Edisi 18 April 2018 | Sura NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 18 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 40 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Kampanye Dialogis di Alas

Ali BD Siap Buka Jalur Selatan Sumbawa untuk membangun Sumbawa secara lebih berkeadilan.

Jalur Selatan Sumbawa yang selama ini belum banyak tersentuh akan menjadi salah satu perhatian serius Ali BD saat nantinya sudah memegang amanah dari Sang Kuasa untuk melakukan perubahan NTB yang lebih baik.

Bersambung ke hal 15

DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan menerangkan pada tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menjadi bagian dari pengujian keimanan. Iman bisa tebal bisa tipis. Iman bisa juga kacau. Termasuk dengan adanya Pilkada. Iman itu bisa rusak.

Hal ini disampaikan Ali BD atau Amaq Asrul saat hadir di acara Pondok Pesantren Riyadul Falah Aik Prapa Kecamatan Aikmel, Senin (16/4) lalu. Dipesankan kepada jemaah Nahdlatul Ulama yang hadir di pertemuan tersebut, jangan sakit demam karena Pilkada. Diakui, masa Pilkada ini banyak yang masuk fitnah.

Sebagai bulan pengujian iman, maka harus dikuatkan keimanan itu dalam hati.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

INFRASTRUKTUR jalan di wilayah Pulau Sumbawa diketahui masih banyak yang belum dibangun. Kondisi jalan masih banyak yang rusak. Utamanya di wilayah Sumbawa bagian Selatan. Adalah calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti sudah memiliki rancangan

Amaq Asrul: Jangan Sakit Demam karena Pilkada

KAMPANYE DIALOGIS - Suasana kampanye dialogis di Kabupaten Sumbawa.

Batal, Proyek ”By Pass” LIA - Mandalika dan Bendungan Meninting Mataram (Suara NTB) – Dua proyek strategis di NTB, batal direalisasikan tahun 2018.

Pasalnya, Kementerian PUPR menarik anggaran dua proyek tersebut, akibat terkendala kesiapan lahan. Dua anggaran proyek strategis yang ditarik tersebut adalah proyek pembangunan jalan by pass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika dan anggaran pembebasan lahan Bendungan Meninting Lombok Barat (Lobar).

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Usut Proyek Mangkrak KEJAKSAAN Tinggi NTB mempertimbangkan mengusut sembilan titik proyek penyulingan air yang terindikasi mangkrak di sejumlah daerah. Selain tidak bermanfaat bagi masyarakat penerima, pengadaan juga dianggap berpotensi merugikan negara. ‘’Kalau memang harus diusut nanti seperti apa, kita celar kan, data data awalnya dulu,” kata Kajati NTB, Mohamad Dofir, SH.,MH kepada Suara NTB, Selasa (17/4).

Pihaknya perlu mengetahui persis, jika sumbernya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) artinya sumber anggarannya APBN. Muhammad Dofir Bersambung ke hal 15

dua anggaran proyek strategis tahun 2018 di NTB yang ditarik oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Yakni, anggaran pembangunan fisik jalan by pass LIA – KEK

(Suara NTB/lin)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP yang dikonfirmasi membenarkan bahwa ada

Mandalika senilai Rp 50 miliar. ‘’Memang kita menerima surat dari Dirjen Bina Marga. Bahwa dana yang tadinya disiapkan untuk jalan by pass LIA - Mandalika itu sudah dianggarkan di 2018 tapi akhirnya dialihkan.

Konfirmasi kami kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, karena memang ketidaksiapan,’’ tutur Ridwan ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (17/4) siang.

Ketidaksiapan itu mengenai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dokumen Amdal tidak dapat keluar lantaran belum ada

kesesuaian ruang dari Lombok Tengah. Setelah dilihat, ternyata ada miskomunikasi antara Pemkab Lombok Tengah dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait dengan lokasi atau trase jalan.

Lokasi atau trase jalan ini memang harus jelas. Karena berkaitan dengan pembebasan lahan. Ditjen Bina Marga sudah memperhitungkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan by pass LIA – KEK Mandalika itu akan mulai dilaksanakan 2018 ini, dengan syarat semua dokumen perencanaan sudah selesai.

Bersambung ke hal 15

NELAYAN - Sejumlah warga yang tinggal di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tak sedikit memilih sebagai nelayan. Pasalnya mereka tidak memiliki skill khusus di bidang pariwisata. Berita selengkapnya di halaman 15.

KO M E N TTAA R Setuju Diaudit BPKP PEMPROV NTB setuju jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap banyaknya proyek penyulingan air yang mangkrak di NTB. Sementara di sisi lain, Pemprov NTB melalui Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait akan melakukan evaluasi terhadap proyekproyek penyulingan air yang mangkrak di daerah ini.

Bersambung ke hal 15

1.243 Orang Lulus SNMPTN Unram Tahun 2018

H. Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 1.243 calon mahasiswa dari 35 Program Studi (Prodi) lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Mataram (Unram) tahun 2018. Dari jumlah itu, sebanyak 524 orang lulus melalui jalur beasiswa Bidikmisi. Pengumuman kelulusan dapat dilihat di halaman 7- 10 koran ini.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Unram, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4) sore mengatakan, sebanyak 1.243 orang yang dinyatakan lulus itu harus mendaftar ulang pada 8 Mei 2018.

“Jika tidak hadir mendaftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri,” ujarnya.

Sementara itu bagi 524 orang calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui jalur beasiswa Bidikmisi, belum pasti mendapatkan beasiswa Bidikmisi. Karena harus

menunggu penyesuaian dan verifikasi.

“Penyesuaian kaitannya dengan kuota penerima beasiswa Bidikmisi diUnram.

Namun lulusnya secara akademik sudah pasti. Kalau sudah verifikasi baru menjadi mahasiswa penerima Bidikmisi,” jelas Wiresapta.

Bersambung ke hal 15

Laju IPM NTB Terbaik Ketiga di Indonesia PEMPROV NTB kembali menorehkan prestasi yang membanggakan yaitu mengukir prestasi dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke urutan 29 dari 34 Provinsi se-Indonesia. Bahkan laju IPM NTB ini, merupakan terbaik ketiga seIndonesia.

Pencapaian ini merupakan hasil ikhtiar yang tidak kenal lelah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB beserta seluruh jajaran Pemprov NTB serta dukungan yang besar dari masyarakat untuk memajukan daerah.

Bersambung ke hal 15

Gubernur NTB Dr. TGH.M.Zainul Majdi

SUARA NTB Rabu, 18 April 2018

Dukung Kawasan Pusat Bisnis RENCANA pemerintah kota Mataram untuk menjadikan kawasan Cakranegara sebagai pusat bisnis disambut dengan baik oleh kelurahan yang berada di sana. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah Mayura, Eko Suprayitno, Selasa (17/4), bahwa pihaknya sangat mendukung rencana tersebut. Terlebih pengerjaan proyek untuk penataan pinggir jalan sudah mulai dilakukan, seperti di jalan Hasanudin dan di samping Taman Mayura.

“Pengerjaannya sudah mulai dilakukan sejak seminggu lalu, sampai sekarang.

(Suara NTB/uul) Pihak pelaksana proyek juga Eko Suprayitno sudah bersurat ke sini,” terangnya kepada Suara NTB. Ia menjelaskan sebelum proyek itu dilaksanakan, lurah bersama Babinsa bersama pelaksana proyek kepada para pemilik toko. Kurang lebih ada sekitar 50-an pemilik toko yang sudah disosialisasikan oleh pihak kelurahan.

Pemilik toko menyambut baik dengan rencana tersebut, terbukti dengan belum adanya komplain dari mereka ke kelurahan. “Sampai sekarang belum ada yang datang ke kantor buat mengeluhkan penataan itu,” kata Eko. Penataan yang dilakukan pemerintah berupa penataan trotoar serta perbaikan drainase air sesuai gambar yang dikirimkan ke pihak kelurahan.

Eko menerangkan bahwa saluran air yang berada di jalan Hasanudin itu memang selalu menjadi masalah terutama saat musim hujan tiba. Aliran air selalu tersumbat sehingga menyebabkan genangan yang cukup besar. “Syukurlah kalau memang diperbaiki, karena itu membawa manfaat juga kan kepada masyarakat,” imbuhnya. Nantinya trotoar tersebut juga akan dilengkapi dengan tempat duduk dan jalur pejalan kaki yang nyaman.

“Selama ini kan bahu jalan di sekitar pertokoan itu dijadikan sebagai tempat parkir, jadi tidak ada tempat buat pejalan kaki,” terang Eko. Pihaknya sangat mendukung pengerjaan penataan itu, meski sekarang membawa ketidaknyaman terutama bagi pengunjung toko di sekitar kawasan itu. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pelaksanaan Proyek di Mataram Terhambat Sistem Perencanaan Mataram (Suara NTB) Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., menilai pelaksanaan proyek yang dimulai dari pola penganggaran di awal tahun dinilai sebagai penghambat eksekusi pekerjaan fisik. “Dalam kondisi saat ini manakala pelaksanaan proyek 1 Januari bukan kerja fisik. Harus mulai dari perencanaan. Ini yang menghambat,” kata Wartan dikonfirmasi, Selasa (17/4).

Tahun ini, Pemkot Mataram memiliki 53 paket proyek yang harus dikerjakan. Tetapi hanya dua dokumen bisa diajukan di Bagian Layanan Pengadaan untuk ditender. Kondisi lain dicontohkan Wartan, bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Kecenderungan anggaran tersebut diberikan pada akhir tahun, sehingga tidak ada waktu untuk membuat dokumen perencanaan.

Dari pola penganggaran diakui tidak ada masalah. Sistem

keuangan mengikuti dengan program perencanaan di masing masing instansi. “Pola penganggaran prinsipnya tidak ada masalah,” tandasnya. Dijelaskan, sejumlah proyek fisik belum bisa dilelang, sebagian terkendala penghapusan aset, menunggu kelengkapan Detail Engineering Design (DED) dan koordinasi dengan instansi lainnya.

Pada prinsipnya kata dia, setiap saat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong segera menyelesaikan dokumen

perencanaan mereka dan mengajukan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk ditender. “Saya terus mendorong,” imbuhnya.

Secara teknis, kata Wartan, telah membahas standar analisis biaya dengan melibatkan akademisi. Ini juga menjadi saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak terjadi keterlambatan proyek. Ini akan teradopsi ke e - planning dan budgetting sebagai upaya mengantisipasi mencurigai keterlambatan.

Wartan tidak menyebutkan

”

Kecenderungan anggaran diberikan pada akhir tahun, sehingga tidak ada waktu untuk membuat dokumen perencanaan

total anggaran proyek belum dilelang tahun ini. Dengan analisis standar biaya akan tersistem. “Jadi kalau buat bendungan tidak bisa asal sebut anggaran. Semua bisa terdeteksi.

Gak bisa digenap - genapkan,” kata dia. Pelibatan konsultan membutuhkan anggaran besar.

Kemungkinan Pemkot Mat-

(Suara NTB/cem)

Wartan aram belum bisa melakukan hal itu melihat posisi APBD hanya Rp 1,4 triliun. (cem)

Revitalisasi Jangan Timbulkan Masalah ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., menyambut baik rencana revitalisasi tiga pasar tradisional di Kota Mataram. Karena secara umum, kondisi pasar tradisional di Mataram masih memprihatinkan. ‘’Wajahnya semrawut.

Dengan adanya revitalisasi ini kami berharap pasar-pasar tradisional menjadi bersih dan nyaman,’’ ujarnya. Sehingga para pedagang dapat bersaing dengan pasar modern. ‘’Tidak ada lagi keluhan bahwa pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan pasar modern,’’ katanya. Yang juga penting terkait revitalisasi (Suara NTB/fit) ini, lanjut Herman, adalah prosHerman es pascarevitalisasi. Jangan sampai sebelum dan setelah revitalisasi, ada masalah. Dia mewanti-wanti jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Seperti para pedagang yang menempati los toko di pasar tradisional.

Jangan sampai ada keluhan dari para pedagang, bahwa setelah revitalisasi, justru mereka tak lagi mendapatkan tempat berjualan. Untuk itu, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam hal ini diminta profesional. Sehingga outputnya bagaimana pasar tradisional menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam suasana nyaman, bersih dan tampilannya bagus. ‘’Tidak kumuh lagi,’’ cetus anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini. Pada beberapa kegiatan revitalisasi pasar tradisional ditemukan kasus menyusutnya daya tampung. Sehingga ada saja pedagang yang mengadu lantaran tidak mendapatkan tempat berjualan setelah pasar itu direvitalisasi. Hal ini harus diantisipasi oleh OPD terkait. Karena bagaimanapun juga kepemilikan toko sebelum dilakukannya revitalisasi sudah jelas. Untuk itu, harus dilakukan pendataan terlebih dahulu sebelum revitalisasi itu.

Pendataan ini bertujuan untuk memastikan jumlah pedagang sebelumnya. ‘’Kan datanya secara fakta di lapangan sudah jelas.

Mungkin ada kepemilikan yang tidak legal. Itu juga penting untuk antisipasi persoalan setelah revitalisasi,’’ kata politisi Gerindra ini.

Setelah revitalisasi, kata Herman, harus ada perubahan yang signifikan. Tidak saja dari tampilan fisik pasar tapi juga kebersihan, kenyamanan dan juga PAD (Pendapatan Asli Daerah). ‘’Kalau ada pasar yang kumuh, kotor, ini berkaitan dengan kemampuan kepala pasar,’’ tegasnya. Kepala pasar idealnya harus tegas dan mampu menguasai manajemen pengelolaan pasar yang baik. Herman mengingatkan kepala pasar jangan hanya duduk di belakang meja dan menerima setoran dari juru pungut. (fit)

(Suara NTB/cem)

BERBAHAYA - Pedagang di trotoar jalan jalur bebas hambatan (by pass) Mataram – Lombok Tengah di lingkar Selatan Kota Mataram belakangan semakin menjamur. Pedagang yang buka lapak di pinggir jalan tersebut, seperti tampak dalam gambar, dianggap dapat membahayakan calon pembeli maupun pengguna jalan yang cenderung mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi tersebut.

Semakin Rajin Blusukan, Ahyar Sambangi Ponpes Darunnajah Mataram (Suara NTB) Calon Gubernur NTB nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh menyambangi pimpinan Ponpes Darunnajah, di Duman, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lobar) KH. M. Anwar MZ. Secara pribadi, Anwar MZ mengaku tertarik dengan Ahyar Abduh lantaran pengalamannya memimpin Kota Mataram yang dinilai sukses. Selain itu Ahyar juga dipandang memiliki konsep pemerintahan yang mengayomi masyarakat secara utuh.

KH. M. Anwar MZ saat menerima kunjungan TGH Ahyar Abduh di kediamannya, Selasa (17/4) mengatakan, konsentrasi Ahyar yang akan membangun pondok pesantren juga menjadi nilai positif sehingga harus didukung.

“Ahyar akan mengayomi masyarakat secara utuh, tidak mengkotak-kotakkan masyarakat.

Selain itu kesangggupan Ahyar membangun ponpes juga menjadi daya tarik kami,” ujarnya.

Di tengah kondisi kesehatan yang sedang menurun, Anwar MZ yang juga mantan Ketua DPW PPP NTB menilai bahwa Ahyar Abduh memiliki kreteria pemimpin dalam Islam yaitu ilmu pengetahuan dan penampilan atau performa. Dua standar ini penting untuk menjadi pertimbangan pemilih sebelum memutuskan pilihan.

Sementara itu, Calon Gu-

bernur NTB TGH Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya selama ini sangat dibantu oleh keputusan para tokoh agama dalam menuntukan pilihan di pilkada ini. “Kalau belum ada tokoh yang bicara, kita gamang, belum ada kepastian, hanya prediksi-prediksi, kita butuh kepastian itu,” kata Ahyar.

Selama ini, Ahyar Abduh memang dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati para tokoh agama di daerah ini. Ia tidak hanya dekat dengan tokoh agama dari kalangan muslim.

Dengan para pemeluk agama lain, Ahyar juga sangat dekat.

Tak heran jika selama dua periode kepemimpinan Ahyar Abduh di Kota Mataram, suasana harmonis antarumat beragama cukup terasa.

Ahyar mengaku setiap hari blusukan, terjun ke masyarakat untuk meminta dukungan dari para Tuan Guru, tokoh masyarakat dan simpul masyarakat lainnya. Banyaknya dukungan dari kelompok masyarakat selama ini menjadi spirit yang besar dalam politik.

“Alhamdulillah dapat sambutan seperti ini, ini akan menambah spirit saya. Ini akan jadi kekuatan bagi saya melangkah melakukan ikhtiar politik,” tuturnya.

Dalam satu hari, Ahyar bisa melakukan pertemuan bahkan sampai 10 kali dengan kelompok masyarakat

Penyelesaian RTRW Kota Mataram Diambil Alih Pusat Mataram (Suara NTB) Perbedaan pandangan ketersedian lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB belum ada titik temu. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akhirnya mengambil alih perbedaan pandangan yang secara teknis akan terkait dengan RTRW Kota Mataram itu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin, M.Si., dikonfirmasi Selasa (17/4) menerangkan, pemerintah pusat menilai bahwa permasalahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kota Mataram berkaitan dengan hal teknis dan memerlukan strategi percepatan. Sementara, dokumen sebagai persyaratan pengajuan revisi produk hukum itu telah dilampirkan Pemkot Mataram.

Oleh karena itu kata Amir, batas waktu perumusan LP2B dengan Pemprov NTB selama 20 hari tidak berlaku bagi Kota Mataram. “Kabar dari kementerian saya terima batas waktu 20 hari tidak ber-

laku untuk Mataram. Alasannya semua teknis disiapkan.

Sementara, provinsi tidak ada kesepakatan,” paparnya.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan direncanakan sampai tahun 2031 sekitar 509,54 hektar. Akan tetapi, sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013 ditetapkan oleh Pemprov NTB sekitar 1.833 hektar. Ini bertolak belakang dengan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW. Tergambar dalam pola ruang luas LP2B seluas 1.153 hektar.

Demikian pula, hasil identifikasi lahan pertanian eksisting berdasarkan citra satelit Badan Informasi Geoparsial Cibinong menyebut luas lahan pertanian Kota Mataram 1.609 hektar. Pemprov NTB tambahnya, perlu menyesuaikan LP2B. Apalagi kabupaten/ kota lainnya juga ada penyesuaian. “Kalau Kota Mataram tidak bisa dipaksakan. Kontribusi lahan pertanian hanya 3,95 persen terhadap perekonomian. Selainnya itu, mengandalkan jasa dan perdagangan,” jelasnya.

Keterbatasan lahan ini dimaklumi oleh Pemerintah Pu-

(Suara NTB/cem)

MENYUSUT - Lahan Pertanian di Mataram semakin menyusut akibat masifnya pembangunan di bidang jasa dan perdagangan. Seperti alih fungsi lahan di Cakranegara ini jadi resiko Mataram sebagai pusat kegiatan nasional. sat. Karakter daerah perkotaan berbeda dengan kabupaten, sehingga kebutuhan pertanian ditopang oleh daerah lainnya. Untuk memenuhi LP2B, Pemerintah Pusat memiliki upaya melalui program cetak sawah baru. Program ini sudah mencapai 27 ribu hektar. Program cetak sawah baru tidak bisa diterapkan di Kota Mataram dengan kondisi lahan terbatas. Ditambahkan, Pemprov NTB memiliki kawasan strategis provinsi dan memiliki pengaturan. “Kalau

cetak sawah baru ndak mungkin di sini (Mataram), “ tambahnya.

Kepastian rampungnya revisi RTRW, Amir belum berani memberikan jaminan.

Sepenuhnya diserahkan ke Pemerintah Pusat. Kalaupun ini rampung dipastikan pertumbuhan ekonomi saat ini 8,11 persen akan meningkat dengan masuknya investasi.

Termasuk membuka keran penyerapan tenaga kerja serta membuka peluang pengentasan kemiskinan. (cem)

yang berbeda. Menurutnya, semakin banyak melakukan pertemuan, dukungan juga akan semakin banyak yang mengalir. “ Saya biasa keluar jam 9 pagi, blusukan, silaturahim dengan berbagai kalangan sampai malam. Sampai 10 kadang-kadang,” tuturnya.

Adapun untuk partai politik pengusung pasangan AhyarMori, Ahyar menegaskan bahwa parpolnya masih solid. Jika ada informasi tidak solid, hal itu dinilai bagian dari dinamika politik dalam pilkada.

“Solid mesin partai kami, kita sangat mengerti, dinamina politik dengan sekian banyak kader. Tetap solid, cuma ritmenya beda-beda, orang sja yang menghembuskan isu. Itu biasa dalam politik,” katanya.

Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm yang mendampingi Ahyar juga tidak kalah dinamis. Di masa kampanye ini, Mori Hanafi nyaris tidak pernah mengendurkan pergerakannya. Seperti halnya Ahyar Abduh, Mori juga sangat aktif melakukan aksi blusukan, berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya.

Dalam berbagai kesempatan, Mori kerap mendengar-

(Suara NTB/ist)

SAMBANGI PONPES - Calon Gubernur NTB nomor urut 2, TGH. Ahyar Abduh saat menyambangi pimpinan Ponpes Darunnajah, di Duman, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lobar) KH. M. Anwar MZ, Selasa (17/4). kan masukan dari warga yang ia temui. Masukan inilah yang menurut Mori semakin meneguhkan komitmen mereka untuk terus menyuarakan janji kerja yang sudah mereka susun sebagai kampanye di Pilkada NTB 2018 ini.

“Dalam bagian janji kerja, kami telah menyiapkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Tentunya yang memadai, hingga pelosok desa,” ujar putra daerah mbojo ini.

Selain itu, Mori menyampaikan komitmen jika terpil-

ih menjadi Gubernur dan H. Mori Hanafi sebagai Wakil Gubernur, akan melakukan pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke pelosok desa.

“Selain itu kami juga sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat, terutama di pelosok desa. Kami akan siapkan program 1 desa ada minimal 1 dokter dan klinik kesehatan, untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutup calon Wakil Gubernur yang diusung oleh sembilan partai politik ini. (tim)

Status Kepemilikan Aset di Mataram Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Banyak aset di Kota Mataram yang status kepemilikannya belum jelassetelahpenyerahantahun1999 dariPemkabLombokBarat(Lobar).

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengaku belummenerimalaporandariBadan KeuanganDaerah(BKD)terkaitaset mana saja yang belum memiliki kejelasan, termasuk kendala pelimpahan aset tersebut.

Kata dia, kalaupun berkaitan dengan dokumen berupa sertifikat, pemkab Lombok Barat diminta terbuka menyerahkan ke Pemkot Mataram. Sekda mengkhawatirkan ketidakjelasan status aset itu, justru mengganggu neraca aset Kota Mataram.

“Kita juga khawatir aset lain terganggu,” kata Eko, Selasa (17/4).

Eko akan meminta BKD mengkroscek dan menginventarisir aset mana saja belum diserahkan ke Kota Mataram. Aset bermasalah di antaranya tanah dan bangunan Shopping Center di Kelurahan Pejanggik, Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Tanjung Karang serta hotel di kawasan Cakranegara.

Lahan di shopping center belum diterima hak pengelolaan lahan (HPL) dari Pemkab Lobar.

Sementara, RPH Tanjung Karang ada saling klaim dengan warga. Salinan bukti HPL aset yang berada di depan eks RSUP NTB di Kelurahan Pejanggik di-

akui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi sebelumnya, pernah ditunjukkan oleh salah seseorang yang enggan disebutkan identitasnya. Akan tetapi, Pemkot Mataram menginginkan menerima dokumen itu dari Pemkab Lobar, bukan dari orang lain.

“Kalau fotokopiannya sudah saya lihat. Tapi yang kita inginkan menerima langsung dari Lobar, bukan dari orang lain,” kata Syakirin pekan kemarin. Dokumen ini sangat penting sebagai bukti penyerahan aset oleh Pemkab Lobar ke Pemkot Mataram di tahun 1994 silam. Komunikasi mengenai hal itu intens dilakukan oleh Bagian Aset Pemkab Lobar. Informasinya permintaan tersebut tengah diproses.

Berbagai upaya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram memperoleh dokumen berharga itu. Baik komunikasi langsung maupun bersurat. Namun, tak ada jawaban sama sekali. “Kalau ini di luar kendali kami. Berapa kali kita bersurat. Tapi belum ada jawaban,” keluh Syakirin.

Lahan dan bangunan Shopping Center merupakan salah satu aset bermasalah di Kota Mataram.

Lahan bekas pasar tradisional Karang Sukun diduga telah dijual.

Ini dibuktikan kepemilikan sertifikat oleh warga. Padahal, status lahan itu pinjam pakai. Di satu sisi, Pemkot Mataram tidak pernah merasa menjual aset. Kalaupun itu dilakukan prosesnya panjang dan harus melalui persetujuan Dewan. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 18 April 2018

Halaman 3

Harga Ayam Diduga Sengaja Dinaikkan Jelang Puasa Segmen Pasar Berbeda KEBERADAAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dipandang biasa saja. Ada yang bergolak ketika kawasan selatan itu naik daun.

Indikasi “kecemburuan” kawasan utara (Senggigi) menyeruak. Persoalan sosial menunggu, jika pemerintah tak arif menyikapinya.

Ketika pemerintah memberi porsi khusus untuk menggeber pembangunan KEK Mandalika, ada indikasi kekhawatiran besar para pelaku usaha di wilayah Utara. Terutama, para pengusaha yang jor-joran menanamkan modal menggunakan sokongan bank, tentu merasa terancam.

