendaftar lebih awal. Sehingga mereka bisa menyiapkan dan memperbaiki berkas-berkas pendaftaran sebelum ditutup 4 Oktober pukul 16.00 Wita. “Pejabat kabupaten/ kota silakan mendaftar. Yang penting dia pernah duduk di JPTP pratama. Ada dipersyaratannya. Pangkatnya paling rendah IVc,” pungkasnya. (nas)

Progres Positif Dari Hal. 1 ‘’Kita optimis mancanegara itu tercapai di angka dua juta. Tetapi di domestiknya kita tertekan,’’ ujar Faozal saat dikonfirmasi, Selasa (17/9) di Mataram. Diterangkan Faozal saat ini maskapai seperti Garuda Indonesia telah mengurangi jadwal penerbangannya dari 4 kali menjadi 2 kali. Hal serupa dilakukan oleh Batik Air yang junga mengurangi dari 4 kali penerbangan menjadi 2 kali. Lion Air dari 6 kali penerbangan Jakarta berkurang menjadi 4 kali. Berbanding terbalik dengan prospek wisatawan mancanegara jauh lebih tertolong. Terutama dengan adanya beberapa penerbangan langsung menuju Bandara Internasional Lombok (BIL) dari beberapa negara seperti Kuala Lumpur dan Australia. ‘’Sekarang kita bisa melihat 2019 untuk mancanegara pergerakannya itu jauh lebih tertolong ketika direct flight (penerbangan langsung) mulai menuju normal. KL (Kuala Lumpur) dari 1 naik ke 2 pada bulan Juni,’’ sebut Faozal. Dicontohkannya seperti yang terjadi di kawasan Tiga Gili di mana potensi wisatawan mancanegara sangat jelas terlihat. Disebut Faozal, untuk ka-

wasan tiga gili telah menunjukkan progres pada bulan Juli, di mana trip kunjungan bisa mencapai 28 kali dalam sehari. Dengan jumlah trip sebanyak itu, wisatawan yang berkunjung dalam satu hari bisa mencapai 3.000 orang. Kunjungan tersebut diakui Faozal lebih banyak datang dari Bali dengan menggunakan kapal cepat. Walaupun begitu, kunjungan melalui penyeberangan Bangsal juga disebut menunjukkan statistik yang baik. “Artinya target kita recovery (pemulihan) di tiga gili bagi saya tercapai waktunya,’’ ujarnya. Dispar NTB optimis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sampai dengan akhir Semptember bisa mencapai 1.5 juta dengan dukungan penyeberangan Bali-Lombok dan beberapa penerbangan langsung. Sedangkan untuk wisatawan domestik diharapkan dapat tertolong dengan kegiatan MICE di hotel-hotel. ‘’Kalau domestik tertolong MICE, bisa jadi 1 juta (orang). Dengan catatan okupansi hotel (saat ini) masih sehat, 70-80 persen,’’ pungkasnya. (bay)

200 Petugas Razia Perladangan Liar di Hutan TNGR Dari Hal. 1 Langkah itu dianggap masih persuasif, sebelum ke penindakan, diawali dengan peringatanperingatan. ‘’Dalam operasi itu, kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat yang masih menempati daerah tersebut untuk segera meninggalkan lokasi secara sukarela dalam waktu 1 x 24 Jam sejak diinformasikan dan tidak kembali selama – lamanya,” tegas Kepala TNGR Sudiyono kepada Suara NTB, Selasa (17/9). Menurut Sudiyono, tindakan tegas itu dilakukan karena kawasan itu masuk hutan lindung berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SK.312, bahwa kawasan hutan Pesugulan bukan hutan adat sebagaimana klaim masyarakat. Luasan areal terbuka yang disebut Penggunaan Kawasan Tanpa Izin (KTI) itu, bertambah menjadi sekitar111 hektar dari sekitar 105 hektar. Bahkan di lokasi masih ditemukan 130 gubuk semi permanen milik penggarap. Penertiban itu dilakukan demi menyelamatkan kepentingan lebih banyak, terutama untuk lingkungan hidup. Saat operasi, timnya menemukan kondisi yang miris. Kawasan yang dulunya penuh dengan tegakan

