Edisi Jumat 18 Januari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 18 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 259 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Keuangan PT. GNE Diduga Bocor Rp3,1 Miliar Informasi diperoleh Suara NTB , kebocoran keuangan itu diduga akibat kegiatan yang tidak produktif yang membebani keuangan PT.GNE. Akibat kegiatan yang tidak

produktif mengakibatkan PT.GNE merugi.

Akibat kegiatan yang tidak produktif itu, akumulasi keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan men-

capai Rp 3,1 miliar. Menurut informasi, akibat dugaan kebocoran anggaran itu, internal PT. GNE melakukan audit melibatkan auditor independen. Audit kemudian diperkuat dengan pemeriksaan Satuan Pengawas Internal (SPI). Dari hasil audit internal, ada indikasi potensi kerugian PT. GNE mencapai Rp 3,1 miliar.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, sesuai hasil kesepakatan internal, akhirnya Direktur Utama (Dirut) PT. GNE meminta Inspektorat NTB untuk melakukan audit investigasi atas temuan itu.

Dikonfirmasi Suara NTB Kamis (17/1) pagi kemarin, Dirut PT. GNE, H. Syahdan Ilyas melalui petugas kea-

manan tak bisa melayani wawancara, dengan alasan ada tamu. Saat dikonfirmasi via ponsel, Syahdan Ilyas menolak berkomentar. Khususnya terkait permintaan audit ke Inspektoat. ‘’Itu surat rahasia, ndak boleh. Jadi saya no comment,’’ jawabnya via ponsel, Kamis sore kemarin.

Sepanjang masih dalam proses tindaklanjut ke Inspektorat, ia mengaku tidak bisa memberikan komentar apapun. Masalah itu masih akan dibahas dengan Sekda NTB dan pihak Inspektorat. Setelah itu baru kemudian akan dipublikasikan.

Terlepas dari permintaan audit, bagaimana hasil pemeriksaan internal sehingga terjadi kebocoran anggaran?

Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 PT. GNE Prioritas Dilakukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perombakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB, Drs. H. Wirajaya Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kusuma, MH ketika dikonfirPemprov NTB melalui Biro 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Perekonomian sedang melaku- masi usai upacara paripurna 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan evaluasi total terhadap NTB Gemilang di Halaman 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Badan Usaha Milik Daerah Kantor Gubernur, Kamis (17/1).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Wirajaya mengatakan, (BUMD) yang ada. Salah satu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 BUMD milik Pemprov, PT. Ger- pihaknya sedang melakukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bang NTB Emas (GNE) salah satu evaluasi menyeluruh terhadap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 manajemen, sumber daya yang prioritas untuk dibenahi.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 manusia (SDM) dan perala‘’GNE saya pikir jadi priori123456789012345678901234567890121234567890123456789 tas (dirombak). Nanti kita eval- tan. Bahkan, Wirajaya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 uasi. Nanti kita lihat kebijakan mengaku sudah berdiskusi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pak Gubernur. Yang segera kita dengan Wakil Gubernur 123456789012345678901234567890121234567890123456789 minta untuk diperbaiki kiner- NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 janya adalah GNE,’’ tegas Ke- Djalilah.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pala Biro Perekonomian Setda Bersambung ke hal 15 H. Wirajaya Kusuma 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Keuangan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) diduga bocor. Nilai kebocoran keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini diduga mencapai Rp3,1 miliar. Nilai ini diduga merupakan akumulasi dari penggunaan anggaran dari tahun 2014 – 2017.

(Suara NTB/ist)

TERBAKAR - Speed boat yang terbakar di Teluk Nara.

’’Speed Boat’’ Terbakar di Teluk Nara, Tiga Korban Luka-luka

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Speed boat Tiger Sport 02 terbakar di sekitar Perairan Teluk Nara Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Kamis (17/1). Musibah itu terjadi pukul 17.30 Wita.

Hingga berita ini ditulis petang kemarin dilaporkan tiga crew dan penumpang perahu motor

Siapkan Hercules TNI AU masih memantau perkembangan penanganan gempa Lombok – Sumbawa. Dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Komando Operasi AU II Makassar akan menyiapkan pesawat Hercules pengangkut material ke NTB. Pangkoopsau II Marsma TNI Henri Alfiandi dalam kunjungan kerjanya ke NTB, Kamis (17/1) kemarin, Bersambung ke hal 15

itu mengalami luka bakar.

Informasi yang dihimpun, kecelakaan laut itu ditindaklanjuti anggota Resmob Polres Lombok Utara bersama petugas piket SPK III Polsek Pemenang. Tim dari Polairud juga terjun ke TKP untuk upaya penyelamatan. ‘’Tim menuju TKP melaku-

menit perjalanan menjauh dari dermaga, tiba tiba asap mengepul dari speed boat. ‘’Di tengah laut boat tersebut mengalamai kebakaran,’’ kata Lanang.

Dalam speed boat ada empat orang penumpang. Diantaranya Lalu Hamzan diketahui sebagai kapten. Anak Buah Kapal (ABK) Maryadi,

serta penumpang Reza dan Abdul Hamid. “Dari kejadian itu, yang mengalami luka bakar adalah penumpang bernama Reza, Abdul Hamid dan ABK Maryadi,” sebutnya.

Sementara korban luka bakar langsung dilarikan ke Puskesmas Pemenang.

Bersambung ke hal 15

Oknum Pejabat Kanwil Kemenag NTB Tersangka Mataram (Suara NTB) – Oknum pejabat Kanwil Kemenag NTB, yakni Kasubbag Organisasi Tata Laksana Kepegawaian Bagian Tata Usaha, HS menyusul menjadi tersangka. Plt Kepala Kemenag Kabupaten Sumbawa Barat ini diduga memberi perintah pungutan ke pengurus masjid yang memperoleh bantuan dana rehabilitasi pascagempa.

HS mulai ditahan di ruang tahanan Polres Mataram sejak Kamis (17/1).

Dia menyusul dua tersang-

Henri Alfiandi (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Tak Ada Anggaran

ka sebelumnya, yakni Kabag Tata Usaha Kemenag Kabupaten Lombok Barat, MI dan Staf KUA Gunungsari, BA. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menjelaskan, uang hasil pungutan tersangka BA dan MI diduga disetor kepada HS. Pungutan dari tingkat terbawah yakni pengurus masjid bermuara ke tersangka HS. ‘’Dari konstruksi hukum, hasil tindak pidana (korupsi) tersangka pertama (BA) diberikan ke tersangka kedua (MI).

Bersambung ke hal 15

TERSANGKA - Tiga tersangka pungutan dana rehabilitas masjid pascagempa, BA dan HS dan MI menutupi wajah saat dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin Kapolres Mataram, Saiful Alam, Kamis (17/1).

(Suara NTB/why)

Rehabilitasi Masjid Rute Lombok-Australia Dibuka Terdampak Gempa Tersendat Akhir Februari LIA Hub AirAsia

Wedha Magma Ardi

Praya (Suara NTB) Maskapai AirAsia akan mulai membuka rute penerbangan langsung LombokPerth Austarlia, akhir Februari 2019 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan CEO AirAsia Grup, Dendy Kurniawan usai menggelar

rapat terbatas dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, di Kantor ITDC The Mandalika, Kamis (17/1) sore kemarin.

Saat ini proses persiapan untuk keperluan pembukan rute baru tersebut masih terus dimatangkan. Terutama

untuk kepastian jadwal serta slot penerbangan yang ada. ‘’Koordinasi dengan pihak pengelola bandara termasuk dengan Kementerian Perhubungan terkait pembukaan rute penerbangan baru ini terus dilakukan.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/kir)

DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, sudah mengusulkan anggaran untuk perbaikan tiga jembatan rusak milik provinsi yang berada di Kabupaten Bima pada RAPBD 2019.

Namun, perbaikan tiga jembatan yang rusak akibat banjir tersebut tak terakomodir dalam APBD 2019 karena anggaran daerah terbatas. ‘’Usulan saya sudah, tapi kan ndaraq kepeng (tidak ada uang), di-delete.

Bersambung ke hal 15

kan penyelamatan speed boat Tiger Sport 02 itu di perairan Teluk Nara,” kata Humas SAR Mataram, Lanang Wisnuwardhana kepada Suara NTB petang kemarin.

Sesuai laporan yang diterimanya, speed boat berangkat dari Pelabuhan Teluk Nara menuju Gili Trawangan. Sekitar dua

(Suara NTB/dok)

RAPAT - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah saat menggelar rapat dengan pihak AirAsia, kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Pembangunan Masjid Baiturahman Limbungan Selatan, Tamansari, Gunungsari, Lombok Barat belum sepenuhnya tuntas. Ditambah dampak gempa Juli dan Agustus 2018 lalu. Dana bantuan yang diterima masjid dua lantai ini malah disunat.

“Sebenarnya uang itu untuk kita pakai bikin tangga. Ini lantai duanya ini belum bisa dipakai,” ucap Kepala Dusun Limbungan Selatan, Yahya, Kamis (17/1) saat menerima kunjungan Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam.

Berdasarkan proposal yang diajukan, dana bantuan sedianya dipakai untuk membangun bilik wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan toiletnya.

Yahya menyebut masjid mulai dibangun sejak 19 tahun silam, atau tepatnya mulai tahun 2000. Pembangunannya mengandalkan swadaya dan donatur.

“Ini kan juga habis gempa. Kita mau minta iuran masyarakat kan tidak pantas juga karena semua kita jadi korban. Sebenarnya kita senang dapat bantuan ini,” ucapnya.

Maka ketika datang BA, Staf KUA Gunungsari –tertangkap OTT Polres Mataram kasus dana masjid- dirinya bersama hasil rembug dusun setuju saja dengan pemotongan dana.

“Soalnya dia (BA) bilang kalau tidak setor nanti bantuannya dialihkan untuk masjid lain. Kita kumpul sama orang-orang tua di sini, akhirnya setuju setor,” beber Yahya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2019

Pelaku Usaha Mulai Mandiri P E M B E R D AYA A N masyarakat merupakan salah satu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal ini sedang dikembangkan oleh masyarakat di Kelurahan Monjok Timur.

Masyarakat tak mengandalkan bantuan pemerintah.

Lurah Monjok Timur, Muhamad Nur, S.Sos mengatakan, masyarakat Lingkungan Mambe Kelurahan Monjok yang berwirausaha membuat beraneka macam (Suara NTB/mhj) kue sudah berpuluhan Muhammad Nur tahun, tidak ada intervensi dari kelurahan dari sisi modal usahanya. Kelompok ini masih berjalan sampai sekarang dengan mandiri.

“Tidak ada dana dari kelurahan, yang jelas Kube (kelompok usaha bersama) itu masih berjalan dan jenis usahanya jajan basah dan jajan kering,” ujar Muhamad Nur, Kamis (17/1).

Sebagai bantuk intervensi, kelurahan memfasilitasi pembuatan proposal yang diajukan ke organisasi perangkat daerah. Terkadang aku Nur, Kube mendapat bantuan antara Rp1 juta hingga Rp2 juta. Ini salah satu cara pemerintah agar usaha di masyarakat dapat berjalan.

“Begitu saja cara kita bantu masyarakat,” katanya. Perajian kue di Kelurahan Monjok Timur, terdapat dua kelompok. Kesulitannya, bantuan modal diberikan hanya sekali setahun dan itupun sifatnya bergilir.

Ditambahkan Nur, dana kelurahan tidak ada untuk pemodalan perajin. Bukan seperti dana desa (DD) yang ada kucuran dari pusat.

Kreativitas masyarakat ini patut dikembangkan. Artinya, kegiatan warga yang didominasi oleh rumah tangga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan tidak hanya mengandalkan pendapatan dari suami mereka.

Hal ini juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran. “Kita harapkan semakin banyak pelaku usaha kecil menengah berkembang di masyarakat,” demikian Muhammad Nur. (mhj)

SUARA MATARAM

Halaman 2

KPK Minta Keberadaan PTT Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pemkot Mataram, mengevaluasi keberadaan pegawai tidak tetap. Evaluasi ini berkaitan dengan efisiensi anggaran. Demikian disampaikan Asisten III Setda Kota Mataram Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, MSi., di ruang kerjanya, Kamis (17/1).

Informasi diterima bahwa jumlah PTT di Kota Mataram, sekitar 4.000 orang. Ini tersebar mulai dari tingkat kelurahan hingga organisasi perangkat daerah. Termasuk pelayanan kesehatan di puskesmas. Pengangkatan serta sistem penggajian mereka melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Saran Komisi Antirasuah, sambung Evi, banyaknya PTT dikhawatirkan membebani anggaran daerah. Idealnya, anggaran itu dapat dialihkan

untuk peningkatan kesejahteraan aparatur.

Akan tetapi, Pemkot Mataram juga perlu mempertimbangkan.

PTT juga butuh pekerjaan. “Sarannya dialihkan buat kesejahteraan PNS,” sambungnya.

Ditambahkan, masukan KPK ini dinilai bagus untuk efisiensi anggaran. Selain itu, guna pendistribusian pegawai di masing - masing OPD. Ditemukan salah satu OPD memiliki banyak PTT, sehingga bisa disebar ke OPD lain.

Terkait masukan KPK, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia kata Evi, sedang melakukan evaluasi terhadap PTT. Jika kinerja bagus dapat dipertahankan. Tetapi sebaliknya kebijakan diserahkan ke pimpinan OPD. “Nanti tergantung pimpinannya,” tambahnya. Selain evaluasi, KPK juga meminta menyusun format sesuai Perpres 54 Tahun 2010. Bagian Layanan Pengadaan sedang menyusun format tersebut, sehingga jadi rujukan ke depannya.

Apakah tidak ada peluang mengangkat sebagai P3K? Rek-

Abdul Malik (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/cem)

Hj. Baiq Evi Ganevia tahun 2015 lalu. Dengan gaji saat ini Rp1,2 juta dirasa tidak cukup dengan tingginya biaya hidup. (cem)

Saleh akan Beri ’’Warna Baru’’ di Dishub

Minat Baca Masyarakat Rendah DPRD Kota Mataram memberikan atensi khusus terhadap keberadaan perpustakaan di Kota Mataram. Bahkan, DPRD Kota Mataram mengisiasi Perda tentang perpustaan digital. Ketua pansus perpustakaan, Abdul Malik, S.Sos., kepada Suara NTB mengatakan, selama ini keberadaan perpustakaan belum memiliki payung hukum. ‘’Jadi kita yang pertama menginisiasi,’’ cetusnya.

Diinisiasinya pembentukan perda tentang perpustakaan digital, kata Malik, merupakan upaya Dewan untuk mendorong meningkatkan minat baca masyarakat. Dikatakannya, selama ini keberadaan perpustakaan masih dipandang sebelah amata oleh masyarakat. Sehingga dengan memberikan sentuhan teknologi, diyakini perpustakaan akan menjadi lebih menarik.

Payung hukum ini, lanjut Malik, arahnya adalah bagaimana bacaan berbasis digital dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Pembentukan perda perpustakaan digital ini, sambung politisi Golkar ini, tidak semata-mata melihat urgen atau tidaknya perpustakaan. ‘’Kita takut nanti terjadi ketertinggalan,’’ akunya. Hal pertama yang ingin ditekankan dalam perda ini, adalah bagaimana pemerintah mengenalkan perpustakaan berbasis digital ini kepada masyarakat.

Setelah studi komparasi yang dilakukan pansus perpustakaan digital ini, kata Malik, pihaknya akan segera turun ke lapangan melihat kondisi pengelolaan perpustakaan. Anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini tidak menyangkal jika keberadaan perpustakaan konvensional mulai ditinggalkan oleh masyarakat. ‘’Makanya kita ingin mendekatkan pelayanan perpustagaan ini melalui akses digital,’’ kata Malik.

Pansus ini, kata dia, akan mendorong Pemkot Mataram memfasilitasi akses internet gratis di semua lingkungan yang ada di Kota Mataram. ‘’Misalnya dengan mensiagakan mobil perpustakaan keliling yang lengkap dengan akses internet,’’ demikian Malik. Namun demikian, bukan berarti seluruh aktivitas perpustakaan akan dialihkan berbasis digital. Dia memastikan kedua jenis perpustakaan ini akan tetap berjalan beriringan. ‘’Hadirnya perpustakaan digital inikan, kita ingin menyesuaikan dengan perkembangan zaman,’’ ungkap anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini. Malik melihat, hadirnya perpustakaan digital ini menjadi sangat strategis mengingat minat baca masyarakat di Kota Mataram mulai terkikis. ‘’Saya amati masyarakat untuk membaca buku saya, agak malas ya,’’ sesalnya.

Karena, ketertarikan masyarakat terhadap bacaan berupa buku masih minim. ‘’Masyarakat lebih suka membaca langsung lewat ponselnya,’’ pungkasnya. (fit)

rutmen sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) memiliki mekanisme sama seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil. Jika mereka memenuhi syarat dipersilahkan mengikuti seleksi.

“Kan persyaratanya hampir sama seperti CPNS,” tandas istri Ketua DPRD Kota Mataram ini. Pegawai PTT yang enggan dikorankan namanya setuju dengan evaluasi itu. Prosesnya pun harus benar - benar selektif. Kebanyakan PTT datang ke kantor untuk absen saja dan tidak tahu apa yang dikerjakan. “Datang absen sudah pergi ke mana,” ujarnya.

Tujuan evaluasi untuk efisiensi diharapkan berimbas terhadap peningkatan kesejahteraan PTT. Dia mengaku, gaji mereka terakhir naik

(SuaraNTB/mhj)

PUNGUT SAMPAH - Seorang kakek sedang memungut sampah plastik di sebuah rumah kos di Kelurahan Karang Pule, Mataram.

Disos Klaim Orang Miskin di Mataram Berkurang Mataram (Suara NTB) Disos (Dinas Sosial) Kota Mataram mengklaim orang miskin di Kota Mataram berkurang.

Meski daerah ini dalam masa pemulihan pascagempa satu semester lalu. Klaim ini menyusul angka kemiskinan di Mataram yang menurun.

Kepala Disos Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati, SH menyebutkan, angka kemiskinan tahun 2018 di Kota Mataram sekitar 8,9 persen. Sedangkan tahun 2017 mencapai 9,55 persen.

Disos Kota Mataram memiki empat komponen-komponen menangani kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH), dan juga ada ribuan pen-

erima bantuan dari PKH. Sementara bantuan non tunai dari pemerintah pusat Rp110.000/ bulan/KK. Dimana PKH ini dihajatkan bagi 19.892 KK. Namun demikian, yang terdistribusi hanya 18.999 KK. “Dari kita sekitar 19 ribu lebih dari PKH dan bantuan pangan non tunai itu dari pusat, kalau bantuan pangan non tunia itu Rp110.000/ bulan.

Kalau di PKH itu ada untuk pendidikan, disabilitas, usia lanjut, dan ibu hamil menyusui balita,” jelas Asnayati.

Sementara itu, soal pengemis, Disos berkomitmen mengambil tindakan lebih tegas dengan melakukan eksekusi.

“Bawa ke sini, foto dia (pengemis) kami yang eksekusi,” tegas Asnayati.

Asnayati menyadari bahwa dalam penangan pengemis di pasar-pasar tradisional belum maksimal karena keterbatasan tenaga. “Kalau di pasar kita memang keterbatasan tenaga, kita amankan yang berkeliaran di jalan. Ndak mungkin kita masuk ke pasar,” ujarnya.

Karena masih ada satu dua pengemis yang berkeliaran, Dia sudah menginformasikan kepada masyarakat dengan harapannya jika menemukan pengemis segera laporkan ke Disos Kota Mataram agar dilakukan eksekusi. (mhj)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan yang baru Drs. M. Saleh, memiliki banyak pekerjaan rumah.

Tak hanya, area traffic control system. Retribusi parkir yang tak tercapai hingga indikasi pungutan liar di UPT pengujian kendaraan bermotor, secara bertahap tugas itu akan ditata.

Ditemui di ruang kerjanya, Saleh mengaku masih wait and see. Setelah dilantik Jumat (11/ 1) pekan kemarin, ia masih meminta masukan ke jajaran Dishub terkait pekerjaan apa yang harus dilakukan.

“Sekarang ini, saya masih wait and see saja dulu,” kata Saleh.

Pekerjaan rumah perlu diperbaiki yakni, tak tercapainya target parkir empat tahun berturut - turut. Di tahun 2015 misalnya, ditargetkan Rp 1,5 miliar realisasi di bawah Rp 1 miliar.

Tahun 2018 juga terulang.

Dinas Perhubungan menargetkan Rp5,7 milliar. Terealisasi 41,28 persen atau Rp2,3 miliar.

Saleh mengaku, akan berusaha memberi warna baru di Dinas Perhubungan. Ia menyadari bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi pascaperubahan di pucuk pimpinan Dishub.

Menurut dia, apa yang luput diawasi oleh pimpinan sebelum-

(Suara NTB/cem)

M. Saleh nya akan ditutupi. Sembari perlahan mempelajari permasalahan di internalnya. “Saya masih belajar dulu. Ini pekerjaan baru bagi saya,” jawabnya.

Penataan di UPT PKB juga akan menjadi atensi. Mantan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, perlahan - lahan memperbaiki mekanisme pelayanan di PKB. Pola ini untuk menghilangkan indikasi pungutan liar.

Dia juga berharap dukungan masyarakat, agar pengelolaan parkir dan PKB berjalan dengan baik. Serta, retribusi bisa tercapai. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENJELASAN - Kepala Sekretariat yang juga Koordinator Sekretaris Bawaslu Kota Mataram Baiq Baktiyanti memberikan penjelasan terkait instruksi mengevaluasi non PNS saat hearing perwakilan Panwascam kecamatan, Kamis (17/1).

Anggota Panwascam Pemberkasan 262 CPNS Rampung Protes Dirumahkan

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Rabu (16/1) telah merampungkan pemberkasan persyaratan 262 calon pegawai negeri sipil. Selanjutnya, dilakukan entry nota persetujuan.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram Ahmad Mujahiddin menjelaskan, seluruh pelamar CPNS telah menyerahkan berkas administrasi sesuai persyaratan saat melamar. Keseluruhan dokumen valid dan asli. Seperti surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat dari dokter, ijazah serta dokumen lainnya.

“Semua berkas sudah kita terima. Termasuk yang pengganti,” kata Muja di ruang kerjanya, Kamis (17/1). Tahap berikutnya adalah, entry nota persetujuan. Berkas yang telah selesai dimasukan dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi. Setelah itu dibuatkan nota persetujuan yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

“Data ini dibawa ke Kanreg untuk persetujuan NIP,” tambahnya. Verifikasi berkas yang dimasukan kembali diperiksa oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara. BKN mengeluarkan nota

(Suara NTB/cem)

KUMPULKAN BERKAS - Pegawai BKPSDM mengumpulkan berkas 262 CPNS yang telah diverifikasi, Kamis (17/1) kemarin. persetujuan nomor induk kepegawaian. Lalu, dibuatkan surat keputusan sebagai calon pegawai negeri sipil.

Muja tak berani memberikan kepastian NIP keluar. Hal ini tergantung keputusan BKN. Akan tetapi, pemberkasan dijadwalkan selesai hingga 28 Februari mendatang. “Kalau itu (NIP) tergan-

tung kapan selesai pekerjaan dari BKN,” ucapnya.

Peluang perbaikan berkas kemungkinan saja terjadi.

Hasil verifikasi BKN bisa saja menemukan kekurangan kekurangan persyaratan diserahkan pelamar. “Bisa saja.

Mungkin kita di sini lolos saking banyaknya,” demikian kata Muja. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah anggota pengawas kecamatan di Kota Mataram, protes terhadap keputusan pemberhentian atau dirumahkan. Keputusan ini dianggap tak adil. Pemberhentian anggota Panwascam berdasarkan surat Bawaslu NTB nomor 003/NB/ SET/KP.01.00/1/2019 perihal evaluasi non CPNS. Surat tersebut menindaklanjuti instruksi Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0808/K.Bawaslu/ HK.01.00/XII/2018.

Dua hal yang diprotes dalam isi surat tersebut. Yakni, pada poin nomor dua bahwa meminta Bawaslu melakukan evaluasi terhadap non PNS. Dan, poin ketujuh berkaitan dengan non CPNS yang berakhir masa kontraknya tanggal 31 Desember 2018 agar dilakukan perekrutan kembali.

“Kenapa tidak diberhentikan sejak tanggal 27-28 Desember saja,” protes Ketua Panwascam Ampenan Mawardi Incin saat hearing di Bawaslu Kota Mataram, Kamis (17/1).

Selama ini, anggota Panwascam tidak tahu ada kontrak dan merasa tidak pernah menerima SK. Permasalahannya, kata dia, anggota Panwascam telah bekerja hingga pertengahan Januari.

Mawardi bersama anggota Panwascam lainnya, meminta Bawaslu memberikan gaji.

Intensitas pengawasan mereka di lapangan sangat berat di tengah maraknya kam-

panye dari calon legislatif.

“Kalau dirumahkan siapa yang membantu menyelesaikan di kecamatan,” tegasnya.

Dengan beban berat yang dijalani, Panwascam dituntut membuat laporan harian, mingguan dan bulanan serta laporan sifatnya insidentil tidak mungkin dikerjakan oleh tiga orang komisioner Panwascam. “Tidak masalah dirumahkan. Tapi kita minta disisakan satu operator yang menyelesaikan laporan,” pintanya.

Kepala Sekretariat yang juga Koordinator Sekretaris Bawaslu Kota Mataram Baiq Baktiyanti menyampaikan, instruksi evaluasi tersebut baru diterima tanggal 14 Januari. Instruksi berlaku di seluruh Indonesia.

Bawaslu Kota Mataram, harus melaksanakan instruksi itu untuk mengevaluasi non PNS. “Kebijakannya kalau belum dievaluasi diperpanjang satu bulan,” kata Baktiyanti. Mantan Lurah Pejanggik ini menegaskan, kontrak anggota Panwascam berlaku satu tahun. Mestinya tidak perlu khawatir dirumahkan.

Sebab, mereka bisa ikut kembali pada proses seleksi.

Saat hearing itu, Baktiyanti tidak berani mengambil keputusan terkait tuntutan permintaan membayar honor anggota Panwascam yang telah bekerja. Masukan itu akan disampaikan ke Kepala Sekretariat Bawaslu NTB. “Keluhannya akan kita sampaikan nanti,” katanya. (cem)

SUARA NTB

Jumat, 18 Januari 2019

Halaman 3

Pemprov NTB Ancam Tutup PPTKIS Nakal Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan mengawasi lebih ketat aktivitas Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS) yang beroperasi di daerah ini. Bagi PPTKIS yang terindikasi nakal, izin operasionalnya langsung dicabut.

(Suara NTB/ist)

KURTUBI - Salah Satu Baliho Kurtubi yang memaparkan hasil perjuangannya selama ia duduk jadi Wakil Rakyat NTB di Senayan.

Kurtubi Tak Kenal Lelah Perjuangkan Pembangunan PLTN di NTB Mataram (Suara NTB) Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi NTB, Dr. H. Kurtubi, sampai saat ini tidak pernah lelah memperjuangkan pentingnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Menurut Kurtubi, Indonesia sangat membutuhkan PLTN untuk mendukung kegiatan industri skala besar. Wancana pembangunan PLTN tersebut sudah didengungkan sejak lama.

“Di DPR Senayan, di tingkat nasional saya sering bicara tentang perlunya Indonesia membangun PLTN. Ini cita-cita sejak tahun 1961 yang disampaikan oleh Bung Karno. Tapi hingga kini belum ada realisasi. Padahal Indonesia butuh PLTN untuk mendukung industrialisasi. Mudah-mudahan bisa dibangun, mesti tahapannya panjang yang dimulai dengan Road Map yang harus segera dibuat oleh pemerintah,” katanya Kamis (17/1) kemarin.

