HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 18 JUNI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 80 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Danrem dan Kalak BPBD Sidak Progres RTG Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos.,S.Han dan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH turun lapangan mengecek progress pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Senin (17/6). Mereka turun di dua lokasi berbeda, guna memastikan pekerjaan kelompok masyarakat (pokmas) dan fasilitator berjalan sesuai juklak - juknis untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kepala BPBD Senin pagi kemarin turun ke empat dusun di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Di
antaranya Dusun Medas Desa Timur, Dusun Medas Desa Barat, Dusun Kapek Atas dan Dusun Kapek Bawah. Di desa ini, terdapat 23 pokmas dengan 341 KK korban gempa yang ditangani. Mereka didampingi tujuh fasilitator. Dominan di empat dusun itu, dibangun dua jenis RTG, yaitu jenis Riko (Rumah Instan Konvensional) dan Risba (Rumah Instan Baja). ”Secara umum progresnya sudah ratarata di atas 80 persen, bahkan saya temukan sudah banyak yang sampai naik atapnya,” kata Ahsanul Khalik. Diakuinya, dalam proses pembangunan RTG ada banyak masalah. Tak dipungkiri
(Suara NTB/Humas Setda NTB)
BERSAMA - Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama delegasi Indonesia dalam pertemuan di Perancis, Senin (17/6).
TO K O H Malu Sama Mantan Gubernur KEPALA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM., mengaku pernah malu sama mantan Gubernur NTB Drs. H. Lalu Serinata. Bagaimana tidak, saat Gubernur NTB periode 2003-2008 ini bersurat secara pribadi meminta biodatanya selama menjabat sebagai Gubernur NTB di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, instansinya tidak memiliki. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi dirinya ketika dipercaya oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., H. Manggaukang Raba Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ham)
KO M E N TTAA R
Habiskan Sisa Eks Honorer REKRUTMEN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) direncanakan akan dilakukan Agustus mendatang. Dalam rekrutmen kali ini, Pemprov berencana akan menghabiskan sisa eks honorer K2 sebanyak 234 orang yang tidak lulus dalam rekrutmen P3K beberapa waktu lalu. “Bahwa ada sisa 234 eks honorer K2 dari yang kemarin lulus 223 orang. Kalau pusat mengarahkan, kita akan habiskan dulu yang itu untuk rekrutmen yang sekarang,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si., dikonfirmasi, Senin (17/6) siang. Bersambung ke hal 15
ini menjadi potensi penghambat. Namun dengan kemampuan komunikasi dan pendekatan para fasilitator, bisa menyelesaikan masalah yang muncul. Ia mengajak untuk terus bahu membahu untuk percepatan. Kebersamaan menurutnya akan menjadi kata kunci. “Karena dalam kondisi seperti saat ini, semua harus saling mengisi, bukan berarti kita menafikan masalah yang tentu ada saja di lapangan. Masalah itu bisa kita selesaikan kalau ada kebersamaan,” pungkasnya. Terpisah, Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani sehari sebelumnya
melakukan sidak di Lingkungan Tegal Kelurahan Salagalas dan Lingkungan Gontoran Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Mataram. Inspeksi mendadak ini dilakukan setelah personel Satgas Rehab Rekon melaksanakan cuti bersama lebaran Idul Fitri 1440 H. Danrem 162/WB mengingatkan kepada personel Satgas untuk tetap konsisten dengan semangat saat bertugas, mengingat waktu sudah mepet. “Waktu sudah mepet hingga akhir Agustus nanti, sehingga seluruh anggota Satgas harus tetap jaga kesehatan dan semangat agar bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan
baik,” ujar Danrem. Menurutnya, sidak dilakukan selain melihat langsung proses pembangunan rumah rusak, juga untuk memberikan motivasi dan semangat kepada personel Satgas, karena tetap bekerja meski libur. “Ini wujud perhatian satuan wilayah kepada anggota Satgas Rehab Rekon yang berasal dari berbagai satuan Zeni di luar NTB,” ungkap Alumni Akmil 93 tersebut. Ia mengajak semua pihak, sama sama berdoa agar proses percepatan rehab rekon berjalan lancar . “Sehingga saudara-saudara kita terdampak gempa secepatnya punya rumah kembali,” tutupnya. (ars)
(Suara NTB/penrem)
CEK BANGUNAN - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek bangunan RTG jenis Riko di Selagalas.
Wagub NTB Ikut Pimpin Delegasi Indonesia di Paris Paris Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, tampil sebagai salah satu dari lima pimpinan delegasi yang mewakili Indonesia dalam agenda sidang hari pertama di The 31st session of the Man and the Biosphere Programme International Coordinating Council di Perancis, Senin (17/6). Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, yang ikut mendampingi Wagub NTB dalam agenda tersebut. Najamuddin menyebutkan, selain Wagub NTB, empat pimpinan delegasi lainnya adalah, Direktur Jenderal
Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian LHK, Ir. Wiratno, MSc,Ambassador of Permanent Delegation of the Republic of Indonesia to UNESCO, H. E. Mr Surya Rosa Putra, Direktur Eksekutif Indonesian MAB Programme National Committee,
RAPBD Perubahan, Pemprov Rasionalisasi Belanja dan Pendapatan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2019. Dalam APBD murni, banyak program yang belum tercover anggarannya. Sehingga, Pemprov akan melakukan rasionalisasi belanja dan pendapatan dalam RAPBD Perubahan 2019. “Tadi kita evaluasi, sedang dipersiapkan. Drafnya (RAPBD Perubahan) nanti kita sampaikan,” kata Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si dikonfirmasi usai rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Sekda, Senin (17/6) siang. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
H. Iswandi
LIPI,Prof. Dr. Ir. Y. Purwanto, DEA, dan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Agenda hari pertama dari pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah catatan penting yang menjadi kabar gembira bagi NTB. Di mana, NTB, khususnya Lombok, resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk agenda 13rd South East Biosphere Reserve Network. Catatan lainnya yang juga mengemuka adalah terkait pentingnya bioreserve sebagai sebuah laboratorium untuk pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan komunitas lokal, untuk menghadapi tantangan global. “Catatan tersebut juga relevan un-
tuk NTB yang saat ini sudah resmi memiliki dua cagar biosfer, yaitu Rinjani di Pulau Lombok dan Kawasan Samota di Pulau Sumbawa. Tentu saja kita berharap bahwa dua cagar biosfer ini bisa memberikan dukungan bagi NTB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals,” ujar Najamuddin. Dalam catatan yang dihasilkan di hari pertama tersebut juga disebutkan tiga karakteristik utama dari cagar biosfer. Salah satunya adalah, mencapai tiga fungsi yang saling berkaitan, yaitu fungsi konservasi, fungsi pembangunan dan pemasok kebutuhan pokok. Bersambung ke hal 15
Tender Proyek Belum Tuntas, DAK Fisik Terancam Hangus Mataram (Suara NTB) Minimnya realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di NTB akibat belum tuntasnya tender yang dilakukan masing-masing Pemda lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dokumen kontrak merupakan salah satu persyaratan penyampaian usulan pencairan DAK Fisik ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apabila lelang belum dapat dituntaskan sampai tenggat waktu Agustus mendatang. Maka DAK Fisik yang akan diperoleh Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota terancam hangus. “Semua dokumen soal DAK harus harus segera selesai.
Karena itu tanggungjawab kita untuk segera menyelesaikan. Kalau ndak, maka tidak akan dibayar oleh pusat. Maka akan jadi beban APBD. Makanya proses itu terus kita kawal,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, H. Zainul Islam dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/ 6) siang. Kemenkeu mencatat realisasi penyaluran DAK Fisik di wilayah NTB, sampai 31 Mei 2019 baru 4,8 persen. Dari pagu Rp2,56 triliun untuk NTB, baru terealisasi sebesar Rp123,01 miliar. Khusus untuk Pemprov NTB sudah terealisasi 6 SP2D DAK Fisik senilai Rp39,75 miliar atau 8,7 persen. Bersambung ke hal 15 H. Zainul Islam (Suara NTB/dok)
KPK Periksa Pejabat Imigrasi Mataram (Suara NTB/dok)
H. Fathurrahman
Mataram (Suara NTB) Sedikitnya lima orang dari Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dipanggil dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/ 6). Pemeriksaan berlangsung di aula Ditreskrimsus Polda NTB sejak pagi hingga berita ini ditulis sore kemarin. Lima orang yang dipanggil itu posisinya staf sampai pejabat. Di antaranya Kasubsi Pengawasan dan Penindakan di Bagian Wasdakim, salah satunya ajudan Kurniadie, yang dijadikan tersangka oleh KPK. “Yang dipanggil hari ini lima orang. Ayyub, Sidjabat, Guna, Syahril dan terakhir Denny,” kata Plh.
Kantor Imigrasi Mataram, Armand Armada Yoga Surya,SH, Senin (17/6) siang. Hanya saja, Armand tidak bisa merinci lebih detail nama lengkap dan jabatan para saksi tersebut. Alasannya, baru hitungan hari menjabat sebagai pelaksana harian, menggantikan pejabat pelaksana harian sebelumnya. “Tapi yang saya tahu jabatannya ada yang Kasubsi Pengawasan dan Penindakan di Bagian Wasdakim, kemudian kalau yang satunya lagi ajudan Kakanim,” ujarnya. Diperkirakannya, masih ada saksi lain dari kantornya yang akan dipanggil dan diperiksa KPK. ”Besok ren-
cananya masih ada. Tapi saya kurang paham. Saya pejabat baru, masih belum kenal semua,” ujar Plh yang ditunjuk Kanwil Kemenkum HAM NTB ini. Meski baru, ia akan tetap kooperatif membuka ruang bagi penyidik KPK untuk memanggil jajarannya. Dua pejabat lainnya yang diperiksa hingga sore kemarin adalah Denny Crisdian, menjabat Kasubsi Tata Usaha Kantor Imigrasi Mataram dan Rahmat Gunawan selaku Kasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Keduanya datang Pukul 17.20 Wita, kemudian masuk ruang pemeriksaan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
DIPERIKSA - Rahmat Gunawan dan Deny Crisdian, dua pejabat Imigrasi yang diperiksa KPK di Polda NTB, Senin (17/6).
SUARA MATARAM
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
Sosialisasikan Mitigasi Bencana GEMPA bumi tahun 2018 lalu menjadi pembelajaran bagi masyarakat di Pulau Lombok, khususnya di Kota Mataram. Kerugian materi dan korban jiwa relatif besar. Pemahaman mitigasi bencana perlu disosialisasikan ke masyarakat. Ketidakpahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana disinyalir menjadi penyebab banyaknya korban jiwa pada setiap peristiwa bencana alam. Kecenderungan masyarakat panik dan takut. Konsep mitigasi pascabencana kata Lurah Kebon Sari, M. Faisal ditemui Senin (17/6) sedang dirancang melalui aspek pemberdayaan masyarakat. Pengalaman gempa bumi bermagnitude 7 skala richter pada Juli 2018 lalu dinilai sebagai pembelajaran. “Pengalaman dari saat bencana ini sedang kita pikirkan,” kata Faisal. Mitigasi bencana dinilai sebagai syarat utama perlu dipahami oleh masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Pemahaman ini penting dan menjadi tugas pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta stakeholder lainnya memberikan pengetahuan tersebut. Paling tidak kata Faisal, masyarakat yang memiliki pemahaman mitigasi bencana mengetahui cara mengevakuasi diri, memahami jalur evakuasi dan lain sebagainya. Di Kebon Sari sambungnya, tidak ada jalur evakuasi. Tidak adanya jalur itu menyebabkan masyarakat secara konvensional menyelamatkan diri. “Sementara, pemukiman di lingkungan sangat padat,” ujarnya. Titik kumpul paling memungkinkan adalah di pinggir kali. Lokasi itu tidak terdapat bangunan. Konsep seperti ini perlu dikoordinasikan dengan instansi teknis tentang pola penanganan. Pengalaman tahun lalu sambung Faisal, titik pengungsian masyarakat sporadik. Ini yang menyebabkan bantuan tidak terdistribusi dengan baik. Masyarakat terkesan memilih sendiri – sendiri, sehingga banyak bantuan tidak diterima. “Jadi banyak masyarakat terlewatkan dari bantuan,” tandasnya. Sosialisasi mitigasi bencana rencananya sebagai bagian dari program dana kelurahan. Selain itu, pihaknya akan membuatkan jalur evakuasi di masing – masing lingkungan. Harapannya adalah, masyarakat memiliki pemahaman tentang mitigasi bencana, sehingga mengurangi resiko atau korban jiwa saat bencana terjadi. (cem) Muhammad Faisal (Suara NTB/cem)
Jadi Angkutan Wisata Kota WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH menyayangkan rencana Dishub (Dinas Perhubungan) Kota Mataram yang akan membongkar halte bus BRT (Bus Rapid Transit). Pasalnya pembangunan halte BRT itu bersumber dari APBD Kota Mataram. ‘’Memang setiap penggunaan APBD, harus kita lihat yang pertama dulu manfaatnya seperti apa. Dari awal harus dilihat, perlu ada kajian dulu,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (17/6). Tidak dimanfaatkan halte tersebut untuk transitnya BRT, akhirnya digunakan oleh anak-anak muda untuk nongkrong atau berteduh. Namun demikian, sebelum memutuskan membongkar halte ini, Muhtar menyarankan kepada Dishub untuk melakukan kajian dahulu. ‘’Jangan-jangan nanti setelah dibongkar mau dimanfaatkan lagi untuk program yang sama,’’ imbuhnya. Artinya, lanjut Muhtar, kalau memang halte ini sudah tidak efektif atau tidak dimanfaatkan, perlu dipikirkan opsi lain. Intinya, lanjut politisi Gerindra ini, setiap keputusan harus didahului dengan kajian. ‘’Karena kalau seperti itu, sama saja membuang-buang anggaran,’’ sesalnya. Dewan tidak ingin eksekutif membangun sesuatu tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Dikatakan Muhtar, kalau memang halte itu dimanfaatkan oleh para pemuda untuk nongkrong, tentu harus ada pengawasan dari Dishub. ‘’Kalau nongkrong di sana untuk kegiatan yang positif, tidak ada salahnya,’’ cetusnya. Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini menganggap rencana pembongkaran halte bus itu sebagai keputusan yang mundur. ‘’Nanti kalau sudah dibongkar lain ceritanya,’’ katanya. Pada bagian lain Muhtar juga mendukung rencana Dishub menjadikan BRT sebagai bus sekolah. Seperti diketahui, Dishub memiliki dua opsi terhadap keberadaan halte tersebut. Pertama membongkar halte tersebut dan kedua memanfaatkan halte dengan mengoperasionalkan BRT menjadi bus sekolah. Hanya saja, ujicoba BRT menjadi angkutan sekolah, dulunya minim peminat. Wali murid lebih senang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi. ‘’Ya kita menggunakan kendaraan pribadi karena haltenya tidak melalui sana. Kalau ada rutenya, saya pikir tidak ada masalah. Kita justru akan mendorong siswa siswa menggunakan BRT,’’demikian Muhtar. Muhtar lebih setuju BRT tetap dimanfaatkan. Tidak sebatas untuk angkutan sekolah, tetapi juga masyarakat secara umum. Dia melihat kelemahan Pemkot Mataram kerap melaksanakan program tanpa didahului kajian. Sehingga kini keberadaan BRT seperti buah simalakama. Pemerintah diingatkan jangan asal menggunakan anggaran tanpa melihat dampaknya ke belakang seperti apa. ‘’Harusnya setiap kebijakan yang akan dilaksanakan di mulai dengan kajian kajian mendalam hingga jangan bongkar pasang seperti sekarang ini. Kalau sudah bongkar pasang kan sama saja kita membuang-buang anggaran,’’ pungkasnya. Karena nasi sudah menjadi bubur, Muhtar menyarankan kepada Dishub untuk memanfaatkan BRT sebagai angkutan wisata kota. ‘’Jadi bus itu nanti bisa keluar masuk kampung sehingga masyarakat bisa menikmati wisata kota. Kita harapkan inovasi-inovasi seperti itu cepat digagas oleh OPD,’’ katanya. Dimana, konsep angkutan wisata kota ini sudah banyak diterapkan oleh kota-kota lain di Indonesia seperti Surabaya dan Jakarta dan ini terbukti cukup berhasil. (fit)
H. Muhtar
(Suara NTB/fit)
Halaman 2
Korban Gempa di Gegutu Belum Terima Bantuan Mataram (Suara NTB) – Pendataan penerima bantuan korban gempa di Kota Mataram, agaknya belum seksama. Sejumlah korban gempa tak terdata sebagai penerima bantuan. Sementara, rumah mereka telah dirobohkan. Kini, mereka hanya menumpang tinggal di rumah keluarga. Sinarep, warga RT 4 Lingkungan Rembiga Utara, baru sebulan lalu membongkar tenda ditempati sejak kejadian gempa pada bulan Juli 2018 lalu. Rumahnya rusak dan barang berharga miliknya hanya sebagian bisa diselamatkan. Mimpinya mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah telah pupus. Tak ada kabar bahagia itu, meskipun sebelumnya pernah didata oleh petugas. Dia bersama keluarganya menumpang tinggal di rumah keluarganya. “Baru sebulan yang lalu saya buka tenda tempat ngungsi,” tutur Sinarep ditemui, Senin (17/6). Dia rupanya tidak memiliki nasib baik seperti dirasakan warga di Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais. Rumahnya kini sudah rata dengan tanah. Kejadian gempa tahun lalu, menyisakan kepedihan hingga saat ini. Sinarep hanya mengelus dada dan pasrah. Nama dia tak tercantum sebagai penerima bantuan rumah tahan gempa dari pemerintah pusat. “Waktu gempa besar pertama kali pernah didata. Tapi nama saya tidak keluar sebagai penerima bantuan,” tambahnya. Warga lainnya, Rusdi juga merasakan nasib sama. War-
ga RT 3 Lingkungan Gegutu Timur hingga kini tinggal di bilik bambu bersama istri dan anaknya. Dia tak berani menempati rumah miliknya. Tembok hampir roboh dan sebagian retak. Meskipun kondisi parah seperti itu, Rusdi justru tak terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah. “Ndak berani saya tempati. Takutnya angin besar malah roboh,” tuturnya. Tinggal di bilik bambu dengan serba keterbatasan membuatnya tak nyaman. Ketakutannya akan muncul saat musim hujan. Pasalnya, atap seng bocor. Rusdi mengaku, petugas sempat mengambil gambar kondisi rumahnya. Kartu keluarga dan KTP telah diserahkan. Nyatanya, tak ada bantuan diterima. “Sampai sekarang ndak ada apa – apa,” keluhnya. Lurah Rembiga, Sunardi mengatakan, sebagian besar warga yang menjadi korban gempa tahun lalu telah didata. Datanya diserahkan ke tim terpadu gempa di halaman Kantor Walikota. Rupanya, nama – nama diserahkan dan diharapkan diprioritaskan menerima bantuan tidak masuk dalam data. Justru, pengajuan terakhir tercover. “Ini sudah diajukan tapi belum
(Suara NTB/cem)
KORBAN GEMPA – Rusdi, korban gempa menunjukkan bilik hunian sementara miliknya di Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga. Huntara dari bambu ditempati oleh dua kepala keluarga. Kondisi serba terbatas membuatnya tidak nyaman berlama – lama tinggal. Sedangkan korban ini tidak masuk sebagai penerima bantuan rehab dan rekon. terdaftar,” kata Sunardi. Camat Selaparang, Sudirman mengaku, telah menerima laporan dari kepala lingkungan mengenai hal tersebut. Dia
mengecek langsung dan memastikan apakah warga dimaksud tidak terdata atau sebaliknya. Persoalan ini nantinya akan disampaikan ke Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya, agar masyarakat tercover sebagai penerima bantuan. (cem)
Kejaksaan Khawatir Dana Reklame Penunggak Kelurahan Tak Terserap Maksimal Pajak akan Disegel
Mataram (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan (Kajari) Negeri Mataram, Dr. I Ketut Sumedana khawatir dana kelurahan di Kota Mataram tak terserap maksimal. Pasalnya, hingga pertengahan bulan Juni, baru dua kelurahan yang mengajukan pencairan dana. Sementara, dana tersebut harus terserap 50 persen di bulan Juli mendatang. “Jangan dibikin ribet. BKD harus keluarkan dulu uangnya,” kata Kajari mengingatkan saat menjadi pemateri pada penyuluhan hukum di pendopo Walikota Mataram, Senin (17/6). Idealnya, dana kelurahan harus masuk ke rekening kelurahan bulan April lalu. Sehingga, kelurahan bisa cepat mengeksekusi program. Sebab, pertanggungjawaban harus sudah disampaikan minggu kedua bulan Juli. Pencairan dana mepet seperti saat ini, justru memberatkan kelurahan. Sumedana mengkhawatirkan lurah akan ramai – ramai membeli ‘’timbangan’’ karena dituntut penyerapan anggaran 50 persen. “Jangan sampai malah beli ‘’timbangan,’’ ucapnya. Mantan Jaksa KPK ini menjelaskan, pengelolaan dana kelurahan maupun dana desa telah diatur sesuai undang – undang, Permendagri maupun Peraturan Daerah. Artinya, rambu – rambu penggunaan dana itu telah jelas. Tetapi, ia menyarankan porsi penggunaannya lebih ditekankan pada pemberdayaan masyarakat. “Kalau saya sih lebih baik 30 infrastruktur dan 70 persen pemberdayaan,” sarannya. Kajari menegaskan, dana kelurahan bukan proyek. Kelurahan boleh pengadaan barang dan jasa melalui pembelian langsung. Tetapi, jangan pernah berpikir ada sisa lebih perhitungan penganggaran dana (Silpa) pengelolaan dana terse-
(Suara NTB/cem)
PENYULUHAN HUKUM - Kajari Mataram, I Ketut Sumedana memberikan penjelasan terkait pengelolaan dana kelurahan pada penyuluhan hukum di Pendopo Walikota Mataram, Senin (17/6). Dana kelurahan tahap pertama hingga kini belum dicairkan. Hal ini dikhawatirkan mengganggu penyerapan atau realisasi pada Juli mendatang. but. Silpa menunjukkan ketidakmampuan daerah membelanjakan uang diberikan oleh pemerintah pusat. Kaitannya dengan prinsip kehati – hatian penggunaan dana itu, tiga hal harus diperhatikan dalam prinsip hukum. Yakni kewenangan, prosedur dan substansi. Subtansi berkaitan dengan administrasi atau pertanggungjawaban, fisik dan pelaporan. Camat Sandubaya, Saharuddin mengatakan, persoalan dihadapi di kelurahan adalah sumberdaya manusia. Secara aturan dalam pelaksanaan pemberdayaan harus ada aturan. Sejauh ini, lurah ada keraguan sehingga perlu ada pendampingan hukum. “Jangan harap lurah mau bekerja dengan aturan ketat. Harus ada aturan jelas,” katanya. Lurah Sayang – Sayang, Romi S. Karmin menambahkan, di kelurahan memiliki
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram tak akan memberikan toleransi bagi pengusaha reklame yang menunggak pajak. Tak tanggung – tanggung, reklame penunggak pajak akan disegel. Penyegelan reklame penunggak pajak seperti disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi usai menghadiri penyuluhan hukum di Pendopo Walikota, Senin (17/6) akan melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Tindakan tegas ini berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah. “Ketika harus penyegelan, akan dikoordinasikan,” tegas Sekda. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pengelolaan pendapatan atas pajak reklame belum optimal dan terdapat potensi pendapatan atas denda keterlambatan
Badan Keswadayaan Masyarakat tetapi kesulitan dana untuk pengerjaan barang dan jasa. Sementara, Bagian Layanan dan Pengadaan dan Badan Keuangan Daerah meminta pengadaan barang dan jasa harus ada bukti fisik. Sedangkan, pengajuan dana hingga kini belum dicairkan. Camat Cakranegara, M. Erwan menegaskan, perbedaan pendapat antara tiga OPD yakni Balap, BKD dan Inspektorat justru membingungkan kelurahan. Jangan sampai perbedaan pendapat ini justru menimbulkan permasalahan di tingkat kelurahan. (cem) H. Effendi Eko Saswito
pembayaran reklame minimal senilai Rp205 juta. Selain itu, terdapat pajak reklame senilai Rp113 juta lebih belum ditetapkan sebagai objek pajak. Sejumlah temuan termasuk pajak reklame kata Eko, akan dibahas bersama satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tunggakan terhadap temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Kasus itu akan didalami dengan mengklarifikasi permasalahan di masing – masing OPD. “Siang ini (kemarin,red) saya akan bertemu dengan pimpinan OPD yang punya tunggakan temuan BPK,” tambahnya. Tunggakan pajak reklame yang disinyalir berasal dari pengusaha luar, Sekda belum menerima laporan resmi dari instansi teknis maupun asosiasi pengusaha advertising. Persoalan ini akan didalami dan tidak bisa melarang pengusaha luar berusaha di daerah dengan alasan tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. I Ketut Sumedana menambahkan, prinsipnya Kejaksaan menunggu surat kuasa khusus (SKK) dari Pemkot Mataram, untuk menagih penunggak pajak. Kejaksaan siap dilibatkan sepanjang ada permintaan resmi. “Prinsipnya kita menunggu,” tambahnya. Sebagai tambahan informasi, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) juga mengatensi indikasi tunggakan pajak oleh pengusaha. Komisi Antirasuah memberikan bobot penilaian bagi Inspektorat setiap tindaklanjut penyelesaian tunggakan. (cem)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 rokok di kawasan ramah anak dan Pelayanan Terpadu Satu Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dinas Pemberdayaan Pe- dan mengadakan sosialisasi Pintu. “Kita akan koordinasi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 rempuan dan Perlindungan kepada orangtua mengenai kan dengan instansi teknis,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Anak bekerjasama dengan pentingnya pengetahuan ten- kata Evi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dalam temu anak Evi meForum Anak Kota Mataram, tang jenjang pendidikan yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nekankan pada tiga hal. Antmenggelar temu anak tiga akan dijalani oleh anak. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tindaklanjut rekomendasi ara lain, persoalan iman, ilmu kota. Kegiatan yang berlang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sung selama tiga hari melahir- yang disuarakan oleh perwak- serta ketakwaan. Iman jelas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ilan anak dari berbagai forum berkaitan dengan visi – misi kan sejumlah rekomendasi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Rekomendasi dibacakan anak di Kota Mataram kata Kota Mataram yang maju, re12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bersama oleh puluhan anak Asisten III Setda Kota Mat- ligius dan berbudaya. Sedan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dari berbagai forum anak, di aram, Dra. Hj. Baiq Evi Gane- gkan, ilmu bagaimana anak – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 antaranya mendesak adanya via dikonfirmasi, Senin (17/6) anak mampu menangkal ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pendidikan bagi seluruh siswa akan dikoordinasikan dengan ita bohong (hoaks) yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 terutama yang menikah di instansi teknis. Seperti, mem- berkembang di masyarakat. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kepala DP3A Dra. Hj. Dewi usia dini, tes minat baca se- berikan pendidikan bagi anak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bagai salah satu syarat kelu- yang menikah dini. Persoalan Mardiana Ariany menambah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lusan agar anak dapat menge- ini akan dikomunikasikan kan, temu anak merupakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tahui potensi dirinya, pembe- dengan Dinas Pendidikan dan agenda rutin tiap tahunnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 rian edukasi kepada Kebudayaan dengan cara Perwakilan anak dari berbagai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 masyarakat tentang hak – hak mengikuti pendidikan non for- forum anak menyampaikan TEMU ANAK – Forum anak tiga kota saat acara temu anak yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mal. Selain itu, pembatasan aspirasinya. Aspirasi itu dis- digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak anak melalui segala fasilitas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 di Kota Mataram, pemeratan iklan rokok juga akan disam- aring dan menjadi rekomenda- Kota Mataram. Dalam temu anak ini dihasilkan rekomendasi yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dan pembaharuan fasilitas paikan ke Dinas Perumahan si suara anak yang disampai- akan dikoordinasikan dengan OPD di Mataram. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Hasil dari kegiatan ini, mengedukasi teman sebayanuntuk anak terutama penyan- dan Kawasan Pemukiman, kan ke pemerintah. “Ini dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dang disabilitas, menegaskan Badan Keuangan Daerah ser- rangka tahapan temu anak anak – anak dapat menggali ya untuk tidak melakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 potensi dimiliki serta mampu kegiatan negatif. (cem/*) tentang pembatasan iklan ta Dinas Penanaman Modal tingkat provinsi,” kata Dewi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Suara NTB/dok)
Temu Anak Kota Mataram Lahirkan Rekomendasi
(Suara NTB/ist)
SUARA NTB
Selasa, 18 Juni 2019
Halaman 3
39 Tahun PDAM Giri Menang Mengabdi untuk Daerah
Penarikan undian umrah oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid.
