Edisi Sabtu 17 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 17 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 209 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jadwal Penyeberangan Amburadul

Sopir Truk Demo BPTD dan ASDP Lembar Giri Menang (Suara NTB) Puluhan sopir truk di Pelabuhan Lembar Kamis (15/11) malam menggelar aksi protes menyusul jadwal penyeberangan yang tidak jelas alias amburadul. Akibat aksi ini sempat terjadi penumpukan penumpang dan truk di pelataran parkir pelabuhan, lantaran para sopir menolak naik kapal. Informasi yang diperoleh Suara NTB, aksi protes berlangsung Kamis (15/11) sekitar pukul 20.00 Wita. Para sopir truk tidak mau naik kapal sehingga menimbulkan antrean kendaraan Truk Be-

sar (TB) di jalur Lembar-Mataram. Sekitar 70 sopir berkumpul di areal parkir Pelabuhan ASDP Lembar dan sepakat tidak mau naik kapal dengan alasan pengaturan jadwal tidak jelas dari pihak

BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Menyikapi kejadian ini, pihak Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar langsung mengambil tindakan yang dipimpin Kapolsek KP3 Pelabuhan Lembar Ipda. Jasa Julianto SH dengan sejumlah anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Lembar dibantu juga dari BKO Lanal Mataram untuk melakukan negosiasi dengan para sopir untuk kelancaran penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Pihak kepolisian meminta agar para sopir naik kapal yang sesuai dengan antrean kendaraan. Kapolsek KP3 kawasan Pelabuhan Lembar pun

berkordinasi dengan Korsatpel BPTD Wilayah Lembar KODA P Nelson Dalp terkait dengan waktu pemuatan kapal agar diatur kelancarannya. Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD wilayah Lembar Nelson Dalo mengakui, para sopir melakukan aksi demonstrasi Kamis malam. Tuntutannya para sopir meminta kelancaran jadwal penyeberangan lintas Lembar-Padangbai (Bali). Setelah didesak oleh sopir, pihaknya pun melakukan percepatan penyeberangan. Diakui penyebab lambannya penyeberangan karena di Pelabuhan Padangbai, kapal tidak bisa nyandar akibat kondisi dermaga. Saat ini dermaga juga tengah proses perbaikan mulai bulan Juli sampai saat ini. ‘’Setelah aksi demo kita lakukan percepatan penyeberangan,’’ jelasnya. Akibat kondisi ini mengakibatkan antrean kapal. Untuk me-

(Suara NTB/ist)

PROTES - Para sopir di Pelabuhan Lembar menggelar aksi demo Kamis malam. Mereka protes karena jadwal penyeberangan yang melayani lintas Lembar-Padangbai tidak jelas. ngurangi antarean kapal pemberangkatan kapal pun diperlambat. GM ASDP Pelabuhan Lem-

bar Yulianto mengatakan terkait persoalan demo di pelabuhan Kamis malam diakui sudah ada kesepakatan

antara BPTD dengan para sopir. ‘’Sudah ada kesepakatan antara BPTD dengan para sopir,’’ kata Yulianto. (her)

TO K O H 5.475 Pelamar CPNS Gagal

H. Fathurahman

HASIL tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018, hanya 114 pelamar yang memenuhi passing grade. Sisanya sebanyak 5.475 pelamar gagal memenuhi passing grade atau nilai standar kelulusan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan, jika melihat dari jumlah pelamar yang ikut tes sebanyak 5.589 orang. Maka, hanya 2 persen pelamar CPNS Pemprov NTB yang memenuhi passing grade. Sementara, jika dilihat dari 433 formasi yang dibutuhkan, pelamar yang memenuhi passing grade sekitar 25 persen. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Jemput Bola Gaet Investasi PEMULIHAN ekonomi NTB yang saat ini dalam kondisi terpuruk diakui memang cukup berat. Untuk itu, Pemprov akan melakukan jemput bola menggaet investasi ke NTB. ‘’Meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang berat. Caranya adalah investasi. Pembiayaan belum pulih, uang APBD tersedot untuk rehab rekon. Makanya kita menjemput investor. Kalau menunggu tak bisa,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansyah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (16/11) siang. Ridwan menjelaskan, tiga komponen yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Yakni in(Suara NTB/dok) vestasi, belanja pemerintah lewat H. Ridwansyah APBN dan APBD serta ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi NTB pascabencana gempa dinilai memang cukup berat. Karena dari sisi ekspor juga menurun. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist_pamhut)

SITA - Tim Opgab saat menyita kayu hasil pembalakan liar di kawasan hutan lindung So Piri Desa Pajo Kecamatan Ranggo, Dompu.

Pelaku Pembalakan Liar Ditangkap di Dompu Mataram (Suara NTB) Tim Operasi Gabungan (Opgab) terjun dan berhasil menangkap empat pelaku pembalakan liar di Dompu, Kamis (15/11) sore. Meski mendapat perlawanan warga dengan menghadang jalan, Tim Opgab melanjutkan operasinya selama tiga hari. ‘’Sampai hari ini tim masih melanjutkan operasi. Sementara ada empat orang diamankan,’’ kata Kabid Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Mursal kepada Suara NTB, Jumat (16/11). Empat pelaku adalah AW, Jam, FF dan Ram. Semua pelaku warga Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Penangkapan dilakukan di kawasan hutan lindung So Piri Desa Pajo

Kecamatan Ranggo, Dompu, berikut barang bukti satu unit chainsaw dan parang. Operasi melibatkan lima personel TNI dari Kodim 1614/Dompu, tiga personel dari Polres Dompu dan gabungan KPH Topo Pajo dan KPH Ranggo 23 orang. Ditambahkan Koordinator Satgas PPNS Dinas LHK Provinsi NTB, Astan Wirya, SH., MH, lokasi penangkapan di kawasan hutan lindung yang menjadi wilayah Kelompok Hutan Pajo RTK 42. Kawasan yang selama ini dijarah dengan pembalakan liar oleh warga untuk perluasan kawasan perladangan. Menurut Astan, rencana Opgab selama tiga hari. ‘’Operasi masih akan berlanjut di kawasan Hutan Topo Pajo dan diperluas ke kawasan Topo Rompu,’’ ujarnya. Bersambung ke hal 11

MA Dinilai Tak Utuh Pahami Perkara Baiq Nuril Mataram (Suara NTB) Baiq Nuril Maknun (46), korban pelecehan seksual divonis oleh Hakim Mahkamah Agung (MA) pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta. Atas putusan itu, banyak pihak yang mengkritik dan menyesalkan. MA dalam mengambil keputusan dinilai tidak memahami duduk perkara secara utuh. Kritik itu dilontarkan Internet Lawyer Network (ILawNet), kumpulan pegiat hukum yang kini ambil bagian membela Nuril dari Jakarta. ILawNet menilai, dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram, telah terbukti bahwa transmisi informasi elektronik berupa rekaman telepon tersebut bukan dilakukan oleh Baiq Nuril, melainkan oleh rekan kerjanya. Sehingga, apabila mengacu kepada ke-

tentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka Baiq Nuril tidak dapat dikatakan melakukan transmisi terhadap informasi elektronik tersebut. ‘’Itu yang kami sebut bahwa hakim MA tidak utuh

membaca perkara ini sebelum mengambil keputusan, ‘’ kata koordinator ILawNet, Azis Fauzi, SH yang juga anggota tim kuasa hukum Baiq Nuril kepada Suara NTB, Jumat (16/11). Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

Baiq Nuril (kanan) ditemui di rumahnya Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat.

Sisir Anggaran OPD Satu Persatu

Gubernur Kaget Ada Anggaran Internet Rp3 Miliar Mataram (Suara NTB) Tak ingin kecolongan adanya program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang copy paste. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menyisir anggaran OPD satu persatu. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc terlihat kaget ketika ditanya adanya anggaran untuk

internet mencapai Rp3 miliar dalam RAPBD 2019. ‘’Nanti kita coba sisir lagi. Kita lagi sisir-sisir juga. Soalnya kadang-kadang copy paste saja,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat (16/11) siang. Ia menjelaskan saat ini sedang dilakukan penyisiran satu persatu OPD. Bersambung ke hal 11

Atensi Kasus Baiq Nuril, Menteri PPPA Dukung PK MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise, memberi atensi khusus kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril Maknun. Kementerian PPPA pun mendukung penuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Nuril bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) DP3AP2KB, Baiq Haidar Indiana, saat ditemui Jumat (16/11) kemarin. Dijelaskan pula bahwa pi-

haknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PPPA untuk menbahas terkait kasus Baiq Nuril. Kronologi kasus Baiq Nuril sudah dikirimkan ke pihak Kementerian PPPA untuk didalami bersama. Namun upaya hukum PK nampaknya untuk sementara waktu belum bisa dilakukan mengingat salinan putusan MA belum diterima kuasa hukum mantan guru SMAN 7 Mataram itu. Pihaknya bersama kuasa hukum korban, tengah menunggu salinan putusan MA. Setelah mendapat salinan putusan, kuasa hukum akan mengirimkan PK kepada MA. Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 17 November 2018

Halaman 2

Kerjasama DPRD Kota Mataram dengan Harian Suara NTB DPRD Gelar Paripurna Nota Keuangan RAPBD

Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 Mataram (Suara NTB) – Setelah disetujui dan ditandatanganinya kesepakatan bersama terkait dokumen KUA PPAS APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 antara pihak Legislatif dan Eksekutif Kota Mataram, agenda pembahasan RAPBD 2019 Kota Mataram memasuki tahapan Penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2019 yang disampaikan secara langsung oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam rangkaian rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Kamis (15/11). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, H. Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha. Pada kesempatan tersebut Walikota menguraikan posisi struktur RAPBD Tahun Anggaran 2019, yang diawali dengan penyampaian analisis prediksi pertumbuhan ekonomi makro Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2018. Dikatakan Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tahun 2017 adalah sebesar 8,07 persen. Tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Mataram optimis tetap berada dalam pemenuhan target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,17 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,06 persen. Demikian pula pada tahun 2019 menda-

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019. tang, trend laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram diasumsikan mengalami perkembangan yang positif. Dalam RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan Wali Kota, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.415.514.878.040,00 atau naik Rp3.465.007.040,00 dari target anggaran murni Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Diakui Wali Kota, struktur pendapatan daerah dalam APBD Kota Mataram masih bertumpu pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, namun pihaknya akan terus berupaya untuk men-

ingkatkan kinerja perolehan PAD setiap tahunnya. Kontribusi PAD Kota Mataram sendiri terhadap APBD pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 24,01 persen dari rencana pendapatan, dengan target sebesar Rp339.934.095.359,00. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari pusat yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp901.395.827.000,00. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,74 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Sementara Total Belanja dalam RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.446.318.322.600,25 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

Anggota DPRD Kota Mataram menyimak penyampaian nota keuangan RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. sebesar 40,58 persen, dan Belanja Langsung sebesar 59,42 persen dari total Belanja. Belanja Tidak Langsung tersebut terbagi menjadi Rp536.924.533.961,00 untuk Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan, Belanja Hibah sebesar Rp36.343.100.000,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8.756.860.000,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.000.000.000,00, serta Belanja Bantuan Keuangan untuk Partai Politik sebesar Rp912.798.780,00. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Rp91.043.860.343,00, Belanja Barang dan Jasa Rp435.878.406.954,25, dan Belanja Modal Rp332.458.762.562,00. Berdasarkan urusan

pemerintahan, alokasi anggaran belanja dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 terbagi dalam Urusan Wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar sebesar 59,51 persen, Urusan Wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar sebesar 13,35 persen. Urusan Pilihan sebesar 3,37 persen, dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang sebesar 23,02 persen dari total APBD. Dari total Belanja dan total Pendapatan tersebut terdapat defisit sebesar Rp30.803.444.560,25. Sehingga untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan surplus diperlukan Kebijakan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari

Pimpinan Dewan, Walikota Mataram dan Sekretaris DPRD Kota Mataram menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat pembukaan rapat paripurna. Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.696.539.919,25 yang akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, yang diestimasikan dari adanya efisiensi belanja program, atau dari terlampauinya target pendapatan Tahun Anggaran 2018. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.893.095.359,00 yang merupakan penyertaan modal atau investasi pada BUMD, yaitu di PT. Bank NTB, PDAM Giri Menang Mataram, dan PD. BPR NTB. Selain itu untuk program kegiatan prioritas dalam RAPBD

Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 dijelaskan Wali Kota, adalah Pembangunan Lanjutan RSUD Kota Mataram, Pembangunan Sarana Perkotaan, Pembangunan Gedung Kantor BKD, Pembangunan Gerbang Kota Mataram, Pembangunan Monumen Bundaran Kota Mataram, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Peningkatan Kesehatan, dan program atau kegiatan lain yang bersifat urgen untuk dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan masyarakat. (fit/*)

Investasi di Mataram Masih Lesu Mataram (Suara NTB) Iklim investasi di Kota Mataram masih lesu. Ini dipengaruhi oleh perubahan tata ruang telah genap dua tahun belum rampung. Dari rasio investasi mulai 2014 hingga triwulan III 2018 tercatat mencapai Rp21 triliun.

Gotong Royong Cegah DBD MEMASUKI musim hujan, sejumlah kawasan di Kota Mataram mulai tergenang. Genangan ini dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Perlu menghidupkan kesadaran gotong royong meminimalisir ancaman wabah penyakit. Lurah Mataram Timur, H. Mustaal menjelaskan, perubahan musim dari kemarau ke penghujan rentan terjadi serangan penyakit. Terutama wabah demam berdarah dengue (DBD). Kasus 2017 lalu, warganya terjangkit DBD. (Suara NTB/cem) Ini dikhawatirkan kembali H. Mustaal terulang, sehingga perlu diwaspadai. “Kalau tahun ini belum ada laporan,” kata Mustaal ditemui, Kamis (15/11). Kelurahan mengimbau seluruh kepala lingkungan memulai gotong royong. Terutama genangan di saluran serta tumpukan sampah. Mustaal menambahkan, genangan melahirkan jentik nyamuk. “Kalau ndak segera ditangani akan menimbulkan jentik nyamuk,” tambahnya. Secara perlahan partisipasi masyarakat ikut gotong royong tinggi. Ini terlihat dari antusiasme warga ketika kepala lingkungan mengajak membersihkan saluran dan membersihkan tumpukan sampah. Rutinitas ini sekaligus sebagai bagian dari kampanye pola hidup sehat. Sebab, penanganan kebersihan tidak bisa sepenuhnya diserahkan pemerintah. “Perlu partisipasi dari masyarakat,” imbuhnya. Berkait dengan penanganan sampah kata dia, relatif membaik pasca pengadaan kendaraan roda tiga. Operator sampah jemput bola ke rumah warga. Kelurahan terbantu dan paling tidak menekan tumpukan sampah di lingkungan. Mustaal mengharapkan, pola hidup sehat serta pencegahan wabah penyakit seperti DBD harus mulai dikampanyekan oleh masyarakat. Dengan harapan ke depan masyarakat menjaga kebersihan minimal dimulai dari lingkungan keluarga. (cem)

Pada tahun 2014 investasi yang masuk mencapai Rp3,32 triliun lebih. Terbukanya keran investasi serta semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ibukota provinsi NTB ini. Pada tahun 2015, investasi melonjak 180 persen atau naik Rp5 triliun menjadi Rp8,02 triliun. Terjadi sedikit penurunan tahun 2016 karena dipengaruhi rencana revisi tata ruang. Sehingga, investasi yang masuk Rp 3,7 triliun. Perlahan sektor jasa

(Suara NTB /fit)

IGB Hari Sudana Putra bagai warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai pengusaha,” pungkasnya. Kalaupun para pengusaha belum bisa memenuhi kewajibannya membayar UMK, nantinya harus memberikan alasan yang logis dan masuk akal serta berkomunikasi kepada para pekerjanya. Ini dimaksudkan agar iklim kerja tetap kondusif serta tidak menimbulkan gejolak di perusahaan. Gus Arik mencontohkan, ketika ada pengusaha yang belum

anaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Kamis (15/11). Cokorda menambahkan, dari sisi jumlah ada penambahan jumlah perusahaan. Dalam catatannya perusahaan non fasilitas, seperti PT, CV dan UD berjumlah 3.672. Dengan total tenaga kerja yang terserap 36.549 orang. “Kalau total perusahaan di Mataram sudah 3.672,” sebutnya. Target pengusaha menan-

(Suara NTB/cem)

Cokorda Sudira Muliarsa

Perda RTRW akan Rampung Bulan Ini Mataram (Suara NTB) Investor yang akan menanamkan modal mereka di Kota Mataram, bisa bernafas lega. Kabarnya, revisi Peraturan daerah (Perda) rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram akan rampung November ini. Kepastian pengesahan perda tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin, Jumat (16/11). Amir sempat menunjukan komunikasinya dengan salah satu Dirjen Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. “Ini tinggal kita diminta melengkapi satu lembar saja,” kata Amir sambil menunjukkan percakapannya melalui pesan pribadi. Persyaratan satu lembar itu tak secara detail diungkap Amir.

Pengusaha Jangan Khawatirkan UMK ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., mengimbau para pengusaha tidak risau dengan kenaikan UMP maupun UMK. “Jangan ada kekhawatiran pengusaha atas ditetapkannya UMP atau UMK. Karena dengan hal itu, maka ada jaminan pemerintah daerah kepada para pengusaha untuk menjamin keamanan, menjamin datangnya investasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis daerah,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (16/11). UMP yang ditetapkan Rp2,1 juta dan UMK akan ditetapkan menjadi Rp2,013 juta dinilai cukup realistis dengan kondisi saat ini. “Kalau dibagi 26 hari kerja kan menjadi Rp77 ribuan per hari,” sebutnya. Gus Arik, sapaan anggota dewan dari dapil Cakranegara ini menganggap wajar kenaikan UMK tersebut. “Apalagi kota Mataram adalah ibukota provinsi ya,” imbuhnya. Oleh karena itu Pemkot harus menghadirkan jaminan keberlangsungan bisnis mereka di Mataram ini. “Jangan kewajiban pengusaha saja yang diminta namun hak pengusaha diabaikan. Ingat bahwa pengusaha juga se-

dan perdagangan merangkak naik. Tentu ini berdampak investasi. Di tahun 2017 investasi naik Rp2,1 triliun dari tahun 2016 menjadi Rp5,84 triliun. Berbeda halnya pada posisi 2018 ini. Investasi sedikit lesu karena harus menunggu perubahan tata ruang. Di triwulan I dan III pengusaha yang menanamkan modalnya baru kurang dari Rp1 triliun atau sekitar Rp684 miliar. “Perda tata ruang ini jadi hambatannya,” kata Kepala Dinas Pen-

amkan modal usahanya di Mataram, tak bisa diprediksi. Apalagi saat ini terjadi penurunan capaian oleh salah satu penyebabnya tata ruang. Ini berdampak ke penundaan permohonan izin. Cokorda mencatat, ada 15 izin perumahan skala besar maupun kecil yang belum bisa diproses. Demikian, juga lima hotel harus menunggu dulu perubahan tata ruang. “Belum lagi izin toko,” bebernya. Meski demikian sambungnya, investasi tetap berjalan. Pihaknya akan memproses permohonan izin sepanjang tidak menyalahi aturan. Pengusaha diminta bersabar sembari melengkapi persyaratan administrasi lainnya. (cem)

bisa memenuhi kewajibannya membayar upah sesuai UMK dan pekerjanya menerima hal itu, maka pengusaha itu tidak melanggar aturan perundangan. Politisi Partai Demokrat ini mengajak semua kalangan mendudukan masalah secara proporsional dan profesional. “Jangan lantas kita semua latah menyikapi hal seperti itu. Biar saja itu berjalan seperti air,” ucapnya. Tinggal bagaimana semua pihak menyikapi hal ini dengan rasa syukur dan tetap menjaga daerah tetap kondusif. Supaya, aliran investasi dan tamu yang datang ke Mataram merasa nyaman berkunjung dan belanja lebih lama. Ketika pengusaha belum mampu membayar sesuai UMP atau UMK, Dewan pun tidak menginginkan adanya PHK atau pengurangan tenaga kerja. “Karena pengangguran pasti bertambah,” cetusnya. Oleh karena itu, pengusaha hotel ini mengajak semua pihak tetap dalam koridor mengedepankan komunikasi. “Bila perlu setelah proses bipartit tidak ketemu maka tripartit harus menemukan titik temu dan kesepakatan bersama untuk dijalankan,” sarannya. (fit)

Ia menyampaikan, persyaratan administrasi maupun kajian teknis maupun substansi lainnya lengkap diserahkan ke kementerian. “Semua sudah kita serahkan,” ucapnya. Amir memahami bahwa penetapan Perda RTRW tak segampang seperti urusan lainnya. Kementerian harus memikirkan dampaknya. Kebijakan perubahan tata ruang berimplikasi terhadap rentetan akibat luar biasa. Misalnya, potensi kemacetan dan banjir akan terjadi bila salah melangkah. “Kalau ini ndak semudah seperti yang lain,” tandasnya. Kepastian tanggal berapa Perda RTRW itu dikeluarkan juga belum bisa disampaikan. Yang jelas, kementerian sedang menggelar pertemuan di Bali. Pascapersetujuan substantif keluar. Bagian Hukum akan memperbaiki dari sisi redaksi. Lalu ditelaah atau kaji kembali oleh Pemprov NTB. Terakhir akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan. Yang jelas kata Amir, ini kabar menggembirakan bagi Pemkot Mataram.

