Edisi Sabtu 18 Januari 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 18 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 259 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Safari Subuh di Monjok

Gubernur Ajak Berdayakan Masyarakat dari Masjid GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dan para Kepala OPD lingkup Pemprov NTB melaksanakan kegiatan rutin berupa safari dan salat subuh berjamaah. Kegiatan berlangsung Jumat (17/1) di sebuah masjid di Kebon Jaya Timur, Kelurahan

Monjok, Kota Mataram.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan di masjid-masjid ini selain bisa lebih mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, juga menjadi sarana yang efektif agar program program strategis dan unggulan Provinsi NTB bisa langsung sampai ke masyarakat.

Setelah memperkenalkan jajaran kepala OPD satu persatu, gu-

SAFARI SUBUH - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat safari dan salat subuh berjamaah di masjid di Kebon Jaya Timur, Kelurahan Monjok, Kota Mataram, Jumat (17/1).

Perbesar Penurunan Angka Kemiskinan

bernur menyampaikan bahwa dengan silaturahim seperti ini, berbagai aspirasi dan transfer informasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat efektif. ‘’Silakan bagi warga yang ingin menyampaikan keluh kesah, semuanya sudah kami bawa, ada Kepala Biro Ekonomi, Kepala Biro Kesra dan yang lainnya,’’ katanya.

Gubernur juga menjelaskan pandangannya tentang bagaimana manfaat bangun pagi dan salat subuh berjamaah. ‘’Jika kita bangun pagi, mood kita akan lebih bagus dan

Insya Allah, Allah SWT akan memberikan petunjuk,’’ ujarnya.

NTB dengan misi Aman dan Berkah senantiasa berupaya mewujudkan masyarakat yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan bisa mengawalinya melalui rumahrumah ibadah. ‘’Kita ingin menggairahkan umat ini, Lombok adalah the world halal destination. Jika ingin melihat kebahagian datanglah ke NTB. Jika ingin makan enak datanglah ke masjid.

Bersambung ke hal 11

Manfaatkan Peluang MotoGP

MGPA Rancang Sistem Terintegrasi Jual Suvenir Produk Lokal

Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan NTB masih di bawah 1 persen setahun. Pada periode Maret - September 2019 hanya turun sebesar 0,68 persen, dari 14,56 persen menjadi 13,88 persen.

Untuk memperbesar persentase penurunan kemiskinan NTB, bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu difokuskan menyasar masyarakat miskin yang berada di desil I dan desil II. Bersambung T. Wismaningsih Dradjadiah ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Gelaran MotoGP yang akan dilaksanakan tahun 2021 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika banyak memberi peluang. Kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan cerdas dan maksimal oleh masyarakat. Termasuk diantaranya penyiapan pelaku usaha untuk kecil menengah (UKM) untuk memanfaatkan peluang event dunia tersebut.

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran MotoGP di KEK Mandalika juga mendorong masyarakat memanfaatkan momen gelaran Mo-

toGP 2021 mendatang. Mengingat selain pengembangan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata, potensi pengunjung diperkirakan mencapai 1 juta orang dari seluruh dunia.

CEO MGPA, Ricky Bahera-

masjah, menerangkan bahwa kegiatan MotoGP ini membutuhkan banyak dukungan dari UKM yang digerakkan untuk memanfaatkan kesempatan emas tersebut. ‘’Kesuksesan event ini adalah kesuksesan

Lombok (baca NTB) juga. Saya harap seluruh pihak bekerjasama untuk menjamin kesuksesan balap MotoGP,’’ ujarnya, seperti dikutip dari situs resmi MPGA, Jumat (17/1).

MGPA sendiri saat ini tengah membuat satu sistem terintegrasi terkait dengan penjualan merchandising atau suvenir produk lokal UKM, khususnya untuk wilayah Lombok Tengah. Produk UKM yang terdata akan melewati proses quality control oleh tim

MGPA dan Dorna Sports sesuai dengan kriteria dan standardisasi tertentu.

Bagi UKM yang dinyatakan lulus proses tersebut akan menjadi official merchandise serta mengikuti serangkaian pelatihan untuk meningkatkan nilai jual. Sebagai permulaan, sebanyak 70 UKM asal Lombok Tengah telah memamerkan produknya beberapa waktu lalu, diantaranya kerajinan rotan, tenun, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

TO K O H

BPBD Bangun Jembatan Darurat di Kilo

Tingkatkan Sinergi dan Perbaiki Data

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R NTB Butuh Rp6,3 Triliun DINAS Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB mencatat luas kawasan kumuh mencapai 6.300 hektare yang berada di 10 kabupaten/kota.

Kawasan kumuh yang ada di NTB dominan berada di daerah perkotaan.

Kepala Disperkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT yang dikonfirmasi Jumat (17/1) kemarin tak berani menyebutkan kapan NTB bisa bebas dari kawasan kumuh.

Karena hal itu bergantung anggaran untuk penanganannya. Ia menyebut, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan 6.300 hektare kawasan kumuh tersebut mencapai Rp6,3 triliun.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membuat jembatan darurat dan jalur alternatif untuk penanganan kerusakan jalan di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.

Situasi sudah normal. Pengendara sudah dapat melalui jalur tersebut meski tidak selancar sebelumnya.

Dari informasi yang diperoleh Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, jembatan daruat sudah dibuat Kamis (16/1) malam, atau beberapa jam setelah jembatan putus.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist_bpbd dompu)

SEKDA NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, prestasi NTB sebagai daerah kedua di Indonesia setelah Papua, yang tercepat dalam penurunan angka kemiskinan patut diapresiasi. ‘’Kita beda beberapa digit saja, NTB 0,68 sedangkan Papua 0,98,’’ ungkapnya ketika menjadi inspektur upacara apel paripurna NTB Gemilang tahun 2020, di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1).

Sekda mengatakan, prestasi ini bukanlah hal mudah. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak di Provinsi NTB. Untuk itu, pada momentum upacara Apel Paripurna NTB Gemilang ini, Bersambung ke hal 11

JEMBATAN DARURAT - Tim BPBD Kabupaten Dompu saat membuat jembatan darurat di jalur Provinsi Kecamatan Kilo.

Calo Perekrut 84 Calon TKW NTB Diduga Sindikat Internasional

IGB. Sugihartha (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Upaya pemberangkatan 87 calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) unprocedural tujuan Timur Tengah (Timteng) digagalkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di penampungan ilegal di Jakarta.

Dari 87 calon TKW tersebut, tiga orang tetap ingin bekerja ke luar negeri.

Staf Khusus Gubernur NTB Bidang Ketenagakerjaan dan Perburuhan, Imalawati Daeng Combo mengatakan, tiga orang calon TKW asal NTB yang ingin tetap bekerja ke luar negeri tersebut telah difasilitasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk bekerja ke negara Asia Pasifik, seperti Singapura. ‘’Karena dia ingin beralih ke negara tujuan yang tiga orang. Jadi, dia langsung diurus oleh BNP2TKI di sana.

84 orang yang pulang. Awalnya 87 orang itu ilegal, un-

(Suara NTB/ars)

PULANG - Para TKW korban dugaan TPPO bersiap pulang ke daerah asal difasilitasi Disnaker Provinsi NTB. procedural. Tiga orangnya diurus legal oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI. Mereka memilih ke Asia Pasifik,Singapura,’’ kata Daeng dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/1) kemarin.

Tiga calon TKW asal NTB yang tetap memilih bekerja ke luar negeri tujuan negara Asia

Pasifik tersebut adalah Maryam Binti Abdul Kadir (30) asal Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Kemudian, Husnul Lendani (30) dan Baiq Yeti (37), keduanya berasal dari Lombok Barat. Ketiganya merupakan mantan TKW yang sudah bekerja ke luar negeri.

Bersambung ke hal 11

Disnaker dan Polisi Buru Tekong Penyelundup 84 TKW INAS Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTB bersama Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB bekerjasama ungkap pelaku di balik penyelundupan 84 TKW diduga ilegal. Saksi korban diharapkan kooperatif memberi keterangan.

Kasubdit IV Ditreskrimum AKBP Ni Pujawati mengaku sedang koordinasi dengan Disnaker Provinsi NTB untuk mendalami tekong dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik pengiriman TKW tersebut. ‘’Sekarang kami masih koordinasi dengan Disnaker. Sedang minta data data dari para korban,’’ katanya menjawab Suara NTB Jumat (17/1) kemarin.

Dari keterangan para korban sebelumnya, ada dua nama yang selalu disebut dalam jaringan pengiriman dari Lombok hingga ke Jakarta. Tekong atau yang biasa dikenal sponsor bertugas merekrut, selanjutnya sampai di penampungan Surabaya dan Jakarta diserahkan kepada seseorang.

Menurut Pujawati, kasus ini belum mengarah ke pelaku, karena akan dikoordinasikan dengan Disnaker Provinsi termasuk ke Subdit Perlindungan di Kementerian Tenaga Kerja RI. Dia menjelaskan, untuk tahap awal kasus ini tidak langsung mengarah ke dalang dan jaringan pengiriman 84 TKW tersebut. Namun terbuka kemungkinan diusut mengarah ke jaringan pemain lama. ‘’Soal jaringan itu nanti kita selidiki arahnya ke siapa siapa,’’ jelasnya.

Sementara Kadisnarker Provinsi NTB, Dr. H. Agus Patria menegaskan, pihaknya akan mengungkap siapa di balik pengiriman TKI ilegal tersebut.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 18 Januari 2020

Halaman 2

Pilkada Mataram

Bawaslu Klarifikasi Tim Selly – Manan

Pantau Kos-kosan

(Suara NTB/viq)

MARAKNYA kasus peredaran narkoba di kos-kosan membuat beberapa pihak harus lebih mengintensifkan pengawasan. Baik di lingkup kecamatan, kelurahan, dan lingkungan yang berada di setiap sudut kota Mataram. Sebab, beberapa lingkungan di Mataram masih berada di zona merah terjangkit persebaran barang haram tersebut.

Lurah Kekalik Jaya, Bilyadi Idul Islam kepada Suara NTB, Jumat (17/1) mengatakan, kasus peredaran narkoba harus mendapat atensi khusus dari pihaknya. Baik dari semua kepala lingkungan kelurahan Kekalik Jaya, warga setempat, dan warga pendatang yang tinggal di beberapa kos-kosan di kelurahan Kekalik Jaya.

Dekat dengan akses pendidikan, kelurahan Kekalik Jaya memiliki jumlah kos-kosan yang tak sedikit. Kata Bilyadi, sudah seharusnya pihak kelurahan intens melakukan pemantauan ke sejumlah kos-kosan di wilayah kelurahan Kekalik Jaya.

“Saya lurah baru, insha Allah pihak kelurahan akan memasifkan pengawasan di tingkat kos-kosan. Pasalnya kan, kelurahan Kekalik Jaya mempunyai kos-kosan yang cukup banyak.

Nanti akan kita lakukan pendataan kepada semua penghuni yang ngekos. Kita akan berupaya berikan mereka kartu domisili sementara selama ngekos di Mataram,” katanya.

Bagi pemilik kos-kosan sendiri kata Bilyadi, agar membuat peraturan secara mandiri supaya jangan sampai koskosannya dijadikan lokasi pesta nerkoba. Bukan hanya itu, ia pun meminta kepada semua pemilik kos untuk melaporkan kepada kelurahan siapa saja yang menempati kos-kosan. Itu dilakukan agar kelurahan mudah melakukan pamantauan kepada semua penduduk kos.

“Kita pantau aktivitasnya. Nanti kita turun bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas dan perangkat lain yang ada di kelurahan. Pihak kita juga nanti akan minta ke semua pemilik koskosan lebih informatif untuk melaporkan siapa saja yang ngekos,” tegasnya Dengan upaya tadi kata Bilyadi, pihaknya juga akan mencoba merancang kebijakan khusus untuk penerapan peraturan di semua kos-kosan di kelurahan Kekalik Jaya. Hal itu dilakukan agar semua pemilik kos-kosan bisa lebih mengedepankan kenyamanan dan keamanan untuk kepentingan bersama. “Kita ingin semuanya aman terkendali, itu saja,” tutup Bilyadi. (viq)

Bilyadi Idul Islam

(Suara NTB/fit)

Tunggu Terobosan DLH RENCANA DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram yang akan memasang CCTV atau kamera pengintai di TPS yang ada di Kota Mataram, mendapat apresiasi dari kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram. Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., pada prinsipnya inovasi yang direncanakan DLH Kota Mataram ini, sangat baik.

Hanya saja, lanjut Gufron, untuk pemasangan CCTV ini, anggarannya tidak tercantum dalam APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020. ‘’Kami dalam proses pembahasan di Komisi III dengan Kadis (Kepala Dinas) LH sebelumnya, program tersebut belum tercantum,’’ ungkapnya kepada Suara NTB via WhatsApp, kemarin.

Karena pemasangan CCTV itu berkaitan dengan anggaran, Ketua Fraksi Amanah Bangsa DPRD Koata Mataram ini menyarankan kepada Kepala Dinas LH Kota Mataram yang baru agar mengkomunikasikan rencana ini kepada Komisi III selaku mitra kerja DLH. Dikatakan Gufron, program pemasangan CCTV ini jelas tidak akan bisa dilaksanakan dalam tahun 2020 ini, mengingat program tersebut tidak tercantum dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). ‘’Bukan masalah besar atau kecilnya anggaran, tapi segala sesuatu program tersebut, dikomunikasikan dulu dengan dewan,’’ ucapnya. Menurut anggota Dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini, bahwa program pemasangan CCTV di TPS-TPS tentu ada positif dan negatifnya. ‘’Positifnya, sistem tata kelola sampah di Kota Mataram menjadi lebih baik,’’ katanya.

Sedangkan sisi negatif yang dikhawatirkan, sambung Gufron, jangan sampai perencanaan program pemasangan CCTV ini belum matang atau belum teruji, sehingga program itu menjadi sia-sia. Menurut, politisi PAN ini, sebelum program pemasangan CCTV ini diterapkan, tidak ada salahnya DLH Kota Mataram studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan pola tersebut.

Karena, Dewan tidak ingin pemasangan CCTV ini terkesan menjadi program coba coba seperti yang sudah-sudah.

Sebelum ke arah program CCTV, DLH Kota Mataram sebetulnya memiliki PR yang perlu menjadi pemikiran. ‘’Perlunya inovasi oleh kadis baru, untuk mengurangi jumlah volume sampah,’’ katanya. Selain itu, perlu juga dipikirkan kondisi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Regional yang hampir overload. ‘’Ini membutuhkan terobosan,’’ cetusnya. Gufron menyambut baik pemikiran Kadis LH yang berkeinginan mengubah sampah menjadi energi alternatif. ‘’Kita tunggu terobosannya,’’ imbuhnya. (fit) Ahmad Azhari Gufron

(Suara NTB/cem)

PELAYANAN ADMINDUK - Petugas Dukcapil melayani warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan, Jumat (17/1). Sedikitnya dibutuhkan 12 ribu blangko untuk mengurangi penggunaan Suket pengganti KTP yang masih dipegang oleh warga.

Blangko KTP di Mataram Kosong Mataram (Suara NTB) Stok blangko kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Mataram kosong.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sedikitnya membutuhkan 12 ribu blangko. Surat keterangan (Suket) yang diterbitkan rentang bulan Juni – Agustus 2019 diganti dengan KTP. Daftar antri pencetakan atau print record ready KTP elektronik di Kota Mataram, sampai saat ini mencapai 8.600. Suket print record ready atau belum KTP elektronik mencapai 12.198. Secara bertahap kata Kepala Dinas Dukcapil, Chaerul Anwar ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/1), pihaknya mencetak perekaman pada periode bulan Juni – Agustus. Sehingga, jumlah daftar tunggu mencetak KTP elektronik berkurang.

“Yang kita prioritaskan warga yang merekam di bulan Juni – Agustus. Caranya kita telepone mereka untuk mengambil KTP-nya,” kata Chaerul.

Blangko KTP diakui, masih langka. Kasus ini tidak saja terjadi di Kota Mataram, melainkan daerah lain se Indonesia mengalami hal sama. Untuk mengurangi penggunaan Suket setidaknya dibutuhkan 12 ribu blangko. Kondisi ini telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri masih mencari solusi untuk pemenuhan blangko di daerah.

“Pokoknya kita butuh 12 ribu blangko,” sebutnya.

Terkait dengan ketersediaan blangko di provinsi mencapai 280 ribu lebih, Chaerul belum mengetahui hal tersebut. Karena, belum ada informasi apapun dari pemerintah provinsi. Sepengetahuannya adalah, Pemprov NTB meminta data ke kabupaten/ kota sebagai bahan evaluasi Menteri Dalam Negeri.

Untuk pelayanan, pihaknya masih mengeluarkan Suket pengganti KTP elektronik. Stok blangko di Dukcapil masih kosong. Rencananya, Senin (20/1) akan mengambil dua ribu blangko ke Dirjen Adminduk Kemendagri. “Insya Allah, hari Senin staf saya berangkat mengambil sekitar dua ribu blangko,” ujarnya.

Dengan kelangkaan blangko itu, Chaerul mengimbau masyarakat mengerti kondisi tersebut. Pemerintah menjamin tidak ada upaya mempersulit warga untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Kelangkaan blangko menjadi masalah nasional. (cem)

Lima TKW Ilegal Asal Mataram Dipulangkan Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima calon tenaga kerja wanita (TKW) ilegal asal Kota Mataram dipulangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Mereka terjaring razia saat mengikuti pelatihan di Jakarta. Masyarakat perlu mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang.

Kelima TKW ini merupakan bagian dari 84 calon pekerja migran yang diterima oleh Disnaker NTB. Mereka berasal dari Kelurahan Banjar, Abian Tubuh, Karang Baru dan Jempong Baru.

Rata - rata kata Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/1) mereka akan diberangkatkan kerja ke Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga.

Sementara, pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah, khusus pembantu rumah tangga masih ada moratorium sejak tahun 2015 lalu. “Mereka kena razia oleh Kemenaker di tempat pelatihan ilegal di Jakarta,” kata Hariadi.

Pemberangkatan lima TKW tersebut sejak di daerah sampai ke Jakarta diketahui tanpa prosedur. Selama ini, Disnaker tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun kepada lima warga itu.

Hariadi menyarankan, masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri lebih baik ke Asia Pasifik.Seperti,Singapura,Taiwan, Hongkong maupu Jepang. Dari sisi pendapatan lebih besar dan pengawasan serta perlindungan di-

(Suara NTB/ist)

DIPULANGKAN - Kadisnaker Kota Mataram, Hariadi menjemput kelima calonTKW yang dipulangkan oleh Kemenaker karena akan berangkat secara ilegal ke Timur Tengah. Masyarakat diimbau mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang. jamin oleh pemerintah. “Saya kok heran warga kita lebih senang ke Arab Saudi,” tandasnya.

Perekrutan TKW ilegal oleh calo mestinya ditindak oleh aparat penegak hukum. Jika praktik ini tidak terungkap berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Dia menyadari praktik human trafficking timbul oleh minimnya pengetahuan masyarakat.

Disamping itu, calo mengimingi imingi calon PMI dengan gaji besar. Bahkan, sebelum berangkat mereka diberikan uang. Padahal, ujungnya uang diberikan itu akan jadi hutang. “Sebelumnya diimingi gaji besar dan lain sebagainya,” tandasnya.

Hariadi juga heran, dua dari lima TKW yang dipulangkan tersebut sudah dua kali terjaring

razia oleh petugas. Artinya, tidak ada efek jera dari calon PMI tersebut. “PMI ini juga dalam kondisi terjepit,” pungkasnya.

Hariadi menambahkan, pemulangkan calon PMI langsung diantar langsung ke tempat tinggalnya masing - masing. Pola persuasif dilakulan oleh petugas sekaligus menginformasikan kepada keluarga dan masyarakat setempat bahwa pemberangkatan yang bersangkutan ke luar negeri melalui jalur tidak resmi.

Pihaknya mengimbau, masyarakat yang hendak mencari pekerjaan ke luar negeri melalui perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia resmi. Sehingga, dari proses pemberangkatan, penempatan hingga pulang ke daerah mendapatkan perlindungan dari negara. (cem)

Mataram (Suara NTB) Munculnya surat pernyataan kesepakatan berkoalisi dari partai politik PDI Perjuangan dan PKS kota Mataram mengusung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020, membuat Bawaslu kota Mataram mengklarifikasi Tim Selly – Manan. Putu Selly Andayani (PSA) dipertanyakan Bawaslu karena posisinya yang masih menjadi ASN dan saat ini diduga masuk dalam politik praktis.

Pada surat kesepatakan berkoalisi tersebut, PDIP dan PKS berkoalisi menyatakan dukungan kepada PSA dengan pasangan balon Wakil Walikota, TGH. Abdul Manan. Surat itu ditandatangani oleh ketua DPC PDIP kota Mataram, Made Slamet beserta Sekretaris Nyayu Ernawati. Surat kesepakatan itu juga ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah PKS kota Mataram, Muhammad Ahyar beserta Sekretaris Zamroni.

“Semua sudah kami undang.

Ini kan undangan klarifikasi terhadap dugaan ASN yang main politik praktis pada Pilkada di Mataram. Kami sudah melayangkan undangan ke semua pihak, baik parpol pengusung, BKD Provinsi, ASN itu sendiri, kepala Biro kepegawaian Unram. Sampai saat ini hanya yang belum datang adalah ASN atas nama Putu Selly Andayani,” kata Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, S.Pdi, Jumat (17/1).