Mataram (Suara NTB) 39 Tahun PDAM Giri Menang melayani air bersih untuk Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Hampir empat dasawarsa, perusahaan daerah dengan
dua kepemilikan saham ini mengabdi untuk daerah. Keluarga besar PDAM Giri Menang Senin (17/6) kemarin di Hotel Lombok Plaza melaksanakan acara Tasyakuran dan Halal Bihalal sebagai puncak HUT ke-39 yang jatuh pada 14 Juni. Seluruh unsur hadir, dari karyawan, direksi, pensiunan, termasuk pelanggan, serta stakeholder. Unsur pemilik saham, hadir langsung Bupati Kabupaten Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, bersama Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Imam Kafali, dan perangkat
kecamatan. Lalu Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh diwakili Sekda, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., dan kepala dinas teknis di Kota Mataram. Puncak peringatan diisi pidato, tausyiah, pemberian beasiswa, undian umrah kepada 5 karyawan PDAM Giri Menang, serta bagi-bagi doorprize. Kegiatan ini dilaksanakan penuh suka cita, khidmat, dan penuh makna. Serangkaian kegiatan sebelumnya telah dilakukan, diantaranya, penyaluran dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) kepada desa-desa kawasan
Pemberian hadiah umrah secara simbolis.
sumber mata air PDAM Giri Menang dengan total CSR Rp1,5 miliar. Pendistribusian 1.500 paket sembako. Lomba tahfiz, pemberian suvenir kepada pelanggan yang membayar air pada tanggal 14 Juni. Serta, menggratiskan 525 masjid dan musala di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram untuk bulai Mei yang dibayarkan Bulan Juni. “Semoga ke depan kita bisa memberikan lebih besar lagi,” kata Direktur Utama PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini, ST, MT dalam laporannya. PDAM Giri Menang telah tumbuh dan berkembang selama 39 tahun. Tentu tidak sedikit dinamika yang telah dilaluinya. L. Zaini, yang bergabung di PDAM Giri Menang pada tahun 1991, lalu di angat sebagai direktur utama pada tahun 2011 turut menjadi bagian dari capaian-capaian di PDAM Giri Menang. Saat dilantik sebagai direktur utama, jumlah pelanggan PDAM Giri Menang 69.000 pelanggan, dengan jumlah pegawai sebanyak 260 orang. Saat ini jumlah pelanggan tumbuh pesat menjadi 150.000 pelanggan, dengan komposisi pegawai tetap 260 orang. Artinya, 1,8 pegawai membawahi 1.000 pelanggan. Di Indonesia, paling rendah 2,5 pegawai membawahi 1.000 pelanggan. Dengan rasio pegawai dan capaiannya inilah, berdasarkan audit BPKP tahun 2018,
PDAM Giri Menang posisinya berada di 5 besar PDAM di Indonesia dengan pelanggan di atas 10.000 empat PDAM lainnya ada di Pulau Jawa, diantaranya PDAM Pakuan, Surabaya, Tangerang dan Bogor, lalu PDAM Giri Menang. Itulah yang patut disyukuri kata L. Zaini. Karena capaian-capaiannya, PDAM juga tak sedikit telah mendapatkan penghargaan bergengsi di Indonesia. “Kami berterima kasih kepada seluruh pihak. Dan kami terus akan berupaya memberikan layanan terbaik,” demikian L. Zaini. Dalam waktu dekat PDAM Giri Menang juga akan melakukan rekrutmen pegawai. Untuk lulusan SMA, diberikan posisi khusus bagi yang hafiz Alquran. Dengan syarat ini, PDAM kata L. Zaini ingin menjaring SDM-SDM yang memiliki integritas tinggi bagi perusahaan, dan bagi daerah. Mewakili pemilik saham, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid turut memberikan apresiasi atas kinerja dan perkembangan PDAM Giri Menang dalam beberapa tahun terakhir. Pemilik saham, daerah turut bangga atas tumbuh dan sehatnya PDAM Giri Menang. Ia juga mengapresiasi rencana rekrutmen pegawai yang mensyaratkan hafiz Alquran. Menurut Bupati, hal itu mencerminkan tidak saja perusahaan memenuhi syarat kuantitatif untuk berkembang. Lebih dari itu, PDAM Giri Menang ingin menularkan keberkahan.
Pemberian beasiswa.
Ramah tamah. PDAM Giri Menang diapresiasi berkembang luar biasa. Tapi ada tiga catatan yang harus terus dikerjakan oleh manajemen. Diantaranya, PDAM Giri Menang harus terlibat aktif menjaga, memelihara dan meremajakan kawasan yang menjadi sumbersumber mata airnya, bekerjasama dengan stakeholders. Terus melakukan perbaikan layanan di tengah berkembang-
nya teknologi digital. “Kadang-kadang keluhan seorang, disebar di media sosial. Seolah-olah menggeneralisir seluruh pelanggan. Ini juga PR bagi PDAM untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” kata bupati. Selain itu, ikut terlibat dapat program 100 persen distribusi air bersih, 0 persen BAB sembarangan dan 100 persen sanitasi. (bul/*)
Para camat di Kabupaten Lombok Barat.
Klaim Asuransi Bank NTB Syariah Diharapkan Terbayar Bulan Ini (Suara NTB/ist)
RAPIM - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, H. Muhtar, SH., saat memimpin rapim dengan eksekutif, BNN dan majelis muda Mentaram.
Rapim dengan BNN
DPRD Kota Mataram Ajak Semua OPD Berkomitmen Bebas Narkoba
(Suara NTB/ist)
Kepala BNN Kota Mataram, H. Nur Rahmat menjelaskan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pihaknya bersama OPD lingkup Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menggagas rapim (rapat pimpinan) dewan bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Mataram, eksekutif dan Pengurus Majelis Muda Mentaram. Rapat ini bertujuan untuk mencari formulasi terstruktur, sistematis dan massif terkait pencegahan penanggulangan narkoba di Kota Mataram. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang memimpin rapim menyimpulkan bahwa tidak hanya
sebatas komitmen di masingmasing OPD, Walikota juga harus mempunyai komitmen yang sama. ‘’Kalau ada aparat yang terlibat narkoba, maka harus didiskualifikasi dari jabatannya,’’ katanya di hadapan peserta, Senin (17/6) kemarin. Apalagi, misalnya yang bersangkutan menduduki pucuk pimpinan di OPD. Ini, lanjut Didi, sebagai bentuk komitmen bersama. Pada prinsipnya harus ada regulasi yang mengikat semua pihak. Maksudnya supaya semua pihak bisa bersinergi dengan BNN. Memiliki satu pandangan, persepsi langkah dan gerak yang sama dalam menjawab masalah penanganan pen-
yalahgunaan narkoba di Kota Mataram. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini mengusulkan untuk dibuat MoU atau pola pola lain, di mana semua pihak akan terikat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Karena bagaimanapun ini bukan hanya sebatas gerakan tapi juga untuk mengatasi atau menyiasati minimnya anggaran untuk penyuluhan maupun penanganan penyalahgunakan narkoba. ‘’Saya kira dengan istilah titip misi tentang bahaya narkoba semacam kultumlah atau tausiah, lima atau 7 menit terkait bahaya narkoba, saya kira tidak akan berunjung anggaran,’’ terangnya. Politisi Golkar ini mendorong terbangunnya gerakan terstruktur, sistematis dan massif. ‘’Di mana kita semua memiliki konsen yang sama. Mempunyai sensitivitas yang sama,’’ imbuhnya. Untuk mewujudkan semua itu, harus juga dibarengi dengan aktivitas aktivitas dalam bentuk aktivitas fisik atau kesibukan kesibukan yang positif seperti olahraga, kesenian atau usaha produktif. Hal ini diyakini akan mengurangi celah bagi
mereka untuk terjangkit narkoba. Sementara itu, Kepala BNN Kota Mataram, H. Nur Rahmat, mengungkapkan bahwa narkoba adalah permasalahan seumur hidup. Untuk menangani Kota mataram dan daerah di sekitar Mataram, BBN Kota Mataram hanya mengelola anggaran yang bersumber dari APBN tidak lebih dari Rp2 miliar per tahun. Untuk itu, dia berharap adanya hibah gedung dan tanah dari pemerintah. Dalam penanganan kasus narkoba, BNN Kota Mataram menyebut, pidana sebagai upaya terakhir dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. ‘’Kami sudah memilah pecandu, penyalahguna, kurir, sindikat maupun korban. Kalau masih bisa direhab, akan kami rehabilitasi, tapi kalau sudah dua kali kasus yang sama, kami rekomendasikan pidana,’’ terangnya. Nur Rahmat mengajak semua pihak berperan dari menyosialisasikan bahaya narkoba. ‘’Karena bagaimanapun, BNN tidak bisa sendiri mengatasi persoalan narkoba,’’ pungkasnya. (fit)
Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, Bank NTB Syariah belum juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dijatah plafon kreditnya sebesar Rp60 miliar. Penyaluran KUR masih dikunci belum cairnya klaim kredit dari dua perusahaan asuransi kredit nasional. “Juni ini kami akan mengupayakan tagihan klaim ke perusahaan asuransi agar secepatnya Bank NTB Syariah bisa menyalurkan KUR,” kata Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo. Seperti diketahui, PT. Bank NTB Syariah Jamkrindo dan Askrindo. Kredit sejumlah nasabah Bank NTB Syariah mandek akibat dampak gempa, dan bencana lain yang menimpa sejumlah wilayah di NTB. Di Lombok , kredit mandek dominan akibat gempa. Kemudian di Pulau Sumbawa, petani mengalami gagal panen karena hama tikus dan angin yang merusak tanaman padi petani. Seluruh nasabah ini telah dijamin kreditnya oleh perusahaan asuransi. Artinya, ketika kredit nasabah m e n g a l a m i masalah, maka perusahaan asuransi yang
H. Kukuh Rahardjo
meng-covernya. Klaim seharusnya di bayarkan langsung oleh dua perusahaan asuransi ini. Akibat belum terbayarnya tanggungan perusahaan asuransi ini, Non Performing Financing (NPF) atau kredit macet/bermasalah dalam instilah industri keuangan syariah di Bank NTB Syariah sebesar 5,7 persen. jika dirupiahkan, kredit yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebesar Rp5,1
miliar dari Rp90 miliar KUR yang di kucurkan Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah mendapat alokasi penyaluran KUR sebesar Rp60 miliar tahun 2019 ini. Oleh Kementerian Keuangan RI, BPD NTB ini belum diberi lampu hijau untuk menyalurkan plafon yang telah diterima. Kendalanya, tingkat NPFnya yang belum memungkinkan. Setidaknya, Bank NTB Syariah dapat mengurangi NPFnya sebesar 0,7 persen dari total NPF KURnya sebesar 5,7 persen. atau minimal harus masuk Rp1 miliaran yang harus dibayarkan klaimnya oleh perusahaan asuransi. Barulah KUR dapat disalurkan lagi. Ia telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk mengupayakan percepatan penyelesaian klaim oleh dua perusahaan asuransi kredit nasional ini. ia juga berharap, perusahaan asuransi ini turut pro aktif. “Karena PKS itu, begitu kami ajukan klaim, perusahaan asuransi secara otomatis harus bayar. Kami tunggu iktikadnya juga perusahaan asuransi ini. Kami kan sudah bayar premi, seluruh syarat klaim sudah kami penuhi. Semakin lama di bayar, rasio kredit macet kami akan naik,” demikian H. Kukuh. Sesuai rencana, KUR sebesar Rp60 miliar yang disiapkan untuk disalurkan oleh Bank NTB Syariah, akan dialokasikan u n t u k masyarakat petani secara umum. Termasuk di dalamnya nelayan. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
Halaman 4
Kerjasama DPRD KLU Dengan Harian Suara NTB Pansus di Desa Segara Katon
Pelebaran Prioritas Utama, DPRD Siap Kawal Anggaran Satu per satu desa persiapan dikunjungi oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Senin (17/6) kemarin, adalah kunjungan hari kedua dengan menyisir Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga. DI desa ini, Pansus kembali melihat animo masyarakat desa yang cukup besar dalam mewujudkan pemekaran desa. Pansus I yang dipimpin, Ardianto, SH., mengunjungi Segara Katon didampingi anggota Pansus, M. Zakaria Abdillah, Nurhardin, S.Ag., Sabri, Debi Ariawan, M. Hilmi, Meorit Arianto, M. Ikhwanudin, dan Artadi. Sementara dari eksekutif, hadir Kabag Pemerintahan, H. Rubain, Sekcam Gangga, Eko Sekiadim, Pjs. Desa Genggelang, Ni Nyoman Kartini. Hadir pula dari unsur Kadus sedesa Segara Katon, perangkat desa, RT serta toga dan toma. Pada penyampaiannya, Sekdes Persiapan Segara Katon, Ikhsan Albayani, mengemukakan seluruh persyaratan sebagai desa definitif telah di-
upayakan untuk dipenuhi. Berdirinya Desa Persiapan Segara Katon, tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Antara lain, dalam bentuk iuran dan donasi untuk membebaskan lahan dan membangun pondasi kantor desa. Saat ini pihaknya terkendala keberadaan bangunan. Namun dengan pondasi dasar yang sudah berdiri, maka pihaknya akan melanjutkan pembangunan kantor. Desa Persiapan Segara Katon sejatinya sudah melengkapi diri, antara lain dengan menentukan batas wilayah desa, menyediakan akses jalan antar desa dan dusun, data penduduk dan syarat lainnya. Data penduduk masih belum rampung sehubungan dengan aturan
Siap Gencarkan Promosi TREKKING atau pendakian Rinjani adalah salah satu destinasi wisata utama di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kebijakan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang membuka empat jalur resmi pendakian, dua dari Lotim yakni Timba Nuh dan Sembalun disambut baik Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lotim. Menyikapi hal itu, Dispar Lotim siap melakukan promosi. Menurut Kepala Bidang Pemasaran Dispar Lotim, Muhir, dengan dibukanya dua jalur resmi memperlihatkan Lotim sebagai daerah utama kunjun(Suara NTB/dok) gan ke destinasi wisata Rinjani. Muhir Dituturkan, sesuai hasil pertemuan dengan Dirjen Kemendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beberapa waktu lalu sudah memberikan sinyal akan turut intervensi daerah-daerah tertinggal, seperti Lotim dalam pembangunan pariwisata. Dalam hal promosi, akan coba digencarkan digitalisasi promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Disebut, 50 persen alam Rinjani hingga sampai ke pucuk tertinggi di ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut (mdpl) bisa dinikmati dari Gumi Selaparang. Jalur Timba Nuh dibuka sebagai jalur yang baik dan dikenal lebih sejuk. Ada juga jalur-jalur lainnya yang potensial. Namun perlu digelar survei terlebih dahulu. Harapannya, masyarakat tidak menggunakan jalur-jalur tikus. Pendakian Rinjani harus tetap ada kontrol dan tidak menggunakan jalur tikus dengan tujuan para pendaki ini bisa terdata dengan baik dan bisa diawasi dengan baik oleh petugas keamanan. Sebelumnya pendakian Rinjani khususnya lewat Sembalun ini sempat mendapatkan penolakan juga dari sejumlah masyarakat. Dikatakan Muhir, Rinjani tidak bisa selamanya ditutup. Pasalnya, Rinjani termasuk di dalamnya Sembalun sudah menjadi lirikan dunia. Rinjani dan Sembalun di dalamnya, sudah masuk geopark dunia, sehingga masyarakat tidak selamanya bersikap antipati pada wisata trekking Rinjani lewat jalur Sembalun. Jika trekking Rinjani jalur Sembalun ditutup, maka orang lain yang akan menikmati hasil. (rus)
terbaru, di mana domisili kependudukan warga tidak harus dilaporkan ke desa melainkan langsung ke Dukcapil. Sehingga perangkat desa persiapan setidaknya masih harus memvalidasi kembali data penduduk melalui koordinasi dengan Dukcapil KLU. “Untuk pelaksanaan operasional, kami masih dibantu desa induk. Hal yang berkaitan dengan pembangunan desa, kami diikutsertakan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,” ujar Ikhsan. Untuk diketahui, Desa Persiapan Segara Katon terdiri dari 7 dusun dengan sifat kependudukan di satu dusun relatif gemuk. Total jumlah penduduk di Desa Persiapan Segara Katon sebanyak 6.409 jiwa (data 2 bulan terakhir). Ketua Pansus DPRD KLU, Ardianto, SH., menilai bahwa dari awal Desa Persiapan Segara Katon adalah desa yang paling siap. Perangkat desa secara aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di
kantor desa persiapan. Seiring kunjungan Pansus dalam rangka menyimpulkan status desa persiapan menjadi desa definitif dalam Peraturan Daerah yang sedang digodok, Ardianto berpesan beberaa hal. Pembentukan setiap desa persiapan selalu muncul dari prakarsa masyarakat. Maka dalam salah satu ketentuannya, mampukah desa persiapan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, merekatkan ada dan budaya di masyarakat. Sebab apabila pemekaran desa menimbulkan pro kontra dan konflik, maka salah satu syarat menjadi tidak terpenuhi. “Saya melihat tadi tanda tangan masyarakat yang setuju tanah ini dibebaskan. Bahkan dulu saya mendengar ada prakarsa masyarakat membangun kantor desa dengan iuran warga, tetapi saat itu yang menjadi ketakutan adalah pungli,” ujarnya. Ardianto menilai berlebihan apabila iuran masyarakat untuk membangun kantor desa
dihubungkan dengan Saber Pungli. Pasalnya, prakarsa masyarakat membangun desa persiapan diwujudkan salah satunya melalui kesepakatan bersama untuk membangun kantor, menyiapkan lahan dan sebagainya. Sebaliknya akan menjadi persoalan apabila prakarsa masyarakat yang dihimpun tidak dikelola secara baik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia pembangunan desa persiapan. “Masyarakat punya prakarsa untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membangun sarana desa untuk kepentingannya, masa iya itu masuk Saber Pungli. Sehingga saya katakan, kapan masyarakat mau kumpul undang saya, saya akan datang,” tegasnya. Ia juga berpesan agar masyarakat Desa Persiapan Segara Katon, segera memproses pelebaran jalan yang menuju kantor desa. Ia tidak menginginkan, syarat lain yang sudah mantap terbentur oleh satu syarat ini. “Hal-hal yang menjadi
tuk dijadikan rute pelayaran kapal Ferry di wilayah selayan ini, mulai dari Pelabuhan Lembar ke Praya, kemudian Praya ke Labuhan Haji atau Telong-Elong kemudian menuju KSB apakah ke Labulalar atau Benete. “Sehingga masyarakat yang ingin ke KSB bisa melalui Labuhan Haji atau Telong-Elong, Praya dan Mataram,” terangnya. Adanya penyeberangan laut ini, lanjutnya, paling tidak kendaraan-kendaraan barang maupun truk tidak lagi menggunakan jalur tengah, sehingga kondisi itu dapat mengurangi kepadatan jalan tengah seperti saat ini. Terlebih ke depan volume kendaraan akan terus mengalami peningkatan yang
Jalan utama di Kota Selong itu tampak belum bisa mengatasi masalah persampahan. Saluran air yang sudah mengalami sedimentasi akibat sampah dan material lainnya kini terlihat sudah tak berfungsi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Marhaban yang dikonfirmasi tidak menampik masih peliknya persoalan sampah di Kota Selong. Dia menjelaskan, tempattempat pembuangan sampah (TPS) sebenarnya sudah ada di beberapa tempat. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak oknum yang membuang sampah sembarangan, khususnya yang dibuang di saluran-saluran sejauh ini diakui belum bisa diatasi sepenuhnya oleh petugas kebersihan yang digerakkan. DLHK sendiri sejauh ini juga sudah memiliki tenaga keber-
sihan yang menyapu sepanjang jalan. “Kita tetap juga akan gotong royong untuk menangani kebersihan ini,” ucapnya. Gotong royong pembersihan jalan ini tidak bisa setiap hari dilakukan. Gotong royong digelar untuk mengatasi masalah yang rawan. “Kita akan coba lakukan penanganan khusus,” imbuhnya. Ditambahkan, sampahsampah yang menumpuk di saluran air ini banyak kiriman dari hulu. DLHK mencoba terus sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Bicara soal fasilitas penunjang untuk mengatasi kebersihan, DLHK Lotim sudah siap. Mulai dari armada hingga TPS di sejumlah tempat. Masyarakat diminta memanfaatkan TPS yang ada dan tenaga kebersihan di DLHK Lotim siap
(Suara NTB/rus)
SALURAN - Saluran berlubang di jalan protokol Lotim yang berlokasi tepat di depan mesin ATM milik Bank NTB Syariah terlihat menjadi tempat tumpukan sampah. melakukan pengangkutan. Jika aktivitas pembuangan sampah ini tetap di tempatnya, maka petugas kebersihan juga tidak akan kesulitan menjalankan tugasnya. Masalah saluran yang sudah tidak layak ini juga sudah lama disebut Bupati Lotim akan dilakukan pembongkaran. Bupati Sukiman menyebut saluran yang ada tidak boleh tertutup. Namun harus terbuka, sehingga bisa dipantau kebersihannya.
tidak diiringi percepatan di dalam peningkatan akses jalan. Termasuk berlayarnya kapal feri itu diyakini juga dapat menghidupkan daerah selatan. “Kita harus bisa hidupkan daerah selatan dengan segala potensinya. Salah satunya dengan membuka rute pelayaran di daerah itu,” ujarnya. Sementara, dari hasil survey awal yang dilakukan masih dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi. Hasil dari survei tersebut nantinya akan disampaikan ke pemerintah daerah kabupaten/kabupaten kota untuk mendengar respons dan persetujuan dari masing-masing kepala daerah, termasuk oleh gubernur. (yon)
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PPP Lotim, H. A. Muzzani Umar, membantah apa yang disangkakan Fahrur Rozi yang juga Sekretarisnya itu. Selaku ketua, ia menuduh bahwa Fahrur Rozi hanya ingin menjatuhkannya, karena ingin merebut kursinya menjadi ketua partai. Terlebih, kata dia, saat ini PPP mulai diminati dan dilirik, karena PPP sudah berhasil mengisi lima dapil. Sehingga apa yang menjadi pelaporan dan tuduhan terhadap dirinya itu tidak benar. Menurut Muzani, terisinya lima dapil sudah tentu akan berdampak terhadap bertambahnya dana bantuan parpol terhadap suatu partai. Bahkan Muzani kembali menuduh bahwa selama ini Fahrur Rozi selaku sekretaris yang tidak pernah hadir dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh partai berlambah Ka’bah tersebut.
(Suara NTB/yon)
DERMAGA - Dermaga Labuhan Haji. Tempat ini menjadi salah satu yang masuk survei tim PT. ASDP Kayangan untuk bongkar muat dan lintasan kapal feri di wilayah selatan.
Untuk itu, dirinya siap melayani apa yang menjadi gugatan tersebut secara hukum pula sebagaimana langkah yang di-
DLHK Lotim mendorong untuk percepatan penanganan saluran tersebut. Di mana, kewenangan mengatasi persoalan saluran di wilayah perkotaan ini menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lotim. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perkim, Sahri yang dikonfirmasi terpisah mengaku ada penanganan saluran ditanganinya. Antara lain di Seruni, ada juga saluran di depan Gelanggang
Olahraga (GOR) Selaparang. Sesuai perintah Bupati, Pemkab Lotim sudah membentuk tim untuk melakukan penataan. Selain Perkim, katanya ada dalam tim tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam tahap perencanaan, diakui akan ada rencana pembongkaran sejumlah saluran yang dinilai tidak layak di Kota Selong. (rus)
Pilkada 2020, Sejumlah Figur Belum Tentukan Sikap Politik
Polisi Mulai Klarifikasi Pengurus PPP Lotim tuk dimintai keterangan atas laporan dugaan pemalsuan dokumen. Hari ini diagendakan pelapor yang juga Sekretaris DPC PPP Lotim,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SIK, Dalam kasus ini, kata dia, akan melihat perkembangan dari hasil pemeriksaan. Apabila dari keterangan dan barang bukti mengarah adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPC PPP Lotim, H. A. Muzanni selaku terlapor, maka kasusnya juga akan dilimpahkan ke unit Tipikor. Selain Sekretarias DPC PPP, pihak kepolisian juga sudah mengagendakan untuk mengundang sejumlah pihak terkait lainnya seperti Ketua DPC PPP, bendahara serta pengurus partai lainnya. “Sekarang masih Tipidum, karena yang dilaporkan itu terkait pemalsuan dokumen,”sebutnya.
sudah dilakukan. “Ibu Kades, silahkan kumpul, undang PU dan Bappeda, dan undang kami (DPRD), kita bicarakan bersama. Ini penting, karena persoalan jalan ini sejalan dengan kita membahas desa persiapan. Harapan saya, nanti 2019 jika tidak dihotmix maka sudah dilebarkan dan dikeraskan,” tandasnya. (ari)
Selong (Suara NTB) Kota Selong adalah ibukota Kabupaten Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Meski wilayah administasi perkotaan yang sangat dekat dengan para penentu kebijakan ini, namun belum bisa menjawab persoalan sampah. Saluran air tempat justru banyak terlihat jadi tumpukan sampah. Pemandangan buruk sampah ini terlihat di jalan raya TGH. KH. M. Zainuddin Abdul Madjid.
Dugaan Manipulasi LPJ Dana Parpol
Selong (Suara NTB) Dugaan manipulasi atau pemalsuan dokumen laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik (parpol) yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lotim terus bergulir. Senin (17/6), penyidik dari Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polres Lotim mulai melakukan klarifikasi terhadap pengurus partai berlambang Ka’bah tersebut. Pemeriksaan pertama dilakukan terhadap Sekretaris PPP Lotim, Pahrur Rozi yang juga selaku pelapor dalam kasus dugaan pemalsukan dokumen LPJ dana parpol tahun 2017 dan 2018 ini. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pulkul 9:30 wita hingga pukul 13:00 wita. Materi dari pemeriksaan sendiri untuk memperjelas sejumlah item yang sebelumnya dilaporkan. “Iya, hari ini kita undang un-
substansi untuk dibenahi, tentu menjadi tugas kita bersama. Contohnya, saya baru tahu kau kantor desa persiapan ini pindah. Pesan saya, jalan ini supaya dilebarkan,” ujarnya. Anggota Banggar DPRD KLU ini menegaskan, siap mengawal anggaran pengerasan jalan yang menuju kantor desa sepanjang pelebaran jalan
Saluran Air di Selong Jadi Tumpukan Sampah
ASDP Kayangan Lirik Wilayah Selatan Selong (Suara NTB) PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan terus mencoba melebarkan sayapnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di mana, saat ini pihak ASDP sudah melakukan survei awal untuk membuka rute atau lintasan pelayaran baru khususnya di wilayah selatan. General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan, Muhammad Yasin, Senin (17/6), mengaku, wilayah selatan cukup potensial untuk dibuka dan dikembangkan rute pelayaran baru untuk kapal Ferry di wilayah selatan. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk mengurangi padatnya jalur darat. Adapun wacana un-
(Suara NTB/ari)
ARAHAN - Ketua Pansus I DPRD KLU, Ardianto (tengah) saat memberi arahan di Desa Persiapan Segara Katon, Senin (17/6).
lakukann oleh sekretarisnya, sehingga siapa yang salah dan siapa yang benar dapat dibuktikan secara hukum. (yon)
(Suara NTB/yon)
KETERANGAN - Sekretaris DPC PPP Lotim, Pahrur Rozi yang juga selaku pelapor saat dimintai keterangan oleh penyidik Tipidum yang didampingi langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, Senin (17/6).