“Makanya saya senang hari ini karena ada kabar menggembirakan,” ucapnya sambil tersenyum. Katanya, perubahan RTRW Pemkot Mataram memperhatikan betul mengenai mitigasi bencana. Catatannya 70 persen sangat rawan terjadinya banjir. Hal inilah benar - benar diperhatikan, agar tidak salah mengambil kebijakan. Terkait dengan investasi kata dia, modal pengusaha yang tertunda mencapai Rp7 triliun bisa terbuka kembali. Diharapkan, Perda RTRW bisa menjadi kado tahun baru. (cem) BERSIHKAN KACA Seorang pekerja sedang membersihkan kaca salah satu hotel di Jalan Catur Warga, Jumat (16/11). Pembangunan hotel salah satu bentuk investasi di bidang jasa yang diandalkan oleh Pemkot Mataram. Apalagi segera rampungnya RTRW membuka keran investasi di bidang lainnya.

(Suara NTB/cem)

Formasi Tak Terisi

Walikota akan Surati Kemenpan RB Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, prihatin hasil tes kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tak keseluruhan terisi. Kekosongan ini jadi kerugian. Dia akan bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara, agar mengambil langkah strategis. “Saya prihatin. Sekalipun kita (Kota Mataram) paling banyak lulus dibandingkan kabupaten/

kota di NTB,” kata Walikota, Jumat (16/11). Peserta seleksi CPNS berjumlah 6.777 orang. Yang ikut tes hanya 6.491 orang. Pelamar berjuang untuk memenuhi kebutuhan formasi 262. Namun demikian kata Walikota, hasil tes di bawah dari formasi. Yang memenuhi passing grade 161 orang dengan 93 formasi. “Sebenarnya, kita mengajukan kebutuhan 400 lebih,” sebutnya. Artinya, kebutuhan diminta sangat jauh. Sebab, 169 forma-

(Suara NTB/cem)

KETERANGAN - Walikota Mataram H. Ahyar Abduh memberikan keterangan pers didampingi Asisten III Hj. Baiq Evi Ganevia dan Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati di Pendopo Walikota, Jumat (16/11). Rencananya Pemkot Mataram segera mengirim surat ke dua lembaga negara agar segera mengambil kebijakan.

si belum terisi. Tentu kata Walikota, ini akan menjadi motivasi meminta kebijakan pengisian formasi lowong demi peningkatan pelayanan di Kota Mataram. Oleh karena itu, ia akan bersurat ke pemerintah pusat. “Fakta dari tes CPNS hanya 93 formasi yang terisi. Artinya, di satu formasi banyak yang lulus passing grade. Ada juga tidak lulus di satu formasi. Nanti kami bersurat ke pemerintah pusat,” tandasnya. Dinamika seleksi CPNS dialami hampir seluruh kabupaten/kota

seluruh Indonesia. Inti dari surat tersebut tegas Walikota, meminta formasi itu harus terisi secepatnya. Walaupun memang masalah pengangkatan CPNS menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito juga meminta dua lembaga negara tersebut yakni KemenpanRB dan BKN mengkaji kembali kebijakan passing grade. Tidak hanya di Kota Mataram, tapi hampir seluruh kabupaten/ kota mengalami hal sama. “Kita minta dikaji,” tambahnya. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 17 November 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Sebagian Menolak

Kemendag Anggarkan Rp40 Miliar untuk Perbaikan Pasar Mataram (Suara NTB) Kementerian Perdagangan RI menganggarkan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp40 miliar untuk perbaikan pasar tradisional yang rusak akibat gempa. Anggaran tersebut, oleh tiga kabupaten/kota ditolak. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, berdasarkan hasil penyirisan Kementerian Perdagangan pascagempa, sekitar Rp40 miliar kebutuhan anggaran untuk memperbaiki pasar-pasar tradisional yang ada di NTB. Yang menjadi persoalan, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah menolak. Penolakan dilakukan dengan bersurat langsung ke Kementerian Perdagangan. Alasannya, tak cukup waktu untuk memanfaatkan anggaran tersebut menyelesaikan perbaikan fisik yang akan dilakukan. Tak cukup waktu dalam artian, hingga akhir 2018 ini. “Tiga kabupaten/kota ini tidak sanggup menuntaskan TP itu. Persoalannya karena dilihat waktu yang mepet,” demikian Hj. Selly usai mengikuti kegiatan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di Kantor Gubernur, Jumat (16/11) pagi kemarin. Di Kota Mataram, Hj. Selly menyebut Kementerian Perdagangan menganggarkan untuk perbaikan enam pasar tradisional. “Pasar Kebon Roek padahal kasian sekali. Harus diperbaiki,” kata kepala dinas. Ia menyayangkan penolakan anggaran yang disediakan kementerian. Sementara Kabupaten Lombok Timur justru menerima dengan tangan terbuka bantuan pemerintah pusat ini. Dengan waktu yang dinilai mepet, Kabupaten Lombok Timur menyiasati kemungkinan persoalan hukum dengan meminta pendampingan dari Kejaksaan. “Sebetulnya tidak masalah. Karena ini bersifat post majeure, proyek bisa saja di perpanjang sampai Februari,” imbuhnya. Atau bisa juga disiasati dengan menawarkan pengerjaan proyek kepada kontraktor bermodal. Artinya, kontraktor harus mengerjakan terlebih dahulu mana saja yang harus dilakukan perbaikan. Karena gempa yang mengakibatkan kerusakan pasar, tidak sedikit pedagang di pasar tradisional harus memilih berjualan di pelataran pasar. Dinas Perdagangan telah memberikan bantuan dalam bentuk tenda untuk para pedagang pasar. Tentu, tidak mungkin tenda yang diberikan tersebut bertahan dalam jangka waktu lama. Karena itu, perbaikan pasar yang harus dilakukan. Sejurus dengan itu, pemerintah gencar melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional. Selama ini pasar tradisional yang belum dibangun atau direvitalisasi itu biasanya identik dengan kekumuhan, becek, dan tempat berjualan dan parkir yang semrawut. Melalui program revitalisasi kondisi itu akan berubah menjadi pasar yang lebih representatif. Ada empat prinsip revitalisasi pasar yang dilakukan. Pertama adalah Revitalisasi Fisik.Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan. Kedua Revitalisasi Manajemen. Pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar. Ketiga Revitalisasi Ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development). Dan terakhir, Revitalisasi Sosial. Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. (bul)

Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/bul)

DURIAN - Tibanya musim durian, menjadi berkah bagi pedagang. Meski harganya relatif tinggi, hingga Rp60 ribuan/butir namun tetap digandrungi. Nampak salah seorang pembeli sedang memilih durian di Keru, Lombok Barat.

Ekonomi NTB Diperkirakan Tak Menentu hingga 2021

Mataram (Suara NTB) Ekonomi NTB diperkirakan akan mengalami fluktuasi hingga 2021 mendatang. Terutama, dengan dengan memasukkan kategori pertambangan. Ketidakpastian pengolahan konsentrat oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat akan cukup mempengaruhi grafik pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani memaparkan kondisi perekonomian NTB secara umum. Melihat PDRB dari sisi lapangan usaha sangat dipengaruhi oleh penurunan ekpor konsentrat tembaga dan kuota ekspor dari PT AMNT, serta penurunan produksi pertanian terutama di daerah terdampak gempa. Beberapa indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan signifikan. Misalnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Lihat indikator sampai dengan quartal III 2018. “Sumber perlambatan ekonomi dari NTB disebabkan karena perlambatan kinerja tambang dan kondisi Lombok pascabencana gempa bumi,” demikian Achris. Perlambatan kinerja tambang khususnya karena produksi dan realisasi ekspor

konsentrat tembaga PT AMNT yang lebih rendah. Penurunan kinerja tambang diperkirakan akan terus terjadi hingga tahun 2021. Saat ini PT AMNT tengah berada pada fase-7 yaitu pembukaan lapisan batuan penutup. Biaya untuk operasional fase 7 sepenuhnya merupakan pinjaman kepada bank konsorsium HIMBARA. Produksi konsentrat tembaga saat ini merupakan hasil pengolahan stock pile dari penambangan sebelumnya. Penurunan kinerja korporasi salah satunya tampak dari hasil liaison ke Hotel Sheraton Senggigi yang mengkonfirmasi penurunan tajam jumlah kunjungan tamu. Hal yang sama juga dirasakan seluruh perhotelan di kawasan Senggigi. Dimana periode high season liburan di pertengahan tahun dan akhir tahun diperkirakan tidak

seramai tahun sebelumnya (pascagempa). Dari sisi konstruksi, bencana alam gempa bumi mengakibatkan pembangunan tertahan

karena pengusaha masih “wait and see” terhadap kondisi alam, apakah masih ada kemungkinan gempa atau tidak. Disisi lain, pekerja lebih mengutamakan untuk membenahi rumah/ daerah masing-masing. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari menambahkan, siklusnya saat ini hasil pertambangan, siklusnya sedang menurun. Ibaratnya, seperti mesin yang sudah lama. Produksinya berkurang. “Tidak mengkhawatirkan dalam konteks ekonomi, kayak orang, begitu menua. Yang biasanya lari, sekarang ndak bisa lagi,” imbuhnya. T a m bang memberi pengaruh cukup besar. Karena sharenya lebih dari 20

persen terhadap PDRB. Ketika produksi terganggu, otomatis nilai pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh langsung. Wahyu mengatakan, pada dasarnya proses seperti ini berjalan alamiah. Ada masanya produksi mengalami jeda. Sembari dilakukan persiapan-persiapan untuk memulai produksi yang baru. Dengan potensi yang jauh lebih besar. Karena itu, ia tak merasa khawatir ekonomi terganggu. Karena menurut Wahyu, pada dasarnya investasi itupun akan sangat faham dengan keadaan ini. Tinggal tetap semangat mendongkrak potensipotensi penopang ekonomi NTB di luar tambang. Misalnya pertanian, kelautan perikanan, termasuk UMKM. Jika pemerintah fokus menangani non tambang ini, ia berkeyakinan ekonomi NTB akan tetap stabil. Terpisah, Anita Avianty, Head of Corcom PT. AMNT dikonfirmasi mengatakan, masih harus mengolah datanya untuk disampaikan ke publik.(bul)

Dikes Larang Pembelian Kosmetik Freeport dan AMNT dan Obat Secara ”Online” Berpeluang Kerjasama Bangun Smelter

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Eka Nurhandini melarang masyarakat agar tak membeli produk kosmetik dan obat – obatan yang dijual lewat “online”. Pesan ini ia sampaikan kepada publik, menyusul maraknya jual beli produk obat-obatan dan kosmetik

menggunakan layanan jejaring internet. Atau yang dipasarkan dengan multi level marketing. “Jangan beli obat online. Obat itu tidak terjamin keasliannya. Tidak terjamin mutunya. Dan itu obat tidak punya izin edar,” jelas kepala dinas di temui di kantor gubernur, Jumat (16/11) kemarin. Kendatipun, obat dan kosmetik tersebut mencantumkan label BPOM, kepala dinas malah mempertanyakannya. Betulkah izin BPOM yang dicantumkan tersebut telah teregistrasi. Ia membandingkan dengan apotek dan toko obat yang beroperasi dengan proses yang tidak mudah. Harus memiliki izin terlebih dahulu. “Toko obat yang kecil-kecil itu saja, ada izinnya, ada prosesnya, ada penanggungjawabnya. Kalau beli obat di online, siapa yang tanggung jawab,” katanya. Kemudian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, lanjut Eka Nurhandini,biasanya ada koordinasi dan melaporkannya ke Kominfo untuk ditutup. Dalam hal ini, biasanya Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BBPOM dan Kemenkominfo untuk diblok situs penjualannya. Dinas Kesehatan tetap me-

Eka Nurhandini (Suara NTB/bul)

mantau maraknya penjualan obat dan kosmetik dengan sitem online ini. Karena itulah, tetap disampaikan ke Kemenkominfo. Bagaimana caranya masyarakat juga dilindungi setidaknya dengan menutup situs-situs penjualannya. “Kalau pasar online yang besar-besar bisa kita tegur. Tapi yang tidak jelas ini menjadi persoalan,” ujarnya. Seperti diketahui, maraknya penjualan obat dan kosmetik melalui sistem online ini salah satunya karena praktis dan cepatnya masyarakat terpengaruh. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi keamanan obat kepada masyarakat. didalamnya termasuk sosialisasi ketidakamanan membeli obat di online. Dinas Kesehatan juga intens bekerjasama dengan Dinas Perdagangan untuk mengingatkan masyarakat akan hal ini. Hanya saja di akui, sosialisasi ini juga kalah dengan pergerakan media sosial (medsos). Salah satu kasus yang juga menjadi perhatiannya dan telah dilaporkan ke Kemenkominfo soal penjualan obat bius yang dilabeli obat tidur. “Iya kalau dia bangun. Kalau tidak bangun, bagaimana,” tanyanya. Obat bius ini juga dijual dengan sitem online. Dan marak di luar NTB. Padahal, penggunaan obat bius sangat diawasi oleh dokter. Dihitung dosisnya, dan dihitung juga lama waktu pengaruhnya. Obat bius ini diiklankan sebagai obat tidur. Ini mencelakakan publik. “Makanya saya langsung laporkan. Ini obat bius, dan obat terbatas. Kok dijual sebagai obat tidur. Makanya hati-hati membeli obat dari online,” demikian Eka Nurhandini. (bul)

Mataram (Suara NTB) Freeport dan Amman Mineral Nusa Tenggara intens melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB. Koordinasi dua perusahaan tambang ini memungkinkan sebagai sinyal untuk membangun smelter (pemurnian) bersama-sama. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariyadi, M.Si usai kegiatan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi di pelataran Kantor Gubernur, Jumat (16/11) kemarin. Menurut keterangannya, sekitar lima kali perwakilan dua perusahaan tambang dari Amerika Serikat dan dalam negeri ini menemuinya. Yang dibahas seputar pembangunan smelter di NTB. Membangun smelter di dalam negeri adalah salah satu ketentuan pemerintah untuk kelangsungan operasional perusahaan tambang di Indonesia. Pembangunan smelter ini telah mengerucut dilakukan di Pulau Sumbawa. Peletakan batu pertama juga telah dilakukan. Izin kesesuaian ruang dan sebagainya juga telah dipenuhi. “Freeport dan AMNT sudah empat lima kali datang ke kita. Ini apakah sinyal keduanya yang akan memanfaatkan smelter ini,” jelas kepala dinas. Perwakilan perusahaan ini membahas banyak hal tentang persiapan membangun smelter. Misalnya izin pemanfaatan air, dan yang sesuai dengan kebutuhan. Pada 2021 mendatang, diharapkan smelter ini telah beroperasi. Tidak saja membangun smelter dengan lahan yang dibutuhkan relatif kecil kata L. Gita. Kedepan direncanakan kawasan pembangunan smelter ini akan dibangun sebagai kawasan industri. “Koordinasi dengan yang besar-besar ini, AMNT, termasuk ITDC (Indonesian Toursm Development Corporation) tetap jalan. Makanya saya optimis investasi di NTB akan tetap bagus,” ujarnya. Ditanya soal kondisi investasi terkini (pascagempa), L. Gita menjelaskan, beda dunia pariwisata dengan dunia investasi. Dunia pariwisata menurutnya sangat sensitif. Tatkala terjadi bencana alam, ia langsung stagnan. Sementara investasi, justru sebaliknya. Katakanlah hotel-hotel yang sedang dibangun, atau infrastruktur fisik lainnya. Ketika gempa mengakibatkan keretakan bangunan, bukan lantas investasi berhenti. Bahkan ditambah nilai investasinya untuk perbaikanperbaikan dan secepatnya beroperasi kembali. “Saya tidak menemukan kelesuan itu, kalau berdasarkan datanya. Karena yang kami collecting itu LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Realisasinya terus dilaporkan per triwulan,” jelas L. Gita kepada Suara NTB. Pasca gempa ini sejak Juli, dan Agustus, saat ini laporan detail belum diakumulasinya. Secara gambaran, capaian investasi pada triwulan III 2018 ini mencapai Rp6 triliun. Belum terhitung triwulan I dan triwulan II. Gita mengaku masih optimis, tahun ini masih bisa mencapai target investasi Rp14 triliun bila melihat progres pembangunan di KEK Mandalika dan Smelter di Pulau Sumbawa. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 17 November 2018

2019, Tambatan Perahu Senilai Rp35 Miliar Siap Dibangun

Tugas Berat Menanti

(Suara NTB/ist)

TAMBANG - Sejumlah dump truck sedang mengisi tanah di lokasi penambangan di Kecamatan Wanasaba Lotim. Banyak lokasi tambang MBLB yang tidak memiliki izin dan dokumen resmi dari pemerintah.

Terus Melanggar, Penambang Liar Ditindak

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lotim, Mulki, SSTP., menegaskan, tindakan tegas Satgas Gakum ini, karena pelaku penambangan ini tidak mematuhi peringatan yang jauh hari sebelumnya sudah dilayangkan. Diakuinya, pihaknya sudah sering melakukan pembinaan dan pencegahan. Tapi pemilik lokasi penambangan terus beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Saat Satgas mengecek langsung di lapangan, ternyata masih ada aktivitas penambangan MBLB. Melihat fakta ini, tim langsung bertindak tegas di lapangan. Apalagi mereka tidak memiliki izin dari pemerintah. Kanit Tipiter Polres Lotim, Ipda I Putu Gede Mertayasa menambahkan, mestinya harus ada izin dari pemda dan izin dari Dinas ESDM Provinsi baru melakukan operasi.

Sekarang ini, pihaknya sedang melakukan penyidikan dan meminta keterangan dari semua yang terlibat dalam aktivitas tambang liar. Menurutnya, penambangan liar yang mengangkut tanah dan pasir ini mengancam kerusakan lingkungan. Tidak adanya izin jelas tidak ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau dokumen lingkungan lainnya sebagai pra syarat sebelum menambang. Kekhawatiran besar lainnya, sudah pasti tidak ada proses reklamasi pasca penambangan. Tidak diperhatikannya keseimbangan lingkungan ini jelas akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Karenanya perlu di tindak secara tegas. Jumat (16/11) kemarin Satgas Gakum LH ini mengunjungi empat lokasi tambang ilegal di Tembeng Putik

Kecamatan Wanasaba. Diketahui aktivitas penggalian ini menggunakan alat berat dan cukup merugikan warga lain. Satgas Gakum LH ini langsung menyita alat berat yang digunakan beroperasi. Pelaku tambang, Mustakim berdalih sudah kantongi izin. Ia pun menunjukkan Izin Usaha Penambangan Eksplorasi. Ia menyampaikan keluhan kenapa baru mulai menambang lagi lagi dia diusik. Diakui aktivitas penambangan yang dilakukan sudah lama. Lokasi tambang di atas lahan 0.88 ha itu sudah lama dilakukan. Sesuai arahan dari provinsi, harus ada kolam proses dan tidak boleh menggunakan sungai. Ketentuan provinsi itu sudah dilalui dan tidak langsung sisanya terbuang ke sungai dan terjadi pencemaran. (rus)

Polres Lotim Protes Juknis BNPB, AMPELU Sisir Masyarakat Diterima Staf Khusus Presiden Tidak Mampu Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah melakukan penyisiran terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu untuk diberikan santunan atau donasi. Langkah ini merupakan sebagai bentuk kepedulian antarsesama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum (APH). Dalam pemberian donasi itu, dilakukan langsung oleh personel Bagian Sumberdaya (Bag Sumda) Polres Lotim, Brigadir Aliet Ayu Djelantik Sonbait, SH dan Bripka Firman Parulian. Adapun, sejumlah warga yang diberikan donasi, yakni Inaq Semin yang merupakan seorang janda dengan 4 anak dan yang tidak memiliki biaya untuk melahirkan. Bahkan tidak memiliki pakaian untuk anaknya yang baru dilahirkannya. Ironisnya lagi, tambah dengan kondisi rumah sebagai tempatnya berteduh selama ini dianggap tidak layak untuk ditempati bersama empat anak-anaknya. Warga lainnya yang diberikan donasi, yakni Amaq Sahabudin yang saat ini menderita sakit komplikasi antara lain jantung dan TBC. Menyikapi penyakit menular yang diderita oleh maayarakat ini, aparat sudah berkoordinasi dengan Kepala Dusun Desa Pandan Wangi, bahwa yang bersangkutan terkendala biaya untuk berobat, sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Ditambah lagi saat ini yang bersangkutan hidup sebatang kara, karena anaknya hidup merantau. Kondisi yang cukup memperihatinkan juga dialami, Inaq Sakmah yang saat ini menderita kanker payudara stadium akhir, kondisi penyakit yang semakin hari semakin parah menuntutnya untuk mencari uang untuk kebutuhan biaya berobat. “Ketiga masyarakat yang diberikan donasi itu bertempat tinggal di Dusun Mungkiq Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru,” ujar Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. I Made Tistas, Jumat (16/11). Dijelaskannya, sesuai dengan kondisi di lapangan, bahwa yang bersangkutan sangat membutuhkan bantuan berupa uang maupun sembako. Pada saat petugas tiba di lokasi, masyarakat yang diberikan donasi sangat bersyukur atas kepedulian dari aparat kepolisian. “Kita memberikan santunan berupa uang yang ditujukan untuk penambahan pembelian obat dan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Hal tersebut dilakukan Polres Lotim sebagai bentuk kepedulian Polres Lotim kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan uluran tangan,” ungkapnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Aparat Polres Lotim mengunjungi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Lotim.

