Edisi Selasa 17 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 17 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 233 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

61 Tahun NTB

Tantangan Berat Mengatasi Kerusakan Lingkungan

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., mengatakan, momentum HUT NTB ke-61 patut dijadikan penanda waktu untuk merenungkan kembali tantangan yang akan kita hadapi di masa depan. Selain mempersiapkan agendaagenda besar, tahun depan, NTB masih akan berhadapan dengan sejumlah tantangan yang tidak kalah menggelisahkan.

Modus Korupsi Dana Gempa Jadi Temuan BPKP Mataram (Suara NTB) Beragam modus dugaan tindak pidana korupsi dana gempa juga jadi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Saat ini masih dilakukan pengawasan dan pembinaan atas temuan temuan tersebut. Bersambung ke hal 15

TO K O H

Ia mengatakan, kerusakan lingkungan telah melahirkan banyak sekali mudarat yang merugikan. Bahkan, gubernur menyatakan merusak dan mencemari lingkungan merupakan perbuatan hina yang berdampak buruk pada banyak orang. ‘’Di musim kemarau kita dihadapkan pada suhu yang begitu menyengat, dan air bersih yang semakin terbatas. Sementara di musim hujan, kita terancam oleh banjir, longsor dan cuaca buruk,’’ kata gubernur pada Paripurna Istimewa HUT NTB ke-61 Tahun 2019 di Kantor DPRD NTB, Senin (16/12). Untuk menyikapinya, NTB tidak memiliki pilihan lain. Selain memperbaiki alam yang telah dirusak. Hutan dan pohon-pohon yang sudah ditebang, harus ditumbuhkan lagi. Gubernur menegaskan tidak ada orang lain yang wajib bertanggung jawab atas kerusakan ini selain diri kita sendiri. ‘’Jika kita tidak mau melakukannya, alam akan memaksa kita untuk mempertanggungjawabkannya,’’ tegasnya.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan, pada usia NTB berikutnya, pemerintah dan warga NTB wajib menjadikan pemulihan lingkungan sebagai prioritas. Kaitan dengan ini, Pemprov dan Pemda telah melakukan pencanangan gerakan NTB Hijau di Dusun Kayu Madu, Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kamis, 12 Desember 2019 lalu. Diharapkan, gerakan ini menjadi awal baru dari upaya-upaya sebelumnya yang telah dilakukan untuk memulihkan lingkungan yang ada di NTB. ‘’Mari kita tanamkan dalam relung keyakinan kita yang paling dalam, bahwa merusak alam, mencemari alam, adalah perbuatan hina yang berdampak buruk pada banyak orang,’’ ajaknya. Menurut gubernur, mereka yang menumbangkan pohon demi keserakahannya, tidak hanya menumbangkan pohon itu saja. Namun juga menumbangkan kesempatan generasi masa depan untuk melihat indahnya hutan NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

SAPA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyapa mantan Gubernur NTB, Drs.H.L.Serinata saat menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT NTB ke-61 tahun 2019 di Kantor DPRD NTB, Senin (16/12) siang.

Gundul, 90.000 Hektar Kawasan Perhutanan Sosial di NTB

Mataram (Suara NTB) Sekitar 90.000 hektar hutan di NTB berstatus perhutanan sosial, atau kawasan yang dikelola oleh masyarakat dengan mempertahankan ekologi. Namun keseluruhan kawasan itu rusak total. Salah satunya dipicu peralihan menjadi lahan jagung. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB Ir. Madani Mukarom saat menghadiri bedah buku yang diterbitkan World Wide Fund for Nature (WWF) di Mataram, Senin (16/12). Lahan perhutanan sosial seluas itu terbagi di Pulau Lombok

dan Pulau Sumbawa. ‘’Yang 90.000 hektar itu sekarang sudah kayak lapangan bola, gundul semua,’’ kata Madani. Dari lahan yang sudah gundul itu, sebagian besar ada di Pulau Sumbawa dan beralih fungsi jadi lahan jagung. Masyarakat membabat hutan yang seharusnya bisa dikelola dengan beberapa skema kerjasama dengan pemerintah, namun dibabat untuk persiapan menanam jagung. Meneruskan kebijakan Gubernur NTB untuk mengembalikan kawasan hutan, pihaknya memperketat izin Perhutanan Sosial. Bersambung ke hal 15

Ada Kemajuan di NTB GUBERNUR NTB periode 20032008, Drs. H. L. Serinata menilai NTB kedodoran menjaga lingkungan hidup di daerah ini. Sehingga, sekarang ketika musim hujan tiba, banjir bandang menjadi ancaman di Pulau Sumbawa. “Saya melihat kita kedodoran sekali dalam bidang lingkungan hidup. Dan itu contohnya. Sekarang ada banjir di Dompu dan Bima. Bima itu pasti banjir karena hutan Kapenta habis,” kata Serinata dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri paripurna istimewa dalam rangka HUT NTB ke-61 di Kantor DPRD NTB, Senin (16/12) siang. Kerusakan hutan bukan saja terjadi di Bima, tetapi, kata Serinata, kerusakan hutan juga terjadi di Kabupaten Sumbawa. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

RUSAK PARAH - Kondisi kawasan hutan di wilayah Kabupaten Dompu yang rusak parah.

H. L. Serinata (Suara NTB/nas)

SK Darurat Bencana SEJUMLAH daerah di NTB menetapkan darurat bencana banjir dan tanah longsor, dipicu hujan deras beberapa hari terakhir. Sebab dari sejumlah kejadian, berdampak kerusakan rumah, termasuk dipicu angin puting beliung. Berdasarkan rapat BPBD NTB bersama BPBD kabupaten dan kota pekan kemarin, sejumlah daerah mulai dilanda bencana. Hasil rapat telah disepakati BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten dan Kota untuk segera diterbitkan SK siaga darurat banjir, tanah longsor dan puting beliung. Kejadian terhitung sejak 12 Desember sampai dengan 31 (Suara NTB/dok) Maret 2020. H. Ahsanul Khalik ‘’Penetapan SK ini akan menjadi dasar pengajuan Dana Tidak Terduga (DTT) atau dana DSP BNPB,’’ sebut Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, Senin (16/12) kemarin, mengungkapkan hasil rapat. Bersambung ke hal 15

Pabrik Minyak Kayu Putih di Bima Butuhkan 1.000 Tenaga Kerja Bima (Suara NTB) Pabrik minyak kayu putih yang dikelola PT. Sanggar Agro Karya Persada (SAKP) dan diresmikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE, M.Sc di

Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima belum lama ini, membutuhkan 1.000 tenaga kerja. Hal itu disampakan Direktur Operasional PT. SAKP, Trianda Sembiring kepada

Suara NTB, via telepon, Senin (16/12). Menurut Trianda Sembiring, dari seribuan tenaga kerja yang dibutuhkan itu, sampai saat ini baru terserap sekitar 60 persen. ‘’Dengan luas

lahan tanaman kayu putih saat ini sekitar 2.500 hektar, kita membutuhkan 1.000 tenaga kerja. Dan saat ini baru terserap 60 persen,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

Ironi PETI di Lahan Konsesi (3)

Persediaan Langka, Beli Merkuri seperti Transaksi Narkoba Laju aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sumbawa Barat belum menunjukkan akan surut. Tapi upaya memutus mata rantai peredaran merkuri dan zat berbahaya lainnya dianggap efektif menghentikan perlahan aktivitas penambangan emas liar itu. Lalu, bagaimana perkembangannya, setelah gencar razia merkuri digelar di Sumbawa Barat?

SEBELUM gencar-gencarnya razia suplai zat kimia dan bahan bakar minyak (BBM) ke kegiatan PETI, HM dengan mudah mendapatkan logam berat merkuri di tokotoko emas di Kota Taliwang. “Dulu jualnya bebas. Saya beli di toko emas Taliwang harganya 300.000. Sekarang sudah susah,” kata HM, warga Taliwang kepada Suara NTB. Lambat laun setelah operasi penertiban gencar dilakukan, stok semakin menipis. Merkuri

sudah jadi barang langka, tak lagi semudah membeli kacang. Berbagai cara ditempuh demi mendapatkan merkuri meski dengan harga yang relatif mulai mahal. ‘’Sekarang beli merkuri ibarat beli sabu- sabu. Sulit didapat, harganya semakin mahal,’’ kata sumber lainnya. Untuk membeli satu botol merkuri yang sebelumnya hanya seharga Rp 300.000, melonjak hingga Rp 1 juta. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Warga Desa Aik Kangkung Kecamatan Sekongkang, menunjukkan emas yang masih bercampur zat kimia merkuri. Warga penambang terbiasa menggunakan merkuri tanpa memperhatikan kesehatan.

(Sumber : DLH Sumbawa Barat)

TABEL - Hasil uji sampel air limbah PETI tahun 2013 BLH Kabupaten Sumbawa Barat.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2019

Halaman 2

Tujuh Fraksi di DPRD Kota Mataram Setuju 4 Raperda Dibahas Lebih Lanjut Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram menyatakan dapat menerima dan menyetujui empat buah raperda untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib. Rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha dan dihadiri oleh Sekda Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mewakili Walikota Mataram. Juru bicara Fraksi Partai Golkar menyampaikan Fraksi Partai Golkar menyambut baik pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Ini sejalan dengan program dan kebijakan yang telah tertuang di dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di daerah melalui kerjasama yang baik antara Pemerintah Daer-

ah, para pelaku dunia usaha dan pelibatan masyarakat, sehingga dengan terbentuknya Lembaga Pengelola Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang akan diatur dalam Perda ini diharapkan pengelolaan dana CSR dapat lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. ‘’Adapun raperda PGU (Pengausutamaan Gender) Fraksi Gerindra sangat mengapresiasi dan setuju,’’ kata juru bicara Fraksi Gerindra Diella Angela Dwi Handayani, SH. Ke depan Gerindra berharap peran pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap hak-hak perempuan lebih terfasilitasi secara maksimal. Dalam kesempatan itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Wardana, SH., mempertanyakan beberapa hal. ‘’Bagaimana masalah penyerapan anggaran pada triwulan ke 4, baik fisik maupun keuangan termasuk juga adanya pekerjaan fisik yang molor,’’ tanyanya. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Pemkot Mataram, Fraksi PKS

melihat bahwa pengajuan Raperda ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemkot Mataram kepada masyarakat untuk memberikan suatu layanan publik ke arah yang lebih baik, cepat, mudah dan tidak berbelitbelit. ‘’Sehingga untuk mendukung hal ini dibutuhkan ketersediaan SDM yang berkualitas, trampil dan jujur, termasuk juga sarana dan prasarana yang didukung dengan sistem keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh setiap orang,’’ terang anggota juru bicara Fraksi PKS, Irawan Aprianto, ST. Juru bicara Fraksi Demokrat, Hj. Dian Rachmawati, S.Sos., memandang, Pemkot Mataram senantiasa melakukansosialisasi dan edukasi kepada anak dan pelajar akan pentingnya hidup sehat yang terbebas dari belenggu narkoba. Termasuk aktif melakukan pembinaan dan pengawasan pada jam-jam sekolah sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti pekelahian an-

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/fit)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha memimpin paripurna. Hadir mewakili Walikota Mataram, yakni Sekda, Dr. H. Effendi Eko Saswito.

Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, Diella Angela Dwi Handayani, SH., membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra.

tar pelajar, mengkonsumsi miras, dan lain-lain. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang tanggungjawab Sosial Perusahaan, Fraksi Amanah bangsa berpendapat bahwa Program CSR akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila pengelolaan dan pelaksa-

naannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan peruntukknnya tepat sasaran, sehingga dana CSR tersebut haruslah dikelola secara transparan, tertib dan bertanggungjawab. Demikian disampaikan oleh juru bicara Fraksi Amanah Bangsa, Muhibit Tobirin, SP. Terkait Raperda Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, menurut juru bicara Fraksi GBRI, Misban Ratmaji, SE., bahwa salah satu upaya Pemda dalam mencari sumber pembiayaan adalah dengan mengikutsertakan entitas bisnis dalam proses pembangunan serta pelayanan ke-

pada masyarakat melalui sekema Program Tanggung Jawab Sosial Perushaan atau CSR. Program CSR dalam upaya mengakselarisi pembangunan yang sedang dijalankan di daerah menjai relevan sebagai penyokong sumber dana (Capital Resoucrces) yang bersifat non budgetery (bukan bersumber dari APBN/APBD. (fit/*)

Reklame Nunggak Pajak Diduga Milik Pejabat Harus Segera Ditangani KONDISI sampah di bibir Pantai Loang Baloq pada Minggu (15/12) memprihatinkan. Kondisi tersebut harus segara ditangani. Pasalnya, sebagai tempat wisata masyarakat Mataram, keberadaan sampah ini cukup mengganggu. Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengatakan, sampah yang membanjiri bibir pantai Loang Baloq harus segera ditangani. Kelurahan Tanjung Karang, serta Kecamatan Sekarbela baru mengadakan aksi bersih pantai dua kali dalam seming(Suara NTB/viq) gu. “Nanti setelah kita bersihkan, Cahya Samudra pasti datang lagi sampahnya. Selama sampah dibuang ke sungai, akan tetap di muara (Pantai Loang Baloq),” katanya saat ditemui Suara NTB, Senin (16/12) kemarin. Menurut Cahya, jika masyarakat Kota Mataram yang berada di bantaran sungai Brenyok dan Sungai Unus Babakan masih membuang sampah ke kedua sungai tersebut, akan selamanya sampah bermuara di bibir Pantai Loang Baloq. “Kita sudah pantau, tapi masih ada saja masyarakat membuang sampah ke sungai,” jelasnya. Ke depan kata Cahya, senada dengan perintah Walikota kota Mataram akan melakukan penataan kembali di Pantai Loang Baloq. “Penataan ini sudah pasti. Cuma untuk masalah sampah ini akan kita cari solusinya dengan mungkin memasang jaring untuk menahan sampah agar tidak sampai ke muara itu,” papar Cahya. Dikatakan Cahya, untuk mengoptimalkan kondisi sungai di Mataram, seharusnya ada petugas seperti patroli sungai atau satgas sungai yang mengawasinya. “Saya rasa itu penting karena mungkin bisa menekan perilaku masyarakat buang sampah ke sungai,” jelas Cahya. Bukan hanya di sungai, warga Sekarbela sendiri dilarang membuang sampah ke TPS liar. Untuk itu jelas Cahya, nantinya pihak kelurahan dan kecamatan akan menertibkan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. “Selama ini memang ada TPS ilegal di Gubuk Mamben. Itu memang dulunya sebagai transfer mobile. Nanti tinggal jadwal pengangkutannya saja yang harus diperhatikan,” katanya. Pada Minggu lalu, jelas Cahya, pihak Kecamatan Sekarbela bersama kelurahan baru dua kali melakukan pembersihan sampah di Pantai Loang Baloq. (viq)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram hingga kini belum memotong papan reklame yang menunggak pajak di perempatan Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara. Papan reklame itu diduga milik seorang pejabat. Sumber Suara NTB menyampaikan, tunggakan pajak reklame milik S advertising mencapai Rp200 juta lebih. Total ini akumulasi dari tunggakan sekitar tiga tahun. Dia pernah menyarankan agar membayar kewajibannya ke Pemda. Namun yang bersangkutan berdalih reklame miliknya banyak digunakan oleh pemerintah. “Pernah saya ingatkan supaya dibayar. Tapi dia klaim reklamenya banyak dipakai pe-

merintah,” kata sumber. Papan reklame tersebut telah tiga bulan lalu disegel oleh Badan Keuangan Daerah, karena belum melunasi pajak. Sampai saat ini tidak ada tindaklanjut apapun dari pemerintah. Sumber pesimis bahwa reklame itu dibongkar atau dipotong. Selain sebagai pejabat di Pemkot

Mataram. Pemiliknya juga dekat dengan kekuasaan. “Ndak bakal dipotong. Paling sekedar ditempel begitu,” tandasnya. Kepala Badan Keuangan Daerah, H.M.Syakirin Hukmi berdalih, membongkar atau memotong papan reklame membutuhkan biaya,sehingga perlu diperhitungkan anggaran serta

persiapan lain sebagainya. Kewenangan pembongkaran jadi urusan instansi teknis. BKD hanya lebih pada penerapan sanksi bagi wajib pajak. Sanksi diminta ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu memblacklist keseluruhan izin usahanya. Tidak hanya satu objek pajak yang ditunggak. “Saya usulkan begitu supaya jadi efek jera,” kata Syakirin. Mantan Kepala Dinas Pendapatan ini berdalih tidak mengetahui siapa pemilik reklame yang telah disegel tersebut. Baginya sanksi harus ditegakan bagi siapapun dan tidak

memandang bulu apakah pejabat ataukah masyarakat sipil. “Aturan itu sama bukan milik pejabat. Tidak mungkin tebang pilih,” tandasnya. Ditegaskan, tidak ada bekingan dari siapapun termasuk dari internal pegawai di BKD. Konteksnya pemotongan reklame itu menjadi urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Persoalan hingga kini belum dipotong bisa saja anggaran di instansi teknis tidak tersedia atau habis. “Tidak ada istilah bekingan. Kalau ada tunjukan siapa orangnya. Nanti saya telusuri,” jawabnya. (cem)

Tekan Peredaran Narkoba

(Suara NTB/ndi)

PENDAFTARAN - Diterima Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram, HM. Zaini, H. Mohan Roliskana menyerahkan formulir pendaftaran di Partai Demokrat.