pohon, sejuk dan rindang, telah berubah tandus akibat kegiatan Pemanfaatan Kawasan Tanpa Izin (PKTI). ‘’Pohon-pohon ditebang dan digantikan dengan gubuk-gubuk kerja semi permanen, tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, jagung, dan lain-lain. Tidak ada lagi udara segar dan menyejukkan. Yang tinggal hanyalah tanah dan debu yang beterbangan. Udara panas dan matahari yang menyengat,’’ tutur Sudiyono. Ia ingin memberi edukasi kepada masyarakat, bahwa hutan konservasi adalah benteng terakhir untuk mendapatkan udara segar dan air bersih serta terlindung dari bencana erosi, tanah longsor dan banjir. Operasi simpatik itu jadi upaya revitalisasi fungsi kawasan hutan Pesugulan TNGR. Tujuannya, untuk pemusnahan tanaman dan pembongkaran gubuk serta pemasangan spanduk larangan melakukan pemanfaatan kawasan tanpa izin. Sebelumnya, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk keluar dari kawasan TN Gunung Rinjani wilayah Pesugulan dengan membongkar sendiri gubuk mereka. (ars)

Halaman 15

Dewan Atensi Mahalnya Tiket Masuk Objek Wisata Mataram (Suara NTB) – Mahalnya harga tiket masuk di beberapa objek wisata di NTB menjadi atensi berbagai pihak. Hal tersebut dinilai akan menjadi penghambat bagi usaha peningkatan geliat pariwisata NTB yang sempat lesu pascagempa 2018 lalu. Anggota DPRD NTB, Dr. TGH Hazmi Hamzar, menyebut bahwa tingginya harga tiket masuk objek wisata tersebut harusnya diterapkan saat keadaan pariwisata NTB telah benar-benar normal. Melihat situasi sekarang yang dinilainya masih jatuh-bangun, maka pemikiran dari pemegang kebijakan untuk memasang harga tinggi disebut kurang bijaksana. ‘’Aturan itu kan berlaku saat keadaan normal. Kalau sekarang ini perlu dari pemangku kepentin-

gan untuk memikirkan jangan dulu ada tarif-tarif lah,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (17/8) di Mataram. Hazmi sendiri berharap agar harga tiket yang dibiarkan murah dapat menjadi bagian dari strategi promosi. Walaupun begitu, Hamzi tidak memungkiri bahwa hasil penjualan tiket memang digunakan untuk membayar gaji petugas, kebersihan, keamanan dan pemeliharan sarana-prasarana di masing-masing objek wisata. Diterangkannya, memang perlu ada alternatif lain seperti penyediaan subsidi dari pemerintah sebagai sumber pemasukan sementara. ‘’Jadi perlu alternatif lain, (misalnya) dari APBD I dan/atau APBD II,’’ ujarnya. ‘’Subsidi dulu dari APBD sampai suasananya menjadi

normal. Karena kita butuh orang datang,’’ tegas Hamzi. Hal tersebut dinilai tidak akan jauh berbeda dengan kemudahan yang diberikan kepada investor untuk berinvestasi di NTB. ‘’Atensinya begitu. Bagaimana caranya hal-hal yang menyangkut kepentingan wilayah ini kita carikan solusi lain,’’ sambungnya. Terkait beberapa tiket objek wisata yang memang telah diatur oleh Kementerian, seperti di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Hamzi menyebut perlu ada usaha seperti mengirimkan surat permohonan khusus oleh pemerintah. ‘’Jangan kita terlalu cepat memvonis seakan-akan itu tarif dari sana, kemudian tidak bisa diubah. Ini suasananya tidak normal,’’ ujarnya. Menurut Hamzi, dalam kondisi darurat seperti saat ini subsi-

di harusnya menjadi salah satu opsi solusi utama, baik itu dari APBD maupun APBN. Tujuannya adalah untuk membantu menarik wisatawan dengan tawaran harga tiket wisata yang murah. Terlebih untuk mengimbangi rasa khawatir wisatawan terhadap potensi gempa yang masih sering muncul. ‘’Meyakinkan mereka bisa selamat atau tidak, itu saja masih susah. Posisi seperti itu paling tidak ya tidak usahlah (tiket terlalu mahal),’’ ujarnya. Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si menerangkan bahwa ada lima destinasi wisata yang harga tiketnya dianggap terlalu mahal dan sering dikeluhkan oleh wisatawan. Yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Taman

