Edisi Rabu 17 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 17 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 105 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Harus Ada Cara Luar Biasa Percepat Penurunan Angka Kemiskinan

Mataram (Suara NTB) Persentase angka kemiskinan di NTB periode September 2018 ke Maret 2019 turun sebesar 0,07 persen. Pada September 2018, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,63 persen, turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, harus ada cara luar biasa untuk menurunkan angka kemiskinan agar lebih signifikan.

Saat ini, Pemprov NTB sedang mendorong percepatan industri-

alisasi di dalam daerah. ‘’Mesti ada cara-cara luar biasa yang bisa memangkas kemiskinan secara signifikan.

Industrialisasi itu upaya kita serius mengatasi kemiskinan,’’ kata gubernur dikonfirmasi di

Mataram, Selasa (16/7).

Dengan adanya industri, katanya, maka masyarakat mempunyai banyak opsi untuk bekerja.

Apabila masyarakat punya pekerjaan yang formal, maka jaminan kesehatan dan pendidikan

anak-anaknya sudah terjamin.

Bahkan gubernur sudah memberikan arahan kepada OPD terkait untuk mempercepat hadirnya industrialisasi di NTB. Tahun depan, gubernur menargetkan pabrik pakan sudah terbangun di NTB. Gubernur menunjuk langsung tiga pimpinan OPD untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak di NTB ini.

Tiga pimpinan OPD itu adalah

Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai dalam waktu dekat.

Bersambung ke hal 15

Kontraktor Proyek Balai Nikah Mangkir Mataram (Suara NTB) Kontraktor proyek Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Sumbawa, hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa. Pihak PT. STR sebagai pelaksana sedianya akan diperiksa sebagai saksi soal proyek yang diduga tidak tuntas itu. ‘’Sampai saat ini kontraktor belum penuhi panggilan penyidik. Kami masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan,’’ kata Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH.,M.Hum kepada Suara NTB, Selasa (16/7).

Bersambung ke hal 15

Rinjani Pulih, Pendaki Mencapai 2 2..000 Orang TO K O H Bukan Solusi Kekeringan PEMBUATAN sumur bor dinilai bukan merupakan solusi dari masalah kekeringan yang diperkirakan akan melanda NTB di musim kemarau 2019 ini. Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Selasa (16/7).

Menurut orang nomor satu di NTB ini, penggalian sumur bor sedalam apapun tidak akan mengatasi kekeringan kalau masyarakat tidak memiliki pola pikir pelestarian alam yang mumpuni. Hal itu akan membuat pembangunan sumur bor menjadi percuma saja dilakukan.

“Jangan melihat kekeringan itu terisolasi dari masalah yang lain.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

H.Zulkieflimansyah (Suara NTB/bay)

Dilarang Kirim ke Luar Daerah HARGA cabai di NTB diprediksi akan tetap tinggi di atas Rp55 ribu per Kg hingga Agustus mendatang. Pasalnya, saat ini petani di NTB baru masuk musim tanam. ‘’Di sini petani baru nanam cabai. Sekitar akhir Agustus atau awal September baru panen,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (16/7).

Ia menyebut produksi cabai di NTB masih terbatas, sekitar 1 ton per hari. Cabai produksi lokal tersebut dikirim ke pasar-pasar tradisional yang ada di NTB. Cabai produksi lokal dilarang dikirim ke luar daerah. ‘’Dilarang produksi cabai NTB dikirim ke luar daerah.

Bersambung ke hal 15 Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Wisata trekking Gunung Rinjani mulai pulih. Sejak dibuka 14 Juni lalu, arus kedatangan pendaki semakin ramai. Wisatawan asing mendominasi mencapai 2.000 orang, selebihnya pendaki domestik.

Pendaki setiap hari masuk melalui empat jalur berbeda. Jalur Senaru, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi paling favorit. Data Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), total jumlah pengunjung wisatawan asing hingga 16 Juli mencapai 2.094 orang.

Sementara wisatawan lokal mencapai 748 orang. ‘’Total pendaki sejak dibuka sampai dengan hari ini (kemarin) mencapai 2.842 orang, wisatawan mancanegara terbanyak,’’ sebut Kepala TNGR Sudiyono, Selasa (16/7).

Rincian pendaki dari empat pintu masuk, dari Sembalun Lombok Timur 453 orang pendaki, terdiri dari wisatawan asing hanya 61 orang, sementara pendaki domestik cukup dominan mencapai 392 orang.

Sementara pintu Aik Berik Lombok Tengah, wisatawan asing 48 orang dan pendaki lokal 58 orang, sehingga total 106 pendaki.

Melalui jalur Timbanuh Lombok Timur, wisatawan asing 48 orang, sedangkan pendaki lokal mendominasi 235 orang dan total keseluruhan 283 pendaki.

Pengamatan Sudiyono, sejauh ini belum ada pengaruh beberapa kali guncangan gempa, baik guncangan yang terjadi di titik koordinat Sumbawa maupun di Nusa Dua Bali yang dirasakan hingga Lombok kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

PULIH - Wisata trekking Gunung Rinjani mulai pulih. Pendaki setiap hari masuk melalui empat jalur berbeda.

Jalur Senaru, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi paling favorit.

Megaproyek Global Hub Kayangan Diincar Investor Lima Negara Mataram (Suara NTB) Pascagempa yang meluluhlantakkan Lombok Utara 2018 lalu, tiga investor kakap yang akan membangun kilang minyak, pelabuhan dan kota industri di megaproyek Global Hub Kayangan mundur. Namun belakangan, sejumlah investor dari lima negara tertarik dan mengincar megaproyek ini untuk menanamkan investasinya. ‘’Setelah gempa, investorinvestor itu mundur. Takutlah meskipun uangnya sudah ada. Sekarang sudah mulai baru lagi. Pascapilpres sudah bagus, mulai menggeliat.

Sekarang banyak yang berminat, ada beberapa investor,’’ kata Direktur Utama PT. Bandar Kayangan Internasional, Son Diamar dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc di ruang kerjanya, Selasa (16/7) siang.

Son mengatakan, ia bertemu gubernur untuk meminta arahan terkait banyaknya investor yang mulai berminat berinvestasi di Global Hub Kayangan. Investor yang mulai melakukan penjajakan be-

(Suara NTB/nas)

Son Diamar rasal dari lima negara. Yaitu, Amerika Serikat, Kanada, Singapura dan Swiss.

Meskipun banyak investor yang berminat, kata Son, pihaknya akan mencari yang terbaik untuk Pemda dan Indonesia. Kehadiran investor di Global Hub Kayangan harus memberikan kemanfaatan bagi daerah dan negara. ‘’Calon investornya banyak.

Kita lagi teliti mana yang terbaik,’’ ujarnya.

Investor yang menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Global Hub Kayangan rencananya akan membangun pusat distribusi BBM dan gas.

Selain itu, ada juga yang akan membangun kilang minyak, kawasan industri, pelabuhan dan galangan kapal.

Karena Global Hub Kayangan akan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal raksasa. Maka fasilitas pendukung harus cukup. Sehingga ada sejumlah investor yang berencana membangun pelabuhan, galangan kapal, kilang minyak dan lainnya.

Untuk mempercepat realisasi investasi di Global Hub Kayangan, investor menginginkan adanya kebijakan dari pemerintah. Misalnya, keringanan pajak. ‘’Misalnya kalau beli minyak di tempat kita pajaknya diringankan.

Sehingga mereka beli ke sini,’’ katanya.

Pascagempa bumi tahun lalu, daerah yang menjadi lokasi proyek pembangunan Global Hub Kayangan memang ada jalur sesar dengan lebar sekitar 50 meter.

Bersambung ke hal 15

Pemerintah Siapkan Langkah Percepat Pembebasan Lahan Sirkuit Mandalika Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mempercepat pembebasan 4 hektare lahan sirkuit Mandalika. Jika harga yang diminta terlalu mahal dan masyarakat tidak bisa diajak berkomunikasi maka pembebasan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika akan mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012. ‘’Pemerintah sudah mengantisipasi kalau ini kelewatan, sudah tidak bisa diajak ngobrol.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

PENGUKURAN - Proses pengukuran lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan Mandalika, Lombok Tengah dilakukan beberapa waktu lalu. Pembangunan sirkuit jalan raya itu rencanannya dimulai September tahun ini.

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

Program Mulai Dieksekusi SEBAGIAN besar kelurahan mulai mengeksekusi program yang disusun dari hasil musyawarah kelurahan. Aspirasi ditampung dari permasalahan akar rumput. Dana kelurahan diharapkan dapat menjawab persoalan di tengah masyarakat.

Lurah Monjok Timur, Muhammad Nur dikonfirmasi, Selasa (16/7) menerangkan, pelaksanaan program yang bersumber dari tambahan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat mulai dikerjakan.

Diantara program peningkatan sarana - prasarana mulai dikerjakan yakni pengerjaan paving block di Lingkungan Karang Si(Suara NTB/dok) betan dan normalisasi Muhammad Nur saluran.

Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan dan kelompok masyarakat. Sistemnya dengan pola swakelola. “Sudah mulai dikerjakan. Semua dari aspirasi masyarakat ditampung melalui muskel,” kata Nur. Program lainnya adalah pengadaan ayunan untuk dua pendidikan anak usia dini (PAUD). Alat ini demikian kata Nur, bagian dari aspirasi masyarakat yang direspon oleh kelurahan dalam muskel.

Mantan Lurah Karang Baru ini menambahkan, program – program dimasukkan dalam dokumen merupakan permasalahan yang digali dari akar rumput. Secara mekanisme pelaksanaan program harus memprioritaskan persoalan di masyarakat. “Pola kita menjaring aspirasi melalui bottom up,” tambahnya.

Aspek pemberdayaan juga jadi bagian yang dikerjakan.

Seperti sosialisasi pendewasaan usia perkawinan dikolaborasikan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. PUP jadi bagian penting perlu disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Fenomena menikah usia dini perlu ditekan. Secara kesehatan menikah dini tidak baik karena rahim perempuan masih usia muda belum kuat, sehingga memiliki kerentanan. Belum lagi faktor psikologi dan lain sebagainya.

Selain itu, sosialisasi mitigasi bencana yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program ini sebagai bagian mengedukasi masyarakat.

Paling tidak mengetahui waktu yang rentan terjadi bencana. “Kalau ada gempa, paling tidak tahu cara mereka menyelamatkan diri,” tandasnya.

Sebagai barang baru, dana kelurahan diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat. Tak kalah penting menurutnya, masyarakat memelihara fasilitas dibangun pemerintah sehingga program tetap berkelanjutan. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jangan Ada Praktik Perpeloncoan di Sekolah Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan, selama masa orientasi siswa (MOS) jangan ada praktik perpeloncoan di sekolah. Selain tidak mendidik, juga dikhawatirkan menelan korban.

Hari pertama masuk sekolah, Senin (15/7) tak dipungkiri ditemukan adanya praktik perpeloncoan di salah satu sekolah di Jalan Pejanggik Kota Mataram. Meskipun tak dilanjutkan, tapi budaya tersebut seolah menjadi tradisi.

Mohan menegaskan, kepala sekolah selaku penyelenggara harus bertanggungjawab bila terjadi praktik seperti itu.

Sistem perpeloncoan dinilai tidak memberi edukasi kepada anak – anak. “Jangan ada tekanan fisik pada siswa,” katanya mengingatkan dite-

mui usia menghadiri pelepasan jemaah calon haji kloter sembilan, Selasa(16/7).

Menurutnya, masa pengenalan sekolah anak didik harus dibangun semangat kebersamaan, mencintai lingkungan serta penanaman aspek positif, sehingga melahirkan kesadaran kolektif.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali mengakui, di salah satu sekolah ditemukan masih adanya perpeloncoan terhadap siswa baru. Praktik ini

disebabkan miskomunikasi dengan panitia dan kepala sekolah. Berbeda dengan sekolah lain, saat turun meninjau tidak ditemukan praktik demikian. Pengawas sekolah langsung mengawasi dan tidak ada persoalan signifikan. “Cuma miskomunikasi saja. Panitianya tidak sabar menunggu aturan dari kepala sekolah,” tandasnya.

Tak diaturnya sanksi bagi sekolah yang melanggar kecenderungan rentannya praktik perpeloncoan kembali terjadi di kalangan siswa

” H. Mohan Roliskana

sat secara teknis telah mengatur bagaimana memberlakukan siswa baru di sekolah.

Terhadap sekolah yang melanggar sambungnya, Dikbud telah memanggil dan mengingatkan agar tak melanjutkan tindakan tersebut. Kasus ini harus dijadikan pembelajaran bagi sekolah lain. Jika ditemukan pelanggaran, Dikbud akan memberikan sanksi.

“Kita berikan sanksi mereka kalau kembali melanggar,” demikian kata Fatwir. (cem)

Sistem perpeloncoan tidak memberi edukasi kepada anak – anak. Jangan ada tekanan fisik pada siswa (Suara NTB/cem)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) – tif dari masyarakat. Pasaln123456789012345678901234567890121 Dinas Pengendalian Pen- ya, program ini langsung 123456789012345678901234567890121 duduk dan Keluarga Beren- dirasakan manfaatnya oleh 123456789012345678901234567890121 cana (DPPKB) cukup inten- masyarakat.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sif memberikan pelayanan “Alhamdulillah, 123456789012345678901234567890121 KB gratis bagi masyarakat. masyarakat merespon posi123456789012345678901234567890121 Pada Selasa (16/7), pelayan- tif,” tambahnya. Menurut 123456789012345678901234567890121 an difokuskan di Lingkungan Evi yang juga Asisten III 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Karang Bata, Kelurahan Setda Kota Mataram, pel123456789012345678901234567890121 Abian Tubuh. ayanan KB gratis sebagai 123456789012345678901234567890121 Pelayanan KB gratis bagi bagian dari program pemer123456789012345678901234567890121 masyarakat pra sejahtera intah untuk mengatur kela123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 menggunakan mobil pelayan- hiran. Sasarannya adalah 123456789012345678901234567890121 an mobil gratis sebagai bagi- pasangan usia subur yang 123456789012345678901234567890121 an menjawab tingginya kebu- diharapkan mendapatkan 123456789012345678901234567890121 tuhan masyarakat untuk generasi yang sehat.

123456789012345678901234567890121 memasang alat kontrasepsi.

Pada pelayanan KB di 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Tingginya antusiasme Lingkungan Karang Bata 123456789012345678901234567890121 masyarakat disampaikan didapatkan 21 akseptor 123456789012345678901234567890121 Pelaksana Tugas (Plt) Kepa- menggunakan metode kon123456789012345678901234567890121 la DPPKB Kota Mataram, trasepsi jangka panjang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, yakni IUD dan implant.

123456789012345678901234567890121 tidak terlepas dari sosialisa- Dan, 15 akspektor meng123456789012345678901234567890121 si secara intensif dilakukan gunakan metode kon123456789012345678901234567890121 oleh penyuluh dan kader KB. trasepsi sederhana seperti 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 “Pelayanan ini rutin sesuai suntik dan pil.

123456789012345678901234567890121 permintaan masyarakat,” Selain pelayanan KB 123456789012345678901234567890121 kata Evi. Ditambahkan, pel- gratis, DPPKB juga mem123456789012345678901234567890121 ayanan KB gratis meng- berikan konseling, informa123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 gunakan mobil keliling di- si dan edukasi kepada 123456789012345678901234567890121 harapkan dapat menjangkau pasangan usia subur ter123456789012345678901234567890121 pemukiman warga sampai hadap pentingnya pengatu123456789012345678901234567890121 tingkat lingkungan. Upaya ran kelahiran. “Program 123456789012345678901234567890121 memasyarakatkan program semacam ini akan terus kita 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kependudukan keluarga ber- lakukan terutama menyasar 123456789012345678901234567890121 encana dan pembangunan ke- masyarakat pra sejahtera,” 123456789012345678901234567890121 luarga mendapat respon posi- demikian kata Evi. (cem/*) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 PELAYANAN GRATIS - Petugas dari DPPKB Kota 123456789012345678901234567890121 Mataram memberikan pelayanan KB berupa alat 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kontrasepsi sederhana menggunakan suntik pada 123456789012345678901234567890121 pelayanan KB gratis di Lingkungan Karang Bata, 123456789012345678901234567890121 Kelurahan Abian Tubuh Baru.

123456789012345678901234567890121

DPPKB Berikan Pelayanan KB Gratis di Lingkungan Karang Bata

Kebersihan Masalah Wajib ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengkritik penanganan sampah di Kota Mataram. Menurut dia, penanganan sampah tidak melulu bicara soal anggaran. ‘’Inti dari permasalahan sampah kita, volume sampah kita kan semakin bertambah,’’ katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (16/7). Sementara, armada motor roda tiga, tidak bisa mengakomodir sampah yang ada di lingkungan-lingkungan.

Selain volume sampah yang terus meningkat, armada angkut sampah sep(Suara NTB/fit) erti motor roda tiga yang ada Abdul Malik di 325 lingkungan se-Kota Mataram, banyak yang mengalami kerusakan. Malik mengaku pernah menerima aduan dari operator motor roda tiga.

Mereka, kata anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini, mengaku tidak bisa membuang sampah ke depo. Penyebabnya, karena sampah yang ada di depo, ternyata belum diangkut petugas ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). ‘’Saya tanya, apa masalahnya. Ternyata masalah libur.

Kalau yang seperti itu kan bisa diatur jadwalnya,’’ sesal Malik. Terkait usulan pengadaan truk sampah tiap kelurahan, bahkan dua truk sampah untuk masing-masing kelurahan, menurutnya, masih berat. ‘’Ya kalau kita melihat dari jumlah lingkungan dan jumlah penduduk, memang harus ada tambahan armada angkutan sampah. Tapi kalau mengandalkan APBD, saya kira ini agak berat,’’ ucapnya.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram ini, menegaskan bahwa prioritas APBD 2020 adalah penanganan kemiskinan dan kondisi pascagempa. ‘’Kalau kebersihan ini, urusan wajib. Yang perlu sekarang ini, bagaimana kita menurunkan tingkat kemiskinan kita dan keadaan pascagempa.

Kan ini banyak yang datanya dobel. Ada juga masyarakat yang tidak dapat,’’ demikian Malik.

Sementara itu, masalah kebersihan adalah wajib. ‘’Karena kebersihan ini bukan bencana,’’ cetusnya. Menurut politisi Golkar ini, kemiskinan dan kondisi pascagempa, harus segera diatasi agar kondisi perekonomian masyarakat bisa cepat pulih. ‘’Kita mau bilang apa ya sama Dinas Lingkungan Hidup ini, kalau persoalan sampah ini tidak selesaiselesai,’’ keluhnya. Sampah, katanya, menjadi kewajiban DLH untuk membersihkannya.

Untuk itu, Malik mendorong DLH berinovasi menciptakan Mataram bebas sampah. DLH, sambung dia, bisa saja mengadopsi pola penanganan sampah di daerah lain. Misalnya seperti penanganan sampah di salah satu daerah di Bali. Dimana warga diwajibkan mengeluarkan sampah setiap jam 6 pagi. ‘’Nanti ada petugas yang datang mengambil. Kalau lebih dari jam 6 pagi, tidak diangkut sampahnya dan sampah itu harus disimpan lagi di dalam, tidak boleh di luar. Itu risiko masyarakat,’’ terangnya. (fit)

pada tahun ajaran baru. Tetapi, Fatwir menegaskan, praktik tersebut tidak boleh terulang kembali. Pemerintah pu-

(Suara NTB/cem)

LEPAS KEBERANGKATAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mencium tangan salah seorang jemaah calon haji (JCH) usia lanjut berkursi roda saat prosesi pelepasaan JCH tergabung dalam kloter sembilan. Sebanyak 161 JCH akan diberangkatkan ke Madinah pada dini hari malam nanti.

Mohan Lepas 161 JCH Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 161 jemaah calon haji (JCH) yang tergabung dalam kelompok terbang sembilan embarkasi Lombok akan diberangkatkan pada dini hari nanti. Saat tiba di Madinah, jemaah diminta menyerahkan paspor ke Pemerintah Arab Saudi.