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) pada 2019 akan kembali membangun tambatan perahu. Tambatan perahu yang akan dibangun pada tahun depan ini nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp35 miliar yang bersumber dari APBN. Proyek tambatan perahu yang akan dibangun dinamakan dermaga rakyat yang terletak di wilayah Kecamatan Sambelia dengan nilai sebesar Rp35 miliar tepatnya dari arah Gili Lampu menuju Gili Kondo Kecamatan Sambelia. Adapun desain dan panjang dari jembatan yang akan dibangun ini masih belum diketahui secara pasti. “Iya tahun 2019 Dishub akan membangun dermaga rakyat. Ini dananya langsung dari pusat sebesar Rp35 miliar,” ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Lotim, Idham, kepada Suara NTB, Jumat (16/11). Dalam desain sendiri menggunakan konsultan nasional. Sedangkan hajatan dalam pembangunan tambatan perahu di wilayah Kecamatan Sambelia ini untuk mendongkrak perkembangan pariwasata di

Kabupaten Lotim pada khususnya. “Jadi kita dari Dishub mengusulkan pembangunan tambatan perahu itu disana, (Gili Kondo, red). Aksesnya nanti dapat digunakan juga tempat sandar perahu ke Gili Kondo dari Gili Lampu,” jelasnya. Adapun dengan melihat besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat berdasarkan usulan Dishub Lotim, kemungkinan panjang dari tambatan perahu yang akan dibangun memiliki panjang sekitar 300 meter. Tidak lagi 100 meter seperti tambatan-tambatan perahu yang sudah dibangun sebelumnya. Ditambahkannya, rencananya akan dermaga rakyat tersebut akan dimulai pembangunannya pada bulan Mei 2019. Diketahui sebelumnya, Pemkab Lotim melalui Dishub sudah membangun tiga tambatan perahu. Adapun untuk masing-masing anggaran yang digelontorkan pada pembangunan tiga tambatan perahu di Desa Pare Mas sebesar Rp2.136.000.000, Desa Tekalok Rp1.509.000.000 dan Padak Guar Rp1.621.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dengan kontrak pengerjaan hingga 25 November 2017. (yon)

Selong (Suara NTB) Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakum) Lingkungan Hidup Lombok Timur (Lotim) menindak tegas penambang liar. Satgas yang beranggotakan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri ini menyisir lokasi penambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang masih terus beroperasi.

(Suara NTB/ist)

KETUA DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi dijabat H. Burhan M. Nur. Hal itu diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Lombok Utara beberapa waktu lalu. Ditunjuknya Burhan sebagai Ketua DPRD di sisa masa jabatan dewan periode 2014-2019 tidak lepas dari mundurnya Ketua Dewan lama, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti. Sri memilih hengkang dari Partai Demokrat Lombok Utara dan mendaftar sebagai caleg melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Praktis, sejak penetapan DCT Caleg 2019-2024 oleh KPU Lombok Utara pada September lalu, kursi Ketua DPRD KLU lowong. Pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pada masa itu dijalankan oleh 2 orang wakil ketua selaku ex officio pimpinan dewan. Sosok Burhan sejatinya tidak asing di lembaga legislatif. Pada periode kepemimpinan DPRD sebelumnya, Burhan mengisi kursi pimpinan DPRD Lombok Utara sebagai Wakil Ketua II. Ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua oleh Fraksi Demokrat. Pengalamannya selama berada di DPRD berperan penting dalam memperbaiki kinerja Dewan di sisa 10 bulan masa jabatan. Dikonfirmasi Jumat (16/11), Burhan mengakui tugasnya cukup berat di tengah situasi pascagempa dan terbatasnya sarana dan prasarana di DPRD. Ia berharap, dengan sarana kantor seadanya tidak melunturkan kedisiplinan DPRD dalam menjalankan amanat sebagai wakil rakyat. “Saya ingin, kesan hubungan legislatif dengan eksekutif berjalan positif. Jika dikatakan kurang baik maka itu yang kita perbaiki,” ujarnya. Sekretaris DPC Demokrat Lombok Utara ini melanjutkan, legislatif memiliki kedudukan yang sama dengan eksekutif senagai pelaksana pemerintahan di daerah. Oleh karenanya, DPRD dalam menyikapi kebijakan daerah tidak hanya mengedepankan kritik yang tanpa solusi. Melainkan kritik dengan solusi demi kelancaran pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Perihal kondisi kantor DPRD saat ini, diaku Burhan sangat memprihatinkan. Namun demikian, seluruh anggota dewan ia imbau untuk bekerja maksimal. Sebab tidak hanya anggota DPRD, tetapi eksekutif dan seluruh masyarakat Lombok Utara berada dalam kondisi yang tidak ideal. “Untuk kantor, saya tidak mau ngotot agar DPRD bekerja di tempat yang terlalu nyaman. Masyarakat juga berada dalam kondisi memperihatinkan, jadi kita terima saja,” ujarnya. Burhan menyimpulkan, kantor sementara DPRD yang sedang dalam proses pembangunan oleh donatur sudah cukup bagi DPRD dalam menjalankan tupoksinya. Yang terpenting, DPRD memiliki ruang sidang sehingga agenda-agenda rapat tidak terhambat. (ari) H. Burhan M. Nur

Halaman 4

Tanjung (Suara NTB) Hajat Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) untuk mengadukan penolakan terhadap petunjuk teknis (juknis) BNPB terkait dana stimulan perbaikan rumah akibat gempa, akhirnya terwujud. Jumat (16/11), AMPELU didampingi Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., diterima oleh Staf Khusus Presiden Deputi V di Kantor Staf Presiden. Dalam penyampaiannya, Staf Khusus Presiden Kedeputian V, Ratna Dasahasta, berjanji akan menyampaikan dokumen yang berisi poin aspirasi warga Lombok Utara perihal juknis BNPB. “Nanti saya akan sampaikan kepada tim yang menangani bencana ini dan akan saya sampaikan kepada pak Presiden juga. Saya berharap yang di Lombok Utara itu, jangan ada demo dulu deh pak, demi kita semua,” katanya. Sebagai Staf Presiden Kedeputian V, Ratna mengaku sudah mendapat mandat dari Pimpinan Staf Khusus Presiden. Pada kesempatan itu, ia juga meminta agar warga Lombok Utara secara umum agar bersabar. Mengingat proses pengganggaran sampai ke tahap realisasi cukup panjang. Terlebih lagi, jumlah rumah yang dibantu pemerintahdalam jumlah besar. Ratna menangkap aspirasi AMPELU agar masyarakat me-

(Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN ASPIRASI - AMPELU didampingi Wabup Sarifudin menyampaikan aspirasi masyarakat KLU terkait penolakan juknis BNPB. nerima bantuan dan mengelola secara penuh. Namun ditegaskannya, bahwa di Kementerian PUPR sudah ada aturan baku yang mengatur bantuan. Sementara Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., menyampaikan terima kasih karena Staf Khusus Presiden sudah memberi ruang kepada perwakilan warga untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Mengingat saat ini, kondisi warga korban gempa sangat memprihatinkan, karena belum memiliki hunian yang layak. “Karena memang ini sudah masuk 4 bulan belum ada kepastian walupun memang masih dalam proses. Sebagai pimpinan daerah, saya ber-

harap dengan cepat agar semua bisa berjalan, karena memang saya melihat sudah ada tandatanda potensi ketidakpercayaannya kepada pemerintah karena mereka sering melakukan aksi demo itu,” ujarnya. Wabup juga menyampaikan permintaan maaf, kepada pemerintah pusat. Ia yang mendampingi perwakilan warga, dikesankan sebagai pejabat non pemerintah. “Mungkin melihat saya di sini seperti orang bukan dalam pemerintahan yah. Saya berharap mudahmudahan kesempatan ini presiden bisa mendengar keluhan masyarakat terkait jenis rumah dan sistem penyaluran bantuan itu,” tandasnya. (ari)

Tenaga Honor Sambut Baik Rencana Bupati Selong (Suara NTB) Tenaga honor atau tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyambut baik rencana Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy yang akan melakukan evaluasi total. Prinsip dasar yang diinginkan bupati penggajian honorer ini mengedepankan azas keadilan. Sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim, sejahtera adil dan aman. Irfan, salah satu honorer di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim mengaku menyerahkan sepenuhnya segala kebijakan kepada bupati selaku kepala daerah. Irfan mengaku sudah cukup lama menjadi honor sejak tahun 2001 silam. Sudah belasan tahun lamanya ia

mengabdikan diri sebagai tukang kebersihan dan mendapatkan gaji sebulan sebesar Rp 750 ribu. Ia berharap ada kenaikan upah melihat batas waktu pengabdian yang cukup lama. Jika tidak, Irfan memgaku akan tetap setia dengan pekerjaannya, yakni bermodal keikhlasan. Irfan meyakinkan dirinya tetap akan bekerja ikhlas sesuai tugas pokok dan fungsinya diberikan SK oleh Bupati Lotim. Dituturkan saat ini ia sedang mengumpulkan semua SK yang telah diterimanya sejak 2001 lalu. Terakhir diminta Jumat kemarin di Badan Kepegawaian SK tahun 2018. Dasar pengangkatannya sebagai honorer diminta oleh pimpinannya si OPD tempatnya mengabdi.

Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian, Peningkatan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Lotim, M. Bahrain menyebut peranan tenaga honor selama ini sangat penting di tengah kekurangan tenaga PNS. ‘’Keluh kesah dari para tenaga non PNS disambut sebagai upaya perbaikan. Disebut, jumlah honorer di Lotim cukup besar. Jumlahnya mencapai 4.564 orang,’’ ujarnya. Sebelumnya, Bupati H. M. Sukiman Azmy mengatakan semua tenaga honorer akan dievaluasi total sampai akhir Desember 2018 mendatang semua SK non PNS ini tak berlaku lagi. Seluruh honorer akan dibuatkan SK baru sesuai batas waktu pengabdiannya di Pemkab Lotim. (rus)

(Suara NTB/yon)

UJI KIR - Petugas Dishub Lotim saat melakukan uji kir terhadap salah satu angkutan penumpang barang di Kantor Dishub Lotim, Jumat (16/11).

Tinggi, Kepatuhan Masyarakat Uji Kir Kendaraan Selong (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengklaim tingkat kepatuhan masyarakat atau pengemudi angkutan di dalam melakukan uji kir cukup tinggi, yakni 90 persen. Uji kir ini sangat penting dilakukan untuk memastikan jika angkutan barang dan orang layak beroperasi. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Idham, mengungkapkan, mobil yang harus melakukan uji kir di antaranya, angkutan orang, barang serta rent car. Sedangkan untuk mobil pribadi tidak. Proses kir ini sangat penting dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengecek fisik dari mobil berupa lampu, rem, ban dan beberapa atribut kelengkapan mobil lainnya. Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan jika mobil tersebut layak beroperasi, sehingga tidak membahayakan pengemudi maupun penumpang serta masyarakat pada umumnya. “Jadi semua dicek dalam proses kir tersebut setiap enam bulan sekali, kecuali mesin. Ini penting dilakukan karena men-

yangkut keselamatan orang banyak,” ujarnya. Idham berani memastikan jika semua mobil pengangkut orang dan barang sudah 100 persen melakukan kir, terutama yang berada di wilayah Kota Selong. Hanya saja yang menjadi persoalan yakni mobil-mobil yang terdapat di kampung-kampung pelosok yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Untuk itu, sosialisasi terus dilakukan agar mobil angkutan ini rutin melakukan kir setiap enam bulan sekali untuk memastikan mobil layak beroperasi, sehingga keselamatan semua pihak terjamin. Untuk proses kir ini, Dishub tetap melakukan pembinaan dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Apabila belum melakukan kir, maka mobil bisa dilakukan tilang, meski yang bersangkutan dilengkapi dengan surat-suratnya. Pasalnya, kelengkapan surat-surat di dalam berkendara, baik berupa SIM, STNK saat dilakukan operasi bukanlah sebagai jaminan pengemudi mobil angkutan ini lolos tilang. “Tilang kita lakukan jika mobil tersebut belum melakukan uji kir meskipun surat-suratnya lengkap,” tegasnya. (yon)

KLU Target Produksi Ikan Berbasis Pemberdayaan Terbesar di NTB Tanjung (Suara NTB) Recovery ekonomi pascabencana gempa menjadi pekerjaan rumah Pemkab Lombok Utara seiring pemulihan perumahan dan sarana perkantoran. Salah satu yang menjadi andalan adalah produksi perikanan melalui pemberdayaan berbasis gender. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., melalui Sekretaris DPKP, H. Samsul Rizal, SP., Jumat (16/11), mengungkapkan pemulihan ekonomi masyarakat pascagempa ditempuh dengan memperbanyak sarana kolam ikan atau kolam terpal. Pembuatan dan pengelolaannya yang mudah, memungkinkan kaum ibu untuk berbudidaya secara mandiri. “Melalui APBDP 2018 ini, kita alokasikan bantuan bibit kepada 400 KK melalui pemberdayaan berbasis gender. Sasarannya adalah ibuibu nelayan pesisir yang ada di data BDT (basis data terpadu),” ungkap Rizal. Ia menjelaskan, dari 400 KK tersebut diperkirakan akan tersedia 200 kolam yang bahan pembuatannya menggunakan terpal atau fiber. Setiap kolam nantinya akan diisi dengan bibit berkisar 10.000 ekor atau 2 juta ekor secara keseluruhan. Mantan Kabid Perikanan ini menyebut, alokasi anggaran yang disiapkan untuk bibit kepada kaum ibu-ibu nelayan ini

sejumlah Rp 560 juta. Dana itu sejatinya merupakan Silpa DAK yang tidak terkelola sejak 2015-2016. Tahun 2017 lalu, dana ini sejatinya diajukan untuk dianggarkan namun kesalahan nomor rekening menyebabkan pemanfaatan dana ini kembali tersendat. Dishub dalam hal ini merencanakan, pengadaan bibit yang diberikan ke masyarakat dakam bentuk lele dan ikan patin. Ikan jenis ini relatif mudah dibudidayakan dan secara ekonomi, mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Sementara pada tahun 2019 mendatang, dinas akan mengalokasikan bibit untuk mendukung budidaya udang vaname di masyarakat. Sebagai langkah awal, tahun 2018 ini akan dilakukan perbaikan pada kolam-kolam warga yang rusak akibat gempa. Hanya saja, intervensi dinas tidak bisa maksimal, karena dana yang tersedia di APBD P sekitar Rp300 juta. Dana ini nantinya akan teralokasi pula untuk pembelian genset dan prasarana pendukung lain. Udang vaname memiliki prospek cerah. Penghasilan dari produksi dalam 1 bulan menghasilkan antara Rp 3 juta jika diperjualbelikan untuk konsumsi dan Rp 5 juta jika dijual sebagai umpan pancing. “Di 2019 udang vaname menjadi komoditas unggulan kita,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 17 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Mencari Solusi Lambatnya Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Pihak Balai PengelolaTransportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Denpasar Provinsi Bali-NTB Pelabuhan Lembar dan PT ASDP Indonesia Ferry terkesan tak sinkron dalam mengatur kebijakan penyeberangan di pelabuhan terbesar di NTB tersebut. Salah satunya pemberlakuan extra trip yang diberlakukan BPTD dianggap oleh ASDP sebagai biang permasalahan penyeberangan di Pelabuhan Lembar, sehingga perlu ditiadakan. KOORDINATOR satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD Wilayah Lembar Nelson Dalo, menjelaskan, kebijakan untuk mempercepat pelayanan bongkar muat di dermaga I dengan memangkas waktu bongkar muat hingga 35 menit. Selama ini solusi ini dilakukan oleh BPTD ketika terjadi penumpukan, seperti dilakukan Kamis malam. Sementara pemberlakuan extra trip ini berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya stagnasi di pelabuhan akibat penumpukan penumpang, antrean kapal di kolam kapal. Diakui ada masukan dari pihak terkait bahwa akibat

pemberlakuan extra trip menyebabkan antrean kapal, pihaknya pun berupaya mengurangi extra trip tersebut. Namun ia beralasan justru hal ini bukan menjadi solusi sebab masih saja terjadi antrean akibat peningkatan penumpang dan truk hingga 400 unit per hari. Hal ini juga menyebabkan pihaknya pada posisi dilematis. Dalam sehari terdapat 16 trip, ditambah extra trip 3-4 menjadi 20 trip. “Kami coba kurangi extra trip, apakah mengurangi antrean atau tidak? Ternyata memang butuh extra trip,”dalih Nelson. Menurut Nelson, dampak molornya

pemberangkatan menyebabkan jadwal berubah menjadi mundur. Bahkan Jumat kemarin terjadi jadwal pemberangkatan mundur 1 jam. Diakui ada juga masukan dari pihak ASDP untuk mengubah waktu bongkar muat? Pihaknya tengah melakukan evaluasi dari pelaksanaan jadwal saat ini. Termasuk masukan perihal perlunya menghilangkan extra trip, karena dinilai menambah antrean. “Usulan dari ASDP agar menghilangkan extra trip. Itu nanti kita atur lagi, kita lihat kondisi di lapangan, kalau tidak perlu ya tidak diberlakukan,” tukasnya.