Nasional Gunung Rinjani. TWA Pulau Satonda. Taman Nasional Gunung Tambora dan kawasan konservasi di Taman Wisata Perairan (TWP) di Gili Indah, Lombok Utara. Besaran harga tiket tersebut dinilai memiliki perbandingan yang terlalu jauh antara wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan mancanegara harga tiket sekali masuk bisa mencapai Rp150 ribu, sementara wisatawan lokal hanya Rp5 ribu. Untuk itu, Dispar NTB bersama dengan Pemprov NTB telah berusaha melakukan beberapa upaya untuk menurunkan harga tiket tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat surat resmi bagi pemangku kebijakan agar bersedia menurukan harga tiket masuk tersebut. (bay)

Gubernur NTB Pimpin Rapat Bahas E-Kinerja dan Program Strategis Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,M.Sc memimpin rapat dengan agenda E-Kinerja dan Program Strategis di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (17/9). Dalam rapat tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dan Asisten II, Ir. Ridwan Syah. Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa visi dan misi NTB Gemilang tidak hanya diusung oleh Pemprov NTB saja, namun bisa juga diaplikasikan oleh kabupaten/kota di NTB. Program-program strategis yang dicanangkan NTB tahun 2019-2023 meliputi pariwisata andalan dan strategis, industrialisasi, pengembangan daya saing SDM, NTB ramah in-

vestasi. Kemudian pengembangan konektivitas dan aksebilitas wilayah NTB dan NTB bersih dan berkelanjutan. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. ‘’Kitaharuspunyastrategicplanningyangterukuruntukmenyusun hal-hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan daerah wisata di NTB. Karena seperti yang kita tahu sektor pariwisata memiliki peran strategis yang dapat mendorong peningkatan pendapatan NTB,’’ jelas gubernur. Gubernur menambahkan, terkait sektor pariwisata diharapkan agar destinasi wisata dapat dipromosikan melalui media sosial dengan visualisasi gambar atau video yangmenarik,sehinggameningkatkan daya tarik sektor pariwisata. ‘’Mandalika dan MotoGP menjadi potensi besar NTB untuk men-

ingkatkan sektor pariwisata. Pengembangan Tambora Geopark Nasional, pengembangan wisata halal kelas dunia dan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan Community Based Tourism,’’ katanya. Menurut gubernur, melalui Industri pengolahan dan permesinan, nilai tambah bahan baku/ mentah dapat ditingkatkan. Dengan demikian, warga NTB tidak lagi menjual bahan mentah, tetapi diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. ‘’Industralisasi bukan identik dengan pabrik-pabrik besar, dengan mengusahakan hasil produk/jualan yang mentah untuk ditingkatkan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi kemudian dijual di daerah sendiri,’’ jelasnya. Begitu pula dengan pengem-

bangan daya saing SDM di NTB yaitu dengan menjalankan program beasiswa NTB ke beberapa negara di luar negeri, juga dengan melakulan revitalisasi Posyandu dengan tujuan mengoptimalkan fungsi dan strata Posyandu. Revitalisasi SMK juga diharapkan dapat mendongkrak kualitas tenaga kerja NTB dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK dengan dua orientasi baru. Gubernur mengatakan salah satu bentuk pengembangan konektivitas yang saat ini sangat membantu yaitu adanya direct flightdari Perth ke Lombok sehingga meningkatkan wisatawan mancanegara datang ke NTB. ‘’Selain itu juga pembangunan by pass dari BIL ke Kuta untuk menunjang event internasional MotoGP merupakan bentuk pengembangan yang akan

diupayakan rampung sebelum event berlangsung,’’ harapnya. Oleh karena itu, untuk mendukung terencananya programprogram strategis tersebut, pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah harus terus diupayakan. Pengurangan sejumlah sampah dengan cara daur ulang sampah dan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai jual merupakan salah satu upaya agar NTB dapat bersih dan berkelanjutan. Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menegaskan ketika terjadi perubahan pada pelaksanaan program, harus segera dilakukan musyawarah dan diselesaikan sesegera mungkin. ‘’Semua pihak harus duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai hal, utamanya jika terjadi masalah,’’ pungkas Wagub. (*)