Tanjung (Suara NTB) Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2020 mendatang, sepertinya akan berjalan alot. Tensi politik diprediksi akan sama dengan Pilkada 2015, yang mana mempertemukan dua paket calon bertarung head to head. Sosok petahana Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., masih diunggulkan oleh sejumlah kalangan menjadi kandidat kuat. Apalagi jika pasangannya adalah wakilnya saat ini, Sarifudin, SH. MH. Namun kepastian paket calon Najmul - Sarif (NASA) jilid II, belum menunjukkan tanda - tanda. “Saya tidak komentar dulu soal itu, karena tahapan saja masih belum,” ujar Sarifudin, di kediamannya, Minggu (16/6) malam. Menurut Wakil Bupati Lombok Utara ini, dirinya masih belum berani memastikan apakah akan mencalonkan dir sebagai Wakil Bupati pada periode berikutnya. Begitu pula, tidak ia pastikan apakah NASA jilid II akan lahir kembali. “Saya melihat figur-figur yang dijagokan ini masih belum menunjukkan tanda-tanda. Indikasinya jelas, kalau sudah Pak Djohan turun naik bandara, Pak Najmul juga turun - naik bandara, maka itu pasti mereka ke DPP,” ujarnya setengah bercanda. Hal senada dikemukakan Ketua DPC PKB Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH. Kepada wartawan, Djohan mengisyaratkan belum menentukan sikap politik terkait Pilkada 2020. Djohan sedikit banyak mengukur kapasitas pribadi dan partainya. Bahwa di legislatif 2019, PKB yang ditargetkan menempati kursi pimpinan dengan 5 kursi, hanya mampu meraih 3 kursi saja. Sesuai syarat pencalonan, maka PKB harus meggenapi kursi dengan mencari tambahan 3 kursi lagi di
DPRD. “Sampai saat ini, belum. Nanti kalau sudah saatnya saya pasti akan terbuka kepada masyarakat,” imbuhnya. Figur lain telah mulai digadang-gadang akan mengisi kursi KLU 1 dan KLU 2, di antaranya, Mariadi, S.Ag (Politisi Golkar)., Raden Nurjati (ASN), Raden Nuna Abriadi (Anggota DPRD NTB-PDIP), Ardianto, SH. (Anggota DPRD KLU), Dr. H. Lalu Bahrudin (Eks Direktur RSUD KLU) dan Lalu Win Supriatna (pensiunan BPJS NTB). Selentingan kabar burung juga mulai menyebut, Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., menjadi salah satu kuda hitam yang mengisi paket pencalonan Pilkada. Berdasarkan penelusuran koran ini, dari beberapa kandidat tersebut, dua nama pertama besar kemungkinan akan berpikir ulang. Alasannya, Raden Nurjati terkendala dengan kondisi kesehatan, sedangkan Mariadi, S.Ag., sepertinya masih trauma dengan kegagalan Pilkada 2015 bersamaan dengan raibnya jabatan Ketua DPRD KLU. Alasan pada Mariadi tampaknya akan berlaku pula bagi Politisi PDIP, Raden Nuna. Keharusan mundur dari jabatan DPRD, membuat figur memilih berpikir ulang untuk menjadi satu paket calon Bupati/Wakil Bupati. Tidak demikian dengan Ardianto, SH. Ketua Komisi I yang dikenal kritis ini, mulai digaungkan, karena dianggap memiliki nilai jual. Meski pada Pileg lalu, Ardianto tidak lolos di kursi legislatif, namun namanya sudah dikenal karena menjabat 10 tahun sebagai anggota DPRD. Hanya saja dari yang bersangkutan, untuk masuk sebagai calon paket kepala daerah masih dianggap sebagai sebuah mimpi. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
Halaman 5
Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP
DPRD Siap Fasilitasi Warga dengan ITDC Praya (Suara NTB) Tarik ulur soal harga pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika Kuta, menurut Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar, harus secepatnya diselesaikan. Jangan sampai rencana pembangunan sirkuit MotoGP oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terhambat. Pihaknya pun siap memfasilitasi masyarakat pemilik lahan dengan pihak ITDC, guna menyelesaikan persoalan lahan. “Persoalan lahan ini harus segera dituntaskan. Dan, kami Komisi II DPRD Loteng siap sebagai fasilitator jika memang dibutuhkan. Supaya persoalan lahan ini bisa segera tuntas,” ujar M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Senin (17/6). Pihaknya tidak ingin persoalan lahan tersebut justru dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan sirkuit MotoGP tersebut. Karena ada informasi, kalau sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika tidak jadi dibangun, maka akan dialihkan ke Brazil. “Ini yang tidak kami inginkan. Jadi persoalan lahan segera dituntaskan,” tandasnya. Disinggung soal harga lahan yang dipatok hingga Rp300 juta per are, Qomar mengaku harga tersebut masih terbilang wajar. Karena masyarakat dalam hal ini mau menjual lahannya. Bukan diganti rugi. Sehingga wajar kalau masyarakat mematok harga tinggi. Apalagi lahan tersebut berada di dalam kawasan khusus. Karena harga lahan di sekitar kawasan The Mandalika sekarang ini harganya sudah ada yang mencapai Rp100 juta per are. Apalagi di dalam kawasan The Mandalika. “Di kawasan The Nusa Dua Bali saja, itu ada lahan yang satu meter harganya Rp1 Miliar. Apalagi ini di kawasan The Mandalika satu arenya dipatok sampai Rp300 juta, masih wajar,” imbuhnya. Tapi itu tentu tidak bisa jadi pedoman. Masyarakat juga tentu harus memahami aturan yang ada. Bahwa dalam proses pembebasan lahan oleh negara, ada aturanya. Apalagi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak bisa sembarangan menentukan harga pembebasan. Karena harga pembebasan lahan itu dipatok sesuai hasil penilaian dari tim apraisal. Dalam artinya, masyarakat juga jangan sampai terlalu memaksakan kehendak, harus dibayar sesuai harga yang diinginkan. Tentu ada ruang-ruang negosiasi. Sehingga pada akhirnya bisa ketemua harga yang ideal. “Kita tetap mendukung masyarakat. Tapi masyarakat pemilik lahan juga harus bisa memahami aturan dan jangan memaksakan diri. Seperti terkesan tidak ada ruang negosiasi,” ujar politik asal Partai Demokrat ini. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat pemilik lahan dengan pihak ITDC bisa bertemu dan duduk satu meja membahas persoalan ini. Agar persoalan lahan bisa segera dituntaskan. “Dan, seperti yang saya katakan tadi, jika memang kami dibutuhkan kami siap memfasilitas masyarakat dengan ITDC,” timpal anggota DPRD Loteng dua periode ini. (kir)
Lomba Desa
Suranadi Wakili Lobar ke Tingkat Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Desa Suranadi kecamatan Narmada mewakili Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pada lomba desa di tingkat provinsi. Pada Sabtu (15/6) lalu, rombongan tim penilai Lomba Desa tingkat Provinsi turun ke desa setempat untuk melakukan penilaian. Kedatangan rombongan yang dipimpin Kepala DPMPD dan Dukcapil NTB, H. Azhari ini disambut Wakil Bupati Lobar, Hj. Sumiatun, Ketua TP-PKK Lobar, Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Camat Narmada Baiq Yeni, Kepala Desa Suranadi I Nyoman Adwisana, dan masyarakat . Desa Suranadi terpilih mewakili Kabupaten Lobar untuk bersaing bersama desa-desa terpilih dari seluruh kabupaten/kota se-NTB untuk berlaga di tingkat nasional. Lomba Desa ini dimaksudkan untuk mengevaluasi, menilai dan mendorong kepala desa dengan masyarakat desa dalam rangka mengoptimalisasi potensi desa. Mulai dari aspek pemerintahan, aspek kewilayahan dan aspek kemasyarakatannya. Terutama inovasi dari seluruh aspek tersebut. “Inovasi yang kita lihat, sejauh mana inovasi desa dari aspek pemerintahannya, bagaimana dilihat dari kriterianya. Aspek kewilayahannya, bagaimana dilihat dari batas wilayahnya, apakah sesuai tidak dengan batas wilayah yang ada. Kemudian aspek kemasyarakatan, bagaimana BPD (Badan Permusyawaratan Desa) itu berperan dengan kepala desa diharapakan bagaimana membuat satu kebijakan yang responsif,” jelas H. Azhari. Kepala Desa Suranadi, I Nyoman Adwisana dalam paparannya menjelaskan berbagai program dan inovasi yang telah dilakukan jajarannya. Sebagai desa wisata, Desa Suranadi tentunya terus berupaya mengoptimalkan potensi wisatanya. Di antaranya, pengembangan spot-spot wisata seperti Taman Impian Suranadi dan Kampung Hijau Suranadi yang dibentuk dan diinisiasi oleh anggota masyarakat desa setempat. Di desa ini juga memaksimalkan potensi dengan mengembangkan sport tourism yakni wisata arung jeram, serta memaksimalkan wisata di bidang kuliner. “Ada beberapa spot wisata di sekitaran Suranadi ini terbentuk oleh kelompok-kelompok khusus yang menangani tentang wisata, sehingga satu tempat dengan yang lain berkolaborasi walaupun dia berbeda,” terangnya. Sementara itu Wakil Bupati, Hj. Sumiatun menyampaikan, selain potensi wisata yang ada, Desa Suranadi juga memiliki wisata religi “Mata Air Dhang Kayangan Suranadi” yang menjadi sasaran utama umat Hindu seluruh Indonesia. Di sana, banyak peziarah sengaja melakukan tirta yatra untuk melakukan pembersihan diri di kawasan ini. Sumiatun sendiri sangat mendukung Lomba Desa ini. Ia berharap Desa Suranadi mampu memberikan yang terbaik untuk Lombok Barat. “Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penilai Lomba Desa. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi diselenggarakannya penilaian ini, karena akan sangat memberikan makna. Khususnya yang terkait dengan usaha kita bersama untuk meningkatkan kapasitas pembangunan di tingkat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (her)
(Suara NTB/her)
PERIKSA BANGUNAN - Tim pemda dipimpin Kabid Perumahan Disperkim Lobar, Lalu Ratnawi turun ke Gunungsari mengecek pembangunan RTG jenis Risba, Senin (17/6).
Banyak RTG Dibangun Tak Penuhi Standar
Giri Menang (Suara NTB) – Tim pemda Lombok Barat (Lobar) yang turun melakukan pengawasan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) menemukan bangunan sejumlah rumah tahan gempa (RTG) tak sesuai standar. Struktur bangunan ini ada yang miring, pemasangan besi yang bengkok dan pondasi yang kurang kuat. Tim meminta agar aplikator membongkar semua bangunan ini, seraya meminta agar aplikator bertanggung jawab memperbaiki bangunan RTG tersebut. Bangunan tak sesuai standar ini dipicu salah satunya adanya aplikator yang tak bonafid, sehingga pemda pun telah menertibkan semua aplikaor yang kontrak dengan pokmas. Sejauh ini pemda sudah memblacklist aplikator yang bermasalah di lapangan. Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, pihaknya tetap memantau kulaitas bangunan RTG dengan turun mengecek ke lapangan. Pihaknya juga mendorong para
fasilitator agar melihat kualitas bangunan tersebut sesuai dengan item-item spefisikasi yang tertuang dalam berita acara kesepakatan. Misalnya kalau ditemukan bangunan RTG jenis Risha, panelnya miring akan diminta pihak aplikator membongkar atau memperbaiki bangunan itu. Termasuk juga kalau ada pondasi bangunan tak sesuai diminta diperaiki. Aplikator yang tak taat terhadap hal itu kata dia sampai kapanpun dananya tak akan dicairkan.
Temuannya ketika turun ke Gunungsari memantau pembangunan Risba, ada pemasangan besi yang tak bagus atau kurang rapi. “Kemarin kami mengecek Risba di Gunungsari itu struktur pembesian (pemasangan besi) kurang bagus, makanya kami minta diperbaiki,” jelas dia. Ia juga menemukan pondasi bangunan kurang dalam sehingga diminta gali lagi. Menurut dia, bangunan yang bediri juga harus dilihat estetikanya. Kalau sekadar mendirikan
saja gampang, namun harus rapi. Sejauh ini, dari total bangunan yang ada, pihaknya menemukan bangunan tak sesuai standar hanya berkisar 9 unit. “Pengawasan kami ada kurang dari 10 yang begitu (tak sesuai standar), makanya aplikator yang bermasalah ini kita blacklist, tidak boleh bermain di Lobar,” jelas dia. Selain itu pihaknya melayangkan teguran kepada perusahaan yang mengerjakan RTG jenis Risba di Gunungsari, lantaran selama 1 bulan belum naik struktur atap. Pihak perusahaan pun menjanjikan tanggal 21 Juni bisa naik atap. Kalau tidak bisa dicapai maka pihaknya akan putus kontrak perusahaan ini. “Kita lihat saja kalau ndak mampu, ya kita putus kontrak,” tegas dia. Dia menekankan ke pok-
mas agar jangan asal kontrak dengan aplikator yang kurang jelas. Paling tidak kata dia pokmas koordinasi dengan dinas, seperti hasil turun ke Gunungsari, pokmas kontrak saja dengan aplikator, namun setelah ada masalah baru mengadu ke dinas. “Coba koordinasi dulu dengan kami, kami kan bisa tunjukkan ini lho perusahaan (aplikator) yang bonafid dan sudah seleksi dari provinsi serta izin dari Kementerian PU-PR,” jelas dia. Sejauh ini kata dia, upaya penertiban aplikator tak bonafid sudah berjalan. Hanya saja pihaknya luput dengan aplikator yang sudah melakukan kontrak lama. Sementara pihaknya sendiri harus intervensi mengantisipasi persoalan pembangunan RTG yang terjadi di lapangan. (her)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Jelang Pilkada Loteng 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Praya (Suara NTB) etapan calon kepala daerah 1234567890123456789012345678901212 Nama Wakil Ketua yang akan diusung di Pilka1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 DPRD NTB, Lalu Wirajaya, da Loteng mendatang. 1234567890123456789012345678901212 digadang-gadang bakal ikut “Dalam menentukan siapa 1234567890123456789012345678901212 dalam kontestasi Pilkada yang akan diusung di Pilka1234567890123456789012345678901212 Lombok Tengah (Loteng) da Loteng mendatang, Par1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tahun 2020 mendatang. Wira- tai Gerindra tentu punya me1234567890123456789012345678901212 jaya harus bersaing mempere- kanisme tersendiri. Jika me1234567890123456789012345678901212 butkan dukungan dari Partai mang partai meminta, se1234567890123456789012345678901212 Gerindra bersama beberapa mua tahapan yang ada sia1234567890123456789012345678901212 kader partai lainnya, terma- pa saya lalui,” tegasnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 suk di antaranya Wabup LoMenurutnya, sebagai bagi1234567890123456789012345678901212 teng yang juga Ketua DPC an dari masyarakat Loteng 1234567890123456789012345678901212 Partai Gerindra Loteng, H. tentu ada cita-cita besar untuk 1234567890123456789012345678901212 Lalu Pathul Bahri, S.IP. bisa berbuat dan berkarya bagi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Terkait kabar tersebut, daerah. Salah satunya dengan 1234567890123456789012345678901212 Lalu Wirajaya yang dikon- menjadi kepala daerah. Hara1234567890123456789012345678901212 firmasi Suara NTB, Senin panya sebagai pemimpin bisa 1234567890123456789012345678901212 (17/6), mengaku belum ada membawa perubahan Loteng 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pikiran untuk maju di kedepan, tentunya kearah yang 1234567890123456789012345678901212 Pilkada Loteng. Namun lebih baik dari sekarang. 1234567890123456789012345678901212 sebagai kader partai, jika “Sebagai masyarakat, se1234567890123456789012345678901212 memang partai sudah me- mua kita tentunya punya an1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 merintahkan dirinya untuk gan-angan dan harapan untuk 1234567890123456789012345678901212 maju, maka pantang bagi bisa berbuat lebih bagi kema1234567890123456789012345678901212 dirinya untuk mundur. juan daerah. Salah satunya 1234567890123456789012345678901212 “Kalau saya pada prin- dengan menjadi pemimpin 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sipnya menunggu instruk- daerah ini,” tandas anggota 1234567890123456789012345678901212 si partai (Gerindra). Kalau DPRD NTB asal daerah pe1234567890123456789012345678901212 memang partai memerin- milihan (dapil) Loteng ini. 1234567890123456789012345678901212 tahkan saya untuk maju Pun demikian, imbuh 1234567890123456789012345678901212 di Pilkada Loteng, maka Wirajaya, fokus dirinya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tidak ada alasan untuk saat ini ialah bagaimana 1234567890123456789012345678901212 menolak,” ujarnya. Apala- menyelesaikan tugas se1234567890123456789012345678901212 gi jika itu juga atas dasar bagai anggota DPRD provin1234567890123456789012345678901212 aspirasi dan keinginan si NTB. Mengingat, menje1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masyarakat, maka dirin- lang akhir masa bakti ang1234567890123456789012345678901212 ya siap maju dan ber- gota DPRD NTB priode 1234567890123456789012345678901212 tarung di Pilkada Loteng 2014-2019, masih ada be1234567890123456789012345678901212 tahun 2020 mendatang. berapa tugas yang harus dis1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ia mengaku siap elesaikan. Terutama menye1234567890123456789012345678901212 mengikuti semua tahapan lesaikan pembahasan ran1234567890123456789012345678901212 dan mekanisme yang ada cangan perubahan APBD 1234567890123456789012345678901212 di partai terkait proses pen- NTB tahun 2019. (kir) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Wirajaya Tunggu Instruksi Partai
(Suara NTB/her)
MELANGGAR SEMPADAN – DPRD Lobar soroti bangunan vila yang diduga melanggar garis sempadan pantai yang kian marak di wilayah Sekotong ini.
DPRD Soroti Bangunan Vila Langgar Sempadan Pantai Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (lobar) menyoroti bangunan yang ada di sejumlah titik di kawasan wisata mulai dari pesisir pantai wilayah Senggigi hingga Sekotong yang diduga melanggar garis sempadan pantai. Perizinan bangunan ini seharusnya diterbitkan, sebab dari sisi aturan melanggar. Ketua Komisi II DPRD Lobar, Andi Irawan mengatakan pariwisata yang ada di Sekotong semakin banyak diminati oleh para investor, sehingga saat ini semakin banyak investor yang masuk dan menanamkan modal mereka untuk membangun vila-vila atau tempat penginapan. “Tetapi sayangnya vila yang dibangun tersebut justru diduga tidak dilengkapi dengan izin resmi dari Pemda Lobar,’’ kata poli-
tisi PAN ini. Ia menyebutkan saat ini kawasan wisata Sekotong sudah mulai dilirik investor, tetapi sangat disayangkan, investor yang masuk tidak melalui jalur resmi ketika mereka mau menanamkan investasi. Buktinya mereka membangun fasilitas berupa vila dan hotel banyak yang membangun tanpa izin. ‘’Kami masih mempertanyakan izin dari hotel dan vila di Sekotong,’’ tegas Andi. Menurut dia, aktivitas yang dilakukan oleh pengusaha ini mendapatkan pembiaraan dari Pemda Lobar. ’’SKPD terkait harus sesekali turun ke lapangan melakukan pengecekan ke lapangan, karena menurut informasi, banyaknya pelanggaran,’’ tegas wakil rakyat dari Sekotong ini. Kalau kondisi ini terus dib-
iarkan, pihaknya pesimis jika pengembangan pariwisata Sekotong berjalan. Pelanggaran yang sudah ia temukan dimulai dari garis pantai Batu Kijuk ke arah barat. “Sebagian besar bangunan vila dan hotel tersebut banyak yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan,’’ tegasnya. Sementara itu Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana mengatakan seharusnya bangunan di sebelah kanan jalan di Batu Kijuk Sekotong tidak diberikan. Sebab lokasinya dekat dengan sempadan pantai. “Ndak ada dasar dikeluarkan izin,” tegas dia. Ia menegaskan Pemda tidak tebang pilih dalam hal penanganan vila yang melanggar ini, yang jelas hal ini akan menjadi bahan untuk penertiban kedepan. “Tahapannya menuju penertiban itu,” tegas dia. (her)
Sekolah di Loteng Dilarang Terima Siswa Melebihi Daya Tampung
(Suara NTB/ist)
LOMBA DESA - Tim penilai lomba desa tingkat provinsi disambut oleh Wabup Lobar, Hj Sumiatun dan ketua TP PKK serta Kades Suranadi akhir pekan lalu.
Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ajaran baru tahun ini bakal menerapkan kebijakan zonasi secara menyeluruh di semua sekolah negeri. Mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menegah Pertama (SMP). Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada wartawan saat ditemui di kantor Bupati Loteng, Senin (17/6). Dikatakannya, kebijakan penerapan zonasi tersebut sebagaimana dihajatkan oleh pemerintah pusat ialah untuk
melakukan pemetaan jumlah siswa. Tidak ada lagi sekolah yang kelebihan jumlah siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. “Dengan penerapan kebijakan zonasi ini, jumlah siswa bisa merata. Tidak ada yang kelebihan dan tidak ada yang kekurangan siswa,” sebutnya. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga untuk menghilangkan dikotomi antara sekolah di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sekaligus menghilangkan kesan sekolah favorit dengan yang bukan favorit. Bahwa semua sekolah punya standar dan kualitas yang sama.
“Kalau dulu ada namanya sekolah berstandar nasional ataupun internasional. Tapi dengan kebijakan zonasi ini istilah itu tidak ada lagi. Semua sekolah sama, tidak ada yang berstandar nasional yang bukan berstandar nasional,” tegasnya. Pihaknya pun berharap kepada para orang tua atau wali murid supaya mempercayakan sepenuhnya pendidikan anak-anaknya ke sekolah terdekat. Toh, standar kurikulum yang terapkan semua sama. Tidak ada bedannya sekolah didesa ataupun dengan perkotaan. Secara kualitas semua
sama. Sehingga tidak ada bedanya menyekolahkan anak disekolah yang dianggap favorit atau tidak. Dalam hal ini sekolah juga dilarang untuk menerima siswa melebihi daya tampung ruangan yang ada. Harus disesuaikan dengan ketersediaan daya tampung ruang serta standar jumlah siswa masing-masing rombel (rombongan belajar). Supaya sekolah juga tidak mengalami kelebihan siswa. “Untuk SD standar jumlah siswa masing-maring rombel itu maksimal 32. Sedangkan untuk SMP maksimal 36. Dengan
standar nasional maksimal 28 untuk SD dan 32 untuk SMP,” terangnya. Jadi jangan lebih dari standar yang sudah ditetapkan. Karena kalau jumlah siswa untuk masing-masing rombel yang diterima melebihan standar yang ada, dikhawatirkan bisa menganggu kualitas siswa. Karena semakin banyak siswa dimasing-masing rombel, proses belajar mengajar tidak akan bisa maksimal. “Kita sudah berikan batasan-batasan yang harus dijalankan oleh sekolah. Kalau tidak, maka sekolah bersangkutan akan kita tindak,” pungkas Sumum. (kir)
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa bakal segera mengisi kekosongan kepala sekolah. Pada sekitar 40 lebih sekolah yang kini masih dijabat Plt. Kepala Sekolah. Sebagian besar jabatan Kepala Sekolah yang kosong pada jenjang SD. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Dikbud) Sumbawa, H. Sahril S.Pd, M.Pd, pihaknya masih menginventarsir guru yang yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Sekolah. “Sedang kita inventarisir, karena mendesak kita isi kekosongan ini,” terangnya.
Menurutnya H. Sahril, terdapat beberapa kriteria atau persyaratan seorang guru untuk mendapat tugas tambahan mengsisi jabatan kepala sekolah yang diatur dalam Permendikbud. Artinya, kepala sekolah yang diangkat nantinya haruslah memenuhi standar kelayakan sesuai aturan. Ditegaskan, guru yang layak mendapat tugas tambahan kepala sekolah juga mesti mengikuti seleksi dan telah mengantongi sertifkat Diklat penguatan kepala sekolah. “Tidak memiliki surat tanda tamat Diklat, harus kita Diklatkan. Namanya Diklat penguatan kepa-
Bapenda Sumbawa Turunkan Pajak Sarang Burung Walet Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa menurunkan pajak sarang burung walet menjadi 5 persen. Dari sebelumnya sebesar 10 persen dari nilai penjualan. Selain memberikan keringanan, penurunan tersebut juga diharapkan akan banyak peternak walet yang akan melaporkan transaksi usahanya ke Bapenda. “Turun mulai 2019, dari 10 persen menjadi 5 persen. Karena banyak keluhan (peternak, red) yang menilai an(Suara NTB/arn) gka jumlah 10 persen sebelH. Hasan Basri umnya itu terlalu besar dan memberatkan,” kata Drs. H. Hasan Basri, Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, penurunan pajak sarang burung walet juga mendapat dukungan dari DPRD Sumbawa. Sebab kebijakan penurunan inu juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jumlah pajak yang dibebankan kepada peternak tergantung dari harga pasar, atau 5 persen dari harga transaksi jual-beli sarang burung walet. “Nilai standar tidak dapat ditentukan, karena harga sarang burung walet selalu fluktuatif,” terang H. Bas, panggilan akrabnya. Meski sudah diturunkan, H. Bas mengakui retribusi dari sarang burung walet selama ini belum optimal. Mengingat masih banyak transaksi atau pengiriman yang tidak dilaporkan. Sehingga Bapenda tengah mencari formulasi untuk meminimalisir potensi kebocoran dari transaksi sarang burung walet. “Inilah kesulitan kita, karena kita tidak tahu kapan panennya. Atau sudah panen tapi belum ada transaksasi,” sebutnya. Bapenda telah melakukan komunikasi dan kerjasama dengan Karantina. Agar sarang burung walet yang bisa keluar dari Kabupaten Sumbawa bisa memiliki label telah melunasi pajak. “Cuma sekarang kita belum action, sudah dibicarakan dengan karantina,” jelasnya. Diungkapkan, selama ini peternak yang aktif membayar pajak transaksi sarang burung walet hanya peternak yang melakukan kerjasama dengan pemerintah. Sedangkan peternak mandiri, sejauh ini diketahui hanya beberapa orang yang melaporkan transaksi jual-beli ke Bapenda. (arn/*)
la sekolah. Wajib hukumnya kepala sekolah memiliki sertifikat diklat. Pengangkatan baru, tidak dibenarkan mengangkat kepala sekolah tidak mengikuti seleksi dan tidak memiliki sertifikat. Sertifikat itu semacam SIM atau tiket,” tegasnya. Diungkapkan, kebutuhan besar dan tugas berat Dikbud saat ini, salah satunya menyiapkan pengganti kepala sekolah sesuai yang disyaratkan Permendikbud. Sebab, pengangkatan baru kepala sekolah tidak diperkenankan keluar dari persyaratan yang telah ditentukan. “Kebutuhan kepala sekolah kita itu cukup besar, ada seki-
tar 42 sekolah, itu dominan SD. Tugas berat kita adalah menyiapkan calon pengganti yang sesuai dengan peraturan perudangnan yang berlaku. Kita tidak boleh mengangkat kepala sekolah yang tidak melewati tes dan diklat. Tugas berat kita menyiapkan seleksi dan diklat untuk calon kepala sekolah. Termasuk kepala sekolah yang sedang menjabat,” tukasnya. Untuk menjadi kepala sekolah, tambah H. Sahril juga harus memenuhi berbagai kompentensi. Antara lain kompetensi akadmik, kompetensi substansi dan kompetensi admisntratif. “Substansi ini kan jelas, biar pintar, nilai aka-
demiknya bagus. Tapi kalau kompentensi administratifnya belum memungkinkan, tidak bisa,” jelasnya. Dikatakan, kepala sekolah yang tidak memenuhi komptensi administratif akan menyebabkan kerugian terhadap peserta didik, masyarakat dan kepala sekolah yang bersangkutan. Misalnya, sekolah yang bersangkutan tidak akan diberikan dana BOS, tidak boleh melakukan tandatangan terhadap ijazah dan rapor. Serta tidak dibayarkan tunjangan profesi sebagai kepala sekolah. “Ada konsekuensi akan diterima. Sekolah tidak akan diberikan dana BOS. Kemudi-
H. Sahril
Dishub Pesimis Target Retribusi Parkir Tercapai Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku sangat pesimis target retribusi parkir tercapai di tahun 2019 sebesar Rp50 juta. Pasalnya, untuk mengejar target masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan, terutama kaitannya dengan masalah petugas parkir yang dianggap belum maksimal dan sarana yang belum dilengkapi. Kepala UPTD Pengelolaan Parkir, Sahabuddin kepada Suara NTB, Senin (17/6) mengatakan, memang untuk target retribusi parkir di tahun 2019 akan sangat sulit tercapai. Karena selama ini targetnya juga tidak pernah tercapai, bahkan hanya 5 persen saja setiap tahunnya yang bisa terkumpul dari sejumlah lokasi. Apalagi selama untuk pengelolaan retribusi parkir baru tahun ini (2019) diserahkan ke Dishub karena tahun-tahun sebelumnya dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD).