Sementara itu General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Yulianto justru berbeda pandangan terkait adanya pemberlakuan bongkar muat 35 menit oleh BPTD. Menurutnya seharusnya disinkronkan dengan di Pelabuhan Padangbai supaya imbang, sebab jika tidak sinkron justru menyebabkan pengapungan di laut. “Dua sisi seharusnya kalau di Lembar segitu ya di Padangbai juga segitu, kalau di Lembar 35 menit di Padangbai juga 35 menit supaya seimbang. Kalau tidak maka tetap terjadi penampungan di laut,”kata Yulianto. Pihaknya sudah bersurat ke BPTD, terkait pemberlakuan bongkar muat. Pihak ASDP mengusulkan pada saat low season bongkar muat selama 1,5 jam, sedangkan pada peak season 1 jam. Kondisi di lapangan pada pagi sampai sore, ujarnya, low season sedangkan

(Suara NTB/her)

PELABUHAN - Kondisi penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Sekarang ini, kondisi pelabuhan sedang dihadapkan pada lamanya bongkar muat kapal. pada sore sampai malam hari peak season. Hal ini pun sudah

dirapatkan. Namun sejauh ini belum diputuskan, sehingga

belum putuskan jadwalnya seperti apa. (her)

Tuntaskan Tunggakan Kasus Korupsi Waspada Aliran Sesat KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Tengah (Loteng), TGH. Minggre Hamy, mengingatkan akan bahaya laten aliran sesat masih jadi ancaman di daerah ini. Dengan kata lain, Loteng masih belum aman dari potensi masuk dan berkembangan aliran sesat. Untuk itu, masyarakat diharapkan tetap waspada akan bahaya kemunculan aliran sesat. “Aliran sesat masih jadi ancaman di daerah ini. Karena potensi kemunculannya masih ada,” tegas TGH. Minggre Hamy, kepada Suara NTB, Jumat (16/11). (Suara NTB/dok) Terbukti, sampai saat ini MUI TGH. Minggre Hamy Loteng sudah memfasilitas penyelesaian tiga kasus aliran yang diduga sesat di Loteng. Ironisnya, kemunculan aliran-aliran sesat tersebut banyak dari dalam daerah sendiri, Karena aliran sesat sifatnya laten, sehingga kemunculannya juga dari dalam daerah sendiri. “Kalau aliran sesat yang dari luar Loteng pengalaman selama ini selalu berhasil ditangkal. Tapi yang jadi soal aliran-aliran sesat tersebut justru berkembangnya dari dalam daerah sendiri,” terangnya. Dan, itu muncul kebanyakan akibat kurang pahamnya pengetahuan akan ajaran agama, sehingga dalam aplikasinya sering keliru. Ironisnya, itu kemudian diamalkan dan disebarkan secara luas di tengah masyarakat. Di sinilah kemudian peran para ulama di daerah ini diharapkan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang ajaran agama kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini pun juga harus selektif jika menerima ajaran-ajaran baru yang sekitar janggal. “Kalau masyarakat menemukan ajaran yang dirasa janggal, jangan ragu bertanya kepada ulamanya setempat. Supaya tidak terseret ajaran sesat,” imbuhnya. Pasalnya, mencegah aliran sesat masuk dan berkembang di daerah ini bukan hanya tugas ulama atau pemerintah. Tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab semua elemen masyarakat, karena potensi masuk dan berkembangnya aliran sesat ke Loteng sangat memungkinkan dan sangat berbahaya jika tidak ditangkal sedini mungkin. (kir)

Sundancer Beroperasi, Pengembangan Kawasan Wisata Selatan Ditunggu Giri Menang (Suara NTB) Hotel Wyndham Sundancer Resort Sekotong Lombok Barat (Lobar) mulai beroperasi. Dengan beroperasinya hotel ini pun diharapkan mempercepat pengembangan wisata kawasan selatan Lobar ini. Apalagi jika melihat investor yang menanamkan investasi di kawasan ini cukup tinggi. Selama tahun ini saja, terdapat 20-23 investor yang sudah membangun vila, homestay di Gili Gede. General Manager Wyndham Sundancer Resort Lombok, Nanang Supriadi, menjelaskan, di sektor pariwisata view sunrise di Sekotong tak kalah dengan pantai-pantai di luar negeri, seperti di Maladewa, sehingga menjadi daya jual dan keunikan yang sangat luar biasa. Untuk sektor pariwisata, katanya, Sekotong memiliki daya dukung, seperti garis pantai yang cukup panjang dengan dihiasi pasir putih dan dengan sebagian besar wilayah pantai yang alami. “Potensi ini lah yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestic dan dan juga wisatawan mancanegara,” katanya. Ke depan, dia berharap Sekotong bisa terus bangkit, sehingga bisa bersaing dengan kawasan-kawasan wisata di Indonesia bahkan di luar negeri. Tentu saja, kolaborasi di semua lini harus tetap dikedepankan, baik itu antara pelaku usaha wisata, pemerintah, masyarakat sekitar, termasuk juga pihak keamanan. “Faktor keamanan memiliki pengaruh besar. Namun kami bersyukur, saat ini Sekotong sudah menjadi daerah yang aman dengan masyarakat yang ramah-ramah,” sambungnya. Kepala Desa Gili Gede H. Musdan mengatakan investor yang masuk di desanya hampir 23 orang baik dari dalam dan luar negeri. Namun kebanyakan katanya investor luar negeri. “Ada sekitar 23 lah Investor yang masuk di desa Gili gede,” jelasnya. Diakui beberapa kendala yang dihadapi di desanya menyangkut air bersih yang belum ada. Warga sejauh ini hanya membeli dari daerah seberang untuk bisa minum. Kesulitan air bersih ini disebabkan dua unit mesin penyuling air laut tak bisa difungsikan oleh warga. Padahal awalnya mesin penyuling air ini diharapkan mampu memberi solusi. Pihaknya sudah melaporkan kondisi mesin ini ke dinas terkait, namun belum ada tindaklanjut. Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi mengatakan sejauh ini minat investor untuk berinvestasi di Lobar khususnya Sekotong cukup tinggi. Terbukti kata dia, sebanyak 20 lebih investor usaha membangun di kawasan Sekotong khususnya Gili Gede. “Ada 20 lebih investor yang sudah membangun di Gili Gede itu,” jelasnya. Tingginya minat investor ini ditunjang oleh kepercayaan bahwa kawasan ini sudah aman dan didukung infrastruktur. Lebih-lebih dengan adanya event Mekaki Marathon menambah minat investor. (her)

(Suara NTB/ist)

BERTEMU – General Manager Hotel Wyndham Sundancer Resort Nanang Supriadi saat bertemu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid beberapa waktu lalu.

Polres Loteng Koordinasi dengan Inspektorat Praya (Suara NTB) Sejumlah kasus korupsi kini masih mengendap dan belum bisa diselesaikan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Beberapa langkah persiapan pun kini tengah dilakukan jajaran Polres Loteng untuk bisa menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ada. Salah satunya, dengan memperkuat jalinan koordinasi dengan jajaran Inspektorat Loteng guna mengungkap indikasi penyimpangan dari laporan yang masuk tersebut. “Sesuai dengan instruksi pimpinan, untuk penanganan kasus-kasus korupsi sebisa mungkin dikoordinasi dengan Inspektorat setempat. Dan, itu yang saat ini sudah kita mulai,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepa-

da Suara NTB, Kamis (16/11). Dikatakannya, penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi tetap menjadi prioritas jajarannya, karena penyelesaian kasus dugaan korupsi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan jajaran kepoli-

sian. Dan, masyarakat juga selalu mengukur keberhasilan kepolisian dari jumlah kasus korupsi yang diselesaikannya. Ia menjelaskan, saat ini masih ada beberapa kasus dugaan korupsi yang masih berupaya dituntaskan pihakn-

ya. Beberapa di antaranya sudah masuk ke tahap penyidikan dan beberapa lagi di antaranya masih tahap penyelidikan. Pihaknya pun memastikan, tidak ada kasus yang tidak ditindaklanjuti. Selama barang bukti dan dokumen pendukung lengkap, tidak ada istilah kasus dihentikan. “Prinsip kita, selama ada peluang semua kasus harus selesai. Jangan sampai ada yang tidak selesai. Apalagi kasus dugaan korupsi yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” imbuh Santosa.

Meski demikian, pihak kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Paling tidak dukungan informasi yang bisa mendukung penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi, sehingga sumber informasi dan referensi pihak kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan korupsi bisa lebih banyak lagi. “Intinya, kita akan berupaya maksimal menuntaskan kasus-kasus korupsi. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini,” ujarnya. (kir)

Khatib Masjid Lingkar KEK Dilatih Kepariwisataan

(Suara NTB/kir)

PEMBEKALAN - Para khatib masjid di lingkar KEK Mandalika mendapat pembekalan dan pengetahuan kepariwisataan, Jumat (16/11). Praya (Suara NTB) Belasan khatib masjid yang ada di lingkar Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Jumat (16/11) mendapat pelatihan kepariwisataan

sekaligus pembekalan khatib dari Majelis Ulama Indonesia (MU) Lombok Tengah (Loteng). Adanya bekal pengetahuan soal kepariwisataan ini diharapkan para khatib masjid bisa menularkan kepada para jemaahnya. Agama penting dalam pengembangan pariwisata. Sebagai filter bagi masyarakat. Sehingga tidak terpengaruh dari dampak buruk pariwisata itu sendiri,” ujar Ketua MUI Loteng, TGH. Minggre Hamy. Peran itulah yang diharapkan bisa diambil oleh para khatib untuk memberikan pemahaman yang baik tentang agama. Namun tidak sampai berbenturan dengan pariwisata, karena banyak aspek pendukung kemajuan pariwisata ternyata, masuk dalam ajaran-ajaran agama. Contoh paling kecil, soal ke-

(Suara NTB/her)

BAZAR - Disperindag Lobar gelar Bazar Jumat Berkah kemarin.

Bazar Jumat Berkah Bantu Warga Miskin Penuhi Kebutuhan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) kembali menggelar kegiatan Bazar Jumat Berkah, Jumat (16/11). Program rutin dua bulan sekali ini untuk menstabilkan harga pasaran. Termasuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Gerung dan sekitarnya. Seperti kegiatan bazar sebelumnya pelaksanaannya masih dilakukan halaman kantor Disperindag Lobar. Kepala Dinas Disperindag melalui Kepala Bidang Perdagangan, Sa-

harudin menjelaskan, jika Bazar Jumat Berkah sudah menjadi program rutin Disperindag. Pihaknyapun melibatkan sejumlah distributor, termasuk retail modern. “Dua hari sebelum bazar ini sudah diinformasikan sama Diskominfo dan kepada lurah untuk disampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya. Pada bazaar itu, Saharudin memastikan jika harga barang dan sembako yang dijual sesuai distributor. Kegiatan inipun membantu para warga. Terlebih lagi jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan perayaan tahun baru. “Kalau kemarin cuma dua

kali sebulan, mungkin Desember ini kita gelar tiga kali. Karena menjelang tahun baru,” ujarnya. Selain itu, pelaksanaan pasar murah untuk setiap kecamatan masih tetap digelar pihaknya. Hanya saja pelaksanaannya disesuaikan dengan permintaan pihak kecamatan. Menyinggung terkait kenaikan harga di pasar, diakuinya dari hasil sidak belum ada peningkatan yang cukup signifikan, meski jelang maulid. “Kalau melihat tahun lalu pas maulid nabi tidak ada peningkatan harga,” ujarnya. (her)

bersihan. Dalam ajaran agama, perilaku bersih itu merupakan bagian dari iman. Sementara kebersihan salah satu faktor pendukung utama dari kemajuan pariwisata itu sendiri. ‘’Jadi tidak semua hal dalam ajaran agama bertentangan dengan pariwisata. Banyak yang justru menjadi pendukung kemajuan pariwisata,’’ terangnya. Hal-hal itulah yang perlu dibahas oleh para khatib masjid, terutama yang ada di lingkar kawasan The Mandalika melalui ceramah-ceramah umum ataupun di khotbah Jumat. Itu semua baru bisa diap-

likasikan, jika para khatib memiliki pengetahuan yang baik soal kepariwisataan. Di tempat yang sama, Deputy Project Director The Mandalika, H. Adi Sujono, mengungkapkan, pelatihan dan pembekalan bagi khatib masjid di lingkar kawasan tersebut dimaksudkan untuk memperkayaan pemahaman para khatib soal kepariwisataan sekaligus rencana pengembangan kawasan The Mandalika. Nantinya bisa dibahasakan kepada para jemaahnya, sehingga punya pemahaman yang sama soal pariwisata. (kir)

Loteng Dapat Tambahan Rehab Tiga Pasar Tradisional Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat memberikan tambahan alokasikan anggaran sekitar Rp6,5 miliar lebih untuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2018 ini. Tambahan alokasi anggaran ini untuk mendukung perbaikan tiga unit pasar tradisional yang rusak terkena dampak gempa. Pasar yang dibantu ini adalah Pasar Sengkol, Pasar Batu Bungus dan Pasar Pringgarata. “Total ada 9 pasar yang kita ajukan. Tapi hanya tiga pasar yang memenuhi syarat untuk diajukan ke pemerintah pusat,” ungkap Kabid Peridustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng, L. Hamdi, kepada Suara NTB, Kamis (15/ 11). Pasalnya, hanya tiga pasar tersebut yang lahannya sudah memiliki sertifikat. Sementara enam pasar lainya, sertifikatnya masih dalam proses, sehingga tidak bisa diusulkan untuk mendapat bantuan penanganan pascagempa dari pemerintah pusat. “Seandainya ke sembilan pasar tersebut disetujui, total Loteng akan memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp 17 miliar.Tetapi karena hanya tidak yang memenuhi syarat dan disetujui oleh pusat, jadi anggaran hanya sekitar Rp 6 miliar sampai Rp7 miliar,” tegasnya. Dikatakannya, ketiga pasar ini tidak terkena dampak gem-

pa secara langsung. Tetapi diharapkan dengan perbaikan tersebut, bisa memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Loteng secara umum yang lesu pascagempa. Hamdi mengatakan, untuk penentuan rekanan proyek tidak melalui proses tender. Tetapi melalui PL (penunjukkan langsung), karena kondisi darurat serta ketersediaan waktu yang mepet, sehingga salah satu persyaratan bagi rekanan yang ditunjuk mengerjakan perbaikan tiga pasar dan harus sanggup menyelesaikan proyek dalam jangka waktu satu setengah bulan atau sampai tanggal 31 Desember mendatang. Selain itu, rekanan yang ditunjuk juga harus memiliki modal yangkuat,karenapemerintahtidak akan memberikan uang muka. Pembayaran hasil pekerjaan tidak dilakukan per termin. Tetapi nanti setelah capaian proyek mencapai lebih dari 90 persen. Jadi rekanan harus siap mengeluarkan modal dulu. Karena pembayaran dilakukan setelah proyek hampir rampung. Kalau tidak sanggup, maka akan dicarikan rekanan yang lain. “Dan, alhamdulillah sudah ada rekanan yang siap mengerjakan proyek tersebut. Dengan segala konsekuensi yang ada. sehingga dalam minggu-minggu ini juga, proyek sudah mulai dikerjakan ,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

DIREHAB - Pasar Sengkol menjadi satu dari tiga pasar yang akan direhab tahun ini dengan menggunakan dana pusat.

SUARA NTB Sabtu, 17 November 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Bibit Bantuan Diduga Hendak Diperjualbelikan Dompu (Suara NTB) Benih jagung hibrida bantuan pemerintah di Kabupaten Dompu diduga hendak diselewengkan oknum ketua kelompok. Kendati pengawasan berlapis dilakukan hingga titik bagi, namun Dinas Pertanian dan Perkebunan mengklaim tidak mungkin mengawasi petani hingga 24 jam.

Warga Poto Keluhkan Masalah Pertanian di Reses Dewan Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga desa Poto kecamatan Moyo Hilir, lebih banyak mengadukan masalah pertanian dalam reses bersama Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin, S.T, M.Si dan Anggota DPRD Sumbawa, Andi Rusni, SE. Reses di gedung serbaguna tersebut, tidak hanya fokus masalah pertanian, tetapi juga masalah lainnya seperti permukiman. Pada sektor pertanian, warga mengusulkan jalan persawahan menuju Bukit Ponan bisa diaspal. Karena selama ini sudah sering disuarakan, namun belum terealisasi. Kemudian bantuan mesin perontok padi sebagai kebutuhan untuk panen petani. Termasuk bantuan gorong-gorong di Jalan Usaha Tani (JUT), karena yang ada sekarang kondisinya sudah rusak. Di bidang pendidikan, diharapkan adanya bantuan untuk pembangunan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Poto. Karena meskipun sudah dibangun sejak lama, namun belum masuk dalam kriteria sekolah sehat. Selanjutnya mengenai lokasi pemukiman di dusun Poto. Warga mengharapkan adanya kejelasan mengenai tanah milik desa yang berada di belakang Kantor Desa. Tanah tersebut sudah lama ingin dijadikan tempat pemukiman warga, karena pemukiman sudah menyempit. Sebelumnya hal ini sudah pernah diusulkan, namun tidak terealisasi. Informasinya sertifikatnya ada di Pemda. Untuk itu diharapkan bisa diberikan kejelasan mengenai hal tersebut. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya debit air PDAM yang diterima. Menjawab hal itu, Kamaluddin mengatakan, terkait tanah untuk pemukiman agar dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak desa jika persoalannya ada di desa. Tetapi jika persoalannya ada di Kabupaten, nantinya bisa dikomunikasikan lebih lanjut dan dirembuk bersama di kabupaten. Untuk bantuan mesin perontok padi, bisa diajukan melalui proosal. Namun tidak bisa langsung terealisasi karena ada mekanisme yang harus dilalui. Begitupula untuk infrastruktur sekolah juga diminta dibuatkan usulannya. Hal ini juga ada mekanisme dan proses nantinya. Adapun untuk aspal jalan usaha tani menuju Bukit Ponan juga akan diupayakan. “Karena waktu terbatas, kalau ada yang ingin disampaikan bisa datang ke kantor atau ke rumah. Kami buka kesempatan untuk komunikasi,” jelasnya. (ind)

(Suara NTB/ils)

MENUMPUK - Nampak sisa material batu bara yang menumpuk di pinggir dermaga Labuhan Lalar. Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) KSB menemukan banyak material batu bara yang jatuh ke laut dalam proses bongkar muat.

Dislutkan Temukan Sisa Material Batu Bara Jatuh ke Laut Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa Barat, masih menemukan sisa material dari bongkaran batu bara di Dermaga Labuhan Lalar yang jatuh ke laut. Meskipun belum ada pencemaran, tetapi jika hal ini tidak segera disikapi dikhawatirkan akan menjadi masalah baru nantinya. Kepala Dislutkan melalui Kabid Sumber Daya, Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (PDSKP) Agusman S. Pt, Jumat (16/11) tidak memungkiri masih ditemukannya sisa bongkaran batu bara yang jatuh ke laut. Selain itu, penumpukan sisa dari bongkaran batu bara di dermaga juga masih ditemukan di lapangan. Sehingga potensi jatuh ke laut sangat besar terjadi, apalagi saat musim hujan dan angin juga akan menjadi faktor lain. Jika masalah tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menggangu ekosistem yang ada. Dampak buruk lainnya yakni tangkapan nelayan akan berkurang dan air laut menjadi tercemar. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya pengelola bisa melengkapi sarana yang dibutuhkan. Baik itu jaring pengaman maupun hal- hal lainnya. “Harus kita akui, di tahap bongkar masih banyak kelemahan dan mengancam ekosistem laut. Makanya kita minta ada fasilitasnya untuk bisa ditambah supaya tidak lagi menjadi masalah,” ungkapnya. Dikatakannya, meskipun sampai saat ini tidak menimbulkan dampak yang besar, tapi alangkah baiknya kejadian yang terjadi di tahap uji coba semakin ditekan. Bahkan masalah ini, sempat disampaikan di rapat evaluasi pertama dan kedua, tetapi faktanya masih nihil untuk dilengkapi sarana yang berada di dermaga ini. Tentu, dalam pembongkaran di tahap pertama dan kedua masih ada toleransi terkait sisa batu bara yang jatuh ke laut. Tapi untuk tahap lanjutan, tidak boleh ada lagi kesalahan yang sama dilakukan. Karena jika masalah ini tetap terjadi maka dampaknya akan sangat berbahaya bagi ekosistem laut di sekitar dermaga. Hal yang paling penting yakni pemasangan jaring untuk bisa mengamankan sisa material agar tidak jatuh ke laut. “Hasil evaluasi di tahap pertama dan kedua harus bisa dilaksanakan. Karena jika material dari batu bara ini tetap saja jatuh ke laut akan menjadi masalah baru,” tukasnya. (ils)

ompok tani di Desa Malaju yang juga mendapat jatah benih jagung dari pemerintah. Setelah diamankan warga bersama Babinkamtibmas, mobil Terios bersama benih jagung sebanyak 20 dus diamankan ke Polsek Kilo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dikatakan Ilham, pihaknya mendistribusikan benih jagung bantuan hingga titik bagi bersama PPL, UPTD Pertanian, Penyedia benih, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Dalam hal pengawasan, pihaknya juga

melakukan koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk pengawalan dan pengamanan benih bantuan. “Tapi namanya kejahatan, tergantung dari kesempatan dan niat. Tidak mungkin waktu 24 jam kita harus bersama petani dan kebetulan jumlah petani kita cakupannya luas,” ungkap Ilham melalui pesan singkatnya. Terkait masih adanya petani yang mengeluhkan tidak memperoleh bantuan benih jagung hingga jelang masa tanam, dikatakan Ilham, ada bebera-

(Suara NTB/ula)

Ilham pa pihak yang menyalurkan bantuan benih jagung pemerintah. Diantaranya melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk seluas 53 ribu ha, GP Ansor

Proyek Drainase Misterius di Selaparang Mulai Rusak

(Suara NTB/Uki)

ATAP RUNTUH - Atap bangunan PKM Parado runtuh diduga pengerjaan proyek yang tidak sesuai bestek. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat, Jumat (16/11).

