HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 18 JULI 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 108 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kendalikan Sampah, Pendaki Rinjani Dibatasi 700 Orang Mataram (Suara NTB) – Mulai 1 Agustus mendatang, jumlah pendaki ke Gunung Rinjani akan dibatasi hanya 700 orang per hari. Langkah ini diambil menyusul akan diterapkannya pemesanan tiket mendaki Rinjani secara online. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Sudiyono menjelaskan, tujuan pembatasan jumlah pendaki ke Rinjani, salah satunya untuk mengendalikan banyaknya tumpukan sampah pada kawasan yang menjadi geopark
dunia tersebut. ‘’Tujuan pembatasan ini agar tidak terjadi kerusakan ekosistem, kemudian tingkat kenyamanan pengunjung perlu dijaga. Dan pengendalian terhadap sampah,” kata Sudiyono ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (17/7) siang. Berdasarkan data Balai TNGR, pada 2017 lalu jumlah sampah yang ada di Rinjani sebanyak 13.679,51 kg. Dengan rincian, pintu Senaru 7.385 kg dan Sembalun 6.299 kg. Bersambung ke hal 15
PADAT - Para pendaki mendirikan tenda-tenda memadati tepi Danau Segara Anak di Gunung Rinjani. Mulai 1 Agustus mendatang, jumlah pendaki ke Gunung Rinjani akan dibatasi hanya 700 orang per hari. (Suara NTB/ars)
Pemilu 2019
Gejolak Demokrat dan Bongkar Pasang Caleg di Tenggat Pendaftaran
Tenggat pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019, Selasa (17/7), memperlihatkan potret menarik dari budaya politik kita. Salah satu yang menonjol tentunya adalah hilir mudik politisi yang berpindah dari partai satu ke partai lainnya.
TO K O H
Korem akan Naik Tipe PENINGKATAN status Polda NTB menjadi tipe A, otomatis membuat jajaran Korem 162/WB harus menyesuaikan. Sebagai satuan komando untuk wilayah NTB yang semakin kompleks, akan segera menyesuaikan. Pangkat Danrem dipastikan naik menjadi jenderal bintang satu. Seperti diketahui, Kemenpan RB menyetujui kenaikan status Polda NTB dari tipe B menjadi tipe A. Pangkat pejabat utama pun menyesuaikan. Kapolda NTB resmi berpangkat Irjen dan Wakapolda NTB menjadi Brigjen. Bersambung ke hal 15
NTB selama ini menjadikan sosok Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi (TGB) sebagai
(Suara NTB/ist)
KO M E N TTAA R Awasi 50 Paket Proyek
TIM Pengaman Pengawal Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Mataram mendampingi sedikitnya 50 paket proyek. Titik proyek tersebar di Kota Mataram, Lombok Utara dan Lombok Barat. Pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya permainan. ‘’Ada sekitar 50 paket proyek, kita dalam proses pendampingan semuanya,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, SH.,MH, Selasa (17/7). Paket proyek itu tidak bisa dirincinya. Tetapi disebutkan secara umum, pendampingan untuk proyek jalan. Sebarannya dari Lombok Barat, melintas di Kota Mataram dan hingga tembus ke Lombok Utara. Bersambung Andritama Anasiska ke hal 15
SBY hingga saat ini. Terkait kondisi ini, TGB memang meyakini bahwa sikapnya tidaklah menentang partai dan ia juga merupakan kader yang baik. Di NTB, dinamika TGB dengan Demokrat ini muncul ke permukaan dalam wujud hengkangnya sejumlah politisi Demokrat yang terafiliasi dengan TGB. Bersambung ke hal 15
Dugaan Pungli PTSL Jadi Target Penegak Hukum
Kualitas Air di NTB Lebih Buruk dari Surabaya dan Jakarta
Ahmad Rizal Ramdhani
(Suara NTB/dok)
PERUBAHAN yang cukup dramatis ini terlihat di internal Partai Demokrat. Seperti diketahui, para kader Demokrat di
Demokrat Syarief Hasan sempat melontarkan adanya kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap TGB atas sikapnya tersebut. Dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar beberapa waktu lalu, TGB juga tidak diundang. Sementara, dalam sejumlah kesempatan, TGB juga mengungkapkan belum pernah berkomunikasi lagi dengan
simpul mereka. Namun, situasi tidak lagi sama setelah TGB beberapa waktu lalu secara terbuka menyatakan dukungan untuk Joko Widodo di Pilpres 2019. Sejumlah petinggi DPP Partai Demokrat menilai tindakan ini telah mendahului keputusan resmi Partai Demokrat yang sampai saat ini masih berproses. Bahkan, Wakil Ketua Umum
Mataram (Suara NTB) Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) masih jadi polemik. Sebab Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tidak bisa dijadikan dasar menarik pungutan pada program sertifikasi tanah pengganti Prona ini. Jika tetap dilakukan, maka rawan disebut pungli dan jadi target Operasi Tangkap Tangan (OTT) penegak hukum jika tetap dilakukan. Bahkan sebaliknya, SKB tiga menteri tersebut menimbulkan kerancuan pada tataran hierarki, baik peraturan perundang-undangan maupun pada penerapannya. ‘’Sehingga ketika dipaksa, maka wajar jika kami (Ombudsman) dan Kejaksaan sepakat ini pungli, karena dalam penerapannya terjadi maladministrasi,’’ Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) – Kualitas air di NTB dinilai lebih buruk dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Surabaya dan Jakarta. Hal ini berdasarkan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup khususnya air yang masih berada pada angka 33. “Saya melihat Jakarta dan Surabaya itu, indeks kualitas airnya di atas kita. Padahal di sana itu banyak limbah-limbah industri. Tapi limbah e-coli itu lebih parah kita,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)
SASARAN - Temuan tarif PTSL di sejumlah desa yang dikhawatirkan jadi sasaran penegak hukum jika tidak dihentikan.
Setahun Turun 1,32 Persen
Tujuh Program Prioritas Ampuh Tekan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) – Dalam waktu setahun, Pemprov NTB berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,32 persen. Pada Maret 2017, angka kemiskinan di NTB sebesar 16,07 persen. Maret 2018, angka kemiskinan di NTB turun menjadi 14,75 persen. Pemprov NTB mengklaim penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif ini berkat peran tujuh program prioritas yang dilaksanakan sejak 2017. Tujuh program priori-
tas tersebut dinilai cukup ampuh menekan angka kemiskinan di daerah ini. Kepala Bappeda NTB, Ir. H.Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan dua tahun terakhir, yakni pada 2017 dan 2018, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota berhasil membangun sinergi dalam perencanaan dan penganggaran program pen-
naggulangan kemiskinan. Di mana, berdasarkan kesepakatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) NTB dan TKPKD kabupaten/kota telah disepakati pembiayaan tujuh program prioritas untuk mempercepat penurunan kemiskinan di NTB. Ia menyebutkan, tujuh program prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut adalah pemban-
gunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Kemudian penyediaan air bersih dan jamban keluarga. Selain itu, memberikan bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kawasan Rumah Pangan Lestari, pembentukan Bank Sampah dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Serta penyambungan listrik gratis bagi warga miskin yang dibiayai dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Kepala Dinas Perumahan dan Per-
(Suara NTB/nas)
IGB. Sugihartha (Suara NTB/dok)
Madani Mukarom
mukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan, program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dibahas bersama dalam rapat TKPKD. Sehingga, program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin terintegrasi dengan programprogram lainnya yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
H.Ridwan Syah
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Silaturahmi Pelepasan JCH 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 MENJELANG pele12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pasan jemaah calon 12345678901234567890123456789012 haji (JCH) asal kota 12345678901234567890123456789012 Mataram mendatang, 12345678901234567890123456789012 pihak kelurahan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Rembiga berencana 12345678901234567890123456789012 akan menggelar sil12345678901234567890123456789012 aturahim jemaah haji 12345678901234567890123456789012 se-kelurahan Rem12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 biga. Lurah Rem12345678901234567890123456789012 biga, Sunardi, men12345678901234567890123456789012 jelaskan bahwa ac12345678901234567890123456789012 ara silaturahim ini 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 merupakan acara 12345678901234567890123456789012 tahunan yang rutin 12345678901234567890123456789012 digelar menjelang 12345678901234567890123456789012 keberangkatan JCH. 12345678901234567890123456789012 “Tujuannya agar para 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jemaah haji silaturra12345678901234567890123456789012 him sekaligus ber12345678901234567890123456789012 pamitan kepada 12345678901234567890123456789012 masyarakat,” terang12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nya kepada Suara 12345678901234567890123456789012 NTB, Selasa (17/7) 12345678901234567890123456789012 Sunardi Acara ini akan 12345678901234567890123456789012 digelar hari Jumat (19/7) besok bertempat di Masjid 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Jami’ Rembiga seusai salat Jumat. Pemilihan hari 12345678901234567890123456789012 itu, imbuhnya, agar setelah ibadah salat Jumat, je12345678901234567890123456789012 maah masjid bisa langsung mengikuti kegiatan sila12345678901234567890123456789012 turahim tersebut. Nantinya acara silaturahim juga akan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dirangkaikan dengan kajian agama oleh tokoh aga12345678901234567890123456789012 ma kemudian diisi sambutan-sambutan lainnya. Juga 12345678901234567890123456789012 akan dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala lingkun12345678901234567890123456789012 gan, dan masyarakat kelurahan Rembiga. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sunardi menerangkan, jumlah jemaah haji dari ke12345678901234567890123456789012 lurahan Rembiga sampai saat ini pihaknya belum 12345678901234567890123456789012 memegang data pastinya. “Dari kalingnya belum ada 12345678901234567890123456789012 laporan, tetapi ada dua lingkungan yang tahun ini tidak 12345678901234567890123456789012 ada JCH-nya yaitu Rembiga Timur dan Rembiga Bar12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 at,” ujarnya. Sedangkan lingkungan dengan jumlah 12345678901234567890123456789012 jemaah haji terbanyak berasal dari lingkungan Rem12345678901234567890123456789012 biga Utara sebanyak 13 jemaah. 12345678901234567890123456789012 “Makanya kemarin di sana mengadakan silatura12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 him terlebih dahulu atas permintaan kepala lingkun12345678901234567890123456789012 gannya,” jelasnya. Hal ini dikarenakan adanya je12345678901234567890123456789012 maah haji berusia lanjut yang mungkin tidak bisa 12345678901234567890123456789012 menghadiri silaturahim di masjid karena alasan fisik. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Silaturahim jemaah haji di lingkungan Rembiga Ut12345678901234567890123456789012 ara sendiri dilakukan Minggu kemarin yang berlang12345678901234567890123456789012 sung khidmat dan kekeluargaan. 12345678901234567890123456789012 Sunardi berpesan kepada para jemaah haji asal 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Rembiga ini untuk tetap menjaga kesehatan selama 12345678901234567890123456789012 menjalankan ibadah di tanah suci. “Semoga bisa 12345678901234567890123456789012 menjadi haji yang mabrur dan ibadahnya diterima Al12345678901234567890123456789012 lah,” harapnya. (uul) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Tanggung Jawab Bersama 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 SEKRETARIS 12345678901234567890123456789012 Komisi IV DPRD 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kota Mataram, 12345678901234567890123456789012 Fuad Sofian Bam12345678901234567890123456789012 asaq, SH., 12345678901234567890123456789012 mengkritisi kebi12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 asaan orangtua 12345678901234567890123456789012 yang menyuruh 12345678901234567890123456789012 anaknya yang 12345678901234567890123456789012 masih usia SD un12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tuk mengasuh dan 12345678901234567890123456789012 memberi makan 12345678901234567890123456789012 kepada anaknya 12345678901234567890123456789012 yang lain yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masih balita. Kritik 12345678901234567890123456789012 ini menyusul dite12345678901234567890123456789012 mukannya sekitar 12345678901234567890123456789012 60 balita di Mat12345678901234567890123456789012 aram mengalami 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kekurangan gizi. Fuad Sofian Bamasaq 12345678901234567890123456789012 Seperti diketahui, 12345678901234567890123456789012 hal ini disebabkan karena minimnya asupan gizi yang 12345678901234567890123456789012 diterima oleh balita bersangkutan. Mengatasi persoalan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kekurangan gizi ini, bukan hanya tugas Dinas Keseha12345678901234567890123456789012 tan maupun Posyandu, tetapi itu sejatinya menjadi tang12345678901234567890123456789012 gung jawab bersama. 12345678901234567890123456789012 Ini, menurut Fuad kepada Suara NTB di Mataram, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Selasa (17/7), tidak terlepas dari pola asuh yang diter12345678901234567890123456789012 apkan orang tua kepada anaknya yang masih balita. 12345678901234567890123456789012 ‘’Tapi sekarang ini kan kesadaran orang tua, ketika 12345678901234567890123456789012 anaknya masih balita, jangan kasih anaknya yang baru 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 umur enam tahun untuk memberi makan. Kadang nanti 12345678901234567890123456789012 dikunyahkan lalu diberikan ke adiknya. Itu kan kuman,’’ 12345678901234567890123456789012 sesalnya. Pada bagian lain, dia mengungkapkan bah12345678901234567890123456789012 wa makanan bergizi itu tidak selalu mahal. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ‘’Kita beli bayam Rp2.000, beli tempe Rp1.500, itu 12345678901234567890123456789012 sudah termasuk makanan bergizi,’’ sebutnya. Untuk 12345678901234567890123456789012 mengatasi puluhan balita yang mengalami kurang gizi, 12345678901234567890123456789012 Fuad menyarankan agar mereka ditangani oleh RPG 12345678901234567890123456789012 (rumah pemulihan gizi) yang ada di Kota Mataram. ‘’Ke12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tika anak itu kena sasaran oleh petugas Posyandu dike12345678901234567890123456789012 tahui kurang gizi, kurang berat badan, langsung usa12345678901234567890123456789012 hakan mendapat pendampingan dari RPG,’’ katanya. 12345678901234567890123456789012 Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini tidak me12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nampik kalau karakter masyarakat masih ada yang 12345678901234567890123456789012 cuek terhadap kegiatan Posyandu. Padahal, Posyandu 12345678901234567890123456789012 ini sangat penting untuk memantau kesehatan balita. 12345678901234567890123456789012 Fuad mengaku prihatin dengan masyarakat yang masih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 berfikir bahwa Posyandu tidak terlalu penting. ‘’Kadang 12345678901234567890123456789012 mereka mengabaikan anaknya. Mereka lebih mement12345678901234567890123456789012 ingkan urusan yang lain,’’ ucapnya. 12345678901234567890123456789012 Anggota komisi yang membidangi masalah kese12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hatan ini mengklaim sejauh ini pemerintah sudah 12345678901234567890123456789012 sangat proaktif mengajak masyarakat untuk tetap 12345678901234567890123456789012 memantau kesehatan balita. Melihat karakter 12345678901234567890123456789012 masyarakat yang berbeda-beda, menurut Fuad tidak 12345678901234567890123456789012 ada salahnya, kegiatan Posyandu dipersempit ruang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lingkupnya, yakni di tiap RT. Bila perlu, kader Posyandu 12345678901234567890123456789012 jalan dari rumah ke rumah untuk mengajak 12345678901234567890123456789012 masyarakat. ‘’Tetapi dengan catatan, insentif untuk 12345678901234567890123456789012 kader Posyandu ini harus ditingkatkan,’’ katanya. (fit) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/uul)
(Suara NTB/ist)
SUARA MATARAM
Halaman 2 (Suara NTB/cem)
PAKAIAN SERAGAM – Praktik jual - beli seragam di sejumlah sekolah di Mataram,diduga masih marak. Pemerintah telah melarang praktik tersebut sejak jauh hari. Terlihat siswa SD di Cakranegara menunggu jemputan.
Sekolah di Mataram Diduga Masih Jual Seragam Mataram (Suara NTB) Praktik jual - beli seragam diduga masih marak terjadi di sekolah. Padahal, Dinas Pendidikan Kota Mataram sudah mengeluarkan edaran melarang praktik tersebut. Orangtua siswa GN menuturkan, seragam sekolah anaknya dibeli di sekolah. Itu meliputi seragam putih - biru, pramuka, pakaian olahraga dan baju muslim. “Kalau jumlahnya saya ndak tahu. Karena, istri yang bayar ke sekolah,” kata dia, Selasa (17/7). GN menyekolahkan anaknya sesuai zonasi di salah satu sekolah menengah di Kelurahan Pagutan Barat. Terkait seragam gratis oleh pemerintah, ia tidak mengetahui pasti. “Pakaian sudah jadi semua,
bukan kain,” ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom menegaskan, surat edaran sudah disampaikan ke masing - masing sekolah. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2016. Kembali ditegaskan Sudenom, sekolah dilarang
menjual seragam. Dan, memberi keleluasaan orangtua siswa untuk membeli seragam di mana saja. “Sudah kita berikan surat edaran,” tegasnya. Dalih jual beli seragam oleh koperasi tidak dibenarkan oleh Sudenom. Hal itu sama saja, sebab yang mengelola adalah sekolah. “Koperasi cuma pelin-
Turunkan Angka Kemiskinan
Pemkot Perlu Intervensi Kawasan Kumuh Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan di Mataram relatif lebih sulit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Penduduk miskin tersisa 9,55 persen merupakan kerak. Untuk meminimalisirnya, Pemkot Mataram harus mengintervensi kantong - kantong kawasan kumuh. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Isa, ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/7). BPS mendeteksi kantong kawasan kumuh di Mataram, terpusat di Kecamatan Sandubaya. Seperti Babakan, Turida, Bertais. Dan, ada sebagian kawasan lainnya di Sekarbela dan Selaparang. Menurut Isa, intervensi penanganan kemiskinan lebih baik difokuskan kawasan itu. Karena, penanganannya lebih luas dan hasilnya akan terlihat. Daripada menangani perumahan heterogen. “Fokuskan program di kantong- kantong kawasan kumuh itu. Nanti bisa lebih luas penangananya,” kata Isa. Persentase penduduk
(Suara NTB/cem)
Isa miskin di Mataram, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di NTB. Progres penurunannya kata Kepala BPS, lebih bagus dibandingkan Pemprov NTB dan secara nasional. Jika dicatat, penurunan lebih dari satu persen mulai 2010-2011. Sementara, 2011-2017 penurunannya di bawah satu persen. Isa memaklumi menekan angka kemiskinan menjadi satu persen di Kota Mataram, semakin berat. Penyebabnya penduduk agak sulit keluar
dari kemiskinan, karena faktor pendidikan, keterampilan serta faktor usia. Program pun tidak bisa dipaksakan. Meskipun demikian, Pemkot Mataram harus tetap optimis dengan tantangan semakin berat. “Untuk menekan itu (kemiskinan) tidak bisa dengan program biasa biasa. Harus ada program yang luar biasa,” terangnya. Lalu bagaimana peran penduduk urban terhadap peningkatan penduduk miskin di Kota Mataram? Dijelaskan Isa, penduduk pendatang bisa saja menyebabkan angka kemiskinan naik dan berkurang. Kemiskinan akan meningkat bilamana yang datang tidak memiliki keterampilan, pendidikan rendah, modal tak memadai serta kesehatan tidak baik. Berbeda dengan yang memiliki pendidikan, kesehatan dan modal baik. Ini akan berdampak mengurangi angka kemiskinan. Isa kembali menyarankan, Pemkot Mataram harus fokus menangani kantong - kantong kawasan kumuh jika ingin menurunkan angka kemiskinan. (cem)
300 PKL di Mataram Minta Dibantu Rombong Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram akan segera merealisasikan pengadaan rombong bagi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Kota Mataram. Sudah disiapkan anggaran sebesar Rp200 juta. Pengadaan ini akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2018 hingga 2019. “Kita siapkan Rp200 juta, kita akan seleksi. Pendaftar PKL yang ajukan rombong ini dari tahun 2016 dan 2017. Yang sudah mengajukan ini akan kita seleksi lagi,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri, di Mataram, Selasa (17/7). Hingga saat ini jumlah PKL yang mengajukan permohonan bantuan rombong sebanyak kurang lebih 300 orang. Tentu saja ini akan diseleksi degan melihat tempat berjualan dan rencana barang atau produk yang akan dijualnya. Sebab yang diperbolehkan untuk berjualan dan akan diberikan rombong ialah PKL yang sudah memiliki tempat atau rencana tempat berjualan.
“Jumlahnya sampai sekarang sudah banyak sekali, 300 –an yang sudah minta. Kita lihat lokasi dan tempatnya, tidak semua kan, nanti mereka harus punya perencanaan mau jualan di mana,” ujarnya. Pihaknya akan lebih memprioritaskan PKL yang sudah mengajukan permohonan bantuan pada tahun 2016. Nantinya mereka akan diberikan secara bertahap setelah dilakukan verifikasi atau pengecekan. Sebab tidak semua yang mengajukan akan diberikan rombong. Melainkan hanya yang lolos verifikasi dan sesuai dengan kriteria saja. “Yang ajukan tahun 2016 itu yang kita prioritaskan dulu. Nanti kan kita cek dulu mereka ini, masih mau jualan atau bagaimana. Ada tempatnya, apakah memadai atau tidak,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa satu rombong itu seharga Rp 5-7 juta. Jika anggaran itu tidak mencukupi untuk kebutuhan rombong pada tahun ini, maka akan diberikan bertahap hingga tahun depan. Ia berharap
para PKL dapat bersabar dan nantinya setelah diberikan, dapat menggunakan rombong itu untuk memperlancar usahanya. “Satu rombong kisaran harga Rp5-7 juta. Bertahap, tahun ini kalau tidak habis, kita lanjutkan tahun depan juga,” ujarnya. Tahun-tahun sebelumnya pengadaan rombong ini dilakukan tidak hanya oleh Pemerintah Kota Mataram. Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Pusat juga turut memberikan bantuan rombong kepada warga. Namun untuk tahun ini belum diketahui apakah ada bantuan dari provinsi dan pusat atau tidak. “Kalau dulu kita samasama dengan provinsi dan pusat. Kalau sekarang masih belum tahu, kita lihat saja nanti,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa rombong itu akan diberikan kepada PKL yang belum memiliki, baik PKL baru maupun yang sudah lama. Sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. (lin)
dung saja,” tegasnya. Sudenom berjanji akan mengevaluasi jika benar menemukan indikasi pelanggaran tersebut. Bagaimana pengadaan seragam yang pagunya Rp2,8 miliar? Tender ini sudah selesai. Rekanan telah mendistribusikan. Dinas Pendidikan menyalurkan pakaian sesuai data diterima dari sekolah. Ombudsman NTB juga menemukan indikasi jual beli seragam di sekolah. Setelah dicek pembelian seragam itu jadi prosedur yang diterapkan oleh sekolah. Pembelian seragam
jadi kewajiban bagi siswa baru. “Ini tidak ada ruang bagi orangtua membeli seragam di tempat lain,” kata Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabuddin. Pemkot Mataram memberikan pakaian seragam gratis merah putih untuk siswa SD dan putih -biru untuk SMP. Faktanya di lapangan informasi ini tidak sampai ke masyarakat secara luas. Ombudsman kata Sahabuddin, akan meluruskan agar masyarakat mendapatkan haknya. (cem)
Pimpinan OPD Diminta Tingkatkan Kinerja Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan agar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kinerja. Sebab, serapan fisik dan keuangan di triwulan kedua masih rendah. “Pak Wali tadi menekankan SKPD meningkatkan kinerjanya. Jangan sampai kasus tahun 2017 terulang kembali tahun ini,” kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengutip komentar Walikota,Selasa (17/6). Rapat evaluasi serapan fisik dan keuangan digelar secara tertutup. Dihadiri oleh pimpinan OPD, para asisten dan camat se Kota Mataram. Berdasarkan laporan target belanja di triwulan kedua dari anggaran Rp1,4 triliun ditargetkan realisasi fisik dan keuangan mencapai 47 persen. Realisasinya untuk keuangan mencapai 33,73 persen dan fisik mencapai 37,81 persen. Berdasarkan kategori kata Sekda, 14 OPD serapannya di atas 47 persen. Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Ketaha-
nan Pangan, DP3A, DPRD, RSUD dan BPBD. Sedangkan, 42 OPD kategori rendah dengan serapan rata - rata 24 hingga 47 persen. Bagian Layanan Pengadaan, Camat Selaparang, DPMPTSP, Bappeda, Camat Sandubaya, Dinas Perkim dan lain - lain. “Berdasarkan kategorinya tidak ada yang rendah,” kata Sekda. Menurutnya, secara umum OPD kategori sedang disebabkan pada bulan Mei banyak libur. Ini dibuktikan dengan serapan pada Juni - Juli, serapan cukup bagus. Hal ini kata Sekda, jadi perhatian serius Walikota. Seluruh pimpinan OPD diingatkan pelaksanaan program direncanakan secara keseluruhan. “Bahkan, Pak Wali mengatakan akan dipelajari dan bagian evaluasi kinerjanya. Kalau ada program direncanakan tidak bisa dieksekusi dan tidak strategis, maka dilakukan perubahan,” tandasnya. Apakah ini jadi bahan untuk menggeser pejabat saat mutasi nanti? Sekda mengatakan hal itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. (cem)
Pengguna Narkoba Anak
LPA Perkuat Program Teman Sebaya Mataram (Suara NTB) – Semester pertama tahun ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram telah merilis angka pengguna narkoba di Mataram. Jumlahnya didominasi itu anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun. Menyikapi hal ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram akan memperkuat peran teman sebaya yang merupakan salah satu program mereka. “Bagaimana mendekati anak-anak melalui teman sebaya, ini yang akan kami perkuat. Kalau kami yang tua ini yang dekati mereka, mereka tidak mau. Jadi bisa digali apa penyebabnya dari teman sebaya ini. Sehingga program kami anak sebagai pelapor dan pelopor itulah yang kita fungsikan,” kata Ketua LPA Kota Mataram, Nyanyu Ernawati di Mataram, Selasa (17/7). Ia mengatakan bahwa peran teman sebaya ini sangat baik. Selama ini mereka biasanya mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Para korban atau pelaku menjadi lebih terbuka dan bisa lebih leluasa menceritakan penyebab mereka melakukan hal tersebut. Hal ini juga akan dilakukan pada pengguna narkoba yang korbannya merupakan anak-anak. “Sekarang narkoba itu bisa menyasar siapa saja, terma-