Selain bicara kepentingan dalam skala nasional, ia juga tak lupa bicara lantang untuk kepentingan daerah tempat kelahirannya, NTB. Salah satu yang paling getol ia dorong yakni pembangunan smelter tembaga di NTB, yang kemudian diikuti oleh industri hilir berupa pabrik kabel listrik, pabrik semen, pabrik pupuk, dan pabrik onderdil mobil listrik.

“Realisasinya sudah hampir pasti di Sumbawa Barat, hanya yang belum berhasil saya perjuangkan adalah agar Freeport juga membangun smelternya di NTB. Tapi ternyata mungkin Freeport akan membangun di Gersik Jatim. Di Senayan, hal ini saya tentang keras,” katanya.

Alumni SMA 1 Mataram ini juga telah banyak berhasil memperjuangkan program tahunan yang sifatnya jangka pendek, berupa program terkait denga tupoksi Komisi VII. “Pembangunannya sebagian besar sudah diselesaikan dan diresmikan serta sudah diserahkan secara gratis seperti sumur bor untuk rakyat di desa-desa yang mengalami kekeringan. Kemudian pembangunan penerangan jalan umum dengan tenaga surya terutama di Lombok Utara. Pembangunan pengolahan air bersih siap minum, bantuan gratis mesin perahu ke ribuan nelayan, dan bantuan gratis sekitar 90 sepeda motor roda 3 pengangkut sampah,” sebutnya.

Ia juga menyampaikan beberapa program jangka panjang yang masih belum bisa terealisasi sampai saat ini untuk Provinsi NTB yakni pembangunan Global Hub Kayangan berikut Kilang Minyak di Lombok Utara. Hal itu akan ia perjuangkan pada periode keduanya sebagai wakil rakyat dari NTB. Karena itu ia berharap bisa diberikan kepercayaan lagi untuk menjadi utusan NTB di Senayan, dari Dapil Pulau Lombok pada pemilihan 2019 mendatang. (ndi/*)

Jamkrida NTB Kalah Saing di Modal Mataram (Suara NTB) PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing dihadapkan pada tantangan besar. Hilangnya pasar utama, dan tingginya target laba. Manajemenpun sedang berusaha keras menjawab tantangan itu.

Tahun 2018, PT. Jamkrida NTB bersaing mendapatkan laba sebesar Rp1,5 miliar. Direktur Utamanya, Indra Manthica sedang memutar otak untuk memenuhi harapan pemegang saham itu. Seperti diketahui, PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTB yang didirikan (Suara NTB/bul) berdasarkan Perda NTB Indra Manthica Nomor 2 Tahun 2012.

Perusahaan ini adalah lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang jasa penjaminan yang telah mendapatkan izin operasional Kemenkeu pada Desember 2012 lalu.

Beberapa bidang usaha yang dijalankan adalah penjaminan kredit, penjaminan distribusi barang, penjaminan transaksi perdagangan, penjaminan proyek (surety bond), penjaminan bank garansi dan lainnya.

Untuk surety bond, jenisnya yang diterbitkan adalah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan sanggah banding, dan jaminan pembayaran SP2D. Sementara untuk bank garansi, Jamkrida memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank NTB yang saat ini telah berganti penuh menjadi bank syariah.

Target laba sebesar Rp1,5 miliar nampaknya tak mainmain. Ditengah Jamkrida tak mampu mengakselerasikan hilangnya pasar utama. Kerjasamanya dengan Bank NTB otomatis terhenti. Setelah Bank NTB menjadi bank syariah penuh. Sementara Jamkrida tak memiliki unit usaha syariah untuk menjaga pasar utamanya ini tak hilang.

“Dari Bank NTB sebelum konversi ke syariah. kita mendapatkan laba Rp1 miliaran. Sekarang otomatis potensi laba itu hilang,” kata Indra Manthica di ruang kerjanya, Kamis (17/1) kemarin.

Untuk mengembalikan potensi pasar itu, Jamkrida harus memiliki unit usaha syariah. Dengan syarat, harus juga memiliki modal inti minimal Rp10 miliar. Untuk memenuhi modal inti unit usaha syariah tersebut, tergantung pemilik saham.

Siap atau tidaknya menyokong. Belum lagi, Jamkrida seharusnya seharusnya telah memenuhi modal inti sebesar Rp50 miliar setelah 5 tahun beroperasi sesuai Peraturan OJK. Saat ini, Jamkrida NTB hanya mengelola modal Rp37 miliar.

Meski demikian, Indra Mancthica sedang berupaya membuka pasar-pasar baru dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. mengintensifkan kerjasama dengan BPR, dan memaksimalkan potensi kerjasama penjaminan surety bond untuk proyek-proyek pemerintah. Serta mengkomunikaskan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Salah satunya dengan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB).

Harapannya, pemerintah daerah dari tingkat I hingga tingkat II sebagai pemilik saham dapat memberikan dukungan, agar proyek-proyek yang dilaksanakan di daerah agar penjaminannya melibatkan Jamkrida NTB. (bul)

Demikian ultimatum ini dari Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Agus Patria, SH, MH. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan H. Agus Patria adalah pra penempatan calon TKI. Sebelum diberangkatkan, PPTKIS biasanya akan memberikan pelatihan kepada calon TKI. Standar masa pelatihan sampai tiga bulan, lalu diberangkatkan ke negara tujuan penempatan.

Persoalan tenaga kerja luar negeri biasanya kraudit di pra penempatan. PPTKIS sejauh

ini masih bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) di luar daerah. Tak jarang, masa pelatihan melebihi waktu ideal. Bahkan sampai berbulan-bulan, tak juga calon TKI diberangkatkan.

Akibatnya, calon TKI jenuh dan memilih jalur tidak resmi untuk berangkat ke luar negeri.

Itulah embrio TKI-TKI bersamalah nantinya di luar negeri.

“Karena itu, kita akan bekerjasama dengan Kepolisian.

Kalau ada yang sampai tidak jelas pemberangkatan calon

TKInya, kita akan jemput di tempat pelatihannya dan PPTKIS kita cabut izinnya, kita masukkan dalam daftar hitam PPTKIS. Kita black list dan tidak lagi terima pengajuan operasionalnya,” demikian H. Agus Patria pada Suara NTB, Kamis (17/1) kemarin.

Gubernur dan wakil gubernur memberikan arahan tegas untuk meminimalisir sekecil mungkin persoalan buruh migran itu.

Selain menyiapkan sanksi tegas kepada PPTKIS yang terindikasi nakal, ia berenca-

na akan melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia untuk mengundang investor – investor yang bergerak di bidang jasa pelaksana pelatihan luar negeri bagi TKI. Saat ini ada dua yang telah memiliki komitmen bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk memfasilitasi tersedianya BLK LN di NTB. H. Agus Patria mengatakan, setidaknya butuh 20 investor yang siap bekerjasama serupa. “kalau sudah 20 investor, kita bisa pastikan, tidak boleh lagi PPTKIS melakukan pelatihan calon TKI di luar negeri. Cukup di dalam daerah. Sehingga aktivitasnya dapat terpantau,” ujarnya. Dua perusahaan yang telah siap bekerjasama ini, selanjutnya akan dipastikan komitmennya

(Suara NTB/bul)

H. Agus Patria dalam kontrak kerjasama dengan pemerintah daerah. (bul)

TKD Jokowi-Ma’ruf dan BPD Prabowo-Sandi Gelar Nonton Bareng Debat Capres/Cawapres

(Suara NTB/why)

LAMBAIKAN TANGAN - Terdakwa korupsi fee proyek rehabilitasi sekolah terdampak gempa, H. Muhir (kanan) melambaikan tangan usai menjalani sidang tuntutan, Kamis (17/1) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan pengawalan ketat jaksa.

H. Muhir Dituntut Delapan Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Kota Mataram, H. Muhir dituntut jaksa untuk dihukum penjara selama delapan tahun. Mantan politisi Partai Golkar ini, menurut jaksa, terbukti meminta fee proyek rehabilitasi pascabencana sekolah terdampak gempa Lombok sebesar Rp30 juta.

Jaksa penuntut umum, Anak Agung Gde Putra mendasarkan tuntutannya pada pembuktian unsur pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muhir dengan pidana penjara selama delapan tahun,” ucapnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (17/1).

Selain itu jaksa juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp250 juta, apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama enam bulan. Sementara barang bukti uang tunai sejumlah Rp30 juta dirampas untuk negara.

Menurut jaksa, terdakwa Muhir terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota DPRD untuk memaksa mantan Kadisdik Kota Mataram, H. Sudenom untuk menyetor sebagian uang dari proyek perbaikan sekolah terdampak bencana.

Hal yang memberatkan, kata Putra, yakni terdakwa memanfaatkan jabatannya untuk melakukan korupsi, berbelit-belit selama persidangan. “Terdakwa melakukan korupsi pada saat terjadinya bencana alam,” sebutnya.

Sementara terdakwa Muhir masih yakin dirinya tidak bersalah. “Bukti uang tidak pernah ada di saya,” ucapnya usai persidangan.

Jikapun nanti dia dihukum, Muhir bahkan dengan tegas enggan masuk penjara sendirian. Dia minta jaksa penuntut umum objektif menggarap kasus.

“Ini harus dijalani bersama antara saya, Pak Haji Sudenom, dengan Totok. Supaya jaksa objektif. Ini harus jadi pembelajaran penegakan hukum di NTB,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini.

Penasihat hukum Muhir,

Burhanudin mengatakan akan mengurai kekeliuran jaksa dalam menilai perkara yang menjerat kliennya.

“Saya kaget karena di persidangan tidak ada fakta bahwa Muhir ini memaksa Sudenom menyerahkan uang. Yang aktif meminta bertemu kan Sudenom. Nanti akan kita ungkap semuanya di nota pembelaan,” paparnya.

Muhir didakwa memeras Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram sebesar Rp31 juta.

Terkait proyek pascabencana gempa Lombok pada APBD-P 2018 sebesar Rp4,29 miliar.

H.Muhir, Anggota Banggar DPRD Kota Mataram ini tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (14/9/ 2018) lalu di sebuah warung di Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram, ada penyerahan uang lagi sebesar Rp30 juta.

Setelah sehari sebelumnya dia menerima Rp1 juta.

Saat di-OTT, serah terima uang dilakukan PNS bawahan Sudenom, Tjatur Totok Hadianto dengan Muhir. Bersamaan pula jaksa Kejari Mataram melakukan operasi tangkap tangan. (why)

Akademisi Dorong Pola Tanam Petani Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram), Dr. Ir. H. Halil Hamzah, M. BA mengingatkan pemerintah daerah dan stakeholders agar pola tanam petani ditertibkan. Dengan harapan, agar capaian produksi maksimal dan sumber daya alam dimanfaatkan secara bijak.

Hal ini ia kemukakan, menyusul fakta lapangan kecenderungan petani di beberapa wilayah yang terlalu bebas melakukan penanaman. Terutama komoditas pangan dan hortikultura.

Diketahui, tahun ini sebanyak 2,6 juta ton setara Gabah Kering Giling (GKG). Apakah realistis?

H. Halil Hamzah mengatakan target produksi wajar-wajar saja jika melihat potensi lahan tanam yang tersedia.

Dengan catatan, masa tanam petani diatur bergiliran dari hulu dan hilir. Ia masih melihat petani di wilayah subur air cenderung melakukan penanaman semaksimal mungkin setiap tahun. Sayangnya, komoditas yang ditanam monoton.

“Lihat daerah irigasi teknis di Lombok Barat. Petani menaman padi sampai tiga kali setahun. Ini tidak baik sebetulnya,” kata H. Halil.

Ia membandingkan dengan pola tanam petani di Kabupaten Lombok Timur. Penanaman padi cenderung dilakukan hanya sekali (semusim). Sisanya, diselingi dengan menanam palawija. Itulah pola tanam yang baik menurutnya. Sehingga hasil produksi petani maksimal. Karena itulah, ia mendorong pola tanam yang lama petani dikembalikan.

Paradigma petani, dengan menanam padi hanya sekali akan merugikannya. Padahal, dengan menanam padi berkali-kali, di musim keduanya sangat berisiko. Risiko yang seperti apa? Musim tanam kedua di saat hujan lebat, dan intensitas angin kencang bisanya pada Bulan Februari.

Bila usia tanam petani sedang premordia (terjadi penyerbukan) di saat hujan dan angin barat intens. H. Halil Hamzah mengatakan, proses penyerbukan tidak

berjalan maksimal. Akibatnya, banyak padi petani yang akhirnya tak maksimal berproduksi.

Berisiko tinggi petani merugi.

“Yang bagus itu, musim tanam pertama, dan musim tanam ketiga. Karena curah hujan dan angin barat kurang,” katanya. Karena itulah, kembali ia tegaskan. Waktunya dilakukan pengaturan pola tanam petani.

Dinas yang membidangi Pertanian dapat bekerjasama dengan Dinas PU yang membidangi pengairan. Pengaturan pola tanam dapat dilakukan dengan menertibkan distribusi air dari hulu ke hilir. Jangan sampai, ketersediaan air hanya dimanfaatkan sebebasnya oleh wilayah-wilayah di hilir yang mengakibatkan distribusi air ke petani hilir tak sampai. Itu tak bijak menurutnya.

Selain itu, untuk informasi cuaca. Dinas Pertanian juga dapat bekerjasama dengan BMKG. Pada dasaranya tak sulit mendapatkan informasi ramalan cuaca agar petani dapat menyesuaian pola tanam yang tepat. (bul)

Mataram (Suara NTB) Debat kandidat perdana pasangan Capres/Cawapres 2019, antara pasangan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) digelar Kamis (17/1) malam.

Debat perdana capres/ cawapres yang dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono itu, mengangkat tema Hukum, Hak Asasi Manusia dan Korupsi.

Adapun tim panelisnya yakni Bagir Manan, Hikmahanto Juwana, Agus Rahardjo, Ahmad Taufik Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Debat yang akan ditayangkan live di empat media massa itu. Kedua tim kampanye pasangan capres/cawapres di NTB, mengadakan acara nonton bareng di posko pemenangan masing-masing.

Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Jokowi-Ma’ruf di NTB, menggelar nonton bareng di kantor DPD I Partai Golkar NTB. Kegiatan nonton bareng hanya dipusatkan di sana.

“Kegiatan nonton bareng kita hanya laksanakan di Golkar saja, tidak ada ditempat lain,” kata Ketua TKD NTB, H. Misbach Mulyadi kepada Suara NTB, Kamis (17/ 1) kemarin.

Berbeda halnya dengan Badan PemenanganDaerah(BPD)Prabowo-Sandi di NTB, yang menggelar nonton bareng di semua posko pemenangan di NTB. “Kalau kami instruksikan nonton bareng dilakukan di masing-masing posko pemenangan caleg,” kata Ali AlKhair, Ketua BPD PrabowoSandi kepada Suara NTB. Menurut Ali, instruksi nonton bareng agar digelar di semua posko pemenangan caleg pada semua partai koalisi itu, untuk memasifkan kegiatan kampanye. Sehingga menyentuh semua lapisan masyarakat di semua tempat di NTB. “Agar lebih meluas dan efektif kampanye kita. Itu bisa membangun semangat juang dan meyakinkan masyarakat terhadap Prabowo-Sandi,” katanya. (ndi)

Rp8,5 Miliar Hibah/Bansos 2018 Tak Dicairkan

Dewan Minta Pemprov Terbitkan Surat Utang Mataram (Suara NTB) Para wakil rakyat di DPRD NTB mendesak Pemprov NTB menerbitkan surat utang atas tidak terealisasinya hibah bansos tahun anggaran 2018 lalu. Hal itu diperlukan agar pemerintah tidak dianggap melakukan pembohongan publik oleh masyarakat penerima hibah/bansos.

Diketahui alokasi hibah bansos pada tahun anggaran 2018 lalu, sampai saat ini tak kunjung direalisasikan. Padahal masyarakat penerima hibah telah menerima Surat Keputusan (SK) penerimaan, serta telah memenuhi persyaratan administrasi pencairan, bahkan sudah sampai menandatangani kwitansi penerimaan.

“Masyarakat sudah mendapatkan surat keputusan, sudah tandatangan kwitansi, tapi sampai sekarang tidak dibayarkan. Ini bisa dianggap sebagai pembohongan publik,” kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB, Ruslan Turmudzi, Kamis (17/1) kemarin.

Ia pun mendesak agar pemerintah provinsi segera memberikan jawaban kepada masyarakat atas persoalan tersebut secara tertulis. Jika tidak, hal ini bisa menjadi blunder di tengah masyarakat. “Tapi jangan dijawab dengan lisan, buat surat utang, untuk dapat dibayarkan pada APBD 2019. Karena surat utang itulah yang bisa jadi dasar untuk bisa dianggarkan, sepanjang belum ada itu, ndak bisa dianggarkan,” sambungnya.

Diketahui jumlah total alokasi hibah bansos yang berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan sebesar Rp8,5 miliar. Karena belum terbayarkan, hal tersebut kemudian telah merusak nama baik anggota dewan kepada konstituennya.

Lebih-lebih di tahun politik menjelang pemilu 2019 ini.

Ruslan Turmudzi

“Kesepakatan rapat 4 Januari lalu, keputusannya TAPD akan buat surat untuk menjawab realisasi hibah bansos itu.

Tapi sampai hari ini, belum ada,” tandasnya. Anggota komisi IV itu juga menyinggung, tidak terealisasinya belanja hibah bansos tersebut, menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran pada pemerintah provinsi NTB. “Ini menunjukkan amburadulnya perencanaan kita. Mestinya sudah bisa dilihat cash flow itu pada triwulan terakhir. Kenapa bisa begitu, seharusnya kinerja anggaran kita makin hari harus makin baik, karena kita selalu dapat WTP,” katanya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi VIII DPRD NTB, Ahmad Yadiansyah juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku memiliki tujuh hibah bansos yang berasal dari pokirnya. Dari tujuh tersebut, empat belum ditandatangani, dan tiga sudah ditandatangani penerimaan, namun belum dicairkan sampai saat ini.

Ia pun terpaksa untuk menalanginya dari uang peribadinya, dengan tujuan agar dirinya tidak dianggap melakukan penipuan oleh masyarakat. Namun demikian ia tetap berharap Pemprov merealisasikannya. (ndi)

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pembangunan RTG Tak Pengaruhi PAD BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), menyebut jika penutupan tiga tempat hiburan malam (THM) atau kafe yang terletak di pesisir Pantai Labuhan Haji tak berpengaruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim. Pasalnya, sejauh ini kontribusi pendapatan dari tempat hiburan malam itu sangat kecil.

Disampaikan Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, pemerintah daerah tidak akan merugi terkait dilakukan (Suara NTB/dok) penutupan terhadap tiga kafe Salmun Rahman yang dilakukan pada, Rabu lalu berdasarkan perintah Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM. Menurutnya, pajak hiburan cukup kecil, yakni secara keseluruhan tidak sampai Rp20 juta. Nominal itu, katanya, sangat tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Sementara aktivitas di dalamnya sangat merugikan masyarakat Lotim khususnya di sekitar THM tersebut.

“Sangat kecil kontribusi dari tempat-tempat hiburan malam ini. Hanya Rp20 juta untuk satu tahun, begitupun untuk retribusi,” ujar Salmun.

Kendati demikian, lanjutnya, bukan berarti penutupan dilakukan secara permanen. Melainkan izin-izinnya akan diperketat dengan dengan kriteria yang ada berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya, kafe harus terbuka serta pakaian dari para partner song yang ada di dalamnya harus berpakaian sopan. “Ini kita melihat sangatsangat menyalahi aturan,” ujarnya.

Disinggung terkait nasib pekerja yang ada di tiga kafe tersebut, Salmun Rahman yang juga Plh. Kasat Pol PP Lotim ini, meminta agar mencari pekerjaan lain. (yon)

Wabup Klaim Kinerja OPD Tidak Memuaskan Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., menyebut kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Lombok Utara tidak memuaskan. Hal itu ditegaskan Sarifudin usai memimpin rapat evaluasi OPD, Kamis (17/1).

Sarifudin hanya menyebut satu OPD yang berkinerja paling bagus, bahkan diakui secara nasional. OPD tersebut adalah Dukcapil Lombok Utara. OPD tersebut (Suara NTB/ari) sanggup mencetak akta kelaSarifudin hiran sehari setelah melahirkan, dan mendukung kepemilikan E KTP ataupun adminduk lain dengan terjun langsung ke lapangan. Sedangkan pada OPD lain, Wabup menegaskan kecewa.

“Sangat tidak memuaskan, kenapa, dari semua indikator capaian kinerja tidak ada yang sampai 90 persen. Kalau saya ratakan dari semua OPD. Kalaupun ada satu dua OPD (memuaskan), tidak menjadi hal istimewa,” ungkap Sarifudin.

Beberapa OPD dengan kinerja sangat tidak memuaskan, ia sebutkan di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup. OPD ini paling strategis dan bertanggung jawab atas dampak limbah bangunan yang menumpuk di dusun-dusun sebagai Lombok Utara.

“Yang sangat tidak memuaskan LH, masa sampaikan laporan tidak bawa dokumen. Tidak satu pun kinerjanya, saya lihat target tercapai, termasuk juga Pertanian,” cetusnya.

Kinerja OPD bahkan mengancam pencapaian target RPJMD yang termuat di Renstra dan program kinerja berbasis anggaran. Seluruhnya tidak memuaskan. Ia bahkan menyatakan itu secara objektif, bukan lantaran dirinya suka atau tidak suka terhadap pejabat.

“Perindag juga sarat dengan bantuan langsung ke masyarakat. Di Dinsos ada WUB, (3 tahun) tidak terealisasi walaupun pada nomenklatur nantinya diubah.” “Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) masih standar, target capaian tidak terpenuhi. Mungkin semuanya mengalami hal yang sama. Apakah salah pimpinan atau tidak ada keharmonisan (internal OPD), saya tidak tahu,” sambungnya.

Di sisa masa jabatan yang masih 2 tahun lebih, Wabup meminta kepada semua pihak di OPD untuk bekerja lebih maksimal lagi. Ia sendiri sebetulnya menginginkan evaluasi dilakukan menyeluruh, tidak terpaku pada satu dua indikator.

“Semua pihak, saya tidak sebut satu per satu. Tiga tahun perjalanan kita, saya ingin semua dievaluasi. Dan jangan khawatir nanti, ada tsunami besar. Dan saya tidak pandang bulu, sudah!” cetusnya lagi.

Wabup mengklaim sudah mempermaklumkan akan adanya “gelombang tsunami” besar” pada proses disposisi jabatan OPD. Sebab sebagai Wakil kepala daerah, kepala OPD harus bertanggungjawab atas capaian kinerja yang diraihnya.

Harapan dia, walauun capaian kinerja lemah secara akademik tetapi bagus penilaian di lapangan, maka hal itu lebih baik. Alangkah lebih baik lagi, catatan di atas kertas diikuti oleh fakta pelayanan yang memuaskan masyarakat.

“Hampir semua tidak penuhi target, saya hanya melihat dan mengapresiasi Dukcapil. Soal kendala, mungkin ketidakmampuan itu saja. Kemudian tidak ada keharmonisan antara pimpinan dan teman-teman bidang. Karena yang tahu teknis adalah bidang dan kasi,” pungkasnya. (ari)

Wabup: Jauh Panggang dari Api Selong (Suara NTB) Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) untuk para korban gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai jauh panggang dari api. Dari 9 ribu lebih rumah rusak berat yang seharusnya dibangun, faktanya hanya 10 unit yang sudah.

Hal ini dinyatakan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin di Selong, Kamis (17/1). Diakuinya, pascadilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi bergerak cepat melakukan penanganan. Bupati sampai menginap di rumah-rumah penduduk di lokasi gempa. Setelah sekian bulan pascagempa bumi diakui yang terbangun hanya beberapa unit saja.

H. Rumaksi Sjamsudin Dalam hal ini, ujarn-

TNI Percepat Tangani Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan Selong (Suara NTB) Jumlah rumah rusak sedang dan rumah ringan akibat gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai 14 ribu lebih. Sebagian besar rumah rusak sedang dan ringan pascagempa itu belum tersentuh. Padahal perbaikan terhadap rusak ringan dan sedang itu dinilai jauh lebih mudah dibanding rusak berat.

Hal ini diutarakan Komandan Korem 162 Wirabhakti, Kolonel CZI. Ahmad Rizal Ramdani saat diwawancara wartawan usai melakukan sosialisasi juknis penanganan rumah rusak ringan dan rusak berat di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (17/1).

Danrem menjelaskan, petunjuk teknis penanganan rumah rusak ringan dan sedang ini sangat sederhana, tidak seperti penanganan rumah rusak berat. ‘’Cukup dengan desain dan rincian penggunaan anggaran menggunakan tulis tangan langsung bisa ditangani,’’ terangnya.

Guna mempercepat penanganan, Danrem mengatakan menerjunkan ratusan personel TNI. Di mana, Babinsa yang ada di masing-masing desa diberikan tugas untuk segera membantu kepala desa membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau sebagai fasilitator.

Dilibatkankannya Babinsa sebagai fasilitator, karena fasilitator sebelumnya ditemukan mengalami kesulitan menghadapi masyarakat di lapangan.

Masyarakat diketahui memiliki beragam keinginan. Hal ini sangat dimaklumi mengingat kondisi psiklogis masyarakat korban bencana.

Danrem kemudian menerjunkan Babinsa menjadi fasilitator dengan harap a n para

tentara di desa ini bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan tidak menemukan hambatan yang berarti saat melakukan percepatan penanganan. “Dalam waktu dekat akan dibantu juga oleh Bhabinkamtibmas serta dari fasilitator yang menjadi tambahan masingmasing kabupaten/kota,” terangnya.

Diakuinya, pihak fokus pada rumah yang rusak sedang dan ringan, karena kerusakannya paling banyak dibanding yang rusak berat jumlahnya sangat jauh. Pekerjaan menangani yang ringan dan sedang ini diyakini jauh lebih mudah dibandingkan yang berat. “Kan ada yang ringan kenapa tak dikerjakan lebih dulu, ujian di sekolah dulu kan diajarkan kerjakan yang mudah dulu baru kerjakan yang sulit,” urainya.

Target yang telah ditetapkan pemerintah pusat sampai akhir Maret atau awal April 2019 harus rampung pembangunan rumah tahan gempa (RTG), yakni inggal 2 bulan.

Setelah yang ringan selesai, maka yang berat pun siap untuk dipercepat penanganannya.

Kepada seluruh pasukannya dibawah, diminta bergerak cepat dengan melibatkan semua pihak terkait. Selain itu, setiap pekan dilakukan pengawasan. ‘’Dalam pekan ini harus sudah rampung pembentukan pokmas yang rusak ringan dan rusak sedang sudah terbentuk,’’ janjinya.

Ditambahkan, sebagian masyarakat yang rusak ringan dan sedang ini ada yang membangun sendiri rumahnya.

Warga korban gempa yang membangu sendiri rumahnya ini dipastikan akan direalisasikan bantuannya.

Masyarakat korban gempa diyakink a n tidak boleh dirugikan. (rus)

Ahmad Rizal Ramdhani

Terkendala Penyerahan SK

Baru 12 CPNS Jalur Kategori II Lakukan Pemberkasan

(Suara NTB/yon)

PEMBERKASAN - Sejumlah CPNS yang lulus saat melakukan pemberkasan di BKPSDM Lotim. menyerahkan berkas. “Namun sisanya insya Allah selesai besok, (hari ini, red),” terangnya.