Selain Woha, Pembangunan PKM Parado Juga Bermasalah Bima (Suara NTB) Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) menemukan masalah pembangunan Puskesmas Woha, yakni bangunan balok yuang miring, belum lama ini. Masalah serupa juga terjadi pada bangunan Puskesmas Parado, di Kabupaten Bima. Masalah pembangunan PKM yang menelan dana kurang lebih Rp7 miliar tersebut karena sebagian atap bangunan gedung mengalami kerusakan. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga setempat, Ruslan. “Pembangunan PKM yang seharusnya digenjot karena tinggal beberapa hari lagi batas pelaksanaan, tapi sebagian atap gedungnya sudah runtuh,” katanya kepada Suara NTB. Ia pun tidak mengetahui

persis penyebab runtuhnya atap bangunan tersebut. Hanya saja Ruslan menduga runtuhnya atap itu karena proses pengerjaan proyek yang tidak sesuai bestek. Oleh karena itu, Ruslan mendesak pihak terkait agar mengerjakan proyek sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ditentukan. Sebab anggaran Rp7 miliar yang dikucurkan cukup mampu membangun bangunan yang berkualitas. “Saya berharap pengerjaan PKM ini tidak asal jadi. Tapi yang utama mempertimbangkan kualitas bangunan,” katanya. Ruslan juga berharap pihak TP4D agar tetap melakukan pengontrolan dan pengawasan proyek tersebut. Jangan sampai proyek tersebut justru merugikan masyarakat Parado kedepan.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Puskesmas tersbeut, Farid, M.AP mengakui runtuhnya atap bangunan proyek tersebut. Penyebabnya menurut dia, lantaran para pekerja cepat membuka palang bangunan yang baru saja dicor. “Memang demikian karena palangnya cepat dibuka oleh pekerja,” katanya. Menurut Kabid Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL) Dikes Kabupaten Bima ini, persoalan tersebut sudah disampaikan kepada pelaksana proyek agar segera memperbaiki secepatnya. “Sudah kami arahkan, pelaksana akan bertanggungjawab. Mengenai pembangunan PKM kami sifatnya netral. Mengenai kendala dan kerusakan resiko dari pelaksana,” pungkasnya. (uki)

Tim Appraisal Nilai Jalan Lingkar Utara Alas Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabag Pertanahan melalui Kasubag Pengadaan Tanah, Bagian Pertanahan Setda Sumbawa, Surbini S.E, MM, menyatakan pelaksanaan pengadaan tanah jalan lingkar utara Alas kini dalam tahap penilaian oleh tim appraisal. Hasil kajian diserahkan selambat-lambatnya minggu pertama Desember 2018. Sehingga pembayaran ganti rugi sudah bisa dilakukan sekitar pertengahan Desember. Pengkajian dilakukan oleh lembaga penilai independen KJPP SIH Wiryadi dan Rekan, sesuai hasil tender yang dilakukan oleh Popja-7 ULPBJ Kabupaten Sumbawa bersama Kantor BPN Provinsi NTB. Hasilnya akan diterima sekitar minggu awal Desember 2018 dan minggu ke dua pada bulan Desember bisa dilakukan musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi. “Kemarin pemerintah daerah sudah melakukan penetapan penilai yang sesuai dengan peraturan pengadaaan tanah No. 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah,”sebut Surbini, Jumat (16/11). Berdasarkan rencana, tim

(Suara NTB/arn)

Surbini penilai melakukan pengkajian selama 30 hari sejak 8 Oktober hingga 7 Desember 2018. Selanjutnya, hasil kajian tim akan disampaikan dalam musyawarah pengadaan tanah. Ketua pelaksana pengadaan tanah yaitu kepala kantor wilayah BTN provinsi NTB setelah menerima hasil dari aprisal akan dijadikan sebagai dasar pelaksana pengadaan tanah untuk melakukan musyawarah pengadaan tanah. Dan hasilnya nanti akan disampaikan di dalam pelaksanaan musyawarah.

Untuk ganti rugi jalan lingkar utara Alas ini, total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp14 Miliar, sesuai hasil Feasibility Studi (FS). Namun, baru dianggarkan sekitar Rp6 Miliar pada APBD-P 2018. Sisanya, sekitar Rp8 Miliar diusulkan kembali pada APBD 2019 ini. Ganti rugi diberikan kepada tanah milik masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar utara dimaksud. Berdasarkan hasil pengukuran dan daftar nominatif yang dibuat Kanwil BPN Provinsi NTB, tercatat ada sebanyak 135 bidang tanah yang mesti dibebaskan. Dengan jumlah pemilik lahan sebanyak 115 orang. Rencana pembangunan jalan lingkar utara Alas, sejauh ini tlah melewati dua fase tahapan kegiatan perencanaan dan persiapannya. Sehingga saat ini tinggal melaksanan dua tahapan lanjutan bagi kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil. Diketahui pembangunan jalan lingkar utara Alas ini sepanjang 5,29 Kilometer. Dimulai dari titik depan SMK Kelautan Labuan Alas kecanatan Alas melingkar ke utara tembus hingga ke samping Taman Putri Balqis yang ada di desa Gontar. (arn/*)

Dompu (Suara NTB) Proyek pembangunan saluran drainase jalan di sekitar pemukiman warga Selaparang RT 04 Desa Matua Dompu tahun 2018 sudah mulai rusak. Padahal proyek ini baru 2 bulan dikerjakan dan diduga akibat kurangnya campuran semen pada material pasangan. Berdasarkan pantauan Suara NTB, saluran drainase dan irigasi di jalan Lanco RT 04 Dusun Selaparang Barat Desa Matua bersumber dari aspirasi warga. Namun dalam pengerjaannya, tidak terdapat papan informasi selama pekerjaan proyek. Paket pekerjaannya juga kini sudah mulai rusak akibat kurangnya campuran material pekerjaan. Warga setempat pun berharap ada perhatian pemerintah untuk memperhatikan kualitas pekerjaan, sehingga tidak terkesan hanya asal jadi. “Kita berharap kontraktor pelaksana bisa memperbaiki pekerjaannya, sehingga asas manfaatnya lama dinikmati warga,” kata Jihan. Namun, proyek ini menjadi misterius karena sejumlah pejabat berwenang yang dikonfirmasi terkait proyek ini tak ada yang mengakui sebagai pekerjaan mereka. Kepala Subdin Perencanaan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Ferry Ramadhan, ST kepada Suara NTB beberapa waktu lalu mengaku, proyek pengerjaan saluran tersebut tidak masuk dalam program bidang

Cipta Karya tahun 2018. Menurutnya, bisa saja pekerjaan tersebut masuk dalam paket pekerjaan di bidang Pengairan dan Irigasi Dinas PUPR atau di Dinas Pertanian dan Perkebunan. “Kalau ada, pasti tercatat di kita,” kata Ferry. Kepala Subdin Perencanaan Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Taufikurrahman, ST juga mengaku, paket pekerjaan untuk saluran di Selaparang RT 04 Desa Matua tidak termasuk dalam paket pekerjaan di bidangnya. Namun diakui, hanya 1 paket pekerjaan saluran yang bersumber dari aspirasi warga setempat di Selaparang ke arah timur. “Kalau paket saluran ke arah barat, itu ndak ada di paket pekerjaan kita,” katanya. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP yang dikonfirmasi terpisah, Jumat (16/11) kemarin mengaku, paket pekerjaan saluran di Dusun Selaparang Desa Matua Kecamatan Woja tidak termasuk dalam paket pekerjaan di Dinasnya. Karena semua paket pekerjaan, baik yang bersumber dari aspirasi rakyat melalui reses DPRD maupun perencanaan teknokrat disatukan dalam surat keputusan (SK) Bupati. “Untuk saluran irigasi program reses DPRD Kabupaten Dompu sudah saya perintahkan konsultan untuk pemerikaan fisik. Hasilnya, tidak ada paket pekerjaan untuk wilayah Selaparang,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

MULAI RUSAK - Tampak paket pekerjaan saluran di Selaparang Desa Matua yang dikerjakan tahun 2018 terlihat mulai rusak, diduga akibat kurang campuran.

Dua Menteri akan Hadiri Peringatan Harlah KSB Taliwang (Suara NTB) Dua menteri kabinet presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke-15 pada 20 November mendatang. Kedua menteri yang telah mengkonfirmasi jadwal kedatangannya itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin. “Alhamdulillah beliau berdua sudah menyatakan kepastian kehadirannya kepada kami,” terang Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM kepada wartawan, Jumat (16/11). Bupati menjelaskan, kedatangan kedua menteri tersebut tidak sekedar menghadiri acara peringatan. Khusus Menko PMK, Puan Maharani sekaligus akan meninjau perkembangan Pemda KSB melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah warga korban gempa. Menurut bupati, untuk kegiatan rehabilitasi rumah korban gempa

ini. Pemerintah pusat punya perhatian khusus kepada Pemda KSB. Sebab sejauh ini progress pelaksanaannya dianggap pusat cukup baik dan diharapkan dengan kehadiran Menko PMK nanti, percepatan pembangunan bagi rumah warga yang belum tersentuh bisa turut disegerakan. “Makanya kita juga di lapangan sedang mempercepat pembangunan rumah warga lainnya sebelum beliau hadir Selasa nanti,” timpalnya. (bug)

H. W. Musyafirin

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/ind)

RESES - Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin saat menggelar kegiatan reses di Desa Poto, Kabupaten Sumbawa.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP kepada Suara NTB, Jumat (16/11) kemarin mengungkapkan, pada Minggu (11/11) malam lalu warga mengamankan mobil Terios silver dengan nomor polisi EA 1696 LZ yang dikendarai MM warga Malaju Kecamatan Kilo. Mobil didapati warga mengangkut benih jagung hibrida dari kediaman Fm warga Desa Malaju Kecamatan Kilo. Fm merupakan ketua kel-

seluas 26 ribu ha, HISDI untuk seluas 60 ribu ha, dan dari PC NU Dompu. Bantuan benih melalui NU ini difokuskan untuk wilayah Kecamatan Pekat. “Kemarin sudah saya perintahkan monitoring (pembagian benih jagung). Progres droping (bantuan melalui) NU baru 20 persen. InshaAllah pasti sampai titik bagi,” katanya. Sebelumnya, Ilham menyebutkan, potensi lahan untuk ditanami jagung di musim hujan seluas 89 ribu ha dan pemerintah Provinsi menargetkan seluas 124 ribu ha. Sementara bantuan benih jagung hibrida melalui dinas maupun melalui organisasi massa (Ormas) mencapai 140 ribu ha. Kelebihan bibit disebut akan ditanami pada musim kemarau. (ula)

Jendela Sastra Edisi Khusus Karya Sastrawan NTB

SUARA NTB Sabtu, 17 November 2018

Halaman 7

CERPEN

Puisi yang Berjatuhan di Taman Itu Tjak S.Parlan

Aku tak tahu, siapa sebenarnya di antara kita yang memulai terlebih dulu, membelokkan langkahnya ke selatan, ke arah taman, ke bangku-bangku kosong dan teratur di bawah pohon-pohon rindang itu. Bahkan sampai saat kita duduk di bangku yang sama, aku masih bertanya-tanya. BUKANKAH awalnya kita hanya berpapasan di jalan? Tak sengaja bertemu di tikungan, di jalur lambat—tempat segala yang tergesa-gesa mesti ditenangkan barang sejenak. Mungkin karena itulah, kita saling menyapa dengan cara tersenyum dalam sebuah anggukan kecil. Aku tak bertanya perihal kabarmu. Begitu juga kamu. Mungkin karena kita tahu—atau bosan—bahwa bertahun-tahun kita selalu memberikan jawaban yang nyaris serupa atas pertanyaan-pertanyaan yang sama: aku baik-baik saja, aku sehat, aku melanjutkan hidup dan bahagia, dan semacamnya. Percakapan kita pun dimulai dengan sesuatu yang ringan, tapi tampak tak biasa di sore yang tak sengaja itu. Seorang perempuan melintas. Ia memakai celana cutbray. Mungkin Tuhan sengaja menghadirkannya agar salah satu di antara kita bisa mulai membuka suara, mencairkan suasana. “Seseorang dari masa lalu,” katamu tiba-tiba. “Retro,” tanggapku. “Kita dulu pernah.” “Iya, kita bahkan pernah…” Tentu, aku tak ingin menebak apaapa yang ingin kamu katakan selanjutnya. Aku yakin, kamu tak akan mengatakan apa-apa tentang sebuah hubungan istimewa yang pernah terjadi di masa lalu. Kita telah mengambil risiko berada di ruang terbuka. Jadi biarlah hal-hal yang terjadi di antara kita tetap berada di ruang-ruang tertutup yang lebih sunyi dan mencekam seperti cara-cara kita menyimpannya. Daun-daun berserakan di jalan pintu taman. Seorang laki-laki bertopi menyapunya. Ia tampak tak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya, kecuali pekerjaannya. “Kamu tahu, ini pohon apa?” tanyamu. Aku menggeleng lemah, lalu berdiri dan berjalan mendekati laki-laki itu untuk meneruskan pertanyaanmu. Laki-laki itu berhenti sejenak, memandang pohon-pohon itu, lalu kembali menyapu. Aku tersenyum dan mengulang pertanyaan itu. “Ini pohon apa?” “Ini pohon yang meneduhkan. Kami tak pernah tahu nama-nama pohon di tempat ini,” jawab laki-laki itu seraya melanjutkan pekerjaannya. Lalu gerimis turun, sebentar saja. “Aku kadang ingin menjadi saksi bagi daun-daun yang jatuh di taman ini,” katamu. “Tapi itu sulit, bukan? Kesempatan tak pernah berpihak.” “Sesulit bagaimana kita bisa men-

(Tjak S. Parlan)

genal nama-nama pohon,” tanggapku. “Barangkali daun-daun ini jatuh pada jam-jam tertentu, saat semua orang sedang tak ada di sini.” Mata kita mencoba menekuni pohon-pohon itu. Tak ada daun yang melayang jatuh seperti dalam puisinya Sapardi1. “Kamu ingat sebuah puisi? Ucapkanlah sedikit saja,” pintamu. Tentu saja, jika itu benar-benar sebuah permintaan, pastilah bukan permintaan yang aneh. Kamu pernah sering meminta padaku hal-hal semacam itu, meski aku jarang mengabulkannya. Tapi sore itu aku segera meletakkan gawai. Mencoba mengingat, mencari-cari potongan puisi dalam kepalaku tanpa bantuan peramban. “Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput ...2” “Teruskan!” “Katamu sedikit.” “Aku kira kamu akan memilih puisi yang lain tadi. Lalu mengucapkannya dengan tangan yang mengepal dan berapi-api. Seperti seseorang yang ingin membakar dunia.” “Tak pernah, tak pernah… Aku tak pernah seperti itu,” kataku seraya tersenyum. Sebuah becak berhenti di pinggir jalan di depan kita. Seorang lelaki tua turun. Ia terbatuk-batuk. Tubuhnya yang terbalut sweater tebal warna abu, terguncang-guncang beberapa saat.

“Kamu mau naik becak?” tanyamu. Aku menggeleng. Lalu kamu berjalan beberapa langkah. Berdiri memunggungiku, kamu masih menekuni pohon-pohon rindang di taman itu. Dari balik punggungmu aku bisa melihat, beberapa bangku di bawah pohon-pohon itu sudah mulai terisi: lakilaki tua yang sendiri, seorang wanita dan gadis kecil, sepasang remaja. Aku kembali memegang gawai dan mulai mengabadikan burung-burung gereja yang hinggap di sebuah bangku. Saat aku mencoba kedua kalinya dengan mencari sudut yang lebih tepat, burung-burung itu terbang menjauh. Berikutnya aku menemukan sosokmu mendekat dan pura-pura berpose. “Sudah kamu siapkan lanjutannya?” “Maksudmu, puisi?” Kamu mengangguk dan kembali duduk tenang di sampingku. *** Sore itu aku membacakan puisinya Sapardi di sampingmu. Utuh. Aku tak tahu apakah kamu benar-benar bisa menikmatinya atau hanya berpura-pura. Sesaat setelah itu, kita memiliki jeda panjang yang hanya diisi kekosongan. Dan aku membenci hal semacam itu. Begitu juga kamu. Aku berharap—di saat jeda yang membuat kita salah tingkah itu— seseorang yang tak biasa akan melintas agar salah satu di antara kita menangkap momen itu dan mulai

berbicara. Mungkin seorang laki-laki paruh baya akan mengayuh sepedanya seraya menggumamkan Broken Bicycles dengan suara beratnya Tom Waits. Tapi sungguh tak ada. Jalanan hanya lalu lalang yang biasa. “Apakah ini karena efek Sapardi?” Kamulah yang memecah kekosongan itu dan aku merasa terbantu karenanya. “Kita sudah cukup tua,” kataku, “toleransi kita terhadap…” “Justru itu,” selamu. “Justru karena kita sudah cukup tua dan pernah memakai celana cutbray.” Aku setuju dengan apa yang kamu katakan: bahwa kita sudah cukup tua dan pernah memakai celana cutbray pada suatu masa. Tapi aku berharap, usia akan membuat toleransi kita terhadap ‘kepedihan’ atau sesuatu yang sangat ‘sentimentil’ itu menjadi berkurang. Tapi itu tak pernah terjadi. Oleh karenanya, kita semakin pandai berpura-pura tabah. “Bisakah salah satu di antara kita lenyap dari kota ini?” tanyamu tiba-tiba. Aku tak begitu kaget dengan pertanyaan semacam itu. Aku sering memikirkannya. Kamu bahkan pernah mengatakan padaku bahwa kamu ingin lenyap selamanya. “Selama ada kemungkinan bertemu, hal-hal seperti ini akan terus terjadi.” “Tak ada yang merencanakan pertemuan ini. Coba kamu ingat, awalnya

kita hanya berpapasan di jalan. Hanya kebetulan. Siapa juga yang bisa menghindar dari kebetulan?” kataku. Tak ada tanggapan. Jeda yang hanya diisi kekosongan di antara kita itu semakin panjang. Aku berusaha tak berharap apa-apa lagi. Siapapun boleh melintas. Toh, sebentar lagi sore dan akan semakin ramai. Biasanya akan selalu seperti itu. Tapi bagaimana jika ada kebetulan yang lain? Saat aku memergokimu berdiri dan mulai berjalan beberapa tindak, aku semakin yakin bahwa kebetulan yang lain itu memang ada. Rupanya kamu sedang menyongsong seorang anak laki-laki empat tahunan yang berlarilari mendekatimu. Ia tampak sangat bahagia bertemu denganmu. Kamu segera memeluk anak itu, seraya mengatakan sesuatu kepada seorang perempuan—yang mungkin pengasuhnya. Perempuan itu tampak merasa bersalah dan memilih berlalu dengan sopan menuju sudut taman yang lain. “Laki-laki kecil ini selalu menemukanku,” katamu seraya mendekap anak itu di pangkuan. Dalam beberapa detik, dadaku berdebar-debar. Aku teringat kakak laki-lakiku yang tak sanggup kubenci karena terlalu dekat denganmu. Aku teringat saat-saat ketika kita mengambil kesempatan dan berjanji tak akan mengulangi namun tak pernah kita tepati. Aku teringat saat-saat

ketika kita hanya dipisahkan oleh jarak udara yang begitu tipis. Aku teringat, malam-malam yang tak bisa kulawan dengan radang paru-paruku ketika kamu menceritakan padaku bahwa dalam perutmu telah tumbuh sebentuk nyawa yang lain. “Kita akan terkutuk,” katamu suatu waktu. “Tak ada cara selain menerimanya,” kataku. “Anak itu akan lahir. Pasti lahir!” tegasmu. Anak itu lahir, tercatat sebagai putra sebuah pasangan keluarga— kamu dan kakak laki-lakiku. Seberapapun besar keinginanku untuk menemuinya, aku selalu tak bisa. Mungkin benar kita telah terkutuk. Aku benar-benar merasakan kutukan itu ketika berusaha menatapnya. Aku tak sanggup berlama-lama menatap diriku sendiri dalam diri anak itu: matanya, rambutnya, bulu matanya, suaranya, cara berjalannya. “Lihat air mancur, Ma. Ayo, ke sana!” bocah itu tiba-tiba merajuk. Aku tersadar dari ingatan itu dan kita sama-sama menoleh ke dalam taman. Orang-orang berdatangan. Semakin ramai. Lampu-lampu telah menyala. Air mancur telah dihidupkan bersama lampu-lampu beraneka warna. Bocah itu kembali merajuk. Ia menarik-narik tanganmu menuju siraman cahaya. Kamu tak sanggup menolaknya. Kamu menurutinya dan segera menjadi bagian kegembiraan orang-orang di dalam taman. Sementara, aku hanya memandangi sosokmu—dan anak itu— dari kejauhan. Tiba-tiba aku berharap jarak kita masih dekat dan anak itu menoleh kepadaku. Tiba-tiba aku ingin bersitatap, dan anak itu tahu bahwa ada wajah kecilnya di dalam diriku. Tapi itu tak akan terjadi. Pesona air mancur itu lebih menarik hatinya. Aku bisa melihatnya: semburan dan siraman cahaya, kombinasi, warna-warna. Lalu aku memilih berlalu dan membiarkannya ketika larik-larik puisi Sapardi tiba-tiba berdesakan di sudut mataku dan berjatuhan di taman itu. ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput …3 () Taman Baru, Banyuwangi, 31 Agustus 2018 Footnotes Teringat Sapardi Djoko Damono, Penyair Indonesia. 2 Teringat puisi Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono 3 Penggalan puisi Hatiku Selembar Daun, karya Sapardi Djoko Damono. 1

Tjak S. Parlan lahir di Banyuwangi, 10 November 1975. Cerpen dan puisinya sudah tersiar di berbagai media dan antologi bersama. Buku kumpulan cerpennya adalah Kota yang Berumur Panjang (Basabasi, 2017). Mukim di Ampenan-Nusa Tenggara Barat.