Rangkul Demokrat, Mohan Ingin Galang Koalisi Besar Mataram (Suara NTB) Kandidat petahana bakal calon Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memutuskan ikut mendaftar di Partai Demokrat. Senin (16/12) siang kemarin, dia resmi menyerahkan formulir pendaftaran ke Partai Demokrat. DengandemikianterhitungMohan sudah ikut mendaftar di empat partai yakni Golkar, PAN, PPP dan terakhir adalah Demokrat sendiri. Dari langkah politik Mohan itu, nampaknya dia ingin menggalang koalisi besar untuk mengusung dirinya pada Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang. Logika politiknya, jika makin besar dukungan politik partai yang bisa dia rangkul, maka posisi politiknya pada Pilkada besok akan semakin kokoh, dan kans untuk memenangkan Pilkada jauh lebih besar. “Perlu peran banyak pihak untuk kita sama-sama membangun dan memajukan Kota Mataram. Termasuk dukungan dari partai Demokrat,” ujar Mohan kepada wartawan usai menyerahkan formulir pendaft-

aran di Demokrat. Mohan datang ke Demokrat didampingi jajaran pengurus DPD II Partai Golkar Kota Mataram dan juga seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD Mataram. Mohan diterima langsung oleh ketua DPC Partai Demokrat kota Mataram, Muhammad Zaini dan ketua tim penjaringan desk Pilkada DPC Partai Demokrat kota Mataram. Mohan mengaku, bukan tanpa alasan dirinya memutuskan ikut daftar di Partai Demokrat. Menurutnya, Partai Demokrat salah satu parpol besar di kota Mataram. Menurutnya hubungan Demokrat dengan Golkar di DPRD Kota Mataram cukup harmonis. Bahkan, berbagai program Pemkot Mataram selalu dapat dukungan dan sokongan di legislatif khususnya dari fraksi partai Demokrat. “Karena itu ikhtiar saya ingin mengajak Partai Demokrat dalam satu barisan di Pilkada 2020,” katanya. Terkait rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan berpasangan dengan politisi muda Partai Golkar NTB, Baehaqi, dia

tak menepisnya. Sangat terbuka bagi dirinya berpasangan sesama politisi Partai Golkar. Akan tetapi, dalam waktu dekat ini dirinya belum akan menentukan siapa figur calon pendamping. Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram, H. Muhammad Zaini memastikan Partai Demokrat hanya akan mengusung kandidat yang mengikuti penjaringan di partainya. DPP Partai Demokrat sudah memberikan jaminan hanya akan menerbitkan SK rekomendasi bagi kandidat mendaftar saja. Sehingga siapapun kandidat mau diusung Partai Demokrat di Pilkada Kota Mataram, diwajibkan ikut mendaftar di penjaringan. “Kita pastikan Demokrat tidak akan usung kandidat tidak daftar,” tegas Ketua Komisi II DPRD kota Mataram itu.(ndi)

KETUA Pansus Pencegahan Narkoba pada DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengapresiasi langkah Pemkot Mataram yang mengajukan paket raperda pencegahan narkoba. ‘’Perda ini akan mengarah ke sistem penanggulangan dan peredarannya,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (16/12) kemarin. Politisi Gerindra ini mengaku belum mengkaji materi raperda pencegahan narkoba ini secara detail. Namun demikian, Muhtar memberi gambaran terkait raperda pencegahan narkoba ini akan fokus bagaimana mencegah peredaran narkoba di Kota Mataram khususnya. ‘’Jangan sampai peredarannya ter(Suara NTB/fit) lalu masif. Seperti sekarang ini kan hamH. Muhtar pir semua lingkungan,’’ sesalnya. Bahkan beberapa lingkungan di Kota Mataram sudah terkenal dengan ikon ‘’kampung narkoba’’. ‘’Nah kita tidak mau yang seperti ini,’’ cetusnya. Muhtar mengatakan, pengajuan raperda pencegahan ini sebetulnya termasuk terlambat. ‘’Kita ini seperti pemadam kebakaran. Apinya sudah besar baru kita mulai menyiapkan alat-alat untuk memadamkan api,’’ kelakarnya. Kendati demikian, pansus, kata Muhtar tidak mau berkecil hati. ‘’Daripada tidak sama sekali,’’ imbuhnya. Dengan terbentuknya perda ini nantinya, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini berharap dapat menjadi jawaban bagaimana menekan peredaran narkoba yang cukup massif di Kota Mataram. Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini mengaku, pihaknya tidak bisa menutup mata bahwa peredaran narkoba di Mataram, sudah merambah ke kalangan pelajar. Terkait hal ini, Komisi IV yang membidangi masalah Pendidikan sudah berbicara dengan Dinas Pendidikan supaya mengintensifnya penyuluhan narkoba. Dewan, lanjut dia, sudah meminta Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melakukan penyuluhan bahaya narkoba. ‘’Supaya masuk di dalam sistem pendidikan kita,’’ katanya. Penyuluhan ini, juga akan melibatkan orang tua siswa. ‘’Karena informasi yang kita dengar, banyak anak-anak kita yang menjual HP untuk membeli narkoba. Kemudian dijual lagi untuk beli HP baru,’’ ungkapnya. Dikatakan Muhtar, kalau fenomena ini tidak cepat dihadang dengan aturan seperti Perda, dia khawatir hal ini akan mengusik pembangunan generasi muda Kota Mataram. ‘’Jadi pola dalam pembahasan Perda ini mungkin akan bekerjasama dengan BNN Kota Mataram. Kami juga akan minta pendapat dari pihak Kepolisian. Jadi semua unsur kita akan coba membangun sinergisitas ,’’ pungkasnya. (fit)

Warga Pondok Perasi akan Direlokasi Mataram (Suara NTB) Kasus lahan sengketa di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Mataram sudah berkekuatan hukum tetap. Semua Warga Pondok Perasi diminta meninggalkan lokasi. Pasalnya, pemilik lahan Ratna Sari Ayu Devi akan melakukan eksekusi Rabu (18/12) besok. Puluhan warga Pondok Perasi mendatangi Kantor Walikota Mataram, Senin (16/12) kemarin. Warga meminta kejelasan terkait tempat perelokasian warga yang akan digusur. Koordinator Lapangan yang tergabung dalam Tim Sembilan sekaligus warga Pondok Perasi,

Amrullah mengatakan, hampir seluruh warga Pondok Perasi enggan meninggalkan lahan tempat tinggalnya. Karena, sampai hari ini, jelas Amrullah, Pemkot Mataram belum memberikan lahan tempat membangun tempat tinggal sementara. “Selama ini Pemkot belum memberikan solusi konkret atas keadaan kami di Pondok Perasi. Itulah asalan kami mendatangi Kantor Walikota untuk meminta kejelasan atas hak kami sebagai warga Mataram,” katanya saat ditemuai Suara NTB, Senin kemarin. Musleh, yang juga anggota Tim Sembilan ikut dalam rombongan tersebut mengatakan, ada be-

berapa kebijakan yang dikelurakan Pemkot Mataram belum lama ini belum juga dipenuhi. Usai menerima Tim Sembilan di Ruang Kenari Walikota Mataram, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administraasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H Mahmuddin Tura mengatakan, apabila mereka pemilik tanah tetap mengeksekusi lahan tersebut, seharusnya mereka juga jarus menyiapakan lahan untuk relokasi warga Pondok Perasi. Di lain pihak jelas Mahmuddin, Pemkot Mataram juga harus menyiapkan tempat atau lahan, sementara untuk semua warga sebanyak 300 jiwa sebelum ekseskusi lahan dilakukan. “(viq)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Selasa, 17 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 3

Selasa, 17 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 4

Pusat Luncurkan ADM

Lotim Masih Kebingungan Soal Blangko E-KTP

Selong (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memiliki mesin khusus untuk mempermudah pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Termasuk pembuatan E-KTP. Di mana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diketahui telah meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Akan tetapi, masih banyak problem E-KTP di daerah, termasuk Kabupaten Lotim. Lotim bahkan saat ini masih kebingungan soal limitnya blangko E-KTP. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lotim, Azis saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (16/12) mengatakan tahun 2020 mendatamg diharapkan normal. Apalagi,

blangko E-KTP ini makin langka pasca pemilihan presiden lalu. Sebelumnya saat minta selalu bisa dapat 1020 ribu lembar. Saat ini, tidak pernah lebih dari 500 lembar.

HRF akan Tata Jalur Pejalan Kaki dan Revitalisasi Cidomo Mataram (Suara NTB) Pemanfaatan trotoar sebagai jalur bagi pedestrian atau pejalan kaki di Kota Mataram, belum maksimal lantaran penataannya dinilai belum serius. Maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, juga membuat keindahan Kota Mataram berkurang. Selain itu, hak para pedestrian pun terganggu. Padahal, semakin banyak jalur pedestrian dibuat dan digunakan sudah pasti akan mengurangi tingkat penggunaan kendaraan ber(Suara NTB/dok) motor dan mereduksi potenH. Rohman Farly si kemacetan lalulintas di kota ini. Melihat kondisi tersebut, Bakal Calon Walikota Mataram, H. Rohman Farly (HRF) menawarkan gagasannya untuk mengangkat program penataan trotoar ke depan. “Kami lihat kondisi penataan trotoar yang tidak tepat juga membuat masyarakat menjadi malas berjalan kaki. Padahal jalan kaki sangat berguna bagi kesehatan dan mengurangi intensitas berkendara yang memicu kemacetan. Jadi perlu kita tata kembali dan maksimalkan fungsi jalur pedestrian di Kota Mataram ini,” kata HRF, Senin, (16/12) kemarin. Merujuk sebuah riset dari Stanford University yang dimuat di The New York Times pada 2017. HRF memaparkan, kondisi penataan trotoar di Indonesia yang buruk membuat orang Indonesia malas berjalan kaki. Dari 111 negara yang diteliti, orang Indonesia rata-rata hanya berjalan sebanyak 3.513 langkah kaki per hari. “Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan Hongkong yang penduduknya rata-rata berjalan sebanyak 6.880 langkah per hari atau Cina dengan rata-rata 6.189 langkah per hari,” ungkapnya. Menurut HRF, penataan trotoar da n jalur-jalur pedestrian yang baik juga akan menambah keindahan Kota Mataram yang saat ini menjadi destinasi wisata MICE. Bukan hanya sentuhan keindahan ornamen saja, tetapi juga kelengkapan penerangan di sepanjang jalur pedestrian. Wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke kota ini, bisa lebih merasakan kehangatan warga Kota Mataram, jika berjalan kaki dari hotel tempat mereka menginap ke pusat perbelanjaan atau pusat oleh-oleh di kota ini. “Tapi kalau tidak tertata rapi, dan kalau malam terkesan gelap, maka tamu pun akan enggan jalan kaki, walau tujuan mereka dekat dari hotel atau penginapannya,” kata HRF. Revitalisasi Cidomo Selain soal jalur pedestrian, HRF juga akan melakukan program revitalisasi angkutan tradisional cidomo yang ada di Kota Mataram. Mulai dari pendataan dan peremajaan cidomo hingga pengaturan jalur-jalur lintasannya. Menurut HRF, jika dikelola dengan baik, keberadaan cidomo di Kota Mataram ini bisa menjadi ikon menarik dan khas bagi sektor pariwisata Kota Mataram. “Saat ini kan cidomo dianggap sebagai kesan kumuh perkotaan dan penyebab macet lalulintas di jalur tertentu. Tapi kalau ini bisa dikelola sebenarnya Cidomo ini justru kekuatan Kota ini di sektor pariwisata,” Tegas Rohman Farly. Apalagi tidak semua Kota Wisata di Indonesia mempunyai transportasi tradisional yang menggunakan tenaga kuda seperti cidomo, atau delman di Yogyakarta. Kota Bandung justru membuat cidomo dengan “kuda buatan” berupa sepeda motor yang dikreasikan dengan kepala kuda buatan. “Nah, Mataram punya cidomo dengan kuda asli, ini kan potensi kita,” imbuh HRF. Ke depan cidomo akan dipercantik dan kelengkapan semakin baik sehingga kotoran kuda tidak berceceran di jalan raya. Jalur-jalur lintasan khusus juga akan dikembangkan, untuk wisata keliling Kota Mataram. “Kita bisa berdayakan cidomo, para kusir kita bekali dengan kepariwisataan, kemudian jalur kita siapkan. Misalnya di jalan lingkar selatan atau jalan-jalan lain yang memungkinkan untuk berwisata Kota,” pungkasnya. (ndi/*)

Padahal, sambung Azis, Lotim mengalami limit mencapai 30 ribu lembar. Alasan Kemendagri selalu limit dan harus terbagi ke semua kabupaten seluruh Indonesia. Bahkan, Dukcapil Lotim terbilang

setiap bulan datang ke kantor Kemendagri di Jakarta meminta tambahan blangko. Setiap bulan, katanya, bisa dua kali. Hal ini disebut cukup berat sebenarnya bagi daerah. Apalagi yang berangkat ke Jakarta lebih dari satu orang. Pastinya akan banyak menguras keuangan daerah. Hasil yang diperoleh ke Jalarta ini sekadar 500 lembar dinilai tidak sebanding. Lebih mahal di ongkos jadinya. Selama kurun waktu 2019

ya Pegadaian akan memberikan penyediaan fasilitas produk dan jasa perseroan. Ditambahkan adanya kerjasama ini juga sebagai langkah awal dalam meningkatkan sistem penjualan dan pemasaran, serta fasilitas dan pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan. Sehingga dapat mewujudkan One Family, One Nation, dan One Vision to Excellence.

Dukcapil membaginya ke 21 kecamatan se Kabupaten Lotim, sehingga solusinya untuk sementara pembuatan E-KTP ini dengan surat keterangan. Surat keterangan ini disebut memiliki fungsi yang sama sementara dengan E-KTP. Untuk itu, pihaknya mengharapkan blangko EKTP ini cepat kembali normal dan daerah bisa lebih cepat melakukan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. (rus)

Aziz (Suara NTB/dok)

Investor Malaysia Tertarik Kelola Resmikan GraPARI Pelabuhan Labuhan Haji Labuan Bajo, Telkomsel Perkuat Layanan di Pulau Komodo

Selong (Suara NTB)Investor dari Malaysia, Natura Samudra Lestari (NSL) berminat mengelola Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Oleh investor ini, kawasan Pelabuhan Labuhan Haji akan jadi tempat pusat industri perikanan. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi usai rapat dengan investor yang digelar di ruang kerja Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, Senin (16/12). Dituturkan, NSL sebelumnya sudah mengajukan proposal ke Pemkab Lotim. NSL ingin memanfaatkan Labuhan Haji sebagai pusat pengelolaan usaha perikanan. “Itu baru usulan,” ungkapnya. Sebagai usulan, Pemkab Lotim akan mengkaji lebih jauh oleh tim koordinasi kerjasama daerah. “Ini akan dipelajari dari beberapa aspek, apakah akan ada perubahan atau alih fungsi atau seperti apa nantinya,” paparnya. Dari investasi yang direncanakan diperkirakan bisa

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Bupati Lotim H M. Sukiman Azmy (tengah) menerima kunjungan investor asal Malaysia yang berminat mengelola Pelabuhan Labuhan Haji. masukkan Rp 3,5 miliar. Diakui saat ini, rencananya dermaga untuk transportasi laut. Perusahaan NSL ini rencana bergerak pada penangkapan dan pengelolahan. Informasi dari pimpinan NSL ke bupati, aktivitas penangkapan ikan ini dilakukan di perairan Indonesia meliputi laut Arafuru Papua hingga laut selatan.

Dermaga Labuhan Haji diharapkan menjadi tempat lalu lintas perikanan. Artinya dermaga yang sudah dikeruk senilai Rp 40 miliar tetap dimanfaatkan. Rencananya juga akan dibangun cold storage. “ Dermaga rencana tetap berfungsi, karena memang keinginan pemda dermaga tetap berfungsi secara maksimal,” ujarnya. (rus)

Gubernur NTB : PLN Mengakibatkan Malam Kehilangan Gelap Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB memperingati Hari Listrik Nasional ke-74 di Mataram. Peringatan HLN tahun 2019 ini dikemas dengan kegiatan Fun Walk Family Day pada hari Minggu (15/12) di eks Bandara Selaparang. Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di NTB ini menyampaikan terimakasih kepada PLN yang telah berkontribusi membangun daerah dengan listrik. Ia mengungkapkan, PLN telah menyebabkan malam kehilangan gelapnya. Malam seolah tidak menjadi malam. “Selamat kepada PLN, kepada prestasi-pretasinya dan kerjanya yang tidak semua orang tahu. Meninggalkan anak istri agar listrik tetap menyala. Kita mendapatkan kenyamanan hidup, salah satunya karena

PLN. Sekali lagi, selamat,” demikian Gubernur. Pada kesempatan ini, Gubernur NTB juga menyerahkan secara simbolis Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis, yang merupakan program penggalangan dana untuk memberikan bantuan pasang baru listrik yang dihimpun dari berbagai instansi sebagai usaha untuk pencapaian Rasio Elektrifikasi NTB. Gubernur NTB juga meluncurkan Command Center Lombok yang merupakan salah satu layanan di bidang distribusi untuk meningkatkan pelayanan, terutama response time dalam penanganan gangguan kepada masyarakat NTB. Kegiatan Family Day yang mengusung tema Optimisme untuk Negeri tersebut juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan lain yaitu Lomba Menggambar

(Suara NTB/bul)

Penghargaan kepada stakeholders PLN

Pegadaian Jalin Kerjasama dengan Bank NTB Syariah Mataram (Suara NTB) Di penghujung tahun 2019, PT Pegadaian (Persero) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank NTB Syariah dalam rangka pelaksanaan kemitraan dan kerjasama strategis. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto dan Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo. “Pegadaian telah berhasil menjalin kolaborasi dengan 256 perusahaan yang terdiri dari BUMN, BUMD, Swasta, Asosiasi, dan Instansi di Indonesia. Kerjasama kali ini merupakan perwujudan kinerja perusahaan dalam meningkatkan sistem layanan kepada seluruh nasabah dengan produk-produk unggulan kami,” kata Kuswiyoto, NTB, Jumat (13/12). Kuswiyoto mengatakan dalam kerjasama ini produk unggulan Pegadaian yaitu Tabungan Emas, Arrum Haji, dan Arrum Saffar (khusus karyawan) yang akan ditawarkan. Oleh karena itu, nantin-

ini dituturkan sudah 20 kali Dukcapil mendatangi Jakarta meminta blangko. Kebutuhan blangko di Lotim cukup tinggi, karena jumlah penduduk yang besar. Diketahui aebanyak 1,3 juta jiwa penduduk Lotim. Wajib KTP terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini teegambar dari aktivitas perekaman data E-KTP yang dilakukan terus secara mobil dan meningkatkan pelayanan di kecamatan. Keterbatasan blangko ini juga membuat kebigungan