Pada prinsipnya kata Hasan, semua ASN yang diduga masuk dalam ranah politik praktis pada Pilkada Mataram sudah mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu. Dua ASN sebelumya juga sudah diundang oleh Bawaslu Kota Mataram yaitu Ahsanul Khalik dan Ahada. Karena, pada dasarnya dari peraturan Kemenpan-RB, setiap ASN yang masuk dalam politik harus melepas jabatannya atau keluar sebagai ASN. “Ini kan dugaan, melalui surat dan beberapa bukti lain kami lakukan sama semuanya kepada yang terpanggil untuk meyampaikan undangan klarifikasi. Namanya undangan iya boleh datang boleh tidak. Tapi tetap, kami bisa kaji karena banyak yang diundang.

ASN kita undang, Parpol terkait kita undang,” tegas Hasan.

Menghadiri undangan Bawaslu, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet mengatakan, undangan Bawaslu hanya klarifikasi mengenai dugaan penjaringan ASN sebagai calon kepala daerah dalam hal ini pasangan Selly - Manan.

Slamet menyatakan, dalam hal ini PSA tidak pernah mendaftar di PDIP. Baik sebagai calon walikota atau wakil walikota. “Apalagi TGH Abdul Manan juga tidak pernah mendaftar di PKS. Selama ini kan kami hanya melakukan survei internal di tingkat partai, terkait dengancalonyangdiusung.Kitamemang di PDIP selalu target menang,” jawabnya.

Selama ini, PDIP melihat semua potensi yang dianggap punya pengaruh dan elektabilitas untuk maju pada Pilkada Mataram. Dari hasil survei itu juga, PDIP juga sudah melakukan survei kepada semua ASN, baik yang di Lobar maupun di Kota Mataram. “Karena sering disebut masyarakat, juga kami survei di Lotim juga, bahkan ASN di Provinsi juga. Kami tidak pernah menghubungi orang-orang tersebut,” kata Slamet.

“Seperti internal kami, dalam survei itu kan kalau anda milih

ini, kira-kira seperti apa hasilnya,” tandasnya. Made Slamet mengakui selama ini, ia selalu berkoordinasi dengan partai lain.

Kerena jika PDIP mau mencalonkan wakilnya, dibutuhkan empat parpol yang akan diusung.

“Sehingga kami sasar juga yang notabene calonnya religius, kami kan selalu pada garis nasionalis. Bahwa nama tokoh agama, muda milenial dan kami juga sudah simulasikan ternyata begini yang dibutuhkan PDIP,” paparnya.

Pada hasil survei yang sudah dilakukan PDIP kota Mataram, maka melahirkan rekomendasi hasil surveil Selly - Manan. Kata Slamet, pasangan Selly-Manan ialah hasil survei dan hasil kesepakatan pada rekomendasi awal.

Ini. “Kalau mau menang, seperti ini lo figurnya. Intinya itu yang ditanyakan. Yang jelas, di DPC memastikan, Selly tidak pernah mendaftar dan tidak didaftarkan.

Tapi kita tidak tahu apakah nanti dia mendaftar atau tidak,” paparnya.

Senada dengan itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah PKS Kota Mataram, Muhammad Ahyar, membenarkan surat kesepakatan tersebut memang dibuat untuk sepakat merekomendasikan mengusung paket Selly - Manan. “Secara umum memang arahnya ke sana, (Selly-Manan). Tapi saya pastikan, Selly tidak pernah mendaftar di PKS,” jelas Ahyar.

“Ini kan masih punya cukup waktu sebenarnya. Pilihan yang ada hari ini, selalu muncul nama itu, ada kesepakatan untuk layak ini diproses lebih lanjut, sampai kita lakukan langkah-langkah teknis lanjutan,” jelasnya. Dalam internal PKS sendiri setiap calon harus menyampaikan visi-misi.

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Penyelesaian Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Mataram, Dewi Asmawardhani, SH.,MH, menjelaskan, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari beliau (PSA). Jika PSA tidak datang, Bawaslu diperbolehkan mengundang kembali.

Prosesnya mengundang kembali tersebut kata Dewi terhitung dalam jangka waktu sampai tiga kali undangan. Kendati tidak menghadiri undangan, Bawaslu kota Mataram tetap akan melakukan kajian. “Tanpa hadirnya pihak terundang pun kami punya hak untuk melakukan kajian. Klarifikasi ini adalah langkah memberi peluang kepada PSA untuk memperjelas. Persoalannya apa sih sebenarnya,” katanya.

Jika PSA tidak hadir selama tiga kali diundang, Bawaslu kota Mataram akan tetap melakukan kajian untuk bahan yang akan dijadikan pleno. Dari pleno tersebut, dugaan ini akan mengarah ke KASN atau tidak.

“Saat ini memang Bawaslu sudah memegang bukti, minimal dua alat bukti. Dari hasil penelusuran kami ada dua bukti, surat pernyataan yang beredar di Medsos dan dari keterangan klarifikasi dari undangan,” katanya. Ada pun dari hasil undangan pihak terkait, Bawaslu kota Mataram belum bisa mengekspose karena harus diklarifikasi oleh terundang.

“Kita beri kesempatan untuk terundang, setelah itu kami akan lakukan kajian tanpa hadirnya terundang pun akan tetap kami lakukan,” paparnya.

Sampai pukul, 17:00 Wita, Jumat (17/1), PSA belum menghadiri undangan yang dilayangkan Bawaslu Kota Mataram. (viq)

Peredaran Miras Tradisional Makin Marak Mataram (Suara NTB) Pedagang minuman keras (miras) tradisional di Kota Mataram belakangan ini semakin marak. Hal ini dipicu minimnya pengawasan dari pemerintah maupun aparat penegak hokum (APH). Operasi terpadu dibutuhkan untuk memutus mata rantai peredaran miras tradisional.

Pantauan Suara NTB, di jalur – jalur utama botol berwarna merah muda berjejer rapi di bawah cahaya lampu redup di kawasan Cakranegara, Mataram dan Sandubaya. Pedagang secara demonstratif menunjukkan barang dagangannya. Padahal lokasi – lokasi itu sebelumnya sering dirazia oleh petugas.

Kendala pengendalian peredaran miras tradisional dijelaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Bayu Pancapati ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/1) yakni masalah geografis. Sebab, Mataram diapit oleh dua wilayah yang notabene sebagai produksi miras tradisional.

Menutup ruang gerak pend-

istribusian ke kota membutuhkan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja NTB, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. “Di Mataram mana ada produksi miras tradisional. Semua itu didatangkan dari luar,” kata Bayu.

Kedua, penindakan oleh aparat penegak Perda tersebut selalu dibenturkan dengan upacara adat. Konsumsi tuak diklaim pedagang diperuntukan untuk penyelenggaraan upacara adat. Di satu sisi kata Bayu, pemerintah sangat menjaga toleransi. Di sisi lain, pedagang semaunya berjualan dengan cara demonstatif di jalan.

Terakhir, kekurangan personel dan minimnya anggaran pengawasan di lapangan. Dengan anggaran tersedia tidak mungkin Pol PP melakukan razia setiap hari. Untuk penertiban setidaknya melibatkan tim dari kepolisian dan keamanan kelurahan. “Saya rasa Pol PP ini selalu dianaktirikan dari sisi anggaran,” keluhnya.

Faktor maraknya pedagang

miras tradisional diakui, adalah longgar atau minimnya pengawasan. Semestinya, camat dan lurah serta kepala lingkungan mengawasi aktivitas warganya.

Dengan kekurangan personel di Pol PP tidak bisa mengawasi setiap hari.

Langkah petugas menyita barang dagangan hingga membawa kasusnya ke pengadilan, justru tidak memberi efek jera bagi pedagang. Pedagang lebih berani lagi karena tidak ada sanksi lebih tegas. “Kita amankan ratusan botol. Eh, besoknya kembali lagi berjualan,” sesalnya.

Peredaran miras tradisional dinilai Bayu sebagai lingkaran setan. Artinya, perlu secara terpadu masing – masing daerah menindak tegas warga sebagai produsen, penyalur maupun pedagang. Selain itu, pedagang maupun produsen miras tradisional harus memiliki izin. Izinnya harus diperketat, sehingga tuak jadi langka. Kelangkaan ini menyebabkan harga naik dan tidak ada masyarakat yang akan berani membeli. (cem)

(Suara NTB/viq)

DIKLARIFIKASI - Memenuhi undangan Bawaslu, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet hadir mengklarifikasi dugaan mengusung calon pasangan Selly – Manan, Jumat (17/1).

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 18 Januari 2020

Halaman 3

Minimalisir Gulung Tikar

(Suara NTB/bay)

RAKERNAS - Suasana Rakernas PT. Dharma Lautan Utama 2020 di Aruna Senggigi Resort and Convention, Jumat (17/1)

Rakernas Dharma Lautan Utama

Dorong Penyesuaian Tarif Penyeberangan yang Adil Giri Menang (Suara NTB) – Profesionalitas dalam pelayanan jasa transportasi disebut menjadi hal utama untuk menjamin keberlangsungan usaha. Hal tersebut berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan yang ditawarkan dengan standar yang terus dijaga. Melalui Rakernas PT. Dharma Lautan Utama (DLU) 2020, hal tersebut berusaha dielaborasi kaitannya dengan kondisi dunia usaha saat ini. Khususnya dengan penerapan besaran tarif penyeberangan di setiap pelabuhan di Indonesia yang belum pernah mengalami perubahan sejak dua tahun terakhir.

“Standar yang harus kita penuhi bertambah terus. Biaya yang masuk menjadi beban pengusaha menjadi sangat besar,” ujar Penasehat Utama PT. Dharma Lautan Utama, Ir. H. Bambang Harjo S., saat dikonfirmasi, Jumat (17/1) seusai Rakernas di Aruna Senggigi Resort and Convention. Masalah tersebut merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dalam Rakernas DLU 2020. Diterangkan Bambang, saat ini penambahan biaya untuk keselamatan yang harus dipenuhi pengusaha pelayaran mencapai 350 persen.

Hal tersebut membuat pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengajukan penyesuaian tarif sebesar 38 persen pada 2019 lalu. “Jumlah itu sudah sesuai hitungan pemerintah,” ujar Bambang. Menurutnya hal tersebut sangat berhubungan dengan pemenuhan standar keamanan dan jaminan keselamatan penumpang yang diangkut. Mengingat saat ini beban perusahaan pelayaran disebut cukup tinggi.

Hal tersebut diharapkan menjadi atensi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mengingat peran usaha pelayaran cukup penting untukmenggerakkanrodaekonomi.“CobabayangkanLembar-Padangbai atau ke Sumbawa itu (berhenti), ya sudah, ekonomi di NTB ini habis. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegasnya. Diterangkan Bambang penyesuaian tarif penyeberangan terakhir dilakukan pemerintah pada Mei 2016 lalu, yaitu sebesar 18 persen. Sejak saat itu, sampai dengan awal 2020 ini penyesuaian belum dilakukan lagi. Hal tersbut menyebabkan banyak perusahaan transportasi laut yang gulung tikar.

“Banyak yang tidak bisa mengangsur (pinjaman) bank, tidak bisa membayar gaji karyawan, membayar galangan, dan bahkan ada yang mengurangi unsur-unsur keselamatan,” ujar Bambang.

Hal tersebut dinilai sangat merugikan. Terlebih mengingat peraturan yang berlaku mengharuskan evaluasi besaran tarif penyeberangan seharusnya dilakukan enam bulan sekali. “Kenapa ini evaluasinya sampai dua tahun lebih,” sambungnya.

Pemerintah sendiri disebut telah menyetujui penyesuaian tarif penyeberangan sebesar yang seharusnya mulai berlaku pada Desember 2019 lalu. Jumlah yang disepakati menjadi penyesuaian 11,53 persen dari total 38 persen yang diajukan. Penyesuaian tersebut akan dilakukan secara berkala selama tiga tahun sekali. “Setelah dievaluasi, ternyata dicicil tiga kali (per tiga tahun). Itu wajib kekurangannya disubsidi Public Service Obligation (PSO),” ujar Bambang.

Senada dengan itu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menerangkan bahwa peningkatan pelayanan di industri penyebrangan memang sangat penting. Khususnya untuk menjamin keselamatan penumpang. Walaupun begitu, persoalan tarif penyeberangan yang belum mengalami perubahan sejak dua tahun terakhir dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan tersebut. Mengingat kondisi dunia usaha pelayaran yang menjadi kurang bersahabat.

“Saat ini persoalan tarif itu yang pemerintah harus mempertimbangkan betul, jangan sampai tarif itu di bawah biaya pokok dan tidak bisa untuk investasi,” ujar Tulus ditemui sesuai Rakernas DLU 2020. Dengan banyaknya risiko yang ditanggung pengusaha pelayaran, hal tersebut diharapkan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tulus sendiri berharap agar pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan, tidak terlalu lama menunda penyesuai tarif yang seharusnya mulai berlaku pada Desember 2019 lalu.

Hal tersebut harusnya tidak perlu mangalami penundaan, mengingat dua komponen penilaian dalam pengajuan oleh Gapasdap sudah terpenuhi. “Ada dua hal, ability to pay atau kemampuan membayar dan willingness to pay. Dua hal itu sudah ada di besaran kenaikan yang diusulkan,” ujar Tulus. Untuk itu, keadilan tarif penyeberangan diharapkan dapat terwujud, baik bagi konsumen maupun bagi penyedia layanan jasa. (bay)

Aprindo Minta Izin Retail Modern Diatur

Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB meminta pemerintah daerah, khususnya Pemkot Mataram untuk memperbaiki tata kelola Retail -retail modern. Keberadaan retail modern berjejaring nasional dianggap berpotensi mematikan retail modern lainnya. Ketua Aprindo Provinsi NTB, Dr. Azis Bagis menyebut beberapa kisah tutupnya retail modern di Kota Mataram. Sebut saja Giant Extra di Gegutu, Selaparang. Kemudian Hero di Mataram Mall. Meskipun kasusnya berbeda.

Giant di Gegutu gulung tikar, lebih kepada salah perhitungan bisnis. Sebelumnya diketahui Giant Gegutu hadir untuk menyambut rencana pembangunan perumahan perumahan di sekitarnya. Namun hingga beberapa lama bisnisnya berjalan, perumahan yang direncanakan tak kunjung dibangun. “Dan tempatnya sepi, salah perhitungan bisnis. Beda kalau Hero di Mataram Mall, tidak diperpanjang izinnya oleh pengelola mall, katanya tidak ketemu kesepakatan-

nya,” ungkap Dosen Fakultas Ekonomi Unram ini.

Kepada Suara NTB, Jumat (17/1) kemarin,. Azis Bagis meminta kepada Pemkot Mataram untuk sementara ini melakukan tata kelola terhadap izin-izin retail modern yang akan masuk. Terutama yang berjaringan nasional.

Sebut saja Indomaret dan Alfamart. Berkaca dari Giant Gegutu, tutupnya retail modern besar ini juga tak lepas dari masih lemahnya perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya. Pertumbuhan

ekonomi Indonesia juga tak mencapai target yang diharapkan pemerintah.

“Sementara sampai ekonomi membaik, jangan dulu (izin retail modern). Kalaupun ada, ditata lagi,” sarannya. Misalnya, izin diberikan kepada daerah-daerah yang masih belum dimasuki oleh pelaku UMKM. Saat ini retail modern lokal sedang dihadapkan tantangan yang tidak kecil. Menghadapi retail modern berjaring nasional.

Yang sudah ada sudah terlihat tanda-tanda gulung tikar.

(Suara NTB/bul)

TIDAK BERFUNGSI - Bekas pusat perbelanjaan Giant Extra Gegutu yang saat ini tidak berfungsi setelah ditutup.

Menurutnya, tidak fair, mengadu pengusaha kecil dengan pengusaha raksasa. Karena itulah, pemberian izin-izin retail modern harus mempertimbangkan lokasi yang tepat.

“Kebijakan ini sifatnya sementara. Kalau sudah ekonomi membaik. Silahkan saja. sementara ini, selamatkan dulu retail lokal ini bisa bertahan,” demikian Aziz Bagis. (bul)

All New Honda BeAT Series, Berlimpah Teknologi Baru

(Suara NTB/bul)

ELPIJI - Pendistribusian elpiji subsidi oleh salah satu agen ke pangkalan di Kota Mataram.

Kedepan, sesuai wacana pemerintah, harga subsidi tabung melon akan komersil.

Pemprov Belum Terima Pemberitahuan Rencana Pendistribusian Elpiji Subsidi Non Tunai Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB belum menerima pemberitahuan atas rencana pemerintah untuk menyalurkan elpiji subsidi (3 Kg) dalam bentuk non tunai.

Diketahui bahwa pemerintah berencana menyalurkan subsidi elpiji dalam bentuk dana

tunai yang nantinya akan digunakan untuk membeli elpiji tabung melon. elpiji mini ini tetap beredar. Namun dijual dengan harga komersil. Hingga di atas Rp30.000/tabung.

Masyarakat miskin yang masuk dalam database pemerintah akan diberikan dana non tunai ke rekening. Dana inilah yang selanjutnya dimanfaatkan untuk untuk men a m b a h kekurangan uangnya ketika membeli elpiji komersil di pasaran. “Kita belum terima pemberitahuan apapun. Suratnya juga belum turun. Belum ada hitam di atas putih,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma.

Informasi yang diterima Pemprov NTB terkait rencana tersebut masih sebatas informasi media. Karena itu Pemprov NTB juga belum mengambil sikap. Artinya, harga elpiji yang berlaku saat ini masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Gubernur. Di kisaran Rp15 r i b u a n / tabung di pangkalan.

Skenario rencana penyalu-

ran subsidi elpiji ini mulanya setelah adanya kunjungan Komisaris Pertamina ke Kementerian Sosial. Asumsinya, elpiji 3 Kg dianggap belum tepat sasaran. Sehingga direncanakan penyaluran subsidi elpiji dalam bentuk non tunai kepada yang berhak menerimanya langsung.

“Cuma apapun skenarionya, seharusnya pemerintah daerah juga dilibatkan,” katanya ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (17/1) kemarin. Kenapa penting dilibatkan? mekanisme penyaluran subsidi elpiji ini hingga sosialisasinya kepada masyarakat pasti akan melibatkan pemerintah daerah.

“Jangan sampai setelah dilaksanakan, masyarakat ribut. Kita antisipasi itu.

Apalagi tahun 2020 ini tahun Pilkada,” ujarnya.

Seharusnya, menurut H. Wirajaya, lebih bijak dan benar benar memperhatikan situasi dan kondisi di daerah.

Walaupun niat pemerintah baik, namun tak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sebelum diterapkan, justru akan timbul gejolak. Pemerintah daerah, lanjut H. Wirajaya, tentunya harus mempersiapkan dengan sebaik baiknya pola pendistribusian, infrastruktur dan aspek regulasi terkait perubahan pola subsidinya.

“Ini sebenarnya perubahan pola subsidi. Dari secara langsung dalam bentuk barang 3 Kg ke non tunai. Kita pada posisi menunggulah. Kalaupun benar ada wacana itu, kami garapkan pemerintah daerah juga diundang oleh pemerintah pusat,” katanya.

Bagaimana penyiapan teknisnya, seluruh aspek pendukung dipersiapkan sampai adanya kesepahaman sebelum diterapkan.

Pemprov NTB belum memastikan berapa jumlah penerima subsidi elpiji nantinya.

Bisa saja jumlah penerima subsidi bertambah, karena data yang digunakan adalah data Kementerian Sosial.

“Apakah kan efektif dan efisien.

Jangan sampai malah membengkak nantinya. Lebih besar daripada yang diharapkan,” demikian H. Wirajaya. (bul)

Mataram (Suara NTB) PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan dua pilihan terbaru All New Honda BeAT series, yaitu All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dengan balutan desain bodi baru yang compact, serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin, dan beragam fitur canggih lain.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc.Menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Rangka yang diusung kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver. Bagasi penyimpanan barang kini lebih luas dengan kapasitas 12 liter dan kapasitas tangki bahan bakar lebih banyak menjadi 4,2 liter.

Desain bergaya ramping dan dinamis. Kedua model ini pun memiliki konsep desain bodi yang sporti pada setiap sisinya sehingga terlihat compact. All New Honda BeAT tampil semakin terlihat sporti dan tetap menyenangkan saat dikendarai. Sementara itu All New Honda BeAT Street memiliki desain baru yang mempertegas karakter Street Style dengan gaya khas anak muda perkotaan. Penguatan karakter urban pada All New Honda BeAT Street juga terlihat dari pijakan kaki belakang yang menggunakan bahan dasar alumunium.

President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan sejak produk ini diluncurkan di 2008 hingga saat ini, lebih dari 17 juta unit Honda BeAT digunakan oleh masyarakat berbagai usia dari seluruh pelosok Indonesia untuk berbagai aktivitas. Sementara Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan penerimaan tinggi terhadap Honda BeAT di tengah masyarakat memberi dampak signifikan terhadap upaya AHM untuk menggandeng sebanyak mungkin anak bangsa dalam berkarya di industri sepeda motor, baik melalui puluhan perusahaan pemasok di sisi hulu hingga ribuan jaringan dealer Honda dan bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di sisi hilir rantai bisnis sepeda motor Honda BeAT. All New Honda BeAT series menggunakan generasi terbaru mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang tergabung dalam rangkaian teknologi eSP (enhanced Smart Power).

Lebih ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3. lebih irit dalam penggunaan bahan bakar. Melalui tes inter-

nal dengan metode ECE R40, didapatkan hasil konsumsi bahan bakar mampu hingga 60,6 km/liter (fitur ISS on) sehingga mampu menempuh jarak 254,52 km dalam sekali pengisian bahan bakar.

