HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
JUMAT, 18 MEI 2018
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
Kajati Melapor ke Jampidsus
Kasus K2 Sulit P21
Mataram (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Dr.Mohamad Dofir, SH.,MH sudah melaporkan kasus K2 Dompu ke Kejaksaan Agung. Laporan langsung disampaikan Senin (14/5) lalu, intinya menjelaskan berkas kasus tersebut tidak dapat diterima karena penyidik belum penuhi petunjuk jaksa. Ditemui Kamis (17/5) kemarin, Kajati mengaku ekspose kasus K2 langsung di hadapan Jampidsus Adi Toegarisman. Semua hal yang berkaitan dengan berkas, alasan-alasan penolakan sesuai petunjuk P19 sudah disampaikan Kajati yang saat itu didamping Aspidsus, Ery Ariansyah, SH. Hasil ekspose ini akan dibuka di hadapan tim Korsup KPK. ‘’Kita ekspose langsung dengan Jampidsus, nanti akan diekspose kembali dengan KPK,’’kata Kajati. Diuraikan kepada Jampidsus, enam kali meneri-
pose bersama dengan Polda NTB. Meski demikian, diakuinya tujuan ekspose adalah keinginan membuat terang kasus itu dan meminta petunjuk Kejagung. ‘’Intinya untuk hasil sementara, berkas harus dikembalikan. Karema pelimpahan berkas dari peny- na pertimbangan formil maupun idik Subdit III Tipikor Polda NTB, materiilnya,’’ kata Kajati. Soal kessyarat formil dan syarat materiiln- impulan atau sikap Jampidsus, ya sudah diperiksa detail. Namun tidak bisa dijelaskan karena akan setelah melalui penelitian, masuk ke ranah penyidik. ‘’Saya tidak ada perubahan dari tidak bisa sampaikan, ranahnya di petunjuk sebelumnya. kepolisian. Petunjuk kita belum Sehingga berkas dipenuhi,’’ katanyu. Tujuannya yang pasti kata dia, harus dikembalikan membuat terang penyidikan. ‘’Ekske penyidik. Apa sikap pose itu kan untuk memaparkan J a m p i d s u s ? apa yang dikerjakan ke penyidik.’’ M e n u r u t n y a Soal tidak ada perbuatan melawan tidak bisa disam- hukum? Penjelasannya terlepas paikan ke media, dari unsur pasal yang disangkakan. karena kesim- Namun alasan pengembalian pulan sikap sama, belum dipenuhinya unsur Jampidsus atas oleh penyidik. Dimana unsur itu kasus itu akan menjadi ganjalan berkas tidak diserahkan lang- bisa P21. ‘’Selama petunjuk belum sung ke Korsup bisa dipenuhi, ya berkas tidak bisa KPK, untuk P21,’’ jelasnya. Kajati membenarkan akan ada dieksekspose bersama dengan Polda NTB dan KPK. Karena sebelumnya ada permintaan dari Polda NTB agar tim KPK turun untuk supervisi. Baginya tidak jadi soal. ‘’Nanti eksposenya di sini, atau kita ke sana (Jakarta,red), kita akan lihat,’’ tandasnya. Seperti diketahui, kasus K2 Dompu menetapkan Bupati Dompu Drs.H. Bambang M Yasin (HBY) sebagai tersangka. Selain HBY, polisi juga menetapkan HY, pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X Denpasar Bali, sebagai tersangka. Penetapan Bupati Dompu dan Pejabat BKN sebagai tersangka, terkait dugaan korupsi pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS tahun 2014 yang terindikasi merugikan Negara miliaran rupiah. Mohamad Dofir (ars)
(Suara NTB/ist)
KULINER RAMADHAN - Para pedagang memanfaatkan momen puasa Ramadhan untuk menjajakan kuliner khas. Seperti para penjual kue dan lauk pauk di depan Komplek pertokoan ACC, Ampenan ini tampak diserbu pembeli.
Terancam Kehilangan Hak Pilih, 21 Ribu Warga Belum Rekam E-KTP Mataram (Suara NTB) Bawaslu NTB memberi atensi terhadap calon pemilih yang belum melakukan perekaman eKTP sampai saat ini. Diketahui dari data yang dimiliki Bawaslu, masih terdapat 21 ribu orang calon pemilih belum rekam E-KTP. ‘’Sampai hari ini sudah sebulan dari penetapan DPT, yang belum melakukan perekaman tersisa 21 ribu orang. Ini menjadi hal yang harus kita perhatikan karena menyangkut hak pilih orang. Karena kalau dia tidak bisa terekam maka dia bisa kehilangan hak pilih, maka penting diseriusi,’’ tegas Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid. Hal itu disampaikan oleh Bawaslu karena dikhawatirkan pe-
milih potensial tersebut rawan kehilangan hak pilihnya. Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilih lantaran belum melakukan perekaman E-KTP. Padahal Pilkada serentak 2018 akan digelar 27 Juni mendatang. Pada saat penetapan DPT bulan April lalu, pemilih potensial sebanyak 23 ribu. Tapi masih tersisa sampai saat ini sebanyak 21 ribu. Pemilih non E-KTP ini sudah dicoklit tapi tidak terinput. ‘’Ini harus dituntaskan sebelum pemilihan. Kita akan lihat jangan sampai orang kehilangan hak pilihnya. Karena problemnya orangnya ada dan KPU sudah mencoklitnya. Kalau dia tidak terselesaikan, dia akan menjadi masalah,’’ jelasnya. Bawaslu kemudian meminta pi-
hak terkait, terutama Dukcapil agar mengambil langkah inisiatif yang lebih cepat agar bisa dituntaskan sebelum pencoblosan. ‘’Ini harus dipikirkan oleh teman Dukcapil, untuk bagaimana 21 ribu pemilih ini tidak kehilangan hak pilihnya. Ini akan kita sampaikan menjadi rekomendasi secara langsung ke KPU dan Dukcapil,’’ ujarnya. Jika hal itu tidak terselesaikan, maka akan ada ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang secara sengaja menghilangkan hak pilih warga. ‘’Ada ancaman pidananya, kalau menghilangkan hak pilih. Tapi kita tidak sampai sejauh itu dulu. Makanya kita rekomendasi dulu,’’ pungkasnya. (ndi)
16 HALAMAN NOMOR 60 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257