PUISI Siti Zar’ah N.

Katak Hendak Jadi Lembu

Cempaka dalam Puisi

Ketika Padi Menguning

Sunyi dalam Kenangan

aku ingin genggam dunia bagai kelereng mainan anak-anak sekali-sekali menggelinding ke dalam lubang atau tertimbun di dalam sampah

di atas daun cempaka kupetik butiran embun alangkah eloknya

Ketika padi menguning, merunduk segerombol burung mematuk-matuk merampas butir-butir padi tak berdosa

malam remang embun butiran turun pelan-pelan di bawah flamboyan bulan mencium bumi

di atas daun cempaka kupetik butir-butir embun di antara ranting-ranting cempaka selembar kertas melekat melambai tertiup angin tertulis puisi tentang musim semi tahun yang lalu

ketika padi menguning seruling anak gembala mengalun di udara dibawa semilir angin lewat sana bukit hijau gemilau anak gembala menghitung jari dari kiri ke kanan sepuluh jari tangan memegang seruling seruling diseret memuja Maha Cipta padi, gembala kurniaMu

malam remang bunyi dengusnya bangkitkan aroma geserkan rumput-rumput kering bulan dan bumi bersatu esok pagi berpisah lagu tinggalkan kenangan dalam angan yang rawan

kelereng merah, hijau, hitam, biru lengkung-lengkung kecil dunia yang bersatu dalam lingkaran kaca kaca bening atau suram aku ingin kantongi kelereng itu ke lautku kau berkata kelereng itu lebih besar aku bukan malaikat atau tuhan (Praya, 1981)

(Praya, 1980)

(Praya, 11 Januari 1982)

(Praya, 1980)

Siti Zar’ah N. lahir di Praya, 27 Maret 1963. Menulis puisi sejak remaja. Saat ini menetap di PP Darul Muhajirin, Praya, Lombok Tengah.

SUARA NTB Sabtu, 17 November 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Komisi Tak Dilibatkan Bahas Anggaran FRAKSI PPP DPRD NTB melayangkan protes keras terhadap sistem pembahasan RAPBD NTB 2019, yang tidak lagi melibatkan komisi-komisi. Namun pembahasan anggaran hanya selesai sampai di Badan Anggaran (Banggar). Hal itu disampaikan PPP, melalui juru bicaranya, Nurdin Ranggbarani, dalam sidang paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD NTB 2019 yang disampaikan Gubernur NTB, Jumat (16/11). “Kami sangat menyayangkan aturan yang baru ini, yaitu ditiadakannya pembahasan tekhnis di tingkat Komisi bersama mitra masing-masing Komisi tekhnis. Hal ini berbanding terbalik dengan pola yang sedang diterapkan oleh eksekutif,” sebut Nurdin. Dikatakan Nurdin, saat ini Pemerintah Provinsi sedang berupaya untuk melakukan penajaman-penajaman terhadap berbagai program dan prioritas daerah agar lebih fokus dan detail. Namun menurutnya, bagaimana mungkin bisa melakukan penajaman program, jika komisi yang menangani program secara teknis tidak dilibatkan. “Memangkas keterlibatan Komisi sebagai alat kelengkapan dewan yang langsung melakukan pengawalan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran dan mengetahui secara detail dan pasti terhadap masing-masing item program, dialihkan ke Badan Anggaran yang bersifat global dan makro. Maka fraksi PPP minta agar hal ini dapat dievaluasi kembali,” tegasnya. Disampaikan Nurdin, pengawasan teknis komisi terhadap berbagai mata anggaran, justru didasari pada kesepakatan dan komitmen yang terbangun dalam rapat-rapat komisi pada saat perencanaan dan penyusunan anggaran. Tapi jika dalam pembahasan tidak dilibatkan, maka bagaimana mungkin komisi dapat melakukan tugas pengawasan yang maksimal bila komisi tidak dilibatkan dan tidak mengetahui mata anggaran yang sedang diprogramkan dalam tahun berjalan. “Adalah suatu yang mustahil, komisi diminta mengawasi mitra teknis tapi komisi dibutakan terhadap program yang sedang dilaksanakan. Apakah tugas dan fungsi pengawasan komisi juga dapat diambil alih oleh badan anggaran untuk melakukan pengawasan tekhnis terhadap seluruh mitra masing-masing komisi?” tanyanya. “Apa dasar komisi kemudian untuk melakukan pengawasan teknis sementara komisi tidak terlibat dalam pembahasan program? Ini sesuatu yang naïf dan dungu. Jalan pikiran yang terbangun tidak sinkron dan tidak nyambung dengan tugas, peran dan fungsi alat kelengkapan dewan yang telah kita bentuk. Bila ini tetap berlanjut, maka sebaiknya komisi-komisi di DPRD ini dibubarkan saja. Karena sudah tidak memiliki tugas, fungsi dan peran. Kita sudah tidak memerlukan adanya komisi-komisi teknis lagi di DPRD ini,” sambungnya. Tidak dilibatkannya komisi dalam pembahasan anggaran, dikarenakan oleh peraturan pemerintah dan Surat Mendagri yang membatasi keterlibatan komisi dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya PP dan Surat Mendagri tersebut tidak saja melanggar undangundang, PP dan Surat Mendagri tersebut bertentangan serta melanggar konstitusi dasar tentang semangat dan hajat kehadiran lembaga perwakilan rakyat. “Keputusan ini harus ditentang dan dilawan karena telah mengamputasi banyak hal, yang merugikan peran perwakilan rakyat di lembaga DPR. Mohon ini dievaluasi kembali. Karena keputusan ini teramat sangat berbahaya, mengamputasi kewenangan dengan melanggar undang-undang dan kostitusi, di era lembaga lain sedang berjuang meningkatkan dan memaksimalkan tugas, fungsi dan perannya,” pungkasnya. (ndi)

PETIKAN PUTUSAN - Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana menunjukkan berkas petikan putusan kasasi Mahkamah Agung RI perihal kasus ITE Baiq Nuril Maknun, Jumat (16/11).

Jaksa Pertimbangkan Tangguhkan Eksekusi Nuril

(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum bersiap mengeksekusi vonis Mahkamah Agung pada kasus ITE dengan terpidana Baiq Nuril Maknun. Meski demikian penangguhan masih bisa dimungkinkan. Sementara Nuril melalui penasihat hukumnya menolak dieksekusi tanpa adanya salinan putusan. Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana menjelaskan pihaknya menyampaikan surat panggilan kepada terpidana Nuril Selasa lalu. Nuril tidak datang. Jaksa penuntut umum bakal memanggil lagi yang bersangkutan Rabu pekan depan. “Rencanakan panggil ulang. Mudahan datang, kalau mau, langsung dieksekusi,” ucapnya, Jumat (16/11) saat ditemui di ruang kerjanya. Dia menjelaskan, pelaksanaan eksekusi merupakan tanggung jawab hukum jaksa penuntut umum terhadap vonis inkrah pengadilan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dan kewajiban jaksa. Kajari menambahkan, pel-

aksanaan eksekusi adalah cara menghormati putusan pengadilan. Dalam rangka menunjukkan sikap adil baik terhadap korban maupun pelaku. Mengutip pasal 268 KUHAP, Sumedana menerangkan bahwa meski ada upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK), tidak serta merta menghalangi eksekusi. Namun jaksa juga bisa punya pertimbangan lain. “Kalau ada petunjuk pimpinan untuk tunda, saya akan pertimbangkan. Silakan dari penasihat hukum mengajukan penundaan (eksekusi),” ucapnya. Terpisah, ketua tim penasihat hukum Nuril, Joko Jumadi menolak proses ekseku-

si Nuril. Dia berargumen, pelaksanaan eksekusi tidak bisa disandarkan hanya pada petikan putusan. “Saya gunakan pasal 270 KUHAP, eksekusi dilakukan dengan salinan putusan, bukan dengan petikan putusan,” kata Joko menjawab telepon. Meski juga ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan. “Tentu kami berharap ada penundaan eksekusi. Tapi memang belum waktunya dieksekusi. Kami menolak. Dasarnya, belum ada salinan putusan,” jelas Direktur Badan

Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unram ini. Belum diterimanya salinan putusan, sambung Joko, juga membuat pihaknya belum dapat menyusun berkas PK ke MA. “Kalau dipanggil, kami akan kooperatif. Tetapi kami akan menolak apabila jaksa bersikeras melaksanakan eksekusi. Seberapa berbahayanya sih Nuril ini,” tegasnya. MA melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, pada 26 September 2018, menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril Maknun selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. MA menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/ 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE). Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Nuril dari segala dakwaan pada sidang 26 Juli 2017 lalu. Majelis hakim yang dipimpin Albertus Usada, menyatakan rekaman pembicaraan Baiq Nuril Maknun dengan H Muslim, yang diduga mengandung unsur asusila dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Nuril merekam pembicaraan telepon dirinya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim, sekira Desember 2012. Dalam satu waktu di bulan Desember 2014, rekan kerjanya Imam Mudawin menggandakan rekaman itu dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram. Nuril yang bekerja sebagai staf tata usaha di sekolah itu dilecehkan secara verbal dalam percakapan telepon tersebut, yang inti isinya mengenai cara dalam berhubungan intim dengan wanita lain. (why)

Jaksa akan Lelang Tanah Koruptor di KLU

Nurdin Ranggbarani (Suara NTB/ist)

Golkar Utamakan Pileg, Pilpres Nomor Dua Mataram (Suara NTB) Pemlihan anggota legislatif (Pileg) 2019 akan digelar serentak dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Hal ini membuat pekerjaan pemenangan pemilu bagi partai politik semakin berat. Karena di satu sisi harus berkampanye untuk pemenangan pileg, disisi lain juga harus berkampanye untuk pilpres. Namun bagi partai Golkar, dalam pemilu 2019, memenangkan pileg adalah hal yang paling utama. Sementara Pilpres, bisa dikatakan menjadi agenda politik nomor dua. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Baiq Isvie Rupaeda, saat menyampaikan pidato politiknya setelah dikukuhkan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar NTB, Jumat (16/11) kemarin di kantor DPD I. “Tugas bapak ibu adalah satu memenangkan pemilu, ini yang paling penting, yang paling pokok adalah memenangkan pemilu legislatif. Kalau presiden, kita tetap harus menangkan capres (Jokowi-Ma’ruf), tapi tentu kalau (kampanyekan) presiden, bapak ibu tahu caranya,” kata isvie di hadapan pengurus Bappilu dan seluruh caleg Partai Golkar. Sementara itu, Ketua Harian DPD I Golkar NTB yang juga sekaligus didaulat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf, Misbach Mulyadi juga mengatakan hal yang sama. Bahwa fokus utama Golkar adalah menjadi pemenang pemilu legislatif. “Karena kita ingin partai kita ini sebagai pemenang, maka kita harus fokus pada pileg,” katanya. Sementara untuk kampanye Pilpres, Misbach tak terlalu menekan caleg Golkar agar mengkampanyekan Pilpres secara khusus. Namun saat caleg mengkampanyekan diri sendiri, maka sudah otomatis juga mengkampanyekan Pilpres. “Bisik-bisik (pilpres) boleh lah, karena sekarang ini masyarakat punya dua pilihan (pilpres dan pileg). Tetapi saya kira masyarakat sudah tahu bahwa Golkar berpihak kepada Jokowi, jadi dengan kita berkampanye untuk pileg, maka otomatis masyarakat beranggapan juga bahwa kita bersuara untuk Jokowi,” katanya. Sementara itu, Ketua Korbid Pemenang Pemilu Indonesia timur DPP Golkar, Melchias Markus Mekeng, yang dikonfirmasi usai mengukuhkan Bappilu Golkar NTB, menolak disebut setengah hati mengampanyekan Pilpres. Menurutnya kampanye untuk pileg, tidak terpisahkan dengan Pilpres. “Ndak ada setengah hati, itu sudah otomatis kok saat caleg kampanye diri sendiri, dan juga untuk Jokowi. Akan tetapi kan setiap daerah punya karakter masing-masing, jadi mereka lebih paham cara meyakinkan masyarakat,” katanya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Kejari Mataram sedang mempersiapkan langkah eksekusi untuk aset koruptor. Salah satu langkah itu dengan lelang harta benda terpidana di Lombok Utara. Kejari Mataram tercatat pada database Pidsus Kejati NTB menunggak kerugian negara Rp8,5 miliar. Angka itu dari sejumlah koruptor yang sudah incraht dan sedang menjalani pidana dan tiga di antaranya dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kajari Mataram, Dr.I Ketut Sumedana, SH.,MH, mengungkapkan, aset terpidana korupsi atas nama Ruslan di Lombok Utara sudah dalam penguasaan pihaknya. Aset berupa tanah itu dipersiapkan untuk dilelang. “Prioritas kita adalah melelang tanahnya. Sekarang dalam penguasaan kita. Nanti hasil lelang untuk menutupi kerugian negara,” ujarnya. Ruslan diketahui koruptor yang kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam ka-

sus bantuan rumah kumuh di empat desa di Kecamatan Gangga Lombok Utara. Nilai kerugian atas perbuatan rekanan penyedia material ini mencapai Rp1,3 miliar. Jaksa sedang menghitung nilai aset tanah dikonversi dengan kebutuhan untuk menutupi kerugian negara. Total tunggakan yang terakumulasi di Kejari Mataram mencapai Rp9,1 miliar, diselesaikan Rp652 juta sehingga tersisa Rp8,5 Miliar. Kajari Mataram menambahkan, aset ter-

pidana lainnya sedang diinventarisir, termasuk dua terpidana lainnya yang masuk DPO. Fungsi ini dimaksimalkan peran tim Seksi Intelijen. Selanjutnya akan ditempuh skenario lelang dengan melibatkan Seksi Datun untuk menutupi kerugian negara dimaksud. “Lelang pertama ndak laku, kita lelang kedua dan ketiga, kalau ndak laku juga, kami serahkan ke Pemda,” jelasnya. Pihaknya juga tidak ingin berlarut larut pada masalah aset tersebut. Karena ber-

Target Menang Pemilu, Golkar Minta Kader Jangan Tidur Mataram (Suara NTB) Partai Golkar telah memasang target sebagai pemenang di pemilu 2019. Untuk mencapai target tersebut, Golkar menekan kadernya agar tidak tidur, namun harus bekerja keras untuk meraup suara sebanyakbanyaknya. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Korbid Pemenang Pemilu Indonesia timur DPP Golkar, Melchias Markus Mekeng, saat memberikan pengarahan kepada seluruh caleg Partai Golkar dari NTB, Jumat (16/ 11) kemarin. “Ini momentum harus kerja, caleg ndak boleh tidur, kalau mau menang, tetapi kita harus kerja, kerja dan kerja, baru bisa menang, dan itu sudah jadi semangat kita,” serunya. Pemilu 2019 akan digelar pada 17 April. Menurut Markus Mekeng, sisa waktu untuk berkampanye tinggal empat bulan lagi, bukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, mulai saat ini para caleg harus mulai bergerak secara masif hingga hari H pencoblosan. Pada kesempatan itu, Markus Mekeng juga menyinggung para caleg yang masih kecewa dengan keputusan partai dalam pemberian nomor urut. Menurutnya, pemberi nomor urut telah melalui proses yang sangat alot dengan berbagai pertimbangan. “Kalau ada yang masih baper, kemudian tidak mau kerja, dan saling jelekkan, karena nomor

(Suara NTB/ndi)

KUKUHKAN - Ketua Korbid Pemenang Pemilu Indonesia timur DPP Golkar, Melchias Markus Mekeng, saat mengukuhkan pengurus Bappilu DPD I Golkar NTB urut tidak sesuai harapan, saya minta harus sering move on. Proses itu sudah lewat, sekarang ambil nomor itu dan berjuang, turun kemasyarakat dari sekarang sampai hari H,” katanya. “Proses penentuan nomor urut itu sudah sangat baik. Kalau ada yang kurang itu wajar dalam atau proses. Tetapi yang jelas penentuan nomor urut itu ada dasarnya. Misalnya dalam penentuan nomor caleg pusat, saya panggil semua ketua DPD I, kita tanya, kenapa harus nomor satu, ada dasarnya, bukan karena saya dekat atau apa,” sambungnya. Sementara itu, Baiq Isvie Rupaeda, selaku Ketua Bappilu DPD I Golkar NTB, yang baru saja dilantik, menyerukan agar semua caleg mulai bergerak aktif

berkampanye untuk mencapai target. “Maka dari itu, kami serukan agar berperan aktif dalam sosialisasi dan kampanye dari pintu ke pintu, mulai sekarang. Tetapi tentu dengan memperhatikan aturan KPU,” katanya. Disebutkan Isvie, Pemilu 2019, Golkar menargetkan meraih tiga kursi untuk DPR RI dari NTB. Sementara untuk DPRD NTB, dari 11 kursi saat ini, meningkat menjadi 14 kursi. Sementara untuk kabupaten/ kota juga target ditingkatkan 20 persen. “Untuk mencapai itu maka kita harus merencanakan dengan taktis, bagaimana mendesain arah pemenangnya, secara terpadu dan tersusun,” pungkasnya. (ndi)

kaitan dengan tunggakan kerugian negara yang berpotensi jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kajari juga merasa perlu melibatkan JPU pada Kejati NTB yang sebelumnya melimpahkan perkara tersebut ke pihaknya. Sebab ada beberapa perkara yang diketahuinya limpahan dari Kejati dan diminta terlibat dalam proses penagihan. “Ada tanggungjawab JPU Kejati di sana, kan mereka yang tahu datanya,” ujar Kajari. (ars)

12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789 Jaksa penyidik akan melimpahkan tersangka 12345678901234567890123456789 dan barang bukti kasus pungli kepala SD/SMP 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 Kota Mataram. Proses itu bagian tahapan kasus 12345678901234567890123456789 dengan tersangka mantan Kadisdik Kota Mat12345678901234567890123456789 aram, H Sudenom yang masuk ke tahap penuntu12345678901234567890123456789 tan. Setelah berkasnya dinyatakan lengkap. 12345678901234567890123456789 Penyidikan kasus dugaan pungli terhadap ke12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 pala SD/SMP lingkup Kota Mataram tuntas. Jak12345678901234567890123456789 sa penyidik mencukupkan pemeriksaan saksi dan 12345678901234567890123456789 penyitaan barang bukti. Sementara, tersangka 12345678901234567890123456789 sudah dikenai tahanan kota untuk memudahkan 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 tahapan penanganan lebih lanjut. 12345678901234567890123456789 “Senin (pekan depan) tahap dua,” ujar Kepala 12345678901234567890123456789 Kejari Mataram, I Ketut Sumedana, Jumat (16/ 12345678901234567890123456789 11). 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 Tahap dua merupakan tahapan pelimpahan 12345678901234567890123456789 tersangka dan barang bukti, dari jaksa penyidik 12345678901234567890123456789 ke jaksa penuntut umum. Yakni dari tahapan pe12345678901234567890123456789 nyidikan ke tahapan penuntutan ke pengadilan. 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 Tersangka Sudenom tidak dilakukan penaha12345678901234567890123456789 nan badan dengan alasan sakit. 12345678901234567890123456789 “Tapi tersangka tahanan kota. Nanti tergan12345678901234567890123456789 tung jaksa penuntut umum, apakah akan melaku12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 kan penahanan (di Lapas) atau tidak setelah ta12345678901234567890123456789 hap dua nanti,” paparnya. 12345678901234567890123456789 Mantan Kadisdik Kota Mataram, Sudenom 12345678901234567890123456789 ditetapkan tersangka atas dugaan pungli terhadap 12345678901234567890123456789 60 Kepala SD/SMP se-Kota Mataram tahun 2018 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 ini. Sebab terlibat kasus itu, Sudenom diberhenti12345678901234567890123456789 kan sementara dari jabatannya. 12345678901234567890123456789 Tersangka diduga meminta setoran dari kepa12345678901234567890123456789 la sekolah mulai Rp1,5 juta sampai Rp2,5 juta 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 setiap sekolah. Uang pungutan yang terkumpul 12345678901234567890123456789 dari hasil audit jaksa mencapai Rp120 juta. Awal12345678901234567890123456789 nya diduga meminta dari total 140 sekolah. 12345678901234567890123456789 Atas perbuatannya itu, Sudenom dijerat pasal 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 5 dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang 12345678901234567890123456789 perubahan atas UU RI No 30/1999 tentang Pem12345678901234567890123456789 berantasan Tindak Pidana Korupsi. (why) 12345678901234567890123456789

Kasus Pungli SD/SMP Kota Mataram Segera Masuk Persidangan

SUARA NTB

Sabtu, 17 November 2018

Halaman 9

Sektor Pertanian Perlu Akselerasi untuk Memperkuat Ekonomi Indonesia Mataram (Suara NTB) Krisis ekonomi yang melanda Venezuela, salah satu negara maju kaya minyak yang dalam beberapa dekade ini mampu memberikan subsidi beragam kebutuhan masyarakatnya, kini kolaps di sektor ekonomi.Kemewahan, kenyamanan dan kemanjaan masyarakat Venezuela kini berbalik miris. Hidup di sana seperti tercekik harga, lantaran sebagian besar komoditi diimpor dari luar negeri dengan patokan harga pasar yang mengacu pada USD. Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Jumat ( 16/11) mengatakan, krisis ekonomi di Venezuela bisa menjadi pelajaran berharga un-

tuk bangsa Indonesia, dan HBK mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama mengantisipasinya agar hal serupa tidak terjadi di bumi Nusantara ini. “Anjloknya perekonomian Venezuela tidak terlepas dari praktik-praktik mis-management dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara, serta perilaku korup pada elitelitnya. Indonesia jangan sampai seperti itu,” tegas HBK. “Rakyat Venezuela terbiasa hidup dengan berbagai subsidi, dan dimanjakan oleh negaranya. Akibatnya, ketika krisis ekonomi melanda negara Venezuela, pemerintahnya tidak sanggup lagi membiayai rakyatnya dan rakyat Venezuela mengalami keterpurukan secara masif.

