Edisi Senin 18 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 18 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 284 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Revitalisasi Pasar Seketeng Jalan Terus

Gubernur Siap Bantu Pasar Ber-SNI Pertama di NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan rencana revitalisasi Pasar Seketeng tahun ini dengan anggaran Rp58 miliar. Meski ada kekurangan dana sekitar Rp25 miliar, akibat adanya perubahan harga satuan barang. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pun siap membantu kekurangan anggaran tersebut dalam mewujudkan pasar berstandar nasional (SNI) di NTB. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan gubernur dengan bupati, Jumat (15/2) sore lalu di ruang kerja Bupati Sumbawa. Hadir juga Kadis Perdagangan NTB, Dra.Hj Putu Selly Andayani, M.Si, Kepala Bapenda Sumbawa Drs. H. Hasan Basri, Kepala BPKAD Sumbawa, Wirawan Ahmad S.Si MT. Kemudian Kabag Humas Tajuddin S.H, dan sejumlah pejabat lainnya. Pemkab sebelumnya telah mengalokasikan angga-

ran sebesar Rp58 miliar untuk membiayai pembangunan Pasar Seketeng sesuai perencanaan Tahun 2018 berdasarkan Detail Enginering Design (DED) yang disusun awal 2011 lalu. Namun seiring berjalannya waktu, harga satuan barang material pun naik mengalami perubahan. Sehingga membutuhkan penambahan anggaran sekitar Rp 25 miliar. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/arn)

KOORDINASI - Koordinasi Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa bersama OPD terkait membahas pembangunan Pasar Seketeng di Ruang Kerja Bupati Sumbawa.

RUSAK- Permukaan tanah dan lubang galian sisa aktivitas penambangan emas tanpa izin di Gunung Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Penambangan emas ilegal ini dikhawatirkan berdampak buruk terhadap sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan NTB, khususnya Lombok Tengah.

TO K O H Maksimalkan Nilai Tambah PEMPROV akan memaksimalkan pengolahan produk-produk unggulan daerah. Sehingga nilai tambahnya dapat dirasakan masyarakat. ‘’Apa yang bisa kita hasilkan, dengan nilai tambah yang lebih baik untuk masyarakat. Jangan mentahnya dibawa keluar. Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Selaraskan Program PEMPROV NTB merencanakan akan mengumpulkan bupati/walikota se-NTB untuk menyeleraskan program provinsi dan kabupaten/kota. Dengan anggaran daerah yang terbatas, dibutuhkan sinergi antara Pemprov dan Pemda kabupaten/kota, terlebih upaya untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi pascagempa. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/why)

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Mataram (Suara NTB) Sekretaris Badan Kepe1234567890123456789012345678901212345678901234567 Pemprov NTB membuka gawaian Daerah (BKD) NTB, 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 rekrutmen Pegawai Pemer- Yus Harudian Putra, S. STP 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 intah dengan Perjanjian Ker- yang dikonfirmasi Suara 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 ja (P3K) selama dua hari, 16- NTB, Minggu (17/2) siang 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 17 Februari 2019. Pemprov menyebutkan jumlah pen1234567890123456789012345678901212345678901234567 mendapatkan jatah P3K se- daftar hingga pukul 11.38 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 banyak 458 orang yang meru- Wita sebanyak 273 orang. 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 pakan eks honorer K2. Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567

Pemprov Targetkan Merger BPR Tuntas 2020 Tak Mendaftar, Eks Honorer K2 Langsung Gugur Seleksi P3K

(Suara NTB/nas)

H. Wirajaya Kusuma

Loteng Dapat Porsi Paling Besar dari Kebijakan Pembangunan Presiden Jokowi di NTB H. Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perhatian yang cukup besar kepada masyarakat NTB, khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kebijakan pembangunan seperti beroperasinya kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional NTB dan Politeknik Pariwisata Lombok. Ketua DPD PDIP NTB H. Rachmat Hidayat menyatakan, langkah Jokowi memokuskan segala bentuk pembangunan di wilayah Loteng, merujuk pada sejumlah data-data kualitatif dari BPS. Salah satunya, angka buta huruf di Loteng dirasa masih tinggi, 18,58 persen di NTB saat ini. Akibatnya, predikat lima besar tertinggi angka buta aksara di

NTB masih disandang wilayah yang dikenal dengan sebutan Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut. “Saya sempat bertanya langsung ke Pak Presiden Jokowi, kenapa Loteng yang harus diperhatikan ekstra pak. Kan bapak kalah telak di NTB pada Pemilu lalu. Tapi, Pak Presiden bilang, kalau nggak kita intervensi dengan program, kasihan rakyatnya Pak Rachmat. Dan berulang kali Pak Presiden menyebut kasihan rakyatnya jika tidak kita bantu,” ujar Rachmat Minggu (17/2) kemarin. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Biro Perekonomian sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang konsolidasi atau merger delapan PD. BPR NTB. Ditargetkan, merger BPR NTB akan tuntas 2020 mendatang. ‘’BPR ini sedang dalam proses konsolidasi, merger. Kita harapkan dengan konsolidasi, kinerjanya semakin bagus,’’ kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Wirajaya menjelaskan, Raperda tentang merger PD. BPR NTB belum dimasukkan ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD NTB. Saat ini masih dilakukan pengkajian dengan tim ahli. Setelah naskah akademis Raperda merger BPR siap. Baru kemudian Pemprov akan menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya untuk meminta masukan, saran dan pendapat mengenai draf Raperda merger BPR tersebut. Bersambung ke hal 11

Bilelando Desa Tertinggal yang Kini Jadi Desa Wisata Bahari DESA Bilelando, Kecamatan Praya Timur, tercatat sebagai salah satu desa tertinggal di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dan terindikasi termasuk zona merah kasus kriminal. Namun kini, Desa Bilelando perlahan mulai bangkit. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humasntb)

H. Rachmat Hidayat (Suara NTB/ist)

DIRESMIKAN - Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Zulkieflimansyah didampingi Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dan Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, memotong pita sebagai tanda diresmikannya Desa Wisata Bahari Bilelando, kemarin.

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pelaku Usaha Pariwisata Terancam Gulung Tikar Saidi (40), Rabu (13/2) siang, terlihat membersihkan barang dagangannya di Pasar Seni Sayang - sayang. Raut wajahnya tak sumringah. Sesekali, ia mengelap keringat di keningnya. Tak ada pengunjung datang sebulan terakhir ini ke galerinya. KALAU ada barangnya terjual, itu pun dijual ke sesama pedagang. Harganya miring asal ada pemasukan untuk biaya hidup sehari - hari. Saidi mengaku, kenaikan harga tiket dan pengenaan biaya bagasi oleh maskapai penerbangan dirasakan sangat berpengaruh. Perusahaan penerbangan seharusahnya tidak memberlakukan itu. Lombok baru saja dilanda gempa bumi yang sempat mengganggu usaha mereka. Bila kebijakan tidak segera diatasi, dikhawatirkan usahanya akan tutup. “Sementara yang kita andalkan dari usaha ini saja. Kalau terus - terusan begini dari mana biaya makan sehari - hari. Belum lagi biaya anak sekolah,” ungkapnya. Tak hanya Saidi, para pedagang lainnya hanya duduk di teras kios. Mereka sibuk memainkan telepon pintar, ngobrol bersama rekan sesama pedagang. Ada juga yang

duduk termenung dengan sebatang rokok kretek di jarinya. Mismayanti yang sedari tadi memainkan layar telepon menuturkan hal sama. Nyaris selama sebulan tak ada pengunjung datang berbelanja. Pemasukan minim bahkan tak ada sama sekali. “Seminggu ini saja belum yang laku,” tuturnya. Kenaikan harga tiket maskapai memperparah kondisi usaha mereka di tengah upaya pemerintah menghidupkan kondisi perekonomian pascabencana. Wisatawan tidak berani berkunjung ke Lombok. Dan, ini mengancam usaha miliknya. “Baru mulai ada yang datang setelah gempa. Lagi tiket pesawat naik,” ucapnya. Di pusat oleh - oleh Lestari, Kelurahan Ampenan Utara, juga tak ada satupun yang berbelanja siang itu. Sang kasir duduk sambil menyandarkan dagu di atas meja. Satu rekannya memilih tidur di bawah meja kasir seperti bosan dan

Rekonstruksi Sedang Berjalan KELURAHAN Monjok Timur mencatat hingga saat ini rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan terkena gempa enam bulan lalu tercatat sebanyak 300 lebih rumah. Sementara penanganan, masih ada yang belum, dan sebagian sudah mulai berjalan. Lurah Monjok Timur, Muhamad Nur mengatakan, jumlah rumah rusak terdampak gempa, rusak berat 103 rumah, berikut rusak sedang dan ringan, sekitar 200-an,” kata Muhamad Nur kepada (Suara NTB/mhj) Suara NTB, Kamis (14/2). Muhamad Nur Bantuan terhadap korban gempa yang rumahnya rusak berat berdasarkan dalam buku rekening, sebanyak Rp50 juta dan rusak sedang Rp25 juta. Sementara rusak ringan menurut Muhamad, kemungkin mendapatkan antara Rp10 juta atau Rp15 juta. Sedangkan pencairannya melalui kelompok masyarakat (Pokmas) masing-masing. “Sebenarnya sudah cair ke rekening mereka, cuma cara pencairannya harus melalui Pokmasnya. Mungkin pencairannya bukan dalam bentuk uang tapi barang, kiranya seperti itu gambarannya,” beber Muhamad. Dia tidak bisa menentukan target kapan penyelesaian pembangunan. Alasannya, bukan kewenangan kelurahan, pihaknya hanya sebagai pemantau. “Tergantung dari pihak pelaksana ini. Artinya, di sana ada Perkim, ada Rekompak, BPBD di sana,” jelasnya. Sedangkan, mengenai penanganan rumah rusak berat itu langsung ditangani oleh tenaga rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dan pemukiman berbasis komunitas (Rekompak). Kemudian yang rusak sedang dan ringan, ada tim fasilitator yang memang terpisah penanganannya. “Kalau khusus yang rusak berat itu langsung Rekompak. Ada sembilan orang fasilitator, untuk pendamping termasuklah Babinsa itu ikut mendampingi, untuk menangani rumah rusak sedang dan ringan ini,” katanya. Sampai saat ini pihaknya masih melakukan tahap verifikasi dan menyusun perencanaan anggaran, dan gambar rumah sesuai harapan masyarakat. (mhj)

Program Jangan Tumpang Tindih WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mengapresiasi pemberian bantuan dana kelurahan dari pemerintah pusat. Dalam pengelolaan dana kelurahan ini, harus dilakukan dengan hati-hati. ‘’Kita ingin dana kelurahan yang Rp370 juta – Rp500 juta betul-betul menjadi stimulan bagi kelurahan untuk dapat membangun kelurahan lebih baik,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya pekan kemarin. Karena, lanjut Parhan, dana kelurahan ini tidak hanya untuk (Suara NTB/dok) Parhan pembangunan fisik, tapi juga untuk administrasi dan biaya operasional. Sebelum dana kelurahan ini digelontorkan ke masyarakat mestinya pihak kecamatan harus mengadakan bimtek (bimbingan teknis). ‘’Jangan sampai ada beda persepsi antara lurah yang satu dengan lurah yang lain,’’ katanya. Karena menurut Parhan, beda persepsi ini dapat membuka celah penyalahgunaan dana kelurahan. ‘’Apakah itu maladministrasi ataukah penyalahgunaan dana dengan sebenarnya,’’ demikian politisi PKS ini. Parhan memandang bimtek menjadi hal yang urgen dilakukan kecamatan pascaturunnya dana kelurahan ini. Selain itu, kelurahan harus ada pendampingan dalam pengelolaan dana kelurahan. Mengingat dana kelurahan ini merupakan ‘’barang’’ baru di Kota Mataram khususnya dan kota-kota lainnya di Indonesia pada umumnya. Untuk itu, anggota Dewan dari dapil sandubaya meminta Inspektorat melakukan pendampingan kepada pihak kelurahan dalam penggunaan dana kelurahan. ‘’Nanti kalau ndak ada pendampingan, menurut Inspektorat salah, sedangkan menurut penafsiran aturan dari teman-teman lurah ini boleh, ini menjadi celah teman-teman lurah bisa dikenai tindak pidana,’’ demikian Parhan. Parhan sepakat dengan apa yang disampaikan Kajari Mataram bahwa lurah-lurah di Mataram juga harus belajar pengelolaan dana kelurahan di desa-desa yang ada di kabupaten tetangga. Seperti Lombok Barat. Karena pada prinsipnya, sambung dia, pengelolaan dana desa dan dana kelurahan hampir sama. Mengingat pemanfaatan dana kelurahan ini juga dapat digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik, supaya tidak tumpang tindih dengan program lainnya, seperti pokir Dewan, tahapannya harus melalui musyawarah kelurahan. ‘’Muskel ini harus melibatkan semua pihak. Misalnya ada anggota Dewan di kelurahan ini, harus diundang dan hadir supaya dapat diketahui program apa saja yang akan dibiayai melalui dana kelurahan itu. Dengan cara ini, dapat mencegah terjadinya tumpang tindih program,’’ demikian Parhan. (fit)

capek menunggu pelanggan. Sayangnya, pegawai oleh oleh Lestari enggan memberikan komentar terkait kondisi dialami belakangan hari ini. Wanita berhijab menyarankan mengkonfirmasi pemiliknya. Tarif tiket pesawat mahal paling dirasakan oleh pengelola hotel di Mataram. Selain low season, kebijakan ini menurunkan okupansi. Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Ernanda D. Agung mengatakan, lesunya pariwisata di Lombok banyak faktor. Di antaranya, gempa bumi baru saja menyisakan kepedihan bagi masyarakat, tiket mahal, pengenaan tarif bagasi oleh maskapai dan low season awal tahun. “Gempa, tiket mahal, bagasi mahal, low season awal tahun. Genaplah sudah,” sebut Ernanda. GM Hotel Golden Palace mengapresiasi kepekaan dan kepedulian pemerintah menyelenggarakan program Lombok - Sumbawa Great Sale dan

Mataram Great Sale. Meskipun memiliki pengaruh, tetapi tetap saja tingkat hunian di Mataram masih rendah. Kata dia, percuma saja pengelola hotel memberikan harga murah tetapi tiket pesawat mahal. Wisatawan tetap tidak mau datang. “Kita apresiasi program pemerintah, tetapi percuma hotel kasih harga murah tapi tiket tetap mahal,” terangnya. Ernanda mengaku, sejauh ini, belum ada laporan pengelola hotel di Mataram merumahkan karyawan mereka. Dia mendorong pertama, pemerintah memulihkan image NTB pascagempa. Hal ini dinilai penting karena banyak wisatawan yang masih takut datang ke Lombok. Kedua, menyiapkan mitigasi bencana dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan calon wisatawan. Ketiga, meminta maskapai mengembalikan kebijakan harga tiket pesawat. Dan, terakhir meminta pemerintah pusat mengarahkan pertemuan di tingkat kementerian ke NTB. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastika Negara memahami kondisi dialami oleh pelaku us-

(Suara NTB/cem)

SEPI PEMBELI - Saidi, pedagang oleh - oleh di Pasar Seni Sayang - sayang, membersihkan barang dagangannya. Tiket pesawat mahal berdampak ke pariwisata dan pelaku usaha di Kota Mataram. aha dan pengelola hotel. Kebijakan kenaikan tarif penerbangan dan pengenaan biaya bagasi di maskapai berdampak ke pelaku pariwisata dan lain sebagainya. Dispar nantinya mencoba melakukan promosi destinasi

Kota Mataram ke beberapa daerah, untuk menarik wisatawan berkunjung ke Mataram. “Yang kita lakukan itu promosi. Banyak destinasi wisata yang kita bisa jual ke wisatawan,” tandasnya. Swastika memastikan,

dalam enam bulan ke depan, pariwisata di Lombok dan Kota Mataram khususnya akan kembali normal. Dispar sambung dia, juga menggagas program city tour berkolaborasi dengan lintas sektor. (cem)

Pejabat Pemkot Dijadwalkan Melawat ke Malaysia Mataram (Suara NTB) Lima belas pejabat Pemkot Mataram dijadwalkan akan melawat ke Negeri Jiran, Malaysia. Acara lawatan tersebut menguras anggaran daerah mencapai ratusan juta. Lawatan ke Malaysia oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama 15 pejabat tanggal 7 Maret mendatang sebagai kunjungan balasan Pemerintah Shah Alam, Selangor, Malaysia. Dalihnya, akan ada pembicaraan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan penataan kota. Lima belas pejabat yang bakal turut rombongan, Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang H. Miftahurrahman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Irwan Rahadi, Kepala Bappeda Ir. H. Amiruddin, Kepala Dinas Perkim H. M. Kemal Islam, Asisten I Lalu Martawang, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura, Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman Hadi, Kepala BKD Drs. H.M. Syakirin Huk-

mi, Kadis Perdagangan H. Amran M. Amin, Direktur RSUD dr. H. Lalu Herman Mahaputra, berikut Kabag Humas dan Protokoler Lalu Mashun, Kepala Bagian Infrastruktur dan Kerjasama M. Nazaruddin Fikri dan ajudan walikota. Anggaran perjalanan dinas satu pejabat dialokasikan Rp15 juta. Artinya, kas daerah untuk membiayai satu kali perjalanan ke luar negeri Rp225 juta. Ini belum termasuk SPPD Walikota. Asisten II yang dipercaya sebagai ketua rombongan membenarkan rencana kunjungan balasan ke Malaysia tersebut. Lawatan itu bukan untuk pelesiran, tetapi menindaklanjuti rencana kerjasama pengiriman tenaga kerja profesional khususnya di bidang kesehatan dan pena-

taan kota. “Rencananya begitu permintaan Pak Wali. Kita kunjungan balasan menindaklanjuti rencana kerjasama,” kata Mahmuddin. Mantan Kadis PUPR itu juga tak membantah lima belas pejabat turut mendampingi Walikota pada lawatan 7 Maret mendatang. Dia menegaskan kunjungan diupayakan tidak menggunakan jam kantor. “Kita berangkat tanggal 7 Maret siang. Sabtu pertemuan kemudian Minggu pagi sudah pulang,” tandasnya. Mahmuddin cukup hati hati memberikan statemen ketika ditanya mengenai besaran anggaran perjalanan dinas yang dapat menguras APBD. Pasalnya, satu pejabat mendapat uang SPPD Rp15 juta, belum termasuk kepala daerah. Disampaikan, rencana ini

Penertiban PKL di ”Gerbang Tembolak” Terbentur Lahan

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram sudah melakukan pertemuan dengan pihak Provinsi membahas penertiban PKL di Gerbang Tembolak di Jalan Lingkar Selatan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL). Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin mengatakan pihaknya mengadakan pertemuan dengan pemerintah Provinsi pada beberapa hari yang lalu. ‘’Kendala kita pada lahan untuk relokasi PKL,’’ katanya. Dikatakan, manakala melakukan penertiban terhadap KL, maka pemkot juga harus siap dengan lahan untuk relokasi PKL. Tidak bisa penertiban dilakukan tanpa solusi. “Ada yang bahasakan bahwa itu akan dilakukan penertiban. Sebenarnya tidak seperti itu, kita ingin menata bahasanya. Hanya saja kita masih terbentur lahan sampai hari ini, belum bisa kita menempatkan sesuai dengan harapan kita,” ujar H. Amran M. Amin kepada Suara NTB, Jumat (15/2). Keberadaan pedagang kaki lima dan Gerbang Tembolak, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan selfie di tengah jalan, dinilai itu sangat membahayakan dan mengganggu arus lalu lintas. “Kita tidak ingin lagi diperparah dengan keberadaan PKL kita yang kemudian tidak tertata secara baik. Jadi kedepannya memang harapan kita, nanti pemerintah itu bisa menyediakan space (ruang), tempat, ruangan yang kemudian kita bisa menata mereka,” harap Amran. Untuk menata PKL dengan cara mendata berapa banyak pedagang kaki lima yang jualan, dengan tujuannya agar para PKL tidak terlihat menjamur terus-menerus. “Kita data hari ini berapa banyaknya, kemudian besok akan menjamur terus-menerus sep-

(Suara NTB/mhj)