Meski batas penyerahan berkas khususnya bagi pelamar yang lulus dari jalur eks K2 lewat, ujarnya, karena yang bersangkutan harus melampirkan SK-SK honor/kontrak sebelumnya. Di mana SK tersebut harus

sudah ada?” tanyanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi mengakui masih banyaknya rumah korban gempa yang belum terbangun.

Jumlah yang sudah ditempati memang hanya 10 unit. Sedangkan pembangunan yang sedang dalam proses sebanyak 1.479 unit.

Meski demikian, ujarnya, fakta di lapangan sebenarnya sudah banyak yang jadi. Terakhir di Sembalun dan Sambe-

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mempercepat proses pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam tahap pemberkasan ini, tercatat baru 12 CPNS lulus jalur kategori dua (K2) melakukan pemberkasan dari 47 orang yang lulus. Pasalnya, hal tersebut disebabkan terkendalanya dalam penyerahan SK-SK honor/kontrak.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, (17/1), Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan, pascapenutupan penyerahan berkas tanggal 15 Januari 2019 lalu, pihaknya langsung melakukan verifikasi.

Dari hasil verifikasi itu ditemukan 1 orang yang harus melengkapi berkasnya untuk formasi umum dari 142 orang yang lulus. Sementara untuk formasi eks kategori II, dari 47 yang lulus, tercatat baru 12 orang yang

ya, tidak bisa menyalahkan pemerintah. Uang yang akan digunakan untuk membangun sudah ditransfer pusat. Saat ini saja, tambahnya, tidak ada sepeser pun uang yang masih tersisa di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim. Semua uang sudah ditransfer ke rekening warga korban gempa. Itu artinya, masyarakat harus segera membentuk kelompok masyarakat (pokmas). “Jadi apa sebenarnya masalahnya, kan uang

lia terlihat sudah jadi. Hanya saja belum berani diklaim oleh warga bahwa rumah tersebut sudah rampung. Hal ini dikarenakan pembayaran tahap kedua Rp 25 juta belum ditransfer ke rekening pokmas. ‘’Ketika melapor sudah selesai, khawatir tak terbayar sisa yang sudah cair,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, klaim pembayaran berdasarkan verifikasi dari fasilitator dan pihak terkait lainnya.

Fakta ini diakui masih banyak warga yang swadaya dan bekerja secara kelompok. ‘’Dipastikan tidak ada tidak terbayar. Sepanjang sudah masuk dalam SK Bupati, maka wajib dapat,’’ tegasnya. (rus)

disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Sedangkan untuk ijazah atau STTB dan transkrip nilai, diminta foto copy legalisir yang tertandatangani dan setempel basah oleh pejabat yang berwenang sesuai Perka BKN 14 Tahun 2018. “Bagi yang sudah lengkap bisa kita terima, namun

bagi belum lengkap tidak bisa kita terima. Namun hari Jumat semua bisa melengkapi dan secepatnya kita serahkan dalam pengusulan NIP,” ujarnya.

Kasubid Formasi dan Pengadaan bidang Data dan Formasi BKPSDM Lotim, Baharudin., SST, menyebutkan 189 peserta yang melakukan pemberkasan. Khusus untuk CPNS eks K2 persyaratannya jauh lebih banyak dibandingkan kategori umum. Sehingga dalam tahap pemberkasan ini diberikan perpanjangan waktu dua sampai tiga hari apabila ada kekurangan berkas dari CPNS yang bersangkutan.

Kalau pengusulan NIP bulan Januari, makanya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pada bulan Ferbruari atau 1 bulan setelah diusulkan dan mulai kerja tergantung dari SPMT (Surat Perintah Menjalankan Tugas).

“Begitu SK terbit penetapan SK oleh bupati. Barulah kemudian diberikan lokasi penempatannya,” paparnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

KERJAKAN - Rekanan sedang mengerjakan pembangunan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji. Pemkab Lotim siap menjadikan pelabuhan ini untuk menambah PAD dan menjadi kawasan wisata baru.

Setelah Pengerukan

Kapal Besar Bisa Bersandar di Labuhan Haji Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) siap memanfaatkan Pelabuhan Labuhan Haji untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setelah pengerukan, kapal-kapal besar sudah bisa bersandar.

Wakil Bupati Lotim, H Rumaksi Sjamsudin, menjelaskan, rekanan yang sedang melakukan pengerukan kolam labuh Labuhan Haji saat ini sedang menyelesaikan pekerjaannya.

Rekanan diberikan tambahan waktu sampai 50 hari kerja untuk menuntaskan sisa pekerjaan yang belum selesai.

Setelah semua berhasil dikeruk kapal dengan kapasitas 2.000-2.500 ton bisa langsung bersandar. Diakui Pelabuhan Labuhan Haji selama ini belum pernah maksimal memberikan PAD. Fakta ini tidak ditampik, karena kondisi pelabuhan yang memang masih be-

lum bisa disandari kapal-kapal besar. ‘’Kapal yang besar jelas tidak bisa dipaksakan karena kondisi kolam labuh yang masih dangkal,’’ akunya.

Pengerukan dengan menelan biaya Rp 40 miliar ini diyakinkan akan bisa membuat kapal kapal besar bisa masuk. Jelas tujuannya ketika sudah banyak kapal-kapal besar berlabuh di Labuhan Haji akan bisa mendatangkan PAD. Sebelumnya kemampuan PAD hanya ratusan juta ke depan bisa menembus miliaran rupiah.

Labuhan Haji diketahui menjadi salah satu tujuan wisata. Tidak jauh dari pelabuhan, Pemkab Lotim sedang membangun wahana wisata bahari Labuhan Haji. Pembangunan wahana wisata yang sudah dimulai di era bupati sebelumnya siap akan dilanjutkan kembali. Bahkan sudah ada pihak ketiga yang

sudah menawarkan diri untuk mengelola kawasan tersebut menjadi destinasi wisata yang juga bisa mendatangkan PAD untuk Kabupaten Lotim. ‘’Keberadaan pelabuhan dan wahana wisata ini bisa dipadukan karena berada di satu kawasan,’’ terangnya.

Diketahui, pembangunan dermaga Labuhan Haji ini memang menelan anggaran yang cukup fantastis. Mulai dari awal pembangunan, hingga pengerukan kolam labuh yang sampai saat ini masih berjalan. Dalam perjalanannya, pengerukan kolam labuh ini menuai beberapa kendal dengan hadirnya pihak kontraktor yang tidak bonafit, adanYa TKA dan persoalan-persoalan lainnya. Kendati demikian, Pemkab Lotim tetap menganggarkan biaya pengerjaan untuk pengerukan kolam labuh ini. (rus/yon)

Kelompok Petani Jagung di Lotim Diharapkan Lebih Produktif Selong (Suara NTB) Enam kelompok petani jagung di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur (Lotim), Kamis (17/1) menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian. Diharapkan, adanya mesin pertanian khusus jagung ini dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya dan petani lebih produktif dalam mengembangkan hasil pertanian jagung yang berkualitas.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ir. Pending Dadih Permana, M. Ec. Dev., dalam sambutannya berharap poktan penerima bantuan agar dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan baik. Kegiatan pertanian di Lotim khususnya sentra jagung saat ini cukup baik dan meningkat berkat perjuangan poktan serta dukungan program dari provinsi dan kabupaten yang harus dikembangkan, sehingga dapat menjadi prioritas unggulan.

Disebutkan bahwa di NTB terdapat hanya ada 3 pemasok jagung unggul yaitu di Pulau Lombok, Sumbawa dan Dompu. Untuk itu, sudah seharusnya diberikan alat pendukungan berupa alsintan khusus jagung agar produktivitas pertanian jagung di Lotim terus meningkat dan berkembang.

“Insya Allah, di tahun berikutnya bantuan traktor ini akan kami kembangkan sesuai

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Wabup Lotim, H. Rumaksi Sjamsudin, bersama Dirjen PSP Kementan RI, Kepala Dinas Pertanian NTB, Plt. Kadis Pertanian Lotim secara bersama-sama menyerahkan bantuan traktor roda empat dan corn planter, untuk poktan Kecamatan Pringgabaya. kebutuhan para petani. Saya berharap, bantuan ini dapat dirawat, dipelihara dengan baik dan digunakan untuk kepentingan bersama agar terwujudnya masyarakat Lotim yang sejahtera,” pesan mantan Kepala Dinas Pertanian NTB ini.

Ia meminta bantuan ini agar didiskusikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, kaitan dengan untuk biaya perawatan traktor dan lain-lainnya. Terkait dengan alat lain yang dibutuhkan lanjutnya, dipersilakan diinventarisir dan sampaikan ke Dinas Pertanian Lotim, agar bisa direalisasikan apa yang dibutuhkan.

Sementara Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsudin, SH., menyerahkan bantuan alsintan berupa traktor roda empat dan corn planter, untuk kelompok tani (poktan) Kecamatan Pringgabaya. Bantuan alsintan ini, sesuai dengan lampiran Keputusan Dinas Pertanian (Dispertan) Lotim, Nomor : 521.31/1519/ PSP.TAN/2019 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 dan Corn Planter kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana APBN pada Dispertan Lotim Tahun Anggaran (TA) 2019. (yon)

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pelayanan Publik dan Pengelolaan Aset Merah Puluhan Perda Belum Ditindaklanjuti PULUHAN perda yang dibuat dari tahun 2013-2018 di Lombok Barat (Lobar) belum ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Peraturan Bupati dan SK menjadi bahan pembahasan dalam rapat pimpinan (rapim), Kamis (17/1). OPD pun dinilai melempem dalam menyelesaikan tindak lanjut perda tersebut, sebab rapim sebelumnya sudah diminta menyelesaikan tindak lanjut tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum ada progres sama sekali.

(Suara NTB/dok) Asisten I Setda Lobar, M. IlM. Ilham ham mengatakan proritas program pembangunan daerah adalah reformasi birokrasi sejalan dengan program nasional. Untuk mewujudkan itu, pemerintah sudah memetakan delapan areal perubahan yang harus dilaksanakan dalam waktu segera. Dari delapan areal perubahan itu, salah satunya peraturan perundang-undangan. Perundanganundangan ini, jelasnya, kalau di daerah berkaitan dengan perda.

Ia menggambarkan kondisi perda yang dibuat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2018) banyak sekali belum ditindaklanjuti, termasuk yang dihasilkan akhir tahun lalu. Total Perda sebanyak 43 perda, dari 34 perda ini harus diturunkan dalam bentuk Perbup berjumlah 241 perbup, dari 241 perbup ini yang sudah ada Perbupnya baru 83, sementara yang belum dibuat perbup sebanyak 157 perbup. Dari 157 perbup ini kemudian ditambah dengan tindaklanjut berupa SK Bupati sebanyak 8.285 SK. Sedangkan yang sudah dibuatkan SK-nya 8.263, sisanya tinggal 22 SK belum dibuat OPD. Persoalan perda ini, jelas dia sudah dibahas pada rapim November 2018 lalu, namun sampai hari ini tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penyelesaian Perbup dan SK ini. “Ini artinya bahwa teman-teman OPD masih jalan di tempat terkait perbup ini,” kritiknya.

Untuk itu, kata dia, beberapa hari lalu pihaknya sudah mengundang seluruh OPD membahas ini. Semua OPD pun membuat komitmen tahun ini menuntaskan tunggakan perbup dan SK yang belum diselesaikan. (her)

OPD Malas Susun Dokumen LKPJ - RPJMD Bupati dan Wabup Terpilih Giri Menang (Suara NTB) Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) yang malas menyelesaikan sejumlah laporan yang seharusnya dituntaskan di awal tahun ini. Beberapa laporan yang dimaksud seperti LKPJ 2018, LKPJ akhir masa jabatan bupati dan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih 201920013. Padahal semua OPD telah disurati untuk segera menyerahkan laporan pendukung untuk penyusunan laporan, namun nyatanya hingga saat (Suara NTB/Humas Lobar) ini masih banyak OPD yang H. Baehaqi belum menyerahkan. Akibat OPD malas menyerahkan laporan menjadi mandala dalam penyusunan laporan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lobar, Dr. H. Baehaqi menegaskan ada beberapa yang harus segera diselesaikan dan ada yang batasnya November 2018.

Terkait penyusunan RPJMD, jelas dia, perlu dokumen ranwal renstra OPD sebagai dasar untuk menyusun ranwal RJMD. Untuk permohonan laporan ini, surat sudah dikirim ke semua OPD bulan November 2018. Lalu diberikan batas waktu bagi OPD menyerahkan laporan sampai tanggal 29 November 2018. “Seperti dokumen matrik kertas kerja dan evaluasi renja batas diserahkan OPD tanggal2 29 November 2018 tapi sampai hari ini OPD yang belum menyampaikan masih banyak,” katanya, Kamis (17/1).

Ia menyebut OPD yang belum menyerahkan seperti, RSUD Tripat Gerung, RSUD Awet muda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Bakesbangpol, Dinas Damkar, kemudian Disnaker, DLH, Diskominfo dan Statistik, DPMPTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindag, Sekretariat Daerah, Kecamatan Lembar. Padahal, kata dia dokumen matrik kertas kerja dan evaluasi renja ini dipakai untuk menyusun RPJMD 2019-2023. Ditarget RPJMD itu tuntas setelah pelantikan bupati dan wabup terpilih. Itulah sebabnya, kata dia, berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 harusnya di awal-awal. “Namun sampai saat ini ada yang belum sama sekali menyerahkan,” keluhnya.

Akibat belum diserahkannya dokumen ini, diakui menjadi kendala Bappeda dalam bekerja menyusun RPJMD tersebut.

Ditambah penyusunan LKPJ juga masih menuai kendala dokumen dari OPD, padahal surat dari Sekda tanggal 2 Januari 2019 dan batasnya tanggal 10 Januari sudah lewat.

Kemudian yang berkaitan dengan penyusunan RKPD 2020 akan digelar musrenbang kecamatan dua pekan lagi, penyusunan RPKD harus selesai sebagai bahan musrenbang kecamatan dan musrenbang 2019 untuk RKPD 2020. Batas waktunya, Rabu (16/1), namun belum ada satupun yang menyerahkan berkas.

Sementara itu Sekda H. Moh. Taufiq mengatakan, ini untuk mengingatkan jajaran OPD ada tugas yang belum tuntas. Namun ia mengkritisi, OPD yang dicatat dinasnya belum menyerahkan dokumen justru tenang, tidak mencatat. Pihaknya mendeadline kepada OPD untuk menyelesaikan dokumen ini sampai tanggal 24 Januari 2019. (her)

Bupati dan Sekda Soroti Kinerja Para ”Pembantunya” Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Sekda H. Moh. Taufiq menggelar rapat pimpinan (rapim) pertama di awal tahun 2019 ini, Kamis (17/1). Beberapa persoalan yang dibahas menyangkut pelayanan publik yang dinilai buruk oleh Ombudsman dan pengelolaan aset atau barang milik daerah yang juga masih belum maksimal.

Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, menegaskan semua jajaran di OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik harus tahu tugasnya. Sebab tidak ada gunanya ada perencanaan bagus, namun jajaran tak tahu tugas dan fungsinya.

Ia mencontohkan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang juga dinilai merah dalam pelayanan publik harus menindaklanjuti penilaian ini. Beberapa hal yang diminta disediakan seperti maklumat pelayanan, hal ini dinilai hal standar yang menjadi tugas OPD. “Karena itu ini harus segera diselesaikan (ditindaklanjuti) oleh OPD, tidak sampai menunggu lama,” tegas dia.

Ia menargetkan dalam waktu kurang 2 bulan semua penilaian terhadap pelayanan publik yang tadinya merah dan kuning harus bisa menjadi hijau. Ia meminta agar asisten yang menjadi koordinator OPD terkait memantau tindak lanjut dari semua OPD. Ia juga be-

rencana pada rapim bulan depan akan membuat semacam kerjasama atau MoU dengan Ombudsman dalam hal pelayanan publik. Meskipun belum ada semacam kerjasama ini, pihak OPD bisa berkonsultasi dengan lembaga terkait.

Sementara Asisten III Setda Lobar Dr. H. Fathurrahim, menjelaskan, pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD). Menurutnya, BMD semua OPD ada tiga kategori, yakni hijau, kuning dan merah. Terkait hal ini pihak BPKAD sudah beberapa kali bersurat ke OPD untuk menindaklanjuti agar pada tanggal 14 Januari laporan BMD ini harus sudah clear. Lalu bersurat kembali mengundur waktu penyelesaian hingga tanggal 15 Januari. “Dari 32 OPD dan 10 kecamatan hampir sebagian besar hijau, yang kuning Dikbud, PU dan Dinas Perindag.

Sedang yang merah Disnaker,” jelas Fathurrahim.

Untuk dimaklumi jelas dia,

(Suara NTB/Humas Lobar)

RAPIM - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mendengar pemaparan pembenahan pelayanan publik dari Kepala DPMPTSP saat rapim, Kamis (17/1). laporan keuangan tidak bisa kerjakan kalau sebelum BMD ini selesai. Hal ini, jelasnya dia menjadi tugas rutin OPD. Karena itu ia meminta OPD segera menyelesaikan laporan BMD sebab sudah lewat waktu yang ditargetkan. Jika masih ada saja yang merah dan kuning hingga BPK masuk awal Februari, maka ber-

PPN Awang Belum Bisa Beroperasi Penuh Praya (Suara NTB) Izin operasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) dari pemerintah pusat sudah keluar akhir tahun 2018. Namun sampai saat ini, PPN Awang masih belum bisa beroperasi secara penuh, lantaran terkendala fasilitas penunjang yang masih minim.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, M. Kamrin, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/1).

Diakuinya, sekaranh ini aktivitas bongkar muat di PPN Awang baru untuk kapal-kapal kecil saja. Sementara kapalkapal besar belum ada. Ia menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan izin sandar bagi 24 kapal besar yang

ada di Teluk Benoa Bali. Tapi masih belum ada yang bisa sandar, karena terkendala fasilitas penunjang yang masih terbatas, terutama untuk penunjang dasar seperti listrik dan air bersih masih terbatas.

Belum lagi, fasilitas penyediaan bahan bakar dan cold storage juga belum bisa berjalan maksimal. “Fasilitas-fasilitas penunjang inilah yang saat ini tengah dipersiapkan. Sebelum kapal-kapal besar berbobot di atas 30 GT (gross ton) asal Teluk Benoa dipindahkan PPN Awang. Kalau kapal-kapal ini sudah bergerak, itu artinya PPN Awang sudah beroperasi penuh,” sebutnya.

Disinggung kapan PPN Awang bakal beroperasi penuh, Kamrin, mengaku belum bisa memastikan hal itu, karena pihaknya saat ini memang ten-

gah fokus membenahi fasilitas yang ada bersama pemerintah pusat , tapi akan diupayakan secepatnya agar PPN Awang bisa beroperasi penuh dan, bisa segera memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah sekitar pelabuhan.

Masih menurut Kamrin, meski belum beroperasi penuh nilai transaksi ekonomi di PPN Awang cukup tinggi. Selama tahun 2018 lalu, tercatat nilai transaksi bongkar muat ikan sudah menembus di atas Rp8 miliar. Apalagi kalau sudah beroperasi penuh, nilai transaksi bisa naik berkali-kali lipat.

“Prinsipnya PPN Awang segera beroperasi penuh. Tinggal soal penyiapan fasilitas pendukung saja. Kalau masalah izin dan persyaratan administrasi yang lain sudah tidak ada masalah,” tegasnya. (kir)

Petani Loteng Mulai Lirik Jagung Praya (Suara NTB) Jagung kini menjadi komoditi pertanian yang cukup digemari para petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk ditanam, selain padi.

Hal itu bisa dilihat dari capaian produksi jagung di tahun 2018 lalu yang mengalami lonjakAN hingga 200 persen lebih. Dari hanya 40 ribu ton yang ditargetkan, produksi total jagung Loteng bisa menembus angka hingga 107 ribu ton.

Padahal jagung, aku Kepala Dinas Pertanian Loteng, Ir. L. Iskandar, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/1), tidak terlalu dilirik oleh petani di daerah ini sebelumnya.

Namun pada tahun 2018 lalu, jagung justru menjadi komoditi yang paling digemari untuk ditanam, sehingga membuat produksinya jauh melampaui target yang ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan jagung berubah menjadi komoditi yang paling

digemari petani Loteng. Yang paling utama kondisi cuaca yang sangat mendukung. Di mana musim kemarau panjang membuat persediaan air menipis, sehingga cocok untuk menanam jagung daripada komoditi lain, seperti kedelai atau termbakau sekalipun.

“Di samping itu, harga jual jagung cukup bagus serta pangsa pasar juga jelas. Sehingga wajar jika kemudian petani beralih menanam jagung.

Ketimbang kedelai maupun tembakau,” sebutnya.

Terbukti, produksi kedelai maupun tembakau tahun lalu justru menurun akibat berkurangnya luas tanam untuk kedua jenis komoditi ini.

“Untuk kedelai produksi total tahun lalu hanya 24 ribu ton.

Dari target 43 ribu ton. Begitu pula tembakau dari target 17 ribu ton yang terealisasi hanya 14 ribu ton untuk tembakau virginia,” terangnya.

Adapun untuk tembakau

rajang, hanya terealisasi sebesar 680 ton dari target 799 ton. “Jadi hampir semua komoditi pertanian produksi totalnya tidak mencapai target.

Kecuali jagung dan padi. Di mana khususnya untuk padi, produksinya bisa mencapai 527 ton dari target 489 ribu ton,” tambah Iskandar.

Lebih lanjut, Iskandar menambahkan untuk area tanam jagung tersebar di Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut serta Praya Timur ditambah beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara serta Kecamatan Kopang.

Untuk tahun ini, ujarnya, jumlah produksi kondisi diprediksi masih akan hampir sama dengan padi dan jagung menjadi primadona untuk ditanam selain kedelai serta tembakau. Bahkan khusus untuk jagung, produksinya diprediksi bakal lebih besar lagi tahun ini. (kir)

RSUD Praya Dituntut Tingkatkan Kualitas Layanan Praya (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Kamis (17/ 1) mulai mengoperasikan gedung poliklinik yang baru. Pengoperasional fasilitas baru itu diharapkan bisa menunjang upaya peningkatan kualitas layanan rumah sakit terbesar milik pemerintah daerah seiring dengan penetapan status RSUD Praya sebagai rumah sakit pariwisata.

“Namun yang lebih penting dari semua itu bukan soal fasilitas yang mewah. Tapi bagaimana kemudian RSUD Praya bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” tegas Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., saat meresmikan gedung baru RSUD Praya.

Satu hal yang harus dilakukan jajaran manajemen RSUD Praya ialah bagaimana mengubah mindset atau

pola pikir tentang cara melayani. Bahwa tidak boleh lagi ada dikotomi pelayanan antara yang mampu dan kurang mampu. Semua harus dilayani dengan sama baiknya, yakni tidak boleh dibeda-bedakan. ‘’Karena semua lapisan masyarakat punya hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.

Yang tidak kalah penting dalam melayani itu harus dengan senyum. Seberat apapun beban tugas yang kita emban,” tegasnya.

Menurut Pathul, peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan RSUD Praya berperan besar dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah ini secara umum. Kalau kualitas kesehatan masyarakat membaik, itu bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Suara NTB/kir)

TANDA TANGAN - Wabup Loteng H. Lalu Pathul Bahri menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian gedung poliklinik baru RSUD Praya, Kamis (17/1).

Dan, pada akhirnya mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.

“Sekarang fasilitas kesehatan yang dimiliki sudah sesuai

standar yang ada. Tinggal kualitas layanan kesehatan oleh para tenaga medis RSUD Praya yang harus ditingkatkan. Supaya seimbang antara

peningkatan kualitas fisik dengan layanan non fisiknya,” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Sementara itu, Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, mengatakan di gedung baru tersebut nantinya akan jadi pusat layanan untuk poliklinik. Termasuk untuk layanan bedah sentral atau operasi berat. “Selain ruang poliklinik di gedung baru juga akan ruang operasi.

Lengkap dengan fasilitas penunjangnya,” ujarnya.

Dengan keberadaan gedung baru, ujarnya, layanan poliklinik bisa terkonsentrasi di satu tempat, sehingga pelayanan yang diberikan RSUD Praya bisa maksimal. Apalagi sekarang RSUD Praya sudah menyandang status sebagai rumah sakit pariwisata. ‘’Jadi kualitas layanannya juga harus lebih baik,’’ ujarnya. (kir)

pengaruh nantinya.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengingatkan jajaran OPD agar apa yang dibahas dalam rapim dijadikan atensi dan ditindaklanjuti. Jangan sampai, kata dia, hal ini sekedar didengar dan dicatat saja kemudian tidak ada tindak lanjut. Terutama dalam hal

pelayanan publik dideadline semua OPD harus bagus. “OPD jangan target nilai rendah, namun harus tinggi,” jelasnya.

Untuk memastikan semua OPD melaksanakan beberapa catatan dalam rapim, bupati akan keliling ke setiap OPD membahas berbagai persoalan di OPD. (her)

Hotel Penunggak Pajak Baru Setor Piutang Rp250 Juta Giri Menang (Suara NTB) Hotel penunggak pajak di kawasan Senggigi Lombok Barat (Lobar) baru membayar piutang Rp250 juta akhir tahun lalu. Pembayaran piutang ini jauh dari jumlah utang yang ditunggak mencapai Rp 6 miliar lebih, sebab sisa piutangnya jauh lebih besar mencapai Rp 5,7 miliar lebih. ‘’Untuk pengawalan persoalan piutang ini, pihak Pemda Lobar menggandeng Kejaksaan Tinggi NTB,’’ ujar Plt Kepala Badan Pedapatan Daerah (Bapenda) Lobar, Darsapardi, Kamis (17/1).

Akhir tahun lalu, pihaknya melakukan penagihan kepada pemilik hotel hingga ke luar daerah. Pihaknya berangkat bersama Kasi Intel dan Kasi Datun Kejaksaan Tinggi.

Selain itu ikut serta Kabag Hukum dan Asisten III Setda Lobar.

Sisa piutang pajak ini diakuinya masih ban-

yak mencapai Rp 5,7 miliar lebih. Sesuai janji pemilik hotel akan menyelesaikan pembayaran pada bulan Maret 2019. Pihak pemilik beralasan masih mengupayakan dana dengan rencana penjualan sahamnya.

Untuk mengikat pihak pemilik agar tidak ingkar dari komitmen, pihaknya sudah membuat surat perjanjian yang ditandatangani pihak pemilik dan pemda disaksikan kejaksaan.

Sementara itu, kalangan DPRD Lombok Barat sepertinya gerah dengan tingkah laku pengelola hotel penunggak pajak di wilayah Senggigi. Dewan mendesak agar Pemda melaporkan kasus piutang pajak ke aparat Penegak Hukum (APH), pasalnya sampai saat ini piutang belum juga diselesaikan. “Pemda bisa mempidanakan pengelola hotel tersebut,” tegas anggota Komisi II DPRD Lobar H. Ahm a d Z a e nuri. (her)

Darsapardi (Suara NTB/dok)

Takut Dipecat Kades Terpilih

Bupati Kewalahan Terima Pengaduan Perangkat Desa Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku kewalahan menerima tamu dari perangkat desa yang bertamu ke pendopo. Kedatangan mereka menyampaikan kekhawatiran dan ketakutan mereka akan dipecat oleh kades terpilih. Untuk itu, Bupati meminta agar hal ini diantisipasi oleh jajarannya dengan membuat surat edaran (SE) ke semua desa. Bila perlu kata dia dimasukkan dalam Perbup agar lebih diketatkan lagi terkait pemberhentian aparatur desa. sebab dikhawatirkan hal ini justru menjadi potensi konflik.