“Kerjasama ini juga merupakan langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki oleh semua pihak. Sehingga tujuan dari kerjasama ini dapat diwujudkan dengan optimal,” Imbuhnya. Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan

(Suara NTB/bul)

MOU - MoU antara direksi PT. Pegadaian (Persero) dengan Direksi Bank NTB Syariah.

masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Tercatat saat ini tabungan emas Pegadaian mencapai 4,6 ton dari target sebesar 5,4 ton. Untuk jumlah nasabah tabungan emas Pegadaian tercatat sebanyak 3,6 juta nasabah atau tumbuh 115% dibandingkan tahun sebelumnya. Arrum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Katanya, Arrum Haji memberi kemudahan kepada nasabah mempersiapkan Ibadah Hajinya. Sedangkan Arrum Safar merupakan pembiayaan berbasis syariah untuk keperluan perjalanan wisatarohani seperti ibadah umrah atau perjalanan wisata halal lainnya, dengan jaminan emas, berlian, atau barang berharga lainnya (sertifikat tanah, BPKB, Atau dokumen yang menunjukkan kemampuan membayar). (bul/*)

dan Mewarnai yang diikuti oleh keluarga besar PLN dan Cooking Competition – Electrifying Your Style yang diikuti oleh 25 stakeholders yang bertujuan untuk mengenalkan kompor induksi sebagai salah satu peralatan memasak yang aman, nyaman dan murah untuk digunakan. “Seluruh kegiatan hari ini bertujuan untuk silaturahmi bersama seluruh keluarga besar PLN dan juga stakeholders. Tanpa dukungan semua pihak, PLN tidak akan pernah berhasil melistriki NTB,’’ ucap Rudi Purnomoloka, General Manager PT PLN (Persero) Unit Wilayah NTB. Selain itu, PLN juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mempromosikan produknya di area Promotion’s Zone dan juga Game’s Zone yang dimotori melalui program SinergI BUMN. “Semoga dengan peringatan Hari Listrik Nasional ke 74 ini, kita dapat terus memicu semangat kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan bisa terus memberikan prestasi nyata terangi Indonesia,” tutup Rudi. (bul)

Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya semakin memperkuat layanan kepada pelanggan, Telkomsel di penghujung tahun 2019 ini meresmikan beroperasinya GraPARI Telkomsel di Marina Komodo, Kampung Ujung, Labuan Bajo. Persemian dilakukan langsung oleh Direktur Sales Telkomsel, Ririn Widaryani, dan Executive Vice President East Area Sales bersama Bupati Manggarai Barat, Drs. Agustinus CH. Dula Senin (16/12). Mengusung tagline One Stop Sales & Service, GraPARI di Labuan Bajo ini menyediakan layanan yang sama layaknya di GraPARI lainnya, antara lain penanganan dan penyelesaian keluhan pelanggan, informasi personal unblocking key (PUK), blokir dan buka blokir KartuHalo, penggantian kartu rusak atau hilang, aktivasi berbagai layanan, penjualan kartu perdana dan isi ulang pulsa, serta informasi umum mengenai produk dan layanan Telkomsel lainnya. Dalam kesempatan ini, Ririn Widaryani mengatakan,sebagai perusahaan yang mengedepankan pelayanan kepada pelanggan, Telkomsel melakukan peresmian GraPARI Telkomsel di Marina Komodo, Kampung Ujung, Labuan Bajo yang diperluas dengan pelayanan standar international dan dilengkapi dengan experience video call cen-

ter sebagai salah satu channel layanan pelanggan. Berbarengan dengan peresmian GraPARI, Telkomsel juga melakukan penandatanganan kerja sama bersama PT ASDP Indonesia Ferry Labuan Bajo, Telkomsel menghadirkan solusi komunikasi digital “Touch to Talk”. Solusi ini dapat digunakan oleh PT ASDP dalam berkomunikasi sebagai mana layaknya menggunakan Handy Talkie dengan value yang jauh lebih banyak. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatangan kerjasama sama dalam rangka penerapan Smart City di Labuan Bajo. Telkomsel akan menyediakan aplikasi dan hardware untuk solusi Smart Tax (pajak online) kepada Bank NTT yang selanjutnya akan di teruskan ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Harapannya dengan ditandatangai kesepakatan ini dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui sektor hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan cara monitoring pajak daerah secara real time melalui aplikasi dan dashboard yang tersedia. “Kami terus menggali, berdiskusi dengan pemerintah setempat dan siap untuk memberikan solusi untuk mendukung perekonomian dan pariwisata di Manggarai Barat, “ jelas Ririn. (bul)

(Suara NTB/ist)

Peresmian GraPARI Telkomsel di Marina Komodo

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2019

Akibat Akreditasi, BKD hanya Akomodir 360 Pelamar TMS

Kelola Bazar Mandalika PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) tengah mempersiapkan PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) untuk nantinya diserahkan mandat mengelola Bazar Mandalika di kawasan The Mandalika. Dengan begitu diharapkan pengelolaan fasilitas Bazar Mandalika bisa lebih profesional, karena dikelola oleh pihak ketiga. “Ini arahan Pak Bupati (Loteng) langsung, bagaimana supaya Bazar Mandalika yang ada di kawasan The Mandalika bisa dikelola oleh M. Ikhsan PT. LTB,” terang Kepala Di(Suara NTB/kir) nas Koperasi dan UKM Loteng, M. Ikhsan, S.Hut., kepada Suara NTB, Senin (16/12). Ia mengatakan, saat ini PT. LTB memang masih status quo. Di mana pengelolalannya masih di bawah kendali Pemkab Loteng, pascatiga direksinya terjerat kasus hukum pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2016 silam. PT. LTB sampai sejauh ini belum ada aktivitas usaha yang berarti, karena jajaran direksinya masih lowong. “Oleh Bagian Ekonomi Setda Loteng tengah dipersiapkan untuk seleksi calon direksi yang nantinya akan mengelola PT. LTB,” jelasnya. Pihaknya tentu berharap direksi PT. LTB yang baru nanti benar-benar figur yang kompeten dan mampu mengelola perusahaan milik daerah tersebut dengan lebih profesional, sehingga PT. LTB bisa menjadi perusahaan daerah yang jauh lebih maju dan mampu memberikan kontribusi, bukan hanya bagi perusahaan itu tapi juga bagi masyarakat dan daerah ini. Pemkab Loteng sudah menandatangani kesepatan pengelolaan bersama fasilitas Bazar Mandalika dengan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku pengelola kawasan The Mandalika. Nantinya, untuk pengelaan Bazar Mandalika Pemkab Loteng bakal memandatkan kepada PT. LTB. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat (Lobar) akan membuka masa sanggah bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan Tidak Menenuhui syarat (TMS), Selasa (17/12) ini. Masa sanggah ini diundur sehari, yang awalnya direncanakan Senin (16/12 kemarin, karena pemerintah pusat menyetujui usulan waktu masa sanggah Pemkab Lobar. “Pelamar sudah dapat mulai melakukan masa sanggah terhitung pada tanggal 17 Desember sampai 19 Desember mendatang. Jadwal ini mundur satu hari dari waktu yang se-

Tiga Proyek Rehab Pasar Dibidik Polisi Praya (Suara NTB) Tiga proyek rehab pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini tengah dibidik Polres Loteng. Proyek senilai lebih dari Rp5 miliar ini diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang ada dan bisa menimbulkan kerugian negara. Sejumlah pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polres Loteng terkait proyek yang dikerjakan tahun 2018 lalu tersebut. “Ada tiga proyek, yakni Pasar Beleke, Ganti Kecamatan Praya Timur serta Pasar Teratak,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (16/12). Nilai ketiga proyek tersebut berbeda, yakni antara Rp 1,1 miliar sampai Rp 1,6 miliar, karena proyek-proyek ini merupakan proyek revitalisasi pasar yang dibiayai dari anggaran pusat dan bukannya pembangunan pasar baru. “Disperindag memang tidak punya kewenangan membangun pasar. Yang bisa dilakukan ialah revitalisasi pasar,” terangnya. Rafles menjelaskan, ketiga proyek pasar tersebut memang sudah selesai. Namun pengerjaannya diduga asalasalan, karena jauh dari standar yang sudah ditetapkan. Bahkan secara kasat mata saja, sudah bisa dilihat kalau proyek-proyek pasar tersebut dikerjakan tidak sesuai standar yang ada. Guna memuluskan proses penyelidikan, pihaknya sudah memanggil beberapa pihak yang dinilai mengetahui proyek tersebut. Termasuk pihak rekanan juga sudah ada yang dipanggil. “Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam proyek ini sudah mulai kita lakukan,” tandasnya. Disinggung besaran indikasi kerugian negara pada tiga proyek tersebut, Rafles mengaku belum sampai ke sana. Tapi dari gambaran awal, sudah ada yang mengarah pada kerugian negara. Namun untuk memastikan indikasi yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Loteng untuk melakukan audit. “Untuk kerugian negara akan kita mintai audit Inspektorat Loteng supaya proses penyelidikan bisa lebih cepat,” ujarnya seraya menambahkan, pada tahun yang sama memang ada beberapa proyek rehab pasar. Namun ketiga proyek pasar tersebut yang dinilai paling parah pengerjaannya. (kir)

belumnya ditentukan. Tadi pemberitahuan dari pusat sekitar jam 2-an. Jadi sistem kita langsung di-setting sama pusat,” ungkap Kasubid Pengadaan Pegawai BKDPSDM Lobar,

H. Rizki Bani Adam, Senin (16/12). Ia menjelaskan masa sanggah ini hanya mengakomodir para pelamar yang TMS, karena permasalahan akreditasi bukan karena permasalahan teknis seperti tidak mengunggah berkas atau salah tujuan surat lamaran. Berdasarkan data dari total 4.261 pendaftar CPNS di lingkup Lobar, sebanyak 1.183 pelamar tidak lolos tahapan administrasi. Sedangkan sisanya 3.078 pelamar dinyatakan lolos administrasi dan masuk dalam tahapan selanjutnya. Kemudian dari jumah pelamar yang TMS itu sekitar

360 di antaranya yang bermasalah dengan akredasinya. Nantinya para pelamar yang tersandung akreditasi itu yang diakomodir untuk diberikan sanggahan. Caranya, kata dia, dengan mengirimkan melalui website SSCN atau alamat telegram di http://bit.ly/ telegram_bkdpsdmlombokbarat. “Masa sanggah selama tiga hari, kemudian akan diverifikasi tahap dua. Kalau itu karena kesalahan panitia akan kami perbaiki, tapi kalau karena kesalahan pelamar akan tetap digugurkan,” jelasnya. (her)

Sekda Soroti Banyak Proyek Mubazir

(Suara NTB/her)

JALAN - Wisatawan yang turun dari kapal pesiar tengah berjalan di jalan raya yang becek di jalur menuju dermaga kapal pesiar Gili Mas Lembar.

Wisatawan Kapal Pesiar ’’Disambut’’ Jalan Becek (Suara NTB/ris)

Bawaslu Masih Susun Potensi Rawan Pilkada Praya (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih menyusun potensi rawan pada pilkada 2020. Untuk sementara ini Bawaslu masih mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pilkada sebelumnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Loteng Abdul Hanan kepada Suara NTB Senin (16/12) mengatakan, pihaknya masih melakukan evaluasi pasAbdul Hanan ca-pelaksanaan Pemilu 2019, apakah ada penambahan indikator atau variable potensi rawan pilkada. Karena pada dasarnya semua tahapan memiliki potensi rawan yang harus tetap diwaspadai. Abdul Hanan mengatakan, semua jenis pelanggaran yang biasa terjadi di dalam pemilu berpotensi terjadi. Namun demikian, Bawaslu Loteng berupaya fokus pada pengawasan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat dalam politik praktis. Begitu juga pihaknya konsen untuk mencegah terjadinya politik uang dan politisasi SARA di dalam pilkada. “Semua pelanggaran berpotensi terjadi,akan tetapi fokus kami, karena ini pilkada yaitu keterlibatan ASN, money politic dan SARA,” terangnya. Yang dilakukan oleh Bawaslu Loteng saat ini yaitu melakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi dan pembentukan kader pengawasan partisipatif.”Kami membutuhkan kerjasama masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika ditemukan dugaan pelanggaran,” tambahnya. Sebelumnya, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid menyatakan pihaknya akan berupaya menekan sekecil mungkin kerawanan dalam pilkada. Hal ini untuk memastikan pilkada 2020 di NTB berlangsung aman dan berkualitas. Karena itu pemetaan potensi indeks kerawanan pemilu merupakan langkah yang sedang ditempuh. Bawaslu RI sudah mengeluarkan IKP pemilu 2019 yang merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan pemilu. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar. (ris)

Halaman 5

Giri Menang (Suara NTB) Kapal pesiar kembali singgah di Pelabuhan Gili Mas Lembar akhir pekan kemarin. Untuk kedua kalinya kapal pesiar MV AIDA VITA tiba di Lembar dengan membawa 1.179 wisatawan yang usianya rata-rata di atas 60 tahun beserta 426 kru. Kapal ini datang dari Pelabuhan Komodo dengan tujuan selanjutnya ke Tanjung Perak Surabaya. Namun sayang wisatawan yang datang justru disambut jalanan becek mulai dari areal dermaga kapal pesiar hingga di jalan raya. Wistawan yang turun sempat diabadikan oleh wistawan asing tersebut. Sementara akses utama yang menjadi jalan keluar-masuk ke dermaga belum dibuka dengan alasan belum diserah terimakan ke Pelindo. Diduga akses jalan ini belum dibuka, karena masih dalam sengketa. Warga yang mengklaim lahan itu menggugat lahan tersebut. Pantauan Koran ini, akses jalan utama dari jalur bawah dekat dermaga kapal pesiar becek akibat genangan. Tampak dua wisatawan berjalan di jalan raya itu. Mereka berjalan sam-

bil menghindari titik yang tergenang air. Namun mereka seperti menikmati berjalan di jalur itu, meskipun kondisi hujan gerimis. Memasuki areal dermaga kapal pesair, kondisinya justru tak kalah parah. Jalan keluar masuk yang masih menggunakan jalan tanah becek seperti kubangan. Wisatawan yang mau keluar masuk dengan berjalan kaki pun kesulitan. GM Pelindo III Lembar, Baharudin mengatakan kapal pesiar kapal pesiar MV Aida Vita ini memuat 1200 wisatawan. Setelah dari Lembar, kapal ini akan bertolak ke Surabaya. “Kapal ini sudah dua kali datang ke Gili Mas ini,” kata dia. Wisatawan yang turun di Lembar hanya sekitar 12 jam jalan-jalan ke ke sejumlah lokasi wisata. Rute yang dituju oleh wisatawan jelas dia, biasanya ke Sekotong, Narmada dan Mataram. Terkait akes jalan masuk ini memang sementara, sebab akses

Ancaman Bencana

Warga Loteng Diminta Tetap Siaga Praya (Suara NTB) Untuk kedua kalinya pada tahun ini, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menetapkan status siaga bencana. Setelah sebelumnya, menetapkan siaga bencana kekeringan. Kali ini justru sebaliknya, Loteng siaga bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor. Penetapan status siaga bencana berlaku hingga bulan Maret 2020 mendatang. “Dengan terjadi beberapa kali musibah puting beliung, kita sudah menetapkan status siaga bencana untuk bencana banjir, puting beliung serta tanah longsor,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, kepada wartawan, Senin (16/12) . Ditemui usai rapat dengan Kapolres Loteng dan jajaran, di Mapolres Loteng, Muhammad, mengatakan dalam sepekan terakhir Loteng setidaknya sudah dilanda puting beliung di lima kecamatan berbeda, yakni di Kecamatan Jonggat, Kopang, Batukliang, Batukliang Utara serta Kecamatan Pringgarata. Dari bencana ini menyebabkan 74 rumah dilaporkan rusak dengan jumlah jiwa terdampak mencapai 200 jiwa lebih. Selain itu, ada dua korban luka selama musibah puting beling terjadi. “Untungnya tidak sampai dan semoga tidak ada korban jiwa,” sebutnya. Ia mengatakan, sesuai laporan dari pihak BMKG kondisi angin puting beliung diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa ke depan. Mengingat, wilayah NTB dan Loteng khususnya merupakan daerah pertemuan angin barat dengan angin timur yang memicu angin kenjang serta puting beliung. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk tetap waspada atas semua kemungkinan yang terjadi akibat angin puting beliung tersebut. “Karena ini faktor alam, kita tidak bisa cegah. Yang bisa kita lakukan ialah tetap waspada,” sarannya. Terhadap beberapa korban musibah puting beliung, pihaknya sudah menyalurkan bantuan material bangunan dan bisa meringankan beban warga yang rumahnya rusak karena terkena puting beliung. Termasuk logistik berupa bahan makanan, juga sudah disalurkan. Kendati belum secara merata. Untuk musibah longsor, sudah terjadi di dua lokasi, yakni di Desa Lantan serta Desa Aik Mual. Walaupun belum memberikan dampak luas, namun musibah longsor juga tetap harus diwaspada, terutama di daerah-daerah yang dataran tinggi, karena potensi hujan tinggi bisa memicu pergerakan tanah dan sampai menimbulkan longsor. Khusus untuk bencana banjir. Saat ini memang belum terjadi. Karena memang musim hujan baru tiba. Potensi banjir diperkirakan baru akan terjadi di awal tahun 2020 mendatang. Karena pada saat itulah intensitas hujan mencapai puncaknya di Loteng.(kir)

jalan utamanya belum dibuka. “Ini jalan proyek, ada khusus jalan untuk keluar masuk (untuk tamu kapal pesiar, red),” jelas Baharudin. Selain itu, akses masuk ke dermaga belum diserahkan ke Pelindo, sehingga masih belum dikelola secara optimal. Terkait lahan di lokasi akses masuk ini digugat warga, pihaknya menunggu sesuai ranah hukum. Karena kewenangan hal ini tidak ada di Pelindo. Untuk penataan kawasan termasuk jalan jelas dia, terminal penumpang sebentar lagi selesai. Saat ini terminal ini sedang dalam proses finishing. Ditargetkan tahun depan pengerjaan terminal ini tuntas.Selain itu, areal parkir tengah dalam pengerjaan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah proyek yang dibangun Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum banyak dimanfaatkan masyarakat. Seperti proyek bangunan yang berjejer di sekitar areal Pura Lingsar. Bangunan ini rencananya akan dipakai untuk art shop, kuliner namun tidak difungsikan. Ada juga pasar di Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Selain di Lingsar, ada juga proyek UPT Gula Aren di Langko serta di galeri Gula aren di Kekait Kecamatan Gunungsari. Banyaknya proyek tak dimanfaatkan ini mendapatkan sorotan dari Sekda Lobar H. Moch. Taufiq. Sekda menekankan agar OPD jangan asal membangun, setelah bangunan sudah jadi malah tidak dipakai atau dimanfaatkan. Apalagi dalam kondisi keuangan daerah yang defisit. “Seharusnya OPD ini jangan asal-asalan dalam membangun, ternyata malah tidak dimanfaatkan,” kritiknya, Senin (16/12). Sekda sangat menyayangkan bangunan yang sudah dibangun setelah selesai dibangun justru tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bagaimana awal perencanaan yang dilakukan oleh OPD yang membangun proyek tersebut. “Ke depannya saya minta jangan lagi ada bangunan yang dibangun yang tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya mengingatkan Karena tujuan dari daerah untuk membangun itu agar bangunan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan untuk dipamerkan seperti yang ada sekarang ini. Setelah selesai dibangun, kesannya kemudian bangunan ini justru diperuntukkan untuk hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. (her)

(Suara NTB/her)

MUBAZIR - Proyek yang dibangun di areal lapangan parkir Pura Lingsar terkesan mubazir sampai saat ini tak dimanfaatkan oleh masyarakat.