All New Honda BeAT dengan varian CBS-ISS telah dilengkapi dengan fitur ISS (Idling Stop System) yang berperan mematikan mesin secara otomatis saat motor berhenti dan menyala kembali saat tuas gas diputar. AHM juga membekali All New Honda BeAT series dengan lampu depan menggunakan teknologi LED menambah kesan mewah yang memberikan pencahayaan yang optimal berguna memberikan kenyaman berkendara di malam hari.

Selain itu, perubahan juga terasa pada desain panelmeter pada kedua model ini. Panel meter All New Honda BeAT menggunakan fitur Combined Digital Panel Meter berkesan modern dengan tampilan layar berwarna biru yang menyajikan berbagai informasi termasuk penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar serta fitur indikator ECO sebagai panduan berkendara yang efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Sedangkan pada All New Honda BeAT Street, panel meter model ini telah menggunakan Digital Panel Meter dengan background layar berwarna biru menambah tampilan desain yang lebih sporti dan ukuran yang lebih besar, sehingga memudahkan bagi para pengguna untuk membaca informasi yang ditampilkan.

Pada sisi keamanan, All New Honda BeAT series ditunjang dengan fitur Secure Key Shutter yang didampingi dengan tombol pembuka jok untuk memudahkan pengguna dalam membuka tutup jok motor. All New Honda BeAT varian CBS-ISS juga telah dibekali dengan power charger pada Inner Rack kanan depan untuk mengisi ulang baterai gadget. All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini.

Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black. Untuk tipe CBSISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black. Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) dengan 2 pilihan warna lainnya yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah. Sementara itu, All New Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam 3 pilihan warna yakni Street Black, Street Silver dan Street Black Silver. (bul)

(Suara NTB/ist)

Honda Beat

SUARA NTB Sabtu, 18 Januari 2020

Batalkan Lelang Randis UNSUR pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyarankan kepada eksekutif untuk membatalkan rencana lelang kendaraan dinas. Sebab, DPRD akan memperketat tiap usulan pengadaan kendaraan dinas yang dilakukan oleh daerah.

“Saya minta kepada pemerintah, sebelum memutuskan lelang sebaiknya hitung jumlah kendaraan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing instansi,” tegas Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., Jumat (17/1).

Ia mengingatkan, OPD terkait tidak ujug-ujug men(Suara NTB/ari) gajukan lelang. Pasalnya Mariadi informasi yang ia peroleh, beberapa kendaraan yang akan dilelang dinilai layak pakai.

Misalnya, kendaraan plat DR 6 GU yang digunakan Sekda, plat DR 14 GU yang digunakan Kepala Inspektorat, ataupun kendaraan dinas lain yang diadakan pada tahun yang sama.

Usia kendaraan tersebut, relatif masih muda. Karena ratarata kendaraan diadakan oleh pemerintah sejak berdirinya Lombok Utara. Artinya, usia kendaraan sama dengan usia KLU, yakni 11 tahun.

Pengadaan kendaraan dinas kata Mariadi, tidak lantas menjadi alibi untuk memenuhi kepentingan oknum pejabat.

Semua elemen di KLU, ia ajak untuk berpikir realistis antara kebutuhan dan keinginan.

“Setelah dihitung ternyata jumlah kendaraan belum sesuai, tidak ada pelelangan dulu. Kecuali (kendaraan) yang memang kondisinya parah, buruk, sama sekali tidak bisa bergerak, silahkan,” cetusnya mengingatkan.

Mariadi tegas, setiap kendaraan yang masih layak pakai agar dipertahankan. Demikian pula, setiap pengguna kendaraan dinas di KLU agar memiliki tanggung jawab moril untuk menjaga dan merawat kendaraan secara berkala. “Kami di DPRD juga, apa yang ada ini kami pertahankan. Begitu juga di tempat (instansi) lain,” sebutnya.

Ia mengisyaratkan, bahwa tidak setiap usulan pengadaan randis akan disetujui. Dewan tidak ingin, kejadian lama berulang. Di mana pengadaan mobil menjadi polemik karena pengadaanya tidak sesuai dengan ketentuan di APBD (Fortuner Wabup, red).

Selaku pimpinan DPRD, Mariadi berjanji akan meneliti setiap anggaran usulan pengadaan randis. Entah ditujukan untuk Bupati, Wabup, maupun OPD. Sebab pada periode pascagempa ini, kemaslahatan rakyat jauh lebih penting dari pada memanjakan diri dengan kendaraan mewah. (ari)

Anomali Ekonomi, ASN Enggan Bermukim di KLU Tanjung (Suara NTB) Domisili Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang sebagian besar ada di luar KLU diklaim anomali oleh DPRD KLU. Jarak tempuh dan mahalnya biaya operasional harian, ditengarai menyebabkan motivasi ASN untuk mengabdi kepada KLU menjadi rendah.

Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., Jumat (17/1) menegaskan, jarak tempuh dari tempat kerja para ASN sangat tidak ideal. Sedianya, sejak awal dipindahtugaskan dari kabupaten induk Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2008 silam, ASN bisa menyesuaikan tempat tinggalnya.

“Idealnya orang bekerja dengan radius tempat tinggal yang tidak terlalu jauh. Perpindahan pegawai dari Lombok Barat ke Lombok Utara menyisakan pegawai lebih banyak berdomisili di Kota Mataram,” ungkap Mariadi.

Politisi Golkar ini memahami, jangka waktu pengabdian para ASN yang relatif singkat tidak bisa memaksa semua ASN memiliki tempat tinggal di KLU. Namun demikian, peran pemegang kebijakan dalam mengakomodasi diperlukan, sehingga ASN berdomisili di KLU. Analisis Mariadi, banyak multiplier effect yang diperoleh warga KLU ketika seluruh ASN berdomisili di KLU. Minimal, gaji ASN akan berputar di daerah untuk menghidupi perekonomian. Selain itu, keberadaan para ASN diharapkan ikut membantu pengembangan wilayah tempat tinggalnya melalui aspek materil dan non materil.

“Mereka bekerja di Lombok Utara, hidup di Lombok Utara kenapa juga tidak tinggal di Lombok Utara. Kita punya potensi yang menjanjikan untuk masa depan,” sebutnya.

Lantas mampukah ASN membiayai kemungkinan dua rumah termasuk isinya? Menjawab itu, Mariadi menjawab dengan seloroh. “Mau rumah kedua, rumah ketiga, ya sama isinya.

Mau kabur-kabur isinya juga tidak apa-apalah,” candanya.

Terpisah, salah satu ASN, Muldani menanggapi permintaan Pimpinan Dewan itu menilai ASN tidak akan mampu secara ekonomi untuk memiliki rumah kedua di KLU. Secara animo, ia meyakini setiap ASN berkeinginan memiliki rumah sebagai investasi jangka panjang. Tetapi, harga pasar aset di Lombok Utara ia nilai tidak wajar.

“Yang ingin punya rumah di sini banyak, cuma harga. Harga apa-apa lebih murah di sana (Kota Mataram dan Lobar). Tanah misalnya, lebih murah. Sehingga kita membangun di sini, bisa kita membangun dua kali lipat di sana,” ungkap Muldani.

Kepala Bagian Umum Setwan KLU ini menyebut, tidak hanya harga tanah Lombok Utara saja yang ia anggap “gila”.

Namun harga barang-barang konsumsi juga jauh lebih mahal.

Harga sembako, maupun harga makanan (kuliner), dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan perputaran perekonomian Lombok Utara yang lamban dibandingkan wilayah perkotaan.

“Dampak pariwisata ini luar biasa, harga-harga bisa jauh lebih tinggi di sini daripada di Mataram,” tandasnya. (ari)

Lotim Diharapkan Bebas ”Blank Spot” Selong (Suara NTB)Tahun 2020 ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfo dan Persandian) Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan R 4,5 miliar untuk pembangunan tower.

Anggaran tersebut diharapkan bisa membuat seluruh Lotim bebas dari blank spot.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lotim Ahmad Masfu, pada Suara NTB beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan dengan anggaran yang disediakan diharap bisa membangun 28 titik tower. Dengan tower yang baru ini zona blank spot Lotim ada di selatan paling besar.

Ada juga di bagian utara dan tengah. “Tengah itu yang dekat kawasan Pringgasela ke atas,” paparnya.

Disebut tahun 2018 lalu pemda Lotim menerima manfaat tower yang dibangun Bhakti Kemenkominfo Obel-Obel.

Tower ini belum berjalan efektif. Saat ini sedang ujicoba kekuatan jaringan. “Sedang trial and error,” ucapnya.

Dalam hal ini, ujarnya, pemda hanya menyiapkan lahan dan administrasi perizinan tempat pembangunan tower Obel-Obel. Rencananya tower ini akan disewakan ke provider. Satu tower bisa dimanfaatkan 3 sampai provider.

Selanjutnya, ada tower yang ada di Jenggik akan dimaksimalkan juga. Akan sewakan ke provider agar bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Lotim. Dikemukakan tahun 2019 lalu PAD Lotim dari sewa 289 unit tower di target Rp 1,7 miliar. Sekarang naik 354 dan ditarget Rp 2,13 miliar.

Ditambahkan tower yang dibangun dengan anggaran Rp 4,5 miliar dari APBD Lotim. Lotim memiliki puncak terdalam hingga puncak tertinggi. Terbangunnya 28 titik tower baru ini diharapkan bisa terwujud 2020. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pemkab Lotim Akui Tak Bisa ”Blacklist” Kontraktor Bermasalah Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengaku tidak bisa melakukan penghentian atau blacklist terhadap pihak rekanan yang bermasalah pada proses lelang dan pengerjaan proyek sebelumnya. Pasalnya dalam proses lelang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berbicara administrasi dan kemampuan dari pihak rekanan yang tertuang di atas kertas.

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lotim, Abdurrahim Yaqub, adanya kontraktor yang bermasalah di tahun anggaran 2019 tidak terlalu signifikan. Melainkan pengerjaan proyek hanya terbentuk waktu dan kesiapan tenaga lokal, sehingga dilakukan perpanjangan kontak. “Sampai saat ini belum ada dilakukan blacklist,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini.

Bagi kontraktor yang dinilai lamban mengerjakan proyek, tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan proses lelang, karena berkaitan langsung dengan administrasi. Pemerintah tidak bisa melakukan diskriminasi terhadap rekanan terutama yang pengerjaan proyek sebelumnya tidak sesuai kontrak.

Apabila sudah memenuhi syarat sesuai pengadaan barang

dan jasa, maka kenapa tidak pihak rekanan yang bersangkutan dimenangkan atau diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Lotim. “Kita tidak bisa vonis orang karena gagal di proyek sebelumnya. Tapi dalam proses lelang itu kita berbicara administrasi,” terangnya.

Apabila dalam proses lelang pihak rekanan itu menyatakan diri sanggup yang dituangkan di

atas kertas. Maka tidak menutup kemungkinan paket proyek itu dipercayakan kembali dengan terlebih dahulu melihat kemampuannya baik dari segi tenaga, keuangan, sarana prasarana serta kelengkapan-kelengkapan lainnya. “Proses lelang dilakukan selama satu bulan dan secara terbuka,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada Pemkab Lotim supaya tegas menyikapi adanya proyek molor dan tidak sesuai kontrak tahun anggaran 2019. Untuk itu, Pemkab Lotim sudah semestinya menuntut denda keterlambatan dari pihak kontraktor atau rekanan.

“Untuk proyek yang tidak sesuai kontrak itu. Kita akan minta denda keterlambatan.

Itu sudah menjadi risiko dan kewajiban apabila suatu pekerjaan tidak tuntas sesuai kontrak,” terang Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman.

Ditegaskan, Hasan Rahman bahwa semua pekerjaan yang diadendum dan pengerjaan tidak sesuai kontrak, harus mengembalikan dendanya dan itupun harus tercover di Bapenda. Dan penyetoran denda ini akan secara transparan, karena akan terlihat apabila belum disetorkan pada saat audit BPKP termasuk di dalam laporan keuangan. (yon)

Penanganan Dugaan Korupsi Aplikator Tetap Dilanjutkan Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi dana gempa pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kecamatan Pringgabaya. Pihak aplikator yang diduga membawa kabur dana gempa tersebut sudah diperiksa di Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

Dari pengakuan aplikator tersebut, kata Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, alasannya pergi ke Palembang membawa dana gempa dikarenakan orang tuanya sedang sakit dan akan kembali ke NTB untuk menyelesaikan pekerjaannya berupa pembangunan RTG di wilayah Kecamatan Pringgabaya. Di mana jumlah bantuan di wilayah ini sebesar Rp2 miliar untuk 40 rumah yang mendapatkan bantuan. “Kita sudah periksa langsung yang bersangkutan di Palembang atas dugaan korupsi pembangunan RTG di

(Suara NTB/yon)

BELUM TUNTAS - Salah satu RTG di Kabupaten Lotim yang belum tuntas akibat aplikatornya bermasalah.

Desa Pringgabaya,” terangnya di Selong, Jumat (17/1).

Dari data yang dimilikinya,

Yogi mengungkapkan total bantuan untuk 40 unit RTG itu sebesar Rp2 miliar. Namun

Rekrutmen PPK/PPS

KPU Jamin Tak Ada Tenaga Titipan Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam seminggu ke depan akan merekrut tenaga Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan rekrutmen PPS serta KPPS setelahnya.

Dalam proses itu, KPUD KLU menjamin tidak adanya tenaga titipan parpol maupun bakal calon.

Ketua KPUD KLU, Juraidin, SH., Jumat (17/1) mengutarakan, rekrutmen PPK diawali dengan pengumuman rekrutmen selama 3 hari, 15-17 Januari. Dalam pengumuman yang bisa diakses melalui website resmi KPU, pelamar disiapkan formulir pendaftaran yang bisa diisi dan didaftarkan secara online (via email).

“Tidak perlu capek capek ke sini, tapi kalaupun mereka ke sini kita akan tetap layani,” ujar Juraidin.

Pendaftaran berlangsung selama seminggu, untuk se-

lanjutnya diverifikasi. Pada tahap ini, penting bagi pelamar untuk memastikan kesehatan fisik jasmani dan rohani. Sebab tugas pelaksanaan pilkada akan menguras fisik.

Selanjutnya, pelamar yang lulus akan diseleksi melalui rangkaian tes tulis dan tes wawancara. KPU kemudian akan mengumumkan pelamar lulus dengan nilai tertinggi.

“Untuk PPSnya akan dilakukan bulan depan di tanggal 15 Februari, dan itu akan dilakukan tiga hari juga,” imbuhnya.

Juraidin memastikan, tidak ada staf titipan pada PPK, PPS dan KPPS. Hal ini seiring dengan komitmen KPUD KLU untuk menciptakan Pilbup yang berintegritas, bersih dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. “InsyaAllah kita pastikan tidak ada titipan.

Karena memang dalam pelaksanaannya kita lakukan secara terbuka. Makanya kita prioritaskan ini yang benar-benar layak kita ambil,” tandasnya.

Rekrutmen PPK, PPS dan

KPPS rupanya menjadi atensi Bawaslu KLU. Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, menegaskan pengawasan pelaksanaan Pilbup 2020 dijalankan sesuai tupoksi. Pihaknya telah membentuk Kelompok Kerja yang akan mengawal proses pembentukan para petugas tersebut.

Beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu antara lain, calon anggota PPK yang berusia kurang dari 17 tahun, berpendidikan di bawah SMA/ sederajat, tidak berdomisili di wilayah kerja PPK, pernah disanksi pemberhentian oleh KPU/DKPP, anggota parpol atau telah berhenti namun belum mencapai 5 tahun, anggota tim kampanye atau telah berhenti namun belum mencapai 5 tahun, pernah menjabat dua kali, pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, dan dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu. (ari)

yang sudah dicairkan baru 50 persen atau Rp1 miliar yang diterima oleh aplikator terse-

but. Sementara dari dana itu yang dihajatkan untuk pembangunan rumah warga sebanyak 40 unit, fakta di lapangan hanya sampai pembangunan pondasi. Kondisi inipun menjadi tanda tanya bagi pihak kepolisian maupun masyarakat pada umumnya.

“Seharusnya dana Rp1 miliar itu pengerjaan sudah pada penembokan sudah selesai karena untuk rusak berat kan mendapat bantuan Rp50 juta per unit,” kata Yogi.

Untuk itu, rencananya pihak dari Satreskrim Polres Lotim akan menggandeng tim ahli dari akademisi untuk mengecek pekerjaan pembangunan RTG dari dana yang sudah dicairkan tersebut.

Apakah sudah sudah sesuai spesifikasi atau tidak. Termasuk berkoordinasi dengan Pemda melalui Inspektorat.

Sehingga apabila ditemukan adanya indikasi melawan hukum dengan munculnya kerugian negara, maka pihaknya akan memproses persoalan ini sebagaimana peraturan hukum yang berlaku. (yon)

Perbaiki RTLH di Lotim Jadi ”Homestay” Selong (Suara NTB) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tersisa sekitar 30 ribu unit. Puluhan ribu rumah warga miskin ini tersebar di seluruh Lotim. Termasuk di desa-desa wisata.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 menghadirkan Program Peningkatan Homestay tipikal khusus. Dipilih RTLH di desa wisata untuk dijadikan homestay.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lotim, Sahri kepada wartawan, Jumat (17/1) menjelaskan, tahap rencana pelaksanaannya tahun 2020. Terhadap penanganan RTLH menjadi rumah layak huni untuk para wisatawan.

Seiring dengan perkembangan pariwisata diyakini warga Lotim pemilik Homestay bisa meningkatkan taraf hidupnya.

Homestay akan dihuni para wisatawan agar bisa meningkatkan pendapatam masyarakat.

Diakuinya, program Kementerian PUPR ini awalnya untuk perkembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok. Di mana selain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

(Suara NTB/rus)

Sahri Mandalika di Lombok Tengah, Lotim sendiri ada wilayh Sembalun yang jauh hari ditetapkan sebagai wilayah geopark.

“Geopark Rinjani,” sebutnya.

Kementerian PUPR sudah melakukan survei lokasi di Sembalun. Semua desa di Kecamatan Sembalun masingmasing 10 unit. “Kecuali Desa Bilopetung karena lokasinya di bawah, sedangkan Sajang, Timbagading, Sembalun, Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung semua masing-masing diberikan 10 unit,” ungkapnya. (rus)

Curhat Calon TKW yang Gagal Berangkat

Dijanjikan Gaji Fantastis hingga Identitas Dipalsukan Menjadi Pekerja Buruh Migran (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menjadi pilihan primadona sebagian masyarakat dalam memperbaiki perekonomian keluarganya. Bahkan tak tanggung-tanggung masyarakat rela berutang asal dapat berangkat ke negeri rantauan.

Namun tak sedikit pula, masyarakat dijadikan “ladang” bagi para tekong untuk meraup untung.

KAMIS (16/1) lalu, 84 calon TKI asal NTB dipulangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dari 84 calon TKI, 14 di antaranya dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Banyak suka duka yang dialami calon TKI ini saat dipulangkan oleh pemerintah pusat. Ada yang dijanjikan gaji fantastis hingga identitasnya dipalsukan.

Seperti pengakuan, Titin Suryani — salah satu calon TKW yang dipulangkan, jika dirinya direkrut oleh salah seorang petugas lapangan (PL) atau tekong. Setelah itu, dirinya diberangkatkan secara gratis. Bahkan ia diberikan uang sebesar Rp4 juta untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Titin mengaku diberangkatkan dari kampung halamannya

per tanggal 12 Desember 2019 lalu dengan PL asal Mataram bernama Andre dan tujuan penempatan Arab Saudi. Kemudian setibanya di Jakarta, Titin Suryani bersama beberapa calon TKI asal Lotim dan beberapa daerah lainnya di NTB ditampung hingga tanggal 14 Januari 2020. Selama itu, aktivitas di penampungan hanya tidur dan makan.

“Kami diperlakukan baik selama di penampungan. Tidak ada tindakan-tindakan senonoh yang dilakukan oleh orang-orang di sana (penampungan),” tuturnya.

Titin Suryani bersama calon TKI lainnya mengetahui jika dirinya akan berstatus ilegal dan akan diperjualbelikan saat dilakukan penggerebekan oleh Kemnaker. Saat itu, mereka mengaku bersyukur. Isak tangis pecah dan

rata-rata meminta untuk dipulangkan ke kampung halamannya.

“Pada saat itu kami hanya ingin pulang dan pulang setelah tahu kami akan dijual,”katanya.

Kepala Bidang PPTK pada Disnakertrans Lotim, Muhammad Hirsan, menjelaskan jika paspor dari calon TKI ini dipegang oleh orang Surabaya yang diawali dengan seorang PL menyerahkan ke tekong bernama Andre dan Aisyah. CTKW ini diiming-imingi dan diberikan uang dengan besaran bervariasi. Sebelum berangkat dikasih untuk belanja keluarganya di rumah untuk meyakinkannya.

Modus lainnya yang digunakan jika oknum tekong tersebut mengatasnamakan dirinya dari PT resmi dan membawa orang yang bertindak selaku mantan TKW sukses dengan gaji yang fantastis.