Fauzan mengatakan terkait pelantikan kades diharapkan bisa dilaksanakan awal Februari. Artinya lebih maju dari jadwal semula tanggal 28 Februari. Terkait adanya kades yang masa jabatannya sampai Maret-April, kalau bisa diajak komunikasi untuk ditarik jabatannya. Kalaupun tidak bisa kata dia, tidak masalah. Sebab bisa disiasati dengan melakukan pelantikan bertahap.

Artinya pelantikan dibagi dua.

Sebab ia mengaku yakin kalau kades sudah dilantik, maka gejolak tidak terjadi.

Selain itu, kata dia, jika

perangkat desa seperti Kaur Keuangan yang sudah dilatih diganti, maka perlu dilatih lagi perangkat yang baru. Hal ini justru menjadi persoalan baru lagi. Ia menambahkan, pelaksanaan pilkades berjalan lancar, namun masih menyisakan sengketa di beberapa desa.

Beberapa desa yang calonnya kalah mengajukan pemekaran, namun tidak serta merta ditindaklanjuti sebab jangan sampai pemekaran semakin marak hanya gara-gara kalah pilkades. ‘’Seperti kasus di Badrain Narmada. Awalnya calon kades kalah di Desa Sembung menuntut pemekaran, sehingga jadilah Desa Badrain,’’ ujarnya.

Sebelumnya, para kades terpilih meminta agar jadwal pelantikan dipercepat. Mereka mendesak pelantikan yang dilaksanakan secara serentak tersebut dipercepat akhir Januari atau paling lambat awal bulan depan, dari jadwal yang disusun pemda pelantikan direncanakan tanggal 28 Februari. Permintaan percepatan pelantikan Kades terpilih ini agar kades bisa ikut menyusun RPJMdes, RKPdes.

Di samping itu masa jabatan pelaksana tugas (Plt) dinilai terlalu lama. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2019

Halaman 6 (Suara NTB/arn)

Satgas Saber Dalami Dugaan Pungli di RSUD Asy Syifa Taliwang (Suara NTB) Satgas Saber Pungli, Polres Sumbawa Barat, terus mendalami kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di RSUD Asy Syifa. Bahkan dari tim Pokja penindakan juga mulai mengumpulkan alat bukti dalam kasus tersebut untuk bisa ditindak lanjuti.

Ketua Satgas Saber Pungli Polres KSB, Kompol Teuku Ardiansyah, SH, Kepada Suara NTB, Kamis (17/1) mengatakan, meskipun saat ini oknum yang terlibat pungli sudah ditarik, pihak terkait tetap akan melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya segera melaksanakan rapat internal terlebih dahulu sebagal tindak lanjut kasus dimaksud. Tidak menutup kemungkinan juga para pihak yang terkait juga akan segera dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Hanya saja untuk tahap yang dimaksud (pemanggilan) tergantung hasil rapat internal, apakah kasus akan dilanjutkan atau tidak.

Tapi yang jelas, kasus ini tetap akan menjadi atensi dari Tim Saber pungli, supaya tidak muncul lagi kasus yang sama.

“Memang kita akui kecolongan terkait praktik pungli di RSUD tersebut. Meskipun demikian, tim dari Pokja penindakan, masih terus mendalami kasus tersebut,” sebutnya.

Dikatakannya, penanganan tindak pidana pungli ini memang tidak mudah. Namun, ketika menjadi kasus dan dilaporkan, maka Tim Saber ini pasti akan bergerak untuk penegakan hukum. Pada prinsipnya, Tim Saber baru akan bekerja jika ada pengaduan masyarakat. Tetapi jika tidak ada laporan, pihaknya juga tidak bisa untuk mengintervensi lebih jauh.

Hal tersebut terjadi karena penanganan pungli ini agak berbeda dengan kasus yang lain dan harus ada alat bukti kuat.

Khusus untuk dugaan pungli di Asy Syifa Tim Saber akan masuk ketika hasil penyelidikan dan alat bukti yang lain dianggap sangat cukup. “Kita tunggu saja hasil penyelidikan dari tim Pokja penindakan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kita juga perlu menggelar rapat internal dengan Inspektorat agar kasus ini bisa disikapi secara cepat dan tepat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, ada beberapa lokasi yang dianggap rawan terjadi tindakan Pungli yakni Dinas Dukcapil, Samsat, RSUD, pelayanan SIM Polres, Dikpora dan pelabuhan.

Lokasi-lokasi tersebut dianggap rawan, karena sektor ini bisa langsung berkaitan dengan masyarakat banyak. Bahkan evaluasi laporan yang masuk di tahun 2018, praktik Pungli masih didominasi sektor pelayanan dan pendidikan.

Terhadap lokasi-lokasi tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi menyeluruh dan pemasangan baliho berupa imbauan agar bisa menghindari praktik pungli.

“Memang hasil evaluasi di tahun 2018 sektor pelayanan masih banyak yang dikeluhkan masyarakat. Makanya kami sudah menyiapkan langkah strategis untuk menyikapi tindakan pungli sektor tersebut,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/arn)

MENDENGAR - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah didampingi Sejumlah Kepala OPD menyimak keluhan warga dalam program Husni Mo Mendengar yang dimulai dari kecamatan Utan.

Tangkap Keluhan Warga di Husni Mo Mendengar Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, menangkap keluhan warga dalam acara Husni Mo Mendengar di kantor kecamatan Utan, Rabu (16/1) malam. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Sumbawa ke-60.

Acara yang dihadiri Kepala OPD Kabupaten Sumbawa, Camat , Para Kepala Desa beserta Para tokoh agama dan masyarakat Utan ini, untuk mendengar apa keluh kesah dan harapan masyarakat tentang apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi di tanah Samawa ini khususnya di kecamatan Utan.

Menurut Bupati Sumbawa, Husni Djibril, program Husni Mo mendengar ini hajatnya ingin mengawal Pataka lambang Kabupaten Sumbawa yang kebetulan malam itu diinapan di Utan. Program Husni Mo mendengar juga digelar di kecamatan, Moyo Hilir, Ropang dan Kecamatan Labangka.

“Dan Insya Allah akan berlangsung untuk tahun - tahun berikutnya. Hajat ini semata mata untuk mendekatkan diri kami selaku pimpinan daerah ini kepada masyarakat – masyarakat yang dilalui oleh pataka lambang Sumbawa ini.

Mudah mudahan dalam pertemuan semacam ini akan cukup bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” terangnya.

Disampaikan Bupati, dialog semacam ini besar manfaatnya. Sebab apa yang menjadi kekuarangan dan kebelihan bisa langsung dibahas dan didialogkan. Salah satunya, untuk Bendungan Beringin Sila, pada 21 Januari mendatang, Menteri PU atau pejabat yang mewakili akan hadir di Sumbawa.

Sekaligus menandai dimulainya pembangunan Beringin Sila.

Sebelumnya, Camat Utan Muhammad Nur, S.STP menyampaikan telah melaksanakan kegiatan gotong royong serentak selama 60 Menit di 9 Desa sesuai surat edaran Bupati pada titik – titik yang ditetapkan dan pelayanan KB gratis telah dilaksanakan mulai 7 sampai 29 Januari 2019 dipuskesmas Utan. Serta dilanjutkan pelayanan sunatan massal di Puskesmas Utan. (arn)

TERGENANG - Salah seorang warga tengah melintas di salah satu gang yang tergenang menuju arah pemukiman warga di Jalan Baru (foto kiri). Warga pengguna jalan melintasi genangan air yang cukup tinggi di perempatan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa (foto kanan).

Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Sumbawa Tergenang Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah wilayah dalam kota Sumbawa tergenang akibat hujan deras yang berlangsung dalam dua hari terakhir. Seperti di jalan baru dan beberapa ruas jalan utama dalam kota.

Pantauan Suara NTB, sejumlah titik sepertii di ruas jalan baru, air tak hanya menggenangi jalan, tetapi juga masuk ke

gang gang dalam pemukiman warga. Termasuk di belakang Markas Kodim Sumbawa. Air juga menggenangi ruas jalan

BKD KSB Belum Proses Kasus Oknum Pegawai RSUD Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Tajuddin mengaku, pihaknya belum memproses dugaan kasus oknum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa yang sebelumnya dipindah oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST. Meski dirinya turut serta dalam Sidak ke rumah sakit sehari sebelumnya, Tajuddin sendiri menyatakan tidak mengetahui secara persis kesalahan apa yang dilakukan oknum pegawai tersebut sehingga diberi sanksi oleh Wabup. “Belum kami lakukan ya (proses). Dan saya juga kemarin tidak tahu secara jelas juga apa alasan pak Wabup memindahkan bersangkutan,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (17/1).

Menurut dia, apa yang dilakukan Wabup terhadap salah satu pegawai RSUD Asy-Syifa itu dengan memindahkannya sebagai hal biasa. Selaku Wabup yang memiliki tugas pengawasan tentu memiliki berbagai sumber informasi mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi daerah di seluruh lini. “Mungkin pak Wabup sudah tahu apa kesalahannya makanya dibegitukan (dipindah), tapi kembali tadi kami belum proses ya,” sebutnya singkat.

Keterangan yang disampaikan Kepala BKD itu berbeda dengan pernyataan Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Setda KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si. Sehari sebelumnya kepada Suara NTB ia mengaku, ada dugaan pungli yang dilakukan oknum pegawai bersangkutan dalam memberikan pelayanannya di RSUD Asy-Syifa.

Hal itu yang melatarbelakangi Wabup memberikan sanksi kepada bersangkutan dengan cara dipindah. Dan terhadap kasus tersebut, pihak BKD dan manajemen RSUD AsySyifa tengah melakuk a n penelusuran. “Sedang ditangani BKD dan pihak r u mah sakit. Jadi belum final apa bentuk kesalahan pasti yang dilakukan bersangkutan,” kata H. Malik.

Sebelumnya, Wabup KSB, Fud Syaifuddin saat melakukan Sidak ke RSUD Asy-Syifa secara langsung menyatakan memindahkan pegawai bersangkutan dari rumah sakit sebagai bentuk sanksi. Meski tak secara jelas menyebutkan kesalahannya, namun dari pemaparan Wabup ada indikasi oknum pegawai tersebut telah melakukan pungli dalam pelayanan kepada Tajuddin pasien. (bug)

depan kantor Dinas Dikbud Sumbawa, Blok M Seketeng, belakang pasar Seketeng, Jalan sernu dan lainnya. Begitu pula dengan Simpang Bangkong Karang Dima Labuan Badas.

“Dari kemarin, gang kami ini tergenang air. Pokoknya kalau ada hujan besar seperti sekarang ini, pasti tempat kami tergenang,” terang salah satu warga RT 02

Jalan Baru, Sumawati, kepada Suara NTB, Kamis (17/1) sore.

Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, menyatakan pihaknya kini tengah memantau sejumlah wilayah yang dianggap rawan banjir. Terutama wilayah bantaran sungai, dari Karang Cemes hingga muara kali Labuan Sum-

bawa. “Kita memantau ke Moyo Hilir,” terangnya.

Sejauh ini, pihaknya belum mendapat laporan ada pemukiman yang terendam. Namun intensitas hujan yang tinggi bisa saja membuat sejuumlah titik tergenang, seperti di Jalan Baru.

“Ya karena intensitas hujan.

Setelah selesai (hujan) air akan mengalir,” tukasnya. (arn)

Ratusan Anak Ikuti Sunatan Massal Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa menyambangi peserta sunatan massal, Kamis (17/1). Pada tiga lokasi berbeda yang pertama yaitu di UPT. BLUD Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas, Puskesmas Unit II Brang Biji, dan Puskesmas Unit I Sumbawa Besar.

Bupati menyampaikan, sunatan massal merupakan salah satu kegiatan bhakti sosial yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Sumbawa ke-60 Tahun 2019. “Usia 60 tahun adalah usia yang sudah matang bagi Kabupaten Sumbawa. Banyak kegiatan yang dilakukan, salah satunya adalah kegiatan sunatan massal yang diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu, yang dilakukan secara serentak di 24 Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa,”

(Suara NTB/arn)

BERI HADIAH - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril memberikan bungkusan hadiah kepada salah satu peserta khitanan massal. terangnya.

Khusus di Puskesmas Unit II Brang Biji ini, selain sunatan massal, juga dirangkaikan dengan kegiatan pemeriksaan Iva-test yang diikuti oleh 80 orang peserta, dan pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) IUD diikuti oleh 35 peserta dan implant diikuti oleh 47 peserta,” jelas Bupati.

Sebanyak 42 anak mengikuti khitanan massal di

UPT BLUD Puskesmas Labuhan Badas. Sementara itu, di Puskesmas Unit II Brangbiji diikuti oleh 33 anak, dan di Puskesmas Unit Kota I diikuti oleh 26 peserta. Adapun jumlah keseluruhan peserta sunatan massal 2019 berjumlah 741 orang, pada 24 kecamatan. Dalam kegiatan tersebut Bupati juga memberikan hadiah berupa kain sarung dan amplop kepada peserta sunatan massal. (arn)

Serapan Dana Penanganan Rumah Belum Maksimal Taliwang (Suara NTB) Kepala Pelaksanan BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, MM, menyebutkan penyerapan anggaran bencana khusus rumah Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR) belum maksimal. Jumlah anggaran yang mengendap mencapai angka Rp50 miliar dari Rp92 miliar anggaran keseluruhan. Problem ini dipicu minimnya tenaga fasilitator.

“Memang harus kita aku sampai saat ini penyerapan dana rumah RS dan RR masih sangat minim. Hanya saja untuk realisasi fisik bangunan sudah selesai semua dan sudah ada yang ditempati. Molornya penyerapan dana rumah RS dan RR terjadi karena minimnya tenaga fasilitator. Sehingga jika dana ini tetap dicairkan dengan keterbatasan tenaga fasilitator dikhawatirkan akan menjadi masalah nantinya,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (17/1).

Dia mengatakan, khusus untuk tahap penanganan rumah

yang RS dan RR, sebenarnya semua bangunan tersebut sudah selesai diperbaiki. Yang menjadi masalah sehingga anggaran tersebut masih mengendap di rekening, karena harus ada Rencana Penggunaan Dana (RPD) lebih dahulu baru anggaran itu bisa dicairkan. Itulah fungsi dari tenaga fasilitator yang baru direkrut, sehingga upaya percepatan pencairan anggaran bisa segera. Termasuk juga untuk pola penanganan rumah yang sudah selesai diperbaiki tinggal menunggu anggaran ganti ruginya. Meskipun demikian, jika hasil temuan tim fasilitator di lapangan ada rumah yang hanya asal ditangani tanpa ada koordinasi dengan tim, maka anggaran ganti rugi tidak akan diberikan.

“Makanya kita minta, sebelum diperbaiki harus ada kordinasi terlebih dahulu untuk memastikan hasil pekerjaan di lapangan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terhadap tenaga fasilitator yang

masih sangat minim, sudah mulai mulai ditambah per hari ini (kemarin, red) sekitar 100 orang. Tentu tambahan tenaga ini diharapkan akan semakin maksimal penanganan rumah RS dan RR ini. Apalagi target Pemkab untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) para korban ini bisa tuntas di bulan Maret mendatang.

Selain itu, model RAB dari masing-masing rumah RS dan RR yang berbeda juga masih menjadi kendala sehingga pihak terkait masih kesulitan untuk mengintervensi lebih jauh. Kendati demikian pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk bisa mempercepat penanganan rumah RS dan RR. Sehingga anggaran yang saat ini masih mengendap bisa segera dibelanjakan dan tuntas.

“Kita sangat berharap supaya tenaga fasilitator bisa bekerja ekstra. Sehingga penanganan rumah yang saat ini masih molor bisa semakin dipercepat,” tandasnya. (ils)

Kerjasama Bidang Destinasi Pariwisata Dispopar Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Labuan Jambu Juara Lomba Pokdarwis Kreatif Dispopar Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa sukses menggelar lomba Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kreatif, Kamis (17/1) kemarin, di kantor Bupati.

Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa Ke 60. Sekaligus memacu semangat Pokdarwis menggeliatkan obyek wisata di wilayahnya masing-masing.

Menurut Kabid Destinasi Wisata Dispopar Sumbawa, yang juga penggagas Lomba, M. Irfan S.P, M.M, kegiatan ini digelar karena melihat potensi wisata yang beragam dan menarik di daerah ini. Namun belum optimal dimanfaatkan. Keberadaan Pokdarwis sebagai ujung tombak pembangunan sektor pariwisata juga belum mendapat perhatian yang serius. Sehingga dibautlah lomba Pokdarwis kreatif ini.

Kriteria penilaian Pokdarwis kreatif yakni, penguasaan materi potensi obyek wisata desa bersangkutan. Kemudian cara mem-

promosikannyadanprodukproduk yang telah dihasilkan. Termasuk penyelenggaraan event dan pemeataan paket wisata. Setiap Pokdarwis peserta lomba diinterview oleh tim penilai dan mempresentasekan atau ekspouse potensi wisata mereka. Nantinya Juara I, II dan III masing masing juara mendapat piagam penghargaan Bupati Sumbawa dan dana pembinaan. Yang diserahkan pada puncak HUT Sumbawa, 22 Januari mendatang. “Awalnya kami menggagas Lomba ini semata-semata ingin melihat kekompakan dari Pokdarwis dalam mengidentifikasi obyek wisata di masing-masing desa. Kemudian kemampuannya untuk mentransfer informasi dari obyek wisata tersebut untuk menarik minat dari pengunjung,” terang Epun, panggilan akrabnya.

Lomba diikuti belasan Pokdarwis. Setiap Pokdarwis memaparkan berbagai macam potensi wisata di wilayahnya yang mengandung karakteristik tersendiri. Dengan model pengembangan pendekatan budaya, sejarah, pe-

sisir laut, alam dan lain sebagainya. Selain dari Dispopar, kegiatan ini juga melibatkan pihak Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai dewan juri dan tim penilai. Setelah kegiatan selesai, langsung diumumkan pemenang lomba. Masing-masing juara 1 Pokdarwis Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, juara 2 Pokdarwis Desa Lenangguar, juara 3 Pokdarwis Desa Sempe.

Epun berharap dengan lomba ini, mendapatkan respon dari Pokdarwis guna menggeliatkan obyek pariwisata. “Kami sangat berterima kasih atas semua masukan dari pokdarwis maupun audien yang hadir pada acara hari ini. Sehingga kedepan menjadi amunisi bagi kami dinas untuk menapaki jenjang demi jenjang demi terciptanya sector pariwisata yang terus mengeliat di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Sejauh ini, dukungan dari pemerintah tetap berjalan dengan yang diprogramkan. Meskipun

belum semuanya Pokdarwis disentuh, namun upaya yang dilakukan bisa memberikan kekuatan emosional kepada pokdarwis untuk tetap bersemangat. Kemudian berkomitmen serta konsisten dalam membangun dan mengembangkan objek wisatanya. “Dan terus kita memberikan support.

Dengan mengunjungi dan berdiskusi langsung degan pokdarwis.

Kemudian ikut memetakan apa sih kira-kira atraksi dari objek yang akan ditampilkan. Kemudian ada peyelenggaraan event tentunya kami juga support. Kita sudah mulai, kemudian 2019 kita coba garap lagi,” pungkasnya.

Ketua Pokdarwis Desa Sempe Abdul Walid, S.E mengapresiasi kegiatan ini. Karena merupakan ajang bagi bagi Pokdarwis untuk mempromosikan potensi wisata yang ada. Hal positif yang didapatkan yakni Pokdarwis semakin bersemangat bekerja dan mempromosikan potensi wisata. Diharapkan dengan kegiatan ini, kedepannya dibuatkan group Pokdarwis seKabupaten Sumbawa supaya

bisa saling berbagi informasi dan ilmu untuk mengembangkan potensi wisata masing-masing.

Pihaknya juga berharap pemerintah lebih giat lagi memfasilitasi Pokdarwis ini dengan memberikan study banding.

Apresiasi yang sama disampaikan Ketua Pokdarwis Desa Serading Sri Haryati. Kegiatan ini merupakan kesempatan pertama bagi pihaknya yang baru sebulan mengembangkan potensi wisata di wilayahnya. Tentunya adanya kegiatan ini, tidak hanya ajang perlombaan saja. Tetapi silaturrahim dan bisa saling berbagi pengalaman dengan pokdarwis lainnya untuk mengembangkan potensi yang ada. “Karena kami baru merintis, dan kami masih minim tentang pariwisata. Tetapi dengan bertemunya kami dengan pokdarwis desa lain, ilmu yang mereka dapat bisa kita terapkan di lokasi yang baru kita rintis,” jelasnya.

Sementara Pengurus Pokdarwis Desa Lenangguar, Zulkifli mengaku dengan kegiatan ini, kemampuan yang sudah ada bisa

(Suara NTB/ind)

TENTANG LOMBA - M. Irfan menjelaskan ke peserta lomba Pokdarwis tentang tata cara dan kriteria penilaian lomba. dikembangkan. Karena bisa bersilaturrahim dengan pokdarwis wilayah yang lain. Dimana pihaknya mendapatkan pelajaran, pemahaman dari setiap pokdarwis lain terkait potensi yang dikembangkan. Di sisi lain, keg-

iatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi ilmu. “Harapan kita kegiatan ini tetap terlaksana supaya menjadi tugas kita kedepan untuk mengembangkan dan tampil lebih baik,” pungkasnya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Lancar, Pembayaran Kerjasama KSB dengan BPJS Kesehatan

Desain Tapak dan IUPJL Pulau Paserang Sudah Diterbitkan

Taliwang (Suara NTB) Tunggakan pembayaran klaim Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa ternyata berbanding terbalik dengan pelaksanaan program kerjasama kesehatan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan pihak BPJS.

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Dokumen desain tapak dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pulau Paserang ternyata telah rampung.

Dua dokumen yang membuat pengelola salah satu pulau di gugusan Gili Balu’ kecamatan Poto Tano itu sempat menghentikan kegiatan pembangunannya.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Litbang KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut menjelaskan, dari 4 pulau yang diurus dokumen desain tapak dan IUPJL-nya sementara ini baru pulau Paserang yang telah lengkap. “Kalau Paserang sudah tidak ada masalah lagi. Dokumennya sudah diterbitkan semuanya,” terangnya kepada wartawan, Kamis (17/1).

Dengan terbitnya dua dokumen itu, Mars menyebutkan, PT Nusantara Oriental Permai (NOP) selaku perusahaan pengelola sudah dapat melanjutkan kegiatannya di lokasi. Sebagai tahap lanjutan NOP diharuskan menyusun rencana kerja tahunan (RKT) yang kemudian diajukan ke Pemda KSB. “Nanti lewat itu (RKT) kita bisa tahu rencana kerja mereka dan mengevaluasi setiap progresnya karena mereka sekarang akan melanjutkan pembangunannya lagi,” timpalnya.

Selain pulau Paserang, masih ada 3 lagi pulau di Gili Balu yang dokumen persyaratannya masih dalam pengurusan. Diantaranya pulau Kenawa, Belang dan pulau Kambing. Untuk ketiga pulau itu, Pemda KSB dan perusahaan pengembang masih menunggu pengesahan desain tapak dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Mars mengatakan, dokumen tersebut juga turut dinanti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam hal ini Dinas Kehutanan (Dishut) provinsi. Karena dokumen itu menjadi landasan penerbitan dokumen IUPJL yang kewenangannya berada di tangan Pemprov. “Sudah di meja menteri dokumen desain tapaknya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan akan terbit,” cetusnya.

Ia mengungkapkan, Pemda KSB bersama perusahaan pengelola tiga pulau telah 2 kali menggelar presentasi dihadapan kementerian terkait. Bahkan dalam presentasi terakhir KLHK telah menjanjikan segera menerbitkannya. “Dokumen itu penting sekali karena 3 pulau itu masuk dalam status kawasan hutan. Jadi harus tetap ada desain tapaknya dulu baru bisa bergerak perusahaan di lapangan,” urainya seraya menambahkan terkait lambannya penerbitan desain tapak 3 pulau itu juga mendapat atensi provinsi.

“Ibu Wagub sebelumnya sudah menyampaikan protes ke kementerian juga soal itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari provinsi, kementerian segera meresponnya dengan menerbitkan dokumennya,” sambung Mars.

Selanjutnya ia menjelaskan, Pemda KSB sangat berharap agar seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata Gili Balu’ segera diterbitkan. Pasalnya kawasan itu masuk dalam rencana stategis pengembangan pariwisata daerah.

Terlebih perusahan-perusahaan pengelola saat ini telah menunjukkan komitmen dan keseriusaannya menata pulau-pulau tersebut.

“Mereka (perusahaan) serius sekali buktinya seluruh pembiayaan pembuatan desain tapak itu mereka yang tanggung,” sebutnya.

Untuk diketahui, di gugusan Gili Balu’ ada 8 pulau di dalamnya. Ke delapan pulau itu rencananya akan seluruhnya dibuka untuk tempat wisata oleh Pemda KSB bekerjasama dengan pihak ketiga. Pulau-pulau tersbut memiliki keunggulan masing-masing sehingga Pemda KSB mengklaim akan dapat menarik k u n j u n g a n wisatawan baik domestik maupun mancanegara. (bug)

H. Tuwuh

Program bantuan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dikerjasamakan Pemda KSB dengan pihak BPJS Kesehatan, untuk proses pembayarannya tetap berjalan lancar.

“Kalau program bantuan iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi masyarakat miskin kita tetap lancar pembayarannya kepada BPJS,” klaim kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB, H. Tuwuh, SAP, kepada wartawan.

Pembayaran kerja

sama kesehatan dengan BPJS itu dilakukan setiap bulannya oleh Pemda KSB. Dijelaskan H. Tuwuh, secara teknis pembayaran hanya mengalami keterlambatan di awal tahun.

Hal tersebut dikarenakan kegiatan anggaran daerah belum berjalan normal karena biasanya masih berproses. “Kan awal tahun. Biasanya klaim Januari akhirnya kita rapel di bulan Februari. Tapi setelah itu proses pembayaran kami normal setiap bulan sesuai tagihan BPJS,” sebutnya.

Jumlah iuran yang diba-

yarkan oleh Pemda KSB untuk program perlindungan kesehatan masyarakat miskin ini terhitung cukup besar.

Setiap bulannya pemerintah harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar lebih. Menurut H. Tuwuh dana sebesar itu untuk mencover pembayaran iuran BPJS ribuan masyarakat miskin KSB yang terdata sebagai penerima program. “Bantuan iuran BPJS Kesehatan ini hanya untuk masyarakat miskin dan kelasnya pun hanya kita cover pada kelas III,” urainya.

Ia mengatakan, pihaknya secara intens berkoordinasi dengan BPJS terkait program tersebut. Namun sayangnya, koordinasi itu tidak menyangkut proses klaim pembayaran rumah sakit atas pelayanan kepada pasien peserta BPJS di daerah. “Itu kan

ranahnya lain. Urusannya dengan rumah sakit langsung dengan BPJS. Kalau kami memastikan program yang kami kerjasamakan dengan mereka lancar,” timpalnya.

Meski demikian, H. Tuwuh menyebutkan, pihaknya tetap berharap pihak BPJS segera menuntaskan pembayaran klaim pihak RSUD Asy-Syifa yang tertunggak pada tahun 2018. Sebab bagaimana pun sebagai bagian dari perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat KSB, keberadaan RSUD Asy-Syifa juga memerlukan dana operasional. “Ya memang tetap ada daya dukung anggaran dari pemerintah, tapi RSUD juga berupaya mandiri membiayai dirinya sendiri. Nah dana itu salah satunya dari klaim pelayanan BPJS Kesehatan,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/ils)

GELAR PASUKAN - Dandim Sumbawa Barat, Edy Oswaronto, memimpin apel gelar pasukan bersama 100 fasilitator, Kamis (17/1). Para fasilitator ini nantinya akan ditugaskan di Sumbawa Barat, selama tiga bulan mendatang.