SUARA NTB Selasa, 17 Desember 2019

Sekretaris DPRD KSB Siapkan Sanksi Pegawai Terjerat Narkoba Taliwang (Suara NTB) Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Agus Hadnan, S.Pd menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pegawai sekretariat yang nantinya terbukti mengkonsumsi narkoba. Sebelumnya puluhan pegawai Sekretariat DPRD KSB pada, 12 Desember lalu, menjalani tes bebas narkoba. Bersamaan dengan sejumlah anggota DPRD, kegiatan tes dengan pengabilan sampel urine itu langsung dikawal Badan Narko(Suara NTB/ist) tika Kabupaten (BNK) setemAgus Hadnan pat. “Hasilnya belum kami terima dari BNK. Tapi yang pasti. Kalau ada yang terbukti positif di jajaran pegawai, saya pastikan bersangkutan akan saya jatuhi sanksi tegas,” tandas Agus Hadnan, Senin (16/12). Sanksi tegas yang akan dijatuhkan Agus Hadnan, dijelaskannya, akan mencopot pegawai bersangkutan yang terbukti narkoba dari tugas-tugas tambahannya. Menurut dia, sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dirinya memiliki kewenangan menempatkan pegawai sekretariat pada tugas-tugas tambahan. “Kalau misalnya yang positif itu ASN dan bertindak sebagai PPHP atau pengurus barang langsung saya copot. Karena itu kewenangan saya sebagai kepala SKPD mengangkat dan memberhentikannya,” paparnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Tiga Mantan Anggota DPRD KSB Mangkir dari Panggilan Jaksa Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, akan kembali memanggil tiga mantan anggota DPRD periode 2009-2014 untuk hadir di Kejaksaan. Agenda pemanggilan para mantan anggota ini kembali dilakukan setelah panggilan awal sebanyak dua kali mereka tidak kunjung hadir tanpa alasan yang jelas. Kajari Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro, Senin (16/12) tidak menampik masih mangkirnya tiga mantan anggota DPRD tersebut untuk hadir di Kejaksaan. Agenda pemanggilan terhadap mereka ini dilakukan untuk mengetahui progres pengembalian kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sejak tahun 2016 dengan total pengembalian mencapai angka Rp240 juta. Apalagi progres pengembalian yang mereka lakukan saat ini masih sangat

minim dari jumlah temuan yang harus dibayarkan. Upaya untuk memanggil mereka kembali juga dilakukan sebelum kasus ini dinaikan statusnya ke ranah pidana, karena jika hal itu terjadi maka penegakan hukum yang lebih diutamakan. Tentu sebelum kasus ini masuk ke ranah pidana, pihaknya bergarap agar masalah ini bisa segera diselesaikan sebelum menjadi masalah besar di kemudian hari. “Mereka sudah dua kali kita panggil untuk bisa segera melunasi tunggakan tersebut, tetapi faktanya sampai dengan saat ini masih nihil. Makanya kami

berencana memanggil mereka kembali sebelum kasus ini kita naikan statusnya ke ranah pidana,” ungkapnya. Dikatakannya, masih molornya pengembalian kerugian negara ini tentu sangat disayangkan karena masalah ini sudah terjadi sejak lama tapi sampai dengan saat belum selesai. Bahkan dari total kerugian yang dilimpahkan penanganannya ke Kejaksaan sebesar Rp434 juta yang baru dikembalikan hanya sebesar Rp5 juta. Untuk itu, pihaknya berharap di pemanggilan ketiga yang akan dilakukan bisa segera diselesaikan jika tidak

Kota Bima Waspada Rabies Kota Bima (Suara NTB) Setelah Kabupaten Bima dan Dompu ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus anjing gila atau rabies, kini Kota Bima berstatus waspada. Bahkan Pemerintah Kota Bima mengeluarkan imbauan waspada. Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE mengaku telah memerintahkan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima untuk mengeluarkan imbauan kepada Masyarakat Kota Bima waspada Rabies. “Imbauan Kota Bima waspada rabies dikeluarkan tertanggal 13 Desember 2019,” katanya, Senin (16/12). Imbauan tersebut lanjutnya, menyusul KLB kasus rabies yang terjadi di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima. Kata dia, Kota Bima merupakan wilayah yang beresiko tinggi terhadap penyebaranpenyakitrabies.“KotaBimawilayahnyaberbatasan langsung dengan Kabupaten Bima dan Dompu,” katanya. Selain itu berdasarkan fakta yang terjadi, Provinsi NTB merupakan daerah beresiko tinggi terhadap masuknya HPR (Hewan Penular Rabies) karena berada diantara Provinsi Bali dan NTT yang merupakan daerah tertular Rabies. “Imbauan ini dimaksudkan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah dan mengeliminir resiko masuknya penyakit rabies,” katanya. Lutfi meminta masyarakat yang memiliki HPR (anjing, kucing dan kera) agar memelihara hewannya secara benar. Seperti dikandangkan, diikat di rumah masing-masing serta rutin divaksin. “Selain itu juga membatasi keluar masuknya HPR dari dan ke pulau Sumbawa,” katanya. Apabila ada kejadian gigitan HPR pada manusia, Ia meminta agar segera dilaporkan kepada petugas Puskeswan atau OPD teknis terkait. Dan langsung dibawa ke Puskesmas dan Rumah Sakit agar segera mendapat tindakan medis. “Saya juga minta agar OPD teknis melakukan vaksinasi terhadap HPR di Kota Bima. mengintensifkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIF) terkait kewaspadaaan dan penanganan Rabies,” pungkasnya. (uki)

CEK KONDISI - Komisi II DPRD Sumbawa saat mengecek kondisi pengerjaan pasar Seketeng, Senin (16/12).

Dewan Cek Pembangunan Pasar Seketeng Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa turun mengecek pembangunan proyek pasar Seketeng yang kontraknya berakhir, Senin (16/ 12). Ternyata pembangunannya belum tuntas, sehingga pelaksana diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari hingga 30 Desember mendatang. “Pengerjaannya ternyata belum selesai sesuai kontrak yang berakhir hari ini. (kemarin,red). Menurut konsultan manajemen konstruksinya, ini diminta diundur waktunya. Di sini peran pentingnya pengawasan, terutama dinas terkait untuk mengontrol. Jadi tambahan waktu 14 hari kedepan, mudah mudahan proyek ini bisa selesai. Tinggal dievaluasi bagaimana pengerjaannya,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, Kepada Suara NTB, didampingi anggota Komisi II, Adizul Syahabuddin, Bunardi, Edi Sahriansyah, Ridwan, Yasin Musamma dan anggota lainnya, disela sela kunjungan. Pihaknya juga meminta kontraktor pelaksana untuk dapat menuntaskan proyek hingga akhir Desember ini, sesuai tambahan waktu yang diberikan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas bangunannya. Apalagi mengingat besarnya anggaran APBD untuk pembangunan pasar Seketeng ini. Kabid Pasar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Syirajudin, menjelaskan dari hasil rapat evaluasi beberapa hari lalu, pelaksana proyek akan menyelesaikan pekerjaan fisik hingga 30 Desember sesuai dengan tambahan waktu yang diberikan. Selebihnya tinggal pembersihan lokasi saja. Termasuk pembongkaran bangunan-bangunan di depan. “Kalau fisik bangunannya Blok B dan Blok C ini selesai se-

mua sampai 30 Desember. Tinggal finishing. Sekarang yang tersisa tinggal tembok kios, sekarang sedang kerja yang pasang batu merah sama plasteran. Mereka kerja dari pagi siang sama malam. Keramik sedang dikerjakan, sama IPAL, itu kan pabrikasi langsung di pasang. Kita optimis semuanya selesai 30 Desember,” katanya. Perwakilan Pelaksana proyek, Didit Agus Raditia Maududi didampingi Konsultan MK, Son Harsono, di lokasi proyek menyebutkan, hingga Kamis lalu lalu, progresnya sudah sekitar 89,15 persen. “Kita update setiap kamis. Tapi perkiraan sekarang sudah 90 persen lebih. Pekerjaan yang masih tersisa, pengecatan, keramik dan pekerjaan infratsruktur berupa saluran di jalan maupun rabat jalan,” urainya. Kontrak pembangunan pasar terhitung dari 24 Juni hingga 16 Desember. Setelah dirapatkan dengan tim teknis terkait dengan penambahan waktu sampai Desember. Mengingat sebelumnya sepat ada kendala seperti waktu pekerjaan pertama, di lapangan skema galian dengan kedalaman 1,5 meter digenangi air. Jadi kesulitan untuk menggali kedalaman 3 meter lebih. Material tersedia, cuma tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada saat ini sudah mencapai 500 orang. “Itu masih kurang, karena saya rasa untuk mengejar target sampai akhir Desember masih kurang, kalau melihat kondisi yang ada. Sebenarnya kalau dengan skup luas, tambah lagi 50 atau 100 pekerja. Itu secara bertahap. Mungkin kalau terkendala, terpaksa kena penalti untuk perpanjangan. Kita harus mengejar progres pekerjaan. Seandainya tidak bisa selesai tanggal 30 Desember, paling tidak nanti akan kena regu-

BKD Undur Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2019 Taliwang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa Barat, secara resmi mengumumkan bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi di penerimaan calon cegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 diundur menjadi tanggal 21 Desember mendatang. Pengunduran jadwal pengumuman ini dilakukan karena masih ada beberapa berkas dari para pelamar yang belum selesai dilakukan validasi dan verifikasi oleh tim panitia seleksi daerah. Selain masalah tersebut, kebijakan dimaksud juga dilakukan seiring adanya arahan dari provinsi untuk bisa dilakukan secara serentak. “Jika mengacu ke jadwal,

pengumuman hasil seleksi administrasi akan kita lakukan di tanggal 15 Desember, tetapi karena masih ada berkas yang belum rampung validasinya terpaksa diundur. Hal itu kita lakukan untuk meminimalisr terjadinya kesalahan ketika hasil ini di umumkan ke masyarakat secara luas. Bahkan dari jumlah berkas pelamar yang mencapai angka 2.762 orang yang sudah kita verifikasi dan validasi baru sekitar 90 persen dan 10 persen lainnya masih berproses,” ungkap Kepala BKD KSB, Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB, Senin (16/12). Dikatakannya, total keseluruhan pelamar di tahun 2019 mencapai 2.762 orang dengan jumlah kebutuhan sebanyak

maka kasus ini akan dialihkan ke ranah pidana. Pihaknya juga menargetkan persoalan ini bisa tuntas akhir tahun 2019, maka dari itu pihaknya sangat berharap agar pihak terkait bisa segera merampungkan kewajibannya. Jika mereka tidak menggubris hal tersebut, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas berupa tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain mantan anggota DPRD, pihaknya juga akan memanggil salah satu kepala desa di salah satu desa untuk segera melunasi pengembalian kerugian negaranya. Hal itu dilakukan karena sejak pemanggilan pertama dilayangkan sampai dengan saat ini masih sangat minim pengembalian yang dilakukannya. “Kita berikan deadline kepada mereka sampai

(Suara NTB/ist)

Purning Dahono Putro akhir tahun 2019 sudah terbayar semua, jika melewati batas waktu kita akan pikirkan sanksi tegas yang lain. Kami juga akan tetap mengingatkan mereka untuk segera sebelum menjadi masalah di kemudian hari,” tegasnya. (ils)

Bunda PAUD Sumbawa Terima HIMPAUDI Award

Ketua Gerindra Sumbawa Siap Tarung di Pilkada 2020 SumbawaBesar(SuaraNTB)Ketua DPC Gerindra Sumbawa, H. Irwan Rahadi, ST, menegaskan kesiapannya bertarung pada Pilkada Sumbawa 2020. Ia kini terus mengintensifkan komunikasi dengan sejumlah figur dan Parpol untuk membangun koalisi pada Pilkada 2020. Banyak pihak mendorongnya untuk menjadi calon Wakil Bupati. “Kita terus bangun komunikasi karena untuk maju kita buruh koalisi dengan figur lain, ada pemahaman bersama yang (Suara NTB/ist) mesti dibangun antara calon H. Irwan Rahadi Bupati dengan Wakilnya. Saya mengakui dari awal intensif komunikasi dengan H. Mo (Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah). Mencoba membangun chemistry. Dengan petahana Bupati juga Gerindra bangun komunikasi dengan PDIP, meski secara personal belum,” aku H. Irwan, usai mengikuti Rakerdasus Partai Gerindra NTB, yang salah satunya juga untuk memperkokoh konsolidasi jelang Pilkada 2020. Artinya, lanjut H. Irwan, penjajakan dengan calon lain terus dilakukan. Sebab diakuinya pula, dari beberapa hasil survei sementara ini, dirinya lebih condong diproyeksikan sebagai bakal calon Wakil Bupati. “Respons terbesar di nomor dua. Kita juga mesti melihat keinginan publik. Tentu dengan posisi nomor dua bisa bisa meningkatkan elektabilitas calon nomor satu,” tukasnya. (arn)

Halaman 6

105 formasi saja. Dari jumlah tersebut, didominasi oleh kebutuhan tenaga tekhnis sebesar 46 Formasi, untuk tenaga Pendidikan hanya 25 formasi dan tenaga kesehatan 34 Formasi. Diundurnya pengumuman hasil seleksi tersebut dilakukan supaya tidak ada kesalahan yang muncul pada saat diumumkan ke masyarakat. Hal ini tentunya sangat beralasan mengingat para pelamar saat ini tengah dalam kondisi harap-harap cemas apakah dinyatakan lolos untuk tahap berikutnya atau gugur. Sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya aksi protes lagi, bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos di tahap seleksi administrasi pihaknya juga

menyiapkan masa sanggah bagi para pelamar. Masa sanggah ini dihajatkan bagi para pelamar untuk bisa memperbaiki berkas lamaran termasuk juga dokumen pendukung lainnya yang belum dilengkapi. Pihak terkait juga masih belum memberikan bocoran terkait jumlah pelamar yang dinyatakan TMS dan MS karena masih menunggu tanggal rilisnya secara resmi. “Kami belum bisa pastikan jumlah pelamar yang MS dan TMS karena masih dalam tahap validasi data. Silahkan tunggu saja bagi para pelamar karena data ini pasti akan kami keluarkan pada tanggal 21 Desember sebagai data final,” pungkasnya. (ils)

lasi penalti denda 1/1000/perhari. Kalau penambahan waktu/adendum waktu sekarang tidak ada denda. Adendum waktu itu tentu karena ada alasan teknis. Seperti muka air tanah yang tinggi ternyata ada pekerjaan tambahan, berupa penyedotan air sampai menggunakan 10 pompa. Karena debit airnya tinggi, akhirnya berdampakkestrukturpondasi.Jadikurang aman dengan kondisi lumpur, sehingga perlu ada pendalaman struktur.Danituperluwaktuuntukanalisis evaluasi,”sebutnya lebih jauh. Yang jelas, tetap akan bekerja semaksimal mungkin hingga 30 Desember. “Kalau dari alat oke, dari bahan tidak usah dipikirkan, tenaga sudah mulai bertambah dari minggu lalu 380-an, sekarang sudah 516 orang. Lembur tetap tiap hari, kecuali malam Jumat karena ibadah. Percepatan tetap kita lakukan sejak awal. Cuma sekarang ekstra percepatan. Karena kita dari awal lembur terus,”pungkasnya. (arn/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB)adanya semangat, komitmen Bunda PAUD Kabupaten dan kerjasama sinergis semua Sumbawa, Hj. Amien Rahmani pihak terkait dalam memajuHusni Djibril, kembali mener- kan PAUD di Sumbawa. “Seima Award dari HIMPAUDI mua ini atas izin Allah, sehPusat atas kiprah dalam mem- ingga Bunda PAUD Kabupatperhatikan dan memperjuang- en Sumbawa diakui secara nakan Pendidikan Anak Usia sional, namun kita jangan ceDini di Kabupaten Sumbawa pat berpuas diri, kita harus bersama HIMPAUDI Kabu- terus bekerja karena perjuanpaten Sumbawa. Penghargaan gan memajukan PAUD ini yang diberikan langsung oleh masih panjang dan akan ada Menteri Kelautan dan Peri- banyak rintangan yang harus kanan RI, Edhy Prabowo dan kita hadapi” pungkas Hj. Ketua Umum Himpaudi Pusat, Amien Rahmani. (arn) Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati, M.Si, di Jakarta. Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Tajuddin S.H, Senin (16/12), apresiasi diberikan dalam peringatan HUT ke-XIV HIMPAUDI dan Apresiasi Kreativitas Pejuang PAUD (AKPP) Ke-III tahun 2019 atau disebut HIMPAUDI Award, Jumat (13/12) lalu. Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa menerima penghargaan bersama 44 Bunda PAUD Kabupaten/Kota Se-Indonesia, 10 Bunda PAUD Provinsi dan beberapa Bunda PAUD Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Bunda PAUD Kabupaten Sumba(Suara NTB/ist) wa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril PENGHARGAAN - Menteri Kelautan RI, tentu bangga atas Edhy Prabowo saat menyerahkan HIMpencapaian terse- PAUDI Award kepada Bunda PAUD Sumbut. Sebagai bukti bawa, Hj. Amien Rahmani, Jumat (13/12).