Perubahan ini perlu diiringi perbaikan penataan terhadap sarana tersebut lebih dahulu. Baru kemudian dilakukan penarikan retribusinya termasuk juga penataan juru pungut. Untuk tahun 2019, dianggap sebagai ajang uji coba sekaligus pembenahan sektor penunjang retribusi. Baik itu dari segi petugasnya, maupun dari lokasi yang diperbolehkan untuk dilakukan penarikan retribusi parkirnya. Selama ini, lokasi yang diperbolehkan untuk penarikan retribusi hanya di pasar Seteluk saja sementara di lokasi
pasar yang lain masih dikelola oleh BPAD dari segi pajak retribusi parkirnya. Ketika masalah ini sudah rampung, pihaknya baru bisa maksimal untuk mengelola parkir tersebut. “Memang untuk tahun 2019 merupakan tahun uji coba karena masih perlu dilakukan penataan. Makanya kami pesimis target yang sudah ditetapkan tersebut tercapai,” ungkapnya. Dikatakannya, selama ini target retribusi belum pernah tercapai paling tidak baru Rp5-10 juta saja yang sudah tercapai di tiap-
tiap tahun anggaran sedangkan untuk sisinya masih belum jelas. Masih belum bisa tercapainya target tersebut, dirinya tidak bisa memungkiri adanya indikasi kebocoran dari sektor pendapatan retribusi parkir ini. Selain masalah tersebut, pihak terkait juga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian data jumlah kendaraan yang beroperasi di KSB dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bahkan yang selama ini menyumbang retribusi hanya dari pasar Seteluk saja, sedangkan untuk parkir bahu jalan masih belum memberikan hasil yang signifikan. Karenanya, untuk tahun berikutnya, Dishub akan terus memaksimalkan potensi yang ada. Mengingat selama ini banyak lokasi parkir yang belum memberikan hasil yang
maksimal. Makanya dengan dibentuknya UPTD Perparkiran, diharapkan bisa menjadi pelecut untuk bisa memaksimalkan penarikan retribusi. Pola penarikan retribusi nantinya akan dipungut dari jumlah karcis yang dikeluarkan dengan besaran Rp1.000 untuk roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat. Sementara untuk upaya menaikan tarif parkir untuk mengejar target sampai dengan saat ini belum dilakukan karena masih besar penolakan dari masyarakat untuk diterapkan. “Meski untuk tahun ini kita tidak mencapai target, tetapi kami tetap upayakan untuk tahun selanjutnya akan bisa tercapai. Terlebih lagi penataan terhadap sektor tersebut juga akan kita lakukan secara maksimal nanti,” tandasnya. (ils)
Dinas LH Ancam Cabut Izin Tambak di Penyaring Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (LH) akan melakukan pengecekan ke lokasi salah satu tambak di Dusun Omo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Hal ini untuk memastikan apakah pengusaha tambak sudah memperbaiki pengelolaan limbahnya. Kepala Dinas LH Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris S.Sos menyampaikan, pengecekan dilakukan karena perusahaan tambak diketahui membuang langsung air limbah ke laut tanpa melalui proses endapan. Dari kelalaian itu, pihaknya juga sudah memberikan teguran dan pemberhentian sementara aktivitas tambak. “Proses limbahnya yang dibuang secara langsung ke laut. Karena kelalaian itu, maka diberikan surat teguran. Dari teguran yang telah kita berikan
BKD KSB Upayakan Anggaran Penerimaan CPNS Taliwang (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum berani memastikan apakah daerah dapat memperoleh jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka pusat tahun 2019 ini. Kepala BKD KSB, Drs. Tajuddin, M.Si mengatakan, untuk mendapat kuota penerimaan CPNS ada syarat yang harus dipenuhi daerah. Yakni mengenai pembiayaannya. Di mana pembiayaan dimaksud (Suara NTB/bug) tidak saja terhadap proses Tajuddin rekrutmen, tetapi juga termasuk kemampuan anggaran daerah menyediakan slot gaji kepada para CPNS yang diterima ke depannya. “Jadi waktu kita ajukan usulan harus ikut juga kesanggupan daerah soal anggarannya. Karena sekarang mulai dari rekrumen sampai penggajian pegawai menjadi tanggung jawab keuangan daerah,” jelasnya kepada wartawan, Senin (17/6). Sementara ini, untuk pembiayaan proses rekrutmen CPNS itu BKD KSB baru menyusunnya. Rencananya kata Tajuddin, pihaknya baru akan mengajukannya pada APBD Perubahan tahun ini. “Ini kita berdoa saja oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) disetujui. Setelah itu kita masih akan tunggu lagi analisis kempuan keuangan daerah untuk gajinya,” cetusnya. Dari sisi kebutuhan pegawai, Pemda KSB pastinya berharap mendapat jatah rekrumen CPNS yang dibuka tahun ini. Pasalnya jumlah pegawai yang ada sekarang belum memadai. Terutama pegawai fungsional pada tenaga pendidikan dan kesehatan. Tajuddin menyebutkan, jumlah pegawai yang berhenti karena telah memasuki masa pensiun dan karena hal lainnya tidak berbanding lurus dengan jumlah penerimaan. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir pusat sempat melakukan moratorium penerimaan CPNS. “Kan sempat berapa tahun tidak ada penerimaan. Sementara yang pensiun hampir tiap bulan ada,” timpalnya. Ia menyebutkan, saat ini daerah memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan pegawainya Sebab selain penerimaan CPNS, pusat kini membuka alternatif lain melalui rekrutmen pegawai pemeringah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun lagi-lagi tetap ada batu sandungn untuk daerah dari sisi anggaran. “Sekarang soal anggaran saja. Seperti misalnya P3K yang rekrutan pertama belum selesai ini, karena belum ada keputusan standar gaji mereka dari pusat,” cetus mantan kepala Dinas Dikpora KSB ini. Selain anggaran rekrutmen CPNS, BKD KSB sekarang juga sedang mempersiapkan pengajuan pebiayaan kegiatan seleksi calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Dikatakan Tajuddin, kepastian seleksi untuk pengisian sejumlah jabatan eselon II itu tergantung ketersediaan anggaran. “Kalau tidak disetujui ya kita tidak bisa melaksanakan seleksi tahun ini,” imbuhnya. (bug)
an tidak bayarkan tunjangan profefisinya. Tidak boleh melakukan penandatangan ijazah, rapor tidak boleh tandatangan. Nanti masyarakat, peserta didik juga rugi,” katanya. Saat ini, sudah cukup banyak guru yang telah mengikuti diklat. Namun masih dipertimbangkan kompetensi lainnya untuk mengisi jabatan kepala sekolah dimaksud. (arn/*)
(Suara NTB/arn)
Dinas Dikbud Sumbawa Segera Isi kekosongan Kepala Sekolah
maka hari ini atau mungkin besok, dilakukan pengecekan lapangan atas kelalaian dokumen amdal yang telah dipersyaratkan untuk operasional sebelumnya. Apakah perusahaan tambak sudah melakukan langkah-langkah terhadap surat teguran yang kita berikan,” ujarnya, Senin (17/6). Ditegaskannya, jika dari pengecekan pihak perusahaan belum melakukan pembenahan maka akan ada tindakan tegas selanjutnya yang akan diterapkan. Artinya tidak lagi diberikan izin untuk melakukan penebaran atau penindaklanjutan, sampai adanya proses pembenahan. “Kalau tidak ada, maka secara tegas kita katakan izinnya kita cabut atau tidak diberikan penebaran selanjutnya. Sepanjang belum melakukan langkah proses perbaikan Amdal,” pungkasnya.(ind)
Gencar Kumpulkan KTP, Sudirman Siap Tarung di Pilkada Sumbawa
(Suara NTB/Ist)
BERTEMU - Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi (kanan) bertemu Kepala Perpusnas RI, Muh. Syarif Bando, baru-baru ini.
Bangun Perpusda, Kota Bima Ajukan Bantuan ke Perpusnas Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima berencana membangun Perpustakaan Daerah (Perpusda). Bahkan proposalnya telah diajukan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sejak Bulan Januari 2019. Kepala Arsip dan Perpustakaan Kota Bima, H. Mahfud M. Pd mengaku pihaknya kini sedang memperjuangkan anggaran pembangunan Perpusda dari Pemerintah Pusat agar bisa masuk ke Kota Bima. Bahkan dirinya bersama Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, Kepala Bappeda Litbang Kota Bima, Ir H Fakhrunraji, MM, terbang ke Jakarta
untuk bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Drs. Muh. Syarif Bando MM, belum lama ini. “Akhir pekan kemarin, Walikota bertemu dengan Kepala Perpusnas RI di Jakarta untuk membahas pembangunan Perpusda ini,” katanya. Dalam pertemuan tersebut lanjutnya, Walikota Bima mengkomunikasikan soal rencana pembangunan Perpusda di Kota Bima dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK pada tahun 2020 mendatang. “Ada sebesar Rp10 Milliar dana untuk pembangunan Perpusda yang kita perjuangkan,” katanya. Dalam pertemuan itu, pi-
haknya juga telah menyerahkan master plan dan detail enginering detail (DED) pembangunan Perpusda. Pihak Perpusnas menyambut baik dan mengupayakan untuk membantu. “Kalau di ACC pembangunannya akan mulai dilakukan tahun 2020 mendatang,” ujarnya. Namun sebelum disetujui, pihak Perpusnas akan melakukan verifikasi faktual. Jika tidak ada kendala, rencananya verifikasi akan dilakukan pada Bulan Agustus atau Sepetember mendatang. “Kita berharap rencana kita membangun Perpusda ini berjalan lancar tanpa ada kendala,” pungkansya. (uki)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Mantan Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman, S.IP siap masuk gelanggang dan bertarung di Pilkada Sumbawa 2020 sebagai Bakal Calon (Balon) Wakil Bupati. Digadang berpasangan dengan Ir. Thalifuddin M.Si yang saat ini menjabat Kadis Pertanian Sumbawa, (Balon Bupati). Saat ini, Sudirman intens turun berkomunikasi ke masyarakat sekaligus mengumpulkan KTP karena bakal maju melalui jalur independen. “Karena kita tahu diri sebagai newcomers (pemain baru), makanya kita sering turun ke desa desa. Sekarang kita lagi proses pengumpulan fotokopi KTP. Pasangan Talif-Sudir mengusung jargon Sumbawa Bersinar,” terang Sudirman yang kini menjadi pengusaha muda yang cukup sukses di Sumbawa, Senin (17/6). Meski kini berikhtiar maju melalui jalur perseorangan, Sudirman tetap melakukan komunikasi dengan dengan sejumlah partai politik. Melihat peluang sekaligus memetakan potensi jaringan. Kemudian mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan ke depan. Agar mudah menentukan langkah ke tahap berikutnya. Sudirman optimis bakal
(Suara NTB/arn)
Sudirman mulus melenggang berpasangan dengan Talifuddin, birokrat senior dan berpengalaman dari bagian timur Sumbawa. Pasangan Talif-Sudir juga mengakar di kalangan masyarakat bawah. Pihaknya ingin mewakafkan ide gagasan dan pengalamannya untuk Sumbawa lebih bersinar dengan politik peduli dan berintegritas. Sebab hanya dengan kepedulian dan integritas yang membuat semangat untuk terus melangkah. Perpaduan tokoh birokrat dari Timur dan pengusaha muda dari wilayah barat serta berpengalaman di bidangnya masing masing dinyakini akan mampu berkompetisi dengan para rivalnya di Pilkada 2020 mendatang. (arn)
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
Pilkada 2020
Paket Dinda-Dahlan Berpotensi Lawan Kotak Kosong Bima (Suara NTB) Pilkada Kabupaten Bima akan digelar tahun 2020 mendatang. Namun hingga saat ini nyaris belum ada calon yang bermunculan. Terutama dari kalangan kader atau figur partai politik (Parpol). Kondisi itu menimbulkan spekulasi, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs. Dahlan M. Noer M.Pd dengan paket Dinda-Dahlan akan kembali berpasangan. Bahkan, keduanya berpotensi melawan kotak kosong. Pengamat Politik Bima, Aidin, M.Si kepada Suara NTB, mengaku sampai saat ini belum melihat ada figur yang serius maju dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang. “Sampai saat ini saya belum melihat figur atau tokoh yang siap maju dalam Pilkada 2020. Terutama di internal partai,” katanya. Dengan kondisi krisisnya figur tersebut, Aidin meyakini paket Dinda-Dahlan akan kembali dipasangkan dalam Pilkada 2020 mendatang dan berpotensi melawan kotak kosong. “Bisa jadi melawan kotak kosong jika keduanya kembali berpaketan. Saya melihat juga elektablitas keduanya juga semakin meningkat,” terang Dosen muda ini. Kalaupun ada figur yang ingin maju dan siap bertarung, seharusnya sudah mulai melakukan sosialisasi dan turun di tengah masyarakat, karena tidak gampang merebut hati atau menarik simpati pemilih di Kabupaten Bima. “Karakter pemilih kita condongnya bersifat tradisional. Jadi para figur harus mulai melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat. Bukan tiba saat tiba-tiba nyatakan maju,” katanya. Tidak hanya itu, para parpol di Bima selain Golkar, hingga saat ini belum juga menunjukkan keseriusan untuk mempromosikan kader kader terbaiknya yang siap bertarung dalam Pilkada 2020. “Apakah mendengar ada parpol yang sudah menyatakan sikap untuk mengusung kader atau figur lainnya ? Semua ini harus dianalisa. Menurut saya, kondisi parpol masih ragu dan bimbang menentukan sikap,” katanya. Sementara Wakil Sekretaris Umum Partai Golkar Kabupaten Bima, Dafullah M.Pd, tidak ingin berbicara banyak mengenai Pilkada 2020 hingga ada wacana paket Dinda-Dahlan dipasangkan kembali. “Apakah paket Dinda-Dahlan akan berlanjut atau tidak. Nanti akan kita tahu sendiri,” ujarnya. Sebagai partai pemenang Pileg 2019 dan meraih sebanyak sembilan kursi, Partai Golkar tidak ingin gegabah untuk membahasnya dan menentukan sikap dalam Pilkada 2020 mendatang. “Yang jelas Partai Golkar hingga saat ini belum membahas sampai ke arah sana (Pilkada 2020),” katanya. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, juga belum enggan ingin membahas Pilkada 2020, karena masih fokus untuk bekerja dan melayani masyarakat. lagipula jadwal Pilakda 2020 juga masih jauh. “Di sisa masa akhir jabatan ini, masih fokus melayani masyarakat Kabupaten Bima. Pilkada juga masih jauh,” katanya. Pilkada 2020 Apakah Dinda-Dahlan akan kembali berpasangan ? Perempuan yang kini menjabat sebagai Bupati Bima ini hanya tersenyum sumringah dan meminta waktu agar menjawabnya nanti. “Yang jelas semuanya akan kita jawab pada waktunya. Sekarang kami tidak boleh berandai-andai dulu. Masih fokus bekerja,” katanya. Masyarakat terutama di media sosial banyak meminta dirinya bersama Dahlan untuk kembali berpaketan. Ia menilai hal tersebut bagian dari dinamika politik yang harus dihargai. Umi Dinda menegaskan usulan dan saran sejumlah masyarakat melalui media sosial tersebut tidak boleh dilarang. Soal siapa yang akan berpasangan dengan dirinya nanti akan dilihat pada saat mendaftar KPUD. “Siapa saja orangnya dan siapun yang akan maju dalam Pilkada 2020 nanti akan kita lihat saat pendaftaran,” pungkasnya. (uki)
Kelanjutan Nasib PPPK di KSB Belum Ditentukan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, hingga saat ini belum mendapatkan petunjuk lanjutan terkait nasib 87 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lulus passing grade (nilai ambang batas). Akibatnya, proses pemberkasan terhadap pegawai PPPK tersebut belum bisa ditindaklanjuti baik itu masalah gaji, tunjungan yang lain, hingga masalah golongan dan masa kerjanya juga masih belum ada kepastian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)KSB Drs. Tajudin, M. Si kepada Suara NTB, Senin (17/6) tidak menampik masih belum jelasnya masalah pengangakatan terhadap para pegawai PPPK tersebut. Bahkan untuk proses pemberkasan terhadap pegawai untuk mendapatkan SK calon PPPK juga belum bisa diproses, lantaran petunjuk teknis belum diterima. Hanya saja informasi terakhir yang diterima pihaknya, sementara masih dalam tahap pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk bisa ditindak lanjuti ke proses berikutnya. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap kepada pegawai yang sudah lulus passing grade untuk bersabar karena perkiraan regulasinya akan keluar akhir bulan Juli mendatang. Jika regulasi ini sudah terbit, mekanisme selanjutnya yakni proses pemberkasan untuk mendapatkan SK calon PPPK. Jika sudah turun SK tersebut baru akan diusulkan besaran gaji, tunjungan, dan struktur kepangkatannya dengan catatan tidak ada lagi masalah dalam proses pemberkasannya. “Kemungkinan di bulan Juli sudah ada kepastian terhadap nasib pegawai PPPK ini karena untuk saat ini masih berada di tahap penyusunan RPP. Kendati demikian, kami tetap menhimbau agar mereka tetap bersabar dan melengkapi berkas sebagai syarat untuk mendapatkan SK calon PPPK,” ungkapnya. Dikatakannya, untuk 87 orang yang sudah dinyatakan lulus di penerimaan PPPK tahun 2018 tersebut sudah dipastikan akan mendapatkan gaji. Tentu dengan catatan tidak ada lagi yang bermasalah dengan dokumen yang akan disusulkan ke BKN dan Menpan. Hanya saja untuk realisasinya untuk saat ini masih belum bisa diproses karena masih masih menunggu regulasi selanjutnya. Apalagi anggaran untuk pembayaran gaji mereka juga sudah disiapkan sekitar Rp500 juta, tergantung dari regulasinya. Pihaknya juga belum bisa memastikan waktu bagi para pegawai yang dinyatakan lulus passing grade untuk bisa mendapatkan gaji, jika proses di BKN masih belum bisa tuntas. Sementara untuk masalah perekrutan PPPK di tahap kedua, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Bisa jadi untuk pelaksanaan perekrutannya menunggu rampungnya RPP yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Begitupun juga dengan masalah formasi CPNS yang diusulkan hingga saat ini belum juga mendapatkan kepastian. Baik itu jumlah formasi yang diberikan oleh Kemenpan RB maupun kaitannya dengan masalah pelaksanaan tes CPNSnya. “Kita sudah siapkan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai PPPK ini. Hanya saja kami belum bisa merealisasikannya, karena dari segi aturan dan petunjuk tekhnis pelaksanaan masih belum diterima hingga saat ini,” tandasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Belum Sebulan Menjabat, Kadis Pol PP Kota Bima Mundur Bima (Suara NTB) Belum genap sebulan menjabat pasca dilantik oleh Walikota Bima sebagai Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Bima, Drs. Kaharuddin, mengajukan pengunduran diri.
Kaharuddin
Pengunduran diri mantan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskpoerindag) Kota Bima ini resmi diajukan pada 12 Juni 2019, dengan tembusan ke Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM dan Inspektorat. Kaharuddin mengatakan, pengunduran diri sebagai pimpinan Aparat penegak Perda lantaran sejumlah pertimbangan. Misalnya, masalah pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas setempat. “Pengelolaan keuangan dan aset
dari tanggal 1 Januari sampai dengan 23 April 2019 merupakan tanggungjawab Kepala Pol PP yang lama,” katanya, Senin (17/6). Menurutnya, Uang Persediaan (UP) senilai Rp243.400.000 yang telah dibelanjakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan anggaran tersebut tidak ada dalam DPA tahun 2019. Selain itu dana pajak senilai Rp 16.187.387 tidak disetorkan. “Persoalan ini ditambah dengan lambannya Majelis
TPGR Kota Bima menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pembatasan tugas tahun 2019 pada Sat Pol PP,” katanya. Diakuinya, selama uang senilai Rp243.400.000 tidak masuk ke kas serta pajak senilai Rp16.187.387 tersebut tidak disetorkan, siapapun yang menjadi Kepala Dinas Pol PP tidak akan bisa melaksanakan program kegiatan dalam DPA 2019. “Bisa dikerjakan terkecuali dengan SPJ fiktif, tapi itu melanggar aturan. Dan saya tidak ingin melakukan, makanya saya memilih mengundurkan diri,” katanya. Kaharuddin juga memilih mengundurkan diri untuk
menghindari adanya kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan konsistensi dirinya terhadap peraturan. “Saya juga tidak dalam status kepegawaian, di mata Inspektorat dan BPKP cacat,” katanya. Ia menegaskan sikap memilih mengundurkan diri tersebut telah dibicarakan bersama dengan pihak keluarga besar. Bahkan sang istri memberikan dukungan untuk pensiun sebelum waktunya. “Soal ini sudah saya langsung komunikasikan ke Walikota. Setelah surat ini didisposisi dan disetujui oleh Walikota saya akan pensiun. Menunggu ini saya akan jadi staf,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
PMII Pertanyakan Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur Dompu (Suara NTB) Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Dompu, mendatangi Mapolres setempat, Senin (17/6) pagi. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur oleh SJ (75). Mereka menduga, ada indikasi kuat penyelidikan kasus ini akan dihentikan dengan alasan tak cukup bukti. Salah seorang anggota PMII, Wahyu dalam orasinya mengungkapkan, pasca ditangkapnya kakek terduga pelaku pencabulan itu beberapa waktu lalu, penyidik mengaku belum cukup bukti untuk menetapkan status Sj sebagai tersangka. Padahal saksi berikut bukti sudah dihadirkan keluarga korban. “Beberapa waktu setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku polisi mengaku masih banyak keterangan dan saksi yang diperlukan. Padahal semua sudah kami hadirkan,” kata dia. Alasan belum cukup bukti untuk menetapkan status tersangka terhadap Sj ini, menurutnya salah satu upaya polisi memperlambat proses penyelidikan. Bahkan diduga kuat ini akan menjadi alasan mereka untuk menghentikan perkara yang telah membuat sikologi korban terganggu tersebut. Karenanya, melalui aksi lanjutan ini Wahyu berharap polisi segera melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. “Karena kami prihatin melihat korban saat ini. Akibat kejadian tersebut psikologinya terganggu dan ia
(Suara NTB/jun)
TANYAKAN KASUS – PMII Cabang Dompu saat menggelar demonstrasi untuk mempertanyakan kejelasan kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur di Mapolres Dompu, Senin (17/6). menjadi bahan pembicaraan teman sebayanya,” ungkap dia. Sementara itu, Kanit PPA Polres Dompu, Bripka Ismi Adriani Nurwati yang menemui puluhan mahasiswa menegaskan, semenjak kasus tersebut dilaporkan keluarga korban pihaknya lang-
sung mengamankan dan menahan terduga pelaku di Rutan Mapolres. Bahkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) sudah dilimpahkannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Sementara hasil visum yang juga dipertanyakan dan dianggap menjadi
penghambat proses penyelidikan polisi, menurut Ismi tak bisa dibeberkan karena menjadi rahasia penyidik. “Intinya kasus ini sudah kita tangani. Yang bersangkutan sudah kita tahan dan mengirim SPDPnya, sekarang tinggal menunggu petunjuk dari jaksa,” pungkasnya. (jun)
Tiga Warga Diduga Jadi Korban Ditunda PUPR, Anggaran Pembangunan Talang Air Gigitan Anjing Gila Bima (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Bima kembali diresahkan dengan kasus penyerangan dan gigitan anjing gila. Tiga warga Kecamatan Bolo dalam satu hari, digigit seekor anjing yang diduga terkena virus rabies. Ketiga warga yang menjadi korban tersebut, dua orang masih di bawah umur dan seorang dewasa. Mereka masing-masing bernama Husnul (12 tahun) dan Sultan (15 tahun) warga Desa Rasabou serta Nurlaili (39 tahun) warga Desa Rato Kecamatan Bolo. Kabid Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL) Dinas Kesehatan, Farid M.AP, kepada Suara NTB, Senin (17/6) membenarkan kasus penyerangan anjing tersebut. Kata dia, kasus gigitan anjing tersebut terjadi Minggu (16/6) sore. “Kejadiannya Minggu kemarin, ada tiga warga yang digigit,” katanya. Menurutnya, ketiga korban tersebut digigit seekor anjing. Korban pertama yang digigit, yakni Husnul yang saat itu tengah bermain di
(Suara NTB/ist)
DIRAWAT - Korban yang digigit anjing dirawat di Puskesmas Bolo, Senin (17/6).
kebun jagung milik warga Desa Rasabou Kecamatan Bolo. “Saat bermain tiba-tiba seekor anjing menyerang, kemudian menggigit tangan dan kaki korban,” katanya. Melihat kejadian itu, rekannya yang bernama Sultan berniat menolong, tapi menjadi sasaran penyerangan dan gigitan anjing. Beruntungnya kondisi luka Sultan tidak separah korban Husnul. “Usai menggigit, anjing ini langsung melarikan diri. Sementara kedua korban langsung dilarikan ke Puskesmas Bolo,” katanya. Anjing yang sama, juga menyerang dan menggigit seorang ibu rumah tangga bernama Nurlaili, yang pulang dari undangan pernikahan kerabat. Warga yang geram langsung mengejar anjing tersebut dan membantainya. “Dalam persoalan ini kami fokus menangani korban. Sementara mengenai anjing ditangani Diskeswan,” katanya. Farid mengatakan, penanganan terhadap tiga korban tersebut sesuai dengan SOP. Yakni mencuci luka selama 15 menit menggunakan sabun. Memberikan antiseptic, seperti betadine dan alkohol pada luka. “Terhadap korban juga diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) sebanyak dua dosis,” katanya. Dia mengatakan saat ini kondisi ketiga korban masih dirawat intensif di Puskesmas Bolo. Ketiga korban kata Farid akan berada dalam penanganan Dikes setempat selama 21 hari mendatang. “Masih dirawat saat ini. ketiganya masih di bawah pemantauan kami,” katanya. Selain memantau luka korban, pihak Dikes juga akan memantau gejala awal pasca gigitan tersebut, apakah korban terkena virus rabies, seperti gejala awal panas dan sakit kepala berat. “Sampai saat ini gejala gejala ini tidak ada. Tapi akan terus kita pantau hingga 21 hari kedepan,” ujarnya. Dengan adanya kasus tersebut, Farid menghimbau masyarakat di Kecamatan Sanggar, Bolo, Donggo dan Madapangga, terutama wilayah yang berbatasan dengan Dompu. untuk tetap waspada karena Kabupaten Bima sudah dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies. “Jika diserang dan digigit anjing, segera membawa ke Puskesmas untuk segera ditangani,” pungkasnya. (uki)
Belum Diubah
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan pembangunan Talang Air di Kecamatan Moyo Utara diusulkan ditunda karena beberapa petimbangan teknis. Meskipun demikian, anggarannya masih tersedia dan belum ada perubahan. “Memang ada usulan dari Dinas PU, tetapi belum ada perubahan anggaran,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, Wirawan Ahmad, S.Si., M.T, Senin (17/6). Dijelaskannya, sampai sekarang anggaran pembangunan Talang Air tersebut masih ada di DPA Dinas PUPR. Meskipun Ada usulan penundaan dari dinas teknis, anggarannya tidak bisa langsung dirubah. Karena mesti harus dibahas dan diputuskan bersama. Intinya nantinya usulan tersebut akan dibahas di APBD Perubahan. “Substansi perubahan itu akan dibahas di APBD Perubahan,” terangnya. Sebelumnya, Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Ir. Jaharudin mengakui pihaknya sudah bersurat ke Bupati Sumbawa untuk penundaan pelaksanaan proyek Talang Air ini. Penundaan ini karena beberapa pertimbangan, yakni terganjal kewenangan. Jaringannya merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS).