Dari sanalah calon TKI ini tergiur dan bersedia untuk diberangkatkan. Terlebih pemberangkatan gratis serta diberikan uang berkisar antara Rp1 juta hingga Rp5 juta per orang sebagai uang saku dan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dikatakan, M. Hirsan, jika

(Suara NTB/yon)

PENGARAHAN - Kabid PPTK Disnakertrans Lotim, M. Hirsan memberikan pengarahan kepada 14 calon TKI asal Lotim, setelah dipulangkan ke daerah asalnya, Kamis (16/1) malam. pihak Disnakertrans Lotim sudah melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI bersama Dikes Lotim sebagaimana arahan bupati. Langkah ini untuk memastikan kesehatan para korban sebelum dikembalikan ke keluarganya. “Alhamdulillah tidak ada yang psikologisnya terganggu ataupun mengalami sakit,” terangnya.

M. Hirsan meyakini bahwa beberapa di antara korban akan kembali datang ke Disnakertrans Lotim. Hal tersebut kare-

na masyarakat membutuhkan pekerjaan, sehingga sudah dijelaskan untuk bekerja aman ke luar negeri, diberikan brosur karena rata-rata mereka butuh pekerjaan. Dari Disnakertrans Lotim siap memfasilitasi dengan menyediakan PT atau PJTKI dan mengikuti proses-proses yang ada. “Saat ini kita sudah LTSP dan pelayanan sangat cepat. Jadi silakan masyarakat yang ingin jadi PMI, pemerintah siap menfasilitasi secara prosedural,” katanya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 18 Januari 2020

Halaman 5

Dipicu Kenaikan Harga Rokok

Penurunan Kemiskinan di Loteng Melambat Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pernah mencatat laju penurunan angka kemiskinan cukup tinggi di tahun 2018 lalu, mencapai 1,44 persen. Angka penurunan tersebut mampu memberikan dampak cukup signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di NTB. Namun tahun ini, laju penurunan kemiskinan di Loteng justru melambat.

Kepala BPS Loteng, Syamsudin saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/1), mengaku kalau penurunan angka kemiskinan di Loteng mengalami perlambatan. Di mana persentase penurunan angka kemiskinan di daerah tahun ini ini jauh di bawah 1 persen.

“Angkanya penurunan ke-

miskinannya sekitar 0,24 persen,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2018 lalu, persentase penduduk miskin sekitar 13,87 persen atau sekitar 130 ribu jiwa. Tahun 2019 persentase penduduk miskin menjadi 13,63 persen atau sekitar 128 ribu. Itu artinya, dalam rentan

tahun 2018 sampai tahun 2019 hanya sekitar 2 ribu penduduk miskin yang bisa dientaskan.

Kalau bicara jumlah, penurunan sekitar 2 ribu penduduk miskin bisa dikatakan cukup besar. Tapi kalau secara persentase, masih jauh dari yang diharapkan. “Tapi bagaimanapun juga, capain penu-

runan kemiskinan Loteng masih lebih baik dari daerah lain di NTB. Bahkan, ada daerah yang angka kemiskinan justru naik,” tambahnya.

Melambatnya, penurunan angka kemiskinan di Loteng disebabkan banyak faktor.

Salah satunya karena kenaikan harga rokok. Pasalnya, dengan naiknya harga rokok itu meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga di daerah ini. Di satu sisi, kenaikan pengeluaran tersebut tidak berdampak pada peningkatan asupan gizi dan nutrisi penduduk.

Selain itu, pemenuhan dan

peningkatan asupan gizi serta nutrisi penduduk merupakan salah satu indikator yang bisa mendorong pengentasan kemiskinan. “Ibaratnya, naiknya harga rokok hanya mendorong peningkatan besaran pengeluaran. Tetapi tidak membantu mendorong peningkatan asupan gizi dan nutrisi penduduk.

Sehingga wajar kalau angka penurunan kemiskinan di Loteng melambat,” jelasnya.

Seharusnya, kalau peningkatan pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli makanan bergizi bukannya rokok, sedikit tidak akan

(Suara NTB/her)

LAHAN - Lokasi pembangunan Bendungan Meninting di Lobar. Warga yang belum dibayar lahannya mengharapkan segera dibayar.

Warga Dasan Gria Pertanyakan Pembayaran Lahan Proyek Bendungan Giri Menang (Suara NTB) Warga Dasan Gria Kecamatan Lingsar mempertanyakan kejelasan soal pembayaran lahan mereka yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan proyek Bendungan Meninting.

Pasalnya, khusus di desa setempat, belum satu orang pun yang dibayarkan lahannya.

Sementara mereka dijajikan pembayaran lahan awal bulan ini. Namun sampai saat ini pembayaran belum juga dilakukan, bahkan warga tambah kebingungan, karena mereka sudah mendapatkan lahan relokasi rumah akan tetapi belum bisa membayar akibat lahan belum dibayar.

Taufiqurrahman warga Dasan Gria menegaskan pembayaran lahan di desanya belum

Peringati Bulan K3 Nasional 2020

Pelindo III Lembar Gelar Baksos Donor Darah Giri Menang (Suara NTB) Pihak Pelindo III Lembar menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) berupa donor darah, Jumat (17/1/ 2020). Kegiatan donor darah yang mengikut sertakan semua pihak terkait di Pelabuhan Lembar ini menargetkan pendonor mencapai 50 kantong. Selain kegiatan baksos, Pelindo III juga akan mengadakan apel peringatan bulan K3. Kemudian dilanjutkan gelar pasukan wajib APD (Alat Pelindung Diri) dan terakhir diadakan kegiatan simulasi penanggulangan bencana gempa di lingkungan Pelabuhan Lembar.

Simulasi penanganan gempa sebagai langkah mitigasi bencana gempa di wilayah Lombok Barat dan NTB umumnya.

General Manager (GM) Pelindo III Lembar, Baharudin mengatakan berbagai kegiatan ini dilakukan sebagai rangkaian memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2020. Kegiatan ini diadakan secara serentak di seluruh Pelindo III di Indonesia.

Dalam donor darah ini pihak Pelindo III bekerjasama dengan PMI didukung oleh Kantor KSOP Pelabuhan Lembar, TNI-Polri dan mitra usaha di lingkungan Pelabuhan III Lembar.

Rangkaian peringatan Bulan K3 ini, ujarnya, akan berlanjut minggu depan dengan kegiatan upacara peringatan Bulan K3 tahun 2020 dilanjutkan dengan gelar pasukan bersama KSOP dan KP3 terkait wajib APD di lingkungan Pelabuhan Lembar. “Dan terakhir kami akan melaksanakan kegiatan simulasi penanggulan-

(Suara NTB/her)

Baharudin gan bencana gempa di lingkungan Pelabuhan Lembar,” jelas dia.

HSSE Pelindo Lembar, Reino Adriano mengatakan, penyelengaraan kegiatan donor darah ini dilaksanakan secara serentak tanggal 17 Januari di seluruh regional di Indonesia, di antaranya di regional Jawa Timur ada di kantor pusat, Kantor Regional Jatim, Pelabuhan Gresik, PT. Terminal Teluk Lamong (anak perusahaan), Pelabuhan Probolinggo.

Regional Kalimantan diadakan di Pelabuhan Trisakti, TPKB, Pelabuhan Kota Baru, Mekar Putih, Pelabuhan Pagendang, Sampit,Batulicin, Pulau Pisau, Bumi Harjo, Dumai. Lalu di Regional Jawa Tengah, di Pelebuhan Tanjung Mas, TPKS, Pelabuhan Cilacap. Sedangkan di Regional Bali Nusra berada di Benoa Bali, Lembar, Celukan Bawang, Badas, Bima, Kupang, Waingapu, Calabai, Maumere dan ND. “Salah satu rangkaian acara

dalam peringatan K3 ini adalah kegiatannya baksos donor darah, nanti ada rangkaian lagi. Apel bulan K3, gelar pasukan wajib APD. Nanti juga ada simulasi penanganan gempa,” terangnya.

Baksos donor darah ini, jelas dia, menargetkan 50 kantong darah. Ia bergarap target ini bisa tercapai bahkan terlampui. Dalam baksos ini bukan hanya Pelindo III Lembar saja, namun mengundang stakeholder terkait di Pelabuhan Lembar, seperti KSOP, KP3, perusahaan semen dan TKBM serta dari Karantina. “Harapannya di bulan K3 ini khususnya di lingkungan Pelabuhan Lembar bisa diadakan baksos ini,” jelas dia. Kegiatan ini diadakan setiap hari Jumat. Selain kegiatan ini, pihaknya juga akan mengadakan apel peringatan bulan K3, kemudian dilanjutkan gelar pasukan wajib APD untuk semua orang yang masuk ke pelabuhan.

Menurut dia wajib APD ini penting untuk mencegah terjadi insiden atau kecelakaan kerja. Karena itu, pihak Pelindo III mewajibkan semua orang yang masuk dan berkegiatan di Pelabuhan Pelindo III menggunakan APD. Serangkaian kegiatan ini tambah dia dilaksanakan hingga akhir bulan ini.

Terakhir kata dia, diakhir bulan ini dilaksanakan simulasi penanganan gempa ini akan digelar akhir Januari. Simulasi ini sebagai upaya mitigasi dalam hal bencana gempa. Namun dalam rangkaian peringatan bulan K3 untuk semua regional yang diwajibkan adalah donor darah,”ujar dia. (her/*)

(Suara NTB/her)

GM Pelindo III Baharudin saat menggelar kegiatan donor darah di kantor Pelindo III Lembar sebagai rangkaian peringatan Bulan K3.

baik pula tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri,” ujarnya. Kalau bicara rumah, pakaian apalagi kendaraan, sulit untuk membedakan mana masyarakat miskin dan yang mampu.

Sehingga faktor pemenuhan asupan gizi dan nutrisi penduduk menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu penduduk. Ini berarti pula, untuk bisa menekan angka kemiskinan, maka kualitas asupan gizi dan nutrisi penduduk harus ditingkatkan ke depan. (kir)

Bupati Segera Geser Sejumlah Pimpinan OPD

Jangan Tebang Pilih DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti persoalan banyaknya reklame bodong di Lobar, sehingga mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terindikasi bocor. Menyikapi reklame bodong ini, kalangan DPRD Lobar meminta Pemda Lobar agar tidak tebang pilih dalam menertibkan reklame bodong tersebut.

Lantaran di lapangan ada dugaan reklame ini milik oknum tertentu, namun belum ditindak tegas.

Anggota Komisi III DPRD Lobar Ahyar Rosyidi mengata(Suara NTB/her) Ahyar Rosyidi kan Dinas Perumahan dan Permukiman harus memperbaiki serta membenahi penatakelolaan reklame agar lebih aktif turun mengecek ke lapangan. Mekanisme dan aturan terkait reklame harus benar-benar diterapkan dan diperketat supaya tidak terjadi pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Apalagi, hal ini menyangkut PAD. “Karena itu Pemda harus segera bersikap, segera menertibkan reklame diduga bermasalah ( bodong).

Pemda jangan tebang pilih,” ujar politisi PKS ini, Jumat (17/1).

Dalam menindak reklame bodong ini, pemda tidak boleh juga tebang pilih. Pemda harus objektif, selama reklame tidak memenuhi ketetuan pendirian reklame maka pemda harus mengambil langkah tegas supaya tidak menjadi masalah yang terus menerus di kemudian hari.

“Bisa saja pemda memanggil pihak yang dianggap melanggar aturan reklame, kemudian baru dengan cara lain (tegas) dan pemda harus berani,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Kota dan Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman, H Saifullah menegaskan pihaknya tidak tebang pilih dalam menertibkan reklame bodong ini. Pihaknya sudah memotong reklame bodong diduga milik siapapun yang tida berizin, meski reklame itu milik oknum anggota DPRD. (her)

membantu peningkatan kualitas serta asupan gizi penduduk, sehingga mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

Karena indikator penilaian kemiskinan sekarang tidak melulu bertumpu pada ketersediaan rumah dan pakaian, maupun kepemilikan kendaraan. Karena hampir semua masyarakat sekarang punya kendaraan, minimal sepeda motor. Tapi soal pemenuhan gizi dan nutrisi.

“Logikanya semakin baik asupan gizi dan nutrisi suatu penduduk, maka semakin

(Suara NTB/her)

Pegawai Pelindo III ikut donor darah.

juga ada kabarnya. Bahkan kata dia, kabar kapan pembayaran lahan ini kian tidak jelas.”Dijanjikan awal bulan ini, tapi ini sudah pertengahan bulan belum juga ada kabarnya, warga digantung,” akunya, Jumat (17/1).

Menurutnya, jangankan kejelasan pembayaran lahan yang sampai saat ini belum ada titik terang, tim pembebasan pun terkesan saling menyalahkan terkait kesepakatan tentang pembayaran ganti rugi tersebut. Akibat dari ini justru warga menjadi kian tidak menentu. Warga dirugikan akibat ketidakjelasan pembayaran ini. Sebab mereka yang terdampak penggusuran harus merelokasi rumahnya. Sementara mereka sudah mendapatkan tanah untuk relokasi, namun belum bisa membayar tanah akibat lahan mereka tak kunjung dibayar.

Sementara itu, Kepala desa Dasan Geria M. Nawa Komtaresa mengatakan pembayaran lahan warga molor diakibatkan ada beberapa berkas yang belum selesai diverifikasi.

“Lahan warga kami belum dibayar,”jelas dia.

Proses saat ini jelas dia ada di BPKP. Awalnya ganti rugi lahan warga ditarget selesai awal Januari, akan tetapi kendalanya kelengkapan sertifikat dan lain-lain. Pihaknya sangat berharap agar pembayaran lahan ini bisa lebih dipercepat. Sebab bagaimanapun proyek ini sudah di-groundbreaking.

Ia menyebut total warganya yang terkena dampak dan lahannya dibayar mencapai 60 KK. Ada di Dua Dusun, yakni Dusun Murpeji dan Pesanggrahan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid memastikan rencana mutasi untuk menggeser Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama (JPTP) di Lingkup Pemkab Lobardilakukan akhir bulan ini. Sebab pada Februari mendatang, pemda sudah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mengisi jabatan lowong. Dalam mutasi ini, tidak banyak pejabat yang digeser. Namun hanya beberapa pejabat saja yang dinilai strategis.

“Saya sudah kasih target minggu ke-2 Februari sudah dibentuk pansel untuk mengisi yang kosong-kosong. Artinya sebelum itu (mutasinya),” ungkap Fauzan yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Tidak semua JPTP akan terkena roling itu. Sebab bagi JPTP yang baru saja dimutasi tidak akan digeser. Fauzan memastikan pengeseran itu tidak akan membuat kekosongan terisi. Kepala BKDPSM sudah pun sudah pergi ke Jakarta untuk meminta izin Komisi ASN. Meski demikian Fauzan tidak membantah jika untuk posisi strategis seperti Inspektorat akan menjadi utama dalam pengisian saat mutasi itu, karena sesuai ketentuan minimal harus pejabat senior yang mengisi jabatan itu dan mendapat rekomendasi provinsi. “Karena dia khusus. Sebab Inspektorat ini boleh mengaudit tanpa izin bupati, dan bisa dengan izin gubernur,” jelasnya.

Lantas dengan lamanya kekosongan tak akan mempengaruhi nantinya jalan OPD ? Fauzan menilai tentu hal itu tidak akan berpengaruh. Sebab pejabat yang ditempatkan juga masih dalam lingkaran Pemkab Lobar.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Lobar H. Sardian meminta agar jabatan lowong segera diisi. Sebab lowongnya jabatan kepala OPD ini mempengaruhi persiapan pelaksanaan programprogram OPD, termasuk program strategis Pemda Lobar. Apalagi

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid Kepala OPD yang lowong ini terbilang strategis, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata. Meskipun ada ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD, namun dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.

Menurut dia, jabatan Plt ini tidak mungkin maksimal dalam menjalankan tugasnya. Apalagi, ada pejabat di suatu OPD yang percaya diri menjadi kepala OPD, namun tidak lolos, lalu dia menjabat di OPD akan menimbulkan gengsi. Apalagi, ada beberapa OPD strategis yang menyangkut program pemda, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan penanganan kemiskinan.

Baginya, jabatan kepala OPD yang kosong ini dikhawatirkan juga berdampak terhadap program ini. Apalagi di tengah kondisi angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata provinsi. Termasuk penanganan program pariwisata menyangkut penataan kawasan Senggigi.

Diketahui, 10 jabatan kepala OPD yang lowong di antaranya Kepala Dikbud, Dinas Sosial, Dispar, Dispora, Kominfo, Dinas Perikanan dan Kelautan, Satpol PP, Sekwan, Inspektorat dan Staf Ahli. (her)

Suhaili Tidak Jamin Ferdi Diusung Partai Golkar Praya (Suara NTB) Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT, memastikan tidak ada satupun kader Partai Golkar yang ikut seleksi calon kepala daerah di Partai Golkar memperoleh keistimewaan atau prioritas untuk bisa diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Termasuk Ferdian Elmiansyah yang tidak lain putranya sendiri, tidak ada jaminan bakal diusung Partai Golkar.

“Semua ada mekanismenya. Jadi siapapun yang akan diusung nanti, itu murni keputusan partai,” tegas H.M. Suhaili FT, Kamis (16/1).

Menurutnya, tidak ada yang diistimewakan ataupun mendapat prioritas, karena Partai Golkar punya cara dan mekanisme tersendiri untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Saat ini, tahapan seleksi calon kepala daerah di Partai Golkar masih berjalan. Semua bakal calon kepala daerah yang mendaftar tengah dikaji potensi dan peluangnya masing-masing, termasuk bakal calon dari luar kader Partai Golkar. Soal siapa yang akan diusung, semua pun-

(Suara NTB/kir)

H. M. Suhaili FT ya peluang yang sama.

Partai Golkar membuka ruang bagi semua kader untuk ikut seleksi calon kepala daerah, selain untuk menjaring kader terbaik yang bisa diusung di Pilkada Loteng mendatang. Tetapi paling tidak bagi kader pemula yang mungkin baru terjun di politik, ajang seleksi calon kepala daerah tersebut bisa menjadi wahana latihan dan pengenalan politik.

Sekaligus sebagai wahana pembelajaran serta wadah mencari pen-

galaman baru, karena Partai Golkar tidak mau membelenggu kader-kadernya, sehingga dibuka ruang seluasseluasnya oleh Partai Golkar. “Jadi kita tidak boleh membelenggu. Semua kader dilepas. Di situlah kemudian pentingnya mekanisme partai tersebut,” tandasnya.

Nanti mana yang dikira berpotensi, baik dari sisi elektabilitas, popularitas serta kapasitasnya itulah yang didorong. “Kita jangan hanya mau saja. Tapi mati konyol, itu yang perlu kita jaga,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini.

Begitu pula perihal Ferdi, meski berstatus sebagai putra dari Ketua Partai Golkar tidak ada jaminan bakal diusung. Mungkin dari sisi keluarga, sudah ada dukungan. Tetapi dari partai kan belum tentu didukung oleh partai.

“Tapi paling seperti itu tadi, baginya (Ferdi,red) ini bisa menjadi wahana latihan. Jika kemudian dari sisi potensi ternyata tidak berpeluang, tidak ada paksaan untuknya harus maju di pilkada mendatang. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan bisa maksimal hasilnya,’’ tambahnya. (kir)

Lalu Suryade dan Supli Paling Siap Tampil di Pilkada Praya (Suara NTB) PKS Lombok Tengah (Loteng) dengan enam kursi di legislatif sedang menggodok sejumlah nama yang akan diusung di Pilkada 2020 ini. Namanama figur yang akan bertarung melalui PKS ada yang berasal dari kader internal serta figur dari luar kader.

Wakil Ketua DPW PKS NTB H. Patompo Adnan Lc.MH kepada Suara NTB, Jumat (17/1) mengatakan, di internal kader ada sejumlah nama yang muncul sebagai bakal calon kepala daerah di Loteng di antaranya H.Lalu Suryade, Muhammad Humaidi, Yek Agil, H.Supli dan Patompo Adnan sendiri. Sejauh ini hanya Lalu Suryade dan H. Supli yang dinilai paling siap maju di Pilkada. “ Namun akhir akhir ini kelihatannya ini hanya Lalu Suryade yang lebih aktif untuk berkampanye, memasang baliho dan berkomunikasi dengan figur-figur lain,” katanya.

Selain mengorbitkan kader internal,

PKS juga telah menjaring sejumlah nama non kader melalui mekanisme pendaftaran secara terbuka. Mereka harus melewati uji kompetensi, penyampaian visi misi serta kegiatan fit and proper test. Dari 13 figur yang sudah mendaftar, hanya 10 orang yang ikut menyampaikan visi misi di hadapan para panelis. “Salah satu poin penting yaitu jika ada bakal calon yang cocok di luar kader itu, maka nanti mereka harus mengambil kader internal yang disediakan oleh PKS,” tambahnya.

Soal parpol koalisi, baik bakal calon serta parpol sama-sama memiliki tanggung jawab untuk melakukan penjajakan dengan parpol lainnya.

Terlebih situasi politik saat ini masih cukup dinamis, sehingga komunikasi dengan parpol masih terus dilakukan.” Sembari melakukan survei internal untuk memastikan seberapa jauh kemungkinan bisa memenangkan pilkada di Loteng,” ujarnya.

Menurut Patompo, SK penetapan calon dari PKS tetap dilakukan oleh DPP setelah melalui DPPW (Tim Pemenangan Pemilu Wilayah) PKS NTB. Meski demikian, SK diberikan berdasarkan tingkat pengenalan publik, tingkat kesukaan publik serta tingkat elektabilitas figur.

Anggota DPRD NTB ini mengatakan, sejauh ini komunikasi dengan parpol-parpol masih terus dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mencari kecocokan. Namun dengan Gerindra, Demokrat dan PBB cukup intens komunikasi untuk sementara ini,”Akan tetapi hari ini memang belum bisa kita tentukan,” katanya.