LAYANI PEMBELI - Seorang PKL sedang melayani pembeli di sekitar Gerbang Tembolak, jalan lingkar selatan, Kota Mataram, Minggu. Pemkot akan menertibkan mereka setelah lahan untuk relokasi diperoleh. erti itu. Jadi kita kedepannya akan bersama-sama untuk memberikan suatu tanda, kartu tanda KTA seperti itu yang kita harapkan bisa kita Mataram (Suara NTB) akomodir masyarakat setemDinas Kependudukan pat,” jelasnya. dan Catatan Sipil (DukSesuai harapan masyacapil) Kota Mataram memrakat yang menginginkan kepercepat perekaman kartu pada pemerintah, agar dibuattanda penduduk (KTP) elektronik sebelum pelaksankan lapak di lahan sekitar aan pemilu 17 April menGerbang Tembolak. Tentu datang. Jumlah penduduk menjadi bahan pertimbangan, pemula dan dewasa belum karena penataan yang awalnmerekam identitas mereka ya untuk menghindari terjadmencapai 2 ribu lebih. inya ganguan lalu lintas. Capaian perekaman Pasalnya, jalan menuju BanKTP elektronik 100 persen dara Internasional Lombok lebih di Mataram telah semerupakan jalur yang tidak suai target dari Kementebisa terhambat. “Justru kita rian Dalam Negeri (Kemau menata itu supaya tidak mendagri). Percepatan mengganggu, jadi mungkin perekaman kata Kadis kita akan melihat lagi tempat Dukcapil, Chaerul Anwar yang sangat memadai,” undikonfirmasi pekan kemargkap Amran. (mhj)

bisa saja batal. Tergantung situasi dan kondisi ke depannya. ”Itu kan cuma ancang - ancang kebutuhan. Kita juga belum dapat informasi dari travelnya,” kilahnya. Kunjungan ke negara tetangga itu, sedang dikomunikasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Mahmuddin telah meminta Bagian Infrastruktur dan Kerjasama mengurus keperluan administrasi (izin) kunjungan. Kenapa Pemkot Mataram tidak fokus menuntaskan proses rehab dan rekon sementara progres pembangunan lambat. Dan, pemerintah pusat telah memberikan deadline? Mahmuddin berdalih, percepatan pembangunan rumah korban gempa sudah ada organisasi perangkat daerah (OPD) fokus menangani. Keberangkatan mereka dipastikan memberikan efek positif untuk membuka kesempatan berkarier tenaga profesional ke luar negeri. Rencana ramai - ramainya pejabat Pemkot Mataram, berkunjung

ke Malaysia dikritik oleh Fraksi PDI Perjuangan. Pemkot Mataram semestinya melakukan penghematan kas daerah, terutama perjalanan dinas yang menguras anggaran. “Kita imbau untuk hemat anggaran,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Gde Wiska. Dia tak mempersoalkan bilamana kunjungan ke luar negeri memiliki manfaat bagi pariwisata dan tenaga kerja. Akan tetapi, tidak harus memborong pejabat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi mereka. Walikota demikian kata Wiska, harus mempertimbangkan kembali. Termasuk memikirkan pekerjaan - pekerjaan yang menjadi pekerjaan rumah, tapi belum selesai. “Penanganan korban gempa saja belum selesai,” kritiknya. Pihaknya akan melihat nanti jika perjalanan dinas menguras APBD. Dewan akan meminta eksekutif menjelaskan. Dan, mencari alternatif untuk mengurangi pejabat yang turut serta mendampingi Walikota. (cem)

Pengelolaan ’’Mataram Water Park’’ Dinilai Berat Mataram (Suara NTB) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Jumat (15/ 2). Pekerjaan berat menanti, terutama menghidupkan kembali Mataram Water Park (MWP) sejak delapan tahun mangkrak. Kolam renang berlokasi di kompleks taman Udayana pada tahun 2018 lalu dioperasikan kembali. Pengoperasiannya ditandai dengan lomba renang tingkat siswa - siswi SMP se – Kota Mataram. Alih - alih berfungsi, insiden nyaris tenggelamnya dua atlet renang mengubur mimpi Pemkot Mataram. Revitalisasi dilakukan dengan memperbaiki fasilitas kolam, ruang ganti dan lain sebagainya. Meski demikian, masyarakat tetap tak tertarik memboyong keluarganya ke sana. Pun, ada yang berkunjung bisa dihitung dengan jari. Mansur dikonfirmasi usai pelantikan, Jumat (15/2) pekan kemarin mengatakan, MWP menjadi bagian yang akan diatensinya selama di Dispora. Dalam isi makalah dipaparkan dihadapkan kelima pansel juga mengupas hal itu. “Ini juga termasuk

(Suara NTB/cem)

Mansur dari bagian yang akan saya carikan solusinya,” jawab Mansur. Pasang surut pemanfaatan kolam itu juga akan ditelaah kembali. Karena sebelumnya, pernah dioperasikan tetapi gaungnya hilang lagi. Ia coba akan mendiskusikan kembali dengan pegawai di Dispora. “Makanya nanti kita lihat dulu,” kilahnya. Sejumlah fasilitas di MWP masih belum tertata sempurna. Apakah ada anggaran revitalisasi? Mansur mengaku belum masuk ke ranah itu. Tetapi, ia akan mengecek di DPA Dispora. “Saya belum masuk ke ranah. Baru saja dilantik,” demikian kata dia. (cem)

Dukcapil Percepat Perekaman KTP in, dengan jemput bola ke sekolah dan kampus - kampus di Mataram serta lingkungan. Mobil pelayanan keliling dioptimalkan menjangkau masyarakat. “Pola yang terus kita lakukan jemput bola,” kata Chaerul. Catatan Dukcapil pelayanan perekaman KTP baik di mobil layanan keliling, kecamatan dan di dinas 40 persen adalah pemula. “Mereka yang datang perekaman yang baru lulus SMA dan mau melanjutkan kuliah,” katanya. Kemendagri kata Chaerul, memberikan waktu hingga 28 Februari proses perekaman. Percepatan dimaksud untuk menyukseskan pemil-

ihan umum. Proses perekaman secara teknis tidak ada kendala. Laporannya masyarakat yang telah merekam belum datang mengambil KTP mereka. “KTP sudah dicetak, orangnya ndak datang ngambil,” akunya. Chaerul Anwar meminta kesadaran dan proaktif masyarakat mengurus identitas diri mereka. Perekaman tidak saja di Kantor Dukcapil, tapi masyarakat bisa datang ke kecamatan. Untuk menyukseskan percepatan perekaman KTP, peran kaling dan lurah diharapkan bisa lebih proaktif menginformasikan. (cem)

SUARA NTB

Senin, 18 Februari 2019

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Lima Pejabat Dilantik

Walikota Dorong Tuntaskan Visi dan Misi Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantikan lima pejabat eselon II Lingkup Pemkot Mataram, Jumat (15/2). Seluruh pejabat didorong segera menuntaskan visi dan misi sebelum masa jabatan berakhir 2021 mendatang. Lima pejabat yang dilantik yakni, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram Mansur sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana I Nyoman Suandiasa sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Kesra H. Syaekhul Islam sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, guru SMAN 3 Mataram Lalu Fatwir Uzali menggantikan H. Sudenom sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan

(Suara NTB/ist)

SAKSIKAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyaksikan penandatangan berita acara pelantikan lima pejabat eselon II lingkup Pemkot Mataram. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan

UMKM Lalu Jauhari menggantikan posisi Miftahurrahman sebagai Ke-

pala Badan Penelitian dan Pengembangan. Walikota tak memberikan banyak komentar terhadap pelantikan lima pejabat eselon dua itu. Namun demikian, ia berpesan pejabat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik baiknya. Program disusun dalam visi - misi sampai 2021 mendatang harus dieksekusi dengan baik. “Banyak PR yang harus tuntas. Apalagi masa jabatan saya tinggal dua tahun,” katanya berpesan. Yang paling penting menurut orang nomor satu di Kota Mataram ini, kelima pejabat mematuhi pakta integritas yang telah ditandatangani. Jangan ada lagi pejabat yang tersandung proses hukum. Sehingga, good goverment dan clean goverment dalam terwujud. (cem/*)

HADIRI - Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD Kota Mataram dan Sekda Kota Mataram menghadiri pelantikan lima pejabat eselon II lingkup Pemkot Mataram

HADIRI - Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD Kota Mataram dan Sekda Kota Mataram menghadiri pelantikan lima pejabat eselon II lingkup Pemkot Mataram

(Suara NTB/ist)

SUMPAH - Kepala Dispora Mansur (kiri) dan Kepala Dinas Pendidikan H. Lalu Fatwir Uzali (ketiga dari kanan) saat diambil sumpah pada pelantikan pejabat eselon II Lingkup Pemkot Mataram (foto kiri). Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menandatangani SK pelantikan lima pejabat eselon II lingkup Pemkot Mataram, Jumat (15/2).

Kadisdik dan Kadispora Fokus Lakukan Pembenahan Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram. Pembenahan baik di internal maupun eksternal akan dilakukan. “Pertama ini saya akan lakukan pembenahan,” kata Fatwir usai pengambilan sumpah jabatan,

Jumat (15/2) sore. Pembenahan dimulai dari segi peningkatan mutu sekolah. Apa yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bertahap dipenuhi. Selama ini kata dia, sekolah terkendala pelayanan baik di dinas maupun internal sekolah itu sendiri. Menurut dia, paling mendesak

saat ini, bagaimana mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional. Dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan seluruh kepala sekolah untuk menanyakan kesiapan untuk menghadapi UN. “Di Bulan Februari ini paling tidak data nama - nama calon peserta UN harus clear,” tegasnya. Fatwir juga akan turun memantau ke sekolah melihat sarana dan

prasarana serta kesiapan siswa. Dia memahami Dinas Pendidikan tidak saja berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Pelayanan perizinan sekolah juga menjadi bagian yang perlu dirapikan. Ia akan memberikan pelayanan satu pintu di dinas. “Supaya orang yang ngurus izin tidak bingung masuk sana - sini,”

tegasnya. Terkait stigma yang berkembang saat ini menurut dia , perlahan dihilangkan. Di hari pertama masuk kerja, ia akan mengingatkan seluruh pegawai di Disdik tidak lagi mendiskreditkan pimpinan. Termasuk melakukan praktik yang bertentantan dengan hukum. Kasus sebelumya terjadi kata dia, harus dijadikan pembelajaran.

Terlepas dari itu, ia tetap akan memberikan dukungan moril ke pejabat yang menjalani proses hukum. Demikian halnya disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Mansur. Dia akan fokus melakukan pembenahan terhadap sumber daya manusia, peningkatan prestasi atlet serta membenahi Mataram Water Park. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Penguatan serta optimalisasi pelayanan terus digencarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram. Kamis (14/2), pelayanan KB gratis dilakukan di Kampung KB di Lingkungan Pejeruk Abian. Pelayanan KB gratis sebagai upaya mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menjelaskan, program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas manusia dan menurunkan kemiskinan. Intervensi program dapat dilakukan dengan intens melakukan penguatan sekaligus memberi pelayanan KB gratis ke masyarakat. Pelayanan KB diberikan baik di klinik KB statis maupun pelayanan menggunakan mobil keliling. “Pelayanan keliling dimaksud untuk mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat,” kata Sutrisno, Kamis (14/2). Rata - rata pelayanan KB gratis dipilih masyarakat menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Sebanyak 13 akseptor menggunakan Implant dan IUD dan lima akseptor menggunakan alat kontrasepsi sederhana berupa suntikan. Sutrisno menegaskan, pelayanan KB melalui mobil pelayanan akan terus dilaksanakan. Program difokuskan pada kampung KB di Kota Mataram, dengan harapan bahwa semua keluarga menjadi peserta KB yang lestari guna mengatur kelahiran yang sehat dan menjadi keluarga berkualitas. ”Insya Allah, program ini tetap kita laksanakan difokuskan ke kampung KB di Kota Mataram,” tandasnya. Disatu sisi disampaikan Sutrisno, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader dan aparatur pemerintah di bawah diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat mengatur kelahiran mereka. Pihaknya juga akan tetap melaksanakan program serupa sebagai bentuk nyata program pemerintah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (cem/*)

PANTAU - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno memantau langsung pemberian pelayanan KB gratis di Kampung KB Lingkungan Pejeruk Abian, Kamis (14/2).

(Suara NTB/ist)

DPPKB Dekatkan Pelayanan ke Masyarakat

SUARA PULAU LOMBOK (Suara NTB/rus)

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2019

Halaman 4

Wabup: Mutasi Itu Hal Biasa Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin angkat bicara soal gagalnya kegiatan pelantikan ratusan pejabat pada Kamis lalu. Ia tegaskan, rencana pelantikan kurang tepat disebut gagal, tapi lebih tepat disebut tertunda. Menurutnya, bicara mutasi merupakan hal yang biasa-biasa saja. Orang nomor dua di Lotim ini menegaskan, tertundanya pelantikan para pejabat di lingkup Pemkab Lotim ini, karena hanya masalah teknis saja. Di mana, ada berkas yang belum lengkap, sehingga harus dilengkapi. Selain itu, ada pertimbangan kelebihan, sehingga perlu ada

yang dikurangi. Apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Lotim sebagai kepala daerah yang belum lama ini dilantik menjadi sangat wajar melakukan pergantian para pembantunya melaksanakan visi dan misinya.

Wabup pun memberi sinyal akan segera melakukan pelantikan dalam waktu dekat ini. Semua yang dimutasi adalah pejabat setingkat eselon II, III hingga termasuk staf akan dimutasi. Mengenai orang-orangnya, katanya tetap menjadi rahasia.

Masih belum digelarnya pelantikan katanya bukan berarti pula ada unsur kesengajaan melakukan tarik ulur. Wabup meminta halhal yang biasa ini tidak perlu diperbesar-besarkan. Mengenai kebijakan mutasi sudah jelas tergantung pemakai. Mutasi adalah hal yang wajar dari setiap ada pemerintahan yang baru. (rus)

H. Rumaksi (Suara NTB/rus)

Apdesi Dorong Penguatan Kapasitas Perangkat Desa

Patria Kusnadi

Beli Produk Pertanian

Selong (Suara NTB) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) NTB mengingatkan kepada pemerintah desa dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai segi, termasuk dalam hal administrasi. Maka dari itu, Apdesi mendorong supaya dilakukan pendidikan dan pelatihan (bimtek) dalam upaya penguatan kualitas dan kapasitas perangkat desa. Menurut Ketua Apdesi NTB, Umar Ubaid, saat ini SDM dan kualitas perangkat desa di berbagai pemerintah desa cukup bagus, masyarakat sudah dapat menilai bahwa perangkat desa tidak lagi sub koordinat pemerintahan. Melainkan menjadi bagian penting dari pemerintah desa itu sendiri. Bahkan dalam seleksi terbuka perangkat desa saat ini, banyak pelamar yang tingkat pendidikannya starata satu dan strata dua yang mengikuti proses seleksi. Dari pandangan Apdesi, kondisi itu dikarenakan keinginan dari yang bersangkutan untuk mengabdi di desa untuk membangun desanya. Dan atau bukan dijadikan sebagai lahan untuk sekedar mencari pekerjaan. “Sekarang ini desa tidak lagi merupakan wadah yang sempit. Melainkan pemerintah di desa menjadi ruang ekspresi yang sebetulnya dapat mengeksplor diri dan desa lebih maksimal lagi,” jelasnya, belum lama ini. Kendati demikian, Apdesi mendorong pemerintah daer-

PETANI selama ini selalu kurang diuntungkan. Keuntungan lebih banyak diperoleh para tengkulak. Acap kali, harga jual komoditi pertanian ini anjlok dan membuat petani gigit jari. Realita itu menjadi atensi Kepala Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Partia Kusnadi. Kades yang belum lama dilantik ini pun siap membeli produk-produk hasil pertanian warganya. Menjawab Suara NTB, Patria Kusnadi menerangkan sebagian besar masyarekat Desa Teros ini bekerja sebagai petani. Bisnis di bidang pertanian akan menjadi fokus perhatiannya. “Kita akan coba meningkatkan pemberdayaan kepada para petani kita,” ucapnya. Rencana besarnya, di Teros akan dibangun Lumbung Tani. Lumbung Tani inilah, katanya, yang akan membeli hasil-hasil pertanian ketika harga melorot. Kemudian akan dijual saat harga sudah membaik. Kesanggupan membeli produk pertanian ini dengan harapan petani tidak terlalu merugi, karena permainan para tengkulak. Bisnis pembelian hasil pertanian ini akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui BUMDes ini pula, para petani yang diakui membutuhkan permodalan akan siap menyediakan pinjaman. “Kita berikan kemudahan kepada petani, termasuk akan berikan pinjaman permodalan,” ungkapnya. Jamianannya bisa dari hasil-hasil pertaniannya. Dipastikan harga beli dari Pemerintah Desa Teros ini tetap akan berpihak kepada petani. Komoditi pertanian hasil petani Teros ini cukup beragam. Mulai dari tanaman pangan hingga hortikultura. Semua produk hasil pertanian tersebut akan coba diakomodir nantinya oleh pemerintah desa. Tidak saja pertanian tanaman pangan, Teros diketahui juga banyak peternak sapi. Dalam pengembangan usaha peternakan, para peternak akan coba dibangunkan kandang kolektif agar bisa lebih aman. (rus)

Lotim Masih Kekurangan Pengawas SMA/SMK

H. Mashun (Suara NTB/yon)

Pola Pikir Pengelola Perpustakaan Harus Diubah

(Suara NTB/ari)

ANTRE - Warga Dusun Kerurak Kecamatan Gangga antre mengambil air bersih di salah satu sumur bor. Mereka terpaksa antre air, karena meter air ini belum dipasang.

Produksi Udang Vannamei KLU Diprediksi Capai 900 Ton Tanjung (Suara NTB) Potensi budidaya udang vannamei di Lombok Utara cukup menjanjikan. Sejumlah perusahaan sudah mulai melakukan budidaya hingga melakukan produksi. Diperkirakan, produksi udang vannamei di KLU bisa mencapai 900 ton per tahun. Kepala Bidang Budidaya Perikanan, ada Dishubkanlut KLU, H. Samsul Rizal, mengungkapkan perusahaan yang sudah berproduksi udang vannamei baru terbatas di dua tempat, yakni di Mumbul Sari dan Selengen, kecamatan Bayan. Sedangkan dua perusahaan lainnya, di Lengkukun dan Amor-Amor masih dalam proses investasi menuju budidaya. “Produksi udang baru di MSA Mumbulsari dan Sambik Elen, dengan angka produksi 60 ton. Perkiraan kita, produksi bisa mencapai 900 ton per tahun jika di semua perusahaan sudah berproduksi,” sebutnya. Pemda KLU juga berupaya untuk mengembangkan budidaya udang vannamei di tingkat masyarakat. Sistem yang diterapkan menggunakan Bio Vlog. Pada tahap awal, perkiraan produksi di masyarakat mencapai 16 ton. Siklus

produksi itu akan dinaikkan menjadi 3 kali per tahun. Tahun 2019 ini, Pemda KLU menyiapkan anggaran untuk budidaya udang vannamei. Anggaran yang disiapkan setara dengan pengadaan bibit untuk 200 kolam bundar. “Tahun ini sekitar 200 lobang kolam bundaran siap didistribusikan ke masyarakat. Penerimanya berasal dari warga miskin, khususnya kaum ibu yang namanya ada di data BDT (Basis Data Terpadu),” ujar Rizal. Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi dengan Bappeda, diperoleh data BDT kaum ibu di wilayah pesisir sebanyak 400 orang. Program ini sendiri dicetuskan lebih pro gender. Artinya penerimanya adalah kaum perempuan, ibu rumah tangga kurang mampu. Merujuk sistem pengembangan udang vannamei, maka penerima disesuaikan dengan lokasi warga di daerah pesisir. Mengingat kolam udang vannamei harus tersuplai air laut. “Dasar alokasinya data BDT pro gender. Dari data ada 400 orang, maka nantinya di 1 lubang akan dikelola oleh 2 orang ibu. Sementara sasaran kita warga pesisir yang ter-

indikasi kemiskinannya tinggi. Ke depan, barukita programkan vannamei darat,” jelasnya. Dalam mensukseskan program ini, ibu-ibu penerima udang vannamei akan didampingi oleh alumni Vokasi Unram jurusan Perikanan yang sudah memiliki ijazah. Para pendamping ini sendiri sudah dilatih sejak 1 tahun lalu di tambak udang vannamei milik swasta di Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan. “Ada juga pendamping tamatan Perguruan Tinggi luar daerah, tetapi aslinya mereka orang KLU. Kita prioritaskan SDM lokal agar tidak terkendala pada budaya dan bahasa selama pendampingan,” sebutnya. Rizal optimis program pilot projects udang vannamei di tingkat warga ini akan berjalan sukses. Setidaknya, warga penerima bantuan udang vannamei tahun ini akan dibantu sarpras pendukung serta pakan. Pakan udang ditanggung untuk 1 siklus budidaya. Pada budidaya berikutnya, mereka harus sudah mandiri karena memiliki modal dari penjualan udang siklus pertama. Mereka juga dianggap sudah terlatih dan memiliki pengetahuan dari pendamping. (ari)

Selong (Suara NTB) Keberadaan perpustakaan deerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim), saat ini cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, di tempat ini semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi terutama dalam segi kearsipan. Termasuk menjadi sumber informasi dan pusat belajar masyarakat. Untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan, mindset (pola pikir) dari pengelola perpustakaan itu perlu dilakukan pembenahan. Demikian disampaikan, Plt. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Muhammad Kamli beberapa waktu lalu. Dikatakannya, perpustakaan merupakan institusi sumber informasi dan pusat belajar baik dari kalangan, pelajar, mahasiswa, dan umum. Kunci dari kesadaran masyarakat itu tidak terlepas dari pengelola perpustakaan itu sendiri. Maka untuk dapat mengubah mindset setiap pengelola perpustakaan diperlukan suatu upaya terstruktur melalui upaya pengembangan kualitas personal melalui pembelajaran dan pencapaian dengan perencanaan yang baik. “Mindset dari pengelola perpustakaan memang harus juga menjadi perhatian serius,” jelasnya. Ditambahkan, M. Kamli, sudah saatnya perpustakaan tidak lagi terbersit sebuah ruangan yang dipenuhi dengan buku. Sehingga perpustakaan Lotim mulai berinovasi dengan menjadikan per-

pustakaan berada di ruang terbuka. Maka dari itu, pengelola dari perpustakaan itu harus memiliki kreativitas, sehingga bisa menjadi pemicu meningkatnya minat baca dan kunjungan masyarakat. Di samping itu, kata dia, kepala desa berkewajiban untuk menyiapkan layanan perpustakaan di tingkat desa melalui dana desa. Maka dari itu, DPK Lotim sudah bersurat ke desa-desa sasaran untuk tahun 2019, sehingga dari sisi pengelolaan akan terus dilakukan pembinaan dan pemenuhan bukunya. “Pemerintah desa hanya menyiapkan tempat saja,”jelasnya. Selain itu, untuk memupuk semangat instansi pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga dinas dan dadan lingkup Setdakab Lotim. Perpustakaan daerah mengadakan lomba perpustakaan. Langkah ini juga diharapkan jadi pemacu semangat pemerintah dalam menjaga dan merawat arsip-arsip yang ada. “Kita harapkan, melalui lomba itu. Pemerintah dapat mengelola arsip dengan baik. Arsip adalah sejarah yang tidak boleh hilang,” pes a n n y a Muhammad Kamli. (yon)