Prosesi pelepasan JCH digelar di halaman Kantor Walikota Mataram, Selasa (16/7). Hadir antara lain Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD H. Didi Sumardi serta pimpinan OPD, camat dan lurah. Dua jemaah perempuan menggunakan kursi roda. Seperti pelepasan kloter tiga dan tujuh, suasana haru mewarnai pemberangkatan jemaah menuju asrama haji.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, H. Burhanul Islam menyampaikan, dari 161 jemaah calon haji yang tergabung pada kelompok terbang sembilan berasal dari enam kecamatan. Yakni, 67

jemaah dari Kecamatan Cakranegara,64 orang berasal dari Kecamatan Sandubaya, 19 jemaah dari Selaparang, Sekarbela dan Mataram masing – masing 4 orang.

JCH masuk kloter sembilan akan bergabung dengan jemaah berasal dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. “Begitu masuk asrama haji akan ada pemeriksaan kesehatan terakhir oleh petugas. Kemudian dilanjutkan dengan manasik haji,” terang Burhanul.

Pemberangkatan jemaah menuju Madinah lebih cepat dibandingkan dengan jadwal sebelumnya. Para pengantar pun diharapkan tidak berlama – lama karena aktivitas selama di asrama haji cukup padat.

Disamping itu terang Burhanul, saat tiba di Madinah. Jemaah diminta menyerahkan paspor mereka ke petugas Pemerintah Arab Saudi.

Tanda pengenal jemaah akan diganti dengan gelang yang

berisi identitas, nomor paspor serta asal. “Jemaah kloter tujuh ada yang tidak mau ditahan paspornya. Ini kemudian menghambat perjalanan jemaah lainnya,” ujarnya.

Selama melaksanakan ibadah haji, para jemaah hati –hati dengan barang bawaannya. Kejadian beberapa jemaah kehilangan uang saat shalat di masjid Nabawi. Disamping itu, cuaca di Arab Saudi cukup ekstrem sehingga tetap mengikuti arahan dari petugas.

Wawali menambahkan, jemaah yang melaksanakan ibadah haji hampir berasal dari belahan dunia. Otomatis berbagai suku, budaya dan tingkah pola akan ditemukan.

Sikap toleransi dan kebersamaan harus tetap dijaga. Jangan sampai ada yang merasa sok tahu, sehingga menimbulkan persoalan. “Ikuti aturan dan jaga kebersamaan antar jemaah,” kata Mohan mengingatkan. (cem)

(Suara NTB/ist)

Pemkot Sesalkan Kultur Kejar Tayang Pekerjaan Proyek Mataram (Suara NTB) – Realisasi keuangan dan fisik Pemkot Mataram di triwulan kedua belum melampui target. Sistem kejar tayang masih ditemukan. Penyusunan perencanaan harus dimulai sejak awal.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap permasalahan tersebut. Persoalan ini selalu berulang – ulang tiap tahunnya. Penekanan supaya capaian – capaian terutama dari sisi pekerjaan tidak kejar tayang tetap diingatkan pada rapat koordinasi. Tetapi masih saja kultur dibangun mengerjakan pekerjaan dengan sistem kejar tayang.

“Mereka juga tidak ingin masuk ke dalam seperti itu.

Apalagi kita sebagai kepala daerah mengingatkan dalam proses itu sistem terbangun ini membuat mereka se-

(Suara NTB/cem)

MULAI DIKERJAKAN - Gedung Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) di Jalan Hos Cokroaminoto mulai dikerjakan oleh rekanan pemenang tender. Realisasi keuangan dan fisik OPD di Lingkup Pemkot Mataram pada triwulan kedua masih rendah. makin menjadi hambatan untuk bisa menggunakan pelaksanaan pekerjaan sesuai timeline,” kata Mohan dite-

mui, Selasa (16/7).

Pada bulan Juni atau triwulan kedua, serapan keuangan dan fisik ditargetkan 47

persen. Di data monev LKPP pada Minggu (14/7) progres serapan fisik mencapai 35,29 persen dan keuangan 33,21 persen. Tetapi apapun itu tegas Mohan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus berupaya mencari kekurangan dan kelemahan.

Sebenarnya dari kerangka pekerjaan sudah ada sejak triwulan pertama apa – apa yang harus dikerjakan. Memasuki triwulan kedua sudah pelaksanaan proyek. Kalau OPD dapat mengikuti pola itu tentu tidak akan seperti ini. Mohan memaklumi selalu ada kendala teknis menghambat terkait regulasi dan persoalan lain tidak bisa dihindari. “Saya kira eksekusi proyek tidaklah susah. Masalah rumit timeline terlalu sempit,” terangnya.

Secara adminitrasi dan perencanaan panjang. Jika ini jadi masalah harus jadi tantangan dan dipersiapkan dengan matang. Semestinya,

penyusunan perencanaan program dilaksanakan pada APBD perubahan. Di triwulan kedua masuk fase eksekusi pekerjaan. “Jangan waktu untuk habis untuk perencanaan,” katanya mengingatkan.

Dua OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bagian Kesra Setda Kota Mataram masuk zona merah realisasi keuangan dan fisik di triwulan kedua. Persoalan demikian kata Kadis PUPR, Miftahurrahman dipicu proyek fisik banyak yang belum berjalan. Disamping itu, stafnya telat mengentri data ke aplikasi. “Sekarang proyek fisik sudah ada yang jalan,” tambahnya.

Biasanya serapan keuangan maupun fisik akan terlihat pada triwulan ketiga. Rata – rata proyek mulai dikerjakan. Dia meyakini pada triwulan keempat serapan fisik mencapai 100 persen. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

Halaman 3

AP I Ingin Jemaah Umrah dari Lombok Terbang Langsung ke Mekkah Mataram (Suara NTB) PT. Angkasa Pura I selaku otoritas pengelola Bandara Lombok International Airport (LIA) berharap dapat memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya memfasilitasi penerbangan langsung jemaah umrah dari Lombok ke tanah suci Mekkah.

“Tujuan saya satu, untuk peningkatan pelayanan umrah, bisa berangkat dari Lombok langsung ke Tanah Suci,” kata General Manajer PT. Angkasa Pura I, Nugroho Jati dihubungi di Mataram, Selasa (16/7). Harapan ini lebih kepada bagaimana AP I ingin meningkatkan pelayananya.

Bila penerbangan langsung dari Lombok ke tanah suci, alangkah lebih baik. “Tapi kalau dibuat penerbangan langsung, kan harus ada yang terbang. Sekarang siapa yang

mau terbang,” tanya Nugroho Jati.

Namun melihat fakta yang ada di bandara Lombok, bahwa bandara selalu ramai oleh pengantar.

Fakta tersebut memantik pertanyaannya. Siapa yang diantar ke bandara? Ternyata, dari informasi yang dikumpulkan, jemaah umrah yang beramai-ramai diantar oleh keluarga atau kerbatnya hingga ke bandara. Penerbangan langsung dari Lombok ke Tanah Suci, menurut Nugroho Jati, mengingat pem-

berangkatan umrah dari bandara internasional lainnya, sebut saja bandara di Bali tidak seperti yang

dilihatnya di bandara Lombok.

Karena itu, besar harapannya, bandara Lombok dapat dijadikan

kalau berangkat umrah dari Lombok ke Surabaya, atau ke Jakarta, baru ke Jeddah, atau Madinah. Kalau dari Lombok langsung ke tanah suci, apa itu ndak lebih baik,” jelas Nugroho. AP I telah menyiapkan infrastruktur pendukung bandara. Misalnya, kapasitas bandara untuk menampung pesawat berbadan lebar sudah dipenuhi.

Dibuktikan dengan adanya penerbangan langsung haji dari Lombok ke tanah suci yang juga dilayani pesawat berbadan lebar. Jam operasional bandara diberlakukan 24 jam bagi kedatangan dan pemberangkatkan pesawat rute international.

“Kapan saja pesawat datang dari tanah suci, atau kapan saja pemberangkatan. Bandara sudah siap,” demikian Nugroho Jati. (bul)

Ada Korban Gempa di Selat Belum Terima Bantuan

(Suara NTB/bul)

”Power Bank” Paling Laris di Musim Haji MUSIM haji juga menjadi berkah bagi para pedagang barang-barang elektronik.

Power bank misalnya, permintaannya cukup tinggi pada musim haji tahun 2019 ini. Jadi bukan hanya kebutuhan pokok yang penjualannya meningkat karena banyaknya aktivitas keagamaan yang berlangsung saat musim haji.

Power bank merupakan pengisi daya gadget untuk mendukung aktivitas di luar rumah atau saat jauh dari H. Ricky Hartono sumber listrik. Fungsi power bank dapat disebut juga sebagai penyimpan daya atau dapat dianalogikan sebagai baterai cadangan. Power bank memang khusus dibuat untuk orang-orang lapangan yang jarang masuk ruangan, dan orang yang sering dalam perjalanan.

Benda mungil itu memiliki bermacam-macam kapasitas daya. Mulai dari ribuan mAh sampai puluhan ribu mAh. Persiapan musim haji 2019 ini, kata Owner Ricky Smartphone, H. Ricky Hartono, terjadi peningkatan permintaan hingga 30 persen dari biasanya. Pada hari-hari biasa, khusus power bank di tempatnya misalnya hanya terjual 5 pcs sampai 10 pcs sehari, naik menjadi 15 pcs sampai 20 pcs.

Power bank yang dicari, sesuai dengan ketentuan, kapasitasnya di bawah 20 mAh agar sesuai kapasitas yang diizinkan dalam penerbangan. Selain power bank, turut laris adalah smartphone. Menurut Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram ini, dilihat lebih kepada keinginan JCH (Jemaah Calon Haji) yang ingin mengabadikan momennya beribadah di tanah suci Makkah dan tempat-tempat lain napak tilas sejarah nabi dan rasul.

“Untuk memenuhi permintaan. Tidak saja pemesannya datang langsung ke counter. Kami juga antarkan melalui ojek,” terang H. Ricky. Seperti diketahui, kelompok terbang (kloter) pertama JCH embarkasi Bandara Internasional Lombok telah diberangkatkan menuju tanah suci Mekkah, Arab Saudi pada 6 Juli 2019.

Jumlah JCH NTB yang diberangkatkan pada kloter pertama ada 455 orang. Termasuk lima orang petugas haji. Total keseluruhan JCH NTB, 4.906 orang terbagi dalam 11 kloter dan penerbangan yang mulai diberangkatkan 7 Juli hingga 20 Juli 2019.

Selain musim haji, musim anak sekolah juga turut mendongkrak penjualan alat-alat elektronik telekomunikasi. Gadget juga paling banyak dicari, di samping jam tangan serupa ponsel yang harganya di atas Rp200 ribu. “Anak-anak yang nyari jam tangan yang lagi tren. Itu juga turut mendukung penjualan.,’’ akunya.

Secara keseluruhan, produk-produk elektronik yang ditawarkan di conter-conter penjualannya masih stabil kendati ekonomi belum stabil. Omzet penjualan dirasa masih stabil.

Hanya saja, jumlah kompetitor meningkat signifikan. “Ada penurunan di profit, susah, karena banyak kompetitor dan harga cukup bersaing,” demikian H. Ricky. (bul)

(Suara NTB/ist)

PESAWAT BERBADAN LEBAR - Pesawat Garuda berbadan lebar yang melayani pemberangkatan haji dari Lombok Internasional Airport

fasilitas untuk melayani penerbangan langsung jemaah umrah yang ada di Lombok, Sumbawa, Bali, bahkan NTT. Karena itu, untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan kepastian potensi data pemberangkatan jemaah umrah dari agen-agen travel. Atau, data potensi yang dikoordinir oleh Kementerian Agama jika memungkinkan.

Jika semua pihak juga mendukung adanya penerbangan langsung Lombok-Tanah Suci, seharusnya daerah ini didukung data-data potensi jemaah umrah yang berangkat dari NTB. Dengan direct ke tanah suci, menurutnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh jemaah umrah juga dapat diminmalisir.

“Saya kira biayanya cukup tinggi

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak Korban gempa di wilayah Desa Selat kecamatan yang masuk kategori rusak berat belum mendapatkan bantuan. Warga sudah diusulkan namun belum menerima bantuan, sehingga belum bisa membangun rumah.

Pihak desa sudah mengusulkan kembali warga ini ke Pemda, namun saat ini mereka masih menunggu kepastian.

Warga berharap ada titik terang soal bantuan. Sementara itu, usulan Pemda untuk tambahan dana gempa sudah disetujui pemerintah pusat.

Tinggal menunggu selesai penggunaan dana Rp 1,4 triliun tahap I dan II barulah dana tambahan ini dikucurkan pusat.

Di Desa Selat seperti diungkapkan kepala desa, dari 1.374 unit sebagian besar korban gempa sudah mendapatkan bantuan. Baik yang rusak

berat, sedang dan ringan memperoleh bantuan. Bahkan lebih 50 persen lebih pembangunan rumah warga sudah selesai.

Untuk rusak berat, ada 421 unit rumah, ditambah menjadi 679 unit. Yang sudah keluar bantuannya, kata dia, baru 421 unit. Dilakukan validasi lagi sehingga ditemukan ada salah grade satu unit. Untuk rusak sedang dan ringan berjumlah 953 unit. Dari jumlah ini 152 yang ditemukan tidak cocok di SK. Sebab ketika divalidasi, rumahnya sudah tidak ada namun memperoleh rusak ringan. Sehingga sampai saat ini 152unit rumah ini belum dieksekusi.

“Inilah yang kami tunggu kepastiannya,” jelas dia. Sedangkan untuk 800 unit lebih rumah sudah dieksekusi.

Masalah yang dihadapi saa ini ada warga yang belum mendapatkan bantuan, karena nama-

nya tidak keluar di SK. “Padahal rumahnya mereka rusak berat, ada puluhan warga itu.

Ada juga yang rusak sedang dan ringan,” imbuhnya.

Khusus warga yang rusak ringan dan sedang yang belum mendapatkan bantuan mencapai 80 unit lebih. Penerima bantuan ini tidak terverfikasi, padahal namanya ada di SK. Mereka ini sebelumnya diusulkan, namun akibat klasifikasi kerusakan yang belum ada sehingga belum mendapatkan bantuan. “Ini juga kami usulkan lagi,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Lobar, HL. Winengan menegaskan warga yang memang benar-benar rusak rumahnya akibat gempa pasti dibantu sesuai komitmen presiden untuk membantu korban gempa. Pihaknya tidak mungkin menolak usulan korban gempa. (her)

(Suara NTB/bul)

KONSOLIDASI - Ketua LPJK dan ketua-ketua asosiasi jasa kontruksi usai menggelar konsolidasi dengan LPJK, menindaklanjuti terbitnya Pergub No 20 Tahun 2019.

Asosiasi Konstruksi Dorong Pembentukan Komite Pemantau Pergub

Mataram (Suara NTB) Gabungan asosiasi konstruksi di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) mendorong pemerintah daerah membentuk komite pemantau. Menyusul telah ditekennya Pergub No. 20 Tahun 2019 tentang perlindungan jasa konstruksi lokal oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Dorongan ini mengemuka dalam rapat konsolidasi asosiasi konstruksi dengan LPJK di sekretariat BPD Gapensi Provinsi NTB di Sriwijaya, Mataram, Selasa (16/7) kemarin. Hadir seluruh unsur dari berbagai asosiasi kontruksi dan asosiasi profesi.

Diantaranya yang bersuara adalah Ketua Gapensi Provinsi NTB, Kukuh Sugiarto. Semua sepakat menyampaikan apresiasi atas perhatian luar biasa pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah dan perangkatnya memproteksi masyarakat konstruksi lokal.

Komite inilah yang diharapkan akan berperan mengawasi jalannya Pergub. Komite disarankan terdiri dari pengguna jasa, penyedia jasa dan perwakilan independen. Menurut Kukuh, para pelaku usaha konstruksi lokal tidak dapat mengawasi setiap saat pelaksanaan paket-paket proyek di NTB. “Pemerintah yang tahu mana saja proyeknya, di mana saja lokasinya. Apakah rekanan sudah ada kerjasama dengan rekanan lokal atau ndak. Komite inilah yang akan mengawasinya nanti,” kata Kukuh.

Gapensi juga mendorong agar Kerjasama Operasional (KSO) disyaratkan terpenuhi sebelum lelang proyek. Jangan sampai blunder, rekanan dari luar beralasan tak mengetahui adanya Pergub.

Ketua Inkindo Provinsi NTB H. Hasmudin juga menyampaikan pengharagaan kepada Pemprov NTB atas lahirnya Pergub 20 tahun 2019.

Pergub ini, merupakan yang pertama kali di Indonesia. Dorongan sebelumnya Pergub ini lahir, bukan semata-mata para pelaku jasa konstruksi lokal ingin mengatur proyek yang ada di daerah.

Spiritnya adalah mengembangkan potensi pengusaha lokal.

“Tidak ada niat mau mengatur proyek, tapi kita ingin menegakkan aturan untuk pemberdayaan pengusaha lokal,” ujarnya.

Sementara Ketua ASTTI Provinsi NTB, H. Rizal Oyong juga menyarankan agar Pergub lebih tajam. Asosiasi juga lebih kompak memberi saran kepada pemilik proyek, Satker PPK dan Pokja agar Pergub ini benar-benar dilaksanakan. Secara khusus ia juga me(Suara NTB/her) BELUM DIBANGUN - Kades Selat bersama sekdes berdiri di atas bangunan kantor desa yang nyampaikan apresiasi kepada kepala daerah atas pemberdayaan kepada pengusaha lokal dengan diterbitkannya Pergub No 20 akan dibangun lagi. Kantor desa ini rusak berat akibat gempa Tahun 2019 yang mengatur tentang kerjasama dengan pengusaha lokal pada pelaksanaan proyek-proyek fisik yang dibiayai oleh APBD. “Kedepan bila memungkinkan, tidak saja proyek dari APBD, proyek café, retailer, komunitas keseha- peserta #BeatDiabetes, berkolabo- apresiasi usaha dari Tropicana dapat menjadi alternatif bagi APBN juga dapat dibijaksanai agar tan, serta masyarakat publik. Ac- rasi dengan narasumber terper- Slim untuk terus mengedukasi masyarakat yang perlu membatapengusaha-pengusaha lokal bisa terliara ini melibatkan kurang lebih caya yaitu Dokter Fatimah untuk masyarakat agar lebih cerdas dan si asupan gula hariannya. bat di dalamnya,” demikian H. Rizal 20.000 peserta dari berbagai pen- mengupas berbagai hoaks keseha- berhati-hati dalam menanggapi Noviana Halim, Brand ManagOyong. Ketua Gapeksindo Provinsi juru Tanah Air dan diadakan ser- tan yang beredar di masyarakat,” berbagai isu kesehatan yang bere- er Tropicana Slim menambahkan, NTB, H. Bambang Muntoyo juga sepaentak di 33 kota di Indonesia, yang “Kami juga mengadakan keg- dar di masyarakat, salah satunya masyarakat Indonesia juga masih kat mendorong terbentuknya komite meliputi Jakarta, Tangerang, iatan senam sehat bersama, un- melalui acara #BeatDiabetes ini,” berpersepsi bahwa ‘makanan sepemantau.

Bogor, Bandung, Cirebon, Sema- tuk mengajak masyarakat berak- terangnya. hat itu pasti kalah nikmat Seluruh rekanan diharapkan ada rang, Solo, Purwokerto, Jogja, tivitas fisik sebagai salah satu dr. Dante Saksono, SpPD- dibandingkan makanan tidak seevaluasi. Melihat fakta di lapangan, Surabaya, Malang, Kediri, Med- upaya hidup sehat dan mencegah KEMD, PhD menambahkan, salah hat’. Persepsi ini keliru. ‘’Melalui tidak jarang rekanan lokal memfasilian, Padang, Pematangsiantar, diabetes. Kami juga melakukan satu informasi yang sering keliru acara #BeatDiabetes Tropicana tasi rekanan dari luar daerah masuk Palembang, Bandar Lampung, pemeriksaan gula darah gratis di masyarakat adalah terkait pe- Slim menghadirkan festival madan memenangkan tender proyek. PokJambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, kepada para peserta, sebagai ben- manis rendah kalori. Nyatanya, pe- kanan minuman dengan berbagai ja diharapkan melakukan evaluasi keSamarinda, Banjarmasin, Ponti- tuk deteksi dini diabetes. Pemer- manis rendah kalori sebagai peng- sajian makanan minuman bebas pada perusahaan-perusahaan lokal. anak, Palangkaraya, Makassar, iksaan gula darah secara dini dan ganti gula pasir sudah lazim dipa- atau rendah gula dan tetap nikmat.