suk anak-anak. Di sinilah peran kami LPA bersama Dewan Anak Kota Mataram untuk turut mengambil sikap. Kami akan terus melakukan sinergi dengan BNN,” ujarnya. Pihaknya akan menggunakan teman sebaya yang memang sudah dilatih untuk mendekati para korban. Sehingga mereka tidak tertarik lagi untuk berurusan dengan obat-obat terlarang. Hal ini juga dilakukan pada anak-anak yang belum terjangkit narkoba. Tujuannya untuk mencegah mereka melakukan hal tersebut dan tidak terjerumus pada penggunaan obat-obat terlarang. Diketahui berdasarkan rilis BNN kota Mataram, jumlah pengguna barkoba pada semester pertama ini mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pengguna meningkat hingga 43 persen. Dari jumlah ini, korban didominasi dari kalangan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Tahun lalu, pada Januari hingga Juni jumlah pengguna yang ditangani oleh BNN sebanyak 55 orang. Tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 79 orang. Para pengguna berasal dari semua kecamatan yang ada di Kota Mataram. Yang sudah menyelesaikan program rehabilitas sebanyak 29 orang atau 36,7 persen. (lin)
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Syarif Lutfim 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 NTB Krisis Pengawas 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ketenagakerjaan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 JUMLAH pengawas ketenagakerjaan di NTB jauh dari 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kebutuhan ideal. Padahal, jumlah perusahaan yang di12345678901234567890123456789012 awasi mencapai 8 ribuan perusahaan. Bagaimana pe12345678901234567890123456789012 ran pengawasan dilakukan optimal? 12345678901234567890123456789012 Terdapat 8.035 perusahaan yang terdata di NTB ini, 12345678901234567890123456789012 kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan 12345678901234567890123456789012 Ketenagakerjaan, Syarif Lutfim. Sementara jumlah pen12345678901234567890123456789012 gawas perusahaan aktif hanya 15 orang. Padahal, 12345678901234567890123456789012 setidaknya harus ada 60 pengawas. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tu12345678901234567890123456789012 gas menyusun pedoman dan teknis penyelenggaraan 12345678901234567890123456789012 pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga 12345678901234567890123456789012 kerja, melaksanakan pembinaan dan pengawasan nor12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kese12345678901234567890123456789012 jahteraan pekerja, norma keselamatan dan kesehatan 12345678901234567890123456789012 kerja, lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. 12345678901234567890123456789012 Perubahan dalam struktur pasar kerja dan dalam hubun12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan kerja telah membawa perubahan seketika dalam reor12345678901234567890123456789012 ganisasi pengawasan ketenagakerjaan. Khususnya, pen12345678901234567890123456789012 gawasan ketenagakerjaan harus merespons dengan cara 12345678901234567890123456789012 yang lebih efisien untuk memastikan kepatuhan melalui 12345678901234567890123456789012 langkah-langkah pencegahan, saran dan deteksi atas pel12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 anggaran undang-undang ketenagakerjaan. 12345678901234567890123456789012 Pengawasan, kata Syarif harus memastikan adanya 12345678901234567890123456789012 fungsi pendidikan dan penegakan hukum terkait den12345678901234567890123456789012 gan kondisi kerja (seperti jam kerja, upah, keamanan, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kesehatan dan kesejahteraan, pekerja anak dan kaum 12345678901234567890123456789012 muda dan halha terkait lainnya) dan mengingatkan otori12345678901234567890123456789012 tas yang kompeten atas setiap kekurangan atau pen12345678901234567890123456789012 yalahgunaan yang tidak dicakup dalam ketentuan pe12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 rundang-undangan yang berlaku 12345678901234567890123456789012 Karena itulah, untuk mengefektifkan pengawasan ter12345678901234567890123456789012 hadap perusahaan, Disnakertrans NTB tetap mengusul12345678901234567890123456789012 kan penambahan pengawas ke BKD. Dengan kompo12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sisi jumlah tenaga pengawas yang sangat minim ini, 12345678901234567890123456789012 kata Syarif Lutfim, skala prioritas dilakukan. 12345678901234567890123456789012 Jumlah mereka harus memadai untuk menjamin pel12345678901234567890123456789012 aksanaan tugasnya secara efektif. Antara lain terkait den12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan, jumlah, sifat, ukuran dan situasi tempat kerja, jum12345678901234567890123456789012 lah pekerja yang dipekerjakan, dan jumlah serta komple12345678901234567890123456789012 ksitas ketentuan hukum yang akan ditegakkan 12345678901234567890123456789012 Dengan jumlah pengawas terbatas ini, lanjut Syarif, pen12345678901234567890123456789012 gawasan perusahaan rutin dilakukan, meskipun sement12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ara ini dipertimbangkan perusahaan-perusahaan besar. 12345678901234567890123456789012 Hal penting yang penting diawasi terutama menyangkut 12345678901234567890123456789012 penerapan norma. Setidaknya ada 35 norma di dalamnya. 12345678901234567890123456789012 “Norma tersebut misalnya, norma yang berkaitan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dengan waktu kerja, waktu istirahat, cuti, pengupahan, 12345678901234567890123456789012 penerapan K3 dan sejeninya. Pengawas inilah yang 12345678901234567890123456789012 memastikannya apakah perusahaan telah menerapkan 12345678901234567890123456789012 atau sebaliknya,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sejauh ini, Syarif berkesimpulan, belum ada perusahaan 12345678901234567890123456789012 yang diberikan sanksi karena tak melaksanakan norma12345678901234567890123456789012 norma dimaksud. Demikian juga soal laporan pengaduan, 12345678901234567890123456789012 Disnakertrans NTB terbilang jarang menerimanya. “Untung12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nya, NTB ini masih cukup kondusif,” demikian Syarif. (bul) 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/bul)
Pemkot Mataram Usulkan Pembangunan Dua Rusunawa
H.M. Kemal Islam
(Suara NTB/cem)
Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, kembali mengusulkan pembangunan dua Rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Dua Rusunawa itu kata Kadis Perkim H.M. Kemal Islam, yakni di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika dan Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Tanjung Karang Permai. Kata dia, khusus di Montong Are, lahan telah tersedia dan detail engineering design (DED) telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepastiannya menunggu keputusan Pemerintah Pusat. “Saya sudah dua kali menanyakan itu. Mudah-mudahan tidak ada pemangkasan anggaran,” harapnya. Kemal melihat kebutuhan hunian di Mataram demikian tinggi. Karenanya rusunawa pun peminatnya tinggi. Terbukti empat twin blok rusunawa dengan rata-rata 99 kamar, tingkat hunianya mencapai 100 persen. Artinya kata dia, melihat antusias masyarakat rusunawa jadi pilihan tinggal yang nyaman dan sehat. Di satu sisi, Pemkot Mataram memikirkan pemerataan pembangunan rusunawa di enam kecamatan. Ini jadi salah satu untuk menjawab kekurangan 12.000 rumah di Mataram. “Tapi tergantung kesiapan tanah. Yang dimiliki tambahan di Montong Are dan satu di Karang Panas,” tambahnya. Lahan di Karang Panas sambungnya, sedang dipersiapkan DED dan diajukan kembali ke Kementerian PUPR. Prediksi kebutuhan anggaran satu twin blok mencapai Rp20 miliar. Kemal menambahkan, untuk NTB, pemerintah pusat tahun 2017 lalu menawarkan pembangunan rusunawa. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
BPS : Jangan Terlena dengan Penurunan Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih mengingatkan agar jangan terlena dengan penurunan angka kemiskinan yang telah diraih hingga Maret 2018 ini. Sebab angka penurunannya ralatif kecil, hanya 0,30 persen. “Ingat lho, ada tujuh provinsi di Indonesia yang angka kemiskinannya naik,” kata Endang di ruang kerjanya. Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2018 mencapai 737,46 ribu orang (14,75 persen). Jika dilihat dalam periode September 2017 - Maret 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 10,66 ribu orang (0,30 persen). Selama periode September 2017 - Maret 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 1,83
ribu orang (dari 368,55 ribu orang pada September 2017 menjadi 370,38 ribu orang pada Maret 2018), sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,49 ribu orang (dari 379,57 ribu orang pada September 2017 menjadi 367,08 ribu orang pada Maret 2018). Untuk perbandingan tingkat penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota di NTB, Endang mengatakan BPS di provinsi belum melakukan pengolahan data. Angka
kemiskinan yang dirilis pada awal pekan ini merupakan data olahan yang terlebih dahulu dilakukan oleh BPS pusat. Endang kemudian menyajikan peringkat angka kemiskinan per Maret 2017 lalu. Dimana Lombok Utara masih mendominasi, disusul Lombok Timur, Sumbawa Barat, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Mataram kemudian Kota Bima. Tetapi yang paling penting
menurutnya, semangat untuk menurunkan angka kemiskinan jangan kendor. Perangkat pemerintah daerah terutama, program-program pembangunan yang telah direncanakan harus dilaksanakan sesuai relnya. Tingkat kemiskinan paling besar dipengaruhi oleh komoditas makanan. Karena itulah, Endang menyarankan pengendalian harga-harga terus dilakukan. Ia menyorot salah satunya di Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan) Kabupaten Lombok Utara. Bahkan kepada pemerintah daerah setempat BPS telah mengingatkan agar menjaga jangan sampai harga kebutuhan ketimpangan harganya besar dengan wilayah-wilayah lainnya. ‘’Sudah saya sampaikan ke-
pada Wakil Bupati Lombok Utara, jangan sampai harga kebutuhan di Gili Trawangan timpangnya terlalu jauh. Ini bisa mengerek angka kemiskinan. Bagus itu program pemerintah di Papua, ada BBM satu harga. Itu juga bisa diterapkan di daerah-daerah di NTB,” ujarnya. Kemudian di Pulau Sumbawa, distribusi barang harus kondusif. Baik antar pulau maupun antar daerah. Ia mengkhawatirkan jika terjadi antrean panjang di pelabuhan-pelabuhan di Bima maupun Badas, otomatis akan memperbesar biaya dan harga-harga barang dipastikan akan terkerek naik. Karena itu, PR pemerintah masih besar untuk menurunkan angka kemiskinan secara merata. (bul)
(Suara NTB/bul)
MUBAZIR - Gedung depan pusat oleh-oleh yang dibangun juga ikut mubazir
Dinas Perindustrian Kehabisan Cara Hidupkan Pusat Oleh-oleh NTB Mataram (Suara NTB) Akitifitas bisnis di pusat oleh-oleh NTB mati total. Forum IUMKM yang sempat mengelolanya juga lebih memilih kabur, karena tak siap memberikan PAD. Habis cara
UPTD BKPUD (Balai Kemasan Produk Unggulan Daerah) dan Dinas Perindustrian Provinsi NTB mengelolanya. Pusat oleh-oleh yang dulunya adalah sentra bisnis Unit Penyangga Pemasaran (UPP) Pi-
Pemprov Wacanakan Pembentukan Satgas Naker Asing Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewacanakan pembentukan Satgas Tenaga Kerja Asing (TKA). Menyusul berkembangnya isu serbuan tenaga kerja luar negeri ilegal yang masuk Indonesia. Wacana pembentukan satgas ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarif Lutfim saat di ruang kerjanya, Selasa (17/7) kemarin. “Setelat-telatnya 2019 Satgas ini sudah terbentuk,” ujarnya. Satgas ini ditingkat pusat telah terbentuk. Karena itulah, daerah juga didorong untuk membentuk satgas yang sama agar pengawasan dapat dilakukan lebih fokus. Bukankah ada Tim Pengawas Orang Asing (Timpora)? Syarif Lutfim menegaskan, sejauh ini memang Timpora yang berperan sangat aktif. Timpora ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaaan, Imigrasi, Kesbangpoldagri, termasuk Disnakertrans. Komunikasi masih dilakukan intens. Hanya saja, Timpora fungsinya masih umum, mengawasi setiap orang asing yang masuk ke daerah. Sementara Satgas TKA yang dimaksudkan, tugasnya akan lebih khusus mengawasi tenaga kerja yang masuk secara diamdiam ke NTB. dalam rangka persiapan pembentukan Satgas TKA ini, Syarif menegaskan akan melakukan koordinasi dengan pihakpihak terkait yang nantinya akan masuk sebagai bagian dari satgas ini. Termasuk mengkoordinasikan persiapan sekretariatnya. “Tentu juga diusulkan
anggaran operasionalnya. Sebab SK-nya langsung SK gubernur,” imbuhnya. Kepada Suara NTB, Syarif Lutfim menyebut, sejauh ini situasi di daerah masih cukup terkontrol. Terbukti belum adanya temuan tenaga kerja asing yang tidak memiliki dokumen lengkap. Kasus terakhir yang menjadi perhatian adalah pelibatan tenaga kerja asing yang terlibat di salah satu proyek di Sambelia. Tindakan yang diambil saat itu melakukan deportasi. Terakhir, pengawasan juga dilakukan langsung ke pabrik gula di Dompu milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dan Lakey. Hasilnya masih nihil. “Informasi yang berkembang soal masifnya serbuan tenaga kerja asing masih lebih besar beritanya dibanding keadaan di lapangan. Tetapi bukan berarti kita tidak fokus, justru pengawasan makin diperketat,” ujarnya. Untuk lebih mengefektifkannya. Seharusnya memang perusahaan pengguna tenaga kerja asing ilegal juga diberikan sanksi. Selama ini sanksinya hanya dengan mendeportasi tenaga kerja luar negeri tersebut, bila terindikasi illegal. “Kalau ada aspek pidana. Memang harusnya perusahaan juga diberikan sanksi. Karena merekalah yang mempekerjakan dan mengurus dokumen-dokumennya. Harus ke arah sana kita,” kata Syarif. Payung hukumnya sudah terbit Perpres 20 tahun 2018, tentang pengawasan tenaga kerja asing. Tapi belum diberlakukan, karena belum ada kebijakan turunan misalnya Permen (Peraturan Menteri). (bul)
jar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut) ini sedang mati suri. Tidak ada aktifitas. Eks rumah dinas pejabat Pemprov NTB yang ada di Jalan Langko No. 67 Mataram itu kembali tak bertuan. Rak-rak pajangan produk yang sebelumnya terisi oleh produk-produk pelaku IKM lokal, tersisa hanya rak. Etalase di dalamnya juga telah kosong. Bangunan baru yang dikonsep dengan rumah kaca di depannya juga terlihat kosong. Terkesan mubazir pemerintah daerah membangunnya. Mesin-mesin pengolahan produk berukuran besar juga nampak terparkir di gudang belakang samping sekretariat UPT BPKUD dan K. Pusat oleh-oleh tersebut sebetulnya diharapkan akan mendatangkan PAD, sesuai arahan Bapenda, kata Kepala UPTD BPKUD dan K, L. Suarjaya dihubungi di Mataram. Beberapa kali pusat oleh-oleh Provinsi NTB ini dihidupkan, tapi tetap saja mentok. Tak bisa bertahan, apalagi eksis.
Kalaupun Bapenda ingin mengelolanya, dipersilahkan. Sebab berbagai cara sudah dilakukan untuk menawarkannya kepada stakeholders. Tetapi belum juga ditemukan pengelola pengganti, setelah Forum IUMKM meninggalkannya sebab tak siap memberikan PAD. “Sana sini sudah kita tawarkan, Sekda (H. Rosyadi Sayuti) juga telah turun tangan. Kalau ada yang mau mengelolanya, silahkan saja” katanya. Sebelumnya, forum IUMKM lebih memilih tidak lagi mengelola pusat oleh-oleh NTB ini karena pendapatan tidak sebanding dengan beban operasionalnya di sana. Ditambah lagi pemerintah daerah membebankan PAD, Rp 1,2 juta perbulan. Alhasil, pusat oleh-oleh ini kembali mangkrak. Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih menyebut, ia telah dipanggil Sekda NTB. rencananya, pusat oleh-oleh itu akan dijadikan
sekretariat bersama Generasi Pesona Indonesia (Genpi). Baiq Eva juga masih menganalisa penyebab belum berjalannya bisnis IKM di lokasi tersebut. Grand desainnya, pusat oleh-oleh ini menjadi tempat memajang seluruh produk IKM lokal, dari penganan olahan, hingga hasil kerajinan. Tamu-tamu pemerintah daerah rencananya akan diarahkan ke sana untuk mengenal produk NTB, sekaligus berbelanja. Soal beban PAD yang dibebankan kepada pengelola pusat oleh-oleh ini tidak dipungkiri juga menjadi salah satu kendala yang diberatkan pengelola. “Kalau ditinggalkan begini, memang tidak bisa memenuhi target,” ujarnya. Untuk memancing pengelola lain datang, mungkinkah target PAD dihapuskan? Menurutnya tidak bisa demikian. Yang bisa dilakukan, adalah memberikan potongan besaran PAD yang harus disetorkan untuk daerah (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
Halaman 4
Masalah Kemiskinan
Lotim Jadi Barometer NTB
Wajib Penuhi Kuota Perempuan
Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diakui menjadi barometer NTB. Perubahan data seperti data kemiskinan meski sedikit di Lotim, pengaruhnya sangat besar bagi NTB jika dibandingkan dengan kabupaten lain.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) Muhammad Saleh mengingatkan kepada seluruh partai politik (parpol) agar memenuhi segala syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pendaftaran calon Legislatif. Diingatkan, kuota 30 persen perempuan dalam daftar caleg di masingmasing Daerah Pemilihan (Dapil) itu wajib hukumnya. Menjawab Suara NTB di kantor KPU Lotim Selasa (17/ 7), Saleh menegaskan kewajiban pemenuhan kuota perempuan menjadi hal yang tidak (Suara NTB/yon) bisa ditawar-tawar lagi oleh parMuhammad Saleh tai politik. Dalam pengisian daftar nomor urut pencaleg-an pun ada ketentuan. “Nomor 1, 2 sampai 3 itu harus ada perempuan, begitupun nomor 4, 5 dan 5 harus pula ada perempuan dan seterusnya,” ucapnya. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi oleh parpol, maka KPU akan masukkan dalam daftar yang tidak memenuhi syarat (TMS) di Dapil yang bersangkutan. “Adanya perempuan di semua dapil itu semua wajib hukumnya,” ungkapnya. Keharusan adanya imbas dari bias gender ini pada saat darftar kepengurusan partai masih ada toleransi. Di mana klausul kepengurusan hendaknya memperhatikan perempuan. Sedangkan dalam pencalegan ini sudah tidak ada toleransi lagi. Ketentuan wajib tersebut harus dipenuhi oleh semua partai politik. Diketahui, jika dihitung dari jumlah keseluruhan partai di Lotim ada 16 partai dikalikan 50 kursi, maka yang daftar sebanyak 800 orang. Dari 800 orang ini 30 persen perempuan berarti sekitar 240 orang. Selasa kemarin merupakan hari terakhir dibuka jadwal oleh KPU pendaftaran para calon anggota legislatif. Setelah proses pendaftaran pihak KPU akan melakukan verifikasi. Disebut Saleh, ada dua berkas diterima, berkas pencalonan dan berkas calon. Sudah diberikan sejumlah form yang harus diisi oleh calon dan partai politik. Di masing-masing dapil diketahui ada parpol yang mengisi penuh, namun ada juga yang tidak mengisi penuh. “Kita akan lakukan kroscek sampai besok (hari ini, red) lalu akan memberikan kesempatan pebaikan selama dua pekan, setelah itu tidak ada perbaikan lagi dan akan ada yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat,” demikian. (rus)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Saphoan kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (17/7) mengaku, data terakhir kemiskinan di tingkat kabupaten, belum dirilis BPS. Namun, pengaruh Lotim ini sangat besar karena melihat jumlah penduduknya yang terbesar dibandingkan kabupaten/kota yang lain di NTB. Data tahun 2016 angka kemiskinan Lotim 18,46 persen. Turun hanya 0,2 persen pada tahun 2017 yang angkanya 18,28 persen. “Ini data terakhir, kalau data tahun 2018 rencana akan dirilis Agustus
mendatang,” ucap Saphoan. Meski terlihat kecil, namun dari segi jumlah sangat besar dibandingkan kabupaten lain. 0,2 atau 0,3 persen Lotim ini sama dengan 3 persen kabupaten lain. Upaya menurunkan angka kemiskinan ini disebut cukup sulit untuk dilakukan. Terjadinya penurunan di NTB saat ini belum bisa dipastikan juga di masing-masing daerah mengalami penurunan. “Kalau soal data ini nanti kita tunggu dulu, karena belum tentu bisa terjadi kenaikan atau bisa penurunan untuk tingkat kabupaten/kota,” terangnya. Dalam mengukur kemiski-
nan ini duilihat tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan yang tolok ukurnya dilihat dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan, bagaimana ketimpangan antara sesama miskinnya. Indikator yang digunakan merupakan indikator baku dan tidak berubah-ubah, yakni mengacu pada jumlah kalori yang dikonsumsi masyarakat per kapita per tahun dengan standar 2.100 kilo kalori. Dilihat pula pada aspek makanan dan non makanan. Pada aspek makanan memang
(Suara NTB/rus)
Saphoan paling mendominasi. “Kalau soal garis kemiskinan itu memang berubah-ubah tergantung pada harga. Harga inilah yang
memperngaruhi garis kemiskinan, karenanya dalam menekan kemiskinan perhatikan masalah harga,” paparnya. Kunci utama dalam pengentasan kemiskinan itu adalah pada pengawasan program yang dilakukan pemerintah. Sejauh ini dinilai sudah banyak program yang digelontorkan pemerintah. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), program beras sejahtera (rastra) yang dulu disebut beras miskin (raskin). Dari semua program tersebut pengawasannya seperti apa oleh pemerintah daerah. Masalah kemiskinan yang masih banyak ini harus bisa dilepaskan. Harapannya tidak ada lagi kemiskinan struktural. (rus)
Bacaleg 2019, Dewan ”Lompat Pagar” Bertambah Tanjung (Suara NTB) Daftar anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang “lompat pagar” pada pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) bertambah. Setelah sebelumnya hanya terekam 3 nama, yakni Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, Hj. Galuh Nurdiyah dan Putrawadi (ketiganya Demokrat), di hari pendaftaran terakhir kemarin, nama dewan bertambah menjadi Arif Usman dan Zarkasi. Arif Usman memilih keluar dari Hanura dan menyeberang ke PAN, serta Zarkasi keluar dari PKPI dan pindah ke Hanura. Perihal kepindahan kedua bacaleg dari kalangan anggota DPRD yang melibatkan Partai Hanura ini diakui oleh Ketua DPC Hanura Lombok Utara, Lalu Mamad Mujahid. Kepada wartawan, Selasa (17/7) sore, Mamad mengungkapkan, pendaftaran bacaleg dari Partai Hanura telah berproses di KPU pada Selasa sore. Hingga pendaftaran dilakukan, bursa bacaleg dari Hanura mengalami pergeseran. Menurut Mamad, anggota DPRD dari Partai PKPI, Zarkasi Haq, S.Ag. M.Si., mencalonkan diri sebagai bacaleg 2019 DPRD KLU, melalui Partai Hanura. Yang bersangkutan sudah mengambil formulir pendaftaran dan didaftarkan ke KPU, Selasa sore. Selain Zarkasi yang masuk Hanura, partai asuhan Wiranto ini juga akan ditinggalkan oleh satu kader yang masih aktif sebagai anggota DPRD KLU, Arif Usman. Awalnya Arif sudah mengambil formulir pencalegan dari Partai Hanura, hingga didaftarkan kedalam Sistem Informasi pencalonan (Silon). Hanya saja, dalam proses sebelum berkas diajukan ke KPU pada hari terakhir pendaftaran, Arif memilih mencabut berkasnya. “Memang kemarin Pak Arif Usman sudah mencabut berkasnya, tetapi karena namanya terdaftar di Silon, jadi tetap kita daftarkan melalui Hanura. Perkara nanti dia juga mencalonkan diri dari parpol lain itu urusan belakangan,” jelasnya. Terpisah, Ketua KPU Lombok Utara, Burhan Ekwanto kepada wartawan mengungkapkan setiap anggota DPRD Lombok Utara yang ingin mencalonkan diri melalui partai politik lain, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat pernyataan mundur dari partai politik dan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Lombok Utara. Surat pengunduran diri ini akan dilampirkan pada saat pendaftaran yang dilakukan partai politik saat menyerahkan daftar bakal calon legislatif. Pada lampiran tersebut juga harus disertakan tanda terima surat pengunduran diri Sekretariat Dewan. Pihaknya belum memeriksa berkas bacaleg secara perorangan, sehingga belum diketahui apakah anggota dewan yang mencalonkan diri dari parpol lain sudah menyertakan surat pengunduran diri. “Pada masa perbaikan mereka harus menyampaikan kekurangan. Kalau sampai masa perbaikan di tanggal 21 Juli yang bersangkutan tidak mengajukan surat mundur, maka calon bersangkutan menjadi tidak memenuhi syarat menjadi calon tetap,” tandas Burhan. Ditambahkannya, verifikasi syarat bacaleg akan dilakukan pada 18 Juli. Kemudian hasilnya akan diumumkan pada 19 Juli, pada saat inilah baru diketahui bacaleg mana saja yang syarat-syaratnya masih kurang dan harus melengkapi. Sementara itu, Sekretaris DPRD Lombok Utara, H. Ahmad Sujanadi, kepada wartawan mengaku pihaknya belum menerima surat pengunduran diri dari anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai lain. “Belum ada, sampai sekarang belum ada pengajuan surat pengunduran diri,” jawabnya singkat. (ari)
(Suara NTB/ari)
TERIMA - KPU KLU menerima pendaftaran bacaleg dari pengurus parpol, Selasa (17/7).
Parpol Masih Keliru Ajukan Berkas Bacaleg Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara telah memberi rekomendasi Tanda Terima (TT) pendaftaran kepada 8 partai politik (parpol), hingga Selasa (17/7) petang. Hingga Selasa malam pukul 00.00 wita, KPUD Lombok Utara masih melayani 10 parpol lain mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Pantauan media ini di KPU Lombok Utara kemarin, sejak pagi KPU sudah menerima pendaftaran sejumlah parpol. Menjelang siang, sudah ada 2 parpol yang sudah menerima TT masing-masing PDIP dan Nasional Demokrat. Menyusul parpol yang mangantre adalah
Demokrat, Gerindra, Hanura, dan partai-partai lain yang belum mendaftar. Sejak pengajuan berkas pendaftaran perdana pada Senin (16/7), KPU Lombok Utara menyimpulkan masih ada sejumlah kekeliruan yang dilakukan pengurus parpol dalam mendaftarkan balaeg. “Pada masa pendaftaran yang kita jadikan acuan adalah syarat pencalonan di formulir B. di formulir B kemarin ada yang salah mengutip SK (Surat Keterangan). Mestinya SK yang disalin adalah SK tentang kepengurusan partai di Lombok Utara, tetapi ada yang menyalin dengan nomor SK Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan SK par-
tainya,” ungkap Ketua KPU Lombok Utara, Burhan Ekwanto, di sela-sela menerima pendaftaran Parpol. Kekeliruan parpol juga terdapat di formulir B1 kaitan dengan daftar nama calon masing-masing dapil (daerah pemilihan). Dari berkas yang diajukan ke KPU, ada beberapa parpol yang keliru. “Ketika salah menyalin di SKnya makanya di B1 juga salah. Kalau di B2, B3, tidak ada yang menjadi masalah karena kaitannya dengan integritas,” sebutnya, Dalam mendaftarkan bacaleg yang mensyaratkan AD/ ART partai, juga masih terjadi mispersepsi pengurus Parpol.