Muhammad Kamli

Pegawai OJT Perlu Nimba Ilmu Pengetahuan Tanjung (Suara NTB) Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Kartadi Haris, SH., menegaskan, pegawai on the job training (OJT) di Sekretariat DPRD (Setwan) perlu belajar atau menimba ilmu pengetahuan di luar daerah. Atas dasar inilah Setwan memberangkatkan tenaga OJT ikut dalam kunjungan

kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD ke luar daerah. “OJT perlu menimba pengalaman. Dasar lain kasihan juga, masa mereka kerja tidak dapat apa-apa. Kalau memang ada (upah) dari Pemda, mungkin bisa (tidak berangkat, red),” ujarnya menjawab pertanyaan Komisi I DPRD KLU terkait perjalanan dinas tenaga

honorer di Setwan sepanjang tahun 2018 lalu, Sabtu (16/2). Mencermati itu, Kartady mengakui persoalan tenaga kontrak tidak hanya menyangkut jumlah, melainkan juga besaran upah yang diterima. Ia mengingat, semasih menjabat sebagai Sekwan sebelumnya, ia juga dihadapkan pada anggaran tenaga kontrak. Bahwa,

untuk menaikkan upah tenaga kontrak harus melalui perdebatan panjang. Selain persoalan tenaga kontrak, pihaknya juga dibuat kebingungan dengan aturan terbaru perihal Uang Persediaan (UP) di DPRD. Beberapa waktu lalu, pihaknya berkoordinasi dengan Bank NTB Syariah dan BPKAD

guna penandatanganan spesimen pencairan. Dalam aturan terbaru, UP seluruh OPD dibatasi per 3 bulanan dengan persentase rendah. Dari triwulan I sampai Triwulan IV, UP Setwan masing-masing 15 persen, 35 persen, 35 persen dan 15 persen. Secara otomatis ketersediaan UP ini akan membingungkan pros-

es kelancaran dana perjalanan dinas anggota DPRD. “Saya minta pengecualian di BPKAD, agar di Dewan dikhususkan. Ajukan GU (ganti uang) bisa langsung keluar. Kalau mengacu pada persentase, kegiatan akan terhambat. Termasuk perjalanan dinas pribadi, seperti itu kondisinya,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut hingga saat ini Kabupaten Lotim masih banyak kekurangan pengawas SMA/SMK. Sementara keberadaan pengawas ini sangat penting dalam menunjang mutu pendidikan. Untuk itu, diharapkan kekurangan pengawas pendidikan di Lotim menjadi perhatian serius oleh Pemprov NTB yang saat ini menangani pendidikan setingkat SMA-sederajat. “Memang kita masih kekurangan banyak pengawa, terutama pengawas SMK. Terlebih pada bulan Desember 2018 lalu, terdapat empat pengawas yang pensiun,”sebut Kepala UPT Dikmen dan PK-PLK Lotim, H. Mashun dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (16/2) lalu. Disebutkannya, beberapa waktu lalu sudah dilakukan perekrutan pengawas sebanyak 12 orang calon pengawas. Namun, keberadaannya masih ditunggu, terutama untuk diSK-kan oleh Gubernur NTB melalui Dinas Dikbud NTB untuk meminimalisir kekurangan pengawas yang ada di Lotim. Mashun menjelaskan, idealnya bahwa keberadaan pengawas itu masing-masing mengcover mata pelajaran. Dan keberadaannya pun sangat dibutuhkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap guru serta siswa. Selain itu, pengawas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan manajemen sekolah, monitoring proses pembelajaran dan tingkat kerajinan ketenagaan baik pendidikan maupun non kependidikan. Selain itu, tanggung jawabnya yakni melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat wajib untuk manajemen kelas dan beberapa persoalan lainnnya. Sehingga diharapkan secepatnya dapat diisi. “Fungsi pengawas ini memang sangat-sangat penting. Kita berharap kekurangan pengawas ini secepatnya dapat terpenuhi,”harapnya. (yon)

ah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk meningkatkan kapasitas perangkat pemerintah desa. Misalnya dalam hal surat menyurat, kemampuan perangkat desa harus terus dilakukan pelatihan terutama dalam penulisan, tata naskah dan lain sebagainya. “DPMD harus secara khusus melakukan diklat untuk perangkat desa ini, terutama surat menyurat. Karena masih banyak ditemukan penulisan naskah dalam surat menyurat yang dibuat oleh desa kurang sesuai,” jelasnya. Sementara kondisi saat ini, pelatihan kerap dilakukan terhadap perangkat desa yakni di dalam pengelolaan keuangan baik melalui siskeudes. Namun pada saat yang sama, masih banyak pembenahan dan pembinaan-pembinaan yang harus dilakukan di tingkat desa. Sehingga inilah yang dibutuhkan kesungguhan dari semua pihak untuk bagaimana perangkat desa memiliki kemampuan dan potensi, sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan desa lebih maju. “Ketika sudah dilakukan seleksi perangkat desa dan dilantik. Hal pertama yang harus dilakukan yakni melakukan bimtek terhadap perangkat desa. Itu amanah undang-undang dan harus dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga melalui bimtek yang dilakukan ini dilakukan pembinaan-pembinaan yang lebih intensif,” pungkasnya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2019

Halaman 5

Kemenkeu Tahan Rp155 Miliar DD Lobar

Yatofa Pilih Pasif YAYASAN Attohiriyah AlFadhiliyah (Yatofa) Bodak kemungkinan besar bakal memilih pasif pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang dengan tidak akan mengajukan kadernya untuk bertarung pada gelaran pilkada. Sinyalemen tersebut disampaikan pembina Yatofa Bodak, TGH. Fadli FT, kepada wartawan, di kediamannya, Sabtu (16/2). “Sudah cukup dua periode kader kami (H.M.Suhaili FT, red) (Suara NTB/kir) memimpin Loteng. Waktunya TGH. Fadli FT bagi kader-kader terbaik Loteng lainnya yang memimpin Loteng ke depan,” tegasnya. Menurutnya, Yatofa Bodak bukan tidak memiliki kader, sehingga memilih untuk tidak ikut mengajukan calon kepala daerah. Tapi Yatofa Bodak tidak mau ada kesan kalau kemudian kader Yatofa Bodak yang terus-terus memimpin. Masih banyak kader potensial di luar lingkungan Yatofa Bodak yang bisa memimpin Loteng. Bahkan jauh lebih baik dari kader yang dimiliki Yatofa Bodak sendiri. “Kami tidak ingin ada kesan politik dinasti dengan mengajukan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang. Dua periode kader Yatofa Bodak memimpin Loteng sudah lebih dari cukup bagi kami keluarga besar Yatofa Bodak,” terangnya. Lalu siapa yang akan didukung Yatofa Bodak di Pilkada Loteng mendatang? TGH. Fadli, menegaskan belum ada. Namun secara politik pasti ada yang akan didukung. Bahkan mungkin ada kader yang akan diusung walaupun tidak secara resmi, karena Yatofa Bodak tidak punya hak politik untuk mengusung calon kepala daerah. ‘’Tapi yang pasti bukan dari internal keluarga Yatofa Bodak,’’ tambahnya. Sejauh ini, akunya sudah ada beberapa kandidat yang meminta dukungan kepada Yatofa Bodak di Pilkada Loteng mendatang. Hanya saja, pihaknya sampai saat ini belum menentukan sikap siapa kandidat kepala daerah yang akan didukung nanti. “Kita masih mengkaji dan mengevaluasi beberapa figur yang ada. Sebelum nantinya menentukan pilihan siapa yang akan didukung,” sebutnya. Selama proses evaluasi dan kajian, pihaknya akan melibatkan semua unsur yang ada, mulai dari tokoh masyarakat, agama hingga kalangan profesional. Karena pihaknya tidak ingin salah memberikan dukungan, tapi harus figur yang memang benar-benar mampu membawa Loteng bisa menjadi lebih baik ke depan. “Jadi kita akan dukungan kandidat kepala daerah yang mampu membawa Loteng menjadi lebih baik ke depan. Sehingga proses evaluasi dan kajian akan butuh waktu cukup lama,” janjinya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Dana desa (DD) untuk 119 desa di Lombok Barat (Lobar) masih “ditahan” oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penyebabnya, Pemda Lobar terlambat menyerahkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengalokasian DD ke Kemenkeu sebagai salah satu syarat transfer. Akibat perbup terlambat diserahkan, pihak Kemenkeu pun belum mentransfer DD ke kas daerah. Kabid Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar Adnan mengatakan, dua syarat pencairan DD dari kas negara ke kas daerah di antaranya Perda tentang APBD 2019 dan Perbup tentang Pengalokasian DD. Pihaknya lebih awal menyerahkan Perda APBD tahun 2019, namun Perbup dari Dinas PMD agak terlambat, sehingga DD pun belum ditransfer. “Syarat Perda tentang APBD sudah kami sampaikan, tapi me-

mang perbup itu yang agak terlambat kemarin diserahkan, sehingga DD pun belum ditransfer ke kas daerah,”kata Adnan akhir pekan kemarin. Pengajuan persyaratan ini, jelasnya, diunggah melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setelah itu, pihak KPPN menyampaikan ke Kemenkeu barulah DD bisa masuk (tranfer) ke daerah. Sesuai

syarat ketentuan Kemenkeu, kata dia begitu DD masuk ke kas daerah, maka dalam waktu 7 hari sudah ditranfer ke rekening masing-masing desa. Bahkan tahun depan, bagi kabupaten/kota yang mampu menyelesaikan transfer DD di bawah 7 hari akan diberikan reward dari Kemenkeu. Namun ia tak tahu apa bentuk rewardnya, apakah berupa dana atau penghargaan lain. Tujuannya agar DD itu tidak terlalu lama mengendap di rekening daerah.

Menyikapi belum ditransfernya DD, rencananya Senin ini pihaknya akan konsultasi ke KPPN lagi untuk menanyakan sejauh mana proses pencairan DD tersebut. “Kenapa DD belum masuk sampai saat ini? itu kita mau tanyakan,” ujarnya. Kasi Bantuan Keuangan Desa, Ahmad Maryuki mengakui belum ada pencairan DD seluruh desa di Lobar. Pasalnya DD belum masuk ke kas daerah. “Total DD Rp 155 miliar lebih, naik dari Rp 128 miliar tahun lalu, itu belum ada realisasi,” kata dia. Pihaknya sudah menyerahkan Perbup tentang pengalokasian DD hampir dua minggu lalu. Menurutnya, syarat pencairan DD tahap I yang perlu dilengkapi desa pun belum ada satupun yang menyerahkan ke

Banyak Pokir Dewan Dititip di OPD Giri Menang (Suara NTB) Program pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) banyak dititip di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan OPD lainnya. Melihat fenomena ini, Wakil Ketua Kadin Lobar, Rosyidi mengatakan seharusnya antara pokir dengan program OPD ada keseimbangan dan korelasi. Hal ini agar jangan sampai terjadi tumpang tindih kegiatan. Menurutnya harus jelas arah dari program yang diajukan melalui pokir dewan dengan mana yang program OPD, sehingga yang masuk dalam DPA jelas mana yang dianggap program reguler dinas dan pokir. Menurutnya program pokir ini jangan sampai gencar pada saat tahun politik saja, namun di tahun-tahun biasa pun harus lebih progresif menyasar persoalan rakyat. Seperti kemiskinan, pengangguran dan menumbuhkan ekonomi rakyat. Sementara itu, Kadis Pertanian, H. Muhur Zokhri mengatakan, total dana aspirasi di dinasnya mencapai Rp 6-7 miliar diarahkan untuk program kelompok tani dan ternak. Menurutnya, pokir yang dititipkan di OPD nya tetap mengacu pada target dan indicator kinerja OPD. Tidak boleh, kata dia, meskipun pokir maupun aspirasi tidak mengacu pada program indikator kinerja, sebab tidak boleh sembarangan. Seperti ada program pengembangan populasi ternak, ada pokir untuk pengadaan ternak. Hanya saja posisi dan sasaran kelompok diarahkan oleh dewan untuk menyasar konstituennya. Kelompok sasaran ini sendiri harus terdaftar dan diverifikasi serta terigester. Kalau tidak ada kelompok atau kelompok jadi-jadian, pihaknya tidak akan memberikan. Sementara itu, Kepala BPKAD, H Mahyudin mengatakan anggaran untuk pokir yang ada di sejumlah OPD tidak sampai mengganggu anggaran regular di OPD tersebut. Menurutnya, anggaran program OPD tidak akan tergerus oleh pokir, sebab OPD lebih dulu membuat program, kemudian ada tambahan program dari pokir. “Apanya yang mau tergerus,”jelas dia. Menurutnya pembangunan ada dua, yakni bersumber dari program yang sudah dirancang di Bappeda dan kedua ada program yang bersumber dari pokir. Artinya kedua ini saling bersinergi, dalam rangka percepatan pembangunan daerah. “Seharusnya idealnya ini saling bersinergi dan melengkapi,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/kir)

DESA WISATA - Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah diresmikan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah sebagai desa wisata bahari. Ada beberapa spot wisata bahari yang ditawarkan, di antaranya surfing, memancing serta diving. Termasuk panorama pantai dengan ombak yang tenang dengan Pulau Ujung Kelor sebagai ikonnya.

Sengketa Lahan SMP

Pemda Siapkan Sejumlah Novum Baru Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) tengah mempersiapkan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi dalam kasus sengketa lahan SMPN 2 Gunungsari. Pihak pemda menyertakan sejumlah bukti baru (novum) yang akan diserahkan ke MA dalam upaya PK tersebut. Beberapa berkas yang telah disiapkan di antaranya berupa surat riwayat kronologis, pendaftaran tanah, dan surat pernyataan peminjaman sertifikat tanah tersebut. Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan pada BPKAD, L. Gde Ramadhan Ayub mengatakan, beberapa berkas yang dijadikan bukti baru ini ditemukan oleh pemda di akhir-akhir perjalanan proses kasasi. Pihak pemda sudah melampirkan dalam sidang kasasi, namun pihaknya tidak tahu pertimbangan hakim saat itu apakah jeda waktu atau

bagaimana. “Sehingga ini dijadikan novum baru kalau langkah PK ini dilakukan,” kata dia. Berkas yang sudah ditemukan tersebut jelas dia, riwayat kronologis, surat pernyataan peminjaman sertifikat, pendaftaran tanah terhadap bidang itu. Surat peminjaman sertifikat yang dipegang tersebut asli dengan materai. Hanya saja, dalam surat itu bukan bersangkutan (penggugat) yang tanda tangan dalam peminjaman itu. Pihaknya menelusuri apa keterkaitan antara si peminjam ini dengan penggugat. Alasan seseorang warga itu meminjam sertifikat tanah itu kata dia, untuk menyesuaikan luasan disertifikat dengan fisik yang ada. “Itu alasannya meminjam,” jelas dia. Beberapa berkas ini sudah diserahkan ke Bagian Hukum sebagai penyusunan memori PK. Apakah bukti baru ini kuat atau tidak? Menurut dia secara dokumen nanti tetap pertimbangan ada di majelis hakim

yang akan memproses. Yang jelas pihaknya berupaya dulu untuk memberikan informasi bahwa ada novum baru. Menurutnya kalau tidak ada novum baru tersebut, untuk apa pemda melakukan upaya PK. Pemda tentu perlu menyiapkan segala hal menyangkut bukti – bukti agar kuat secara hukum. “Tapi masalah kuatnya bukti ini nanti di pihak Bagian Hukum yang mengkaji. Karena mereka punya kewenangan,”imbuhnya. Diketahui, rencana eksekusi lahan SMP 2 Gunungsari batal dilaksanakan tanggal 14 Februari lalu. Penundaan eksekusi ini atas pertimbangan anak-anak tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian nasiponal yang akan digelar beberapa bulan lagi. Pihak pemenang sengketa sendiri memberi waktu kepada pihak sekolah menempati lahan itu hingga tanggal 30 Juni mendatang. Setelah itu, barulah dilakukan eksekusi pengosongan tanah tersebut. (her)

Keluhkan Akses Jalan Buruk

Ratusan Warga Gili Asahan Konsumsi Air Payau

mahyudin

Rosyidi

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Ratusan jiwa yang mendiami kawasan wisata Gili Asahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) hidup termarginalkan dari pelayanan dasar, seperti akses jalan, listrik dan air bersih. Pasal-

Pemberhentian Aparatur

Kades Diminta Patuhi Regulasi Praya (Suara NTB) Kasus pemberhentian dan pergantian aparatur desa sempat memicu polemik di beberapa desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hal itu terjadi, bisa jadi karena kepala desa (kades) tidak mematuhi regulasi terkait mekanisme pemberhentian dan pergantian aparatur desa, sehingga memunculkan polemik bahkan sampai memicu konflik. “Kalau aturannya dijalankan, tidak akan polemik. Nah, kenapa kemudian polemik muncul bisa jadi karena aturannya tidak dijalankan,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, kepada wartawan, Minggu (17/2). Ashari pun meminta kepada

kades agar memahami regulasi yang ada dulu. Baru kemudian dijalankan. Supaya tidak sampai memicu polemik maupun konflik di tengah masyarakat. “Ada contoh kasus, kades kalah setelah digugat oleh kepala dusun. Itu menandakan kalau memberhentikan dan menganti aparatur desa tidak bisa sembarang. Ada aturan dan mekanismenya,” terangnya. Bukan berarti kades tidak bisa memberhentikan ataupun mengganti aparatur desa. Tapi harus melalui mekanismes sesuai regulasi yang , karena memberhentikan aparatur desa harus ada dasarnya. Misalnya, aparatur desa bersangkutan melakukan kesalahan, jika tanpa alasan kuat, kades tidak bisa memberhentikan aparatur desa.