Potensi pergeseran pusat pariwisata ke bagian selatan Lombok, dapat melemahkan keberadaan pusat pariwisata Senggigi sebagai pusat pariwisata lawas di NTB. Media ini mendapatkan informasi dari salah satu sumber, tentang kekhawatiran pada pelaku usaha pariwisata di kawasan Senggigi.

Seyogiyanya, pemerintah daerah tetap mengedepankan keberadaan untuk masing-masing kawasan. Bisa saja berkaca dari Provinsi Bali. Seluruh wilayah, objek pariwisatanya dibangun merata. Dan saling mendukung kuat.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, L. Hadi Faisal tak menampik informasi tersebut. Pariwisata Senggigi telah menorehkan sejarah panjang bagi pembangunan NTB. L. Hadi Faisal juga menyatakan telah menerima keluhan, sekaligus kekhawatiran itu.

Karena itu, pemerintah daerah harus menjembatani persoalan ini agar ia tak menjadi api dalam sekam. PHRI tetap mendorong agar pembangunan infrastruktur di kawasan utara dan selatan tak timpang. Tetapi harus diperkuat konektifitas untuk tetap menghidupkan masing-masing wilayah.

L. Hadi Faisal masih merasa yakin. Sebetulnya masingmasing kawasan berpotensi tetap berkembang. Ia telah memiliki segmen pasar yang berbeda-beda. Tinggal memperkuat segmen pasar ini.

“Senggigi, Trawangan, demikian juga KEK Mandalika, segmen pasarnya sudah ada. Senggigi masih tetap bisa terbantu dengan direct boat dari Bali,” ujarnya.

Ketika KEK Mandalika bergerak. Kawasan Wisata Senggigi, demikian juga Trawangan dan destinasi wisata lainnya di NTB harus hidup dan berkembang.

Caranya dengan memperkuat konektifitas antar kawasan.

Secara spesifik, kegiatan promosi untuk Sengigi juga harus dimassifkan. Bersamaan dengan promosi pariwisata KEK Mandalika.

“Selain itu, harus ada polesan-polesan baru di Senggigi.

Pasar-pasar senin harus dibangun lebih baik lagi di Senggigi.

Demikian juga infrastruktur pendukungnya. Tanpa terkecuali manusianya,” ujarnya.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah pengusahanya.

Harus dibangun paketpaket pariwisata yang dapat menjadi magnet bagi Sengigigi. Hotel dan resort bila perlu memperbanyak promo paket. (bul) L. Hadi Faisal (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Tim dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Polda NTB menggelar sidak ke simpul-simpul distribusi ayam broiler. Saat ini harga daging ayam di pasaran sudah menembus Rp 40.000/Kg. karena itu, bagian dari tim Satgas Pangan ini turun untuk memastikan di mana persoalannya.

Tim dikomandoi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, bersama beberapa jajaran Reskrimsus Polda NTB. Beberapa pemasok besar ayam broiler yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat didatangi. Sejak pukul 09.00 Wita, hingga siang tim ini mendatangi satu persatu pengusahanya.

Sasaran pertama adalah gudang distribusi ayam broiler yang ada di Karang Rundun, Bertais. Disini, tim menemukan beberapa stok ayam broiler yang akan didistribusikan ke pasar. Tidak banyak informasi yang dapat dikorek dari sini.

Yang ditemui menyebut bahwa mereka adalah mata rantai kedua yang tugasnya hanya mendistribusikan ke mata rantai berikutnya.

Dari sini, tim bergerak menuju Mayura, Cakranegara. Menemui pengelola Mitra Sinar Jaya (MSJ). Dari sini Hj. Selly dan tim mencecar manajemen MSJ, mengapa harga daging ayam tinggi di pasaran? Bagaimana mata rantai distribusinya. Dan sederet pertanyaan yang berkembang.

Jawaban yang diterima tim, diakui bahwa saat ini harga ayam memang sengaja dinaikkan. Persoalannya, stok ayam yang sudah mulai menipis. MSJ

memberikan harga kepada mata rantai pemasar selanjutnya Rp 25.000/Kg. mengapa harga di pasaran mencapai Rp 40.000, karena mata rantai distribusinya yang memang agak panjang.

Dari perusahaan, stok ayam dikirim ke broker. Dari broker diterima langsung oleh pemotong. Dari pemotong lalu ke pedagang pasaran. Artinya, ada tiga mata rantai yang harus dilalui hingga ayam ini sampai di pasaran.

Saifulian Asmara Putra adalah salah satu dari tiga manajemen yang memberikan penjelasan. Mengapa harga dinaikkan saat ini? Menurutnya, dengan memberikan harga Rp 25.000 sejak beberapa hari terakhir, diharapkan harga jualnya di pasaran di kisaran Rp 37.000/Kg sampai Rp 39.000/Kg. jika harga daging ayam tinggi, maka permintaan masyarakat dapat direm.

“Sebentar lagi puasa. Kalau stok yang kurang ini los-losan dilepas di pasar. Dari mana kita datangkan stok saat permintaannya nanti tinggi (jelang dan saat puasa). Karena itu kita naikkan harga agar permintaan masyarakat bisa berkurang sementara ini,” jelasnya.

Menaikkan harga hingga Rp 25.000, menurutnya dise-

(Suara NTB/bul)

SIDAK - Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Selly bersama tim Satgas Pangan berdialog dengan manajemen perusahaan pemasok ayam broiler yang ada di Kota Mataram saat sidak kemarin. suaikan karena hukum pasar.

Stok berkurang, permintaannya justru tinggi. Di NTB, menurut perhitungan pengusaha. Kebutuhan hariannya mencapai 50.000 ekor, atau setara dengan 100 ton. Sementara MSJ harus memasok 20.000 ekor sehari ke mitranya. Kekurangannya dari 30.000 ekor , ditutup oleh delapan pengusaha besar lainnya.

“Kami penuhi 20.000 ekor.

Pengusaha-pengusaha lain, bahkan meminta pasokan lagi dari kita. Karena stok yang kurang,” jelasnya.

Dipemasok lainnya, PT. Ciomas di Gerimax, Narmada Lombok Barat, tim juga menjumpai jawaban yang sama.

Bahwa, harga sengaja dinaik-

kan untuk mengendalikan permintaan pasar. Jika hal ini tak dilakukan, maka dikhawatirkan saat kebutuhan tinggi, stok mengalami krisis. Pola kerjasama masing-masing perusahaan sama saja.

Demikian juga manajemen pengelolaan pasarnyapun sama. Artinya, pasar benarbenar dikendalikan para pengusaha ini.

Hj. Selly juga mengkritik perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki plang nama perusahaan di setiap kantornya. Ia juga meminta agar mata rantai distribusi barang dapat dikurangi oleh pengusaha.

Terhadap beberapa informasi yang diterima ini, kepala dinas menyatakan akan melaporkannya langsung kepada

Menteri Perdagangan dalam rakor akhir bulan ini.

“Bagaimana mata rantai distribusinya akan kita laporkan. Ini barang sengaja ditahan. Apakah ini termasuk penimbunan, akan kita laporkan juga. Kalau kondisinya kurang stok, kita akan minta DOC diperbanyak masuk NTB. Kalau sudah begitu harga masih tinggi, berarti memang pengusahanya yang bermain,” tegasnya.

Ketika harga daging ayam tinggi saat ini, pemerintah daerah tak bisa melakukan intervensi. Yang bisa dilakukan, hanya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar diatur harga rendah dan harga tingginya melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). (bul)

Tiga Komunitas Pecinta Toyota Jajal Rute 8.000 Km Mataram (Suara NTB) Owner Krida Toyota NTB, Koesnadi Selasa (18/4) kemarin, melepas tiga komunitas pengguna Toyota yang telah melakukan perjalanan panjang lebih dari 8.000 Km dari Timor Leste hingga Jakarta.

Perjalanan panjang untuk pembuktian ketangguhan Toyota ini mengambil tema “Beyond Product, Beyond Technologies and Beyond Services”.

Team Velozity Journey 2018 terdiri dari TKCI (Toyota Kijang Club Indonesia) dan TOSCA (Toyota Sienta Community Indonesia).

Team dari ketiga komunitas yang melakukan rangkaian perjalanan berjumlah 17 orang. Menggunakan 2 unit kendaraan Toyota Avanza

Veloz, 1 unit Toyota Kijang tahun 1980, 1 unit Toyota Sienta dan 1 unit Innova Reborn (logistik).

Kegiatan ini rutin dilakukan. Bahkan rencananya, tim akan melakukan perjalanan dari Indonesia ke Toyota di Jepang sebagai kado Ulang Tahun Toyota yang ke 50 tahun.

Krida Toyota NTB mendukung kegiatan journey yang bertajuk Beyond Beautiful Indonesia ini mengingat, tim telah melewati market area Krida Toyota NTB. Meliputi, Pulau Sumbawa seperti Pelabuhan Sape, Kota Bima, Dompu, Sumbawa Besar, Pelabuhan Poto Tano dan Pulau Lombok seperti Pelabuhan Kayangan hingga Kota Mataram.

Koesnadi memberikan apresiasi karena kegiatan ini menjadi ajang untuk membuktikan durability mobil-mobil Toyota, sekaligus mengeksplor destinasi wisata menarik sepanjang rute perjalanan, terutama destinasi wisata yang ada di NTB. Dengan harapan, potensi wisata yang

ada di daerah ini akan disebarluaskan kembali oleh tim.

Serangkaian kegiatan Team Beyond Indonesia mengeksplorasi keindahan alam di Pulau Lombok, managemen Krida Toyota NTB mendampingi dan memberikan fasilitas. Beberapa destinasi yang dikunjungi seperti Pantai Coco Beach dan Pantai Elak-Elak di Kabupaten Lombok Barat, Pantai Tangsi/Pantai Pink dan Pantai Penyisoq/ Lingkoq Siwa di Kabupaten Lombok Timur.

“Kita ingin membuktikan, mana yang lebih kuat mobilnya, atau manusianya,” kata Didi Sunaryadi, Ketua Umum Velozity.

Sementara Kosnadi menegaskan, Krida Toyota sangat merespon dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan kommunitas mobil Toyota. Baik komunitas Toyota di Lombok, maupun komunitas Toyota yang ada di bawah naungan TAM (Toyota Astra Motor). Diantaranya, TOC (Toyota Owners Club). (bul/*)

Pusat Gelontorkan Rp 16 Miliar untuk Pengembangan Garam Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menggelontorkan Rp 16 miliar anggarannya untuk mendukung pengembangan garam di Provinsi NTB. Dukungan dana pusat ini sekaligus menjadi harapan baru peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat.

Demikian keterangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si. Dengan dukungan anggaran tersebut, pengembangan usaha garam rakyat menerapkan sistem integrasi lahan. Terutama di daerah-daerah sentra pengembangan garam di Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa dan Bima.

L. Hamdi merinci, pengembangan usaha garam rakyat sistem integrasi lahan tersebut di masing-masing Kabupaten Bima, seluas 80 hektare (ha) atau 4 blok dengan melibatkan empat kelompok petani garam. Sedangkan di Sumbawa, seluas 70 ha dan Lombok Barat seluas 15 ha. Teknis pemanfaatan lahan tambak dibuat blok-blok. Satu petak blok minimal luasnya 15 ha. Semuanya dikonstruksi dengan sistem ulir.

Pola produksi garam dengan sistem tersebut menurut kepala dinas, untuk menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan dalam proses pembuatan garam rakyat. Air laut yang masuk ke blok satu akan diendapkan selama beberapa hari, kemudian dialirkan ke blok berikutnya

dan berakhir di blok enam yang merupakan petakan terakhir yang akan menghasilkan garam berkualitas dari air laut “tua” atau yang sudah melalui proses pengendapan hingga satu bulan.

Sistem integrasi lahan sudah diujicoba di daerah lain. Bima misalnya. Ujicoba di lahan 1 ha, tidak hanya untuk mendapatkan garam berkualitas, tapi produksi terus menerus. Untuk membuat konstruksi petakan lahan garam, kata dia, akan dilakukan oleh pihak ketiga yang memenangkan tender. Termasuk juga untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan.

Pihak ketiga harus melakukan pekerjaan sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar dalam satu hektare lahan bisa menghasilkan garam rakyat sebanyak 100 ton per tahun.

Kepala dinas menambahkan, garam yang dihasilkan tidak hanya dinilai dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitasnya harus bagus, baik dari segi warna putih, kandungan NACL lebih dari 70 persen dan tekstur harus sesuai standar.

Diharapkan, dengan program pengembangan usaha garam rakyat sistem integrasi lahan akan mampu menghasilkan produksi sesuai target 170 ribu ton pada 2018 atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya 160 ribu ton, namun realisasinya 104 ribu ton akibat cuaca ekstrem. (bul)

(Suara NTB/dok)

GARAM - Pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp 16 miliar untuk mendukung teknologi pengembangan garam rakyat tahun 2018 ini. Nampak kegiatan petambak garam di Sumbawa.

(Suara NTB/bul)

LEPAS - Koesnadi melepas timVelozity Journey 2018 di Halaman Kantor Toyota Krida di Gerimax Narmada, Lombok Barat Selasa kemarin.

SUARA NTB Rabu, 18 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Nunggak Retribusi Rp1,2 Miliar Rekrut Pegawai Penyandang Disabilitas PEMERINTAH secara nasional telah berupaya maksimal menghapus diskriminasi, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas, memiliki dasar hukum untuk meminta pekerjaan kepada pemerintah, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta agar dapat bekerja layaknya SDM yang fisiknya normal.

Dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban terhadap penyandang disabilitas diatur dalam UndangUndang (UU) Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sejak dikeluar(Suara NTB/ari) kan, belum terlihat ada upVidi Ekakusuma aya dari pemangku kebijakan di daerah dalam menerapkan amanat dalam UU tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) KLU, Vidi Ekakusuma, MM., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (16/4) mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum memperoleh gambaran jumlah penyandang disabilitas, status pendidikan maupun status pengangguran pada penyandang disabilitas. Namun demikian, sebagaimana UU telah mengatur ketentuan tersebut, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi agar perusahaan swasta, BUMD dan BUMN yang ada di KLU menerapkan kebijakan tersebut.

“Ini (rekrutmen tenaga kerja disabilitas) di Lombok Utara memang harus kita lakukan. Nanti kita awali dengan sosialisasi di sektor-sektor pemberi kerja agar memahami aturan baru ini,” ujarnya.

Sebagaimana UU Nomor 8 tahun 2016 tersebut, pada pasal 45 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Demikian dengan Pasal 46 berikutnya, dua ayat kembali menegaskan masing-masing ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta. Ayat (2), lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Bagi pemberi kerja, maka dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan; menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan. Selain itu menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas dan memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Pemberi kerja juga dapat memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang; menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja.

Menyadari fisik penyandang disabilitas tidak sama dengan SDM normal, maka pemberi kerja harus menyediakan waktu istirahat; menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja; memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Sebagaimana di Lombok Utara, data BPS tahun 2016 mencatat bahwa angka penyandang disabilitas sebanyak 5.947 orang. Jika mengacu pada Pasal 53 UU No tahun 2016, maka Pemerintah, Pemda, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan bagi perusahaan swasta, diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

“Ini adalah peluang bagi penyandang disabilitas, tetapi tentu pekerjaan itu disesuaikan dengan kemampuan. Mungkin ada standar pendidikan yang harus dilewati, begitu juga pada pekerjaan sebagai operator, front office, mungkin bisa,” demikian Vidi. (ari)

Tenaga Puskesmas Sering Iuran

Pasien KLU Banyak Tak Kantongi Kartu Identitas Tanjung (Suara NTB) Pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga saat ini masih terkendala ketiadaan kepemilikan identitas kependudukan di masyarakat. Hal inipun dikeluhkan oleh para tenaga medis (bidan/perawat) yang ada di puskesmas.

Sebagaimana temuan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Dapil Bayan, Raden Nyakradi, S.Sos. Kepada wartawan Selasa (17/4), Nyakradi mengakui menemukan fakta di salah satu puskesmas di Kecamatan Bayan. Di mana pelayanan medis di puskesmas tersebut cenderung ditanggulangi dengan dana iuran dari petugas puskesmas. Penyebabnya, banyak di antara pasien yang tidak memiliki kartu identitas kependudukan (KTP/ KK), sehingga menyebabkan administrasi pelayanan terhambat dan mempengaruhi biaya medis.

“Untuk biaya melahirkan saja, petugas puskesmas harus iuran untuk menanggung Rp700an ribu biaya persalinan. Kalaupun BPJS dibuat belakangan, dananya tidak bisa diklaim setelah 5 hari persalinan,” ujar Nyakradi.

Keluhan lain yang diterimanya, petugas puskesmas juga kesulitan untuk mengklaim biaya operasional ambulans yang digunakan oleh pasien dan keluarganya, karena persoalan tersebut. Pihaknya pun meminta agar SKPD teknis segera mencari solusi atas persoalan tersebut.

“Di Desa Loloan itu ada salah satu warga, usianya baru 13 tahun tetapi sudah siap-siap mau melahirkan. Jangan sampai persoalan kartu identitas kependudukan membuat masyarakat tidak terlayani secara medis,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, H. Khaerul Anwar, tak menyangkal kendala yang dialami jajarannya di puskesmas. Kendala yang umum dirasakan adalah adalah masyarakat masih belum memiliki KTP/KK, atau enggan mengurus setelah meninggalkan puskesmas. Secara administrasi, persoalan tersebut menghambat kelancaran administrasi di puskesmas.

“Saya sudah instruksikan ke semua puskesmas, (warga) yang tidak punya KTP kita minta segera mengurus. Kalau tidak punya Kartu BPJS atau belum terdaftar, kita minta daftar di PPKIS di Dinas Sosial untuk direkomendasikan jadi peserta BPJS KLU,” papar Khaerul.

Menyikapi persoalan ketiadaan kartu kependudukan warga, Kepala Dinas Dukcapil KLU, Drs. H. Sahabudin, M.Si., mengatakan pola pelayanan yang dilakukan Dukcapil telah mengarah pada pendekatan ke masyarakat. Dimana kepengurusan kartu identitas penduduk dilayani di kecamatan.

“Warga yang belum memiliki kartu identitas kependudukan bisa langsung menghubungi petugas Dukcapil di Paten kecamatan, di sana kita tempatkan 2 orang di tiap kecamatan,” katanya.

Petugas yang ditempatkan tersebut, sudah terintegrasi dengan program Paten yang diluncurkan Pemda KLU. Dukcapil tidak hanya menempatkan tenaga pengurus identitas kependudukan tetapi juga menyediakan alat perekam di kantor camat. (ari)

Pemkab Lobar Ancam Putus Jaringan Sejumlah Provider Giri Menang (Suara NTB) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lombok Barat (Lobar) bakal mengambil langkah tegas menyikapi ulah provider yang nakal membayar retribusi. Pasalnya tunggakan retribusi sejak 2015-2018 mencapai Rp1,2 miliar.

Kebanyakan provider yang nunggak termasuk perusahaan besar. ‘’Diskominfo memberi deadline waktu hingga bulan September, jika pada tenggat waktu tersebut provider belum melunasi tunggakan retribusi, maka Diskominfo bakal memutus jaringan provider,’’ tegas Kepala Dinas Kominfo Lobar, Budi Darmajaya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).

Dijelaskan, untuk tahun 2016-2017 pihaknya sudah

melakukan penagihan terhadap tunggakan di masingmasing provider. Pihaknya sudah mengkomunikasikan dan melayang kan surat tagihan ke masing-masing provider, terutama yang besar-besar.

Namun pihak provider minta kelonggaran tenggang waktu, paling telat bulan September dituntaskan.

“Kalau tidak dituntaskan maka kami ambil sikap tegas,

sesuai perintah pak bupati dan sekda, langkah tegasnya pemutusan jaringan. Terkait rekomendasi kita persulit nanti, itu langkah tegas kita,” tegasnya.

Diakuinya pembayaran piutang berlarut-larut lantaran menurut anggapan dari pihak provider tahun 2015 perda tidak sesuai dengan keputusan Menkeu. Namun dari pihak dari Menkeu tidak ada respons

balik terkait perda salah atau tidak. Perda tidak direvisi, namun perbup. Pihaknya sudah membuat data rincian revisi perbup tersebut, belum diajukan ke DPRD apakah disetujui atau tidak.

Perihal revisi perbup ini sendiri sudah dibahas dengan asisten, rencananya akan diajukan ke bupati dan sekda apakah disetujui atau tidak.

Revisi perbup ini, jelasnya disesuaikan dengan keputusan MK terkait aturan Retribusi Provider.

Sembari menunggu proses penyelesaian tunggakan ini pihaknya melakukan upaya penagihan. Tercatat dari Jan-

uari sampai April jumlah tunggakan yang sudah berhasil ditagih dan disetor sebanyak Rp 300 juta. Bahkan terakhir ditagih pihak provider langsung setor. Tinggakan yang dibayar jelasnya pokok piutang, dari total piutang Rp2 miliar sudah berhasil ditagih Rp800 juta. Total tunggakan yang tersisa Rp1.2 miliar lebih, tunggakan ini rata-rata berada di provider.

Pihaknya memprioritaskan penagihan perusahaan besar.

“Yang besar-besar kita prioritaskan, kami sudah warning kalau bulan September tidak dibayar maka diputus jaringannya,” ancamnya. (her)

Hari Ini, Debat Publik Pilkada Lotim Digelar

(Suara NTB/yon)

PUSUK - Kawasan Pusuk Sembalun yang sedang dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Sejumlah pejabat di Lotim diperiksa aparat kepolisian terkait kasus ini.

Kasus Pusuk Sembalun

Pejabat Lotim Kembali Diperiksa Polisi Selong (Suara NTB) Penyidik dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat pada korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun. Salah satu yang sudah memenuhi panggilan penyidik yakni Asisten III Setda Kabupaten Lotim, KAM. Hingga pukul 11:30 wita, Selasa (17/4) kemarin, yang bersangkutan berada di salah satu ruangan penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lotim yang terletak di lantai II. Kasat Reskrim Polres Lotim AKP Joko Tamtomo, SH., SIK., membenarkan adanya pemeriksaan terhadap salah satu pejabat ini.

“Kita sedang melakukan pemeriksaan ulang terhadap pihak-pihak terkait, semuanya sudah kita panggil. Tuh di atas (ruang Tipikor) sedang diperiksa Asisten III,” terangnya pada Suara NTB, Selasa (17/4).

Langkah pemeriksaan ulang tersebut dilakukan karena salah satu saksi pada proyek itu meninggal dunia lantaran sakit, sehingga menyebabkan rangkaian kro-

nologis dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek Pusuk Sembalun yang dikerjakan dengan total anggaran Rp2 miliar terputus. “Saat ini sedang diperdalam dengan dilakukannya pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang kita lakukan sejak hari kemarin (Senin),” ujarnya.

Adapun sejumlah pihak terkait yang diagendakan untuk diperiksa selain Asisten III Setda Lotim, yakni pihak kontraktor, Unit Layanan Pengadaan (ULP), tukang atau pekerjaan dan sejumlah pihak terkait lainnya. Semuanya sudah dilayangkan surat panggilan. Terkait keterlibatan Asisten III Setda Lotim, yakni pada saat proyek ini kerjakan, yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, dan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tahun 2016 itu.

Adapun, kerugian negara dalam proyek itu, dari kerugian awal berdasarkan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp300 juta. Namun sete-

lah dilakukan PKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp280 juta. Jumlahnya berkurang karena setelah ahli diturunkan, terdapat bagian yang diperhitungkan sudah sesuai dengan spesifikasi, sehingga dikurangi jumlah kerugian negara.

Akan tetapi dalam penanganan kasus ini, salah satu saksi yang mengetahui alur perjalanan proyek ini meninggal dunia beberapa hari yang lalu disebabkan faktor sakit yang dideritanya.

Selain menerima PKN itu, Satreskrim Polres Lotim juga menyampaikan ke BPKP terkait adanya gapura yang hancur setelah PKN dilakukan.

Maka dari itu, terkait gapura yang sudah hancur, pihak dari BPKP menyampaikan karena sudah terlanju turun, maka untuk menambahkan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara serta merta.

Sehingga setelah dilakukan penetapan tersangka, barulah BPKP turun lagi untuk melakukan pengecekan terhadap fisik gapura yang sudah hancur apakah ada penambahan kerugian negara atau tidak. (yon)

Belum Miliki E-KTP

Masyarakat Dapat Gunakan Suket Saat Memilih Selong (Suara NTB) Akhirnya, angin segar didapat masyarakat maupun pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP maupun surat keterangan (suket) pengganti KTP. Di mana, hak untuk memilih calon kepala daerah yang digelar tahun ini dapat disalurkan dengan menggunakan surat keterangan untuk memilih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Dikonfirmasi, Selasa (17/ 4), Ketua KPU Lotim, Muh.Saleh, mengatakan, KPU bersama Disdukcapil Kabupaten Lotim mengatensi masih banyaknya warga Lotim yang belum memiliki EKTP maupun suket pengganti KTP dalam pemilihan calon kepala daerah tahun ini. Menyikapi hal itu, Kemendagri sudah mengeluarkan kebijakan jika masyarakat dapat

(Suara NTB/yon)

Muh. Saleh menggunakan surat keterangan memilih yang dikeluarkan Disdukcapil.

Dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan Dukcapil Lotim terkait pemilih yang belum memiliki E-KTP dengan kategori sebanyak

137.073 orang. Di mana ada yang sudah merekam namun belum membuat E-KTP maupun suket pengganti E-KTP. Untuk yang belum merekam dan otomatis belum membuat suket maupun E-KTP bagi pemilih pemula, dijelaskan jika solusinya dari Mendagri, terutama untuk pemilih pemula dipastikan jika Dukcapil harus membuat atau mengeluarkan surat keterangan untuk memilih, terutama untuk pemilih pemula atau masyarakat yang belum merekam maupun E-KTP, karena sudah memiliki NIK. “Jadi Dukcapil akan mengeluarkan surat keterangan untuk memilih, sehingga dokumen dari 137.073 yang belum memiliki E-KTP itu dokumennya ada semua,” jelasnya.

Dalam penerbitan surat keterangan hak untuk memilih ini tidak ada pembatasan hingga tanggal 27 Juni 2018. (yon)

Selong (Suara NTB) Rabu (18/4) ini, pelaksanaan debat publik terbuka empat pasangan calon kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur (Lotim) digelar di Ballroom lantai II Kantor Bupati Lotim.

Untuk mengamankan pelaksanaan debat ini, sebanyak 400 personel kepolisian akan diterjunkan pada debat yang digelar pada malam hari itu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, M.Saleh, Selasa (17/4), menjelaskan, empat pasangan calon dengan masing-masing 100 pendukungnya akan masuk melalui satu pintu masuk dengan terlebih dahulu melewati metal detector. Itu artinya, seluruh tamu undangan yang masuk dipastikan bersih dan bebas dari barang-barang bawaan yang tidak diinginkan.

KPU sendiri sudah menyebar undangan ke masing-masing pasangan calon, sehingga setiap orang yang hadir dan masuk ke lokasi debat publik itu membawa undangan yang diterimanya.

Dalam pelaksanaan debat ini akan menggunakan waktu sekitar tiga jam dengan waktu

debat sekitar 2 jam dan seremonial sekitar 1 jam. Untuk materi debat yang dimulai pada pukul 20:00 wita, sesuai dengan PKPU 4 pasal 21 di antaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan keutuhan NKRI, pembangunan daerah, permasalahan daerah, integritas wilayah dan lainnya.

Adapun dalam debat publik terbuka ini, akan melibatkan sejumlah pakar, baik dari akademisi yakni Universitas Islam Negeri Mataram, Agus dan Robiyan Baffadal dari STIA Muhammadiyah, praktisi Roma Hidayat dan komisioner KPU NTB Dr. Yan Marli.

Kabag Ops Polres Lotim, Kompol. Syafruddin, menyebutkan, jumlah personel yang diterjunkan sebanyak 400 personel kepolisian terdiri dari BKO Brimob 121 personel, BKO Pam Obvit Polda untuk melakukan sterilisasi di tempat masuk 10 kekuatan dari Polda NTB. Menurutnya, pengamanan pilkada merupakan tanggung jawab pihak kepolisian, sehingga nanti pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI dan Satpol PP Lotim untuk penempatan personel. (yon)

Pjs Bupati Buka STQ Tingkat Kabupaten Lotim Selong (Suara NTB) Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke-XXV tingkat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang mengangkat tema” Dari STQ XXV Tingkat Kabupaten Lombok Timur Menuju Generasi Qurani” dibuka Pjs. Bupati Lotim, H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH. Pembukaan ditandai dengan penekanan sirine, Senin (16/4) malam.

Kegiatan STQ yang dipusatkan di Lapangan Umum Aikmel dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa/Lurah, Pelaksana Tugas Ketua TP PKK Kabupaten Lotim, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Toga, Toma dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ahsanul Khalik melihat STQ keXXV membawa suasana sangat berbeda, karena persiapan yang dilakukan panitia sangat memperlihatkan nilai Al-Qur’an kepada masyarakat, sehingga Pemda memberikan perhatian lebih pada kegiatan seperti ini.

Menurutnya, kajian-kajian Al-Qur’an perlu digiatkan lagi di lingkungan masyarakat maupun di tengah-tengah ASN, karena Al-Qur’an merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak habishabisnya untuk dikaji dan digali. ASN Lotim, menurut Ah-

sanul, harus berbenah dan memperbaiki diri dan kembali ke fitrahnya sebagai umat manusia yang beriman dan bertakwa. “Dengar dan pelajari apa yang dibacakan qori’ dan qori’ah selama pertandingan berlangsung,” pesannya.

Selain itu, Ahsanul berpesan untuk senantiasa menjaga keamanan selama proses STQ berjalan, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan masyarakat yang telah mendukung lancarnya kegiatan ini.

Sementara itu, Asisten II Setda Lotim Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Drs. H. Sahabuddin, MM., selaku Ketua Panitia STQ ke-XXV berharap STQ sebagai momentum mendorong dan meningkatkan pengetahuan. Selain itu untuk menghayati dan pengamalan Al Qur’an di lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa pada umumnya.

STQ ini diikuti kafilah dari 20 kecamatan se-Kabupaten Lotim yang terdiri atas 257 orang peserta dan didampingi 70 ofisial.

Sebelum dibuka secara resmi, STQ diawali dengan pawai ta‘aruf pada sore harinya, yang diikuti kafilah dari seluruh kecamatan. Pawai ta’aruf ini dimulai di Lapangan Lenek dan melalui Kantor Desa Aikmel dan finish di Lapangan Umum Aikmel. (yon)

(Suara NTB/ist)

BUKA STQ - Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik membuka STQ tingkat Kabupaten Lotim, Senin (16/4) malam.

SUARA NTB Rabu, 18 April 2018

Penyumbang PAD Terbesar DARI beberapa sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling diandalkan. Terutama dalam hal pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terbukti pada tahun 2017 lalu, sektor pariwisata menyumbang hingga 46 persen PAD bagi Loteng. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H. L. Putria, Selasa (17/4).

Untuk itu, ujarnya, wajar jika sektor pariwisata menjadi primadona dan unggulan bagi Loteng.

(Suara NTB/dok) H. L. Putria Hal ini bisa dibuktikan dengan capaian pada tahun lalu, PAD dari sektor ini sebesar Rp170 miliar lebih. ‘’ 46 persen di antaranya disumbang sektor pariwisata,” tegasnya.

Hanya saja, meski menjadi sektor penyumbang PAD terbesar perhatian terhadap sektor ini masih cukup minim, khususnya dari sisi anggaran. Di mana tidak banyak anggaran yang diperuntukan langsung, khususnya untuk mendukung pembenahan destinasi wisata yang ada. “Dari sisi kontribusi sektor pariwisata paling tinggi. Tapi kalau dari perhatian anggaran, bisa dikatakan sektor parwisata paling minim,” ujarnya.

Meski demikian, hal itu tidak lantas membuat pihaknya berkecil hati. Meski dengan anggaran yang sangat terbatas, pihaknya tetap berupaya maksimal mengenjot sektor pariwisata supaya bisa terus berkontribusi maksimal bagi PAD Loteng pada umumnya.

Lebih lanjut, Putria menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata Loteng semakin mengeliat. Hal ini ditandai dengan terus meningkatkan angka kunjungan wisata di daerah ini. Di mana untuk wisatawan mancanegara, tahun lalu meningkat hingga 200 persen dari target kunjungan sebesar 70 ribu.

Begitu pula halnya dengan wisatawan domestik, peningkatannya hampir mencapai 189 persen.

Sementara dari sisi lama tinggal, juga mengalami kenaikan dari yang hanya rata-rata dua hari. Sekarang sudah meninggkat menjadi 3,8 hari atau hampir 4 hari. “Kondisi inilah yang coba terus kita pertahankan. Bahkan terus ditingkatkan ke depan,” tegas Putria. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Polisi Dalami Kasus Perusakan Pagar Proyek ITDC Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) masih terus mendalami kasus perusakan pagar proyek milik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Setidaknya sudah empat saksi yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut sampai sejauh ini.

“Semua keterangan dan bukti pendukung masih kita kumpulkan terkait kasus ini.

Baik itu bukti dilapangan maupun bukti pendukung lainnya.

Baru setelah itu kita akan memanggil para terduga pelaku pengerusakan pagar proyek milik ITDC,’’ ujar Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada Suara

NTB, Selasa (17/4).

Disinggung soal adanya sertifikat tanah atas nama Minarni di lahan proyek, sehingga warga nekat merusak pagar proyek ITDC, Kholilur Rochman menegaskan, itu bukan jadi ranahnya. Yang menjadi fokus penyelidikan pihaknya saat ini ialah terkait tindak pidana yang ter-

jadi, yakni terkait perusakan pagar proyek.

Soal nanti ada sertifikat tanah di area proyek tersebut, itu menjadi bagian pendukung saja dari proses penyelidikan kasus ini dan akan diuji keabsahannya. Artinya, jika memang betul ada sertifikat tanah dan sah, maka itu akan jadi pertimbangan dalam

Praya (Suara NTB) Ratusan warga Kecamatan Pujut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mendeklarasikan sikap bersama melawan berita hoaks alias berita bohong, Selasa (17/4). Deklarasi ini merupakan salah satu cara mewujudkan Loteng yang aman dan nyaman menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, Juni mendatang.

Sikapa bersama tersebut diambil saat acara Begibung (Berbagi, Bersama dan Terhubung) Kamtibmas yang digelar Polres Loteng, di lapangan gudang Bulog Desa Sengkol Pujut. Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., Ketua PN Praya, Teguh Harissa, perwakilan Kajari Loteng dan Camat Pujur, L. Sungkul serta para kepala desa se-Kecamatan Pujut.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin satukan sikap dan persepsi dengan masyarakat. Bahwa Loteng harus tetap aman.

Terlebih ada agenda besar yang akan dihadapi dalam dua bulan ke depan berupa Pilkada NTB,” ujar Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada Suara NTB. Salah satu caranya semua lapisan masyarakat harus menyatukan tekad untuk melawan berita-berita bohong atau berita hoaks yang banyak beredar. Paling tidak, masyarakat tidak perlu cepat terpengaruh atas berita-berita hoaks. Jika ada berita seperti itu, hendaknya bisa mengkonfirmasi ke aparat kepolisian terdekat ataupun aparat pemerintahan yang ada di desa.

“Berita hoaks itu merupakan salah satu sumber konflik.

Jadi harus kita lawan bersama. Tanpa kebersamaan, tidak akan berita hoaks bisa dilawan,” tandasnya.

Kholilur menambahkan, moment bertemu dengan masyarakat tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai informasi, keluhan maupun aspirasi apa saja dari masyarakat. Terutama terkait penegakan hukum serta pelayanan kepolisian, seperti pelayanan pembuatan SIM dan layanan lainnya.

“Apa yang menjadi masukan, informasi maupun keluhan masyarakat akan kita jadikan bahan evaluasi. Untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Sehingga pelayanan Polres Loteng bisa semakin baik,” tandas mantan Kasubdit III Direskrimum Polda NTB ini. (kir)

pagar proyek sampai rusak.

Pada saat kejadian kedua, sejumlah petugas keamanan ITDC sempat berusaha menghalangi aksi warga tersebut.

Namun warga tetap bersikeras melakukan pengerusakan. Ketegangan antara warga dengan petugas keamanan ITDC pun sempat berlangsung. Namun karena tak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas keamanan ITDC akhirnya memilih untuk mengalah. Pasca kejadian tersebut, pihak ITDC kemudian melayangkan laporan resmi ke Polres Loteng. (kir)

Polisi Diminta Intensifkan Operasi Miras

Disos Buka Layanan Pengaduan

Warga dan FKPD Loteng Nyatakan Perang pada Berita Hoaks

proses hukum nantinya. Tapi kalau ternyata sertifikat tersebut palsu atau bodong, tentu itu bisa masuk proses hukum yang lain.

Seperti diberikan sebelumnya, pada Sabtu (14/4) kemarin, proyek milik ITDC diduga dirusak warga. Akibatnya, pagar proyek di lokasi eks bangunan Hotel Lombok Baru Kuta rusak. Kasus perusakan pagar proyek milik ITDC terjadi sebanyak dua kali. Kasus pertama berlangsung pada Jumat (13/4). Saat ini, salah satu truk yang dikemudikan oleh warga tiba-tiba menabrak

Jelang Puasa

Tak Peroleh Bantuan Rastra

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak belasan ribu warga miskin di Lombok Barat (Lobar) belum mendapatkan bantuan beras sejahtera (rastra) dan mereka juga termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memasukkan warga ini pihak Dinas Sosial Lobar melakukan pendataan terhadap 66 ribu lebih penerima rastra. Pihak Disos akan mengecek lagi penerima rastra ini apakah miskin atau sudah mampu, sehingga warga yang mampu ini bakal diganti oleh warga yang belum masuk penerima rastra. ‘’Untuk melacak warga miskin yang tak masuk penerima rastra ini, selain melakukan pendataan pihak dinas sosial juga membuka layanan pengaduan dikantor dinas terkait.

Selama sepekan dibuka sudah puluhan warga yang mengadukan diri,’’ aku Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambaryati, Selasa (17/4).

Mengacu data jelas Ambar, penerima rastra di Lobar mencapai 66.996 orang, penerima PKH sebanyak 40.228 orang.

Namun dari penerima PKH ini hanya 20.897 orang yang memperoleh rastra sisanya 19331 warga belum menerima rastra.

Warga miskin yang memperoleh PKH, jelasnya, seharusnya menerima bansos rastra, penerima bansos rastra juga harus memperoleh bantuan JKN PBI. Sementara faktanya, dari data penerima PKH sendiri baru 20 ribu lebih mendapatkan bantuan rastra. “ Warga miskin memperoleh PKH yang baru masuk sebagai penerima rastra baru 20 ribu lebih setelah kami cocokkan data, sisanya belum,” jelas Ambar.

Diakuinya, mengacu data tersebut kemungkinan besar dari penerima rastra 66 ribu lebih terdapat warga yang tidak berhak menerima namun diberikan. Jika dikurangi penerima PKH yang mendapatkan rastra sebesar 20 ribu lebih, maka terdapat sekitar 46 ribu lebih penerima rastra perlu dilacak validasinya apakah benar-benar miskin atau tidak.

Untuk melacak warga miskin ini pihaknya bersama pendamping dan operator PKH ke lapangan. Pihaknya bersama jajaran, para operator akan duduk bersama pendamping PKH untuk membahas hal ini. Sebab pihaknya ditantang oleh kementerian agar penyaluran rastra non tunai dimulai Juli ini, sehingga penerima bantuan PKH ini harus semua masuk sebagai penerima rastra. Jika warga penerima PKH tidak memperoleh rastra namun tidak terdaftar di BDT maka tentu bantuan diarahkan ke data rastra tersebut. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

HADIR - Tiga paslon kepala daerah yang hadir saat apel HUT Lobar ke 60, Selasa (17/4).

Harapan Paslon di Usia Lobar Ke 60 Giri Menang (Suara NTB) Para pasangan calon (paslon) Bupati – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) menghadiri upacara peringatan hari jadi Kabupaten Lobar ke-60, Selasa (17/4). Paslon urut 1 H. M. Izzul Islam bersama pasangannya TGH. Khudari Ibrahim (Zul-Khair) begitu pula paslon nomor urut 3 H. Fauzan Khalid didampingi Hj. Sumiatun (Zaitun) juga hadir. Hanya paslon nomor urut 2 F-One, Nauvar F Farinduan hadir tanpa didampingi calon wakilnya TGH. Muammar Arafat.

Pada kesempatan ini, ZulKhair menyampaikan harapan agar tidak ada lagi pejabat Lobar berperkara hukum dan masuk penjara. “Harapan kami harus lebih banyak menyentuh masyarakat, Tidak ada lagi kepala daerah dan pejabat Lobar tersangkut kasus (masuk penjara),” ujar Cabup Lobar H. M. Izzul Islam.

Ke depan, jelasnya, pembangunan harus lebih menyentuh masyarakat bawah supaya kesejahteraan masyarakat terwujud. Menurutnya dengan menyentuh masyarakat, tentu kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik ke depan.

Sementara Cabup nomor urut 2, Nauvar F Farinduan mengatakan prestasi dan pencapaian yang disampaikan

dalam amanat upacara cukup luar biasa, namun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi ke depan. Karena itu, ke depan semua lapisan masyarakat baik birokrasi dan desa serta elemen masyarakat bisa terlibat aktif dalam pembangunan daerah. “Insya Allah mudahan-mudahan ke depan pemimpin baru, harapan baru untuk Lobar,” kata Farin sapaan akrab cabup ini.

Sementara itu Cabup, H. Fauzan Khalid mengatakan, di usia ke 60 ia memiliki catatan terkait apa yang disampaikan gubernur dalam sambutan yang dibacakan Pjs. Bupati H. Lalu Saswadi arahnya sudah betul. Seperti capaian gini rasio, tingkat pengangguran dan IPM. Bahkan berdasarkan data BPS, sebelumnya gap nilai IPM Lobar dibandingkan daerah nomor 5 di bawahnya 0.01, namun sekarang jauh lebih progresif, sehingga bedanya 0.07 poin dibandingkan IPM di bawah Lobar. “Insya Allah saya sudah siapkan terobosan untuk dongkrak IPM ini, mudahmudahan 3-4 tahun kita bisa posisi 3,”klaimnya. Kenapa dampaknya baru 3-4 tahun?

Sebab gap nilai IPM Lobar dengan daerah di atasnya cukup besar, sehingga butuh waktu dan upaya untuk bisa naik

peringkat IPM. Terkait peran serta masyarakat, Fauzan mengaku kebersihan pembangunan yang raih saat ini adalah bentuk partisipasi masyarakat. Sebab menurutnya, tidak ada pemeirntah bisa sukses tanpa dukungan masyarakat Lobar yang luar biasa. Kedepan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat bisa dimobilosir lebih Lagi agar hasil pembangunan yang diraih mengalami peningkatan yang lebih signifikan.

Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi mengatakan semua paslon diundang dan semua hadir. Selain hadirnya ketiga paslon Pilkada Lobar 2018, tampak juga sesepuh Lobar sekaligus mantan Bupati Lobar H. L. Mujitahid, mantan Ketua DPRD Lobar H. L. Takdir Mahdi, Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc, PhD., Forkopimda NTB dan Lobar, ketua dan anggota DPRD Lobar dan Sekda Lombok Tengah. Sementara wakil dari Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Bima hanya diwakili oleh asisten setempat.

Sementara wakil Dompu diwakili staf ahli. Demikian pula dengan penjabat setingkat eselon dari Pemprov NTB dan Lobar juga hadir, termasuk dari Persit, Bayangkari, GOW, DWP semua hadir.(her)

Tindaklanjuti PTSL, Pemda KLU Surati Kemendagri Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya bersurat ke Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut menindaklanjuti kejelasan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sempat berpolemik di KLU. Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, SH., kepada wartawan Selasa (17/4), mengungkapkan Pemda KLU melalui Bagian Hukum secara resmi bersurat ke ke Kemendagri meminta petunjuk perihal Perbup PTSL. Setidaknya, Kemendagri memberi saran kepada Pemkab Lombok Utara terhadap perbup yang sudah dikeluarkan, sehingga melegalkan jalannya program PTSL di Lombok Utara.

Namun hal ini justru terbalik, saat ini Pemkab Lombok Utara sudah memiliki Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang penetapan biaya PTSL. “Setelah ada perintah dari Kemendagri, minimal bisa mereview Perbup yang sudah dikeluarkan. Apakah yang ada ini sudah pas atau ada kekurangan,” ujarnya.

Eka mengatakan, Perbup

yang mengatur penarikan biaya untuk PTSL muncul lebih awal daripada surat perintah dari Kemendagri dikarenakan persepsi. Pemkab berasumsi, pada Diktum ke 9 SKB 3 Menteri yang dikeluarkan untuk melancarkan PTSL di daerah merupakan perintah langsung untuk daerah-daerah dalam mengeluarkan Parbup sebagai regulasi pendukung. Artinya Diktum ke 9 itu sekaligus tidak memerlukan perintah formal dalam bentuk surat sebagai bentuk penegasannya.

Selain ke Kemendagri, Pemkab juga sudah menembuskan persoalan yang sama ke Mahkamah Agung. Di MA sendiri, surat Pemkab masih berproses. Pemda KLU dalam hal ini meminta petunuk lebih lanjut perihal apakah SKB 3 Menteri bisa dijadikan dasar untuk menjalankan program PTSL. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., tetap berpandangan bahwa SKB 3 Menteri yang dijadikan pedoman eksekutif menelurkan Perbup PTSL kurang tepat. Sebagaimana Diktum ke 9 SKB 3 Menteri, Ardianto berpandangan masih harus ditegaskan. Artinya sebelum mengeluarkan Perbup, Pemda

KLU harusnya meminta Kemendagri mengeluarkan perintah secara tertulis.

“Saya melihat keluarnya Perbup ini adalah langkah terpaksa yang dilakukan oleh eksekutif untuk melegalkan Perbup. Logikanya perintah itu turun dulu baru pemerintah membuat Perbup,” cetusnya.

Ketua Fraksi Hanura ini menilai, Pemkab Lombok Utara kurang berhati-hati dalam membuat keputusan.

Namun ia memaklumi, keputusan yang dibuat diawali oleh penafsiran makna dari regulasi pusat. Mengacu pada SKB 3 Menteri, tegas disebutkan bahwat apabila tidak dianggarkan dalam APBN maka dianggarkan di APBD atau APBDes. Tetapi apabila tidak ada di APBD dan APBDes, dapat dibebankan pada masyarakat yang diatur melalui Perbup atas perintah Kemendagri. Kalimat yang menegaskan kata perintah Kemendagri terburu-buru diartikan sebagai langkah yang membolehkan dibuatnya Perbup.

“Meskipun demikian kita mengapresiasi, tetapi jika ada dampak hukum, jangan sampai kepala desa yang menanggung,” tandasnya. (ari)

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) diminta supaya lebih mengintensifkan kegiatan ataupun operasi dengan sasaran minuman keras (miras) agar peredaran miras di daerah ini bisa diminimalisir. Apalagi sebentar lagi umat Muslim akan berpuasa dan butuh kenyamanan untuk beribadah. Aspirasi ini disampaikan warga saat bertemu anggota FKPD Loteng, pada acara Begibung Kamtibmas, di Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Selasa (17/4).

Menurut Satria, salah satu warga, selain peredaran miras yang sudah sangat mengganggu, maraknya penggunaan knalpot racing juga jadi persoalan. Sementara aparat kepolisian jarang melakukan penindakan terhadap pemilik kendaraan tersebut. “Tolong miras dan sepeda motor berknalpot racing dibasmi pak polisi. Karena itu sangat mengganggu masyarakat,” harapnya.

Terkait aspirasi ini, Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., menegaskan saat ini pihaknya tengah menggelar operasi pekat dengan sasaran peredaran miras di seluruh wilayah Loteng. Operasi pun tidak hanya digelar oleh Polres Lo-

teng, tapi juga oleh jajaran di masing-masing polsek.

Hasilnya, dalam tiga hari operasi jajaran Polres Loteng telah berhasil menyita ribuan botol miras berbagai merek, terutama miras tradisional seperti tuak dan brem, itu yang paling banyak. “Total sampai hari ini, kita sudah menyita sekitar 2.500 botol miras berbagai jenis,” terangnya.

Jumlah miras sitaan kemungkinan masih akan terus bertambah. Mengingat, kegiatan operasi pekat sendiri masih terus berjalan sampai menjelang bulan puasa mendatang.

“Operasi pekat dengan sasaran peredaran miras ini, digelar dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan puasa,” terangnya.

Pihaknya berharap peran serta masyarakat dalam mendukung operasi tersebut.

Paling tidak dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika menemukan ada lokasi peredaran miras, sehingga pihak kepolisian bisa segera bertindak.

“Kalau menemukan peredaran miras laporkan segera ke kami. Supaya kami bisa segera bertindak. Dengan begitu, potensi beredarnya miras tersebut bisa diminimalisir sejak awal,” tandas Kholilur. (kir)

Data Puluhan Ribu Calon Pemilih Diduga Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) mengungkap hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hasil pencocokan dan penelitian (coklit) dari KPU. Panwaslu menemukan banyak kejanggalan data, pasalnya ada calon pemilih ganda, KK kosong dan NIK ganda hingga puluhan ribu. Belum lagi, data calon pemilih yang pindah domisili dan belum cukup umur mencapai puluhan orang, namun dimasukkan dalam daftar. ‘’Atas temuan kejanggalan ini, pihak Panwaslu Lobar pun telah merekomendasikan ke KPU untuk melakukan perbaikan.

Jika tidak diperbaiki maka tentu akan rawan digugat oleh pihak paslon,’’ ujar Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abrar, M.Pd., pada wartawan dalam keterangan pers di kantornya, Selasa (17/4).

Abrar mengungkapkan, pihaknya bahkan menemukan di satu TPS ada kegandaan NIK yang tak wajar sebab jumlahnya mencapai ratusan, sehingga dikhawatirkan nanti seolah-olah KK kosong dan NIK ganda ini akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem. Pihaknya juga menemukan hasil coklit yang dilakukan KPU, tidak dipakai sepenuhnya dalam pemutakhiran data, sehingga ada calon pemilih yang pertama sampai DPSHP tetap tidak berubah.

Pihaknya juga menemukan data calon pemilih yang TMS namun masih masuk data DPSHP. “Atas temuan dugaan kejanggalan ini kami sudah rekomendasikan ke KPU, ada beberapa poin jadi rekomendasi kami untuk perbaiki data tersebut sebelum penetapan DPT. Sebab kalau tidak ini bisa berpotensi disengketakan oleh paslon yang jeli melihat ini,” ujarnya.