Dapat Tambahan Personel, Rehab RS dan RR Dikebut Taliwang (Suara NTB) Dandim 1628 Sumbawa Barat, Letnan Kolonel (Letkol), CZI Eddy Oswaronto ST, meminta kepada seluruh fasilitator untuk bekerja secara maksimal demi percepatan penanganan rumah yang terdampak gempa. Sebab, penanganan rumah rusak ini harus bisa tuntas di bulan Maret mendatang. Jika sampai molor dari target dikhawatir-

kan akan menimbulkan masalah yang baru.

“Makanya kita harapkan para fasilitator ini bisa bekerja secara maksimal supaya penanganan dampak gempa bisa semakin dipercepat. Bila perlu sebelum bulan Maret kita sudah tuntas sehingga masyarakat bisa cepat menempati rumahnya. Jika masyarakat ini lama di pengungsian dikhawatirkan akan

menimbulkan masalah yang baru,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (17/1).

Dikatakannya, total fasilitator yang baru direkrut oleh BNPB berjumlah 100 orang yang sudah ditempatkan di KSB. Para fasilitator ini juga diharapkan bisa segera berkolaborasi dengan tim yang sudah lebih dulu terbentuk. Sehingga pola penanganan rumah terdampak gem-

Satu Lagi, DPO Pemburu Rusa di Pulau Komodo Ditangkap Kota Bima (Suara NTB) Aparat gabungan Polres Bima Kota dan Polsek Langgudu berhasil menangkap seorang lagi, inisial AH alias Hama (35 tahun) yang diduga pemburu satwa yang dilindungi jenis rusa di Pulau Komodo, NTT. Warga Desa Sie Kecamatan Monta tersebut ditangkap oleh Petugas di tempat persembunyiannya selama ini, di Pegunungan Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Rabu (16/1).

Kasat Reskrim Polres Bima Kota Iptu Akmal Novian Reza, S.IK mengatakan dengan ditangkapnya pelaku inisal AH tersebut. Hingga saat ini ada dua orang yang ditangkap terkait penangkapan satwa dilindungi di Pulau Komodo. “Sebelumnya kami menangkap oknum ND (64) warga Desa Mangge Kecamatan Lambu. Oknum RD adalah pemilik pick up untuk mengangkut sembilan ekor rusa hasil buruan,” katanya.

Dari hasil penangkapan ND dan dikembangkan lebihlanjut. Oknum AH disebut-disebut juga terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga Mapolres setempat menetapkan AH sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). “Pelaku AH ini sempat lolos melarikan diri dari kejaran kami. Tapi berkat infor-

Mars Anugerahinsyah (Suara NTB/bug)

Rekrutmen P3K Terganjal Aturan

masi dari masyarakat, Rabu kemarin kita berhasil menangkapnya,” katanya.

Akmal mengatakan, dari tangan AH, petugas gabungan berhasil menyita salahsatu barang bukti (BB) senjata api rakitan. Senpi tersebut diduga kuat untuk memburu rusa di Pulau Komodo. “Saat ini oknum AH dan BB sudah diamankan Mapolres untuk diproses hukum lebih lanjut,” katanya.

Kasat menambahkan, ter-

sangka akan dikenakan pasal pasal 40 ayat 20 jo pasal 21 ayat 2 huruf b UU RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta pasal 1 ayat 1 UU Darurat Tahun 1991.

“Ada dua pasal yang kita kenakan terhadap tersangka ini. karena terlibat memperniagakan satwa yang dilindungi dan menguasai atau membawa senpi,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

TANGKAP - Pemburu hewan yang dilindungi jenis rusa di Pulau Komodo berinisial AH yang ditangkap aparat gabungan Polres Bima Kota dan Polsek Langgudu, Rabu (16/1).

pa ini bisa maksimal. Terlebih lagi para fasilitator hanya ditugaskan untuk menangani rumah rusak sedang serta ringan.

Masalah yang saat ini muncul dan membuat dana gempa tersendat yakni di penanganan rumah rusak sedang dan ringan. Tentu tidak hanya fasilitator saja, TNI, Polri, dan ASN juga diminta untuk bekerja sama dengan baik. Hara-

pannya agar penanganan rumah terdampak gempa bisa dipercepat.

“Kita sangat berharap supaya target tersebut bisa tercapai bila perlu sebelum bulan Maret sudah harus tuntas. Makanya kita minta supaya fasilitator untuk bisa segera berkoordinasi dengan tim-tim yang lain supaya penanganannya bisa semakin maksimal,” tandasnya. (ils)

Babinsa Dikerahkan Kawal Distribusi Pupuk Subsidi Kota Bima (Suara NTB) Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 1608 Bima dikerahkan melakukan pengawalan dan pemantauan untuk mencegah penyelewengan distribusi pupuk subsidi di wilayah Kabupaten dan Kota Bima.

“Terkait soal pupuk. Babinsa kita arahkan untuk mengecek dan memantau. Mulai dari tingkat pengecer pupuk hingga pasar,” kata Dandim 1608 Bima, Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra, Kamis (17/1).

Dikatakan pengawasan dan pengawalan yang terus ditingkatkan dengan mengerahkan Babinsa tersebut untuk memastikan proses penyaluran pupuk subsidi secara merata hingga sampai di tingkat petani.

“Memastikan penyaluran pupuk subsidi betul-betul sampai ke petani. Tidak lagi menimbulkan masalah ataupun keluhan kekurangan pupuk,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pendampingan dan pengawalan terhadap aktivitas pertanian, dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan TNI AD. “Kita akan terus berupaya bekerja untuk meminimalisir dampak negatif yang kemungkinan bisa terjadi akibat penyaluran pupuk ini,” katanya.

Ia mengaku, tidak ingin masalah yang berhasil diungkap oleh dua orang anggotanya, di Kelurahan Kendo Kecamatan

(Suara NTB/dok)

Bambang Kurnia Eka Putra Raba beberapa waktu lalu. Yakni pengecer yang menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dijual paketan kembali terjadi. “Kami tidak ingin persoalan pupuk ini justru merugikan petani,” katanya.

Kendati demikian, Dandim berharap masyarakat juga mau bekerjasama dengan pihaknya.

Yakni memberikan informasi apabila mengetahui terjadi penyimpangan dalam sistem distribusi maupun penjualan pupuk.

“Peran masyarakat akan memberikan dampak positif adanya upaya dari oknumoknum nakal yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak baik. Menjual pupuk tidak sesuai HET dan paketan” pungkasnya. (uki)

2019, RSUD Sumbawa Sediakan Layanan Kejiwaan (Suara NTB/ind)

Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum mengusulkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kita belum mengusulkannya,” kata Kabid Mutasi BKPSDM Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP.,MM., kepada Suara NTB, Kamis (17/1).

Dikatakannya, belum diusulkan lantaran sampai saat masih menunggu aturan resmi (Suara NTB/dok) dari Pemerintah Pusat.

Syahrial Nuryadin Atau petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang turun sebagai dasar dan acuan sistem P3K tersebut. “Petunjuk teknisnya belum turun hingga saat ini,” katanya.

Hanya saja, persoalan tersebut juga sedang dibahas oleh pihaknya bersama dengan Bagian Organisasi Pemerintah Daerah (OPA) Setda Kota Bima. Sesuai Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). “Soal P3K ini kita juga sedang membahasnya bersama bagian OPA,” katanya.

Ia menambahkan, P3K merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai solusi untuk menyelesaikan pegawai non PNS atau honorer yang tidak lolos sebagai ASN. “P3K ini merupakan pegawai profesional. Tapi jumlah yang akan diterima berdasarkan kebutuhan daerah,” katanya.

Syahrial menambahkan apabila sudah keluar regulasi atau aturan mengenai penerimaan P3K tersebut, pihaknya akan memberitahukan serta mengabarkan langsung kepada masyarakat. “Tunggu saja. Kalau sudah turun aturannya kita akan langsung umumkan,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

Dede Hasan Basri

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa terus berupaya memberikan pelayanan optimal terhadap pasien.

Beberapa ruangan dan fasilitas di dalamnya terus diperbaiki.

Bahkan di tahun

2019 ini pihak rumah sakit mulai menyediakan layanan kejiwaan.

Direktur RSUD Sumbawa, dr.

Dede Hasan Basri kepada wartawan membenarkan hal tersebut.

Pihaknya menyediakan satu ruangan di sebelah Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk pelayanan jiwa. Dengan adanya layanan kejiwaan ini, maka nantinya pasien tidak lagi harus dirujuk ke Mat-

aram. Mengingat satu-satunya rumah sakit yang memiliki dokter spesialis jiwa di Pulau Sumbawa hanya RSUD Sumbawa.

“Jadi 2019 Insya Allah bangunan untuk pelayanan jiwa ada satu bangunan yang kita rehab di sebelah IGD. Mungkin bisa jadi kalau ada narkoba juga bisa disitu. Sehingga tidak lagi merujuk ke Mataram,” ujarnya.

Disampaikannya, dokter spesialis jiwa sudah ada beberapa tahun yang lalu. Namun untuk melaksanakan pelayanan tidak tersedianya ruangan serta fasilitas. Sehingga pihaknya menyediakan satu ruangan serta fasilitas di dalam ruangan. ”Jadi kita memanfaatkan ruangan yang ada kita rehab untuk penanganan jiwa,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB

Jumat, 18 Januari 2019

Halaman 8

Ritel Wakaf Ishlahuddiny Pelopor Kebangkitan Ekonomi Melalui Pesantren

(Suara NTB/ist_actNTB)

RITEL WAKAF - Grand Opening Ritel wakaf yang keempat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan pondok pesantren Al Ishlahuddiny.

Mataram (suara NTB) Setelah di Narmada, Selong dan Gunung sari, Rabu (16/1) Global wakaf Aksi Cepat Tanggap melaksanakan Grand Opening Ritel wakaf yang ke 4 di Pulau Lombok. Ritel Wakaf ini berlokasi di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan pondok pesantren Al Ishlahuddiny.

Pemilihan Kecamatan Kediri sebagai lokasi Ritel Wakaf, salah satunya disebabkan daerah ini merupakan daerah dengan banyak Pondok Pesantren, dan Ponpes Al Ishlahuddiny merupakan salah satu pondok terbesar diantara sekian pondok. Selain itu, cita-cita dari Global Wakaf yang ingin menginisiasi kebangkitan ekonomi ummat melalui masjid dan Pondok Pesantren juga menjadi salah satu alasan dasar pemilihan tersebut.

Dalam sambutannya, Ustadz Shaleh Sofian selaku sekretaris Yayasan yang mewakili Pimpinan Pondok Ishlahuddiny dalam Grand Opening Ritel Wakaf, menyambut baik kerja sama pengelolaan Ritel Wakaf antara Global Wakaf dengan Ponpes Ishlahuddiny dan PT Hydro Perdana Retailindo selaku operator di lapangan.

“Sudah masanya pondok pe-

santren tidak hanya berfokus pada pengelolaan pendidikan konvensional semata, pendidikan ekonomi juga harus mendapat perhatian. Karena sabda nabi menyatakan bahwa muslim yang kuat lebih dicintai daripada muslim yang lemah. Salah satu kekuatan yang di maksud dalam hadist itu juga secara tak langsung adalah kekuatan ekonomi, ketika kita sudah memiliki kekuatan ekonomi, maka kita bisa jadi yang terdepan dalam berbagai inovasi yang lain untuk mempercepat kebangkitan ummat,” ujar Ustadz Shaleh “Semoga dengan keberadaan Ritel Wakaf Ishlahuddiny Mart ini juga bisa menjadi pelopor untuk pengembangan ekonomi pesantren ke depan,” Harapnya.

Dengan tagline “Belanja Kita, Wakaf Kita”, Ritel Wakaf mengajak masyarakat berbelanja sambil berwakaf. Setiap keuntungan dari nilai belanja pembeli di Ritel Wakaf sudah termasuk wakaf pembeli untuk ikut membatu kebangkitan ekonomi umat melalui pendirian Ritel Wakaf berikutnya oleh Global Wakaf. Untuk menambah kenyamanan Ritel wakaf, selain dilengkapi dengan pendingin ruangan, Ritel Wakaf juga tidak menjual rokok dan barang-barang non halal lainnya, sehingga Ritel

wakaf benar-benar dapat dijadikan sarana edukasi wakaf untuk masyarakat.

Beberapa masyarakat dan santri yang berbelanja saat Grand Opening juga menyatakan, dengan adanya Ritel Wakaf ini, selain mempermudah santri dan masyarakat pondok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Ritel Wakaf juga dapat menjadi sarana edukasi wakaf untuk santri dan masyarakat umum secara massif.

Juaini Pratama dari tim Global wakaf juga menuturkan harapan bahwa pengelolaan Ritel Wakaf di ponpes Ishlahuddiny Kediri ini dapat menjadi tonggak penggerak kebangkitan

perekonomian ummat melalui masjid dan pondok pesantren.

“Dengan adanya Ritel Wakaf di Ishlahuddiny harapannya dapat menjadi inspirasi bagi pondok pesantren lain untuk ikut juga berfokus dalam pengembangan ekonomi ummat seperti yang dilakukan oleh ponpes Ishlahuddiny”. Pungkasnya. (act/*)

Ketagihan Miras, Atlet Porprov Diduga Mencuri Giri Menang (Suara NTB) Seorang atlet peserta Porprov NTB X 2018, berinisial DO (18) ditangkap polisi atas dugaan pencurian burung. Anggota kontingen Kabupaten Lombok Utara peraih medali perunggu ini menyatroni dua rumah.

Uang hasil penjualan barang curian dipakai pesta miras.

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menjelaskan tersangka DO beraksi dua kali di tempat yang sama yakni salah satu ruko di Jalan Pariwisata Gunungsari, Lombok Barat.

“Karena merasa berhasil maka itu dia beraksi lagi,” ucapnya di Mapolsek Gunungsari, Kamis (17/1).

Tersangka DO berganti pasangan dalam dua kali aksi pencurian tersebut. Pada aksi pertama, Senin (14/1), tersangka DO mengajak OL dan SU –kini masih buron –masuk ke rumah korban sekitar pukul 23.55 Wita.

“DO ini yang masuk pekarangan rumah memanjat tembok samping. OL dan SU menunggu

di luar,” bebernya.

Tersangka yang berasal dari Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat ini, sukses mengambil burung Kenari di dalam sangkar dan satu tabung gas elpiji 3 kg. Barangbarang itu dijual ke seseorang di Cilinaya, Cakranegara, Mataram.

Belum puas, tersangka DO mendatangi lagi rumah yang disatroni dua hari sebelumnya, pada Rabu (16/1) dini hari.

Modusnya sama. Tetapi kali ini dia hanya berdua, dengan kawannya berinisial LB. “Mereka mengambil Arco (gerobak dorong pertukangan).

Dijual seharga Rp200 ribu. Jadi totalnya mereka mendapat Rp1 juta dari hasil menjual barang,” kata Kapolres.

Selama dua kali berkasi, tindak-tanduk mereka rupanya terekam jelas kamera CCTV di rumah korban. Petunjuk video CCTV itu menjadi salah satu bekal penyidik Unit Reskrim Polsek Gunungsari menggerebek tersangka.

Dua pelaku, DO dan LB

dipergoki sedang minum tuak di Lilir, Mambalan, Gunungsari, Lombok Barat, Rabu (16/1). “Dia ini atlet sebenarnya punya potensi karena mendapat medali di Porprov yang lalu. Cuma dia ini punya kebiasaan minumminuman keras,” kata Alam.

Sementara tersangka DO mengaku usai sukses menyabet medali Desember 2018 lalu, uang bonus pembinaannya lang-

sung ludes. “Kemarin saya dapat (bonus) Rp6 juta,” ucap atlet Muay Thai ini singkat.

Polisi menyita barang bukti gerobak warna merah, uang tunai hasil penjualan barang curian Rp125 ribu, dan tabung gas elpiji.

Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun. (why)

(Suara NTB/why)

INTEROGASI - Kapolres Mataram, Saiful Alam (paling kiri) Kamis (17/1) menginterogasi tersangka pencurian beruntun ruko di Gunungsari, Lombok Barat.

Dinas Dikbud NTB Gelar Rapat Koordinasi Kepala SMA Negeri Se-NTB Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB melaksanakan Pembinaan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala SMA Negeri seNTB di Taman Budaya NTB, Kamis (17/1). Rakor ini dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala SMA Negeri di NTB, Kepala UPT Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK), dan Koordinator Pengawas Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji (Korwas).

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, menjelaskan, kegiatan Rakor kepala SMA rutin dilakukan sebanyak dua kali setiap semester.

Sama halnya dengan Rakor Kepala SMK. Namun Pelaksanaan Rakor Kepala SMA sebanyak tiga kali, yaitu satu kali untuk seluruh kepala sekolah Pulau Lombok, satu kali untuk seluruh kepala sekolah Pulau Sumbawa, dan satu kali Rakor untuk seluruh NTB. “Ada sejumlah poin penting yang dibahas di Rakor ini.

Mari kita tingkatkan soliditas kita dan kinerja kita. Sebagai pimpinan unit, ketika ada gangguan segera diberantas,” ujar Suruji saat memberikan arahan.

Sejumlah poin penting yang dibahas antara lain sosialisasi gerakan peduli lingkungan.

Selain itu juga membahas evaluasi kesiapan siswa dan siswi yang akan melamar ke luar negeri. Juga membahas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Suruji juga menyampaikan, dalam Rakor ini membahas terkait Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN yang akan digelar di daerah, antara lain di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan siswa mengikuti tes, sehingga tingkat partisipasi masuk perguruan tinggi semakin meningkat. Selain itu, juga dibahas mengenai

Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan di sekolah harus menjadi prioritas pertama, karena memiliki efek berganda kepada semua sektor.

“Bahwa kami minta kepada semua kepala SMA untuk terapkan pengelolaan sampah di sekolah masing-masing, pilahlah sampah organik dan an organik yang bisa dijual, organik bisa dijadikan kompos, hijaukan lingkungan sekolah masing-masing,” katanya.

Wagub berharap semua itu menjadi edukasi bagi para

siswa di sekolah, yang nantinya diharapkan bisa menerapkannya di rumah. “Siswa akan memberikan contoh ke lingkungannya,” katanya.

Ia juga meminta kepada kepala sekolah untuk membuat suasana kondusif di sekolah dengan informasi yang positif dan pikiran positif. Jika pimpinan di lembaga bisa menularkan hal positif, maka prestasi di sekolah juga akan meningkat.

“Jadikan amanah yang diberikan sebagai ladang ibadah. Menjadikan anak kita yang berakhlak mulai dan berkompetensi baik. Semoga Bapak dan ibu diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Wagub di hadapan

seluruh Kepala SMA Negeri se-NTB. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, saat mendampingi Kepala Dinas Dikbud NTB, juga menyampaikan agar kepala sekolah lebih disiplin terkait pelaporan administrasi. Juga meminta kepala sekolah bekerja sebaikbaiknya. “Semua arahan (dari Wagub dan Kadis) akan kita ikuti dan mudahmudahan bisa terlaksana,” pungkasnya.

Rakor berjalan dalam diskusi panel yang membahas sejumlah poin penting, dengan setiap materi disampaikan bergantian oleh narasumber. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

(Suara NTB/ron)

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka Rakor Kepala SMA Negeri se-NTB

(Suara NTB/ron)

(Suara NTB/ron)

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari saat memberikan pengarahan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah seusai membuka Rakor Kepala SMA didampingi Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, beserta jajarannya.

(Suara NTB/ron)

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, berfoto bersama dengan siswa yang membawakan gendang beleq.

(Suara NTB/ron)

Suasana Rakor Kepala SMA Negeri se-NTB yang dilaksanakan di Taman Budaya NTB.

(Suara NTB/ron)

Sebagian peserta Rakor Kepala SMA Negeri se-NTB.

SUARA NTB

Jumat, 18 Januari 2019

Halaman 9

’’Impounding’’ Bendungan Mila

Dirjen SDA Minta Bupati Jaga Kelestarian Hutan dan Tidak Izinkan Ada Keramba Dompu (Suara NTB) Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementrian PUPR RI, Ir Hari Suprayogi, M.Eg melakukan pengisian awal Bendungan Mila setelah rampung dikerjakan akhir 2018 oleh PT Nindya Karya dan PT Hutama Karya. Setelah sertifikat operasi selesai, 2 – 3 bulan ke depan Bendungan Mila sudah bisa dioperasionalkan. Bupati Dompu diminta menjaga hulu bendungan dari perambahan hutan dan tidak diizinkan ada keramba di bendungan.

Hal itu disampaikan Dirjen SDA Kementrian PUPR RI, Ir Hari Suprayogi, M.Eg saat melakukan impounding Bendungan Mila, Kamis (17/1) kemarin. Impounding ditandai dengan memencet sirine peresmian pengisian awal waduk, juga dilakukan dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Dirjen SDA Kementrian PUPR RI, Ir Hari Suprayogi, M.Eg didampingi Bupati Dompu, Drs. H. Bambang. M. Yasin, Kepala Pusat Bendungan RI, Ir Ni. Made Sumiarsih, M.Eg, Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Ir H Asdin Julaidy, MM, MT, Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dan pejabat dari Kementerian PUPR serta Forkopimda Kabupaten Dompu.

Usai menandatangani prasasti, Dirjen SDA melakukan pelepasan ikan air tawar di daerah genangan air dan

melakukan peninjauan bantaran Bendungan Mila. Ir Hari Suprayogi dalam pidatonya pada acara yang dihadiri juga oleh masyarakat Dompu menyampaikan, kondisi alam di NTB yang hujan hanya 3 bulan dan selebihnya musim kemarau dengan volumei hujan rata – rata sekitar 1.200 sangat potensial untuk ditampung.

Sementara alamnya sangat membutuhkan air untuk pertanian, air baku dan lainnya, menjadi dasar sistem Rababaka Kompleks dibangun. Apalagi NTB sebagai lumbung pangan nasional, dan menjadi provinsi yang memiliki bendungan terbanyak. Yaitu sembilan bendungan besar dengan sistem eksisting dan 61 bendungan medium. ‘’Dengan dilengkapi Bendungan Tanju dan Mila, NTB akan mempunyai 250 juta meter kubik air yang ditampung (di bendungan),’’ katanya.

Bendungan Tanju menampung hingga 19 juta kubik air dan akan mengairi sawah irigasi hingga 2.300 hektare.

Bendungan Mila yang menampung hingga 7 juta kubik yang akan menopang irigasi melalui saluran irigasi Rababaka seluas 1.700 hektare. ‘’Selama belum peroleh izin operasional yang saat ini sedang dilakukan pembahasan, maka BWS Nusa Tenggara 1 bisa mengelola bendungan dan di-

Tekan tombol saat impounding Bendungan Mila manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,’’ kata Ir Hari Suprayogi. Saat ini pembahasan dengan komisi keamanan bendungan sedang dilakukan dan diperkirakan 2 – 3 bulan selesai.

Hari Suprayogi mengingatkan kepada Bupati Dompu untuk menjaga hulu bendungan dari aktivitas perambahan hutan. Ketika hutan gundul, maka akan terjadi erosi dan terjadi sedimentasi di waduk.

Dirjen SDA foto bersama Bupati Dompu dan Forkopimda

‘’Jangan sampai hulunya jadi gundul. Jangan menanam jagung terlalu asyik sehingga menjadi erosi, menjadi sedimentasi di waduk kita. Tolong dijaga. Untuk pemuda, karena ini tempat rekreasi, jangan dicoret – coret, mari kita jaga. Ini aset kita bersama,’’ pesannya.

Selain berfungsi sebagai irigasi, kedua bendungan ini juga berfungsi menyiapkan air baku untuk kebutuhan air bersih. Bendungan Mila me-

miliki kapasitas untuk air baku hingga 100 liter per detik untuk warga di Kecamatan Woja. Bendungan Tanju memiliki kapasitas untuk air baku 60 liter per detik untuk warga di Kecamatan Manggelewa.

Untuk perikanan, Dirjen SDA juga meminta kepada bupati agar tidak mengizinkan warganya menggunakan keramba, tapi cukup dengan perikanan tangkap. Karena

Dirjen SDA tandatangani peresmian impounding Bendungan Mila

air di bendungan akan menjadi air minum warga. Sistem keramba menjadi masalah karena meracuni air seperti yang terjadi di Jati Luhur.

Padahal itu untuk air minum di Kota Jakarta.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada kesempatan yang sama menyampaikan, apresiasinya kepada Kementrian PUPR dan semua pihak yang terlibat dalam suksesnya pembangunan Bendungan Rababaka Kompleks.

Pada proyek ini, Dompu mendapat empat bendungan sekaligus yaitu Bendungan Rababaka pengganti bendungan yang jebol, bendungan interbasin Ncando, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila.

Sehingga berfungsi mengendalikan banjir, irigasi, pariwisata, penyediaan ikan air tawar dan lainnya.

Sebelum Bendungan Rababaka kompleks dibangun, banyak petani mengandalkan hujan untuk bercocok tanam. Itupun, warga Dompu berhasil memasok 800 ribu ton jagung setiap tahun untuk Indonesia dan bahkan ekspor ke Filipina. Dengan berfungsinya Bendungan Rababaka kompleks, bupati optimis produksi jagung Dompu bisa mencapai 1,5 juta ton setahun. ‘’Setelah rekayasa teknologi melalui bendungan ini, harusnya lebih bersemangat lagi membuat Dompu berkontribusi untuk

Indonesia,’’ kata H Bambang.

Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Ir H Asdin Julaidy, MM, MT dalam laporannya menyampaikan, Bendungan Mila merupakan salah satu bendungan dalam sistem Bendungan Rababaka Kompleks bersama Bendungan Tanju yang diresmikan Presiden 30 Juli 2018 lalu. Bendungan ini mulai dikerjakan sejak Juli 2015, satu kesatuan kontrak dengan Bendungan Tanju yaitu oleh PT Nindya Karya dan PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp231,6 miliar.

Selain Bendungan Tanju dan Mila, di NTB juga akan diresmikan tahun 2019 ini Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa. Dua bendungan akan dilakukan groundbreaking pada Januari 2019 ini yaitu Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa dan Bendungan Meninting di Lombok Barat. Banyaknya bendungan dibangun pemerintah di NTB untuk pemerataan infrastruktur bagi ketahanan air. Bendungan Mila didesain dengan zona inti tegak tinggi 36 meter, panjang puncak 178 meter, luas genangan 99 hektare. Di samping mengairi irigasi, bendungan ini juga menyediakan air baku 100 liter per detik, dapat mereduksi banjir 143 meter kubik perdetik, sarana pariwisata, dan konservasi sumber daya air. (ula/*)

Dirjen SDA melepas ikan

Bendungan Mila dalam desain

Dirjen SDA memberi keterangan pers

Dirjen SDA dan bupati foto bersama jajaran BWS NT 1

Dirjen SDA diapit Bupati Dompu dan Kepala BWS NT 1

Dirjen SDA didampingi bupati disambut kasidah rabana di Bendungan Mila

Dirjen SDA dikalungi selendang

Dirjen SDA menyampaikan sambutan

Dirjen SDA foto bersama ibu - ibu BWS NT 1

Ir. Asdin Julaidy, Kepala BWS NT 1

Foto bersama Forkopimda dan istri

Foto bersama Forkopimda

Dirjen SDA sarapan pagi di Pendopo Bupati didampingi Kepala BWS NT K

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2019

Buka Kompetensi Keahlian Baru SEJUMLAH SMK di NTB membuka beberapa kompetensi keahlian baru di awal tahun ajaran 2018/2019 lalu. Ke depan SMK juga akan kembali membuka kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri.