Dinas PMD. Syarat pencairan DD ke rekening desa, namun desa akan dimintai laporan pertanggungjawaban sebagai sebagai kompilasi laporan pertangungjawaban daerah. Diakui,sudah ada beberapa desa yang sudah menyerahkan APBDes ke dinas, namun setelah dicek belum ada evaluasi tingkat kecamatan, sehingga pihaknya meminta desa ke kecamatan dulu. Rata-rata saat ini APBdes masih dalam tahap evaluasi di kecamatan. “Belum ada satupun desa menyerahkan APBdes ke dinas,”jelas dia. Diakui sesuai ketentuan, pengajuan APBdes ini sangat terlambat, sebab seharusnya dilakukan bulan Desember 2018, sehingga eksekusi anggaran bisa dilaksanakan Januari. (her)

Dalam hal ini, ujarnya, begitu aparatur desa bersangkutan melakukan kesalahan harus diberikan peringatan terlebih dulu. Kalau kemudian sudah diberikan peringatan sampai beberapa kali, aparatur desa bersangkutan tetap melakukan kesalahan barulah bisa diberhentikan. “Kalau kemudian diberhentikan tanpa alasan yang jelas, kadesnya bisa dianggap menyalahi aturan,” tambahnya. Untuk itu, ujarnya, kades penting memahami aturan yang ada supaya tidak salah dalam mengambil kebijakan. Ujung-ujungnya bisa memicu polemik dan konflik di tengah masyarakat dan bisa mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan desa. (kir)

nya, 37 KK yang tinggal di gili itu tak mendapatkan pelayanan air bersih, listrik dan sarana dasar. Sebagian warga terpaksa minum air payau, ada juga sebagian warga membeli air galon untuk konsumsi sehari-hari. Kepala Desa Batu Putih Sekotong, Fajrin Nur, mengaku, di wilayahnya ada dua gili antara lain Gili Asahan dan Gili Goleng. Di antara dua gili ini, gili Asahan yang ditinggali oleh warga. Gili ini sendiri sudah dibangun banyak vila, total ada 7 perusahaan yang mengajukan izin dan sudah berjalan baru 3 perusahaan. Terbaru, kata dia, ada pengajuan izin di Batu Belande. Pihak perusahaan akan membangun vila dan akan membangun dermaga lebih dulu. “Ironisnya meskipun jadi kawasan wisata, warga Gili Asahan tidak dilayani air. Mereka membeli air galon, ada juga yang konsumsi air payau,”tutur Fajrin. Saat ini, jelas dia, ada 37 KK yang mendiami gili tersebut. Dulu kata dia, ratusan warga mendiami Gili Asahan, namun lambat laun mereka pergi dari kawasan itu, karena menjual lahannya ke investor. Yang masih tersisa pun dikhawatirkan akan tergerus oleh pengembangan kawasan tersebut. Warga setempat hidup dari nelayan dan ada juga yang bekerja di vila yang ada di sana. Untuk ke-

butuhan air, warga membeli air galon dan ada yang mengambil di sumur warga yang rasanya payau. Warga setempat membeli air per galon dengan harga Rp 6 ribu di daerah seberang, lalu diangkut ke gili dengan ongkos per orang Rp 10 ribu. Karena susahnya air, mereka membeli air galon dalam jumlah besar 10-15 galon. Sedangkan untuk penerangan, mereka menggunakan genset sebab jaringan listrik belum ada. Ada juga warga menggunakan tenaga surya. “Itu juga kendala warga,”imbuh dia. Di kawasan ini terdapat sekolah dasar dengan jumlah murid 17 orang. Mereka termasuk dalam sekolah filial di Dusun Siung yang rencananya akan didefinitifkan. “Di sekolah ini ada gurunya, cuma muridnya hanya 17 murid,”jelas dia Menurutnya, sekolah ini harus diperhatikan. Sebab ke depan, lama kelamaan kawasan itu akan terus berkembang, karena banyak warga yang datang bekerja kesana dan membawa keluarga. Pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah, namun belum ada respons. Sedangkan jika berharap ditangani dari desa, menurutnya tidak mungkin bisa sebab butuh anggaran besar. Sebab untuk membangun pipa air butuh 500-700 meter dari daerah seberang. (her)

Ratusan Penerima Bantuan Terkendala Dokumen Kependudukan Giri Menang (Suara NTB) Banyak persoalan yang dialami korban gempa di wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar). Di antaranya banyak korban gempa yang belum terdata sebagai penerima bantuan, padahal rumah mereka rusak. Penerima bantuan yang di desa itu juga banyak yang salah sasaran, hampir 30 persen dari 627 KK yang terdampak menerima bantuan salah kategori. Ada yang rusak berat, namun menerima bantuan rusak sedang dan ringan sebaliknya yang rusak sedang memperoleh bantuan kategori ringan. ‘’Selain itu, hampir 50 persen penerima bantuan ini di desa ini terkendala dokumen penduduk seperti KTP dan KK akibat tertimbun saat gempa beberapa waktu lalu,’’ aku Kasi Pemerintahan Desa Mekarsari, Nasrun, Sabtu (16/2). Diakui, ada 50 persen penerima korban gempa di wilayahnya terkendala perlengkapan administrasi seperti KK, KTP. Pada saat pembagian buku tabungan, pihak bank sempat tidak ingin memberikan buku tabungan kepada korban gempa. Namun setelah pihak desa meyakinkan bahwa dokumen itu akan diurus barulah pihak bank memberikan kepada korban gempa. Nantinya dokumen ini akan dilengkapi oleh warga setelah buku tabungan diterima. Langkah menyikapi ini, pihak desa sudah mengupayakan membuatkan dokumen kependudukan itu secara kolektif. Namun akibat terkendala bangko KTP tidak ada, maka pembuatan dokumen kolektif ini menjadi terkendala. Untuk sementara kata dia masih menggunakan keterangan bukti rekam dan suket. Lebih lanjut dijelaskan, persoalan lain yang dihadapi warga ada sekitar 200 KK korban gempa yang belum keluar namanya. Warga yang belum keluar namanya ini memprotes, kare-

na merasa tidak diperhatikan. “Kataya akan dilakukan pendataan ulang untuk diusulkan lagi ke kabupaten. Tapi belum ada sampai saat ini,” jelas dia. Korban gempa ini kata dia tersebar di semua dusun yang di Desa Mekar Sari. Persoalan lain kata dia, penerima bantuan yang salah kategori kerusakan. Di desanya terdapat sekitar 30 persen yang salah kamar. Perihal kesalahan kategori ini, pihak desa masih menunggu tahap berikut akan dilakukan survei kembali. Banyak di antara korban gempa yang salah kategori ini sudah menerima transfer dana bantuan, namun pihak pokmas belum berani melakukan pendebetan sebelum dilakukan verifikasi ulang. “Ada ratusan unit yang salah kamar, karena kebanyakan rusak berat, namun masuk rusak ringan. Ada yang kebalik rusak sedang, namun masuk berat,” jelas dia. Pihaknya akan melaporkan kesalahan kategori ini nanti kepada tim pada saat turun. Ia sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan kesalahan kategori ini, padahal desa sudah mengusulkan secara rinci disertai foto, mana yang rusak berat, sedang dan ringan. Sejauh ini tambah dia, terdapat 16 pokmas yang sudah dibentuk di desanya. Menyoal progress pembangunan rumah rusak berat sejauh ini baru 10 orang yang sudah bangun dengan progres 90 persen. Sementara itu, Kabid Perumahan pada Disperkim L. Ratnawi mengatakan tim validasi tengah melakukan proses pengecekan kembali terhadap warga yang belum masuk data, kesalahan kategori dan warga yang tak berhak menerima bantuan. “Saat ini tim terus turun ke semua wilayah untuk melakukan validasi ulang,” jelasnya, seraya menambahkan, berdasarkan datanya ada 10.500 yang perlu dicek dalam validasi ulang ini. (her)

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Nasrun, warga Mekarsari menunjukkan rumahnya rusak berat, namun masuk kategori rusak sedang.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2019

Halaman 6

Jadwal Penerbangan dari dan ke Sumbawa Berkurang (Suara NTB/ils)

SOSIALISASI - Kasi Pencegahan Badan Narkotika Nasional KSB, Zakariah, memberikan sosialisasi terkait rencana pencanangan dua kecamatan Bersih Narkoba (Bersinar) tahun 2019.

BNN KSB Siapkan Dua Kecamatan Bersinar Taliwang (Suara NTB)Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah menyiapkan program khusus yakni pencanangan dua Kecamatan Bersinar (Bebas narkoba) tahun 2019. Dua kecamatan yang menjadi pelopor Kecamatan Bersinar itu, yakni di Poto Tano dan Maluk sekaligus diharapkan bisa memberikan dampak bagi upaya memberantas Narkoba di Sumbawa Barat. Kepala BNN Sumbawa Barat, AKBP Hurri Nugroho SH, MH mengatakan, sebenarnya di tahun 2019 hanya ada satu desa saja yang disyaratkan oleh BNN Pusat sebagai desa Bersinar di masing-masing Kabupaten. Tetapi karena ada keinginan Bupati supaya cakupannya lebih luas bukan hanya sebatas desa melainkan kecamatan, sehingga pemberantasan narkoba di KSB bisa semakin maksimal. Dengan meluasnya cakupan Desa bersinar ini pihaknya kini memiliki tugas berat untuk merealisasikan keinginan dari Bupati ini. Kendati demikian, pihaknya tetap optimis tercapai, bahkan saat ini pembentukan satgas P4GN di dua kecamatan tersebut juga semakin dimaksimalkan. Sehingga pada saat penilaian nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal. “Kita diberikan tugas tambahan oleh Bupati supaya tidak hanya desa yang Bersinar, tapi dua kecamatan sekaligus. Makanya kita mulai mempersiapkan segalanya mulai dari pembentukan satgas P4GN di dua kecamatan tersebut,” ujarnya. Dijelaskannya, ada beberapa kategori sehingga dua kecamatan ini ditunjuk sebagai sasaran desa Bersinar tahun 2019. Beberapa syarat tersebut yakni sudah terbentuknya satgas P4GN, memiliki tempat dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Khusus di Poto Tano, desa Bersinar ini menjadi atensi lantaran berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten Sumbawa serta menjadi pintu masuk KSB. Dengan pertimbangan demikian, di Poto Tano jadi sasaran terwujudnya kecamatan Bersinar. Sementara yang menjadi pertimbangan utama sehingga Maluk juga dicanangkan sebagai kecamatan yakni karena lokasinya yang sangat strategis. Dimana di lokasi tersebut banyak tempat hiburan malam serta menjadi lokasi tambang terbesar di NTB. Melihat kondisi tersebut, besar kemungkinan narkoba bisa masuk ke masyarakat. Sehingga pencanangan kecamatan Bersinal bisa menjadi salah satu penangkal narkoba Masuk ke KSB. “Dua kecamatan tersebut kita canangkan sebagai kecamatan Bersinar karena lokasinya sangat rawan dari penyalahgunaan narkoba. Tentu kita juga berharap dukungan dari semua pihak sehingga apa yang akan kita canangkan memberikan hasil maksimal,” tandasnya. (ils)

Pemprov NTB Siap Bantu Pedagang di Lapangan Kerato Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly, menyatakan kesiapannya membantu tenda untuk lapak para pedagang di pasar Sementara di lapangan Kerato. Dengan telah mengajukan permohonan tenda ke Kementerian Perdagangan RI. “Kami dari Provinsi telah meminta ke Dirjen di Kemendag RI. Disetujui 50 tenda oleh Kemendag,”terang Hj. Putu Selly, di sela sela kunjungannya bersama Gubernur ke Sumbawa, Jumat lalu. Yang penting saat ini, lanjut Selly, fasilitas utamanya di pasar Sementara sudah ada, seperti, air bersih, MCK, tempat ibadah dan lainnya. Agar proses pmbanguna baru pasar Seketeng juga berjalan lancar. Sebelumnya, Sekretaris Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah, juga berharap Pemprov NTB bisa membantu tenda untuk pedagang. Mengingat yang ada saat ini masih terbatas. Dukungan lainnya dari Propinsi untuk membantu menwujudkan pasar Seketeng ber SNI juga sangat diharapkan. (arn)

(Suara NTB/arn)

BERSAMA - Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani bersama Kepala Bapenda Sumbawa, H. Hasan Basri dan Sekretaris Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jadwal penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa berkurang. Dari yang sebelumnya empat penerbangan kini sudah menjadi dua penerbangan perharinya. Kepala Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Sutarmin membenarkan hal tersebut. Sebelumnya di tahun 2018 terdapat empat traffic (penerbangan), masing-masing Wings dua kali dan Garuda dua kali. Tetapi, tahun 2019 ada pengurangan menjadi dua, masing-masing satu kali. Dimana untuk Wings, pemberangkatan

dari Sumbawa pukul 07.00 Wita (pagi) dan kembali pukul 17.00 Wita (sore). Sedangkan Garuda mendarat di Sumbawa pukul 10.30 Wita dan berangkat pukul 11.00 Wita. “Tahun ini ada pengurangan. Yang tadinya empat traffic turun menjadi dua traffic. Garuda satu kali dan Wings satu kali,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk Wings, sudah mulai berkurang sejak Januari lalu, sedangkan Garuda mulai awal Februari. Pengurangan traffic ini, menurut pihak airline karena alasan operasional. “Kata airlinenya karena alasan operasional. Sehingga dikurangi satu. Sumbawa cukup satu dulu, nanti kembali lagi ka-

dilakukan sembarangan. Tanggung jawab pengelolaannya berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni di Direktorat Pengelolaan Informasi Kependudukan. “Jadi harus mereka yang pindahkan. Kami di sini hanya sebagai user. Dan kami sudah laporkan, harapannya supaya mereka juga segera pindahkan,” sebutnya. Meski terpisah, Ibrahim menjelaskan server tersebut tetap akan terhubung dengan perangkat komputer yang mengelola data kependudukan di gedung baru nanti. Seluruh data yang diolah di komputer selanjutnya akan ditransmisikan ke server melalu jaringan sementara yang telah disediakan. Dengan begitu proses pembuatan dokumen kependudukan tidak akan terhenti. “Saya tidak tahu teknisn-

teri. Dimana dalam peraturan Menteri Perhubungan ada batas bawah dan ada batas atas. Operator atau airline tidak akan berani menjual tiket dibawah batas paling bawah dan diatas batas paling atas. Karena dari Direktorat Perhubungan Udara tetap melakukan pemantauan. “Kami pun tetap melaukan monitorng di rekan-rekan airline di sini. Makanya di terminal juga kita pasang informasi mengenai harga tiket sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14,” pungkasnya. (ind)

KOMPOS Terus Hijaukan Sumbawa

(Suara NTB/ind)

DI KARANTINA - Ternak sapi yang masih menumpuk di Karantina Badas akibat belum diterbitkannya izin pengiriman ternak ke luar daerah. Namun, dalam pertemuan antara Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dengan Pepehani, Jumat (15/2) lalu, gubernur menegaskan segera menerbitkan izin.

Jalan Kurang Mantap di Sumbawa Tersisa 287 Kilometer Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa masih harus bekerja keras menuntaskan akses jalan mantap. Mengingat dari panjang ruas jalan kabupaten, masih tersisa sekitar 287 kilometer yang masih dalam kondisi kurang mantap. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menyebutkan, panjang ruas jalan yang masuk status jalan kabupaten sepanjang 951,51 kilometer. Dari panjang tersebut, pada akhir Desember 2018 sudah dalam kondisi mantap 63,37 persen atau panjangnya 638 kilometer. Dimana masih tersisa sekitar 287 kilometer dengan kondisi kurang mantap. “Ada angka lebih kurang 287 kilometer yang masih dalam kondisi kurang mantap,” ujarnya belum lama ini. Menurutnya, kondisi kurang mantap seperti ruas jalan yang sudah terbuka namun terjadi kerusakan. Contohnya ruas jalan dari Punik-Tepal, TepalMusuk, Musuk-Bao Desa, kemudian menuju Tangkam Pulit, masuk ke Orong Telu, dan ada ruas Pelita- Batu Rotok. Khusus ruas Pelita-Batu Rotok panjangnya 12 kilometer, sudah dihotmix 5 kilometer dan tersisa 7 kilometer. Selanjutnya untuk lingkar selatan dari Batudulang sampai keluar di Lenangguar sekitar 93 kilometer dan sudah dilakukan hotmix sepanjang 25 kilometer. “Yang sudah kita hotmix ad-

alah sepanjang 25 kilometer. Jadi masih ada di sana itu sekitar hampir 52 kilometer yang belum. Cuma ruas itu terbuka. Saat musim hujan tertutup, karena longsor dan lainnya. Tapi ruas dari Batudulang ke Punik kita sudah hotmix dengan panjang 8 kilometer,” terangnya. Kemudian, ruas jalan terbuka tetapi belum mantap seperti dari Tolo’oi Mata, Pamobu, Sili dan Maci. Dimana ruas jalan wilayah Sumbawa di kilometer 12 dari ruas Dompu dari Kwangko. Di wilayah setempat masih ada sekitar 20 kilometer yang belum dihotmix, namun ada pengerasan. Kedepannya hal itu akan diupayakan pengerjaan. Selanjutnya ruas jalan yang belum dihotmix tapi terbuka, mulai Simpang Jalan Negara (SJN) Ai Jati, kedua SJN Gelampar samping Kantor Camat Alas Barat, di Alas Lekong B samping Polsek, SJN Kanapuri, SJN Wanogiri. Selain itu di SJN Sinar Jaya, masuk ke Sepayung. “Itu yang belum kita bisa jamah, cumah dia terbuka. Saat ini kondisinya masih LPB atau tanah,” jelas Suharmaji. Dijelaskannya, ada juga daftar ruas jalan kabupaten atau K1 yang berat dilakukan penanganan karena masuk dalam kawasan hutan, yakni sekitar 250 kilometer. Saat ini tengah dilakukan review kembali terhadap ruas K1 ini bersamaan dengan review RTRW Kabupaten Sumbawa. Pihaknya berharap, ruas jalan yang ada sampai dua

tahun kedepan bisa dimantapkan bersama dengan dinas teknis sampai 95 persen. Karena di target RPJM seharusnya tahun 2018 sebanyak 82 persen jalan mantap. Hanya saja saat ini hanya mampu sampai 63 persen. Hal ini karena untuk memantapkan jaringan jalan 1 kilometer untuk daerah datar membutuhkan anggaran Rp1,2 miliar. Itupun baru badan jalan belum termasuk got, dan bangunan penunjang. Kemudian untuk daerah sulit yang topografinya tanjakan, membutuhkan anggaran sekitar Rp1,8 miliar perkilometer. “Namun kita memberikan pemahaman kepdda masyarakat, tidak semua yang kita hotmix dikategorikan mantap. Jalan tanah pun mantap. Karena kriteria mantap itu dalam satu kilometer hanya 5 persen rusak. Intinya akses kendaraan 20-30 kilometer perjam masih enak kita lalui. Itu kondisi mantap. Karena orang beranggapan selama ini aspal dan hotmik baru mantap,” tukasnya. Di tahun 2019-2021, lanjutnya, pihaknya juga akan berupaya melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah ruas jalan. Karena ruas jalan yang sudah ditingkatkan sampai dengan hotmix tahun 2016-2018 itu perlu dilakukan pemeliharaan. Diantaranya ruas di Jalan Kebayan, Jalan cendrawasih, Jalan Diponegoro dan lainnya. “Perlu dilakukan pemerliharaan berkala. Sehingga kemantapan itu bisa dijaga,” pungkasnya. (ind)

Pindah Gedung, Dukcapil Jamin Tak Ganggu Pelayanan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjamin kegiatan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di gedung barunya nanti tetap akan berjalan maksimal. Meski kepindahannya ke gedung baru belum disertai dengan pemindahan peladen (server) pengelolaan data kependudukannya. “Memang server-nya masih tetap di gedung ini (gedung lama). Tapi itu tidak apa-apa. Kami menjamin pelayanan kami tidak akan terganggu,” kata kepala Dinas Dukcapil KSB, Ibrahim, S.Sos. Server yang mengolah data kependudukan sementara ini tetap berada di gedung kantor lama yakni di Disnakertrans KSB. Menurut Ibrahim, pemindahan server itu tidak bisa

lau sudah normal operasionalnya,” terangnya. Dengan berkurangnya traffic ini, otomatis jumlah penumpang berkurang. Terlepas dari pengaruh kenaikan harga tiket. “Traffic berkurang, otomatis jumlah penumpang juga turun,” akunya. Terkait harga tiket, jika ada kenaikan tidaklah melebihi aturan yang ada. Karena mengenai harga tiket, ada batas yang ditentukan. Mengenai kenaikan harga tiket sebelumnya masih dalam batas yang ditentukan oleh peraturan Men-

ya seperti apa. Yang jelas biar jauh dari kantor baru, server kita tetap bisa mengirim data ke pusat dan begitu sebaliknya,” jaminnya. Ditanya kapan server tersebut baru dapat dipindahkan? Mantan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB ini menyatakan, belum mengetahuinya. Namun yang jelas pihaknya telah melaporkan ke pusat terkait kepindahannya di gedung baru. “Sudah kita lapor ya. Jadi kita tinggal tunggu saja mereka datang memidahkan server itu ke gedung baru nanti,” imbuhnya. Untuk diketahui, selama ini Dinas Dukcapil berada satu atap dengan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Berdasarkan rilis penilaian Ombusdman NTB beberapa waktu lalu, dinas ini

(Suara NTB/bug)

SIAP PINDAH - Pegawai Dinas Dukcapil KSB mulai mengemas barang untuk dipindahkan ke gedung baru. menjadi salah satu SKPD di lingkungan Pemda KSB yang memiliki nilai rendah dalam kegiatan pelayanan publiknya. Oleh Dinas Dukcapil sendiri, salah satu yang menyebabkan

penilaian itu adalah tidak repesentatifnya gedung yang ditempati karena banyak fasilitas pendukung pelayanan tidak dapat dipenuhi sesuai standar Ombusdman. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Komunitas Pohon Sumbawa (KOMPOS), tak pernah kenal lelah terus berjuang menghijaukan alam. Di tengah kerusakan hutan, bumi Sumbawa yang semakin gersang dan tandus, disitulah KOMPOS hadir dengan caranya mereka. Tanpa banyak terori dan protes, anggota komunitas ini secara kontinyu menanam pohon di banyak tempat. Karena bagi mereka, satu pohon sangat berarti bagi kelestarian alam. Rusdianto AR, Sosok akademisi yang juga pegiat lingkungan ini, menjadi penggerak KOMPOS. Menggandeng lembaga pemerintah dan lembaga pemerhati lingkungan, mulai dari Balai KPH Empang Plampang, KPH Orong Telu dan KPH lainnya. Pemerintah kecamatan dan desa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbawa, Kwarcab Pramuka hingga Lembaga Olah Hidup (LOH). Menularkan semangat cinta alam dan lingkungan, kepada banyak elemen dan organisasi, seperti siswa sekolah, Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga komunitas motor.

“Kalau tidak kita yang menanam siapa lagi. Kalau bisa bergerak bersama, ayo menanam. Mumpung hujan masih ada,”katanya kepada Suara NTB, Minggu (17/2). Dengan moto, hutan yang hujau adalah harapan. Dari alam untuk kita, karena kita hidup dari hutan dari tanah dan airnya, Rusdianto bersama Komunitasnya terus bergerak dari lokasi yang satu kelokasi lainnya, sambil menenteng bibit dan menanamnya ditempat yang gersang. Diantaranya wilayah DAS Perung, lokasi wisata Ai Beling Moyo Hulu, Boal Empang, hulu sungai Semongkat, Talagumung Batulante, Ai Ngelar Kereke, tanam bakau di sejumlah wilayah pantai dan banyak lagi lokasi lainnya. KOMPOS terus bergerak, menghijaukan bumi Sumbawa dengan sukarela. Tanpa menunggu program, bibit tanaman diperoleh dari pemerintah maupun pihak swasta yang peduli. “Selain menanam pohon, kami dibanntu oleh pemerintah dan swasta juga menyerahkan bibit durian dan salak pondo ke Kepala Dusun Talagumung desa Tepal,”sebutnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

TANAM POHON - Rusdianto, saat menanam pohon di saluran sungai Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa baru-baru ini.