Evaluasi harus diperketat.

Manado, Palu, Bone, Gorontalo, rutin penting dilakukan meng- kai sebagai alternatif penggganti Sehingga dapat menjadi pilihan “Kalau ada perusahaan luar yang Denpasar, Mataram, Ambon, ingat penyakit diabetes yang gula, serta mendapatkan izin edar yang lebih baik bagi diabetesi. ‘’Dimenang K (paket proyek kualifikasi hingga Jayapura. tidak memiliki gejala pada tahap dari BPOM, sehingga sudah ter- harapkan, kegiatan ini dapat menkecil) di sini, berarti ada deal-deal terNoviana Halim, Brand Manag- awal. Harapannya, para diabetesi bukti aman dikonsumsi. Menurut ingkatkan kesadaran masyarakat tentu. Kedepan Pokja harus selektif. er Tropicana Slim mengatakan, pe- dapat memperoleh penanganan se- anjuran Kementerian Kesehatan bahwa konsumsi gula harus diKarena amanat Pergub ini adalah satnya perkembangan teknologi dini mungkin untuk menghindari Republik Indonesia, batas maksi- batasi namun rasa manis tetap memproteksi kearifan lokal,” demikidigital saat ini memungkinkan in- timbulnya komplikasi. Bagi mere- mum konsumsi gula seseorang dapat dinikmati dengan mengan Bambang Muntoyo. Komite pemanformasi tersebar begitu cepat, ter- ka yang terdeteksi pre-diabetes hanya 4 sendok makan perhari. gunakan pemanis rendah kalori tau ini harus bekerja dari pra lelang masuk informasi kesehatan. Say- juga dapat ditangani segera agar Hadirnya pemanis rendah kalori Tropicana Slim,” katanya. (*) proyek, saat proyek, hingga pelaksanangnya, banyak informasi tersebut tidak berkembang menjadi diabeaan proyek untuk memastikan Pergub yang keliru atau biasa disebut tes,” tambah M. Nur Alim. berjalan sesuai yang diinginkan.

Menurut dr. Dante Saksono, hoaks, sehingga sangat berpotensi Agar tidak terjadi simpang siur, merugikan masyarakat. Dikutip SpPD-KEMD, PhD, Kepala Divisi Wakil Ketua Gapensi NTB, Edhi dari Litbang Kompas, laporan Metabolik-Endokrin Departemen Sophian juga menyarankan agar PPK Kemkominfo terbaru tentang Te- Ilmu Penyakit Dalam FKUI/ di masing-masing OPD atau instansi muan Konten Hoaks menyatakan RSCM, “Hasil Riset Kesehatan diharapkan membantu mensosialbahwa hoaks kesehatan menem- Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 isasikan Pergub serta Peraturan Menpati peringkat kedua terbanyak menunjukkan bahwa prevalensi teri di atasnya. Maksudnya, untuk setelah hoaks politik, yaitu seban- penyandang diabetes telah naik menunjang jalannya Pergub 20 tahun yak 126 hoaks kesehatan sepan- menjadi 8,5%, dari 6,9% (Riskes2019 di lapangan. jang Agustus 2018-Februari 2019 das 2013). Selain itu, menurut data Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nu(7 bulan). Selain itu, Dewan Pers terbaru dari International Diaberul Hijjah mengatakan, sebagai wadah Indonesia menyatakan bahwa 95% tes Federation (IDF) Atlas tahun bagi asosiasi, masukan-masukan akan informasi kesehatan yang tersebar 2017, sebanyak 10,3 juta jiwa dibuat secara resmi untuk disampaidi WhatsApp adalah hoaks. ‘’Mela- masyarakat Indonesia merupakan kan kepada Gubernur, Bupati serta lui kampanye #BeatDiabetes yang diabetesi, membuat Indonesia Walikota. Hal lain yang ditekankandiadakan serentak di 33 kota hari menduduki peringkat ke-6 dunia nya, agar syarat mengikuti tender juga ini, Tropicana Slim ingin menga- dengan jumlah diabetesi terbesar. diperingan. jak masyarakat untuk semakin Beredarnya informasi hoaks keseMisalnya, syarat tenaga teknis berhati-hati dengan informasi hatan di masyarakat, termasuk dalam jumlah tertentu harus dipenuhi kesehatan yang tersebar, termasuk tentang diabetes, tentunya dapat saat tanda tangan kontrak paket hoaks tentang diabetes. Kami memperburuk kondisi yang ada.

(Suara NTB/ist) proyek. Bukan sebagai syarat untuk melakukan edukasi kepada para Inilah mengapa kami meng- Rangkaian kegiatan #BeatDiabetes di Taman Gumi Gora Udayana. mengikuti lelang. (bul)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Dalam rangka memperingati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Hari Diabetes Nasional pada 12 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Juli 2019, Tropicana Slim me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ngajak masyarakat Indonesia 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tingkatkan kepedulian untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mencegah dan melawan hoaks 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kesehatan, khususnya terkait di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 abetes melalui kampanye #Beat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Diabetes. Sebagai brand yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sudah lebih dari 40 tahun konsis12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 ten menginspirasi masyarakat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Indonesia hidup sehat melalui se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 rangkaian produk sehat dan ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 cita rasa tinggi, tahun ini Tropica12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 na Slim mengadakan #BeatDia12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 betes sebagai wujud komitmennya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mengedukasi masyarakat Indone12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 sia agar semakin cerdas dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 memilih informasi yang benar ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kait kesehatan, termasuk informa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 si tentang diabetes.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Khususnya di Kota Mataram, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 bertempat di Area Taman Gumi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Gora Udayana, sebanyak 500 orang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 dengan antusias berkumpul dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 mengikuti rangkaian kegiatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 #BeatDiabetes pada hari ini, ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 masuk kegiatan cek gula darah, se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 nam bersama, festival makanan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 minuman sehat, penyuluhan ten12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tang Diabetes serta pengundian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 doorprize. Kegiatan di kota Mat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 aram pun turut di meriahkan oleh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Pemukulan Gong dan Penerbangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 balon secara simbolis oleh Asisten 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 III Setda Kota Mataram, Kepala 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Bidang Kesehatan Dinas Keseha12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 tan Kota Mataram dan Sekertaris 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 DPD PPNI Kota Mataram sebagai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 peresmian di bukanya rangakaian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Kegiatan Beat Diabetes tersebut.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 Untuk melawan hoaks terkait 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kesehatan, tentunya diperlukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kolaborasi berbagai pihak. Dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kesempatan ini, Tropicana Slim 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 berkolaborasi dengan Rumah Sa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 kit, praktisi kesehatan, restaurant/ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Tropicana Slim Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Kesehatan

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

Halaman 4

Kelola Anggaran Desa Dibekali Rp50 Juta BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) membutuhkan biaya sebagai persiapan menghadapi Pilkada 2020 mendatang.

Menurut rencana, bulan November nanti, Bawaslu akan memulai melakukan rekrutmen Panwascam dan Panwas desa.

Menyadari hal itu, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., menyatakan akan melakukan komunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU. Komunikasi itu dilakukan setelah Bawaslu mengetahui rancangan KUA PPAS (Suara NTB/ist) APBD-P-2019 di mana BaAdi Purmanto waslu dianggarkan sementara sebesar Rp50 juta.

“Nanti kita suruh mereka mengawasi dengan Rp50 juta,” seloroh Adi, menjawab Suara NTB, Selasa (16/7).

Ia mengaku, rencana dukungan anggaran Rp 50 juta dari KUA PPAS RAPBD-P tidak akan cukup untuk membiayai tahapan Pilkada walaupun ada proses awal. Pihaknya berharap, alokasi dukungan anggaran sedikit mendekati alokasi sementara KPU KLU sebesar Rp200 juta.

“Kami sedang sampaikan ini kepada pihak yang terkait, biar sama-sama enak. Apalagi (alokasi) itu baru disampaikan saja.

Putusannya kita tidak tahu kapan ‘kan dan berapa,” sambungnya.

Sebagai penyelenggara pemilu yang kedudukannya sejajar dengan KPU, maka Bawaslu KLU meminta adanya perhatian yang sama dari Pemda KLU. Bahkan Adi Purwanto mengklaim akan menanyakan kebijakan rencana anggaran di KUA PPAS RAPBD-P itu, langsung kepada Bupati dan Ketua Banggar DPRD KLU. Sikap ngotot Bawaslu itu ia tunjukkan semata-mata untuk bisa mengawal jalannya Pilkada 2020 dengan lancar. Pihaknya juga tidak ingin Bawaslu dituding tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan tidak maksimal.

“Kita tanya bupati dulu, dewan juga, biar pas. Karena kami juga sedang menunggu peraturan atau surat edaran berkaitan dengan kerja-kerja yang kami lakukan dalam tahapan Pilbup 2020 nanti,” terangnya.

Lebih lanjut, Adi Purmanto mengakui pula sudah menyampaikan kepada Kepala Bappeda KLU selaku Sekretaris TAPD Pemda KLU. Dijawab oleh Bappeda, Bawaslu diminta menyiapkan rencana kebutuhan biaya berikut item peruntukannya. Terlebih jika surat edaran sudah dikeluarkan akhir bulan ini, maka setidaknya bisa dijadikan acuan proyeksi kebutuhan dana serta tahapan pelaksanaan apa yang sudah bisa dimulai Bawaslu.

Ia tak memungkiri, dana minim yang dibekali Pemda KLU akan mempengaruhi kuantitas tahapan dan kualitas pelaksanaan tupoksi Bawaslu. Bawaslu tak serta merta dapat turun lapangan mengawasi tiap pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU KLU. “Kami harap pemerintah daerah bisa menganggarkan kepada penyelenggara sesuai dengan permintaan yang ada, karena 1 Oktober itu adalah penyusunan dan penandatanganan NPHD. Dan mudah-mudahan draf PKPU yang sekarang sedang diuji ke publik tidak berubah,” tandasnya. (ari)

Konstalasi Politik Pilkada 2020

Najmul - Sarif - Djohan Masih Landai Tanjung (Suara NTB) Konstalasi politik Pilkada 2020 di Kabupaten Lombok Utara (KLU)masih stagnan. Tidak ada satu pun dari figur yang dijagokan mengungkap kesiapannya.

Informasi yang berkembang, bakal calon Bupati dimungkinkan akan mengulang perjalanan Pemilukada 2015 lalu.

Pertarungan diprediksi hanya akan mempertemukan kembali dua figur, yakni petahana Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dan H. Djohan Sjamsu, SH. Hal ini tidak lepas dari informasi belum adanya kesiapan figur lain, semisal petahana Sarifudin,, SH. MH., Mariadi, S.Ag., H. Raden Nuna Abriadi, SIP., maupun Drs. Suardi, MH., yang masih berstatus ASN. Nama-nama tersebut cukup ditokohkan oleh masyarakat, meskipun untuk sementara di kursi KLU 2.

Figur lain yang dimunculkan publik, seperti dr. H. L. Bahrudin (ASN), Lalu Win Supriatna, SE (pensiunan BPJS) juga belum mengemuka. Sempat berkembang, dr. Bahrudin sudah digadang gadang oleh Gerindra sebagai bakal calon wakil. Namun isu itu dibantah seketika oleh DPC Gerindra. “Tidak benar. Kata siapa, belum ada pembicaraan ke arah sana,” aku Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., via WA, Selasa (16/7).

Sudirsah menegaskan, Gerindra terbuka untuk siapa saja bakal calon yang ingin menggunakan Gerindra sebagai kendaraan politik pilkada. Kader atau pun non kader, memiliki peluang yang sama.

Sejauh analisanya, Wakil Ketua DPRD KLU ini menyebut setidaknya 4 figur putra daerah yang dianggap terbaik sebagai calon pemimpin di KLU. “Najmul Akhyar, Drs. Suardi, Djohan Sjamsu, Mariadi, semuanya bagus. Itu yang di luar kader,” sebutnya.

Lantas bagaimana dengan peluang kader? Menjawab itu, calon (terpilih) anggota DPRD NTB ini mengaku jika Sarifudin, yang saat ini masih berstatus Wakil Bupati KLU belum membangun komunikasi dengan pengurus DPC. Pihaknya sendiri tidak tahu, apakah Sarifudin akan mencalonkan diri atau tidak.

Sementara, Sekretaris DPC Demokrat Lombok Utara, H. Burhan M. Nur, SH., mengungkap kondisi serupa. Meski Demokrat sebagai salah satu dari tiga besar pemenang Pileg di KLU, Demokrat belum mengambil sikap politik. Tidak juga menentukan calon wakil untuk mendampingi petahana, Najmul Akhyar.

“Partai masih menerima undangan silaturahmi dari temanteman partai yang lain saja. Kita belum mengarah ke hal itu (baka calon wakil), masih konsentrasi mengawal program Pemda sekaligus Ketua DPC Demokrat KLU,” ungkap Burhan.

Menurut Ketua DPRD KLU ini, pihaknya akan mengedepankan mekanisme partai. Untuk hal ini, belum dimulai.

Begitu pun, tidak satu nama bakal calon telah dijaring dan saring oleh Demokrat.

Di tempat lain, Sekretaris DPC PKB Lombok Utara, Ada Malik, SIP., turut mengaku belum adanya informasi terbaru perihal bakal calon yang mendampingi Ketua DPC PKB KLU, H. Djohan Sjamsu, SH. Ia tidak memungkiri, beberapa figur masuk dalam penjaringan. “Kami masih menunggu perkembangan, tapi sejauh ini belum ada figur yang ditetapkan sebagai paket yang mendampingi Bapak (Djohan Sjamsu),” katanya. (ari)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto (tengah) saat bersama H. Najmul Akhyar dan H. Djohan Sjamsu di satu kesempatan.

Puslitbang Polri Minta Kades Tak Main-main Selong (Suara NTB) Besarnya penggelontoran anggaran di pemerintah desa diminta tidak dipermainkan oleh kepala desa atau pemerintah desa pada umumnya. Anggaran yang cukup fantastis itu harus dapat dipergunakan dan dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah desa untuk menggapai tujuan dari dana itu sendiri, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengawal realisasi penggunaan anggaran desa itu, Selasa (16/7), bertempat di Gedung Dharma Polres Lotim dilaksanakan kegiatan Penelitian dan Supervisi dari Puslitbang Polri Tentang Revitalisasi Bhabinkamtibmas dalam pembinaan pelaksanaan pembangunan desa di wilayah hukum Polres Lotim.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Supervisi Polri Kombes Pol. Guntur,

Kombes Pol. Drs. H. Asrul Aziz, Kapolres Lotim, AKBP Ida Bagus Winarta S. IK, Kasubdit Bhabinkamtibmas Polda NTB, Kompol Dahlan, Kasat Binmas Polres Lotim, Iptu. Muhajirin, Kapolsek beserta Bhabinkamtibmas Kecamatan. Sukamulia dan Masbagik, perwakilan kades dan tokoh masyarakat wilayah Kecamatan Sukamulia dan Masbagik.

Ketua Tim Supervisi

Polri,Kombes Pol. Guntur, menjelaskan, Puslitbang Polri merupakan lembaga dari Polri untuk melakukan penelitian dan pengembangannyang sudah bekerjasama dengan LIPI dan sudah diakui legalitas secara kelembagaan di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, keberadaan lembaga dari Polri ini bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap penggunaan anggaran desa, sehing-

ga pemerintah pusat bisa memfokuskan pembangunan desa dengan tepat sasaran agar dapat benar - benar bisa dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat juga diminta agar melakukan penilaian terhadap Bhabinkamtibmas sebagai wujud dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran desa, baik ADD maupun DD yang saat ini sudah dilakukan kerjasama dengan Bapenas, Polri, TNI, dan Menkeu untuk pengawasan dan monitoring.

Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, menjelaskan bahwa selama ini Bhabinkamtibmas sudah melakukan program kepolisian melalui sambang desa serta melakukan pengamanan Siska-

mling serta melakukan penyuluhan yang sifatnya pencegahan.

Keberadaan Bhabinkamtibmas, dapat merangkul masyarakat dan terwujudnya tiha pilar di desa tersebut seperti, TNI, Polri dan Kades yang harus bekerjasama dalam pembangunan desa, sehingga proses pembangunan desa segera bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kapolres juga mempersilakan kepada masyarakat maupun perwakilan Kades melakukan penilaian atau memberikan masukan terhadap keberadaan anggota Polri, sehingga ke depannya Polri dengan Bhabinkamtibmas dapat lebih aktif dan melakukan pembenahan dalam menjalankan tugas Kepolisian. (yon) (Suara NTB/yon)

TANDA TANGAN Penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2019 dan Adendum nota kesepakatan anggaran tahun jamak, Selasa (16/7).

KUA-PPAS Perubahan 2019 Ditandatangani

Bupati Minta Masyarakat Berperan Aktif dalam Pembangunan Selong (Suara NTB) Nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun anggaran 2019 dan Adendum nota kesepakatan anggaran tahun jamak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun 2019 ditandatangani pemerintah dan DPRD Lotim. Penandatanganan dilakukan pada Rapat Paripurna XII masa sidang III DPRD Kabupaten Lotim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, SE. Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy.,MM, pada kesempatan itu mengajak seluruh

elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini tentunya dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, untuk mencapai target kinerja lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Bupati menyebut, proses penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) perubahan tahun anggaran 2019 beserta seluruh me-

kanisme pembahasannya tidak hanya merupakan aktivitas rutin yang berkaitan dengan tugas pemerintahan dalam hal penganggaran pembangunan. Disebutkannya proses penganggaran pembangunan adalah bagian dari proses politik yang diwujudkan dalam bentuk yuridis formal yang salah satunya dengan nota kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah dan DPRD. Bupati juga menekankan KUA PPAS Perubahan Tahun 2019, pada akhirnya bermuara pada upaya mewujudkan “Lombok Timur yang Adil, Sejahtera, dan Aman”. Pada kesempatan itu, ia memberi-

kan penghargaan kepada kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Lotim juga panitia khusus KUA – PPAS, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bersama-sama membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019. Bupati berjanji memperhatikan saran dan pendapat yang ada untuk memperkaya kebijakan program prioritas yang tertuang dalam KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pembahasan gabungan

komisi I dan II, yang dibacakan, Saifulah menilai bahwa nota penjelasan KUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan bupati beberapa waktu lalu telah dilakukan penyempurnaan. KUA PPAS telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan daerah.

Hadir pada kesempatan tersebut, Dandim 1615/ Lotim Letkol Inf. Agus Priyanto Donny, S.Sos. Kabag Sumda Polres Lotim Kompol Cecep Mulyadi, dan Kepala OPD lingkup Pemkab Lotim. (yon)

Kembalikan Cadangan Air dengan Reboisasi (Suara NTB/yon)

KOLAM LABUH - Inilah kondisi kolam labuh dermaga Labuhan Haji. tahun ini merupakan tahun terakhir penuntasan dermaga Labuhan Haji.

Dermaga Labuhan Haji Diyakini Mampu Tingkatkan Perekonomian Lotim Selong (Suara NTB) Keberadaan dermaga Labuhan Haji hingga saat ini belum dapat dikelola maksimal. Pascatuntas dibangun pada tahun 2018 dengan beberapa kali penganggaran, kolam labuh dermaga Labuhan Haji kini dapat mengakomodir kedatangan kapalkapal besar untuk bongkar muat.