Puluhan Batang Kayu Tanpa Dokumen Diamankan SumbawaBesar(SuaraNTB)– Petugas Kehutanan dan Polsek Alas mengamankan puluhan batang kayu jenis rimas pada Senin (16/9) malam lalu. Kayu tersebut diamankan di Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, lantaran tidak disertai dengan dokumen.

Saat ini barang bukti puluhan kayu yang dimuat menggunakan truk sudah diamankan beserta supirnya ke Polres Sumbawa. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu. Faisal Afrihadi, S.H kepada wartawan, Selasa (17/9) kemarin membe-

narkan adanya hal tersebut. Kayu yang dibawa menggunakan truk ini diamankan di Dusun Karang Udik, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas. Dari pengecekan, kayu dengan jenis rimas dan olahan campuran ini tanpa disertai dokumen yang sah.

“Yang diamankan kayu berbagai ukuran sebanyak 29 batang dengan jenis rimas dan olahan campuran. Ini diamankan ketika tim melakukan patroli,” ujarnya. Dijelaskannya, saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk

mengetahui asal kayu. Apakah berasal dari kebun ataupun kawasan hutan. Karena saat diamankan, kayu sedang dibawa menggunakan truk. “Kami masih melakukan pendalaman dan pengecekan terkait asal usul kayu,” pungkasnya. (ind)

Warisan Budaya Luar Biasa Dari Hal. 1 Boteng Tunggul adalah sebuah tradisi sakral yang biasa digelar oleh masyarakat Desa Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, mengiringiupacaraadat gawedesa. Boteng berarti berdiri dan Tunggul adalah kain tenun yang dibuat pertama kali oleh tokoh tenun setempat yaitu Lebai Nursini. Kini Tunggul tersebut telah berumur ± 850 tahun, yang

berarti sudah berada di tangan generasi pewaris ke - 17. Tradisi ini sebagai cermin sejarah perjalanan tenun Pringgasela. Dalam prosesi adat Boteng Tunggul adalah kain tenun (Tunggul) yang diikatkan pada sebuah pohon bambu petung, sehingga tampak seperti umbul umbul. Kain tunggul itu dipercaya memiliki nilai kesakralan tinggi. Sehingga ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi ketika akan

mengibarkan dalam suatu kegiatan adat gawe desa. Demikian juga bambu petung sebagai tiang Tunggul. Selain harus diambil utuh mulai dari bagian akar sampai ujungnya, juga orang yang mengikatkan kain itu hanyalah oleh pewaris tradisi, diiringi dengan seni tradisional sasak yaitu Gendang Belek dan kesenian Rantok. Ketua Panitia Alunan Budaya DesaPringgasela,AhmadFeriawan

mengatakan, masyarakat Pringgasela menganggap Tunggul ini adalah tenun Pringgasela di mana mereka sadar bahwa mereka dilahirkan dengan tenun. Sehingga harus dijaga sampai kapanpun. Tunggul ini juga sering digunakan sebagai media pengobatan dengan memanjatkan doa dan salawat. Ia menceritakan bahwa Tunggul terakhir kali dikibarkan pada tahun 1979 silam, ketika pewaris

dari kain ini menikah. Sejak saat itu, masyarakat sudah tidak pernah melihat Tunggul dikibarkan. Seluruh tradisi budaya yang dimiliki masyarakat, kata dia, harus dilestarikan dan pelestarian itu ada di kebudayaan. Karena itu tahun 2020, ia berharap pemerintah daerah punya museum untuk melestarikan keragaman adat dan tradisi yang ada di masyarakat. Terlebih Tunggul yang berusia delapan abad tersebut. (r)