Belum Ada Anggaran, Osamtu Tak Maksimal Taliwang (Suara NTB) Olah Sampah Terpadu (Osamtu) di TPST Desa Senayan milik Dinas Lingkungan Hidup (LH) hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena ditolak masyarakat, lantaran asap yang dihasilkan dari aktivitas itu (pembakaran) dianggap mencemari lingkungan. Kepala Dinas LH KSB, melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi MK, SP, M. Si, kepada Suara NTB, belum lama ini tidak menampik belum maksimalnya Osamtu tersebut beroperasi. Hal itu terjadi karena sarana penunjang yang masih belum disiapkan oleh Pemkab yang ditaksir mencapai angka Rp200 juta. Pihaknya juga sudah membuat usulan anggaran pembiayaan untuk bisa disetujui, tetapi hingga saat ini tidak kunjung ada kejelasan. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan banyaknya masyarakat yang sengaja mengalihfungsikan lahan itu menjadi lahan perkebunan jagung. Sehingga asas manfaat keberadaan Osamtu ini tidak kunjung bisa dirasakan. Kendati demikian pihaknya tetap berupaya mencari jalan keluar terbaik terhadap persoalan tersebut sehingga mampu memberikan manfaat. “Kami sudah usulkan anggaran sekitar Rp200 juta untuk melengkapi sarana penunjang Osamtu. Tetapi hingga saat ini tidak kunjung ada kejelasan, makanya kita akan mencoba pola lain supaya bisa bermanfaat,” ungkapnya. Dikatakannya, penolakan masyarakat terhadap keberadaan Osamtu di desa Senayan lantaran asap dari akfivitas pembaka-

ran sampah tersebut. Maka dari itu, pihaknya mencoba membuat alat untuk penangkap asap dari sisa pembakaran. Hanya saja untuk saat ini pihak terkait belum mendapatkan kepastian dari Dr. Tejo sebagai orang yang dipercayakan membuat sarana tersebut. Asap yang akan ditangkap ini, nantinya akan didinginkan terlebih dahulu sebelum dilepaskan kembali ke udara. Upaya ini dilakukan supaya pencemaran akibat asap ini semakin ditekan dan tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. Jika nantinya sudah ada kepastian waktu dari Dr. Tejo, keberadaan Osamtu ini diharapkan bisa beroperasi di tahun 2019. “Kita berharap dengan metode penangkap asap ini, tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. Sehingga Osamtu yang sudah lama dibangun dimanfaatkan sesegera mungkin,” imbuhnya. Ditambahkannya, selain penanganan lanjutan terhadap Osamtu ini, pihak terkait juga berencana membangun TPA di masing-masing kecamatan. Hal ini dilakukan supaya penanganan sampah semakin maksimal. Bahkan saat ini pihaknya tengah melakukan survey lokasi. Hanya saja di tahap awal, dinas terkait akan membuat sistem zonasi terlebih dahulu untuk tiga lokasi. Yakni di wilayah selatan yang meliputi Maluk dan Sekongkang akan disiapkan satu lokasi. Wilayah tengah akan melayani sampah dari Taliwang, Brang Rea dan Brang Ene dan wilayah timur akan melayani Poto Tano dan Seteluk. Khusus Jereweh, pihaknya akan membuat TPA khusus, karena masih ada bekas lokasi TPA yang dianggap masih layak digunakan. (ils)

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/Uki)

LANTIK - Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri melantik Kades terpilih serentak di halaman kantor Bupati setempat, Senin (28/1) lalu.

Tiga Tahun Dinda-Dahlan, Bima RAMAH Dinilai Belum Terarah

Bima (Suara NTB) – Kepemimpinan Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, dan Drs. Dahlan M. Noer MPd, dinilai masih diwarnai ketimpangan. Bahkan, tiga tahun berjalan, visi yang diusung pasangan Dinda-Dahlan, yakni Bima Religius, Aman Makmur dan Handal (RAMAH) dinilai belum terarah. Hal itu disampaikan Akademisi Bima, Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si melalui rilis yang diterima Suara NTB, Sabtu, (16/ 2). Bahkan ditegaskan Ibnu, Pemerintah saat ini belum fokus menata pembangunan, karena yang tampak hanya pendekatan kebijakan populis (akomodatif) dalam tata kelola birokrasi. “Seharusnya Dinda-Dahlan memikirkan kebijakan revolusioner untuk percepatan pembangunan daerah di sisa dua tahun usia kepemimpinannya,” kata Ibnu. Indikator keseriusan Pemerintahan Dinda-Dahlan membangun Bima dinilai Ibnu, terlihat dari visi Bima Ramah. Menurut doktor jebolan UI ini, dalam membangun visi RAMAH itu harusnya Pemerintah sudah punya regulasi baik Perda maupun Perbup sebagai landasan. “RAMAH itu mana payung hukumnya? Regulasi penting sebagai acuan membangun daerah dengan visi ini. Tapi sudah tiga tahun belum ada regulasi,” ujar Koordinator Asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia Wilayah NTB (ADIPI NTB) ini. Kondisi ini dinilai memicu protes sosial yang semakin luas. Sebab masyarakat masih meraba visi Bima RAMAH, karena belum tertuang dalam aturan sebagai payung hukum dalam implementasi visi Bima RAMAH. “Sehingga benar jika visi Bima Ramah ini belum terarah. Jadi, kalau protes masyarakat itu adalah bentuk ketidakpuasan karena menan-

ti percepatan perubahan yang berjalan lamban,” katanya. Selain itu, menurut Ibnu, salah satu contoh bad practice birokrasi penempatan Kadis Dikbudpora, yang terkesan sengaja menempatkan pejabat yang mendekati masa pensiun tercatat dan dijabat oleh Plt. Bahkan pejabat sekelas Sekda pun diposisikan sebagai Plt. “Dalam praktik birokrasi di Indonesia ini baru terjadi di Bima. Bupati ini serius nggak melakukan reformasi birokrasi daerah,” ujar dosen ilmu politik ini. Peneliti senior Central for Election and Political Party (CEPP) UNI-LINK Bima ini berpendapat bagaimana bisa terbangun jika terobosan Bupati dan Wakil Bupati belum membangun sistim dan regulasi yang ramah investasi. Sementara di sisi lain masyarakat juga menunggu perbaikan ekonomi. Ibnu mendesak agar Bupati segera melakukan terobosan serta menyampaikan secara terbuka apakah APBD Kabupaten Bima sudah pro publik atau pro aparatur, seharusnya APBD pro publik jika ingin ramah investasi. “Kehadiran investor sangat penting dalam rangka terbangunnya daya saing masyarakat sehingga menekan angka pengangguran. Merubah cara berpikir masyarakat, sekali lagi segera ambil langkah revolusiener undang para pakar untuk merumuskan pembangunan Bima RAMAH,” tutup tim ahli DPR RI 2013-2015 ini. Sementara Kabid Komuni-

kasi Publik dan Diseminasi Informasi Diskominfo Kabupaten Bima, Suryadin M.Si menegaskan semua pihak berhak mengeluarkan persepsi Bima RAMAH belum terarah. Hanya saja, lanjutnya, arah pembangunan Dinda-Dahlan akan tetap mengacu visi misi yang diketahui publik. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD). “Jika ada yang mengatakan tidak ada aturan sebagai payung hukum itu keliru. RPJMD merupakan produk hukum,” katanya. Dikatakannya, Perda yang ditetapkan oleh Eksekutif bersama Legislatif kemudian dijabarkan dalam Perbub. Perda RPMJD dijabarkan dalam Perbub RPJMD nomor 22 tahun 2017, Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016-2021. “Ini semua landasan yang jelas dan terarah,” katanya. Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengatakan dukungan semua pihak dan elemen masyarakat merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan kepemimpinannya. Bupati menegaskan pada momentum tiga tahun kepemimpinannya bersama Dahlan sebagai refleksi pihaknya. Sejauh mana seluruh leading sector mampu mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD. “Visi Bima RAMAH yang menjadi cita-cita kami tidak akan mampu terwujud tanpa ada dukungan lebih, alim ulama dan akademisi,” pungkasnya. (uki)

Bidik Proyek Taman Amahami, Dewan Minta Kejati Serius Kota Bima (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kota Bima angkat bicara terkait proyek pengerjaan Taman Amahami senilai Rp8,5 miliar yang dikabarkan tengah dibidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB karena ada dugaan bermasalah. “Saya meminta Kejati NTB tidak hanya melempar wacana atau pernyataan terkait proyek taman Amahami ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Armansyah SE, Minggu (16/2). Duta PKS ini mengatakan, Kejati NTB harus serius mengungkap dugaan permasalah yang telah muncul saat ini. Bahkan Armansyah meminta Kejati serius mengusut supaya uang negara tidak disalahgunakan. “Berdasarkan naluri

(Suara NTB/Dok)

Armansyah sebagai kontraktor secara pribadi jumlah anggaran yang sangat fantastis Rp8,5 miliar, tapi fisiknya biasa saja,” katanya Selain dibidik Kejati, Ar-

mansyah juga mengaku pihaknya sudah menerima banyak laporan atau aduan dari masyarakat dan LSM soal pekerjaan proyek taman tersebut. Dalam aduanya ada dugaan penyimpangan anggaran. “Hanya saja kami belum bisa pastikan karena kami harus melihat RAB dan lainnya,” terangnya. Oleh karena itu, Armansyah menegaskan pihaknya di Komisi III akan segera memanggil dinas teknis terkait dengan pelaksana taman tersebut. Bahkan saat pemanggilan akan meminta data lelang proyek. “Jangan sampai sejak awal telah diskenariokan pihak mana yang akan memenangkan tender sehingga menguntungkan beberapa pihak saja,” katanya menduga. (uki)

Produktivitas Rumput Laut di Dompu Turun Signifikan Dompu (Suara NTB) – Produktivitas rumput laut di Dompu sejak tahun 2015 lalu terus mengalami penurunan. Bahkan terbilang signifikan. Kondisi perairan yang beracun diduga menjadi pemicu gagalnya pengembangan salah satu komoditi unggulan dalam program Terpijar tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin, M. Si., kepada Suara NTB mengakui turunnya produktivitas rumput laut itu. Jika sebelumnya pembudidaya bisa menghasilkan 57 ton dalam penanaman 1 ton bibit sekarang hanya mampu menghasilkan 3 ton, itupun pada bulan-bulan tertentu saja serta kualitasnya buruk. “Sekarang panen kita hanya lipat tiga itupun pada bulan tertentu, kalau dulu tidak kenal musim,” ungkapnya. Belum diketahui jelas penyebab terus merosotnya ha-

sil panen salah satu komoditi andalan pemerintah daerah itu. Karenanya, melalui pemerintah provinsi dan pusat ia meminta segera didatangkan tim peneliti untuk melakukan pengujian kondisi air. Khususnya di tiga wilayah perairan yang selama ini menjadi pusat pengembangan rumput laut seperti di Desa Tolokalo, Kwangko dan Huu (Teluk Cempi). Sementara, dugaan kuat DKP sendiri, lanjut Wahidin, budidaya rumput laut ini tidak bisa berkembang karena kondisi air yang sudah tercemar atau beracun akibat banyaknya aktivitas tambak di wilayah pesisir yang mamanfaatkan zat kimia untuk membunuh hama penyakit ikan. “Untuk membunuh hama yang ada di tambak kan harus menggunakan zat kimia, air yang keluar dari tambak ini mengalir ke laut. Nah, ini yang menjadi masalah kita sehingga

lokasi budidaya khususnya di Kwangko itu tercemar,” ujarnya. Kondisi yang sudah terjadi bertahun-tahun itu telah membuat sejumlah masyarakat enggan lagi untuk membudidayakan rumput laut. Sebab, rentan menimbulkan kerugian besar. Kendati begitu, oleh DKP pun tak ingin membiarkan persoalan ini berlarut-larut, tetapi selain menunggu kedatangan peneliti mereka tengah melakukan uji coba dengan melakukan penanaman rumput laut yang dikeliling jaring pengaman. Cara ini diharap efektif menekan hama lumut yang selama ini menghambat pertumbuhan rumput laut. “Ini kita coba supaya tidak terkontaminasi dengan lumut, kelihatan memang ada hasil tapi perlu kita libatkan masyarakat dengan bantuan anggaran DKP untuk merangsang minat masyarakat lain,” harapnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2019

Halaman 8

10 SSK TNI Kasus Bansos PKH Didatangkan Percepat Penanganan Gempa NTB

Polda NTB akan Panggil Pihak Bank

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan daerah terdampak mendapat tambahan tenaga untuk mempercepat penanganan rumah korban gempa. Sedikitnya 10 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 1.000 lebih personel Zeni TNI tiba Sabtu (16/2). Mereka akan diperbantukan membangun rumah rusak berat, sedang dan, ringan. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han Sabtu (16/2) memimpin rapat persiapan kedatangan personel 10 SSK yang akan tiba bertahap mulai Senin (18/2) hingga Jumat (22/2). Rapat koordinasi itu berlangsung di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Catur Warga Mataram, melibatkan BPBD NTB, Dinas Perkim dan seluruh Dandim bersama para Danramil yang wilayah teritorialnya terdampak gempa bumi. Dijelaskan Danrem, rapat koordinasi tersebut sekaligus membahas strategi penempatan para personel agar dapat bekerja maksimal. 10 SSK personel itu dengan rincian 8 SSK dari TNI AD dari berbagai markas luar NTB, sisanya 2 SSK dari Marinir TNI AL. Mereka kemudian akan diperbantukan di daerah terdampak yang menjadi wilayah Kodim. Rinciannya, sebut Danrem, penempatan di wilayah Kodim1606/Lobar yang membawahi Lombok Utara, Kota Mataram dan Lombok Barat. Personel yang ditempatkan adalah 5 SSK karena rumah rusak berat lebih banyak dari daerah lain. Penempatan di Kabupaten Lombok Tengah 1 SSK, Kabupaten LombokTimur sebanyak 2 SSK, Sumbawa 1 SSK dan Kabupaten Sumbawa Barat 1 SSK. “Jumlah personelnya juga sudah dibagi mulai dari sektor hingga ke tingkat desa dengan harapan dapat mempercepat rehab rekon,” ujarnya. Pola kerja yang akan diterapkan adalah sistem blok, yaitu bekerja dengan skala prioritas untuk pembangunan rumah rusak berat, ringan dan sedang. Polanya, jika material sudah tersedia, maka personel akan didorong ke lokasi tersebut sehingga tidak ada yang menganggur. “Diupayakan daerah atau rumah-rumah masyarakat yang sudah siap dengan materialnya, minimal pondasinya sudah ada, sehingga para prajurit yang datang tinggal bekerja dan tidak lagi menunggu material,” sebutnya. Dipaparkan juga, hingga saat ini untuk progres rehab rekon rumah rusak berat sudah hampir 3.000 lebih. Jumlah ini memang masih terbatas, sebab di lapangan adaberbagai kendala baik material maupun proses pencairan dananya. Kehadiran 1.000 lebih personel itu diharapkan menutup celah yang menjadi pemicu lambannya kegiatan, di Bawah Kendali Operasi (BKO) masing masing Komandan Kodim. “Untuk penekanannya nanti akan disampaikan oleh Danramil atau Dandim setempat dengan tetap menjunjung adat istiadat daerah tempat bekerja sehingga pekerjaan bisa berjalan aman dan lancar sesuai harapan,” terang orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut. Sesuai rencana, proses rehab rekon hingga Bulan Maret harus selesai dan tuntas. Pihaknya akan terus menelusuri kendala di lapangan dan menemukan pemecahannya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Satgas Bansos Polda NTB menindaklanjuti laporan dugaan pembebanan biaya administrasi pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Tim penegakan hukum akan mengklarifikasi setiap pihak yang berkaitan dengan pencairan. Hal itu untuk mendalami dugaan biaya administrasi melebihi ketentuan. “Saya akan selidiki. Benar atau tidak itu. Kalau memang benar nanti akan saya tegur, saya bisa panggil bank-nya,” ucap Ketua Satgas Bansos Pol-

da NTB Brigjen Pol Tajuddin akhir pekan lalu. Langkah awalnya, kata Wakapolda NTB ini, dengan memanggil pihak dari Dinas Sosial Provinsi NTB. Pe-

batas ketentuan “Itu tidak boleh itu. Kalau memang tidak sesuai aturan. Itu akan saya panggil itu terutama dari pihak banknya atau yang terkait itu,” tegasnya. Tajuddin menambahkan penyidik kemudian bisa menindaklanjuti ke penyidikan. Apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum. “Bisa ditindak itu. Kok ada begini, aturannya dari

nyidik dari Subsatgas Gakkum akan menggali informasi mengenai aturan pencairan Bansos PKH. Menanggapi pembebanan biaya administrasi melebihi

(Suara NTB/Dinas LHK Provinsi NTB)

LACAK - Penyidik PPNS Kementerian LHK RI melacak balak kayu ilegal di Hutan Suaka Margasatwa Buton Sulawesi Tenggara, Januari lalu, yang diduga diselundupkan ke Lombok melalui kapal layar motor. Pembalakan liar menimbulkan kerugian negara dan ekologi.

KPK Dilibatkan Bongkar Kasus Kehutanan Mataram (Suara NTB) Kejahatan terhadap kehutanan dan lingkungan hidup merugikan negara dalam jumlah masif. Baik dari ekonomi maupun ekologi. Kasus kehutanan tersebut juga erat kaitannya dengan pidana korupsi. Penindakannya melibatkan KPK. Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Yazid

Nurhuda menerangkan pelibatan KPK dalam bentuk koordinasi, tukar informasi, dan pengawalan kasus. “KPK mensupervisi kami sebagai bentuk kerjasamanya menindak kasus kejahatan kehutanan,” ungkapnya di Mataram Jumat (15/2) lalu didampingi Kadis LHK Provinsi NTB Madani Mukarom. Yazi mengungkapkan pihaknya kemudian secara rutin mem-

gan terkait penerbitan izin pembuangan limbah di Provinsi Jambi, kasus izin kehutanan di Sulawesi Tenggara, dan kasus serupa di Provinsi Riau. “Saya juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi,” beber Yazid. Dia menjelaskan kasus kehutanan menimbulkan kerugian negara yang tidak ternilai dari sisi ekologi. Tidak terbatas pada nilai ekonomi yang dite-

berikan laporan kepada KPK terkait penanganan tindak pidana kehutanan. Sejak tahun 2016, Kemen LHK RI membawa 595 kasus kehutanan dan lingkungan hidup ke pengadilan. “Kasus 384 kontainer kayu ilegal dari Papua Desember 2018 sampai Januari 2019 ini juga hasil kerjasama dengan KPK,” paparnya. Dia memberi contoh kasus lain, seperti operasi tangkap tan-

Penyidik Urai Proses Pengadaan Tingkatkan Partisipasi Pemilih Butuh Keterlibatan Banyak Pihak Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019, tanggal 17 April mendatang, tidak bisa hanya dilakukan oleh KPU semata selaku penyelenggara. Tapi melainkan butuh keterlibatan banyak pihak untuk ikut berperan serta dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Demikian disampaikan oleh anggota KPU Provinsi NTB, Yan Marli. Menurutnya stakeholder terkait penting ikut berpartisipasi (Suara NTB/dok) menyukseskan pelaksanaan Yan Marli pemilu 2019 dengan ikut mendorong masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. “Target KPU itu bisa tercapai jika semua stakeholder bersatu padu dan bergandengan tangan dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019,” kata Yan Marli. Diketahui target yang sudah ditetapkan oleh KPU RI untuk partisipasi pemilih saat ini yakni 77,55 persen. Angka partisipasi itu ditingkatkan dari target sebelumnya. Namun bagi Yan Marli, untuk NTB target partisipasi pemilih bisa lebih dari target nasional. KPU NTB telah menetapkan target partisipasi mencapai 80 persen. “Kita di NTB bisa diatas itu, target kita 80 persen. Kita yakin itu bisa tercapai jika dilihat tingkat partisipasi kita terus meningkat dari sebelumnya, kita selama ini selalu di atas target nasional,” katanya. Anggota KPU NTB dua periode ini, mengaku, salah satu pihak yang cukup berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih yakni dari kalangan kelompok ormas dan juga kalangan pemilih disabilitas. Yan Marli tak menampik peran dari ormas dan penyandang disabilitas yang turut mensukseskan pemilu pada pemilihan gubernur kemarin. “Kami juga sangat berterima kasih pada kelompok ormas dan pemilih disabilitas. Telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” katanya. Selain itu, KPU sampai saat ini gencar melakukan sosialisasi dengan mendekati berbagai segmen pemilih. KPU saat ini juga telah mengangkat relawan demokrasi yang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di berbagai segmen. Keberadaan relawan ini diharapkan bisa ikut meningkat partisipasi. (ndi)

Dompu (Suara NTB) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali akan digelar di wilayah Korem 162/WB tahun anggaran 2019, titiknya di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Dandim 1614/Dompu Letnan Kolonel Czi Arief Hadiyanto, S.IP Minggu (17/2) menjelaskan, sesuai rencana, TMMD akan dibuka Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin. Pusat kegiatan tanggal 26 Februari 2019 di Lapangan Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggalewa Dompu. Selain itu, alumni Akmil 98 tersebut juga menyebutkan ada dua desa yang menjadi sasaran kegiatan TMMD ini yakni Desa Lanci Jaya dan Desa Teka Sire. Dua sasaran yaitu sasaran fisik dan non fisik. Sasaran fisik yang akan dikerjakan antara lain

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani Sabtu (16/2) lalu saat memimpin rapat persiapan penempatan 10 SSK TNI untuk pembangunan rumah rusak akibat gempa.