Potensi besar inilah yang nantinya akan dimaksimalkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim untuk mendatangkan PAD yang berdampak langsung terhadap perekonomian Lotim.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Drs. M. Zaini, Selasa (16/7), untuk mewujudkan itu dibutuhkan korelasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran untuk melakukan pembenahan-pembenahan, sehingga keberadaan dermaga Labuhan Haji beserta kolam labuhnya dapat termanfaatkan dengan maksimal.

“Dermaga Labuhan Haji merupakan potensi besar bagi Lotim. Sekarang bagaimana kita memanfaatkannya agar dapat mendatang PAD besar bagi Lotim,” jelasnya.

Menurutnya, potensi besarn-

ya yakni dengan dapat bersandarnya kapal-kapal besar pengangkut barang serta melakukan bongkar muat di dermaga Labuhan Haji. Apabila itu sudah terwujud, maka diyakini masyarakat Lotim juga akan merasakan dampaknya secara langsung, baik sebagai pekerja maupun pencipta lapangan kerja khususnya di sekitar dermaga dikarenakan aktivitas perekonomian di wilayah ini akan mengalami peningkatan.

“Intinya kita jangan dilakukan pembiaraan. Kita harus carikan alternatif untuk bagaimana dermaga Labuhan Haji ini dapat berfungsi sebagaimana yang dihajatkan,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Pemkab Lotim yang melayangkan proposal permintaan anggaran ke pemerintah pusat untuk penuntasan pembangunan kolam labuh Labuhan Haji hingga pemanfaatannya. Langkah itu dinilai cukup baik, terlebih mulai tahun 2019 dewan tidak akan lagi menyetujui usulan anggaran dermaga Labuhan Haji yang bersumber dari keuangan daerah.

Sebagaimana disampaikan,

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, menurutnya, tahun ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemerintah daerah di dalam penuntasan pembangunan dermaga pelabuhan Labuhan Haji yang berkaitan dengan kolam labuh. Karena tahun depan tidak dapat lagi dianggarkan, di mana visi misi bupati perlu diberikan porsi anggaran. “Karena ini terakhir, maka harus maksimal penggunaan anggaran dan pengerjaannya,” jelasnya.

Apabila pengerukan kolam labuh tuntas dilakukan, ia juga meminta kepada pemerintah daerah supaya mampu menunjukkan manfaat yang besar dari pelabuhan Labuhan Haji itu sendiri, karena didalam pembangunannya sudah menelan anggaran yang cukup fantastis.

Daeng Paelori juga mengapresiasi langkah Pemkab Lotim yang mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan dermaga Labuhan Haji untuk kelancaran transportasi laut dan sebagainya. Artinya penuntasan pembangunan dermaga Labuhan Haji tersebut jangan sampai ada gengsi dari pemerintah daerah. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak lepas dari kondisi lingkungan yang miskin pepohonan. Tidak heran, cadangan air merosot, tak terkecuali di bantaran sungai.

Sadar akan hal itu, kelompok masyarakat di Dusun Lokoq Meang, Dusun Luk, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, inisiatif melakukan penghijauan.

Reboisasi itu dilakukan dengan dukungan bibit dari Dinas LH PKP Lombok Utara.

Pegiat Lingkungan, Hasupan, mengatakan, warga sudah sejak lama berkeinginan untuk reboisasi bantaran sungai atau Kali Dusun Luk. Hanya saja, keinginan mereka terganjal, karena tidak adanya bibit, baik pepohonan maupun bibit tanaman buah-buahan.

Kali ini hajat warga tercapai, usai proposal permintaan bibit warga sejumlah 1.000 diterima oleh Dinas LH. Dari 1.000 bibit yang diajukan, kelompok masyarakat tidak mengetahui jumlah persis yang dikucurkan. Dari proposal saja, warga meminta bibit berbagai jenis, seperti tanaman klengkeng, matoa, nangka kulit, bambu petung dan pohon beringin.

“Alhamdulillah, sebanyak 40 kelompok masyarakat Lokok Meang sudah menanam seluruh bibit pada Selasa pagi,” katanya.

Masyarakat kata Hasupan, menyesuaikan titik penanam dengan jenis bibit

yang ada. Untuk tanaman buah, mereka tanam di pekarangan rumah dan kebun.

Sedangkan bibit lain, ditanam di sepanjang bantaran Kali Lokok Meang.

Warga mempertimbangkan penanaman bibit kayu dan bambu peringatan di bantaran sungai, karena hawanya masih sejuk. Meski cuaca cukup kemarau, mereka optimis tanaman tidak akan mati.

Berbeda dengan tanaman buah, warga akan mendukung dengan mengoptimalkan pemeliharaannya. “Bantaran kali yang kami tanami sekitar 1 km. Kami berharap bibit ini tumbuh dan kelak menyimpan air,” sambungnya.

Bambu Petung menjadi satu prioritas bibit pada proposal warga. Pasalnya, tanaman bambu jenis ini sudah mulai langka. Selain itu, pemanfaatannya mendukung konstruksi perumahan warga yang mengadopsi kearifan lokal. Harapan warga, saat bambu petung ini tumbuh besar, warga sudah bisa memanfaatkan secara ekonomi.

Selain harapan hidup tanaman, warga juga memilih menanam di lokasi kali, karena alasan lingkungan. Setiap tahun, Kali Luk mengalami abrasi. Areal kebun warga di sekitarnya sedikit demi sedikit mengalami erosi akibat luapan air bah saat musim hujan. “Kita juga minta beringin, karena untuk air ini kita kekurangan. Jadi untuk antisipasi resapan air, kita butuh beringin,” katanya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

Halaman 5

Realisasi Baru 35 Persen

Sekda Tegur Belasan OPD Penghasil PAD Giri Menang (Suara NTB) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) masih sangat rendah. Hingga tanggal 12 Juli lalu, PAD yang baru bisa dicapai OPD sebesar Rp97,9 miliar lebih atau 35 persen lebih dari target Rp279,3 miliar lebih. Terdapat sekitar Rp181,4 miliar lebih atau 64,9 persen yang belum tercapai. Dari 13 OPD penghasil PAD hanya 2 OPD yang capaiannya di atas 50 persen, sedangkan 11 OPD lainnya di bawah 50 persen.

Atas buruknya capaian ini menjadi sorotan, sehingga belasan OPD ini pun ditegur oleh Sekda Lobar H. Moch. Taufiq agar lebih gesit lagi mencapai target PAD. Berdasarkan data hasil rapat pimpinan (rapim), Senin (15/7), dibandingkan data 3 tahun terakhir capaian kali ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 dari sisi nominal uang yang berhasil dicapai,

meskipun secara persentase capaian lebih tinggi tahun ini.

Tahun 2018 pada periode yang sama, capaianya Rp 102,7 miliar lebih dibandingkan kali ini hanya Rp 97,9 miliar lebih.

Jika lebih dibedah lagi capaian per OPD, dari 13OPD penghasil, Dinas Lingkugan Hidup (DLH) tertinggi dengan 79 persen lebih atau Rp 1,76 miliar lebih dari target Rp 2,21 mil-

iar lebih. Lalu disusul Dinas Kesehatan (Dikes) dengan capaian Rp 26,9 miliar lebih dari target Rp50,6 miliar lebih atau 53 persen lebih.

Sedangkan OPD lain capaiannya di bawah 50 persen, seperti Dislutkan sebesar Rp 155 juta lebih atau 46,84 persen lebih dari target Rp 331 juta lebih, RSUD dari target Rp46,6 miliar lebih tercapai sekitar Rp

21 miliar lebih atau 44,55 persen, Dishub dari target Rp1,5 miliar baru tercapai Rp557 juta lebih atau 37,14 persen, Dinas PUPR baru merealisasikan Rp165 juta lebih atau 30,10 persen dari target Rp 550 juta lebih. Bapenda baru mampu mencapai Rp 41,9 miliar lebih 29,56 persen dari target Rp 141,8 miliar lebih, Diskominfo baru merealisasikan Rp 543 juta lebih atau 24,15 persen dari target Rp 2,2 miliar lebih.

Ada lima OPD yang capaiannya paling rendah di bawah 20 persen, yakni Dinas Pertanian mencapai Rp146,8 juta lebih atau 19,58 persen dari target Rp750 juta, DPMPTSP baru mampu mereal-

isasikan Rp 966,4 juta lebih atau 19,51 persen dari target Rp 4,9 miliar lebih, Dikbud mencapai Rp 15 juta lebih atau 15,75 persen dari target Rp 100 juta, BPKAD baru mencapai Rp1,6 miliar lebih atau 13,79 persen dari target Rp 26,1 miliar lebih dan paling rendah Disnaker baru mencapai Rp 102 juta lebih atau 7,8 persen dari target Rp 1,3 miliar lebih.

Menanggapi capaian PAD ini, Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq pun pesimis akan mampu mencapai target hingga akhir tahun ini. Bahkan pemda mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp 1,9 triliun di mana terdapat penurunan PAD sebesar Rp 11 miliar. Akibat dari

PAD tak mencapai target ini, pemda telah melakukan rasionalisasi sebesar Rp 11 miliar lebih untuk menyeimbangan keuangan daerah.

Menurutnya terkait capaian PAD OPD penghasil, itu-itu saja OPD yang tak mencapai target baik dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. “OPD yang tak mencapai target itu-itu saja, seperti dinas itu, dinas ini, ituitu saja yang tidak pernah mencapai target, terutama OPD besar seperti Bapenda serta BPKAD,” sorot sekda. Ketika diklarifikasi kenapa tidak mencapai target, OPD selalu beralasan. Namun faktanya kata dia, lebih dari Rp 11 miliar PAD tidak akan tercapai. (her)

(Suara NTB/dok)

H. Moch. Taufiq

Hindari Pembiayaan Ganda PERMASALAHAN ditemukan pada program DAK fisik bidang perumahan untuk bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Pasalnya ditemukan dalam penerima RLTH ini, terdapat 30 persen penerima bantuan perumahan yang bersumber dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa.

Hal ini mengemuka dalam rapat pimpinan yang dipimpin Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Senin (15/7) lalu. Terkait hal ini, Asisten II Setda Lobar Lale Prayatni, meminta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Diperkim) per(Suara NTB/ist) lu melakukan validasi untuk H. L. Winengan menyesuaikan kembali data tersebut untuk menghindari pembiayaan ganda.

Meski demikian, Kepala Disperkim Lobar, H. L. Winengan memastikan tidak terjadi pembiayaan ganda untuk penerima bantuan RTLH dan gempa. “Tidak mungkin itu. DAK fisik dan rumah gempa tidak mungkin dobel penerima bantuan, itulah kami lakukan validasi. Setiap individu dalam satu KK tidak boleh menerima bantuan dobel untuk pembangunan rumah,” tegasnya, Selasa (16/7).

Menurutnya, warga boleh menerima bantuan untuk pembangunan rumah dari perorangan jika dana Rp 50 juta tidak cukup membangun rumah. Namun kalau sama-sama dana bersumber dari pemerintah tidak boleh. Pihaknya sudah menyelesaikan temuan 30 persen penerima RTLH yang masuk dana gempa. Hal ini pun sudah diklarifikasi. Warga diminta memilih, apakah memilih RTLH atau dana gempa. ‘’Hal ini tergantung warga memilih,’’ ujarnya.

Bahkan kata dia menurut hasil investigasi dan audit BPKP, terdapat kekeliruan akibat anomali data penerima bantuan gempa hanya Rp 29 juta. Jumlah ini, jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain. Dana ini, kata dia, sudah dikembalikan.

Temuan ini kata dia diakibatkan dalam satu KK ada penerima bantuan lebih dari satu orang. Kecilnya temuan ini, karena pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke bawah dan validasi.

Audit ini sendiri dilakukan beberapa waktu lalu. Ia sendiri tak ingin disebut paling kecil, hanya saja jika melihat penilaian BPKP bahwa Lobar paling kecil. Sebab kata dia, data yang dimiliki lengkap, rapi dan terukur. Winengan membantah isu terkait informasi di bawah bahwa korban gempa yang tak mendapatkan bantuan akan diganti dengan RTLH. Menurut dia, tidak pernah pemda menjanjikan seperti itu. (her)

Sambut Rute Lombok-Darwin

LIA Terus Berbenah Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) menegaskan kesiapannya menyambut rencana pembukaan rute penerbangan internasional Lombok – Darwin Australia. Dari sisi fasilitas penunjang, LIA dinyatakan sudah sangat siap.

Demikian ditegaskan Communication Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang, kepada wartawan, Selasa (16/7).

Diakuinya, pembukaan rute Lombok – Darwin Australia masih baru sebatas wacana. Namun kalaupun benar bisa terwujud, LIA sudah sangat siap. “Dari sisi fasilitas kebandarudaraan, LIA sudah sangat siap untuk penerbangan internasional manapun,” tegasnya.

Siang mengatakan, di LIA sendiri saat ini sudah memiliki beberapa rute penerbangan internasional. Seperti Lombok – Kuala Lumpur Malaysia serta Lombok – Singapura. Terakhir, rute Lombok – Perth Australia, sehingga kalau kemudian rute Lombok – Darwin Australia bisa terwujud, akan semakin menambah banyak pilihan penerbangan internasional.

Dengan kata lain, tinggal sekarang kesiapan serta keseriusan dari pihak maskapai. Kalau dari sisi bandara, sudah tidak ada persoalan. Semua persyaratan yang dibutuhkan pihak maskapai siap dipenuhi. “Kalau rute ini bisa terwujud, sangat kita sambut baik,” timpalnya.

Ia menjelaskan, LIA saat ini terus melakukan berbagai pembenahan dari sisi fasilitas penunjang bandara, seperti perluasan apron, pembangunan pararel tax way serta perluasan terminal bandara yang saat ini masih dalam proses finalisasi di tingkat pusat.

Untuk fasilitas appron sendiri, lanjutnya, saat ini daya tampungnya sudah bertambah. Dari sebelumnya hanya 10 pesawat narrow body. Sekarang sudah bisa menampung sampai 18 pesawat narrow body. “Kalau paparel tax way bulan ini ditarget bisa selesai. Sehingga bisa segera digunakan,” tambah Siang.

Keberadaan pararel tax way itu sendiri diharapkan bisa menunjang pergerakan pesawat. Di mana pesawat mobilitasnya bakal lebih cepat dengan adanya paparel tax way tersebut, karena pesawat tidak harus menunggu apron sebelum menunju run way untuk melakukan take off. Tapi bisa menunggu sambil berjalan melalui paparel tax way tersebut. (kir)

(Suara NTB/kir)

PARKIR - Sebuah pesawat yang dioperasikan maskapai internasional tengah parkir di LIA. PT. AP I LIA sendiri saat itu terus berbenah, guna menyambut rencana pembukaan rute-rute baru. Termasuk rencana pembukaan rute Lombok-Darwin Australia.

(Suara NTB/kir)

TUTUP - Dua anak tengah melihat badan helikopter yang jatuh, Minggu (14/7). Sementara badan helikopter ditutupi terpal dan lokasi sekitar kejadian masih dipasangkan police line untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Bantu Ungkap Penyebab Heli Jatuh

Angkasa Pura Serahkan Dokumen Pendukung ke KNKT Praya (Suara NTB) Pihak PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) menegaskan kesiapannya untuk mendukung dan membantu upaya penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter Bell-2064, Minggu (14/ 7). Sejumlah dokumen pendukung pun sudah diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk diteliti. Harapannya, penyebab jatuhnya helikopter komersil yang dioperasikan PT. Carpediem Air tersebut, bisa segera terungkap. “(Senin) kemarin beberapa dokumen yang terkait insiden jatuhnya helikopter ini

sudah kita serahkan ke KNKT. Sebelum KNKT turun ke lokasi jatuhnya helikopter naas tersebut,” ungkap Communication Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang, Selasa (16/7).

Dikatakanya, untuk saat ini seluruh kewenangan terkait penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter tersebut ada di tangan pihak KNKT. Pihaknya tidak punya kewenangan apapun terkait insiden tersebut. Selain kewenangan untuk membantu proses penyelidikan oleh pihak KNKT. Itupun kalau diminta.

Kalau pun kemudian pihaknya terlibat secara aktif pada

awal penanganan insiden tersebut, itu hanya sebatas membantu dan mendampingi saja, karena sesuai regulasi yang ada, pihak bandara berkepentingan untuk membantu penanganan kasus kecelakaan pesawat. Terlebih kejadian itu berlangsung di area dekat bandara. “Kalau sekarang tugas kita sudah selesai. Maka yang terkait penyelidikan itu sudah diambil penuh oleh KNKT,” ujarnya.

Sementara itu, pantauan Suara NTB di lokasi kejadian helikopter jatuh di Desa Kawo Pujut, badan helikopter masih belum dievakuasi. Untuk menjaga hal-hal yang diinginkan di sekitar lokasi masih terpasang

police line. Badan helikopter juga ditutup dengan terpal. Beberapa aparat TNI AU juga tampak masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian.

“Soal rencana evakuasi badan helikopter yang jatuh tersebut, itu menjadi kewenangan pihak perusahaan yang mengoperasikan helikopter tersebut. Kapan dan bagaimana proses evakuasi akan dilakukan. Tapi dalam hal ini kita juga siap membantu, jika memang di butuhkan,” tandas Siang.

Langsung Pulang Terpisah, Direktur RSUD Praya, dr. Muzakkir Langkir, mengatakan pihaknya sempat

Suranadi Wakili NTB di Lomba Desa Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Desa Suranadi Kecamatan Narmada mewakili desa-desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lomba Desa Tingkat Nasional untuk Regional IV, meliputi hampir seluruh desa di kawasan Indonesia Timur. Tim penilai pusat, Selasa (16/7) turun melakukan penilaian di Kantor Desa Suranadi. Tim disambut Wabup Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq dan segenap jajaran kepala OPD. “Desa Suranadi yang bapak dan ibu kunjungi dan nilai kali ini memiliki luas wilayah mencapai 844,3 hektar dan terbagi atas 9 dusun, desa ini menghimpun penduduk yang jumlahnya mencapai 6.232 jiwa. APBDes Desa kami tahun ini berjumlah sebanyak Rp2,07 miliar lebih dengan didominasi oleh pendapatan dari dana transfer yang mencapai Rp2 miliar lebih,” kata Kepala Desa Suranadi I Nyoman Adwisana.

Nyoman menuturkan merasa bangga bahwa lebih dari Rp1,6 miliar atau 80% dari total APBDes tersebut dipergunakan untuk pembangunan, baik dalam bentuk belanja modal infrastruktur atau sarana prasarana, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Artinya, desa ini mampu untuk ikut andil dalam percepatan pembangunan di Indonesia pada umumnya.

Selain persoalan infrastruktur, masalah sumber daya manusia seperti angka lama sekolah di pendidikan, stunting di kesehatan, dan masalah peningkatan pendapatan di ekonomi sedang kami dorong melalui sinergi, integrasi, dan ko-

(Suara NTB/Humas Lobar)

SAMBUT - Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Nasional disambut oleh Wabup Lobar, Sekda Lobar dan Kades Suranadi, Selasa (16/7). mplementaritas program lintas OPD dengan desa. “Potensi utama di desa kami adalah pariwisata, baik berupa pariwisata alamiah karena dekat dengan hutan wisata dan Taman Narmada yang kerap dijadikan tempat bumi perkemahan, namun juga dari aspek wisata religi karena memiliki Mata Air Dhang Kayangan Suranadi yang menjadi sasaran utama umat Hindu seluruh Indonesia dalam berziarah atau Tirta Yatra,” terangnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun berkeyakinan dengan keunikan dan bukti nyata bahwa Desa Suranadi adalah keindahan Indonesia, keindahan toleransi, dan keindahan Bhinneka Tunggal Ika.”Tepat sebulan yang lalu, kita menyelenggarakan hal serupa dengan kegiatan kita hari ini, yaitu penilaian Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, Desa Sura-

nadi telah dipercaya menjuarai perlombaan tersebut. Sehingga hari ini Desa Suranadi kemudian mewakili desa-desa se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penilaian Perlombaan Desa Tingkat Nasional untuk Regional IV,” katanya.