Pemprov Efektif Terapkan BSC Ukur Kinerja Pejabat Dari Hal. 1 pengukuran kinerja pejabat menggunakan metode BSC masih dalam tahap pembelajaran dalam beberapa bulan terakhir. Penggunaan metode BSC untuk mengukur kinerja pejabat akan benar-benar efektif diterapkan dan segera di-launching. Dalam menggunakan metode BSC, pengisian capaian output jangan sampai hanya kelihatan hijau atau 100 persen. Tetapi kinerja secara kuantitatif kecil. Hal seperti ini, kata Ardhi jangan sampai terjadi. Karena OPD dalam mengisi capaian output kinerja sesuai APBD yakni sesuai DPA masing-masing OPD. Dijelaskan, dalam pengisian capaian output kegiatan dilakukan

evaluasi secara berlapis. Pertama, capaian output diisi oleh pejabat eselon IV, dikoreksi/validasi oleh pejabat eselon III. Kemudian disetujui oleh Kepala OPD. ‘’Nah, sebelum masuk di output capaian itu, akan divalidasi oleh Bappeda untuk melihat sesuai target,’’ jelasnya. Sebelumnya, Ardhi mengatakan penggunaan BSC untuk menghilangkan ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan menggunakan BSC, visi dan misi pembangunan yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa sinkron dengan Rencana Strategis (Renstra). ‘’Itulah makanya BSC itu didorong oleh Pak Gubernur. Itu

salah satu alat menurut penilaian Pak Gubernur, bahwa itu untuk mensikronkan antara RPJMD dengan Renstra,’’ kata Ardhi. Dengan menggunakan BSC, dapat memastikan kinerja masing-masing OPD secara faktual sesuai dengan rencana. BSC merupakan salah satu alat pimpinan dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur mengontrol kinerja masing-masing OPD. Semua kegiatan-kegiatan OPD secara alamiah langsung menuju pada impact yang diharapkan dari target-target yang ada di dalam indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci RPJMD. Hal inilah yang sedang diuji di Bappeda. ‘’Sinkronisasi bahasa besarnya. BSC itu adalah alatnya, salah

satu alat. Yang untuk dunia usaha, private sector memang menunjukkan keberhasilan mencapai kinerja,’’ terangnya. BSC merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat. Serta dapat diterapkan tidak hanya pada saat menyusun rencana alokasi anggaran dan menyusun manajemen kinerja. Melainkan juga untuk sosialisasi terhadap kebijakan baru, memperoleh umpan balik serta meningkatkan kapasitas dan aktivitas kinerja SDM. WakilGubernurNTB,Dr.Ir.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd men-

yampaikan terobosan baru Pemprov ini ke Menteri PANRB, Syafruddin di Jakarta beberapa waktu lalu. Penerapan E-Kinerja berbasis BSC ini merupakan terobosan baru di NTB dalam upaya untuk mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua program yang ada di lingkup Pemprov NTB. Melalui BSC ini, maka semua sumber daya ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau. Kepala daerah setiap saat dapat mengetahui progress pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD. Demikian juga para Kepala OPD, dapat memantau kinerja bawahannya. Sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi. (nas)

BPBD Temukan Puluhan RTG Ditinggal Aplikator Dari Hal. 1 Bahkan diminta TPK berkantor di Sumbawa sampai masalah uang RTG yang dibawa kabur itu diselesaikan. Karena masalah ini mengarah ke pidana, pihaknya berkoordinasi dengan Polda NTB dan Korem 162/WB. Jika diperlukan, akan ditempuh upaya pidana. ‘’Jika ditemukan unsur pidana, maka kita akan minta untuk diproses hukum. Saya sendiri juga

sudah berkomunikasi langsung dengan Wakil Bupati Sumbawa,’’ tegas Khalik. Ada beberapa catatan lain yang jadi temuannya. Terutama soal kedisiplinan fasilitator di lokasi dampingan. Kinerja fasilitator ini diakuinya banyak dikekuhkan masyarakat, khususnya korban gempa. ‘’Maka evaluasi kinerja akan kita lakukan maksimal dan penerapan sanksi pemberhentian akan kita lakukan,’’ ancamnya. Persoalan itu tidak lepas

dari lemahnya kontrol dari BPBD Kabupaten Sumbawa. Sehingga ia merasa perlu penguatan, monitoring serta evaluasi rutin melalui rapat koordinasi (Rakor) berkala sekali dalam tiga pekan. Evaluasi lain terkait rumah yang sudah selesai dikerjakan. Sesuai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pokmas terhadap rumah yang sudah selesai dan ditempati, belum dibuat dan dilaporkan kepada BPBD Kabupaten Sumbawa dan