Mataram (Suara NTB) pertemuan di sela rakor Dana BOS April Penyelidikan dugaan penyimpangan pem- 2018 lalu di Senggigi, Lombok Barat. Para belian buku madrasah Kanwil Kemenag NTB kasi dikumpulkan di dalam forum tidak masih berputar di pengumpulan dokumen. In- resmi untuk membahas pembelian buku madikasi kongkalikong pengadaan buku senilai drasah. Selanjutnya dari runutan kronolohampir Rp200 miliar didalami. gis ditelusuri tindak lanjutnya pada saat “Itu yang sekarang didalami benarkah pembelian buku, yang menggunakan sekipengadaan buku itu kongkalikong,” ucap tar 20 persen dari total dana BOS masingDirektur Reskrimsus Polda NTB Kombes masing madrasah. Pol Syamsudin Baharuddin ditemui akhir Polda NTB mengusut kasus itu berpekan lalu. dasarkan temuan investigasi OmbudsDia menegaskan kasus terseman RI Perwakilan NTB yang membut masih di tahap penyelidibongkar dugaan maladministrasi kan. Penyidik, sambung dia, pengadaan buku untuk 2.256 masedang mengumpulkan sedrasah se-NTB. Baik swasta mua dokumen terkait proses maupun negeri. Total anggaran pembelian buku ribuan mayang diduga dikucurkan totalndrasah di tahun 2018 lalu itu. ya senilai Rp200 miliar bersum“Masih kumpulkan dokumen ber dari masing-masing maapa yang mendasari itu. drasah. Buku umum tersebut Harus hati-hati. Ini penangandibeli dari rekanan berinisial an kasus korupsi,” imbuhnya. PT AK. Ombudsman menSejumlah pejabat juga sudah duga, perbuatan maldiklarifikasi terkait kasus administrasi tertersebut, diantaranya, Kasi indikasi dari prosPenmad Kemenag Lotim, es pengadaan Kemenag Lobar, Kemeyang diarahnag Mataram, Kemenag kan kepada Loteng, Kemenag Sumhanya satu bawa Barat, Kemenag rekanan Sumbawa, Kemenag yang berDompu, dan Kemekantor di nag Kota Bima. Lombok M e r e k a Timur diklarifikasi i t u . Syamsudin Baharuddin soal dugaan (why)

bang dan diperjualbelikan secara ilegal. “Kerusakan ekosistem, pajak dan denda yang harus dibayar. Ini sebenarnya lebih besar dari nilai tegakan kayu itu sendiri,” tegasnya. Kondisi seperti mendorong Kementerian LHK RI untuk tegas menindak para pelaku dan menelusuri setiap orang yang berperan dengan menggandeng KPK. (why)

TMMD Ke-104 Dipusatkan di Dompu

Kasus Buku Madrasah Kemenag NTB

(Suara NTB/ars)

mana. Saya koordinasikan dulu dengan Dinas Sosial (Provinsi NTB),” pungkasnya. Khalik menerima laporan pemotongan dana diduga oleh oknum mitra bank dan bank. Potongannya sampai Rp10 ribu per keluarga penerima manfaat dengan dalih biaya administrasi. Sementara aturan mengatur biaya administrasi pencairan tidak lebih dari Rp2 ribu. (why)

di Desa Lanci Jaya yakni pembukaan jalan sepanjang 900 meter dengan lebar 6 meter, pembuatan talut jalan, rehab Musala Nurul Asyah ukuran 5 x 6 meter, pembukaan jalan ekonomi sepanjang 1500 meter lebar 6 meter, pembangunan Musala Al Ikhlas dengan ukuran 7 x 8 meter, pembukaan jalan sepanjang 600 meter x 6 meter, pembuatan gorong-gorong dan deker 2 unit, dan pembuatan jembatan 1,5 meter x 6 meter,” paparnya. Sedangkan di Desa Teka Sire, sambung orang nomor satu di jajaran Kodim tersebut, pembukaan jalan sepanjang 2.500 meter dengan lebar 5 meter, pembuatan gorong-gorong dan deker dan pembuatan jembatan 2 unit dengan ukuran 5 x 6 meter. “Untuk kegiatan non fisik, rencananya akan dilakukan kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang melibatkan instansi kepolisian maupun pemerintah daerah dalam rangka memberikan edukasi dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat,” terangnya. Menurutnya, hingga saat ini sudah dilaksanakan kegiatan pra TMMD untuk menyiapkan alat peralatan maupun kelengkapan selama pelaksanaan TMMD sehingga kegiatan TMMD dapat berjalan aman, lancar dan tepat waktu seDandim 1614/Dompu Letnan suai sasaran dan haraKolonel Czi Arief Hadiyanto, S.IP . pan. (ars/*)

(Suara NTB/dok)

KPU RI Tetapkan Calon Anggota KPU Terpilih Delapan Kabupaten/Kota di NTB Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan calon anggota KPU Terpilih periode 2019 – 2024 untuk delapan kabupaten/kota di NTB, Minggu (17/2). KPU RI mengumumkan calon anggota KPU delapan kabupaten/kota berdasarkan peringkat dari satu hingga 10 yang lolos sampai tahap akhir, fit and propertest. Dari 10 orang tersebut yang dinyatakan terpilih dan akan dilantik sebagai anggota KPU yakni mereka yang masuk dalam peringkat lima besar. Sedangkan, peringkat enam hingga 10, masuk daftar cadangan. Jika dalam satu periode itu terjadi pergantian antar waktu. Adapun diketahui nama-nama calon anggota KPU yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 461/PP.06.Kpt/05/KPU/II/2019 tertanggal 16 Februari 2019 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten Kota Periode 2019 – 2024. Mulai dari Kabupaten Dompu, dari peringkat satu hingga lima yakni Agus Setiawan, Arifuddin, Sulastriana, Yaser, dan Anshori. Dari lima orang tersebut diketahui hanya Agus Setiawan sebagai calon petahana. Sedangkan untuk Kabupaten Lombok Timur, dari peringkat satu hingga lima,

masing-masing adalah Taharuddin, Jun- dari peringkat satu hingga lima yaknu aidi, Mulyadi, SE, Mulyadi, S.Pd, dan Tuti Denny Saputra, Herman Jayadi, Rahmat Herawati. Dari lima nama tersebut hanya Riadi, Jalaluddin, dan Deni Wan Putra.Dari ke lima nama itu terdapat dua Taharuddin sebagai calon petahana. Kemudian Kabupaten Lombok Utara, calon petahana, yaitu Denny Saputra dan dari peringkat satu hingga lima yang dinya- Deni Wan Putra. Selanjutnya, Kabupaten Lombok Bartakan terpilih yakni Juraidin, Kardi, Rasdi Pion, Muhammad Zaki Abdillah, dan Niza- at, dari peringkat satu hingga lima, masmuddin. Dari nama tersebut Juraidin ter- ing-masing, Muhammad Amrullah, Mashur, Syaiful Huda, Bambang Karycatat sebagai calon petahana. Berikutnya, Kabupaten Bima, dengan ono, dan Riadi. Di Lombok Barat ini juga peringkat satu hingga lima yaitu, Yuddin diketahui dua calon petahana yang Chandra Nan Arif, Imanuddin, Imran, Adi kembali terpilih, yaitu Muhammad Amrullah dan Mashur. Supriadin, dan Wahyudiansyah. Terakhir KPU Kota Bima, dengan Dari lima itu hanya Yuddin peringkat satu hingga lima yaitu, Chandra Nan Arif sebagai Bukhari, Agus Salim, Tamrin, Yeti calon petahana. Safriati, dan Mursalin. Dengan dua Di Kabupaten Sumbawa, calon petahana terpilih, yaitu dari peringkat satu hingga Bukhari dan Tamrin. lima, masing-masing adalah Sekretaris KPU Provinsi Aryati, Nurul Khairani, MuNTB, Mars Ansori hammad Kaniti, Muhammad Wijaya yang dikonAli, dan M. Wildan. Dianfirmasi membenartara mereka tersebut kan terkait namahanya Aryati ternama Calon Angcatat sebagai calon gota KPU delapetahana. pan kabupaten/ Kemudian di kota yang telah Kabupaten diumumkan Sumbawa Mars Ansori Wijaya KPU pusat Barat, nama

tersebut. “Iya benar. Itu nama-nama peringkat satu hingga 10 diumumkan KPU RI,” katanya, Minggu (17/2) kemarin. Namun demikian. Mereka akan dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai Anggota KPU Periode 2019 – 2024 adalah mereka nama dari peringkat satu hingga lima. Sesuai jadwal direncanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari. Dikarenakan, Anggota KPU delapan kabupaten kota tersebut akan habis masa bhakti pada tanggal 22 Februari. Meski begitu pihaknya belum bisa memastikan apakah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan dilaksanakan tetap sesuai jadwal tanggal 22 Februari. Pasalnya, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan resmi dari KPU RI terkait pelantikan. “Tapi kita harapkan tetap sesuai jadwal ada,” terangnya. Seraya menambahkan, dengan sudah diumumkan peringkat satu hingga 10, maka proses rekrutmen dan seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Kota sudah tuntas. Diketahui untuk dua kabupaten kota, yaitu Lombok Tengah dan Kota Mataram sudah dilantik dan diambil sumpah jabatan pada tanggal 3 Februari lalu. “Jadi, sekarang seleksi dan rekrutmen KPU kabupaten/kota se NTB sudah tuntas,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Senin, 18 Februari 2019

Pembangunan Huntap Lamban Giri Menang (Suara NTB) Hampir sebagian besar dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa masih mengendap di rekening warga dan pokmas. Pasalnya saat ini pemda masih melakukan pendebetan dana dari rekening warga ke pokmas. Proses pendebetan ini sendiri ditargetkan tuntas bulan ini, sehingga bulan depan bisa dimulai proses pengerjaan rumah warga. Sementara, pengerjaan hunian tetap (huntap) korban gempa yang rusak parah juga agak lamban akibat dana bantuan belum ditransfer 100 persen. Dana yang masuk baru 50 persen, sehingga untuk menyelesaikan pembangunan huntap perlu menunggu transfer dana 50 persen tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, H.M. Najib mengatakan, sejauh ini progres pelayan-

an pendebetan dana korban gempa dari rekening warga ke pokmas mencapai 1.000 pokmas lebih. Hari pertama pelayanan mencapai 77 pokmas, berikutnya meningkat menjadi 83 pokmas, meningkat tajam menjadi 508 pokmas. “Hari keempat kita layani skeitar 300 pokmas sehingga total yang terlayani mencapai 1.000 dari awal pelayanan satu pintu,”jelas dia. Dari perkiraannya, total 56 ribu lebih yang rusak sedang dan ringan sudah dilayani mencapai 20-30 ribu KK atau sekitar 50 persen khususnya yang rusak ringan dan sedang. Artinya kata dia tersisa warga yang belum terlayani pendebetan mencapai 25 ribu KK lebih. Lebih jauh kata dia, untuk melayani sisa warga yang belum terlayani akan terus dibuka pelayanan satu pintu. Ditargetkan pelayanan pendebetan rekening ini tuntas bulan ini. Se-

hingga awal Maret bisa dimulai pengerjaan rumahnya. Ia menambahkan untuk pelayanan warga yang belum terlayani di kecamatan jauh dari kantor pelayanan satu pintu, pihaknya akan mengupayaka membuka pelayanan di kantor desa. Nantinya kalau memang tidak cukup di kantor maka diarahkan ke Narmada. Menurutnya, pelayanan satu pintu bantuan korban gempa yang dilakukan beberapa hari di Gedung Budaya Narmada termasuk terbaik, baik dari sisi progres jumlah warga yang terlayani, di samping memudahkan warga dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, Kabid Peruma-

han, Lalu Ratnawi mengatakan progres pembangunan huntap risha sudah ada 60 unit yang sudah dihuni. Sekitar 250 masih proses pembangunan. Sedangkan rumah jenis Riko, dari 300 unit yang tengah dalam proses sebanyak 70 persen. “Progres pembangunan lamban karena dana rumah berat baru ditransfer Rp25 juta atau 50 persen, sehingga pembagunan huntap pun belum selesai dikerjakan karenaperlumenunggutransferpusat,” ujar dia. Diakui Riko ini belum ada satupun rampung. Sementara rumah jenis Rika ada 20 KK yang berminat namun perlu hati-hati terkait izin penebangan dan lainlain. Sedangkan untuk Risba, dibangun di Grimak Narmada sebanyak 50 unit. (her)

Halaman 9

Kejuaraan Tenis Meja PTM Sejahtera

Anwar, Adit dan Mayang Juara Mataram (Suara NTB)Kejuaraan Tenis Meja PTM Sejahtera digelar di arena tenis meja PTM Sejahtera Ampenan, Mataram, 15-17 Februari.Tiga atlet, Anwar, Adit dan Mayang berhasil meraih juara di masing-masing kelas yang dipertandingkan. Anwar berhasil meraih medali emas di kelas Divisi III setelah mengalahkan atlet asal PTM Labuapi Lombok Barat (Lobar), Fandi 3-1 di babak final, Minggu (17/2). Fandi yang kalah dibabak final membawa pulang medali perak, sedangkan medali perunggu bersama diraih Deo atlet binaan BSLU Lombok Utara dan Dilan dari PTM Kamtesa Dompu. Selanjutnya juara di kelas Kadet putra diraih oleh atlet binaan PTM Pade Angen, Adit, setelah

unggul 3-0 atas Dodi binaan PTM Gerung di babak final. Atas hasil kemenangan itu Adit berhasil membawa pulang medali emas, sementara Dodi meraih perak serta perunggu bersama diraih oleh Ferdi dari PTM Kamtesa Dompu dan Aria dari PTM Pade Angen. Kemudian juara di pertandingan kadet putri diraih oleh Mayang dari PTM Lotim usai mengalahkan Nunung dari PTM Lotim. Atas kemenangan itu Mayang meraih medali emas, Nunung perak serta medali perunggu bersama diraih oleh Tia dari KLU dan Fadila dari Lotim. Panitia Pertandingan, Feri Supendi yang ditemui Suara NTB di sela-sela pertandingan mengatakan event yang digelar oleh PTM Sejahtera ini merupakan kategori pertandingan pertama di tahun ini. Lewat event ini diharapkan dapat menambah gairah atlet-atlet muda NTB untuk menggeluti olahraga tenis meja. Pihak Pihak PTMSI NTB ikut memantau sejumlah atlet-atlet berbakat di event ini. Para pemain yang memenuhi kriteria atlet berprestasi akan dibina lebih lanjut oleh PTMSI NTB untuk memperkuat NTB di level nasional. “Yang jelas ini kategori event yangperdanakamigelar.Harapannya tenis meja lebih memasya-

rakat dan lebih banyak peminatnya,” ucap Feri yang juga menjabat Ketua Binpres PTMSI NTB. Event ini mempertandingkan dua kategori yakni kategori kadet putra/putri dan kategori Divisi III NTB. Dikategori kadet mempertandingkan atlet usia 15 tahun ke bawah, sementara untuk kategori Divisi III melibatkan atlet-atlet senior dari sejumlah klub tenis meja di kabupaten/kota di NTB. “Masing-masing atlet mewakili klub di kabupaten/kota NTB. Mereka perwakilan klub PTM di kabupaten/kota. Ada juga atlet yang mewakili instansi pemerintah,” jelasnya. Jumlah peserta yang ambil bagian di event ini sebanyak 129 atlet. Mereka berasal dari Dompu, Bima untuk atlet Pulau Sumbawa. Sementara dari Pulau Lombok diikuti semua atlet kabupaten/kota. Para atlet juara membawa pulang hadiah trophy juara dan hadiah uang pembinaan. (fan)

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 DR.5081 CS HONDA NOKA/NOSIN : MH1JFS115GK371623/JFS1E1365684 AN.BILLYTRI HARTANTO HLG D’SKTR JL.KELAPADANTA LINGK.GEDUR

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG STNK R4 TOYOTA NEW AGYA DR.1545 BI NOKA/NOSIN : MHKA4GA5JJJ022155/ 3NRH302494 AN.ELYAH HLG D’SKTR KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

HILANG

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2019

ATURAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 yang mensyaratkan sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah, dianggap akan menguntungkan sekolah yang sedang tumbuh. Pemerataan mutu di semua sekolah juga diyakini akan tercapai. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto, mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan itu. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam Permendikbud itu, sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali. “Kalau kita mendukung sekali, bagi sekolah yang sedang tumbuh kayak kita, dengan dibatasi siswa yang berprestasi, dimungkinkan siswa berprestasi akan menyebar, kalau tidak dibatasi, akan menumpuk di sekolah tertentu, agak susah sekolah yang tumbuh mengejar,” katanya. Jika aturan PPDB dijalankan secara konsisten, maka akan membuat pemerataan mutu di semua sekolah. Sunoto meyakini ke depan pemerataan mutu akan tercapai. “Karena siswa yang berpresatasi akan menyebar di semua sekolah,” katanya. Dengan aturan itu, SMAN 6 Mataram yang terletak di pinggiran Kota Mataram akan mendapatkan bagian siswa berprestasi yang tinggal di lokasi dekat sekolah. Hal itu sudah mulai terasa sejak PPDB Zonasi diterapkan dua tahun terakhir. Sunoto mengatakan, menurut informasi dari guru, kompetensi siswa kelas X relatif lebih baik. “Itu karena zonasi, kalau anak-anak dulu bisa sesukanya dia (memilih sekolah), sekarang dengan zonasi harus masuk ke sekolah yang berada di dekat rumahnya,” katanya. Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya. (ron) Sunoto

Tahun Politik, Dosen Harus Berpikir Moderat Mataram (Suara NTB) Perang urat syaraf sesama anak bangsa di tahun politik terus memuncak. Perbedaan pilihan di antara sesama mereka hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana. Dosen sebagai tenaga pengajar di tengah mahasiswa dituntut memberikan teladan. ‘’Mereka tak boleh terlibat dan memasuki arena perang urat syaraf tersebut. Mereka harus senantiasa berada dalam posisi moderat,’’ tegas Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Dr. H. Mutawali, MAg., belum lama ini. Dalam hal ini, ujarnya, terlibat langsung pada politik praktis bisa berakibat fatal bagi dos-

en dan institusi. Untuk itu, dirinya tidak ingin ada dosen UIN yang bermasalah. Apalagi, kata dia, dalam situasi politik sekarang, dosen juga dituntut harus menjalani dan menciptakan keamanan bagi sekitarnya tanpa terlibat merusak atau menimbulkan gangguan keamanan. Menurutnya, adanya perbedaan pandangan, persepsi, taf-

H. Mutawali

Jelang HUT Ke-43, Sekolah Kristen Aletheia Gelar Olimpiade Mataram (Suara NTB) – Menyambut hari jadinya yang ke-43 tahun, Sekolah Kristen Aletheia menggelar Olimpiade matematika, sains, dan bahasa Inggris, pada Sabtu (16/2). Selain olimpiade, ada juga berbagai macam lomba yang digelar oleh Sekolah Kristen Aletheia, antara lain lomba bidang olahraga dan kreativitas seni. Ketua Yayasan Sekolah Kristen Aletheia, Steven Suminyanto D., ditemui pada Sabtu (16/2) mengatakan, kegiatan olimpiade itu untuk mengawali kegiatan lomba menjelang HUT ke-43 Sekolah Kristen Aletheia yang diperingati pada tanggal 3 Maret mendatang. “Kita awali dengan pelaksanaan olimpiade di antaranya yang diikuti kurang lebih enam sampai tujuh sekolah di sekitar Mataram yang diikuti oleh kelas 1 sampai 9 dan mereka akan dibedakan menjadi dua kategori,” katanya. Steven menuturkan bahwa pada olimpiade ini akan ada 2 kategori yaitu internal sekolah dan eksternal sekolah. Hal itu dilakukan atas masukan dari sekolah-sekolah lain kepada pihaknya, bahwa jika pelaksanaan olimpiade digabung, maka cenderung sekolah penyelenggara yang

sering menjadi juara. “Jadi kita antisipasi itu dengan membaginya menjadi dua kategori yaitu internal hanya murid-murid sekolah Aletheia, dan kategori umum dari semua sekolah yang sudah mendaftar, jadi nanti juaranya juga akan ada dua kategori,” ungkapnya. Pelaksanaan olimpiade ini merupakan agenda tahunan yang digelar Sekolah Kristen Aletheia. Selain adanya dua kategori, ada juga yang berbeda dari pelaksanaan olimpiade tahun ini yaitu soal yang dibut oleh lembaga yang biasa menyelenggarakan olimpiade nasional maupun tingkat nasional. “Jadi panitia penyelenggara pun tidak tahu soalnya, jadi kami betul-betul menjaga kerahasiaan dan benar-benar fair,” imbuhnya. Steven menjelaskan, tujuan penyelenggaraan olimpiade ini yaitu untuk meningkatkan dan menguji kemampuan siswa, juga dapat menjalin silaturahmi d e n g a n sekolahsekolah lain. Penyelengga-

Belum Disentuh Sekolah Sementara

Murid SDN 3 Mekar Sari Belajar di Bawah Terpal dan Numpang di Rumah Warga prihatinkan akibat gempa bumi. Di sekolah hanya yang tersisa kantor kepala sekolah yang masih berdiri, namun itupun sangat tidak layak untuk ditempati para dewan guru. Sedangkan semua ruang kelas rusak total yang tersisa hanya puing-puing bangunan. Anak-anak terpaksa belajar di bekas pondasi bangunan sekolah yang hancur, menggunakan atap terpal robek, beralaskan tikar seadanya yang sudah lapuk akibat diterjang hujan dan panas terus-menerus. “Mohon kepada Pemda Lobar, Dinas Pendidikan dan Kebudayan Lobar dan, Provinsi NTB dan

(Suara NTB/ist)

OLIMPIADE - Suasana saat siswa-siswi mengikuti olimpiade yang dilaksanakan oleh Sekolah Kristen Aletheia Mataram, Sabtu (16/2) lalu. Ia berharap even olimpiaraan olimpiade ini dijadikan mo- jika sekolah lain berkunjung ke men untuk bertemu, saling men- sini untuk melihat bagaimana de ini tidak hanya diselenggenal, dan menyapa sekolah lain. proses pembelajaran kami, garakan oleh pihaknya, tapi “Jadi kalau tidak ada event- dengan senang hati akan kami juga dapat diselenggarakan event seperti ini jadi sekolah terima dan akan kami share oleh instansi pemerintah maupun anak-anak memang bagaimana cara kami menga- maupun sekolah lain. “Jadi jarang sekali bertemu, Sekolah jar, materi apa yang kami sam- sinergi ini yang perlu kita Kristen Aletheia membuka paikan, jadi kita tidak rahasia- bangun, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri,” harapnya. (r) pintu yang selebar-lebarnya rahasia,” tambah Steven.