Meskipun masuk dalam nama bakal calon kepala daerah dari internal partai, namun Patompo mengaku tak akan maju di Pilkada Loteng dan memilih fokus di DPRD NTB,” Konstituen saya meminta untuk tetap di dewan dulu,” terangnya(ris)

SUARA NTB Sabtu, 18 Januari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Halaman 6

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sumbawa Besar (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Drs. H. Mahmud Abdullah didampin123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gi Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Bas123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ri M.M, Kabag Humas, H. Tajuddin 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 S.H dan pejabat lainnya meluncurkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gerakan “Ingo Roro, Kokat”, Jumat (17/ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 1) kemarin, di Taman Sahabat, Kelu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 rahan Brang Bara Kecamatan Sumba123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 wa. Kegiatan ini, sebagai bagian dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun H. Iskandar saat melihat salah satu stand UMKM dan BUMDes 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 (HUT) Sumbawa ke 61 Tahun 2020.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dengan segala produknya.

Kegiatan ini digelar serentak pada 24 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kecamatan se Kabupaten Sumbawa. Di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ikuti pimpinan OPD, camat, kepolisian Wabup, Sekda dan aparatur lainnya saat melaunching gerakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dan unsur lainnya, seperti siswa, guru 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Ingo Roro, Kokat” di Taman Sahabat dan warga.

Saat launching, Wabup men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yatakan, kegiatan ini mestinya rutin di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 laksanakan. Sebab persoalan sampah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 adalah masalah kita semua. Kepada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sekda juga diminta agar ASN setiap hari 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Jumat untuk melaksanakan gerakan ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bersihan 61 menit sebelum masuk ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ruangan kerja masing masing. Agar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 menjadi contoh bagi masyarakat seki123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tar untuk diikuti sekaligus menggugah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kesadaran bersama. Progam ini ini juga 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bentuk dukungan Pemkab atas gerakan Suasana sejumlah stand UMKM dan BUMDes saat pembukaan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Zero Waste” yang sebelumnya telah diselama ini kita menjual romat- pun tingkat internasional, jika 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 canangkan Pemerintah Provinsi NTB. eral, kita menjual bahan men- masih ada hambatan, para pen- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Gerakan ”Ingo Roro, Kokat” merupakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tah tetapi sudah mulai dipros- gambil kebijakan dapat memfor- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kebiasaan baik yang ditanamkan es. Artinya proses industrialia- mulasikan dalam bentuk kebija- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 para orang tua dahulu, yang mencersai sudah mulai tumbuh dan kan yang memberi ruang bagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 minkan betapa masyarakat Sumba123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 terlihat jelas hasilnya di Kabu- berkembangnya usaha ekonomi Tampak wa adalah masyarakat yang cinta ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 paten Sumbawa ini,’’paparnya. di sektror riil yang dikembang- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 siswa ikut bersihan, cinta keindahan. Spirit Terhadap kelompok lain kan kelompok atau masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gotong tersebut diangkat kembali seirama 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang belum punya kesempatan umum,’’ jelasnya. royong 61 dengan tema peringatan HUT ke-61, Harapan ini juga sejalan den- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 untuk mengekspresikan produk menit yakni Berani Bersih, Hebat. dan karyanya pada forum sep- gan misi pembangunan yang di- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Gerakan Gerakan ini bermakna pungut sam123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 erti ini, diharapkan bisa terg- canangkan dalam RPJMD 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Ingo Roro pah dan buang pada tempatnya ini aderak dan ikut serta. Karena di- Kabupaten Sumbawa untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kokat” alah aksi sederhana untuk menciptaSuasana gotong royong membersihkan sampah Gerakan harapkan hal ini semakin tum- memberikan ruang yang begitu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kan lingkungan yang bersih dan sehat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Ingo Roro Kokat” buh dan berkembang. Apalagi besar bagi sumber daya lokal. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sebab ada keprihatinan bersama, ternsekarang dunia perbankan Yang dikemas sedemikian rupa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bagai penyebab kerusakan lingkungan sampah-sampah yang berserakan dan yata masih banyak warga Sumbawa sudah menyusun kebijakan dengan energi kreatif dan inova- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 juga harus ditangani secara serius. Hal lokasi-lokasi penimbunan sampah yang yang kerap membuang sampah sembaru untuk mendukung kepada si. Sehingga melahirkan produk- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ini tentu dibutuhkan komitmen dan tidak dikelola dengan baik,”ajaknya. barangan tidak pada tempatnya. Pada123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 upaya kreatif seperti ini. Ini ad- produk yang menarik yang diter- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kerjasama dari berbagai pihak, baik ekKepala Dinas Lingkungan Hidup, Abhal lingkungan yang bersih adalah ceralah pupuk dari semangat dun- ima di tingkat pasar dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sekutif, legislatif, sektor usaha maupun dul Haris S.Sos, menambahkan permin jiwa yang sehat. ia usaha terutama UMKM dan muaranya bisa meningkatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 peran serta masyarakat. Bahkan dalam masalahan sampah telah menjadi ‘’Dengan memanfaatkan momenjuga Bumdes. Untuk menggeli- pendapatan nilai tambah yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 rangka penegakan aturan tentang penmomok bagi seluruh lapisan masyatum HUT, Saya mengajak seluruh 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 atkannya kerjasama antar kel- dirasakan oleh para pelaku. anganan sampah maupun pengelolaanrakat. Hal ini terbukti, berbagai peratuaparatur pemerintah, aparat penegak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ‘’Muaranya akan bisa men- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ompok sangatlah penting. nya juga dibutuhkan kerja keras pihak ran berupa undang-undang dan peraturan hukum, para pengusaha di sektor swas‘’Penting kita laksanakan ingkatkan peningkatan pelaku 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 aparat penegak hukum. turunannya sudah dibuat untuk memasta, lembaga pendidikan, organisasi event dan momentum seperti ini. dan efeknya bisa tersebar ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ‘’Sampah anorganik, sebenarnya datikan adanya pengaturan dalam hal penmasyarakat, organisasi keagamaan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Manfaatkan sebaik-baiknya, beri masyarakat sekitar,’’ tandasnya. pat dimanfaatkan menjadi sesuatu gelolaan sampah terrsebut. Selain potenmedia massa dan seluruh lapisan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Berbagai jenis produk dita- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 informasi jelas kepada masyayang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu si bencana banjir dan longsor, sampah juga masyarakat Sumbawa untuk terlibat rakat pengunjung sejujur-jujurn- mpilkan pada kegiatan tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 contohnya adalah sampah plastik yang bisa menyebabkan bahaya kebakaran, aktif dalam gerakan 61 menit ya. Sehingga kita tahu produk Seperti usaha tenun Kre Alang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bisa diolah menjadi bahan baku untuk pencemaran air tanah, pencemaran udara ‘’Ingo Roro, Kokat’’.

Dengan target mukita mumpuni atau masih ter- (tenun Sumbawa), alat perta- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 industri plastik, bahan kerajinan, maubahkan pencemaran terhadap daging lai hari ini dan secara berkesinambun123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 hambat dalam hal peningkatan nian, penganan khas Sumbawa, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pun diubah menjadi bahan bakar minhewan ternak untuk konsumsi manusia. gan kita pastikan bahwa Tana Samakuantitas. Sehingga untuk ber- madu dan beragam produk hasil 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yak dan material lainnya yang Demikian pula dengan keberadaan wa akan menjadi kabupaten yang berbicara ke tingkat regional mau- kerajinan lainnya. (arn/ind/*) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bermanfaat,’’jelasnya. (arn/*) sampah anorganik / sampah plastik, sesih dan sehat, tidak lagi kita temukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Festival UMKM dan BUMDes HUT Sumbawa Ke-61 di HUT Sumbawa Wabup Luncurkan Gerakan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa diwakili Asisten Adminsitrasi Umum Sekda Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec. Dev membuka Festival UMKM dan BUMDes, di Lapangan Pahlawan, Jumat (17/1) sore. Kegiatan ini masih dalam rangkaian HUT Sumbawa Ke 61. Ajang ini untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan ini akan berlangsung hingga 19 Januari mendatang. Menurut H. Iskandar yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Varian Bintoro M.Si, menyebutkan, memperkenalkan produk sendiri merupakan sebuah prestasi.

Tentu itu muncul karena dilandasi oleh kebanggaan untuk melakukan kreasi dan inovasi di dalam memproduksi secara mandiri dari setiap potensi sumber daya yang di miliki. ‘’Ini yang menjadi modal utama sebuah industri rumah tangga, industri kecil menengah, ekonomi kreatif dan lainnya muncul ke permukaan dan berhasil menguasai pasar. Semangat awalnya adalah kebanggaan. Kebanggaan yang membuat kemauan itu menjadi muncul dan menggelora,’’ sebutnya.

Pihaknya percaya apa yang dipamerkan ini betul-betul dilandasi oleh kebanggaan atas kreativitas dan inovasi yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha secara mandiri.

Sebab pihaknya menyadari, pemerintah belum terlalu banyak masuk sampai kepada dapur dunia usaha.

Mudah-mudahan peluang dan ruang bagi promosi untuk memasarkan produk-produk ini akan selalu semakin dibuka.

Dan pemerintah tentu saja penting untuk memikirkan bagaimana kelanjutan dari pemasaran produk yang sudah dihasilkan para pelaku. ‘’Kita punya branding Madu Sumbawa. Secara branding kita sudah memenuhi benak pasar sehingga sudah diterima secara lintas daerah . Oleh karenanya penting semangat seperti ini ditumbuhkan untuk produk yang lain.

Kita sedang menggeliat kopi sekarang, kemudian ada industri anyam-anyaman, tenun, pengolahan produk lokal, dari

‘’Ingo Roro, Kokat’’

Serangan Ulat Gerayak di KSB Meluas Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya sekitar 291 hektar lahan jagung yang terserang hama ulat gerayak di awal musim tanam di tahun 2020. Serangan hama ini diprediksi akan terus meningkat lantaran faktor cuaca yang tidak menentu (hujan dan panas) masih terjadi di wilayah setempat.

Serangan ini jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menurunkan tingkat produksi sebesar 5-20 persen.

Sementara jika terpapar di pertanaman muda akan

menyebabkan kehilangan produksi hinga 15-73 persen. ‘’Memang luas serangan hama ulat gerayak ini terus bertambah di wilayah setempat, makanya kami akan seg-

era membuat usulan ke provinsi untuk bisa dibantu obat-obatan. Karena untuk saat ini Kecamatan Poto Tano dengan luas 170 hektar belum ditangani karena terbatasnya persedi-

(Suara NTB/ist)

RAPAT - Suasana rapat koordinasi dengan pemerintah dan DPRD mengenai rencana ketenagakerjaan perusahaan pada Kamis (16/1) di Hotel Santika, Lombok, Mataram.

Capai Visi Jadi Perusahaan Kelas Dunia

Amman Mineral Lakukan Evaluasi Karyawan Taliwang (Suara NTB) Amman Mineral melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah dan DPRD mengenai rencana ketenagakerjaan perusahaan pada Kamis (16/1) di Hotel Santika, Lombok, Mataram. Dalam rapat tersebut hadir Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ketua DPRD KSB, Ketua dan seluruh anggota Komisi I DPRD KSB, Kadisnakertrans NTB, Kadisnakertrans KSB serta Manajemen Amman Mineral.

Perusahaan yang mengoperasikan tambang Batu Hijau ini menyatakan komitmennya untuk mencapai visi menjadi perusahaan kelas dunia, salah satunya dengan mengevaluasi karyawan dari tiga indikator utama, yaitu kinerja, perilaku, serta rekam medis. ‘’Evaluasi tersebut merefleksikan komitmen dan investasi jangka panjang perusahaan terhadap Sumbawa Barat. Karyawan yang memiliki hasil evaluasi baik akan

terus bekerja bersama kami. Sementara itu, karyawan yang memiliki evaluasi kurang memuaskan akan kami akhiri kontraknya sesuai perjanjian,’’ jelas Wudi Raharjo, Manajer Operasional Amman Mineral.

Seluruh peserta yang hadir dalam rapat koordinasi ini menyatakan dapat memahami upaya perusahaan yang telah dijalankan sesuai regulasi yang berlaku serta menunjukkan komitmen terhadap kemajuan daerah. ‘’Kami merasa perlu mengingatkan pihak perusahaan agar memperhatikan pemenuhan persyaratan komposisi pekerja lokal asal KSB sebesar minimal 50 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2010,’’ tegas Dr. Ir. H. W Musyafirin, Bupati Sumbawa Barat.

Perusahaan rencananya akan mengumumkan hasil evaluasi yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir ini pada pekan depan. Jumlah karyawan

yang tidak akan diperpanjang masa kontraknya adalah sembilan persen dari total 3.237 karyawan. Sementara 36% di antaranya akan melanjutkan kerja bersama mitra bisnis. Pasca perpanjangan dan pengakhiran masa kontrak ini, jumlah tenaga kerja di Amman Mineral Group terdiri dari 53% pekerja KSB, 21% pekerja NTB (non-KSB), dan 26% pekerja nasional.

Amman Mineral Group berkomitmen untuk memenuhi semua hak-hak karyawan hingga akhir masa kontrak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Ke depannya, Amman Mineral akan terus menerapkan sistem evaluasi berkala dengan terus mengadakan program-program pengembangan keterampilan profesional berkelanjutan untuk seluruh karyawannya. (r)

aan obat-obatan. Semenatara untuk tiga lokasi lainnya sudah ditangani dengan baik sehingga tingkat pertumbuhan telur ulat tersebut bisa ditekan,’’ ujar Kepala Distan KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Pertanian dan Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP, Jumat (17/1) kemarin.

Dijelaskannya, Ulat Gerayak Frugiperda (UGF) ini merupakan hama baru pada tanaman jagung di Indonesia. Serangan hama tersebut pertama kali muncul di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada bulan Maret tahun 2019. Dalam waktu kurang dari 5 bulan telah menyebar ke 13 provinsi lainnya termasuk NTB. Penyebaran ulat gerayak yang cepat di duga karena kemampuan reproduksi tinggi, daya jelajah tinggi dan kondisi iklim yang sesuai, seperti hujan dan panas. UGF juga

mempunyai daya rusak yang sangat tinggi dengan tingkat kepadatan populasi 0,2 - 0,8 larva per tanaman jagung.

Khusus untuk KSB, serangan UGF mulai terdeteksi pada pertengahan bulan Desember tahun 2019 di Kelompok Tani Batu Nampar I dan II di Desa Beru Kecamatan Jereweh.

Luas areal yang terdampak pertama kali di dua Poktan tersebut seluas 30 hektar saja. Tetapi karena perkembang biakannya sangat cepat akhirnya jumlah lahan terpapar meluas menjadi 104 hektar di Kecamatan Jereweh. Di kecamatan ini juga, dinas terkait sudah memberikan bantuan insektisida sebanyak 210 liter dan saat ini kondisinya sudah aman dan terkendali dengan baik. ‘’Kasus ini muncul di Jereweh dan meluas ke daerah lainnya, beruntung kita ce-

pat tangani sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang parah terhadap jagung petani,’’ ujarnya Dikatakannya, adapun wilayah-wilayah yang terpapar hama ulat gerayak, di Kecamatan Jereweh terjadi di tiga desa yakni Desa Belo dengan luas sekitar 27 hektar, Desa Beru 40 hektar, dan Goa 37 hektar. Di Kecamatan Taliwang terjadi di Desa Batu Putih dengan luas lahan sekitar 7 hektar dan Telaga Bertong sekitar 1 hektar. Di Kecamatan Seteluk dengan total lahan yang terpapar sekitar 9 hektar dan itu semua sudah bisa terkendali.

Khusus di Kecamatan Poto Tano terjadi di lima desa dengan total luas 170 hektar yakni Desa Senayan 75 hektar, Mantar, 37 hektar, Tambak Sari 42 hektar Kokarlian 9 hektar dan Desa Tebo 1 hek-

tar. Terkait dengan kondisi lahan di Poto Tano, pihaknya mengaku masih belum melakukan penanganan secara maksimal, hal tersebut terjadi lantaran bantuan obat-obatan yang belum tersedia secara maksimal.

Pola penanganan terhadap lahan yang terpapar ini juga harus disikapi secara serius karena serangan ini diprediksi akan terus meluas dengan areal waspada mencapai angka 200 hektar di kecamatan Poto Tano. ‘’Kami berharap supaya provinsi bisa memberikan bantuan obat-obatan sesegera mungkin untuk menekan penyebaran hama tersebut.

Jika tidak segera, maka kami khawatir penanganan yang akan dilakukan nantinya akan lebih besar dan biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar,’’ tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 18 Januari 2020

Halaman 7

Penurunan Kemiskinan di Dompu Tak Sesuai Target RPJMD Dompu (Suara NTB) Angka kemiskinan Kabupaten Dompu tahun 2019 masih berada di 12,25 persen dari kondisi 12,40 persen di tahun 2018.

Kendati menurun 0,15 persen. Namun penurunan ini tidak sesuai target RPJMD Kabupaten Dompu di tahun 2019 di angka 11 persen. Bupati pun berharap ada evaluasi program atas capaian RPJMD menjelang akhir masa jabatan, sehingga bisa dilakukan perbaikan.

H. Bambang M. Yasin

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat menjadi pembina apel koordinasi lingkup Pemda Dompu, Jumat (17/1) mengungkapkan harapannya agar kemiskinan di Kabupaten Dompu tahun 2020 untuk kondisi tahun 2019 di angka 11 persen, sehingga di tahun 2021 saat akhir masa jabatan sebagai Bupati Dompu menyisakan kemiskinan

10 persen seperti target dalam RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2016 – 2021. “Ini berarti apa? Membuktikan tadi, bahwa kalau kita mau melakukannya, kita harus meyakini kita bisa,” kata H Bambang.

Tahun 2020, H Bambang berharap, semua jajarannya memiliki niat untuk menuntaskan target – target yang telah direncanakan. Sehingga proses identifikasi harus dilakukan, sehingga hambatan dan solusi atas masalah bisa dilakukan se-

cara tepat. “Mari kita tuntaskan pekerjaan kita. Kita coba daftar ulang. Apa pekerjaan yang masih menjadi hutang di dinas masing – masing supaya kita bisa lebih produktif, supaya kebijakan – kebijakan yang kita buat bisa lebih efektif menyelesaikan masalah,” pesan H Bambang.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Dompu, angka kemiskinan Kabupaten Dompu tahun 2020 sesuai kondisi 2019 sebesar 12,25 persen atau turun 0,15 persen dari kondisi tahun 2018 yang dirilis tahun 2019 sebesar 12,40 persen.

Rendahnya penurunan kemiskinan ini juga dipengaruhi oleh semakin tingginya standar garis kemiskinan. Pada tahun 2019, standar garis kemiskinan di Kabupaten Dompu ditetapkan Rp328.740,- dari sebelumnya

sebesar Rp284.188,-. “Angka kemiskinan di Dompu saat ini 12,25 persen. Ini kondisi (hasil sensus) tahun 2019,” kata kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir Piter Willem kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (17/1).

Kemiskinan di Kabupaten Dompu ini masih berada di bawah rata – rata kemiskinan Provinsi NTB sebesar 14,56 persen dan standar garis kemiskinan di NTB tahun 2019 sebesar Rp384.880,-. Kondisi kemiskinan Kabupaten Dompu tersebut berada di urutan ketiga dari jumlah kemiskinan di masing – masing Kabupaten/Kota se NTB. Berdasarkan data kemiskinan se NTB, Kota Bima tinggal 8,60 persen dengan standar garis kemiskinan Rp352.593,diikuti Kota Mataram tinggal 8,92 persen dengan garis kemiskinan Rp480.304,-. Setelah

Kabupaten Dompu, kemiskinan terendah ada di Kabupaten Lombok Tengah 13,63 persen dengan standar garis kemiskinan Rp404.633,- diikuti Sumbawa Barat 13,85 persen dengan standar garis kemiskinan Rp468.122,-., Sumbawa 13,90 persen dengan standar garis kemiskinan Rp340.254,-., Kabupaten Bima 14,76 persen dengan standar garis kemiskinan Rp327.602,-., Lombok barat 15,17 persen dengan standar garis kemiskinan Rp431.862,-, dan Lombok Timur 16,15 persen dengan standar garis kemiskinan Rp430.727,-.

Sementara untuk Kabupaten Lombok Utara, angka kemiskinannya mengalami peningkatan dari 28,83 persen untuk kondisi 2018 yang dirilis tahun 2019 menjadi 29,03 persen kondisi tahun 2019 yang di-

(Suara NTB/ula)

Piter Willem rilis tahun 2020. Standar garis kemiskinan di Lombok Utara juga cukup tinggi dari Rp416.705,- naik menjadi Rp437.543-. (ula)

(Suara NTB/ula)

Pemkab Bima Giatkan Salat Subuh Berjamaah

(Suara NTB/ist)

Wabup Bima, Dahlan M. Noer bersama sejumlah pejabat ruang lingkup Pemkab Bima usai menggelar salat subuh berjama’ah di Masjid Nurul Iman Desa Lewi Ntana Kecamatan Soromandi, Jumat (17/1).

(Suara NTB/ist)

KEGIATAN IMTAQ - ASN dan pejabat ruang lingkup Pemkab Bima mengikuti kegiatan pembinaan Imtaq di halaman depan kantor Bupati Bima, Jumat (17/1).