Abrar merincikan, dalam DPSHP ditemukan calon pemilih sudah meninggal sebanyak 32, TNI 30 orang, Polri 34 orang, calon pemilih ganda 4. 889 orang, belum cukup umur 30 orang, NIK kosong 10 ribu lebih, NIK tak sesuai standar 11 ribu lebih, dan KK kosong 28 ribu. Lebih jauh kata Abrar, jika data ini tidak

(Suara NTB/ist)

Abrar diperbaiki sebelum penetapan DPT maka akan sulit diperbaiki. Apalagi DPSHP ini menjadi DPS untuk pileg. Karena itu data ini harus diperbaiki supaya DPT bagus. Menurutnya NIK tidak standar disebabkan Dukcapil dan petugas PPS maupun PKK yang membuat NIK. Temuan ini, jelasnya merata terutama NIK ganda, sehingga yang direkomendasikan sampling. Hal ini perlu menjadi koreksi bersama supaya PPDP protes bahwa bukan hasil pekerjaan nya.

Dalam rekomendasinya ke KPU, jelasnya, NIK ganda dihilangkan, TMS juga dihilangkan, sebab tidak memenuhi syarat memilih seperti TNI/Polri. Termasuk menikah kejelasan terkait NIK tak memenuhi standar, apakah datanya dari dukcapil atau dari coklit. Data ini, jelasnya, harus diperbaiki paling lambat sebelum pleno DPT. Sebab prosesnya cepat melalui sistem IT dan berdasarkan hasil coklit. Terkait koordinasi dengan dukcapil sejauh ini belum dilakukan pihaknya.

Komisioner KPU Suryadi Hidayat mengatakan terkait rekomendasi temuan Panwaslu, pihaknya tengah proses perbaikan.

Bahkan, pihaknya dibantu semua PPK dan PPS dalam memperbaiki data ini. Mereka kerja lembur untuk perbaiki dan membersihkan temukan panwaslu terkait calon pemilih ganda, NIK ganda dan KK kosong serta TMS. “Saat ini tengah kerja lembur memperbaiki data menindakaklanjuti temuan Panwaslu itu,” ujarnya. Terkait temuan ini menurutnya disebabkan keteledoran salah tulis nama, namun tidak ada unsur kesengajaan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 18 April 2018

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Parlementaria

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Penjelasan Komisi II Terhadap Ranperda Inisiatif Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi Komisi telah memberikan penjelasan terhadap 8 Raperda inisiatif dalam Paripurna pertama DPRD Sumbawa Kamis lalu. Komisi II DPRD Sumbawa menginisiasi 2 buah Ranperda yaitu Ranperda tentang kawasan pengembangan hortikultura dan Ranperda tentang penatausahaan irigasi.

Juru bicara Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, menjelaskan keberadaan wilayah budidaya hortikultura saat ini masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap angka produksi petani yang masih minim di bidang hortikultura.

Ranperda ini bermaksud untuk terwujudnya pelayanan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan. Ruang lingkup Ranperda ini: 1) mengatur terkait obyek kawasan pengembangan hortikultura; 2) studi kelayakan kawasan pengembangan hortikultura; 3) kebijakan dan strategis; 4) komuditas unggulan; dan 5) kewajiban dan peran serta masyarakat.

Adapun obyek kawasan

pengembangan hortikultura adalah pada wilayah yang berada pada luasan wilayah daratan dan di luar kawasan hutan. Meliputi: Wilayah timur kabupaten Sumbawa yang terdiri dari kecamatan Plampang dan Maronge. Wilayah tengah, kecamatan Moyo Hilir, Moyo Utara dan kecamatan Sumbawa. Wilayah selatan, kecamatan Ropang dan Batulanteh. Wilayah barat, kecamatan Utan dan Rhee. Selanjutnya kebijakan dalam kawasan pengembangan hortikultura terdiri dari, kebijakan perencanaan kawasan pengembangan hortikultura; Kebijakan pelaksanaan kawasan pengembangan hortikultura.

Karenanya, diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran pemerintah baik melalui APBN dan APBD untuk kawasan pengembangan hortikultura. Mendorong adanya akses jalan yang memadai dalam upaya peningkatan kawasan pengembangan hortikultura. Mendorong terciptanya kelembagaan yang dapat meningkatkan akses petani untuk memanfaatkan skimskim kredit yang tersedia.

Mendorong terciptanya sistem usaha agribisnis agar dapat mendekatkan pada

wilayah kawasan pengembangan hortikultura. Memfasilitasi dan menyediakan bantuan permodalan untuk disalurkan kepada usaha agribisnis.

Memperluas dan memberdayakan lembaga keuangan daerah/lokal yang beroperasi di sentra-sentra produksi pertanian. Mendorong agar terjadi peningkatan investasi yang lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi daerah terutama di bidang pertanian tanaman hortikultura. Dan memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi investor.

Komoditas unggulan yang akan dikembangkan dibagi berdasarkan wilayah masing masing sebagai berikut : Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah timur kabupaten sumbawa yaitu berupa bawang merah, terong, sawo, mangga dan tanaman lainya yang didasarkan pada kondisi biofisik daerah setempat. Komoditas ungulan yang akan dikembangkan di wilayah selatan kabupaten sumbawa yaitu durian, kentang, buah naga, wartel, stroberi, bayam, mangga, mangis dan tanaman lainnya dengan mempertimbangkan kondisi biofisik pada wilayah setem-

Pemkab dan Perusahaan Bantah Tekan CTKW Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa, Khaeril Anwar yang dikonfirmasi Senin (16/4) menyampaikan, pihaknya telah memanggil kepala cabang perusahaan untuk mengklarifikasi persoalan yang disampaikan CTKW asal Sumbawa, Titin, yang mengaku tertekan oleh perusahaan.

Sebelumnya, kata Khaeril, beredar video CPMI yang viral di media sosial yang mengatakan disekap di penampungan.

Hasil investigasi yang dilakukan ternyata tidak ditemukan bukti seperti yang beredar di medsos. Dimana, dirinya saat itu bersama dengan Kepala Disnakertrans Sumbawa melihat langsung ke penampungan.

Bersama dengan rombongan Kepala BP3TKI Mataram, dan Balai Kepengawasan tenaga kerja serta pihak P4TKI Malang, Kadisnaker Kota Malang dan P4TKI Surabaya. Dalam hal ini hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa CPMI tersebut menderita maag kronis.

Dan sudah dipulangkan ke Sumbawa.

“Imbauan kami supaya CPMI yang sekarang ada di penampungan masih mengikuti pelajaran atau pelatihan tetap bersabar. Karena kita sudah melihat langsung ke penampungan di Malang bersama dengan rombongan. Kita turun langsung melihat kondisi yang sebenarnya. Hasil kunjungan itu memang Alhamdulillah adik-adik happy dan baik-baik saja. Bahkan saya dan Pak Kadis setelah menyampaikan pengarahan, kemudian Kepala BP3TKI Mataram menyampaikan terkait pemberangkatan, mereka merasa senang.

Tidak ada keluhan. Sehingga kami juga berpesan di sana meminta kepada CPMI yang berasal dari Sumbawa jika ada persoalan tolong sampaikan ke kami,” terangnya.

Disampaikannya, dari kunjungan yang dilakukan, tercatat sekitar 45 orang dari Sumbawa. Terdiri dari 7 orang yang ingin berangkat ke Singapura, Hongkong 25 or-

pat. Komoditas ungulan yang akan dikembangkan di wilayah tengah kabupaten sumbawa yaitu bawang merah, bayam, tomat, sawi, terong, kubis, mangga dan tanaman lainnya yang cocok dengan biofisik wilayah setempat.

Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah barat kabupaten Sumbawa yaitu mangga, durian, srikaya, bawang merah, terung, kangkung, semangka dan tanaman lainnya. “Secara umum Ranperda ini terdiri atas delapan bab dan delapan belas pasal sampai dengan mengatur pada bentuk pembiayaan dan bagaimana peran serta masyarakat,” jelas Wisma.

Selanjutnya, Ranperda tentang penatausahaan irigasi. Irigasi sangat dibutuhkan dalam mendukung produktivitas usaha tani dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah pada sektor pertanian. Makanya irigasi perlu diatur dengan baik agar produksi pertanian dapat ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Penatausahaan irigasi diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, keseimbangan sosial,

ekonomi, teknis, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik. Penatausahaan irigasi dimaksudkan untuk mengendalikan usaha penyediaan dan pengaturan air dalam kegiatan pertanian dengan tujuan untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah secara efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

Ranperda ini memuat beberapa hal sebagai berikut, Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan jaringan irigasi, wewenang dan tanggung jawab, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan P3A. Pengaturan pengelolaan air untuk irigasi, Pengembangan jaringan irigasi, Pengelolaan jaringan irigasi, Pengelolaan aset irigasi, Pembiayaan, Alih fungsi lahan beririgasi, Koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Pengawasan, Larangan, Tatacara penyelesaian sengketa, Penyidikan dan Ketentuan pidana.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras, menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizi keluarga, perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air mengamanatkan penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan.

Serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menye-

Merasa Tertekan, CTKW Sumbawa Minta Dipulangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Calon Tenaga Kerja Wanita (CTKW) asal Sumbawa yang ditampung di Malang, Jawa Timur, berharap dipulangkan. Pasalnya, ia mengaku tertekan selama berada di penampungan. Keluhan ini disampaikan seorang CTKW asal Desa Pemasar, Kecamatan Maronge, Titin Sumarni (37).

(Suara NTB/ind)

DIKONFIRMASI - Kabid Penta Kerja Disnakertrans Sumbawa bersama pihak PT saat dikonfirmasi Suara NTB terkait laporan CTKW yang mengaku tertekan di Kantor LTSP Sumbawa. ang, Malasysia 7 orang dan Taiwan 6 orang.

Persoalan Pribadi Sementara itu, Kepala PT. Citra Karya Sejati Cabang Sumbawa, Ida Rahmalia menjelaskan bahwa Titin sebelumnya diproses melalui prosedur. Di bulan Januari lalu direkomendasi paspor. Di bulan April ini visanya untuk berangkat sudah turun.

Namun, beberapa waktu yang lalu, suami dari Titin sempat menghubungi koordinatornya di PT untuk tidak memproses keberangkatan istrinya. Karena antara keduanya ada permasalahan pribadi. Tentunya jika tidak ingin diproses, harus ada proses ganti rugi. Karena sebelumnya Titin sudah melakukan proses medical awal dan sudah diberangkatkan dari Sumbawa ke Malang. Itupun semuanya, pihak perusahaan sudah mengeluarkan biaya.

“Tidak bisa langsung pulang.

Kalau mau dibatalkan prosesnya silahkan diganti rugi dulu.

Karena persoalannya ini antara Titin dan suaminya,” ujarnya.

Mengenai keluhan, diakuinya tidaklah seperti yang disampaikan. Pihaknya juga tidak melakukan perlakuan yang tidak wajar dan sewenang-wenang seperti yang tertulis dalam surat Titin.

Bahkan sebelumnya pihaknya sudah berangkat ke sana (Malang) untuk melakukan pengecekan. Selain itu pernah adanya mediasi yang dilakukan.

“Tidak ada permasalahan.

Mereka juga happy saja di sana.

Cuma yang menjadi masalah suaminya keberatan dia berangkat. Saat kita tanya kenapa tidak diizinkan berangkat, karena katanya ada permasalahan pribadi. Bahkan suaminya mengancam akan menuntut jika diberangkatkan, karena dia yang memberikan izin. Yang korban kan kita. Sementara ini sudah diproses dan sudah ada keluar visanya. Sampai sekarang tidak ada kabar lagi dari suaminya itu. Kami hubungi tidak pernah diangkat hpnya. Kita berangkatkan salah, nda diberangkatkan juga salah,” terangnya.

Manager Operasional PT. Citra Karya Sejati Cabang Sumbawa, Sugito menambahkan, terkait adanya keluhan dari Titin ini ia mengakui sudah berangkat langsung ke Malang. Disana Titin dan beberapa temannya tetap ngotot ingin dipulangkan. Bahkan sudah pernah dimediasi disana, tetapi mereka tidak mau mengerti. Kalaupun ingin pulang karena sakit, maka pihaknya akan memulangkannya. Seperti lima orang lainnya yang sebelumnya juga dipulangkan karena sakit.

Menurutnya, Titin mengaku sakit, namun tidak memiliki bukti rekam medisnya. Kalaupun sakit juga tetap akan diobati. “Intinya kalau saya menilai mereka ingin pulang gratis. Karena di sana tidak ada persoalan. Bahkan pernah di mediasi, tetapi mereka tidak mau mengerti dan tetap ingin pulang,” tukasnya.(ind)

lenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan.

Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka perlu dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Yang dibentuk oleh Bupati. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati. Pemkab sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, pemkab juga menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/ atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. (arn/*)

Dalam suratnya, Titin mengadu dan berharap kepada DPRD Sumbawa atas tindakan semenang-menang yang dilakukan PT. Citra Karya Sejati terhadap dirinya dan sejumlah rekannya yang berasal dari Sumbawa. Baik yang masih berada penampungan ataupun yang sebelumnya sudah dipulangkan ke kampung halaman.

Menurut Titin, di PT. CKS masih banyak TKW asal Sumbawa umumnya NTB. Kondisinya sangat memprihatinkan.

Dimana di penampungan diakuinya sangat tertekan. Untuk itulah Titin berharap ia bersama sejumlah rekannya bisa dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Kemudian berkas mereka juga bisa dikembalikan oleh pihak PT. “Kami sangat butuh pertolongan bapak/ibu selaku wakil rakyat atas apa yang dialami oleh rakyatnya. Kami sangat ter-

tekan berada di penampungan.

Kami di sini tidak mau diterbangkan secara tiba-tiba dan tidak mau lagi diproses oleh pihak PT. Karena di sini terlalu banyak kejanggalan yang dilakukan pihak PT. Kami yang ada di Malang ini masih banyak keluh kesah yang tidak bisa kita tuliskan semuanya,” tulis Titin.

Dikonfirmasi Suara NTB via telepon, titin mengaku telah menulis surat tersebut. Selain dirinya, ada belasan CTKW lainnya yang berasal dari Sumbawa, Lombok dan Bima yang ingin dipulangkan. Menurutnya, ia bersama sejumlah temannya tertekan karena di penampungan sangatlah ketat. Saat hendak keluar di pintu di penampungan, banyak suruhan dari pihak PT yang memantau.

Untuk memegang HP pun sangat terbatas, hanya di waktu libur dan tertentu saja.

“Sangat ketat sekali. Kemudi-

an yang dari NTB di sini tersisih.

Apapun yang dilakukan yang dari NTB apakah itu kabur dan lainnya kita selalu dihina,” terangnya.

Titin rencananya ingin bekerja ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Yang menjadi kekhawatiran ia dan sejumlah rekannya karena tidak ingin diberangkatkan secara tiba-tiba.

Mengingat sebelumnya banyak teman-temannya di penampungan yang diberangkatkan secara tiba-tiba tetapi di negara tujuan ditampung di agen dan lama mendapatkan majikan.Selain itu, job yang ada di PT juga tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh para PPTKIS saat dilakukan PAP atau nasehat sebelum berangkat ke luar negeri.

“Kami tidak ingin diberangkatkan secara tiba-tiba. Ada teman saya yang diberangkatkan tibatiba. Setelah sebulan diterbangkan baru mendapatkan pekerjaan. Ada juga yang diterbangkan

dalam kondisi sakit. Ada yang diterbangkan dalam kondisi sehat, saat di negara tujuan sakit dan dipulangkan. Bahkan ada yang diajak berobat, tetapi tidak ada balik sampai sekarang. Pernah dihubungi ke temannya tetapi tidak ada. Sampai saat ini tidak ada kabar. Sebelumnya juga ada teman kita yang kondisinya sakit, tetapi sudah dipulangkan ke Sumbawa,” tandas Titin.

Titin dan sejumlah temannya berharap bisa dipulangkan dan tidak diproses keberangkatannya . Karena menurutnya banyak hal-hal yang janggal terjadi.

“Saat ini memang sudah ada mendingan disbanding sebelumnya. Sekarang kita jalani bagaimana prosedur aturannya.

Kita jalani apapun bentuk susah senangnya di sini. Mau ngelak tidak ada tempat minta tolong. Mengenai surat yang saya tulis itu sekedar isi hati kami.

Kalau ditanggapi Alhamdulillah, kalau tidak kami bersabar.

Saya mewakili teman-teman yang ingin pulang. Saya berharap sama teman saya minta bantuan DPR hanya meminta pertolongan untuk mau membebaskan kami,” pungkasnya. (ind)

Kerjasama Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Diikuti 7.441 Siswa, USBN di Sumbawa Berjalan Lancar Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 7441 siswa mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang SMP/MTs. Dari 128 total sekolah penyelenggara. Dalam dua hari pelaksanaan USBN, dari Senin hingga Selasa 16-17 April sejauh ini USBN berjalan lancar tanpa ada kendala berarti hingga seterusnya akan bera-

khir pada 20 April mendatang.

Demikian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa melalui Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP, Sudarli S.Pt, M.Si, ujian hari pertama dan kedua USBN berjalan lancar. Hari pertama mata pelajaran yang diuji yakni mata pelajaran (Mapel) Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama. “Dari hasil monitoring dan laporan pemgawas, semua lancar sesuai dengan harapan dan aturan yang ada,”kata Sudarli setelah usai melakukan monitoring ke sejumlah sekolah.

Hari kedua, USBN dengan Mapel matematika dan PKN. Hari ketiga dan seterusnya dilanjutkan dengan mata pelajaran Bahasa Inggris dan IPS. Kemudian IPA dan Seni Budaya serta TIK dan Penjaskes untuk sekolah pengguna Kurikulum Tingkat Satuan

(Suara NTB/arn)

Sudarli Pendidikan (KTSP) 2006. Sementara pada sekolah pengguna Kurikulum 2013 (K13), yakni dengan mata pelajaran Pra Karya dan Pendidikan Jas-

(Suara NTB/arn)

Suasana pelaksanaan USBN di MTs Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

mani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). “Ada sepuluh Mapel yang diujiankan,” terangnya.

Dijelaskannya, soal USBN terdiri dari esai dan pilihan ganda. Untuk tujuh mapel, 75 persen soal berangkat dari satuan pendidikan yang dirumuskan oleh kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Sementara sisa 25 persen dari pusat. Sedangkan untuk tiga mapel lainnya 100 persen soal dari satuan pendidikan. Tujuh mapel itu yakni Bahasa Indonesia, Agama, matematika, PKN, Bahasa Inggris, IPS dan IPA. Sedangkan tiga mapel itu yakni seni budaya, TIK/ Prakarya, Penjaskes/PJOK. Untuk memastikan pelaksanaan ujian berjalan mulus, panitia menempatkan dua pengawas untuk satu ruangan.

Penempatannya pun menggunakan sistem silang antar sekolah. Bahkan pengawas bersangkutan bukanlah guru mata pelajaran yang diujiankan. Tak hanya itu, Dikbud juga menurunkan tim monitoring yang merupakan gabungan dari pengawas pendidikan.

Mereka ditugaskan terjun setiap hari ke sekolah penyelenggara. Kalau ada peserta yang berhalangan, bisa ikut USBN susulan pada 30 April-4 Mei. Usai USBN, dilanjutkan dengan UNBK dan UNKP. Sesuai jadwal, ujian berbasis IT dan kertas ini dilaksanakan pada 23-26 April mendatang. Ada pun mapel yang diuji yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA. Satu mapel per hari. Pelaksana UNBK sebanyak 93 sekolah, UNKP sebanyak 35 sekolah. (arn/*)

SUARA NTB

Rabu, 18 April 2018

Nomor Pendaftaran 4180000290 4180000479 4180001374 4180001856 4180001987 4180002126 4180002447 4180003385 4180003419 4180003439 4180003739 4180003741 4180003781 4180003836 4180004071 4180004306 4180004807 4180005573 4180005699 4180005830 4180006003 4180006798 4180007606 4180007608 4180008402 4180008415 4180009003 4180009329 4180010158 4180010171 4180010342 4180010537 4180010994 4180011078 4180011478 4180011491 4180011680 4180011765 4180011793 4180012100 4180012450 4180013134 4180013615 4180013670 4180013675 4180014799 4180014863 4180015128 4180015144 4180015251 4180015293 4180015332 4180015806 4180016683 4180016878 4180016915 4180017292 4180018059 4180018109 4180018179 4180018604 4180018924 4180019429 4180019488 4180019729 4180019913 4180020677 4180020908 4180020934 4180020939 4180021090 4180021149 4180021233 4180021650 4180022117 4180022418 4180022482 4180022498 4180022663 4180022958 4180023275 4180023329 4180023331 4180023537 4180023840 4180024017 4180024109 4180024332 4180025359 4180025535 4180025674 4180025822 4180025908 4180025979 4180026227 4180026401 4180026552 4180027163 4180027314 4180027437 4180028099 4180028121 4180028375 4180028553 4180028708 4180028874 4180029289 4180029509 4180029811 4180029862 4180030836 4180031160 4180031238 4180031302 4180031693 4180031742

Nama Program Studi PETERNAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN BIOLOGI MANAJEMEN FISIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ILMU HUKUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN MATEMATIKA TEKNIK SIPIL ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AGRIBISNIS MATEMATIKA ILMU HUKUM TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TEKNIK SIPIL KETEKNIKAN PERTANIAN AGRIBISNIS TEKNIK MESIN AKUNTANSI PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN DOKTER PENDIDIKAN BIOLOGI AKUNTANSI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TEKNIK MESIN PETERNAKAN PETERNAKAN KEHUTANAN KETEKNIKAN PERTANIAN BIOLOGI KEHUTANAN TEKNIK INFORMATIKA MANAJEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN MANAJEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI TEKNIK INFORMATIKA ILMU TANAH AKUNTANSI MANAJEMEN BUDIDAYA PERAIRAN EKONOMI PEMBANGUNAN KETEKNIKAN PERTANIAN PETERNAKAN AGRIBISNIS PETERNAKAN MATEMATIKA TEKNIK MESIN KEHUTANAN BIOLOGI PENDIDIKAN SOSIOLOGI PETERNAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SOSIOLOGI PENDIDIKAN SOSIOLOGI PETERNAKAN AGRIBISNIS ILMU KOMUNIKASI SOSIOLOGI TEKNIK SIPIL ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN AGRIBISNIS PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AGROEKOTEKNOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KIMIA TEKNIK INFORMATIKA BIOLOGI PENDIDIKAN SOSIOLOGI FARMASI BUDIDAYA PERAIRAN MATEMATIKA KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KIMIA ILMU HUKUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AGROEKOTEKNOLOGI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR SOSIOLOGI PETERNAKAN PETERNAKAN PENDIDIKAN DOKTER PENDIDIKAN BIOLOGI FISIKA ILMU KOMUNIKASI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA AGROEKOTEKNOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN BIOLOGI MANAJEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN FISIKA TEKNIK ELEKTRO ILMU HUKUM ILMU KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ILMU HUKUM PENDIDIKAN KIMIA PETERNAKAN

Nomor Pendaftaran 4180031751 4180031907 4180032049 4180032375 4180032381 4180032382 4180032514 4180033338 4180033435 4180034028 4180034031 4180034352 4180034604 4180034667 4180035043 4180035316 4180036358 4180036774 4180037502 4180039307 4180039514 4180039822 4180039978 4180040125 4180040179 4180040240 4180040320 4180040389 4180040548 4180040600 4180040853 4180041078 4180041227 4180041253 4180041487 4180041940 4180042087 4180042156 4180042298 4180042312 4180042366 4180042542 4180042608 4180042635 4180042765 4180042881 4180043183 4180043285 4180043332 4180043607 4180043708 4180043754 4180044082 4180044147 4180045015 4180045064 4180045280 4180045290 4180045514 4180045803 4180047150 4180048330 4180049046 4180051434 4180051593 4180051605 4180051665 4180051922 4180051957 4180051984 4180052522 4180052542 4180052687 4180052871 4180052874 4180053081 4180053187 4180053294 4180053670 4180053734 4180053919 4180054909 4180054935 4180054950 4180055000 4180055213 4180055945 4180055948 4180056368 4180056542 4180056770 4180056867 4180056943 4180057065 4180057167 4180057255 4180057354 4180057492 4180057506 4180057849 4180057975 4180057979 4180058186 4180058269 4180058270 4180058700 4180059844 4180060437 4180061052 4180061082 4180061168 4180062550 4180062628 4180063015 4180063203 4180063371

Nama Program Studi PENDIDIKAN DOKTER FARMASI BIOLOGI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AGROEKOTEKNOLOGI AKUNTANSI PETERNAKAN PETERNAKAN AKUNTANSI SOSIOLOGI BUDIDAYA PERAIRAN FISIKA BUDIDAYA PERAIRAN TEKNIK SIPIL BUDIDAYA PERAIRAN PETERNAKAN AGRIBISNIS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR KEHUTANAN AGROEKOTEKNOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN AGROEKOTEKNOLOGI TEKNIK MESIN ILMU HUKUM SOSIOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN ILMU HUKUM PETERNAKAN AGROEKOTEKNOLOGI BUDIDAYA PERAIRAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI HUBUNGAN INTERNASIONAL AGRIBISNIS PENDIDIKAN KIMIA SOSIOLOGI MANAJEMEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FARMASI KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR TEKNIK MESIN KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN FISIKA EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN AKUNTANSI KEHUTANAN TEKNIK SIPIL ILMU HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU HUKUM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PETERNAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AGROEKOTEKNOLOGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TEKNIK SIPIL SOSIOLOGI ILMU KOMUNIKASI PENDIDIKAN BIOLOGI KIMIA BIOLOGI AGRIBISNIS TEKNIK SIPIL PETERNAKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL AKUNTANSI MANAJEMEN SOSIOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN FISIKA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PETERNAKAN MATEMATIKA KETEKNIKAN PERTANIAN BIOLOGI PETERNAKAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SOSIOLOGI ILMU KOMUNIKASI PETERNAKAN FISIKA BIOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TEKNIK MESIN ILMU HUKUM TEKNIK SIPIL TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN SOSIOLOGI AGROEKOTEKNOLOGI SOSIOLOGI PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN SOSIOLOGI TEKNIK SIPIL MATEMATIKA AGROEKOTEKNOLOGI AGRIBISNIS PENDIDIKAN DOKTER KIMIA ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BIOLOGI PETERNAKAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR KIMIA KIMIA ILMU HUKUM ILMU HUKUM KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI MANAJEMEN