25 Juli, Bupati/Wakil Bupati Lotim Terpilih Ditetapkan Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan menetapkan pasangan H. Sukiman Azmy-H.Rumaksi (SUKMA) sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lotim terpilih tanggal 25 Juli 2018 mendatang. Menurut Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih yang diagendakan pada tanggal 25 Juli itu setelah tidak adanya pihak keberatan atau gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari batas waktu yang sudah ditentukan. Sementara dari Mahka-
mah Konstitusi (MK) pada update terakhir pada tanggal 13 Juli, terdapat 67 gugatan yang masuk ke MK. Namun tidak ada yang berasal dari Lotim. “Kita akan tetapkan pemenang pilkada yakni pada tanggal 25 Juli,” ujarnya, Selasa (17/7). Dalam penetapan bupati/ wakil sebagai pemenang dalam kontestasi pilkada lima tahunan itu, diharapkan ke empat pasangan calon (paslon) hadir. Kehadiran itu juga merupakan komitmen dari masingmasing paslon yang sebelumnya pada saat proses pencalonan sebagai kepala daerah bersama-sama menandatangani
prasasti untuk siap kalah dan siap menang untuk menunjukkan pesta demokrasi yang baik. Untuk diketahui, pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati Lotim beberapa waktu lalu diikuti oleh empat pasangan calon. Dari empat pasangan calon itu, pasangan H. Sukiman AzmyH.Rumaksi (Sukma) memperoleh suara terbanyak, diikuti pada urutan kedua, H. Haerul Warisin-H.Machsun Ridwainny (Harum), posisi ketiga, H.M.Syamsul Luthfi-H.Najamuddin Moestafa (Fiddin) sedangkan posisi ke empat ditempati Ali Masadi-Putrawan Habibi (Ali-Habib). (yon)
Masa Jabatan Habis
Haerul Warisin : Tetap Bela Kepentingan Rakyat Selong (Suara NTB) Masa jabatan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin akan berakhir tanggal 30 Agustus 2018 ini. Sebagai orang yang selama ini berjuang untuk kepentingan rakyat, pengusaha sukses ini tidak mau berpangku tangan melihat kondisi masyarakat yang masih belum sejahtera. H. Iron – sapaan akrabnya, tetap akan berjuang bersama rakyat, khususnya lewat jalur politik. Untuk itu, ia akan maju pada pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang agar bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Menurutnya, maju dalam
pileg 2019, peluangnya untuk berekspresi di dalam pengabdian terhadap masyarakat lebih banyak. Dicontohkannya, ketika tidak lagi menjabat sebagai wakil bupati yang berakhir pada tangall 30 Agustus 2018 ia akan kembali menjadi pengusaha dan memperbesar usahanya. Namun, dengan menggeluti pekerjaan yang demikian, katanya, bukan berarti tidak bisa membantu masyarakat. Hanya saja, apabila terjun ke dunia politik, peluang untuk berbaur dan membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat se-
makin lebih besar. “Kalau saya hanya kembali ke perusahaan, itu artinya saya meningg a l k a n masyarakat. O r a n g yang
meninggalkan masyarakat dengan sengaja, itu orang lemah. Supaya saya tetap dengan masyarakat, maka harus masuk pada ranah politik,” tuturnya pada Suara NTB, Selasa (17/7). Meski demikian, H. Iron masih belum mau terbuka untuk maju di pileg, apakah akan maju di DPRD L o t i m , D P R D N T B a t a u D P R R I . “Masih b e H. Haerul Warisin (Suara NTB/yon)
lum, kan Daftar Calon Sementara (DCS) atau Daftar Calon Tetap (DCT) belum keluar. Apakah saya di DPRD NTB atau di DPR RI nanti kita lihat,” ujarnya. Disinggung terkait target Partai Gerindra di pileg, H. Iron mengaku jika semua partai memiliki target untuk menduduki kursi pimpinan di DPRD Lotim dan hal biasa dalam dunia politik. Kendati demikian, partai Gerindra tidak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk mencapai target tersebut. “Jadi apapun partai politik itu pasti mengincar kursi pimpinan di dewan,” ungkapnya. (yon)
Sebagaimana PKPU 20 tahun 2018, mensyaratkan AD/ART yang dilegalisir. Namun beberapa pengurus Parpol masih ada yang membawa fotokopi AD/ ART yang belum dilegalisir. Beberapa kekeliruan itu, diminta oleh KPU untuk segera memperbaiki. Sehingga terhadap 4 parpol yang mendaftar pada H-2 jelang penutupan, sudah menerima TT karena kesiapannya mengantisipasi kekeliruan tersebut. “Untuk antisipasi, dari kemarin (Senin) sudah kita sampaikan kepada masing-masing parpol yang belum mendaftar pada hari terakhir, untuk nomor SK yang benar. Karena itu jadi acuan kita untuk menilai
pengurus yang sah di Kabupaten Lombok Utara,” jelasnya. KPU juga sudah mengantisipasi terbatasnya waktu penerimaan berkas. Jumlah pendaftar lebih banyak dibandingkan waktu yang dimiliki pada hari terakhir. Sehingga KPU akan mempercepat pelayanan dengan menyiapkan desk pelayanan. Jika terdapat perbaikan, KPU akan langsung memberi kesempatan untuk memperbaiki pada saat itu juga. KPU berharap bisa menyelesaikan sisa waktu untuk melayani seluruh parpol yang belum mendaftar. Hanya saja, pemanfaatan waktu itu sangat bergantung dari pengurus parpol masing-masing. (ari)
Hari Ini, JCH Asal Lotim Diberangkatkan Selong (Suara NTB) Sebanyak 450 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 2 diberangkatkan ke Arab Saudi. Pemberangkatan kloter 2 ini merupakan yang pertama untuk JCH asal Lotim yang terbagi dalam 4 kloter. Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (17/7), Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, Drs. H. Azharuddin, MHI, menyampaikan, untuk pemberangkatan jemaah haji sudah siap, pemberangkatan pertama untuk jemaah calon haji Lotim yakni kloter dua pukul 06:00 Wita ke Asrama Haji NTB. Setelah itu, pada hari Kamis JCH diterbangkan dari Lombok Internasional Airport ke Arab Saudi. “Lotim terbagi dalam 4 kloter, yakni 1 kloter utuh (kloter dua), dua kloter campuran internal provinsi (kloter 7 dan kloter 10. Sedangkan untuk kloter campuran antar provinsi yakni kloter 11 sebanyak 10 orang jemaah. Untuk kloter utuh yang berangkat besok, (hari i n i ,
red) yakni kloter dua dengan jumlah jemaah sebanyak 450 orang,” paparnya. Adapun jumlah JCH asal Lotim yang berangkat untuk menunaikan rukun Islam kelima ini sebanyak 830 jemaah. Termasuk di dalamnya terdapat yang mutasi dari daerah lain di NTB. “Totalnya itu sebanyak 830 jemaah, karena ada mutasi dari daerah lain,”ujarnya. Azharuddin juga mengharapkan kepada seluruh JCH Lotim yang terbagi dalam 4 kloter dalam pemberangkatan JCH tahun ini agar menaati sega- la aturan yang sudah ditetapkan. Bagi Azharuddin, kepatuhan JCH di dalam mengikuti aturan yang s u d a h ditetapkan tidak k a l a h pentingnya dalam pelaksanaan ibadah haji. (yon)
H. Azharuddin (Suara NTB/yon)
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Dukung KEK Mandalika KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diyakini bisa menjadi menjadi motor penggerak utama pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada khususnya dan NTB bahkan nasional secara umum. Untuk itu, keberadaan KEK Mandalika wajib diperkuat dengan mengembangkan destinasi wisata lainnya sebagai penopang. Salah satunya, destinasi wisata digital atau yang lebih dikenal dengan istiah desa wisata. “Secara dampak, KEK Mandalika pastinya akan memberikan implikasi yang luar biasa terhadap perkem(Suara NTB/dok) bangan pariwisata di daerah M. Samsul Qomar ini. Tapi tetap juga harus ditopang dengan keberadaan destinasi pendukung lain,” terang Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Selasa (17/7). Adanya desa wisata ini, ujarnya, KEK Mandalika bisa memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, desa wisata bisa menjadi salah satu alternatif potensial pendukung KEK Mandalika. Mengingat potensi desa wisata di Loteng cukup banyak. Apalagi, rata-rata desa di Loteng punya potensi yang bisa dikembangkan sebagai objek desa wisata. Potensi untuk mengembangkan desa wisata juga terbuka lebar. Dan, itu selaras dengan fokus pemerintah pusat yang juga intens mendorong pertumbuhan desa wisata. Bahkan, Kementerian Pariwisata sudah menginventarisir ada sekitar 122 desa di Loteng berpotensi sebagai desa wisata. Dari jumlah tersebut sudah ada sekitar 7 desa yang kini mulai bergerak mengembangkan desa wisata. Selain Desa Rembitan dengan kampung Sade-nya. Saat ini juga mulai muncul Desa Bilebante, Desa Durian, Desa Bonjeruk, Desa Mas-Mas serta Desa Sepakek. “Desa-desa yang lain juga kita dorong untuk mengembangkan potensi yang ada untuk dijadikan destinasi desa wisata,” terangnya. Nantinya DPRD Loteng i juga akan ikut dengan penyiapan anggaran guna menunjang pengembangan desa-desa wisata tersebut. Selain juga dukungan anggaran dari desa itu sendiri. Termasuk pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan anggaran bagi desa-desa yang memang konsisten dan serius mengembangkan desa wisata. Menurutnya, desa wisata itu penting, karena keberadaan desadesa wisata bisa menjadi alternatif kunjungan bagi wisatawan yang datang ke Loteng dan ke KEK Mandalika pada khususnya. Mengingat, wisatawan datang tentu tidak hanya ingin menikmati keindahan pantai maupun air terjun. Mereka tentunya juga butuh alternatif lain untuk dikunjungi. “Keberagaman destinasi wisata yang tersedia di suatu daerah juga menentukan lama tinggal wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal, tentunya juga bisa memberikan efek positif bagi perkembangan pariwisata itu sendiri,” tegas Ketua DPD KNPI Loteng ini. (kir)
Diduga Ancam Polisi, Tiga Warga Diamankan Praya (Suara NTB) Tiga oknum warga Leneng terpaksa harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng. Mereka diringkus Satgas Pemberantasan Kejahatan Jalanan Polres Loteng, Selasa (16/7) dini hari, karena diduga mengancam seorang anggota Polres Loteng di jalan raya. Para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Loteng. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Selasa (17/7), mengungkapkan, kasus pengancaman terhadap Briptu Feri Irfani terjadi pada Senin malam sekitar pukul 21.30 wita. Saat itu, korban yang merupakan anggota Polsek Jonggat hendak pulang ke Praya dengan mengendarai mobil. Sampai di jalan raya Aik Ampat Desa Jelantik, korban sempat membunyikan klakson mobilnya untuk memperingatkan para pelaku yang saat itu sedang mengendarai dua sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan raya. Para pelaku yakni ZK (38), RP (24) serta DM (27) ke semuanya warga Kelurahan Leneng Praya, ternyata tidak terima. Mereka kemudian mengejar korban yang sebelumnya sempat menyalip hingga Desa Puyung. Sesampainya di Desa Puyung para pelaku kemudian menghentikan korban. Di sana pelaku sempat menarik kerah baju korban, sembari mengancam akan memukuli korban. Sempat terjadi keributan akibat kejadian tersebut, sehingga mengundang perhatian warga. Lantaran warga banyak yang datang, para pelaku kemudian kabur. Kuat dugaan, saat itu para pelaku tengah di bawah pengaruh minuman keras (miras). Usai kejadian, korban langsung melaporkan kasus yang menimpanya ke Polres Loteng. Satgas Pemberantasan Kejahatan Jalanan pun langsung turun melakukan penyelidikan. Dari informasi yang diterima, para pelaku tengah berada di Desa Puyung. Pada pukul 01.00 wita, para pelaku akhirnya berhasil diringkus. “Beberapa jam setelah kejadian, para pelaku berhasil diamankan,” terang Rafles. Polisi langsung membawa para pelaku ke Mapolres Loteng guna menjalani penyelidikan lebih lanjut. Informasi yang diperoleh menyebutkan kalau para pelaku memang kerap membuat ulah, terutama saat berkendara di jalan raya secara ugal-ugalan. Hal ini cukup meresahkan para pengendara di jalan raya. “Sekarang kasus sudah kita tangani,” ujarnya. (kir)
Antrean Haji Loteng hingga 22 Tahun Praya (Suara NTB) Daftar tunggu haji di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari waktu ke waktu terus bertambah panjang. Saat ini daftar tunggu sudah mencapai 22 tahun. Artinya, bagi masyarakat Loteng yang mendaftar haji tahun ini, baru bisa berangkat tahun 2040 mendatang. Panjangnya daftar tunggu haji di Loteng, ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat melepas Jemaah Calon Haji (JCH) kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Lombok asal Loteng, Senin (16/7) sore, menandakan kalau minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Apalagi sudah didukung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang terus membaik. “Jadi sekarang walaupun kita punya uang cukup serta mampu diri sisi kesehatan, belum tentu bisa cepat berangkat menunaikan ibadah haji. Karena daftar tunggu haji kita begitu panjang,” ujarnya. Daftar tunggu haji tersebut diyakini masih akan terus bertambah, karena hampir setiap waktu, ada saja masyarakat Loteng yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak bisa mencegah masyarakat untuk tidak mendaftar haji, karena hak masyarakat untuk mendaftar haji. “Bagi mereka yang berangkat haji tahun ini, bersyukurlah. Karena banyak di antaranya masyarakat kita yang harus menunggu bertahuntahun untuk menunaikan ibadah haji,” ujar Suhaili. Di tempat yang sama, Kabag Kesra Setda Loteng, H.L. Tasrip, mengungkapkan untuk musim haji tahun 2018 ini, Loteng mendapat kuota sebanyak 748 orang. Mereka terbagi dalam tiga kloter, masing-masing satu kloter utuh dan dua kloter campuran. Untuk kloter pertama sebanyak 455 orang berangkat Selasa kemarin. Sementara untuk kloter kedua sebanyak 122 orang JCH, berangkat tanggal 29 Juli besok. Sedangkan kloter ketiga sebanyak 173 orang JCH akan berangkat awal Bulan Agustus mendatang. Tasrip menjelaskan, kalau ditambah dengan calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat kuota haji Loteng sebenarnya lebih banyak. Pasalnya, ada 32 orang calon jemaah haji asal Loteng yang dipastikan tidak bisa berangkat, karena tidak bisa melunasi biaya haji sesuai tenggat waktu yang diberikan. Ke depan, dengan panjangnya daftar tunggu haji Loteng pihaknya berharap kuota haji Loteng bisa ditambah. Paling tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga daftar tunggu haji Loteng bisa berkurang. “Tapi itu semua tergantung kebijakan pusat. Kita di daerah hanya bisa melaksanakan saja,” ujarnya. (kir)
Pemda Diminta Jadikan Bahan Evaluasi
DPRD Lobar Setuju Raperda LPJ Bupati Tahun 2017
(Suara NTB/ist)
H. Rauhul Amin Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menyetujui pengesahan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kabupaten Lobar Tahun 2017 menjadi Perda. Hal ini setelah semua fraksi antara lain fraksinya Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB,PAN,PPP,PDIP, Fraksi
Rakyat Demokratik dan Fraksi Bintang Keadilan Sejahtera menyimpulkan menerima dan setuju atas raperda yang telah dibahas secara komprehensif dengan ekskutif. Meski menyetujui raperda ini menjadi perda, sejumlah catatan diberikan dewan ke eksekutif. Salah satunya, agar LPJ ini dijadikan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi terhadap program-program dan kegiatan yang belum efektif dan tak bisa dilaksanakan. Juru Bicara Gabungan Komisi dan Fraksi DPRD Lobar H. Rauhul Amin menyatakan, LPJ tahun 2017 jangan hanya dijadikan sebagai laporan semata. Nanum, hendaknya dapat dihadirkan sebagai introspeksi dan evaluasi terhadap program-program yang belum bisa dilaksanakan dan belum efektif. Politisi asal Lingsar ini menegaskan, Pemda harus memprogram program yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Hal ini menjadi catatan bagi Pemda tahun berikutnya diprogramkan secara berkesinambungan sesuai neraca baik yang tertuang dalam RPJMD maupun RPJP
yang telah ditetapkan bersama. Pihak dewan mengapresiasi capaian opini Pemda yang telah dipertahankan selama empat kali berturut-turut. Mengacu pelaksanaan APBD, terdapat pendapatan daerah sebesar Rp 1,7 triliun lebih terealisasi sekitar 96,72 persen atau Rp1,6 triliun lebih. Dengan rincian, PAD dari anggaran sebesar Rp326,1 miliar lebih terealisasi Rp290,9 miliar lebih atau 89,2 persen. Pendapatan transfer sebesar Rp1,39 triliun lebih terealisasi Rp1,36 triliun atau 98,2 persen. Lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah Rp39,7 miliar lebih terealisasi Rp41,1 miliar lebih atau 103 persen lebih. Sementara belanja daerah dari Rp1,5 triliun terealisasi Rp1,4 triliun atau 95,1 persen. Dengan rincian, belanja operasional cari anggaran Rp1,1 triliun terealisasi Rp1,07 triliun atau 94,7 persen. Belanja modal terealisasi Rp 391,4 Miliar lebih dari Rp407.18 miliar lebih. Belanja tak terduga dengan capaian Rp 992 juta lebih atau 90,2 persen lebih dari anggaran Rp1,1 miliar lebih. Sedangkan transfer dari anggaran Rp206
(Suara NTB/her)
TANDA TANGAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menandatangani Perda LKPJ yang disahkan disaksikan pimpinan dewan. miliar lebih terealisasi Rp200,6 miliar lebih atau 97,3 persen. Pembiayaan daerah, jelasnya, dari Rp26,4 miliar lebih terealisasi sebesar Rp23,3 miliar lebih atau 88,3 persen. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Rp33,2 miliar lebih atau 97,2 persen dari target Rp34,2 miliar lebih. Terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 21,2 miliar lebih. Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid berterima kasih
kepada pimpinan DPRD, fraksi, komisi serta segenap anggota atas persetujuan Raperda LPJ tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik dan harmonis, sehingga Pemda kembali mempertahankan opini WTP untuk ke empat kalinya. “Terkait pendapatan daerah akan terus dilakukan upaya-upaya naik intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan realisasi pendapatan di tahun-tahun berikutnya,”kata bupati. (her/*)
Lobar Belum Terima Kuota CPNS 2018 Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum menerima data jatah kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari pemerintah pusat. Sebelumnya Pemkab Lobar melalui Pemprov NTB sudah mengusulkan sebanyak 215 formasi, jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan usulan dari Pemda sebanyak 1.800 formasi. ‘’Pemda masih menunggu kepastian formasi yang diberikan pusat dalam hal ini Kemenpan RB,’’ ujar Sekda Lobar H. Moh Taufiq saat dikonfirmasi terkait penerimaan CPNS untuk wilayah Lobar, Selasa (17/7). Mantan Asisten III Setda Lobar ini mengatakan, jika pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya manusia (BKD-SDM) Lobar sudah mengajukan permintaan kebutuhan pegawai. Pihaknya sangat berharap jatah kuota CPNS itu ada untuk Kabupaten Lobar.
Sebab santer diberitakan jika pembagian jatah kuota untuk CPNS diberikan kepada seluruh kabupaten/kota se Indonesia. “Mudah-mudahan ada, dan kita harapakan ada. tetapi nanti akan diumumkan (oleh pusat) akhir Juli,” ujarnya. Sementara Kabid Pengadaan, Penempatan dan Fasilitasi Purnatugas BKD – SDM Lobar Agus Rahmad Hidayat menyatakan usulan formasi CPNS yang diajukan Pemkab Lobar dipangkas, dari usulan awal 1.800 formasi. Namun setelah
melalui proses kajian di provinsi yang diusulkan hanya 215 formasi. Sedangkan sisanya sekitar 1.585 formasi dipangkas. Ratusan formasi yang diusulkan ini pun hanya untuk mengakomodir ASN yang pensiun tahun ini. Akibat kebijakan ini dikhawatirkan Pemda Lobar akan mengalami defisit ASN mengingat tiap tahun ada 100200 orang ASN yang pensiun. Pihak pemprov hanya mengusulkan formasi untuk mengganti ASN yang pensiun tahun ini. Sedangkan ASN yang pensi-
un tahun 2014-2017 tidak diganti sehingga Pemkab terancam kekurangan ASN. Sebab jika 100-200 orang ASN yang pensiun per tahun, maka jumlah ASN yang akan hilang 1000 orang dalam lima tahun terakhir. Terkait usulan formasi CPNS, wajib diusulkan tiap tahun, namun penentuan apakah disetujui ada di Kemenpan RB. Pihaknya berharap agar usulan tersebut diterima, sebab hampir 4 tahun Lobar tidak pernah melakukan pengangkatan. Sehingga koondisi saat ini Lobar memang kekurangan pegawai, jika mengacu kebutuhan daerah. Usulan formasi ini pun disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk menopang roda pemerintahan, termasuk ten-
(Suara NTB/dok)
H. Moh. Taufiq aga pendidik, para medis dan semua profesi. (her)
Warga Miskin Keluhkan Birokrasi Pengurusan Bansos Kesehatan
(Suara NTB/her)
KERING - Kekeringan yang terjadi di Lombok Barat berdampak pada lahan pertanian. Seperti yang terjadi di daerah Mareje Kecamatan Lembar mengakibatkan petani tidak bisa menanam. Petani setempat berharap dibantu sumur bor sebagai sumber irigasi pertanian di musim kemarau.
Proyek Gedung Baru RSUD Praya Dibidik Polisi Praya (Suara NTB) Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 lalu, kini tengah jadi bidikan aparat Polres Lombok Tengah (Loteng), lantaran diduga ada indikasi penyimpangan. Sejumlah pihak pun sudah mulai dipanggil untuk dimintai keterangan terkait ihwal proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/7), membenarkan hal tersebut. Diakuinya, pihaknya memang tengah melakukan penyelidikan terhadap proyek yang didanai dari dana pusat tersebut. “Masih kita lidik,” ujarnya. Hanya saja, Rafles masih enggan mengungkap detail kasus tersebut dengan alasan kepentingan penyelidikan. Termasuk soal berapa orang saksi yang sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.
Mengingat, status penanganan kasus masih baru tahap penyelidikan. “Nanti saya tanya (ke penyidik) ya,” kilahnya. Meski demikian, dipastikan pihak kepolisian masih terus mengumpulkan data dan keterangan pendukung, terkait penyelidikan kasus tersebut, supaya kasus ini bisa segera menemukan titik terang. “Nanti kalau posisi kasus sudah jelas, akan kita ungkap ke publik,” ujar Rafles sebelumnya. Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, tidak mempersoalkan penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap proyek pembangunan gedung baru RSUD Praya tersebut. Justru pihaknya mendorong aparat kepolisian melakukan tindakan tegas, jika memang ada indikasi penyimpangan pada proyek tersebut. “Silakan saja, (melakukan penyelidikan) karena itukan kewenangan aparat kepolisian,” tegasnya. Pihaknya dalam hal ini juga
tidak akan tinggal diam. Komisi IV DPRD Loteng juga berencana memanggil pihak manajemen RSUD Praya dalam waktu dekat ini. Tidak hanya soal penyelidikan yang tengah dilakukan aparat kepolisian terhadap proyek pembangunan gedung baru RSUD Praya tersebut. Tetapi secara lebih luas lagi, banyak hal yang perlu dibahas terkait RSUD Praya.Bukan hanya soal fisik saja. Namun juga soal kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Karena kualitas SDM RSUD Praya secara tidak langsung juga berpengaruh pada kualitas layanan RSUD Praya itu sendiri. Dan, diakui atau tidak sampai saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat yang masuk soal kualitas pelayanan rumah sakit terbesar milik pemerintah daerah ini. “Sampai sekarang sering kita tengah keluhan soal pelayanan di RSUD Praya yang masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat,” imbuhnya. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) Warga miskin di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan proses birokrasi pengurusan bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin yang tak punya BPJS. Pasalnya, pengurusan bansos ini begitu panjang dan jelimet. Wadi, warga asal Sekotong mengakui kalau proses pengurusan administrasi BPJS cukup panjang dan lama. Bagi warga yang tak punya KTP harus merekam dulu, baru menunjukkan surat keterangan ke Dinas Sosial. Jika tidak ada suket bisa menggunakan surat domisili dari desa. Selain itu, harus dilengkapi KK, surat keterangan rawat inap dari rumah sakit disertai surat keterangan miskin dari desa. Setelah ini lengkap barulah diterbitkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang membenarkan bahwa warga tersebut miskin. Pengurusan kelengkapan syarat ini, jelasnya, memakan waktu dan melelahkan warga. Belum lagi risiko di perjalanan karena lokasi tinggal yang jauh. “Kenapa ndak di satu tempat (satu atap) pelayanannya, biar warga miskin seperti kami mudah mengurus, tidak ke sana kemari,” keluhnya. Apalagi kondisinya, banyak warga yang tak punya BPJS dan JKN, sehingga warga harus mengurus untuk mendapatkan bansos. Itupun bagi warga yang tahu prosedur pengurusan bansos ini, sementara banyak warga yang juga tak tahu prosedur bahkan ada bansos untuk mereka yang miskin dan tak punya BPJS. Menyikapi keluhan warga ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menegaskan pihaknya sudah mengklarifikasi eksekutiif terkait bansos pelayanan kesehatan. Dari laporan eksekutif melalui OPD terkait, dari ralisasinya bagus namun fakta di lapangan proses pengurusan bantuan ini begitu jelimet.
“Hasil evaluasi bagus, laporannya tercapai berapa yang terserap dari bansos Rp 2,5 miliar. Tapi yang masih jelimet pengurusan di bawah, ini mempersulit warga,” kritiknya. Menurutnya, pemda perlu mencari formula cara pelayanan yang simple bagi warga. Sebab warga yang tak terdaftar BPJS, namun untuk mengurus keperluan banssos ini saja jelimet dan lama kalau tidak dibantu oleh keluarga yang lebih berani ngomong. Di sinilah pemda harus berempati besar terhadap kondisi warga miskin. Salah satu pelayanan yang lebih cepat melalui pelayanan satu pintu. Dalam hal ini, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) harus berembuk untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat lagi ke masyarakat. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rahman Sahnan Putra menyatakan, total warga Lobar yang terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 61 persen, sedangkan sisanya 39 persen belum terdaftar. Dari total warga yang belum terkaper JKN ini, terdapat 25 ribu warga miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan gratis tersebut. Sebagai bentuk komitmen pemda memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang belum terdaftar JKN, pemda tahun ini menganggarkan Rp 2,5 miliar. Masing-masing warga bakal diberikan jaminan sebesar Rp 5 juta untuk membayarkan premi. Jumlah jaminan naik dari sebelumnya Rp 2 juta. “Kita sudah menghitung jumlah warga miskin yang belum punya JKN sebanyak 25 ribu orang,” jelasnya. Menyoal prosedur penyusunan bansos ini, jelasnya, melalui sejumlah OPD terkait. Pihaknya sudah meminta semua puskesmas untuk mensosialisasikan bantuan ini ke masyarakat. (her)
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Kerjasama Program Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Dikbud Harapkan Wakil Sumbawa di FLS2N dan O2SN SMP Tahun Ini Tembus Nasional tuk itulah, sejumlah persiapan pun telah dilakukan. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Sumbawa, melalui Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP, Shalahuddin Ma, SH, sejauh ini, persiapan siswa cukup baik. Pelatihan telah berlang-
sung sejak lama bahkan masih berlangsung sampai saat ini. “Saat ini tengah dilakukan persiapan untuk pelaksanaan FLS2N tingkat Provinsi yang dilaksanakan akhir Juli,” terang kata Kak Bho, panggilan akrabnya. Memang diakuinya, tak mudah mewujudkan harapan adanya peningkatan prestasi
dikedua ajang itu. Namun semangat dan optimisme tak boleh kendor. Makanya persiapan ekstra terus diintensifkan. Ada tiga kelompok wakil Sumbawa pada kompetisi FLS2N tingkat Provinsi tahun ini. Kelompok pertama untuk mata lomba musik tradisional diwakili SMPN 1 Moyo Hilir. Kemudian Tarian dan kelompok
Nyanyi solo diwakili SMPN 1 Sumbawa. Peserta FLS2N akan diberangkatkan pada tanggal 23 Juli mendatang. Dari tiga lomba yang diikuti, Kak Bho melihat peluang lebih besar ada di kelompok musik dan tari. Meski tahun lalu, kelompok nyanyi solo bisa merebut juara II. Persiapan serupa juga dilakukan di bidang O2SN. Lomba ber-
Puluhan KK di Desa Tua Nang Mulai Terdampak Kekeringan
Dampak Program Pariri dan Bariri Belum Bisa Diukur Taliwang (Suara NTB) Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H.Amry Rakhman, M.Si menyatakan, untuk menilai keberhasilan program Pariri dan Bariri yang dilaksanakan pemerintah telah efektif mampu menurunkan angka kemiskinan atau tidak di masyarakat belum dapat terlihat saat ini. Menurutnya, diperlukan H.Amry Rakhman waktu bagi sebuah program yang dilaksanakan pemerintah hingga akhirnya dapat diketahui tingkat keberhasilannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. “Kalau saya untuk melihatnya nanti. Tidak bisa sekarang,” cetusnya H. Amry kepada Suara NTB, Selasa (17/7). Ia menjelaskan terhadap program Pariri dan Bariri, pemerintah baru akan mengevaluasi tingkat keberhasilannya pada tahun 2019 mendatang. Di mana program itu telah berjalan sekitar 3 tahun. Tidak saja dari sisi pelaksanaan tetapi juga dampak dari program terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan sesuai cita-cita pemerintah. “Kalau sekarang bupati saja baru 2,5 tahun menjabat. Programnya juga baru 2 tahun,” ujarnya. Di pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin - Fud Syaifuddin, ST saat ini Pemda KSB menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahunnya. Menurut H. Amry, kaitannya dengan target tersebut perlu dilakukan analisis secara mendalam pula. Dan rilis data kemiskinan yang sekarang terbit tidak bisa dijadikan acuan sepenuhnya. “Yang perlu diketahui bahwa rilis data itu adalah hasil survei tahun sebelumnya. Misalnya rilis tahun 218 ini, artinya itu hasil pendataantahun sebelumnya. Bukan yang terkini. Jadi kalau mau tahu yang sekarang, ya tunggu tahun depan,” tegasnya. Selanjutnya, diminta tanggapannya mengenai rilis terbaru angka kemiskinan NTB. Di mana telah terjadi penurunan sekitar 1,32 persen menjadi 14,75 persen. H. Amry mengatakan, menurut hematnya data tersebut berupa hasil pendataan tahun sebelumnya. Sehingga data tersebut tidak bisa dihubungkan dengan upaya program pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam menekan angka kemiskinannya, tidak terkecuali di KSB. “Belum ada andil program yang kita laksanakan hari ini (program Pariri dan Bariri). Kan itu hasil pendataan sebelumnya, dan tadi sudah sampaikan program kita ini baru 2 tahun jalan,” beber H. Amry yang juga Plt. Kepala Bappeda Litbang KSB ini. Meski belum bisa mengukur tingkat keberhasilannya dalam menurunkan angka kemiskinan, H. Amry mengatakan, tentu setiap program Pariri dan Bariri yang telah disalurkan pemerintah sejauh ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kalau ada yang bilang tidak ada manfaatnya program itu bagi masyarakat. Itu artinya mereka tidak bersyukur,” pungkasnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Sekitar 63 kepala keluarga atau sekitar 261 jiwa desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano, mulai terdampak bencana kekeringan yang diprediksi akan terus bertambah. Sementara untuk desa lain, hingga kini pihaknya terus memantau kondisi debit air di sumur-sumur warga yang terus menyusut.
(Suara NTB/arn)
SISA KEBAKARAN - Tampak buku buku sisa kebakaran terhampar di lapangan dekat sekolah SDN 2 Karang Jati kecamatan Moyo Hilir.