Dompu akan Bangun BLK Dompu (Suara NTB) Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Dompu, mendapat respon positif lembaga legislatif. Bahkan, tahun ini sudah bisa mulai digodok untuk master plan-nya. Sementara pengerjaan fisik bangunan dipastikan tahun 2021 dengan alasan kebutuhan anggaran tahun ini sudah rampung dibahas dan diketok anggota dewan priode sebelumnya.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M Nursalam kepada Suara NTB di kantornya. “Alhamdulillah pembangunan BLK ini sudah ada persetujuan DPRD, tinggal kita matangkan master plan untuk kemudian dikerjakan 2021,” ungkapnya.

Kendati belum bisa memulai pengerjaan fisik bangunan, lanjut dia, dengan perencanaan menyeluruh yang akan digodok ini bisa menjadi dasar mereka untuk meminta bantuan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sementara area pembangunan telah ditetapkan di Kecamatan Manggelewa dengan persediaan lahan lebih kurang 5 Ha. Dukungan penuh yang diberikan legislatif tidak lain karena memang kehadiran BLK ini penting dalam upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja. Baik untuk kebutuhan perusahaan lokal maupun luar negeri. “Kehadiran BLK ini urgen karena memang angkatan kerja kurang kompetensinya. Sehingga perlu peningkatan melalui pelatihan supaya angka pengangguran tidak bertambah,” jelasnya.

Sebagai langkah awal BLK tersebut akan dikonsentrasikan untuk pelatihan berbasis kompetensi. Baik di bidang pertambangan, pengolahan hasil pertanian, perbengkelan untuk tenaga kerja mandiri.

Sementara tenaga terampil yang akan memberikan pelatihan, tambah M Nursalam, disamping mengupayakan kebutuhan tersebut disediakan pemerintah daerah. Dalam waktu dekat pihaknya akan berkunjung ke provinsi untuk mengkoordinasikan persoalan ini. “Kebetulan saat kunjungan Gubernur di Kilo kemarin kita sudah dihubungi staf khusus Gubernur soal BLK ini. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bertandang, silaturrahmi dan berkoordinasi,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

BERSIHKAN SAMPAH - Masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten Dompu. Selain perhatian ekstra terhadap sampah di dalam kota, sampah yang dibuang ke sungai pun menjadi atensi khusus. Pemkab Dompu menyiagakan alat berat di jembatan Karijawa untuk menaikkan sampah dari sungai Silo Kota Dompu.

Buta Aksara Usia Produktif di Dompu Tersisa Satu Persen Dompu (Suara NTB) Program pengentasan buta aksara usia produktif 45 tahun ke bawah di Dompu, terbilang berhasil dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). Pasalnya, hingga akhir tahun 2019, hanya tersisa 120 orang atau 1 persen dari total jumlah penduduk. Sementara orang dengan buta aksara di atas usia tersebut masih cukup banyak.

Demikian ungkap Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dikpora Dompu, M Yusuf Wijaya kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (17/1). Ia mengatakan, wilayah ini terbilang tuntas dari buta aksara usia produktif setelah berbagai program pembinaan dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya.

Sedang untuk temuan terakhir 120 orang sudah ditangani langsung pemerintah pusat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masingmasing. Seperti PKBM Mangge Raa dan Fadilah Risqi di Kecamatan Kempo dan Huu Bersinar di Kecamatan Huu. “Program keaksaraan secara nasional sebenarnya sudah kita nyatakan tidak ada. Artinya beberapa saja, ndak terlalu banyak seperti tahuntahun sebelumnya,” kata dia.

Jika melihat persentase warga yang tidak bisa menulis, membaca dan menghitung pada usia produktif, diperkirakan hanya tersisa 1 persen

saja. Bahkan sekarang sudah sangat sulit menjaring keberadaan mereka di delapan kecamatan.

Meski begitu, lanjut M Yusuf Wijaya, mengingat program pengentasan buta aksara itu terakhir dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB 2018 lalu, tidak menutup kemungkinan munculnya buta aksara kembali. Terutama bagi mereka yang usianya sudah di atas 45 tahun. “Walaupun mereka sudah bisa baca tulis dan menghitung, tapi kalau tidak ada media lagi yang mereka gunakan untuk memelihara itu potensial buta aksara kembali,” jelasnya.

Mengantisipasi kemungkinan tersebut, alternatif terbaik yang mesti diambil yakni menghidupkan Perpustakaan Desa (Perpusdes). Data 1 persen warga buta aksara yang tersisa ini, lanjut dia, masih belum final. Sebab terkadang banyak masyarakat yang mengaku tak buta aksara meski sebetulnya tidak bisa membaca, menulis dan menghitung.

Sementara untuk buta aksara di atas usia produktif, dipastikan masih sangat banyak. Sebab mereka tidak menjadi prioritas dalam penanganan sebelumnya. “Kalau usia diatas 45 tahun itu banyak. Bukan kita mengabaikan tapi pemerintah kan lebih fokus ke usia produktif itu,” pungkasnya. (jun)

Polisi Periksa Direktur RSUD Bima Bima (Suara NTB) sa oleh penyidik Sat Kasus dugaan malReskrim Polres Bima praktik yang menyeKota terkait kasus babkan Halimah, dugaan malpraktik warga Kelurahan Ule yang menyebabkan seKecamatan Asakota orang pasien meningKota Bima meninggal gal dunia. “Iya benar. dunia usai disuntik Diperiksa kemarin,” oleh perawat RSUD katanya.

Bima pada bulan OkSayangnya, Ihsan btoer 2019 lalu, tengah enggan menjelaskan diprores oleh penyidik lebih jauh hasil dari Polres Bima setelah pemeriksaan tersekasus itu dilaporkan but. Ihsan hanya pihak keluarga. Direkmenyarankan agar tur RSUD Bima, drg. menanyakan pemerIhsan telah diperiksa iksaan tersebut kepaoleh penyidik Sat da penyidik Polres Reskrim setempat beBima Kota. ”Silakan lum lama ini. tanya sama penyi(Suara NTB/uki) Hilmi M. Prayugo “Kasus dugaan diknya,” katanya. malpraktik masih Seperti diberitakan diproses. Kemarin juga Direktur RSUD Suara NTB sebelumnya, seorang Bima telah diperiksa,” kata Kasat pasien RSUD Bima bernama Halimah Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi (70 tahun), diduga meninggal setelah M. Prayugo S.IK, Jumat (17/1). Dari mendapatkan tiga kali suntikan dari hasil pemeriksaan tersebut, lanjut petugas medis RSUD setempat.

Hilmi, Direktur RSUD Bima mengaku Namun pihak keluarga korban yang pelayanan medis terhadap pasien ber- didiagnosa mengidap penyakit jantung nama Halimah oleh dokter dan pera- tidak terima. Mereka menilai meningwat RSUD setempat sudah sesuai galnya almarhumah sangat janggal dan Standar Operasional Prosedur (SOP). tidak wajar, yakni dengan kondisi ke“Diakui pelayanannya tidak ada jang-kejang disertai mulut berbusa. kesalahan. Pelayanan sudah memenuSebelum melaporkan hal itu ke pihi dan sesuai SOP,” ujar Hilmi. Meski hak berwajib, pihak keluarga korban demikian, hal tersebut masih ditelu- sempat meminta penjelasan medis suri lagi. Bahkan pihak Sat Reskrim manajemen RSUD Bima, terkait jesetempat akan memanggil ahli medis nis obat dan suntikan dilakukan oleh untuk dimintai keterangan terkait ka- perawat. Namun hal itu tidak disus tersebut. Apalagi kasus tersebut indahkan. berurusan dengan medis. “Dalam wakSelain itu pihak keluarga juga memtu dekat ahli medis akan kita panggil pertanyakan mengapa setelah mengonuntuk dimintai keterangan,” katanya. sumi obat dari suntikan itu, korban jusTerpisah Direktur RSUD Bima, drg. tru kejang-kejang dan keluar busa Ihsan membenarkan dirinya diperik- dimulut hingga meninggal dunia. (uki)

Kasus Kepsek Cabul

Bupati Minta Polisi Tegakkan Hukum Tak Pandang Bulu Bima (Suara NTB) Dunia pendidikan di Kabupaten Bima tercoreng akibat ulah oknum Kepala Sekolah (Kepsek) inisial AM, yang diduga mencabuli seorang gadis inisial M. Tindakan itu dikecam dan disesalkan berbagai pihak.

Salah satu yang mengecam dan menyesalkan tindakan itu, yakni Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. Ia meminta polisi menegakkan hukum sesuai perbuatan tanpa pandang bulu. “Kasus ini sudah sangat luar biasa. Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Saya minta polisi harus tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” katanya, kepada Suara NTB, Jumat (17/1).

Bupati yang sedang melaksanakan ibadah umroh di tahan suci Mekkah ini mengaku sudah menerima informasi kasus tersebut dari Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd dan pemberitaan media massa. “Saya sudah tahu informasinya dan saya juga telah perintahkan Dinas teknis untuk mengeluarkan surat agar yang bersangkutan dipanggil untuk klarifikasi,” katanya.

Karena kejadiannya sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi sesuatu yang viral di media sosial, Bupati mengakui hal tersebut adalah respon masyarakat (sosial) yang menyikapi kasus yang tidak seharusnya dilakukan oleh tenaga pendidik. “Respon sosial terhadap kasus ini tidak bisa diabaikan. Saya sudah perintahkan kepada Dinas Dikbudpora untuk menonaktifkan sementara waktu dari fungsi dan tanggungjawabnya,” katanya.

Terkait proses hukum yang

dijalani oknum AM, Bupati mengaku pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri ranah penegak hukum. “Kami akan mengambil sikap terhadap kasus dilakukan bersangkutan, kalau semuanya telah terbukti bersalah di hadapan hukum,” ujarnya.

Selain itu, Ia meminta ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, terutama Kepsek dan Guru untuk tidak menjadikan contoh perbuatan yang tidak baik itu. Memberikan pelayan masyarakat tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. “Kepsek dan guru harus fokus melaksanakan kegiatan belajar mengajar ( KBM) di sekolahnya masingmasing,” harapnya. (uki)

Indah Dhamayanti Putri

Terduga Pengedar Sabu di Pekat Dibekuk Polisi Dompu (Suara NTB) Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, kembali membekuk dua terduga pengedar sabu di wilayah Kecamatan Pekat, Jumat (17/1) Pukul 8.30 Wita. Mereka SR (30) dan MR (19). Dari tangannya puluhan gulung plastik klip transparan berisi sabu berhasil disita polisi.

Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH., SIK melalui Kasubag Humas Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB siang kemarin menyampaikan, tertangkapnya dua terduga pengedar sekaligus pengguna barang haram ini buah tidaklanjut informasi warga. Di mana kediaman SR yang berada di Dusun Biranti Desa Nangamiro kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta sabusabu. “Atas informasi itu tim melakukan pengecekan dan pengintaian aktivitas yang bersangkutan dari sekitar rumahnya,” terang dia.

Setelah dua hari melakukan pengintaian, lanjut dia, tim di bawah kendali langsung Kanit Opsnal Satresnarkoba, Bripka Masrun tersebut akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa rumah SR memang dijadikan

pusat transaksi sabu.

Karenanya, tidak berselang lama upaya penggerebekan langsung dilakukan polisi. Selain mendapati SR dan MR pada kamar yang sama, 43 gulung plastik klip berisi sabu ditemukan saat proses penggeledahan. Termasuk bukti lain yang menguatkan dugaan bahwa mereka merupakan pengedar sekaligus pengguna. Seperti 1 klip sabu lain berukuran besar, 1 bundel plastik klip, 2 buah tabung kaca, 1 biah jarum, 1 buah korek api dan tutup botol yang sudah dimodifikasi, 2 buah sendok sabu dan masing-masing 1 buah gunting dan alat timbang serta 2 buah hendpon. “Dari proses penggeledahan yang disaksikan sejumlah warga itu tim mendapati barang bukti sabu dan sebagainya di kediaman SR,” ujarnya.

Atas temuan barang bukti yang cukup banyak itu, keduanya langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk proses hukum lebih lanjut. Termasuk pengembangan kasus guna mengungkap keberadaan pengedar sekaligus pengguna lainnya. “Tersangka dan barang bukti saat ini sudah di polres untuk proses hukum,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/dok)

Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terus menggiatkan gerakan salat Subuh berjamaah, dzikir dan do’a, sebagai upaya mewujudkan Visi-Misi Bima Religius, Aman, Makmur dan Handal (RAMAH).

Sebagai pembuka tahun 2020, salat subuh berjamaah oleh Pemkab Bima, dimulai di masjid Nurul Iman Desa Lewi Ntana Kecamatan Soromandi, Jumat (17/1). Kegiatan itu diikuti Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M.Pd, sejumlah pejabat eselon II, III dan IV beserta staf.

Pada kesempatan itu, Dahlan mengatakan salat subuh berjamaah merupakan kegiatan rutin Pemkab Bima. Termasuk juga Gerakan Pesantren Sehari (GPS) dan Pembinaan Iman dan Taqwa (Imtaq). “Program ini untuk mendukung program Bima RAMAH yang agamais dan religius,” katanya.

Kegiatan ini, lanjutnya dapat diikuti seluruh desa dan Kecamatan di Kabupaten Bima. Ia berharap partisipasi seluruh Kepala Desa, Camat, Muspika, Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Pemuda bersama-sama menyukseskan program Bima RAMAH. “Program ini untuk kemaslahatan kita bersama,” katanya.

Setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan Imtaq, berupa dzikir dan do’a. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman depan kantor Bupati Bima. “Kegiatan rutin ini telah diagendakan di setiap minggu ketiga pada setiap bulannya,” kata Dahlan.

Wabup Bima mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan semangat dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an. Selain itu, juga yang lebih penting adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, sebagai landasan spiritual untuk membangun kehidupan yang bermakna menuju Bima RAMAH. “Kita harus komit mewujudkan mimpi kita bersama yaitu Bima yang RAMAH dan religius. Program Imtaq terus berjalan. Saya berharap ini semua bisa ditingkatkan lagi,” harapnya. (uki/*)

SUARA NTB Sabtu, 18 Januari 2020

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Dompu

Pasangan Abdul Kadir - Nurlaela Targetkan Dukungan Enam Partai Mataram (Suara NTB) Kandidat pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Dompu, Abdul Kadir Jaelani - Nurlaela Chairunnisa, optimis bisa lolos untuk menjadi peserta Pilkada 2020. Pasalnya ia meyakini dan memastikan ada enam partai politik yang akan bergabung ke dalam gerbong partai koalisi pengusungnya.

Hal itu disampaikan langsung oleh calon Bupati Dompu, Abdul Kadir Jaelani, saat ditemui di Mataram. Diungkapkannya enam partai yang berpeluang besar menjadi kendaraan politiknya untuk melaju sebagai peserta Pilkada Dompu yakni PKS, Demokrat, PDI-P, Gerindra, Nasdem dan PKB. “Persiapan kami menuju Pilkada Dompu, sebagai Cabup, saya hanya bertugas melobi lima dukungan partai yang lain. Karena untuk PKB itu menjadi bagian tugas

dari wakil saya, yang kebetulan dia adalah kader PKB sendiri,” ujar Abdul Kadir.

Jika dukungan enam partai itu berhasil diambilnya, maka dipastikan pasangan ini bakal mengendari koalisi gemuk untuk menghadapi Pilkada Dompu. Namun demikian Abdul Kadir tidak bertujuan untuk membangun koalisi gemuk, tapi prioritas utamanya adalah bagaimana memastikan koalisi partai yang dibangunnya bisa memenuhi syarat untuk men-

jadi peserta Pilkada di KPU. “Sebanarnya masing-masing calon juga klaim dukungan, tapi tinggalkitatunggusaja,karenakita sama getol berjuang untuk mendapatkan dukungan partai. Target kami hanya bisa lolos jadi calon dulu, tapi alangkah baiknya kalau bisa melebihi dan lobi-lobi politik terus kita upayakan,” terangnya.

Pada dasarnya, untuk pasangan ini tidak terlalu berat untuk bisa lolos sebagai pasangan calon. Sebab, Nurlaela salaku kader PKB, sendiri

jika bisa mengunci dukungan dari partainya sendiri yang memiliki empat kursi di DPRD Dompu. Praktis pasangan ini tinggal mencari tambahan dua kursi lagi, sehingga mencukupi enam kursi sebagai syarat pengajuan calon ke KPU. “Saya adalah kader PKB, Insya Allah hampir 90 persen sudah Acc mendukung kami, mudah-mudahan partai yang lain juga demikian,” ujar Nurlaela, yang juga mantan anggota DPRD Provinsi NTB ini menambahkan. Lanjut disampaikan Abdul Kadir bahwa salah satu kekuatan pada pasangan ini yakni pertama dari kombinasi pengusaha dan politisi.

Kemudian kombinasi gender yakni laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah ten-

tu Nurlaela yang merupakan Putri dari mantan Bupati Dompu, Mpu Beko setidaknya memberikan pengaruh yang cukup besar kepada pasangan ini. “Saya ambil Nurlaela jadi pasangan, tentu tak bisa kita nafikan, pengaruh orang tua Nurlaela, Mpu Beko masih ada. Bahkan kekuatan yang dimiliki oleh Bupati yang sekarang, Bambang M Yasin ini juga warisan dari pengaruh Mpu Beko,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua DPC PKB Dompu, M. Amin menyampaikan bahwa partainya tentu akan memberikan prioritas terhadap kader sendiri untuk didukung tampil maju bertarung pada Pilkada serentak 2020 Dompu. “Ada empat figur yang mendaftar di

Hanura Buka Kembali Penjaringan di Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Partai Hanura memutuskan kembali membuka dan memperpanjang masa penjaringan bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota, Pilkada Kota Mataram 2020. Penjaringan dibuka kembali dari mulai tanggal 15 sampai 30 Januari mendatang. Diperpanjang masa penjaringan menjadi keputusan DPP Hanura.

“Penjaringan di Pilkada kota Mataram kita buka lagi,” kata ketua DPD Partai Hanura NTB, H. Samsul Rijal, Jumat (17/1).

Perpanjangan itu merupakan hasil konsultasi dengan DPP, dan pihaknya diminta kembali buka penjaringan di Pilkada kota Mataram. Seperti diketahui, dalam masa penjaringan digelar DPC Partai Hanura Kota Mataram pada Desember 2019 lalu, hanya satu pasangan yang mendaftar, yakni paket HL. Makmur Said – H. Badruttaman Ahda. Alhasil setelah berkonsultasi dengan DPP dan berbagai alasan dan pertimbangan, akhirnya diperpanjang.

DPP mengambil keputusan untuk meminta kepada DPD Partai Hanura Kota Mataram agar kembali buka penjaringan balon Walikota dan balon Wakil Walikota. Dengan dibuka kembali penjaringan itu, lanjutnya, diharapkan memberikan kesempatan dan peluang bagi balon kada lainnya untuk bisa daftar dan mengikuti penjaringan di Partai Hanura.

“DPP ingin ada kesempatan bagi balon kada lain juga daftar,” ucap mantan Anggota DPRD Provinsi NTB tersebut. Disinggung apa sudah ada balon yang lainnya sudah mengambil berkas formulir setelah dibuka kembali penjaringan tersebut. Diungkapkannya, calon petahana H. Mohan Roliskana sudah mengambil berkas formulir pendaftaran. Pihaknya berharap, calon petahana itu bisa segera mengembalikan berkas dan daftar resmi di penjaringan Partai Hanura. “Ada Mohan sudah mengambil berkas,” ungkapnya.

Dirinya memperkirakan balon Walikota dan balon Wakil Walikota bakal daftar bisa bertambah. Pasalnya, sejumlah kandidat lainnya juga sudah ada konfirmasi mau mengambil berkas dan daftar. “Ada kandidat lain juga konfirmasi mau daftar,” imbuhnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, empat DPC partai Hanura kabupaten dipastikan sudah menyerahkan berkas usulan terkait hasil penjaringan balon kada tersebut. Masing-masing Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.(ndi)

Aksar Targetkan Maret Pasangan dan Parpol Pendukung Sudah Rampung Mataram (Suara NTB) Dinamika politik Pilkada serentak 2020 Kabupaten Lombok Tengah makin tinggi, seiring dengan makin dekatnya jadwal tahapan pendaftaran kandidat pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke KPU. Hal itu nampak dari belum ada satupun pasangan calon dan koalisi partai yang sudah terbangun di Lombok Tengah.

Dari sejumlah nama figur bakal calon yang muncul ke permukaan terus, masih terus aktif melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan sesama figurnya untuk merumuskan format pasangan maupun koalisi parpol pendukung. Kondisi tersebut diakui oleh Kandidat balon Bupati Loteng, Lalu Aksar Ansori. Menurutnya sampai dengan saat ini dirinya masih intens dan gencar untuk membangun komunikasi politik dengan semua figur. Dirinya membuka ruang seluas-luasnya, lantaran dinamika politik di Loteng masih sangat cair dan belum ada satupun yang sudah mengerucut.