Selain itu, air yang akan dialiri tidak mencukupi, sehingga jika diteruskan dikhawatirkan akan terjadi konflik antar masyarakat. Pertimbangan lainnya harus adanya perubahan dimensi jaringan, yang jaraknya sekitar 8 kilometer dari Bendung Moyo hingga ke lokasi Talang. Mengingat dimensi yang ada kecil, sedangkan jika dipaksakan air yang dialiri akan melimpah dan akan merusak saluran yang ada. Adapun yang diusulkan, satu paket untuk pembangunan jaringan dan Talang. Namun yang disetujui, hanya untuk pembangunan Talang Rp 1,65 miliar. Sehingga jika harus dipaksakan dibangun juga percuma. Sementara mengenai anggaran nantinya menjadi wewenang Pemd a untuk m e ngalihkan. (ind)
Wirawan Ahmad (Suara NTB/ind)
Dikpora Desak Penyelesaian Pembangunan Sekolah Rusak Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mendesak rekanan agar segera menuntaskan pembangunan sejumlah sekolah yang mengalami rusak berat pascagempa 2018 lalu. Masalah tersebut sangat diatensikan, untuk menjaga pelaksanaan PPDB berjalan aman dan lancar, sekaligus menjamin proses belajar mengajar tidak terganggu. Sampai saat ini, masih ada beberapa sekolah yang masih belajar di beberapa ruang kelas darurat, padahal pihak rekanannya berjanji untuk segera
merampungkan pekerjaannya di tanggal 2 Juni 2019. “Memang sampai dengan saat ini masih ada beberapa gedung sekolah yang belum digunakan, lantaran proses pembangunan terhambat. Kita juga tidak tahu alasan yang pasti dari rekanan sehingga pelaksanaan pembangunannya molor dari janji yang diucapkan sebelumnya. Makanya kami mendesak supaya pihak perusahaan untuk segera merampungkan pekerjaan, jika tidak maka kita khawatir gedung ruang kelas yang terbangun saat ini tidak akan bertahan lama. Belum lagi para pemasok material juga mulai
mengeluhkan terhambatnya proses pembayaran bahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut,” ungkap Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Mukhlis M. Si kepada Suara NTB, Senin (17/6). Dikatakannya, dikatakannya khusus untuk gedung sekolah yang rusak berat dan masih belum bisa digunakan yakni berada di desa Kokarlian, Air Suning, Meraran, dan Rempe. Bahkan untuk saat ini proses pembangunannya terhenti tanpa ada informasi yang jelas. Sementara untuk bangunan gedung sekolah yang rusak sedang dan ringan sudah
ditangani semuanya tanpa ada satupun yang terlewati yang dibiayai langsung dari APBD KSB. Sementara untuk empat gedung sekolah yang saat ini proses pengerjaannya molor, Pemkab tidak bisa mengintervensi lebih jauh baik itu dengan pemberian sanksi maupun lainnya. Hal itu terjadi lantaran anggaran yang digunakan berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan di bawah kordinasi Kementerian PUPR untuk proses percepatan penanganannya. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mendesak supaya pihak rekanan untuk segera
menuntaskan pekerjaannya supaya tidak ada kendala di tahun ajaran baru nanti. Selain itu, pihaknya juga akan segera melapor ke pimpinan daerah (Bupati) untuk bisa memberikan teguran kepada rekanan supaya pembangunannya bisa dipercepat. “Kalau untuk bangunan gedung yang rusak sedang dan ringan sudah kita tangani melalui ABPD dan sudah digunakan. Makanya kami minta supaya empat sekolah tersebut bisa ditangani dengan cepat, untuk menjaga proses belajar mengajar di tahun ajaran baru bisa maksimal tanpa ada kendala,” tandasnya. (ils)
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
Fokus Persiapan Kongres, PDIP NTB Tahan Pembahasan Pilkada Serentak Mataram (Suara NTB) PDI Perjuangan berencana bakal menggelar Kongres V pada Bulan Agustus mendatang. Salah satu agenda penting dalam kongres tersebut yakni pergantian kepengurusan di tubuh partai. Sehingga tidak heran kemudian muncul wacana bahwa kongres V tersebut juga sekaligus untuk mengganti Ketua Umum yang selama ini dipegang oleh Megawati Suekarno Putri. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDIP NTB, Ir. Made Slamet yang dikonfirmasi terkait rencana kongres tersebut membenarkan bahwa seki(Suara NTB/dok) tar Bulan Agustus mendaMade Slamet tang, partainya akan menggelar kongres. Karena itu, partainya saat ini masih disibukkan dengan persiapan proses kongres. Sehingga pembicaraan soal persiapan Pilkada serentak, PDIP akan menahah diri. Pilkada akan kembali dibahas setelah kongres selesai. Muncul wacana bahwa kongres V kali ini akan menjadi kongres untuk mengganti Ketua Umum PDIP dari tangan Megawati selama ini. Pasalnya isu itu cukup kencang berhembus pascapartai banteng moncong putih itu menetapkan agenda kongres. Wacana Megawati bakal melepas jabatan Ketua Umum tersebut, juga telah disampaikan langsung oleh putri bapak proklamator kemerdakaan, Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dalam rakernas PDIP beberapa waktu lalu. Bahwa ke depan PDI P bakal melakukan alih generasi. Made Slamet yang dikonfirmasi terkait hal itu menyampaikan bahwa dirinya enggan menanggapi polemik soal isu pergantian Ketua Umum tersebut. Menurutnya, sebagai pengurus partai di daerah, ia tidak berkapasitas untuk menjawab isu tersebut. Yang jelas, tidak ada yang mengatakan kongres tersebut digelar untuk menurunkan Megawati dari Ketua Umum. “Nah soal itu kita belum tahu juga, nanti saja kita lihat pada saat kongres,” ujarnya. Ketika ditanya terkait Musda DPD PDIP NTB, Made menjawab bahwa Musda juga bakal digelar beberapa bulan setelah setelah kongres V. Ia juga enggan menanggapi isu alih generasi juga bakal terjadi pada kepemimpinan DPD PDIP NTB yang selama ini selalu dipegang oleh H. Rachmat Hidayat. (ndi)
POLHUKAM
Halaman 8
Senator NTB Terpilih Dinilai Tak ’’Bergigi’’ Mataram (Suara NTB) Wajah anggota senator atau anggota DPD RI dari dapil NTB periode 2019-2024 ke depan sebagian besar disi oleh pendatang baru. Dari empat orang anggota senator dari NTB, tiga orang merupakan wajah baru. Karena hasil Pemilu 2019 kemarin, hanya menyisakan satu calon petahana yang berhasil terpilih kembali. Meskipun belum ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU. Namun dari hasil perhitungan rekapitulasi suara Pemilu 2019, empat orang calon anggota DPD RI yang berhasil meraih suara tertinggi yakni Evi Apita Maya, H. Ahmad Sukisman Azmi, TGH. Ibnu Halil dan Lalu Suhaimi Ismy. Mereka dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai calon senator terpilih dari NTB. Dengan komposisi calon anggota senator asal NTB untuk periode 2019-2024 itu, banyak pihak menilai bahwa wajah senator NTB yang akan mewakili daerah di pusat akan semakin tidak bergigi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB. Penilaian itu juga diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, MA. Pol. “Dari komposisi calon anggota DPD akan mengisi kursi dari NTB itu, kita pesimis akan bisa
banyak berharap mereka bisa berperan maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat NTB,” katanya. Ada beberapa faktor kuat yang menjadi alasan bahwa wajah senator NTB ke depan itu tidak bakal bisa tampil maksimal dalam mewakili kepentingan daerah di pusat. Pertama dari tiga wajah baru yang bakal duduk dikursi senator tersebut, tidak ada satupun yang memiliki pengalaman kuat yang dapat memberikan kepercayaan bahwa mereka bisa dengan baik memperjuangkan NTB. “Kita tidak menaruh harapan besar dari tiga orang baru itu. Dilihat dari track recordnya selama ini, tidak ada hal yang kelihatan yang bisa meyakinkan publik bahwa mereka minimal akan bisa memberikan perubahan dari senator sebelumnya,” jelas Ihsan. Diketahui bahwa tiga orang wajah baru itu, yakni Evi Apita
Maya, Achmat Sukisman Azmi dan TGH. Ibnu Halil, tidak satupun dari mereka yang pernah memiliki pengalaman politik duduk di kursi legislatif. Mereka tidak saja hanya menjadi pendatang baru di DPD RI, bahkan mereka adalah pendatang baru di dunia politik. Begitu juga dengan keberadaan Suhaimi Ismy yang terpilih kembali, meskipun berstatus sebagai petahana, juga dinilai tidak akan memberikan banyak peran. Pasalnya pada jabatan periode pertamanya itu, tak ada hal yang fenomenal telah ditunjukan oleh Suhaimi selama ia duduk di kursi senator. “Pak Suhaimi Ismy tidak akan berbeda jauh dengan tiga pendatang baru lainnya itu, sekalipun sebagai petahana. Kita tidak bisa menaruh harapan banyak, karena selama ini juga ia tidak terlihat perannya,” jelasnya. Berbeda halnya dengan ang-
gota senator periode 2014-2019 ini, meskipun juga tidak ada prestasi yang pernah mereka cetak untuk NTB. Namun sedikit tidak dengan keberadaan Farouk Muhammad yang duduk di kursi pimpinan DPD RI, telah memberikan warna dan bergaining bagi senator dari NTB. “Dulu masih ada Farouk cukup mewarnai karena dia berada di unsur pimpinan. Sementar calon anggota DPD kita ke depan ini, tidak ada yang memiliki kapsitas personal yang cukup kuat untuk bisa masuk di level strategis di tubuh DPD, seperti misalnya Farouk. Tiga orang wajah baru ini, tentu akan membaca peta Senayan itu mulai dari nol, karena mereka tidak punya jaringan dan pengalaman,” papar Ihsan. Ditambah lagi dengan kondisi lembaga DPD RI sendiri yang minim memiliki kewenangan, dan tidak sekuat DPR RI, maka akan semakin membuat peran anggota DPD RI dari NTB tenggelam. Meskipun demikian, adanya peta komposisi calon anggota senator dari NTB periode 2019-2024 itu, semua pihak tetap harus memberikan
dukungan dan kesempatan bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak salah dipilih orang rakyat, bahwa mereka yang terbaik. “Karena itu terlepas dari itu semua, kita sebagai masyarakat NTB, harus tetap berharap mereka bisa tampil terbaik. Karena bagaimanapun mereka akan memperjuangkan masyarakat NTB lima tahun ke depan,” katanya. Ditempat terpisah, calon anggota senator dengan peraih suara tertinggi, Evi Apita Maya, yang dikonfirmasi terkait dengan keraguan masyarakat NTB terhadap dirinya akan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB di Senayan, menjawab diplomatis. Dia akan memberikan perbedaan dari anggota DPD sebelumnya. “Ya kita kan belum menjabat, jadi tidak bisa kita tahu bagaimana kinerja kita. Tapi yang jelas saya sudah merancang apa yang harus akan saya lakukan untuk menjawab kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat NTB. Kita akan memberikan hal yang berbeda dari sebelumnya,” pungkasnya. (ndi)
Gagal Jadi Wakil Rakyat
BJS Ikut Bertarung di Pilkada Sumbawa Mataram (Suara NTB) Setelah gagal duduk kembali sebagai wakil rakyat dua periode di DPRD NTB pada Pileg 2019 ini, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam (BJS) langsung banting stir untuk melanjutkan karir politiknya. Ia berencana tampil di Pilkada Kabupaten Sumbawa. Hal itu disampaikan BJS saat ditemui Suara NTB, Senin (17/6) kemarin di DPRD NTB. Bagi BJS, sebagai seorang politikus, tidak ada pilihan lain kecuali harus ikut berkompetisi di Pilkada (Suara NTB/ndi) Sumbawa 2020. Ia mengaku Burhanuddin Jafar Salam tak punya beban politik yang akan jadi penghadang dirinya untuk tampil bertarung. “Ya saya akan maju, secara politik posisi saya sedang tidak ada beban. Kemudian saya juga tidak ada beban jabatan (DPRD) yang akan saya tinggalkan,” tegasnya. Diketahui hasil Pileg 2019 kemarin, BJS yang maju kembali sebagai caleg petahana untuk periode keduanya dari dapil V (Sumbawa dan KSB) terpaksa gigit jari, karena perolehan suara disalip dengan selisih sangat tipis oleh caleg peraih suara terbanyak. Namun demikian kata BJS, dirinya tidak akan menjadi orang nomor satu alias calon Bupati, melainkan menawarkan diri sebagai orang nomor dua. Keputusannya menjadi calon wakil bupati itu berdasarkan kalkulasi politik yang dia lakukan terhadap kans dirinya. “Saya sadar, dengan berbagai pertimbangan politik, saya langsung saja persempit pembicaraan bahwa saya siap menjadi calon wakil bupati, bukan calon bupati,” jelasnya. Diapun mengaku setelah ia menyampaikan niatnya untuk maju sebagai calon wakil, telah banyak figur-figur yang berencana akan maju sebagai calon bupati menjalin komunikasi dengan dirinya. “Hampir semua nama calon bupati Sumbawa yang sudah kita dengar muncul sekarang ini, semua sudah berkomunikasi dengan saya, kecuali Pak Husni, Bupati sekarang belum kelau beliau. Selain itu semua menemui saya meminta saya untuk jadi pasangannya,” tuturnya. Diketahui syarat parpol bisa mengusung paket pasangan calon, yakni mereka harus memiliki sembilan kursi. Sementara PAN diketahui dari hasil Pileg 2019 ini, hanya memiliki empat kursi. Sehinga calon bupati yang berniat untuk bergandengan dengan Ketua PAN Sumbawa ini, mencari tambahan lima kursi lagi. “Kita PAN punya empat kursi, sehingga kalau mereka mau berpasangan dengan saya, calon bupatinya tinggal mencari lima kursi lagi,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
GANJA - Kapolres Mataram Saiful Alam menunjukkan barang bukti ganja seberat 20,54 gram yang diduga milik tersangka PR.
Diduga Jual Ganja, Oknum Mahasiswa Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Seorang mahasiswa, PR (22) mengaku sedang perlu uang sampingan. Sembari kuliah, pria yang ditangkap saat sedang menunggu pelanggan kedapatan memiliki ganja. Sebanyak dua paket disita dari kantongnya atau setara 20,54 gram. “Barang bukti sempat dibuang tersangka ketika melihat tim Satresnarkoba datang,” beber Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam kemarin. Tersangka PR mendapat pesanan dua poket ganja Kamis (31/5), pekan terakhir bulan puasa. Tersangka sudah berangan-angan hasil penjualan bisa dipakainya untuk berlebaran.
Gratifikasi Fasilitas Rutan Polda NTB
Penyidik Limpahkan Kompol TU ke JPU Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum menerima pelimpahan tersangka gratifikasi fasilitas tambahan Rutan Polda NTB tahun 2018, Kompol TU. Polwan perwira melati satu ini bakal diajukan ke meja hijau. Jaksa sedang menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tersangka Kompol TU yang sebelumnya berdinas sebagai Kasubdit Pengamanan Tahanan Dittahti Polda NTB ini dilimpahkan Senin (17/6) siang kemarin. Tersangka mendatangi kantor Kejari Mataram bersama jaksa penuntut umum Marollah dan Hademan. Turut mendampingi penasihat hukum TU, Marhaeni. “Benar untuk kasus itu tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan,” kata Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana mengonfirmasi. Dia menambahkan, jaksa Kejari Mataram meneruskan proses administrasi pelimpahan tahap dua dari Kejati NTB. Selanjutnya, untuk keperluan penuntutan di pengadilan, jaksa meny-
usun surat dakwaan. Sumedana menambahkan, tersangka tidak ditahan. Alasannya, secara yuridis belum terpenuhi merujuk pada pasal 21 KUHAP. Yakni ancaman hukuman tidak lebih dari tiga tahun serta nilai kerugian kurang dari Rp5 juta. “Tidak bisa ditahan karena dia disangka pasal 12A (UU Tipikor). Yang bersangkutan secara yuridis tidak bisa dilakukan penahanan. Di dalam berkas dakwaan, fakta kerugian kurang lebih Rp2,5 juta,” jelas mantan jaksa KPK ini. Terpisah, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengatakan, pelimpahan tahap dua tersebut karena berkas penyidikan kasus itu sudah dinyatakan lengkap. “Berkas sudah P-21 (berkas lengkap) sehingga tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” ujarnya. Tersangka Kompol TU diduga menerima pemberian sepanjang tahun 2018 saat menjabat Kasubdit Pengam-
anan Tahanan Rutan Polda NTB. Dugaan itu terbongkar saat tahanan atas nama Dorfin Felix kabur dari tahanan Senin 21 Januari 2019. Tersangka diduga turut membantu dengan menerima sejumlah imbalan sehingga Dorfin bisa kabur dari ruang tahanan. Kala itu, Dorfin dibuatkan skenario menjebol jendela ruang tahanan di lantai dua Rutan Polda NTB. Dorfin sudah tertangkap lagi dan diajukan ke persidangan. Pengadilan Negeri Mataram lantas menghukum pengimpor berbagai jenis narkoba seberat 2,98 kg ini dengan hukuman mati. Untuk meloloskan Dorfin dari kamar tahanan, Kompol TU diduga menerima uang. Selain itu, Dorfin juga dapat fasilitas tambahan selama berada di ruang tahanan, diantaranya berupa televisi, selimut, dan alas tidur. Dugaan lainnya berupa indikasi tarif untuk fasilitas telepon, bantal, dan selimut yang nilainya antara lain Rp1 juta sampai yang terkecil Rp50 ribu kepada para tahanan sepanjang tahun 2018. (why)
Tanpa disangka, polisi sudah mengintainya sejak satu hari sebelumnya. Polisi dapat informasi bahwa pria yang tinggal di Lingkungan Penan, Pejarakan Karya, Pejeruk, Ampenan ini hendak bertransaksi. Rupanya, tersangka PR sudah janjian dengan pemesan untuk bertemu di Lingkungan Taman Baru, Karang Baru, Se-
laparang, Mataram keesokan harinya. Sampai pada Sabtu (1/6) sore PR kepergok. Alam menjelaskan, anggotanya melihat tersangka membuang dua bungkusan. “Bungkus itu setelah diperiksa berisi ganja,” ucap Kapolres. Tersangka kemudian digelandang ke Polres Mataram. Ganja tersebut setelah dit-
imbang menunjukkan beratnya dengan total 20,54 gram. Masing-masing dari dua bungkus itu berisi 9,94 gram dan 10,60 gram ganja. Rumah tersangka digeledah tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba lainnya. “Dari hasil tes urine pelaku negatif ganja. Tapi positif sabu. Dia baru konsumsi beberapa
hari sebelum ditangkap. Dia juga pengguna. Selain menjadi pengedar,” pungkas Alam. Hasil interogasi menunjukkan tersangka PR tidak beraksi sendiri. Ganja yang sudah disita sebagai barang bukti itu diakui PR didapat dari kawannya berinisial SA. PR enggan menyebut rinci alamat kawannya tersebut. (why)
Korupsi Proyek MAN IC Lotim
Empat Terdakwa Dituntut Ringan Mataram (Suara NTB) – Empat terdakwa korupsi proyek pembangunan gedung MAN Insan Cendikia Lombok Timur tahun 2015 menghadapi sidang tuntutan. Mereka Yunus Syihabi, Lalu Syukraningrat, Wakiran, dan Rubiatun dituntut ringan. Masingmasing dituntut penjara satu tahun dan enam bulan. Jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa membacakan tuntutannya tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (17/6). Tuntutan dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra. Para terdakwa disidang terpisah, yakni masing-masing mantan pejabat perencana pada Kemenag Lombok Timur sebagai pejabat pembuat komitmen proyek, Yunus Syihabi; rekanan konsultan pengawas Direktur PT Archi Konsultan Lalu Syukraningrat. Kemudian terdakwa yang disidang bersamaan yakni pasangan suami istri rekanan pemenang tender Direktur PT Elita Mataram, Rubiatun serta Komisaris PT Elita Mataram Wakiran. Budi menuntut hakim agar menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yunus Syihabi dengan penjara selama satu tahun enam bulan dan dikurangi selama masa di dalam tahanan,” ucapnya. Selain itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50 juta dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Tuntutan yang sama juga diajukan ke majelis hakim untuk tiga terdakwa lainnya tersebut. Tuntutan tersebut diakui ringan sebab kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut sudah lunas dibayarkan dan sudah dititipkan sebagai uang pengganti. “Tuntutan sudah sesuai SOP apabila pengembalian kerugian negara 100 persen,” jelas Budi. Menurut dia, terdakwa Yunus menyalahgunakan kewenangannnya sebagai PPK sehingga menimbulkan kerugian negara. Uang hasil korupsi tersebut dinikmati terdakwa Wakiran dan Rubiatun dengan dibantu Lalu Syukraningrat. Pihak yang diuntungkan yakni Rabiatun. Sebelumnya, BPKP menghitung kerugian negara sebesar Rp757,76 juta. Namun, nilai kerugian negara berkurang setelah ada fakta baru di per-
(Suara NTB/why)
TINGGALKAN RUANG SIDANG - Terdakwa korupsi proyek gedung MAN IC Lotim, Wakiran dan Rubiatun meninggalkan ruang sidang, Senin (17/6). Pasangan suami istri pemilik dan pengelola PT Elita Mataram dituntut terbukti korupsi Rp656,59 juta. sidangan. Hal itu muncul dari hasil sidang pemeriksaan setempat. Kerugian negara terkoreksi menjadi Rp656,59 juta. Pekerjaan pembangunan gedung MAN IC Lotim menjadi temuan BPK RI. Sebelumnya sudah dikembalikan sebesar Rp275,37 juta. Selanjutnya, sisa tunggakan pembayaran kerugian negara sebesar Rp381,21 juta sudah dibayarkan terdakwa Rubiatun secara bertahap. Para terdakwa tersebut menurut jaksa terbukti korupsi dalam proyek lanjutan MAN IC Lotim yang meliputi dua tahap. Pertama yakni pekerjaan pendahuluan, bangunan kelas lama lanjutan, bangunan asra-
ma lama lanjutan, bangunan ruang makan, dan bangunan asrama putri yang anggarannya Rp4,6 miliar. Tahap kedua berupa pekerjaan pendahuluan dan bangunan asrama putri dengan anggaran Rp4,1 miliar. Pekerjaan konstruksi bangunan itu wajib selesai 31 Desember 2015. Namun ternyata molor sampai 12 Januari 2016. Terdakwa Syukraningrat sebagai konsultan pengawas membantu Wakiran dan Rubiatun untuk membuat laporan pekerjaan yang progresnya 100 persen. Berdasarkan laporan itu akhirnya terdakwa Yunus sebagai PPK membayar lunas. (why)
SUARA NTB
Selasa, 18 Juni 2019
Halaman 9
OPD Lamban, Realisasi DAK Fisik di Lobar Nol Persen Giri Menang (Suara NTB) – Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Lombok Barat sampai saat ini masih nol persen. Dari total DAK fisik tahun 2019 mencapai Rp321.348.220.000 belum ada yang dieksekusi. Lambannya realisasi DAK ini disebabkan beraneka faktor. Salah satunya OPD lamban menyerahkan data kontrak, sementara data ini dilampirkan nomor kontrak, pemenang dan nilainya pada saat pengajuan ke KPPN. Selain itu, ada proses review oleh inspektorat dan juklak-juknis yang juga lambat turun dari pusat. Kepala Bidang Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Adnan mengatakan, dari total DAK fisik Lobar Tahun anggaran 2019 mencapai Rp321.348.220.000 terdiri dari 22 bidang DAK fisik. “DAK belum realisasi, yang
(Suara NTB/her)
MUSYAWARAH - Warga Dasan Griya saat bermusyawarah membahas masalah pembebasan lahan mereka
Warga Terdampak Proyek Bendungan Meninting akan Audiensi ke BWS Giri Menang (Suara NTB) Warga terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting yang ada di Desa Dasan Griya berencana menggelar audiensi ke BWS dan BPN untuk memperjelas sejumlah persoalan yang terjadi di bawah. Warga yang dikoordinir oleh Gerakan Masyarakat Peduli Transparansi Pembangunan (GMPTP) ingin mempertanyakan dan memperjelas tiga poin tuntutan yang belum ada tindaklanjut sampai saat ini. Diantaranya menyangkut harga tanah, relokasi dan sertifikat tanah warga yang sudah terbit namun diduga ditahan sehingga belum diberikan ke warga. Warga mendesak agar lahan mereka dibayar rata sebesar Rp50 juta per are. Perwakikan dari GMPTP Desa Dasan Griya Taufiqurrahman mengatakan pihaknya minta digelar audiensi dengan BWS. “Yang paling krusial soal harga tanah dan tuntutan sebelumnya dari awal belum ada kejelasan (belum dipenuhi). Diantaranya menyangkut relokasi dan ada sertifikat tanah warga sudah terbit namun belum ada kejelasannya,’’ jelas dia. Warga berharap diberikan ruang untuk bertemu dengan BWS guna mengkonfirmasi beberapa hal tersebut. Sebab, kata dia, awalnya warga dijanjikan diberikan kejelasan tanggal 10 April, namun molor hingga tanggal 10 Juni. Akan tetapi molor lagi sehingga warga meminta agar ada pertemuan ini. “Tapi belum ada konfirmasi kesiapan dari pihak BWS ini,” jelas dia. Soal harga tanah, warga akan membuat surat pernyataan. Semua warga terkena dampak jelas dia ingin agar ada standarisasi satu harga per are Rp 50 juta. “Semua dipukul rata harganya Rp 50 juta per are,” jelas dia.Tuntutan ini kata dia akan diserahkan ketika audiensi bersama BWS. Pihaknya akan menghimpun tandatangan warga untuk tuntutan warga terkait harga tanah Rp50 juta per are. Tuntutan kedua mengenai relokasi sejauh ini kata dia belum ada kejelasan juga. Ada 45 KK yang terdampak relokasi ditambah lagi menjadi korban gempa. Pihaknya sudah meminta kejelasan soal ini, sebab warga tidak berani membangun dulu dari dana gempa dikarenakan lahan itu akan digusur lagi dan direlokasi. “Ini juga perlu diperjelas,” jelas dia. Terkait relokasi sudah dilakukan mediasi dengan pemilik tanah. Pihaknya ingin agar Pemda memfasilitasi dan membantu warga memperoleh tanah. Jika tidak, maka relokasi ini akan terus molor. Sedangkan menyangkut persoalan sertifikat tanah juga dipertanyakan oleh warga. Tanah warga, kata dia, sudah masuk program PTSL 2018, bahkan informasinya sudah ada sertifikat yang terbit namun belum diberikan ke warga. Pihaknya menduga sertifikat belum diberikan ke warga karena ingin agar harga tanah warga tak berstandarisasi sehingga harga lahan wargapun rendah. “Kalau sertifikat kan lebih tinggi dia,”jelas dia. Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Kartono Haryoto, mengatakan, appraisal lahan sudah selesai tinggal dilanjutkan ganti rugi lahan warga yang terkena dampak pembangunan mega proyek itu. Meski demikian, pihaknya belum mengetahui nilai berapa per-arenya harga yang dikenakan untuk lahan tersebut. Perhitungan ganti ruginya untuk perorang sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. Termasuk bangunan dan tanaman di atasnya. “Karena dia beda-beda tanah sawah beda harganya, tanah perkarangan, tergantung dari konstur tanah dan kondisi tanahnya, kemudian alas hak tanahnya,” jelasnya. Lantas kapan target mulai dilakukan pembayaran? Kartono menjawab hal itu akan dibahas dan ditentukan saat rapat yang berlangsung hari ini di BPN NTB. Sebab 14 hari selepas rapat itu harus ada tindaklanjut yang dilakukan. Diakuinya luas lahan tahap pertama yang akan dibebaskan mencapai sekitar 84,88 hektare di tiga desa. “Soalnya ada 3 lokasi (yang terdampak), itu ada di Desa Gegerung, Bukit Tinggi dan Dasan Geria,” jelasnya. (her)
(Suara NTB/her)
semua syarat yang diperlukan. pihaknya sudah bersurat ke OPD agar memperhatikan hal ini. (her)
Penyedia Layanan Jasa Peti Kemas Bertambah Mataram (Suara NTB) PT. Tanto Intim Line awal tahun 2019 ini melakukan ekspansi bisnis ke Lombok. Perusahaan penyedia jasa peti kemas ini ambil bagian menyediakan kemudahan fasilitas pengiriman barang dari, dan ke NTB melalui jalur laut. Meski saat ini, jasa pengiriman barang menggunakan peti kemas dari Lombok dan Sumbawa belum sesuai ekspektasi. Kedepan, jasa ini diyakini akan menjadi ramai. Menyusul akan beroperasinya pelabuhan internasional Gili Mas di Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang saat ini tengah dikebut pembangunannya oleh Pelindo III Cabang Lembar. Layanan jasa pengiriman dengan peti kemas, kata Kepala Operasional PT. Tanto Intim Line Wilayah Lembar, Edy Suprianto sejauh ini secara ekonomis belum
berkembang signifikan. Salah satu persoalan, masih minimnya barang angkut dari Lombok dan Sumbawa keluar daerah, bahkan ekspor. Layanan peti kemas belum optimal dimanfaatkan oleh pengusaha. “Masuk ke Lombok, masih tertolong oleh pengiriman barang ke Benete, Sumbawa Barat. Umumnya barangbarang milik perusahaan tambang PT. AMNT,” kata Edy. Peti kemas hanya terisi untuk pengangkutan barang dari luar NTB. sementara beragam komoditas hasil sumber daya alam NTB yang dikirim ke luar daerah, bahkan keluar negeri masih minim. “Datang ke sini (NTB) berisi, pulangnya ngosong. Itu kondisinya saat ini,” imbuh Edy. Meski demikian, perusahaan menaruh harapan, jasa peti kemas dari dan ke NTB akan menggeliat pada waktunya. Disusul dengan bekembangnya pembangunan di NTB.