Halaman 7

Nomor Pendaftaran 4180063753 4180063864 4180063972 4180064023 4180064043 4180064597 4180065412 4180067914 4180067945 4180068002 4180068088 4180068126 4180068214 4180068271 4180068290 4180068312 4180068325 4180068420 4180068452 4180068484 4180068614 4180068625 4180068638 4180069009 4180069382 4180069498 4180069592 4180069763 4180069812 4180070200 4180070385 4180070470 4180070714 4180070737 4180070802 4180070870 4180070969 4180070980 4180071115 4180071285 4180071398 4180071402 4180071410 4180071443 4180071444 4180071462 4180071606 4180071822 4180071850 4180071906 4180071955 4180071978 4180072210 4180072430 4180072874 4180073152 4180073608 4180073622 4180073669 4180073711 4180073886 4180073966 4180073977 4180074086 4180074106 4180074132 4180074184 4180074239 4180074464 4180074521 4180074616 4180074634 4180074665 4180074713 4180074789 4180074867 4180075264 4180075351 4180075400 4180075412 4180075415 4180075434 4180075478 4180075628 4180075677 4180075729 4180075825 4180075848 4180075991 4180076081 4180076728 4180076957 4180077022 4180077389 4180078005 4180078382 4180078401 4180078577 4180078836 4180078870 4180079137 4180079437 4180079468 4180079476 4180079487 4180079650 4180079675 4180079717 4180079972 4180079989 4180079993 4180080337 4180080348 4180080890 4180081433 4180081556

Nama Program Studi TEKNIK ELEKTRO MANAJEMEN FARMASI PENDIDIKAN DOKTER AKUNTANSI PETERNAKAN PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU HUKUM AGRIBISNIS AKUNTANSI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ILMU HUKUM AGROEKOTEKNOLOGI AGRIBISNIS PETERNAKAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN AGRIBISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN AGROEKOTEKNOLOGI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ILMU HUKUM HUBUNGAN INTERNASIONAL KIMIA PENDIDIKAN MATEMATIKA TEKNIK ELEKTRO AGRIBISNIS ILMU HUKUM TEKNIK INFORMATIKA PETERNAKAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ILMU HUKUM FARMASI AGROEKOTEKNOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN PETERNAKAN BIOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN TEKNIK SIPIL MANAJEMEN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PETERNAKAN BIOLOGI ILMU HUKUM KEHUTANAN MANAJEMEN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN DOKTER PENDIDIKAN MATEMATIKA MANAJEMEN KEHUTANAN MANAJEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL TEKNIK MESIN BIOLOGI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AKUNTANSI MANAJEMEN ILMU KOMUNIKASI HUBUNGAN INTERNASIONAL MANAJEMEN AGRIBISNIS PENDIDIKAN SOSIOLOGI AKUNTANSI HUBUNGAN INTERNASIONAL ILMU HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU KOMUNIKASI MANAJEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU HUKUM PETERNAKAN ILMU KOMUNIKASI ILMU TANAH MATEMATIKA MANAJEMEN PETERNAKAN ILMU HUKUM SOSIOLOGI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ILMU HUKUM ILMU HUKUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AGRIBISNIS ILMU HUKUM PETERNAKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL ILMU TANAH ILMU HUKUM ILMU KOMUNIKASI ILMU HUKUM ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AGRIBISNIS KETEKNIKAN PERTANIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN FISIKA PETERNAKAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN SOSIOLOGI PETERNAKAN FARMASI MANAJEMEN AKUNTANSI PENDIDIKAN DOKTER AKUNTANSI KIMIA EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU HUKUM

SUARA NTB

Rabu, 18 April 2018

Nomor Pendaftaran 4180081603 4180081832 4180081850 4180082034 4180082043 4180082400 4180082546 4180082604 4180082900 4180082972 4180083273 4180083289 4180083335 4180083554 4180083729 4180083743 4180084073 4180084115 4180084194 4180084317 4180084348 4180084446 4180084527 4180084633 4180084689 4180084777 4180084868 4180085032 4180085153 4180085193 4180085472 4180085510 4180085733 4180085768 4180085793 4180085828 4180085958 4180086506 4180086514 4180086530 4180087027 4180087038 4180087085 4180087275 4180087290 4180087444 4180087517 4180087622 4180087738 4180088159 4180088924 4180089878 4180089896 4180090149 4180090171 4180090723 4180091312 4180091336 4180091445 4180091635 4180092683 4180093057 4180093103 4180093238 4180095009 4180095498 4180095555 4180095663 4180095846 4180095959 4180096011 4180096171 4180096191 4180096540 4180096564 4180096586 4180096613 4180096631 4180096883 4180096932 4180097687 4180097696 4180097830 4180098287 4180098618 4180099002 4180099740 4180100105 4180100369 4180101943 4180102269 4180102616 4180102754 4180102904 4180103909 4180104712 4180106622 4180106893 4180107319 4180107636 4180107644 4180107768 4180108079 4180108414 4180108560 4180108614 4180108948 4180109192 4180109321 4180109496 4180109867 4180110033 4180110253 4180111314 4180111352 4180111611

Nama Program Studi AKUNTANSI AKUNTANSI PENDIDIKAN SOSIOLOGI EKONOMI PEMBANGUNAN KETEKNIKAN PERTANIAN AKUNTANSI AKUNTANSI PETERNAKAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ILMU HUKUM AGRIBISNIS AKUNTANSI ILMU KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN AGRIBISNIS PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN FISIKA AGROEKOTEKNOLOGI PETERNAKAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS KEHUTANAN PENDIDIKAN FISIKA TEKNIK SIPIL HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN KIMIA KEHUTANAN MANAJEMEN MANAJEMEN AKUNTANSI ILMU HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN AGROEKOTEKNOLOGI MANAJEMEN MANAJEMEN TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MANAJEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN BIOLOGI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN AGRIBISNIS PENDIDIKAN FISIKA AGRIBISNIS MATEMATIKA MANAJEMEN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN FISIKA PETERNAKAN TEKNIK MESIN BIOLOGI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PETERNAKAN PENDIDIKAN KIMIA PENDIDIKAN FISIKA ILMU KOMUNIKASI AGROEKOTEKNOLOGI KIMIA TEKNIK MESIN TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN FISIKA PENDIDIKAN FISIKA KIMIA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PETERNAKAN BIOLOGI EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FISIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL AKUNTANSI MATEMATIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN KIMIA HUBUNGAN INTERNASIONAL KEHUTANAN PENDIDIKAN KIMIA PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN MATEMATIKA TEKNIK INFORMATIKA PETERNAKAN PENDIDIKAN KIMIA TEKNIK SIPIL EKONOMI PEMBANGUNAN HUBUNGAN INTERNASIONAL HUBUNGAN INTERNASIONAL PETERNAKAN PENDIDIKAN FISIKA TEKNIK ELEKTRO HUBUNGAN INTERNASIONAL SOSIOLOGI TEKNIK ELEKTRO AGRIBISNIS PENDIDIKAN FISIKA TEKNIK MESIN ILMU HUKUM PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AGRIBISNIS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA MANAJEMEN TEKNIK MESIN ILMU HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

Nomor Pendaftaran 4180111653 4180111687 4180112099 4180112566 4180112604 4180112841 4180112983 4180113156 4180113828 4180113875 4180114413 4180114612 4180114640 4180114699 4180114713 4180115119 4180115778 4180116077 4180116343 4180116524 4180116842 4180116914 4180117141 4180118075 4180118361 4180118714 4180118825 4180118993 4180119104 4180119147 4180119314 4180119573 4180119810 4180120500 4180120753 4180120785 4180122143 4180122398 4180122424 4180122738 4180123704 4180123855 4180124335 4180124526 4180124618 4180124946 4180124969 4180125282 4180125318 4180125567 4180126079 4180127235 4180129012 4180129708 4180130242 4180130611 4180130728 4180131129 4180132097 4180132318 4180133469 4180133705 4180134606 4180134733 4180135120 4180135354 4180135659 4180135876 4180135939 4180136812 4180136885 4180136893 4180137037 4180137128 4180137893 4180138934 4180140245 4180140279 4180141285 4180141297 4180143316 4180144496 4180144672 4180144790 4180145605 4180146044 4180146473 4180147148 4180147185 4180147581 4180147684 4180148039 4180148057 4180148062 4180148206 4180148338 4180148946 4180149310 4180149425 4180149780 4180150281 4180150535 4180150577 4180150865 4180151592 4180151888 4180152149 4180152242 4180152582 4180153167 4180154208 4180154523 4180154769 4180155718 4180155886 4180155939

Nama Program Studi PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN MATEMATIKA PENDIDIKAN BIOLOGI PETERNAKAN ILMU HUKUM PENDIDIKAN SOSIOLOGI KIMIA ILMU HUKUM AGRIBISNIS KIMIA PENDIDIKAN KIMIA EKONOMI PEMBANGUNAN HUBUNGAN INTERNASIONAL MANAJEMEN TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ILMU HUKUM PENDIDIKAN KIMIA ILMU HUKUM ILMU HUKUM AKUNTANSI PETERNAKAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN TEKNIK SIPIL ILMU HUKUM SOSIOLOGI MANAJEMEN SOSIOLOGI MATEMATIKA PENDIDIKAN SOSIOLOGI AGROEKOTEKNOLOGI ILMU KOMUNIKASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN BUDIDAYA PERAIRAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TEKNIK ELEKTRO PETERNAKAN BUDIDAYA PERAIRAN EKONOMI PEMBANGUNAN AKUNTANSI KEHUTANAN BUDIDAYA PERAIRAN MANAJEMEN KETEKNIKAN PERTANIAN PETERNAKAN ILMU HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN BIOLOGI BIOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI PETERNAKAN AGROEKOTEKNOLOGI PETERNAKAN BUDIDAYA PERAIRAN FISIKA ILMU HUKUM TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN SOSIOLOGI TEKNIK SIPIL ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR AGROEKOTEKNOLOGI SOSIOLOGI BUDIDAYA PERAIRAN TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN KIMIA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AGROEKOTEKNOLOGI PENDIDIKAN FISIKA MANAJEMEN PENDIDIKAN FISIKA KEHUTANAN MATEMATIKA PETERNAKAN AGROEKOTEKNOLOGI TEKNIK INFORMATIKA AGROEKOTEKNOLOGI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN AGROEKOTEKNOLOGI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ILMU HUKUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN BIOLOGI AKUNTANSI TEKNIK MESIN AGRIBISNIS TEKNIK INFORMATIKA FARMASI BUDIDAYA PERAIRAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AGRIBISNIS PETERNAKAN ILMU KOMUNIKASI AGROEKOTEKNOLOGI ILMU HUKUM MANAJEMEN ILMU HUKUM AGROEKOTEKNOLOGI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN KIMIA PENDIDIKAN DOKTER MANAJEMEN PENDIDIKAN KIMIA FISIKA ILMU HUKUM KEHUTANAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Halaman 8

Nomor Pendaftaran 4180156220 4180157501 4180157626 4180157791 4180158184 4180158276 4180158405 4180159030 4180159366 4180159639 4180161195 4180162511 4180164094 4180164477 4180164759 4180165215 4180165564 4180166156 4180167784 4180168805 4180168806 4180168886 4180169063 4180169295 4180169342 4180169545 4180170164 4180170530 4180170924 4180171090 4180171371 4180172149 4180172489 4180172665 4180172744 4180172836 4180173081 4180173110 4180173510 4180173567 4180174479 4180174527 4180175133 4180175207 4180175333 4180175380 4180176305 4180176595 4180176701 4180177459 4180177506 4180177734 4180177986 4180178064 4180178804 4180179226 4180179545 4180179664 4180179719 4180179727 4180179782 4180180028 4180180634 4180181199 4180181541 4180181654 4180181714 4180181732 4180182185 4180182462 4180182541 4180182785 4180183177 4180183321 4180184340 4180184882 4180184907 4180185282 4180185561 4180185757 4180186071 4180186202 4180187068 4180187508 4180188206 4180189110 4180189390 4180190545 4180191250 4180191261 4180191490 4180192008 4180192104 4180192544 4180192593 4180192716 4180193158 4180193897 4180193963 4180194344 4180194909 4180195565 4180195939 4180196569 4180196822 4180196916 4180196929 4180197605 4180198155 4180199033 4180199414 4180200090 4180200772 4180201291 4180201895 4180202476

Nama Program Studi ILMU HUKUM SOSIOLOGI EKONOMI PEMBANGUNAN KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FARMASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ILMU HUKUM AGRIBISNIS ILMU HUKUM PETERNAKAN FISIKA TEKNIK MESIN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PETERNAKAN AGRIBISNIS TEKNIK SIPIL EKONOMI PEMBANGUNAN FISIKA PENDIDIKAN FISIKA KETEKNIKAN PERTANIAN FARMASI EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU KOMUNIKASI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN PETERNAKAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR AGRIBISNIS PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TEKNIK ELEKTRO KEHUTANAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PETERNAKAN PETERNAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA AGRIBISNIS PETERNAKAN PENDIDIKAN KIMIA ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ILMU HUKUM AKUNTANSI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA ILMU KOMUNIKASI SOSIOLOGI KIMIA AGROEKOTEKNOLOGI TEKNIK SIPIL TEKNIK ELEKTRO BUDIDAYA PERAIRAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TEKNIK MESIN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN TEKNIK SIPIL TEKNIK ELEKTRO KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PENDIDIKAN DOKTER PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ILMU KOMUNIKASI ILMU HUKUM KETEKNIKAN PERTANIAN ILMU KOMUNIKASI KETEKNIKAN PERTANIAN ILMU KOMUNIKASI TEKNIK ELEKTRO KEHUTANAN PETERNAKAN PENDIDIKAN FISIKA BUDIDAYA PERAIRAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN KIMIA MANAJEMEN KEHUTANAN BUDIDAYA PERAIRAN AGROEKOTEKNOLOGI TEKNIK MESIN ILMU HUKUM TEKNIK MESIN PENDIDIKAN KIMIA KEHUTANAN KETEKNIKAN PERTANIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL MANAJEMEN KEHUTANAN MANAJEMEN AGRIBISNIS MATEMATIKA ILMU HUKUM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN FISIKA SOSIOLOGI PETERNAKAN PENDIDIKAN DOKTER AKUNTANSI BUDIDAYA PERAIRAN AGRIBISNIS ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN TEKNIK MESIN TEKNIK SIPIL ILMU HUKUM BUDIDAYA PERAIRAN PENDIDIKAN KIMIA EKONOMI PEMBANGUNAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN BIOLOGI PETERNAKAN PENDIDIKAN MATEMATIKA MANAJEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL ILMU TANAH EKONOMI PEMBANGUNAN KETEKNIKAN PERTANIAN KEHUTANAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI

SUARA NTB

Rabu, 18 April 2018

Nomor Pendaftaran 4180202644 4180203056 4180203345 4180206354 4180206773 4180207196 4180208235 4180209284 4180209478 4180210522 4180211231 4180211377 4180212647 4180213576 4180213835 4180214004 4180214109 4180214672 4180216056 4180216271 4180217093 4180217562 4180217599 4180217637 4180219126 4180219248 4180219887 4180219986 4180220089 4180220129 4180220133 4180220189 4180220209 4180220753 4180220786 4180220827 4180220885 4180220983 4180222934 4180224063 4180224122 4180224772 4180225305 4180225821 4180226127 4180227533 4180227762 4180227900 4180228453 4180228911 4180229262 4180229346 4180229347 4180229870 4180230220 4180230302 4180230838 4180230943 4180231144 4180231439 4180231635 4180231962 4180232589 4180232593 4180232706 4180233563 4180234705 4180234757 4180236267 4180236638 4180236660 4180237065 4180238373 4180238407 4180238666 4180238815 4180238823 4180241279 4180242678 4180243217 4180243269 4180243736 4180243969 4180244049 4180244396 4180244434 4180244473 4180244656 4180244782 4180246570 4180247047 4180247899 4180248626 4180248702 4180249604 4180249738 4180250252 4180250302 4180250927 4180252522 4180253525 4180253761 4180253876 4180255365 4180258190 4180259131 4180259892 4180260643 4180260684 4180261312 4180261532 4180261695 4180262164 4180262383 4180263138 4180264108

Nama Program Studi TEKNIK INFORMATIKA ILMU KOMUNIKASI PENDIDIKAN KIMIA ILMU HUKUM AGROEKOTEKNOLOGI PETERNAKAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FARMASI EKONOMI PEMBANGUNAN AKUNTANSI PETERNAKAN MATEMATIKA TEKNIK ELEKTRO AGRIBISNIS AKUNTANSI PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN TEKNIK INFORMATIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BUDIDAYA PERAIRAN KIMIA AGRIBISNIS AGRIBISNIS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA AGRIBISNIS PENDIDIKAN FISIKA PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TEKNIK SIPIL MANAJEMEN PETERNAKAN AGRIBISNIS PETERNAKAN EKONOMI PEMBANGUNAN HUBUNGAN INTERNASIONAL PETERNAKAN AGROEKOTEKNOLOGI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN BIOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN FISIKA ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN AGRIBISNIS MATEMATIKA AKUNTANSI AGRIBISNIS AKUNTANSI FISIKA MANAJEMEN ILMU HUKUM PENDIDIKAN DOKTER SOSIOLOGI AGRIBISNIS FISIKA BUDIDAYA PERAIRAN AGRIBISNIS ILMU HUKUM MATEMATIKA PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN MATEMATIKA EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU HUKUM KETEKNIKAN PERTANIAN ILMU HUKUM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KIMIA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK SIPIL ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN AKUNTANSI AGROEKOTEKNOLOGI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN FISIKA PETERNAKAN TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR ILMU HUKUM TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN DOKTER PENDIDIKAN FISIKA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN DOKTER KIMIA SOSIOLOGI KEHUTANAN KIMIA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS MATEMATIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL PETERNAKAN PENDIDIKAN DOKTER MATEMATIKA AGROEKOTEKNOLOGI AKUNTANSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN BIOLOGI TEKNIK SIPIL HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR TEKNIK MESIN PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU KOMUNIKASI BIOLOGI ILMU HUKUM TEKNIK MESIN PENDIDIKAN KIMIA BUDIDAYA PERAIRAN PENDIDIKAN KIMIA

Nomor Pendaftaran 4180264303 4180264902 4180265220 4180265812 4180266159 4180267754 4180269291 4180269384 4180269451 4180270063 4180271278 4180271501 4180271607 4180272060 4180273239 4180274400 4180274528 4180276143 4180277682 4180278030 4180278121 4180279142 4180279176 4180280665 4180280754 4180280887 4180280973 4180283466 4180284047 4180284729 4180285077 4180285303 4180285539 4180287053 4180287248 4180288513 4180288896 4180288901 4180291394 4180296394 4180296498 4180296512 4180297065 4180298115 4180298447 4180299162 4180299316 4180299333 4180300133 4180300718 4180301032 4180301161 4180301625 4180301874 4180301923 4180301953 4180302378 4180302562 4180302709 4180302778 4180302811 4180302880 4180302969 4180303060 4180303199 4180303336 4180303546 4180303683 4180304081 4180304566 4180304718 4180304722 4180305450 4180306401 4180307149 4180307243 4180307572 4180308183 4180308720 4180308847 4180310085 4180310632 4180310731 4180311832 4180311928 4180314539 4180315036 4180315952 4180318745 4180319352 4180321217 4180321413 4180321988 4180322868 4180323932 4180325473 4180325490 4180327307 4180328781 4180330739 4180332232 4180333096 4180334327 4180334567 4180335467 4180336391 4180336852 4180337857 4180338192 4180338719 4180339390 4180339427 4180339884 4180341342 4180341660 4180341728

Nama Program Studi AGROEKOTEKNOLOGI AGROEKOTEKNOLOGI PENDIDIKAN FISIKA PETERNAKAN ILMU HUKUM MATEMATIKA AGRIBISNIS HUBUNGAN INTERNASIONAL TEKNIK MESIN PENDIDIKAN FISIKA EKONOMI PEMBANGUNAN BUDIDAYA PERAIRAN PETERNAKAN PENDIDIKAN KIMIA KETEKNIKAN PERTANIAN FARMASI ILMU TANAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FISIKA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS EKONOMI PEMBANGUNAN PETERNAKAN ILMU TANAH PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BUDIDAYA PERAIRAN BIOLOGI PENDIDIKAN KIMIA ILMU KOMUNIKASI TEKNIK MESIN PENDIDIKAN MATEMATIKA TEKNIK INFORMATIKA PETERNAKAN ILMU HUKUM AGRIBISNIS TEKNIK INFORMATIKA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN DOKTER FARMASI TEKNIK INFORMATIKA ILMU TANAH PENDIDIKAN FISIKA TEKNIK INFORMATIKA PENDIDIKAN KIMIA KEHUTANAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR AKUNTANSI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KIMIA TEKNIK MESIN ILMU HUKUM MANAJEMEN PENDIDIKAN SOSIOLOGI AKUNTANSI EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KEHUTANAN EKONOMI PEMBANGUNAN BUDIDAYA PERAIRAN PETERNAKAN PENDIDIKAN BIOLOGI ILMU HUKUM ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ILMU HUKUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN KEHUTANAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS SOSIOLOGI MANAJEMEN FISIKA FARMASI BUDIDAYA PERAIRAN FISIKA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KIMIA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ILMU KOMUNIKASI AGROEKOTEKNOLOGI ILMU HUKUM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN DOKTER ILMU TANAH PETERNAKAN PETERNAKAN KEHUTANAN PENDIDIKAN BIOLOGI PETERNAKAN AGROEKOTEKNOLOGI TEKNIK MESIN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR AGROEKOTEKNOLOGI AGRIBISNIS AGRIBISNIS AGROEKOTEKNOLOGI FARMASI KIMIA KIMIA PENDIDIKAN BIOLOGI EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN BIOLOGI ILMU KOMUNIKASI KEHUTANAN

Halaman 9

Nomor Pendaftaran 4180342115 4180342951 4180343123 4180343524 4180343976 4180344832 4180345518 4180345934 4180346000 4180346953 4180347715 4180347828 4180349610 4180349746 4180350617 4180351599 4180352368 4180354221 4180354854 4180355523 4180355561 4180357114 4180357615 4180357695 4180357950 4180358080 4180358433 4180358586 4180358881 4180359943 4180361050 4180361350 4180361788 4180362222 4180362896 4180363447 4180365062 4180365253 4180365436 4180365738 4180366324 4180367282 4180370989 4180371505 4180372820 4180372877 4180373434 4180373581 4180373757 4180374003 4180374205 4180374567 4180374875 4180375091 4180375319 4180375435 4180375593 4180375662 4180375682 4180375709 4180375858 4180377192 4180377347 4180377695 4180377846 4180377876 4180377906 4180379413 4180379723 4180380526 4180380711 4180381461 4180382529 4180383236 4180383737 4180384394 4180385891 4180386111 4180386514 4180386873 4180387181 4180387911 4180388527 4180388903 4180389564 4180390118 4180393096 4180394182 4180395240 4180395675 4180395890 4180396157 4180397394 4180398407 4180398582 4180398722 4180399739 4180400000 4180400046 4180400445 4180404532 4180404610 4180405100 4180405251 4180408262 4180409024 4180410301 4180412743 4180415819 4180417376 4180417606 4180418027 4180418177 4180418965 4180419782 4180420168

Nama Program Studi KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TEKNIK SIPIL ILMU HUKUM AGRIBISNIS BIOLOGI PENDIDIKAN DOKTER PENDIDIKAN DOKTER HUBUNGAN INTERNASIONAL TEKNIK INFORMATIKA PENDIDIKAN DOKTER AGRIBISNIS PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN BIOLOGI TEKNIK SIPIL TEKNIK SIPIL PETERNAKAN TEKNIK MESIN FARMASI ILMU HUKUM AGRIBISNIS SOSIOLOGI MATEMATIKA PENDIDIKAN SOSIOLOGI ILMU HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SOSIOLOGI SOSIOLOGI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN AGRIBISNIS TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN TEKNIK SIPIL FARMASI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN MANAJEMEN AGRIBISNIS KETEKNIKAN PERTANIAN AKUNTANSI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR MATEMATIKA TEKNIK SIPIL AGROEKOTEKNOLOGI HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN FISIKA PENDIDIKAN BIOLOGI AGROEKOTEKNOLOGI BIOLOGI ILMU HUKUM PETERNAKAN PENDIDIKAN MATEMATIKA AKUNTANSI PENDIDIKAN FISIKA AKUNTANSI TEKNIK ELEKTRO FISIKA SOSIOLOGI PENDIDIKAN BIOLOGI PETERNAKAN ILMU TANAH TEKNIK MESIN PENDIDIKAN KIMIA ILMU HUKUM AGROEKOTEKNOLOGI KETEKNIKAN PERTANIAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ILMU HUKUM TEKNIK MESIN PENDIDIKAN KIMIA ILMU HUKUM ILMU HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN AGRIBISNIS SOSIOLOGI PENDIDIKAN KIMIA TEKNIK ELEKTRO AGROEKOTEKNOLOGI PETERNAKAN PETERNAKAN AGROEKOTEKNOLOGI TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN FISIKA MANAJEMEN AGROEKOTEKNOLOGI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PETERNAKAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN BUDIDAYA PERAIRAN EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BUDIDAYA PERAIRAN ILMU TANAH ILMU TANAH TEKNIK SIPIL TEKNIK SIPIL KETEKNIKAN PERTANIAN BIOLOGI ILMU HUKUM PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA AKUNTANSI ILMU HUKUM AKUNTANSI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ILMU HUKUM ILMU HUKUM PENDIDIKAN SOSIOLOGI EKONOMI PEMBANGUNAN TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