Sumiatun menuturkan merasa bangga dengan capaian Desa Suranadi. Dengan prestasi ini bisa mengulang torehan emas yang pernah diraih oleh Desa Lingsar Kecamatan Lingsar beberapa tahun yang lalu, yaitu mewakili NTB dalam Perlombaan Desa Tingkat Nasional Regional IV. “Semoga penilaian objektif yang akan bapak tim penilai berikan, adalah juga bagian dari penghargaan terhadap warisan sejarah yang menjadi potret ke-Indonesia-an kita. Desa Suranadi adalah potret utuh keindahan Indonesia yang beraneka suku, agama, ras, dan golongan,” harapnya. (her)

merawat dua korban insiden helikopter jatuh di Desa Kawo Kecamatan Pujut. Namun karena hanya mengalami luka ringan, kedua korban hari pada Minggu sorenya langsung pulang. “Memang ada tiga orang yang datang.

Tapi hanya dua yang kita rawat.

Tetapi hari itu juga mereka langsung pulang,” sebutnya.

Sebelumnya, korban sempat meminta rujukan ke salah satu rumah sakit di Bali untuk keperluan rawat jalan selama berada di Bali. “Mungkin korban punya asuransi di rumah sakit yang ada di Bali. Jadi selesai ditangani di RSUD Praya, korban minta rujukan dan langsung pulang,” tegas Langkir. (kir)

Kamis, Jaksa Limpahkan Tersangka Kasus Marbot Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) berencana melimpahkan tersangka bersama berkas kasus dugaan korupsi dana insentif marbot ke Pengadilan Tipikor Mataram. Jika tidak ada halangan berarti, Kamis besok berkas sudah sampai ke Pengadilan Tipikor Mataram.

Demikian ditegaskan Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/7).

Saat ini kata Agung, seluruh berkas persyaratan untuk keperluan pelimpahan berkas bersama tersangka kasus marbot sudah dinyatakan lengkap. “Hari ini sebenarnya berkas kasus marbot sudah bisa dilimpahkan. Tapi karena jaksa banyak kesibukan, jadi kita rencanakan pelimpahan dilaksanakan Kamis besok,” sebutnya.

Dengan pelimpahan tersebut, maka perkara tersebut bisa segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram. “Untuk jadwal persidangannya, nanti setelah pelimpahan dilakukan. Karena yang menentukan jadwal persidangan pihak Pengadilan Tipikor Mataram,” tandasnya.

Dalam kasus dugaan korupsi dana insentif marbot tersebut, hanya ada satu tersangka, yakni mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H. Di mana tersangka disangkakan menyelewengkana dana insentif marbot sekitar Rp 91 juta lebih. Dana tersebut merupakan insentif bagi 86 marbot masjid di Kecamatan Praya Barat Daya untuk jatah tahap II dan III tahun 2018 lalu.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., dalam kasus tersebut tersangka mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin dijerat dengan pasal berlapis. Yaitu pasal 8 atau 2 atau pasal 3 Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun tersangka diduga menyelewengkan keuangan negara hingga Rp 91,2 juta.

Polisi mulai menyelidikan kasus tersebut awal tahun 2019 lalu setelah menerima laporan dari masyarakat.

Pada tanggal 15 Maret, polisi menahan tersangka dan pada tanggal 9 Juni, kasus tersebut kemudian dilimpahkan kepolisian ke Kejari Loteng. (kir)

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Pilkada Sumbawa

PDIP Perintahkan Husni Kembali Maju Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengaku sudah diperintahkan partainya PDI Perjuangan untuk kembali maju di Pilkada Sumbawa 2020 mendatang.

Meskipun demikian, sang petahana masih belum mengambil keputusan.

“Saya hanya menyatakan bahwa PDI Perjuangan itu sudah memerintahkan saya. Cuma belum saya bilang iya,” ujar Husni singkat, seraya menyatakan dirinya tidak serta merta menyatakan maju (Suara NTB/ind) atau tidaknya dalam PilkaH. M. Husni Djibril da mendatang. Karena di sisi lain, dirinya masih menjabat sebagai Bupati. Tentunya yang terpikirkan saat ini yakni fokus untuk melaksanakan tugasnya yang tersisa sekitar satu tahun delapan bulan.

“Sudah ada perintah partai. Cuma yang namanya saya sebagai Bupati kan ada dua jabatan. Sebagai kader partai di satu sisi, di sisi lain sebagai kepala daerah. Kan tidak bisa sembarangan saya bicara tentang maju atau tidak maju. Artinya saya belum menyatakan diri saya maju. Karena saya masih aktif menjadi Bupati Sumbawa,” terangnya. Meskipun demikian, dari kondisi fisik dipastikannya sudah tidak ada persoalan.

Karena belum lama ini juga sudah dilakukan pemeriksaan.

“Kalau dari kondisi fisik, kesehatan Alhamdulillah pada 8 Juli kemarin sudah clear semuanya. Tidak ada lagi keraguan. Sudah semuanya terdeteksi oleh rumah sakit UNH itu. Dan yang memegang saya selama dua tahun empat bulan itu semua para ahli di bidangnya masing-masing. Nah ini yang memberikan saya hasil yang sangat memuaskan. Cuma belum sampai kepada saya maju atau tidak.

Cuma saya ingin menyelesaikan sebagai Bupati Sumbawa dengan kondisi sehat dan fit. Betul-betul dengan tenaga yang full,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Bupati, belum ada tokoh-tokoh yang mendatanginya dalam rangka Pilkada 2020 mendatang. Karena dirinya juga belum membuka diri ke arah tersebut. Adapun dengan Partai Demokrat, sejak mendukungnya pada Pilkada lalu, dirinya tetap memelihara hubungan yang baik hingga sekarang.

Begitupula dengan partai-partai lainnya. Sedangkan mengenai pertemuannya dengan Ketua Partai Nasdem, tidak ada sentuhan politik yang dibicarakan. Tetapi lebih kepada kedekatan secara personal yang sudah terbangun sejak lama.

“Saya dengan Ketua Nasdem itu dari kecil dekat. Bahkan kami satu rumah dulu di Jogja. Keluarga saya dengan keluarga beliau ini sangat dekat.Banyak orang yang tidak tahu ini. Jadi kedekatan ini secara personal sudah dari dulu. Jadi saya mengundang makan bersama, tidak ada sentuhan politik yang kami bicarakan pada pertemuan itu. Kami hanya ketemu sebagai saudara. Dan kami belum pernah berbicara sampai sejauh itu,” tukasnya. (ind/arn)

Atasi Krisis Air Bersih, Belasan Sumur Bor Dibangun Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa membangun sumur bor dan sumur dangkal di belasan titik lokasi tahun 2019 ini. Pembangunannya dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Sekretaris Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya menyebutkan, pembangunan akan dilakukan di 13 titik lokasi. Diantaranya 8 lokasi untuk sumur bor dan 5 lokasi untuk sumur dangkal. “Pemban(Suara NTB/ind) gunan di 13 titik lokasi, sumur Surya Darmasya bor di 8 lokasi dan sumur dangkal di 5 lokasi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/7).

Diungkapkannya, khusus sumur bor akan dibangun di lokasi Desa Banda, Bantulante, dan Labuhan Jambu Kecamatan Tarano.

Kemudian Kuang Bungir, PPN, dan Sepayung Kecamatan Plampang. Lokasi lain di Tatede Kecamatan Lopok dan Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes. Dari kedelapan paket ini lima diantaranya dari DAK dan tiga diantaranya dari aspirasi. Semuanya saat ini sudah berkontrak, dan sedang dilakukan pemantapan lokasi.

“Tahapan sekarang ini kita sedang melakukan pemantapan lokasi persiapan untuk kontruksi,” terangnya. Kemudian sumur dangkal dibangun di lokasi Gunung Setia Kecamatan Lenangguar, Batu Rasak Selante, Labu Ala Brang Kolong, dan Selan Naru SP2 Prode Kecamatan Plampang serta Pukat Kecamatan Utan. Kelima paket ini bersumber dari DAK Kementerian PUPR. Menurutnya, pembangunan sumur bor dan sumur dangkal ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih dari masyarakat. Karena di musim kemarau wilayah setempat kekurangan air bersih. “Ini untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Dalam rangka program pemerintah 100-0-100 (100 persen air bersih, 0 persen rumah kumuh, dan 100 persen sanitasi layak),” jelasnya.

Selain di wilayah tersebut, lanjutnya, sebelumnya sudah banyak yang tertangani pembangunan sumur bor dan sumur dangkal. Kedepannya pihaknya juga akan terus berupaya mengusulkannya. “Sebelumnya sudah banyak yang tertangani, baik sumur bor maupun sumur dangkal. Tahun 2020 mendatang tetap akan kita usulkan,” pungkasnya. (ind)

Suara Bidang PBB-P2 Bapenda Sumbawa

Realisasi PBB P2 Sejumlah Kecamatan Lampaui Target

(Suara NTB/arn)

M. Akbaruddin Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah kecamatan diketahui telah melampaui target

merupakan tenaga prioritas daerah. Seperti tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga infrastruktur daerah. Bahkan dari jumlah yang disusulkan Itu 70 persennya untuk penerimaan PPPK baik itu dari kalangan pegawai sukarela hingga honorer sementara sisanya 30 persen itu murni jalur CPNS umum.

Sementara, terkait jumlah kebutuhan dari masing-masing formasi, pihaknya masih enggan memberikan bocoran jumlah.

Hal ini sengaja tidak disebarluaskan kepada publik untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi nantinya.

Apalagi kewenangan untuk memberikan kuota adalah Menpan, sehingga pihaknya hanya bisa menunggu balasan dari formasi yang diusulkan tersebut.

Tetapi yang jelas untuk jadwal pelaksanaannya akan tetap dilaksanakan tahun 2019.

“Kita belum mendapatkan informasi terbaru terkait pelaksan-

dari realisasi capaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) hingga akhir triwulan II 2019. Meski sebagian kecamatan lainnya juga masih di bawah 10 persen.

Sehingga, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa meminta, kecamatan dimaksud untuk mengejar ketertinggalan target.

“Dengan keluarnya capaian triwulan I dan II kita berharap kecamatan dan desa, dapat mengejar ketertinggalan. Kita harap lebih di push-lah, karena tanggal jatuh tempo itu kan September, untuk PBB. Agar realisasi kita tinggi,” kata Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah M.Si, didampingi Kasubid Perhitungan dan Penetapan

PBB-P2 dan BPHTB, Moh. Akbaruddin, S.Stp.,M.Tr.I.P. Disebutkan, daerah yang mampu melampaui target hingga triwulan II antara lain Kecamatan Alas dengan capaian 40.60 persen atau Rp212.453.876,-. Kecamatan Lunyuk dengan capaian 35.46 persen atau Rp164.187.134,-.

Kecamatan Sumbawa, 31.39 persen atau Rp1.033.773.338,. Dan Kecamatan Alas Barat dengan capaian 29.69 persen atau Rp199.084.460,-.

Sedangkan daerah yang masih dibawah 10 persen yakni Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Empang, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Ropang. Kemudian Kecamatan Rhee, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Lenangguar.

Dallam hal ini, Bapenda

tetap melakukan pendampingan dalam melakukan penagihan. Khususnya terhadap daerah-daerah yang masih di bawah target. Agar ketertinggalan capaian tidak terlalu jauh dan dapat terkejar dalam sisa waktu ke depan.

“Kita juga mendampingi penagihan sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh desa dan kecamatan. Sisa beberapa bulan terakhir kita manfaatkan untuk mengejar daerah-daerah yang masih belum khususnya beberapa kecamatan yang masih ada tertinggal,” terang Akbar.

Dijelaskan, triwulan pertama target capaian sebesar 15 persen. Sebab SPPT memerlukan waktu percetakan, sehingga baru bisa dimulai bulan Februari. Sedangkan triwulan

(Suara NTB/arn)

Arif Alamsyah kedua, targetnya 25 persen.

Agar jangan terlalu jauh dari rencana penerimaan. (arn/*)

Pembangunan Smelter, PTAMNT Bentuk Tim Negosiasi Taliwang (Suara NTB) Kegiatan pembebasan lahan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) akan segera memasuki tahapan transaksi. PTAMNT kabarnya sudah membentuk tim negosiasi harga yang akan bertugas memfinalkan harga pembelian kepada masyarakat selaku pemilik lahan.

Pembentukan tim negosiator harga pembelian lahan lokasi smelter itu dibenarkan oleh, wakil ketua tim percepatan rencana pembangunan smelter dan industri turunannya, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Ia menjelaskan, tim itu dibentuk sepenuhnya oleh PTAMNT tanpa campur tangan pemerintah. “Kami tidak (pemerintah) dalam tim itu. Anggotanya ditunjuk dan di SK-kan oleh AMNT sendiri,” sebutnya kepada wartawan, Selasa (16/7).

Meski telah dibentuk, H. Amry mengungkapkan, tim negosiator PTAMNT itu belum bekerja. Informasi yang diper-

olehnya, PTAMNT tengah melakukan revisi untuk menambah jumlah anggota tim.

Hal ini dikarenakan, luasnya jangkauan kerja tim sehingga diperlukan tambahan personel.

“Pertama dibentuk hanya tiga angggotanya. Setelah mereka kaji ternyata butuh lebih dari itu makanya sedang ditambah,” paparnya.

Dari 850 hektare lahan yang akan digunakan PTAMNT pada tahap pertama ini. H. Amry menjelaskan, sekitar 325 hektare telah dikuasai PTAMT. Rinciannya sekitar 200 hektare dimiliki sejak awal dan 125 hektare telah dimiliki melalui proses tran-

saksi jual beli dengan masyarakat pemilik. “Jadi yang akan dinego pembayarannya ada sekitar 525 hektar lagi,” urainya.

Sementara ini hasil sosialisasi harga sesuai perhitungan tim appraisal, masih ada masyarakat pemilik lahan yang belum menyetujui harga pembebasan lahan mereka.

Ada pula masyarakat yang meminta kompensasi dalam bentuk relokasi kepada perusahaan. Tarkait hal itu, H. Amry menyebutkan, melalui tim negosiasi harga PTMANT akan berupaya memberikan kesepakatan harga yang tidak merugikan pemilik lahan. Se-

mentara yang meminta adanya relokasi, tim percepatan bentukan pemerintah dengan PTAMNT akan membahas kelanjutan perencanannya.

“Kita akan tetap bekerja supaya semua tuntas. Yang siap dibayar akan dibayar dan yang minta relokasi segera kita susun rencananya,” cetusnya seraya menambahkan ada sekitar 500 masyarakat yang menguasai lahan yang akan dibebaskan pada tahap pertama ini.

“Mereka banyak dan keinginannya beragam. Jadi kita perlu jeli melihat permintaan pemilik lahan supaya tidak merugikan mereka dan perusahaan,” sambung H. Amry.

Selanjutnya ia menambahkan, jika sesuai target proses pembebasan lahan diupayakan selesai di bulan Juli ini. Selanjutnya pemerintah akan mendorong PTAMNT memulai kegiatan persia-

(Suara NTB/bug)

H. Amry Rakhman pan tahapan pembangunannya.

“Harapan kita pemerintah Agustus mereka sudah mulai lengkapi semua izin pembangunan smelternya,” tukasnya. (bug)

Kelembagaan PDPGR Dievaluasi, SK Terbaru Belum Terbit

(Suara NTB/arn)

RESTORASI - Pengerjaan proyek restorasi Istana Bala Putih, di Kabupaten Sumbawa yang terus dilakukan hingga rencananya tuntas pada 2020 mendatang. Tampak pekerja tengah melakukan perakitan besi balok di beberapa bagian.

11 JCH Berisiko Tinggi Jadi Atensi Tim Medis Taliwang (Suara NTB) 126 orang jamaah calon haji Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipastikan siap berangkat menuju tanah suci dan akan dilepas secara serentak nanti malam di masjid Agung Darussalam KTC. Hanya saja dari jumlah tersebut, terdapat

527 Usulan Formasi CPNS dan PPPK Menggantung Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap 527 usulan formasi CPNS dan PPPK tahun 2019. Padahal, Pemkab sudah menganggarkan sekitar Rp1,7 miliar untuk rekrutmen tersebut.

“Memang jumlah formasi yang kita butuhkan sudah kita usulkan ke Menpan RB untuk diberikan kuota. Tetapi hingga saat ini jumlah formasi yang kita usulkan masih menggantung di Kementerian terkait. Kita juga belum bisa menyebarluaskan informasi, karena belum ada kejelasan kuota dari jumlah yang telah kita usulkan.

Tetapi yang jelas 527 formasi yang telah kita usulkan sesuai dengan kebutuhan tenaga PNS yang ada di daerah,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Tajuddin M. Si kepada Suara NTB, Selasa (16/7).

Dikatakannya, kebutuhan tenaga yang telah diusulkan tersebut,

Halaman 6

aan CPNS dan PPPK tahun 2019.

Mudah-mudahan tidak keluar dari tahun 2019, karena untuk tahun ini saja ada belasan PNS yang pensiun belum lagi ada juga PNS yang kita pecat sehingga harus cepat terisi,” ungkapnya.

Ia berharap kepada masyarakat untuk tidak lebih dulu percaya dengan usulan kebutuhan formasi CPNS di tahun 2019.

Karena jumlah tersebut merupakan usulan dan itu tetap dilakukan setiap tahunnya. Jika sudah ada jawaban Menpan-RB terkait usulan tersebut, maka pihaknya akan langsung menyebarkan informasi tersebut secara luas.

Tetapi yang jelas pihaknya sangat berharap masyarakat bisa segera mempersiapkan diri dari sekarang, karena pendaftaran CPNS tetap akan dibuka oleh pemerintah. Jika sudah disiapkan secara matang, maka pada saat pembukaan CPNS bisa langsung siap untuk mengitu tes apapun bentuknya.(ils)

11 Orang JCH masuk dalam kategori risiko tinggi. Bahkan, 11 Orang ini juga harus menggunakan kursi roda.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) kepada Suara NTB melalui Kasi pelayanan haji dan umroh, Drs. H. A. Rahman Husain, Selasa (16/7) mengatakan, memang untuk 11 orang tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori berisiko tinggi dari jumlah itu ada sekitar delapan orang yang masuk dalam kategori lanjut usia dan sisanya karena faktor lain. Makanya tim kesehatan yang akan ikut nanti tetap akan diminta untuk memantau kondisi kesehatan terhadap 11 Orang tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, pihaknya juga akan mengenakan gelang khusus agar bisa terpantau dengan baik saat pelaksanaan ibadah haji nanti sehingga tidak tertinggal rombongan. Sementara dari segi kesehatan kesemua orang JCH sudah tidak ada lagi masalah dan siap untuk berangkat. Kendati demikian, pihaknya tetap akan meminta supaya JCH bisa menjaga barang bawaannya dan juga kondisi kesehatannya. Supaya pelaksanaan ibadah tidak ada yang terganggu dan pulang dengan haji yang mabrur.

“Memang ada 11 Orang yang masuk dalam kategori risiko tinggi, tetapi kami sudah instruksikan tim kesehatan untuk tetap memantau mereka baik saat beribadah maupun dalam hal lain,” ungkapnya.

Menurut dia, secara keselu-

ruhan JCH yang akan diberangkatkan dari KSB sudah memenuhi standar kesehatan sebagai syarat utama pelunasan biaya haji. Bahkan tim dari Dinas Kesehatan juga sudah melakuka pemeriksaan sebanyak tiga kali kepada para JCH dengan harapan gejala sakit yang kiranya bisa muncul saat keberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji bisa semakin diminimalisir. Khusus untuk 11 orang yang berisiko tinggi tim pendamping juga diharapkan bisa membantu mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pihaknya juga menyarankan kepada keluarga untuk memberikan obat yang diminum setiap harinya dengan harapan tidak ada kendala dalam pelaksanaan ibadah haji nantinya. Selain obatobatan, pihaknya berharap supaya para JCH untuk tidak membawa sesuatu yang dilarang karena dianggap akan mengganggu pelaksanaan ibadah.