Kunjungi Daerah Wisata

Siswa Kembangkan Kompetensi Keahlian UPW

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Murid SDN 3 Mekarsari Kecamatan Gunungsari sampai saat ini masih numpang belajar di rumah warga. Ada dua kelas di sekolah itu terpaksa melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di rumah warga. Sedangkan empat kelas lagi, belajar di bawah terpal yang kurang layak. Mereka terpaksa belajar seadanya di rumah warga dan di bawah terpal menyusul sekolah itu belum mendapatkan bantuan sekolah sementara untuk tempat KBM. Akibat kondisi ini, proses KBM pun terganggu. Pihak sekolah saat ini sangat butuh sekolah sementara agar anak-anak bisa belajar lebih nyaman. Selain ruang jelas mereka rata dengan tanah, ruang guru di sekolah itu juga rusak tidak bisa ditempati. M. Hamdi, salah seorang guru di sekolah itu mengaku, kondisi itu dialami semenjak gempa beberapa bulan lalu. Disebutkan dari enam lokal kelas, empat rusak ditambah ruang perpustakaan. Dari enam lokal kelas, terdapat 97 siswa. Untuk proses belajar mengajar terpaksa di bawah terpal seadanya dan ada dua kelas numpang di rumah warga. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak sekolah dengan mengusulkan langsung ke dinas hanya saja belum ada respons. Kemudian pihaknya langsung ke bagian sarpras dilengkapi dengan foto kondisi sekolah, namun juga belum ada respons. Kendala yang dihadapi akibat kondisi ini, proses KBM menjadi tidak efektif. Sebab Kalau pun ada kelas darurat menggunakan terpal, hanya diberikan 1 lembar, itupun ketika sudah siang anak kepanasan, sehingga anak-anak harus membuka pakaian. Saat ini, murid di sekolah butuh sekolah sementara. Menurutnya sekolah sementara ini begitu mendesak harus dibangun untuk efektivitas proses KBM. Ia menambahkan, di sekolah itu sendiri ada 10 orang masing-masing 5 guru ASN dan 5 guru honor. Sementara itu warga setempat, Nasrun mengatakan kondisi SDN 3 Mekarsari sangat mem-

sir, dan argumentasi atas setiap persoalan lebih-lebih dalam hal politik, haruslah dilihat biasa. Tidak ada yang istimewa dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Bahkan perbedaan sejatinya mengiringi keberadaan manusia sejak dulu. “Lembaga tidak melarang Anda berpikir kiri atau kanan, karena perbedaan pikiran

sudah muncul sejak zaman dahulu,” imbuhnya. Oleh sebab itu, adanya perbedaan itu tidak boleh membuat orang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. “Yang penting itu adalah jangan saling salahkan. Dalam Islam banyak metode tafsir yang memungkinkan banyak pikiran lahir,” jelasnya. (dys)

Kementerian Pendidikan RI Untuk menyediakan tempat belajar anak-anak kami yang ada di SDN 3 Mekarsari,”harap dia. Kalau perlu, kata dia, anak murid segera dibangunkan gedung permanen. Kalau pun belum bisa dalam waktu dekat, lunak Pemda setidaknya harus segera menyediakan tempat belajar sementara. Selain kondisi sekolah, wali murid dan guru juga sangat mengeluhkan jalan yang kondisinya rusak parah lebih - lebih pada saat musim hujan membuat warga kesulitan melewati akses jalan karena jalan becek berlubang dimana - mana. (her/*)

(Suara NTB/her)

Kondisi SDN 3 Mekarsari Kecamatan Gunungsari.

(Suara NTB/her)

Murid SDN 3 Mekarsari terpaksa belajar di bawah terpal akibat belum ada bantuan sekolah sementara.

Mataram (Suara NTB) NTB sebagai salah satu destinasi wisata nasional memiliki banyak tempat yang layak dikunjungi. Khususnya tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Lombok. Sejalan dengan hajat besar itu Jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) SMKN 2 Mataram pada hari Sabtu (16/2) melakukan studi tour ke Desa Sade, dan Mandalika Resort di Kuta, Lombok Tengah. Kegiatan studi tour ini dilepas Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd., MM. Guru Pembina Nurul Aini, AMd.Par, S.Pd. , menjelaskan kegiatan studi tour sebagai salah satu media bagi peserta didik untuk menimba ilmu dan pengetahuan baik secara teori dan praktik. Terdapat 102 peserta didik dari tiga rombel yaitu kelas XI UPW 1, 2 dan 3 mengikuti kegiatan yang dimulai dari pukul 08-00 wita sampai selesai sekitar pukul 16.00 wita sore. Kegiatan ini syarat dengan materi praktik langsung di lapangan. Lebih jauh Nurul Aini, menjelaskan beberapa materi yang dipelajari oleh peserta didik antara lain praktik guiding, pemantauan objek dan daya tarik wisata, tour

(Suara NTB/ist)

LEPAS - Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad melepas siswa siswi sebelum studi tour ke Desa Sade dan Pantai Kuta Loteng, Sabtu (16/2). planning, dan juga beberapa materi lain seputar perkembangan pariwisata di Lombok khususnya dan NTB pada umumnya. Kegiatan ini didampingi oleh 6 tenaga pendidik untuk masingmasing rombel ada dua guru pendamping. Bersama rombongan ada guru tamu dari Jepang Guru Kaligrafi dari Universitas Toyo Tokyo, Sensei Kaede Mukasa yang sedang berkegiatan di lingkungan Dinas Dikbud Provinsi NTB.

Sementara Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad berpesan agar mengikuti kegiatan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. “ Kalian tour adalah kegiatan belajar di lapangan sebagai sumber belajar atau pembelajaran out door,” ungkapnya. Beberapa kompetensi yang sudah tertuang dalam kompetensi dasar masing masing tentu menjadi acuan utama dalam pelaksanaan studi tour. (dys)

Gladi Bersih UNBK Wajib Diikuti Seluruh Sekolah Mataram (Suara NTB) – Gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) wajib diikuti oleh seluruh sekolah, karena di saat itu, tidak ada lagi kendala yang berarti untuk persiapan pelaksanaan UNBK. Sekolah yang sebelumnya belum memanfaatkan simulasi, harus mengikuti gladi bersih. Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) LobarMataram, Abdurrosyidin R., mengatakan gladi bersih wajib diikuti oleh seluruh sekolah. “Kalau simulasi itu opsional, harapan kami bagi teman-teman yang belum manfaatkan simulasi harus mengikuti geladi bersih, karena di gladi bersih sudah tidak ada lagi kendala yang berarti untuk pelaksanaan UNBK nanti,” katanya. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, Simulasi ujian dan gladi bersih sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tim Teknis UNBK Pusat. Sementara itu, Penyiapan server lokal, client, jaringan LAN, jaringan WAN, instalasi sistem, dan instalasi aplikasi pada: H-21 sampai dengan H-15. Sinkronisasi data dilakukan pada H-7 sampai dengan H-2 pelaksanaan UNBK. Sedangkan, Pencetakan Berita Acara, Daftar Hadir, dan Kartu Login pada: H-2 sampai dengan H-1 UNBK. Rosyidin, juga mengatakan kemungkinan masih ada beberapa sekolah yang masih butuh meminjam sarana seperti laptop ke siswa dan orang tua siswa. Asalkan alat itu sesuai spesifikasi minimal. “Tidak masalah, silakan, dan harus dijamin keamanannya,” katanya. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa Jadwal UN Berbasis Komputer (UNBK) SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai

dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sedangkan, untuk UN SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 4, dan 8 April

2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. (ron)

(Suara NTB/dok)

Untungkan Sekolah yang Tumbuh

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Senin, 18 Februari 2019

Bilelando Desa Tertinggal yang Kini Jadi Desa Wisata Bahari Dari Hal. 1 Desa yang berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ini pun telah mendeklarasikan diri sebagai desa wisata bahari. Di benak masyarakat diwilayah ini khusunya, ketika mendengar nama Desa Bilelando pasti yang akan terlintas adalah daerah dengan kasus kriminal yang tinggi. Termasuk daerah yang ‘’tertutup’’. Namun seiring dengan perkembangan waktu, Desa Bilelando kini sudah mulai bertransformasi menjadi desa yang lebih berkembang dan maju. Pola pikir masyarakat desa tersebut kini juga mulai terbuka. Stigma-stigma negatif yang selama ini ada tentang Desa Bilelando, perlahan coba dihapus. ”Salah satu upaya yang kita lakukan ialah dengan mendeklarasikan diri sebagai desa wisata bahari,” ungkap Kepala Desa (Kades) Bilelando, Ramayadi, A.Md., Minggu (17/2) kemarin. Ada beberapa spot wisata bahari yang ditawarkan. Di antaranya surfing, memancing serta diving. Termasuk panorama pantai dengan ombak yang tenang. Dengan Pulau Ujung Kelor sebagai ikonnya. Untuk mencapai Pulau Ujung Kelor tersebut, bisa dilakukan melalui perjalanan darat. Dengan menyusuri bibir pantai. Namun pihak pengelola desa wisata dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdaswis) Desa Bilelando, juga menyiapkan perahu bermotor untuk bisa lebih cepat mencapai pulau eksostis tersebut. Melalui Dermaga Kelongkong. Cukup hanya dengan membayar Rp 10 ribu perorang untuk perjalanan pulang perginya. Gubernur NTB, Dr.H. Zulkiefliemansyah, yang berkesempatan me-launching Desa Wisata Bahari Bilelando, berharap Desa Bilelando ke depan bisa semakin berkembang dan maju. Sehingga

tidak lagi menjadi desa tertinggal dan bisa mengejar ketertinggalan dari desa-desa lainnya di daerah ini. ‘’Pemerintah provinsi dalam hal ini siap mendukung pengembangan Desa Wisata Bilelando,’’ ujarnya. Yang paling penting dalam mengembangankan sebuah destinasi wisata termasuk desa wisata, ujarnya ialah kebersihannya harus benar-benar terjaga. Dan, tidak mesti harus mewah. Meski pun destinasi wisata itu tampak biasa saja, tetap kebersihannya itu, bisa jadi nilai lebihnya. Selain itu ketersedian fasilitas penunjang juga harus memadai. Terutama fasilitas toilet, harus ada. Karena itu juga bisa berpengaruh pada minat wisatawan untuk datang. ‘’Toiletnya pun tidak perlu harus pakai tembok dan mewah. Walaupun memakai gedek, tapi tertata rapi serta bersih itu sudah lebih dari cukup,’’ katanya. Di tempat yang sama, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, mengatakan, salah satu fokus pembangunan di Loteng saat ini ialah pengembangan desa wisata. Karena desa wisata dinilai bisa menjadi salah satu alternatif dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini. Di mana desa didorong untuk berinovasi dan berkreasi mengembangan potensi yang ada di wilayanya masing-masing. Suhaili pun memberikan apresiasi khusus kepada masyarakat dan pemerintah Desa Bilelando yang sudah mau berubah. Untuk menjadi desa yang lebih maju. ‘’Dulu Desa Bilelando dikenal sebagai zona merah. Tapi kini Desa Bilelando sudah mau berubah menjadi desa yang jauh lebih baik lagi,’’ pungkas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Pemprov Targetkan Merger BPR Tuntas 2020 Dari Hal. 1 ‘’Begitu kita anggap siap dan konsultasi dengan Biro Hukum, kemudian dimasukkan nanti ke DPRD. Target waktu untuk bisa konsolidasi itu 2020,’’ jelasnya. Dia sebenarnya menargetkan merger BPR NTB dapat terwujud 2019 ini. Namun, setelah berdiskusi dengan jajaran direksi PD. BPR NTB yang menjadi tim konsolidasi, ditargetkan merger dapat tuntas 2020. ‘’Kan tim konsolidasi ini dari perwakilan Direksi BPR. Targetnya 2020,’’ tandasnya. Proses merger delapan PD. BPR NTB pada 2017 lalu sempat terganjal bahkan terjadi persoalan hukum. Penyiapan IT (Informasi dan Teknologi) menjadi salah satu

indikator kesiapan proses merger atau konsolidasi PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB. Penyeragaman IT seluruh PD. BPR menjadi tugas pada 2018 lalu. Konsolidasi PD. BPR menjadi PT. Bank BPR merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan BPR milik Pemda. Jika BPR dimiliki satu entitas pemerintahan maka menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Sedangkan jika BPR dimiliki oleh lebih dari satu Pemda, maka bentuknya Perseroan Terbatas (PT). (nas)

Selaraskan Program Dari Hal. 1 Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, dalam Rancangan RPJMD NTB 20219-2023, ada sejumlah target pembangunan yang harus dicapai lima tahun ke depan. Seperti persoalan kemiskinan, ketimpangan atau gini ratio, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Untuk mencapai targettarget yang tertuang dalam RPJMD, maka dibutuhkan data yang benar dan sinergi antara Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan lembaga lainnya. ‘’Dengan uang daerah yang terbatas. Kita bisa memproyeksikan ekonomi kita dengan benar, lalu menyusun program-program dengan benar,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Mataram pekan kemarin. Untuk itulah, seluruh Kepala Bappeda dan Kabag Ekonomi Pemda kabupaten/ kota diundang bagaimana memotret ekonomi NTB. Terlebih, pascagempa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi NTB, menjadi terendah di Indonesia. Selain itu, memberikan motivasi kepada kabupaten/ kota bahwa NTB dapat bangkit kembali. Terlebih, NTB memiliki sumber daya yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi di daerah ini. Jangan sampai, kata Ridwan, program Pemprov dengan Pemda kabupaten/kota tidak matching. Cara yang dilakukan menyelaraskan program tersebut melalui penyelarasan RPJMD dan evaluasi APBD kabupaten/kota. ‘’Sebentar lagi kita mau Musrenbang Provinsi. Sebelum Musrenbang, kita akan kumpulkan semua bupati/walikota. Kita akan paparkan, ini program prioritas provinsi. Yang tentu sama juga dengan kabupaten/kota,’’ katanya. Sebenarnya, kata Ridwan, permasalahan pembangunan

yang dihadapi Pemprov dan kabupaten/kota sama. Yakni persoalan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Namun, penekanan saja yang mungkin berbeda-beda antara Pemda. ‘’Cuma bisa diselaraskan,’’ tandasnya. Visi pembangunan NTB lima tahun ke depan adalah NTB Gemilang yang akan diwujudkan dalam enam misi. Pertama, NTB Bangkit dan Aman yakni akselerasi Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan dan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana serta Mitigasi Bencana. Ke dua, NTB Bersih dan Melayani, yakni akselerasi transformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Ketiga, NTB Sehat dan Cerdas, yakni akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Ke empat, NTB Asri dan Lestari, yakni optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Ke lima, NTB Sejahtera dan Mandiri, yakni akselerasi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pariwisata dan industri. Ke enam, NTB Adil dan Berkah, yakni akselerasi perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Ukuran keberhasilan pembangunan NTB lima tahun ke depan dijabarkan dalam 12 indikator utama (IKU) RPJMD 2019-2023. Salah satunya, indikator angka kemiskinan ditargetkan tersisa 9,75 persen pada 2023 mendatang. Pada 2019, angka kemiskinan di NTB ditargetkan dapat turun menjadi 13,75 pesen. (nas)

Halaman 11

ICHI Gelar Diskusi Bertajuk Bangga Menjadi Hindu Mataram (Suara NTB) Pemeluk agama apapun seharusnya bangga dengan agama yang dipeluknya. Ttetapi ada kalanya karena pangaruh kehidupan sosial, rendahnya pemahaman terhadap konsep ajaran agama sebagian anak muda/remaja tergerus pada prilaku yang menyimpang dari ajaran agama yang seharusnya dibanggakan tersebut. Bertolak dari fenomena ini Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia Regional Nusa Tenggara Barat (ICHI NTB) menggelar diskusi bertajuk ‘’Kami Bangga Menjadi Hindu’’. Diskusi yang dibuka secara resmi oleh Ketua Parisada Hindu Dharma (PHDI) NTB, Drs. I Gde Mandra ,M.Sc berlangsung Minggu (17/2) di Kampus STAHN Gde Pudja Mataram. Ketua ICHI NTB ,Dr. Ir. I Gusti Lanang Media,M.Si menyampaikan bahwa sesuai tujuan dibentuknya ICHI NTB yakni sebagai wadah para cendekiawan Hindu di NTB dalam mengkaji dan mempromosikan nilai-nilai ajaran Hindu kepada umat berdasarkan kaidah intelektual, memiliki program rutin yaitu diskusi bulanan yang disebut Diskusi Purnamean. ICHI NTB yang baru seumur jagung kali ini melaksanakan diskusi yang kedua. Diskusi Purnamean yang pertama dilaksanakan tanggal 27 Januari 2019 yang lalu dengan tema, Revitalisasi Pemahaman dan Pelaksanaan Yadnya. Diskusi kali ini diawali dengan dua sajian materi yaitu Kami Bangga Beragama Hindu oleh Dr. I Gusti Lanang Ari Wangsa ,SE,MM dan Hindu Rumah Kami oleh I Komang Sugiartha,SH. Lanang Ari Wangsa mengawali penyajian dengan men-

yampaikan cuplikan salah satu Kitab Suci Hindu, Sarasamuscaya yang berisi tentang betapa lengkapnya ajaran Hindu. Kemudian beberapa kutipan sloka (ayat suci) dari beberapa kitab lainnya seperti , bahwa Hindu mengajarkan manusia di seluruh dunia adalah bersaudara ( Vasudhaiva Kutumbakam) , yang juga tercermin dari beberapa sloka mantra/doa yang selalu diakhiri dengan permohonan agar semua mahluk hidup di seluruh alam menjadi bahagia (loka samasta sukhino bhawantu). Dari kutipan itu saja menunjukkan bahwa Hindu untuk semua, dan bukan hanya untuk umat Hindu saja. Selanjutnya menampilkan beberapa fakta empirik dari berbagai terbitan buku serta artikel di dunia maya baik bersifat kajian maupun penelitian yang membahas keuniversalan ajaran Hindu. Beberapa ilmuwan Hindu menemukan dasar teknologi yang menjadi landasan pengembangan teknologi masa kini, seperti teori massa dalam ilmu Fisika modern, Kitab Ayurweda sebagai ilmu kedokteran Hindu, Ilmu Kosmologi, Psikologi dan Teori Atom sampai ilmu astronomi dan matematika dengan rumus Phi dan angka Nol yang telah ditulis oleh cendekiawan Hindu jauh sebelum dimunculkan oleh para ilmuwan barat. Di samping dari segi keilmuan Hindu memiliki Hari Raya Nyepi sebagai salah satu implementasi ajaran Tri Hita Karana untuk menjaga kelestarian alam dan hemat energi yang kemudian menjadi inspirasi gerakan ‘’Earth Hour’’ yaitu aksi mematikan listrik selama 60 menit yang diikuti oleh 180 negara di seluruh dunia.