“Karena itu saya hampir dengan semua membangun komunikasi, ada dengan Ziadi, Habib Ziadi, Pak Dwi. Karena ini belum mengerucut, dinamikanya masih tinggi. Jadi dengan semua kita digodok pasangan ini, kadang saya jadi calon bupati, kadang jadi wakil,” ujarnya. Namun demikian, meski Pilkada Loteng masih berlangsung dinamis dirinya manargetkan akan merampungkan siapa yang akan menjadi pasangannya dan juga koalisi partai pendukungnya pada Bulan Maret mendatang. Hal itu sesuai dengan tahapan Pilkada di KPU. “Mudah-mudahan Maret ini sudah rampung pasangan dan parpol, meskipun dinamikanya masih tinggi, tapi pada dasarnya ini sudah makin jelas,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

Pasangan Cabup-cawabup Kabupaten Dompu, Abdul Kadir Jaelani-Nurlaela Chairunnisa didampingi Ketua DPC PKB Dompu, M. Amin dalam satu kesempatan di Mataram. kami, tapi tentu kami akan tambahan lagi. Kita serahkan berikan prioritas kepada kad- ke calon soal untuk koalisi,” er. Kita punya empat kursi, ujar Amin yang juga Wakil mereka tinggal cari dua kursi Ketua DPRD Dompu ini. (ndi)

Demokrat Siapkan Lawan untuk Calon Petahana KSB

(Suara NTB/why)

TERSANGKA - Para tersangka pencurian dan penadahan motor di parkiran Masjid Raya Mataram dalam pengawalan Polda NTB.

Pelaku Curanmor Masjid Raya Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Pelaku curanmor tidak melewatkan parkiran Masjid Raya Mataram sebagai buruannya.

Jaringan pelaku curanmor ini awalnya sukses menggondol Honda Beat di Masjid di Dasan Agung, Selaparang, Mataram ini. Mereka juga sempat menggasak motor lain di Ampenan Tengah, Ampenan, Mataram.

“Penangkapan tiga pelaku ini pengembangan dari penangkapan tersangka eksekutor,” ujar Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Jumat (17/1).

Yang ditangkap lebih dulu berinisial RL, perannya orang pertama yang menerima pembelian motor curian. Tiga ter-

sangka lainnya yaitu DW, serta dua orang penadah AR dan SG. Artanto mengatakan jaringan ini diduga mencuri motor di dua TKP. Pertama pencurian motor Honda Beat tanpa nomor polisi di parkiran Masjid Raya Mataram. Selanjutnya, jaringan ini juga diduga mencuri motor Honda Vario 125 di garasi rumah di Presak Tempit, Ampenan.

“Modusnya mematahkan kunci stang motor. Motor lalu didorong sampai tempat sepi.

Tersangka ini menghidupkan motor denga menyambungkan kabel kontak,” terangnya. Tersangka DW lalu mengoper motor ke RL untuk dicarikan pembeli. Sementara AR men-

gaku mendapat motor Honda Beat dari buronan berinisial MS. Kemudian SG mendapat Honda Vario dari AR. “Motormotor ini rencananya akan digadaikan lagi,” kata Artanto.

Eksekutor pencurian motor dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun. Sementara penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara paling lama empat tahun. “Sampai saat ini belum ada kita temukan mereka ini ada kaitannya dengan narkoba. Pengakuannya, uang hasil pencuriannya itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan seharihari,” tandas Artanto. (why)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri menegaskan partainya akan mengusung pasangan calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal itu disampaikan untuk memberikan kepastian bahwa tidak akan ada calon tunggal di daerah tersebut.

Demokrat pun sudah menjalin koalisi dengan PAN di KSB untuk mengusung pasangan calon.

Tinggal Demokrat akan menjalin komunikasi politik dengan partai yang lain, yang tidak masuk dalam gerbong koalisi calon petahana, salah satunya adalah PBB. “Ya kita kan sudah koalisi dengan PAN di sana, kita akan ajak partai yang lain, supaya ada lawan dan bisa melawan di Pilkada KSB,” ujar Mahalli Fikri kepada Suara NTB. Adapun pasangan calon yang bakal diusung oleh koalisi Demokrat dengan PAN untuk melawan HW. Musyafirin, selaku calon petahana KSB, adalah pasangan Nuryasin-Mustakim Fatawari. Mereka dipasang untuk menjadi lawan Musyafirin.

Ditempat terpisah, calon wakil Bupati, Mustakim Patawari yang juga merupakan kader Partai Demokrat menambahkan bahwa duet Nuryasin dan Mus-

takim Patawari, akan menghadirkan kepemimpinan baru di KSB. Ditegaskannya mereka hadir menawarkan diri kepada masyarakat bukan dengan tangan kosong. Keduanya memiliki catatan terkait gerak pembangunan selama ini di KSB yang masih perlu banyak perbaikan.

“Kita punya second opinion terkait pembangunan di KSB. Tapi itu tidak perlulah kami ungkapkan dulu, nanti pada waktunya. Yang jelas, koalisi dan pasangan ini akan mengahdirkan pemimpin baru,” katanya.

Baru-baru ini, calon petahana KSB, Musyafirin mengungkapkan bahwa dirinya sengaja tidak mengambil dukungan tiga partai politik itu untuk diikutkan bergabung dalam gerbong koalisi gemuk yang dibangun untuk mengusung dirinya. Musyafirin berharap tiga partai yang disisakannya itu dapat mengusung pasangan calon yang akan menjadi lawannya pada Pilkada serentak 2020 nanti.

“Kecuali tiga partai yang coba kita sisakan, yakni PAN, Demokrat dan PBB, kita berikan ruang supaya kita dapat pesaing, dapat lawan. Karena partai diluar yang tiga itu semuanya sudah merapat kekita,” ujarnya. (ndi)

Kasus Dermaga Waduruka Jadi Prioritas Mataram (Suara NTB) – Kasus Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima jadi fokus paling atas penanganan kasus dugaan korupsi Ditreskrimsus Polda NTB tahun ini. Proyek itu mulai diusut 2019 lalu.

Tahapannya masih penyelidikan. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana mengatakan Subdit III Tipikor sudah menyusun rencana penyelidikan dan penyidikan. “(Kasus dermaga) Waduruka itu prioritas,” ucapnya, Jumat (17/1).

Penyidik sudah memeriksa dokumen terkait proyek BPBD Provinsi NTB tersebut. Penyidik sudah mengecek fisik ban-

gunan di Teluk Waworada itu.

“Kita masih menunggu hasil cek fisik. Kita libatkan ahli.

Tujuannya cek fisik untuk menghitung progres pekerjaan dengan perencanaan. Di dalamnya termasuk kesesuaian spesifikasi item pekerjaan yang hanya selesai 70 persen.

Hasil penyelidikan awal, pekerjaan proyek senilai Rp4,52 miliar itu tidak selesai tepat waktu tahun 2018 lalu. Kontraktor pelaksana dijatuhi denda keterlambatan. Kemudian, muncul polemik di lokasi proyek tentang indikasi kekurangan pembayaran terhadap material. Pada proyek tersebut, BPBD Provinsi NTB sudah membayarkan uang muka dan ter-

min pertama pembayaran sejumlah Rp2,71 miliar.

Hal itu tampak dari temuan BPK atas pengelolaan APBD Provinsi NTB 2018. Proyek molor dari tenggat akhir waktu pengerjaan sehingga BPK menghitung penagihan denda keterlambatan sebesar Rp286,75 juta. Proyek itu dikerjakan PT AJA dengan nilai kontrak Rp4,52 miliar dari total harga perkiraan sendiri (HPS) 4,8 miliar. (why)

(Suara NTB/ndi)

RAPAT - Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, didampingi Sekretaris, Zainul Aidi, melakukan rapat dengan sejumlah petinggi partai untuk membahas kesiapan Demokrat menghadapi Pilkada serentak 2020.

SUARA NTB

Sabtu, 18 Januari 2020

Dispar Targetkan 823.000 Kunjungan Wisatawan ke Mataram Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata Kota Mataram menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Mataram pada tahun 2020 sebanyak 823.000 orang, baik dari wisatawan mancanegara, lokal dan wisatawan nasional.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi menyebutkan, pada tahun 2020 ini kondisi kota Mataram sudah pulih pascagempa Agustus 2018 silam. Kondisi tersebut akan dimanfaatkan oleh Dispar kota Mataram untuk menggaet kembali jumlah kunjungan menuju kota dengan slogan maju, berbudaya dan religius ini.

Lanjut Denny, adanya Monumen Tembolak, Monumen Mataram Metro, dan beberapa lokasi wisata pantai di Mataram seperti Loang Baloq, Pantai Ampenan, dan Pantai Gading, disinyalir bisa menambah kunjungan wisata ke Mataram. Bukan hanya itu

kata dia, di samping kondisi kota Mataram sudah pulih dari efek gempa dua tahun silam, akan menjadi momentum untuk bangkit kembali meraih pengunjung wisatawan ke Mataram.

“Konsepnya kan sudah kita siapkan. Bahkan di pantai Loang Baloq itu sudah running.

Kita akan tata seperti di Tanjung Bias. Saat ini kami sedang menyelesaikan desain master plannya. Taman Loang Baloq akan kita jadikan taman hiburan dan pusat kuliner bahari di Mataram. Nah untuk dua monumen itu sendiri, kita sedang koordinasi dengan PUPR dan OPD terkait nanti, bagaimana konsepnya,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (17/1).

Saat ini, Dispar kota Mataram memang sedang fokus melakukan penataan di pantai Loang Baloq. Bahkan, Dispar kota Mataram menggelontorkan biaya rekonstruksi pantai Loang

Baloq senilai Rp3,4 miliar. Dari dana tersebut, Dispar kota Mataram akan menata semua pedangan kaki lima (PKL) yang berada di dalam taman dan di luar pantai Loang Baloq untuk mengisi slot-slot lapak yang akan segera dibangun.

“Selain membuat wisata baru di RTH Pagutan dengan menampilkan live music dan senam. Nanti kita juga akan coba fokuskan untuk pengelolaan wisata di wilayah pesisir pantai di Mataram juga. Seperti di pantai Loang Baloq, Pantai Ampenan, dan Pantai Gading,” tukas Denny.

Ia berharap, dengan adanya beberapa upaya tadi bisa mencapai target kunjungan wisata di Mataram. Bukan hanya itu, Dispar kota Mataram juga akan menggenjot setiap programnya.

Tentunya, dengan rancangan dan rencana yang sudah disusun dengan beberapa konsep

tersebut dapat dilaksanakan untuk bisa mendukung peningkatan pariwisata serta optimalisasi objek wisata.

“Sehingga harapan kami nantinya wisatawan yang datang ke kota Mataram sesuai target yang sudah kita upayakan, dan sebisa mungkin mereka datang ke Mataram dengan

selalu merasa senang, nyaman, dan bahagia. Di samping itu juga mereka bisa menikmati sarana yang baik, dan biaya konsumsi yang murah dengan konsep yang sudah kita tawarkan,” tutupnya. (viq)

Halaman 9

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5264 CV NOKA/NOSIN : MHIJBK115HK430831/JBKIE-1426560 AN.LINDUNG SINURAT HLG D’SKTR DI JL.UDAYANA KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Sabtu, 18 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 18 Januari 2020

Gubernur Ajak Berdayakan Masyarakat dari Masjid Dari Hal. 1 Kita harapkan ke depannya, masjid-masjid di Lombok bisa mengelola infaq menjadi makanan gratis. Karena di luar negeri, masjid-masjid rutin menyiapkan makanan,’’ harapnya.

Gubernur mengajak masyarakat NTB mulai berdaya secara ekonomi dan mengawalinya dari masjid. ‘’Saat ini banyak orang yang belum melek ekonomi secara mandiri. Dari masjid, kita tegakkan ekonomi mandiri, lahirkan banyak pengusaha. Kita punya banyak instrumen. Mudah-mudahan dengan banyak pakar ekonomi yang hadir, trainer OJK, Bank NTB Syariah, kita akan mulai mencetak pengusaha dari masjid,’’ harapnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Zul menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTB sebelumnya,

Dr.TGH.M.Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) yang telah mewariskan Bank NTB Syariah kepada warga NTB. ‘’Kita juga harus berterima kasih kepada Gubernur sebelumnya, TGB. Karena Bank NTB Syariah menjadi bank yang terbaik dengan pertumbuhannya yang luar biasa,’’ ujarnya. ‘’Hidup di bawah naungan Al-Quran indah sekali. Semoga NTB sebagai the world halal destination menjadi rahmatan lil alamin bagi dunia ini. Semoga silaturahim, mendatangi masjid senantiasa kita istiqomahkan, aamiin,’’ tutup Dr.Zul. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan oleh Baznas NTB yang diserahkan Karo Kesra kepada pengurus masjid dilanjutkan dengan foto dan sarapan bersama gubernur dan jamaah masjid. (*)

MGPA Rancang Sistem Terintegrasi Jual Suvenir Produk Lokal Dari Hal. 1 batik khas Lombok Tengah, dan camilan khas Lombok Tengah. ‘’UKM kita memang harus mempersiapan diri dan harus kreatif menangkap hal-hal yang terkait MotoGP,’’ ujar Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menanggapi kesiapan UKM NTB menghadapi event MotoGP. Dikonfirmasi Jumat (17/ 1) di Mataram ia mengatakan, hal itu terutama menyangkut pembuatan satu produk khas atau suvenir untuk menyambut gelaran MotoGP 2021.

Diterangkan Nelly sampai saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terkait penjualan suvenir tersebut.

Pasalnya, khusus untuk gelaran MotoGP seluruh produk baik suvenir dan lain-lain memiliki hak paten yang dipegang oleh pihak penyelenggara. ‘’Jadi kita pastikan boleh tidak atribut itu dibuat oleh yang lain,’’ ujar Nelly. Walaupun begitu, dirinya memastikan bahwa Disdag NTB bersama-sama dengan stakeholder terkait akan memastikan bahwa UKM NTB mendapatkan tempat untuk terlibat dan menjadi bagian dari gelaran

MotoGP di NTB. ‘’Pemprov NTB akan meminta bagian. Jadi harus ada (produk) yang boleh dibuat oleh UKM, itu harapan kita.

Tidak boleh mengenyampingkan UKM kita,’’ katanya.

Produk yang dihasilkan oleh UKM NTB tidak terbatas pada kerajinan atau kriya semata. Juga termasuk kuliner khas yang dapat dikemas dengan tema MotoGP. ‘’Jadi bisa kita buat makanan olahan khas daerah tempat MotoGP (berlangsung).

Tergantung kreativitas UKM kita,’’ ujar Nelly.

Dalam prosesnya, Disdag NTB bersama-sama dengan stakeholder terkait akan memformulasikan persyaratan dan standar produk dari UKM yang akan diminta terlibat dalam gelaran MotoGP. Saat ini beberapa UKM telah memulai proses persiapannya, khususnya yang ada di Lombok Tengah.

Dicontohkan Nelly seperti UKM yang berada di lokasi penyangga KEK Mandalika, diantaranya Desa Ungga di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. ‘’Jadi ketika tamu berkunjung ke desa-desa penyangga ini, UKM di sana juga sudah siap,’’ ujarnya. (bay)

NTB Butuh Rp6,3 Triliun Dari Hal. 1 ‘’Untuk setiap hektare butuh Rp1 miliar. Sesuai SK Bupati/Walikota ada 6.300 hektare kawasan kumuh di NTB. Sehingga butuh Rp6,3 triliun menyelesaikan persoalan kawasan kumuh itu,’’ sebutnya.

Ia menjelaskan, ada pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat menangani kawasan kumuh yang luasannya lebih dari 15 hektare.

Kemudian Pemerintah Provinsi menangani kawasan kumuh yang luasannya 10-15 hektare. Sedangkan kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektare ditangani Pemerintah Kabupaten/Kota. Ia tak hafal luasan kawasan kumuh di masing-masing kabupaten/ kota. Tetapi Sugihartha menyebutkan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seluas 1.600 hektare, pemerintah provinsi 430 hektare dan sisanya Pe-

merintah Kabupaten/Kota. ‘’Dalam penanganan masing-masing lebih memfokuskan kepada kewenangan masing-masing. Namun di dalam pelaksanaan penanganannya bisa kita lakukan kolaborasi,’’ jelasnya.

Misalnya, Pemerintah Pusat menangani kawasan kumuh di Ampenan Kota Mataram. Pemerintah Provinsi dan Pemkot Mataram tak lantas hanya menonton. Tetapi, kata Sugihartha, Pemerintah Provinsi dan Pemkot Mataram melakukan kegiatan yang mendukung upaya penataan kawasan kumuh tersebut, misalnya menangani perbaikan rumah tidak layak huni yang berada di lokasi tersebut. ‘’Berbicara kawasan kumuh cenderung membicarakan sanitasi, air bersih dan jalan lingkungan. Persoalan perumahan itu berbeda.

Makanya perlu berkolaborasi. Sehingga persoalan kumuh ini memadukan dengan persoalan perumahan juga,’’ pungkasnya. (nas)

Calo Perekrut 84 Calon TKW NTB Diduga Sindikat Internasional Dari Hal. 1 Daeng menyebutkan, 87 calon TKW asal NTB yang sudah dipulangkan pada Kamis (16/1) lalu itu merupakan TKI unprocedural. Calo atau tekong yang memberangkatkan mereka sangat licik. Di mana, semua paspor puluhan calon TKW tersebut dibawa oleh satu orang.

Calo yang merekrut 87 TKW asal NTB ini sedang diburu oleh aparat penegak hukum.

Daeng mengatakan, identitas calo tersebut belum bisa dipublikasikan. Karena aparat penegak hukum sedang memburu mereka dan jaringannya. ‘’Mereka sindikat, ndak mungkin satu orang. Jelas ini jaringan internasional. Karena motifnya mereka merekrut, kemudian tak ada hubungan dengan pihak Timur Tengah.

Semua sarana, prasarana baik finansialnya dari sana semua,’’ katanya.

Daeng mengakui para calo masih marak di NTB. Padahal, Pemda melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sudah mulai memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberangkatan TKI mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabu-

paten. Selain itu, Pemda juga mendirikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) di dekat Bandara Internasional Lombok.

Bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tidak melakukan pelatihan calon TKI di BLKLN maka izin operasionalnya akan dicabut. Terhadap para calo yang mengiming-imingi masyarakat uang agar menjadi TKI unprecedural, Daeng mangatakan mulai dari Polda, Polres, Polsek sampai Babhinkamtibmas akan memantau dan menangkap mereka.

Diketahui, dari hasil pengambilan keterangan 87 calon TKW asal NTB tersebut, mereka direkrut secara langsung oleh calo atau sponsor dengan diberikan imbalan sejumlah uang sebanyak Rp3 - 10 juta. Dan mereka tidak mengetahui P3MI yang akan menempatkan.

Dari 84 calon TKW asal NTB yang dipulangkan tersebut, sebanyak 15 orang dari Lombok Timur, 30 orang dari Lombok Barat, 33 orang dari Lombok Tengah, 3 orang dari Sumbawa dan 3 orang dari Kota Mataram. (nas)

Halaman 11

Hadiah Umroh untuk yang Menginap di Lombok Garden Hotel Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya sukses menggelar pesta di malam tahun baru, gebrakan Lombok Garden Hotel ke depannya berencana membuat program menginap dan ibadah ke tanah suci di tahun 2021. ‘’Program ini sudah kita dengungkan dari 2 bulan yang lalu. Teknisnya tamutamu yang datang melakukan check in dengan harga publish hotel yang otomatis akan mendapatkan 1 kupon undian.

Apabila tamunya muslim akan berumroh dan apabila non muslim ibadahnya ke tempat yang di mana ibadah itu akan dilakukan,’’ jelas GM Lombok Garden Hotel, Yacob Nainggolan.

Pihaknya akan menyiapkan keberangkatan jamaah ke tanah suci tersebut. Hanya saja untuk paspor pemenang undian yang siapkan. Program ini berlaku dalam minggu-minggu ini. ‘’Dengan memasang baliho dan lain sebagainya kami akan siapkan sampai nanti tanggal 31 Desember 2020. Akan diundi secara resmi, mengundang semua yang terdata ikut program tersebut,’’ ungkapnya.

Yacob menjelaskan program telah di-launching sejak 15 Januari 2020 lalu. ‘’Sejauh ini, tercatat ada 25 tamu

yang mem-booking kamar, dan mendapat kupon undian berkesempatan pergi ke tanah suci,’’ ujarnya.

Untuk harga menginap, di tahun 2020 tidak ada kenaikan harga yang signifikan, lanjut Yacob hanya saja untuk mendapat kupon ke tanah suci prioritasnya kepada tamu-tamu yang check in langsung ke hotel. Karena apabila menggunakan online travel tidak

termasuk dalam program hotel.

“Program tersebut tentunya akan kami lihat dulu misalnya jika tidak di bulan Januari mungkin antara Februari atau Maret 2021 pemenang undian otomatis akan bisa terbang ke tanah suci, tergantung nanti kelengkapan dokumennya,” kata GM yang hobi jogging itu. ‘’Semua proses yang dilakukan gratis. Tapi apabila ada tambahan-

tambahan lain di luar yang kami sudah siapkan itu bukan kami yang menanggungnya. Kami hanya menanggung biaya dari berangkat ke tanah suci sampai balik ke tanah air,’’ imbuhnya.

Dengan program ini, Yacob berharap Lombok Garden bisa semakin ramai, lebih dikenal dan pendapatan tahun 2020 akan bertambah dibanding tahun sebelumnya. (*)

Dikes Atensi Peningkatan Kasus DBD

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdani saat memimpin rapat percepatan Rehab Rekon di KLU.

Danrem 162/WB Pimpin Rapat Percepatan Rehab Rekon di KLU Tanjung (Suara NTB) Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. Sh. M.Han., menghadiri rapat internal terkait dengan percepatan pembangunan rehab rekon SK 22 dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Rapat dihadiri Dandim 1606/Lobar Kol. CZI. Efrijhon Kroll, Ketua DPRD KLU Nasrudin, S.Hi., Ketua Pansus RTG Tusen Lashima, Kalak BPBD KLU Muhadi, SH., Pasiter Korem dan Kodim Lobar, Kasat Binmas Polres KLU AKP Gusti Lanang Wijaya, para Danramil se KLU, Korwil, Korcam fasilitator

RTG, Perwakilan Kancab BRI Tanjung dan perwakilan Aplikator di Posko terpadu rehab rekon KLU, Rabu (15/1).