Masalah yang paling diingatkan yakni kondisi cuaca di tanah suci karena sangat berbeda dengan Indonesia. Maka itu kebutuhan seperti payung dan topi diharapkan untuk bisa disediakan secara mandiri untuk melindungi dari panasnya suhu di tanah suci.

“Secara keseluruhan tidak ada masalah dengan kesehatan para JCH yang akan diberangkatkan nanti malam. Tentu kami juga berpesan agar para JCH lebih bersiap diri dengan kebutuhan hidup dan juga obatobatan selama berada di tanah suci,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Kelembagaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) saat ini tengah dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Terutama dari sisi keanggotaannya mulai dari tingkat kabupaten hingga peliuk (blok).

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Sosial Budaya dan Pemberdayaan Gotong Royong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Slamet Riyadi mengatakan, evaluasi terhadap kelembagaan PDPGR itu sesuai dengan instruksi bupati yang menginginkan adanya penyempurnaan terhadap organ pendamping program Pariri Bariri yang dijalankan Pemda KSB selama ini.

“Ini permintaan beliau (bupati). Kebetulan kami yang mengorganisir kelembagaannya jadi kami melaksanakannya,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (16/7).

Atas perintah bupati itu, Slamet mengaku, pihaknya telah melayangkan surat kepada seluruh camat. Camat selaku pembina kelembagaan PDPGR di tingkat kecamatan diminta melakukan pendataan personil agen PDPGR tingkat peliuk dan desa. Memastikan keberadaan personelnya, mengevaluasi hasil kerja kelompok agen di wilayahnya serta melihat efektivitas hasi kerja agen di lapangan selama ini.

Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan agenda rutin setiap tahunnya. Sebagai lembaga non pemerintahan, kelembagaan agen PDPGR terus dibenahi agar pola-pola kerjanya semakin efektif dan efisien dalam mengawal program pemerintah khsusunya program Bariri dan Bariri. “Mereka ini kan dibentuk dan dibiayai pemerintah mengawal program,” cetusnya.

Ditanya apakah hasil evaluasi nanti akan dilakukan perampingan kelembagaan PDPGR terutama dari jumlah personilnya? Slamet menyatakan, hal tersebut tergantung kebijakan bupati p a d a akhirnya. Ia menyeb u t -

kan, setiap tahun keanggotaan personil kelembagaan PDPGR selalu berubah. Ini terjadi biasanya dikarenakan, personil agen dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjalankan tugasnya. “Kan ada yang meninggal, mungkin pindah domisili. Itu mereka diganti.

Nah kan pernah juga jumlahnya dikurangi, jadi semua tergantung bupati,” timpalnya.

Jumlah personil kelembagaan PDPGR saat ini terdata sebanyak 724 orang khusus di tingat peliuk (blok). Slamet mengungkapkan, sejauh ini belum ada SK penetapan terbaru terhadap kelembagaan PDPGR tersebut. “Terakhir kami cairkan honor mereka enam bulan pertama tahun ini. Jadi belum ada SK baru yang terbit untuk pencairan honor enam bulan berikutnya,” imbuhnya.

Terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si membenarkan, jika saat ini tengah dilalukan evaluasi terhadap kelembagaan PDPGR. Ia bahkan mengungkap kemungkinan pemerintah melakukan perampingan seiring dengan mulainya berubah arah kebijakan pelaksanaan program Pariri Bariri.

“Ya nanti dilihat hasil evaluasinya. Kalau memang misalnya sudah tidak dibutuhkan lagi yang tingkat desa ya bisa dihilangkan. Atau mungkin dikurangi personilnya saja untuk memangkas biaya,” urainya singkat. (bug)

Slamet Riyadi

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

Penegakan Aturan Ketenagakerjaan Terkendala Kewenangan

Demokrat Buka Peluang Usung Tokoh Eksternal

Dompu (Suara NTB) – Pelanggaran ketenagakerjaan di Dompu, khususnya oleh perusahaan lokal banyak ditemukan. Mulai dari proses rekrutmen yang tidak sesuai aturan, pengupahan hingga pemberian jaminan kesehatan bagi buruh yang dipekerjakan. Tak adanya kewenangan menindak membuat persoalan krusial ini sulit diatasi.

(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I tidak akan maju mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Dompu 2020 mendatang. Ia justru membuka peluang untuk mengusung tokoh eksternal diusung di Pilkada Dompu.

“Partai memang mendorong kader untuk maju di Pilkada. Tapi realitas politik Dompu saat ini harus juga kita perhatikan. Untuk pemilihan legislatif saja, membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit,” kata Ismul Rahmadin, S.Pd.I kepada Suara NTB di kediamannya, Selasa (16/7).

Jarak pemilihan legislatif dan Pilkada serentak yang hanya beberapa bulan membuat politisi yang lolos di parlemen berpikir untuk maju sebagai calon Bupati atau wakil Bupati. Karena ada ketentuan harus mundur dari anggota Dewan bila maju mencalonkan diri. Sehingga pihaknya akan membuka ruang selebar-lebarnya ke bakal calon mendaftarkan diri melalui partai Demokrat.

“Kita akan membuka pendaftaran bagi tokoh yang ingin mencalonkan diri melalui partai Demokrat. Pembukaan pendaftaran akan kita lakukan setelah ada petunjuk pelaksana dari DPP,” katanya.

Kendati belum membuka pendaftaran, Ismul mengakui, ada beberapa tokoh yang membangun komunikasi dengan dirinya terkait rencana pencalonan di Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Pada prinsipnya, partai Demokrat terbuka kepada siapapun calonnya. “Nanti akan ada proses tahapannya (penjaringan calon),” terangnya. (ula)

Halaman 7

Sadaruddin

Demikian dikeluhkan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Dompu, Sadaruddin, SE, di kantornya, Selasa (16/7).

Ia mengatakan, semenjak dialihkannya kewenangan untuk pengawasan ke pemerintah provinsi awal 2017 lalu.

Disnakertrans tak lagi bisa

berbuat banyak ketika menemukan persoalan di lapangan.

Seperti misalnya, terdapat perusahaan yang tidak memberikan hak karyawan mereka sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pihaknya hanya bisa sebatas memberi surat peringatan dan melaporkannya ke pengawas provinsi. Soal dilaksanakan atau tidaknya peringatan tersebut tak ada lagi wewenangnya untuk me-

nekan atau memaksa pelanggar. “Itu lemahnya kita disini karena fungsi pengawasan itu diambil alih oleh provisinsi,” ungkapnya.

Tak adanya kewenangan itu, lanjut dia, termasuk salah satu hal yang menyulitkan pihaknya selama ini untuk menindaklanjuti setiap aduan masyarakat. Seperti halnya tuntutan buruh PT. Lancar Sejati beberapa waktu lalu.

Mereka mendesak bahkan menuding Disnakertrans tak bertaring lantaran tak berani memberi sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak mau memperjelas status karyawannya itu.

“Kita disini kan tidak punya kapasitas untuk itu, tidak mungkin saya menjalankan apa

yang bukan kewenangan saya.

Ini yang terkadang tidak dipahami masyarakat,” jelasnya.

Kondisi demikian, tambah Sadaruddin, makin diperparah terbatasnya sumber daya manusia. Tak heran jika pelanggaran ketenagakerjaan ini ditemukan hampir di semua perusahaan lokal di Dompu.

Untuk itu harapan besarnya yakni provinsi segera mengembalikan kewenangan pengawasan tersebut ke daerah agar setiap pelanggaran yang ditemukan maksimal ditertibkan. “Laporan pelanggaran tetap kita sampaikan tapi jarang sekali ditindaklanjuti.

Makanya harapan kami tanggung jawab pengawasan ini diberikan lagi ke daerah biar bisa efektif,” pungkasnya. (jun)

Hasil Pileg di Situng Tak Bisa Jadi Rujukan Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu telah menyelesaikan semua proses rekapitulasi secara manual yang dilakukan secara bertahap. Data perolehan suara masing – masing pasangan Capres dan Cawapres, partai politik dan calon anggota DPD RI juga dirilis KPU melalui sistem penghitungan suara (Situng).

Data perolehan suara Partai Demokrat yang berubah menjadi di urutan ke 6 pada Dapil 4 DPRD Dompu hingga saat ini belum diperbaiki sesuai hasil rekapitulasi.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (16/7) mengaku heran dengan data yang dirilis KPU melalui Situng-nya terkait perolehan suara partai politik peserta pemilu 17 April 2019 lalu. Perubahan data ini juga dipersoalkan sebelumnya hingga dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Dompu, Senin (15/7) dan mempertanyakan ke KPU Dompu.

“KPU kemarin mengakui itu murni karena kekeliruan saat imput dan sudah diperbaiki,” katanya.

Namun siang ini pihaknya mendapat kiriman informasi bahwa data situng KPU pada Selasa (16/7) pukul 11.00 wita masih menunjukan hasil yang menempatkan Partai Demokrat di dapil Dompu 4 sebanyak 1.917 suara atau di urutan 5. Pada urutan 6 di tempati PKS dengan 1.908 suara dan Partai Hanura di urutan 7 dengan 1.888 suara. Raihan ini sudah 100 persen suara masuk se Kabupaten Dompu atau 741 TPS. “Ini sudah 100 persen suara masuk, kita berada di urutan kelima di dapil 4 (meliputi Kecamatan Kempo dan Pekat). Ini yang membingungkan kita,” katanya.

Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin yang dikonfirmasi mengungkapkan, perbedaan data yang dirilis melalui Situng KPU dan hasil rekapitulasi manual secara berjenjang murni karena kekeliruan saat imput data pada Situng. “Yang kita pakai (jadi dasar) hasil rekap manual di KPU. Situng hanya sebagai alat bantu kontrol dan bentuk transparansi KPU,” kata Arifuddin.

Saat Partai Demokrat Dompu mempertanyakan ke KPU, kata Arifuddin, pihaknya sudah menjelaskan persoalan kekeliruan pengimputan data dan sedang diperbaiki. Namun tampilan data di Situng yang belum menunjukan hasil sebenarnya karena situng tersebut masih terkunci. “Saat ini server situng KPU RI masih dalam posisi terkunci (sehingga belum bisa diperbaiki),” ungkapnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara manual untuk DPRD Dompu dapil Dompu 4 meliputi kecamatan Kempo dan Pekat yang memperebutkan enam kursi Dewan. Antara lain PPP dengan 4.985 suara (Ahmadin suara pribadi 2.811). Partai Nasdem dengan 3.556 suara (Andi Bachtiar suara pribadi 2.405).

Partai Gerindra dengan 3.361 suara (Lambi Mapasese Debakti, SH suara pribadi 1.982). PKB dengan 2.752 suara (Dina Imayanti, STP suara 2.006).

PKS dengan 1971 suara (Ir Irfan suara pribadi 950), dan Partai Hanura dengan 1.898 suara (Muhaimin, SH suara pribadi 1.248). (ula) Ismul Rahmadin

(Suara NTB/jun)

BEKAS PENGERUKAN - Tampak bekas pengerukan material tanah dan batuan tak berizin di lereng Doro Nowa, Selasa (16/7).

KPH Sebut Doro Nowa di Luar Kawasan Hutan Dompu (Suara NTB) – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS) memastikan, Doro Nowa di Kecamatan Woja di luar kawasan hutan.

Karenanya, mereka tidak memiliki kewenangan menindak setiap perusakan yang terjadi. Misalnya, pengerukan material tanah dan batuan di lereng pengunungan tersebut sebulan terakhir.

Demikian ditegaskan Kasi Konservasi Sumber Daya Alam

hnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Termasuk dalam hal pemberian izin dari aktivitas tersebut. Sementara KPH fokus menekan pelanggaran di dalam kawasan, seperti halnya penebangan liar, perluasan area perambahan untuk penanaman jagung yang akhirakhir ini marak terjadi.

Terpisah, Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHK Dompu, Andi Bahtiar dihubungi Suara NTB, Senin (16/7) menjelaskan, se-

Pilkada Bima, Gerindra Dorong Kader Sendiri

(Suara NTB/ula)

Rekrutmen Buruh Tebang PT. SMS Tunggu Izin

Bima (Suara NTB) – DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima menegaskan akan tetap mendorong kader sendiri (internal) untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 mendatang.

“Dalam Pilkada 2020 nanti, sikap Partai Gerindra akan lebih memperjuangkan kader sendiri,” kata Ketua OKK DPC Gerindra

(Suara NTB/Uki)

Dompu (Suara NTB) – PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Kecamatan Pekat, sebelumnya berencana mendatangkan ribuan buruh tebang luar daerah. Namun, sampai sekarang rencana tersebut tak kunjung terealisasi. Belum adanya izin kementerian disinyalir kendala utamanya.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Disnkertrans Kabupaten Dompu, M Nursalam kepada Suara NTB, Senin (16/7) menjelaskan, rekrutmen buruh tebang PT. SMS baru bisa dilakukan setelah mendapat izin kementerian. “Cuma sekarang masih diproses izinnya oleh kementerian. Kalau sudah mungkin baru mereka akan datang koordinasikan terkait rencana itu,” kata dia.

Peluang kerja yang akan dibuka PT. SMS ini memang mendapat respon positif pihaknya. Namun ditekankan agar lebih memprioritaskan angkatan kerja di lingkar perusahaan itu sendiri. Seperti misalnya di Kecamatan Pekat atau dari tujuh kecamatan lain di Dompu.

Ketika tak memenuhi kebutuhan untuk masa panen di pertengah tahun ini. Baru diupayakan dengan mendatangkan buruh tebang dari luar daerah. “Kalau memang tidak ada yang berminat di sini baru didatangkan, tapi peluang yang dibuka itu tidak lebih dari buruh tebang,” tegasnya.

Rekrutmen buruh tebang di perusahaan ini hampir tiap tahun dibuka. Tetapi ironisnya hanya sebagian kecil warga lokal yang berminat mengambil peluang tersebut. Alasan mendasarnya yakni upah yang diperoleh tidak sesuai pengeluaran. Mulai dari biaya penyewaan tempat tinggal hingga kebutuhan hidup sehari-hari.

Tetapi sebetulnya, menurut M Nursalam, itu semata-mata karena masyarakat tidak terbiasa dengan pola penghitungan gaji yang diterapkan pihak perusahaan. Yang mana besarannya sesuai dengan berat tonase tebu yang ditebang tiap harinya.

“Mestinya kan untung dengan sistim itu tapi katanya (pekerja) rugi. Makanya sedikit sekali yang beminat karena mereka biasa gaji harian atau borongan. Untuk tahun ini seperti apa kita belum tahu yang penting kita buka dulu peluang buat pencari kerja,” pungkasnya. (jun)

dan Ekosistim (KSDAE) KPH ARS, Iswanto saat dikonfirmasi Suara NTB baru-baru ini.

Ia mengatakan, karena statusnya bukan dalam kawasan hutan pihaknya tidak bisa berbuat banyak meski kegiatan itu disadari mengancam kerusakan lingkungan. “Karena di luar kawasan KPH tidak punyak kewenangan untuk menindak,” singkatnya.

Setiap pengerukan material tanah dan batuan yang berada di luar kawasan hutan, sepenu-

Yasin

Kabupaten Bima, Yasin, S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (16/7).

Yasin yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Bima ini, mengaku ada sejumlah nama kader internal Gerindra yang berpeluang untuk diusung dalam Pilkada Bima 2020 mendatang. Karena memiliki kans cukup besar.

Antara lain lanjutnya, seperti Drs. H. Zainul Arifin, anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa yang terpilih pada Pemilu 2019, yang merupakan mantan Bupati Bima dan Mujahid Latief SH.

“Sementara kader lokal ada Sulaiman MT (anggota DPRD Kabupaten Bima) dan Drs. Syamsuddin (Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPC Gerindra),” katanya.

Meski begitu, para figur atau kader internal partai tersebut tetap akan diusung melalui mekanisme partai.

Mendaftar, setelah itu DPP akan turun melakukan survey tingkat elektablitasnya. “Hasil survei ini bisa disimpukan figur mana saja yang akan diusung,” ujarnya.

Yasin mengaku, Gerindra juga tidak menutup ruang bagi figur atau kader parpol lain untuk mendaftar. Namun syaratnya harus memiliki loyalitas terhadap partai dan elektablitasnya juga tinggi.

“Jika tidak ada kader yang belum siap, tentu kita dorong figur lain yang memiliki elektablitas tinggi. Tapi sampai sekarang belum ada satu Parpol yang membahas dan membuka komunikasi dengan Gerindra terkait Pilkada 2020,” katanya.

Ia menambahkan persoalan kriteria dan siapa yang akan diusung Gerindra dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang, akan disampaikan di arena MUKERNAS Gerindra yang digelar pada Bulan Aguysutus mendatang.

“Selain membahas proram kerja kedepan. Dalam MUKERNAS nanti juga akan dibahas soal Pilkada serentak, termasuk di Kabupaten Bima,” pungkasnya. (uki)

bagaimana hasil koordinasi terakhir pihaknya bersama pemerintah Desa Matua terkait persoalan itu, dipastikan sudah tidak ada aktifitas pengerukan material lagi di lereng penggunungan tersebut.

Pengerukan dilakukan warga sekitar yang mengaku memiliki alas hak berupa sertifikat atas lahan tersebut. Namun masalahnya, lanjut dia, penjualan material untuk timbunan bangunan kantor dan pemukiman warga itu tidak

disertai izin atau ilegal. Sehingga disarankan untuk ditindak oleh aparat penegak hukum. Termasuk masalah pembuatan jalan yang diduga dilakukan oknum warga dan pemerintah desa setempat.

“Kabarnya itu tanah sendiri, tapi masalahnya tidak punya izin untuk mengeruk atau menjual material yang ada.

Maka pihak berwajib yang harus turun tangan. Masyarakat juga bisa melaporkan,” tandasnya. (jun)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kota Bima (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Pemerintah Kota (Pem1234567890123456789012345678901212 kot) Bima telah memberikan 1234567890123456789012345678901212 pendampingan hukum ter1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hadap dua Kepala Dinas, AY 1234567890123456789012345678901212 dan SR, yang kini ditetapkan 1234567890123456789012345678901212 sebagai tersangka dalam ka1234567890123456789012345678901212 sus pemberian gaji ASN ter1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pidana, Sita Erny.

1234567890123456789012345678901212 Walikota Bima, H. Mu1234567890123456789012345678901212 hammad Lutfi, SE mengata1234567890123456789012345678901212 kan, pendampingan hukum 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 diberikan untuk menjelas1234567890123456789012345678901212 kan duduk persoalan kasus 1234567890123456789012345678901212 yang dihadapi dua eks Kepa1234567890123456789012345678901212 la Dikbud tersebut secara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 jernih dan profesional.

1234567890123456789012345678901212 “Kita ingin kasus ini 1234567890123456789012345678901212 Muhammad Lutfi diproses secara profesional.

1234567890123456789012345678901212 Saat ini pengacara Pemkot bawahannya tersebut, bukan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sedang menelaah kasusn- berarti terpidana. Karena hal 1234567890123456789012345678901212 ya,” katanya. tersebut membutuhkan pros1234567890123456789012345678901212 Dikatakannya, langkah es secara obyektif. “Ini alasan1234567890123456789012345678901212 yang dilakukan para pengac- nya mengapa kita memberi1234567890123456789012345678901212 ara Pemkot saat ini, salah kan pendampingan hukum.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 satunya menelaah apakah Kita ingin persoalan ini bisa 1234567890123456789012345678901212 persoalan tersebut me- diproses secara obyektif dan 1234567890123456789012345678901212 nyebabkan kerugian keuan- professional,” katanya.