Generasi muda Venezuela tidak ada lagi yang mau jadi petani, cita-cita mereka adalah menjadi selebriti,” kata HBK. Dia menegaskan, karena fundamental ekonomi Venezuela tergantung hanya pada sektor migas, tidak membangun fundamental ekonomi alternatif, maka tak heran kalau kemudian negara itu rentan terhadap goncangan ekonomi global. Ia menjelaskan, apa yang terjadi di Venezuela adalah salah satu akibat ketergantungan negara pada satu sektor pendapatan negara tanpa melakukan diversifikasi pemasukan ekonomi produktif untuk menopang kekuatan ekonomi negara. “Pemerintah Venezuela juga abai membelanjakan atau menginvestasikan sumberdaya negara untuk pengembangan SDM warga masyarakatnya,” tambahnya . Belajar dari pengalaman negara Venezuela, sudah saatnyalah Indonesia kembali ke potensi sejati ekonominya, yakni sektor pertanian secara luas. Sebab, tandas HBK, potensi sektor ini sangatlah luar biasa dan bisa diberdayakan, dimanfaatkan secara berkesinambungan.

“Cadangan minyak bumi yang berasal dari fosil itu, pasti akan habis. Tapi mengelola pertanian bisa berlangsung terus menerus dan berkesinambungan sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Karena itu saya pikir, Indonesia dan masyarakat Indonesia harus kembali ke keaslian dan keunggulan potensi kita. Kita ini bangsa agraris yang dikaruniai kesuburan tanah untuk dikelola, bukan ditinggalkan atau diabaikan,” katanya. Apa yang disampaikan HBK, bukan tanpa alasan. Sampai saat ini, Indonesia masih saja terus

SERAP ASPIRASI - H. Bambang Kristiono (HBK) ketika turun menyerap aspirasi rakyat dalam salah satu kunjungannya ke desa-desa di Lombok beberapa waktu lalu. mengembangkan sektor pertanian di Indonesia, khususnya di pulau Lombok ini, HBK tetap optimistis karena jika itu bisa dilakukan dengan kesadaran kolektif oleh segenap masyarakat Indonesia, hal itu akan terwujud. “Percayalah, hanya pertanian yang akan bisa menjadi tumpuan kekuatan bangsa ini kedepan apabila krisis datang. Sekarang tinggal mau atau tidak, kita mengelolanya dengan sungguh-sungguh dan dengan manajemen yang tepat,” tandas HBK. (038/*)

LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.INGGRIS,B.INDONESIA. Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/085239922229

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 YAMAHA DR 5817 YD NOKA/NOSIN MH32BU004GJ289021/213U289029 NO BPKB M.07290178.0 AN DENI SURYA WARDANA HLG D’SKTR JL.SUNAN BONANG III KOTA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI DR 3113 DZ NOKA/NOSIN MH8BG41C46J114904/G4201D115012 NO BPKB E-5913669.J AN HAMDIN HLG D’SKTR JL LANGKO MATARAM

melakukan impor komoditi pertanian dari luar, di saat komoditi itu sebenarnya bisa diproduksi di daerah-daerah kita sendiri dalam menopang kebutuhan nasional. Sebut saja komoditi bawang, atau komoditi jagung yang untuk kebutuhan pakan ternak, yang tahun ini juga masih terkoreksi impor. “Padahal jagung luar biasa melimpahnya di NTB ini, dan juga bawang. Ini menjadi ironis, karena ketika para petani bawang dan jagung kita di NTB teriak karena harga anjlok akibat melimpahnya hasil produksi, pemerintah kita di tingkat nasional masih saja memaksakan impor,’’ kata dia. Meskipun banyak sekali tantangannya untuk kembali

RUPA-RUPA

HILANG

HLG STNK R2 HONDA BEAT DR 5157CI NOKA/NOSIN MHIJFM216EK264233/JFM2E-1255657 AN TJONG TJE DJOEN HLG D’SKTR RUMAH DUKA SETIA KAWAN AMPENAN HLG BPKB DAN STNK R2 HONDA DR 6916 CD NOKA/ NOSIN MHIKF1118GK596570/KF11E1595693 NO.BPKB M09429939 AN RIZARRAHMAN HLG D’SKTR JL PATUT UTARA NO.13 LINGK.PEJERUK AMPENAN HLG BPKB & STNK R2 HONDA DR 3959 AT NOKA/NOSIN MH1JB22194K148359/ JB22E1148359 NO.BPKB DO1186176-0 AN RIZARRAHMAN HLG D’SKTR JL.PATUT UTARA NO.13 PEJERUK AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR 6039 CM NOKA/NOSIN MH1JFS113FK048556/JFS1E1046566 NO BPKB L-10758690 AN SITTI RATNAH HLG D’SKTR JL.BUNG KARNO KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 17 November 2018

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 17 November 2018

NTB Pelopor Pekan Kreasi dan Olahraga Difabel di Indonesia Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB merupakan daerah pertama di Indonesia yang memelopori pekan kreasi dan olahraga untuk para disabilitas, yang memadukan antara kreativitas dan olah raga untuk membangun kepekaan dan rasa cinta kepada olah raga pada kalangan difabel. ‘’Saya bangga tadi dikatakan oleh Bapak Raharjo, Kepala Bidang Hubungan Internasional Poralympic Committe, bahwa NTB merupakan daerah satu-satunya di Indonesia yang menyelenggarakan pekan kreasi dan olah raga difabel,’’ ungkap Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat membuka Pekan Kreasi dan Olah Raga Difabel Tingkat NTB tahun 2018, di Gelanggang Olah Raga Mataram, Jumat (16/11). Di hadapan para peserta yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, Wagub mengatakan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk tetap semangat dan berprestasi. Untuk itu ia mengajak seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, untuk tetap semangat meraih prestasi, serta jangan menyerah tetap semangat untuk berprestasi. ‘’Semangat untuk anak-anakku yang akan bertanding mudah-mudahan anak-anakku meraih prestasi, saya cinta kalian semua,’’ pungkasnya. Sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Ir. Hj.Husnanidiaty Nurdin, MM dalam laporannya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pemerintah, yang telah mendukung program terbaru di NTB, yang memadukan antara kreativitas dan olahraga. Untuk membangun kepekaan dan rasa cinta kepada olah raga. Ia berharap dari seluruh peserta yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se-NTB sebanyak 100 peserta ini, akan muncul atlet yang akan mewakili NTB di tingkat nasional di masa yang akan datang. Sementara itu Kepala Bidang Hubungan Internasional Poralympic Committe Sukanti Rahardjo Bintoro, S.Pd menyampaikan, apresiasi dan penghargaan kepada Pemprov NTB yang telah menyelenggarakan pekan kreasi dan olah raga difabel. ‘’Ini satu-satunya dan pertama kali diadakan di Indonesia. Saya berharap akan rutin dilaksanakan setiap tahun dan akan disosialisasikan ke seluruh provinsi di Indonesia,’’ harapnya. (nas)

Halaman 11

Amman Mineral ”Goes to Campus”

Hadir di Kampus Universitas Teknologi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Memperingati HUT ke-2, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman Mineral) menggelar “Amman Mineral Goes to Campus” di Kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Olat Maras, Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan berupa kuliah umum dengan tema “Public Relation Zaman Now” ini diselenggarakan bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UTS,

Kamis (15/11). Anita Avianty, Head of Corporate Communications Amman Mineral, mengatakan, para praktisi Humas saat ini dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sehingga akan sangat berpengaruh saat menyusun strategi komunikasi perusahaan. Di sisi lain kemajuan teknologi juga memberi peluang bagi para praktisi humas untuk penyebaran

informasi. Lebih lanjut Anita mengatakan, ada empat kompetensi yang saat ini harus dikuasai praktisi Humas masa kini. Pertama, seorang praktisi Humas wajib memahami isu-isu global. Kedua, mereka harus memahami seluk-beluk bisnis perusahaan. Ketiga, praktisi Humas juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi, termasuk menulis dan membuat konten-konten kreatif

dalam bentuk tulisan maupun multimedia. Dan terakhir, praktisi Humas harus memahami platform dan ekosistem digital sehingga bisa dengan cepat beradaptasi saat menyusun strategi komunikasi. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa ini dikemas dalam bentuk sesi interaktif sehingga mengundang beragam pertanyaan dari para mahasiswa seputar aktivitas yang dilakukan Depar-

temen Komunikasi Amman Mineral. Serangkaian kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati HUT Amman Mineral ke-2, dimulai dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama di Tambang Batu Hijau dan Jakarta. Kemudian donor darah, Amman Mineral Goes to Campus, gerakan tanam pohon, jalan santai, Beach Clean Up, kompetisi foto dan beragam kegiatan lainnya. (r)

Penerbangan Internasional Pemkab Lotim Segera Gelar Mutasi dari Lombok akan Pulih 2019 Mataram (Suara NTB) Pascagempa yang melanda NTB beberapa waktu lalu, maskapai penerbangan internasional seperti Air Asia dan Silk Air mengurangi frekuensi penerbangan ke Lombok. Maskapai penerbangan Air Asia rute Lombok - Kuala Lumpur yang semula tiga kali sehari, sekarang menjadi satu kali sehari. Kemudian Silk Air yang melayani penerbangan langsung Lombok - Singapura empat kali seminggu. Pascagempa, frekuensi penerbangan Silk Air rute Lombok - Singapura dikurangi menjadi tiga kali semingu. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan penerbangan internasional menuju ke Lombok akan kembali normal awal Februari 2019 mendatang. Faozal mengatakan pihaknya bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertemu dengan CEO Air Asia Malaysia beberapa hari lalu di Kuala Lumpur.

“Air Asia akan mengamankan dulu normalisasi jalur. Setelah itu kita dorong lagi penambahan flight Silk Air. Sekarang tiga kali. Kita akan dorong empat lagi per awal Februari 2019,” kata Faozal dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (16/11). Faozal mengatakan penerbangan internasional ke Lombok International Airport (LIA) paling cepat normal kembali Januari tahun depan. Sementara untuk penerbangan rute domestik, akan kembali normal awal Desember mendatang. Saat ini, maskapai Garuda Indonesia mengurangi frekuensi penerbangan rute Lombok Jakarta. Semula, frekuensi penerbangannya empat kali sehari, menjadi dua kali sehari. Pengurangan frekuensi penerbangan ini, jelas Faozal karena maskapai Garuda Indonesia sedang melakukan maintenance pesawatnya. “Diambil ketika low season, sehingga pengurangan dari empat menjadi dua. Tapi per Desember balik lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansyah, MM, M. Sc, M.TP yang ikut dalam delegasi Pemprov NTB ke Malaysia, mengatakan pihaknya juga bertemu dengan Owner Lion Air Group yang juga Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Lion Air Group akan membantu NTB untuk pembukaan rute-rute baru penerbangan internasional yang akan menggunakan Batik Air. Ridwan mengatakan Lion Air Group akan membuka rute Lombok - Madinah dan Lombok - Cina. “Dia akan membantu kita membuka rute Madinah - Lombok dan Cina - Lombok. Dua rute internasional yang akan dibuka. Ada kerjasama nanti dengan Pemprov,” ujarnya. Selain itu, kata Ridwan, maskapai nasional Garuda Indonesia juga akan membantu Pemprov untuk mempromosikan pariwisata NTB. “Garuda akan mempromosikan kita di semua jaringan medsosnya,” tandasnya. (nas)

Selong (Suara NTB) Sesuai aturan yang berlaku, kepala daerah baru dilantik belum boleh melakukan mutasi sebelum enam bulan. Sementara jabatan setingkat eselon II di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) ini justru banyak yang kosong, sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan mutasi mengisi jabatan yang lowong. Kondisi saat ini pejabat di Lotim eselon II dan eselon III dan IV juga banyak yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Bidang Mutasi BKPSDM, Ahmad Sazali menjelaskan, mengenai mutasi para pejabat Bupati Lotim sudah mengantongi izin dari Mendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ‘’Aturannya memang enam bulan harus izin Mendagri. Termasuk mengiai jabatan jabatan yang kosong,’’ terangnya, Jumat (16/11). Setelah enam bulan berlalu, baru dipersilakan untuk memutasi sesuai dengan kebutuhan dari bupati selaku

pimpinan tertinggi. Kondisi Lotim dengan fakta banyaknya jabatan lowong dan sangat penting memerlukan segera diisi. Ditempatkannya pelaksana tugas, lanjutnya, supaya roda pemerintahan tetap berjalan. “Tidak boleh terjadi vacuum of power,” tambahnya. Dalam hal ini, ujarnya, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sangat menaati asas hukum yang berlaku. Karenanya selama ini belum ada digelar mutasi sampai keluar izin dari Mendagri dan rekomendasi dari KASN. Sebagai prasyarat menentukan pejabat digelar terlebih dahulu seleksi melalui panitia seleksi (pansel). Ketentuannya, rekrutmen eselon II harus dengan pansel yang sudah dibentuk. Mekanismenya, dari Mendagri berdasarkan hasil kerja pansel ini menetapkan tiga nama yang nantinya dipilih bupati untuk ditetapkan sebagai pembantunya memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (rus)

5.475 Pelamar CPNS Gagal (Suara NTB/ist)

PUKUL GONG - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah memukul gong menandai dibukanya Pekan Kreasi dan Olah Raga Difabel Tingkat NTB tahun 2018, di Gelanggang Olah Raga Mataram, Jumat (16/11).

Gubernur Kaget Ada Anggaran Internet Rp3 Miliar Dari Hal. 1 Kepala OPD dipanggil menjelaskan program-program 2019. ‘’Disisir satu-satu, ketemu mana yang bisa dilakukan penghematan,’’ katanya. Pemprov NTB telah menyampaikan nota keuangan RAPBD 2019 dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (14/11) malam. RAPBD 2019 direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih. Dari sisi belanja barang dan jasa maupun belanja modal terjadi penurunan mencapai Rp600 miliar lebih. Sedangkan belanja pegawai melonjak jadi Rp1,6 triliun lebih. Dari nota keuangan yang disampaikan, belanja pegawai berada di komponen belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp1,49 triliun. Bertambah sebesar Rp108,57 miliar atau 7,82 persen dari APBD Perubahan 2018. Selain itu, belanja pegawai juga direncanakan dalam komponen belanja langsung sebesar Rp203,51 miliar. Angkanya bertambah sebesar Rp12,62 miliar atau 6,61 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Dari dua komponen belanja tersebut, belanja pegawai dalam RAPBD 2019 menembus Rp1,693 triliun lebih. Dari RAPBD sebesar Rp5,26 triliun, belanja langsung direncanakan sebesar Rp2,13 triliun. Belanja langsung tahun depan berkurang Rp631,30 miliar atau 22,85 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Dua jenis belanja langsung yang turun signifikan dalam RAPBD 2019 adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dalam RAPBD 2019, belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp1,25 triliun. Atau berkurang Rp336,99 miliar atau 21,12 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Selain itu, belanja modal juga turun. Dalam RAPBD 2019, Pemprov merencanakan belanja modal sebesar Rp669,73 miliar. Atau berkurang Rp306,93 miliar atau 31,43 persen dibandingkan APBD murni 2018. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansya, MM, M. Sc, M.TP menjelaskan bahwa memang RAPBD 2019 turun lebih dari Rp600 miliar dibandingkan tahun anggaran 2018. Dalam RAPBD 2019, bantuan operasional sekolah (BOS) mencapai Rp700 miliar. Sementara belanja lainnya berkurang. ‘’Jadi yang tersedot Rp700 miliar di BOS. Belanja pegawai naik karena ada penerimaan PNS yang jatah kita tahun ini, kita harus siapkan,’’ jelasnya. Mengenai adanya anggaran internet yang mencapai Rp3 mil-

iar, Ridwan mengatakan tak hafal rincian anggaran satu per satu. Namun ia menganggap anggaran sebesar itu cukup wajar, jika melihat banyaknya OPD dan sekretariat daerah atau kantor gubernur. ‘’Hitung saja semua OPD dan kantor gubernur. Kalau rata-rata segitu wajarlah. Semangat Pak Gubernur ini efisiensi. Dan bedanya, sekarang Ibu Wagub meneliti satu persatu program OPD. Harus dipastikan bahwa seluruh belanja di OPD itu mendukung 15 komitmen NTB Gemilang,’’ ungkapnya. Anggaran untuk internet sebesar Rp3 miliar itu, kata Ridwan kemungkinan terkait dengan program NTB Care. Karena berkaitan dengan pengadaan perangkat dan jaringan. Sehingga semua sistem informasi terorganisir. ‘’Ndak apa-apa, memang segitu kebutuhannya. Ada aturannya, menurut saya ada aturannya. Ndak ada belanja yang tak ada aturannya,’’ kata Ridwan. Berkaitan dengan belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp138 miliar dalam RAPBD 2019, Ridwan mengatakan angkanya jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam RAPBD 2019 juga dialokasikan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp6 miliar. Menurutnya, anggaran perjalanan dinas ke luar negeri untuk pimpinan daerah dibutuhkan untuk membangun investasi dengan luar negeri. ‘’Kalau ada perjalanan ke luar negeri karena memang gubernur harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Program ke luar negeri itu sudah ada rencananya. Jadi, sematamata dalam rangka kita membangun kerjasama investasi dan beasiswa luar negeri. Tapi akan lebih besar ke investasi,’’ terangnya. Tahun 2019, kata Ridwan ada beberapa kegiatan yang harus diikuti Pemprov di luar negeri. Seperti kegiatan pengusulan Tambora menjadi cagar biosfer dunia. ‘’Untuk dossier kita harus ke Paris, karena kita pengusul. Satu orang sekitar Rp150 juta. Kalau 10 orang sekitar Rp1,5 miliar, relatif kecil, ndak terlalu besar. Yang jelas perjalanan dinas dibandingkan tahun lalu kita efisiensikan banyak. Targetnya 15 persen kita turunkan. Banyak perjalanan dinas bisa dihemat, tak perlu ramai-ramai,’’ pungkasnya. (nas)

Dari Hal. 1 ‘’Sampai hari terakhir pelaksanaan tes SKD, 114 orang yang memenuhi passing grade. Hanya 2 persen dari keseluruhan pelamar yang lulus seleksi administrasi. Kalau dari formasi 25 persen yang memenuhi passing grade,’’ sebutnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (16/11) sore. Melihat minimnya pelamar CPNS yang memenuhi passing grade, Fathurahman mengatakan Pemda masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Pemprov berharap ada kebijakan yang diambil pemerintah pusat menyikapi

banyaknya pelamar yang berguguran akibat tak memenuhi passing grade. Fathurahman mengaatakan, Pemda berharap passing grade yang digunakan secara akumulatif, bukan per bidang tes. Jika demikian, maka akan banyak pelamar yang akan dapat ikut seleksi tahap berikutnya, yakni tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dalam tes SKB diharapkan jumlah peserta tes tiga kali lipat jumlah formasi yang ada. ‘’Kita tak ingin menghilangkan passing grade. Tapi ada model seperti itu. Dengan melihat juga yang lulus passing grade, dia sudah lolos,’’ katanya.