Dikbud Upayakan Rehab Perpustakaan SDN 2 Karang Jati yang Terbakar Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa kini tengah mengupayakan usulan rehab ruang perpustakaan SDN 2 Karang Jati kecamatan Moyo Hilir yang terbakar. Begitu pula dengan seribuan lebih buku yang ikut ludes dilahap api, juga akan menjadi perhatian Dikbud. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa, Junaidi S.Pd, M.Pd, Selasa (17/7). Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.00 Wita, Senin lalu, tersebut menurut pengakuan Kepala Sekolahnya, pertama kali diketahui salah satu guru yang masih berada di sekolah. Setelah
dicek, api muncul dari ruang perpustakaan. Guru dimaksud lantas memanggil warga sekitar membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Tak lama kemudian datanglah tim pemadam kebakaran dan api bisa sepenuhnnya dipadamkan. “Itu pengakuan kepala sekolah kepada Kepala Dinas Dikbud bersama kami saat turun waktu peristiwa kebakaran,” terangnya. Sementara diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek. Sejauh ini kerugian material akibat kejadian tersebut masih sedang diidentifikasi. Namun, dipekirakan mencapai ratusan juta rupiah, karena selain gedung yang terbakar, juga terda-
pat didalamnya seribuan buku dan satu perankat lengkap komputer. “saran Pak Kadis Dikbud, agar Kepala Sekolah membuat laporan kepolisian sebagai dasar kami (Dikbud) mengambil tindakan selanjutnya,” terang Junaidi. Yang jelas, pihaknya akan mengupayakan rehab bangunan yang terbakar melalui DAK. Termasuk buku yang sebagian buku pelajaran Kurikulum 13 juga akan diupayakan pengusulan melaui DAK mutu, sesuai proses dan aturan yang ada. “Proses belajar mengajar di SDN tersebut tetap berjalan normal seperti biasa, karena yang terbakar hanya ruang perpustakaan,” pungkasnya. (arn)
Sebelum Daftar, Bacaleg PPP KSB Teken Pakta Integritas Taliwang (Suara NTB) Hal unik ditunjukkan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbawa Barat dalam mencalonkan anggota legislatifnya (Caleg). Sebab sebelum didaftarkan, para Bacaleg terlebih dahulu diharuskan meneken pakta integritas. Penandatangan pakta integritas oleh para Bacaleg PPP KSB itu dilakukan, Selasa (17/7) kemarin. Sebanyak 25 Bacaleg sebelum melakukan pendaftaran ke KPU setempat terlebih dahulu dihadapan notaris menandatangani perjanjian yang berlaku secara internal itu. “Iya kami datang ke notaris hari ini sebelum mendaftar ke KPU untuk tanda tangan pakta integritas,” kata ketua DPC PPP KSB, Amiruddin Embeng, SE kepada wartawan. Ia menjelaskan, pakta integritas yang ditandatangani para Bacaleg tersebut berisikan komitmen pemenuhan kewajiban para Bacaleg kepada masyarakat dan partai jika kelak terpilih. “Intinya seperti itu. Bahwa siapa pun nanti dari kami yang terpilih maju ke DPRD KSB harus memegang teguh kewajibannya terhadap amanah rakyat dan partai,” tegasnya. Menurutnya, pakta integritas yang ditandatangani para Bacaelg itu merupakan salah satu upaya partai menjalankan misi menciptakan lembaga DPRD KSB yang berintegritas. Dan hal
(Suara NTB/bug)
PAKTA INTEGRITAS - Para bacaleg PPP KSB foto bersama usai menandatangani pakta integritas di hadapan notaris dan setelahnya menuju kantor KPU untuk mendaftar, Selasa (17/7). ini tidak terjadi di partai lainnya bahkan di internal PPP secara nasional. “Ini khusus kesepakatan kami di internal DPC. Jadi di pusat atau pengurus partai PPP di daerah lainnya ini tidak ada,” klaimnya. Embeng menegaskan, kehadiran pakta integritas bagi para Bacaleg PPP KSB sangat penting. Sebab selain sebagai pengikat terhadap Caleg jika ter-
pilih tidak lupa dengan kewajibannya sebagai pengemban amanah rakyat dan partai. Di sisi lain juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk memilih PPP sebagai saluran resmi penyampaian aspirasi politiknya. “Dengan pakta itu sekaligus kami secara kepartaian menyatakan komitmen kami sepenuh tenaga dan pikiran akan memperjuangkan aspirasi rakyat
KSB di parlemen nanti,” urainya seraya menambahkan, pakta integritas tersebut turut melindungi hak-hak Caleg ketika terpilih nanti. “Klausul dalam pakta integritas itu berisi juga hak Caleg. Sehingga ada kesinambungan pelaksanaan kewajiban Caleg dengan haknya,” sambung Embeng. Dalam kesempatan itu, Embeng juga menyatakan, PPP KSB dalam kontestasi Pemilu 2019 menyajikan para kader dan simpatisan partai terbaiknya dalam daftar Caleg. Di mana sebelum ditetapkan sebagai Bacaleg terlebih dahulu dilakukan seleksi secara ketat termasuk menjaring tanggapan masyarakat atas Bacaleg bersangkutan. “Kami tidak sekedar menyiapkan Caleg yang punya basis masa secara sosial. Tetapi lebih dari itu kapasitas dan integritas mereka kami uji juga. Sebab kami tidak sekedar ingin memenangkan pemilu, tapi juga mau menyajikan anggota kami di parlemen yang terbaik bagi masyarakat KSB,” janjinya. Sementara itu ditanya mengenai targetnya di DPRD KSB? Embeng mengatakan, DPC PPP KSB menargetkan merebut kursi sebanyak-banyaknya sehingga bisa menduduki unsur pimpinan DPRD KSB periode 2019-2014. “Kami punya tagline gerakan rebut palu di Pemilu 2019 ini,” imbuhnya. (bug/*)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
Kerjasama Program Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Inovasi Review Materi, Persiapan Workshop Guru Baik Sumbawa Besar (Suara NTB) Inovasi telah melakukan review materi, dalam rangka menghadapi workshop pertama pelaksanaan program inovasi guru baik pada awal Agustus mendatang. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inovasi bersama Dikbud Sumbawa itu dilaksanakan di SMPN 4 Sumbawa, 13-14 Juli 2018 lalu. Sebagaimana disampaikan narasumber utama kegiatan, Sudarli S.Pt M.Si, review materi ini melibatkan sembilan fasilitator daerah dari dua kecamatan sasaran program. Yakni Kecamatan Lape dan Unter Iwes. “Persiapan pelaksanaan workshop guru baik, kemarin dari inovasi bersama Dikbud melaksanakan riview materi workshop bagi fasilitator daerah. Dilaksanakan selama dua hari di SMPN 4 Sumbawa,”sebutnya. Sudarli yang juga Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa ini, lebih jauh menjelaskan ada lima ko-
gengsi antar pelajar SMP tingkat provinsi ini akan digelar pada 2 Agustus 2018 mendatang. Pembekalan ecara intensif untuk menghadapi kompetisi akan dilaksanakan pada akhir Juli mendatang. Untuk TC O2SN dimulai tanggal 29 Juli sampai berangkat. “Targetnya, kalau kita lihat ini yang silat bisa tembus Nasional. Tahun lalu karate SMPN 1 Badas ke Nasional,”sebut Kak Bho. (arn/*)
(Suara NTB/arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Siswa yang menjadi duta Sumbawa pada ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMP tahun ini segera berkompetisi di tingkat Provinsi. Mereka diharapkan berprestasi hingga dapat menembus tingkat nasional. Un-
mponen materi yang direview. Mulai dari komponen pola berpikir yang berkembang, komponen identifikasi masalah dan analisis kesulitan belajar siswa, komponen asesment proses dan asesment hasil hingga komponen analisis hasil belajar siswa. Setelah ini, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi guru baik oleh inovasi akhir bulan ini. Kemudian dilanjutkan kembali dengan workshop pertama pada awal Agustus dan workshop kedua pada akhir Agustus Sudarli mendatang. Diharapkan pada setiap work(Suara NTB/arn) shop ditindaklanjuti Suasana review materi menjelang workshop guru baik yang digelar di SMPN 4 dengan turun langsung Sumbawa, 13-14 Juli 2018 lalu. ke lapangan. Untuk memastikan materi sudah dipahami “Ke depan diharapkan, selain kedjuti di tingkat KKG maupu gugus di dan terimplementasi. Begitu pula ua workshop, karena terbatas waktu wilayah masing-masing,”sambung dengan workshop kedua nantinya. dan anggaran agar bisa ditindaklanSudarli. (arn/*)
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlogs) Hendra Adiwinata S. Pd, Kepada Suara NTB, Selasa (17/6) mengatakan, untuk sementara ini, pihak terkait baru bisa mendistribusikan air bersih sekitar 14 tangki ke daerah yang mulai terdampak kekeringan. Bahkan pendistribusian air ini sudah mulai dilakukan dari sejak tanggal 9 Juli. Masih minimnya jumlah pasokan air bersih ke desa itu, terjadi karena anggaran yang disiapkan masih belum cukup untuk menambah jumlah tangki air bersih. Padahal masyarakat di desa setempat, sudah mengalami kekeringan akut sejak akhir bulan Juni lalu. Terhadap masalah ini, pihak terkait akan segera melakukan rapat khusus untuk segera disikapi. “Memang untuk desa Tua Nanga, kita belum maksimal melakukan pendistribusian air. Hal ini terjadi karena anggarannya yang masih belum maksimal, makanya kami akan segera laporkan kondisi yang terjadi ke Pimpinan Daerah,” ungkapnya. Dikatakannya, untuk sementara hanya di desa Tua Nanga saja yang dilakukan pendistribusian air bersih. Sedangkan untuk daerah lainnya, saat ini kondisi di lapangan sudah masuk dalam kategori kuning serta sumur warga juga masih memiliki air meskipun mulai menyusut. Bahkan mulai saat ini, pihaknya sudah menetapkan status siaga kekeringan di seluruh wilayah di KSB. Hal tersebut dilakukan se-
bagai salah satu bentuk antisipasi bencana kekeringan panjang yang diprediksi akan terjadi di wilayah setempat. Status siaga ini hanya akan berlaku selama satu minggu, jika masih ada lokasi yang kekeringan tetap akan diperpanjang. Bahkan pemantauan di wilayah lain juga akan terus dilakukan, sebagai salah satu bentuk antisipasi bencana kekeringan ketika meluas. “Kita sudah tetapkan status siaga untuk mengatensi masalah kekeringan ini. Kita juga bisa memperpanjang dari 10 hari menjadi satu bulan atau lebih, jika kondisinya masih dimungkinkan,” ujar Hendra. Dia menyebutkan, ada tiga kecamatan yang dianggap rawan terjadi bencana kekeringan. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada empat desa yakni Tambak Sari, Desa Kuang Busir, Desa Senayan, dan Desa Tua Nanga . Di Kecamatan Seteluk sekitar enam desa yakni, Seteluk, Rempe Loka, Ai Suning, Lamusung, Desa Kelanir, dan Desa Meraran. Sedangkan untuk dua Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Taliwang, ada tiga lokasi yang rawan yakni, desa Kertasari, Desa Batu Putih, dan Desa Lalar Liang. Sedangkan untuk kecamatan Jereweh, hanya satu desa yakni desa Dasan Anyar. “Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Kita juga tetap akan pantau kondisi terkini di lokasi itu,” tukasnya. (ils)
(Suara NTB/ist)
AIR – Proses pendistribusian air bersih di Desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano, salah satu dari banyak daerah yang ikut terdampak kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat.
Jaksa Rekomendasikan Proyek SIKIM Dihentikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di Kabupaten Sumbawa direkomendasikan untuk dihentikan. Mengingat ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses tender proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang dikonfirmasi, Selasa (17/7) kemarin menyampaikan, penanganan kasusnya masih dalam tahap pulbaket. Semenjak adanya pengaduan, sejumlah pihak sudah dimintai keterangan. Dari pulbaket yang dilakukan, ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen atau kecurangan dalam proses pengadaannya. Untuk itu pihaknya merekomendasi kepada dinas terkait untuk menghentikan proyek dimaksud. “Kita sudah menemukan adanya indikasi menyimpang, ada kecurangan. Hasilnya akan kita rekomendasikan ke dinas terkait untuk menghentikan proyek,” ujarnya. Dijelaskannya, prosesnya dinilai cacat karena kontraknya didasari dengan kecurangan dan pemalsuan. Karena itu proyeknya harus dihentikan. Hal ini juga diatur dalam undang-undang jasa kontruksi. Apakah rekomendasi ini akan ditindaklanjuti atau tidak, diserahkan kepada dinas terkait. Saat ini pihaknya sudah mempunyai catatan adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Pihaknya tinggal mendalami apakah ada kerugian negara didalam proses pengadaan proyek dimaksud. “Memang dalam aturan juga di undang-undang jasa konstruksi jika ditemukan hal seperti itu maka dihentikan. Kami hanya memberikan rekomendasi. Tetapi kalau tidak mau silahkan. Kita sudah punya catatan disitu ada perbuatan melawan hukum. Tinggal nanti unsur-unsur berikutnya,” kata Kajari. Sejauh ini, diakuinya TP4D belum memberikan pendampingan dalam pengerjaan proyek. Dimana TP4D tidak akan mendampingi proses pembangunan nantinya jika tetap dilanjutkan dengan kondisi adanya indikasi penyimpangan. “TP4D pasti tidak akan mau mendapingi karena akan salah kalau sudah ada indikasi seperti itu,” jelasnya. (ind)
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama RSUD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Hemodialisa dan Informasi Kamar Kosong Jadi Inovasi RSUD Dompu Ketika sudah jadi, papan informasi kamar kosong akan ditempatkan di IGD pada central opname atau pendaftaran pasien. Pasien yang masuk bisa langsung mengecek kamar yang kosong dan dipilih. “Pola ini akan memudahkan pasien untuk memilih kamar. Sistem ini akan memberi keterbukaan dan transparan dalam pelayanan kepada pasien,” jelasnya. Untuk program hemodialisa, Gunawan mengatakan, pada Agustus 2018 ini pihaknya akan mengirim tim ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di PT Mendjangan Jakarta. Perusahaan ini juga menjadi penyedia alat hemodialisa sesuai MoU yang ditandatangani PT Mendjangan Jakarta dengan RSUD Dompu belum lama ini. Tim ini terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter umum, dan 2 orang pera-
Hijauan Pakan untuk Bantuan Sapi Brahmancross Gagal Tumbuh Akibat Kemarau Dompu (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Dompu sudah menanam hijauan pakan untuk pengembangan sapi jenis Brahmancross dari pemerintah pusat. Namun, belum saja bantuan itu tiba justru tanaman pakannya gagal tumbuh. Hal itu disinyalir akibat musim kemarau yang melanda sebagian besar wilayah ini. Kabid Pakan Disenakeswan setempat, Armasyah, S. Pt., kepada watawan di kantornya mengaku, sudah menanam hijauan pakan jenis lamtoro dan rumput gajah di lahan seluas 10 Ha, tetapi karena tak pernah ada hujan pada musim ini, tanaman rumput itu tak bisa tumbuh. “Kemarin sudah kita tanam hijauan pakannya 10 hektare tapi karena ndak ada hujan ndak bisa tumbuh,” ungkapnya. Mengingat ketergantungan lahan hijauan pakan di UPTD Doroncanga itu pada hujan pihaknya pun memutuskan untuk membangun intalasi air, saat ini tengah dalam proses pengerjaan oleh kontarktor. Selain itu, pengumpulan limbah hasil pertanian dan perkembunan juga terus dilakukan untuk cadangan pakan jika sewaktu-waktu bantuan tersebut datang atau pakan alami yang ada tidak memenuhi kebutuhan. “Sambil menunggu pembangunan intalasi itu selesai kita sekarang sedang mengumpulkan limbah hasil pertanian untuk fermentasi sebagai pakan cadangan,” jelasnya. Menurut dia, persedian pakan cadangan saat ini dengan jumlah ratusan ekor sapi yang akan didatangkan belum mencukupi, sehingga limbah-limbah pertanian masih harus terus dikumpulkan. Dan untungnya, kebutuhan pakan pihaknya ini akan sedikit terbantu karena sapi Brahmancros tersebut akan datang beserta pakan awalnya. “Kalau yang ada tidak cukup, tapi untungnya bantuan itu datang dengan anggaran untuk beli pakannya selama beberapa bulan, jadi kita bisa sedikit terbantu,” pungkasnya. (jun)
wat. “Agustus ini kita akan kirim petugasnya ke Jakarta. Sehingga 2019 mendatang sudah bisa dimulai pelayanan hemodialisa (cuci darah),” katanya. Selama ini, pasien RSUD Dompu yang harus mendapat pelayanan cuci darah harus dirujuk ke Mataram. Untuk cuci darah, periodenya per 3 bulan, sebulan 1 kali, dan bahkan ada yang sepekan sekali. Untuk biaya cuci darah bisa saja gratis dan ditanggung asuransi maupun BPJS Kesehatan, tapi pasien akan menanggung biaya hidup dan transportasi selama di tempat hemodialisa. Ketika hemodialisa bisa dilakukan di Dompu, maka akan ada evisiensi anggaran untuk biaya transportasi dan biaya hidup selama. Karena pasien bisa kembali ke rumah setelah dilakukan cuci darah. Pasien juga bisa selalu mengontrol
penyakitnya kapanpun yang diinginkan. Apalagi saat ini RSUD Dompu sudah memiliki beberapa dokter spesialis. Gunawan juga mengungkapkan komitmen RSUD Dompu untuk terus meningkatkan layanan pada pasien. Tidak hanya dengan menyiapkan SDM yang memadai, tapi juga sarana prasarana yang cukup. Untuk SDM, pihak RSUD Dompu terus meningkatkan kualitasnya dengan pelatihan dan workshop kepada petugasnya sesuai tempat tugasnya. Untuk mereka yang bertugas di IGD, baik dokter maupun perawatnya harus memiliki sertifikat khusus bagi petugas di IGD. Sertifikat ini didapat setelah mengikuti pelatihan. Begitu juga dengan tenaga medis di ruang pelayanan lain seperti ICCU, ruang OK dan lainnya. RSUD Dompu akan terus
(Suara NTB/ula)
Gunawan meningkatkan kualitas layanan bagi pasien. Peningkatan layanan diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga medis dan para medis. Tidak hanya kualitas yang ditingkatkan,
Dompu (Suara NTB) BPBD Kabupaten Dompu mengklaim sudah tiga pekan mendistribusikan air bersih untuk warga di Desa Rasabou Huu yang mengalami kekeringan. Daerah yang selalu menjadi langganan kekeringan setiap tahun ini diharapkan tidak hanya dibantu dengan pendistribusian air bersih. Tapi bisa disiapkan sumur bor dan sejenisnya yang dapat menyuplai kebutuhan air bersih. Hal itu disampaikan kepala BPBD Dompu, Drs Imran kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Selasa (17/7) kemarin. “Ada beberapa wilayah yang cukup terasa dampak kekeringannya, sehingga harus didistribusikan air bersihnya. Seperti Rasabou di Huu. Kita sudah mulai pend-
istribusian air ke Huu sejak 3 pekan lalu,” kata Imran. Ia pun mengaku, saat ini masih dalam status siaga darurat kekeringan. Beberapa tempat yang kesulitan air bersih akibat kekeringan seperti Saleko, Mangge Asi, Ranggo, Tembalae, dan Rasabou. Untuk Ranggo dan Tembalae
kita tadi pagi telur ayam yang cukup tinggi karena ada pergantian induk ayam petelur yang lama dengan yang baru,” ungkapnya. Selama masa transisi ini berlangsung pasokan telur dari luar daerah terutama Bali ke wilayah ini menjadi berkurang, sehingga wajar terjadinya kenaikan harga yang cukup signifikan, yakni Rp50 ribu/tray dari harga sebelumnya Rp40 ribu/tray. Kendati demikian, terbatasnya pasokan telur tersebut tidak menimbulkan gejolak yang berarti ditengah masyarakat, pun menyangkut harganya. Terkecuali memang ketika persediaan stoknya sudah kosong. “Kalau
upaya menjadikan RS sebagai pusat rujukan sarana kesehatan Kabupaten Dompu. (ula/*)
akan ditangani PDAM dengan memanfaatkan perpipaan yang ada. “Di (bendungan) Lae sebenarnya ada perpipaannya, tapi digunakan untuk pertanian dengan dibocorkan pipanya oleh warga,” jelas Imran. Imran mengatakan, untuk penanganan kekeringan secara permanen sebenarnya dengan
menyiapkan sumur bor dan pemasangan tandon air berkapasitas besar. Sehingga warga bisa langsung mengambil air dari tandon atau didistribusikan melalui perpipaan. “Kalau diantar air bersih seperti sekarang, kurang efektif. Karena ini terus terjadi dari tahun ke tahun,” akunya. Namun diakui Imran, tahun 2017 lalu Kabupaten Dompu mendapat bantuan penanganan kekeringan berupa sumur bor di tiga titik. Kemudian ditempatkan di Buncu Desa Matua, Ginte Kandai Dua, dan Ranggo. “Kita akan kembali suarakan di Provinsi, kebetulan besok (hari ini) ada rapat. Kita akan minta lagi sumur bor. Kalau PDAM itu, mereka menggunakan air permukaan. Sementara air permukaan ini semakin kecil (debitnya),” ungkapnya. Terkait rencana pembangunan bendungan Kamudi se-
bagai sumber air baku PDAM Dompu untuk IPA Selaparang dan jebol diterjang banjir beberapa waktu lalu, dikatakan Imran, pihak BNPB sudah menyetujuinya. Saat ini pihaknya diminta untuk melengkapi surat rekomendasi dari BWS, termasuk untuk normalisasi tanggul di sungai Silo dan sungai Laju. “Kita sudah kirim anggota untuk minta rekomendasi BWS,” jelasnya. Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten 1 Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, MSI saat menjadi pembina upacara apel koordinasi di lapangan beringin Setda Dompu meminta semua pihak terkait untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Antisipasi dengan penyiapan mobil tangki serta menyuplai air bersih bagi warga yang membutuhkan. (ula)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kota Bima (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Sebanyak 18 titik di wilayah Kota Bima mengalami 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 krisis air bersih atau kesulitan air bersih pada tahun 2018 1234567890123456789012345678901212 ini. Data itu berdasarkan catatan Badan Penanggulangan 1234567890123456789012345678901212 Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. 1234567890123456789012345678901212 Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bima, 1234567890123456789012345678901212 Masrin ST kepada Suara NTB, Selasa (17/7) mengaku, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 18 titik yang kesulitan air bersih tersebut tersebar di 1234567890123456789012345678901212 wilayah Kecamatan Rasanae Barat dan Asakota. “Ada 1234567890123456789012345678901212 18 titik yang krisis air bersih da tersebar dua Kecamatan 1234567890123456789012345678901212 di Kota Bima,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dikatakannya, 18 titik tersebut diantaranya dua titik 1234567890123456789012345678901212 di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota. Delapan titik 1234567890123456789012345678901212 di Kelurahan Tanjung. Empat titik lingkungan Sarata Ke1234567890123456789012345678901212 lurahan Paruga serta dua titik di Kelurahan Dara Keca1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 matan Rasanae Barat. “Satu titik terdapat kurang lebih 1234567890123456789012345678901212 30 hingga 40 Kepala Keluarga (KK),” katanya. 1234567890123456789012345678901212 Untuk mengatasi mencukupi kebutuhan warga pada 1234567890123456789012345678901212 18 titik tersebut, pihaknya hanya bisa mendropping air 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bersih berselang satu hari. Cakupan air yang diberikan 1234567890123456789012345678901212 untuk pemakaian dua hari. “Distribusi air berdasarkan 1234567890123456789012345678901212 kebutuhan dan permintaan dari warga,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 Masrin menambahkan, pendistribusian atau dropping air 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tersebut rutin dilakukan pihaknya. Bahkan sudah berjalan 1234567890123456789012345678901212 sejak lama atau tepatnya setelah banjir bandang yang me1234567890123456789012345678901212 landa Kota Bima 2016 lalu. “Sudah berjalan dua tahun ini 1234567890123456789012345678901212 distribusi air dilakukan. Air yang dibagikan dipungut biaya,” 1234567890123456789012345678901212 katanya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selain bantuan dari BPBD setempat. Distribusi air 1234567890123456789012345678901212 pada 18 titik tersebut juga dibantu oleh sejumlah OPD 1234567890123456789012345678901212 lain di ruang lingkup Pemerintah Kota Bima. 1234567890123456789012345678901212 Salahsatunya Dinas Sosial 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Dinsos) serta stake1234567890123456789012345678901212 holder lainnya, seperti 1234567890123456789012345678901212 Kepolisian. “Yang 1234567890123456789012345678901212 jelas setiap hari 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kebutuan air 1234567890123456789012345678901212 warga 18 1234567890123456789012345678901212 titik ini 1234567890123456789012345678901212 bisa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 terata1234567890123456789012345678901212 si,” 1234567890123456789012345678901212 pungkas1234567890123456789012345678901212 nya. 1234567890123456789012345678901212 (uki) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Masrin 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
18 Titik di Kota Bima Krisis Air Bersih
(Suara NTB/Uki)
TINJAU KANTOR - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi pejabat Pemerintah Kabupaten Bima meninjau kemajuan dalam penyelesaian akhir kantor Bupati baru, Selasa (17/7).
Dinda Optimis Kantor Baru Ditempati Tahun Ini Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengaku optimis Kantor Bupati Bima baru yang berlokasi di Desa Penapali Kecamatan Woha, akan segera ditempati pada tahun 2018 ini. Optimisme ibu dua anak ini disampaikan usai meninjau langsung progress penyelesaian kantor yang Ia didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabag. AP, Kabag OPA dan Kabag Hukum Setda
Kabupaten Bima, Selasa (17/8). “Jika melihat progresnya pembangunannya. Tahun ini secara operasional kantor Bupati akan mulai kita tempati tahun 2018 ini,” kata Bupati. Umi Dinda sapaan akrab Bupati mengaku, sejauh ini tengah dilakukan pengerjaan atau tahapan finishing perangkat dan sistem bangunan. Seperti pengisian furniture serta kelengkapan interior bangunan lainnya.
Harga Telur Naik Hingga Dua Pekan Mendatang Dompu (Suara NTB) – Tidak saja daging dan bumbu dapur yang mengalami kenaikan harga di Dompu, telur ayam pun demikian. Untuk satu tray saat ini dijual pedagang Rp50 ribu dengan harga bijian Rp1700. Naiknya harga salah satu kebutuhan pokok yang diperkirakan hingga dua pekan kedepan ini lantaran masa transisi atau pergantian iduk ayam petelur lama dengan yang baru. Demikian ungkap Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (17/7). “Hasil pemantauan harga
tapi kuantitas untuk melengkapi kekurangannya juga terus diupayakan. Hal ini sebagai
Atasi Kekeringan, BPBD Sudah Tiga Pekan Distribusi Air Bersih
Daftar Caleg, Lima Kades Mundur Bima (Suara NTB) Sebanyak lima Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bima mengajukan surat pengunduran diri kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) karena ikut Caleg Legilaslatif (Caleg). Mereka tersebut antara lain Kades Nata Kecamatan Palibelo, Kades Penapali dan Keli Kecamatan Woha, Kades Sambori Kecamatan Lambitu serta Kades Tarlawi Kecamatan Wawo. Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM mengungkapkan, saat ini pihaknya masih memproses Surat Keputusan (SK) lima Kades yang mengajukan pengunduran diri karena ikut Caleg. “Ada lima Kades yang ajukan mundur dan SKnya masih kita proses sampai saat ini,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (17/7). Sirajuddin mengatakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bagi Kades yang akan mengikuti kegiatan politik. Seperti calon peserta Pilkada atau Caleg memang harus mengundurkan diri terlebih dahlu. “Sudah aturannya, jika ikut Pilkada dan Caleg. Kades harus mundur dari jabatannya,” katanya. Meski demikian, Ia mengingatkan Kades yang masih aktif, untuk tidak menjadi tim sukses atau pendukung Caleg. Sebab akan berpotensi menciptakan konflik kepentingan ditingkat desa. “Kami tidak melarang Kades untuk berpolitik. Tapi mereka harus mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya mengingatkan. Hal tersebut lanjutnya tidak berlaku bagi Kades. Namun berlaku juga bagi Pendamping Desa (PD). Karena pihaknya seringkali menerima laporan dari masyarakat, banyak PD yang secara terang-terangan ikut mengkampanyekan Caleg bahkan mereka ikut Caleg. “Kampanyenya kebanyakan di sosial media facebook. PD dan Kades harus tetap netral tidak boleh memihak siapapun. Kalaupun ikut Caleg harus ajukan pengunduran diri,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/ula)
Ruang pendaftaran pasien rawat inap depan IGD RSUD Dompu yang masih menggunakan sistem manual. Nantinya, pasien akan sangat terbantu dengan sistem informasi kamar rawat inap dan mendaftarkan diri sesuai kamar yang diinginkan.
sudah begitu jelas akan mengganggu, tapi kan sekarang kita hanya kekurangan saja belum kosong,” ujarnya. H. Iskandar menambahkan, kalaupun masyarakat saat ini mendesak Disperindag untuk mengintervensi kenaikan harga dan menambah pasokan telur pihaknya tidak akan bisa berbuat banyak, sebab dalam kondisi ini hukum ekonomi yang akan berjalan. Pun jika dipaksakan untuk meminta pasokan dari luar Bali dan Lombok maka harganya akan semakin tinggi. “Itulah mekanisme pasar ya tidak bisa kita intervensi. Intevensi kita umpamanya distribusinya mendapat hambatan, kapal yang
bawa bahan pokok tidak bisa nyadar mungkin bisa kita koordinasikan dengan intansi terkait, kalau harga tidak bisa itu yang berlaku hukum ekonomi,” jelasnya. Naiknya harga telur di masa transisi seperti ini, menurut dia, akan menjadi peluang besar bagi para pedagang untuk meraup untung. Pasalnya, mereka bisa saja menjual telur-telur lama yang tidak laku dengan harga telur baru yang tinggi. “Terkadang begitu strateginya pedagang jadinya kan mereka untuk dua kali lipat, itulah mekanisme pasar,” pungkasnya. (jun)
“Yang lebih utama penyelesaian mekanikal elekterikal berupa pemberesan Instalasi Listrik terus digenjot,” katanya. Perangkat lain lanjutnya, berupa pemasangan aneka macam mesin pada bangunan. Seperti mesin pompa, lantai basement, jaringan internet, tata suara gedung serta pemasangan instalasi Air Conditioner (AC). “Sebelum kita tempati kantor ini. Semua perangkat dan system harus kita pastikan semuanya tuntas dikerjakan. Sehingga kedepan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal,” katanya. Terkait proses pemindahan dan menempati kantor setempat. Bupati mengatakan telah menyampaikan kepada seluruh ASN sampai pejabat eselen ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima untuk bersama memberikan atensi pada progress penyelesaian pembangunan Kantor Bupati. “Saya juga menghimbau untuk menyiapkan lahir dan batin untuk menempati kantor baru,” katanya. Ia menambahkan sebagai keseriusan pindah. Sejumlah OPD juga telah berpindah ke kantor setempat. Terakhir yang pindah ke kantor setempat yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). “Hari Senin kemarin BPPKAD pindah dan menempati bangunan di sekitar kantor Bupati Bima ini,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
Dompu (Suara NTB) Rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Dompu mengajukan program hemodialisa dan informasi kamar kosong sebagai inovasi. Dua inovasi ini diyakini akan sangat membantu pasien dalam mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Direktur RSUD Dompu, dr H Syafruddin melalui Humasnya, Gunawan, A.Md.Pik kepada Suara NTB, Senin (16/7) kemarin mengaku, ada dua program unggulan yang diajukan sebagai inovasi RSUD Dompu dalam program laboratorium inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dengan Kabupaten Dompu. Dua program ini sebenarnya bukan program baru, tapi sudah dalam perencanaan untuk dilaksanakan RSUD Dompu. “Informasi kamar kosong, aplikasinya sedang didesain,” katanya.