SUARA NTB

Rabu, 18 April 2018

Nomor Pendaftaran 4180420491 4180421330 4180421538 4180421692 4180422554 4180422630 4180423090 4180423119 4180423642 4180424697 4180424709 4180425122 4180425456 4180425909 4180426207 4180426218 4180427602 4180427895 4180428976 4180429275 4180430312 4180432146 4180432347 4180433116 4180435714 4180437999 4180438977 4180439101 4180439900 4180441042 4180441443 4180441666 4180444606 4180445169 4180445274 4180445477 4180445675 4180446172 4180447191 4180448424 4180449358 4180449816 4180450481 4180451046 4180451394 4180452213 4180455863 4180456207 4180459424 4180462072 4180463272 4180463373 4180463610 4180463705 4180464318 4180465229 4180465535 4180465901 4180466215 4180466511 4180469091 4180472431 4180472931 4180473772 4180474054 4180475453 4180475795 4180476070 4180477986 4180479077 4180481380 4180481948 4180482418 4180483475 4180485423 4180485670 4180486445 4180486783 4180490033 4180490793 4180492557 4180492627 4180492936 4180493984 4180494353 4180495473 4180496745 4180499133 4180499564 4180499811 4180499838 4180501881 4180502034 4180502497 4180503627 4180504001 4180504624 4180504626 4180506221 4180507881 4180509068 4180512285 4180512613 4180512873 4180513835 4180514143 4180514390 4180514933 4180518257 4180520633 4180521326 4180522651 4180523041 4180523739 4180524426 4180525167

Nama Program Studi ILMU KOMUNIKASI EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN MATEMATIKA FISIKA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PETERNAKAN EKONOMI PEMBANGUNAN FARMASI AKUNTANSI FARMASI PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR MATEMATIKA PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PENDIDIKAN DOKTER PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU HUKUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS AKUNTANSI ILMU TANAH PENDIDIKAN KIMIA PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN BIOLOGI BUDIDAYA PERAIRAN PETERNAKAN KIMIA PENDIDIKAN FISIKA TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN BIOLOGI PENDIDIKAN KIMIA AKUNTANSI TEKNIK ELEKTRO EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN AGRIBISNIS PENDIDIKAN DOKTER PENDIDIKAN KIMIA TEKNIK INFORMATIKA AGROEKOTEKNOLOGI ILMU KOMUNIKASI TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK SIPIL SOSIOLOGI ILMU KOMUNIKASI ILMU TANAH AGRIBISNIS MANAJEMEN PENDIDIKAN MATEMATIKA MATEMATIKA TEKNIK SIPIL TEKNIK MESIN PENDIDIKAN FISIKA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS SOSIOLOGI PENDIDIKAN KIMIA AKUNTANSI KEHUTANAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BIOLOGI KEHUTANAN AKUNTANSI ILMU HUKUM AGRIBISNIS FISIKA ILMU HUKUM KEHUTANAN AGRIBISNIS PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR TEKNIK MESIN FISIKA TEKNIK SIPIL BUDIDAYA PERAIRAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR TEKNIK ELEKTRO EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU HUKUM TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN BIOLOGI PETERNAKAN PENDIDIKAN MATEMATIKA KIMIA EKONOMI PEMBANGUNAN TEKNIK INFORMATIKA PETERNAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA SOSIOLOGI ILMU HUKUM AGRIBISNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ILMU KOMUNIKASI BUDIDAYA PERAIRAN ILMU HUKUM FARMASI FISIKA PENDIDIKAN DOKTER TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK SIPIL AGRIBISNIS AGRIBISNIS AKUNTANSI AGRIBISNIS PETERNAKAN MATEMATIKA ILMU HUKUM ILMU HUKUM AGRIBISNIS ILMU KOMUNIKASI

Nomor Pendaftaran 4180526613 4180526836 4180527638 4180527958 4180528076 4180529581 4180530232 4180530275 4180531836 4180532050 4180532154 4180533154 4180533861 4180534141 4180535301 4180535793 4180535823 4180536410 4180536731 4180536825 4180537090 4180537111 4180537246 4180537534 4180537560 4180538015 4180538512 4180539280 4180541016 4180541173 4180542408 4180544595 4180544915 4180544941 4180545418 4180546192 4180546305 4180548826 4180550204 4180553396 4180556801 4180559440

Nama Program Studi TEKNIK INFORMATIKA ILMU TANAH KETEKNIKAN PERTANIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TEKNIK INFORMATIKA ILMU TANAH PENDIDIKAN MATEMATIKA AGRIBISNIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PETERNAKAN FISIKA PETERNAKAN PETERNAKAN BIOLOGI MATEMATIKA PENDIDIKAN BIOLOGI EKONOMI PEMBANGUNAN ILMU TANAH PENDIDIKAN DOKTER EKONOMI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PETERNAKAN PENDIDIKAN BIOLOGI ILMU TANAH PENDIDIKAN BIOLOGI KEHUTANAN TEKNIK SIPIL ILMU HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN TEKNIK MESIN PENDIDIKAN MATEMATIKA ILMU KOMUNIKASI TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA BIOLOGI SOSIOLOGI ILMU TANAH PENDIDIKAN BIOLOGI TEKNIK INFORMATIKA FARMASI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS KETEKNIKAN PERTANIAN

Halaman 10

Nomor Pendaftaran 4180559444 4180559815 4180561191 4180561291 4180561614 4180562184 4180564825 4180565074 4180565113 4180566544 4180566584 4180567165 4180567353 4180567573 4180568840 4180569007 4180569264 4180570072 4180571351 4180572271 4180572567 4180572612 4180573274 4180573388 4180575341 4180575541 4180575594 4180576628 4180578706 4180578970 4180580432 4180581144 4180581226 4180582002 4180582783 4180586553 4180586999 4180587059 4180587497 4180587742 4180590087

Nama Program Studi PENDIDIKAN SOSIOLOGI ILMU HUKUM PETERNAKAN TEKNIK ELEKTRO FARMASI TEKNIK SIPIL PENDIDIKAN SOSIOLOGI TEKNIK INFORMATIKA ILMU HUKUM BUDIDAYA PERAIRAN ILMU HUKUM PETERNAKAN ILMU KOMUNIKASI TEKNIK ELEKTRO PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FISIKA TEKNIK INFORMATIKA ILMU HUKUM PENDIDIKAN SOSIOLOGI AGROEKOTEKNOLOGI EKONOMI PEMBANGUNAN AKUNTANSI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR ILMU HUKUM PENDIDIKAN FISIKA PENDIDIKAN KIMIA PETERNAKAN PETERNAKAN FISIKA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TEKNIK ELEKTRO ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN BIOLOGI PETERNAKAN TEKNIK MESIN KEHUTANAN TEKNIK SIPIL HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDIDIKAN BIOLOGI PETERNAKAN

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 18 April 2018

Halaman 11

Kerja Sama Humas dan Protokol Pemda KSB dengan Harian Suara NTB

Bupati KSB Terima Penghargaan di Musrenbang Provinsi NTB 2018 Akselerasi pembangunan yang dilaksanakan bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H.W. Musyafirin, MM dan wakilnya Fud Syaifuddin, ST dalam dua tahun terakhir terus menunjukkan hasil positif.Terbaru, dengan gebrakan sejumlah program yang telah dijalankannya, Senin, 16 April 2018, Bupati KSB pun kembali menerima penghargaan atas capaiannya tersebut.

(Suara NTB/ist)

Bupati HW. Musyafirin saat menjadi salah satu pembicara utama dalam kegiatan Musrenbang Provinsi NTB 2018.

Mantan Kades Doropeti Ajukan Praperadilan Dompu (Suara NTB) Mantan Kepala Desa Doropeti Kecamatan Pekat, Amirullah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kejaksaan atas kasus dugaan korupsi APBDes tahun 2015 – 2016 mengajukan praperadilan. Pengajuan praperadilan kasus yang telah naik ke persidangan di Pengadilan Tipikor ini justru tidak dikoordinasikan dengan kuasa hukumnya.

Ketua PN Dompu, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH kepada Suara NTB Senin (16/4) membenarkan ada pengajuan praperadilan dari tersangka kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti yang didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Dompu. Praperadilan ini bahkan telah ditetapkan majelis hakimnya dan direncanakan akan memulai sidang perdananya, Rabu (18/4) hari ini.

“Ada praperadilan untuk kasus tipikor. Saya sudah tetap majelisnya,” kata Toni.

Kajari Dompu, Edi Nursapto, SH mengakui, pihaknya dipraperadilan dalam kasus penahanan tersangka kasus dugaan korupsi APBDes Doropeti dan pihaknya siap menghadapinya. “Iya benar ada praperadilan. Rabu (18/4) besok sidang perdananya,” katanya. Pihaknya pun tidak khawatir kendati dipraperadilankan oleh tersangka dan keluarganya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Deddi Diliyanto, SH menambahkan, tersangka mempraperadilankan mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. “Kita akan hadapi,” katanya.

Terhadap perkara yang sudah dinaikan ke tahap persidangan dan diajukan praperadilan, Ketua PN Dompu mengaku, itu akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang menilai. Dirinya tidak bisa menilai perkara yang ditangani majelis hakim. “Nanti majelis hakim yang menilai,” kata Toni saat ditanya terkait kasus yang telah dilimpahkan ke pengadilan Tipokor.

Penasehat Hukum tersangka Amirullah, Supardin Siddik, SH, MH yang dihubungi terkait hal ini, Senin (16/4) malam mengaku, tidak terlibat dalam pengajuan praperadilan atas penahanan kliennya di pengadilan Negeri (PN) Dompu. Sebagai penasehat hukum Amirullah, dirinya tidak diajak koordinasi. Namun munculnya praperadilan ini langsung dikoordinasikan pihaknya dengan Amirullah dan keluarganya. Amirullah sendiri mengaku tidak pernah memberikan kuasa selain kepada dirinya.

“Amirullah ndak ada pengacara lain kecuali saya. Di keluarganya saya telepon, itu pengacara keluarga. Tapi katanya, mereka ini sudah tandatangan kuasa sama Amirullah,” kata Supardin.

Ia pun berencana mengajukan somasi terhadap Amirullah agar ada kejelasan statusnya sebagai penasehat hukum. Hingga saat ini, dirinya masih kuasa aktif karena belum ada pencabutan. Rencananya, kuasa sampai di Kasasi tingkat Mahkamah Agung. (ula)

PENGHARGAAN kali ini berasal dari dari pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. Dalam penghargaaan pembangunan daerah NTB 2018 itu, KSB berhasil menjadi yang terbaik dalam kategori kabupaten paling progresif dalam pengentasan program Tubabas (tuntas buang air besar sembarangan).

Sebagai salah satu item pemenuhan standar kesehatan masyarakat, Pemda KSB di bawah kepemimpinan Musyafirin - Fud Syaifuddin sadar betul agar segera mengentaskan program Tubabas.

Pada tahun 2016 lalu, dibuatlah program jambanisasi di mana program tersebut membangun sekitar 6.000 jamban yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Melalui program itu akses jamban dibangun per rumah tangga di

mana pelaksanaannya sediri dikelola melalui agenda Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Tidak menunggu waktu lama, program tersebut pun terbukti efektif. Memasuki tahun 2017 Pemda KSB oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dinyatakan sebagai kabupaten yang berhasil dan menjadi satu-satunya daerah di luar wilayah pulau Jawa menuntaskan program tersebut dalam waktu singkat.

Tidak berhenti sampai di situ, program jambanisasi yang dilaksanakan Pemda KSB itu kemudian menstimulasi turunnya program hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sejak 2017 lalu, Pemda KSB mendapatkan bantuan program pen-

ingkatan kualitas jamban.

Ribuan bantuan dalam bentuk pemberian septic tank (tangki pengolah limbah) disalurkan ke masyarakat sebagai bentuk dukungan pusat terhadap program jambanisasi Pemda KSB sebelumnya.

Bahkan program hibah pengelolaan air limbah itu, memasuki tahun 2018 ini masih terus berlangsung. Di mana Kementerian PUPR kembali menggelontorkan bantuan serupa untuk 6.850 sambungan rumah (penerima) dan pengelolaan air limbah komunal di 5 lokasi di seluruh wilayah KSB. Dalam kegiatan Musrenbang Provinsi NTB 2018 yang mengangkat tema ‘’Pertumbuhan dan Pemantapan Ekonomi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan’’ itu, kehormatan lain juga diterima oleh

(Suara NTB/ist)

Bupati HW Musyafirin menerima penghargaan pencapaian indikator stategis pembangunan daerah RPJMD NTB 20132018, sebagai kabupaten/kota paling progresif mengentaskan Program Tubabas di Musrenbang Provinsi NTB, Senin (16/4). bupati KSB. Di mana bupati ditunjuk sebagai pembicara utama dalam kegiatan diskusi panel. Bupati pun mengambil kesempatan tersebut dengan menyampaikan seluruh

metode dan strategi yang selama ini dijalankannya dalam upaya KSB menurunkan angka kemiskinan di tengah masyarakatnya. (Bagian Humas dan Protokol/*)

Minim Partisipasi Warga, Debat Publik Disorot Dewan Kota Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Bima, Dedy Darmawan menyorot kegiatan debat publik yang digelar KPU Kota Bima, di aula Paruga Na’e Convention Hall, Manggemaci Kota Bima, Selasa (17/4).

Duta partai Hanura ini mengaku kecewa dengan tidak total dan tidak berkualitasnya debat publik perdana tersebut. Bahkan menurutnya, acara debat tersebut, terkesan seremonial semata karena tidak menyentuh substansi debat.

“Sebagai anggota DPRD Kota Bima saya sangat kecewa acara debat ini. Waktu jedanya lama sehingga inti

dari debat dilewatkan begitu saja,” katanya kepada wartawan di lokasi debat publik.

Selain itu, lanjutnya, debat tersebut hanya mengundang serta dihadiri dari kalangankalangan tertentu. Masyarakat umum kata dia, tidak dilibatkan lantaran ketatnya pengawasan aparat keamanan.

“Teman-teman bisa melihat sendiri masyarakat umum tidak ada di lokasi.

Hanya kalangan-kalangan tertentu saja,” ujarnya.

Meski begitu, seharusnya penyelenggara debat dalam hal ini KPU menyediakan sarana pendukung, agar masyarakat bisa mendengar dan menyaksikan langsung visi-misi atau program kerja yang disampaikan paslon.

“Seharusnya ada ruang pendukung di arena debat sehingga masyarakat bisa men-

dengar dan menyaksikan langsung. Tapi ini sangat tertutup dan tidak bisa disaksikan.

Saya berharap debat kedepan tidak seperti ini,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos mengaku sebelumnya pihaknya juga meminta agar masyarakat menyaksikan debat public di rumahnya masing-masing. Karena acara disiarkan langsung melalui TV dan sejumlah Radio lokal.

“Lagipula ini juga berdasarkan hasil rakor dengan tim penghubung paslon. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Dedy Darmawan

DEBAT PUBLIK Tiga Paslon yang mengikuti debat publik, di Aula Paruga Na’e Convention Hall, Manggemaci, Kota Bima, Selasa (17/4).

Debat Publik Perdana, Tiga Paslon Adu Argumen Masalah Kota Kota Bima (Suara NTB) – KPU Kota Bima menggelar debat publik pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bima, di Aula Paruga Na’e Convention Hall, Manggemaci, Kota Bima, Selasa (17/4). Debat pertama itu dijaga ketat aparat gabungan TNI/Polri dan Sat Pol PP. Debat mengangkat tema “Infrastruktur, Penataan Kota, Ekonomi, lingkungan Hidup dan Tata Kelola Pemerintahan tersebut diikuti paslon nomor urut 1, A. Rahman-Ferra, nomor urut 2, Lutfi-Fery dan nomor urut 3, Subhan-Wahyudin.

Debat yang digelar lima sesi itu dipandu oleh moderator, Dr. Kadri M.Si. Sebelum debat, masing-masing massa pendukung paslon diberikan kesempatan menampilkan yelyel. Debat itu juga disiarkan langsung tv dan radio lokal.

Pantauan Suara NTB, debat yang dimulai pukul 09.30 wita hingga pukul 12.00 wita tersebut berjalan alot dan tegang.

Masing-masing paslon diberikan waktu selama 3 menit menyampaikan visi-misi dan program kerja.

Pada kesempatan itu juga, tiga paslon saling adu argumen permasalahan yang ada di Kota Bima serta solusi dalam persoalan Tata Kota, ekonomi, krisis air bersih hingga kemiskinan.

Sebelum memasuki sesi debat, Ketua KPU Kota Bima, Bukhari S.Sos, mengatakan, Pilkada Kota

Bima masih dalam masa tahapan kampanye. Dari 129 hari yang ditetapkan, hingga saat ini sudah memasuki 62 hari dan tinggal 67 hari berjalan.

Menurutnya, selama masa tahapan kampanye tersebut, pihaknya hanya akan memfasilitasi sejumlah kegiatan paslon. Seperti menfasilitasi debat publik, pemasangan alat peraga atau baliho hingga pemasangan iklan pada media cetak maupun elektronik.

“Khusus debat publik, dalam aturan maksimal dilakukan selama tiga kali dan minimal satu kali. Namun untuk Pilkada Kota Bima debat publik akan digelar selama dua kali,” katanya.

Diakuinya, Penentuan debat publik selama dua kali tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU dengan tim penghubung paslon. Kata dia, debat kedua akan digelar pada tanggal 7 Mei 2018 mendatang.

“Di dalam debat publik ini antar tiga Paslon memperkenalkan profil, visi-misi dan program kerja,” katanya.

Dikatakannya, dalam debat masing-masing Paslon memiliki hak untuk menyampaikan visi-misi dan program kerjanya. Sedangkan masyarakat berhak untuk mengetahui dengan benar dan pasti visi-misi sebelum menentukan pilihan. (uki)

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB

SUARA NTB Rabu, 18 April 2018

Halaman 12

Tropicana Slim Gelar Senam Jantung Sehat

(Suara NTB/038)

ACUNGKAN JARI - H.M. Syamsul Luthfi di antara pendukungnya yang mengacungkan jari 4 untuk pasangan FIDDIN dalam pilkada Lombok Timur dan jari 3 untuk pasangan ZulRohmi sebagai pasangan Cagub/Cawagub NTB.

FIDDIN akan Buka 10.000 Lapangan Kerja Baru Selong (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Mustafa (FIDDIN) bertekad akan membuka 10.000 lapangan kerja baru di Lotim, jika kelak terpilih sebagai Bupati dan Wabup Lotim pada pilkada 27 Juni 2018 mendatang. Rencana tersebut tertuang dalam konsep yang disebut Kelompok Pemuda Mandiri (KPM) yang cukup menarik kalangan generasi muda.

Bagi Syamsul Luthfi kepada Suara NTB, Selasa (17/4), program tersebut tidak muluk-muluk. Dia menjelaskan, saat ini terdapat 254 desa/kelurahan di Lotim. Satu desa akan muncul empat KPM yang masing-masing beranggotakan 10 orang. Jika dikalikan, maka akan terdapat 10.160 orang dengan masing-masing memegang modal untuk pengembangan ekonomi produktif.

Dengan bantuan atau hibah dari APBD sebagai modal per kelompok, kata Syamsul Luthfi yang juga saudara kandung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini, maka akan tercipta wirausaha baru (WUB) yang berdayasaing. ‘’Jadi, anak muda yang baru tamat sekolah tidak perlu lagi menjadi TKI untuk mencari rezeki, tetapi tetap tinggal di desanya untuk membangun desanya,’’ katanya. Bahkan, katanya, kalau WUB tersebut kelak makin besar, maka modalnya pun bisa ditambah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KPM tersebut akan sejalan dengan program pemerintah pusat atau pemprov NTB seperti one village one product (OVOP), di mana WUB tersebut akan mengembangkan produk yang tumbuh dan berkembang di desanya. ‘’Pemberdayaan kelompok pemuda mandiri di masing-masing desa tersebut pada akhirnya akan terus berkembang, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah,’’ katanya.

Tidak hanya itu, manajemen pengelolaan KPM dengan WUB tersebut juga mempersiapkan pengusaha-pengusaha baru yang berasal dari desa. Dengan menabung Rp 1 juta setahun, katanya, maka akan terkumpul modal Rp 10 miliar lebih dalam setahun. ‘’Dengan modal yang tidak kecil tersebut, KPM itu nanti bisa membuka usaha yang lebih besar dan berskala lebih luas,’’ lanjutnya. Misalnya, mengelola satu destinasi wisata atau ditunjuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang kepariwisataan yang memang menjadi salah satu dari 10 prioritas yang dikembangkan sesuai visi misi pasangan yang berjargon Berdayasaing Aman Religius dan Unggul (BARU) dengan nomor urut 4 ini.

Memandirikan masyarakat secara ekonomi, bagi Syamsul Luthfi, masih banyak ikhtiar yang lebih bagus ketimbang mengalokasikan anggaran bagi masyarakat menjadi TKI ke luar negeri. ‘’Karena kita memprioritaskan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), maka seyogyanyalah masyarakat Lotim yang dikirim ke luar memiliki keahlian (skill), tidak semata-mata asisten rumah tangga atau buruh kasar,’’ katanya.

Sebab hal itu juga akan mempertaruhkan harkat dan martabat bangsa di mata negara lain. (038/*)

Mataram (Suara NTB) Tropicana Slim Gelar Senam Jantung Sehat di halaman parkir gedung A Manajemen RSUD Provinsi NTB, Sabtu (14/4). Ditemui di selasela kegiatan, Marketing Promotion Coordinator Nutrifood, Dionisius Novan menjelaskan, senam jantung sehat ini digelar serangkaian memperingati Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada tanggal 7 April lalu. ‘’Cuma kita adakan di tanggal ini karena kita ambil tengah-tengahnya, karena hari diabetes nasional kan jatuhnya tanggal 14 April jadi kita peringati sekalian. Kita tema besarnya memang untuk memperingati hari kesehatan dunia, cuma untuk tema intinya kita adalah lindungi keluarga dari bahaya diabetes,’’ terangnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (17/4).

Nutrifood yang juga memproduksi Tropicana Slim ini mengadakan senam jantung

(Suara NTB/ist)

PERANGI DIABETES - Marketing Promotion Coordinator Nutrifood, Dionisius Novan memukul tulisan diabetes sebagai tanda memerangi diabetes saat Senam Jantung Sehat di Halaman Parkir RSUD Provinsi NTB, Sabtu (14/4). serentak di 21 kota, salah satunya di NTB. Untuk acara ini di NTB memang sudah beberapa kali. ’’Tapi memang untuk aksi beat diabetes kita memang pertama kali,”paparnya Novan menambahkan, pihaknya melalui kegiatan ini ingin memerangi diabetes.

Terlebih, Indonesia ranking 7 dunia penderita diabetes dan

ini merupakan ancaman global. Di mana, hampir sebelas juta penduduk Indonesia terkena diabetes dan 90% penderita diabetes itu diakibatkan pola hidup yang kurang sehat, sehingga pihaknya juga menggelra penyuluhan tentang diabetes yang diberikan oleh tim-tim kesehatan dari RSUD Provinsi NTB. (r)

Pilkada Kota Bima Dinilai Kurang Menarik bagi Pemilih Muda Kota Bima (Suara NTB) Dua bulan setelah penetapan tiga pasangan calon Pilkada Kota Bima masih belum menarik bagi pemilih muda.

Alasannya, dari hasil wawancara tatap muka dari 50 orang yang ditemui langsung, banyak yang tidak mengenal pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilkada Kota Bima.

Peneliti Central for Election and Political Party (CEPP) Dr. Ibnu Khaldun, MSi., mengaku, dari tatap muka yang dilakukan terhadap pemilih pemuda dari mahasiswa dan siswa di lima kecamatan, hasilnya 40% belum mengenal paslon, 10% mengenal melalui APK (Alat Peraga Kampanye). ‘’Yang mengejutkan 100% dari 50 orang tidak mengetahui visi misinya dan kenapa mereka tidak mengetahui visi misi, karena kecenderungan mereka apatis dan tidak mengetahui eksistensi kepala daerah,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (17/4).

Selain itu, ujarnya, dari hasil wawancara, program prioritas yang diharapkan oleh pemilih muda adalah pendidikan yang salah satunya beasiswa bagi jenjang S1 sampai S3. Melihat kondisi ini, Ibnu menyarankan agar KPU lebih meningkatkan kinerjanya, terutama dalam menentukan target peningkatan partisipasi pada pemilih muda.