Selasa, 17 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 7

Peduli Lingkungan

PLN UP3 Mataram Tanam 3.074 Mangrove di Kawasan Pantai Cemara Lobar Giri Menang (Suara NTB) – PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat Lombok, NTB umumnya. Kepedulian itu dibuktikan perusahaan plat merah ini dengan melaksanakan program CSR bina lingkungan berupa penanaman 3.074 bibit bakau atau mangrove ini di kawasan Pantai Cemara Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Hal yang mendasari pemilihan program penanaman pohon bakau ini adalah sebagai kontribusi perusahaan negara ini dalam melestarikan ekosistem hutan bakau dan mencegah bencana abrasi. Hal ini juga bagian dari misi PLN menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Sebelumnya PLN UP3 Mataram menggelar kegiatan bina lingkungan yakni kampung PLN di Mataram dan program perbaikan sarana tempat ibadah di Lombok Tengah.

Secara simbolis penanaman ribuan tanaman bakau ini digelar Senin (16/12) kemarin di kawasan Pantai Cemare. Turut hadir dalam kesempatan itu, Manager PLN UP3 Mataram Dony N Gustiarsyah, Sekda Lobar HM Taufiq beserta jajaran OPD terkait, Danramil Gerung, Kasat Sabara Polres Lobar, Camat Lembar, Kades Lembar Selatan dan tokoh mayarakat setempat serta pihak pendamping program kegiatan CSR bina lingkingan dari PT Omy Outbound Lombok. Penanaman pohon dilakukan langsung oleh Manager PLN UP3 Mataram bersama Sekda dan jajaran terkait ke tengah Pantai Cemare beserta masyarakat setempat. Di lokasi ini sudah ditanami ribuan tanaman mangrove program dari PLN UP3 Mataram yang sudah dilaksanakan sejak dua pekan lalu. Penanaman tanaman mangrove ini dilakukan oleh desa bersama masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Manager PLN UP3 Mataram Dony Gustiarsyah mengatakan kegiatan penanaman tan-

TANAM POHON - Manager PLN UP3 Mataram Dony N Gustiarsyah bersama Sekda Lobar, Danramil Gerung, Kasat Sabhara Polres Lobar, Camat dan Kades posebersama usai menanam mangrove di Cemara Lembar. aman bakau ini merupakan sampai tumbuh besar. Seperti masuk kerusakan hutan bakau program PLN peduli lingkun- disampaikan Sekda, jangan sehingga menyebabkan abrasi gan khususnya ekosistem ke- hanya ditanam saja namun cukup parah. Melalui penanalestarian hutan bakau. ‘’Sudah tugasnya juga bagaimana man pohon bakau ini ia berditanam 3074 bibit bakau, 3.074 bakau ini bisa tumbuh harap bisa mencegah terjadinyang hari ini (kemarin red) besar. Untuk memelihara tan- ya hal itu. Selain di Lobar, pipenanaman secara aman ini, pihaknya sangat ber- haknya sudah melaksanakan harap ada peran serta desa dan program CSR di sejumlah daersimbolisnya,’’jelas Dony. ah. Sebelumnya, pihaknya Program ini kata dia meru- masyarakat setempat. Apa yang memotivasi PLN melaksanakan program bina pakan bagian dari misi PLN menjalankan kegiatan usaha UP3 Mataram mengembang- lingkungan Kampung PLN berwawasan lingkungan. Ia kan tanaman mangrove? Banget di Mataram. Sebelumnya juga, pihaknya berharap agar tanaman yang Menurut dia, saat ini isu ditanam ini dijaga dan dirawat lingkungan sangat besar. Ter- melaksanakan di Loteng beru-

Manager PLN UP3 Mataram Dony N Gustiarsyah bersama jajaran saat penaman mangrove di Cemara.

Manager PLN UP3 Mataram Dony N Gustiarsyah

Manager PLN UP3 Mataram Dony N Gustiarsyah bersama Sekda Lobar dan jajaran serta Danramil Gerung, Polres Lobar serta Kades.

pa perbaikan sarana tempat ibadah. Selain itu, pihaknya melakukan program bina lingkungan penyambungan listrik untuk warga (pelanggan) kurang mampu. Dalam melaksanakan program CSR ini, pihaknya berkoordinasi dengan masing-masing Pemda setempat agar CSR yang disalurkan merata dan sesuai kebutuhan masyarakat dibawah. Ke depan pihaknya akan tetap melaksanakan program bina lingkungan di Lobar dengan kegiatan disinkronkan dengan Pemda. Sekda HM Taufiq mengatakan, Pemda dalam hal ini mengapresiasi kegiatan bina lingkungan yang dilaksanakan PLN UP3 Mataram di wilayah Cemare, Lobar. ‘’Kami mengapresiasi PLN UP3 Mataram yang sangat tinggi sudah melakukan penanaman ribuan bakau. Sebab fungsi bakau sangat banyak bagi masyarakat di wilayah ini. Selain untuk menjaga pemanasan global, mencegah abrasi maupun erosi temapt tumbuhnya biota dan menjaga kualitas air,’’jelasnya. Penanaman ini pun melibatkan masyarakat setempat. Ia berharap ke depan dengan

adanya penanaman bakau ini, Dusun Cemara ini bisa menjadi objek wisata tanaman bakau sehingga bisa menjadi destinasi wisata. Yang penting ke depan juga tambah dia, masyarakat dan aparatur desa, kecamatan dan OPD bisa turun menjaga serta memelihara tanaman bakau yang sudah ditanam. Sementara itu Kades Lembar Selatan, H. Beni Basuki menyampaikan terima kasih kepada PLN karena memilih desanya sebagai lokasi program bina lingkungan. Program ini jelas dia melibatkan desa dan masyarakat setempat, di mana masyarakat bersama dusun menanam pohon mangrove sejak dua minggu lalu. ‘’Untuk pemeliharaan kami akan libatkan kadus dan masyarakat setempat, kami akan pakai pas masuk untuk diarahkan untuk pemeliharaan,’’ ujarnya. Ke depan ia akan menjadikan kawasan ini sebagai objek wisata air mengelilingi kawasan tanaman mangrove di daerah ini. (her/*)

Sekda Lobar dan jajaran bersama Manager PLN UP3 Mataram Dony N Gustiarsyah saat naik perahu menuju lokasi penanaman bakau.

POSE BERSAMA - Pose masyarakat bersama Manager PLN UP3 Mataram Dony N Gustiarsyah bersama Sekda Lobar, Danramil Gerung, Kasat Sabhara Polres Lobar, Camat dan Kades menanam mangrove di Cemara Lembar.

Manager PLN UP3 Mataram Dony N Gustiarsyah menanam pohon.

Calon Kepala Daerah Jangan Kampanye Bagi-bagi Hutan ke Rakyat Dompu (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Dompu, Jamaluddin, S.Sos membenarkan kerusakan hutan di Dompu yang menghawatirkan. Bahkan, luas areal tutupan hutan di Dompu menurutnya tinggal 20 persen saja. Calon kepala daerah diingatkannya untuk tidak memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik sesaat jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, berdampak luas dan jangka panjang bagi masyarakat. “Saya sudah mendengar langsung (pernyataan) calon Bupati ini. Mereka memanfaatkan momen ini, dengan mempromosi akan memberikan sertifikat (hak milik kepada rakyat penggarap kawasan hutan), membagi lahan, membersihkan lahan,” ujarnya. Menurut Jamaluddin, perilaku calon pemimpin ini sama saja mendorong warga melakukan perambahan hutan. “Maunya saya, jangan ada lagi pihak-pihak yang mendorong rakyat untuk berladang liar, walaupun ada yang terjadi, marilah dengan adanya konsep KPH itu untuk mereboisasi kembali dengan menanam pohon kemiri dan pohon lain. Itu untuk kepentingan rakyat juga,” kata Jamaluddin, S.Sos kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Senin (16/12). Jamaluddin mengingatkan, mengkampanyekan jagung bisa saja ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Tapi jangan sampai jagung didorong dan perladangan liarpun tidak dilarang. Rakyat memahaminya, sama dengan menyuruh berladang. Dan hal ini, akibatnya fatal. “Kita mengejar jagung untuk meningkatkan ekonomi, tapi akibatnya lebih fatal,” tegasnya. Ia pun meminta kepada Pemda Dompu untuk sama – sama mensikapi cara rakyat yang berladang liar untuk mengurangi erosi dan dampak lainnya. “Saya mohonlah kepada Pemda bagaimana kita

(Suara NTB/dok)

H. Bambang M. Yasin mensikapi cara rakyat ini untuk mengurangi erosi dan segala macam dampaknya ini,” harapnya. Dampak nyata yang terlihat dari kerusakan hutan saat ini, dikatakan Jamaluddin, berupa erosi. Sejumlah akses jalan yang ada di hutan dipenuhi sedimen tanah dan saluran di kiri kanannya dipenuhi lumpur. Jembatan di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo nyaris putus diterjang banjir bandang saat hujan desar satu kali. “Solusi saya tawarkan kepada rakyat dan pemerintah, bagaimana mereboisasi kembali di seputar bendungan. Itu membuang biaya kita membangun mega proyek milyaran (triliunan-red), tapi tidak bisa difungsikan karena cepat dangkal nanti,” ingatnya. Jika rakyat dan pemerintah sama-sama sadar akan dampak

(Suara NTB/ula)

Jamaluddin kerusakan hutan, Jamaluddin merasa, akan jalan baik. Menjaga lingkungan dan hutan, tidak bisa menuntut pemerintah pusat dan provinsi. Apalagi yang akan merasakan dampaknya rakyat di daerah. “Percuma kita programkan meningkatkan kesejahteraan rakyat kalau sudah lumpuh ekonomi. Jalan sudah rusak, mau dikirim kemana?,” ungkapnya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin secara terpisah mempertanyakan tuduhan kerusakan hutan di Dompu yang disebut sudah ‘stadium 4’. Indikator dalam menentukan level stadium kerusakan hutan, menurutnya harus jelas. “Apa indikator untuk menentukan level stadium?,” tanya H. Bambang. “Kalau begitu, tanya yang menyebutkanya (level stadium kerusakan hutan),” katanya. (ula)

Bupati dan Wabup Datangi TPS, Ajak Warga Sukseskan Pilkades Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, dan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, M.Pd, memonitoring atau memantau langsung pelaksanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 82 Desa yang digelar serentak, Senin (16/12). Dalam pemantantauan langsung dua pimpinan daerah itu dibagi dalam dua tim. Tim pertama

yang dipimpin Bupati memonitoring di Kecamatan Belo, Bolo, Madapangga, Sape, Wawo, dan Lambu. Sementara Wakil Bupati, memantau di Kecamatan Woha, Parado, Palibelo dan Monta. Bupati mengatakan monitoring yang dilakukan itu, untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serentak 82 Desa tidak ada kendala di tingkat TPS. Serta mengajak masyarakat

untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkades serentak 2019. Ia berharap Pilkades serentak 2019 tidak ada gejolak yang merusak pesta demokrasi tingkat Desa itu. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif. “Mari kita doakan bersama agar pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, aman dan sukses,” ucapnya. (uki)

Selasa, 17 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 8

Selasa, 17 Desember 2019

Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si KEPALA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui Bidang Perlindungan Konsumen, mengadakan Kegiatan Sosialisai Perlindungan Konsumen, bertempat di Jayakarta Hotel, pada hari Selasa 26 November 2019. Dihadiri oleh Siswa, Mahasiswa dan Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat antara lain: 1. Siswa/Siswi SMAN 1 Batulayar 2. Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Teknologi Mataram (UTM) 3. Mahasiswa/Mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram (STP) 4. Mahasiswa/Mahasiswi STIKES Mataram 5. Masyarakat Lombok Barat Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Bapak M. Taufik Rahman, SH sekaligus menjadi narasumber, dan narasumber kedua adalah Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten Lombok Barat yaitu Bapak Fathurrahman, SS. Kegiatan dipandu oleh Moderator yaitu Bapak M. Ihsanul Akbar, SE, Kepala Seksi Kelembagaan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN Selasa 12 November 2019, Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui Bidang Perlindungan Konsumen mengadakan Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen bertempat di Fave Hotel Mataram. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh: 1. Siswa/Siswi MAN 2 Mataram 2. Siswa/Siswi SMKN 2 Mataram 3. Mahasiswa STIE AMM 4. Mahasiswa Universitas Al Azhar Mataram 5. Masyarakat Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ibu Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si sekaligus sebagai Narasumber bersama dengan Ibu Haerani, SH, MH dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram.Dari kegiatan ini diharapkan semua kalangan mulai dari para siswa, mahasiswa dan masyarakat umum dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, memahami alur pengaduan konsumen dan mampu menjadi konsumen yang kritis sehingga nantinya menjadi konsumen cerdas dan konsumen berdaya

RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERGUB BPSK Rabu, 30 Oktober 2019 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, telah dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Rapat dihadiri oleh Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.34-672 tahun 2019 tentang pembentukan tim Penyusun rancangan peraturan gubernur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Untuk pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus berupaya membentuk kelembagaan Perlindungan Konsumen khususnya BPSK di seluruh wilayah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi NTB. Semenjak diberlakukannya Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Pembinaan dan Pengawasan BPSK berada di Pemerintah Provinsi NTB, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan No 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi ”Pembentukan BPSK diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri disertai kesanggupan penyediaan pendanaan” sehingga dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Gubernur untuk pengaanggaran, pembinaan dan pengawasan BPSK.

RAKOR PERPUPUKAN PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI Kegiatan Rapat Forum Komunikasi Perpupukan yang diselenggarakan di Hotel Puri Indah telah membawa banyak hasil, di antaranya sebagai berikut: 1. Dijelaskan bahwa masih ada kabupaten/kota yang pengalokasian pupuknya tidak sesuai dengan usulan dalam e-RDKK. 2. Kelangkaan pupuk bisa saja terjadi pada bulan Desember 2019-Januari 2020, oleh karena itu para distributor dan pengecer diharapkan untuk selalu antisipasi. 3. Usulan untuk pupuk bersubsidi tidak hanya diperuntukkan untuk komoditi pertanian, tetapi komoditi perkebunan, budidaya ikan/udang, hijauan pakan ternak, termasuk pemanfaatn lahan perhutani dan kehutanan untuk produksi tanaman pangan dan holtikulura juga bisa menggunakan pupuk bersubsidi. 4. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi terhadap para petani mengenai perbedaan harga pupuk non subsidi dan pupuk subsidi, serta mengajarkan kepada para petani untuk menggunakan pupuk sesuai kebutuhan/tidak berlebihan

SUARA NTB

RAKOR PENGUATAN PERAN MASYARAKAT Rabu 23 Oktober 2019, Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui Bidang Perlindungan Konsumen menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan BPSK dan LPKSM, bertempat di SAME Hotel Mataram. Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka penguatan kelembagaan perlindungan konsumen di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Bapak M. Taufik Rahman, SH sekaligus sebagai Moderator, sedangkan Narasumber yang mengisi materi adalah Kepala UPTB Balai Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Islamic Center, Bapak H. Ahmad Furqan, SE, MAP dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Mataram sekaligus sebagai Anggota BPSK Kota Mataram, Bapak Abdul Tayib, SH, MH. Dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang penggiat perlindungan konsumen dari kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. Materi rapat koordinasi ini membahas mengenai tata cara pengajuan aset daerah (barang milik daerah) yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan operasional BPSK di kabupaten/kota, sekaligus juga membahas mengenai peran BPSK dan LPKSM dalam perlindungan konsumen, agar dapat memberi dorongan bagi masyarakat untuk membantu terbentuknya BPSK dan LPKSM, sehingga tujuan penguatan kelembagaan perlindungan konsumen di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat tercapai.

DISPERINDAG DORONG PONPES BENTUK SANTRI MART Mataram – Kepala Disperindag NTB, Hj. Putu Selly Andayani, menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan pondok pesantren bertempat di hotel Lombok plaza. Pertemuan itu juga dihadiri pimpinan Bank BNI Syariah dan distributor berbagai barang kebutuhan di Lombok. Kepala Disperindag Putu Selly mendorong agar terbentuknya Santri Mart di setiap Ponpes untuk mendukung kemandirian ekonomi Ponpes. Memantapkan niatan itu, nantinya akan ada pertemuan lanjutan untuk melihat kesiapan Ponpes menyambut niat baik ini. Bukan tanpa alasan. Disperindag menilai potensi pengembangan ekonomi Ponpes di NTB sangat luar biasa. Mengingat jumlahnya mencapai ratusan. Hanya saja saat ini belum dioptimalkan dengan baik. Rencana pembentukan Santri Mart bisa jadi ikhtiar mengoptimalkan potensi ekonomi Ponpes yang selama ini mengalami kebocoran. “Masalah di ponpes itu ekonomi nya harus tumbuh. Sejalan dengan pengetahuan keagamaannya juga harus selaras. Potensinya luar biasa. Untuk kesejahteraan masyarakat penyangga nya harus disejahterakan. Bagaimana bisa menjalankan ekonomi syariah di ponpes kita,” ujarnya. Lebih jauh dikatakan Putu Selly bahwa sebagai contoh, Disperindag telah menetapkan pembentukan Santri mart di Ponpes Darul Hikmah Karang Genteng. Harapannya bisa ke pon yang lain dan bisa meningkat ke sektor lain seperti pertanian Peternakan.