Namun SMK di NTB akan fokus pada lima bidang keahlian yang menjadi prioritas.

Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., menjelaskan pihaknya sudah memetakan dari sekarang mana saja kompetensi keahlian yang wajib dibuka dan mana yang (Suara NTB/dok) harus dituntaskan pada tahun H. Umar berikutnya. “Kita wajibkan membuka kompetensi keahlian sesuai bidang keahlian yang diwajibkan,” katanya.

Lima bidang keahlian yang difokuskan yaitu bidang pariwisata, industri kreatif, kemaritiman, agribisnis, dan teknologi. Menurut Umar, cara ini dilakukan untuk memudahkan sekolah dalam mengelola, jika dibiarkan tidak terfokus maka sekolah kesulitan dan menghasilkan lulusan di kompetensi keahlian yang sudah jenuh.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd., juga menyampaikan peta jalan revitalisasi SMK di NTB diawali di PPDB. Dalam revitalisasi, pihaknya menganjurkan untuk meluaskan kompetensi keahlian. Dari 54 kompetensi yang dibina pada tahun sebelumnya, meningkat menjadi 72 kompetensi keahlian. “Sehingga siswa kita tidak menumpuk dalam satu kompetensi yang terbatas,” ujar Yahya.

Ia mengatakan, dalam satu sekolah untuk satu kompetensi keahlian hanya dibuka satu rombongan belajar (rombel) atau kelas. Dicontohkannya, jika Kompetensi Teknik Komputer Jaringan (TKJ) diizinkan dibuka sebanyak lima rombel, maka tiga tahun ke depan akan lulus sebanyak lima rombel.

Saingan mereka bekerja menjadi sangat banyak. Jika hanya diperbolehkan satu rombel, maka saingannya lebih sedikit.

Dengan varian kompetensi keahlian yang lebih banyak, diharapkan lulusan SMK bisa terserap di dunia kerja. Selain itu dengan banyaknya kompetensi, banyak kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat. (ron)

Rektor Unram Lantik Pejabat Struktural Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., melantik Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum (FH) dan Pejabat Struktural Eselon IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Acara pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Lobi Rektorat Lantai II, Kamis (17/1).

Prof. Husni melantik Ari Rahmad Hakim Budiman Firdaus, SH., M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Dr. Kurniawan, SH., M.Hum yang sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan.

Selain itu, rektor juga melantik pejabat struktural eselon IV yaitu Lalu Muhammad Isnaini, SE sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Sarana Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan Lalu Baharuddin, SH diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram.

Dalam sambutannya, Prof. Husni berpesan agar pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan semangat disiplin kerja dan selalu membuat perencanaan yang matang dan tepat waktu. Ia juga akan melakukan pengecekan terhadap kontrak kinerja yang telah dibuat dan ditandatangani dalam satu bulan pertama bagi pejabat yang telah dilantik.

“Hai ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kontrak kinerja yang sudah ditandatangani itu dijalankan,” jelasnya.

Menurutnya, rotasi pejabat eselon IV yang dilakukan merupakan langkah penyegaran agar kinerja semakin baik ke depannya. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Senat Unram, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana dan pejabat struktural di Unram. (dys)

(Suara NTB/ist)

PELANTIKAN - Pelantikan pejabat struktural Unram di ruang lobi lantai II Rektorat Unram, Kamis (17/1).

Tingkat Kesulitan UNBK di NTB akan Disesuaikan Mataram (Suara NTB) – Tingkat kesulitan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di daerah bencana termasuk NTB disepakati akan disesuaikan. Namun belum bisa dipastikan apakah untuk seluruh NTB atau hanya wilayah tertentu yang terdampak bencana gempa bumi tahun lalu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar tingkat kesulitan soal UNBK tidak sama dengan daerah lain yang menerapkan soal dengan tingkat ke-

lau tidak bisa seluruh NTB, minimal tujuh kabupaten/kota terdampak,” jelas Suruji.

Suruji menekankan, kekhususan soal itu terutama untuk mengurangi bobot soal untuk materi siswa kelas XII, karena kelas XII terkena dampak yang paling banyak. Selain itu, Model Ujian Nasional (UN) SMA/

(Suara NTB/ron)

TARI –Siswa SMAN 5 Mataram menampilkan tari saman saat acara Rapat Koodinasi SMA se-NTB di Taman Budaya, Kamis (17/1). Pengembangan kreativitas siswa di SMA terus dilakukan oleh berbagai sekolah di NTB.

DSCC STMIK Bumigora Gelar Kegiatan Pengembangan Perangkat Lunak Mataram (Suara NTB) Developers Student Club Chapter (DSCC) STMIK Bumigora Mataram berkolaborasi dengan BEDA (IT), Linov, STMIK Bumigora dan beberapa komunitas IT di NTB, menyelenggarakan kegiatan Hackathon pertama di NTB bertajuk Bumigora Hackathon 2019.

Hackathon atau pekan retas merupakan acara kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak. Hackathon pertama di NTB yang bertajuk Bumigora Hackathon 2019 ini berlangsung selama dua hari di Mataram.

Beda (IT) merupakan sebuah wadah yang akan menaungi seluruh komunitas lokal di NTB. Di antaranya, Developers Student Clubs, Komunitas Belajar Linux, Studi Sistem Cerdas dan beberapa komunitas IT lainnya yang ada di STMIK Bumigora Mataram.

Ketua DSCC STMIK Bumigora Mataram, Darmawan Zulkifli, mengatakan kegiatan ini untuk menjaring terobosan inisiatif digital proses penanggulangan bencana dan financial technology (fintech). Selain itu juga untuk mendukung tumbuhnya entrepreneur digital serta menggali potensi generasi muda NTB. “Kami berharap event ini juga bisa menjadi ajang berkumpulnya para developer

Forum Mahasiswa Magister Hukum Gelar Seminar litian yakni, semangat penelitian adalah pencarian dan pendalaman kebenaran. Termasuk penemuan-penemuan mendorong lahirnya paradigma baru.

Terlebih lagi, penelitian hukum berbasis data masih dikuasai dan dikapiltalisasi oleh perusahaan raksasa, yakni Lexis Nexis dan Westlaw. Dua vendorraksasa ini mengelola database yang memuat segunung rincian kasus dan sering menjadi titik awal penelitian hukum.

Mereka berfungsi sebagai mesin pencari dan menawarkan sarana analisis canggih. Salah satu bidang yang menarik dari praktik dan riset Internet adalah Big Data. Big Data dianggap sebagai teknologi dan arsitektur generasi baru, dirancang agar organisasi dapat mensarikan nilai dari volume berbagai data yang sangat besar dengan capture, penemuan, dan/atau analisis dengan kecepatan tinggi.

Dengan big data, masyarakat pengguna jasa hukum cukup mengandalkan cakram disk berisi miliaran gygabite data,

sulitan tinggi.

Pihaknya sudah meminta untuk diterapkan di seluruh NTB, tapi jika tidak bisa, maka diterapkan di daerah tertentu saja. “Sudah ada kesepakatan dari Kemendikbud tingkat kesulitan disesuaikan, kita minta seluruh NTB, bukan hanya Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ka-

SMK di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan tetap menggunakan UN Berbasis Komputer (UNBK) di tahun 2019.

Nantinya pelaksanaan UNBK akan dilakukan di lokasi terpusat, para siswa akan datang ke lokasi yang ditentukan untuk mengikuti UNBK. Seperti diketahui, KLU merupakan salah satu kabupaten yang mengalami dampak terparah pascagempa bumi di Pulau Lombok dan sekitarnya pada bulan Juli dan Agustus 2018 lalu. Banyak bangunan sekolah yang mengala-

mi kerusakan, termasuk sarana penunjang UNBK. Namun Dinas Dikbud NTB meyakini bisa tetap melaksanakan UNBK dengan pola berbeda ini.

Suruji menjelaskan, lokasi pasti pelaksanaan UNBK belum ditetapkan. Namun petugas teknis seperti proktor dan lainnya sudah disiapkan. Ia meyakini komputer yang ada cukup untuk seluruh siswa. Seluruh komputer yang tersisa dari semua sekolah akan dikumpulkan di satu tempat khusus. “UNBK akan tetap dilaksanakan 100 persen di seluruh NTB,” katanya. (ron)

UTBK untuk SBMPTN Tidak Terpusat

Bahas Metodologi Penelitian

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 100 peserta mengikuti seminar yang digelar Taman Metajuridika dan Forum Komunikasi Mahasiswa Magister Hukum Unram, Kamis (17/1). Seminar membahas tentang perselisihan me to death penelitian hukum normatif dan metode hukum empiris.

Dr. Widodo Dwi Putro, salah satu narasumber, menjelaskan, masa depan Fakultas Hukum terancam jadi museum. Hal ini melihat gejala yang terjadi belakangan dalam penelitian, kegiatan penelitian ilmiah dan akademik dilakukan sekedar sebagai formalitas.

Sementara pemerintah dalam hal ini Ristek Dikti lebih mendorong berlombalomba menerbitkan jurnal terindeksi scopus dibanding mendorong penemuan dan inovasi. Pola berpikir ini mendangkalkan seluruh kegiatan penelitian ilmiah.

Ke depan, ungkapnya, dia mendesak agar pemerintah mengembalikan spirit pene-

Halaman 10

yang didalamnya tersimpan jutaan kasus dengan solusinya, sehingga tinggal klik, maka dalam sekejap semua pertanyaan hukum terjawab dalam hitungan detik.

Sementara Metodologi Penelitian Hukum yang konservatif, berusaha menjaga kemurnian hukum, menolak bekerjasama dengan ranah ilmu lain (misalnya dengan ilmuilmu sosial), hingga mempermasalahkan pada wilayah yang paling teknis seperti menolak penelitian atas “data” dan beranggapan yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap “bahan hukum” (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim).

“Apabila fakultas hukum tetap bertahan dengan segala sikap konservatifnya dan tidak membuka diri bekerjasama dengan ranah ilmu lain (interdisipliner), maka dalam fase disrupsi dan revolusi 4.0 ini maka dalam waktu yang tidak lama peran profesi hukum dapat tergantikan oleh robot kecerdasan,” terangnya. (dys)

muda lokal yang nantinya mampu menjadi agen pertubumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kreatif dan memiliki kompetensi IT yang mumpuni,” kata Darmawan yang sebelumnya menjuarai event Google di Jakarta Desember tahun lalu, lewat keterangan resminya, Kamis, (1/17/2019).

Nantinya dari kegiatan ini akan dikembangkan menjadi sistem terpadu yang dapat digunakan dalam proses penanggulangan pascabencana di mana peran teknologi dalam hal ini sangat dibutuhkan. Harapannya ialah dapat bekerja optimal, sehingga dapat membantu pihakpihak tertentu seperti pemerintah khususnya dan relawan pada umumnya dalam melakukan evakuasi serta penyaluran bantuan di daerah terdampak.

“Pemetaan juga merupakan peran dari penggunaan IT dalam penanggulangan bencana alam,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar komunitas IT di NTB ini sangat bagus untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

“Saya dengar ini event pertama di NTB, dengan peserta se NTB dan ada dari Bali, saya bangga bisa terlibat dengan anak-anak muda kreatif yang terus melakukan inovasi seperti ini, terima kasih anakanakku, teruslah berbuat dan berkreativitas,” kata Didi dalam sambutannya.

Kegiatan seperti ini harus tetap digelar dan diperbanyak, NTB khususnya Kota Mataram akan sangat siap memfasilitasi kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini, katanya.

Pihaknya mendukung penuh penguatan kapasitas anak-anak muda lokal NTB yang sangat luar biasa. Dengan adanya kegiatan ini nantinya banyak anak-anak muda untuk memunculkan startup-startup atau perusahan-perusahan rintisan yang dapat memberikan dampak pada tum-

buhnya perekonomian di NTB bahkan di Indonesia.

Linov memiliki misi untuk menjadikan NTB sebagai pusat teknologi di Indonesia, beberapa capaian yang diraih sejak mulai bergerak secara aktif bersama dengan anak-anak muda NTB, adalah berhasil mendampingi para pemuda NTB menjuarai event resmi yang diadakan Google bekerjasama Dicoding tahun lalu dan tahun ini berhasil mendampingi pemuda NTB menjadikan Game Simulasi Lalu Lintas digunakan di Kalimantan Selatan –proses menjadi pilot project nasional.

Selain prestasi tersebut beberapa teknologi yang sedang diriset dan dikembangkan oleh tim Linov merupakan salah satu tehnologi inovasi pertama di NTB, antara lain. Sistem SmartHome, IOT. Untuk kesehatan/ alat kesehatan cerdas, IOT untuk kesehatan dan beberapa aplikasi dikembangkan oleh Startup-Startup yang didirikan dan dijalan oleh anakanak muda lokal NTB yang masih berstatus Mahasiswa di beberapa kampus di NTB. Keterlibatan Linov untuk kegiatan hackathon merupakan bagian dari tujuan terbentuknya.

“Kegiatan inkubasi berupa pendampingan anak-anak muda lokal dibidang IT dan Startup tersebut merupakan langkah kami menuju Road To Silicon Island” tegas, Lalu Lian Hari Wangi, salah satu founder.

Kegiatan ini digelar selama 2 hari dimulai dari tanggal 1213 Januari 2019 di Mataram.

Bentuk kegiatan sendiri adalah kompetisi antara para peserta dalam mengembangkan ide masing-masing berdasarkan tema yang sudah ditentukan sebelumnya.

Peserta mulai merancang dan menciptakan idenya secara langsung dimulai dari hari Sabtu hingga Minggu pukul 08.00 dengan bimbingan dari para tutor yang sudah dihadirkan oleh panitia. Hasilnya kemudian dipresentasikan di hadapan para juri untuk penilaian dan penentuan pemenangnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi menyampaikan sambutan pada pembukaan Bumigora Hackathon 2019, ia menyampaikan dukungan dan harapannya agar event ini menghasilkan talenta muda yang berkualitas untuk kemajuan start up di NTB.

Mataram (Suara NTB) – Ada yang cukup berbeda dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di tahun 2019 ini.

Salah satunya ada aturan baru terkait pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK). Nantinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) agar pelaksanaan UTBK bisa dilaksanakan di beberapa daerah di NTB, dan tidak terpusat hanya di Kota Mataram.

“Tes penerimaan itu, kita bekerja sama dengan Unram menggunakan fasilitas saat Uji Kompetensi Guru (UKG) lalu,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di Mataram, Kamis (17/1).

Suruji menjelaskan, nantinya pelaksanaan UTBK akan dilaksanakan di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Dengan begitu lulusan SMA dan SMK yang ada di daerah tidak perlu datang ke Mataram untuk mengikut tes. Diharapkan, lulusan SMA dan SMK bisa mendaftar dan mengikuti UTBK di daerah.

“Biasanya siswa dari luar daerah harus datang jauhjauh ke Mataram, tidak punya tempat menginap. Itu akan mengganggu mereka saat mengikuti tes, fisik dan psikis mereka terganggu,” katanya.

Pihaknya akan menyiapkan fasilitas UTBK di tempat yang digunakan untuk UKG di daerah. Menurut Suruji, langkah ini merupakan upaya pihaknya untuk mendorong angka partisipasi perguruan tinggi bisa lebih meningkat.

Dinas Dikbud NTB sudah mendiskusikan dengan pihak Unram terkait rencana ini. Suruji juga meminta kepada kepala sekolah SMA dan SMK untuk mendorong agar siswanya bisa lebih cepat mendaftar. “Saya sampaikan ke kepala sekolah, jangan cuma meminta siswa mendaftar, tapi arahkan mereka untuk mendaftar,” katanya.

Seperti diketahui, pelaksanaan SBMPTN 2019 hanya ada satu metode tes, yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Mulai tahun ini, metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) ditiadakan dan UTBK berbasis Android sementara belum diterapkan (masih dikembangkan). Pola seleksi masuk PTN tahun 2019 tetap akan dilaksanakan melalui dua materi tes, yakni Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA). Untuk soal TKA, lanjut Menristek, tetap akan menggunakan pilihan Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) serta Sosial Humaniora (Soshum). (ron)

(Suara NTB/Dukcapil KLU)

PEREKAMAN E-KTP - Dinas Dukcapil KLU turun lapangan dengan melakukan perekaman E-KTP ke sekolah-sekolah di KLU.

Percepat Rekam E-KTP, Dukcapil Turun ke Sekolah Tanjung (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara (KLU), menerapkan sistem jemput bola guna mempercepat perekaman E -KTP. Khusus bagi kalangan pemula atau usia sekolah, Dukcapil langsung turun ke sekolahsekolah (SMA/SMK/MA).

Kepala Dinas Dukcapil KLU, Sahabudin, S.Sos. M.Si., kepada wartawan Kamis (17/ 1) mengungkapkan, sejumlah sekolah yang diagendakan menjadi sasaran sepekan terakhir antara lain, MA Hidayaturrohman, MA Al-Hikmah dan MA Assyafiiyyah di Kecamatan Pemenang. Disusul SMAN 1 Kayangan, SMKN 1 Kayangan, SMAN 1 Bayan dan SMKN 1 Gangga.

“Upaya turun ke sekolah ini tidak lepas dari usaha kita untuk mencapai target yang sudah ditetapkan,” kata Sahabudin.

Perekaman di sekolah bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan perekaman di kalangan pelajar yang mencapai usia 18 tahun. Dukcapil memahami, bahwa kesibukan siswa pelajar menyulitkan mereka untuk mendatangi kantor Dukcapil, atau kantor Camat untuk merekam EKTP. “Mereka ini kan sibuk dengan sekolahnya, jadi mereka tidak akan mungkin sempat mengurus langsung ke Dukcapil. Makanya kita datang langsung ke tempat mereka sekolah,” sebutnya.

Sahabudin menjelaskan,

perekaman E KTP dengan mendatangi sekolah dilakukan sejak awal Januari 2019.

Tahun ini, setidaknya 7 sekolah yang telah disebutkan itu menjadi sasaran. Keterbatasan anggaran menyebabkan Dukcapil tidak bisa maksimal mengerahkan armada, baik peralatan dan tenaga untuk hadir ke semua sekolah.

Diakuinya, angka perekaman KTP di kalangan siswa pelajar cukup tinggi. Satu sekolah bisa mencatatkan perekaman sampai 60 siswa. Perekaman ini pun bersifat dinamis, karena dalam hitungan beberapa bulan ada siswa yang mencapai usia minimal memiliki KTP. “Di sekolah yang sudah melakukan perekaman sudah mencapai ratusan E-KTP. Karena di satu sekolah saja bisa sampai 60 orang,” imbuhnya.

Sahabudin berharap, percepatan perkamar E KTP ini bisa mendorong sukses dan lancarnya proses pemilihan umum. Mengingat berdasarkan data DPT di KPUD, ada warga yang tercatat belum merekam KTP. Sementara para siswa yang memiliki KTP tetapi belum masuk di data DPT, akan dimasukkan sebagai pemilih khusus.

“Kegiatan ini bagian dari usaha kita membantu teman - teman di KPU dan Bawaslu untuk pemilih pemula itu.

Mereka yang masih duduk di bangku sekolah itu, diperkirakan jumlahnya 4.052 orang,” tandasnya. (ari)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 RAT - Suasana Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI 12345678901234567890123456789012 NTB di Hotel Jayakarta Senggigi, Lombok Barat 12345678901234567890123456789012 (Lobar) Kamis (17/1).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB 12345678901234567890123456789012 menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Hotel Jay12345678901234567890123456789012 akarta Senggigi, Lombok Barat (Lobar) Kamis (17/1). Ra12345678901234567890123456789012 pat itu menyepakati dua keputusan besar, yakni KONI 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 NTB akan fokus meraih target 17 medali emas di Pekan 12345678901234567890123456789012 Olahraga Nasional Indonesia (PON) XX di Papua tahun 12345678901234567890123456789012 2020 dan mencetak prestasi atlet di SEA Games 2019.

12345678901234567890123456789012 Demikian diungkapkan Ketua Umum KONI NTB, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 H. Andy Hadianto ketika diwawancara Suara NTB usai 12345678901234567890123456789012 menghadiri RAT KONI NTB. “Minimal fokus kita di 12345678901234567890123456789012 target 17 medali emas di PON 2020 dan Lahirkan at12345678901234567890123456789012 let berprestasi di SEA Games 2019,” ucapnya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Untuk mencapai fokus dua terget besar tersebut, 12345678901234567890123456789012 KONI NTB bersama anggota KONI NTB menyepakati 12345678901234567890123456789012 akan melaksanakan Pelalda Sentralisasi yang dipu12345678901234567890123456789012 satkan di Kota Mataram dalam waktu dekat ini. Pel12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 aksana Pelatda Sentralisasi akan dibagi dua, yakni 12345678901234567890123456789012 Mayung Utama dan Mayung Harapan.

12345678901234567890123456789012 Untuk target Mayung Utama melibatkan atlet-at12345678901234567890123456789012 let juara nasional dan internasional atau peraih med12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ali emas di level nasional. Selanjutnya untuk Pelatda 12345678901234567890123456789012 Mayung harapan untuk atlet-atlet yang berpotensi 12345678901234567890123456789012 meraih medali emas, perak dan perunggu.

12345678901234567890123456789012 Para peserta menyepakati Pelatda Sentralisasi dilan12345678901234567890123456789012 jutkan karena sudah terbukti melahirkan atlet-atlet ber12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 prestasi nasional hingga internasional. Hal itu bisa dili12345678901234567890123456789012 hat dari hasil SEA Games 2017 dan Asian Games 2018, 12345678901234567890123456789012 selain hasil PON 2012 dan PON 2016 menjadi bukti se12345678901234567890123456789012 jarah NTB mampu bersaing di multi event nasional den12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gan mendulang 11 emas, 6 perak 8 perunggu, selanjutnya 12345678901234567890123456789012 meraih 11 emas, di PON Jabar 2016.

12345678901234567890123456789012 Keputusan RAT KONI NTB akan disampaikan ke 12345678901234567890123456789012 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dewan Per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 wakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB untuk ditindak12345678901234567890123456789012 lanjuti mengenai penganggaran olahraga. Pasalnya pi12345678901234567890123456789012 hak KONI kabupaten/kota siap melakukan sharing ang12345678901234567890123456789012 garan untuk mendukung Pelatda Sentralisasi 2019.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dalam hal ini pihak Pemprov NTB diharapkan da12345678901234567890123456789012 pat mendorong Pemda kabupaten/kota untuk men12345678901234567890123456789012 dukung anggaran pembinanaan olahraga untuk KONI 12345678901234567890123456789012 kabupaten/kota. Pantauan Suara NTB di lokasi RAT 12345678901234567890123456789012 KONI NTB juga dihadiri Kadispora NTB, Hj. Hus12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nanidyati Nurdin dan melibatkan 150 peserta dari 12345678901234567890123456789012 perwakilan 47 pengprov cabor dan pengurus di 10 KONI 12345678901234567890123456789012 kabupaten/kota. (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Pengurus cabang olahraga golf di NTB dipastikan 12345678901234567890123456789012 tidak akan menurunkan atlet di Pra-PON cabor Golf 12345678901234567890123456789012 tahun 2019. Alasannya atlet- atlet senior NTB belum 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mampu bersaing di level nasional.

12345678901234567890123456789012 Demikian dikatakan Ketua Pengprov Persatuan Golf 12345678901234567890123456789012 Indonesia (PGI) NTB, Yudi Usman kepada Suara NTB 12345678901234567890123456789012 di Mataram, Kamis (17/1). “Kita tidak akan mengirim 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 atlet senior di Pra-PON, soalnya kemampuan atlet 12345678901234567890123456789012 kami belum mampu bersaing di level nasional”ucapnya.

12345678901234567890123456789012 Rasa pesimis pimpinan cabang olahraga gol NTB 12345678901234567890123456789012 ini sudah pasti akan menyewakan atlet-atlet golf NTB, 12345678901234567890123456789012 terutama atlet senior NTB sudah pasti akan kecewa.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Namun untuk mengobati rasa kecewa para atlet NTB 12345678901234567890123456789012 itu, Yudi akan tetap menyiapkan para atlet muda.

12345678901234567890123456789012 Sedikitnya ada dua atlet yang disiapkan untuk tampil 12345678901234567890123456789012 di event nasional.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Menurut Yudi, keputusan dirinya tidak mengirim 12345678901234567890123456789012 atlet di Pra-PON 2019 dikarenakan dirinya sudah 12345678901234567890123456789012 mengetahui kekuatan lawan di level nasional. Menu12345678901234567890123456789012 rutnya atlet-atlet NTB belum mampu bersaing di level 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nasional dan sulit untuk merah tiket PON. 12345678901234567890123456789012 “Dari pada kita paksakan diri mengirim atlet di 12345678901234567890123456789012 Pra-PON, lebih baik kita gunakan anggaran yang ada 12345678901234567890123456789012 untuk pembinaan atlet muda, sehingga kedepan akan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 muncul atlet muda berprestasi”jelasnya.

12345678901234567890123456789012 Menurutnya, pembinaan atlet mudah lebih dikede12345678901234567890123456789012 pankan ketimbang mempersiapkan atlet senior yang 12345678901234567890123456789012 ada. Pasalnya pembinaan atlet senior NTB tak akan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bisa mengejar prestasi atlet-atlet nasional yang sudah 12345678901234567890123456789012 lama melaksnakan persiapan.

12345678901234567890123456789012 Para atlet nasional memiliki catatan prestasi na12345678901234567890123456789012 sional, sementara atlet NTB sudah lama absen di ajang 12345678901234567890123456789012 nasional. Hal itulah menjadi pertimbangan PGI NTB 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengirim atlet di Pra-PON 2020. (fan) 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/fan)

KONI Fokus 17 Emas dan Prestasi SEA Games

Atlet Golf Absen di Pra-PON 2019

SUARA NTB

Diduga Mencuri, Atlet Muay Thai Terancam Dipecat Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga Muay Thai mengatakan akan menindak tegas atlet Muay Thai yang ikut terlibat dalam aksi pencurian. Bila ada atlet Muay Thai yang ketahuan mencuri, atlet yang bersangkutan akan dicoret dari keanggotaan Muay Thai.

Demikian dikatakan Ketua Harian Pengprov Muay Thai Indonesia (MI), Indra Gunawan yang ditemui Suara NTB di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok Barat (Lobar), Kamis (17/1).

Pernyataan ini disampaikan Indra setelah mendengar salah seorang atlet Muay Thai diduga melakukan pencurian burung.

“Kalau atlet kami terbukti mencuri, kita tindak tegas.

Kami tidak akan membina atlet yang memiliki mental mencuri,” jelasnya.

Indra yang juga merupakan pelatih Muay Thai NTB mengatakan dirinya telah mendengar kabar bahwa salah se-

(Suara NTB/arn)

Syukri Rakhmat

orang atlet muay, DA yang diamankan polisi karena diduga melakukan pencurian burung milik warga di Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Senin (14/1) lalu. Aksi pencurian yang diduga dilakukan DA itu terekam oleh CCTV. Tersangka DA, kelahiran Kekeri, 3 Maret 2000 diduga melakukan aksi pencurian di sebuah Ruko dengan rekannya, Lalu Abdul Basir, alias Basir.

Setelah menerima laporan dan mempelajari rekaman CCTV di TKP, aparat berhasil mengidentifikasi pelaku dari ciri-ciri dari wajah.

Setelah mengantongi inden-

titas tersangka, tim Resmob Polsek Gunungsari yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda Sumarsono melakukan pencarian keberadaan tersangka.Setelah keberadaannya diketahui, tim Resmob Polsek Gunungsari langsung melakukan penangkapan di sebuah warung miras. DA pada saat itu diduga sedang menikmati miras bersama rekannya. Berdasarkan keterangan tersangka, DA pada saat itu juga berhasil ditangkap bersama tersangka Basir di tempat yang sama.