1234567890123456789012345678901212 gan negara atau tidak. “SeSeperti diketahui, Unit 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lain itu apakah persoalan ini Tindak Pidana Korupsi (Tip1234567890123456789012345678901212 juga bertentangan dengan SK ikor) Mapolres Bima Kota, 1234567890123456789012345678901212 tiga Menteri atau tidak. Ma- menetapkan dua orang 1234567890123456789012345678901212 kanya ditelaah sampai mantan Kepala Dinas Pen1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sekarang,” katanya. didikan dan Kebudayaan 1234567890123456789012345678901212 Lutfi menegaskan, Sita (Dikbud) Kota Bima, inisial 1234567890123456789012345678901212 Erny saat ini telah diberhenti- AY dan SR, sebagai tersang1234567890123456789012345678901212 kan sebagai ASN Pemerintah ka, belum lama ini.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kota. Hal itu seharusnya diKeduanya ditetapkan se1234567890123456789012345678901212 apresiasi. Mengingat Pemerin- bagai tersangka dalam ka1234567890123456789012345678901212 tah Pusat juga memberikan sus pembayaran gaji dan 1234567890123456789012345678901212 apresiasi terhadap Pemkot tunjangan ASN Kota Bima 1234567890123456789012345678901212 Bima. “Pemkot Bima menda- yang bernama Sita Erny.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pat apresiasi dari Pemerintah Mereka dianggap tidak men1234567890123456789012345678901212 Pusat karena memberhenti- jalankan amanat UU dan 1234567890123456789012345678901212 kan ASN terlibat korupsi. Ter- aturan ASN, sehingga ada 1234567890123456789012345678901212 masuk Sita Erny ini,” katanya. ASN yang menjalani proses 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tidak hanya itu, Ia meya- hukum dan ditahan di Polda 1234567890123456789012345678901212 kini status tersangka yang DIY masih dibayarkan ga1234567890123456789012345678901212 ditetapkan terhadap kedua jinya 100 persen. (uki) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Pemkot Bima Telaah Kasus Libatkan Dua Pejabat

(Suara NTB/Dok)

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

Pilkada KLU

Raden Nuna Belum Tentukan Sikap

Mataram (Suara NTB) Keputusan maju dipilkada serentak bagi seorang figur tidak hanya soal bagaimana mencari dukungan. Baik dukungan dari partai politik sebagai kendaraan politik untuk lolos menjadi calon, juga dukungan masyarakat untuk meraih kemenangan.

Untuk bisa mendapatan dukungan partai politik dan juga masyarakat, membutuhkan cost politik yang tidak kecil. Karena itu, seorang calon harus memiliki finansial yang cukup kuat.

Mahalnya ongkos politik yang akan dihabiskan di (Suara NTB/dok) pilkada, tidak jarang menRaden Nuna Abriadi jadi alasan bagi seorang figur tidak bisa lolos. Pasalnya, dengan sistem Pilkada langsung, membutuhkan biaya politik yang sangat besar.

“Maju di Pilkada tak mudah. Perlu dipikirkan dan siapkan ongkos politik yang tidak kecil,” kata ketua DPC PDIP KLU, Raden Nuna Abriadi, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/7) kemarin. Diakuinya, salah satu jadi kendala membuat dirinya hingga saat ini belum memutuskan maju atau tidak di Pilkada KLU, terkait kesiapan logistik bagi biaya di Pilkada. Baginya, butuh ketersediaan logistik tidak kecil, untuk bisa mendongkrak tingkat elektabilitas.

Bagiamanapun, lanjutnya, ongkos politik bertarung berebut kursi kepala daerah tidak murah. Biaya harus dikeluarkan bisa berkali-kali lipat dibandingkan biaya mencalonkan diri di Pileg 2019. Lebih-lebih pada saat pileg, ia juga mengaku mengeluarkan biaya politik yang tidak kecil untuk bisa dapat terpilih kembali. “Saya pun baru selesai bertarung di Pileg, dengan ongkos politik tidak sedikit pula,” ucap anggota DPRD NTB tersebut.

Dia menambahkan, keputusan maju di Pilkada bukan lah untuk ajang coba-coba peruntungan. Sehingga dirinya tak akan memaksakan diri maju berebut kursi kepala daerah, tanpa didukung ketersediaan logistik memadai, elektabilitas kuat dan keyakinan tinggi. Dirinya memastikan akan siap maju berkompetisi di Pilkada KLU, bila ditopang tiga aspek tersebut. Namun Ia sadar dengan ketersedian logistik dimilikinya.

Terlebih ia baru usai mengikuti kontestasi di Pileg.

Namun demikian, untuk menyakinkan dirinya terkait tingkat elektabilitas dan popularitas dimiliki tersebut, pihaknya pun masih akan menunggu perkembangan hasil survei. Dari hasil survei itu, pihaknya akan bersikap dan menentukan langkah politik selanjutnya. (ndi)

Mohan Dikabarkan Gandeng Diyah Ganefi Jadi Balon Wakil Walikota Mataram (Suara NTB) Munculnya sejumlah figur perempuan yang akan turun bertarung di Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang, memaksa kandidat bakal calon petahana, H. Mohan Roliskana harus menimbang untuk menggandeng bakal calon wakil dari kalangan figur perempuan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, terkait dengan konstelasi politik termuktahir jelang Pilwakot di mataram, menghadirkan sebuah kejutan baru. Baru-baru ini, Mohan dikabarkan telah menjalin komunikasi politik dengan salah satu figur perempuan yang dinilai cukup berpengaruh di Kota Mataram, yakni Baiq Diyah Ratu Ganefi.

Diyah Ganefi diketahui saat ini masih menjabat sebagai anggota DPD RI dapil NTB dua periode. Rencana anggota senator tersebut akan maju di Mataram tersebut dinilai cukup realistis, pasca gagal kembali melenggang untuk jabatan periode ketiganya.

Diyah Ganefi yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/ 7), tidak menampik jika dirinya sudah dilamar untuk menjadi kandidat bakal calon wakil Walikota, oleh salah satu kandidat balon Walikota, baru-baru ini.

“Tahu saja ada komunikasi, tapi saya hanya dilamar,” katanya menjawab Suara NTB, via pesan singkat WhatsApp-nya.

Ketika ditanya siapa nama kandidat balon Walikota yang melamar dirinya menjadi balon wakil itu? Diyah Ganefi enggan menyebutkannya. Pasalnya komunikasi masih berlangsung dinamis. Menurutnya komunikasi masih akan dilanjutkan.

“Yang jelas saya dilamar sama (calon) yang akan menang,” katanya singkat. Ketika ditegaskan apakah yang dimaksud calon kuat tersebut mengarah pada kandidat petahana, Wakil Walikota, Mohan Roliskana? Diyah Ganefi juga masih enggan menjawab.

Terakhir disampaikan Ganefi, bahwa komunikasi yang dibangun dengan kandidat bakal calon Walikota itu sudah menemui kecocokan. Tinggal dimantapkan dalam beberapa kali pertemuan lagi. Sehingga dapat diputuskan untuk menjadi pasangan. Menurutnya, proses pemantapan tinggal satu langkah lagi dan ia yakin tidak akan memakan waktu lama.

“Insya Allah nanti saya sampaikan dalam waktu tiga atau empat hari ke depan ya, mudahan sudah ada keputusan,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Mohan Roliskana belum memberi jawaban. (ndi)

Hasil Survei Jadi Penentu Arah Dukungan NasDem Mataram (Suara NTB) Partai Nasional Demokrat (NasDem) tengah menggodok berbagai persiapan yang diperlukan bagi kesiapan menyongsong gelaran Pilkada serentak 2020. Mulai dari persiapan penjaringan bakal calon (balon), persyaratan hingga penentuan pendamping balon kada tersebut. Termasuk persiapan survei elektabilitas.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPW Nasdem NTB, H. Moh. Amin yang dikonfirmasi wartawan, di kantornya, Selasa (16/7) kemarin. “Tahapan untuk Pilkada terus kita siapkan, beberapa hal sudah mulai dibahas,” katanya.

Ia menyampaikan, dalam waktu dekat ini, NasDem akan mulai membuka penjaringan balon kepala daerah, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan penyeleksian, termasuk survei elektabilitas.

Nantinya, lanjut Amin, siapa yang dinilai partai memenuhi kriteria dan persyaratan sudah ditetapkan. Misalnya tingkat elektabilitas dan popularitas kuat. Maka balon tersebut yang akan diberikan mandat oleh Partai NasDem untuk diusung di Pilkada.

Karena kepastian siapa sosok figur yang akan diusung NasDem dalam Pikada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB itu akan ditentukan oleh sistem internal partai.

Maka tidak ada yang bisa memastikan dan mengklaim siapa balon akan diberikan mandat untuk diusung. “Tidak serta merta calon itu ditunjuk atau atas kehendak pribadi, semuanya melalui proses dan mekanisme,” tegasnya.

Amin mengaku, partainya cukup percaya diri dan optimis menghadapi Pilkada serentak 2020. Dengan lihat capai raihan kursi di Pileg 2019 lalu di masing-masing kabupaten/kota. Atas dasar itu, NasDem akan buka ruang lebih besar bagi kader NasDem untuk ditimang-timang maju di kontestasi Pilkada.

Hal tersebut juga sesuai dengan arahan DPP, Kader NasDem terutama nama ketua DPD NasDem kabupaten/kota untuk dimasukan dalam simulasi survei. Dengan simulasi survei itu untuk mengukur tingkat elektabilitas yang dimiliki kader.

“Tak hanya ketua DPD NasDem kabupaten/kota kita survei. Tetapi caleg terpilih dari NasDem juga kita survei,” ucap mantan Wakil Gubernur NTB tersebut. Langkah survei itu sebelum menetapkan arah dukungan bagi pasangan calon (paslon) di Pilkada. “Hasil survei ini pertimbangan utama bagi NasDem,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Itratif Didorong Maju di Pilkada KLU Mataram (Suara NTB) Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Itratif disebut-sebut menjadi salah satu figur yang bakal ikut meramaikan bursa kandidat pencalonan kepala daerah untuk Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namanya sudah cukup ramai diperbincangkan untuk ditawarkan kepada masyarakat KLU. Dari informasi yang diserap Suara NTB, Itratif dibidik menjadi kandidat bakal calon wakil bupati oleh sejumlah kandidat bakal calon Bupati yang akan maju. Figur Itratif yang masih energik, dinilai akan melengkapi unsur kalangan tokoh muda.

Itratif yang dikonfirmasi Selasa (16/7) kemarin tidak menampik jika dirinya didorong oleh sejumlah elemen masyarakat KLU agar tampil maju bertarung di Pikada 2020 mendatang. “Ya kita lihat di media sosial, banyak yang mendorong agar saya maju. Beberapa

tokoh masyarakat juga banyak yang menyampaikan secara langsung aspirasinya,” kata Itratif.

Namun demikian, hal itu menurutnya sah-sah saja sebagai sebuah aspirasi dan harapan masyarakat kepada dirinya. Akan tetapi, ia sendiri sampai sejauh ini belum memutuskan apakah dirinya akan maju atau tidak. “Kalau saya pribadi belum memutuskan apapun, bahkan komunikasi dengan keluarga saja tidak pernah. Ini baru sebatas dorongan saja dari masyarakat dengan inisiatif mereka sendiri,” jelasnya.

Apakah sudah ada komunikasi politik yang dibangun dengan sejumlah figur dan juga dari kalangan partai politik terkait dengan dorongan dirinya untuk maju. Mantan Ketua Umum HMI Cabang Mataram itu menjawab bahwa sampai sejauh ini belum pernah membangun komunikasi dengan siapapun, termasuk dengan partai politik.

“Belum ada komunikasi, saya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, secara etika tidak boleh berpolitik praktis. Saat ini saya juga

masih konsentrasi untuk menyelesaikan proses Pemilu 2019. Jadi tidak pernah ada komunikasi soal itu (Pilkada) dengan parpol,” katanya.

Namun ketika nantinya dorongan masyarakat semakin kuat dan masif agar dirinya ikut maju bertarung, dan partai politik membidik Itratif, akankah dirinya akan putuskan maju? Mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Mataram itu menjawab diplomatis, bahwa ia akan mempertimbangkannya. “Ya nanti kita lihat perkembangan, kalau masyarakat menghendaki,” katanya.

Itratif dikenal sebagai figur muda yang kenyang dengan pengalamannya di dunia aktivis, dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai salah satu figur alter-

(Suara NTB/dok)

Itratif natif yang layak untuk ditawarkan ke masyarakat. (ndi)

Kasus Dermaga Gili Air 2017

Penyidik Kantongi Calon Tersangka

Mataram (Suara NTB) – Penyidik melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan penyimpangan proyek Dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara 2017. Hal itu termasuk dalam proses penghitungan kerugian negara. Saksi dan bukti itu menjadi bekal penyidik menetapkan tersangka.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, Selasa (16/7) menerangkan bahwa pekan ini auditor bersama penyidik akan turun lagi dalam rangka penghitungan kerugian negara. “Kan ada hasil ahli (konstruksi), ini akan turun lagi mengecek volume dan kekuatan bangunannya. Itu untuk kerugian negara,” bebernya.

Selanjutnya, penyidik akan gelar perkara berdasarkan barang bukti, alat bukti, dan keterangan saksi yang sudah diperoleh dalam penyidikan kasus tersebut. Gelar perkara mengenai penentuan tersangka. “Tinggal peningkatan status siapa yang bertanggungjawab. Berdasarkan saksi, alat bukti dokumen, termasuk anggaran yang digunakan nanti itu diolah. Baru kita putuskan (tersangka),” paparnya.

(Suara NTB/dok)

Dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara Dalam pengusutan proyek dengan pagu anggaran Rp6,6 miliar tersebut, penyidik sudah memeriksa mantan Kepala Dishublutkan KLU, Kabid pada Dishublutkan

KLU, rekanan pelaksana, konsultan pengawas, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, penyedia barang, ahli pidana, ahli konstruksi, serta auditor.

Dari hasil penyidikan se-

mentara, ditemukan indikasi pekerjaan proyek tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertera dalam dokumen perencanaan. Proyek yang dihajatkan selesai pada

Desember 2017 juga molor sampai satu bulan. Dermaga apung Gili Air dikerjakan dengan nilai kontrak Rp6,28 miliar, yang anggarannya bersumber dari DAK. (why)

Dugaan Potongan Dana Bantuan Gempa Masjid

Terdakwa Mengaku Ditekan Oknum Pejabat Kemenag NTB Mataram (Suara NTB) – Majelis hakim memeriksa terdakwa H. Silmi dalam sidang korupsi pemotongan dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa tahun 2018. Silmi mencabut kesaksiannya untuk terdakwa lain. Alasannya, selama ini mantan Kasi Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB ini di bawah tekanan pimpinannya.

Terdakwa Silmi diperiksa dalam sidang, Selasa (16/7) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif. Silmi didampingi penasihat hukumnya, Burhanudin.

Silmi memulai jawaban atas pertanyaan hakim dengan pernyataan pencabutan kesaksian.

Baik dalam berkas berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Mataram, juga kesaksiannya untuk terdakwa M Ikbaludin, mantan Kabag TU Kemenang Lombok Barat.

“Saya ingin menyampaikan bahwa keterangan saksi Kamis lalu tidak benar, begitu juga keterangan dalam BAP kepolisian.

Itu semua bukan atas kemauan saya. Tapi itu atas saran Kakanwil Nasrudin,” sebut Silmi.

Pernyataan itu untuk membuka keterangan yang menurut pengakuannya benar. Yang antara lain, bahwa potongan sebesar Rp30 juta terhadap masjid terdampak gempa bukan atas keinginannya. Melainkan Kepala Kanwil Kemenag NTB. Beliau (Kakanwil Kemenag NTB) sampaikan untuk meminta kepada setiap masjid dan mushola, 30 persen dari dana bantuan yang didapatkan. Kalau tidak, jangan dipaksakan,” beber Silmi memulai pengakuan.

Duit potongan tersebut, sambung dia, diklaim untuk diberikan kepada masjid yang tidak mendapat jatah. Sementara dana bantuan jumlahnya terbatas. Perintah itu diterimanya saat bertandang ke rumah Kakanwil dalam suatu petang di bulan Oktober 2018.

Silmi melanjutkan, dia pertama kali menerima uang hasil potongan dari sejumlah masjid sebesar Rp25 juta. Itu pada Januari 2019. Uang tersebut diterima dari Ikbaludin. “Saya terima dan besoknya langsung saya masukkan

ke rekening saya sendiri. Belum saya laporkan (kepada Kakanwil),” beber Silmi.

Selanjutnya, Rp30 juta lagi menyusul. Transaksinya antar rekening Ikbal ke Silmi. Silmi kala itu sedang ada kegiatan dinas di Jakarta. “Masuk uang itu, langsung saya kabarkan kakanwil dan disuruh ambil Rp20 juta, dan saya tarik Rp10 juta dua kali, Rp10 juta pertama tarik tunai di bank dan transfer ke Kakanwil dan yang penarikan kedua itu saya kirim lewat rekan saya,” terangnya.

Polres Mataram rupanya mengendus hal tersebut. Serangkaian operasi tangkap tangan membuat saksi Lalu Basuki Rahman, PNS pada KUA Gunungsari, Lombok Barat diamankan. Silmi yang waktu itu Plt Kepala Kemenag Sumbawa Barat baru dengar kabar sepulang dari Jakarta.

Menemui Kakanwil Kemenag NTB, H Nasrudin adalah hal pertama yang dilakukannya. Dia menyebut, pimpinannya itu meminta dirinya mengembalikan uang yang sudah disetor itu ke Ikbal.

“Malam itu juga saya tarik lewat ATM, karena kurang tidak bisa penuh Rp20 juta, sisanya pada pagi harinya saya titipkan lewat istrinya Ikbal,” kata Silmi. Pengembalian uang itu dilengkapi dengan kuitansi yang menyatakan penggantian pinjaman.

Bukti Dokumen Rekaman Transaksi Rekening Hakim Isnurul tak langsung percaya. Ketua PN Mataram ini langsung mencecar Silmi kembali mengenai kewenangan H Nasrudin dalam proses pemberian bantuan senilai total Rp6 miliar tersebut.

“Kenapa harus ada potongan 30 persen, kenapa mesti diambil kebijakan setelah itu, tidak dari awal dibagi dan diSK-kan. Padahal Kakanwil di sini punya kewenangan untuk menentukan besaran dana bantuan setiap masjid itu, kenapa tidak diatur di awal saja,” tanya Isnurul tegas.

Silmi hanya tertunduk. Tidak ada kata dan kalimat yang meluncur dari bibirnya. Hal itu memberi penanda dirinya tidak mengetahui. Isnurul menanggapinya lagi.

“Coba dari awal penyidikan menyatakan ini, mungkin anda sudah bersama-sama (H Nasrudin) duduk di sini, sayangnya baru sekarang,” tegasnya. Jaksa penuntut umum Iman Firmansyah lantas menunjukkan bukti rekaman transaksi rekening H Silmi yang dicetak dalam bentuk rekening koran. Transaksi yang tertera antara tanggal 16 Desember 2018 sampai 9 Januari 2019.

Bukti itu menerangkan nihilnya penarikan dana sebesar Rp20 juta, seperti diklaim Silmi.

Malah sebaliknya, catatan menyebut ada dana masuk yang totalnya sampai Rp100 juta.

“Yang ada itu uang masuk Rp30 juta pada 7 Januari 2019. Setoran dari Ikbal Rp25 juta itu tidak ada di sini, yang ada penarikan Rp15 juta, justru ada pemasukan Rp100 juta,” kata Isnurul.

Silmi berkilah lagi dengan

(Suara NTB/why)

SIDANG - Pejabat Kanwil Kemenag NTB terdakwa korupsi dana bantuan masjid terdampak gempa, H Silmi meninggalkan ruang persidangan, Selasa (16/7). Mantan Kasi Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB mengubah keterangannya saat diperiksa sebagai terdakwa. mengaku tidak ingat perihal pengiriman Rp20 juta kepada Kakanwil. Keterangan Silmi pada persidangan itu final.

Sesuai dengan pernyataannya sebelum sidang ditutup.

H. Silmi diajukan ke per-

sidangan bersama terdakwa lain, yakni Muhammad Ikbaludin, dan Lalu Basuki Rahman atas dakwaan pemotongan dana bantuan 12 masjid di tiga kecamatan di Lombok Barat sebesar Rp104 juta. (why)

Rabu, 17 Juli 2019

SUARA NTB

Halaman 9

Diduga Nyabu, Dua Warga Lotim Diringkus Polisi

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Dua terduga pelaku penyalahgunaan narkoba saat diamankan di Mapolres Lotim.