BPBD Provinsi NTB. ‘’Terkait ini, fasilitator sesegera mungkin untuk mendampingi masyarakat membuat LPJ dan sebagai syarat pembayaran gaji fasilitator,’’ tandasnya. Hasil validasi data anomali menjadi catatan masyarakat korban gempa. Mereka meminta bantuan dana stimulan sesuai hasil validasi agar segera dicairkan. Terkait ini, BPBD NTB sudah berkomunikasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) melalui Kepala Biro (Karo) Keuangan. Ia meminta penjelasan langsung mengenai waktu transfer ke daerah. ‘’Penjelasan dari Karo Keuangan BNPB. Saat ini verifikasi terhadap data anomali yang masuk dari Sumbawa dan kabupaten dan kota terdampak lainnya, sedang berjalan dan dilakukan oleh Inspektorat Utama BNPB. Sehingga diperkirakan BNPB akan bisa transfer ke daerah paling cepat awal Oktober,’’ pungkasnya. (ars)

Loteng dan Lotim Tertinggi Kasus Kematian Bayi Baru Lahir di NTB Dari Hal. 1 Untuk kasus kematian neonatal perempuan jumlahnya 276 kasus. Dengan rincian, Lombok Barat 9 kasus, Loteng 84 kasus, Lotim 67 kasus, Sumbawa 20 kasus, Dompu 13 kasus, Bima 30 kasus. Kemudian Sumbawa Barat 9 kasus, Lombok Utara 27 kasus, Kota Mataram 10 kasus dan Kota Bima 10 kasus. Sedangkan kematian neonatal laki-laki sebanyak 397 kasus. Dengan rincian, Lombok Barat 10 kasus, Loteng 117 kasus, Lotim 106 kasus, Sumbawa 31 kasus, Dompu 22

kasus, Bima 35 kasus. Kemudian Sumbawa Barat 5 kasus, Lombok Utara 29 kasus, Kota Mataram 31 kasus dan Kota Bima 11 kasus. Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan ini mengatakan, kasus kematian bayi akan mempengaruhi rata-rata usia harapan hidup (UHH). Sehingga Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota terus melakukan upaya untuk menekan angka kematian bayi di daerah ini. ‘’UHH masih rendah karena angka kematian bayi masih tinggi. Itu yang sekarang kita kejar,’’ terangnya.

Salah satu upaya yang dilakukan menekan angka kematian bayi khususnya neonatal dengan membangun Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Poned) di kabupaten/ kota. Ia mengatakan, semua petugas kesehatan akan dilatih untuk penanganan neonatal untuk menekan kasus kematian bayi yang baru lahir. Apabila kasus emergency neonatal tak bisa ditangani di Puskesmas Poned, maka langsung dirujuk ke rumah sakit. ‘’Kemudian kita sendiri, kita punya sistem informasi bersama antarsemua dokter

anak, dokter obsten, Puskesmas se NTB. Kalau ada kasus-kasus kegawatan di lapangan. Kita tangani di Puskesmas tapi ditangani dokter spesialis,’’ jelasnya. Apakah penyebab banyaknya kasus kematian neonatal akibat fasilitas kesehatan yang jauh dari permukiman penduduk? Eka mengatakan, penyebabnya bukan masalah fasilitas kesehatan. Karena rata-rata jarak fasilitas kesehatan dengan penduduk 2,5 Km di seluruh NTB. Artinya, semua desa sudah ada fasilitas kesehatan untuk pelayanan bersalin.