pembangunan Pelabuhan Gili Mas yang dijadwalkan dapat dimanfaatkan pada September 2019 ini. Salah satu fasilitas yang disedikan Pelindo adalah untuk bongkar muat kontainer. Dan lapangan penumpukan. Pelabuhan bongkar muat Pelindo yang ada di Lembar saat ini terbatas untuk kapal panjang 100-an meter dan kedalaman 7 meter. Di Pelabuhan Gili Mas nantinya, kapal dengan panjang hingga 400 meterpun dapat sandar. Dengan kedalaman hingga 12 meter. Pengiriman barang menggunakan jasa peti kemas menurut Erry sebetulnya jauh lebih aman dibanding pengiriman barang menggunakan truk/puso. Menggunakan peti kemas, lebih on time dan tak terpengaruh gelombang tinggi. “Kapal kargo kalau ada gelombang tinggi ndak masalah. Antem terus. Beda kalau fery, cuaca kurang bagus, pelayan-
an dibuka tutup. Itulah kenapa menggunakan kargo jauh lebih aman dan tepat waktu,” imbuhnya. layanan jasa peti kemas pada triwulan I tahun 2019 ini telah mengalami pertumbuhan, jika dibanding periode yang sama tahun 2018 lalu. Kenaikan terjadi salah satunya karena tingginya pengiriman barang ke NTB pascagempa. Kedepan tidak hanya barang yang datang, pengiriman barang dari Lombok diyakini akan menggeliat. Pelindo di Pelabuhan Gili Mas akan menyediakan fasilitas peti kemas dengan pendingin untuk pengiriman sayur, buah, hasil kelautan perikanan. Dan dapat di ekspor langsung tanpa melalui daerah lain. “Pelindo tengah membangun fasilitasnya. Kita minta masyarakat siap-siap saja memanfaatkan fasilitas ekspor dengan peti kemas,” demikian Erry. (bul)
1.719 Pedagang Disiapkan Tempat Relokasi Khusus
(Suara NTB/rus)
SIDANG DIVERSI - Sidang Diversi digelar di unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Lotim, Senin kemarin tersebut sampai selesai. Diversi dilakukan katanya sekali terhadap satu tersangka. Jika pada perjalanannya nanti kembali terkena kasus hukum berat, baik pidana lain maupun laka lantas yang menyebabkan nyawa orang lain hilang maka langsung akan diproses secara hukum. Tujuan Diversi adalah semata sebagai kompensasi terhadap anak-anak generasi penerus bangsa yang masih berada di bawah umur. Ditambahkan, selain lima kasus yang sudah diversi ada tiga kasus lainnya sedang proses penyelidikan. Faktanya memang kasus Lakalantas parah di Lotim didominasi usia 16 sampai dengan 30 tahun. Baru kemudian usia 16 tahun ke
Layanan jasa peti kemas PT. Intim Line dapat dimanfaatkan oleh siapapun dan apapun jenis usaha. PT. Tanto Intim Line berkantor cabang di jalan raya Lembar, bersebelahan dengan kantor Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan. Ia dapat melayani pengiriman sekali jalan sampai 3.500 ton. “Untuk pengiriman dari Lembar ke berbagai daerah di Indonesia, kita jadwalkan 10 hari sekali. Kalau mau kirim barang menggunakan kontainer 1,2 ton bisa, 5 ton, sampai 25 ton bisa. Tidak mesti harus dalam jumlah besar. Bisa digabung dengan pengirimpengirim lain. Dari Lombok ke Surabaya, nanti dari Surabaya di sebar ke berbagai tujuan di Indonesia,” demikian Edy. General Manajer PT. Pelindo III Cabang Lembar, Erry Ardiyanto menegaskan, saat ini Pelindo terus menggeber
Jelang Pembangunan Pasar Renteng
Polres Lotim Gelar Sidang Diversi
kan ke Kejaksaan. Diversi tidak kemudian menggugurkan proses hukum lainnya. Dimana, kalau proses diversi ini gagal maka bisa berlanjut ke proses hukum di Kejaksaan. Prinsip Diversi digelar karena anak-anak di bawah umur ini memiliki hak untuk melakukan perlindungan hukum. Seperti kasus yang digelar Senin (17/6) kemarin, keputusan Diversi terhadap dua tersangka anak dibawah umur ini dikembalikan ke orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Selain itu ada kewajiban wajib lapor ke Bapas Mataram. Satu kasus yang disidangkan ada anak putus sekolah. Rekomendasi saat sidang diversi meminta kepada orang tua agar melanjutkan studi anak
Adnan
Peti Kemas di Pelabuhan Lembar
Lakalantas Anak di Bawah Umur
Selong (Suara NTB) Anak-anak di bawah umur masih banyak yang mengendarai sepeda motor. Terlihat dari jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang ditangani Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lotim disebut banyak yang menjerat anak-anak di bawah umur. Catatan Satlantas, lima kasus parah hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ini tersangkanya anak di bawah umur. Karena anak di bawah umur itulah, Satlantas menggelar sidang diversi. Yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Seperti dilakukan Satlantas Polres Lotim dengan menghadirkan tersangka anak di bawah umur dan dari pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram. Kepala Unit Laka Lantas, Ipda Ayudina Prakasa saat dikonfirmasi mengatakan, kasus-kasus yang tersangkanya anak di bawah umur itu diduga karena kelalaian. Diversi dilakukan sebagai salah satu langkah hukum pada anak di bawah umur sebelum dilanjut-
Disamping itu, laporannya menggunakan aplikasi. Pihaknya sendiri sudah mengajukan ke KPPN untuk realisasi tahap I sebanyak 10 bidang dengan total dana yang diajukan mencapai Rp 34 miliar lebih. Sesuai Peraturan Menteri Kuangan (PMK) RI nomor 121/PMK.07/2018, tahapan penyaluran DAK fisik ini yakni tahap I sebesar 25% dari pagu anggaran, Tahap II sebesar 45% dari pagu anggaran dan tahap III merupakan selisih total nilai kontrak dikurangi tahap I dan tahap
(Suara NTB/bul)
Tuntutan Belum Dipenuhi
sudah mengisi data kontrak melalui aplikasi omspan sebanyak 10 bidang dan InsyaAllah akan ditransfer tahap I minggu ini sebesar 34.254.451.750,’’ jelas Adnan. Sejuah ini masih ada OPD yang tengah proses tender. Sehingga hal ini membuat lama. Belum lagi harus ada persetujuan kementerian teknis. Misalnya programnya dari Kementerian Pertanian, maka harus ada persetujuan berupa tandatangan dari Kementerian Pertanian. “Ini juga kendala-kendalanya,” jelas dia.
II. “Pekan ini tahap I bisa terealisasi sebesar 25 persen,” jelas dia. Usulan pencairan kata dia sudah masuk ke KPPN. Biasanya setelah masuk ke KPPN prosesnya 5 hari bisa cair. Ia menambahkan, sesuai batas kontrak pencairan DAK ini hingga tanggal 21 Juli. Semua proyek yang didanai dari DAK harus semua terkontrak. Namun khusus daerah yang terkena gempa diberikan semacam dispensasi hingga awal Bulan Agustus. Kalau sampai Agustus belum juga tuntas kontraknya, maka DAK ini tidak akan ditransfer bahkan ditarik lagi oleh pusat. Untuk itu, pikaknya pun mendorong agar OPD mempercepat proses usulan
bawah. “Memang banyak korban kecelakaan yang disebabkan kelalaian dari anak dibawah umur,” ucapnya. Dalam diversi juga ditekankan kepada para orang tua agar tidak memberikan anakanak di bawah umur menggunakan sepeda motor. Orang tua harus melakukan pengawasan ketat terhadap anakanaknya. Upaya lain dilakukan Satlantas Polres Lotim terus mensosialisasikan ke tingkat satuan pendidikan. Mengajak semua pihak sekolah untuk turut mengawasi. Sesuai kebijakan Kasatlantas AKP Ryan Faesal, SIK digelar coffee keliling dengan mendekatkan diri kepada para orang tua. Diminta kepada para orang tua mendidik anak-anaknya. (rus)
Praya (Suara NTB) Pembangunan Pasar Renteng Praya yang terbatas pada Bulan Agustus tahun 2018 lalu, dipastikan akan dimulai tahun ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pun telah menyiapkan tempat relokasi khusus bagi 1.719 orang pedagang untuk berjualan sementara proses pembangunan pasar berlangsung. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperinda) Loteng, Drs. H. Saman, Senin (17/6) kemarin. Kepada wartawan, Saman mengatakan, tempat relokasi yang berada di sebelah selatan kawasan Pasar Renteng tersebut sedianya akan digunakan pascakebakaran tahun lalu. Namun sampai saat ini belum ditempati. Karena pedagang masih memilih untuk berjualan di area yang dekat dengan lokasi pasar lama. “Tapi kalau proses pembangunan pasar sudah berjalan nantinya, maka mau tidak mau para pedagang harus pindah sementara waktu ke tempat relokasi yang sudah ada. Karena area lokasi pasar harus streril dari
aktifas jual beli,” jelasnya. Jangan sampai proses pembangunan Pasar Renteng yang ditargetkan selama satu tahun, terganggu karena masih ada pedagang yang berjualan di sekitar area pasar. “Kalau sekarang karena pembangunan belum berjalan, maka pedagang masih bisa menggunakan lahan disekitar pasar lama. Tapi kalau besok ketika pembangunan sudah berjalan, jelas itu tidak bisa lagi,” tandas Saman. Ia menjelaskan, untuk desain Pasar Renteng yang baru beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian. Terakhir, bangunan Pasar Renteng nantinya akan dibangun dua lantai. Dari rencana semula tiga lantai. Hal itu dikarenakan belajar dari pengalaman pasar-pasar yang ada di tempat lain, standar pasar itu dua lantai. Kalau lebih dari dua lantai, khawatirnya pedagang yang ada di lantai atas itu sepi pengunjung. Sehingga akhirnya diputuskan dua lantai. Tetapi dengan daya tampung yang sama. Bisa menampung seluruh pedagang yang sudah terdata. Syukur-syukur masih ada ruang yang tersedia. Seh-
ingga bisa ditempatkan pedagang yang baru. “Desain pasar sudah diatur sedemikian rupa. Supaya bisa menampung seluruh pedagang yang ada. Kendati ada perubahan dari jumlah lantai yang akan dibangun,” timpalnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., mengatakan, saat ini desain Pasar Renteng dalam proses penyempurnaan. Dan, diharapkan bulan Juli mendatang sudah selesai. Sehingga bisa dilanjutkan ke proses tender. Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, ditargetkan Bulan September atau paling lambat akhir tahun 2019 mendatang, pembangunan fisik Pasar Renteng sudah bisa dimulai. Dengan konsep green building. Sehingga nantinya akan menjadikan Pasar Renteng sebagai bangunan pertama yang menggunakan konsep green building di Loteng. “Target kita tahun ini proses pembangunan dimulai dan akhir tahun 2020 mendatang, pasar Renteng sudah bisa ditempati pedagang,” imuh Firman. (kir)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
Kepsek di Loteng Tidak Boleh Merangkap Lagi
Mendesak, Layanan Pendidikan Vokasional
(Suara NTB/dys)
H. Mahyuni
Pelepasan Murid, Sekolah Libatkan Komite Mataram (Suara NTB) Kegiatan pelepasan bagi siswa/murid yang akan mengakhiri proses belajar di sekolah biasanya hanya dilakukan secara sederhana di sekolah. Biasanya pihak sekolah akan menggelar acara pentas seni menandai dilepasnya siswa di sekolah tersebut. Namun sejumlah sekolah justeru menampilkan konsep yang berbeda pada saat melepas siswanya. Sebagaimana dilakukan SDN 19 Cakranegara. Pada pelepasan murid tahun ini menggunakan konsep outdoor. Kepala SDN 19 Cakranegara Sri Hartini, menyebut kegiatan pelepasan kali ini dipusatkan di salah satu hotel di wilayah Senggigi, Lombok Barat. Dipilihnya hotel sebagai lokasi perpisahan, karena ingin menampilkan hal baru pada acara pelepasan. Biasanya acara pelepasan dilaksanakan di halaman sekolah. Para murid menampilkan pentas seni dan beragam atraksi dari para murid yang akan pelepasan. Selain itu, acara pelepasan dikemas non formal dimana pada saat yang sama juga berlangsung berbagai permainan seperti lomba tarik tambang dan lomba lari karung. Uniknya, kata dia, kegiatan pelepasan melibatkan komite sekolah. Orang tua turut terlibat pada acara pelepasan, sehingga lomba yang digelar sekaligus sebagai ajang unjuk kekompakan antara murid dan orang tua pada setiap sesi permainan. Pihaknya berharap agar konsep pelepasan siswa ini mampu menyemangati para murid yang dilepas untuk menatap masa depan di sekolah baru pada jenjang pendidikan berikutnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
PELEPASAN - Suasana pelepasan murid kelas 6 SDN 19 Cakranegara yang melibatkan komite sekolah.
Praya (Suara NTB) Seluruh kepala sekolah (kepsek) di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ajaran baru tahun ini, tidak diperkenankan lagi merangkap sebagai guru sekaligus atau double job. Kepsek harus fokus sebagai manajer dan menjalankan manajemen di sekolah masing-masing. Dengan begitu, diharapkan peran dan fungsi kepsek benarbenar bisa dijalankan dengan maksimal.
(Suara NTB/kir)
PROVINSI NTB tengah mengembangkan Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Mandalika. Ke depan dibutuhkan ribuan tenaga kerja yang akan bekerja di berbagai sektor kawasan Mandalika. Untuk itu, upaya mengembangkan layanan pendidikan vokasional menjadi sangat mendesak dalam saat ini. Keberadaan Poltekpar Lombok untuk menghasilkan SDM andal dalam bidang pariwisata saja tidak cukup. Anggota Tim Percepatan NTB Gemilang, Prof. Mahyuni, menyebut, swasta harus mengoptimalkan upaya dalam rangka pemenuhan tenaga kerja mendatang. Lembaga pendidikan vokasional juga harus jadi perhatian mereka. Dikatakan Mahyuni, dalam aspek pendidikan kita selalu berbicara tentang mutu guru dan mutu lulusan. Padahal sesungguhnya mutu bukan hanya soal diterimanya siswa dari sekolah lama ke sekokah baru, melainkan harus juga difokuskan pada skill yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu, pengembangan layanan pendidikan vokasi tentu sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah. “Untuk kebutuhan kebutuhan mendesak ya. Kita butuh ratusan ribu pekerja jika Mandalika sudah mulai beroperasi,” ungkapnya. Lebih jauh disebutkan layanan pendidikan vokasi tidak saja fokus pada soal pariwisata. Namun juga harus menyentuh aspek pendukung lainnya. “Kan banyak ditopang oleh keahlian lain. Pariwisata jika tidak didukung keahlian dalam bidang listrik nggak bisa. Artinya semua aspek harus digempur, jangan sampai kita diberikan kue besar tapi tidak bisa menikmati,” jelasnya. Untuk itulah pemerintah guna melakukan percepatan peningkatan mutu pendidikan, kemudian dibentuklah tim untuk menjembatani adanya gap untuk mempercepat akselerasi pendidikan. (dys)
Halaman 10
H. Sumum
“Mulai tahun ini tidak ada lagi kepala sekolah yang juga mengajar di kelas. Harus fokus menjalankan tugas manajemen sekolah,” tegas Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Senin (17/6). Menurutnya, kalau sebelum-
nya kepsek merupakan tugas tambahan dari seorang guru. Tapi sekarang tidak lagi. Kepsek merupakan jabatan yang harus dijalankan dengan maksimal. Dan, sementara menjalankan tugas sebagai kepsek, maka guru bersangkutan tidak diperkenakan mengajar di kelas.
Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya tidak ada guru yang masuk di kelas tersebut. Tetapi itu tidak dilakukan setiap hari, karena tugas kepsek tidak lagi mengajar. Sehingga terhadap sekolahsekolah yang masih kekurangan guru, mulai tahun ini akan ditambah dengan mengangkat tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) ataupun dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dengan begitu, tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru, sehingga tidak ada alasan bagi kepsek untuk dobel job, dengan mengajar di kelas. “Tugas mengajar di kelas itu menjadi tanggung jawab guru.
Kepala sekolah tugas utamanya mengatur dan memanajemen jalannya proses pengajar di sekolah,” timpalnya. Agar kepsek bisa maksimal menjalankan tugasnya, para kepsek secara bertahap akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Terkait pola dan manajemen sekolah yang baik, sehingga kualitas sekolah bisa terangkat. “Untuk pelatihan kepala sekolah tersebut, khusus yang diangkat sebeluam tahun 2017 itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara yang diangkat di atas tahun 2017, itu akan dibiayai oleh pemerintah pusat,” tandas Sumum. (kir)
Pra Pendaftaran PPDB SMA/SMK Dipenuhi Pendaftar Mataram (Suara NTB) Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun pelajaran 2019/2020 dimulai pada Senin (17/ 6). Pada Senin kemarin dimulai pra pendaftaran PPDB SMA/SMK. Pendaftar mulai memenuhi sejumlah sekolah untuk mengikuti pra pendaftaran. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB, pra pendaftaran dilaksanakan pada Senin (17/6) sampai dengan Kamis (20/6). Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., dihubungi Senin (17/6) mengatakan, untuk pra pendaftaran untuk SMA adalah untuk menginventarisasi berkas dari perpindahan tugas orang tua dan mengurus surat domisili orang tua. “Sedangkan untuk SMK adalah tes fisik dan kesehatan, tindik tato, dan buta warna,” katanya. Dari Juknis PPDB dijelaskan bahwa Pra Pendaftaran calon peserta didik SMA/SMK jalur perpindahan orang tua/wali dalam bentuk inventarisasi, verifikasi berkas oleh panitia di tingkat UPT Layanan dan penerbitan rekomendasi kelayakan untuk diusulkan ke panitia tingkat provinsi Sedangkan untuk pra pendaftaran calon peserta didik SMK semua jalur dilakukan di tingkat Satuan Pendidikan dalam bentuk verifikasi/validasi/tes dan atau pemberian rekomendasi kelayakan/memenuhi persyaratan minimal untuk memilih satu atau lebih kompetensi keahlian “Ada juga perubahan kompetensi yang dibuka sekolah tahun lalu dan ada yang pengurangan dan penambahan, tapi tetap sesuai agenda revitalisasi SMK,” jelas Umar. Dari pantauan Suara NTB, sejum-
(Suara NTB/ron)
PRA PENDAFTARAN - Pendaftar SMK di SMKN 4 Mataram saat mengikuti tes, pendaftar lainnya tampak ingin melihat proses pra pendaftaran. lah SMK dipadati pendaftar selama pra pendaftaran kemarin, seperti yang terlihat di SMKN 2 Mataram, SMKN 3 Mataram, dan SMKN 4 Mataram. Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, pihaknya sudah membuka pra pendaftaran. “Pra pendaftaran fungsinya untuk melihat seberapa passion anak masuk ke SMK, dari pihak sekolah juga dapat melihat
performance anak, kemampuan dia bicara, karena anak SMK, sisi skill, keterampilan dan kompetensi bisa dilihat dari situ,” kata Bakiriyanto. Dari proses pra pendaftaran itu pihaknya bisa melihat figur pendaftar, mulai dari fisik, kerapihan, kebersihan tubuh, cara berkomunikasi, kemampuan membawa diri, dan sikap siswa. “Setelah pra pendaftaran mereka dapat rekomendasi, rekomendasi isinya mereka lay-
ak masuk jurusan mana,” katanya. SMKN 4 Mataram sendiri membuka lima paket keahlian yaitu Usaha Perjalanan Wisata, Perhotelan, Tata Boga, Tata Busana, dan Tata Kecantikan. Bakiriyanto mengatakan, SMKN 4 Mataram memiliki kuota siswa baru sebanyak 12 rombongan belajar, dengan setiap rombongan belajar diisi 32 orang .”Rencana buka 12 rombel, dengan siswa 32 orang per kelas,” katanya. (ron)
Dekan FKIP Unram Peringatan HUT Ke-69 IGKTI-PGRI Dikukuhkan Jadi Guru Besar Berlangsung Semarak Mataram (Suara NTB) Hari Kamis (20/6) akan dilakukan pengukuhan tiga guru besar di Universitas Mataram (Unram). Salah satunya adalah Prof. Dr. A Wahab Jufri, M.Sc. Prof. Abdul Wahab Jufri akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Sains Biologi. Kepada Suara NTB, Prof. Abdul Wahab Jufri, mengungkapkan nanti pada saat pengukuhan berlangsung, dirinya akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Paradigma Pendidikan Sains di Era Revolusi Industri 4.0”. Berdasarkan penuturan pria kelahiran Baturotok Kecamatan Batulanteh, tanggal 25 Desember 1962, dirinya menempuh pendidikan dasar 6 tahun di Desa Baturotok yang berlokasi pada ketinggian sekitar 800 meter dari permukaan laut, dan tamat pada tahun 1973. Selanjutnya pendidikan menengah di SMP Daerah Sumbawa Besar, tamat tahun 1977, dan di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar, tamat tahun 1981. Sementara pendidikan jenjang S1 di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mataram, tahun 1981-1986. Setamat S1 yakni Maret 1987, diangkat menjadi dosen di FKIP Universitas Mataram. Pendidikan jenjang S2 ditempuh di Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat dalam rentang waktu 1994 -1997 dan mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.). Sementara jenjang S3 di Universitas Negeri Malang tahun 2004 – 2007 dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Biologi. Sekembali ke kampus tahun 2007 diberi tugas mengajar mahasiwa S1 di jurusan PMIPA dan mahasiswa jenjang S2 di Program Studi Magister PIPA Panscasarjana Unram hingga sekarang sebagai pengampu matakuliah Zoologi Invertebrata, Belajar dan Pembelajaran IPA, Desain Model Pembelajaran, dan Perencanaan Pembelajaran IPA. Sementara itu lanjut Prof. Abdul Wahab Jufri, fokus kajian dan peta jalan penelitian yang ditekuni berkaitan dengan isu-isu tentang literasi
Abdul Wahab Jufri (Suara NTB/ist)
sains dan literasi ilmiah (scientific literacy), kemampuan berargumen (reasoning skills), berpikir kritis (critical thinking), kreativitas ilmiah (scientific creativity), dan penguasaan materi pedagogik (pedagogical content knowledge) guru dan mahasiswa calon guru. Sampai saat ini pria yang pada bulan Desember 2018 lalu diberikan amanah melaksanakan tugas sebagai Dekan FKIP Universitas Mataram periode 2018-2022 dipercaya menjadi anggota pada World Association of Lesson Study (WALS) sejak tahun 2010 dan sebagai Ketua Perhimpunan Pendidik IPA Indonesia (PPII) wilayah Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2015 sampai sekarang. (dys)
Mataram (Suara NTB) – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI)-PGRI berlangsung semarak. Kegiatan itu dilaksanakan oleh IGTKI-PGRI Kota Mataram bertempat di Gelanggang Pemuda Mataram, dengan puncak acara yang dilaksanakan Senin (17/6). Peringatan ini mengusung tema Mewujudkan Guru Taman Kanak-Kanak sebagai Penggerak Perubahan Menuju Indonesia Cerdas dan Berkarakter dalam Era Revolusi 4.0. Peringatan HUT ke-69 IGTKI-PGRI diawali dengan tarian lenggang nusantara oleh guru-guru TK se-Kota Mataram yang tergabung dalam IGTKI-PGRI Kota Mataram. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh kepala sekolah TK di Kota Mataram dan para guruguru. Dihadiri pula oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram, perwakilan PGRI Kota Mataram, Ketua IGTKI-PGRI NTB beserta jajaran, dan perwakilan Himpaudi. Ketua IGTKI-PGRI Kota Mataram, Sri Ekonomi, S.Pd., dalam laporan sekaligus sambutannya mengatakan, HUT IGTKI-PGRI sebenarnya diperingati pada 22 Mei. Pada tanggal itu sudah dilaksanakan senam bersama di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Mataram bersama seluruh anggota IGTKI dan Kepala Dinas Pendidikan.
(Suara NTB/ron)
FOTO BERSAMA - Ketua IGTKI-PGRI Kota Mataram foto bersama dengan pengurus IGTKI-PGRI Kota Mataram, IGTKI-PGRI NTB, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Mataram, dan sejumlah tamu undangan lainnya, Senin (17/6). Gebyar HUT IGTKI-PGRI dirangkaikan dengan beberapa lomba yang diselenggarakan sejak Jumat (14/6), seperti lomba futsal mini memperebutkan piala bergilir IGTKI-PGRI Kota Mataram. Juga lomba jalan berpasangan dengan bakiak yang dilaksanakan di Gelanggang Pemuda Mataram. Dan, lomba melempar bola ke dalam keranjang. Berbagai kegiatan diikuti oleh 122 TK yang ada di Kota Mataram. Untuk tari massal sendiri adalah ciptaan dari anggota dan pengurus IGTKI, pernah meraih juara dua dalam lomba Porseni PGRI NTB. “Kegiatan gebyar HUT ini dukungan dari banyak pihak, terutama Dinas Pendidikan Kota Mataram. Kita juga selalu dibina oleh ketua PGRI Kota
Mataram. Terima kasih ketua umum IGKTI-PGRI Provinsi NTB dan kepada pembina IGKTI,” kata Sri Ekonomi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yang diwakili Sekretaris Koordinator Pengawas (Korwas) Dinas Pendidikan Kota Mataram, Muhammad Yusuf, berharap pada usia ke-69, IGTKI-PGRI bisa semakin matang dalam berorganisasi. Juga diharapkan bisa semakin meningkatkan kapasitas dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Terlebih lagi TK dan PAUD menjadi landasan bagi anak menuju jenjang sekolah dasar. “Mari kita meningkatkan ilmu pedagogik. Mewakili atas nama kepala dinas, mari kita tingkatkan kualitas kita. Mudahan IGTKI semakin jaya dan berkualitas,” harapnya. (ron)
SUARA NTB
Selasa, 18 Juni 2019
Halaman 11
Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB
RSMA Gelar Sosialisasi Zona Integritas dan Deklarasi WBK Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir (RSMA) menggelar sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (17/6), di Ruang Pertemuan RSMA. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur RSMA dr. Arindra Kurniawan, Kepala Bagian Tata Usaha Rini Maharani, S.Farm.,Apt., pejabat struktural lainnya, serta anggota kelompok kerja, komite dan kepala ruangan. Dalam sambutannya, Dirktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan berharap Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tidak hanya menjadi slogan semata. Tetapi harus diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. “Salah satu contoh paling kecil adalah kedisiplinan kita
(Suara NTB/Humas RSMA)
FOTO BERSAMA - Foto bersama Direktur RSMA dan jajaran direksi bersama anggota kelompok kerja, komite dan kepala ruangan. terkait jam masuk kantor. Jadi semua pegawai harus mematuhi jam masuk maupun jam pulang kerja, harus jujur. WBK jangan hanya menjadi slogan, tapi harus ditanamkan dalam diri
masing-masing bahwa kita berkomitmen untuk melaksanakannya,”kata dr. Arindra. Kegiatan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan acara Penandatanganan dan Deklara-
Wulan akan Berlaga di Kejuaraan Internasional Mataram (Suara NTB) Atlet tenis meja NTB, Wulan Komalasari akan tampil di event internasional. Atlet asal Dompu itu akan bermain untuk tim tenis meja Stoni DKI Jakarta, di Kejuaraan Tenis Meja Internasional Terbuka, di Jakarta, 4-7 Juli mendatang. Wulan Komalasari yang didampingi Pelatihnya, Om Good saat ditemui Suara NTB di Mataram, Senin (17/6) kemarin mengatakan sudah menjalani persiapan yang relatif panjang menghadapi event itu. Latihannya di salah satu klub tenis meja ternama di Jakarta yakni klub tenis meja Stoni. Rencananya atlet berusia 13 tahun itu akan tampil di kelas perorangan putri di kategori pemula. Dia sudah menjalani latihan panjang untuk menghadapi event yang akan melibatkan atlet dari berbagai negara Asia Tenggara itu. “Wulan akan mengikuti kejuaraan internasional tenis meja di Jakarta bulan Juli. Wulan akan main di kelas pemula perorangan putri”ucap Wulan yang saat itu didampingi Pelatih Tenis Meja asal Dompu. Kedatangan pelatih tenis meja asal Dompu bersama atletnya di Mataram untuk bertemu dengan pihak Dispora NTB sekaligus mengantar Wulan ke Bandara Internasional Lombok (BIL). Maklum hari itu Wulan harus kembali ke Jakarta untuk menjalani latihan di klub tenis meja Stoni Jakarta. Bagi Wulan, tampil di kejuaraan level internasional bakal menjadi yang pertama kalinya. Sebab selama ini Wulan belum pernah tampil di event internasional. Meski belum pernah tampil di event internasional, Wulan dinilai sebagai atlet yang punya talenta tinggi dalam setiap pertandingan. Hal itu telah dibuktikan oleh Wulan pada setiap kompetisi nasional yang di gelar di beberapa kota besar di Indonesia. Terakhir Wulan berhasil mengalahkan atlet juara nasional asal Jawa Barat di Kejurnas Tenis Meja di Jakarta tahun 2018. Wulan meraih medali emas di kelas perorangan pemula putri. Sukses di event nasional tahun lalu, Wulan akan kembali membuktikan dirinya di event internasional. (fan)
mudian anggota kelompok kerja, komite dan kepala ruangan. Usai penandatanganan dan deklarasi, acara kemudian diakhiri dengan foto bersama.