Sekali Wakili KLU Sekretaris KONI Lombok

Utara, H. Rubain, Kamis (17/ 1) membenarkan, atlet berinisial DA, mewakili Lombok Utara pada even Porprov 2018 lalu. Saat itu, DA diplot sebagai atlet kontingen KLU atas arahan Pengcab Harian Cabor Muay Thai KONI NTB. “DA itu atlet Muay Thai, anak itu memang kemarin wakil Lombok Utara karena KLU tidak ada atlet. Oleh Pak Indra, pelatih harian Muathai, dititiplah atlet ini ke KLU. Tapi yang tahu persis Pak Indra,” ujar Rubain.

Menurut Rubain yang juga Kabag Pemerintahan Setda KLU ini, KLU pada Cabor Muay Thai diwakili 4 orang.

Seluruhnya berasal dari luar daerah. Dari keempat orang itu, DA salah satunya, dan 3 orang lain dari unsur Brimob.

Terhadap dugaan keterlibatan DA sebagai pelaku cu-

rat, pihaknya akan mengecek dulu kebenaran dari informasi tersebut melalui pengurus Cabor Muay Thai KLU. Terpisah, Ketua Cabor Muay Thai - KONI KLU, H. Faisol, mengamini DA sebagai atlet yang mewakili KLU. DA sendiri merupakan atlet yang diturunkan pada Porprov 2018. Ia untuk pertama kalinya mewakili Lombok Utara dengan menorehkan prestasi medali perunggu.

“Anak ini memang kita angkat dari jalanan, kita lihat dia punya bakat. Dia baru sekali mewakili KLU dan berhasil meraih prestasi,” ujarnya.

Namun demikian, Kadis Sosial PPPA KLU ini belum bisa berkomentar banyak perihal kasus DA. Pihaknya masih akan menghimpun informasi untuk menentukan langkah selanjutnya. (ari/fan)

Aryanto Siap Wujudkan Target 10 Emas

(Suara NTB/jun)

PELEPASAN – Direktur Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, didampingi Bupati Dompu, H Bambang M. Yasin saat pelepasan secara simbolis ribuan bibit ikan di Bendungan Mila, Kamis (17/1).

Ribuan Bibit Ikan Ramaikan Pengisian Bendungan Mila Dompu (Suara NTB) – Pengisian awal atau Impounding Bendungan Mila di Kecamatan Woja dirangkai pelepasan 100.000 ekor bibit ikan, baik Nila, Karper, Tawes dan Lele. Pelepasan tersebut bertujuan menjaga kelestarian lingkungan serta upaya mewujudkan bendungan sebagai daerah wisata air.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, Ir Wahidin, M. Si., kepada Suara NTB mengungkapkan, disamping dua tujuan mendasar pelepasan benih ikan tersebut, juga harapan besarnya yakni terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat serta meningkatnya pendapatan.

“Tujuan pertama kita yakni pelestarian lingkungan dan menjadikan tempat ini sebagai area wisata memancing,” kata

KPU dan Dukcapil Kawal Perekaman E-KTP di Lapas Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumbawa mengawal proses perekaman massal E-KTP, Kamis (17/1), di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sumbawa.

Menurut Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, Disdukcapil dan KPU Sumbawa, jemput bola menggelar perekaman KTP secara massal di Lapas.

Langkah ini sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri, 10 Januari lalu.

“Kita berkepentingan, agar setiap warga nega-

Halaman 11

ra yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Makanya program ini sangat nyambung dengan kami,” terangnya.

Menurutnya, ada sekitar 108 warga binaan Lapas Sumbawa yang melakukan perekeman massal. Mereka nantinya akan masuk pada Daftar Pemiliha Tambahan.

Sebab pada prinsipinya KPU ingin memastikan semua warga negara bisa menggunakan hak pilihnya.

Apalagi tak menutup kemungkinan nantinya akan ada TPS khusus di Lapas Sumbawa. Mengingat sampai saat ini belum ada ketentuan khusus soal TPS di Lapas. “Harapan kami agar mereka (warga binaan Lapas) bisa menggunakan hak pilihnya secara merdeka,”tukas Syukri. (arn)

dia usai pelepasan bibit ikan secara simbolis oleh Direktur Sumber Daya Air Kementerian PUPR, DR. Ir. Hari Suprayogi, M. Eng., Kamis (17/1).

Dalam hal pengelolaannya sebagai daerah tujuan pariwisata ke depan, DKP menyerahkan sepenuhnya pada instansi terkait, baik Dispudpar maupun aparatur desa setempat.

Sementara pihaknya hanya fokus untuk penyediaan bibit secara cuma-cuma. Pun demikian dalam hal pengembangan, menurut Wahidin, DKP tidak perlu memberikan perlakuan khusus seperti misalnya menyediakan pakan atau mengontrol perkembangan ikan setiap saat, karena dengan kualitas air yang ada saat ini ia memastikan pertumbuhan ikan akan sangat cepat.

“Bahkan satu bulan setelah kita tebar ini saja ikan sudah

bisa kita pancing dan konsumsi untuk kebutuhan seharihari, karena air yang seperti ini subur buat ikan,” ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut dia, keberadaan bendungan tersebut harus tetap mendapat pengawasan ketat dari pemerintah, terutama atas upaya-upaya pembudidayaan ikan dengan sistim karamba.

Pengalaman di beberapa bendungan besar di luar daerah, pola budidaya yang mengharuskan pembudidaya menyediakan pakan ini rentan mengakibatkan air menjadi beracun, sehingga berbahaya untuk dimanfaatkan masyarakat.

“Kalau menggunakan karamba otomatis kita memberi pakan inilah yang mengakibatkan air berancun, sehingga berbahaya jika dimanfaatkan,” pungkasnya. (jun)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum PASI NTB terpilih, Aryanto Prametu tak gentar menerima tantangantarget 10 medali emas di cabang olahraga atletik. Pimpinan cabang olahraga atletik NTB itu siap mewujudkan target besar itu.

“Target sepuluh medali emas di atletik, siap kami raih,” ucap Aryanto Prametu didampingi, Sekum PASI NTB, Agus Sukmayadi ketika diwawancara Suara NTB di sela-sela mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB di Hotel Jayakarta Senggigi, Lombok Barat (Lobar), Kamis (17/1).

Pernyataan itu disampaikan oleh Aryanto menjawab tantangan yang diberikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Sebagaimana diketahui, Andy sebelumnya mengatakan akan memberikan target 10 medali emas di cabor atletik. Mantan Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu optimis cabor atletik dapat mewujudkan target tersebut.

Pernyataan pimpinan KONI NTB itu pun ditanggapi positif ketua PASI NTB terpilih. Dengan sikap optimis Aryanto mengatakan siap mewujudkan target 10 medali emas dari cabor atletik pada PON XX/ 2020.

Sebagai wujud keseriusannya memimpin PASI NTB, Aryanto mengatakan akan melepas jabatannya sebagai Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTB yang akan diakhirinya bulan Februari 2019. “Kepengurusan AFP NTB akan berakhir bulan Februari 2019.

S a y a

tidak akan mencalonkan diri lagi,” tegasnya.

Ditanya soal gebrakan yang akan dilakukan PASI NTB dalam mewujudkan target 10 medali emas, Ary akan menyerahkan sepenuhnya kepada kepengurusan PASI NTB. Dalam hal ini program pelatihan peningkatan prestasi atlet kata Aryanto akan diserahkan sepenuhnya kepada pelatih yang dinilainya sangat paham tentang pembinaan.

Di tempat yang sama Sekum PASI NTB, Agus Sukmayadi menambahkan bahwa untuk mewujudkan target 10 medali emas PON 2020, pihaknya membutuhkan kerjasama yang harmonis antara Pengprov PASI NTB dengan KONI NTB. Dalam hal ini sinergitas KONI NTB dengan PASI NTB dalam menerapkan program Pelatda NTB harus dilakukan.

“Harmonisasi cabor dengan KONI NTB harus dibangun.

Semua bidang harus bekerjasama guna mendukung target 10 medali emas,” jelasnya. (fan)

Aryanto Prametu

HBY Berharap Petani Maksimalkan Lahan Jagung Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, jika selama ini pemanfaatan lahan untuk pengembangan program terpijar khususnya jagung hanya bisa dikelola saat musim hujan, berbeda halnya untuk beberapa tahun ke depan dan seterusnya. Pemanfaatan lahan tersebut diharap mampu berlipat ganda dengan telah dibangunnya beberapa bendungan besar di wilayah ini.

Selain akan meningkatkan pendapatan masyarakat juga menambah kontribusi wilayah ini untuk Indonesia. “Lahan yang hanya sekali kita manfaatkan sejak hari ini kita akan lipatgandakan pemanfaatannya sehingga kita bisa berbuat lebih banyak dan lebih besar lagi untuk Indonesia,” ungkapnya saat memberi sam-

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M. Yasin butan pada acara pengisian gung untuk Indonesia. Ke depan, awal atau impounding Bendun- jika pemanfaatan irigasi Tanjung untuk pertanian teknis dengan Mila, Kamis (17/1).

Pemanfaatan lahan musi- gan tambahan air dari Bendunman dengan mengandalkan air gan Mila sudah berfungsi optihujan saja, petani diwilayah ini mal, Bupati optimis tiga tahun bisa memasok 800.000 ton jan- mendatang hasil jagung bisa

tembus 1,5 juta ton per tahun.

Program terpijar khususnya jagung yang dikembangkan beberapa tahun terakhir, menurut dia, telah memberi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, yang mana saat ini Dompu termasuk daerah dengan warga miskin terendah di NTB serta laju pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 6,5 persen per tahun. “Kemudian laju penurunan kemiskinan kita di atas 1 persen per tahun, itu adalah prestasi kita dengan mengandalkan alam,” tegasnya.

Dan dengan rekayasa teknologi melalui pembangunan beberapa bendungan besar saat ini, Bupati berharap masyarakat bisa lebih bersemangat dalam bekerja agar dapat berkotribusi lebih untuk pembangunan Indonesia dan pengentasan kemiskinan di Dompu. (jun)

(Suara NTB/ist)

Jumat, 18 Januari 2019

Jumat, 18 Januari 2019

SUARA NTB

Halaman 12

Guru Besar UIN Mataram Kandidat Kuat Ketua PWNU NTB Mataram (Suara NTB) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) NTB akan menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) tanggal 19 Januari 2019 mendatang, bertempat di Pondok Pesantren Qomarul Huda, Bagu, Lombok Tengah. Pelaksanaan konferwil ini untuk memilih calon Ketua PW NU untuk lima tahun mendatang.

NU sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mengartikulasikan aspirasi kaum Nahdliyin maupun warga masyarakat pada umumnya secara terbuka dan demokratis. Plt. Ketua PW NU NTB, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, digadang-gadang akan kembali dikukuhkan menjadi

Ketua PW NU NTB. “Sepertinya begitu,” kata Prof. Mansur Ma’shum, PhD., salah satu tokoh NU NTB yang ditemui, Kamis (17/1) pagi.

Sementara kader muda NU sekaligus Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) NTB, Suaeb Qori mendukung Guru Besar UIN Mataram, Prof.Dr. H. Masnun Tahir, menjadi Ketua PW NU NTB untuk lima tahun ke depan.

Menurutnya, Prof. Masnun merupakan sosok perpaduan antara tokoh muda, dan akademisi serta ulama. “Saya

yakin beliau mampu memperkuat komitmen kebangsaan dan menjaga keutuhan bangsa,” ujar mantan Ketua GP Ansor NTB ini.

Dikatakannya, NU ke depan seharusnya tetap menjaga dan mengembangkan tradisi dan memaksimalkan fungsi serta tugas keorganisasian yang sudah berjalan maksimal dan pembenahan.

“Penguatan keorganisasian dibutuhkan tokoh yang memiliki kapasitas yang teruji. Maka, memontun Konferwil ke 13 menjadi forum untuk mengevalaluasi dan menyusun agendaagenda organisasi ke depan ser-

ta merumuskan seperti apa NU ke depan,” tutur Sueb Terkait sekretaris, ia juga menegaskan, khusus untuk Sekretaris PWNU NTB ke depan diserahkan ke ketua terpilih dan dengan mempertimbangkan usia dan perlu orang baru agar ada kaderisasi di NU dan berjalan. “Kaderalisasi NU harus berjalan maksimal khususnya penguatan organisasi di tinggat cabang. Hari ini Pengurus Cab a n g Pulau Sumbawa

belum berjalan. Masih stagnan,” ujarnya (dys)

H. Masnun Tahir

HILANG RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG BPKB R4 MITSUBHISHI DR.1686 GZ NOKA/ NOSIN :L300DP221521/ 4D56C960941 AN.MAWARDI HLG D’SKTR JL.BUNG KARNO GULINTEN PAGUTAN

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 18 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2019

Wujudkan NTB Bebas Sampah ZERO waste atau bebas sampah menjadi salah satu program utama Pemprov NTB di bawah komando Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., (Zul – Rohmi) untuk diterapkan di daerah ini. Tidak ada lagi sampah, baik sampah organik, non organik ditemukan di tempat-tempat yang bukan tempatnya. Sungai, saluran air, jalan raya, kantor instansi pemerintah, swasta dan lingkungan permukiman, bebas dari sampah. Masyarakat sudah sadar, karena membuang sampah berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Inilah mimpi dari pasangan Zul – Rohmi dalam menjadikan NTB bebas dari sampah.

Meski demikian, dalam mewujudkan NTB bebas sampah tidaklah mudah. Butuh waktu yang sangat panjang dari pemerintah daerah dalam memberikan penyadaran pada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat tidak lagi membuang sampah di sungai, saluran air atau tempat-tempat yang bukan lokasi membuang sampah. Tapi bagaimana masyarakat membuang sampah pada tempat yang sudah disesuaikan dan dipilah sesuai jenis sampahnya.

Masalah sampah ini menjadi fokus perhatian dari Wakil Gubernur NTB (Wagub) j. Sitti Rohmi Djalilah. Malahan saat memberikan sambutan dalam setiap acara yang dihadiri, Sitti Rohmi Djalilah selalu mengingatkan untuk hidup sehat dan bersih. Dirinya tidak peduli dikatakan orang cerewet, karena selalu berbicara tentang masalah hidup bersih dan tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari. Kakak kandung mantan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA., ini ingin agar tidak ada lagi sampah yang ditemukan tercecer sembarangan, tapi bagaimana lingkungan tetap nyaman dan bersih.

Untuk itu, wagub menegaskan dalam mewujudkan semua ini harus dimulai dari lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov NTB atau Kantor Gubernur NTB. Di mana, dalam setiap penyajian makanan atau minuman pada tamu yang datang berkunjung ke Kantor Gubernur NTB tidak lagi menggunakan bahan-bahan dari plastik atau berpotensi menjadi sampah.

Dalam beberapa hari ini, di lingkup Kantor Gubernur NTB, setiap tamu yang datang sudah disuguhkan makanan atau minuman dengan wadah berbahan baku dari hasil kerajinan NTB, seperti kendi dan gelas berbahan baku tanah. Tentunya apa yang dilakukan ini sebagai sebuah langkah maju dalam mendukung kebijakan yang sudah menjadi program pimpinan daerah.

Tidak hanya itu, kebijakan ini akan mampu memberikan nilai tambah bagi para perajin gerabah di daerah ini, karena produkproduk yang selama ini dibuat bisa memberikan kesejahteraan.

Terlebih kondisi sekarang ini, kondisi pariwisata NTB sedang dalam cobaan, sehingga keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB yang juga diwajibkan menggunakan bahan-bahan non plastik bisa meningkatkan pendapatan perajin.

Selain itu, bisa menjadi promosi bagi kerajinan daerah NTB di mata tamu atau wisatawan yang hadir ke daerah ini. Setidaknya, wisatawan atau tamu dari luar daerah akan menjadikan produk ini sebagai cinderamata setelah berkunjung ke NTB. Kita berharap, dalam menerapkan bebas sampah ini tidak saja instansi lingkup Pemprov NTB saja yang berperan. Seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB, termasuk instansi vertikal juga harus menerapkan hal yang sama. Jika ini dilakukan, NTB akan menjadi daerah percontohan nasional bebas sampah dan pengusaha kecil dan menengah akan merasakan dampak dari kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Jangan sampai kebijakan ini hanya mentok di tingkat provinsi saja, sementara di tingkat kabupaten/kota tidak dilaksanakan. Untuk itu, peranan dan kerjasama semua pihak sangat diharapkan dalam mewujudkan NTB bebas sampah. (*)

Halaman 14

Revisi Model Pendidikan Profesi Guru Oleh: Agus Sadid, M.Pd

Pendahuluan NGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita saat ini mencapai Rp 2.204 T dan 20% APBN tersebut telah dialokasikan untuk pendidikan, dan 63% dari dana pendidikan tersebut telah ditransfer ke Pemerintah Daerah. Hal ini sebagai semangat dari desentralisasi pendidikan (otonomi pendidikan di daerah). Besarnya dana pendidikan tersebut adalah untuk mewujudkan amanah konstitusi kita yaitu “Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Kembali saya katakan bahwa didalam dana pendidikan tersebut ada pos-pos anggaran Peningatan Profesionalisme Guru, sebagai garda terdepan dalam proses pencapaian Manusia Indonesia yang Cerdas.

Maka, kewajiban pemerintah dari puat hingga daerah untuk mendorong dan menumbuhkan kemampuan profesional para guru. Sekedar mengingatkan bahwa UU Nomor 14/2015 tentang Guru dan Dosen menyatakan Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, Kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada poin “Wajib Memilki Sertfifikat Pendidik”, kebijakan pemerintah menetapkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mulai berlaku tahun sejak tahun 2017 berimplikasi pada proses sertifikasi guru. Dilapangan yang terjadi para guru merasa “dipersulit” untuk mendapatkan sertifikasi guru. Jika dahulu cukup melalui proses PLPG yang dilakukan di LPMP maka sekarang harus berhadapan dengan Perguruan Tinggi (PT) melalui kegiatan Perkuliahan Tatap Muka. Prosedur yang “ketat” inilah yang memunculkan persepsi para guru terhadap proses sertifikasi guru melalui program PPG menjadi buruk dan “menjatuhkan semangat para guru” terutama guru pemula. Wajar jika hal demikian maka para guru merespon negatif melalui tanggapan miring diantaranya “memang pemerintah sedang mempersulit”, “pemerintah seteNgah hati memberikan tunjangan sertfifikasi”, “Apa sih maunya pemerintah”.

PPG dan Ketidakadilan PPG sebagai kebijakan baru dalam pemberian sertifikat pendidik memberikan prasyarat yang ketat, salah satunya adalah linieritas pendidikan )kualifikasi S1/DIV linier). Contoh di PAUD, saat ini guru-guru PAUD pen-

(Pemerhati Pendidikan) didikannya hanya pada SMA/sederajat. Guru PAUD dengan kualifikasi Akademik S1/DIV PGPAUD baru mencapai tidak kurang dari 35% dari total guru PAUD (formal dan normal) 468.245 (Ditjend GTK PAUD Dikmas, Kemdikbud, 2017). Data tersebut diambil dari guru PAUD yang sudah masuk dalam Dapodik PAUD. Berarti masih ada 65% guru PAUD yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Tentunya mereka tidak bisa mengakses program PPG, padahal mereka telah memiliki masakerja diatas 5 tahun. Bayangkan pengabdiannya yang luarbiasa, dengan gaji yang memprihatinkan tetapi mereka dituntut untuk mengoperasionalkan SNP plus Kurikulum 2013 PAUD. Namun belum mampu terakomodir sebagai peserta PPG. Seharusnya pemerintah juga wajib memfasilitasi “perbaikan” pendidikan para Guru PAUD. Dengan sacara apa” yaitu menekan Pemerintah Daerah untuk membiayai peningkatan kualifikasi akademik guru PAUD. Transfer dana pendidikan yang mencapai 63% harus untuk alokasi kualifikasi pendidikan. Ketidakadilan ini yang muncul, disatu sisi para guru PAUD harus total dan menjalankan sepenuhnya regulasi pendidikan, namun giliran pemenuhan terhadap hakhak guru PAUD dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik-nya tidak dilakukan. Jika terus dibiarkan, maka sampai kapan para guru PAUD bisa teragkut dalam program PPG dan menikmati tunjangan profesi?.

Perbaikan Sistem PPG PPG merupakan instrumen merubah “nasib” para guru. Nasib agar menjadi lebih baik dari sisi kesejahteraan dan pengakuan atas profesinya.

Banyak para guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi meskipun sudah linier pendidikannya tetapi tetap saja belum mampu “terangkut” dalam gerbong PPG. Misalnya pada para guru di sekolah negeri seperti SDN, SMPN dan SMAN/SMKN serta TKN/SLBN. Para guru non PNS belum bisa mengakses PPG karena terkendala persyaratan administrasi yaitu memiliki SK dari BUPATI/Walikota/Gubernur sebagai guru non PNS

RADIO

[ada satuan pendidikan. Padahal para guru non PNS terebut umumnya hanya mengantongi SKB Kasek/SK Komite/ SK Kepala Dinas sebagai guru pada satuan pendidikan. Sementara pihak Bupati/Walikota/Gubernur terkendala oleh regulasi tentang SK Honorer atau guru Guru Honorer.

Untuk itu demi keadilan dan perbaikan sistem PPG sehingga target pemerintah untuk melahirkan guru bersertifikat hingga tahun 2025 mencapai 3 juta orang maka, hal yang harus diperbaiki terhadapo sistem tersebut adalah: pertama, meniadakan syarat linieritas pendidikan dan atau meniadakan syarat pendidikan minimal.

Saya bukan bicara “ngawur” untuk hal ini, karena syarat pendidikan bisa disiasati melalui proses pelatihan dan atau pendidikan jarak jauh. Jadi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik tetap harus masuk dalam program PPG sementara perbaiukan pendidikan terus jalan melalui program pendidikan jarak jauh atau elearning. Kedua adalah menghapus syarat administrasi dengan memiliki SK Bupati/Walikota/Gubernur. Artinya para guru cukup mengantongi SK Kasek atau Komite sebagai syarat masuk dalam prgram PPG (bagi guru yang mengabdi pada sekolah negeri).

Ketiga adalah menurunkan passing grade (nilai kelulusan minimal) yaitu 70. Mengapa saya memasang angka 70? Karena ini adalah nilai ideal (kategori cukup). Nilai tersebut juga cukup realistis untuk dijangkau dengan kemampuan para guru. Keempat adalah merevisi rekrutmen peserta PPG yang hanya melalui aplikasi SIM PKB. Rekrutmen peserta PPG harus juga melalui jalur non aplikasi SIM PKB karena sistem ini akan sulit diakses bagi daerah dengan keterbatasan jarimgan internet. Daerah 3T, daerah bencana alam, daerah masyarakat adat terpencil dan daerah dengan karakteristik layanan khusus, akan tidak mampu bersaing dalam akses mendapatkan jaraingan tersebut dan ini sangat merugikan bagi mereka. Padahal UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan kemudahan layanan pendidikan khusus dengan karakter-

istik tersebut diatas.

Cara terakhir adalah melakukan terobosan pelatihan dan pendidikan yang terintegrasi dengan PPG. Artinya ada model Diklat guru pemula namun harus terhubung dengan sistem PPG. Jadi guru yang masuk dlam program Diklat tersebut, maka secara otomatis masuk dalam program PPG. Model ini bisa bersinergi dengan pemberdayaan guru pada KKG, MGMP dn PKG. Kelompok-kelompok tersebut dilatih dan diberdayakan dibawah supervisi LPMP dan PPPPTK (P4TK). Kemudian dalam wadah KKG, MGMP dan PKG tersebutlah segala bentuk Diklat Guyru akan diintergasikan dengan PPG. Pihak LPLM dan P4TK menyusun kurikulum, SOP, proses dan strategi Diklat, sedangkan pihak penyedia Diklat tersebut menyiapkan orang-orang yang akan dilatih.

Jika cara-cara yang saya tawarkan direspon oleh pemerintah maka saya yakin target 3 juta guru terrsertifikasi tahun 2025 akan tuntas.

POJOK Keuangan PT. GNE diduga bocor Rp 3,1 miliar APH harus bersikap

*** Saleh akan beri ’’warna baru’’ di Dishub PAD dari sektor parkir harus meningkat

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 18 Januari 2019

Rute Lombok-Australia Dibuka Akhir Februari Dari Hal. 1 Untuk memastikan, rencana pembukaan rute baru ini bisa sesuai rencana’’ katanya.

Untuk melayani rute penerbangan internasional tersebut pihak AirAsia akan menggunakan pesawat Airbus A320 dengan kapasitas penumpang sekitar 180 penumpang. Dengan branding khusus oleh pihak AirAsia. ‘’Dengan pembukaan rute baru ini bisa mendongkrak pariwisata Lombok dan NTB pada khususnya, pascagempa Lombok. Sehingga pariwisata Lombok pada khususnya bisa semakin bergairah,’’ tegasnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah, menegaskan kesiapannya untuk mendukung rencana pembukaan rute penerbangan baru tersebut. Apapun yang dibutuhkan pihak maskapai selama bisa dipenuhi pemerintah provinsi akan dipenuhi. Termasuk fasilitas-fasilitas promosi yang dibutuhkan siap digunakan.

Bahkan pemerintah pusat sendiri luar biasa mendukung.

Buktinya, pemerintah pusat telah menyiapkan stimulus bagi rute-rute penerbangan baru. Termasuk rute LombokPerth Australia ini. “Berapa besaran stimulus yang disiapkan, segera akan dimatangkan dengan pemerintah pusat,” tandasnya.

Diakuinya pembuka rute baru tersebut lebih cepat dari yang diperkirakan. Artinya, ada komitmen yang kuat dari pihak maskapai untuk mewujudkan rute tersebut. Dengan adanya rute baru tersebut, diharapkan bisa memancing wisatawan untuk lebih banyak datang ke Pulau Lombok dan NTB pada umumnya.

Sementara CEO AirAsia

Grup Dendy Kurniawan, mengatakan pihaknya telah menetapkan Lombok International Airport (LIA) sebagai bandara hub (penghubung) mulai tahun ini.

Nantinya, sejumlah penerbangan yang dilayani AirAsia akan melalui LIA. Baik itu untuk rute internasional maupun domestik.

Dendy mengatakan, saat ini AirAsia sudah memiliki empat bandara hub di empat kota. Yakni Jakarta, Surabaya, Denpasar serta Medan. Dan, LIA bakal menjadi bandara hub ke lima yang dimiliki AirAsia. ‘’Lombok ini akan menjadi bandara hub ke lima kita,’’ terangny.

Dikatakannya, sebagai bandara hub beberapa rute penerbangan yang dilayani oleh AirAsia nanti akan melalui LIA. Seperti rute Kuala Lumpur dan Singapura untuk rute internasional. Sedangkan untuk rute domestik, seperti Yogyakarta, Denpasar dan beberapa rute lainnya.

“Penetapan LIA sebagai bandara hub bersamaan dengan pembukaan rute internasional LombokPerth Australia. Karena rute penerbangan dari bandara lain yang menuju Australia juga akan melalui LIA,” terangnya.