Di samping itu, kurangnya kreativitas dari tim sukses dalam menyusun visi misi yang sesuai dengan kebutuhan pemilih muda. Apalagi pemil-

HILANG

RUPA-RUPA

H LG STNK R4 DR9167AC CHEVROLET LUV NOKA/ NOSIN:KBD216567293/ 767536 AN. INDAH HLG DSKTR JL. RAYA TANJUNG GUNUNG SARI.

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

ih muda di Kota Bima mencapai 30% dan ini merupakan tamparan serius bagi pemerintah bahwa orang-orang muda kurang diperhatikan.

Jika hal ini tidak diperhatikan, ujarnya, akan berdampak pada rendahnya kesadaran pemilih muda pada partisipasi untuk mendukung kebijakankebijakan pembangunan sumber daya manusia.

Dampak lain menunjukkan bahwa partai politik kurang melaksanakan fungsi untuk

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)

memberikan pendidikan politik bagi pemilih muda. Dan ternyata, pemilih muda di Kota Bima cenderung masih tradisional, masih melihat figur ketimbang visi misi dan rekam jejak paslon. ‘’Ada lima pertanyaan pokok yang diajukan. Di antaranya, apakah mengenal pasangan calon (paslon)? Kenal melalui media cetak, eletronik, atau lainnya? Apakah mengetahui visi misi dan rekam jejaknya? Faktor-faktor apasaja yang melatari mereka pemilih? Apa program prioritas dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan?’’ ujarnya. (ham)

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 18 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 18 April 2018

Halaman 14

Pilkada NTB

Golkar Sebut Peluang Menang Suhaili-Amin Makin Besar Wajib Jadi Tuan Rumah KETUA DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyampaikan bahwa merebut tuan rumah PON XXI 2024, merupakan harga mati bagi NTB. Oleh karena itu, ia mengajak semua stakeholder untuk melakukan apapun, demi merebut tuan rumah PON bersama Bali, yang akan ditetapkan pada tanggal 24 April ini.

“Tidak ada kata tidak, kita wajib jadi tuan rumah. Apapun akan kita lakukan. Karena ini kesempatan langka, tapi tentu dengan cara-cara yang benar dan terhormat,” ujar Isvie saat memimpin rapat terbatas dengan Komisi V, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta KONI NTB, di ruang rapat utama DPRD NTB, Selasa (17/4).

Secara pribadi dirinya akan memanfaatkan posisi politiknya untuk meminta dukungan dari daerah lain, agar mendukung NTB bersama Bali menjadi tuan rumah PON 2024. Adapun daerah-daerah yang menjadi bidikannya yakni, daerah yang saat ini dipimpin oleh kader Partai Golkar.

“Kita memiliki orang-orang penting, yang akan kita hubungi. Nanti saya hubungi langsung lewat telepon beberapa kepala daerah yang dari Golkar,” katanya sambil menyebut berapa daerah yang bisa ia hubungi.

Meskipun demikian, ia memerintahkan kepada KONI NTB yang akan mengikuti bidding PON 2024 pada tanggal 24 April mendatang, agar benar-benar mempersiapkan dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik. Terutama kepada daerah-daerah yang mendukung NTB-Bali menjadi tuan rumah.

“Servisnya harus maksimal, kita melayani dan penjemputan. Kalau ini dilakukan saya hakulyakin kita bisa jadi tuan rumah. Insya allah saya bersama pimpinan dewan, akan hadir di tengah bidding nanti,” katanya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB ini sangat optimis NTB bersama Bali bisa terpilih menjadi tuan rumah. Pasalnya ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh kedua daerah dibandingkan dengan daerah lainnya yang juga berminat sebagai tuan rumah, seperti Aceh dan Sumatera Utara. (ndi) Hj. Baiq Isvie Rupaeda (Suara NTB/dok)

Targetkan 1.000 Mahasiswa Baru

STIKES Yarsi Mataram Berikan Pelayanan Terbaik Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menargetkan 1.000 mahasiswa baru di tahun 2018 ini. STIKES Yarsi Mataram terus memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Berbagai cara dilakukan oleh kampus kesehatan yang sudah terakreditasi B ini agar target itu dapat tercapai.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., mengatakan di tahun ini kembali pihaknya menargetkan 1.000 mahasiswa baru. Berbagai ikhtiar dilakukan pihaknya, antara lain sosialiassi ke seluruh SMA/MA sederajat di seluruh NTB. Juga memasang spanduk di tempat-tempat strategis dan melalui media sosial. “Kami juga mengajak seluruh civitas akademika untuk promosi,” katanya.

Selain itu, STIKES Yarsi Mataram juga melakukan silahturahmi dengan pesantren-pesantren dan membagi door prize. Kerja sama dengan stake holders dan berbagai langkah strategis lainnya. “Terpenting memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa yang ada. Terakhir dengan doa dan tawakkal,” katanya.

STIKES Yarsi mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing. Baik di dalam maupun luar negeri. STIKES Yarsi Mataram sendiri memiliki empat program studi, yaitu S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan Profesi Ners. Selain itu, di tahun ini juga baru dibuka SDIT Yarsi dan TK Yarsi.

Dalam upaya mengimbangi ketatnya persaingan tenaga perawat dan bidan di dalam negeri. STIKES Yarsi melebarkan sayap, dengan memfokuskan mahasiswa untuk dipersiapkan ke luar negeri.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, bahasa Arab, dan Bahasa Inggris.

Selain mengembangkan ilmu bidang keperawatan dan kebidanan. Zulkahfi mengatakan, STIKES Yarsi Mataram juga menaruh perhatian untuk kajian-kajian keIslaman. Sesuai dengan visi STIKES Yarsi, profesional dan Islami.

STIKES Yarsi Mataram memiliki sarana dan prasaraan yang sangat representatif. Dalam menunjang proses belajar mengajar. Seperti ruang kuliah berpendingin, laboratorium yang lengkap, perpustakaan lengkap, dan proses belajar juga ditunjang oleh sarana elektronik terbaru. Lengkap dengan gedung kuliah yang representatif. Hal itu didukung pula dengan adanya Rumah Sakit yang dimiliki oleh STIKES Yarsi, yaitu Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” H. Zulkahfi Mataram. (ron) (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Ketua Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 1, H. M. Suhaili FT - H. Moh. Amin (Suhaili-Amin), Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mengaku sangat optimis dapat memenangkan Pilkada serentak NTB 2018 ini. Pasalnya sampai saat ini, hasil survei internal mereka, peningkatan dukungan terhadap Suhaili-Amin dalam tren sangat positif.

Demikian diakui Isvie saat dikonfirmasi wartawan di DPRD NTB, Selasa (17/4) kemarin. “Insya Allah hasil survei kita bagus, kita di posisi tertinggi. Untuk itu kita optimis bisa menang,” katanya, tanpa bersedia menyebutkan hasil surveinya.

Lebih lanjut disampaikan Isvie, hasil positif tersebut dapat diraih Suhaili-Amin

tidak lepas dari sistem kerja partai pendukung yang sudah mulai bergerak dengan kekuatan penuh. Sebagai ketua tim pemenangan, ia mengaku sangat ketat mengendalikan setiap pergerakan partai dalam bekerja mengkampanyekan pasangan Suhaili-Amin.

“Alhamdulillah semua partai pengusung bergerak mengkampanyekan Pak

Suhaili-Amin. Kita terus melakukan evaluasi dalam setiap program dan kegiatan pemenangan. Semua partai pengusung saya jadwalkan setiap pekan menyampaikan laporan,” tuturnya.

Untuk di internal Partai Golkar, Ketua DPRD NTB ini mengatakan partainya juga tengah menerapkan disiplin yang cukup tinggi. Setiap kad-

er partai beringin, diwajibkan untuk bergerak memenangkan Suhaili-Amin di tempatnya masing-masing.

“Semua kader baik yang ada di fraksi wajib bergerak, kalau tidak tentu ada sanksisanksinya,” kata Isvie, sesuai dengan instruksi dari DPP Golkar.

Pada kesempatan itu, Isvie juga menyampaikan beberapa daerah yang akan menjadi target lumbung suara SuhailiAmin, yakni Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Tiga daerah tersebut diklaim akan menjadi daerah penyumbang suara terbesar, karena selama ini menjadi

kantong suara bagi Partai Golkar.

Ditempat terpisah, Ketua Tim Pemenangan SuhailiAmin, Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menjanjikan kemenangan telak di daerah yang sedang dikuasainya.

Perempuan yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bima ini menuturkan bukan tanpa alasan memasang target menang untuk paslon Suhaili-Amin tersebut itu di Bima. Lantaran menurutnya kekuatan partai Koalisi dan simpatisan Suhaili-Amin sangat solid di daerah tersebut. (ndi)

Polres Bima Bersihkan Miras Pemicu Konflik Sosial Mataram (Suara NTB) Polres Bima menyapu para penjual miras di wilayah Kabupaten Bima. Total 10 penjual miras diamankan. Sebanyak 217 botol miras oplosan dan miras golongan A turut disita.

Kapolres Bima, AKBP Bagus Satrio Wibowo menegaskan, penjualan minuman beralkohol kerap menjadi pemicu tindakan kriminal.

“Penyelidikan kami, bahwa semakin marak peredaran miras jenis bir dan oplosan.

Miras membuat masyarakat resah dan berpotensi memicu konflik sosial,” ujarnya, Selasa (17/4).

Sejumlah penjual serta barang bukti miras diamankan dari dua kecamatan, yakni Woha dan Palibelo. Enam desa yang menjadi sasaran operasi antara lain, Desa Padolo, Talabiu, Tente, Nisa, Naru, dan Kalampa.

Penjual miras berinisial UD (33) diamankan dengan barang bukti delapan botol brem dan 10 botol arak atau anak paus.

Kemudian, ES alias NH (32) diamankan dengan barang

bukti 60 botol bir bintang.

“Pelaku ini merupakan target operasi kami. Dia beroperasi menjual miras di Desa Talabiu,” kata Bagus.

Di Desa Talabiu, tiga orang lainnya yang diamankan diantaranya FI (44) yang tertangkap menjual 12 botol bir. Kemudian disita 12 botol miras dari pelaku MN (44), dan 10 botol dari AR (37).

Penyisiran di Desa Nisa, ditemukan penjual miras dengan inisial ND (36) dn KW (32). Mereka masing-masing diamankan dengan barang bukti 24 botol bir serta 11 botol arak.

Selanjutnya, tiga pelaku lainnya juga diamankan, yakni SL (25) di Desa Tente, YG (33) di Desa Naru, dan TF alias DO (46) di Desa Kalampa.Total miras yang disita dari ketiga pelaku sebanyak 64 botol bir dan 6 botol arak.

Bagus menjelaskan, perbuatan mereka melanggar Perda Kabupaten Bima No 5/2013 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan, Menjual, dan atau Mengkonsumsi Minuman Beralkohol. (why)

(Suara NTB/ist_Polres Bima)

SITA - Penyitaan miras di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Bima dalam rangka pembersihan menjelang bulan Ramadhan.

Anggaran Pengamanan Pilkada

Polda NTB Rp 35 Miliar, Korem Rp 4,4 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sudah menyerahkan alokasi anggaran untuk Pengamanan Pilkada NTB untuk TNI dan Polri. Komposisi pembagian anggaran berbeda. Untuk Polri Rp 35 miliar, sementara TNI hanya Rp 4,4 miliar. Besaran anggaran itu dianggap cukup jomplang, namun demikian pihak TNI tetap akan bekerja maksimal.

Sumber anggaran itu dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Namun penyerahannya melalui Polda NTB sebesar Rp 40 miliar lebih bersumber dari dana hibah. Pihak Polda NTB kemudian menyisihkan untuk TNI sebesar Rp 4,4 miliar.

Secara simbolis penyerahan anggaran untuk pengamanan itu diberikan Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si kepada Danrem 162/WB, Kolonel Inf Farid Makruf, MA, Senin (9/4) lalu.

Namun diakui Danrem, jumlah anggaran itu masih kurang. Dengan anggaran Rp 4,4 miliar itu, menurutnya jika diperhitungkan detail dengan jumlah pasukan yang sebesar 2/3 dari kekuatan Polri, diakuinya belum cukup. “Terus terang saja belum cukup. Namun demikian sebagai prajurit profesional, prajurit pejuang, maka kita TNI selalu siap dengan risiko apapun,” tegas Danrem, Senin (16/4).

Pangdam IX Udayana sampai petinggi di Mabes TNI sebenarnya sempat mempertanyakan jumlah ini. Diakuinya terkesan besar, jika dibandingkan kewenangan pengamanan Polri

dan TNI. Namun untuk idealnya, kebutuhan anggaran itu mencapai Rp 8 miliar, sesuai dengan pengajuan sebelumnya. Namun demikian, pihaknya tetap tidak akan menjadikan itu sebagai masalah besar. “Pak Pangdam sampaikan, sebagai prajurit TNI, kita harus selalu siap tanpa lihat anggaran,” tandasnya.

Dengan jumlah anggaran yang jomplang, Polri mencapai Rp 35 miliar, tentu saja menurutnya ada pertimbangan. Namun koordinasi selama ini hanya langsung antara Polri dengan BPKAD, sementara Korem 162/ WB tidak dilibatkan.

Meski demikian, jumlah anggaran yang akan digelontorkan ke TNI tidak dikonsultasikan sebelumnya, baik oleh Polda NTB maup u n B P KAD. Farid Makruf (ars/*)

Demokrat Tidak Terlena dengan Hasil Survei Mataram (Suara NTB) DPD Partai Demokrat NTB, menyampaikan hasil survei internal mereka baru-baru ini.

Bahwa pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), masih unggul memimpin. Hal itu membuat Partai Demokrat optimis dapat memenangkan Pilkada NTB 2018.

“Hasilnya Alhamdulillah, Zul-Rohmi menjadi nomor satu dan dari hasil survei itu, kami sudah melihat ada tanda-tanda kemenangan pada Zul-Rohmi,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri saat menyampaikan hasil survei internal Demokrat di ruang kerjanya.

Namun demikian, meski hasil survei Zul-Rohmi mengungguli tiga kandidat lainnya, hal itu tidak lantas membuat Partai Demokrat terlena dan merasa aman. Pasalnya waktu hingga hari H pencoblosan tanggal 27 Juni mendatang masih cukup panjang.

Sehingga peluang terjadinya perubahan masih terbuka.

Apalagi dengan posisi bahwa masyarakat NTB yang belum menentukan pilihannya masih cukup tinggi, yakni sekitar 40 persen lebih. Dengan demikian, peluang terjadinya pergeseran suara antar calon

masih dinamis.

“Yang belum menentukan pilihannya masih tinggi dan waktunya ini masih lama. Sehingga pergerakan perubahan pemilih itu masih sangat terbuka. Makanya hasil hari ini ndak bisa jadi pegangan kita ini akan jadi pemenang. Tetapi kita harus makin agresif tingkatkan,” katanya.

“Oleh karena itu karena masih besar masyarakat yang tidak menjawab dan menentukan pilihannya, maka tidak bisa jadi justifikasi bahwa si A akan menang dan si B kalah.

Ini masih besar potensi berubahnya. Makanya kami jadikan hasil survei ini sebagai informasi hasil dari apa yang kita kerjakan, dan kita akan melakukan apa seterusnya,” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD NTB itu mengatakan, yang jelas pihaknya akan terus meningkatkan pergerakan, sampai menjelang hari H. Semua elemen kekuatan akan dikerahkan habis-habisan untuk memenangkan Zul-Rohmi.

“Jadi kami bekerja dengan cara kami. Yang penting adalah kami menang, elemen pemenangan bukan hanya mesin politik partai pengusung, tapi juga elemen yang kami miliki, seperti ormas dan relawan-relawan,” katanya. (ndi)

Sambangi Ponpes Darunnajah, Ahyar Makin Intensif Blusukan Mataram ( Suara NTB) Calon Gubernur NTB TGH Ahyar Abduh menyambangi pimpinan Ponpes Darunnajah, di Duman, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat (Lobar) KH M Anwar MZ. Secara pribadi Anwar MZ mengaku tertarik dengan Ahyar Abduh lantaran pengalamannya memimpin Kota Mataram yang dinilai sukses. Selain itu Ahyar juga dipandang memiliki konsep pemerintahan yang mengayomi masyarakat secara utuh.

KH M Anwar MZ saat menerima kunjungan TGH Ahyar Abduh di kediamannya, Selasa (17/4) mengatakan, konsentrasi Ahyar yang akan membangun pondok pesantren juga menjadi nilai positif sehingga harus didukung. “ Ahyar akan mengayomi masyarakat secara utuh, tidak mengkotakkotakkan masyarakat. Selain itu kesangggupan Ahyar membangun ponpes juga menjadi daya tarik kami,” ujarnya.

Ditengah kondisi kesehatan yang sedang menurun, Anwar MZ yang juga mantan Ketua DPW PPP NTB menilai bahwa Ahyar Abduh memiliki kreteria pemimpin dalam Islam yaitu ilmu pengetahuan dan penampilan atau performa. Dua standar ini penting untuk menjadi pertimbangan pemilih sebelum memutuskan pilihan.

Sementara itu, Calon Gubernur NTB TGH Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya selama ini sangat dibantu oleh keputusan para tokoh agama dalam menuntukan pilihan di pilkada ini.”Kalau belum ada tokoh yang bicara, kita gamang, belum ada kepastian, hanya prediski-prediski, kita butuh kepastian itu,” kata Ahyar.

Ahyar mengaku setiap hari blusukan, terjun ke masyarakat untuk meminta dukungan dari para Tuan Guru, tokoh masyarakat dan simpul masyarakat lainnya.

Banyaknya dukungan dari

kelompok masyarakat selama ini menjadi spirit yang besar dalam politik.”Alhamdulillah dapat sambutan seperti ini, ini akan menambah spirit saya.

Ini akan jadi kekuatan bagi saya melangkah melakukan ikhtiar politik,” tuturnya.

Dalam satu hari, Ahyar bisa melakukan pertemuan bahkan sampai 10 kali dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Menurutnya, semakin banyak melakukan pertemuan, dukungan juga akan semakin banyak yang mengalir. “ Saya biasa keluar jam 9 pagi, belusukan, silaturahim dengan berbagai kalangan sampai malam. Sampai 10 kadang-kadang,” tuturnya.

Adapun untuk partai politik pengusung pasangan Ahyar-Mori, Ahyar menegaskan bahwa parpolnya masih solid. Jika ada informasi tidak solid, hal itu dinilai bagian dari dinamika politik dalam pilkada.

“Solid mesin partai kami, kita sangat mengerti, dinami-

ka politik dengan sekian banyak kader. Tetap solid, cuma ritmenya beda-beda, orang

saja yang menghembuskan isu. Itu biasa dalam politik,” katanya. (ris/*)

(Suara NTB/ris)

Ahyar Abduh bersama KH M Anwar MZ

SUARA NTB

Rabu, 18 April 2018

Sindrome Dompet Tebal (Sindrom Piriformis) dr. Putu Ayu Intan Wiryaningsih SALAH satu barang bawaan yang sangat penting untuk selalu dibawa bepergian adalah dompet. Selain menjadi tempat menyimpan lembaran uang dan receh, dompet juga berisi kartu-kartu penting seperti kartu identitas (KTP, SIM,dll), ATM, kartu kredit, kartu keanggotaan, informasi kontak emergensi, dan kartu asuransi kesehatan. Tidak jarang dompet yang tebal berisi uang dan kartukartu tersebut disimpan di saku celana bagian belakang, terutama yang sering kali dilakukan oleh kaum laki-laki.

Dalam kesempatan ini akan dijelaskan mengapa dompet yang tebal bisa menimbulkan kondisi yang menyakitkan.

Sindrom dompet tebal atau sindrom piriformis adalah kondisi dimana timbul gejala nyeri atau linu panggul akibat jepitan saraf sciatic di daerah bokong (pantat) akibat otot piriformis yg terletak didaerah bokong mengalami ketegangan dan kekakuan. Kondisi ini dapat disebabkan maupun bertambah berat saat pasien duduk dengan posisi dompet tebal pada sisi bokong yang terkait, sehingga sering disebut dengan istilah sindrom dompet tebal (fat wallet

syndrome). Wanita lebih sering mengalami kondisi ini dibandingkan laki-laki, dengan perbandingan insiden 6:1. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut tulang paha terhadap panggulmengingat wanita memiliki bentuk panggul yang relatif lebih lebar.

Piriformis adalah otot kecil yang terletak jauh di dalam bokong kiri dan kanan, dan berjalan secara diagonal menghubungkan tulang punggung bagian bawah dengan permukaan bagian tulang paha (femur). Otot ini berfungsi sebagai penyokong gerakan berputar pada panggul serta berperan dalam menggerakan tungkai bawah dan kaki berputar kearah luar. Sedangkan saraf sciatic berjalan secara vertikal dibawahnya. Pada beberapa orang saraf tersebut berjalan melintasi otot piriformis (diantara serabut otot).

Penyebab sindrom piriformis terbagi menjadi dua, yakni penyebab primer akibat variasi posisi anatomis dimana otot pirifomis terbagi akibat lintasan saraf sciatic, saraf sciatic yg terbelah pada posisi otot piriformis, maupun kelainan anomali pada jalur saraf sciatic itu sendiri.

Penyebab sekunder seperti

Usut Proyek Mangkrak Dari Hal. 1 Maka pihaknya perlu berkoordinasi ke pemerintah pusat.

Jika memang sumber anggaran pusat dan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, pihaknya juga akan mengkaji dari informasi awal.

Teknis pendalaman informasi tidak bisa disampaikannya. ‘’Tapi mangkraknya bagaimana, tahun berapa, anggarannya bagaimana, itu harus kita cek dulu,’’ jelasnya.

Mantan Wakajati NTB ini pada dasarnya menyesalkan kondisi proyek instalasi air yang mangkrak tersebut. Dipahaminya, keberadaan mesin penyulingan air dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terpencil.

Namun ketika mangkrak, Kajati membayangkan masalah krisis air bersih bagi penduduk yang mendapat bantuan.

Sisi lain selain penindakan yang berpeluang dilakukan, tergambar keinginan pihaknya untuk melakukan tindakan persuasif. Paling tidak mengingatkan KKP melalui Pemprov NTB, memikirkan solusi agar mesin kembali beroperasi. ‘’Kalau memang mangkrak, solusinya seperi apa? Saya berharap ditindaklanjuti Pemprov atau pusat. Agar bagaimana alat ini bisa bermanfaat lagi,’’ tandasnya.

Jika pihaknya bertemu dengan pelaksana proyek atau KKP sebagai pemilik anggaran, maka perlu didorongnya agar memfungsikan kembali alat penyulingan air

bernilai miliaran per unit tersebut. Langkah persuasif ini sedang dikaji pihaknya. Artinya, tanpa proses penindakan, instalasi bisa berfungsi. ‘’Artinya asas manfaatnya didapat masyarakat.

Kan itu sebenarnya tujuan kita. Makanya kita nanti lihat, bagaimana cara mendorong agar mesin bisa difungsikan,’’ tandasnya.

Terlebih musim kemarau, mestinya mesin penyulingan air laut ke air tawar itu bisa mengurangi “dahaga” masyarakat di sejumlah daerah penerima bantuan.

“Kalau musim kemarau seperti ini harusnya bisa diamanfaatkan,’’ kata Kajati.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB sebelumnya memberi isyarat melakukan audit proyek pusat di daerah, termasuk mesin penyulingan air.

Sebab setidaknya ada sembilan titik di Pulau Lombok dan Sumbawa terindiaksi mangkrak. Keberadaan instalasi yang belum dirasakan manfaatnya untuk mengatasi krisis air di pelosok ini akan jadi atensi. Hanya saja, untuk pelaksanaan teknis menunggu instruksi BPKP pusat.

Teridentifikasi, instalasi penyulingan air tersebar hampir di seluruh tempat di NTB. Proyek ini dibangun di pulau-pulau terluar untuk mengurangi dampak krisis air bersih. (ars)

Setuju Diaudit BPKP Dari Hal. 1 ‘’Kita setuju, kan itu tujuannya baik. Dan itu kewenangannya di BPKP. Saya pikir itu ranahnya BPKP, kewajiban beliau. Untuk memastikan output dan outcome itu sudah terlaksana dengan baik. Kewajiban di sana melakukan audit,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, MTP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/4) siang.

Terhadap proyek-proyek APBN yang ada di NTB, kata Ridwan, antara kementerian atau lembaga terkait hanya sifatnya koordinasi. Namun, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah punya kewenangan melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap proyekproyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. ‘’Kalau melihat soal kewenangan memang Pak Gubernur dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Punya kewenangan untuk mengevaluasi, melakukan pembinaan terhadap proyek APBN. Selama ini kan koordinasi teman-teman APBN itu langsung ke pusat. Tetapi memang ke instansi teknis terkait ada laporannya,’’ ucapnya.

Pemprov melalui Bappeda sendiri, kata Ridwan memang mengkompilasi. Tetapi hal itu sebatas realisasi fisik dan keuangannya. Terhadap adanya proyek yang mangkrak atau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, memang jarang dilaporkan ke Pemda.

Untuk itu, informasi dari manapun termasuk media massa menjadi masukan yang baik bagi pemerintah daerah.

“Harapan Pak Gubernur, apapun program ataupun proyek di daerah itu harus bermanfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat NTB. Oleh kare-

an itu, Pak Gubernur akan mencoba mengecek kepada dinas atau instansi, SKPD terkait atau perwakilan unit kementerian yang ada di daerah,” katanya.