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Dr. Zul Silaturahmi dengan Ketua Parpol
Pilpres 2019
Ketua DPD PDI-P NTB Ajak Masyarakat Sasak Dukung TGB Mataram (Suara NTB) Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat, menyerukan kepada semua lapisan masyarakat NTB, agar kompak memberikan dukungan kepada Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi, yang tengah berikhtiar mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Hal itu disampaikan Rachmat Hidayat kepada wartawan di kantor DPD PDI-P NTB, Selasa (17/7) kemarin, sebelum ke KPU untuk mendaftarkan caleg. Pada kesempatan itu ia didampingi oleh sejumlah petinggi partai banteng moncong putih itu. “Kita kan sudah tahu dari (Suara NTB/ndi) media, beliau bercita-cita H. Rachmat Hidayat jadi Cawapres dan dalam perjalanannya ini dia sedang berusaha, berusaha, dan berusaha. Maka jangan dihalang-halangi. Bila perlu kita sebagai orang sasak, NTB, ini berdoa, mudahan dia bisa jadi cawapres. Ucapan saya ini terlepas dari sikap saya sebagai orang partai, sebagai pribadi orang Sasak, NTB, kita berdoa,” ujarnya. Ditegaskan Rachmat, dukungannya terhadap TGB tersebut sebagai sikap pribadi sesama orang NTB. Sedangkan sebagai Ketua Partai, dia mengaku tak memiliki kompetensi untuk memberikan pernyataan. Sebab, dalam pencalonan Presiden/Wapres, menjadi kewenangan penuh partai. Ditanya terkait efek dari dukungan TGB terhadap Jokowi, Rachmat menegaskan, dirinya tak bisa berandai-andai. Sikapnya masih tetap sama, ia berprasangka baik. (ndi)
Polda NTB Bentuk Satgas Antiteror Setara Densus 88 Mataram (Suara NTB) Polda NTB resmi membentuk Satgas Antiteror sesuai titah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Satgas beranggotakan tim pencegahan dan penindakan. Satgas tersebut punya tugas kewenangan setara Densus 88 Antiteror. Kepala Satgas Antiteror Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji menegaskan, pemberantasan terorisme memerlukan bermacam strategi. “Adanya Satgas ini harapan kita justru kegiatan pencegahan dan pembinaan yang lebih diutamakan,” jelasnya ditemui kemarin, (Suara NTB/why) Selasa (17/7). Kristiaji Dirreskrimum Polda NTB itu menegaskan, tugas dan kewenangan Satgas yang dipimpinnya setara Densus 88. Meski dalam praktiknya sebagai tim pendukung operasi. Satgas di dalamnya ada tim penindakan dengan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. “Sama seperti Densus. Maksudnya terorisme masih lumayan masif jaringannya. Kita diminta membantu Densus memonitor pergerakan mereka ini,” jelas dia. Secara kewenangan dan kemampuan, Satgas dinilai mampu menangani para pelaku teror. Sebab tim penindakan akan diisi oleh Brimob. Untuk menindak pun tidak perlu menunggu tim Densus 88. “Satgas bisa langsung turun kita juga punya kewenangan menindak. Menindak itu kan tangkap dan sidik,” tegas Kristiaji. Dia menerangkan, pihaknya sudah memetakan aktor serta lokasi jaringan teroris di NTB. Baik sel tidur maupun yang aktif. Tidak terbatas juga pada Jamaah Ansharut Daulah, yang mendalami beberapa teror khususnya dengan target aparat kepolisian. JAD juga berada di balik penembakan dua polisi di Bima. Pimpinannya, Maman Abdurrahhman sudah divonis dengan hukuman mati. “Semua yang ada kaitannya dengan kelompok ini kita monitor. Sudah ada (peta) kelompoknya,” ujarnya. Namun dia menegaskan, tugas awal yang akan dijalankannya yakni pembinaan atau program deradikalisasi. Disinergikan dengan program Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas). “Tim pencegahan akan melakukan pendekatan kepada masyarakat, saudara kita yang terpapar radikalisme. Kita harapkan mereka menyadari untuk tidak terlibat dalam aksi teror,” tandas Kristiaji. (why)
PDI-P Dukung Pemerintahan Gubernur Baru Mataram (Suara NTB) Pasca perhelatan Pilkada serentak NTB 2018, 27 Juni lalu, yang berakhir dengan kemenangan pasangan nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah. Gubernur terpilih, mulai melakukan konsolidasi politik dengan sejumlah ketua partai di NTB. Beberapa ketua partai yang telah didatangi sejak Senin kemarin oleh Dr. Zul, yakni Ketua DPD PDI-P, H. Rachmat Hidayat, Ketua DPW PPP, Hj. Wartiah dan Ketua DPW PAN, H. Muazzim Akbar. Selain ketua parpol, Dr. Zul juga tak lupa mendatangi mantan rivalnya di Pilkada NTB, seperti Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh, dan Bupati Lombok Timur, Ali BD. Dr. Zul yang konfirmasi Suara NTB terkait langkahnya mengunjungi sejumlah elit tersebut, mengaku sematamata untuk membangun silaturahmi. Tak ada agenda politik apapun dalam kunjungannya itu. “Semua sahabat lama. Itu silaturrahmi biasa,” ujarnya, Selasa (17/7) kemarin. Dikatakan Dr. Zul, silaturahmi tersebut dinilainya sangat penting, selain untuk mempererat persaudaraan, juga untuk mencairkan suasana pasca Pilkada NTB. Sebab, pembangunan daerah sangat membutuhkan sinergisitas dari semua elemen, termasuk dari para ketua partai dan juga kepala daerah. “Saya yakin Kalau komunikasi bagus, akan ada saling mengenal, saling memahami dan pasti bisa bersinergi,” jelasnya. Ditempat terpisah, Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat, mengaku sangat senang dikunjungi oleh Dr. Zul, selaku gubernur terpilih. Ditegaskan Rachmat, meskipun pada Pilkada lalu, mereka berada pada posisi politik yang saling berhadap-hadapan (berlawan), tapi tak boleh sampai
merusak hubungan silaturahmi, katanya. “Saya sama Zul itu tak kenal sekarang, dia bergaul sama saya sudah lama. Sudah saya anggap adik saya. Walaupun saya ndak mendukung dan memilih dia, silaturrahmi tetap jalan,” ujarnya, saat di kantornya. Anggota DPR RI dapil NTB itu, menyampaikan, kedatangan Dr. Zul ke kediaman pribadinya, tak bicara soal politik. Sebab ia mengakui bahwa Dr. Zul memang layak dan pantas menjadi Gubernur NTB. “Sebagai kakak, ya wajarlah seorang adik datang. Dia (Zul) bilang maaf baru bisa datang. Jadi dia datang dengan happy, ndak ada bisik-bisikan (kepentingan),” katanya. Namun demikian, pada kesempatan itu, Rachmat mengaku bahwa dia menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Zul yang telah berhasil memenangkan pertarungan di Pilkada NTB 2018. Maka oleh karena itu, semua pihak harus menghormati pilihan rakyat. “Saya katakan ke Zul dengan gentleman, saya salut buat kamu. Luar biasa usaha kamu, saya angkat topi, kamu menang. Sebagai pemenang, maka jelas harus kita dukung pemerintahannya. Jadi jangan ada pikiran yang macam-macam. Apalagi belum-belum sudah mau mencegat, memusuhi, kita jahat namanya itu. Kita belajar dari luar negeri, kalau pertadingan sudah selesai, yang menang tetap menang,” paparnya. Terakhir disampaikan Rachmat, PDI-P sebagai
(Suara NTB/ndi)
SILATURAHMI - Gubernur terpilih, Dr. Zulkieflimansyah saat bersilaturahmi ke kediaman pribadi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat kekuatan politik, siap mendukung pemerintah Zul-Rohmi lima tahun ke depan, meskipun dari posisi yang berbeda. Menurutnya, posisi (politik) kontrol tak kalah penting-
nya, untuk memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai relnya untuk kepentingan masyarakat dan daerah. “Kalau PDI-P tetap kedepankan pendekatan korektif, kon-
struktif dan subjektif. Itulah bentuk sumbangsihnya PDI-P kepada pembangunan daerah. Siapa pun pemimpinnya, PDIP tetap memegang tiga prinsip itu,” tegasnya. (ndi)
Komandan SSK TMMD Berbaur dengan Masyarakat
(Suara NTB/ist)
DAFTAR - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Sugiartha (tiga dari kanan) didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., Wakil Ketua Bidang Bapilu, I Gede Wiska, SPt., dan Wakil Ketua Bidang Kehormatan, I Wayan Suharta Putra saat mendaftarkan bacaleg ke KPUD Kota Mataram. Berkas pendaftaran itu diterima langsung oleh Ketua KPUD Kota Mataram, H. Ainul Asikin (kiri).
PDI-P Kota Mataram Daftarkan Bacaleg ke KPU Mataram (Suara NTB) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Sugiartha didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., Wakil Ketua Bidang Bapilu, I Gede Wiska, SPt., dan Wakil Ketua Bidang Kehormatan dan Organisasi sekaligus LO dengan KPU, I Wayan Suharta Putra, Selasa (17/7) sekitar pukul 13.30 Wita, resmi mendaftarkan bacaleg dari partai berlambang banteng moncong putih itu ke KPUD Kota Mataram. Pendaftaran itu diterima langsung oleh Ketua KPUD Kota Mataram, H. Ainul Asikin berikut jajarannya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB
usai pendaftaran menyampaikan, alasan mengapa partainya mendaftar di hari terakhir. ‘’Sesuai perintah DPP hari ini serentak mendaftar,’’ akunya. Dia memastikan bahwa persyaratan bacaleg yang didaftarkan pihaknya sudah terpenuhi. Bahkan, lanjut Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini, keterwakilan perempuan daftar bacaleg PDI Perjuangan Kota Mataram 40 persen lebih. ‘’Jadi kita (PDI Perjuangan Kota Mataram, red) sudah mendaftarkan 40 orang caleg sesuai kuota di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 18 orang,’’ sebutnya. Dengan kuota ini, Wayan Sugiartha menargetkan perolehan kursi di DPRD
Kota Mataram nantinya sebanyak tujuh kursi. Ini artinya PDI Perjuangan membidik kursi pimpinan Dewan. ‘’Iya harus masuk di unsur pimpinan Dewan,’’ harapnya. Namun demikian, wayan Sugiartha tidak mempertegas dari Dapil mana tujuh kursi itu akan didapatkan. Karena, dengan sistem perhitungan yang baru, semua dapil memiliki peluang yang sama. Jika parpol lain sempat terdengar riak-riak soal nomor urut bacaleg, hal itu sama sekali tidak terjadi di internal PDI Perjuangan Kota Mataram. ‘’Masalah nomor urut tidak ada masalah karena kami di DPC mengusulkan berpedoman pada Peraturan Partai yang ada,’’ tutupnya. (fit)
Mataram (Suara NTB) Daramil 1615-04/Keruak Kapten Inf Bimo Sakti selaku Komandan SSK TMMD ke 102, melakukan kegiatan komunikasi sosial (komsos) dengan masyarakat dan Kepala Desa Sukaraja, Jainuri, Selasa (17/7). Obrolan itu terkait dengan pelaksanaan kegiatan TMMD di desa setempat. Pada kesempatan tersebut, Bimo meminta dukungan kepada Kades Sukaraja untuk mendukung kegiatan TMMD hingga tuntas. “Mohon dukungan agar pelaksaan tugas selama TMMD berjalan sesuai waktu dan target yang sudah ditentukan,’’ harap Bimo. Selain itu, Bimo juga menyampaikan, jika ada permasalahan di lapangan terkait proses pengerjaan sasaran fisik, akan selalu dikoordinasikan baik kepada Kadus, Kades, Camat hingga instansi-instansi terkait melalui jalur dan prosedur. “Dengan harapan hasil TMMD segera dapat dimanfaat oleh masyarakat,” sebutnya. Senada dengan Bimo, Jainuri juga menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan TMMD. Pihaknya akan mem-
bantu berkoordinasi jika ada halhal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. “Kami berharap keberadaan TMMD di Desa kami dapat memberikan warna yang berbeda setelah selesai TMMD khususnya terkait kesadaran masyarakat kami untuk bergotong-royong maupun menjaga keamanan kampung secara bersama,” jelasnya. Ibu Ibu Terlibat Pemandangan berbeda di lokasi TMMD Dusun Embung Dalem Desa Sukadamai. Sejumlah perempuan tidak kalah dengan kaum laki-laki. Mereka turut membantu personel Satgas TMMD yang sedang bekerja memasang batu pondasi tempat wudhu di Musala Nurul Islam, Selasa (17/7). Inaq Fauzi mengatakan, pembuatan tempat wudhu ini sebagai tambahan atas permintaan masyarakat Dusun Embung dengan biaya iuran dari masyarakat. Selain tempat wudhu, tambahan lainnya seperti pembuatan teras Musala karena sumur Musala memang sudah ada sebelumnya. (ars/*)
Sinergi Antarpenyidik Hindarkan Praperadilan Mataram (Suara NTB) Penegakan hukum dapat berdiri kokoh dengan sinergi antara penyidik PNS (PPNS) dengan penyidik Polri. Dalam praktiknya, singgungan antara keduanya bisa berakibat terganggunya proses penyidikan. Kesalahan prosedural dapat membawa penyidik dimohonkan praperadilan. Demikian pandangan Kepala Kanwil Kemenkumham
NTB, Sevial Akmily saat membuka rapat koordinasi PPNS, Selasa (17/7) di Batulayar, Lombok Barat yang dihadiri PPNS Bea Cukai, Kehutanan, Perikanan, Pol PP, Imigrasi, Balai POM, dan Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Sevial menyampaikan, PPNS masing-masing instansi yang berbeda ditempatkan dalam posisi sesuai dengan amanat Undang-undang. “Tujuannya agar tidak terjadi tarik
menarik dalam menjalankan penyidikan,” ujarnya. PPNS sudah melembaga di bawah instansi dengan tetap diawasi penyidik Polri. Meski demikian, tak jurang pula terjadi tumpang tindih. “Dalam beberapa kasus, seperti terjadinya gugatan praperadilan terhadap penyidik Polri karena dianggap melampaui kewenangan. Ini ironis karena penyidik Polri pengemban utama penyidikan
tindak pidana,” jelas Sevial. Dia menjelaskan, PPNS muncul di luar lembaga Polri diatur dalam KUHAP, UU RI No 2/2002 tentang Polri, dan Perkappolri No 6/2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik PNS. Eksistensi PPNS adalah pada tataran membantu tugas kepolisian. “Tidak dapat disangkal lagi, kendali atas PPNS ada pada kepolisian di bawah Koordinator Pengawas PPNS. Akan
menjadi hal yang kontraproduktif apabila PPNS bisa berdiri sendiri tanpa koordinasi penyidik utamanya yakni Polri,” paparnya. Dia berharap, rapat koordinasi tersebut dapat membangun pemahaman bersama antara penyidik Polri dan PPNS. “Tujuan sistem penegakan hukum yang selama ini telah dibangun dapat berdiri kokoh,” tutup Sevial. (why)
(Suara NTB/penrem)
SATGAS TMMD - Ibu-ibu turun tangan membantu Satgas TMMD di Desa Sukadamai.
SUARA NTB
Rabu, 18 Juli 2018
Halaman 9
PPDB SMA Negeri di Mataram Tidak Merata
(Suara NTB/ist)
LOMBA RENANG - Personel Yonif 742/SWY bersiap di titik start saat lomba renang militer.
Korem 162/WB Siapkan Personel untuk Lomba Ton Tangkas Mataram (Suara NTB) Lomba Ton Tangkas Yonif 742/SWY dan Kompi B Yonzipur 18/YKR digelar jajaran Korem 162/WB. Selasa (17/7) kemarin lomba itu dibuka Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han di kolam renang Wirabhakti. Dalam sambutannya menjelaskan, tujuan utama lomba Ton Tangkas untuk mengevaluasi hasil pembinaan latihan yang dilaksanakan setiap satuan. Selain itu untuk mengukur standar kemampuan perorangan prajurit, tentang pencapaian profesionalisme dan semangat juang satuan. Selain itu, sambungnya, lomba Ton Tangkas dijadikan agenda rutin TNI AD yang dilaksanakan dua kali setiap tahun. “Sehingga sebelum pelaksanaannya, harus disiapkan dengan lomba tingkat Korem,” kata Danrem. Pada lomba tingkat Mabesad pada Semester II tahun 2018 akan datang, Prajurit Yonif 742/SWY dan Kompi B Yonzipur 18/ YKR ditekankannya harus bisa meraih juara. Sebagaimana yang pernah dilakukan Yonif 742/SWY yang keluar sebagai Juara umum dan membawa pulang piala bergengsi Peleton Tangkas beberapa tahun lalu. Untuk itu tambahnya, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit, baik perorangan maupun satuan untuk senantiasa selalu memelihara kemampuan dengan belajar dan berlatih. Usai pembukaan, Danrem 162/WB ikut melompat ke kolam renang, bergabung dengan personel yang sedang melakukan renang militer. Dengan cara itu menurut Danrem sebagai bagian dari upaya memberi semangat dan motivasi kepada para peserta lomba. (ars/*)
Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri (SMAN) di Kota Mataram telah berakhir. Dari hasil daftar ulang diketahui sebaran pendaftar pada SMAN di Mataram tidak merata. Pasalnya kuota SMAN yang berada di pinggiran Kota Mataram belum terpenuhi. Sementara di SMAN lain kuota terpenuhi, bahkan ada yang melebihi kuota yang ditetapkan. Kondisi kurangnya siswa yang mendaftar terjadi di SMAN 10 Mataram. Menurut Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd., MMPd., siswa yang mendaftar ulang di SMAN 10 Mataram 126 orang. Masih jauh di bawah kuota yang ditetapkan melalui Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB sebanyak 160 siswa.
“Belum sampai kuota, saat ini baru 126 orang yang daftar ulang,” katanya. Ia mensinyalir minimnya siswa yang mendaftar di SMAN 10 karena SMAN 10 merupakan SMA baru. Belum banyak dikenal oleh masyarakat. Banyak juga masyarakat yang belum tahu adanya SMAN 10.
“Di tahun sebelumnya waktu masih SMK kita sampai menolak siswa, SMKN 9 mulai menolak siswa sejak dua tahun terakhir,” ujar Ridwan. Sementara di SMAN 9 Mataram, yang juga merupakan SMAN baru bersamaan dengan SMAN 10 Mataram, kuota siswa barunya sudah terpenuhi. Menurut Wakil Kepala
SMAN 9 Mataram, bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., dihubungi Selasa (17/7) mengatakan, tujuh Rombongan Belajar (Rombel) sesuai dengan Juknis PPDB sudah terpenuhi di SMAN 9 Mataram. Sedangkan di SMAN 8 Mataram, menurut Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., terjadi penambahan satu Rombel di luar kuota dari Juknis. “Ada penambahan satu kelas,” ujarnya. Sebelumnya Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, mengatakan akan ada penambahan kuota di sekolah
untuk menampung siswa yang tidak diterima di PPDB. Namun, sekolah yang disiapkan merupakan sekolah yang masih memiliki ruang. Dikbud dengan terpaksa menggunakan ruang selain ruang kelas untuk mengakomodasi keinginan masyarakat. Surya juga mengatakan, banyak masyarakat yang memaksakan kehendak untuk masuk ke sekolah tertentu. Atau ada siswa yang salah memilih zona atau sekolah. Mereka memaksakan ke sekolah tertentu saja padahal nilainya jauh di bawah nilai terendah di sekolah itu. (ron)
Kasus MAN IC
Kemenag Lotim Serahkan Hasil Audit dan LHP BPK Polda NTB Selong (Suara NTB) Kepolisian daerah (Polda) NTB hingga saat ini masih melakukan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam proyek pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Terkait hal itupun, Kementerian Agama (Kemenag) Lotim diketahui sudah menyerahkan hasil audit internal Kemenag RI serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dalam proyek tersebut. “Iya, kita sudah serahkan hasil audit dari internal kami. Termasuk LHP BPK ke Polda NTB,” terang Kepala Kemenag Lotim, Drs. H. Azharuddin, MHI, kepada Suara NTB, Selasa (17/7). Diserahkannya dua jenis dokumen itu berdasarkan permintaan dari penyidik Polda NTB yang menangani kasus tersebut. Dituturkan Azharuddin bahwa penyerahan berkas dilakukan di ruangannya yang saat itu didatangi tiga orang penyidik dari Polda NTB. “Kita pernah didatangi oleh penyidik Polda sebanyak tiga orang untuk meminta keterangan dan penggalian informasi yang lain,” jelasnya. Namun Azharuddin mengaku hampir tidak mengetahui pelaksanaan belanja modal pada tahun 2015 itu. Pada tahun itu anggaran yang digelontorkan Rp10 miliar untuk pembangunan tahap dua. Namun dari Kemenag siap membantu proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polda NTB. Dalam arti, segala kebutuhan dalam proses penanganan kasus tersebut siap diberikan. Namun secara pribadi, Azharuddin mengaku tidak mengetahui persis pengelolaan dan mekanisme pembangunan MAN IC tersebut. Karena saat itu ia masih menjabat di Kemenag Kota Mataram. Namun ia hanya melihat pada saat itu, rekanrekannya di Kemenag sedang mengerjakan laporan pembangunan MAN bertaraf internasional itu. Kendati demikian selaku kepala Kemenag Lotim saat ini, ia diminta oleh Polda NTB untuk menghadirkan Ketua ULP beserta anggota dan Pokja, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Ia menambahkan, pada waktu pelaksanaan anggaran 2015 untuk pembangunan gedung berupa dapur dan asrama putra serta ruang makan untuk putra putri. Dimana untuk tahap pertama dikerjakan pada tahun 2015. Terkait bergulirnya kasus ini, Azharuddin menegaskan jika persoalan itu tidak mengganggu proses belajar yang saat ini sedang berlangsung di MIC. “Yang diusut oleh APH yakni tahun anggaran 2015 untuk tahap keduaberupapembangunandapur,ruangmakanputraputridanasrama putra. Untuk pembangunan pertama di tahun 2014,” ujarnya. Azharuddin menegaskan dirinya sangat mendukung tindakan aparat kepolisian dan siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Artinya, Kemenag Lotim siap memberikan dukungan ke aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Siap memberikan informasi maupun dokumen-dokumen untuk kepentingan penyelidikan oleh aparat kepolisian. Sementara untuk tahun ini, dijelaskan bahwa anggaran untuk MIC sudah tidak lagi melalui Kemenag Lotim. Bahkan, dulu sifatnya dititip. Saat ini, anggaran dikelola oleh MIC, PPK, KPA dan semuanya berasal dari MIC. (yon)
(Suara NTB/ist)
DIAMANKAN - Tersangka begal, JK (duduk) diamankan di Mapolda NTB usai ditangkap tim Resmob Jatanras Ditreskrimum, Senin (16/7) lalu.
Buronan Begal Jalanan Ditangkap Mataram (Suara NTB) Begal jalanan, JK (28) yang hampir setengah tahun ini dalam pelarian berakhir di ranjang IGD RS Bhayangkara Mataram. Tersangka begal di Jalan Raya Lembar, Gerung, Lombok Barat itu ditembak akibat mencoba kabur saat akan ditangkap. Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Herman Suryono menjelaskan, JK merupakan buronan atas dugaan pencurian
dengan kekerasan di Kediri dan Gerung, Lombok Barat. “Tersangka ini melakukan perampasan sepeda motor. Dia tidak segan menggunakan kekerasan dari dua kali tindak pidana yang dilakukannya,” kata dia, Selasa (17/7) kemarin. Dua kasus tersebut tercatat dalam laporan di Polsek Kediri pada 27 Desember 2017. Tersangka kemudian beraksi lagi di Gerung, Lombok Barat 20 Januari 2018.
Untuk kasus terakhir, tersangka menggunakan modus menumpang ojek. Korbannya yang bersedia mengantar JK tak punya firasat apa-apa. Di tengah perjalanan, tersangka yang minta diantarkan ke Gerung, Lombok Barat minta berhenti. Alasannya kebelet buang air kecil. Tersangka sengaja memilih berhenti di tepi jalan yang sepi. “Tersangka kemudian merampas motor korban den-
Infrastruktur Sumbawa
Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) yang juga calon Gubernur NTB dari jalur independen Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan menyarankan Calon Gubernur Tepilih, Dr. Zulkieflimansyah itu memperhatikan infrastruktur di Pulau Sumbawa. Hal ini disampaikan Ali BD kepada wartawan beberapa saat setelah menerima kunjungan Calon Gubernur terpilih Dr. Zulkieflimansyah di ruang kerjanya, Selasa (17/7) kemarin. Kedatangan Zulkieflimansyah ini dianggap Ali BD sebagai kegiatan silaturahmi biasa dan sangat bagus untk dilakukan. Kata Ali BD, kunjungan Zulkieflimansyah ini sebagai teman. Aktivitas saling mengunjungi sesama saudara itu dianggap sangat baik. “Sebagai teman saling bersilaturahmi bagus,” ungkapnya. Soal infrastruktur itu lanjutnya, karena Sumba-
wa merupakan daerah yang sangat kaya. Potensi kekayaan alam Sumbawa sangat besar. Hanya saja masih lemah dari sisi infrastruktur. Sumbawa butuh segera dibangun infrastruktur jalan dan infrastruktur ekonomi. Diantara yang perlu dibangun infrastruktur jalanya sebut Ali BD adalah, jalan menuju Kecamatan Ropang. Kondisi jalan menuju daerah yang dingin di Sumbawa ini, saat ini sangat buruk. Selain Ropang jalan ke Orong Telu, Tepal dan Sumbawa bagian Selatan khususnya ini disarankan lebih banyak diperhatikan. Termasuk rencana pengembangan tambang Dodorinti disarankan pula oleh Ali BD bisa diteruskan. Potensi kekayaan alam yang besar itu bisa dikembangkan sebagai sumber ekonomi. Tidak terkecuali soal rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) diharapkan bisa diwujudkan di era kepemimpinan Zulkieflimansyah.
Termasuk dalam hal penguatan ekonomi masyarakat Sumbawa katanya perlu dibangunkan segera pabrik-pabrik pakan. Potensi tanaman jagung di Dompu sangat besar dan bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan pakan. Pabrik gula yang ada saat ini diminta bisa dikembangkan. Jangan berhenti guna memajukan ekonomi Sumbawa. “Harus hidupkan pabrik gula, caranya bisa bermacammacam dan lakukan kajian-kajian,” sarannya. Diantara solusi yang ditawarkan Ali BD adalah pihak perusahaan sendiri menanam di lahan-lahan yang ada. Kemudian mempekerjakan para petani. Cara yang sekarang dinilai kurang baik karena yang dibuat adalah perjanjian dengan para petani di lahan milik petani. Sehingga tidak heran saat harga murah, petani beralih ke komoditi yang lain. (rus)
(Suara NTB/yon)
Jadi Bacaleg, Kades Belum Ajukan Pengunduran Diri Dinas PMD akan memproses pemberhentian kades yang sudah sah menjadi caleg. Demikian disampaikan kepala bidang Pemdes pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka kemarin. Dijelaskan, pengunduran diri sejumlah Kades yang berencana maju jadi bacaleg tergantung pada syarat yang ditetapkan KPU. “Belum ada Kades yang mengajukan surat pengunduran
“Tersangka memberontak dan berlari ke arah sungai. Tim di lapangan memberi tembakan peringatan tiga kali tetapi tidak diindahkan,” ungkapnya. JK menderita luka tembak di betis kanannya. Usai mendapatkan perawatan, JK menjalani pemeriksaan tentang sangkaan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya sembilan tahun penjara. (why)
Penyusunan Bacaleg Ali BD Sarankan Gubernur Alot, 15 Parpol Daftar Terpilih Perhatikan di ’’Injury Time’’
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) IC Lotim.
Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah Kades di Lombok Barat berencana maju menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) pada Pileg tahun 2019. Konsekuensinya, posisi jabatan sejumlah Kades ini pun bakal kosong. Akan tetapi hingga saat ini, para Kades yang berhasrat maju pada Pileg belum ada yang mengajukan surat pengunduran diri ke Pemda dalam hal ini Dinas PMD.
gan mengancam dan mencekik leher korban. Korban ditinggalkan, motor dibawa tersangka ini,” kata Herman. Hampir enam bulan dalam pencarian, jejak JK tercium tim Resmob Jatanras Polda NTB di perkampungan di Desa Sepi, Sekotong, Lombok Barat dekat dengan rumah tersangka. Pada Senin (16/7) sore sekitar pukul 18.00 Wita, JK langsung diberi hadiah timah panas.
diri ke dinas,” jelas Supaka. Menurutnya, sesuai ketentuan Kades yang maju menjadi caleg harus mundur. Itu setelah mereka resmi menjadi Caleg. Pihaknya siap membantu persyaratan yang berkaitan dengan administrasi di dinas. Informasi yang diserap koran ini, sejumlah Kades yang berencana nyaleg antara lain Kades Kedaro dan Kades Midang Ah-
madi. Kades Midang yang juga Ketua FK2FB ini maju melalui Partai Nasdem. Dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Ahmadi membenarkan dirinya maju menjadi Bacaleg. Ia mengaku siap mundur jika pihak KPU mengharuskan dirinya mundur dari jabatan. “Kalau KPU bilang mundur, kita siap mundur kapan saja,” kata Ahmadi Minggu (15/7).