PERTEMUAN CALON ANGGOTA BPSK SUMBAWA Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Bapak M. Taufik Rahman, SH dan Kepala Seksi Kelembagaan Perlindungan Konsumen Bapak M. Ihsanul Akbar bertemu dengan para calon anggota Badan Penyelesaian Sengeketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sumbawa Periode 2019 – 2024, membahas banyak hal terkait kelembagaan perlindungan konsumen . Sejak Juli s.d September 2019 telah dilaksanakan proses pemilihan calon anggota BPSK Kabupaten Sumbawa, dimana dalam proses penjaringan anggota BPSK tim pemilihan telah melaksanakan proses sesuai regulasi yang berlaku, sedangakan penetapan pengajuan ada di tangan Gubernur NTB selaku Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan kepada BPSK, sejak diberlakukannya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Teman BPSK diharapkan pro aktif mensosialisaskin mengenai BPK, melalui edukasi agar dikenal secara massif, Kesekretariatan BPSK juga harus pro aktif melaporkan kegiatan yang dilakukan agar dapat dipantau dan dievaluasi kinerja oleh Gubernur melalui Dinas Perdagangan. Disosialisasikan juga kepada pejabat-pejabat daerah Kabupaten agar paham mengenai BPSK sehingga kedepannya nanti akan ada sharing dari Kabupaten/Kota untuk kemajuan BPSK.

TIM TERPADU SIDAK GUDANG SEMEN Jumat, 4 Oktober 2019, Tim Pengawas Terpadu Disdag Prov NTB bersama dengan Dit Krimsus serta Dit Ik Polda NTB telah melakukan pemeriksaan ke beberapa Gudang semen yang ada di Kota Mataram terkait masalah kelangkaan semen di NTB akhir-akhir ini. Dari hasil pemeriksaan ini, ditemukan bahwa untuk semen merek Tiga Roda sedang tidak memiliki stok di gudang, dan ini sudah terjadi kurang lebih selama dua bulan. Sedangkan untuk semen dengan merek lain (Tonasa, Bosowa, dan Gresik) saat ini sedang bongkar muat di Pelabuhan Lembar, tetapi kebanyakan pihak perusahaan mengutamakan toko yang sudah menjadi langganan. Masalah kelangkaan ini terjadi disebabkan oleh pabrik semen yang berlokasi di Kalimantan masih dalam tahap perbaikan. Selain itu, hal ini juga dikarenakan oleh pengiriman semen yang jumlahnya tidak sesuai dengan permintaan, keterlambatan pengiriman, serta keterlambatan proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar.Tim Pengawas Terpadu Disdag NTB akan terus memantau permasalahan ini agar kebutuhan masyarakat akan semen ini bisa segera terpenuhi dan jumlah stok kembali normal.

PANTAU BAPOK DI NTB, KEMENDAG: STOK DAN HARGA STABIL Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melalui Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa, Lasminingsih didampingi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Putu Selly Andayani melakukan peninjauan stok dan harga makanan pokok atau bapok ke sejumlah pasar rakyat, ritel modern, serta gudang Bulog serta gudang distributor bapok di Mataram, NTB. Menurutnya, kegiatan pemantauan kali ini merupakan bagian dari amanat hasil Rakornas HBKN untuk mengidentifikasi kesiapan di daerah dalam menjaga ketersediaan stok dan harga Bapok.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKSPOR Penguatan Bagi UKM / Calon UKM yang berorientasi/berpotensi ekspor/ eksportir se NTB, Tanggal 12 September 2019 di Hotel Fave Mataram (Kasi Bina Pelaku Ekspor Impor). 1. Untuk menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk 2. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi

Halaman 9

PASAR MURAH Rabu (290519) pukul 08.00 Wita di Lapangan Karang Pule Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram telah dilaksanakan kegiatan Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Prov. NTB dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Kegiatan Pasar Murah dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan Prov . NTB Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., beserta jajaran, Dinas Ketahanan Pangan Prov. NTB, Dinas Perdagangan Kota Mataram, Personel Satgas Pangan Polda NTB, Bhabinkamtibmas, Babinsa, distributor dan pelaku usaha serta masyarakat sekitar.

PENGAWASAN PARCEL (BINGKISAN LEBARAN) Senin (2752019) pukul 10.00 Wita telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Parcel (Bingkisan Lebaran) oleh Tim Pengawasan Terpadu Dinas Perdagangan Prov. NTB yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perdagangan Prov. NTB Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., di beberapa pusat perbelanjaan wilayah Kota Mataram. Kadisdag NTB bersama Ka BBPOM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, A.Pt., M.H., Dinas Perdagangan Kota Mataram dan Satgas Pangan Polda NTB, Sat Pol PP NTB, Dinas Perindustrian NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Kominfotik NTB

PANTAU BAPOK DI BULAN SUCI RAMADHAN 1440 H. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 08.49 Wita di Pasar Dasan Agung Kota Mataram telah dilaksanakan Sidak/Pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat di Bulan Suci Ramadhan 1440 H oleh Tim Dinas Perdagangan Prov. NTB yang dipimpin oleh Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Ibu Ni Nyoman Darmilaswati, S.P., bersama Tim Satgas Pangan Polda NTB, didampingi oleh Kepala Pasar a.n. Budiawan.

SOSIALISASI PASAR LELANG DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH Peserta: 50 orang peserta dari unsur pelsaku usaha, petani, Gapoktan, Lembaga Keuangan dan Perangkat Daerah terkait. Tujuan dari kegiatan ini memperluas pemahaman masyarakat terhadap Pasar Lelang, teknis pelaksanaannya serta peluang pengembangan bisnis bagi pelaku usaha melalui Pasar Lelang Komoditas. Grand Royal Hotel, 31 Juli 2019

MISI DAGANG JATIM DAN NTB Maksud dan tujuan Misi Dagang antara Jatim dan NTB yang telah dilakukan kemarin adalah untuk menjaring komunikasi bisnis antara pembeli dan penjual dengan mempertemukan pelaku usaha dari Jatim dengan pelaku usaha dari NTB agar lebih produktif dan menguntungkan. Hal ini terbukti berhasil dari transaksi yang terjadi dalam kegiatan Misi Dagang Prov Jatim ke NTB tersebut telah menghasilkan omzet sebesar Rp603M. Angka ini mengalami peningkatan dari Misi Dagang yang diselenggarakan pada tahun sebelumnya dengan nilai transaksi mencapai Rp200M. Untuk lebih jauh, dengan adanya Misi Dagang ini, diharapkan sinergitas hubungan kerjasama antara Prov Jatim dan NTB bisa berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan transaksi perdagangan dalam negeri.

KEGIATAN DESAINER DISPATCH SERVICE (DDS) Dalam rangka meningkatkan daya saing UKM dalam peningkatan desain produk. Ditjen PEN kemendag RI kerjasama dg Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB melaksanakan keg pendampingan desainer/DDS dari Bulan Juni s/d September2019. Adapun UKM yang terpilih dalam pendampingan DDS 2019 adalah UD. NUTSAFIR dengan Produk Kue Kering dengan bahan dasar kacang dan UD TRI UTAMI JAYA dengan Produk Teh Kelor. Hasil dari pendampingan DDS akan dipamerkan pada Pameran TEI pada bulan Oktober 2019.

TRADE EXPO INDONESIA 2019 Pameran Internasional Trade Expo Indonesia resmi dibuka oleh Presiden Jokowi 16 s/d 20 Okt 2019 di ICE BSD Tangerang.

Selasa, 17 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 10

Selasa, 17 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 11

SUARA NTB

Selasa, 17 Desember 2019

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3040 CG NOKA/NOSIN : MH31KPOO3DK643036/IKP643175 AN.I MADE JAYA HLG DSKTR AMPENAN HLG STNK R2 YAMAHA DR. 2849 CS NOKA/NOSIN : MH3SE9010GJ255596/E3R4E0341341AN.BAMBANGIRIANTO HLGD’SKTRJL.BUNGHATTA

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.4107 BJ NOKA /NOSIN : MHIJB91158K582097/JB1E1582150 AN.AWALUDIN HLG D’SKTR JL.SULTAN SALAHUDIN KOTA MATARAM

HLG STNK R4 TOYOTA AVANZA DR.1701 AT NOKA/ NOSIN : MHKM1BA3JDJ036523/MC41586 AN.MURTINI HLG D’SKTR JL.SALEH SUNGKAR AMPENAN KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR. 2908 C0 NOKA/NOSIN : MHIJFY112FIK010688/ JFY1E-1011240 AN.BIBIT PAMUJIANTO HLG D’SKTR JLN.DASAN GERIA MENUJU RUMAH PELAPOR

RUPA-RUPA

DIJUAL TANAH

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Selasa, 17 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Selasa, 17 Desember 2019

PARLEMENTARIA

Halaman 14

Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

(Suara NTB/Humas DPRD NTB) (Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna istimewa DPRD NTB.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, bersama tiga Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, H. Abdul Hadi, SE, MM, Drs. H. Muzihir, memimpin jalannya rapat paripurna istimewa DPRD NTB dalam rangka memperingati HUT NTB ke-61, di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD NTB, Senin (16/12).

Rapat Paripurna Istimewa HUT NTB Ke-61

Gubernur Ajak Perbaiki Kerusakan Alam, Dewan Dukung ” Zero Waste” DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna peringatan Hari Ulang Tahun NTB ke-61, di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD NTB, Senin (16/12). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya memprioritaskan pemulihan alam dan lingkungan NTB. Sementara, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menegaskan komitmen DPRD NTB untuk mendukung pelaksanaan program-program NTB Gemilang, khususnya program NTB Zero Waste. RAPAT Paripurna DPRD NTB itu dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, beserta pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB. Para pimpinan dan anggota DPRD NTB, pejabat yang berasal dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Anggota DPD RI, serta para tokoh dan warga NTB, hadir menyemarakkan rapat paripurna tersebut. Dalam sambutannya, Isvie menegaskan bahwa sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur atas segala anugerah dan berkah dari Allah SWT, setiap tanggal 16 Desember setiap tahun DPRD NTB menjadikan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan di Provinsi NTB untuk menyelenggarakan rapat paripurna DPRD Provinsi NTB guna mendengarkan pidato Gubernur NTB terhadap rencana dan progres pembangunan di Provinsi NTB. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat NTB merupakan tanggungjawab bersama

segenap jajaran di Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi NTB. “Melalui momentum peringatan hari ulang tahun Provinsi NTB kali ini, mari secara bersama-sama kita upayakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat NTB melalui pendidikan, sehingga mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks), dan memiliki moralitas,” serunya. Peringatan hari jadi ke-61 Provinsi NTB tahun ini, sebutnya, mengambil tema “NTB Gemilang sebagai perwujudan untuk mencapai NTB yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur”. Isvie menegaskan, penguasaan dan kemampuan mengembangkan Ipteks sangat dibutuhkan untuk peningkatan taraf hidup. Hal ini mengingat, globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan sudah tidak bisa dihindari dan berdampak pada terjadinya persaingan yang ketat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Bah-

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Suasana rapat paripurna istimewa DPRD NTB.

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Pesta rakyat yang mengundang warga NTB dari berbagai kalangan ikut menjadi rangkaian rapat paripurna istimewa DPRD NTB.

kan dalam menyongsong era revolusi industri keempat ini, mau tidak mau peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi jawaban mutlak yang harus kita siapkan. “Selanjutnya melalui kesempatan tersebut, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB memberikan dukungan penuh terhadap salah satu program prioritas Zero Waste yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi NTB. Program ini diharapkan untuk senantiasa menyebarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengadopsi pola pikir yang lebih bijaksana dalam pengelolaan sampah dengan mengimplementasikan dalam gaya hidup nol sampah,” tegasnya. Isvie menegaskan, program ini penting dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup bumi kita ini. untuk mewujudkan hal tersebut, maka semua elemen masyarakat harus terlibat dan mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah. Tidak hanya pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, sehingga kedepan sampah tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat. Mewakili pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB, Isvie mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi NTB, dan menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap berbagai upaya yang sudah dilakukan selama ini. “Berbagai prestasi yang sudah dicapai dalam mengangkat derajat masyarakat dan nama baik NTB di kancah nasional maupun internasional, yang terus berjuang tak kenal lelah menggapai cita menuai asa,” ujarnya. Ia berharap, berbagai prestasi yang sudah diraih tersebut menjadi pemicu semangat bagi kita semua untuk terus berikhtiar, berkarya, dan berprestasi, demi mewujudkan masyarakat NTB yang Gemilang. “Dan kami mengajak kepada seluruh rakyat NTB untuk bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia ini, semoga ke depan NTB akan semakin sejahtera. Selamat hari Ulang Tahun ke61 Provinsi NTB, semoga jaya selalu - NTB Gemilang.” Prioritaskan Pemulihan Alam Dalam pidatonya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menilai saat ini Provinsi NTB bisa menjadi aktor penting dalam dinamika sejarah dunia. Dengan capaian-capaian yang

sudah diraih saat ini, warga NTB bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar yang ingin dicapai. Sejumlah tantangan besar juga perlu dihadapi. Salah satunya, memulihkan alam dan lingkungan yang rusak. Gubernur menyampaikan, di hari ulang tahun ke-61, provinsi NTB tercinta sudah mencatatkan begitu banyak capaian menggembirakan. “Anak-anak NTB kini tidak lagi perlu menunduk malu saat menyebutkan daerah asalnya. Mereka bisa menatap mata lawan bicaranya dan berkata bahwa saya orang NTB,” seru Gubernur. Menurutnya, sikap ini bukanlah sebuah kebanggaan primordial yang sempit. Bagi Gubernur, merenungkan hal-hal baik yang sudah kita capai sejauh ini, adalah cara kita memacu semangat. “Menjadikan setiap pencapaian sebagai hal yang membuat kita bisa tidur lebih lelap, dan bersemangat menyambut matahari yang akan terbit besok pagi,” tegasnya. Gubernur menambahkan, pada suatu waktu, siapapun mungkin pernah berada di dalam gelembung yang membuat kita seperti terisolasi dari hal-hal baru. Sebuah gelembung yang sedemikian rupa membuat kita merasa tenang dan nyaman sekali berada di dalamnya. “Kita tidak sadar bahwa di luar sana, dunia begitu bergegas. Orang-orang terus memacu langkah, bergerak lebih cepat dan berkembang lebih kuat,” ujarnya. Tapi sekarang, ujar Gubernur, gelembung itu sudah pecah. Dan warga NTB telah mulai menyejajarkan diri dengan tantangan-tantangan baru yang kita temukan. “Warga dunia telah mengetuk pintu kita, mendatangi dan menyapa kita dari berbagai penjuru. Arus informasi dunia tidak bisa kita tahan. Dari jari kita, mengalir ke reseptor indra kita, bergesekan dengan relung-relung kepercayaan kita yang sudah tertanam sekian lama. NTB kini sudah tidak lagi sama. Sekarang, kita sudah menjadi bagian dari dinamika global yang begitu bersemangat,” tegasnya. Gubernur bertekad, di hari ulang tahun yang ke-61 ini, Provinsi NTB akan menjadi bagian yang menentukan dalam dinami-

ka itu. Menjadi aktor yang berperan penting dalam sejarah. “Kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar yang ingin kita capai, meski saat ini, akan ada orang yang tidak percaya pada keindahannya. Dan memang itu bukan tugas orang lain. Kitalah yang harus percaya pada keindahan mimpi-mimpi kita,” ujarnya. Menurutnya, yang perlu dilakukan sekarang adalah membangun kebersamaan. Sebab semua yang dicapai saat ini bukan karya satu atau dua orang. Ia adalah buah kerja kolektif dari seluruh warga NTB dan para pemimpin NTB terdahulu. Gubernur menegaskan, momentum HUT NTB ke-61 patut dijadikan penanda waktu untuk merenungkan kembali tantangan apa yang akan kita hadapi di masa depan. Selain mempersiapkan agenda-agenda besar, tahun depan, NTB masih akan berhadapan dengan sejumlah tantangan yang tidak kalah menggelisahkan. Kerusakan lingkungan telah melahirkan banyak sekali mudarat yang merugikan kita. “Di musim kemarau kita dihadapkan pada suhu yang begitu menyengat, dan air bersih yang semakin terbatas. Sementara di musim hujan, kita terancam oleh banjir, longsor dan cuaca buruk.” Untuk menyikapinya, ujar Gubernur, kita tidak memiliki pilihan lain selain memperbaiki apa yang telah kita rusak, yaitu alam kita. Hutan dan pohon-pohon yang kita tebang, harus kita tumbuhkan lagi. Tidak ada orang lain yang wajib bertanggung jawab atas kerusakan ini selain diri kita sendiri. “Jika kita tidak mau melakukannya, alam akan memaksa kita untuk mempertanggungjawabkannya,” tegas Gubernur. Di usia berikutnya, pemerintah dan warga NTB wajib menjadikan pemulihan lingkungan sebagai prioritas. Kaitan dengan hal ini, Pemprov NTB telah memulai lewat Pencanangan Gerakan NTB Hijau, di Dusun Kayu Madu, Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kamis, 12 Desember 2019 lalu. Gubernur berharap gerakan ini menjadi awal baru dari upaya-upaya sebelumnya yang telah dilakukan untuk memulihkan lingkungan dan alam NTB. “Mari kita tanamkan dalam relung keyakinan kita yang paling dalam, bahwa merusak alam, mencemari alam, adalah perbuatan hina yang berdampak buruk pada banyak orang,” ujarnya. Mereka yang menumbangkan pohon demi keserakahannya, bagi Gubernur, tidak hanya menumbangkan pohon itu saja. Namun juga menumbangkan kesempatan generasi masa depan untuk melihat indahnya hutan kita. Karena itu, dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pemprov NTB akan terus mendorong pro-

gram-program unggulan seperti Tata Ruang Berkelanjutan; NTB Zero Waste; Bank Sampah; penataan Geopark; Taman Asri; dan Hutan Produktif. Tantangan lain yang akan dihadapi di jenjang usia NTB yang berikutnya adalah menyatukan kekuatan-kekuatan yang terserak. Terlebih, akan ada tujuh kabupaten/kota yang akan menjalani Pilkada tahun depan. Suksesi kepemimpinan ini adalah agenda rutin yang diharapkan menjadi medium lahirnya kepemimpinan yang lebih baik bagi NTB. Siapapun berharap bahwa mereka yang terpilih pada suksesi ini, merupakan pemimpin yang bisa memajukan daerah yang dipimpinnya. Bagi Gubernur, adanya kompetisi yang sehat di antara para kontestan di Pilkada, adalah sebuah kewajaran dalam iklim demokrasi. Dalam demokrasi, kompetisi memang diperlukan karena ia diyakini akan mendorong pada upaya untuk terus menerus memperbaiki kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang hidup di alam demokrasi, wajib untuk terus menerus melakukan perbaikan demi perbaikan demi mencapai kualitas kepemimpinan yang diharapkan. Dari suksesi yang satu ke suksesi yang lain, ekspektasi pemilih selalu menemukan bentuk barunya.