Kalak BPBD Lombok Utara dalam pembukaan rapat menyampaikan rincian anggaran yang telah di salurkan BNPB sesuai dengan data rekening yang sudah tercetak dan mengajukan dua solusi yang bisa berikan yakni dengan cara mentransfer dana yang sudah masuk senilai Rp167.900.000.000,untuk anggaran SK 22 dan SK 23 dengan kriteria rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan atau memprioritaskan rusak berat dari SK 22 sampai SK 25.

Dalam hal tersebut Danrem 162/WB meminta agar pelaksanaan rehab rekon dipercepat. Mengingat waktu yang diberikan terbatas hingga dua bulan ke depan, maka harus ada metode untuk menyalurkan dana dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat, sehingga proses rehab rekon bisa berjalan sesuai harapan.

Selain itu Danrem juga menyampaikan pesan dari Kepala BNPB RI bahwa rehab rekon seharusnya sudah selesai pada 21 Desember 2019, baik rumah rusak ringan dan sedang, sedangkan untuk keseluruhan di targetkan harus selesai pada 31 Maret 2020. (ars/*)

Perbesar Penurunan Angka Kemiskinan Dari Hal. 1 Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah mengatakan, jumlah masyarakat miskin yang berada di desil I dan desil II di NTB sebanyak 705.680 orang pada September 2019. Sebelumnya pada Maret 2019, jumlahnya sebanyak 735.960 orang. ‘’Saya berharap, karena 705 ribu jiwa itu masyarakat desil I dan desil II. Kalau bisa sasarannya kita fokuskan di sana.

Tapi ini kebijakan nasional.

Karena penerima PKH maupun BPNT itu desil 1 sampai desil 4, penerimanya,’’ kata Wismaningsih dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/1) kemarin.

Menurutnya, jika Bansos PKH dan BPNT dapat difokuskan bagi masyarakat miskin desil I dan desil II, maka persentase penurunan kemiskinan di NTB diyakini akan dapat lebih besar lagi atau bisa mendekati satu persen setiap tahun. Wismaning-

sih menyebut, anggaran yang digelontorkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk Bansos masyarakat miskin pada 2019 mencapai Rp1,055 triliun di NTB. ‘’Dengan jumlah yang cukup besar, mencapai Rp1,055 triliun untuk PKH. Harapan kami bantuan PKH itu desil I dan II,’’ katanya.

Masyarakat miskin desil I merupakan rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Indonesia. Sedangkan desil II merupakan rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11 - 20 persen terendah di Indonesia.

Ia juga berharap Pemda kabupaten/kota agar rutin meng-update data penerima Bansos PKH dan BPNT. Jangan sampai masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkan haknya. Untuk update data penerima PKH dan

BPNT, Pemerintah kabupaten/kota melalui musyawarah desa/musyawarah kelurahan dapat menetapkan perubahan penerima. Bagi penerima yang sudah mampu dapat dikeluarkan dari penerima bantuan sosial tersebut. ‘’Kalau pemerintah desa bisa memilih dan memilah, siapa saja mereka yang masuk desil I dan II ini, saya pikir akan lebih cepat penurunan kemiskinannya. Upgrading data yang penting,’’ katanya.

Dalam RPJMD NTB 20182023, penurunan angka kemiskinan menjadi fokus Pemprov NTB. Bahkan Pemprov menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen per tahun. Tetapi target tersebut belum mampu dicapai. Pada 2020, Pemprov menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 12,75 persen dan pada akhir RPJMD, 2023 mendatang angka kemiskinan ditargetkan tinggal satu digit, yakni 9,75 persen. (nas)

Disnaker dan Polisi Buru Tekong Penyelundup 84 TKW Dari Hal. 1 Keterangan dan informasi itu bisa diperoleh dari para saksi korban. ‘’Tentu ini menjadi domain polisi. Makanya kita koordinasikan dengan Polda NTB nantinya,’’ kata dia.

Namun penilaian awal, unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah dapat diperoleh gambaran.

Karena ada indikasi para korban dibujuk dan diming iming dengan gaji tertentu. Unsur penipuan sebagai penguat dalil TPPO sudah mengarah. ‘’Tapi sekali lagi, ini jadi domain Polda NTB. Nanti kami koordinasi bukti dan saksi

pendukungnya,’’ ujar mantan Inspektur pada Inpektorat Provinsi NTB ini.

Penipuan itu diakui para calon TKI. Mereka mengaku tergiur dengan bujuk calo karena akan ditempatkan di Arab Saudi dengan gaji jutaan rupiah. Mereka semakin yakin karena diiming-imingi mendapat dana segar Rp10 juta jika mau diberangkatkan.

Seperti pengakuan Muliati (39), asal Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya Mataram. Dibujuk tekong inisial SB asal Kelurahan Sayang Sayang Cakranegara. Namun dari total uang yang dijanjikan itu, ia baru terima Rp 4,5 juta.

Itu pun sudah habis dipakai selama perjalanan dari Mataram ke penampungan sementara di Surabaya, kemudian berlanjut ke Jakarta.

“Saya telpon beberapa kali saat di penampungan. Mau tagih yang belum diberikan ke saya. Tapi dia tidak angkat.

Sampai sekarang orangnya hilang,” akunya. Baru sadar jadi korban penipuan setelah digerebek aparat. Kepada Suara NTB ia menceritakan, awal penipuan ketika ia dihubung SB yang sama sekali tidak dikenalnya. Melalui SMS ia terus dibujuk. Pelaku juga merinci tarif ke masing masing negara tanpa dokumen. (ars)

Mataram (Suara NTB) – Peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) dikhawatirkan terjadi di awal tahun 2020. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB memprediksi akan memuncak pada Februari-April mendatang.

Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH, menerangkan hal tersebut terutama melihat siklus hujan yang terjadi, sehingga memperbesar kemungkinan adanya genangan ataupun tampungan air yang menjadi lokasi jentik atau larva nyamuk. “Apalagi ini cuacanya kemarin panas, terus hujan. Itu risikonya malah meningkat,” ujarnya dikonfirmasi, Jumat (17/1).

Masyarakat diimbau agar benar-benar memperhatikan lingkungan dan menerapkan 3M (menguras, menutup, dan mengubur) di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. “Kalau masyarakat tidak melakukan pencegahan, minggu depan saudah ada gejala-gejalanya (peningkatan kasus DBD),” ujar Eka, sapaan akrab Kepala Dikes NTB tersebut.

Diterangkan Eka jumlah penderita DBD untuk periode Januari 2020 belum dapat disebutkan mengingat data yang masih bergerak. Namun melihat dari data 2019, sejak Januari sampai dengan Desember penderita DBD positif di NTB mencapai 1.923 orang.

Salah satu yang menjadi atensi Dikes NTB adalah peningkatan jumlah penderita di beberapa wilayah yang sebelumnya tergolong bebas DBD. “KLU (Lombok Utara) dulu hampir tidak ada, sekarang jadi nomor dua setelah Kota Mataram,” ujar Eka. Hal tersebut diduga terjadi karena masalah lingkungan yang belum benar-benar tertata pascagempa 2018 lalu. Hal tersebut dinilai menjadi contoh bahwa masyarakat dengan bantuan dari pemerintah harus benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar untuk menghindar dari potensi penyakit.

Dicontohkan Eka seperti yang terjadi di Lombok Barat dan Lombok Timur yang tercatat berhasil menurunkan angka kasus DBD dengan pengadaan beberapa program yang cukup evisien. “Lima tahun kemarin, sampai 2018, itu polanya sama kabupaten/kota yang terbanyak. Tapi begitu 2019 berbeda, itu salah satu dampak dari gempa,” ujarnya.

Dikes NTB telah mengirimkan surat imbauan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota sejak November 2019 lalu. Surat tersebut antara lain meminta agar Pemda secara aktif mencegah berkembangnya potensi penyakit, khususnya peningkatan DBD. (bay)

BPBD Bangun Jembatan Darurat di Kilo Dari Hal. 1 Warga gotong royong membawa karung berisi pasir kemudian disusun pada lubang yang disisakan banjir. ‘’Perbaikan sudah mulai dilakukan kemarin malam,’’ ujar Ahsanul Khalik.

Jalur kendaraan lambat laun semakin normal, meski kendaraan agak berat melalui jalur yang jadi tanggung jawab Pemprov NTB tersebut.

Keesokan harinya atau pagi kemarin, rombongan BPBD Kabupaten Dompu dan pasukan TNI tiba di lokasi dan melakukan perbaikan lanjutan. Tim BPBD menambah tumpukan pasir dan kayu balok di atas permukaan jalan yang rusak. Mereka juga sempat membuat jalur alternatif yang bisa dilalui kendaraan dengan kayu dan

membuat perataan jalan.

Jembatan di jalur provinsi di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu itu diterjang banjir Kamis (16/1). Akibatnya, jalan lintas provinsi yang menghubungkan Bima dengan Dompu ini terganggu.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu M. Jufri, ST.,M.Si menjelaskan, sebelum kejadian, diawali curah hujan dengan intensitas tinggi. Ini yang memicu banjir di ruas jalan tersebut. Air dari hulu menggerus jembatan kecil penghubung jalan raya. Besarnya debit air melebihi rongga jembatan, akibatnya ruas jalan terputus beberapa meter. ‘’Jembatan yang putus itu ada di Desa Mbuju. Kejadian ini pada Kamis (16/1) pukul 17.30 Wita. Dampaknya, jalur dari Kilo menuju Dompu terhambat,’’ jelasnya. (ars)

Tingkatkan Sinergi dan Perbaiki Data Dari Hal. 1 Sekda menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran dan meminta PPID agar terus meningkatkan kinerja, dalam menjaga inflasi agar dapat terus terkendali di Provinsi NTB. Selain itu, Sekda juga mengungkapkan, selain karena faktor kestabilan ekonomi, faktor suasana kondusivitas daerah yang terus terjaga dan terkendali di masyarakat, merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dijaga bersama. ‘’Ini merupakan kerja keras bersama dan harus terus terjaga di masa-masa akan datang,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan seluruh OPD, dituntut untuk terus memperbaiki data-data yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di NTB. Oleh karena itu, ia meminta Bappeda dan Kominfotik NTB, untuk terus bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Agar menghasilkan data-data yang berkualitas sebagai potret perkembangan pembangunan di daerah NTB. Data yang akurat menjadi hal yang sangat penting. Karena itu akan menjadi referensi untuk pelaksanaan pembangunan di masa akan datang.

Untuk itu, sinergi antar-

OPD lingkup Provinsi NTB untuk mengawal program unggulan yang telah tertuang dalam RPJM sangat diperlukan. Dengan hal itu kita akan mampu mengakselerasikan target-target pembangunan yang telah dirancang akan dapat tercapai maksimal.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan dalam memasuki musim penghujan. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung .

Perhelatan Pilkada serentak di NTB juga menjadi perhatian Sekda NTB. Dalam menghadapi pesta demokrasi itu, ia meminta agar ASN tetap menjaga netralitas. Ia berharap Pilkada serentak di NTB, dapat berjalan aman dan nyaman. ‘’Saya tidak menginginkan adanya ASN yang dilaporkan karena menjadi aktor dalam proses demokrasi itu. Mari jaga terus netralitas kita,’’ katanya mengingatkan.

Sekda meminta seluruh ASN lingkup Provinsi NTB, untuk berkomitmen dalam mendukung dan mensukseskan berbagai program menuju NTB Gemilang. Komitmen itu ditandai dengan yel ‘’NTB Gemilang,’’ ujar Sekda. ‘’ Siap,’’ disambut seluruh peserta apel. (r)

Sabtu, 18 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pindah Setelah PPDB

Korwas Minta Sistem Zonasi Harus Ditaati

(Suara NTB/dys)

MATERI - Awam Prakoso saat menyampaikan materi pentingnya mendongeng sebagai cara mengatasi masalah pada anak, Jumat (17/1).

Selesaikan Masalah Anak Lewat Mendongeng Mataram (Suara NTB) Banyak manfaat yang diperoleh melalui kebiasaan mendongeng pada anak. Salah satunya ialah mendongeng bisa menjadi alat memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak.

Demikian disampaikan Awam Prakoso dari Kampung Dongeng, saat memberikan motivasi bagi guru pada acara Mataram Mendongeng yang berlangsung di TK Islam Tarbiyatul Ummah Mataram, Jumat (17/1) pagi.

Membiasakan diri bercerita kepada anak sebelum tidur, ujarnya, dapat melatih kecerdasan fisik dan emosionalnya. Pada masa pertumbuhan anak, usia 0 – 12 tahun pertama adalah waktu yang sangat penting. Apalagi pada usia 0- 5 tahun yang dikenal dengan ‘masa emas’ atau ‘golden age’ ini adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk membentuk karakter, mental, serta kondisi emosional anak di masa mendatang.

Usia tersebut merupakan masa pertumbuhan dan pembentukan karakter serta emo-

sional dari anak. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu tersebut dengan baik, salah satunya dengan rajin mendongengkan sang buah hati sebelum tidur.

Menyisihkan waktu sejenak untuk bercerita bersama sang buah hati sebelum mereka tidur, ternyata memiliki manfaat yang banyak. Mulai dari kecerdasan emosional, ketangkasan otak, melatih keterampilan komunikasi, hingga keintiman antara ibu dan anak.

Menurut Awam Prakoso, tidak ada masalah yang dihadapi anak yang tidak bisa diselesaikan. Padahal jika mengetahui, hanya melalui pembiasaan bercerita pada anak bisa menjadi strategi menyelesaikan masalah pada anak.

“Jadi tidak ada anak bermasalah, kita yang perlu mendatangkan pendekatan dengan cara bercerita tadi. Seorang anak yang mainan adiknya direbut, orang tua tidak boleh membela salah satu anaknya.

Tapi yang perlu dilakukan adalah memisahkan mereka dan

lalu bercerita,” ujarnya.

Artinya hal demikian pada dasarnya dapat jadi media menanamkan karakter dan memberikan pengetahuan serta bisa menenangkan situasi dan kondisi pada anak anak melalui bercerita.

Dikatakan bahwa Kampung Dongeng mempunyai komitmen pada upaya melahirkan generasi unggul. Kampung Dongeng peduli ada di setiap daerah. Setiap hari ada yang menuju ke Lapas anak-anak ada yang ke rumah sakit, ada juga yang lokasi bencana macam-macam. Mereka pergi mendongeng untuk menghibur dan memecahkan masalah anak.

“Banyak masalah yang dihadapi anak bisa diselesaikan dengan bercerita,” ungkapnya.

Selain itu, dia memberikan tips bercerita dan mendongeng yang baik pada anak didik. Tanpa menyebut bahwa dia akan bercerita pada anak-anak, namun apa yang keluar dari perkataan ibu guru bisa langsung diisi dengan berdongeng. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang juga diikuti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB ingin menerapkan sistem zonasi untuk persebaran siswa maupun persebaran guru. Namun, sering kali terjadi ketika seusai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, siswa pindah dari satu sekolah ke sekolah lain yang zonasinya berdekatan.

Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang mengatur agar sistem zonasi ditaati.

Hal itu diungkapkan Koordinator Pengawas (Korwas) Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB, Lombok Barat (Lobar)-Mataram, Joni Y. Moa, pada saat pertemuan antara jajaran Dinas Dikbud NTB dengan seluruh Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Pulau Lombok.

Ia mengatakan, sistem zonasi itu perlu ditaati bersama. Joni mengungkapkan, ketika memasuki semester genap seusai PPDB banyak siswa yang pindah

sekolah bagi siswa. Terutama berkaitan dengan kepindahan siswa di zona yang terdekat. “Kalau bisa buat surat edaran mengenai etika berpindah sekolah anak-anak (siswa) yang zona terdekat,” saran Joni.

Selain itu, ia juga menyoroti zona untuk pertukaran guru atau mutasi guru. Ia mengapresiasi rencana tersebut, apalagi jika ada kesepakatan antara kepala sekolah terdekat. “Nantinya kepindahan guru itu bisa

Ciptakan Suasana Baru DI Penghujung tahun 2019 Lombok Garden Hotel menggelar event tahun baru setelah vakum cukup lama. Di balik event ini ada pemikiran dan tangan dingin Yacob Nainggolan selaku General Manager Lombok Garden yang baru 2,5 bulan menjabat di posisinya.

“Saya menjadi GM di Lombok Garden Hotel kurang lebih

Karate Optimis Persembahkan Satu Emas di PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga (cabor) karate menjadi salah satu cabang andalan NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2020. KONI NTB memastikan cabor karate dapat mendulang satu medali emas di ajang multi event olahraga nasional itu.

Sekretaris Umum (Sekum) Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB, Akhwan Avianto, mengakui target KONI NTB untuk meraih satu medali emas cabor karate pada PON 2020 sangat realistis. Pasalnya, atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu merupakan atlet terbaik nasional khusus di nomor Kata (Seni Gerak) putra.

“Target KONI NTB meraih satu emas di cabor sangat realistis. Sebab salah satu atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda peraih medali emas di SEA Games 2019,” ucapnya.

Akhwan Avianto yang biasa disapa Akhwan mengatakan apabila Zigi tidak dapat meraih medali emas di PON XX2020 kemungkinan besar ada faktor kecurangan wasit.

Dan kalau hal itu terjadi pihaknya tidak akan tinggal diam, mereka akan melakukan protes keras.

“Wasitnya sangat keterlaluan kalau Zigi sampai gagal meraih medali emas PON,

sekolah. “Kita berharap sistem zona ini kita taati, terlalu lelah kita membentuk sistem zona, tapi saat semester genap banyak siswa kita pindah-pindah, terutama zona terdekat,” ujar Joni.

Dengan pindahnya siswa tersebut berdampak kepada sekolah, yaitu berdampak ada jam mengajar guru maupun jumlah siswa yang ada di sekolah. Ia menyarankan agar Dinas Dikbud NTB membuat surat edaran mengenai etika berpindah

mengimbas kepada sekolah yang memang perlu meningkatkan kompetensi,” ujarnya.

Joni juga mengharapkan pengawas diberdayakan dan diberikan penguatan. Dengan begitu diharapkan pengawas bisa menjalankan tugas dan fungsi pengawas dengan baik. Ia juga mengharapkan pengawas dilibatkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya yang menyangkut dengan pemberian izin sekolah baru.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menerima saran tersebut. Ia mengatakan sudah ada program Dinas Dikbud NTB termasuk terkait pemberdayaan, semua pihak diminta memberikan saran untuk kebaikan program tersebut. (ron)

(Suara NTB/ist)

Ahmad Zigi Zaresta Yuda karena Zigi itu sudah diakui sebagai atlet terbaik nasional, bahkan Zigi juara Asia Tenggara,” jelasnya.

Diakui Akhwan, Zigi pernah punya pengalaman buruk di PON XX di Jabar 2016 lalu.

Pasalnya Zigi yang mestinya harus meraih medali emas, justru kalah di babak semifinal. Menurutnya kekalahan Zigi saat itu ada unsur keberpihakan wasit terhadap tuan rumah. Bahkan sudah dibuktikan oleh pihak pengawas pertandingan. Akibatnya beberapa wasit yang ketahuan curang telah diberi hukuman oleh PB FORKI. (fan)

2,5 bulan. Kehadiran saya di sini tidak hanya menempati posisi saya sebagai GM saja, tetapi saya ingin mengubah mindset teman-teman semua dan membuat pemikiran mereka semakin positif dan maju,” jelasnya saat ditemui di Lotus Cafe Lombok Garden Hotel, Jumat (17/1).

Pria kelahiran Surabaya 1972 ini menambahkan, ddirinya sudah menggeluti dunia perhotelan sejak 1992. ‘’Jatuh bangun sudah pernah saya rasakan. Sempat di posisi Laundry sampai di posisi saat ini, saya tahu hasil tidak akan mengkhianati proses itu yang saya percaya, jadi dengan pengalaman saya ini saya ingin mengubah Lombok Garden Hotel menjadi lebih baik dari segi makanan, pelayanan dan kebersihan, karena yang kita tahu kan hotel hanya seputar 3 hal itu,” ujarnya Yacob menuturkan pertama kali sampai di Lombok Garden Hotel, banyak hal yang ingin ia segarkan. Seperti penataan restoran, pelayanan di receptionist.

Menurutnya, pelayanan ini harus diubah menjadi lebih terbuka,

nyaman dan lebih enak dilihat.

Selain itu, banyak hal-hal kecil, seperti pelayanan kepada para tamu betul-betul dipertegas, karena ingin setiap tamu yang checkin atau berkunjung ke Lombok Garden Hotel mempunyai kesan sendiri dan nyaman.

Dengan kehadirannya di Lombok Garden Hotel, pria yang juga mempunyai hobi jogging ini berharap akan ada perubahan yang lebih baik di Lombok Garden Hotel. Selain suasana yang diubah menjadi lebih nyaman dengan penataan restoran maupun front office.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan berubahnya mindset karyawan ke arah semakin positif akan bisa menjadi

tim yang kompak dan solid. ‘’Tentu harapan saya ini akan ber-impact pada tingkat kunjungan dan pendapatan tentu juga ini berpengaruh terhadap kesejahteraan teman-teman, serta semua program-program yang sudah kami jalankan dan yang akan berjalan terlaksana sesuai dengan pemikiran dan target kami,” harapnya. (r)

Yacob Nainggolan