‘’Cuma masalahnya neonatus ini makhluk paling lemah. Terlambat sedikit saja penanganannya, maka berujung kematian. Makanya sistem rujukan kita atur. Keterampilan bidan bidan, dokter dan perawat di lapangan kita tingkatkan,’’ jelasnya. Masih tingginya kasus kematian neonatal ini, kata Eka dominan disebabkan berat badan anak baru lahir yang rendah. Sehingga sekarang ibu hamil dan remaja diberikan obat. Supaya ketika melahirkan, bayinya sehat. Sehingga kemungkinan meninggal akan berkurang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 18 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

Serah Terima Jabatan Kepala LPMP NTB

Terima Kasih Pak Minhajul Ngabidin, Selamat Datang Pak Mohammad Mustari (Suara NTB/ist)

Minhajul Ngabidin bersama istri yang juga Ketua Dharma Wanita LPMP NTB saat menberikan sambutan pada acara serah terima jabatan.

(Suara NTB/ist)

Penyerahan dokumen ke Kepala LPMP NTB yang baru disaksikan seluruh pejabat di lingkungan LPMP NTB. (Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Serah terima jabatan dari Minhajul Ngabidin (kiri) dengan Mohammad Mustari (kanan) disaksikan Ketua Panitia Sri Sukriani.

Minhajul Ngabidin (kiri) Mohammad Mustari (kanan).

(Suara NTB/ist)

Serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita LPMP NTB.

Minhajul Ngabidin

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Setelah memimpin Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB selama 1 tahun 8 bulan, Kepala LPMP NTB Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., harus berpisah. Pak Min sapaan akrabnya dipindahtugaskan ke LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Minhajul Ngabidin diganti oleh Mohammad Mustari, MM., MA., PhD. Pisah sambut dan serah terima jabatan antar keduanya dilakukan di Aula LPMP NTB, Selasa (17/9). Minhajul Ngabidin, mengungkapkan kesannya selama bertugas di NTB. “Berat rasanya meninggalkan NTB, dalam masa pengabdian yang belum sempurna, yaitu baru 1 tahun 8 bulan. Masa di mana sedang semangat-semangatnya untuk bersama-sama membangun

dan mengembangkan berbagai inovasi dan kebaruan bagi kemajuan pendidikan di NTB,” kata Minhajul Ngabidin. Namun demikian, karena atas nama tugas negara, dirinya harus meninggalkan NTB untuk selanjutnya melaksanakan tugas di LPMP DIY. Menurutnya, kebijakan rotasi dan mutasi ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan sistem merit dalam tata kelola SDM di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud melalui strategi Tour of Duty dan Tour of Area. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati/Walikota, Bapak/Ibu Kadis, Rektor PT, dan semua stakeholder Pendidikan di

NTB untuk kerjasama, dukungan dan kebersamaan yang sangat luar biasa dari semua stakeholder pendidikan. Sinergitas dan kolaborasi kita baik internal stakeholder di NTB maupun dengan pihak pusat, P4TK, LPPKS, bahkan NGO sangat kuat. Semoga hal ini bisa diteruskan dan ditingkatkan,” ujarnya. Sementara itu Kepala LPMP NTB yang baru Mohammad Mustari,menegaskan siap berkolaborasi dengan semua stakeholder demi kepentingan kemajuan dunia pendidikan di NTB. Tidak lupa dia akan membangun komunikasi dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten dan kota serta provinsi. Di samping akan berupaya untuk terus meningkatkan Standard Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi NTB. (dys/*)

(Suara NTB/ist)

Foto bersama dengan para tamu undangan.

Mohammad Mustari

(Suara NTB/dys)

PT Dharma Lautan Utama Kembali Menerima Penghargaan Perusahaan Angkutan Penyeberangan Terbaik I Jakarta (Suara NTB) – PT Dharma Lautan Utama kembali menerima penghargaan Perusahaan Angkutan Penyeberangan Terbaik I (Pertama), dari Kementerian Perhubungan RI yang diserahkan langsung Menteri Perhubungan RI, Bapak Budi Karya Sumadi, dalam rangkaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha. Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung Jakarta Convention Center, Minggu, 15 September 2019. Bagi PT Dharma Lautan Utama, perusahaan pelayaran nasional yang menyediakan jasa angkutan laut dan penyeberangan dengan segmen pasar muatan penumpang, kendaraan, dan barang, Penghargaan sebagai Perusahaan Angkutan Penyeberangan ini adalah yang kelima kalinya sejak Tahun 2013, mendapatkan penghargaan yang sama dengan sebagai Perusahaan Angkutan Penyeberangan Terbaik I (Pertama). Kegiatan penilaian Sektor Transportasi ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, pada 2017 dan 2018, pemerintah tidak menyelenggarakan kegiatan tersebut. Adapun tujuan penilaian ini untuk mendorong, menstimulasi dan memo-