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Suasana diskusi bertajuk Bangga Menjadi Hindu yang digelar ICHI NTB di Kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Minggu (17/2). Selanjutnya I Komang Sugiartha,SH pembicara kedua dengan judul Hindu Rumah Kita lebih didasari pada fenomena pemahaman keyakinan kalangan remaja terhadap implentasi ajaran Agama Hindu dikelompokkkan menjadi empat yaitu mereka beragama Hindu karena faktor keturunan, para remaja tidak memahami ajaran agamanya dengan benar, Hindu adalah ajaran agama leluhur serta Hindu sebagai ajaran agama yang rasional dan fleksibel. Masing-masing kelompok pemahaman ini memiliki implikasi yang berbeda dalam implementasi beragama. Menurut Sugiartha para remaja perlu diberikan pencerahan dengan bahasa dan metoda sesuai zamannya. Pencerahan – pencerahan tersebut agar mampu menjawab kegalauan

Tak Mendaftar, Eks Honorer K2 Langsung Gugur Seleksi P3K Dari Hal. 1 Masih ada waktu bagi eks honorer K2 untuk mendaftar secara online sampai pendaftaran ditutup Minggu malam. Bagi eks honorer K2 yang tidak mendaftar maka langsung gugur ikut seleksi P3K. ‘’Daftar online ini adalah salah satu persyaratan rekrutmen (P3K),’’ jelas Yus. Disebutkan, dari 458 eks honorer K2 tersebut terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian satu orang. Diharapkan semua eks honorer K2 yang berjumlah 458 orang sesuai data base BKN, semuanya mendaftar online. Sebelumnya, Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota meminta Kemen PANRB menundarekrutmenP3K.Pasalnya,Pemda belum siap dari sisi anggaran. Baik anggaran pelaksanaan rekrutmen maupun penggajian P3K. Hal tersebut sesuai hasil rapat koordinasi antara Kepala BKD NTB dan Kepala BKDPSDM kabupaten/kota beberapa waktu lalu. Untuk Pemprov NTB, sebenarnya dari sisi anggaran tidak masalah. Pasalnya, dalam APBD murni 2019, telah dialokasikan anggaran untuk guru honorer SMA/SMK dan SLB sebesar

Rp52 miliar yang selama ini dibayar sesuai jam mengajar. Namun penyesuaian anggaran tersebut perlu dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selang beberapa hari, Pemprov kemudian membuka rekrutmen P3K. Data Kemen PANRB, sebanyak 7.162 eks honorer K2 dapat ikut seleksi calon P3K. Terdiri dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk Pemprov NTB, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sebanyak 458 orang. Terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian Kementan 1 orang. Kemudian Kota Mataram sebanyak 88 orang, terdiri dari guru 72 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan penyuluh pertanian Kementan 10 orang. Lombok Barat sebanyak 289 orang, terdiri dari guru 234 orang dan penyuluh pertanian Kementan 55 orang. Lombok Tengah sebanyak 1.250 orang, terdiri dari guru 1.180 orang, tenaga kesehatan 1 orang dan penyuluh pertanian Kementan 69 orang. Lombok Timur sebanyak 721 orang, terdiri dari guru 618 orang,

tenaga kesehatan 10 orang dan penyuluh pertanian Kementan 93 orang. Lombok Utara sebanyak 78 orang, terdiri dari guru 56 orang dan penyuluh pertanian Kementan 22 orang. Sumbawa Barat sebanyak 209 orang, terdiri dari guru 192 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sumbawa sebanyak 1.003 orang, terdiri dari guru 946 orang, tenaga kesehatan 9 orang dan penyuluh pertanian Kementan 48 orang. Dompu sebanyak 511 orang, terdiri dari guru 470 orang dan penyuluh pertanian Kementan 41 orang. Bima sebanyak 1.885 orang, terdiri dari guru 1.783 orang, tenaga kesehatan 22 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan 67 orang. Terakhir, Kota Bima sebanyak 670 orang, terdiri dari guru 649 orang, tenaga kesehatan 4 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sehingga, jika ditotal, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K untuk guru sebanyak 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan sebanyak 440 orang. (nas)

para remaja terhadap keraguan atas kebenaran ajaran agama, keraguan atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab pada era milenial, serta mengadopsi jawaban sikap kritis sebagai ciri remaja. Pada sesi tanya jawab yang dimoderasi oleh Drs. Dewa Wayan Parwata Bonha,MM mendapat tanggapan dan masukan beragam dari berbagai kalangan. Peserta diskusi yang dihadiri dari berbagai unsur organisasi hindu seperti PHDI NTB, PHDI Kota Mataram, WHDI NTB, WHDI

Kota Mataram, Pinandita, STAHN Gde Pudja Mataram, Guru Agama Hindu, Penyuluh Agama Hindu, tokoh masyarakat, mahasiswa Hindu. Dalam diskusi itu, pada intinya hampir semua peserta sepakat bahwa sebagai umat beragama perlu untuk meningkatkan kemampuan sradha bhakti (keyakinan) sebagai dasar implementasi agama yang kuat sehingga mampu menjadi sumber daya insan yang turut serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. (r)

Maksimalkan Nilai Tambah Dari Hal. 1 Kalau ada yang bisa kita olah, kita olah di sini. Karena nilai tambahnya untuk masyarakat NTB,’’ kata Wakil Gubernur(Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi Suara NTB di Mataram pekan kemarin. Pertengahan pekan lalu, Wagub mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Asisten membahas mengenai pengembangan industri olahan di NTB. Untuk itulah dibangun Science Technology and Industrial Park (STIP) yang akan memproduksi mesin-mesin pengolahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat mengolah produkproduk pertanian. Perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan yang ada di NTB. Agar masyarakat mendapatkan nilai tambah dari produkproduk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. ‘’Di situ harus sinergi antara Dinas Perdagangan, Perindustrian, OPD terkait lainnya. Semua harus bersinergi. Supaya ada perencanaan yang baik ke depan,’’ katanya. Wagub menekankan, dalam membuat perencanaan supaya OPD mengacu kepada data. OPD diminta berperan sesuai porsi masing-masing. ‘’Supaya industrialisasi berhasil. Itu salah satu yang kita lakukan ke depan,’’ ujarnya.

Dijelaskan, keberadaan STIP adalah mem-back up industrialisasi di NTB. Produkproduk olahan yang dihasilkan IKM di NTB harus memenuhi standar. Misalnya, produk yang dibutuhkan hotel dan restoran, maka mutunya harus benar-benar diperhatikan. Begitu juga mengenai ekspor produk NTB. Jangan sampai, kata Wagub, diekspor lewat daerah lain. Saat ini sedang dilakukan pendataan komoditas-komoditas NTB yang diekspor lewat daerah lain. ‘’Saya melihat produksi cabai, tomat, semua kita surplus. Bagaimana supaya nilai tambahnya didapat NTB dan menjadi sumber kemakmuran masyarakat NTB. Selama bisa diolah di dalam daerah, kita olah,’’ tandasnya. Berdasarkan data BPS, sejak 2015-2017, produksi cabai di NTB terus meningkat. Untuk cabai rawit, pada 2015 produksinya sebesar 73.525 ton. Kemudian meningkat menjadi 96.996 ton pada 2016. Pada 2017, meningkat menjadi 156.922 ton. Sedangkan untuk cabai besar, pada 2015 produksinya sebesar 11.227 ton, 2016 sebesar 12.041 ton dan 2017 sebesar 31.819 ton. Sementara untuk produksi bawang merah, pada 2015 sebesar 160.201 ton, 2016 sebesar 211.804 ton dan 2017 sebesar 195.458 ton. (nas)

Gubernur Siap Bantu Pasar Ber-SNI Pertama di NTB Dari Hal. 1 ‘’Dari dana Rp58 miliar, ada bagian bangunan pasar yang tidak terbangun. Karena harga satuan material seperti kayu dan lainnya sudah naik. Sehingga mesti ada penambahan anggaran,’’sebut Konsultan Review DED Pasar Seketeng, Heri Kurniawan, dalam pertemuan itu. Bupati pun berharap adanya dukungan Gubernur NTB untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Jikapun tidak ada, maka pembangunan pasar tetap berjalan sesuai rencana awal. Mengingat keberadaan Pasar Seketeng ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai kekurangan dana ini menghambat proses pembangunan pasar yang direncanakan mulai dikerjakan April mendatang. ‘’Selesaikan dulu bangunan sesuai dana yang ada pada tahun ini. Kalaupun nanti ada bantuan anggaran dari provinsi atau pihak ke tiga, maka bisa menyusul

untuk melengkapi kekurangan,’’ tegasnya. Kepala BPKAD Sumbawa, Wirawan Ahmad S.Si M.T, mencoba menjelaskan dua skenario untuk menutupi kekurangan biaya revitalisasi Pasar Seketeng. Yakni, kekurangan anggaran Rp25 miliar dibantu oleh provinsi melalui program ataupun bantuan keuangan khusus. Kalau bantuan itu ada, maka segera dilakukan perubahan APBD. Sebab tidak mungkin dilakukan pergeseran anggaran APBD mengingat semua pos sudah terisi. Skenario kedua, dikerjakan secara multiyears asalkan pedagang yang sekarang ditempatkan sementara di Taman Kerato bisa bersabar menunggu rampungnya pasar. Mengingat pembangunan pasar itu hajatnya untuk menampung pedagang. Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyatakan

dukungannya untuk siap membantu kekurangan dana tersebut. Bisa langsung dari anggaran provinsi ataupun melibatkan pihak swasta yang memberikan pinjaman. Bisa pula, menggunakan dana CSR perusahaan yang berinvestasi di daerah. Yang jelas, akan dibicarakan lebih lanjut di tingkat Pemprov NTB. Menurut Dr. Zul, panggilan akrabnya, Pasar Seketeng ini merupakan pasar milik bersama. Dalam mewujudkan pembangunannya membutuhkan anggaran yang besar. Pemkab Sumbawa sudah menyediakan anggaran untuk pembangunan sebesar Rp58 miliar. ‘’Memang kalau mau agak bagus itu, dana yang dibutuhkan total sekitar hampir Rp80 miliar sampai Rp100 miliar. Sementara yang tersedia baru Rp58 miliar. Saya kira bijaksana Pak Bupati mumutuskan kerjakan sekarang dengan uang Rp58 miliar. Kalau

di tengah perjalanan kita bisa nambah bantuan dari provinsi dan pusat lebih bagus. Cuma kita tidak berani janji muluk-muluk dulu. Karena bantuan dari provinsi tentu ada prosesnya. Tapi saya punya komitmen untuk membantu,’’ujarnya. Dijelaskannya, Sumbawa adalah daerah yang kaya. Tentunya sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat juga dimungkinkan untuk membantu. Apalagi di Sumbawa juga ada perusahaan-perusahaan besar. Hal ini, untuk mewujudkan Pasar Seketeng yang ber SNI. Selain sebagai pusat jual beli, juga bisa menjadi salah satu tempat wisata. Dengan menjamin keamanan dan kenyamanan serta kebersihan pasar. Kadis Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani, akan berupaya menjadikan Pasar Seketeng sebagai pasar ber-SNI pertama di NTB. Peluang terbuka lebar

karena Pasar Seketeng berada di pusat kota. Yang keberadaannya akan memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Apalagi pasar Ber SNI ini merupakan program Presiden Jokowi. Bahkan usulan membangun pasar ber SNI ini di NTB telah direspons positif oleh Kementerian Perdagangan dan pihaknya akan memilih Pasar Seketeng. Pasar ber-SNI adalah pasar yang aman, nyaman dan bersih. Di pasar tersebut ada tempat bermain anak, IPAL, sarana tertib ukur, informasi harga, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lainnya. Selain itu, klusternya ada 4000 toko dan kepala pasarnya harus menguasai manajemen pasar. ‘’Kira-kira seperti pasar BSD. Dengan luas lahan yang ada saat ini pun, hal itu bisa dilakukan. Kalau ini terealisasi, maka Pasar Seketeng adalah pasar pertama yang ber SNI di NTB,’’pungkasnya. (arn)

Loteng Dapat Porsi Paling Besar dari Kebijakan Pembangunan Presiden Jokowi di NTB Dari Hal. 1 Anggota DPR RI dapil NTB itu mengaku, tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebab, Presiden sempat menyatakan jika kekalahannya pada Pemilu lalu di NTB, tidak bisa dijadikan ukuran untuk melupakan pembangunan di NTB. Mengingat, rakyat NTB adalah bagian rakyat Indonesia yang butuh pembangunan setara. “Yang saya ingat itu, kata-kata Pak Presiden kepada saya. Kalau kemenangan dan kekalahan yang kita pikirkan dalam membangun Indonesia, maka kasihan rakyat-

nya. Yang pasti masyarakat NTB adalah bagian dari rakyat Indonesia, jika tidak kita ayomi, maka mau jadi apa ke depannya Provinsi NTB itu,” jelas Rachmat mengutip dialognya bersama Presiden Jokowi. Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen. Dengan rincian, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Bima 11,6 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Lombok Utara 16,09

persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen. Rachmat menuturkan, upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi di NTB selama ini, tetap mengacu pada data-data dan fakta yang terjadi. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk pandai-pandai bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh pemerintah itu. Khusus Loteng, kata dia, fasilitas apa yang tidak diberikan oleh Presiden. “Disitu ada IPDN, Poltekpar Lombok, belum lagi KEK Mandalika dan pelebaran jalur akses BIL ke Mandalika

serta BIL ke wilayah lainnya di Lobar dan Mataram. Jadi, nikmat apa lagi yang harus kita dustakan. Wajib kita harus pandai-pandai bersyukur. Janganlah kita lupakan apa yang sudah dibangun oleh presiden itu,” tegasnya. Menyangkut perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) yang kini menuai penolakan, menurutnya, nama bandara tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menyusul, bandara adalah

masuk objek vital nasional. Sudah banyak jasa yang telah diberikan pemerintah pusat pada NTB, yakni tidak saja di Pulau Lombok namun juga di wilayah Pulau Sumbawa. “Kalau yang kita omongkan itu adalah penolakan nama bandara. Itu artinya kita mengalami kemunduran, sekali lagi perhatian pusat sudah banyak pada kita di NTB. Toh, nama bandara itu juga mengapresiasi nama pahlawan satu-satunya dari NTB. Maka sebagai warga NTB, wajiblah kita patuhi dan laksanakan anugerah dan perhatian yang diberikan oleh pusat itu,” tandasnya. (ndi/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 18 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Warga Kecewa, Anggota Dewan Tak Hadiri Undangan Musrenbangcam Giri Menang (Suara NTB) – Warga mengeluhkan ketidakhadiran para anggota DPRD pada Musyawarah Rencana Pembangunan kecamatan (Musrenbangcam) tahun 2019 di sejumlah Kecamatan di Lombok Barat (Lobar). Kehadiran para wakil rakyat ini diharapkan bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang perlu difasilitasi oleh anggota dewan ke Pemda. Seperti pelaksanaan Musrenbangcam di Sekotong yang digelar Kamis (14/2) lalu. Musrenbang dihadiri oleh delegasi masing-masing desa di Kecamatan Sekotong dan perwakilan dinas Kabupaten Lobar, seperti Dinas Pertanian, DLH, DKP, Disperindag, DPMD, Dikes, Bappeda, Dikbud, Dinsos, dan juga para pendamping desa di Kecamatan Sekotong. Namun kegiatan Musrenbangcam Sekotong tersebut tak satupun dihadiri oleh para anggo-

ta Dewan asal Kecamatan Sekotong. “Kami sudah sampaikan surat undangan,” kata Ketua Panitia Musrenbang Kecamatan Sekotong, Ramang, A.Md. “Kehadiran para anggota dewan pada musrenbang ini penting sebenarnya, tetapi mungkin mereka ada kesibukan lain,” kata Ketua Forum Kades Kecamatan Sekotong, Lalu Sarappudin. Kondisi itu pun terjadi Musrenbang di Kecamatan Lembar yang digelar Selasa, 12 Februari lalu Tak

(Suara NTB/ist)

Musrenbangcam di Sekotong beberapa hari lalu satupun dihadiri anggota dewan Dapil I (Sekotong-Lembar). Pihak kecamatan sendiri sudah mengundang para wakil rakyat, namun tak satupun hadir. “Sudah kita udang mereka, ndak ada yang hadir, karena alasan sibuk saja,” kata Camat Lembar, Hasanudin.

Di Gerung juga demikian. Musrenbangcam yang diadakan tanggal 12 Februari lalu di daerah ibu kota ini juga tak dihadiri anggota Dewan. Camat Gerung, H. Mulyadi mengaku pihaknya sudah mengundang para anggota Dewan namun mereka tidak ada yang hadir.

“Kita sudah undang, tapi katanya kunjungan ke luar daerah,” jelas dia. Sedangkan pada Musrenbangcam Labuapi dan Kuripan, hanya satu anggota yang hadir dari sejumlah anggota di Dapil setempat. Seperti di Labuapi dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Lobar, Imam Kafali, sedangkan di Kurpan dihadiri Munawir Haris. Menanggapi kritikan warga itu, aanggota Dewan dapil 1 Lobar, Adnan mengatakan, bahwa ia tak bisa menghadiri undangan Musrenbang dikarenakan ia bersama 45 anggota DPRD lain tengah melaksanakan tugas ke luar daerah dalam rangka pansus Raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta Raperda tentang usaha peternakan dan kesehatan hewan. “Hal itulah yang mem-

Baiq Aminatuh Dipanggil Ikut TC Pra-Olimpiade

(Suara NTB/fan)

PEMBALAP - Para pembalap tengah memacu motornya dalam kejurprov Drag Bike IMI NTB 2019 yang berlangsung di sirkuit eks Bandara Selaparang, Rembiga, Minggu (17/2).

Mataram (Suara NTB) Atlet sepak bola wanita NTB, Baiq Aminatuh Salihah mendapat kesempatan memperkuat tim sepak bola wanita Indonesia di ajang internasional. Pemain hasil binaan Neo Angel NTB itu akan bermain untuk tim Indonesia di pra-olimpiade yang akan berlangsung 1-9 April 2019. Pemilik Klub Neo Angel NTB, M. Zaelani yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (17/2) mengatakan keikutsertaan Aminatuh di tim pra-olimpiade sepak bola sudah pasti. Pasalnya sudah ada surat pemanggilan dari Pengurus Pusat PSSI. “Baiq Aminatuh dipanggil mengikuti TC persiapan Pra-Olimpiade sepak bola wanita yang akan berlangsung tanggal 1-9 April 2019,” ucapnya. Kegiatan pemusatan latihan nasional atau TC tim sepak bola wanita Indonesia akan dimulai tanggal 22 di Bojang Sari, Depok Jakarta. Rencananya Aminatuh akan bertandang ke Jakarta sehari sebelum pemusatan latihan dimulai. Menurut Zaelani, pemanggilan Aminatuh mengikuti pemusatan latihan sepak bola wanita tidak lepas dari prestasi Aminatuh di event nasional. Aminatuh pernah membawa tim Neo Angel NTB juara dua sepak bola wanita Piala Menpora di Bali tahun 2018. Sukses membawa tim Neo Angel sebagai finalis, Aminatuh pun dikontrak oleh salah satu Club Banteng Muda Malang, Jawa Timur (Jatim) sejak bulan September 2018. Setelah sekian lama tampil di beberapa even nasional Aminatuh pun dipanggil ikut TC persiapan Pra-Olimpiade tahun 2019. (fan)

Kejurprov ’’Drag Bike’’ NTB

Pembalap Surabaya Dominasi Juara Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) ‘’Drag Bike’’ NTB berakhir di Sirkuit eks Bandara Selaparang Mataram, Minggu (17/2). Pembalap asal Surabaya tampil mendominasi juara di sejumlah kelas bergengsi di event itu. Pantauan Suara NTB di lokasi, pembalap Jhon AP berhasil merebut gelar juara di kelas yang paling bergengsi, yakni kelas bebek tune up 4 tak 130 CC. Ia yang mewakili tim MJM 29 Forever itu berhasil mengalahkan pembalap asal Kediri, Arif Tijil yang menempati peringkat dua dan peringkat ketiga diraih oleh Imam Khenzi dari NTB. Selanjutnya, Jhon AP juga berhasil merebut medali emas di kelas bebek 4 Tak Tune Up 200 CC, mengalahkan rivalnya sesama Surabaya, Richo Bhochel yang meraih perak, serta Deden PD asal Mataram di peringkat tiga. Kemudian juara di kelas sport 2 tak Tune Up s/d 155 CC RNK STD juga diraih Jhon AP, mengalahkan Arif Tijil dari Kediri di posisi dua dan Richo Bhochel asal Surabaya di peringkat tiga. Hingga berita ini ditulis masih ada kelas yang masih sedang berlangsung. Ketua Umum Pengprov Ikatan Mo-

tor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin mengatakan Kejurprov Drag Bike perdana tahun ini dibuka oleh Wakapolda NTB, Brigjen Pol. H. Tadjudin MH dan dihadiri Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Event itu melibatkan sebanyak 200 atlet dari kabupaten/kota di NTB. Selain itu melibatkan puluhan atlet dari Pulau Bali dan Jawa. Kejurprov itu merupakan program Kejurprov Drag Bike IMI NTB yang akan berlangsung 5 putaran di tahun 2019. Di event putaran pertama tahun ini mempertandingkan sebanyak 19 kelas. Terdiri dari bebek tune up, matic TU, sport TU dan lainnya. Masing atlet terdiri dari atlet pelajar dan senior.

Ajang yang digelar atas Kerjasama IMI NTB dan PT Angkasa Pura I Lombok International Airport ini bertujuan untuk menjaring komunitas balapan jalanan yang dijadikan atlet-atlet drag bike handal dan mampu bersaing di level nasional. Para atlet berprestasi yang terjaring dalam kejuaraan itu nantinya dipersiapkan menghadapi kejurnas dan kejuaraan drag bike terbuka nasional. Selain menggelar Kejurprov drag bike, pihak IMI NTB akan menggelar Kejurprov balap motor dan drag bike yang akan di gelar pertengahan tahun ini. Sasarannya untuk menjaring atlet yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON 2019. (fan)

buat kami anggota DPRD dapil Sekotong – Lembar tidak bisa menghadiri acara Musrenbang tersebut,” jelas politisi PDIP ini. Sementara itu, anggota Dewan Dapil Kuripan-Gerung, Munawir Haris mengaku tidak bisa hadir di Musrebangcam Gerung karena pada saat yang bersamaan ia menghadiri Musrenbangcam di Kuripan. “Saya bisa tidak bisa menghadiri acara musrenbang kecamatan Gerung karena jadwal dan jam musren-

bang yang bersamaan dengan Kuripan. Saya hadir sebagai narasumber di Musrenbang Kecamatan Kuripan. Tidak mungkin saya membagi diri,” ujar politisi PAN tersebut. Dirinya tidak mengetahui alasan mengapa sejumlah anggota Dewan lain tidak menghadiri acara musrenbang di kecamatan masing-masingnya. Jikapun alasan perjalanan kunjungan kerja, pelaksanaannya dilakukan pada Rabu (13/2). (her)