Dari 114 pelamar CPNS Pemprov yang memenuhi passing grade, kata Fathurahman kebanyakan formasi tenaga kesehatan. Jumlah formasi tenaga kesehatan untuk Pemprov NTB sebanyak 107 formasi. ‘’Intinya, kita menunggu kebijakan pusat. Kita tak ingin formasi ini tak terisi. Pemda sangat berharap SDM yang baru menutupi kekurangan selama ini sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja,’’ katanya. Sebanyak 54.388 pelamar pada 11 Pemda di NTB dinyatakan memenuhi syarat mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018. Sementara jumlah for-

masi yang diperebutkan sebanyak 3.186 formasi CPNS Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota. Jumlah pelamar CPNS NTB 2018 sebanyak 62.636 orang. Dimana, sebanyak 8.248 orang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS). Yang memenuhi syarat ikut seleksi tes SKD sebanyak 54.388 orang. Untuk Pemprov NTB sebanyak 5.589 pelamar termasuk formasi khusus memperebutkan 433 formasi. Kemudian, Kota Mataram 6.775 pelamar akan memperebutkan 262 formasi, Lombok Barat sebanyak 7.323 pelamar akan memperebutkan 219 formasi.

MA Dinilai Tak Utuh Pahami Perkara Baiq Nuril Dari Hal. 1 Ia berpendapat, hakim MA dalam memeriksa perkara ini tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan khususnya pada Pasal 2 mengenai Asas dan Tujuan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana, katanya, pada Pasal 6 poin b dan c juga disebutkan bahwa hakim dalam mengadili dapat melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. ‘’ILawNet berpendapat bahwa jika Mahkamah Agung benar-benar memperhatikan ketentuan ini, maka Mahkamah Agung akan dapat melihat kondisi yang sebenarnya secara utuh. Bahwa Baiq Nuril sebenarnya adalah korban pelecehan seksual, yang

sudah sepatutnya diberikan perlindungan,’’ sesalnya. Hal selanjutnya yang disorot, putusan MA Nomor 574K/ Pid.Sus/2018 sebelumnya semakin meyakinkan, bahwa terdapat persoalan mendasar di dalam UU ITE. Baik itu Pasal 27 ayat 1 maupun pada pasalpasal lain yang sering digunakan untuk membungkam ekspresi di dunia maya. Kasus layaknya kasus Baiq Nuril ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2009, misalnya terjadi kasus Prita Mulyasari yang dipidana karena menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan RS Omni dan juga kasus Wisniati, seorang ibu rumah tangga di Bandung yang dipidana karena telah melakukan percakapan yang dianggap asusila melalui media sosial. ‘’Tidak menutup kemungkinan kasus-kasus serupa akan terus terjadi jika pemerintah dan DPR tidak segera melakukan revisi terhadap ketentuan karet dalam UU ITE. Ketentuan dalam UU ITE akan memakan lebih banyak korban, khususnya perempuan, anak-anak, dan juga orang miskin,’’ sorotnya. Atas kejadian yang menimpa Nuril dan banyak perempuan lainnya, ILawNet mende-

sak pemerintah dan DPR segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU ITE dan melakukan revisi UU ITE. Khususnya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan karet yang ada di dalamnya yang berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi, agar tidak memakan lebih banyak korban ke depannya. Kedua, Presiden Joko Widodo untuk segera memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dengan melalui pertimbangan DPR. Ketiga, DPR RI agar memberikan pertimbangan dan mendukung Presiden Joko Widodo untuk memberikan Amnesti atas dasar rasa keadilan bagi korban. Keempat, Mahkamah Agung, seluruh peradilan di tingkat pertama maupun banding, serta aparat penegak hukum untuk mengevaluasi pelaksanaan UU ITE yang dapat membatasi HAM warga negara dan menerapkannya dengan kehati-hatian. Lima, Mahkamah Agung juga diminta harus memperhatikan penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum pada perkara yang melibatkan perempuan. (ars)

Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 3.040 pelamar akan memperebutkan 481 formasi, Lombok Timur 5.918 pelamar akan berebut 225 formasi. Lombok Utara sebanyak 3.952 pelamar akan memperebutkan 274 formasi. Sumbawa Barat 2.435 pelamar akan memperebutkan 238 formasi, Sumbawa 4.621 pelamar memperebutkan 275 formasi, Dompu 4.197 pelamar akan memperebutkan 229 formasi. Selanjutnya Bima dan Kota Bima masingmasing 8.793 pelamar dan 1.313 pelamar akan memperebutkan 352 formasi dan 198 formasi. (nas)

Atensi Kasus Baiq Nuril, Menteri PPPA Dukung PK Dari Hal. 1 ‘’Pada intinya kita akan berupaya maksimal membantu,’’ ujarnya. Lebih jauh dia menegaskan bahwa selain melakukan koordinasi dengan Kementerian PPPA, pihaknya juga membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang berempati terhadap kasus Baiq Nuril. Termasuk juga membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum. Terlebih kata Indiana, pihaknya saat melakukan kunjungan

ke rumah Baiq Nuril, bersama mitra. Secara psikologis korban memerlukan dukungan, karena diputus bersalah setelah MA memenangkan kasasi jaksa atas putusan bebas Pengadilan Negeri Mataram. Terlebih lagi ancaman penjara dengan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta, membuat psikologi korban terganggu. ‘’Tim kami memberi penguatan psikologi agar tabah, sabar menghadapi kasus dan lebih kepada upaya penguatan mental korban,’’ ungkapnya. (dys/*)

Pelaku Pembalakan Liar Ditangkap di Dompu Dari Hal. 1 Akibat penahanan empat pelaku pembalakan liar di wilayah Kawasan Hutan Lindung Hutan So Jati Desa Ranggo Kecamatan Pajo itu, berbuntut pemblokiran jalan oleh Warga Desa Ranggo di Jalan Lintas Dompu – Lakey, tepatnya di Dusun Ladore, Kamis malam sekitar pukul 20.20 Wita. Warga menumpuk batu, kayu dan membakar ban bekas menutup akses jalan. Mereka menuntut agar pelaku yang telah ditangkap segera

dibebaskan. Meski mendapat perlawanan, Mursal menegaskan Satgas tetap melanjutkan operasi memberantas pembalakan liar. Tingkat keparahan kerusakan hutan di kawasan itu, umumnya di Kabupaten Dompu menurutnya sudah kronis. Dampaknya bencana banjir seperti terjadi sebelumnya di Kecamatan Kempo dan diperkirakan akan terus meluas. Sehingga pihaknya merasa perlu mengambil langkah represif seperti penindakan. (ars)

Jemput Bola Gaet Investasi Dari Hal. 1 Apalagi jika dikaitkan dengan sektor tambang. Ekspor konsentrat PT. AMNT memang menurun dan hampir tak ada ekspor lagi. Karena AMNT menunggu pembangunan smelter. ‘’Jadi memang pertumbuhan ekonomi kita akan terpuruk, apalagi kalau dihitung dengan tambang. Dengan adanya gempa bumi, di luar tambang kemampuan kita belum pulih melakukan aktivitas,’’ imbuhnya. Perputaran uang lebih banyak dari belanja pemerintah, lewat APBN dan APBD. Sedangkan ekspor dari swasta masih agak lemah. ‘’Perlu kerja keras. Salah satu cara meningkatkan investasi. Ma-

kanya kita perbanyak investasi sekarang,’’ terangnya. Untuk itulah, kata Ridwan, beberapa hari lalu Pemprov NTB menjajaki kerjasama bidang investasi dengan Pemerintah Selangor Malaysia. Sejumlah investor akan berkunjung ke NTB dalam waktu dekat. Mereka akan berinvestasi dalam industri jagung dan bawang. ‘’Itu cara-cara kita mengundang investasi. Mereka akan datang minggu depan MoU dengan kita. Makanya Pak Gubernur dengan semua jaringan yang dimiliki, akan mengajak investor dari Jakarta, BUMN dan luar negeri berinvestasi di NTB,’’ tandasnya. Dalam bidang pertanian, investor asal Malaysia juga berencana mengembangkan

buah melon. Nantinya buah melon yang diproduksi di NTB akan diekspor ke Malaysia dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis perekonomian NTB secara kumulatif (c to c) sampai dengan triwulan III-2018 mengalami kontraksi sebesar -5,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kondisi ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan pada kategori pertambangan dan penggalian yang mencapai40,17 persen. Sementara tanpa pertambangan bijih logam perekonomian Provinsi NTB masih tumbuh 3,80 persen. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kategori

dominan mampu tumbuh sebesar 2,92 persen. Demikian pula halnya dengan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh mencapai 5,80 persen (c to c). Pertumbuhan tertinggi diperlihatkan oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 11,34 persen. Hal ini sejalan dengan telah tersalurkannya berbagai kredit perbankan pada triwulan III ini. Dimana sebagian besar berupa kredit untuk pelaksanaan proyek fisik (konstruksi). Akan tetapi pelaksanaan konstruksi tersebut masih tertahan akibat terjadinya gempa bumi, sehingga pertumbuhan kategori konstruksi tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0,42 persen.

Perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2018 disebut juga mengalami kontraksi sebesar -13,99 persen dibandingkan dengan kondisi triwulan III-2017 (y on y). Sedangkan tanpa pertambangan bijih logam pada triwulan III2018 juga mengalami kontraksi sebesar -0,36 persen. Di antara 3 kategori yang dominan dalam perekonomian Provinsi NTB, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan III-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 3,28 persen. Sedangkan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dan kategori Pertambangan dan Penggalian masing-masing mengalami kontraksi sebesar -0,47 persen dan -57,83 persen. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 17 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Nasional Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar Seminar Nasional dengan tema harmoni sosial di tengah pluralitas berbangsa dan bernegara. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Jumat (16/11). Hadir sebagai pembicara yaitu Dirjen Bimas Hindu, Kemenag RI, Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., P.hD., Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Prof. Drs. John A Titaley, Th.D., dari Universitas Kristen Maluku. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, pada pembahasan tentang harmoni sosial, sebenarnya tidak hanya pembahasan agama. “Namun, karena STAHN Gde Pudja merupakan perguruan tinggi agama maka pembahasannya dari perspesktif agama,” katanya. Menurut Nyoman Wijana, ada tiga kategorisasi keagamaan di Indonesia. Pertama kategori paradigma eksklusif, persepsi yang banyak menonjol yaitu merasa agama yang dianut merupakan paling benar. Dalam paradigma ini, sering kali muncul sikap saling mengasingkan satu sama lain. Paradigma kedua, yaitu paradigma inklusif yang menyatakan semua agama ada unsur kebenarannya, atau ada nilai universal, nilai kebaikan. Pada dua paradigma itu, menurutnya ada baik dan buruknya. Sementara itu, paradigma ketiga, paradigma pluralisme, yaitu tafsir dalam kehidupan keagamaan di mana setiap agama harus dipahami dalam konteks kemanusiaan. “Ajaran agama dalam konteks lebih luas yaitu kemanusiaan,” katanya. Ketua Panitia Seminar, Dr. I Wayan Ardi Wirawan, S.Pd., S.Ag., M.Si., dalam laporannya mengatakan, pemilihan tema seminar didasarkan pada realitas sosial belakangan ini, di mana terjadi konflik sosial yang bahkan mengarah pada kekerasan komunal. “Kami mencoba menghadirkan tiga pakar yang akan membahas fenomena ini,” katanya. Kegiatan seminar ini diikuti oleh 188 peserta yang terdiri dari pejabat fungsional, struktural , dan dosen STAHN Gde Pudja Mataram, tokoh masyarakat, dan sejumlah undangan lainnya. “Kami harapkan akan menemukan solusi peradaban lebih baik,” harap Wayan Ardi. Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., P.hD., dalam pemaparan materi, menyampaikan untuk mewujudkan harmoni sosial dalam masyarakat yang multi etnis, agama, budaya, kepentingan politik, dan lainnya di masyarakat Indonesia sebenarnya tidak gampang. “Karena dalam multikultur, dengan sendirinya di dalam multikultur ada kesepakatan dan konflik. Namun kita harus manfaatkan kesepakatan lebih banyak. Dan masyarakat kita dalam sejarah Indonesia, tidak pernah terjadi konflik meskipun masyarakat multikultur,” katanya. Menurutnya, saat ini menghadapi disrupsi peradaban. Dalam perubahan peradaban luar biasa, ada terorisme dan radikalisme. “Saya kira justru perguruan tinggi punya peran penting dalam konteks ini. Kita andaikan perguruan tinggi sebagai perusahaan harus kreatif dan inovatif,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, mengatakan gangguan sosial pada diskriminasi, patologi birokrasi, KKN, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sistem politik, dan ekonomi rakyat bisa menyebabkan konflik. Solusinya harus kembali ke Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Peran PHDI menurutnya, harus melawan intoleransi, pelabelan negatif, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan kekerasan, dan tindakan kekerasan terhadap perseorangan atas dasar agama dan kepercayaan. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

SEMINAR - Ketua Umum PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (di podium) saat menyampaikan materi, bersama Dirjen Bimas Hindu, Kemenag RI, I Ketut Widnya, (tengah) di Seminar Nasional yang dilaksanakan STAHN Gde Pudja Mataram di Mataram, Jumat (16/11).

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Murid MI Darussalam Masih Belajar di Masjid Selong (Suara NTB) Sejak beberapa bulan yang lalu NTB diguncang dengan musibah gempa bumi mengakibatkan banyak fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Salah satunya sekolah di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Kembang Sri mengalami kerusakan berat. Menurut keterangan Sari Ummah, yang merupakan salah satu tenaga pendidik di tempat itu, sebenarnya sekolah sudah mempunyai tenda, nam un mengalami kerusakan karena diterjang hujan dan angin, sehingga semuanya ambruk. “Makanya mengajak siswa belajar di masjid dan di halaman menggunakan fasilitas yang ada walaupun kaca masjid jadi papan tulis,”ungkap Sari menjelaskan. Alumni UIN Mataram ini berharap supaya sekolahnya mendapat perhatian dari pemerintah. Sari mengaku

sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk dibuatkan enam lokal semi permanen, tapi sampai saat ini proyeknya belum selesai dengan alasan bahan material belum datang. Selaku guru, ia merasa perihatin melihat anak muridnya yang belajar di masjid, kadang di luar ruangan diajak oleh gurunya dikarenakan gedung semi permanen belum selesai dibangun. “Kondisi seperti ini tidak menyurutkan untuk tetap semangat melanjutkan proses belajar mengajar dalam memajukan dunia pendidikan,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

BELAJAR DI MASJID – Murid MI Darussalam Kembang Sri, Desa Tetebatu Kecamatan Sikur, Lotim, yang tengah belajar di masjid, Jumat (16/11).

PSN NTB Gelar Pembinaan Hafiz Kebanggaan NTB Pinandita dan ”Sarati Banten” Mataram (Suara NTB) Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Wilayah Provinsi NTB mengadakan Pembinaan Pinandita dan Sarati Banten seNTB, di Mataram, Jumat (16/11) dan Sabtu (17/11). Dengan tema melalui pembinaan Pinandita dan Sarati Banten, kita tingkatkan profesionalisme layanan kepada masyarakat yang berlandasan tri hitakarana. Ketua Panitia Penyelenggara, Pinandita I Gusti Putu K. Marjana, dalam laporannya menyampaikan, tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pinandita dengan cara meningkatkan pengetahuan kepinanditaan agar memiliki kemampuan yang andal dan profesional. “Serta dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan penuh tanggungjawab,” katanya. Peserta pembinaan ini sebanyak 41 orang pinandita dan sarati banten dari seluruh NTB yang berasal Pinandita Sanggraha Nusantara. Pemateri pada kegiatan pembinaan ini yaitu Ketua PHDI Provinsi NTB, Drs. I Gede Mandra, M.Si., dengan materi upaya-upaya PHDI dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat NTB. Ketua PSN Korwil NTB, Pinandita I Wayan Karsa membawakan materi visi dan misi PSN dan sosialisasi Lokasabha 2019. Pedanda Gede Kerta Arsa menyampaikan materi tentang sesana sarati banten. Selain itu, Pinandita Made Getul Arnawa menyampaikan materi Upakara Yadnya/bebantenan, dan

(Suara NTB/ron)

PEMBINAAN - Panitia, undangan, dan peserta Pembinaan Pinandita dan Sarati Banten se-NTB yang dilaksanakan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Wilayah Provinsi NTB berfoto bersama seusai acara pembukaan, Jumat (16/11). Pinandita Agung I Gusti Ketut Bajra, membawakan materi filsafat banten. Pinandita Gusti Putu menjelaskan, dasar pelaksanaan pembinaan ini merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSN tanggal 24 Oktober 2010, nomor 005/TAP-PSN/Munas I/ 2010 dan Surat Keputusan PSN Pusat tanggal 17 November 2014, nomor 004/SKPSN Pusat/XI/2014. Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB, I Wayan Widra , dalam sambutannya menyampaikan, dengan adanya kegiatan ini pihaknya merasa bersyukur, karena Bimas ikut terbantu.

“Saya merasa bahagia karena Bimas ada yang diajak berpikir. Karena bidang Bimas Hindu karyawan terbatas, perlu kita bersinergi dengan lembaga masyarakat,” katanya. Ia berharap melalui kegiatan ini, bisa terjadi urung rembuk dan saling tukar pengalaman. Bisa memberikan pemahaman bagaimana seharusnya pinandita dan sarati banten. “Dengan sinergi dalam menjaga kerukunan kita, terlebih alurnya tri hitakarana. Tentu saya sangat yakin sekali dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita yang berpengalaman, akan menghasilkan sesuatu yang baik,” harap Wayan Widra. (ron/*)

Mataram (Suara NTB)Lalu Muhammad Khoiru Razak merupakan salah satu hafiz kebanggaan NTB. Putra asal Lombok ini sanggup mengukir prestasi di tingkat internasional pada 2016 lalu. Ia kembali menjadi sorotan saat panitia Olimpiade Pecinta Quran (OPQ) II Lombok memberinya kepercayaan menjadi pembaca kalam ilahi, pada acara pembukaan OPQ II yang berlangsung di Islamic Center. Di hadapan ratusan peserta OPQ II, Razak tanpa ragu melantunkan ayat demi ayat Alquran dengan alunan suara indah. Tentu bagi masyarakat Lombok, semuanya patut berbangga hati dengan prestasi yang diraih putra kelahiran

Suralaga, Desa Kerongkong, yang sanggup menyabet gelar juara I MHQH tingkat internasional se-Asia Pasifik. Razak berhasil membawa harum nama Indonesia di ajang Musabaqah Hafalan Quran dan Hadis (MHQH) Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Tingkat Asia Pasific VIII Tahun 2016. Kesuksesan Razak pada MHQH tingkat internasional membawa optimisme tersendiri bagi NTB. Apalagi kini di ajang OPQ II, perwakilan NTB semakin optimis akan meraih prestasi yang lebih membanggakan lagi di ajang dua tahunan ini dan tentunya pada ajang MTQ tingkat nasional lainnya. (dys)

”

(Suara NTB/dys)

Lalu Muhammad Khoiru Razak