Menurut informasi yang diperoleh dari parpol, Kades mundur dari jabatannya setelah penetapan DCT (daftar calon tetap). Penetapan DCT sendiri dilaksanakan Bulan September. Sedangkan pihak Dinas PMD berharap agar dirinya dibolehkan mengantarkan proses Pilkades di desanya sampai berakhir SK tanggal 14 Januari. (her)
Mataram (Suara NTB) Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di KPU berakhir, pada pukul 24:00 Wita, Selasa (17/7) malam kemarin. Namun dari pantauan Suara NTB, hingga pukul 18:00 Wita, diketahui baru empat parpol yang sudah datang mendaftar. Sedangkan sisanya 12 parpol, masih belum melakukan pendaftaran. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori saat dikonfirmasi, sampai berita ini diturunkan, membenarkan bahwa pihaknya baru menerima pendaftaran empat parpol, yakni PAN, PKS, PDIP dan Hanura. ‘’Berarti masih ada 12 parpol belum. Nah kemungkinan besar mereka akan daftar habis magrib dan masa injury time,” kata Aksar. Pihaknya, kata Aksar tetap menunggu parpol datang mendaftar hingga waktu pendaftaran, yakni pukul 12 malam. Jika sampai terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka otomatis pendaftaran akan ditolak. Dengan sisa waktu kurang lebih dari enam jam, apakah KPU bisa melayani 12 parpol tersebut yang akan datang mendaftar, mengingat satu parpol membutuhkan durasi minimal dua jam untuk melakukan pendaftaran, karena sebelum pendaftaran diterima, KPU terlebih dahulu harus melakukan verifikasi ? Aksar mengatakan bahwa pihaknya memastikan bisa melayani, karena pihaknya telah menyiapkan tim penerima pendaftaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, adapun alasan parpol memilih mendaftar di injury time, karena parpol masih belum bisa merampungkan penyusunan daftar caleg-nya. Diket-
ahui beberapa hal yang menjadi kendalanya yakni, soal keterpenuhan kuota 30 persen perempuan dan juga banyaknya politikus yang locat pagar yang harus diakomodir. Seperti yang diakui oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTB, M. Suhaili FT, ketika dikonfirmasi baru-baru ini, bahwa banyak dari partai lain yang datang kepada dirinya, untuk meminta bergabung menjadi bacaleg dari Golkar. Kondisi tersebut juga disampaikan oleh Ketua PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat. Ia mengaku hingga Senin (16/7) malam kemarin, ia didatangi oleh sejumlah petinggi parpol besar, untuk meminta bergabung dan diakomodir sebagai bacaleg PDIP. “Kita harus disiplin, aturan harus ditegakkan, karena kita mau kualitas. Sehingga ndak mudah orang bisa loncat ke PDIP. Ingat dalam keluarga saja, kalau ndak disiplin, maka anakmu akan kocarkacir,” katanya. Sementara itu, Ketua DPD Hanura NTB, Syamsul Rijal, yang dikonfirmasi Suara NTB, di sela-sela pendaftaran, juga mengakui kondisi yang sama. Didetik-detik jelang pendaftaran, ia banyak didatangi oleh sejumlah politikus dari parpol lain. “Banyak yang datang, tapi kita tidak bisa terima, karena itu akan menciptakan kecemburuan dari kader-kader lama, sama saja kita menzalimi kader kita sendiri,” katanya. Diketahui beberapa parpol yang kadernya loncat pagar, seperti Hanura, yakni dua anggota DPRD NTB, H. Subarto dan H. Burhanuddin, yang pindah ke Nasdem. Begitu juga dengan sejumlah politikus Demokrat, yang pindah ke Nasdem, seperti M. Syamsul Luthfi. (ndi)
PENDIDIKAN Prodi Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Seminar
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan Seminar di kampus STAHN Gde Pudja, Kamis (17/ 7). Seminar itu mengusung tema merajut kebersamaan dan kebhinekaan dalam membangun pluralisme hukum. Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu, Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum., dan Dr. H. Lalu Sabardi, SH., MS. Kedua pembicara itu berasal dari Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram). Ketua Panitia Seminar, I Made Putu Sujana, S.Sos., M.Ag., dalam laporannya menyampaikan, tujuan dan sasaran seminar itu adalah untuk meningkatkan
wawasan nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah peserta seminar sebanyak 61 orang. Terdiri dari Dosen STAHN Gde Pudja, pegawai atau alumni STAHN Gde Pudja, perwakilan dari Parisada Hindu Dharma, dan dari unsur pemuda Hindu. Sementara itu Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja, Ni Luh Sinar Ayu Ratna Dewi, SS., M.Ag., mewakili Ketua STAHN Gde Pudja, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Hukum di Indonesia disebabkan faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya,
Terbaik Berkat Organisasi PADA saat banyak kalangan memiliki persepsi bahwa mahasiswa yang aktif di organisasi (aktivis) memiliki nilai akademik yang rendah, Lalu Irwan Kurniawan membantah persepsi itu dengan mencapai prestasi yang sangat membanggakan. Dalam acara wisuda IKIP Mataram yang dilaksanakan pada Sabtu (14/7) di Hotel Lombok Raya, Irwan terpilih sebagai mahasiswa terbaik dan mewakili seluruh mahasiswa untuk menyampaikan sambutan. Irwan dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya karena (Suara NTB/dys) telah menjadi bagian Lalu Irwan Kurniawan dari IKIP Mataram. “Saya bersyukur bisa mengenyam pendidikan di kampus pendidikan. Saya banyak belajar bagaimana sejatinya menjadi abdi sosial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap sosok yang punya prestasi N-1 a Ajudicator (juri) Lomba Debat Bahasa Inggris NUDC di Palembang 2013 tersebut. Bagi sosok yang pernah jadi delegasi Indonesia pada pertukaran pemuda antar negara Indonesia-Malaysia 2013 tersebut, pencapaiannya belumlah seberapa, sebab ia merasa masih sangat kurang belajar dari organisasi. “Sampai saat ini saya merasa belum apa-apa, saya masih ingin terus belajar di organisasi”, cetus juara 2 lomba debat “World Water Day” Dinas PU NTB 2015 ini. Ia menegaskan bahwa peran organisasi internal dan eksternal baginya sangat berpengaruh dalam prosesnya sebagai mahasiswa di Kota Mataram. “Saya aktif di BEM, UKM dan HMI, itu sangat berpengaruh bagi akademik dan kepribadian saya,” jelasnya. Terakhir Presiden IKIP Mataram tahun 2016 ini berpesan agar mahasiswa tidak melupakan perannya serta menekankan pentingnya berorganisasi. “Bagi kawan-kawan yang masih dalam proses menjadi mahasiswa, tetaplah istiqomah dalam menjalankn tri dharma perguruan tinggi. Tetap jaga persistensi hingga apa yang menjadi cita cita dapat terkabul. Jangan lupa bahwa organisasi juga berperan penting dalam capacity building dan networking,” tutupnya. Irwan adalah Sarjana Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ia masuk IKIP tahun 2012. Ia pernah menjadi Presiden Mahasiswa IKIP Mataram 2016, Presiden Partai Sejahtera Mahasiswa IKIP Mataram. Kini, Irwan Kurniawan aktif sebagai Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram. (dys)
agama, dan ras. “Jadi dengan adanya kebhinnekaan di antara kita ini, diharapkan dapat meraju kebersamaan dan dapat mewujudkan keharmonisan di antara kita,” harapnya. Pembicara pertama, Dr. H. Lalu Sabardi, SH., MS., menyampaikan materi mengenai eksistensi hukum adat. Ia menyimpulkan nilai-nilai di dalam ideologi bangsa Indonesia bersumber dari nilai-nilai masyarakat yang terbentuk dari peradaban lokal dan bersifat khusus. Selain itu juga bersumber dari nilai-nilai bangsa lain yang muncul akibat interaksi dengan bangsa tersebut. “Nilai-nilai etis dan kebutuhan yang relatif sama sebagai manusia secara alamiah, seperti kejujuran, kehormatan, penghargaan atau saling hor-
mat, kesamaan atau setara, dan kebersamaan,” ujarnya. Sabardi menyampaikan eksistensi normatif hukum adat, setelah amandemen konstitusi, hukum adat diatur sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat besera hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum., membawakan materi berjudul Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia. Ia menyampaikan, pluralisme sistem hukum adalah berlakunya banyak sistem
di Indonesia bagi semua golongan dalam satu wilayah, khususnya di Indonesia yang secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Ia menjelaskan, faktor penyebab ber-bhineka hukum di Indonesia, karena adanya faktor etnis yaitu keanekaragaman hukum adat, karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Serta faktor yuridis yaitu terdiri dari penggolongan penduduk (pasal 163 IS) dan pengelompokan Hukum (pasal 131 IS). “Untuk mengatas kebinekaragaman hukum dapat ditempuh dengan jalan unifikasi hukum yaitu memberlakukan satu jenis hukum untuk semua golongan penduduk dalam satu tempat atau daerah,” jelasnya. (ron/*)
Halaman 10
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Pemateri Seminar Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram berfoto bersama panitia dan peserta seminar, Selasa (17/7).
Hari Ini, 8.468 Peserta Jalur Mandiri Rebut 3.616 Kursi Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan tes penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri di Universitas Mataram (Unram) dilaksanakan, Rabu (18/7). Sebanyak 8.468 peserta bersaing merebut 3.616 kursi di Unram, baik di Program Studi (Prodi) S1 Reguler, maupun Prodi Diploma dan Non Reguler. Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Prof. Dr. Ir. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., melalui Kasubbag Akademik dan Evaluasi, Dwi Suswanto, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/7) mengatakan, dari total 8.468 peserta, sebanyak 8.268 peserta akan melaksanakan tes di Kampus
Unram yang berada di Mataram. Sementara itu, sebanyak 178 orang mengikuti ujian di kampus Vokasi Unram Kabupaten Lombok Utara, dan 28 orang melaksanakan ujian di kampus vokasi Bima. “Jika dibandingkan jumlah pendaftar tahun lalu. Terjadi peningkatan pendaftar Jalur
Mandiri sebesar 15 persen dibanding tahun 2017,” kata Dwi. Jika dilihat dari peminat Prodi di Unram pada Jalur Mandiri, tercatat sebanyak 16.524 peminat. Kuota mahasiswa baru yang diterima di Unram melalui Jalur Mandiri sebanyak 3.616 mahasiswa
baru. Dari jumlah itu terdiri dari kuota SI Reguler dan Non Reguler serta Diploma. Kuota S1 Reguler di jalur mandiri sebesar 30 persen dari total daya tampung di S1 Reguler. Sisanya 30 persen melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan 40 persen melalui Jalur Seleksi Bersama Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Dwi menyebutkan, pelaksanaan ujian Jalur Mandiri dimulai pukul 08.30 Wita sampai dengan 12.15 Wita. Mata uji
untuk jalur Mandiri, pada sesi I mengujikan tes bidang studi dasar. Dan di sesi II mengujikan tes bidang studi Saintek dan Soshum. “Pelaksanaan ujian Jalur Mandiri dilaksanakan besok pagi (hari ini, red), satu hari saja, khusus tes mandiri tidak ada kelompok campuran,” jelasnya. Pengumuman hasil seleksi Jalur Mandiri Unram direncanakan dilaksanakan tanggal 30 Juli mendatang. Pendaftaran dan verifikasi Jalur Mandiri Unram pada 22 Juni sampai dengan 10 Juli lalu. (ron)
Komite Smansa Resmi Titip Siswa Baru ke Sekolah Mataram (Suara NTB) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan oleh pihak sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Pada Selasa (17/7) kemarin, SMA Negeri 1 Mataram (Smansa) menyambut peserta didik baru yang diawali dengan kegiatan upacara pembukaan sekaligus penyerahan siswa baru dari Komite Sekolah Prof. Dr. Ir. H Mansur Ma’sum kepada Kepala SMA Negeri 1 Mataram Drs. H. Muh. Jauhari, MM. Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 1 Mataram, Dra. Wiene Hermin menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan ini di antaranya membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Di samping itu dapat menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai
integritas, etos kerja dan semangat gotong royong yang semuanya bermuara pada pendidikan karakter untuk membentuk individu yang lebih baik. “Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali mengawali tahun ajaran baru 2018-2019 dengan semangat baru, mari kita manfaatkan momen ini sebagai langkah awal menuju visi Smansa untuk mencetak pribadi yang unggul dalam prestasi berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan,” ucap Wiene Hermin. Sementara dalam sambutannya Ketua Komite SMA Negeri 1 Mataram H Mansur Ma’sum mengucapkan selamat datang kepada siswa dan siswi Smansa. “Selamat bergabung dengan kami untuk bermain dan belajar bersama,” kata Mansur. Mansur berharap agar para siswa baru Smansa rajin belajar dan mempersiapkan diri dengan baik agar segala citacita dapat terwujud. “Untuk anak-anakku siswa dan siswi SMA Negeri 1 Mataram selamat bergabung dengan kami untuk mempersiapkan diri menuju cita cita kesuksesan
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Ketua Komite Smansa Prof. Mansur Mas’um (kanan) resmi menyerahkan siswa baru ke pihak sekolah pada acara MPLS, Selasa (17/7). kalian,” ujar mantan Rektor Unram ini. Kepala SMA Negeri 1 Mataram Drs. H Muh . Jauhari, MM memberikan motivasi kepada
Momentum Tahun Ajaran Baru, Spendu Bentuk Majelis Kelas Mataram (Suara NTB) Hari pertama masuk sekolah pada Senin 16 Juli 2018, SMPN 2 Mataram mulai melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pada kesempatan itu juga, para orang yang datang mengantarkan anakanak mereka di hari pertama masuk sekolah dikumpulkan dan sepakat membentuk Majelis Kelas. Kepala SMPN 2 Mataram H. Lalu Suwarno, mengatakan
orang tua tidak hanya mengantar sekolah, tetapi para orang tua disosialisasikan tentang program sekolah, sehingga orang tua diharapkan mengetahui kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh siswa untuk satu tahun ke depan. Selain itu, pada momentum tersebut pihaknya berkomitmen terus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, yakni melalui pembentukan Majelis Kelas.
“Orang tua tiap-tiap kelas dipandu musyawarah dalam membentuk majelis kelas ditandai dengan terbentuknya pengurus majelis tiap-tiap kelas,” ungkap Suwarno. Majelis Kelas nantinya berperan dalam banyak pengelolaan kelas, penyelesaian tugas dari bapak/ibu guru maupun pada saat diadakan mid semester maupun ulangan semester. Karena setiap diadakan ulangan, panitia sekolah akan mengirim soal ke wali kelas. Selanjutnya wali kelas mengirim ke pengurus majelis dan pengurus majelis akan mengirim soal ke para orang tua dan orang tua bersamasama dengan putra dan putrinya mendownload soal tersebut sebagai bahan ulangan yang diadakan pihak sekolah. Sementara itu, Waka Humas Nanik Yuliani menjelaskan, Majelis Kelas sangat besar perannnya untuk sekolah. Misalnya ikut terlibat dengan pihak sekolah dalam melatih siswa menghadapi sistem CBT setiap diadakan ulangan baik mid semester, maupun semester. “Yang lebih penting lagi dalam membangun komuniksi pihak sekolah dengan para orang tua. Sehingga setiap informasi yang akan diberikan ke pihak orang tua sekolah cukup menginformasikan ke pngurus majelis,” jelasnya. Diakuinya, orang tua selaku peserta musyawarah yang mengantar putra-putrinya Senin kemarin mencapai 90 persen. Hal ini menunjukkan kepedulian dan partisipasi orang tua. Kegiatan mengantarkan anaknya semacam ini perlu menjadi contoh bagi sekolahsekolah yang lain. (dys)
siswa baru untuk mengikuti sistem pembelajaran yang ada di sekolah. “ Mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, menjadi pribadi yang ung-
gul dan berprestasi untuk menjadi sekolah terdepan di Nusa Tenggara Barat dengan jargon maju bersama hebat semua,” tutupnya. (dys)
Hari Pertama Masuk Sekolah
TK dan KB Putra I Mataram Sambut Peserta Didik dengan Nuansa Ceria Mataram (Suara NTB) Hari pertama masuk sekolah di Taman Kanak-kanak dan Kelompok Berman (TK-KB) Putra I Mataram, Senin (16/7) berlangsung dengan suasana ceria. Peserta didik baru diterima dengan penuh kegembiraan di halaman TK Putra I Mataram. Tema yang diusun dalam kesempatan masuk sekolah di hari pertama setelah libur itu, yaitu Little Kids Great Talent yang sesuai dengan visi dan misi lembaga TK Putra I Mataram. “Menjadi Kreatif dan Berakhlak mulia. Kita mengutamakan akhlak peserta didik,” ujar Kepala TK Putra I Mataram, Hj. Yuniarti. Pada hari pertama sekolah lalu, TK Putra I Mataram memberikan kejutan bagi peserta didik yang pertama kali datang ke sekolah. Peserta didik juga disambut dengan hiasan
sekolah yang bernuansa ceria. Anak-anak bahkan mengikuti kegiatan senam serta kegiatan ice breaking kids. Hj. Yuniarti, menjelaskan kegiatan penyambutan itu bertujuan untuk memberikan kesan semangat bagi anak-anak agar segera merasa menyenangkan di sekolah. Kegiatan itu dilakukan agar anakanak semakin ceria dan bergembira karena sekolah bukanlah hal yang membosankan. “Bahkan dari hiasan halaman depan sekolah sudah terlihat warna warni dan alhamdhulillah tidak ada peserta didik yang menangis bahkan semua pemberani. Tidak ada yang cengeng bahkan tidak ada yang mencari orang tua mereka. Para wali Peserta didik terlihat sangat bangga karena anak mereka sudah terlihat mandiri dan sangat gembira,” ujar Hj. Yuniarti. (ron)
TERIMA - Kepala TK Putra I Mataram, Hj. Yuniarti mencium kening peserta didik yang pertama datang ke sekolah, serta menerima secara simbolis peserta didik dari wali peserta didik. (Suara NTB/ist)
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
Lima Atlet NTB Kantongi Gelar Juara Dunia Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan jumlah atlet NTB yang telah mencatatkan prestasi di level dunia terus bertambah. Hingga saat ini, terdapat sedikitnya lima atlet asal NTB yang pernah mencatatkan prestasi di kejuaraan dunia. “Provinsi NTB telah banyak melahirkan juara dunia. Hingga saat ini sudah ada lima atlet yang meraih medali emas di kejuaraan dunia,” ucap Andy Hadianto kepada Suara NTB
usai menghadiri rapat persiapan penyambutan Api Obor Asian Games 2018 dengan Pemprov NTB di Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/7). Dikatakannya, medali emas
pertama diraih oleh Risa Septiarini di Kejuaraan Dunia Muay Thai di Thailand tahun 2014. Atas prestasi tersebut Risa Septiarini yang seharihari bekerja sebagai staf KONI
NTB telah mendapatkan penghargaan dari Pemprov NTB melalui KONI NTB. Selanjutnya, di cabang olahraga pencak silat, atlet NTB bernama Mariati asal Desa Penujak Lombok Tengah (Loteng) juga berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia pencak silat di Bali tahun 2016. Kemudian di cabang olah raga karate juga terdapat atlet juara dunia atas
nama Ahmad Zigi Zaresta Yuda, peraih medali emas di kelas Kata (seni gerak) putra pada Kejuaraan Dunia Karate Junior Tahun 2015. Sukses ketiga atlet tersebut, juga diikuti oleh atlet pencak silat binaan PPLP NTB, Yuliana. Pesilat asal Lombok Barat (Lobar) itu berhasil meraih medali emas di kelas tarung, A putri di kejuaraan dunia pencak silat di Thai-
land, 23-29 April 2018. Selanjutnya, atlet atletik asal Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lalu Mohammad Zohri meraih medali emas di nomor 100 meter Kejuaraan Dunia Lari U-20 Tahun di Finlandia belum lama ini. Keberhasilan Zohri mendulang medali emas di kejuaraan dunia belakangan ini mendapat perhatian dunia. Dan keberhasilan kelima atlet
unggulan NTB itu diharapkan dapat dipertahankan hingga ke level yang lebih tinggi lagi. Diakui Andy keberhasilan lima atlet terbaik NTB di level dunia tidak lepas dari peran semua pihak. Khususnya Pemprov NTB sangat mendukung penganggaran olahraga prestasi di NTB. Kedepan diharapkan muncul atlet-atlet pendatang baru dari NTB yang mampu berprestasi di level dunia. (fan)
Ikuti Asian Games, Arif Minta Dukungan Pemkot Bima Mataram (Suara NTB) Pelari asal Kota Bima, Arif Rahman akan mewakili tim Indonesia di Asian Games 2018 di Palembang dan Jakarta, 18 Agustus hingga 2 September. Di tengah persiapan menghadapi multi event tingkat ASIA itu, pelari spesialis 400 meter itu meminta dukungan penuh dari Pemkot Bima. “Keterlibatan kami (atlet Kota Bima) di Asian Games 2018 nanti, diharapkan mendapat dukungan dari Pemkot Bima. Karena keikutsertaan kami di multi event internasional selama ini belum pernah mendapat perhatian Pemkot Bima,” ucap Arif Rahman kepada Suara NTB via ponselnya, Selasa (17/7). Dikatakan Arif, selain dirinya terdapat sedikitnya empat atlet asal Kota Bima yang akan bertanding di Asian Games 2018. Mereka adalah Fadlin pelari spesialis estafet 4x100 meter Indonesia, selanjutnya Nurul Iqamah bertanding di cabor panjat tebing, Dhita Juliana di cabor voli pasir dan dia sendiri akan turun di nomor estafet 4x400 meter atletik. Di tengah persiapan atlet asal Kota Bima menghadapi multi event tingkat regional ASIA itu, dia mewakili rekanrekannya sesama atlet Kota Bima di Pelatnas Asian Games mengharapkan dukungan Pemkot Bima. “Selam ini Pemkot Bima hanya memberikan bonus untuk atlet peraih medali PON. Tolong kami atletnya yang ikut di Asian Games 2018 diperhatikan juga,” harapnya. Di tempat terpisah, Plt. Sekum KONI NTB, H. Suhaimi membenarkan bila keempat atlet NTB asal Kota Bima, Arif Rahman, Fadlin, Nurul Iqamah dan Dita Juliana akan tampil di Asian Games 2018. Keempat atlet itu akan bertanding di cabor atletik, panjat tebing dan voli pasir. “Fadlin dan Arif Rahman akan bertanding di cabor atletik. Kemudian Nurul Iqamah di panjat tebing dan Dita Juliana di voli pasir,” jelasnya.(fan) (Suara NTB/ist)
ATLET MENEMBAK - Pelatih menembak NTB, Andik Budi Hariono berpose bersama dua atlet menembak, Bagus Sholeh dan Evi Rusdiani usai meraih satu medali perak dan empat perunggu di Test Event Road Asian Games di Palembang belum lama ini.
Tiga Atlet Menembak Dipanggil Ikut Asian Games Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menoreh prestasi di event nasional dan internasional, tiga atlet NTB dipanggil Pengurus Besar (PB) Perbakin untuk memperkuat tim menembak Indonesia mengikuti Asian Games di Palembang dan Jakarta, 18 Agustus hingga 2 September 2018. Ketiga atlet itu adalah Bagus Sholeh, Supadmi dan Evi Rusdiani. Pelatih Perbakin NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB di
(Suara NTB/ist)
Arif Rahman
Hormati Bintang Piala Dunia, Paris Ubah Nama Enam Stasiun Metro Paris Enam stasiun metro Paris untuk sementara diganti namanya sebagai penghormatan atas kemenangan Prancis di Piala Dunia menyusul kemenangan 4-2 mereka atas Kroasia. Stasiun Victor Hugo diganti namanya menjadi “Victor Hugo Lloris”, yang diambil dari nama kapten sekaligus kiper tim nasional Prancis. Stasiun metro di Bercy berubah menjadi “Bercy les Bleus”, permainan kata untuk berterima kasih kepada tim. Stasiun Avron menggunakan nama “Nous Avron Gagne”, permainan kata dalam bahasa Prancis yang berarti “Kami telah menang.” Charles de Gaulle-Etoile diganti namanya menjadi “On a 2 Etoiles”, yang artinya “Kami punya dua bintang” - merujuk kepada kemenangan pertama Prancis di Piala Dunia di kandang pada 1998 dan kemenangan terbaru di Rusia. Notre-Dame des Champs menjadi “Notre Didier Deschamps”, sementara Elysees- Clemenceau berubah menjadi “Deschamps Elysees-Clemenceau” - kedua stasiun memberi penghormatan kepada pelatih tim Didier Deschamps, yang juga bermain sebagai gelandang di skuad 1998. Perubahan tersebut mencerminkan penghormatan bagi tim, kata operator transportasi Paris, RATP, Senin. RATP mengatakan skuat Prancis akan menggunakan bus tingkat listrik dengan atap terbuka untuk menyapa para suporter dari Place de l’Etoile, lokasi Arc de Triomphe hingga Istana Elysee. Para pemain diperkirakan akan mendarat di Bandara Roissy pada Senin sore dan akan dibawa langsung ke perayaan sebelum disambut Presiden Emmanuel Macron, demikian AFP. (ant/bali post)
(ant/bali post)
KEMENANGAN - Suka cita pendukung Prancis yang berkumpul di Champs-Elysees setelah kemenangan Prancis di Piala Dunia 2018.
Mataram, Selasa (17/7) kemarin mengatakan pemanggilan tiga atlet menambak itu berdasarkan surat Ketua Umum PB Perbakin Nomor :016/SKEP/KU/PB/VI/2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB Perbakin, Bambang Trihatmodjo dan Sekjen PB Perbakin, Agung Prabowo. SK Ketua Umum PB Perbakin itu diterbitkan oleh PB Perbakin di Jakarta tanggal 07 Juni 2018. “Ada tiga atlet NTB yang dipanggil mengikuti Asian
Games, yakni Bagus Sholeh, Supadmi dan Evi Rusdiani,” ucap Andik. Dalam SK PB Perbakin yang diterima oleh Andik belum lama ini menjelaskan bahwa terdapat 37 atlet yang dipanggil mengikuti Asian Games 2018. Tiga diantara atlet itu adalah atlet NTB, yakni Bagus Sholeh, Supadmi dan Evi Rusdiani. Menurut Andik, pemanggilan tiga atlet NTB mengikuti Asian Games 2018 itu tidak lepas dari prestasi tiga atlet
tersebut selama tahun 2018. Ketiga atlet itu kata Andik pernah menjuarai event nasional dan internasional. Sementara itu, Ketua Bidang Target PB Perbakin, Selviana Housen yang dikonfirmasi terpisah oleh Suara NTB, via ponselnya membenarkan bahwa ketiga atlet menembak NTB, Bagus Sholeh, Supadmi dan Evi Rusdiani akan perkuat tim Indonesia di Asian Games 2018. Ketiga atlet itu telah bergabung latihan dengan 34
atlet tim menembak Asian games Indonesia di Jakarta. Latihan akan berlangsung hingga mengikuti Asian Games 2018. “PB Perbakin sudah mengeluarkan SK pembentukan tim menembak Indonesia mengikuti Asian Games 2018. Jumlah keseluruhan atlet yang masuk dalam tim menembak Asian Games Indonesia sebanyak 37 atlet. Termasuk tiga atlet menembak asal NTB, Bagus Sholeh, Supadmi dan Evi Rusdiani,” jelasnya. (fan)
Ronaldo Sudah Pertimbangkan Dispora NTB Siap Sambut Api Obor Asian Kepindahannya Turin Pemain termahal Juventus, Cristiano Ronaldo mengatakan kepindahannya dari Real Madrid merupakan “keputusan yang dipertimbangkan matang-matang” ketika penyerang asal Portugal itu bertekad membantu klubnya menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade. Ronaldo, yang bergabung dengan juara Italia itu pekan lalu dengan ikatan kontrak empat tahun dengan transfer senilai 100 juta euro, mengatakan bahwa ia tidak ingin bertahan di zona nyaman setelah menjuarai Liga Champions tiga kali secara berturut-turut bersama Real. Pemain 33 tahun itu meninggalkan “Los Blancos” sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka dengan catatan 451 gol di semua kompetisi, dan memenangi dua gelar Liga Spanyol dan empat trofi Liga Champions selama sembilan tahun berkarier di sana. “Saya adalah seseorang yang suka untuk berpikir mengenai masa sekarang,” ucapnya pada konferensi pers yang berlangsung pada Senin. “Saya masih sangat muda dan saya selalu menyukai tantangan, dari Sporting, ke Manchester (United), ke Real (Madrid), dan sekarang Juventus.” “Ini adalah keputusan yang dipertimbangkan matang-matang. Ini adalah klub terbaik di Italia. (Klub) ini memiliki manajer (Massimiliano Allegri) dan pelatih-pelatih luar biasa, maka ini bukan keputusan yang sulit untuk diambil.” “Saya sangat ambisius dan saya menyukai tantangan-tantangan baru. Saya berharap semuanya akan berjalan lancar. Keberuntungan selalu membantu namun Anda harus mencarinya.” Ronaldo mengatakan ia bersyukur mendapat kesempatan untuk mewakili Juventus, mengakui bahwa pemainpemain di usianya biasanya memilih untuk tampil di liga-liga yang kurang kompetitif seperti di
Games di NTB
(ant/bali post)
Cristiano Ronaldo Qatar atau China. “Biasanya pemain-pemain berpikir karier mereka selesai ketika mereka berusia 33 tahun. Namun saya sama sekali tidak merasa seperti itu,” ucapnya, sambil menambahi bahwa ia telah memperlihatkan dirinya “berbeda dari yang lain.” “(Juve) adalah klub besar dan biasanya pemain-pemain di usia saya pergi ke Qatar atau China, dengan segala hormat, maka datang ke klub sepenting dan sehebat ini di fase ini dalam karier saya membuat saya sangat gembira.” Ronaldo mengatakan salah satu faktor yang membuat ia tertarik bergabung dengan Juventus adalah “standing ovation” yang diterimanya dari para penggemar klub Turin ini pada lawatan terakhirnya, ketika ia mencetak gol salto yang luar biasa untuk Real di perempat final Liga Champions. “Itu benar-benar kejadian yang mengejutkan bagi saya,” tambahnya. “Disambut hangat dengan cara seperti itu benar-benar seperti diberi penghargaan. Itu meningkatkan motivasi saya untuk memulai petualangan baru.” Perekrutan peraih lima penghargaan Pemain Terbaik Dunia sekaligus pencetak gol terbanyak Liga Champions untuk enam musim terakhir itu merupakan kup besar bagi Juve, yang begitu dominan di kompetisi
domestik dalam tujuh musim terakhir namun belum pernah memenangi trofi paling prestisius di Eropa sejak 1996. “Kami akan berjuang bukan hanya untuk Liga Champions namun untuk gelar Liga Italia,” kata Ronaldo. “Kami tahu kompetisinya akan berat namun kami harus tetap berkonsentrasi.” “Saya harap saya dapat membantu Juventus menjuarainya (Liga Champions). Mereka tidak dapat menjuarainya tahun lalu karena bahkan ketika Anda berada di final, tidak ada yang sudah dipastikan. Saya berharap saya dapat menjadi bintang keberuntungan klub ini, namun kita lihat saja.” Ronaldo mencetak dua gol ketika Real menang 4-1 atas Juventus di final Liga Champions 2017, di mana setahun sebelum dan sesudahnya mereka menaklukkan Atletico Madrid dan Liverpool di kompetisi klub elit Eropa itu. Kapten Portugal itu membawa ketajamannya ke Piala Dunia di Rusia dan mengemas empat gol, namun gagal memimpin sang juara Eropa untuk melampaui fase 16 besar. Ronaldo mengatakan ia akan mulai berlatih dengan Juve pada 30 Juli, dan berharap dapat tampil pada pertandingan pembukaan pada Agustus. Jadwal pertandingan akan diumumkan akhir bulan ini, demikian Reuters. (ant/bali post)
Mataram (Suara NTB) Menjelang kedatangan Api Obor Asian Games di NTB, 25 Juli 2018, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB dan KONI NTB terus memantapkan persiapan. Kedua lembaga itu melakukan rapat dengan sejumlah pihak terkait di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (17/7). Pantauan Suara NTB di lokasi, pihak Kepolisian Daerah (Polda) NTB, TNI, Dishub NTB dan lembaga terkait lainnya juga ikut serta dalam rapat persiapan kedatangan api obor Asian games yang digelar di gedung Sangkareang kantor Gubernur NTB. Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin kepada Suara NTB mengatakan api obor yang akan dinyalakan pada perhelatan Asian Games 2018 akan diarak keliling di beberapa kabupaten di Pulau Lombok. Api obor Asian Games yang mengambil start di Kota Delhi India tanggal 15 Juli akan mampir di NTB tanggal 25 Juli mendatang. “Menyambut kedatangan Api Obor Asian Games kita harus siap. Jangan sampai kita dikatakan tidak siap. Makanya kita menggelar rapat persiapan untuk menyambut kedatangan api obor Asian Games,” ujarnya.