tivasi semangat kreativitas para pengelola unit Pelayanan Publik Transportasi guna senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan sistem manajemen perusahaan yang baik. Sehingga mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin H. Poedjono, SE, menyampaikan, penghargaan ini diraih berkat kerja keras dalam menjaga konsistensi serta melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan sistem manajemen perusahaan. Sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan kami. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT Dharma Lautan Utama, yang telah bekerja secara professional dalam mengembangkan dan menjalankan sistim manajemen yang lebih baik. Semoga dengan adanya penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk tetap menjaga konsistensi layanan dan dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya. “Selain itu, penghargaan yang didapat ini kami dedikasi-

Pengusulan Belasan Ribu Penerima PBI Terhambat Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) diminta mengusulkan 13 ribu warga penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh provinsi dan 700 oleh Pemda melalui APBD Kabupaten. Namun pengusulan penerima bantuan ini terganjal gara-gara data penerima ini bermasalah di administrasi kependudukan (adminduk). Pasalnya, setelah disinkronkan data penerima ini yang sinkron NIK-nya hanya tiga ribu jiwa. Sedangkan sisanya 10 ribu lebih jiwa yang masuk data usulan tidak ditemukan NIKnya. “Kami diminta mengusulkan 13 ribu jiwa penerima JKN –PBI oleh provinsi dan 700 dari pemda, tapi setelah kami serahkan datanya ke Dukcapil untuk disinkronkan NIK-nya itu, hanya ketemu dari 13 ribu hanya 3 ribu jiwa yang ketemu NIK-nya, dan dari 700 jiwa itu hanya 3 yang ketemu. Sehingga usulan pun terhambat gara-gara ini,” aku Kepala Disos Lobar Hj. Made

Ambaryati, Selasa (17/9). Sedangkan untuk usulan kabupaten, dari 700 orang penerima bantuan yang diusulkan. Setelah beberapa hari dicek oleh Dukcapil, hanya 7 orang yang bisa ditemukan NIKnya. Sisanya tidak bisa ditemukan, karena tidak sinkron. Untuk membereskan data ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil. Selain persoalan ini, data penerima bantuan dari APBN yang dinonaktifkan sebanyak 14. 081 juga masih menuai persoalan. Pihaknya sudah menyerahkan data ini ke desa untuk dicek. Namun sampai saat ini dari 119 desa yang mengembalikan baru tiga desa. Padahal, data ini harus dicek oleh desa agar mengetahui warga-warganya yang dinonaktifkan dari penerima bantuan. Pihak desa mengecek apakah ada warga yang dinonaktifkan termasuk warga tidak mampu, apakah terdaftar di BDT ataukah tidak. Termasuk apakah warga ini dinonaktifkan akibat berangkat menjadi TKI.(her)

kan kepada seluruh pelanggan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan, serta dengan setia selalu memberikan motivasi baik dalam bentuk saran maupun kritik agar kami dapat memberikan pelay-

anan yang prima.” Penilaian penghargaan sistim manjemen perusahaan di sektor perhubungan ini, diikuti oleh beberapa perusahaan yang bergerak di bidang angkutan publik sektor per-

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama, Erwin H. Poedjono menerima penghargaan dari Staf Ahli Menhub, Cris Kuntadi.

hubungan, baik dari Pemerintah, BUMN, maupun Swasta. Khusus untuk angkutan penyeberangan, selain PT Dhar-

ma Lautan Utama yang mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Angkutan Penyeberangan Terbaik I (per-

tama), juga diikuti oleh PT ASDP Persero sebagai Terbaik II (Kedua), dan PT Jemla Ferry sebagai Terbaik III (Ketiga). (*)