Mangkraknya proyek penyulingan air bersih yang ada di NTB menjadi bahan evaluasi oleh gubernur. Ia mengatakan, Bappeda akan memberikan laporan secara khusus kepada gubernur.

Bagaimanapun juga, proyekproyek APBN yang mengucur ke NTB tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat.

“Kita harus evaluasi dulu, kenapa dia gagal. Apakah kemampuan rekanan, kesalahan perencanaan. Apakah salah perencanaan atau apa.

Ini akan kita evaluasi melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bukan saja output-nya, tapi juga outcome. Proyeknya selesai, tapi apa manfaatnya buat masyarakat. Makanya kita pilahpilah, kesalahan perencanaan atau kesalahan pelaksanaan,” tandasnya.

Catatan Suara NTB, proyek bantuan mesin penyulingan bersih di NTB tersebar di sejumlah kabupaten, seperti Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Barat. Proyek pengolahan air laut menjadi air bersih (air minum) di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mangkrak sejak beberapa tahun lalu.

Padahal, apabila difungsikan, mesin penyulingan air yang merupakan bantuan pemerintah pusat itu bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terutama yang berada di pesisir pantai bagian selatan yang rawan akan bencana kekeringan. (nas)

kejang otot piriformis akibat iritasi pada otot atau struktur jaringan sekitarnya, ketegangan otot akibat cedera, atau perdarahan didaerah otot piriformis.

Keluhan seperti nyeri pada bokong dan nyeri tekan pada bokong muncul akibat pengaruh ketegangan pada otot piriformis, akan disertai nyeri dan kesemutan pada paha bagian belakang, betis sampai dengan kaki akibat iritasi pada saraf sciatic. Batas ruang pergerakan pada sendi panggul akan berkurang akibat nyeri saat dilakukan gerakan yang memanipulasi panggul tungkai bawah maupun kaki yang melibatkan kontraksi dari otot piriformis. Keluhan ini akan bertambah berat saat penderita berjalan menaiki tangga atau dengan

posisi tubuh condong kedepan, setelah duduk lama atau berlari. Sebaliknya, keluhan akan dirasakan membaik dengan berbaring.

Apabila mengalami keluhan seperti yang dijelaskan diatas, sangat penting untuk berkonsultasi kepada dokter. Hal ini dkarenakan pentingnya pemeriksaan fisik dan penunjang diagnostiklebih lanjut untuk menyingkirkan penyebab lain.

Kondisi lain yang memunculkan keluhan serupa diantaranya adalah jepitan saraf sciatic didaerah tulang belakang (vertebrae L3-S1) akibat HNP, penyakit diskus degeneratif, spondylolisthesis,dll.

Penanganan awal yang dapat dilakukan dirumah adalah penggunaan kompres panas atau dingin untuk meredakan rasa nyeri. Kompres dilakukan pada area bokong dengan posisi berbaring perut menghadap kebawah selama 15-20 menit dan dapat diulangi setiap 2-4 jam. Kombinasi pemijatan ringan dengankompres dingin menggunakan es batu sangat dianjurkan.

Namun perlu diperhatikan

bila melakukan pemijatan es yang bersentuhan langsung dengan kulit, maka durasi harus dibatasi menjadi 8-10menit untuk mencegah terjadi kerusakan jaringan kulit. Posisi terbaik untuk beristirahat pada penderita sindrom piriformis adalah dengan berbaring miring pada sisi yang sehat, dengan menekuk lutut sampai dengan sudut 90 derajat. Letakkanlah sebuah bantal diantara kedua lutut anda.

Pada kasus lanjut dengan intesitas nyeri yang lebih tinggi dapat berkonsultasi kepada dokter ahli untuk mendapatkan penanganan berupa obat pereda nyeri, suntikan pereda nyeri pada otot, elektroterapi, dll.

Mengatasi keluhan nyeri ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi gejala nyeri akut agar penderita dapat melakukan latihan pergerakan peregangan otot piriformis, ekstensor panggul dan paha belakang agar pasien segera pulih kembali.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 BIODATA 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Nama Lengkap : dr. Putu Ayu Intan Wiryaningsih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Tempat, Tgl Lahir : Mataram, 30 Nopember 1986 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Alumni : Universitas Udayana 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Pekerjaan : Dokter Umum / Dokter Jaga IGD 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 RSUD Wangaya (Bali) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Domisili : Denpasar, Bali 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Email/No.Telp : 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 intan.wiryaningsih@gmail.com / 087865432797 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Ali BD Siap Buka Jalur Selatan Sumbawa Dari Hal. 1 ‘’Jalan Sumbawa poros selatan harus dibangun,’’ ungkap Ali BD saat kampanye dialogis dengan warga Lape, Kabupaten Sumbawa, belum lama ini.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Sumbawa bagian selatan ini dimaksudkan untuk bisa meretas kebuntuan ekonomi di wilayah tersebut.

Daerah Sumbawa bagian selatan ini juga sangat kaya dengan potensi alam. Hasil bumi seperti kopi yang selama ini masih banyak dikeluhkan diharapkan dengan pembukaan akses akan bisa lebih bernilai ekonomis tinggi.

Diantara kawasan yang dimaksud Ali BD adalah, Lendang Guar ke Lunyuk, Baturotok, Labangka, Tepal dan nama-nama kawasan di sekitarnya dengan sangat mudah dihafalnya. Hal ini katanya, karena memang kawasan-kawasan terpencil di Sumbawa itu sudah sebagian besar dilaluinya. Sejak 30 tahun silam katanya, Ali BD ini sudah menyisir Sumbawa dan menghafal semua potensi besar yang dimiliki Sumbawa.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Sumbawa bagian selatan ini katanya memang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Bisa Rp 100-500 miliar untuk satu kawasan saja. Akan tetapi, tetap katanya harus dibangun.

Membangun itu, lanjutnya adalah tugas pemerintah daerah. Pemimpin suatu daerah sebagai penentu kebijakan tidak boleh buta daerahnya. Sebentar lagi Sumbawa akan definitif sebagai Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Saat ini belum dibahas karena pemerintah sedang melakukan moratorium. Keyakinannya, dalam waktu dekat moratorium dibuka, maka PPS langsung akan terbentuk.

Sebanyak 82 persen penduduk di Pulau Sumbawa ini menginginkan segera terbentuknya PPS. Semua orang tidak bisa melawan keinginan sebagian besar warga yang menetap di Pulau Sumbawa. Baik di Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pasangan calon Indepeden menyatakan dirinya mendukung penuh terwujudnya PPS. Menurut Amaq Asrul, Sumbawa akan cepat berkembang

jadi provinsi maju. Lombok ke depan justru akan tertinggal dari Sumbawa. Bukan seperti pandangan saat ini, Sumbawa harus mengejar ketertinggalan. Hal ini dikatakan karena potensi kekayaan alam Sumbawa yang sangat besar.

Keyakinan Amaq Asrul ini, Sumbawa akan jauh lebih cepat pertumbuhannya. Hal ini karena jumlah penduduk kecil, kawasannya luas. Sementara Lombok banyak penduduk dengan lahan sempit.

Apa yang disampaikan Ali Dachlan diyakinkan sangat bisa dilakukan. Pengalaman selama 10 tahun menjadi Bupati Lotim. Memimpin 1,3 juta jiwa penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Loim diketahui hampir sama jumlahnya dengan seluruh penduduk yang mendiami Pulau Sumbawa.

Ali Dachlan meyakini bisa karena lebih berpengalaman.

Dibandingkan calon lain, Ali BD jauh lebih pengalaman.

Calon nomor urut satu, baru tujuh tahun menjabat, begitupun calon nomor urut dua. Calon nomor urut tiga tidak pernah punya pengalaman menjadi kepala daerah. (rus)

Laju IPM NTB Terbaik Ketiga di Indonesia Dari Hal. 1 Untuk capaian yang tidak mudah tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur sejak dilantik untuk memimpin NTB, telah menginisiasi sejumlah terobosan, mengangkat NTB menjadi daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain.

Salah satunya, memetakan potensi unggulan yang dimiliki daerah tersebut.

Setelah itu, mulai dikembangkan pula komoditas unggulan daerah, yang dikenal dengan istilah Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Bahkan, NTB dijadikan sebagai Bumi Sejuta Sapi (BSS), yang saat ini nilainya sampai menembus di atas Rp3 triliun dengan jumlah populasi sapi di atas satu juta.

Tidak hanya sapi, jagung dan rumput lautpun telah banyak di ekspor ke luar negeri.

Untuk sektor pendidikan, diinisiasi gerakan 3 A, yaitu Angka Kematian Ibu Nol (Akino), Angka Buta Aksara Nol (Absano), Angka Drop Out Nol (Adono). Selain itu, yang paling monumental adalah komitmen mengalokasikan 20 persen dana APBD untuk pendidikan. Bahkan, NTB merupakan daerah pertama di Indonesia yang melakukan terobosan tersebut. Melalui anggaran itu, beberapa upaya pembenahan dan peningkatan

infrastruktur pendidikan yang berimbas pada peningkatan usia harapan sekolah serta peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dilakukan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran, dikembangkan program pariswisata halal. terobosan ini menuai hasil yang membanggakan. Yaitu angka kunjungan wisata yang di awal kepemimpinan hanya sekitar 500 ribu wisatawan, kini menembus angka 3,5 juta. Tidak hanya itu, dengan potensi wisata yang besar, pemerintah pusat menjadikan NTB sebagai 10 Bali baru untuk pengembangan pariwisata berkelas dunia. Yaitu, menetapkan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui pengembangan kawasan ini, sekitar 50.000 tenaga kerja lokal akan terserap yang berpengaruh pada menurunnya angka pengangguran.

Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan lebih cepat dibandingkan nasional, yaitu mencapai angka 3,32 persen.

Melalui terobosan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) NTB kemarin mengumumkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2017, naik satu peringkat menjadi posisi 29 dari posisi 30 di tahun sebelumnya. Yang leb-

ih membanggakan lagi, laju IPM NTB tahun ini menjadi yang terbaik ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih memaparkan tahun 2017, IPM NTB tumbuh 1,17 persen dan mencapai angka 66, 58. Capaian itu merupakan tercepat ke 3 se-Indonesia. Rata-rata pertumbuhan IPB NTB per tahun dalam dalam kurun 20102017 sebesar 1,22 persen.

Kenaikan IPM itu tercermin dalam beberapa indikator yakni angka harapan hidup 2017 mencapai 65,55 tahun. Naik jika dibandingkan 2016 sebesar 65,48 tahun.Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,16 tahun menjadi 13,46 tahun di 2017.

Demikian juga dengan ratarata lama sekolah naik dari 6,79 tahun menjadi 6,90 tahun di 2017.

Sementara pengeluaran perkapita pertahun di 2017 mencapai Rp. 9,877 juta. Naik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp 9,575 juta.

Membaiknya IPM NTB itu disebabkan banyak faktor seperti indikator AHH membaik karena pelayanan kesehatan semakin baik. Demikian juga dengan angka HLS dan ratarata lama sekolah membaik karena pelayanan pendidikan semakin baik artinya perbaikan pelayanan dasar selama ini mulai menunjukkan hasil. (*)

1.243 Orang Lulus SNMPTN Unram Tahun 2018 Dari Hal. 1 Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan bagi calon mahasiswa yang lulus melalui jalur beasiswa Bidikmisi, harus tetap optimis bisa menjadi mahasiswa baru melalui jalur beasiswa.

Pada tahun 2018 ini, peminat SNMPTN di Unram sebanyak 15.445 peminat pada pilihan pertama dan kedua.

Kuota SNMPTN di Unram sendiri sebanyak 30 persen

dari seluruh kuota mahasiswa baru. Sedangkan pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mendapatkan kuota 40 persen, dan jalur mandiri kuota sebanyak 30 persen.

Wiresapta menekankan, pendaftaran ulang harus dilakukan pada 8 Mei 2018 dari pukul 08.00 Wita sampai selesai. Calon mahasiswa harus hadir dan tidak boleh diwakilkan, apabila tidak hadir dinyatakan mengundurkan diri.

Sementara itu, Wiresapta menyampaikan bagi pendaftar yang tidak lulus pada jalur SNMPTN bisa mendaftar melalui jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN sudah dibuka sejak 5 April sampai dengan 27 April. Terlebih lagi kesempatan di SBMPTN lebih besar karena di Unram memberikan kuota 40 persen melalui jalur SBMPTN. Selain itu, masih ada juga penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri. (ron)

Halaman 15

Kualitas SDM Belum Memadai, Intervensi Pemda Masih Lemah Mataram (Suara NTB) – Masyarakat di lingkar Mandalika membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hanya saja, dari Pemda Lombok Tengah belum ada kejelasan terkait peningkatan kualitas tersebut. Bahkan belum jelas adanya anggaran yang dipersipkan guna peningkatan amenitas di lingkar Mandalika ini. ‘’Kita tidak berbicara anggaran, yang jelas kita terus lakukan pembinaan dan melatih warga agar siap menjadi tenaga kerja yang andal dan profesional,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengan Lalu Putria, Selasa (17/4).

Ia mengatakan bahwa selama ini pihaknya selalu berupaya untuk memberikan pelatihan tertentu untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan warga setempat. Hanya saja sepertinya Pemda tidak memiliki target yang jelas. Tidak ada kejelasan anggaran untuk pelatihan dan tidak ada fokus pelatihan apa saja yang menjadi hal utama yang harus diketahui oleh masyarakat.

Pihaknya hanya berupaya untuk memberikan pemahaman.

Namun pelatihan skill atau kemampuan untuk bersaing dengan pihak lain harus dilakukan secara mendalam. Sebab jika hanya dilakukan satu kali saja, tentu saja tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Misalnya pelatihan berbahasa Inggris. Pemda tidak memiliki target dalam setahun ada berapa warga yang ditargetkan harus bisa berbahasa Inggris. Belum lagi pelatihan soal pelayanan. Pemda sepertinya belum fokus pada pelatihan-pelatihan dan peningkatan kualitas warga. Padahal ketika Mandalika mulai dioperasikan, hal pertama yang membuat kesan Mandalika menjadi destinasi wisata yang bagus adalah soal pelayanan. ‘’Soal pelayanan ini menjadi hal utama yang kita perhatikan. Karena kita ingin wisatawan itu merasa senang dan merasa nyaman dengan kunjungannya ke Lombok Tengah, khususnya ke kawasan Mandalika,”ujarnya. Padahal ini merupakan salah satu hal yang sangat serius untuk dilakukan. Sebab tanpa adanya kemampuan, warga sekitar hanya akan menjadi penonton dan tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain yang bahkan lebih kompeten. ‘’Ini tentu saja menjadi perhatian kami. Karena tujuan utama dibentuknya Mandalika ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jangan sampai mereka menjadi penonton dan tidak bisa ambil bagian dalam pariwisata di Lombok Tengah,’’ ujarnya.

Meski Pemda mengatakan bahawa kualitas SDM menjadi perhatian mereka, namun hal itu tidak diikuti dengan aksi nyata. Buktinya hingga saat ini pelatihan-pelatihan masih sangat minim. Masyarakat masih banyak yang mengejar wisatawan untuk membeli produknya. Tentu saja, jika pemda bekerja lebih maksimal, pemandangan seperti ini tidak perlu terjadi. (lin)

Amaq Asrul: Jangan Sakit Demam karena Pilkada Dari Hal. 1 Iman itu seumpama rumah yang ada taman di depannya.

Kalau taman tersebut tidak ditata, maka akan jadi semak.

Kegiatan-kegiatan pengajian ini diharapkan bisa meningkatkan benteng keimanan dan memperindah taman. ‘’Pengajian itu menyegarkan iman, menguatkan iman,’’ ujarnya.

Bulan Isra’ Mi’raj yang digelar peringatannya disebut juga sebagai bulan pengujian iman. Disebut demikian, karena catatan sejarah menjelaskan banyak yang murtad pasca mendengar kabar isra’ dari Rasulullah.

Keimanan adalah inti. Allah kata Ali BD, menjanjikan surga bagi yang beriman. Bukan menjanjikan orang yang

suka berpidato. Orang yang beriman akan tenang menghadapi Pilkada. Tidak mudah terjebak pada berita-berita hoaks alias berita bohong .

Ditambahkan, sebagai warga NU diingatkan agar jauhkan diri dari fitnah. “Jangan pilih saya kalau sebar fitnah,” tegasnya. Pada masa Pilkada ini, luar biasa fitnah. Sehingga diingatkan agar jangan sampai goyang dan ikut nafsu. ‘’Pilkada pilkada saja, jangan sebar fitnah. Selama Pilkada ini memang luar biasa sebaran fitnah,” urainya menambahkan. Munculnya fitnah-fitnah tersebut menjadi pertanda kurang beriman.

“Jangan sebut tuan guru atau ustad kalau menjadi tukang sebar fitnah. Fitnah adalah kejahatan luar biasa,’’ demikian Ali BD. (rus)

Batal, Proyek ”By Pass” LIA - Mandalika dan Bendungan Meninting Dari Hal. 1 ‘’Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, itu belum siap. Akhirnya, uang itu ditarik,’’ katanya.

Meskipun anggaran pembangunan jalan by pass LIA – KEK Mandalika untuk tahun 2018 ini ditarik, kata Ridwan, namun proyeknya akan tetap berlanjut tahun 2019 mendatang. Komitmen Bupati Lombok Tengah melalui Sekda bahwa Pemda setempat siap dan tidak ada masalah terkait dengan trase jalan. ‘’Tarik menarik itu sudah tak ada lagi, cuma memang sudah terlanjur anggarannya sudah dibawa ke sana (pusat).

Bukan berarti proyek itu batal, ndak. Kita diminta untuk lebih menyiapkan dulu seluruh dokumennya. Sehingga tahun 2019, kita pastikan proyeknya berjalan,’’ kata Ridwan.

Proyek pembangunan jalan by pass LIA – KEK Mandalika dengan panjang sekitar 20 Km akan dibangun seperti by pass BIL II. Untuk pembangunan konstruksi proyek ini pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp 1,7 triliun. Sementara untuk pembebasan lahan akan dibebankan kepada Pemprov dan Pemkab Loteng.

Untuk 2018 ini, Ridwan mengatakan anggaran untuk pembebasan lahan tidak dianggarkan dalam APBD. Kemungkinan akan dianggarkan dalam APBD 2019 mendatang. ‘’Sekarang sedang dihitung berapa luasnya supaya kita bisa sharing seperti pembangunan by pass BIL I dan II,’’ ujarnya.

Sebenarnya, jalan dari LIA – KEK Mandalika ini diusulkan dibangun tol. Namun saat dibahas dengan pemerintah pusat, ada sejumlah pertimbangan sehingga diputuskan dibangun by pass. Dari sisi pertimbangan teknis, jika melihat lalu lintas rata-rata jalan tol sebanyak 20 ribu kendaraan perhari, maka jalan itu tidak masuk kriteria tol. Sehingga,

dalam rapat dengan pemerintah pusat, Wakil Presiden meminta supaya jangan dibangun jalan tol tetapi by pass. Sambil menunggu perkembangan lalu lintas kendaraan LIA – KEK Mandalika, jalan tersebut dapat ditingkatkan menjadi jalan tol.

Selain proyek by pass LIA – KEK Mandalika, Ridwan juga mengatakan anggaran pembebasan lahan pembangunan Bendungan Meninting, Lombok Barat juga ditarik Kementerian PUPR. Namun ia tak menyebutkan jumlah alokasi anggaran yang telah disiapkan pusat untuk pembebasan lahan tersebut.

Ridwan hanya mengatakan bahwa informasi mengenai ditariknya anggaran pembangunan Bendungan Meninting itu terungkap dalam Musrenbang 2018. Dimana dalam acara tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I dan BPJN Mataram diminta untuk menyebutkan proyekproyek 2019 mendatang yang dilaksanakan di NTB. Bendungan Meninting belum bisa dibangun lantaran Pemkab Lombok Barat belum melakukan appraisal. Appraisal ini diperlukan untuk melakukan pembebasan lahan. “Uangnya sudah siap di pusat. Tetapi pembebasan lahan belum dilakukan. Karena appraisal-nya belum selesai, tidak dianggarkan oleh Pemda Lombok Barat. Padahal uang untuk pembebasan lahan itu sudah siap di pusat,’’ terangnya.

Diketahui, Kementerian PUPR menyetujui pembangunan dua bendungan, dari empat bendungan yang diajukan oleh Pemprov NTB. Anggaran yang mengalir ke NTB untuk pembangunannya mencapai Rp 2,7 triliun. Bendungan Meninting, Lombok Barat, dengan kebutuhan pembiayaan Rp 1,2 triliun dan Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa dengan pembiayaan Rp 1,5 triliun. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 18 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Universitas Mataram dengan Harian Suara NTB

Peresmian Pelatihan Rencana Bisnis KBMI Universitas Mataram Mataram (Suara NTB) Acara peresmian Pelatihan Penyususnan Rencana Bisnis Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) Universitas Mataram resmi dibuka oleh Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., Kamis (12/4) di gedung Magister Manajemen Unram. Acara dilaksanakan mulai tanggal 12-19 April 2018 mendatang.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Centre For entrepreneurship and Indonesian (Centrim) Faculty of Economics and Business Universuty of Mataram merupakan lembaga yang membina usaha-usaha baik di luar maupun di dalam kampus ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta mengikuti KBMI yang diadakan oleh Kemenristek Dikti.

Tujuan lainnya juga disampaikan oleh Agusdin, SE., MBA., DBA. selaku Ketua Centrim sekaligus ketua Penyelenggara Pelatihan, agar dengan adanya kegiatan ini dapat

membekali mahasiswa Universitas Mataram untuk kedepannya menjadi Enterpreneur.

Sementrara dalam sambutannya, Rektor Unram Prof.

Dr. H. Lalu Husni berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya akan mampu membantu memecahkan persoalan di Indonesia yaitu masalah pengangguran serta mampu membuka peluang lapangan pekerjaan. “Saya berharap mahasiswa dapat membantu pemerintah dalam memecahkan persoalan di Indonesia terutama terkait pengangguran dan dapat ikut andil dalam menciptakan lapangan pekerjan,” ungkapnya.

Kelompok yang telah terdaftar dalam pelatihan penyusunan rencana bisnis ini sebanyak 30 kelompok dengan mengambil masing-masing perwakilan kelompok dua orang untuk mengikuti pelatihan penyusunan rencana bisnis, sehingga total yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang peserta.

(Suara NTB/dys)

PELATIHAN BISNIS - Rektor Unram, H. Lalu Husni membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) Universitas Mataram di gedung Magister Manajemen Unram, Kamis (17/4).

Hadir juga dalam acara peresmian tersebut Wakil Rektor III Dr. Muhammad Natsir, SH.M.Hum serta seluruh dekan di lingkungan Universi-

tas Mataram. Adapun materi yang akan disampaikan dalam kegiatan bimbingan pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis KBMI ini antara lain deskrip-

si produk atau jasa dan proses produksi, pelayanan pelaggan, strategi pemasaran, penggunaan dana, serta manajemen bisnis. (dys/*)

Kata Brigjen Pol Firli

Pembangunan Pariwisata NTB Masih Berbasis ’’Proyek Event’’ Mataram (Suara NTB) Pariwisata berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan warga NTB. Namun, orientasi pembangunan pariwisata tidak cukup hanya melalui event-event musiman. Bahkan terkesan hanya menjadi objek proyek.

Hal itu diungkapkan Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli yang pekan ini akan meninggalkan tugasnya dalam wawancara akhir pekan lalu di Mataram. Simpulan itu didapatnya dari pengalaman memimpin kepolisian di NTB selama satu tahun dua bulan.

Firli dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK. “Kita masih suka sekarang membangun pariwisata itu hanya sebatas event, proyek,” kata Firli memandang progres pengembangan pariwisata NTB. Dia memaparkan, dia berupaya memimpin Polda NTB untuk mewujudkan NTB yang aman dan tertib. Kondusivitas itu mendukung pengembangan pariwisata.

Kondisi itu sedianya diiringi dengan komitmen pembangunan pariwisata yang komprehensif. “Sekarang ini begitu ada event saja ramai, begitu tidak ada event, nggak ramai,” ujarnya.

Diamengapresiasi event yang digelar di NTB mulai dari yang berskala nasional, bahkan internasional. Tetapi menurutnya, pertunjukan budaya dan kultur kearifan lokal NTB hanya menjadi pemanis.

Ketika event tidak ada, maka pertunjukan budaya itu juga turut menghilang. Firli memandang atraksi budaya dijadikan event utama.

Pun demikian event-event tersebut bukan hanya sekadar

perayaan musiman tanpa ada nilai historis yang bias dirasakan wisatawan. “Jadwal wisata tidak tertata baik. Menjual wisata kita harus dibangun secara simultan. Potensi-potensi wisata kita tidak terjadwal.

Tarian, kalau tidak ada event, tidak ada tarian,” kata Firli.

Selanjutnya, dia juga menyebut pembangunan pariwisata pun tidak banyak dinikmati warga NTB. Sumberdaya manusia NTB yang mengisi bisnis wisata masih minim.

Maka, menurutnya, tidak heran jika pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih ting-

gi dari rata-rata nasional tidak banyak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tidak berdampak karena isinya bukan orang NTB. Coba saja cek di hotelhotel, siapa saja yang bekerja di sana,” beber dia.

Firli mencetuskan, langkah

strategis yang bias diambil pemerintah yakni memaksimalkan sector pendidikan di bidang kepariwisataan. Peningkatan SDM di sector pariwisata membuka peluang agar warga NTB tak hanya menjadi penonton di kampong halamannya sendiri. (why)