AirAsia sendiri nantinya akan menyiapkan dua pesawat setiap hari. Untuk melayani penerbangan penghubung tersebut. ‘’Kalau sudah jadi bandara hub, maka intensitas penerbangan di LIA tentu akan semakin meningkat. Mobilitas penumpang dengan sendiri juga akan ikut meningkat,’’ katanya. (kir)

Siapkan Hercules Dari Hal. 1 sempat menghimpun informasi terkait dampak dan penanganan gempa oleh jajarannya di AU. ‘’Kita membantu kelancaran logistik sehingga distribusi logistik dan recovery dari pusat ke sini berjalan lancar,’’ kata jenderal bintang dua TNI AU yang baru tiga bulan menggantikan Marsda TNI Fadjar Prasetyo ini.

Pangkoops AU II Makassar dijelaskannya membawahi pangkalan udara sejumlah daerah di Indonesia Timur, termasuk Lanud Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Mataram. Dalam kunjungan kerjanya itu, selain memantau kinerja jajarannya, juga menyampaikan peran lanjutan TNI AU dalam penanganan gempa di NTB. Ia mendapat informasi bahwa pemerintah pusat masih akan mengirim material dari berbagai tempat ke Lombok dan Sumbawa, khususnya bahan bangunan untuk korban gempa.

“Kita masih akan membantu. Sebab saya melihat, pemerintah akan mengirim logistik ya, bukan makanan, tapi bahan bangunan. Kami sudah diminta membantu.

Tinggal tunggu waktunya ka-

pan,’’ jelasnya. Bantuan personel dan armada Hercules akan disiapkan sesuai kebutuhan demi memperlancar proses recovery korban gempa. ‘’Jadi dalam hal ini kmai masih andalkan pesawat Hercules,’’ katanya. Saat ini masih terus dilakukan pembenahan operasional dan maintenance di Lanud Abdurrahman Saleh, pangkalan induk pesawat Hercules.

Sejauh ini fokus kegiatan besar selain latihan rutin adalah penanganan bencana di beberapa daerah di Indonesia. Sebab penanganan bencana masuk dalam SOP Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk dibutuhkan peran TNI AU. Terkait kunjungannya ke NTB, ia ingin membangun koordinasi dengan jajarannya di Lanud ZAM sebagai satuan bawahan.

Menanyakan perkembangan situasi dan langkah yang akan dilakukan selanjutnya. ‘’Terutama dukungan penerbangan, saya cek. Karena ini akan berkaitan dengan pelayanan kepada TNI AU termasuk Pemda di sini,’’ pungkasnya. (ars)

Tak Ada Anggaran Dari Hal. 1 Kebutuhannya sekitar Rp20 25 miliar. Itu paling tidak betul-betul, seperti yang diharapkan Ibu Wagub,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Kamis (17/1).

Ardi mengatakan, anggaran sebesar itu dibutuhkan agar konstruksi jembatan tahan terhadap banjir. Jangan sampai, cuma diperbaiki tetapi akan rusak jika diterjang banjir.

Sehingga, konstruksi jembatan provinsi tersebut harus dirombak total. Melihat kondisi yang ada di Bima, maka perbaikan jembatan harus memperhatikan prilaku sungai dan prilaku banjir. ‘’Sehingga jembatan itu minimal harus sama dengan lebar sungai bentangnya. Bentangnya paling tidak lebih lebar dari sungai. Sehingga dari kondisi yang ada sekarang, harus dirombak total konstruksinya. Bentangnya harus lebar dari sungai,’’ terangnya.

Untuk perbaikan jembatan yang ada di Bima tersebut, Ardi mengatakan akan dialokasikan melalui APBD NTB sekitar Rp5 miliar. Kemungkinan anggarannya berasal dari dana tak terduga tahun 2019.

Sisanya, Dinas PUPR akan mengusulkan ke Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Namun, anggaran yang berasal dari pusat ini kemungkinan tak dapat turun 2019 ini.

Karena Dinas PUPR harus mengusulkan dulu ke Kementerian PUPR. Sehingga yang

paling memungkinkan dapat dialokasikan pada APBN 2020. ‘’2019 ndak mungkin, pesimis kita,’’ katanya.

Untuk kelancaran transportasi, telah dibangun jembatan darurat lintasan basah. Kalaupun air sungai melimpah, tetapi masih dapat dilalui kendaraan. Ia menambahkan perbaikan tiga jembatan provinsi tersebut memang cukup mendesak.

Ia tak memungkiri akibat belum diperbaikinya jembatan tersebut menyebabkan pergerakan ekonomi warga terganggu.

Paling tidak dari segi waktu akan bertambah.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Sekda NTB mengumpulkan sejumlah Kepala OPD untuk membahas beberapa infrastruktur provinsi di Bima, Selasa, 15 Januari 2019 siang. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri yang hadir dalam kesempatan tersebut melaporkan ada tiga jembatan provinsi yang rusak dan belum diperbaiki.

Sejumlah ruas jalan dan jembatan yang saat ini dalam kondisi rusak di Bima. Di antaranya, ruas jalan Tawali Wera, Jembatan Desa Boro, Kecamatan Sanggar dan Jembatan Desa Kananta Soramanadi. Satu lagi berada di Kecamatan Monta. (nas)

Halaman 15

Galakkan Pemakaian Produk Lokal

Pemprov Larang Penggunaan Plastik Setiap Rapat Mataram (Suara NTB) Untuk mewujudkan NTB Zero Waste atau bebas sampah 2023, Pemprov menjadikan kantor gubernur sebagai pionir.

Dalam setiap rapat atau pertemuan, makanan dan minuman yang disajikan, bungkusnya tidak lagi berbahan plastik.

Misalnya, untuk minuman para tamu, Pemprov menggunakan kendi dan gelas yang terbuat dari tanah liat. Begitu juga makanan yang disajikan merupakan produk-produk lokal seperti pisang rebus, kacang rebus dan lainnya.

“Ini mulai dilakukan sejak dicanangkan zero waste di lingkungan Pemprov NTB. Kantor Gubernur sebagai pioner, menjadi contoh bagi OPD-OPD di lingkup provinsi. Zero waste itu mengurangi sampah plastik seminimal mungkinn bila perlu nol,” kata Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. H. Fathul Gani, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (17/1) siang.

Pantauan Suara NTB, pemandangan penggunaan kendi dan gelas yang terbuat dari tanah liat, untuk minum ketika penandatangan perjanjian damai antara warga Kaarang Genteng Kota Mataram dengan warga Bajur Lombok Barat, Rabu (16/1) lalu. Pemprov tak menyiapkan lagi air mineral botol atau gelas untuk disajikan kepada tamu undangan atau peserta rapat. Tetapi Pemprov mulai menggantinya menggunakan kendi dan gelas yang terbuat dari tanah.

Fathul mengatakan Pemprov mulai mengupaakan tak menggunakan bahan-bahan

plastik dalam setiap rapat.

Bahkan di ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda juga akan menggunakan hal yang sama.

Fathul mengatakan pihaknya juga menyosialisasikan kepada pelaku UMKM yang selama ini menjadi rekanan dalam menyiapkan makanan dan minuman pada setiap rapat atau pertemuan di kantor gubernur. Di samping itu, setiap OPD di bawah lingkup Setda NTB juga disiapkan tiga bak sampah. Untuk sampah organik, anorganik dan B3.

Para pegawai juga membawa air minum dari rumah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi seminimal mungkin sampah plastik.

Dengan penggunaan produkproduk lokal ini, kata Fathul berdampak pada pelaku UMKM. Diharapkan dengan kebijakan penggunaan poduk lokal, UMKM di NTB semakin menggeliat usahanya.

“Bayangkan seminggu lalu saya perintahkan Kasubag Rumah Tangga memborong gelas dari tanah liat, kendi dan lain-lain,” katanya.

Penggunaan bahan-bahan lokal ini terbilang unik. Hal ini juga dapat menjadi ajang promosi NTB ke provinsi lain.

Bahkan para tamu luar daerah responsnya cukup bagus.

Pemprov NTB menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan NTB Bebas Sampah (Zero Waste) 2023.

Pengurangan produksi sampah akan dimulai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Dr. Ahmad Fathoni, SP, MT mengatakan mulai pekan kemarin seluruh OPD harus mengurangi penggunaan plastik dan kertas. Dinas LHK NTB akan melakukan penilaian kepada seluruh OPD, Juni mendatang.

Jika ada OPD yang buruk pengelolaan sampahnya atau kantor OPD jorok, maka Kepala OPD akan direkomendasikan diganti. Fathoni mengatakan program ini di bawah pengawasan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. “Kalau dia tidak taat, artinya kantor OPD jorok, kita kasih sertifikat merah. Artinya direkomendasikan untuk diganti Kepala OPD-nya. Yang merah nanti ditegur ibu Wakil Gubernur. Karena ini di bawah pengawasan Ibu Wakil Gubernur,” kata Fathoni.

Ada tiga kategori OPD nantinya setelah dilakukan penilaian oleh Dinas LHK. Pertama, OPD yang kategori merah. OPD masuk kategori merah apabila pengeloaan sampah buruk. Kategori kuning apabila ada kekurangan-kekuragan yang masih bisa diperbaiki.

Pada Januari ini pihaknya akan fokus melakukan sosialisasi ke seluruh OPD. Mulai Februari akan dilakukan pembinaan. Sedangkan penilaian kepada OPD akan dilakukan Juni mendatang.”

Akan ada raport OPD setiap bulan,” terangnya.

Mulai Januari ini, seluruh

Oknum Pejabat Kanwil Kemenag NTB Tersangka Dari Hal. 1 Tersangka kedua memberikan baik secara tunai maupun transfer kepada tersangka HS,’’ jelasnya, didampingi Kasatreskrim, AKP Joko Tamtomo.

Tersangka MI diduga memungut dana bantuan yang diberikan kepada empat masjid di Kecamatan Lingsar, dan lima masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Hasil pungutan itu disetor bertahap.

Antara lain pada Sabtu (5/ 1) sebesar Rp25 juta yang diantar langsung ke rumah tersangka HS pada petang hari.

Selanjutnya pada Senin (7/1) sebesar Rp30 juta dimasukkan lewat setoran tunai langsung. ‘’Jadi total uang yang diberikan kepada HS Rp55 juta sehingga HS kita tetapkan sebagai tersangka,’’ kata Alam. Sementara total uang yang diterima HS mencapai Rp95 juta.

Dalih Uang Bayar Utang Tersangka HS menjalani pemeriksaan sejak Rabu (16/ 1) sore. Pagi harinya, kata Kapolres, uang yang sudah disetorkan kepadanya dikembalikan melalui istri tersangka MI. Sebab MI sudah ditahan Polres Mataram.

Tersangka HS bahkan membuat kuitansi masingmasing untuk uang Rp25 juta

dan Rp30 juta. HS sudah tahu MI menjadi tersangka sehingga ambil gerak cepat. ‘’Tersangka HS membuat alibi uang tersebut adalah utang. Dia kembalikan uang Rp55 juta kepada istri tersangka. Justru alibi ini yang menguatkan bukti dan memberatkan tersangka HS,’’ ungkap Alam. ‘’Sebelumnya, uang yang diberikan secara cash dan transfer oleh tersangka MI. Karena tahu dua tersangka ditangkap sehingga HS seolah-olah akan kembalikan uang hasil tindak pidana sebagai uang utang,’’ katanya.

Penasihat hukum HS, Miftah juga mengakui kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Iya sedang diperiksa,’’ ujarnya.

Terpisah penasihat hukum MI, Burhanudin mengungkap kliennya itu memungut dana bantuan masjid atas perintah HS. ‘’Dia bilang, kalau yang yang dia setor ke dia (HS) alasannya untuk dikumpulkan dan dipakai untuk menyumbang ke masjid lain yang tidak dapat (bantuan),’’ ucapnya.

Bukti Transfer di Buku Rekening Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram punya cukup bukti untuk menjerat HS. Penyidikan kasus itu sudah memeriksa enam orang

saksi, dan dokumen terkait pengusulan dan pencairan dana bantuan masjid.

Termasuk barang bukti uang yang totalnya Rp95 juta.

Diantaranya uang tunai Rp10 juta disita dari tersangka Basuki saat operasi tangkap tangan Senin (14/1) lalu, uang tunai yang disita dari rumah tersangka Ikbal Rp55 juta, serta Rp30 juta yang masih ada di dalam rekening tabungan Bank Mandiri Silmi.

Penyidik menggeledah rumah dinas tersangka HS di Jalan Prasarana, Dasan Agung Baru, Mataram, Kamis (17/1) sore sekitar pukul 16.30 Wita. Penyidik menemukan barang bukti buku tabungan rekening pribadi HS, dua lembar kuitansi, dan blanko setoran tunai tertulis Rp30 juta. ‘’Itu barang bukti uang yang ditransfer ke rekening tersangka tiga (HS). Transaksi tanggal 7 Januari,’’ beber Kapolres.

Alam menambahkan, sejauh ini enam orang saksi yang diperiksa saling menerangkan dan berkaitan untuk pembuktian tindak pidana korupsi tiga tersangka tersebut.

Tiga tersangka itu dijerat pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (why)

Keuangan PT. GNE Diduga Bocor Rp 3,1 Miliar Dari Hal. 1 ‘’’Makanya ndak bisa saya berikan sama Anda. Saya no comment. Biarkan Inspektorat bekerja dulu,” tegasnya menutup wawancara.

Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si membenarkan ada permintaan audit dari PT. GNE ke institusi yang dipimpinnya. ‘’Dari hasil pemeriksaan internal SPI nya PT.GNE, itu yang diteruskan ke kami untuk audit investigasi, ‘’jelas Ibnu Salim didampingi Irbansus, GP Aryadi, S.Sos. MH. Sudah ada pertemuan awal antaran Inspektorat dengan pihak Sistem Pengendalian Intern (SPI) PT. GNE. Dari hasil pertemuan awal itu, kemudian sedang dalam proses tindak lanjut pihak Inspektorat NTB. ‘’Kami sharing informasi, mereka paparkan hasil

temuan. Sekarang dalam proses tindaklanjut,’’ jelasnya.

Kinerja PT. GNE memang sejak lama jadi sorotan DPRD NTB. Dewan bahkan menolak perubahan Perda tentang PT. GNE untuk penambahan modal dasar perseroan menjadi Rp75 miliar.

H. Syahdan Ilyas juga pernah menyatakan, akan ada upaya restrukturisasi sebagai pembenahan internal PT.GNE. Keterangannya dimuat suarantb.com tanggal 22 September 2017. Dalam proses restrukturisasi melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat NTB dan pengawasan internal PT. GNE. Dari perubahan sebelumnya, diklaim pada tahun 2016 PT. GNE memperoleh keuntungan.

Dimana, sekitar Rp745 juta

dividen disetorkan ke pemerintah daerah. Pada tahun itu, GNE memperoleh pendapatan sekitar Rp6 miliar. Biaya operasional mencapai Rp4 miliar.

Belum lagi pembayaran pajak, gaji karyawan dan lainnya. Sehingga, keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan daerah ini sekitar Rp 1,3 miliar setahun.

Unit usaha yang sudah diperluas dan sedang dijalankan, yakni GNE Beton, GNE Perbengkelan dan Assembling, GNE Konstruksi, GNE Perdagangan Umum, GNE Agro. Khusus untuk GNE Perdagangan Umum, akan dibuat outlet-outlet di pondok pesantren, semacam retail modern. Dari beberapa usaha yang dikembangkan ini, lanjut Syahdan, GNE Beton punya prospek bisnis yang menjanjikan dengan omzet mencapai Rp15 miliar. (ars)

PT. GNE Prioritas Dilakukan Perombakan Dari Hal. 1 Bahwa direksi BUMD punya peran yang sangat penting untuk mengembangkan perusahaan daerah yang ada. ‘’Direksi harus betul-betul.

Karena dia mengoperasionalkan perusahaan. Harus membuat orientasi bisnis, harus bisa membaca peluang bisnis ke depan seperti apa. Kalau kurang kreatif saya pikir akan stagnan,’’ katanya.

Salah satu unit usaha di bawah GNE, yakni Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek kini tak jalan.

Unit usaha GNE yang justru berkembang adalah usaha paving block dan konstruksi.

Sementara untuk mengem-

bangkan RPH Banyumulek, GNE justru meminta penambahan penyertaan modal.

Mantan Penjabat Bupati Bima ini mengatakan sudah bertemu langsung dengan Direktur Utama PT. GNE, H. Syahdan Ilyas. BUMD milik Pemprov NTB yang memiliki usaha produksi yang riil adalah GNE. Jika melihat perkembangannya, kata Wirajaya GNE masih termasuk BUMD yang sehat. Pada 2016/2017, perusahaan daerah ini tak mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov. Tetapi GNE masih dapat menyetor dividen ke kas daerah. Artinya, untuk biaya operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan

GNE masih mampu. ‘’Tapi seharusnya kalau melihat usianya , lompatannya harus lebih jauh. Makanya peran direksi harus betul-betul optimal. Bagaimana membuat BUMD berkembang, Direktur Utama sama direktur-direktur di bawahnya punya peran,’’ pungkasnya.

Dikonfirmasi usai menghadiri penandatangan kesepakatan damai antara warga Karang Genteng dan Bajur di Kantor Gubernur, Rabu (16/1), Dirut GNE, H. Syahdan Ilyas menolak berkomentar mengenai rencana perombakan BUMD yang akan dilakukan gubernur. Syahdan mengatakan perombakan BUMD merupakan kewenangan gubernur. (nas)

rapat di OPD lingkup Pemprov NTB tidak ada lagi penggunaan plastik dan mengurangi penggunaan kertas. Makanan akan dibungkus menggunakan bahan-bahan organik. Begitu juga gelas untuk minum, tidak lagi menggunakan air kemasan gelas.

“Semua snack atau kue tak boleh dibungkus plastik. Tapi dibungkus pakai daun pisang.

Kertas undangan diminimalisir. Hanya untuk arsip saja.

Kalau undangan ke OPD-OPD, kirim via WA (Whatsapp).

Karena kalau pakai email agak malas buka. Atau kalau tidak membuka WA dihubungi lewat telepon,”tuturnya.

Setiap OPD akan ada dua petugas yang khusus menangani sampah. Kemudian Dinas LHK akan menerjunkan 14 petugas setiap hari untuk keliling ke seluruh OPD melakukan pemantauan dan pembinaan.

Produksi sampah di NTB dalam sehari sebanyak 3,5

juta kilogram. Dari jumlah produksi sampah sebanyak itu, baru 17 persen atau 600.000 kg yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya, 2,9 juta kg dibuang sembarangan.

Dari sisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), NTB masih berada di bawah Bali dan NTT. Tahun 2017, IKLH NTB sebesar 56,99. Sedangkan Bali dan NTB sudah mencapai 70.06 dan 61,81.

Angka IKLH NTB juga masih berada di basah rata-rata nasional, sebesar 66,88.

IKLH terdiri dari tiga komponen yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Air di NTB paing rendah, yakni 20,25. Sedangkan indeks kualitas udara cukup baik, berada di atas rata-rata nasional yakni 88,02. Begitu juga indeks kualitas tutupan lahan juga masih lebih baik dari nasional sebesar 61,27. (nas)

Pengurus Masjid Minta Uang Disunat Dikembalikan Mataram (Suara NTB) Pengurus masjid yang mengetahui uangnya disunat mengaku kaget dan geram. Mereka meminta uang yang jadi haknya dikembalikan. Di tengah kesulitan keuangan akibat bencana, nilai puluhan juta yang disunat menurut para pengurus masjid sangat besar.

“Kami minta uang itu dikembalikan. Kalau tahu itu disunat, kami pasti tidak akan kasi waktu itu,” sesal Rony Saputra, bendahara pembangunan masjid Nurul Huda kepada Suara NTB kemarin. Masjid di dusunnya, Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat juga ikut jadi sasaran pungli tersangka BA, pegawai KUA Gunung Sari dan MI Kabag TU Kemenag Lobar.

Jika sejak awal itu pungli, maka ia dan pengurus masjid akan tegas menolak potongan. Namun ketidaktahuan ditambah intimidasi dari tersangka yang akan mengalihkan bantuan, mereka manut ketika dipotong.

Kejanggalan lain diungkapkan Mahsar, pengurus Masjid Baiturrahman Dusun Limbungan desa yang sama. Mekanisme sebelum pencairan melibatkan Bank Mandiri Cabang Lombok Timur. Struk pengambilan uang dan rekening dari bank yang sama. Sementara lokasi penerima bantuan di Wilayah Lombok Barat. Bahkan pertemuan membahas pembuatan rekening hingga teknis pencairan berlangsung di KUA Gunung Sari. “Kami ndak tahu juga kenapa. Yang ngurus itu dari Bank Mandiri Lombok Timur,” akunya.

Dikonfirmasi soal potongan itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi NTB, H. Nasruddin menegaskan, selain akan menindak tegas dua orang yang terjaring OTT tersebut, ia sudah meminta para tersangka mengembalikan uang yang dipungut. “Saya suruh kembalikan. Bagaimana pun caranya, itu tanggungjawab mereka. Kasihan kalau dana masjid dipotong potong. Malah, seharusnya ditambah,” sesalnya.

Ia menginatkan, agar masyarakat tidak meladeni permintaan siapapun dari bantuan yang diberikan. Apalagi membuat kesepakatan atau janji dengan pihak yang menyalurkan uang dengan masyarakat.

Sementara Kabid Bimas Islam, H. Muhammad Amin mengaku sudah mengingatkan semua pengurus masjid agar berhati hati menggunakan uang tersebut, diperuntukkan sesuai dengan juklak juknis. Namun pihaknya tidak pernah mengira, ada oknum yang memanfaatkan bantuan tersebut. (ars)

Rehabilitasi Masjid Terdampak Gempa Tersendat Dari Hal. 1 Ketua Pengurus Masjid Baiturrahman Muhamad Ali Adhar mengaku dihubungi sehari sebelum BA di-OTT. Isinya perihal penyerahan duit dimaksud. Maka dia bersama bendahara masjid mencairkan uang sebesar Rp10 juta.

“Diminta disuruh pisah jadi dua amplop. Karena katanya untuk beda-beda dia kasihnya. Selebihnya saya tidak tahu,” ucapnya.

Dia mengatakan, Masjid Baiturrahman mendapat kucuran Rp50 juta untuk kebutuhan rehabilitasi bangunan.

Duit sudah masuk seluruhnya ke rekening masjid.

Adhar mengaku sebelumnya sempat menanyakan soal setoran tersebut. Namun tersangka BA berdalih bahwa setoran itu permintaan dari atasannya.

“Alasannya sudah dari atasan begitu. Karena masjid yang lain sudah setor, tinggal masjid ini saja yang belum,” ujarnya. Jika tidak menyetorkan uang, jelasnya, pihak pengurus masjid diancam tidak akan lagi menerima bantuan dari pemerintah.

“Kalau tidak kasih, besokbesok tidak dapat bantuan

lagi,” kata Adhar.

Usai menerima setoran, BA langsung diciduk oleh Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram.

BA yang sedang mengendarai sepeda motornya diamankan dipinggir jalan wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, lengkap dengan barang bukti uang Rp10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman.

Sementara Kapolres mengatakan penindakan pungutan dana rehabilitasi masjid ini sebagai upaya agar proses rekonstruksi pascabencana gempa Lombok dapat berjalan lancar.

“Kami harus pastikan bahwa bantuan itu diterima masyarakat dengan sesuai dan membantu agar segera pulih,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan hal serupa, misalnya dalam bentuk potongan dana bantuan dengan dalih apapun. “Kita siap menindak,” tutup Alam.

Masjid Baiturrahman adalah salah satu masjid yang dana bantuannya diambil dengan potongan 20 persen.

Tersangkanya, Staf KUA Gunungsari, BA sudah ditangkap Polres Mataram. (why)

’’Speed Boat’’ Terbakar di Teluk Nara, Tiga Korban Luka-luka Dari Hal. 1 Kapten boat langsung di bawa pulang ke kediamannya di Desa Malaka karena mengalami shock.

Dihubungi terpisah Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono mengungkapkan, speed boat Tiger Sport berangkat dari pelabuhan tidak resmi di sekitar Teluk Nare. ‘’Di pertengahan perjalanan, speed boat mati mesin akibat kehabisan bahan bakar. Crew ada yang mengisi bahan bakar. Rupanya, saat pengisian, bahan bakar ada yang tercecer ke lantai speed boat,’’ kata Kapolres soal kronologi kejadian.

Ketika mesin dihidupkan,

tiba tiba ada muncul percikan api dan menyambar bensin yang tumpah. Api seketika menyambar ke tangki bahan bakar. Saat itu juga api berkobar cepat meski berusaha dipadamkan ABK yang panik. Api bahkan menyambar crew serta penumpang. Panik, boat man, crew dan penumpang loncat ke laut berusaha menyelamatkan diri.

Korban mengalami luka bakar paling parah dialami Maryadi, mencapai 60 persen.

Sedangkan Reza Zulmi dan Abdul hamid, luka bakar10 sampai 18 persen.

Speed boat sudah ditarik petugas ke tepi pantai. Kasus itu masih dalam penyelidikan Polres Lombok Utara. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 18 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terpal Pengungsi Gempa Mulai Lapuk Mataram (Suara NTB) Keluhan demi keluhan terlontar dari korban gempa Lombok. Bertahan hidup dalam situasi serba sulit, sebagian korban yang masih tinggal di tenda darurat mengeluh terpal mulai lapuk.

Keadaan itu dirasakan pengungsi di Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari Lombok Barat.

Mereka masih bertahan di hunian

sementara berbahan sisa bangunan rusak dilapisi terpal. Ada juga yang masih bertahan di tenda darurat karena rumahnya

masih rusak.

Kondisi itu dibenarkan Kadus Medas Bedugul M. Rais.

“Bayangkan sudah lima bulan

tendanya. Sudah banyak yang lapuk. Termasuk TPQ ini, bisa liat sudah mulai rusak,” katanya kepada Suara NTB Rabu (16/1) lalu, sembari menunjukkan bagian terpal yang sudah lapuk.

Hunian tetap (huntap) belum ada satu pun yang terbangun di dusunnya. Jangankan huntap, huntara pun tidak ada yang terbangun.

Akhirnya warga tinggal di rumah yang masih bisa didiami meski dengan risiko rusak susulan ketika terjadi gempa. Warganya yang tidak berani tinggal di rumah, terpaksa membuat sendiri huntara dengan tenda. “Makanya banyak laporan pas musim hujan ini tenda tendanya bocor karena terpal lapuk. Solusinya, kami mintakan terpal dari warga lain yang kebetulan ada kelebihan.

Itu kita pa-

sangkan lagi,” tuturnya.

Warga tak heran jika terpal mulai lapuk, sebab bantuan dari pemerintah dan berbagai pihak itu lapisannya tipis. Setiap hari terpapar panas dan air sehingga lambat laun menjadi lapuk.

M. Rais berharap pemerintah daerah maupun BPBD, termasuk PUPR segera mempercepat bantuan huntap, mengingat daya tahan tenda yang masih ada saat ini diperkirakan tidak akan lama.

Dalam catatan BPBD NTB per Kamis (17/1) kemarin, jumlah huntap yang terbangun masih terbatas. Hal ini tidak lepas dari terbatasnya jumlah Pokmas terbentuk.

Dimana, Pokmas yang terbentuk masih 1.813, sementara yang sudah diterbitkan SK sebanyak 1.363. rekening Pokmas yang sudah terisi sebanyak 515. Sedangkan rekening masyarakat yang sudah terisi sebanyak 50.718 atau 68,45 persen dari total rumah yang di SK kan.

Sementara Rumah Tahan Gempa (RTG) yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan berjumlah 3.925 unit. Jumlah masyarakat yang sudah memilih jenis RTG sebanyak 18.348 KK. Dengan rincian Risha sebanyak 3.872 unit, Rika sebanyak 7.791 unit, Riko sebanyak 6.342 unit, RCI sebanyak 56 unit dan Risba sebanyak 287 unit. (ars)