Karenanya, setiap pemimpin dituntut untuk peka meresapi gejala. Baik yang tampak di permukaan maupun yang berdinamika di bawahnya. “Dalam konteks inilah, pemimpin yang satu dan yang lain dituntut untuk saling adu gagasan, adu program, visi dan misi. Bukannya justru menyemai benih-benih kebencian diantara pendukungnya,” ujarnya. Dalam persaingan yang saling menghancurkan, Gubernur menegaskan tidak ada pemenang yang dihasilkan. Ibarat pepatah, yang menang menjadi arang dan yang kalah menjadi abu. “Sungguh sebuah pertarungan yang sia-sia.” Dalam suksesi nanti, silang pendapat dan ketidaksepahaman pastilah akan mengemuka. Namun, Gubernur berkeyakinan bahwa jembatan pengertian dan saling memahami akan tetap terbangun selama pintu komunikasi tetap dibiarkan terbuka. Perbedaan pilihan, menurutnya, haruslah dimaknai sebagai cara Tuhan untuk memperkaya masyarakat kita. Bukan sebagai sesuatu yang memantik perseteruan dan kehancuran. “Kita ingin, kelak Pilkada di tujuh kabupaten/kota akan menghasilkan pemimpin yang mampu merangkul semua pihak. Yang menang, maupun yang kalah,” ujarnya. (*)

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Gubernur NTB, Pimpinan DPRD NTB beserta tamu yang hadir di rapat paripurna istimewa DPRD NTB tampak khusyuk berdoa bersama demi kemajuan NTB.

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Gubernur menyalami Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry dan dua anggota DPD RI Dapil NTB, H. Achmad Sukisman Azmy dan Evi Apita Maya usai rapat paripurna istimewa.

(Suara NTB/Humas DPRD NTB)

Para pimpinan OPD, pelaku usaha, tokoh perempuan dan masyarakat juga ambil bagian dalam rapat paripurna Para pejabat dari unsur Forkopimda dan para tokoh masyarakat NTB hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD NTB istimewa memperingati HUT NTB. Sebagian tampak mengenakan busana adat khas daerah-daerah di NTB. (Suara NTB/Humas DPRD NTB)

SUARA NTB

Selasa, 17 Desember 2019

Tantangan Berat Mengatasi Kerusakan Lingkungan Dari Hal. 1 Oleh karena itu, dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Pemprov NTB akan terus mendorong program-program unggulan. Seperti tata ruang berkelanjutan, NTB Zero Waste, bank sampah, penataan geopark, taman asri dan hutan produktif. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, luas lahan kritis mencapai 680.620 hektare. Dimana, 230 ribu hektare lahan kritis tersebut berada di dalam kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, seluas 96.238 hektare kawasan hutan yang benar-benar gundul seperti lapangan bola. Puluhan hektare kawasan hutan yang menjadi lahan terbuka itu akibat alih fungsi lahan atau perambahan yang dilakukan masyarakat untuk tanaman semusim, seperti jagung, padi, pisang dan lainnya. Alih fungsi lahan ini bukan hanya menjadi ancaman terjadinya bencana, seperti kekeringan dan banjir bandang. Tetapi juga, bendungan yang sudah dibangun dengan biaya triliunan terancam tak berfungsi. Misalnya, Bendungan Mila di Kabupaten Dompu. Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I memprediksi umur bendungan akan singkat. BWS memperkirakan bendungan tersebut hanya mampu beroperasi di bawah 10 tahun, karena kondisi hutan di daerah hulu yang beralih fungsi menjadi lahan tanaman jagung. Gubernur mengatakan di usia NTB yang ke-61 tahun sudah banyak pencapaian yang diraih. Jika menoleh ke balakang, 10 atau 20 tahun yang lalu. Saat itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP, mungkin akan tertawa. Atau, jika mengatakan bahwa NTB akan menjadi tempat berdirinya pabrik minyak kayu putih terbesar di dunia, orang juga akan tertawa. Jika ada yang mengatakan bahwa ada atlet-atlet NTB yang akan menjadi juara dunia, dan atlet lainnya mempersembahkan medali demi medali di ajang-ajang berkelas internasional, mungkin orang tidak akan sungguh-sungguh percaya. ‘’Jika saat itu, kita menyebut hal-hal menggembirakan yang saat ini sudah di depan mata kita, mungkin orang akan

menyebut kita berlebihan. Tapi sekarang, di hari ulang tahun ke-61, provinsi kita tercinta ini sudah mencatatkan begitu banyak capaian menggembirakan,’’ ujar Dr.Zul. Anak-anak NTB kini tidak lagi perlu menunduk malu saat menyebutkan daerah asalnya. Mereka bisa menatap mata lawan bicaranya dan berkata bahwa saya orang NTB. Tentu saja, kata gubernur, hal tersebut bukanlah sebuah kebanggaan primordial yang sempit. Merenungkan hal-hal baik yang sudah dicapai sejauh ini, adalah cara memacu semangat. Menjadikan setiap pencapaian sebagai hal yang membuat bisa tidur lebih lelap, dan bersemangat menyambut matahari yang akan terbit besok pagi. “Kita pernah berada di dalam gelembung yang membuat kita seperti terisolasi dari hal-hal baru. Sebuah gelembung yang sedemikian rupa membuat kita merasa tenang dan nyaman sekali berada di dalamnya. Kita tidak sadar bahwa di luar sana, dunia begitu bergegas. Orang-orang terus memacu langkah, bergerak lebih cepat dan berkembang lebih kuat,’’ katanya. Tapi sekarang, gelembung itu sudah pecah. Dan NTB mulai menyejajarkan diri dengan tantangan-tantangan baru yang ditemukan. Warga dunia telah mengetuk pintu NTB, mendatangi dan menyapa masyarakat NTB dari berbagai penjuru. Arus informasi dunia tidak bisa ditahan. NTB kini sudah tidak lagi sama. Sekarang, NTB sudah menjadi bagian dari dinamika global yang begitu bersemangat. Di hari ulang tahun yang ke61 ini, NTB bertekad akan menjadi bagian yang menentukan dalam dinamika global. Menjadi aktor yang berperan penting dalam sejarah. ‘’Kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar yang ingin kita capai, meski saat ini, akan ada orang yang tidak percaya pada keindahannya. Dan memang itu bukan tugas orang lain. Kitalah yang harus percaya pada keindahan mimpi-mimpi kita,’’ imbuhnya. Dr. Zul mengatakan hal yang perlu dilakukan sekarang adalah membangun kebersamaan. Sebab semua yang dicapai saat ini bukan karya satu atau dua orang. Tetapi karya monumental dari seluruh warga NTB. Tantangan lain yang akan dihadapi NTB di jenjang usia berikutnya adalah menyatukan kekuatan-kekuatan yang terser-

Modus Korupsi Dana Gempa Jadi Temuan BPKP Dari Hal. 1 Jika tak kunjung ada perbaikan dan ada unsur mensrea (niat jahat), akan diteruskan ke pidana. “Kami koordinasi terus dengan Polda NTB dan Danrem terkait hal ini,” kata Kepala BPKP NTB, Dr. Agus Puruhita Arga Purnomo Widodo kepada Suara NTB, Senin (16/12). Modus yang melibatkan oknum aplikator, terutama pencairan dana gempa tak diimbangi dengan progres pekerjaan. Termasuk melibatkan Pokmas dan fasilitator yang membantu memudahkan proses pencairan sebagaimana temuan Polda NTB. Modus semacam ini menurutnya berpotensi merugikan keuangan negara, apalagi sumbernya dari dana gempa. Jika ada aturan dalam juklak juknis yang dilanggar, didukung dengan niat jahat untuk mengambil uang negara, maka menjadi pidana. ‘’Kalau itu menang ternyata dilakukan, ya mempunyai konsekuensi kerugian negara,’’ jelasnya. Selain modus-modus tersebut, sejauh ini yang jadi temuannya masih seputar spesifikasi

Rumah Tahan Gempa (RTG). Namun demikian, menurut dia, sejauh ini progres pembangunan RTG sudah cukup baik. Hanya masalah LPJ yang masih lambat diproses di tingkat Pokmas dan Tim Pengendali Kegiatan (TPK). Tapi situasi ini dimakluminya, karena skala kerusakan akibat gempa di NTB cukup luas. ‘’Klu progres pembangunan di luar masalah masalah tersebut di atas dibandingkan dengan daerah lain, kita mungkin lebih baik,’’ jelasnya. Pada kesempatan itu, ia mengimbau kepada pihak pihak yang terlibat, seperti aplikator, fasilitator dan Pokmas agar menghentikan niat tidak baik dalam pengelolaan dana gempa. hal itu sudah sering disampaikan baik di acara acara peresmian RTG, rapat dengan Kepala BPBD, Polda NTB, Korem 162/WB. “Tapi kalau masih bandel, baru dilakukan tindakan hukum. Selain itu, masa rehab rekon blm berakhir. Kalau sudah berakhir dan masih bandel, tentu diambil tindakan hukum,” pungkasnya. (ars)

ak. Seperti diketahui, akan ada tujuh kabupaten/kota yang akan menjalani suksesi kepemimpinan di tahun depan. Suksesi kepemimpinan ini adalah agenda rutin yang diharapkan akan menjadi medium lahirnya kepemimpinan yang lebih baik bagi NTB. Siapapun yang akan terpilih pada suksesi ini, kata Dr. Zul, masyarakat NTB berharap ia merupakan pemimpin yang bisa memajukan daerah yang dipimpinnya. Adanya kompetisi yang sehat diantara para kontestan, adalah sebuah kewajaran dalam iklim demokrasi. Dalam demokrasi, kompetisi memang diperlukan karena diyakini akan mendorong pada upaya untuk terus menerus memperbaiki kualitas kepemimpinan di NTB. Pemimpin yang hidup di alam demokrasi, wajib untuk terus menerus melakukan perbaikan demi perbaikan. Demi mencapai kualitas kepemimpinan yang diharapkan. Dari suksesi yang satu ke suksesi yang lain, ekspektasi pemilih selalu menemukan bentuk barunya. Setiap pemimpin dituntut untuk peka meresapi gejala. Baik yang tampak di permukaan maupun yang berdinamika di bawahnya. Dalam konteks inilah, kata Dr. Zul, pemimpin yang satu dan yang lain dituntut untuk saling adu gagasan, adu program, visi dan misi. Bukannya justru menyemai benih-benih kebencian diantara pendukungnya. Dalam persaingan yang saling menghancurkan, sesungguhnya tidak ada pemenang yang dihasilkan. ‘’Ibarat pepatah, yang menang menjadi arang dan yang kalah menjadi abu. Sungguh sebuah pertarungan yang siasia,’’ kata mantan Anggota DPR RI tiga periode ini. Dalam suksesi nanti, lanjut Politisi PKS ini, silang pendapat dan ketidaksepahaman pastilah akan mengemuka. Namun, jembatan pengertian dan saling memahami akan tetap terbangun selama pintu komunikasi tetap dibiarkan terbuka. Perbedaan pilihan haruslah dimaknai sebagai cara Tuhan untuk memperkaya masyarakat NTB. Bukan sebagai sesuatu yang memantik perseteruan dan kehancuran. Masyarakat menginginkan kelak Pilkada di tujuh kabupaten/kota akan menghasilkan pemimpin yang mampu merangkul semua pihak. Yang

menang, maupun yang kalah. “Di tengah kompleksitas iklim sosial, politik dan ekonomi saat ini, kami di pemerintah provinsi NTB menyaksikan bagaimana warga dan para pimpinan daerah di kabupaten/ kota tetap berjibaku mendorong kemajuan demi kemajuan,’’ ucapnya. Di Kota Mataram, dapat disaksikan ornamen-ornamen kota yang cukup menarik dan ikonik mulai dibangun. Hal itu dilakukan bersamaan dengan upaya untuk terus membersihkan Kota Mataram melalui gerakan lingkungan sampah nihil alias Lisan. Lisan, tidak lain merupakan perpanjangan nafas dari program zero waste di Kota Mataram. Di Kota Bima, dapat disaksikan upaya mendorong keseimbangan pembangunan. Di mana kawasan utara Kota Bima kini semakin mendapatkan sentuhan pembangunan. Ekonomi kreatif dan ikon-ikon wisata lokal juga terus dikembangkan di sana. Di Lombok Barat, industrialisasi juga mulai bergema. Air nira yang dulunya dijadikan bahan baku miras, kini diolah menjadi aneka jenis gula. Menjadi permen dan berbagai komoditas yang lebih bernilai tambah serta menghasilkan keberkahan. Kemandirian ekonomi juga mulai diperkuat dengan dorongan untuk membeli produk-produk dari daerah sendiri. Di Lombok Barat, destinasi baru seperti Sekotong kini juga mulai mencuri perhatian dunia. Di Kabupaten Bima, bisa disaksikan upaya serius untuk memulihkan kerusakan hutan. Dan kini, telah berdiri pabrik pengolahan minyak kayu putih terbesar dunia di daerah tersebut. Pabrik ini akan mendorong tumbuhnya kemauan warga untuk menanam pohon kayu putih sebagai cara untuk menghadapi kerusakan hutan. “Mungkin, inilah cara Tuhan telah menjawab doa para pemimpin dan warga Kabupaten Bima yang menginginkan alamnya kembali asri,” kata Dr. Zul. Di Lombok Utara, pariwisata di tiga gili kembali bersemi. Terobosan di bidang kependudukan juga menjadi catatan yang menarik di Lombok Utara. Di mana, Bupati Lombok Utara telah berkomitmen bahkan bayi yang belum turun dari ranjang tempat kelahirannya, sudah bisa memiliki akta kelahiran. Upaya ini dilakukan bersama-

sama dengan terobosan lainnya. Di Dompu, komoditas jagung yang telah menjadi ikon, kini terus dikembangkan menjadi aneka produk olahan. Program revitalisasi posyandu di Dompu juga menuai sukses. Dari 433 posyandu yang ada di dompu, 270 posyandu telah berhasil naik strata menjadi posyandu keluarga dalam kurun waktu 11 bulan saja. Di Lombok Tengah, NTB sedang bersiap menyongsong agenda besar, MotoGP 2021. Ada banyak hal yang sedang dan terus dibereskan untuk menyukseskan agenda besar ini. Dengan antusiasme bersama, NTB bisa menyulap Lombok Tengah menjadi ikon pariwisata dan pusat ekonomi baru dunia. Sebuah daerah dengan potensi yang memikat banyak hati. Di Sumbawa, lanjut Dr. Zul, komitmen pemerintah daerah memajukan pendidikan anak usia dini (PAUD) telah menuai apresiasi di tingkat nasional. Bunda PAUD Sumbawa, barubaru ini meraih Pin emas pada apresiasi bunda PAUD tingkat nasional. Dalam waktu dekat, di Sumbawa, Bulog juga tengah mendorong pembangunan pabrik penggilingan padi terbesar di Asia Tenggara. Di Lombok timur, dapat disaksikan tumbuhnya ponpesponpes besar yang salah satunya, diilhami oleh semangat juang pahlawan nasional Maulana Syaikh, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Semangat dan dedikasi yang sama juga diikhtiarkan oleh para tuan guru di Pulau Lombok, sebelum dan setelah kehidupan beliau. Jumlah penduduknya yang sangat besar, adalah tantangan sekaligus potensi demografis yang besar untuk mendorong kemajuan bersama. Baru-baru ini, kata gubernur, Desa Kembang Kuning di Lombok Timur juga mencuri perhatian dengan meraih predikat desa wisata (Dewi) berkembang terbaik se-Indonesia. Di Sumbawa Barat, pemerintah setempat dan warganya sedang berjuang untuk mewujudkan smelter. Dengan kerja bersama, KSB telah melahirkan kisah sukses membangun sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). KSB merupakan satusatunya daerah di NTB yang sudah mencapai buang air besar sembarangan (BABS) nol. Dan mereka mendapatkan pengakuan Unicef atas capaian ini. (nas)

SK Darurat Bencana Dari Hal. 1 Sehingga diharapkan ada peningkatan informasi dan komunikasi dari kabupaten/kota ke pihaknya. Selain itu, di tingkat daerah disarankan harus lebih meningkatkan kewaspadaan menghadapi bahaya banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. ‘’Beberapa kejadian bencana di kabupaten dan kota, kemudian bertambahnya intensitas hujan terutama Lombok Barat, Mataram dan beberapa daerah di Sumbawa, maka dipandang perlu untuk diambil keputusan untuk penentuan status siaga darurat di Provinsi NTB,’’ katanya. Dalam penentuan status kedaruratan, diperlukan informasi dari instansi terkait terutama BMKG, sebagai dasar perlunya penentuan status kedaruratan. ‘’Diharapkan kabupaten dan kota memperhatikan daerah rawan longsor pascagempa 2018. Karena dimungkinkan terjadi celah celah kosong dalam struktur tanah pascagempa. Kondisi ini yang sangat dikhawatirkan terulang terjadi,’’ ujarnya. Sebab histori kejadian banjir di NTB secara umum terjadi pada periode Januari – Maret, dan