Sebagaimana diberikan sebelumnya, NTB akan menjadi provinsi yang ke lima dilewati oleh api obor Asian Games 2018. Rencananya Api obor akan bermalam di Kantor Pendopo Gubernur NTB. Kedatangan api obor sendiri akan diiringi oleh 60 rombongan yang dipimpin mantan juara dunia bulutangkis, Susi Susanti, dimulai dari Bandara Internasional Lombok (BIL) Lombok Tengah (Loteng), menuju Pantai Mandalika, kemudian putar arah menuju Kota Tua Ampenan Mataram dan bermalam di Pendopo Gubernur NTB. Setelah bermalam di NTB, tanggal 25 Juli, api obor yang dibawah oleh mantan juara dunia bulutangkis Susi Susanti , pagi harinya akan menuju provinsi Papua. Kedatangan api obor Asian Games di NTB sudah diketahui oleh Pemprov NTB. Terkait dengan kedatangan api obor Asian Games tersebut, Sekda NTB, Rosiadi Sayuti bersama pihak terkait telah melakukan rapat persiapan. Yang intinya Sekda NTB meminta masyarakat NTB menyambut dengan baik kedatangan api obor di NTB. Dengan harapan kedatangan api obor di NTB juga akan menjadi media ajang promosi wisata provinsi NTB. (fan)
(Suara NTB/fan)
PERSIAPAN - Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin bersama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto memimpin Rapat Persiapan Penyambutan Api Obor Asian Games di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB,Selasa (17/7).
SUARA NTB
Rabu, 18 Juli 2018
DP3AP2KB NTB Gelar Festival Puspa Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah menyelenggarakan Festival Partisipasasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa). Kegiatan ini berlangsung di Taman Budaya Provinsi NTB dan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di NTB. “Salah satu prioritas program Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah akhiri kekerasan perempuan dan anak dan akhiri perdagangan manusia serta bagaimana usaha kita bersama untuk tingkatkan ekonomi perempuan, termasuk anak,” kata Plt Kepala DP3AP2KB Drs. H. Imhal, di Mataram, Selasa (17/7). Ia mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah sangat penting. Apalagi saat ini sebanyak 51 persen penduduk NTB merupakan kaum perempuan. Sehingga diharapkan memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah. Apalagi saat ini sudah banyak perempuan yang dilatih keterampilannya untuk bisa membuka usaha atau memiliki keterampilan yang cukup untuk bekerja. “DP3AP2KB sudah lakukan peningkatan kemampuan bagi ibu-ibu pada tahun 2017/ 2018. Termasuk yang mengalami kekerasan, itu hampir
(Suara NTB/lin)
FESTIVAL - Suasana kegiatan FestivaL Puspa yang berlangsung di Taman Budaya Provinsi NTB, Selasa (17/7). 400 orang. Belum termasuk yang tahun 2016. Kegiatan ini kerjasama dengan dinas terkait dan tokoh perempuan yang sudah sukses,” ujarnya. Ia melihat bahwa potensi perempuan dalam peningkatan perekonomian cukup besar. Hal inilah yang membuat pihaknya terus berusaha untuk melatih perempuan-perempuan NTB agar memiliki kemampuan dalam berbagai hal. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan dan dapat membuat keluarganya menjadi sejahtera. “Kegiatan yang sudah kita laksanakan juga pendampuingan yang alami kekerasan. Setelah dilakukan pendampingan, kita juga berikan pelatihan bagi perempuan yang alami kekerasan itu. Kebijakan provinsi NTB juga bagaimana untuk tingkatkan
sumber daya perempuan kita,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Panitia Festival Puspa Ir. Haidar Indiana mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pertemuan koordinasi fundamental yang digagas pertama oleh Kementerian PPPA untuk menyatukan visi dan misi lembaga. Kaitannya dengan kesejahteraan perempuan dan anak di In-
donesia, termasuk NTB. Rangkaian kegiatan ini dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok tematik dengan mengharapkan dukungan dan sinergi antara pemerintah dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan ini juga diikuti oleh 100 orang. Sebanyak 70 orang berasal dari lembaga masyarakat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Sementara 30 persen diantaranya merupakan perwakilan dari pemerintahan. (lin)
Halaman 12
Sembilan Kades di KLU Maju sebagai Caleg Tanjung (Suara NTB) Sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi, setidaknya sembilan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) lebih memilih panggung Pileg dari pada menghabiskan masa jabatan. Namun mereka belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kades. Informasi yang dihimpun menyebutkan, setidaknya ada sembilan orang Kades yang disebutkan mencalonkan diri. Antara lain, Kades Gondang, Kecamatan Gangga sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) dari PPP, Ahmad Jauhari, Kades Gili Indah, Kecamatan Pemenang, H. M. Taufik dari Partai Gerindra, Kades Jenggala (Kecamatan Tanjung), Samsul Rizal dari PPP, Kades Genggelang, Khairil Anwar, dari Perindo, Kades Rempek (Kecamatan Gangga), Rinadim dari NasDem, Kades Sesait (Kecamatan Kayangan), Airman dari PPP, Kades Selengen (Kecamatan Kayangan), Sadirman melalui PAN, Kades Mumbul Sari (Kecamatan Bayan), H. Syawaludin melalui PDIP, serta Kades Karang Bajo (Kecamatan Bayan), Kertamalip melalui PKB. Mundurnya para Kades untuk maju pada Pileg, harus disertai oleh surat pengunduran diri sebagai Kades. Terhadap surat itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KLU, mengkonfirmasi belum menerima surat dimaksud.
“Sampai saat ini belum ada yang mengajukan surat pengunduran diri, mereka masih mengurus,” kata Kepala Dinas P2KBPMD KLU, H. Kholidi Khalil, Selasa (17/7). Kepada wartawan, Khalidi belum dapat memastikan berapa jumlah Kades yang mendaftarkan diri sebagai Bacaleg di KPUD Lombok Utara. Meski beberapa Kades diketahui telah menjadi pengurus dari Partai Politik. Pihaknya meminta, bagi para Kades yang maju Pileg untuk memenuhi ketentuan KPU. Bahwa, berkas pengunduran diri sebagai Kepala Desa diajukan ke Dinas dan ke KPUD. Setidaknya, Dinas juga perlu berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah untuk menunjuk Plt. Kepala Desa sehubungan dengan penjabat pelaksana di desa tersebut. “Sejauh ini ada indikasi mencalonkan diri, tetapi surat pengunduran diri belum kami terima satu pun dari para Kades,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua KPU
HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2659CL NOKA/NOSIN : MH1JFK11XEK079222/ JFK1E-1076565 AN. SIRAJUDIN.S,PT,MM HILANG DISEKITAR JL. SWADAYA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4049BU NOKA/NOSIN : MH1JF9112BK293609/JF91E1286728 AN. MULKAN HAMID HILANG DISEKITAR PERUMNAS SEKARBELA
SALON
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Lombok Utara, Burhan Ekwanto, menegaskan sesuai PKPU 20 tahun 2018, Kepala Desa aktif yang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif harus mundur dari jabatannya. Mereka yang diatur dalam PKPU itu, termasuk perangkat desa dan Kepala Desa, Komisaris perusahaan, Kepala Daerah, dan anggota DPRD yang pindah ke partai lain. Seluruh pihak tersebut harus sudah melengkapi berkas pada masa perbaikan. “Pada masa perbaikan mereka harus menyampaikan kekurangan. Kalau sampai masa perbaikan di tanggal 21 Juli yang bersangkutan tidak mengajukan surat mundur, maka calon bersangkutan menjadi tidak memenuhi syarat menjadi calon tetap,” tandas Burhan. (ari)
RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 18 Juli 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
SUARA NTB
Halaman 14
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017
12. PENANAMAN MODAL Realisasi anggaran urusan Penanaman Modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.10.875.292.214,- atau 92,74% dari alokasi Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 11.727.051.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Laju investasi di Provinsi NTB tahun 2017 sebesar 13,95 persen melampaui target 11,50 persen, meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan laju investasi yang tumbuh melambat sebesar 1,0 persen. Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 sebesar Rp.9.075.242.457.981,- dibandingkan tahun 2016 Rp.411.835.602.836,- tumbuh positif sebesar 2.104 persen, sedangkan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2017 sebesar Rp. 2.205.084.068.287,dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.9.487.292.016.600,- tumbuh melambat sebesar 77 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar 13,95 persen. Perubahan status PT. Newmont menjadi PT. Aman Mineral membawa perubahan besar terhadap perkembangan investasi di Provinsi NTB. Prgram kerja dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2017 antara lain sebagai berikut : Tahun 2017 tersedia informasi peluang usaha sebanyak 8 sektor yaitu sektor pariwisata, peternakan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, perkebunan, pertanian dan industri. Selain itu disediakan informasi peluang investasi Kawasan Ekonomi Kusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (SAMOTA) dan Kawasan Bandar Kayangan Lombok “Global Hub”. Informasi peluang usahatersebut disajikan dalam bentuk buku, brosur, leaflet dan DVD; telah dilaksanakan fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan Pengusaha dalam negeri dalam bentuk pendataan keminatan dan penyusunan direktori data UMKM Potensial dan usaha besar terseleksi; Promosi penanaman modal dilakukan melalui promosi peluang penanaman modal provinsi. Realisasi tahun 2017 sebanyak 6 kali yaitu NTB Expo di Mataram, GPID di Padang, Jatim Trade di Surabaya, MIATTEX Expo di Mataram, Bali TITTEX Expo di Bali, Invesda Expo di Yogyakarta. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pelayanan dasar pengendalian penanaman modal dilakukan dalam bentuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia. Tahun 2017 telah dilaksanakan bimbingan teknis tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada 50 peserta terdiri dari PDKPM se-NTB dan perwakilan perusahaan baik PMDN maupuan PMA; telah menerbitkan sebanyak 10 izin prinsip PMDN. Selain itu, penyampaian LKPM dapat dilakukan secara online, tercatat sebanyak 1.088 perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui SPIPISE; dilaksanakan sosialisasi terkait Peraturan Derah Nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2016 tentang kewajiban kepesertaan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Realisasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 15.915.592.768,- atau 89,16% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 17.851.028.000,- Sebagai eksekutor yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dengan hasil yang dicapai antara lain : Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector dijabarkan melalui 6 program pokok dan 14 kegiatan utama. Program-program tersebut diantaranya program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, program Peningkatan peran serta kepemudaan, program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program Upaya Pencegahan Penyuluhan Narkoba, program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Dari program-program tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan : Pendataan Potensi Kepemudaan, Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dgn masyarakat, Pengembangan Kelompok Pemuda dan Keterampilan, Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda, penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda, Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. 14. Statistik Urusan Statistik secara de jure telah menjadi kewenangan daerah, namun secara defakto urusan Statistik tersebut masih ditangani oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan perlengstuk/perpanjangan tangan Pemerintah di Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik . Sebagai badan vertikal yang ada di daerah, Badan Pusat Statistik juga banyak melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD lingkup Provinsi NTB. Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Bappeda Provinsi NTB tahun antara lain: penyusunan buku NTB Dalam Angka, PDRB, Data Pokok Pembangunan Provinsi NTB. Kerjasama Badan Pusat Statistik dengan SKPD Lingkup Provinsi NTB ini adalah termanfaatkannya data-data statistik daerah untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Permasalahan yang masih terus dihadapi terkait dengan data adalah belum terintegrasinya data statistik antar sektor, karena yang dimiliki BPS adalah data statistik dasar, sedangkan data sektoral masih terpisah-pisah di SKPD antara lain seperti data pendidikan kesehatan dan lainnya. Oleh sebab itu diperlukan data yang terintegrasi antar sektor dalam satu SKPD untuk kemudahan data statistik. 15. Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi NTB sebagai pelaksana urusan Persandian. Untuk tahun 2017 ini ada satu program yang dilaksanakan yaitu Program Optimalisasi Keamanan Informasi, dengan kegiatannya antara lain Sosialisasi Informasi Berklasifikasi dan Pertelekomunikasian. Pentingnya pemahanan terkait penyelenggaraan urusan persandian dilingkup pemerintahan menjadi salah satu tujuan penyelenggaran sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo Statistik) Provinsi NTB. Tujuannya diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memanfaatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi persandian yang salah satunya berkaitan dengan informasi yang dikecualikan. Urusan Persandian merupakan urusan yang baru mulai tahun 2017 dilaksanakan, hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (2), Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah urusan Persandian. Selain sosialisasi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program Optimalisasi Keamanan Informasi antara lain : 1) Penyusun Peraturan Gubernur Tentang Informasi Berklasifikasi, dimana saat ini sudah disusun satu dokumen Peraturan Gubernur tentang hal tersebut; 2)kegiatan bimbingan teknis penyusunan informasi berklasifikasi yang diikuti oleh 50 orang aparatur dibidang persandian. 16. Kebudayaan Seiring kebijakan Pemerintah pada tahun 2011, Urusan Kebudayaan menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan yang berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk provinsi NTB, mulai Tahun Anggaran 2017, pengelolaan Urusan Kebudayaan yang sebelumnya melekat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, sekarang kembali melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.13.564.496.469,- atau 96,34% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.14.079.695.120,Indikator pranata Adat adalah merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai amanat Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam RPJMD 2013-2018 telah ditetapkan target indikator di bidang kebudayaan yaitu terbentuknya 250 pranata adat dimana target per tahun yaitu 50 pranata adat selama 5 tahun periode RPJMD 2013-2018. Capaian untuk tahun 2016 adalah sebanyak 93 pranata adat sedangkan capaian untuk tahun 2017 adalah sebanyak 50 pranata adat. Capaian indikator untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak (86%) dari tahun sebelumnya namun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017, target 2017 telah tercapai yaitu 50 pranata adat. Kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dieksekusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB bersama dengan Museum NTB dan Taman Budaya Provinsi NTB telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan dengan tercapainya target jumlah pranata adat yang terbentuk. Sejatinya pranata adat adalah nilai-nilai luhur nenek moyang yang telah ada, terpatri dan menjadi pedoman dalam kehidupan seharihari masyarakat NTB sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Pemer-
intah Provinsi NTB sangat optimis untuk mencapai target 260 buah pranata adat di akhir tahun 2018. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai budaya, nilai adat istiadat dan menjaga pranata adat yang ada di masyarakat antara lain: 1. Memberikan bantuan alat kesenian kepada beberapa sanggar seni dan alat banjar kepada masyarakat banjar dengan demikian eksistensi adat istiadat diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal yang mana dapat mendorong terbentuknya lembaga pranata adat. 2. Melakukan inventarisasi cagar budaya yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten / kota untuk kemudian dapat dilakukan pelestarian terhadap cagar budaya tersebut; 3. Melibatkan secara aktif lembaga adat dalam berbagai event daerah serta memperbanyak wadah diskusi guna melestarikan dan mempertahankan adat budaya daerah. 17. Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang perpustakaan dan arsip. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menarik minat dan budaya baca masyarakat, hal ini terlihat dari angka kunjungan ke Perpustakaan yang terus mengalami peningkatan pada Tahun 2017 mencapai 1.064.000 orang, melampaui target sebesar 990.000 orang, lebih banyak dibandingkan jumlah pengunjung Tahun 2016 sebanyak 980.112 orang. Upaya menarik minat masyarakat untuk mengunjungi Perpustakaan ini dilakukan antara lain melalui penyediaan koleksi buku pada Tahun 2017 sebanyak 98.983 judul dengan jumlah mencapai 322.020 eksemplar meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 96.142 judul dengan jumlah 311.321 eksemplar, pencanangan gerakan cinta membaca dan sadar arsip, pelayanan sistem pencarian informasi cepat berbasis internet. Selain secara manual pelayanan perpustaan juga dilakukan dengan berbasis internet, pengguna digital pustaka yang mengakses melalui jaringan internet Tahun 2017 sebanyak 57.152 acces meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 54.783 acces. 18. Kearsipan Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Upaya penyelamatan arsip mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, pemindahan, pemusnahan, sampai penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia, setelah melihat nilai guna arsip dengan berpedoman pada Jadwal Retenisi Arsip (JRA) yang disusun oleh panitia yang memahami kearsipan, fungsi dan kegiatan instansinya masing-masing untuk mengetahui apakah arsip tersebut masih memiliki nilai guna atau tidak untuk disimpan. Penyelematan arsip Pemerintah Provinsi NTB yang tercipta diseluruh Organisasi Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akusisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Keberhasilan kinerja Urusan Kearsipan diukur melalui indikator kinerja, yaitu: 1. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 4. Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan dan BP3IA. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI LAINNYA) Dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksananya : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Organisasi, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP, Biro Humas dan Protokol dan Badan Penghubung di Jakarta. Adapun total realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.884.550.492.718,04,- atau 96,22% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.1.958.649.918.515,84,-, Hasil yang dicapai antara lain : 1) Biro Administrasi Pemerintahan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2017 melalui Biro Administrasi Pemerintahan selaku salah satu eksekutor urusan pemerintah fungsi penunjang telah melaksanakan 6 program pokok dan 18 kegiatan utama. Adapun program-program/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain dalam hal : - Kebijakan pembinaan batas wilayah Tahun 2017, diarahkan untuk mewujudkan batas wilayah daerah secara pasti dilapangan baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik, melalui Program Peningkatan Tertib Wilayah Administrasi Pemerintahan - Terkait dengan penyelesaian batas wilayah, pada tahun 2017 Batas Wilayah Daerah telah keluar 6 (Enam) peraturan perundang-undangannya dengan Permendagri No. 33 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima, Permendagri No. 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara Permendagri 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu, Permendagri No. 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, dan Permendagri No. 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, dan terakhir Permendagri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan batas wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat. - Begitupula untuk pencegahan dan penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik telah dilakukan upaya dengan melakukan memverifikasi subyek dan obyek bidang tanah yang diklaim masyarakat dan bentuk penyelesaiannnya serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait berdasarkan dokumen, data yuridis dan data fisik hasil penelitian dan pengkajian, antara lain: Ø Kasus lahan Pemerintah Provinsi NTB di dusun Gili Terawangan kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara seluas 24 are telah dklaim oleh perseorangan. Telah dilakukan mediasi, ada kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga Pemerintah Provinsi melakukan tindakan penertiban atas lahan yang diklaim tersebut; Ø Kasus lahan di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh yang dklaim oleh masyarakat karena diterbitkannya sertifikat didalam kawasan Hutan Lindung oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Timur. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah melakukan proses hukum terhadap penyelesaiannya, sehingga nantinya akan dilakukan pecabutan/pembatalan sertifikat tersebut sebanyak 17 bidang tanah. Ø Kasus lahan/akses jalan masyarakat yang dikuasai oleh PT. Lombok Epicentrum Mall (LEM). Telah tuntas penyelesaiannya oleh Pemerintah Provinsi NTB yang dikawal oleh asisten I Gubernur NTB permasalahan tanah tersebut dinyatakan rampung; Ø Kasus lahan atas tanah seluas 67 Hektar di Dusun amor-amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara yang diklaim oleh masyarakat Kab. Lombok Tengah. Telah dilakukan mediasi dan diperoleh hasil agar lahan tersebut dilakukan penertiban bagi masyarakat yang masih bertahan di lokasi tersebut. Ø Kasus Lahan KEK. PT. Mandalika Resort seluas 135,3 Ha (31 titik) telah diklaim oleh masyarakat dan telah selesai dengan memberikan dana ke Rohiman Kepada Masyarakat (pemilik tanah). 2) Biro Hukum Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Hukum telah mengeksekusi satu program yaitu program Penataan Peraturan Pe-
rundang-undangan yang terdiri dari 3 kegiatan. Melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penataan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja pada tahun 2017 antara lain tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Daerah sebanyak 13 naskah, Peraturan Gubernur 69 naskah dan sebanyak 1.1.046 Surat Keputusan Gubernur. Tertanganinya kasus hukum yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebanyak 11 kasus, terselesaikannya 43 naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan 17 naskah kerjasama antar daerah. Selain itu, ada 147 produk hukum yang dikaji berupa Peraturan Walikota dan Peraturan Peraturan Bupati. Tujuannya untuk memperoleh keserasian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah. 3) Biro Organisasi Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi telah mengeksekusi 5 program pokok dan 7 kegiatan utama pada Tahun Anggaran 2017 yaitu : Program Peningkatan Pelayanan Publik; program Penataan Daerah Otonomi Baru; program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; program Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur; program Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Program Peningkatan Pelayanan Pubblik telah dilaksanakan dengan sasaran program/kegiatan terwujudnya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; Program Penataan Daerah Otonomi Baru dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan kualitas kelembagaan perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Biro Oranganisasi telah melakukan kajian terhadap kelembagaan perangkat daerah dan membuat Rancangan Peraturan Gubernur tentang organisasi perangkat daerah. Dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu serta tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui program peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu berupa laporan penilaian kinerja dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang akan dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang akan dijadikan penilaian akuntabalitas kinerja dari Pemerintah Provinsi secara keseluruhan. Selain itu untuk efektivitas dan efisiensi perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara, Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2017 telah melaksanakan penilaian dan penyusunan analisis jabatan dan informasi jabatan serta menyusun profil jabatan fungsional dan struktural terhadap 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 75 UPTD/Balai lingkup Pemerintah Provinsi NTB. 4) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Kesejahteraan Rakyat selaku pelaksanan urusan pemerintah fungsi penunjang, telah mengeksekusi 10 (sepuluh) program poko pada Tahun 2017. Sebagian besar penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka program peningkatan pelayanan keagamaan meliputi, memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dan program peningkatan Iman dan Taqwa/ tauziah bagi aparatur PNS lingkup Setda Provinsi NTB sebanyak 50 kali. Salah satu program yang cukup penting yang telah dieksekusi di tahun 2017 adalah Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan agama. Dalam program tersebut telah dilaksanakan seleksi tilawatil quran (STQ) Tingkat Provinsi di Kabupaten Lombok Barat dan STQ Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk Program Peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS telah diadakan sosialisasi tentang pencegahan dan bahaya HIV/AIDs kepada 1.000 orang masyarakat umum. 5) Biro Umum Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 7 program pokok dan beberapa kegiatan utama. Selama kurun kurun waktu 2017 Biro Umum Setda Provinsi NTB berhasil melaksanakan program-proram : - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan sasaran programnya Meningkatkan Kualiatas dan Kapasitas sarana dan prasarana aparatur (pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, pengadaan perlengkapan rumah dinas jabatan, pengadaan alat elektronik, pengadaan peralatan jaringan/studio dan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah; - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatannya antara lain : penyusunan standar harga dan peningkatan manajemen aset daerah; - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan : Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. 6) Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPBJP) Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan 3 program pokok dan 18 kegiatan utama Tahun 2017 ULP Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB telah melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Provinsi NTB baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari dana APBN sejumlah 414 paket (15 %)lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam program prioritas RPJMD. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTB dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia telah difasilitasi oleh LKPP dan MCAI untuk mengikuti Bintek sebanyak 18 org, Diklat10 orang dan Sosialisasi Aturan-aturan yang ada sebanyak 20 orang. Jumlah tenaga pelaksana pada Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa pemerintah sebanyak 18 orang yang bersertifkat dan 9 orang sekretariat. Dari 27 anggota tersebut11 orang sudah menjadi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Mengingat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTB merupakan salah satu dari 29 ULP percontohan di Indonesia sehingga ULP Provinsi lain yang berkunjung ke ULP Provinsi NTB untuk mempelajari sistematika dari ULP Provinsi NTB antara lain: Provinsi Kalimantan Selatan, MCAI dan LKPP, Kota Mataram, Kota Bandung dan Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Sumbawa. 7) Biro Administrasi Perekonomian Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dengan 3 program pokok dan 18 kegiatan utama Dinamika perekonomian yang semakin dinamis, membuat tantangan yang perlu dihadapi kedepan tidaklah ringan, tak terkecuali untuk Provinsi NTB. Namun demikian, tantangan tersebut perlu dijawab dengan optimisme yang tinggi, karena NTB memiliki potensi yang sangat besar disertai dengan peluang yang terbuka lebar. Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2017 tumbuh meningkat sebesar 4,09% (yoy), setelah pada kedua triwulan sebelumnya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif). Hal tersebut didorong oleh peningkatan kinerja ekspor luar negeri khususnya ekspor tembaga. Di luar sektor tambang, pertumbuhan ekonomi NTB triwulan II 2017 tercatat tetap tumbuh tinggi, sebesar 6,07% (yoy), yang ditopang oleh meningkatnya investasi khususnya investasi banguna. Penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh kota/kabupaten di Provinsi NTB sampai dengan triwulan III 2017 mencapai Rp11,66 Triliun. Penyerapan belanja tersebut lebih tinggi dibandingkan penyerapan dalam periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp10,38 Triliun. Hal tersebut ditopang oleh penyerapan belanja pos belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Penyerapan belanja Provinsi NTB dan kota/kabupaten di Provinsi NTB masing-masing sebesar 58,51% dan 33,78% dari target. Sementara itu, realisasi pendapatan dalam APBD Provinsi dan kota/kabupaten di Provinsi NTB sampai dengan triwulan III 2017 sebesar Rp14,27 Triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 12,2 Triliun. Bersambung...