Mataram (Suara NTB) Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengatakan kepengurusan cabang olahraga tenis sudah kedaluwarsa. Pihak pengurus cabor diminta untuk segera melakukan Musyawarah Provinsi (Musprov) guna menentukan pengurus baru. Wakil Sekretaris KONI NTB, H. Eroflan Kamil yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (17/6) mengatakan masa berakhir kepengurusan Pengprov Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) NTB sudah berakhir sejak Maret 2019. Dengan berakhirn-
ya masa Bhakti kepengurusan olahraga tenis tersebut pihak Pelatih NTB harus segera melaksanakan Musprov dengan agenda pemilihan ketua baru. “Masa bhakti kepengurusan Pelti NTB sudah berakhir. Pelti NTB harus segera melaksanakan Musprov,” ucapnya.
Dikatakan Eroflan, Musprov Pelti NTB harus dilaksanakan secepatnya sebab pada bulan Agustus tahun ini akan ada Pra-PON Tenis. Untuk dapat mengirim atlet di ajang prakualifikasi PON, pihak Pelti NTB harus segera mengaktifkan kembali peri-
(Suara NTB/bug)
Taliwang (Suara NTB) Verifikasi dan validasi data jumlah rumah terdampak gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh Bappeda Litbang setempat akhirnya selesai. Adapun jumlah total rumah terdampak yang ditetapkan setelah perbaikan itu sebanyak 18.430 unit tersebar di seluruh kecamatan.
Nusa Tenggara Barat ditunjuk menjadi salah satu pilot project Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM. (arn/*)
ode dasi kepengurusannya. “Kalau Pelti NTB tidak melaksanakan Musprov, bisabisa atlet NTB tak bisa ikut Pra-PON tahun ini, sebab persyaratan mengikuti Pra-PON harus aktif kepengurusan cabornya,” jelas Eroflan. Ketua Pelti NTB, Jamaluddin yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya belum dapat dihubungi. Meski demikian Jamal sebelumnya pernah mengatakan bahwa pihaknya akan mengirim tim putra mengikuti Pra-PON Tenis di bulan Agus-
tus 2019. Pihak Pelari NTB hanya menurunkan tim putra saja di Pra-PON, sebab tim tenis putri NTB sudah dinyatakan lolos PON berdasarkan peringkat atlet di kancah nasional. Menurut Jamal, ada tujuh tim yang diberi jatah tiket lolos PON, mereka adalah tim peringkat satu hingga tujuh besar nasional. Termasuk tim tenis putri NTB dinyatakan lolos PON, karena tim putri NTB masuk peringkat enam besar nasional sehingga lolos PON tanpa melalui babak kualifikasi. (fan)
Zohri Dapat Tawaran Kuliah di Amerika Mataram (Suara NTB) – Sukses menorehkan prestasi di kejuaraan dunia atletik junior di Finlandia tahun 2018 serta berhasil mempertajam rekor Asia Tenggara dari 10.13 detik menjadi 10.03 detik membuat atlet NTB, Lalu Muhammad Zohri dibanjiri rezeki. Selain mendapat bonus miliaran rupiah dari pemerintah dan PB PASI, atlet kebanggaan NTB ini juga mendapat tawaran kuliah gratis ke Amerika Serikat tahun ini. Sebagaimana diketahui, Zohri telah selesai menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Mataram. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni, atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini resmi terdaftar sebagai Mahasiswa perguruan tinggi IKIP Mataram. Ia lulus lewat jalur olahraga prestasi pada program studi pendidikan olahraga Fakultas Pendidikan Olahraga dan Keguruan (F-POK) IKIP Mataram. Selama menjadi mahasiswa IKIP Mataram, Zohri dibebaskan dari biaya kuliah. Informasi kelulusan Zohri juga disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin kepada sejumlah wartawan di NTB belum lama ini, maklum pihak Dispora NTB ikut andil mengantarkan Zohri kuliah di IKIP Mataram. Setelah resmi jadi Mahasiswa IKIP Mataram, pada hari Jumat (13/6), Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni juga mengundang Zohri untuk bertatap muka dengan Rektor IKIP Mataram. Selanjutnya, Eni mengajak Zohri menghadap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Zohri bersama Eni diterima langsung oleh Gubernur di ruang kerja Gubernur NTB. Gubernur menyambut kedatangan Zohri dengan raut wajah senang dan penuh kagum serta bangga. Sementara Zohri tetap rendah diri dan mengucapkan terimakasih kepada Gubernur
NTB yang telah mendukungnya menjadi atlet berprestasi dunia. “Terimakasih atas dukungan pak Gubernur dan masyarakat NTB. Semoga saya bisa meningkatkan berprestasi,” ucap Zohri. Pada pertemuan itu, Zohri menyampaikan kepada Gubernur soal segudang prestasi yang telah diukirnya di event internasional. Termasuk soal rencana Zohri akna tampil di Kejuaraan Dunia Atletik di Doha, Qatar, 19 September 2019. Selanjutnya Zohri menceritakan dirinya diterima sebagai mahasiswa IKIP Mataram. Dan ia mengatakan sangat senang kuliah di IKIP Mataram. Di tempat yang sama, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan akan selalu mendukung penuh keikutsertaan Zohri di event internasional. Namun Gubernur NTB berpesan agar Zohri tetap rendah diri, tak boleh cepat puas atas prestasi yang sudah diraih dan tetap fokus latihan. Gubernur percaya Zohri bakal mampu meningkatkan prestasi dan daaot mengalahkan pelari terbaik Asia asal Jepang yang mengalahkan Zohri di setiap Grand Prix di Osaka Jepang belum lama ini. Selain mendukung prestasi Zohri di olahraga atletik, Gubernur juga menawarkan Zohri untuk kuliah di Amerika Serikat. Gubernur mengaku siap memberikan Zohri beasiswa kuliah di Amerika Serikat, dengan harapan Zohri bisa lancar berbahasa Inggris, bisa berlatih dengan pelari Amerika dan sering mengikuti kejuaraan atletik di luar Negeri. “Zohri mau nggak kuliah di Amerika, kita siapkan beasiswa,” tanya Gubernur NTB kepada Zohri. Dengan spontan Zohri menjawab tidak mau kuliah di Amerika karena tak ingin jauh dari keluarga. (fan)
KSB Finalkan Data Rumah Terdampak Gempa
Mars Anugerahinsyah
Tahun 2019 ini Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi
Kepengurusan Pelti NTB Telah Kedaluwarsa
Hadapi Popnas, Tarung Derajat Akan Jaring 13 Atlet Mataram (Suara NTB) Menatap Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua, 6-13 Oktober 2019 mendatang, cabang olahraga tarung derajat akan segera melaksanakan Seleksi Daerah (Selekda) Atlet Pelajar yang akan berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, 27-30 Juni 2019. Sekum Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB, Dedy Noorcholish yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (14/6) mengatakan, Selekda yang akan berlangsung selama tiga hari itu akan melibatkan seluruh atlet kabupaten/kota di NTB. Pihak Kodrat NTB telah mengirim undangan kepada sejumlah pengurus kabupaten/kota Kodrat di NTB terkait akan digelarnya Selekda tersebut. “Kita sudah mengirim undangan ke Pemkab/Pengkot Kodrat di 10 kabupaten/kota di NTB untuk mempersiapkan atlet mengikuti Selekda”ucapnya. Selekda yang melibatkan ratusan atlet dari kabupaten/kota itu akan mempertandingkan sebanyak 13 kelas, terdiri dari 7 kelas putra dan 6 kelas putri. Bagi atlet yang juara dimasing-masing kelas akan dipersiapkan mengikuti Popnas di Papua, 6-13 Oktober di 2019. “Kita akan mengambil 13 atlet yang akan dipersiapakan untuk mengikuti Popnas di Papua. Jumlah 13 atlet itu akan dipangkas lagi hingga menjadi 11 atlet yang pasti di kirim”jelasnya. Jumlah atlet akan dipangkas menjadi 11 atlet karena memang jumlah kelas yang dipertandingkan di Popnas Papua/2019 sebanyak 11 kelas. Namun untuk kepastian jumlah atlet yang di kirim ke Popnas akan diserahkan sepenuhnya ke Dispora NTB, pasalnya pihak Dispora NTB yang menentukan kuota atlet yang berangkat. Ditanya soal target, Dedy mengatakan pihaknya menargetkan satu medali emas sesuai dengan jumlah medali emas yang diraih atlet tarung derajat di Popnas tahun 2017. “Kita akan tetap berupaya mempertahankan satu medali emas yang diraih atlet kami di Popnas 2017, kalau bisa menambah satu emas lagi”harapnya. (fan)
si Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan dimulai oleh Direktur RSMA dr. Arindra Kurniawan lalu jajaran direksi ke-
(Suara NTB/Humas RSMA)
PENGARAHAN - dr. Arindra Kurniawan sedang memberikan pengarahan pada sosialisasi ZI dan WBK.
Koordinator verifikasi dan validasi data gempa Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut mengatakan, sebelumnya dari seluruh SK yang sempat diterbitkan Pemda KSB ditetapkan sebanyak 18.481 rumah rusak akibat gempa. Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan dari data tersebut adanya sejumlah calon penerima bantuan dinyatakan ganda atau bermasalah. Atas temuan BNPB tersebut, Pemda KSB di bawah koordinasi Bappeda Litbang melakukan verifikasi dan validasi. Seluruh data calon penerima yang telah diterbitkan dicek sehingga ditemukan sebanyak 51 data calon penerima ditetapkan ganda atau bermasalah karena tidak memenuhi syarat, baik secara aturan maupun administrasi. “Kalau temuan BNPB 22 dan saat kami mulai pengecekan kami juga temukan yang lainnya bermasalah sebanyak 29. Jadi akhirnya kami keluarkanlah semuanya itu menjadi 51 calon penerima berstatus STS (tidak memenuhi syarat),” papar Mars, Senin (17/6).
Ia menjelaskan, keseluruhan data yang telah difinalkan itu masuk dalam SK 1, 2, 7, 8 dan 9 yang telah diterbitkan bupati sebelumnya. Karena itu beberapa SK yang telah terlanjur terbit sebelum verifikasi dilaksanakan tidak lagi dapat dijadikan acuan. “BPBD sudah diminta juga menarik SK yang lain, seperti SK perubahan 1 dan 2 dan SK lainnya di luar SK 1, 2, 7, 8 dan 9 itu,” katanya seraya merinci status kerusakan data hasil final tersebut. “Dari 18.430 itu rinciannya terdiri dari rusak berat (RB) 1.286 rumah, rusak sedang (RS) 3.835 rumah dan ringan (RR) 13.309 rumah,” sambung Mars. Dari 51 data calon penerima yang telah dihapus dalam data itu, diakui Mars terdapat sebagian yang dana bantuannya sudah dicairkan. Tetapi hal tersebut telah dikoordinasikan kepada para penerima agar melakukan pengembalian. Sementara yang belum cair, dananya secara otomatis kembali ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB. “BPBD sudah komunikasi dengan para penerima yang tidak ber-
hak itu dan mereka menyatakan bersedia mengembalikan. Kalau yang belum dananya langsung auto debet ke rekening BPBD lagi,” timpalnya. Sementara itu ditanya mengenai target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terdampak gempa itu. Mars menyebutkan, Pemda KSB melalui BPBD telah menyampaikan kesanggupannya hingga bulan Agustus mendatang sesuai SK perpanjangan masa tanggap darurat gempa KSB. Tetapi dengan persyaratan seluruh dana bantuan telah ditransfer BNPB ke daerah. Sejauh ini dana yang telah ditransfer BNPB ke BPBD dan bahkan telah masuk ke rekening penerima untuk dimanfaatkan belum sepenuhnya. Bagi yang berstatus RB dengan anggaran bantuan Rp 50 juta baru disalurkan Rp 25 juta (50 persen), RS Rp 19,5 juta (87 persen) sementara yang status RR masih ada nol persen. “Ya pada dasarnya tergantung dana dari pusat. Karena di lapangan kan sudah banyak masyarakat yang sebenarnya perbaikan rumah mereka sudah 100 persen tapi menggunakan dana pribadi,” imbuhnya. (bug)
(Suara NTB/fan)
MENERIMA ZOHRI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menerima kedatangan Lalu Muhammad Zohri di ruang kerja Gubernur NTB, Jumat (14/6) lalu.
SUARA NTB
Selasa, 18 Juni 2019
Halaman 12
Jalan Rusak Hambat Pengembangan Pariwisata Sekotong Giri Menang (Suara NTB) – Ruas jalan rusak menjadi salah satu penghambat pengembangan kawasan parwisata Sekotong bagian barat seperti halnya Desa Pelangan dan Batu Putih. Kondisinya rusak parah, berlubang, dan jalannya sempit. Jalan rusak ini pun dikeluhkan wisatawan. Menurut Yongki, wisatawan asal Mataram, kondisi jalan di kawasan wisata ini begitu tak layak dan tak pantas. Artinya jalan ini tak layak ada di kawasan wisata yang seharusnya memiliki akses dasar baik jalan, air dan
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5514 AS NOKA/NOSIN : MHIJB31174K083275/JB31E1082180 AN.MARTEPATI HLG SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI DR.6196 KE NOKA/NOSIN : MH8FD11X2J106667/E401-1D112166 AN.FATHURRAHMAN HLG D’SKTR JL.GERUNG MENUJU BIL HLG STNK R2 HONDA DR.2536 EB NOKA/NOSIN : MHIJFX1195K399588/JFX1E1397361 AN.HAERUN NISA HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM
listrik yang memadai. Ia mengeluh melalui akses jalan tersebut lantaran kondisinya yang berlubang di mana-mana. “Kok jalan di daerah wisata kondisinya begini, bagaimana mau betah wisatawan kalau begini. Seharusnya diprioritaskan untuk diperbaiki,” jelas pemuda lajang ini. Menurut dia, pemandangan alam di kawasan Sekotong, mulai dari pesisir pantai Sekotong Barat lalu ke kawasan Pelangan hingga daerah paling ujung Lobar yakni Desa Buwun Mas. Yang paling parah di desa Batu Putih, kondisi jalanya berlubang dan sempit. Kepala Desa Batu Putih, Fajrin Nur mengakui kondisi jalan telah lama dikeluhkan oleh warganya dan wisatawan yang berkunjung. Pasalnya, akses jalan sepanjang belasan kilometer di wilayah setempat baik berstatus jalan kabupaten dan desa rusak parah. Kondisi ini menganggu pelayanan publik baik di sektor ksehatan, pendidikan di wilayah itu. Di samping itu, akibat ruas jalan rusak ini mengganggu akses perekomian warga setempat. “Jalan yang berstatus jalan kabupaten di wilayahnya hampir semua rusak. Mulai dari simpang tiga Desa pelangan hingga wilayahnya terdapat panjang jalan 7 kilometer yang merupakan jalur uta-
ma rusak parah,” jelas dia. Ditambah lagi akses jalan menuju lokasi wisata Bangkobangko sepanjang 2 kilometer juga rusak parah. “Ruas jalan di wilayah kami rusak parah, jalan kabupaten rusak parah, begitu pula jalan desa kondisinya tak kalah rusak parah,” kata Fajrin. Jalan desa hampir di semua dusun di desanya belum tersentuh. Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana mengatakan, terkait jalan di Desa Batu Putih masuk perigkat I untuk dikerjakan tahun 2020. “Jalan ini masuk rangking I untuk kita kerja-
kan tahun 2020,” jelas Made. Jalan ini masuk kabupaten sehingga kewenangan untuk perbaikan ada di pemkab. Terkait panjang jalan yang dibangun tahun depan ia mengaku tidak hapal persisnya. Yang jelas kata dia, diupayaka agar bisa tuntas dikerjakan. Dalam penyiapan fasilitas dan infrastuktur di kawasan ini, kedepan akan dirancang dengan OPD terkait agar bisa terintegrasi sehingga semua sektor bisa masuk baik pariwisata, pertanian dan sektor lain. (her)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 18 Juni 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
Eksekusi Dana Kelurahan KEKHAWATIRAN Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, bahwa dana kelurahan tidak akan terserap maksimal, nampaknya cukup beralasan. Pasalnya, dari 50 kelurahan yang ada di Mataram baru dua kelurahan yang sudah mengajukan pencairan dana kelurahan ini. Padahal, dana kelurahan harus masuk ke rekening kelurahan bulan April lalu. Sehingga, kelurahan bisa cepat mengeksekusi program. Sebab, pertanggungjawaban harus sudah disampaikan minggu kedua bulan Juli. Seperti diketahui, pemerintah pusat telah mentransfer Rp18 miliar ke Pemkot Mataram, untuk dana kelurahan. Pengelolaannya diharapkan mengikuti petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, sehingga tak menimbulkan masalah. Hal ini sejalan dengan arahan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada banyak kesempatan. Aparat kelurahan diingatkan agar tidak menyalahgunakan dana tersebut. Kasus di kabupaten lain dinilai cukup jadi pembelajaran, sehingga pejabat di Kota Mataram tidak tersandung hukum. Oleh karena itu, penggunaan dana ini perlu dilakukan sosialisasi terus menerus. Termasuk kesiapan sumber daya manusia di kelurahan. Penggunaan dana kelurahan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 tahun 2018. Ada dua poin pokok pemanfaatan dana itu. Yakni, sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Karena, regulasi dari pemerintah pusat itu sifatnya umum. Pemkot Mataram menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis di tingkat kota yang sifatnya lebih rinci. Pengelolaan dana kelurahan maupun dana desa telah diatur sesuai undang – undang, Permendagri maupun Peraturan Daerah. Artinya, rambu – rambu penggunaan dana itu telah jelas. Tetapi, Kejaksaan menyarankan porsi penggunaannya lebih ditekankan pada pemberdayaan masyarakat, dengan porsi 30 persen untuk infrastruktur dan 70 persen untuk pemberdayaan. Lurah diwanti - wanti agar penggunaan dana kelurahan tidak keluar dari rambu - rambu. Jika ada kegiatan sifatnya sosial dasar, transportasi, perbaikan drainase skala kecil serta pemberdayaan dan operasional di lapangan tidak ada masalah. Yang tidak kalah pentingnya adalah, memulai kegiatan harus melalui musyawarah kelurahan yang disertai odengan berita acara. Setiap daerah tentu tidak ingin Lurah tersandung masalah hukum. Pemkot membentuk tim terdiri dari Inspektorat dan Bagian Hukum, untuk mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. Bagi kecamatan, hadirnya dana kelurahan sekaligus menjadi beban tambahan yang dikerjakan oleh kecamatan. Kebijakan pemerintah pusat menyamakan kelurahan dengan desa. Otomatis ada kemandirian dari segi pengelolaan anggaran. Ini pun akan memiliki konsekuensi baik secara hukum maupun administrasi. Penggunaan dana kelurahan ini, tidak hanya akan diawasi olehtim bentukan pemerintah daerah, tetapi juga oleh lembaga vertikal. Kejaksaan juga akan mengawasi penggunaan dana kelurahan ini. Kejaksaan akan turun melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap penggunaan dana kelurahan. Mesti tak sesering pengawasan proyek, tetapi tim pengawal dan pengawasan pemerintah dan pembangunan daerah tetap turun. Kejaksaan fokuskan pada penyerapan dana kelurahan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya Lurah dan Camat belajar ke desa - desa terkait penggunaan dana tersebut. Karena, belajar dari penggunaan dana desa, tak sedikit Kades terjerat kasus. Mereka diindikasikan melakukan penyimpangan penggunaan dana desa. Selain itu, atensi terhadap penggunaan dana kelurahan ini juga dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (*)
OPINI
Halaman 14
Melawan Hoaks Lewat Pendidikan Sastra ITA tengah menghadapi tsunami hoaks yang berdampak besar bagi cara berpikir seharihari. Benturan informasi menyebabkan perpecahan. Pintu konflik semakin menganga. Setiap orang dan kelompoknya memercayai informasi lantaran sesuai dengan emosi masing-masing. Parahnya, dunia pendidikan kita sudah dikepung wabah hoaks dan ujaran kebencian. Bahkan tak sedikit tenaga pendidik mudah menerima dan menyebarkan kabar bohong. Kalau pendidik demikian, apa jadinya siswa dan generasi ke depan? Penyebaran hoaks oleh guru dan dosen secara statistik bisa dilihat dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dirilis di situs Sekretariat Kabinet pada 08 Juni 2018. Terungkap di kalangan ASN dan dosen menjadi kelompok terlapor paling banyak penyebar hoaks di media sosial. Diikuti kemudian oleh ASN pemerintah pusat dan guru di daerah. Data tersebut memunculkan keprihatinan sekaligus menjadi bukti rendahnya pengetahuan dan kesadaran dosen serta guru. Guru dan dosen yang harapannya dapat membagi pengetahuan dalam menyaring informasi celakanya menjadi bagian dari penyebar berita bohong. Beberapa tenaga pendidik nyatanya juga tak memiliki sikap apatis dan kritis dalam menerima informasi. Seorang pendidik (pendagog) bisa berubah jadi penghasut (demagog). Informasi yang sesat berpengaruh terhadap cara berpikir dan bernalar. Sebaliknya, lemahnya daya kritis menjadi salah satu faktor mudahnya informasi sesat dipercaya. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Implikasinya generasi muda semakin mudah termakan hasutan atau ujaran kebencian lewat gawai di tangan masing-masing. Akibat lain adalah tingginya sentimen agama, ras, suku yang membahayakan kesatuan kita sebagai warganegara. Meski di sisi lain, tak hanya Indonesia, di pelbagai negara maju, hoaks diproduksi dan diamini. Ini semacam gejala global yang sulit
Oleh : Mohamad Baihaqi Alkawy (Kelompok Studi Sosial dan Kebudayaan (KlaSiKa)) dibendung oleh otoritas negara sekali pun. Orang hanya mampu membendungnya dengan daya kritis yang perlu terus diasah. Karenanya lembaga pendidikan secara mendasar, bukan hanya sebagai tempat transformasi ilmu pengetahuan melainkan ruang untuk mendayagunakan nalar. Latihan bernalar, skeptis dan kritis dapat dilakukan salah satunya dengan memperkuat pelajaran yang mampu mengasah nalar siswa, guru dan dosen secara tajam dan tak membosankan. Salah satunya bisa dilakukan dengan memperkuat pendidikan sastra di sekolah. Sastra sebagai bidang pelajaran yang tak sekadar menuntut siswa menghapal, melainkan bernalar kritis agar dapat memahami dan merasakan kandungannya. Di samping sastra bisa jadi semacam hiburan yang dapat dibaca di luar jam formal. Mengaktifkan Nalar Kritis Hingga kini, tak sedikit di antara siswa, guru bahkan dosen menganggap sastra sebagai karya fiksi yang kadar faktualitasnya diragukan. Hal tersebut tak sepenuhnya salah. Namun fiksi juga punya hukum yang tak boleh lepas dari logikanya sendiri. Sastra punya unsur interinsik dan ekstrinsik dengan logika yang ketat. Hampir semua karya sastra bermutu ditulis oleh pengarang dengan kedalaman intelektual. Itulah mengapa karya sastra menuntut pembaca memahaminya secara utuh. Tak sekedar mencari tema dan amanat, nama pengarang dan titi mangsa. Perlu dilihat bagaimana pengarang mengonstruksi tokoh dengan karakternya masing-masing. Logis tidak dengan situasi budaya di mana tokoh hidup. Selain itu konsistensi karakter tokoh yang berhubungan dengan psikologinya. Sampai dengan teknik bercerita dan cara berbahasa. Kalau sudah menangkap hal itu, pembaca dapat memahami alur cerita, konflik serta pesan yang ingin disampaikan pengarang. Dalam puisi, pembaca dituntut memahami apa yang dimaksud penyair
RADIO
dalam selubung bahasa dan cara penyajian yang beragam. Kita tahu, sastra yang bermutu diciptakan lewat ketajaman tema dan teknik penulisan yang canggih. Di samping kemampuan berbahasa yang baik. Maka pelajaran sastra di sekolah tak mesti menuntut guru dan siswa cuma menghapal nama pengarang dan tahun penyiptaan karya. Indikator keberhasilan di sekolah dapat dilihat dari kemampuan mengurai bacaannya. Baik itu dalam bentuk cerpen, puisi, maupun novel. Secara didaktis, sastra merekam jejak kebudayaan manusia dalam kurun waktu tertentu. Siswa dan guru dapat menangkap itu secara tepat. Membaca kritis dan berpikir kritis adalah dua proses yang berhubungan. Berpikir kritis tidak dapat dicapai kalau tak terbiasa membaca kritis. Membaca kritis adalah proses membaca secara aktif dan hati-hati. Keduanya dapat membantu siswa dan guru memahami informasi secara menyeluruh. Begitu halnya dalam menerima informasi di media sosial. Dalam proses membaca itulah daya apatis dan nalar kritis dapat diasah. Pembaca dibiasakan terus menggali karya sastra dari berbagai unsur. Dalam proses itu, pembaca dituntut memerhatikan detail dan mencerna permainan bahasa. Terlebih dapat menangkap persoalan sosial di dalamnya. Umar Junus bilang, pada dasarnya teks sastra adalah dokumen masalah sosial. Seorang yang kerap membaca sastra tentu saja tahu dan dapat memisahkan mana sastra bermutu dan tidak. Kemampuan membaca sastra sekaligus untuk melihat perkembangan nalar kritis serta pengetahuan siswa dan guru terhadap masalahmasalah sosial di sekitaran. Penguatan pendidikan sastra dan pelajaran membaca mesti dilakukan sejak dini. Di samping sastra dapat menambah wawasan, juga sebagai sarana olah pikir dan olah rasa sekaligus. Dengan begitu hoaks yang terus menggrogoti cara berpikir dapat dihentikan lewat pendidikan sastra.