Desember. Prakiraan daerah potensi banjir di bulan Desember 2019 hingga Februari 2020, secara umum berada kategori rendah sampai menengah. Diungkapkannya, sejumlah BPBD telah melakukan antisipasi musim hujan dengan membentuk Satgas lintas sektor untuk penanganan bencana di musim penghujan. Laporan dari BPBD Kota Mataram, dalam pekan ini pohon tumbang di tujuh titik. Kejadian juga menyebabkan rumah rusak di sejumlah kelurahan. Laporan dari BPBD Lombok Barat, beberapa kali terjadi hujan disertai angin kencang yang menyebabkan beberapa rumah penduduk rusak dan ada yang roboh. ”BPBD Lombok Barat telah mengotimalkan tim TRC dalam penanganan bencana dan langsung melakukan distribusi logistik ke korban bencana,” jelasnya. Karena kondisi logistik saat yang kosong, BPBD Lombok Barat berharap bantuan dari Provinsi NTB dan BNPB untuk memenuhi kebutuhan dimaksud. Sementara BPBD Lombok Tengah melaporkan, terjadi angin kencang. Disisi lain, hujan belum juga turun, sehingga

masyarakat masih memerlukan air bersih. Merujuk pada penjelasan BMKG, maka diperlukan status daurat di Lombok Tengah, sehingga jadi dasar permintaan bantuan dari Provinsi, atau Pemda serta BNPB. BPBD Lombok Timur melaporkan kondisi kekeringan dan masih melakukan distribusi air bersih. Beberapa waktu lalu terjadi angin puting beliung yang merusak beberapa rumah warga di daerah Sambelia Desa Padak Guar. BPBD Lombok Utara diinformasikan, sebagian wilayah KLU juga masih mengalami kekeringan terutama wilayah KLU bagian utara. Sedangkan KLU bagian selatan seperti Tanjung dan Pemenang, sejak November sudah terjadi hujan. Sementara Kota Bima, mengantisipasi kejadian bencana diperlukan koordinasi yang akurat dalam penentuan status. BPBD NTB berharap, optimalisasi fungsi Pusdalops serta komunikasi yang efektif pelaku kebencanaan. Penyampaian informasi dini kepada masyarakat menurutnya diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan terjadinya bencana. (ars)

Halaman 15

Pabrik Minyak Kayu Putih di Bima Butuhkan 1.000 Tenaga Kerja Dari Hal. 1 Menurutnya, 60 persen tenaga kerja yang terserap tersebut tercatat sebanyak 600 orang. Sementara yang masih dibutuhkan sekitar 40 persen atau sebanyak 400 tenanga kerja. ‘’600 tenaga kerja terserap mayoritas warga lokal (Tambora dan Sanggar),’’ katanya. Di samping itu, Trianda mengatakan bahwa bahan baku daun kayu putih yang diproduksi ada sebanyak 60 ton setiap hari. Dengan menghasilkan sebanyak 1 ton minyak kayu putih perhari. ‘’Kita targetkan 200 ton perhari. Tapi karena kekurangan tenaga kerja yang bisa diproduksi hanya 60 ton perhari,’’ katanya. Trianda mengaku, minyak kayu yang diproduksi PT. SAKP baru dan hanya dipasarkan dalam negeri. Bahkan kebutuhan dalam negeri saja masih sangat jauh, dari 5.000 ton yang dibutuhkan setiap tahun. ‘’Kebutuhan minyak kayu putih yang baru tersedia hanya 450 sampai dengan 500 ton pertahun,’’ katanya. Selain kekurangan tenaga kerja, kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi, yakni musim kemarau yang terlalu panjang serta sebaran hujan tidak merata

sepanjang tahun yang membuat tanaman kayu putih mati. ‘’Hanya saja kendala musim ini bisa kita atasi dengan melakukan penyiraman menggunakan alat yang didatangkan dari luar negeri,’’ katanya Sebelumnya juga Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, menyambut baik mulai beroperasinya pabrik minyak kayu putih yang berada di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. ‘’Keberadaan pabrik ini akan memberikan dampak luas bagi masyarakat Kabupaten Bima,’’ katanya kepada Suara NTB, belum lama ini. Menurut bupati, dampak utama yang dirasakan langsung, yakni tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal itu akan meningkatkan peningkatkan perekonomian masyarakat. ‘’Ini menciptakan lapangan kerja baru,’’ katanya Tidak hanya itu, Bupati mengaku keberadaan pabrik yang mengolah kayu putih tersebut sebagai bukti, bahwa Kabupaten Bima memiliki potensi yang belum dikembangkan dengan baik. ‘’Ini sebagai bukti tanah kita sangat subur untuk menanam apa saja,’’ katanya. (uki)

Gundul, 90.000 Hektar Kawasan Perhutanan Sosial di NTB Dari Hal. 1 Kalau pun dikeluarkan izin, diarahkan untuk menggarap lahan yang dirambah untuk jagung. Kelompok masyarakat yang jadi mintra diminta memilih tiga skema, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan kemitraan dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sesuai kondisi di lapangan. ‘’Semua kebijakan perhutanan sosial sekarang ini di area yang sudah dirambah. Kami tidak merekomendasikan pembukaan izin perhutanan sosial yang baru,’’ tegasnya. Dalam mekanisme pengawasannya, akan dilakukan tim Kesatuan Pengamanan Hutan (KPH) masing- masing daerah. Regulasi akan berlaku di internal kelompok. ‘’Nanti jika fungsi hutannya sudah kembali, kalau ada yang menebang, mereka akan disanksi sendiri oleh anggota lainnya. Misalnya dikeluarkan dari keanggotaan,’’ jelasnya. Dalam catatannya, dari 90.000 hektar kawasan perhutanan sosial yang rusak tersebut, baru 23.000 hektar yang sudah digarap bersama

masyarakat. Sementara Direktur WWF Ridha Hakim mengkritisi pola pengawasan dan pengelolaan hutan di NTB yang masih kebobolan. Hutan NTB disebutnya sudah babak belur. ‘’Menurut saya, sekarang moratorium perizinan untuk Perhutanan Sosial, untuk izin apapun. Baru setelah itu, atur regulasi dan mekanismenya agar lebih tertib,’’ ujarnya. Menurut Ridha, sudah saatnya pemerintah melalui gubernur dan bupati mengambil langkah berani untuk mengantisipasi laju kerusakan hutan, salah satunya dengan skema Perhutanan Sosial. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pemetaan kawasan dirambah untuk tanaman jagung. Setelah itu, pendataan masyarakat yang merambah. Ia sendiri mengaku prihatin, karena sejauh ini Pemda belum punya data detail kawasan yang sudah dirambah. Tapi saatnya dilakukan pendataan. ‘’Ayo data ulang, mana kawasan yang sudah ditanami jagung. Mana yang dirambah, supaya punya dasar untuk bertindak,’’ tandasnya. (ars)

Ada Kemajuan di NTB “Ini yang menjadi tugas kita, tugas gubernur, tugas masyarakat,” katanya. Ia mengatakan, adanya program peningkatan produksi jagung yang digalakkan Pemda tidak mesti dengan membabat hutan. Karena kerusakan hutan dampak buruknya jauh lebih besar bagi masyarakat daripada keuntungan menanam jagung. Selain berkurangnya mata air pada musim kemarau. Kerusakan hutan juga berdampak ancaman banjir dan tanah longsor pada musim hujan. Musibah banjir dan tanah longsor sudah menjadi ancaman nyata saat ini. ‘’Dulu memang pernah kita alami tahun 1970-an. Setiap kita jalan dari sini ke Bima, kita akan melihat api (hutan dibakar). Sekarang tidak ada api itu. Tetapi pembabatan hutan tetap ada,’’ katanya. Serinata mengaku tahu persis kondisi hutan di NTB. Pasalnya, sejak 1978, dia sudah keliling keluar masuk

hutan yang ada di NTB. “Semua kawasan sudah saya masuki di NTB ini. Sampai ke Karumbu sana,”sebutnya. Serinata melihat ada kemajuan pembangunan di NTB saat ini. Namun, ia mengingatkan agar Pemda terus melakukan evaluasi capaian yang masih kurang. “Saya ndak banyak komentar. Karena saya juga banyak melihat. Walaupun mata saya seperti ini, tetapi saya juga memperhatikan kemajuankemajuan yang sudah kita capai,” katanya. Ia memberikan penekanan agar pembangunan yang dilakukan Pemda dilakukan secara berkelanjutan dan terencana. Ia mengatakan, perlu ada keberlanjutan pembangunan dari satu periode kepemimpinan gubernur ke periode lainnya. ‘’Kalau dia terputus-putus, berarti dari nol kemudian maju. Maka dari nol lagi. Estafet kepemimpinan memang demikian. Jadi harus ada suatu upaya untuk secara konsisten kita membangun,’’ sarannya. (nas)

diputus. ‘’Sudah 11 kasus yang kami tangani. Dari kasus itu, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ini rata-rata ditangkap karena membawa barang bukti merkuri dan BBM untuk tambang liar,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK. Barang bukti yang berhasil disita berupa 14 botol merkuri dengan total berat 5,5 Kg, air raksa 14 botol dengan berat 2 Kg, sianida sebanyak 25 kantong plastik dengan berat 1,5 Kg. Disita juga barang bukti 84 biji emas mentah berbagai ukuran. Tingginya permintaan dan penggunaan merkuri ini, akan membawa pada pembahasan kembali tingkat pencemaran merkuri pada air di Sumbawa Barat. Data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat yang didasarkan pada hasil Uji Laboratorium sampel air limbah dari kegiatan PETI yang dibuang ke berbagai saluran, menunjukkan hal mengkhawatirkan. Karena limbah dibuang begitu saja ke saluran irigasi. Uji lab menunjukkan bahwa hampir di seluruh daerah atau tempat dilakukannya uji sampel air tersebut dinyatakan tercemar merkuri. Dengan

asumsi bahwa kadar dari masing-masing bahan kimia yang digunakan telah melampaui standar baku mutu (BM) dari masing-masing bahan yang dimaksudkan (Lihat tabel). Perintah operasi penutupan ini di bawah kendali langsung Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana, dengan mengedepankan fungsi Ditreskrimsus Polda NTB. Selain Polda NTB turun langsung, Kepala Satgas masingmasing Polres juga turut bertindak. Seperti Polres Mataram, Polres Lombok Barat, Polres Lombok Tengah, Polres Dompu. Barang bukti yang disita oleh Polda NTB dan masing masing Polres itu diantaranya, empat unit exavator, dua unit truk, satu unit mobil pickup. Barang bukti lain, 17 ton batu gelana, 5.538 liter BBM serta bahan bahan berbahaya lainnya seperti merkuri dan sianida. Kabid Humas yang dikonfirmasi kembali soal operasi PETI, menegaskan pihaknya tidak akan surut sampai benar-benar ditutup. Meski demikian proses awal masih persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi represif jika tak membuahkan hasil. (ars)

Dari Hal. 1

Persediaan Langka, Beli Merkuri seperti Transaksi Narkoba Dari Hal. 1 Hukum pasar berlaku, karena semakin langka maka harga barang semakin meroket. Harga yang beredar di Taliwang hingga Sekongkang dan lokasi lokasi PETI lainnya, sudah berkali lipat, antara Rp1,8 juta hingga Rp2 juta per botol. Untuk mendapatkan satu botol merkuri, mereka harus selektif mencari penjual agar tidak ditangkap aparat. ‘’Kalau mau beli ya kayak transaksi narkoba. Lihat kiri kanan, kalau sudah aman, barangnya dikeluarkan dari jok motor. Kalau sudah dapat, langsung dipakai, jangan sampai ketahuan,’’ kata sumber tadi menyebut caranya mendapatkan barang itu. Informasi mengenai rantai peredaran merkuri menjadi sulit diperoleh karena mereka semakin tertutup dan waspada kepada pertanyaan pertanyaan mengarah ke penjual. Mereka semakin waspada setelah Polres Sumbawa Barat membekuk RD (43), warga Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang. RD sebelumnya ditangkap Sabtu (21/9) lalu oleh anggota Sat Reskrim Polres Sumbawa Barat sekitar pukul 12.30 Wita dengan TKP di

Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang. Disita dari RD berupa barang bukti 1 botol merkuri dengan berat 1 Kg tanpa dilengkapi surat izin. Sebelumnya ada dua orang sudah ditangkap dari lokasi berbeda, dengan barang bukti dua botol merkuri. Dua orang ditangkap dalam kasus ini. Meski termasuk dalam kategori barang legal dan penindakannya tidak diatur dalam KUHP, tapi pelaku tak bisa lolos dari pidana. Pertama, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, mengkalisifikasi B3 di antaranya sebagai bahan yang berbahaya terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini merkuri atau air raksa dikatagorikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain mengenai peredaran atau perdagangan, merkuri juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaku diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000. Kegiatan PETI di Kabupaten Sumbawa Barat bergantung pada penggunaan zat zat

kimia sejak tahun 2010, dipicu oleh kegiatan serupa di Pulau Lombok dan di Kabupaten Sumbawa seperti Lape dan Lantung. Jika dikalkulasi, untuk satu karung material hasil galian sebesar 30 Kg, umumnya diproses dalam 5 gelondong dengan penggunaan merkuri (Hg) bervariasi, antara 2 Kg sampai 5 Kg per gelondong. Pada gelondong yang bekerja secara manual, digunakan rata rata 7 x 24 jam, sehingga kebutuhan merkuri bisa mencapai 5 kg per gelondong per hari. Dari satu karung material tersebut biasanya didapat 0,4 sampai 7 gram emas dengan perolehan konsentrasi emas yang cukup bervarariasi. Dalam setiap proses pengolahan emas pada gelondongan, praktis tidak semua cairan merkuri mengikat emas. Sebagian terbuang dan bercampur dengan limbah atau scrub yang mengalir ke penampungan. Survei yang pernah dilakukan Brama KSB pada bulan Juli 2014, total jumlah gelondong untuk sistem amalgamasi mencapai 4.110 unit, dengan rata-rata per unit memiliki 10 gelondong. Sedangkan proses pengolahan lain menggunakan tong atau sistem sianidasi. Proses ini

menggunakan bahan baku sianida untuk pemisahan emas dari lumpur hasil gelondongan. Di wilayah KSB, jumlahnya mencapai 95 unit yang sebarannya di sebagian wilayah PETI. Tingginya kebutuhan penggunaan merkuri membuat warga penambang terus bersiasat. Mereka mencari cara untuk mendapatkan cairan logam berat tersebut, meski dengan harga mahal. ‘’Kalau ada, walaupun mahal, tetap kami beli,’’ kata Has. Sementara ini mereka masih menggunakan stok merkuri yang masih ada, sembari terus mencari merkuri yang semakin sulit. Karena beberapa penjual sudah diamankan polisi karena memperdagangkan zat kimia tanpa izin. Situasi penambang memang semakin terjepit seiring dengan upaya penertiban yang terus digencarkan. Aparat bersama Pemda terus berusaha memutus mata rantai peredaran merkuri, meski tak dipungkiri masih ada saja barang yang lolos ke tangan pengguna. Dampak lain dengan kelangkaan ini, diduga beredarnya merkuri palsu. Berakibat proses pemisahan emas dengan kandungan material lain menjadi sangat lama dan ha-

sil yang didapat tidak memuaskan. ‘’Warga mulai curiga, merkuri yang dijual sudah dicampur dengan bahan lain. Makanya sekarang agak hati hati juga kalau beli barang. Sudah banyak yang palsu beredar,” ungkapnya. Meski terus dipersempit ruang geraknya, penambang terus bersiasat mencari alternatif. Merkuri bukan satu satunya zat pemberat untuk mengikat emas dengan lumpur. Menurut mereka ada sianida. Upaya pemberantasan peredaran merkuri di lokasi tambang gencar dilakukan Polda NTB dan jajaran. Polisi menutup enam titik aktivitas tambang liar di NTB dalam beberapa bulan terakhir. Sedikinya 10 orang ditetapkan sebagai tersangka. Langkah tegas itu diambil guna membatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan zat kimia berlebihan. Catatan Humas Polda NTB, penutupan sudah dilakukan bertahap di Lombok Barat, Lombok Tengah, KSB, Sumbawa Besar dan Dompu. Selain penutupan aktivitas PETI, alur distribusi zat kimia dan bahan bakar minyak yang dipakai para pelaku juga

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 17 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kodim Dompu Peringati Hari Juang TNI AD di Hutan Rusak Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Juang TNI AD ke 74 tahun 2019 di Kabupaten Dompu sedikit berbeda. Kodim 1614/Dompu menggelar peringatan peringatan itu di Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, Senin (16/12). Kawasan itu diketahui rusak akibat perambahan. Kodim Dompu pun melakukan reboisasi untuk mengembalikan kondisi hutan. Reboisasi lahan dan hutan tersebut dipimpin Komandan Kodim 1614/Dompu Letnan Kolonel Inf Ali Cahyono, S.Kom. Mereka menanam 10.000 bibit, dengan beberapa jenis pohon antara lain pohon nangka, terembesi, mahoni dan sengon. Pada kesempatan tersebut, Dandim Dompu menyampaikan reboisasi lahan dan hutan selain dalam rangka peringatan Hari Juang TNI AD, juga untuk mengembalikan fungsi lahan dan hutan sehingga kondisi alam dan lingkungan tetap terjaga keseimbangannya. Menurutnya, hutan sebagai sumber kehidupan manusia harus tetap dilestarikan, yakni dengan menjaga keberadaan dan fungsinya terutama dengan tidak melakukan penebangan pohon secara liar dan tidak bertanggung jawab. “Setelah kita tanam kembali, mari kita bersamasama menjaga, merawat dan melestarikannya sehingga hutan akan kembali berfungsi dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia terutama untuk anak cucu kita kedepan,� terang Dandim. Pada musim hujan ini, Dandim juga mengingatkan untuk

senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai atau selokan dengan harapan saluran air tidak mampet atau tersumbat karena sampah. Selain kegiatan reboisasi, Kodim 1614/Dompu dan jajaran juga akan melaksanakan kegiatan karya bakti pengecoran Masjid di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa dan pada Rabu depan akan melaksanakan karya bakti pembersihan pasar di Dompu. (ars/*) REBOISASI - Kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan Kodim Dompu bersama aparat kepolisian di kawasan hutan rusak. (Suara NTB/ist-penrem)