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 18 Juli 2018
Kloter Pertama Dilepas, 60 Persen JCH NTB Berisiko Tinggi Mataram (Suara NTB) Pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) NTB kloter pertama embarkasi Lombok dilakukan, Selasa (17/7) sore di Asrama Haji NTB. Total JCH NTB yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini sebanyak 4.564 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen termasuk JCH berisiko tinggi. ‘’Ini sebuah tugas berat bagi para petugas. Karena 60 persen yang berumur tua. Otomatis yang tua itu rentan penyakit yang harus ekstra perhatian para petugas kita, baik petugas kesehatan maupun ketua kloter,’’ kata Nasrudin ditemui usai pelepasan JCH NTB kloter I asal Lombok Tengah (Loteng) di Asrama Haji NTB, Selasa (17/7) petang. Ia menjelaskan JCH NTB dibagi dalam 11 kloter. Mereka akan diberangkatkan dalam dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak delapan kloter
dan gelombang kedua sebanyak tiga kloter. Nasrudin mengatakan, banyaknya JCH yang berisiko tinggi lantaran sudah menunggu bertahun-tahun. ‘’Karena umur sehingga sangat rentan terhadap penyakit. Tapi insya Allah tak ada masalah,’’ katanya. JCH kloter I asal Loteng tersebut, kata Nasrudin sebanyak 455 orang. Terdiri dari 450 JCH dan 5 orang petugas. Dari jumlah tersebut satu orang gagal berangkat lantaran diketahui dalam kondisi hamil
Korem akan Naik Tipe Dari Hal. 1 Danrem 162/WB Kolonel CZI. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rancangan kenaikan status Korem sudah masuk dalam pembahasan Kementerian Pertahanan RI. Sedikitnya ada enam Korem se Indonesia termasuk di NTB yang sudah masuk dalam agenda rancangan. ‘’Termasuk Korem 162 nanti, dibahas untuk kenaikan tipe. Danrem, seperti saya sekarang kan Kolonel. Nanti akan kalau sudah naik tipe, pangkat Danrem akan jenderal bintang satu,” jelasnya. Di jajaran bawahannya, ada tujuh Kodim, juga harus menyesuaikan namun tidak berlaku untuk semua. ‘’Hanya Kodim yang di wilayah kota nanti pangkatnya akan jadi kolonel,’’ jelasnya. Penyesuaian status Korem sudah menjadi keharusan. Bukan saja soal penyesuaian dengan tipe Polda NTB, tapi adaptasi dengan kondisi kewilayahan. Secara demog-
rafi jumlah penduduk NTB semakin meningkat. Prospek kewilayahan juga jadi pertimbangan. Di mana diketahui program strategis NTB saat ini adalah pengembangan pariwisata. Ada beberapa proyek strategis nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Global Hub Kayangan, harus dilapisi dengan sistem keamanan memadai. Semua peningkatan ini diakuinya berdampak dari segi risiko keamanan, sehingga perlu didukung sistem kemananan. Sinergi antara pihaknya dengan kepolisian. Danrem menambahkan, sejauh ini belum ada kepastian tim penilai dari Kementerian Pertahanan akan turun melakukan assessment. Sebagai aparat negara, pihaknya menunggu dan tetap patuh pada tugas dan menjalankan kewenangan. Intinya pihaknya siap untuk penyesuaian tipe dimaksud. (ars)
Tujuh Program Prioritas Ampuh Tekan Kemiskinan Dari Hal. 1 Hal inilah yang membuat penurunan angka kemiskinan di NTB dua tahun terakhir cukup progresif. ‘’Apakah dengan membangun rumah layak huni masyarakat bisa terlepas dari kemiskinan. Tentunya ketika kami memperbaiki rumah, maka kita lihat potensi apa lagi yang membuat masyarakat itu keluar dari kemiskinan,” kata Sugiharta dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/7) siang. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin memang tidak langsung membuat mereka keluar dari kemiskinan. Setelah pembangunan rumah, ada masyarakat yang perlu dibantu akses permodalan atau program-program lainnya. Hal itulah yang dilakukan intervensi atau keroyokan dengan OPD lainnya. ‘’Sehingga masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak, kami perbaiki rumahnya supaya menjadi layak. Kemudian kita melihat potensi kemampuan dia. Sehingga kesejahteraannya meningkat,” terangnya. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, kata Sugihartha mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sehingga, bantuan pembangunan rumah layak huni benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat miskin. Tahun 2017, jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki sebanyak 9.700 unit. Dengan sumber anggaran dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/ kota dan APBDes. Pemprov NTB sendiri melakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak 1.081 unit yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Untuk tahun 2018, Pemprov akan memperbaiki sebanyak 2.507 unit rumah tidak layak huni masyarakat miskin se-NTB. ‘’Dengan penanganan seperti ini, mudah-mudahan di semester berikutnya kita bisa menekan lagi angka kemiskinan,’’ harapnya. Dalam penanganan kemiskinan, kata Sugihartha harus ada keterpadian pro-
gram antar OPD dan pemerintah daerah. “Jadi, ndak boleh ego dari urusan masing-maisng. Jadi siap berbuat apa di mana, itu harus terpadu. Sehingga dari kebijakan Bappeda, sudah mengerucut pada penanganan rumah layak huni pada 500 desa. 500 desa itulah yang kita keroyok dulu,” ucapnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan, dari tujuh program prioritas penanggulangan kemiskinan ada yang berkaitan dengan bank sampah. Saat ini, sudah terbentuk 50 bank smapah di Pulau Lombok. Ditargetkan lima tahun mendatang, jumlah bank sampah yang ada di NTB menjadi 500 buah. Berdasarkan data, sekitar 40 persen masyarakat miskin NTB berada di lingkar hutan. Ia menyebutkan beberapa program yang sudah dilaksanakan sejak dua tahun terakhir. Yakni merehabilitasi sekitar 6.000 hektare kawasan hutan yang gundul akibat perambahan di NTB. Dalam rehabilitasi ini melibatkan masyarakat sekitar hutan yang diberikan upah. Masyarakat lingkar hutan juga diberikan bibit dan mengelola kawasan hutan untuk tanaman tertentu melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat dan pola kemitraan. “Kita bekerja dengan program perhutanan sosial, rehabilitasi bantuan kelompok, nanti bank sampah nanti. Semua itu upaya untuk pengentasan kemiskinan di lingkar hutan. Termasuk pengelolaan wisata alam sekitar hutan,” terangnya. Dalam lima tahun ke depan, kata Madani, gubernur yang baru akan memberikan subsidi kepada ratusan desa wisata yang ada di sekitar hutan. Menurutnya, desa wisata sekitar hutan punya potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar hutan. (nas)
muda atas nama Murniati Binti Sumaningrum (30) asal Mujur Praya Timur. JCH yang bersangkutan dibatalkan keberangkatannya karena sedang hamil sekitar 4 minggu. Berdasarkan ketentuan, kata Nasrudin, JCH yang hamil 1-16 bulan maka tak boleh diberangkatkan. Tetapi jika umur kandungan 16-24 bulan maka boleh berangkat haji. Kemudian usia kandungan di atas 24 bulan, tidak boleh diberangkatkan. Mengenai visa, Nasrudin memastikan tak ada masalah. Pasalnya, penerbitan visa sudah dilimpahkan ke Kemenag. ‘’Kita print sendiri, bukan lagi dari kedutaan. Karena sudah diubah. Sistemnya sudah terkoneksi dengan Kementerian Agama,’’ ucapnya. Nasrudin mengharapkan JCH NTB dapat menyesuaikan
diri dengan kondisi cuaca yang sangat panas di Arab Saudi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, suhu di Arab Saudi pada musim haji ini sekitar 53 derajat celcius. ‘’Kabarnya suhu di sana 53 derajat celcius, sangat panas. Kita harapkan seluruh jemaah kita banyak minum dan tidak terlalu banyak keluar siang,’’ sarannya. Pelepasan JCH NTB kloter I dilakukan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan dihadiri Komisi VIII DPR RI. Pada kesempatan tersebut, Sekda berpesan agar seluruh JCH NTB tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca yang sangat panas di Tanah Suci. Seluruh JCH NTB diharapkan tetap sehat dan kembali ke Tanah Air dalam kondisi yang sehat pula. Apalagi gelombang pertama yang langsung ke Madinah kemudian melaksanakan ibadah arbain 40 kali berjemaah. ‘’Pesan saya jangan minum es meskipun panas. Dari segi kesehatan kurang baik,’’pesannya. (nas)
Halaman 15
Dinas LHK NTB Klaim Cukong Kayu Mulai Tiarap Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mencatat jumlah kasus illegal logging di daerah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan kasus illegal logging ini diklaim akibat pengelolaan hutan yang sekarang berada di bawah provinsi. Selain itu, cukong-cukong kayu sudah mulai tiarap. Pasalnya, banyak para pemain-pemain besar yang sudah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan sebanyak 11 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan satu Taman Hutan Raya (Tahura) diperintahkan untuk menjaga pintu-pintu masuk kawasan hutan. Selain itu, petugas KPH juga ditempatkan di empat pelabuhan penyeberangan yang ada di NTB. “Ada petugas kita di situ sehari-hari nongkrong. Jadi dia sekarang para pemain besar sudah berpikir dua kali. Geng-gengnya sudah tertangkap. Semua ndak ada yang lolos. Kayaknya sudah menurun geng-geng besar itu, sudah tiarap,” kata Madani di Mataram, Selasa (17/7) siang. Madani mengatakan setiap KPH dibuat pos penjagaan. Jika pada pos penjagaan KPH yang satu pelaku illegal logging lolos maka akan dikejar ke pos penjagaan yang lainnya. Misalnya, ketika lolos di
Pungli PTSL Jadi Terget Penegak Hukum Dari Hal. 1 kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH dalam workshop rapid assessment perbaikan kualitas pelayanan pertanahan, Selasa (17/7). Aturan di dua daerah itu mengeluarkan ketentuan biaya PTSL sebesar Rp 350.000 berdasarkan SKB tiga menteri . Akibatnya, terjadi konflik norma. Sebab peraturan desa berdampak pelaksanaan pungutan pelayanan administrasi pertanahan. Hal ini bertentangan dengan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sedangkan pelaksanaan pungutan pelayanan administrasi pertanahan untuk sporadik, surat pengantar, surat keterangan dan surat rekomendasi, bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 1 Tahun 2015. SKB Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017 itu, tidak dapat dijadikan dasar penerbitan peraturan bupati untuk mengatur pungutan biaya persiapan PTSL. “Sebab sifanya yang hanya keputusan (beschikking), bukan peraturan (regelling),” tandasnya.
Kesimpulan pihaknya, terjadinya potensi praktik maladministrasi di program ini dipicu oleh minimnya proses pendampingan maupun pengawasan, baik secara struktural berjenjang dalam penyusunan rancangan peraturan desa. Pemerintah kabupaten harus mengambil peran aktif untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam hal pembentukan peraturan desa, serta membangun mekanisme pengawasan . “Kepala daerah, bupati serta walikota harus segera meninjau kembali setiap regulasi yang telah diterbitkan, baik berupa peraturan maupun keputusan yang terkait PTSL khususnya,” pungkasnya. (ars)
Kendalikan Sampah, Pendaki Rinjani Dibatasi 700 Orang Dari Hal. 1 Sementara pada tahun ini hingga 15 Juli 2018, jumlah sampah di Rinjani sebanyak 3.980 kg. Dengan rincian untuk sampah yang berhasil dibawa keluar dari pintu Senaru 2.371,5 kg dan Sembalun 1.608,5 kg. Ia mengatakan, pembatasan jumlah pengunjung ke Rinjani akan mulai efektif berlaku 1 Agustus mendatang. ‘’Karena nantinya booking tiket secara online. Sehingga kalau tidak ada tiket, maka tak bisa naik Rinjani,’’ terangnya. Sudiyono menyebutkan, kuota jumlah pendaki untuk
empat pintu pendakian yang ada. Untuk pintu Sembalun sebanyak 300 orang setiap hari, pintu Senaru Rp 100 orang, pintu Timbanuh 150 orang dan pintu Aik Berik 150 orang. ‘’Untuk pintu lain kita tidak merekomendasikan untuk sampai ke Danau Segara Anak,’’ ucapnya. Dengan pembatasan jumlah pengunjung atau pendaki ke Rinjani ini, lanjut Sudiyono, destinasi wisata di sekitar Rinjani dapat menjadi destinasi wisata alternatif. Ia juga mengatakan bagi para pendaki yang akan ke Rinjani, wajib menyampaikan surat keterangan sehat dari dokter. Pasaln-
ya, di kawasan TNGR juga ada petugas kesehatan yang akan melakukan pemantauan. Dikatakan, Gunung Rinjani merupakan destinasi wisata yang sifatnya petualangan. Penyampaian surat keterangan sehat dari para pendaki yang akan naik ke Rinjani untuk mengurangi kesan kecelakaan yang sering terjadi di kawasan Rinjani. Meskipun demikian, Sudiyono mengatakan, masyarakat yang sakit masih tetap boleh mendaki asalkan harus ada pendampingan dari tim medis. Pasalnya, banyak juga masyarakat yang mendaki ke Rinjani dengan alasan berobat. (nas)
KPH Empang, maka akan dikejar sampai Sumbawa. Jika di Sumbawa tak dapat ditangkap, maka akan dikejar sampai Poto Tano. Untuk areal kawasan hutan yang dirambah oleh masyarakat, kata Madani harus dilakukan rehabilitasi oleh mereka sendiri dengan pola kemitraan. Jika mereka tak mau menanam kembali hutan yang sudah digunduli, maka akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Jika mereka membuka kawasan hutan lagi, maka akan diproses secara hukum. Disebutkan, jumlah lahan kritis yang ada di NTB berdasarkan data 2013 seluas 578.645,97 hektare. Dari jumlah tersebut seluas 141.375,54 hektare atau 13,19 persen berada di kawasan hutan. Pada
2016, jumlah kasus illegal logging yang terungkap sebanyak 39 kasus. Pada 2017, kata Madani, jumlahnya menurun menjadi 13 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 12 kasus sudah P.21 dengan total barang bukti yang disita sebanyak 128,1783 meter kubik, 12 unit kendaraan fuso dan satu unit pick up. Sedangkan tahun ini smapai akhir Juni 2018 tercatat penanganan tiga kasus illegal logging. Dengan total barang bukti yang diamankan sebanyak 144,285 meter kubik kayu dan 12 unit kendaraan. “Jumlah kasus ini menurun dibandingkan 2016, yaitu sebanyak 39 kasus dengan jumlah barang bukti 465,0714 meter kubik, alat angkut 45 unit dan chain saw 3 unit,” sebutnya. (nas)
Kualitas Air di NTB Lebih Buruk dari Surabaya dan Jakarta Dari Hal. 1 Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si di Mataram, Selasa (17/ 7) siang. Ia menjelaskan, pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup dihitung melalui tiga komponen. Yakni indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. Untuk indeks kualitas udara, kata Madani di NTB tercapai sebesar 88 dari target sebesar 90. Sedangkan untuk tutupan lahan capaiannya sekitar 60 persen. Kemudian yang capaiannya masih rendah yakni indeks kualitas air. Dari target 52, tercapai sebesar 33. Pengukuran indeks kualitas air ini, kata Madani dilakukan pada sejumlah sungai yang ada di NTB. Pengambilan sampel bukan saja dilakukan di daerah hilir, namun juga daerah hulu dan tengah. “Akumulasi dari itu dihitung menjadi kualitas air,” jelasnya. Menurutnya, perlu perbaikan tata kelola kualitas air di masyarakat. Ia mengatakan, masalah indeks kualitas lingkungan hidup ini sebenarnya menjadi tugas kabupaten/kota. Ia menyebut masalah lingkungan ini menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota.
Meskipun persoalan ini menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, Madani mengatakan, tahun depan Pemprov akan melakukan intervensi. Misalnya melakukan intervensi dengan menyediakan jamban keluarga bagi masyarakat. Sehingga tidak membuang hajat di sungai. Selain itu, perlu juga dibuat instalasi pengolahan air atau water treatment. Sehingga kualitas air sungai di NTB semakin baik. Madani mencontohkan, seperti di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pemerintah daerah setempat membuat program bebas buang air besar nol. Pemda KSB membangunkan masyarakat jamban keluarga sehingga tidak ada lagi yang buang air besar di sungai. Menurutnya, hal ini dapat mengurangi tingkat pencemaran air sungai. Di Mataram terutama pada permukiman-permukiman padat penduduk, banyak limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Akibatnya, kualitas air sungai di Kota Mataram sangat rendah. Karena air sungai yang ada banyak mengandung bakteri e.coli. ‘’Tugas kabupaten/kota sebenarnya. Tapi kita akan mengitervensi pada 2019. Provinsi akan memperbaiki kualitas air,’’ ujarnya. (nas)
Awasi 50 Paket Proyek Dari Hal. 1 Proyek tersebut dari pemerintah pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB. “Kita dampingi semua, pokoknya yang strategis nasional. Kebanyakan dalam wujud jalan raya. Sebagian ada bangunan,” kata Andritama. Dijelaskannya, pendampingan itu sesuai dengan permintaan instansi tersebut. Setelah ada kesepakatan, lantas dikaji regulasi terkait masuknya kewenangan TP4D dan syarat-syarat paket proyek boleh dikawal. Setelah melalui proses assessment itu, lantas ditindaklanjuti timnya di Pidsus bersama tim di Intelijen untuk
pengecekan lapangan menilai pekerjaan rekanan. Pengecekan terkait fisik, dicocokkan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan realisasi fisik. Sejauh ini diakuinya belum ada temuan atau indikasi penyimpangan. Pengawasan dan pengawalan yang dilakukan timnya berdampak pada penerapan prinsip kehati-hatian. Karena kerja pengawalan dilakukan TP4D sejak perencanaan, lelang, sampai penentuan lelang. ‘’Agar tidak terjadi permainan dari awal. Karena kami yakini, dengan pangawalan seperti ini, mempersempit ruang permainan,” tegasnya. Jika kongkalikong dibiarkan, diyakini akan berdampak pada kualitas proyek. (ars)
Gejolak Demokrat dan Bongkar Pasang Caleg di Tenggat Pendaftaran Dari Hal. 1 Partai Nasdem kabarnya menjadi bahtera baru yang menampung kiprah politik para politisi ini. Kakak TGB, yang juga Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, H. M. Syamsul Luthfi misalnya. Ia kini resmi mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Nama lain yang juga hengkang adalah H. M. Khairul Rizal, ST.M.Kom, yang saat ini menjabat Ketua DPRD Lotim dari Partai Demokrat. Kepindahan ini tampaknya memang merepresentasikan kekecewaan para kader Demokrat terkait perlakuan DPP Partai Demokrat ke TGB. “Sebagai kader Demokrat asal NTB, terus terang saya kecewa dengan sikap para elite di DPP Partai Demokrat yang tendensius dan menganaktirikan hadirnya TGB di pentas politik nasional,” kata M. Nashib Ikroman, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Daerah Partai Demokrat NTB, Rabu (11/7) lalu. M. Nashib Ikroman sendiri dikabarkan juga hengkang dari Partai Demokrat dan kini bergabung dengan Nasdem. Terkait kabar ini, Nashib Ikroman tidak menampik, namun juga tidak membantahnya. “No komen,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp-nya. ‘Gerbong’ TGB yang juga ikut berpindah haluan adalah TGH. Hasanain Juaini, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (NW) yang kini mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Nasdem.
Perpindahan ini tentu saja memicu efek domino, terutama di internal Partai Nasdem yang memang sebelumnya telah menyiapkan sejumlah kader mereka. Salah satu yang disebut-sebut akan merasakan imbas dari dinamika ini tentu saja Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Ia diperkirakan akan sulit memenangkan kompetisi internal meraih jatah kursi DPR RI dari Partai Nasdem di Dapil NTB. Selain bersaing dengan kandidat incumbent, Dr. H. Kurtubi, Amin juga kini harus bersaing dengan M. Syamsul Luthfi. Bahkan, dengan dukungan ormas NW yang dipimpin TGB, Luthfi diperkirakan akan mudah mengantongi jatah satu kursi DPR RI melalui Nasdem. Terkait hal ini, Amin mengaku tidak mempersoalkannya. “Soal dapat (kursi) siapapun yang terpilih tidak peduli, yang penting target mengamankan partai,” jelasnya saat dikonfirmasi baru-baru ini. Politisi Partai Nasdem, Ahmad Syamsul Hadi, menegaskan masuknya sejumlah nama baru dari Partai Demokrat ini tidak mengusik mereka. Tentu saja, dengan catatan bahwa nama-nama baru ini masuk dengan cara yang baik dan menempuh jenjang administrasi yang baik. “Misalnya ada satu partai, setengah gerbongnya, bahkan lebih dari setengah gerbongnya ke Nasdem. Tapi dia juga keluar dari partai sebelumnya itu secara baik, ya kita kan tidak bisa nolak orang untuk masuk. Perkara di dalam apakah dia diakomodir untuk
mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau yang lain, itu kan rapat internal organisasi yang lain,” ujar politisi Nasdem yang tampil sebagai Bacaleg Nomor 1 Dapil PrayaPraya Tengah ini. Sementara, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/7) menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan sikap politik sejumlah kadernya yang menyeberang ke partai lain. Yang jelas, ujar Zainul Aidi, pihaknya tetap melanjutkan proses pencalonan para Caleg DPRD dari Partai Demokrat di Pemilu 2019 di NTB. “Kami akan mendaftar, dan sudah berkoordinasi dengan KPU” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa sore kemarin. Terkait kabar hengkangnya para kader Demokrat di Lombok Timur, Zainul Aidi juga mengaku tidak mempersoalkannya. “Lombok Timur malah sudah mendaftar, Sabtu kemarin. Sudah memenuhi. Ya artinya, dalam proses semua. Tetapi, alhamdulillah di seluruh kabupaten/kota sudah memenuhi ketentuan Pemilu,” tegasnya. Soal kepemimpinan Demokrat di Lotim, Zainul menegaskan hal ini akan menjadi persoalan internal partainya. “Biarkanlah mekanisme internal partai dan belum waktunya menyampaikan ke masyarakat karena ini persoalan internal kami.” Fenomena bongkar pasang kader partai jelang Pemilu 2019 rupanya tidak hanya terjadi Partai Demokrat dan Nas-
dem. Di partai lain, sejumlah politisi juga perlu melakukan manuver demi kalkulasi politik yang lebih aman. Politisi Hanura yang menjabat Anggota DPRD NTB, Suharto, ST, MM, misalnya. Ia secara terbuka mengakui bahwa kondisi internal Partai Hanura memaksa dirinya kini mencalonkan diri melalui Nasdem. Pilihan untuk pindah partai ini juga tak terlepas dari kalkulasi Suharto terkait kemungkinan capaian Hanura di Pemilu 2019 ini. Suharto khawatir, pemberlakuan ambang batas parlemen bisa memusnahkan kans dirinya untuk terpilih kembali sebagai Anggota DPRD NTB, jika tetap bertahan di Partai Hanura. Belum lagi, dualisme Partai Hanura saat ini bisa saja membuat posisinya terancam dari daftar pencalonan. ‘’Detik-detik terakhir nanti, saya sangat khawatir Partai Hanura bisa lolos PT (Parliamentary Treshold). Saya juga mikir, ini konsekuensi politik. Jangan-jangan saya pernah dianggap salah atau salah apa. Ini nanti kan pasti ada ekses-ekses negatif. Kita stres menjelang dari DCS ke DCT itu. Lebih baik saya ambil risiko (pindah partai) tapi hidup saya tenang,’’ ujarnya. Politisi PAN NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos, yang dikonfirmasi terpisah mengutarakan, partainya juga ikut menampung sejumlah nama baru dari partai lain di Pemilu 2019 ini. Salah satu nama baru yang kini tampil melalui PAN di Pemilu 2019 adalah H. Najamuddin, mantan Ketua DPW PKB NTB yang juga pernah
menjadi Anggota DPRD NTB dari PKB. Selain itu, ada pula H. Bustam, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB yang kini mencalonkan diri melalui PAN dari Dapil Lotim. Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto yang dikonfirmasi Suara NTB terkait fenomena ini menilai dinamika perpindahan kader partai satu ke partai lainnya jelang Pemilu 2019 merepresentasikan belum matangnya proses kaderisasi di internal partai. Dalam kasus kepindahan sejumlah kader yang terafiliasi dengan TGB, Bambang Mei menegaskan hal ini memang bisa saja menguntungkan partai tersebut di Pemilu 2019. Pengaruh TGB sebagai simpul politik di NTB, plus dukungan ormas Nahdlatul Wathan diyakini memang akan mengatrol dukungan terhadap partai yang menjadi haluan baru para politisi ini. Namun, Bambang Mei juga tak menampik bahwa, masuknya kader dari gerbong partai yang satu ke partai yang lain bisa memicu dinamika yang kurang sehat di internal partai barunya. “Ini bisa jadi permasalahan kelak. Karena di partai itu seharusnya ada penjenjangan. Orang bisa menjadi Caleg, pasti ada aturan penjenjangan internal yang harus dilalui. Bukan semata pertimbangan taktis,” ujarnya. Selain itu, fenomena ini menurutnya juga memperlihatkan karakter politik dari sebagian besar partai di NTB hari ini, dimana pertimbangan taktis dalam meraih dukungan pemilih, masih lebih dominan ketimbang ideologi yang diperjuangkan partai tersebut. (aan)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 18 Juli 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Realisasi MBR PDAM KLU Capai 60 Persen Tanjung (Suara NTB) Pemasangan pelanggan baru melalui program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah tercapai 60 persen atau sekitar 1.200 pelanggan. PDAM menargetkan, hingga bulan Agustus mendatang, kuota MBR 2.000 rumah tangga telah selesai dipasangkan. Kepada Suara NTB, Senin (17/7), Direktur PDAM Lombok Utara, Raden Waliadin, SE., mengungkapkan pemasangan meter air kepada masyarakat MBR telah dilakukan sejak bulan Juni lalu. Di mana, alokasi ang(Suara NTB/dok) garan yang dipergunakan Raden Waliadin ditalangi dari dana penyertaan modal PDAM tahun 2018 sebesar Rp5 miliar. “Jadi anggaran penyertaan modal sebesar Rp5 miliar itu, kita proyeksikan seluruhnya habis untuk membiayai pemasangan pelanggan MBR sebanyak 2.000 rumah tangga. Dana itu pun belum termasuk pengembangan jaringan dan sarana lain,” kata Waliadin. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 1.000 rumah tangga telah menikmati air bersih PDAM melalui program yang digelontorkan Kementerian PUPR tersebut. Untuk selanjutnya, PDAM tinggal menunggu penggantian dana dari pemerintah pusat. Syarat penggantian salah satunya, pelanggan MBR PDAM harus membayarkan kewajiban pemakaian air selama dua bulan dibuktikan dengan kwitansi tagihan. Dana penggantian pun tidak langsung ditransfer ke rekening PDAM, melainkan dikirim ke rekening kas daerah. Selanjutnya dari kas daerah akan ditransfer ke PDAM. “Untuk MBR real berjalan sejak bulan Juni, di mana kita menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kementerian PU. Setelah dua kali terbit rekening tagihan, baru bisa diganti oleh pusat,” imbuhnya. Mantan Kacab PDAM Kayangan ini menambahkan, setiap progress pemasangan MBR dievaluasi oleh pusat. Ketika program ini selesai pun, maka tim konsultan dan BPKP akan turun memverifikasi. Sehingga dasar pengawasan itu pula, PDAM mengalokasikan program sesuai aturan. “Penyaluran MBR tetap mengacu pada data yang disetujui oleh pusat. Kita tidak berani sembarangan mengalihkan penerima, mana yang disetujui itulah yang menerima,” jelasnya. Masyarakat penerima MBR di masyarakat juga dengan mudah dapat dikenali. Misalnya, para penerima program air bersih MBR mendapat perlakuan dengan dipasangkan box PDAM warna kuning. “Perhitungan kita dengan tambahan 1000 lebih MBR ini, maka pelanggan PDAM KLU saat ini berjumlah antara 14 ribu sampai 15 ribu pelanggan. PDAM berharap, tambahan pelanggan ini akan memberi dampak signifikan bagi bisnis PDAM. Di sisi lain, penambahan pelanggan juga harus diimbangi oleh penambahan distribusi air baku. Sebab pelanggan PDAM akan terus bertambah seiring masuknya pelanggan bisnis kalangan perhotelan. “Artinya pengembangan bisnis PDAM mengacu pada plan bisnis yang sudah kita susun. Kebutuhan modal kita masih banyak, sehingga sangat kita butuhkan kepastian aturan hukum Perda penyertaan modal 5 tahunan,” tandasnya. (ari)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Wakil Rakyat Diminta Turut Perhatikan UKM Selong (Suara NTB) Para wakil rakyat dalam menyalurkan aspirasinya diharapkan memperhatikan nasib usaha rakyat. Yakni usaha mikro kecil dan menengah (UKM). Aktivitas ekonomi masyarakat kecil sejauh ini masih banyak yang kesulitan. Utamanya dalam akses permodalan. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (Akurindo)
NTB, Badrin alias Angger. Badrin yang juga mantan Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Jerowaru ini menyebut sejauh ini para
(Suara NTB/lin)
BELUM TURUN - Seorang pembeli tengah menawar harga telur ayam di Pasar Kebon Roek, Selasa (17/7). Harga telur ini belum turun sejak beberapa pekan terakhir ini.
Harga Pakan Mahal
Harga Telur dan Ayam Tinggi Mataram (Suara NTB) Harga telur dan daging ayam saat ini terbilang tinggi. Dinas Pertanian Kota Mataram menyebut kenaikan harga ini disebabkan harga pakan ternak yang mahal secara nasional. Harga pakan ini melambung akibat dari kebijakan Pemerintah yang membatasi antibiotik impor bagi ayam yang menyebabkan stoknya terbatas. “Ini secara nasional, ini di mana-mana terjadi kenaikan harga telur dan daging ayam. Penyebabnya adalah kenaikan harga pakan, kenapa pakannya naik? Karena ada kebijakan Pemerintah untuk hilangkan salah satu komponen pembuat pakan yang diimpor yaitu antibiotik,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, MM di Mataram, Selasa (17/7). Pembatasan antibiotik impor itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas daging ayam dan telur. Sehingga para peternak ayam diharapkan menggunakan pakan dengan antibiotik lokal. Namun harga antibiotik itu terbilang mahal, sehingga para peternak memilih untuk tidak menggunakan pakan dengan antibiotik. Akibatnya terjadi kematian yang cukup besar. “Oleh pemerintah itu (antibiotik) dicoba untuk dikurangi. Ternyata terjadi kematian yang besar terhadap ayam petelur itu. Karena tidak gunakan antibiotik, karena harganya mahal. Itu berlaku secara nasional. Sehingga produksi telur itu berkurang,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa saat ini Pemerintah tengah mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan akan antibiotik itu. Sehingga tidak ada kelangkaan atau harga yang mahal. Sebab hal itu sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan ayam-ayam yang sedang dipelihara. “Ini sekarang sedang dicarikan solusi untuk cari antibiotik itu. Seperti apa dicarikan yang murah dan tidak berpengaruh pada kurs dolar. Ini telur kan banyak dari luar, ada dari Surabaya,” ujarnya. Selama bulan Juli ini, Dinas Pertanian sudah melakukan penandatanganan masuknya telur dari Surabaya sebanyak 75 ton. Namun ternyata telur itu tidak hanya beredar di Kota Mataram, namun juga beredar di daerah lain. Ini disebabkan tingginya permintaan pasar dan stok yang terbatas. “Telur yang masuk itu tidak hanya beredar di Mataram, tapi juga di berbagai daerah di
NTB. Jadi sekarang solusi kita yaitu berdayakan peternak lokal kita. Hasilnya jangan dibawa ke luar daerah, karena kita perlu pikirkan kontinuitasnya, jangan sampai telur ini hilang di pasaran,” ujarnya. Diketahui bahwa saat ini harga daging ayam di pasar sebesar Rp45 ribu. Sementara harga daging berada di angka Rp48 ribu. Mutawalli menyangkal kenaikan harga ini disebabkan adanya penumpukan barang. Ia menyatakan bahwa kenaikan harga ini murni karena kenaikan harga pakan yang menyebabkan harga daging dan telur juga ikut meningkat. (lin)
wakil rakyat banyak memperhatikan masalah infrastruktur dalam menyalurkan aspirasinya. Melalui sentuhan tangan para wakil rakyat diyakini UKM akan banyak terangkat. Kegiatan pembinaan UKM yang lebih baik dan berdaya saing selama ini masih lemah. Akurindo mengaku sudah siap melakukan berbagai upaya agar para pelaku usaha kecil di Lotim ini memiliki daya saing dan mampu berkembang dengan baik. Dalam hal akses permodalan, Akurindo sudah menjalin kerjasama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di samping menyediakan akses modal diharap juga bisa turut membantu dalam melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha kecil.
Keinginan besar Akurindo ini, UKM di NTB ini bisa bersaing dengan UKM lain di seluruh indonesia. Setidaknya seperti yang sudah dilakukan oleh pedagang bakso asal Banten yang sudah bisa ikut pameran ke Malaysia. Diakui kalau hanya mengandalkan pemerintah tidak bisa. Pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten memiliki keterbatasan dana untuk melakukan pembinaan. Sementara jumlah UKM di NTB sangat besar. Catatan Akurindo sendiri di Lombok saja jumlahnya yang masuk anggota sudah 270. Belum lagi yang tidak terdaftar. Kalau ada bantuan dari para wakil rakyat untuk membantu pengembangan ekonomi rakyat, maka akan jauh lebih mengena. Khusus Lotim sebutnya jumlah anggota Akurindo sebanyak 70 UKM. “Rata rata lemah di pemasaran, sepetri usaha kain tenun songket Pringgasela sejauh ini masih sangat lemah pada pemasaran sehingga kalah saing dengan songket yang lain,” ungkapnya.
(Suara NTB/rus)
Badrin Angger Kehadiran Akurindo ini diharapkan bisa membantu dalam hal pengembangan usaha. Mulai dari aspek perizinan hingga pembinaan dan bantuan membuka ruang akses permodalan dengan pihak perbankan dan lainnya. “Kita menginginkan UKM di NTB ini bisa naik kelas,” tutup Badrin. (rus)