Setali dengan itu, penguatan pendidikan sastra terhadap guru dan siswa demi meningkatkan budaya literasi kita. Mengingat hasil tes PISA pada 2015 lalu menyebut kecakapan literasi usia setingkat SMP sampai dewasa kita rendah. Kalau minat baca siswa dan guru meningkat, nalar berkembang dan sikap kritis terhadap informasi bisa tumbuh. Ketika sikap kritis sudah tumbuh, siswa dan guru dapat menjadi aktor utama memajukan kebudayaan kita. Kalau pendidik dan peserta didik sudah mencintai sastra, badai hoaks dapat ditepis, dan setiap informasi dapat disaring secara kritis. (*)
POJOK RAPBD Perubahan, Pemprov rasionalisasi belanja dan pendapatan Anggaran yang tidak perlu harus dipangkas
*** Reklame penunggak pajak akan disegel
Tindakan tegas pemerintah ditunggu
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 18 Juni 2019
Inspektorat Tak Berwenang
Audit APBN Ranah BPKP Tanjung (Suara NTB) Pengelolaan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB di Pokmas yang melibatkan pihak ketiga, mulai muncul ketidakberesan. Salah satunya, anggota Pokmas Rinjani, Dusun Batu Ampar, yang memilih merobohkan konstruksi bangunan rumahnya, karena alasan labil. Menanggapi perobohan oleh warga itu, Kepala Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., Senin (16/6) mengungkapkan, pihaknya sejauh ini belum bisa berbuat banyak terhadap kondisi yang dialami warga. Dugaan penyimpangan pada tahap rekonstruksi bangunan milik warga, tidak serta merta dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten, karena alasan kewenangan. “Inspektorat tidak punya kewenangan. Ini ‘kan dana APBN, ya yang kawal sebenarnya BPKP. Sejauh ini kita belum dilibatkan,” ujarnya. Idrus menegaskan, pihaknya tidak menutup mata atas informasi bahwa ada anggota Pokmas yang merusak bangunannya sendiri karena alasan kualitas yang tidak maksimal. Sewajarnya, kelompok-kelompok masyarakat yang mendapat perlakuan rekonstruksi sebagaimana diduga mendapat pengawalan. Namun demikian, sejak tahap awal rehab rekon Inspektorat Kabupaten tidak banyak dilibatkan. Pada proses validasi pun, Inspektorat bersedia masuk. Tetapi upaya itu terhalang oleh batas kewenangan. “Katanya sih mau dilibatkan kita, tapi sampai sekarang belum. Biar tidak salah, maka sebaiknya BPBD dan BNPB, karena mereka yang punya ranah,” sambungnya. Idrus melanjutkan, keterlibatan Inspektorat dalam pengawalan dana DSP di masyarakat masih sebatas informasi. Otentifikasi yang mengarah pada perintah tertulis dari lembaga vertikal yang lebih tinggi sejauh ini belum tersedia. Sehingga Inspektorat pun tidak punya dasar atau acuan untuk mengaudit pengelolaan dana gempa di masyarakat. “Memang akan dilibatkan, tapi ranahnya dana pusat, ya kita menunggu instruksi. Bagaimana saya mau periksa karena uangnya APBN. Kalau memang ada perintah, ad dasar acuan kenapa tidak.” “Untuk validasi saja, bukan kita, ya akhirnya kita mundur. Sejauh ini, persoalan-persoalan itu masih di internal BPBD. Urusan memeriksa, itu biasanya langsung Irjen dengan BPKP. Kalau saya diperintah periksa, saya pasti turun,” pungkasnya. (ari)
Wagub NTB Ikut Pimpin Delegasi Indonesia di Paris Dari Hal. 1 Selain itu, cagar biosfer juga dicirikan dengan adanya upaya untuk melampaui zona konservasi tradisional yang biasanya hanya bersifat terbatas. Upaya ini dibangun melalui skema zonasi yang diselaraskan. Menggabungkan area inti yang dilindungi dengan zona di mana pembangunan berkelanjutan dipupuk oleh penduduk lokal dan perusahaan dengan sistem tata kelola yang sering sangat inovatif dan partisipatif. “Cagar biosfer juga akan melibatkan pendekatan melalui para pemangku kepentingan yang beragam, dengan penekanan pada keterlibatan komunitas lokal dalam tata kelolanya,” imbuh Najamuddin. Saat ini, ujarnya, terdapat 686 cagar biosfer di 122 negara di seluruh dunia. Menurut Najamuddin, per-
temuan di hari pertama tersebut juga menghasilkan sejumlah kesimpulan. Salah satunya adalah, bahwa cagar biosfer adalah perangkat untuk mencegah ancaman berkurang atau punahnya spesies-spesies yang menjadi khazanah kekayaan bumi. “Dan kami selaku Pemprov NTB berpendapat, kesimpulan-kesimpulan dan catatan-catatan dalam pertemuan ini, sangat selaras dengan visi-misi dan program-program pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Insya Allah ini menjadi bukti bahwa saat ini NTB sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi daerah yang berkembang, tanpa harus merusak keseimbangan alam dan manusia,” tegas Najamuddin. (*)
Malu Sama Mantan Gubernur Dari Hal. 1 sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB untuk melengkapi koleksi buku dan arsip tokoh-tokoh NTB di masa lalu dan sekarang. ‘’Sudah saya cari tidak ada. Apalagi, gubernur yang dulu dari pertama. Makanya, selesai ini (renovasi, red) saya mau buat boks. Ini boksnya Ruslan Tjakraningrat dan lainnya. Seperti di Perpustakaan Nasional, ada foto-fotonya dan buku-bukunya, kita taruh di situ,’’ terangnya, pada Suara NTB, Senin (17/6). Tidak hanya arsip mantan gubernur, ujarnya, pimpinan DPRD dan anggota DPRD NTB sejak awal berdiri hingga sekarang juga akan berusaha dilengkapi. Adanya arsip ini, setidaknya memberikan informasi kepada generasi muda NTB mengenai sejarah dan pimpinan NTB di masa lampau. Untuk itu, sebagai pembina perpustakaan di daerah, pihaknya mulai dari sekarang intens mensosialisasikan Gerakan dan Sadar Arsip ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB. Dalam hal ini, ujarnya, semua OPD memiliki arsiparis dan pustakawan, sehingga buku-buku teknis terkait OPD ada di perpustakaan OPD. Mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB ini, mencontohkan, jika ada pengunjung yang ingin membaca tentaang pertanian bisa datang ke Dinas Pertanian, begitu juga buku tentang perhubungan, bisa ke Dinas Perhubungan. ‘’Inilah yang menjadi tugas kami sebagai pembina perpustakaan untuk mengoptimalkan perpustakaan di OPD masingmasing,’’ terangnya. Pada bagian lain, dirinya mengajak kaum milenial banyak membaca buku. Dengan banyak membaca buku, generasi muda bisa mengetahui pengetahuan dan informasi terhadap perkembangan yang terjadi. Meski sekarang ini, informasi bisa didapatkan lewat gawai, internet dan lainnya, menurutnya, membaca buku secara fisik
mesti dilakukan. Dalam upaya meningkatkan minat membaca dan kecintaan generasi muda pada buku, pihaknya menggelar sejumlah lomba serangkaian Hari Ulang Perpustakaan ke 39 dan Hari Kearsipan Nasional ke 42. Lomba-lomba yang digelar, ujarnya, lomba menulis dan membaca puisi, lomba mendongeng guru TK, lomba resensi buku, lomba bercerita tingkat SD/MI, lomba membuat artikel, lomba pidato bahasa daerah. Selain itu, ada lomba mewarnai tingkat TK yang digelar, Selasa (18/6) ini. Bukan hanya lomba antar siswa, pihaknya juga menggelar lomba perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan desa se NTB. ‘’Untuk lomba perpustakaan sekolah diraih SMAN 4 Praya Lombok Tengah dan berhak mewakili NTB ke tingkat nasional. Sementara yang mewakili perpustakaan desa ke tingkat nasional adalah Desa Rempung Lombok Timur,’’ terangnya. Untuk perpustakaan Desa Rempung, pihaknya memberikan apresiasi pada Pemkab Lotim yang memberikan perhatian terhadap perpustakaan desa yang cukup bagus. Menurutnya, ini harus dicontoh pemkab lain di NTB. Begitu juga desa-desa harus mulai mengembangkan perpustakaan di desanya dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB siap memfasilitasi dan memberikan bimbingan terkait pengelolaan buku. Termasuk memberikan bantuan berupa buku. Tidak hanya itu, pihaknya memperhatikan perpustakaan rumah ibadah, seperti masjid, pura atau gereja. Namun, ini masih belum maksimal, terutama beberapa rumah ibadah yang belum siap untuk perpustakaannya. (ham)
Halaman 15
Data IOM
Ribuan Jiwa Korban Gempa Masih Mengungsi Mataram (Suara NTB) Delapan bulan pascagempa NTB, ribuan masyarakat masih mengungsi. International Organization for Migration (IOM) atau Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat sekitar 380 ribu jiwa korban gempa NTB masih mengungsi. Namun data tersebut dibantah Dinas Sosial (Disos) NTB. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan dengan Disos kabupaten/kota terdampak bencana gempa, jumlah korban gempa yang masih mengungsi sekitar ribuan orang. “Kemarin hasil survei IOM masih ada 380 ribu jiwa korban gempa masih mengungsi, baik yang mengungsi komunal, menyebar maupun keluargakeluarga. Tapi tadi sudah konfirmasi dengan para Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, tidak sebanyak itu,” kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi Suara NTB, Senin (17/6) sore. Ia mengatakan kemungkinan jumlah pengungsi sebanyak 380 ribu jiwa itu dilakukan survei pada Oktober 2018. Namun sekarang sudah bulan Juni 2019,
atau delapan bulan setelah bencana gempa yang melanda tujuh kabupaten/kota di NTB. Tetapi, ia mengakui masih banyak masyarakat korban gempa yang masih mengungsi. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang disebutkan IOM. Wismaningsih mencontohkan seperti korban gempa di Kota Mataram, tinggal 15 KK yang mengungsi. Kemudian di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur sekitar 500 jiwa. Selain itu ada juga yang masih mengungsi seperti di Lombok Utara. “Rata-rata yang masih mengungsi ini korban gempa yang belum selesai rumahnya. Tapi sekarang juga tidak mengungsi komunal lagi. Dia juga membangun huntara di lokasi tanahnya. Sehingga pelaksanaan keberfungsian keluarga sudah berjalan secara optimal. Tidak perlu intervensi pemerintah seperti masa tanggap darurat,” katanya. Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan ini mengatakan para pengungsi sudah bisa mengakses air bersih dan mencari nafkah meskipun masih tinggal di huntara. Sandang dan pangan mere-
ka juga diklaim bisa dipenuhi, sehingga tidak ada lagi intervensi pemerintah seperti masa tanggap darurat bagi para pengungsi tersebut. “Ada masih sekitar seribuan pengungsi. Hanya ada di 28 titik, sifatnya tidak permanen lagi. Tapi jumlahnya tidak sampai 380 ribu jiwa,” terangnya. Wismaningsih mengatakan pihaknya sedang mengupayakan percepatan pencairan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa yang masih mengungsi. Pemda sudah melakukan verifikasi dan validasi data penerima jadup. Menurutnya, masih ada kekeliruan data penerima jadup, sehingga perlu dilakukan perbaikan. “Memang ada yang sudah meninggal dan jadi TKI. Makanya harus diperbaiki datanya. Itu yang bikin lama. Ada juga yang belum terdata,” ungkapnya. Dikatakan semua korban gempa yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan akan mendapatkan dana bantuan jaminan hidup (Jadup) sebesar Rp600 ribu per jiwa. Sebelumnya, masyarakat yang menerima Jadup adalah korban gempa yang
rumahnya rusak berat. Namun sekarang, kata Wismaningsih, semua korban gempa, baik yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan akan mendapatkan dana bantuan Jadup selama dua bulan atau 60 hari. Setiap jiwa mendapatkan jadup sebesar Rp10.000 per hari. Artinya dalam dua bulan, masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa mendapatkan Jadup sebesar Rp600 ribu per jiwa. Karena semua korban gempa mendapatkan Jadup, kata Wismaningsih, maka harus diverifikasi ulang sesuai kondisi sebenarnya. “Jangan sampai salah alamat. Kalau kemarin yang sudah masuk huntara saja yang dapat. Sekarang tetap semuanya diberikan. Semua korban dapat bantuan Jadup,” terangnya. Dijelaskan, jadup tahap I sudah turun untuk empat kabupaten/kota, yakni Lombok Tengah, Kota Mataram, Lombok Barat dan Sumbawa Barat. Jadup langsung disalurkan ke rekening penerima. Ia menjelaskan alasan dilakukannya verifikasi ulang untuk penerima Jadup tahap II.
Karena dalam satu rumah biasanya dihuni beberapa kepala keluarga (KK). Kemungkinan pada pendataan sebelumnya dihitung satu rumah satu KK. Diketahui, pada tahap pertama, sebanyak 19.099 jiwa atau 5.120 KK korban gempa sudah menerima Jadup tahap I. Tersebar di Kota Mataram 2.063 KK atau 7.642 jiwa, Lombok Tengah 181 KK atau 650 jiwa, Lombok Barat 967 KK atau 3.380 jiwa dan Sumbawa Barat 1.909 KK atau 7.427 jiwa. Sedangkan untuk tahap II, Pemprov sebenarnya sudah mengusulkan penerima jadup sebanyak 774.449 jiwa atau 198.367 KK yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Antara lain Kota Mataram 329 KK atau 1.249 jiwa, Lombok Tengah 71.255 KK atau 285.508 jiwa. Selanjutnya, Lombok Barat 24.826 KK atau 149.392 jiwa, Lombok Timur 9.515 KK atau 32.684 jiwa, Lombok Utara 74.374 KK atau 233.541 jiwa, Sumbawa Barat 16.605 KK atau 66.420 jiwa dan Sumbawa 1.463 KK atau 5.655 jiwa. Namun data ini diminta untuk diverifikasi ulang ke lapangan. (nas)
Seluruh SMP Bisa UNBK
Disdik Kota Mataram akan Kolaborasi Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menargetkan seluruh SMP di Kota Mataram melaksanakana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2020 mendatang. salah satu yang diupayakan dengan berkolaborasi dengan SMA/SMK untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang UNBK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya akan mencoba berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan UNBK. “Kita coba UNBK tahun depan, dengan cara membeli server atau kita pinjam ke SMA/SMK. server ini yang kita pinjam kare-
na harganya relatif mahal,” ujarnya. Sementara itu, nantinya untuk laptop, pihak sekolah akan mengusahakan untuk mengumpulkan atau membeli. Selain itu juga nanti bekerjasama dengan siswa atau orang tua siswa untuk meminjamkan laptop mereka selama pelaksanaan UNBK. Menurutnya, infrastruktur pendukung UNBK seperti komputer atau laptop tidak harus dibeli sekolah. SMP di Kota Mataram bisa meminjam ke SMA dan SMK. Fatwir menegaskan, tidak ada lagi kepala sekolah melibatkan orang tua dalam pengadaan sarana UNBK. terkait persiapan sarana lainnya seperti server dan sarana penunjang lainnya, sekolah diminta berkoordi-
nasi dengan Dinas Pendidikan. Seperti diberitakan sebelumnya, Dari total 24 SMP negeri, hanya sembilan SMP negeri yang akan melaksanakan UNBK. Selain itu, 13 SMP swasta juga akan melaksanakanUNBK.Sedangkanuntuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakanUNKertasPensil(UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. Rencana agar seluruh sekolah melaksanakan UNBK juga didasari atas hasil UNBK dan UNKP tahun pelajaran 2018/2019. Di mana hasil nilai rata-rata UNBK lebih tinggi
RAPBD Perubahan, Pemprov Rasionalisasi Belanja dan Pendapatan Dari Hal. 1 Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini mengungkapkan, Pemprov perlu mengoptimalkan penerimaan daerah. Hal ini untuk mencukupi kebutuhan anggaran yang belum tercover dalam APBD murni 2019. Program-program yang belum tercover pembiayaannya dalam APBD murni akan diupayakan dalam APBD Perubahan 2019. Ia mengaku baru mengetahui ada program
yang belum tercover anggarannya di APBD murni 2019. “Baru ketahuan sekarang. Tapi sumber pendapatannya terbatas. Sehingga ini memungkinkan untuk kita melakukan proses rasionalisasi. Ini yang sedang dibahas,” kata Iswandi. Terpisah, Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Muhammad Husni mengatakan penerimaan dari Pajak Daerah akan dinaikkan dalam RAPBD Perubahan 2019. Untuk penerimaan dari Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) diproyeksikan meningkat, dari Rp403 miliar menjadi Rp407 miliar. Secara keseluruhan, kata Husni, target penerimaan pajak daerah ditargetkan naik sebesar Rp13 miliar. “Semua akan kita lakukan rasionalisasi sesuai potensinya. Untuk pajak kendaraan bermotor kita optimis naik. Dari PKB, BBNKB, PBBKB. Daftar ulang akan kita naikkan. Kita optimalkan dengan penegakan hukum, razia, supaya pajak ini naik,” katanya. (nas)
daripada nilai rata-rata UNKP di Kota Mataram. Dari data yang diperoleh melalui Panitia UN Provinsi NTB di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dik-
bud) Provinsi NTB, nilai ratarata UNBK SMP/MTs sebesar 57,36. Sedangkan nilai ratarata UNKP SMP/MTs di Kota Mataram sebesar 47,19. (ron)
Habiskan Sisa Eks Honorer Dari Hal. 1 Ia mengatakan rekrutmen P3K akan dilihat dari kemampuan keuangan daerah, karena untuk penggajian P3K, sumber anggarannya dari APBD masing-masing Pemda, sehingga formasi yang diusulkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sisa eks honorer K2 yang berjumlah 234 orang masih menjadi beban, sehingga ini yang diprioritaskan dalam rekrutmen P3K tahun ini. Namun, eks honorer K2 yang akan diakomodir dalam rekrutmen P3K harus benar-benar memenuhi persyaratan. Yakni eks honorer K2 yang bekerja tidak putus sampai sekarang. Kemudian, umur tak boleh melebihi satu tahun sebelum pensiun. Fathurrahman mengungkapkan sejak awal pihaknya sudah mendapatkan informasi dari pemerintah pusat agar menghabiskan sisa eks honorer K2 yang tidak lulus dalam seleksi P3K sebelumnya. Sementara untuk rekrutmen CPNS 2019, Fathurrahman mengatakan rencananya
akan dilaksanakan Oktober mendatang. Pemprov NTB sudah mengajukan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) lewat e-formasi. Usulan formasi yang dilakukan mengacu kepada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Berdasarkan Anjab dan ABK, Pemprov masih kekurangan 2.000 guru SMA/SMK dan SLB. Selain itu, Pemprov juga masih kekurangan tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter. Selain itu, Pemprov NTB juga masih kekurangan banyak tenaga teknis bidang ke-PUan, kepariwisataan, dan tenaga teknis lainnya. Tahun lalu, Pemprov mendapatkan kuota CPNS sebanyak 433 formasi. Diharapkan tahun ini, Pemprov mendapatkan dua kali lipat atau lebih dari 800 formasi. Setelah melakukan input data kebutuhan melalui e-formasi, kata Fathurrahman, selanjutnya Kemen PANRB akan melakukan validasi. Mereka akan melakukan validasi formasi CPNS yang dibutuhkan secara detail. (nas)
Tender Proyek Belum Tuntas, DAK Fisik Terancam Hangus Dari Hal. 1 Zainul mengatakan untuk usulan pencairan DAK Fisik berikutnya, BPKAD masih menunggu kontrak proyek yang sekarang masih ditender di ULP. Apabila tender proyek DAK Fisik sudah selesai, maka penandatanganan kontrak segera dilakukan. Setelah penandatanganan kontrak, maka pencairan DAK Fisik dapat diajukan ke Kemenkeu melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). “Sementara ini, prosesnya itu yang belum. Jadi, sedang diproses di Biro AP untuk persyaratan pencairan DAK Fisik, kontraknya selesai baru kita masukkan OMSPAN. Itulah nanti jadi laporan, baru ada realisasinya,” jelasnya. Zainul menambahkan, pihaknya tidak akan mengusulkan sekaligus pencairan DAK Fisik 2019. Tetapi akan dilakukan bertahap. Proyek DAK Fisik yang sudah selesai tender, maka itulah yang akan
diajukan pencairannya ke Kemenkeu. Ia mengatakan apabila Pemda terlambat mengajukan dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik sampai Agustus mendatang, maka otomatis dana tersebut akan hangus. Konsekuensinya, apabila DAK Fisik hangus maka pembiayaan proyek yang sudah terlanjut ditender akan menjadi beban APBD masingmasing Pemda. Terdapat tujuh Pemda kabupaten/kota yang realisasi penyaluran DAK Fisik masih nol di NTB, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Sedangkan Lombok Timur sudah cair 12 SP2D DAK Fisik senilai Rp55,57 miliar atau 18,89 persen, Lombok Utara 5 SP2D senilai Rp20,18 miliar atau 7,76 persen dan Kota Mataram 2 SP2D senilai Rp7,5 miliar atau 7,68 persen. Terhadap Pemda yang masih nol realisasi DAK Fisik, Zainul mengatakan Pemprov
terus mendorong kabupaten/ kota segera merampungkan persyaratan-persyaratannya. Diharapkan, tidak ada Pemda yang hangus DAK Fisiknya. Apalagi Pemda sangat membutuhkan anggaran dari pusat, jika melihat kondisi APBD masing-masing Pemda kabupaten/kota. “Kita terus mendorong kabupaten/kota terus berupaya, sama dengan provinsi untuk DAK ini bisa selesai,” katanya. Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM menjelaskan penyaluran DAK Fisik Tahap I untuk wilayah terdampak bencana, seluruh Pemda di Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat paling lambat Agustus mendatang. Penyampaian dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik paling lambat 22 Agustus. Sedangkan untuk Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, penyaluran DAK Fisik Tahap I paling lam-
bat Juli mendatang. Pemda diberikan tenggat waktu paling lambat 22 Juli menyampaikan dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik. Total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar. Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar. Penyaluran DAK Fisik tahap I dari Kemenkeu sebesar 25 persen, paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus. Untuk tahap II sebesar 45 persen, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Dan tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat
bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan. Persyaratan yang harus dipenuhi Pemda agar DAK Fisik tahap I dapat dicairkan dari Kemenkeu adalah Perda APBD tahun berjalan. Kemudian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik 2018 yang telah direview Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat. Selain itu, harus ada rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga terkait. Serta daftar kontrak kegiatan. Sedangkan untuk pencairan DAK Fisik tahap II, Pemda harus menyampaikan laporan realisasi dana yang menunjukkan paling sedikit 75 persen dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap I yang telah direview APIP. (nas)
KPK Periksa Pejabat Imigrasi Mataram Dari Hal. 1 Namun sekitar satu jam kemudian keduanya keluar ruangan. Dicegat wartawan Rahmat Gunawan mengaku belum dimintai keterangan apapun. Menurut rencana, ia akan diperiksa besok (hari ini, red). “Belum diperiksa apa apa. Tadi masuk sebentar, besok lagi saya dipanggil, “ ujarnya singkat. Sementara pemeriksaan kemarin berlangsung di aula Ditreskrimsus Polda NTB. Para saksi satu per satu masuk ke aula untuk diperiksa penyidik KPK yang diperkirakan berjumlah enam orang. Salah satu di antaranya staf Imigrasi masuk ke ruangan pemeriksaan menyerahkan tiga buku tamu. Buku berisi daftar tamu yang keluar masuk kantor Imigrasi itu di-
jadikan bukti tambahan oleh KPK, namun tidak disita. ”Saya diminta bawa buku tamu ini, terus tunjukkan ke penyidik KPK. tapi ndak diambil, langsung dikembalikan lagi,” kata staf yang dikawal seorang security Imigrasi. Terpisah Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat, SIK., MH membenarkan kehadiran penyidik KPK di Polda NTB. Namun pihaknya hanya meminjamkan tempat setelah ada surat resmi permintaan dari KPK. “Kita tidak ada backup personel. Hanya dipinjamkan tempat saja,” ujarnya. Sementara Kuasa Hukum Kurniadie, Imam Sofyan, SH., menyebutkan, Kurniadie baru menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka
Senin (27/5) lalu. Imam mengatakan, penyidik KPK nantinya akan menyampaikan panggilan. Saat ini KPK masih menyelesaikan pemeriksaan saksisaksi. Imam mengaku tidak bisa menjelaskan mengenai pokok perkara yang menjerat kliennya. Dalam hal yang diduga sebagai penerima duit sebanyak Rp1,2 miliar dari pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok. “Tidak bisa kita jelaskan karena sudah masuk materi penyidikan,” pungkas Imam. Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya dalam keterangan tertulisnya menyatakan, tersangka Kurniadie disangka menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di Lingkun-
gan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Kurniadie disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/ 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fajrin sebagai tersangka penerima gratifikasi. Kemudian Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok Liliana sebagai tersangka pemberi gratifikasi. Liliana disangka melanggar melanggar pasal 5 ayat (1)
huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No30/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Liliana diduga memberi suap sebesar Rp1,2 miliar kepada Yusri dan Kurniadie untuk menghentikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA yang bekerja di Sundancer Resort, Sekotong, Lombok Barat. Awalnya, Liliana hendak memberi Rp300 juta untuk menyelamatkan WNA asal Australia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48). Namun karena kasus sudah baik penyidikan, maka ongkos penghentian kasus naik menjadi Rp1,2 miliar. (ars/why)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 18 Juni 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Progres RTG Capai 80 Persen
Kalak BPBD NTB : Kebersamaan Kunci Percepatan Mataram (Suara NTB)Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mendorong percepatan Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk korban gempa. Hingga awal Juni, progres ditaksir mencapai rata-rata 80 persen. Guna mengecek proses rehabilitasi dan rekonstruksi RTG itu, Kepala Pelaksana BPBD (Kalak) Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH melakukan inspeksi lapangan, Senin (17/6). Sasaran inspeksi Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Alasannya, Gunung Sari kawasan di Kabupaten Lombok Barat yang termasuk
paling parah dilanda gempa. Lokasi pertama yang disidak Dusun Medas Desa Timur dan Medas Desa Barat. Di lokasi ini Kalak BPBD NTB bertemu dengan fasilitator dan Babinsa. Kalak mengunjungi lokasi pembangunan di Pokmas Kelengkeng. “Ada total 18 rumah di sana yang pengerjaannya sudah sampai penyelesaian atap dengan rata-rata progres pengerjaan sudah mencapai 80 persen,” kata Ahsanul Khalik sesuai keterangan tertulis diterima Suara NTB, Senin. Selepas dari Medas Desa Timur, Kalak menuju Pokmas Nirmala di Dusun Medas Desa Barat. Dicermatinya, kegiatan Pokmas tersebut berjalan dengan baik. Bahkan 13 rumah di antaranya dibangun menggunakan bata ringan yang dikirimkan langsung dari Surabaya. “Budget yang dihabiskan hanya sepertiga lebih banyak dari bata merah,” jelas Koordinator Fasilitator Desa Gunung Sari, Setiawaty Bachtiar saat dialog dengan Kalak. Bertolak menuju Dusun Kapek Atas, Kepala Pelaksana BPBD pun mengunjungi lokasi pembangunan RTG jenis Risba (Rumah Instan Baja) di salah satu Pokmas. Di lokasi tersebut,
sejumlah rumah Risba juga sudah mulai rampung. “Progress pengerjaan Risba tinggal pengecatan saja,” demikian laporan diterima Kalak dari Fasilitator. Secara keseluruhan, terdapat 23 Pokmas dengan jumlah anggota sebanyak 341 KK di wilayah Desa Gunung Sari yang tersebar di 4 Dusun. Meskipun hanya didampingi oleh 7 Fasilitator, kegiatan rehab rekon tetap berjalan dengan progres rata-
rata sudah mencapai 80 persen. Kepala pelaksana BPBD Provinsi NTB pun tidak menafikkan adanya kendala di lapangan. “Mari kita bahu membahu untuk percepatan, kebersamaan adalah kata kuncinya karena dalam kondisi seperti saat ini, semua harus saling mengisi, bukan berarti kita menafikanmasalahyangtentuada saja di lapangan, dan masalah itu juga bisa kita selesaikan kalau ada kebersamaan,” tuturnya. (ars/*)
(sumber : BPBD NTB)
Infografis update rehab rekon per tanggal 10 Juni 2019
(Suara NTB/dok)
H. Ahsanul Khalik
(Suara NTB/ist)
(sumber : BPBD NTB)
Kalak BPBD NTB H. Ahsanul Khalik saat mengecek kondisi bangunan RTG di Gunung Sari.
Rekapitulasi transfer dana bantuan gempa.
Konsisten Kurangi Sampah Plastik
Golden Palace Hotel Lombok Berkolaborasi dengan NGO
(Suara NTB/ron)
General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D., (paling kiri) berfoto bersama dengan salah satu perwakilan NGO Enjoy Life, Ing. Marian Lemes (kedua dari kanan), Senin (17/6).
Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel Lombok selama ini konsisten mengurangi sampah plastik di lingkungan hotel. Upaya itu mendapat apresiasi dan membuat Golden Palace Hotel Lombok mendapatkan perhatian dari organisasi non pemerintah (NGO) Enjoy Life yang juga memiliki konsentrasi pada isu pelestarian lingkungan dan pengurangan sampah plastik. General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D., ditemui Senin (17/6) mengatakan, Enjoy Life merupakan NGO dari Slovakia yang mengedukasi tentang sampah plastik. Hal itu sejalan dengan pihak Golden Palace Hotel Lombok yang
mengurangi sampah plastik di lingkungan hotel. “Program kami juga sejalan dengan program Pemerintah Provinsi NTB yaitu zero waste,” katanya. Ernanda menambahkan, pihaknya bersama Enjoy Life berkolaborasi mengedukasi masyarakat untuk bisa memahami pentinnya pelestarian lingkungan dan mengurangi sampah plastik. “Banyak hal yang sudah dilakuak oleh Enjoy Life. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Golden Palace berkolaborasi terkait mengurangi sampah plastik,” katanya. Di tempat yang sama, salah satu perwakilan NGO Enjoy Life,
Ing. Marian Lemes, mengatakan pihaknya melakukan kegiatan selama enam bulan yang berfokus di Bali dan Lombok. Pihaknya berkolaborasi dengan Golden Palace Hotel Lombok karena Golden Palace dilihat memiliki kepedulian pada lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik. “Kami merasa klop dengan pak Ernanda dan merasa klop dengan upaya pelestarian lingkungan dari Golden Palace Hotel ini. Kami sudah membandingkan dengan hotel lain. Dan ini menjadi daya tarik,” ujar Marian yang didampingi, Environment Officer Invest Island, Masri Asril. Enjoy Life melakukan gerakan membuat film dokumenter untuk lembaga yang mengerjakan hal baik, berkolaborasi dengan mengoneksikan dengan banyak lembaga. Pada Minggu (16/6) lalu juga dilaksanakan konferensi internasional bertajuk #togetherwecan yang mengundang sejumlah pembicara yang memiliki konsentrasi pada isu lingkungan dan pengurangan sampah plastik. Hadir juga sebagai pembicara, General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D., “Dengan mengedukasi anak muda, upaya perubahan itu akan tetap di anak-anak itu. Dukungan besar dari pihak Golden Palace. Setelah konferensi banyak mendapatkan timbal balik. Melalui edukasi dengan mahasiswa, mereka akan terus membuat project lagi. Mahasiswa bisa tetap aktif melestarikan lingkungan. Banyak lembaga yang diundang dan banyak mengadakan kerja sama dengan mahasiswa,” katanya. (r)