Dugaan Suap Rp1,2 Miliar

KPK Cecar Kurniadie dengan 23 Pertanyaan Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie sudah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka menerima gratifikasi atau suap. Penyidik KPK masih mencecar Kurniadie dengan pertanyaan mendasar. Belum menukik pada pokok kasus.

Hal itu diungkapkan penasihat hukumnya, Imam Sofyan yang mendampingi Kurniadie menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, pekan lalu. “Ada 23 pertanyaan yang diajukan. Masih awal,” ujar Imam dikonfirmasi Selasa (16/ 7) kemarin di Mataram.

Dia mengatakan, pertanyaan penyidik masih berkutat pada penggalian identitas Kurniadie. Rekam jejak jabatannya selama menjadi PNS di Kemenkumham RI. “Standar aja pertanyaannya. Belum masuk materi perkara. Ya seperti identitas,” bebernya.

Imam menambahkan bahwa Kurniadie bakal kembali dipanggil untuk diperiksa. Namun, dia hanya menunggu panggilan selanjutnya untuk mendampingi kliennya itu lagi. “Belum ditentukan kapan pemeriksaannya lagi. Karena kemarin masih awal, kita masih melihat dulu ke depannya. Dari semula saya sudah arahkan untuk kooperatif,” ucap Imam.

Kurniadie yang pernah berdinas sebagai Kepala Kantor Imigrasi Madiun Kanwil Kemenkumham Jawa Timur ini terseret dugaan menerima suap. Suap tersebut diduga terkait upaya penghentian kasus pelanggaran izin tinggal dua WNA yang bekerja di Wyndham Sundancer Resort Sekotong, Lombok Barat.

KPK menciduk Kurniadie di rumah dinasnya di Mataram, Selasa (28/5) dini hari. penangkapan itu setelah KPK mengamankan tersangka lainnya, Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat, pengelola Wyndham Sundancer.

Tak hanya itu, mantan Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fajrin juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Yusri bersama Kurniadie menerima pemberian sebesar Rp1,2 miliar dari Liliana.

Awalnya, Liliana hendak menyetor Rp300 juta. Namun, bagi Kurniadie uang sebanyak itu belum cukup untuk menghentikan kasus yang menjerat WNA asal Australia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48).

Sebab, kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus itu yang diduga dipakai Yusri untuk menaikkan tarif penghentian kasus. Tidak dilanjutkan ke proses pidana, dua WNA itu akhirnya dideportasi kembali ke negaranya. (why)

Gubernur Sarankan Impor Sapi dari Australia Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., meminta Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., mengimpor sapi dari Darwin ibukota Negara Bagian Northern Territory Australia. Permintaan gubernur ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Global Labour Solutions Australia di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (16/7).

Alasannya, selain harganya murah, jumlah sapi di Darwin banyak. Menurutnya, jika banyak sapi impor dari Darwin, pabrik pakan di NTB akan hidup. Di mana, saat berkunjung ke Australia beberapa waktu lalu, gubernur melihat sapi-sapi di Darwin kurus-kurus dan kurang makan. ‘’Hal ini menjadi kesempatan bagi NTB untuk nanti, jika sudah ada sapi impor yang masuk, pakan-pakan yang diproduksi di NTB bisa diekspor ke Australia,’’ ujarnya.

Saat musim kering, ujarnya, sapi-sapi Australia bisa digemukkan di NTB. Tentunya dari penggemukan yang dilakukan, pemerintah daerah akan dapat untung dari penggemukan sapinya. Selain itu, pada saat yang sama, NTB juga bisa mengekspor pakan yang diproduksi di pabrik pakan yang ada di daerah ini. ‘’Supaya tidak gaduh dan tidak ribut, Bu Selly dan Bu Budi (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB) yang membeli ternak tidak hanya kita (pemerintah, red), tapi peternak-peternak kita juga,’’ ujarnya.

Gubernur menyebut alasan Rumah Potong Hewan (RPH) di NTB tidak hidup atau beroperasi, karena sapi yang mau disembelih itu tidak ada. Padahal, kalau dilihat fasilitas yang ada di sejumlah RPH cukup bagus dan representatif. ‘’Tapi itu yang mau diefisiensi 30, 40 ekor sehari, tidak ada sapinya,’’ terangnya.

Untuk itu, jika daging impor mau diproses di RPH yang ada di NTB, orang NTB bisa membeli daging lebih murah setiap hari. Selain itu, isinya lebih bagus dan kesehatannya juga terjamin. ‘’Termasuk kita mampu mendistribusikan daging ke banyak tempat di Indonesia,’’ ujarnya.

Pada bagian lain, gubernur membayangkan yang memiliki lahan-lahan peternakan di Darwin adalah peternak-peternak dari NTB. Nantinya, peternak-peternak dari NTB bisa memiliki lahan peternakan lebih dari seratus hektar, malahan hingga ribuan hektar. ‘’Jadi maksud saya sudah bukan saatnya kita terus menjadi pasif. Tapi nanti kalau kita punya anak-anak buah bule kan hebat juga,’’ selorohnya.

Menanggapi apa yang disampaikan Gubernur NTB ini, Kepala Disdag NTB Hj. Putu Selly Andayani belum mau berkomentar. ‘’Itu ranahnya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB,’’ jawabnya pendek. (ham)

Selong (Suara NTB) Dua orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika kembali diringkus aparat kepolisian Polres Lotim. Kedua pelaku yakni Abdul Hamid (36) asal Kelayu Selatan Kecamatan Selong dan Karyawan (37) alamat Desa Ijo Balit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lotim.

Penangkapan pelaku berawal dari informasi dari masyarakat. Kasat Resnarkoba, Iptu. Surya Irawan, memerintahkan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap situasi TKP, aktivitas orang-orang yang ke luar masuk TKP, serta penggalian beberapa informasi terkait TO yang dicurigai pelaku penyalahgunaan narkotika. Tim opsnal melakukan penangkapan di rumah pelaku pertama, Abdul Hamid yang beralamat di Desa Kelayu Selatan.

Pada saat penangkapan, tim memanggil warga sebagai saksi saat dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lima buah poket berisi sabu yang disimpan di dalam celana dalam dengan menggunakan bungkus rokok.

Sementara dalam penggeledahan rumah ditemukan 2 buah bong, 1 buah tabung kaca, 2 buah korek api gas, 1

buah skop plastik dan 2 huah handphone.

Saat dilakukan pengembangan di wilayah Ijo Balit di mana menurut pengakuan, Abdul Hamid bahwa Narkotika yang diduga jenis sabu didapatkan dari Karyawan yang berlamat di Gubuk Ijo Balit Desa Ijo Balit. Tim memanggil saksi dan melakukan penggeledahan terhadap rumah pelaku dan berhasil menemukan barang bukti.

Tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemerikasaan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, SH, mengatakan tersangka sudah diamankan di Mapolrea Lotim. Kedua tersangka disangkakan, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan I. Ancaman pidananya paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. (yon)

Lahan Pertanian di Lotim Masih Aman Selong (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan monitoring terhadap kondisi lahan pertanian di daerah ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul musim kemarau yang berpengaruh terhadap lahan pertanian masyarakat. Namun hingga saat ini, Distan Lotim mengklaim bahwa lahan pertanian di Gumi Selaparang ini masih aman.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (16/7), Kepala (Distan) Lotim, Ir. H. Abadi, menjelaskan, bahwa dalam memantau kondisi cuaca, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sehingga kondisi terkini terkait prakiraan cuaca dapat diketahui.

“Kondisi kemarau saat ini

masih tergolong normal. Lahan pertanian di Lotim masih aman,” klaimnya.

Bahkan, kata dia, masyarakat masih bisa bercocok tanam sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi lahan pertaniannya. Misalnya untuk di wilayah utara, petani masih bisa bercocok tanam padi, selatan tem-

bakau dan jagung. Sehingga pada dasarnya faktor cuaca tidak terlalu menjadi persoalan bagi para petani.

“Dari hasil monitoring kita, belum ada kita temukan lah-

an pertanian yang mengalami kekeringan. Dan juga belum ada laporan yang masih dari petugas di lapangan,” jelasnya. Luas lahan pertan i a n

H. Abadi

padi di Kabupaten Lotim sendiri sekitar 20 ribu hektar dan tembakau seluas 12 ribuan hektar. Selebihnya merupakan tanaman bervariasi seperti jagung, cabai, melon dan lain sebagainya.

“Petani sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca jenis tanaman yang harus ditanam,” ujarnya. Kendati demikian, ia mengimbau para petani agar tetap berkoordinasi dengan petugas di lapangan.

Adapun wilayah yang rawan mengalami keringan lahan pertaniannya di wilayah Sakra Timur, Sakra Barat, Jerowaru dan Keruak. (yon)

(Suara NTB/yon)

Optimalisasi Pemberantasan Jaksa Inventarisir Narkoba, Loteng Bentuk BNK Aset Mantan Kades Pengembur

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan segera membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) tahun ini. Sebagai salah upaya mendukung pemberantasan narkoba di daerah ini. Hal itu diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada wartawan, Selasa (16/7) kemarin.

Ditemui usai rapat koordinasi penanggulangan bahaya narkoba di Kantor Bupati Loteng, Herdan mengatakan, pembentukan BNK tersebut merupakan bagian dari rencana aksi Pemkab Loteng.

Dalam memberantas peredaran narkoba di daerah ini.

Yang akan diluncurkan pada tanggal 23 Juli mendatang.

Bersamaan dengan peringatan Hari Anak tahun 2019.

Ia menjelaskan, dengan adanya rencana aksi tersebut diharapkan upaya pemberantasan narkoba bisa lebih maksimal lagi. Karena tidak hanya akan melibatkan aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Tetapi juga akan melibatkan semua elemen

masyarakat didaerah ini.

“Jadi Bulan Juli ini kita ada deklarasi gerakan bersama melawan narkoba. Yang kemudian akan dituangkan dalam rencana aksi pemberantasan narkoba. Dan, salah satu bentuk rencana aksi tersebut, pemerintah daerah akan membentuk BNK,” terangnya.

Pemkab Loteng sebenarnya sudah mengusulkan ke BNN Provinsi NTB agar dibentuk BNN kabupaten di Loteng. Draf usulan pun sudah diajukan ke BNN pusat. Namun karena masih ada moratorium pembentukan BNN kabupaten oleh pemerintah pusat, akibatnya pembentukan BNN kabupaten di Loteng sampai saat ini belum bisa terwujud.

Namun sesuai hasil koordinasi dengan BNN provinsi, ada celah untuk bisa membentuk membentuk BNK. Yang secara struktur hampir sama dengan BNN kabupaten. Tetapi kelembagaanya di bawah pemerintah daerah.

“Jadi BNK itu kelembagaannya dibentuk oleh pemerintah kabupaten. Cukup hanya dengan dasar Peraturan Bupati

(perbup) saja,” timpalnya.

Sementara BNN kabupaten itu dibentuk oleh pemerintah pusat. Tapi dari sisi tugas, peran dan fungsinya hampir sama. Yakni mendukung pemberantasan narkoba. “Bedanya BNK langsung di kepalai oleh Bupati. Sedangkan BNN kabupaten dikepalai oleh unsur di luar kepala daerah,” imbuh Herdan.

Kapan BNK Loteng akan dibentuk? Herdan mengaku akan diupayakan tahun ini.

Paling tidak untuk struktur kelembagaannya sudah bisa terbentuk. Kalau soal anggaran, kemungkinan mulai tahun depan. Karena tahun ini pembahasan anggaran daerah sudah selesai.

“Pembentukan BNK ini sebagai langkah awal menunjuk BNN kabupaten.

Jadi ke depan begitu moratorium pembentukan BNN kabupaten sudah dicabut oleh pemerintah pusat, tinggal kita naikan status BNK yang sudah ada. Jadi tidak harus berproses dari awal lain. Karena sudah ada dasar,” pungkas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

Praya (Suara NTB) Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) masih mengiventarisi jumlah serta nilai aset yang dimiliki mantan Kepala Desa (Kades) Pengembur, Supardi Yusuf. Tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur.

Aset-aset tersebut nantinya akan dilelang, untuk memenuhi pengembalian kerugian negara.

Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (16/ 7) kemarin, mengatakan, sampai saat ini pihaknya baru mengantongi dua aset milik tersangka. Yakni berupa aset tanah dan bangunan di Desa Pengembur. Ditambah aset tanah yang ada di Desa Selong Belanak.

“Kita masih cari lagi aset milik tersangka. Namun yang sudah kita kantongi baru dua.

Aset bangunan dan tanah di Desa Pengembur serta tanah di Desa Selong Belanak,” terangnya. Proses pencarian aset sendiri masih akan terus di-

Pemberangkatan Dua JCH Lobar Ditunda Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 156 Jemaah Calon Haji asal Lombok Barat (Lobar) yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 9, campuran embarkasi Lombok, dilepas secara langsung Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lobar, Selasa (16/7). Dari 156 JCH, 2 orang asal Sekotong dan Lingsar terpaksa dilarikan ke RSUP NTB akibat kekurangan darah dan masalah jantung.

“Pemberangkatan Jamaah Calon Haji kloter 9 sebanyak 156 Orang, dua orang Jamaah dilarikan ke rumah sakit, karena anemia (kurang darah) atas nama Marzuki dari Lingsar, satu lagi penyakit jantung atas nama Safi’i dari Sekotong. Sudah ada surat dari pihak kesehatan, keberangkatan kedua jamaah calon haji ini ditunda,” ungkap Kepala Kemenag Lobar M. Jaelani, Selasa (16/7).

Kasi Haji Pada Kemenag Lobar Lale Puspasari saat dikonfirmasi menjelaskan, dalam Kloter 9 Campuran ini, JCH asal Lobar yang berangkat sebanyak 156 orang. Dirinya berpesan kepada para JCH agar menjaga kesehatan dengan rajin mengkomsumsi air putih, hal tersebut dibutuhkan karena kondisi di tanah Suci Mekkah memasuki musim panas. (her)

(Suara NTB/ist)

BERANGKAT - JCH asal Lobar saat diberangkatkan ke tanah suci Mekkah.

lakukan. Karena siapa tahun, selain dua aset tersebut tersangka masih punya aset yang lain.

Nantinya aset-aset tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Untuk dilakukan penilaian harga aset tersebut sekaligus akan dilakukan pelelangan. Berapa hasil pelelangan itulah yang akan dijadikan jaminan pengembalian kerugian negara.

Kalau hasil lelang lebih banyak dari nilai kerugian negara yang harus dikembalikan, sisanya akan diserahkan kembali kepada tersangka.

Tapi kalau masih kurang dari nilai kerugian negara yang harus dikembalikan, bisa dikompensasikan dalam bentuk tambahan hukuman kurungan. Atau tersangka menutupi kekurangan yang ada. Sehingga tidak perlu menjalani hukuman tambahan.

Sesuai hasil audit BPK RI, total kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 825 juta lebih. Dari jumlah tersebut, tersangka diharuskan mengembalikan kerugian negara sekitar Rp625 juta dan sudah mengembalikan sekitar Rp30 juta. Sedangkan sisanya sekitar Rp186 juta sudah dikembalikan oleh mantan bendahara desa.

Mantan Kades Pengembur itu terjerat kasus hukum atas dugaan laporan kegiatan fiktif di beberapa kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD Desa Pengembur. Diantaranya pembanguan tiga posyandu, perbaikan jalan serta pembangunan talud serta pembangunan sumur bor. Selain dugaan program fiktif, ada juga dugaan proyek aspirasi DPRD Loteng diklaim sebagai kegiatan Desa Pengembur.

Kasus yang menjerat tersangka saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. Untuk dilakukan persidangan yang direncanakan akan mulai digelar Kamis besok. Dengan agenda pembacaan dakwaan. “Materi dakwaan sudah kita siapkan.

Tinggal kita proses persidangan saja,” timpal Agung. (kir)

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

PENDIDIKAN Sekolah Swasta Minta Dikbud NTB Konsisten Patuhi Juknis PPDB

Halaman 10

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah swasta masih kekurangan siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020. Bahkan ada juga sekolah negeri yang masih kekurangan siswa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB diminta agar mematuhi Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB tentang kuota siswa di sekolah, sehingga tidak ada penambahan kuota di sekolah tertentu.

MPLS Siswa Baru

SMPN 3 Labuapi Tekankan Pendidikan Karakter Giri Menang (Suara NTB) SMPN 3 Labuapi Kecamatan Labuapi menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kepada siswa baru, mulai Selasa (16/7). Melalui Pelaksanaan MPLS yang dijadwalkan selama 3 hari tersebut, pihak sekolah ingin menekankan pendidikan karakter bagi siswa baru agar bisa beradaptasi dengan pendidikan jenjang SMP. Di samping itu, siswa baru bisa berprestasi di jenjang pendidikan tersebut.

Pembukaan MPLS siswa baru, pihak sekolah melibatkan pihak terkait. Dalam MPLS nanti materinya terdiri dari delapan item antara lain yaitu, wawasan wiyata mandala, kepramukaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, cara belajar yang efektif, pendidikan karakter, pengenalan kurikulum, pembinaan tata krama dan pembinaan mental. ‘’Jadi bagaimana anak mengenal tentang hal-hal yang seperti itu. Ini perlu saya kira supaya anak merasa lebih aman, nyaman dan lebih paham tentang masalah-masalah seperti itu,” jelas Kepala SMPN 3 Labuapi Sumasno usai membuka MPLS di sekolahnya.

Menurutnya, secara dasar sebenarnya anak sudah mengenal lingkungan sekolah, namun tak kalah pentingnya sekolah baru yang mereka tempati saat ini menjadi kewajiban untuk dikenali.

Sebab anak harus lebih mengetahui tentang latar belakang tentang apa dan bagaimana tentang sekolah kita di sini.

“Mereka harusnya mengetahui sekolah kami. Soal ke depan dan apa yang harus disiapkan oleh anak sebagai bekal supaya berjalan sebagaimana maksud dan harapan kita semua di sini,” ujarnya.

Intinya, kata dia, dalam MPLS ini anak akan dikenalkan semua baik kepada guru guru setempat, tentang ruangan belajar dan tentang semua sarana dan prasarana di sekolah ini. “Semua harus diketahui oleh mereka tentang lingkungan sekolah yang dimaksud,” urainya.

Sumasno menjelaskan, dalam penekanan kepada siswa baru ini yakni harus siap dengan suasana baru dan harus mengikuti peraturan tentang disiplin dan

menambah jumlah rombongan belajar (rombel). Begitu juga tidak menambah rombel di sekolah yang sudah terpenuhi kuotanya.

Baidawi menegaskan perlu ada informasi yang lebih terang dan tegas bahwa calon siswa yang ditolak di sekolah pilihannya di PPDB. Bahwa mereka tidak bisa lagi diterima di sekolah yang mereka inginkan itu.

Sebelumnya, Baidawi mendapatkan laporan dari sejumlah kepala sekolah swasta, bahwa sejumlah sekolah swasta belum mendapatkan efek atau rembesan setelah pengumuman PPDB zonasi di

Berikan Wawasan Kebangsaan

SMP Kristen Aletheia Ampenan Libatkan TNI AL

Mataram (Suara NTB) – SMP Kristen Aletheia Ampenan memberikan wawasan kebangsaan kepada siswa kelas VII saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Kepala SMPN 3 Labuapi saat menyemat(MPLS) yang digelar di halaman kan ID card tanda dimulainya MPLS. sekolah, pada Selasa (16/7). Kegiatan itu melibatkan TNI Angkatan tata tertib sekolah ini. Sebab sejak mulai Laut (TNI AL) dari Pangkalan Angmenginjakan kakinya di sekolah ini bekatan Laut (Lanal) Mataram. Berrarti dia harus sadar bahwa dia sudah bebagai kegiatan lainnya untuk memranjak SMP dan bukan SD lagi. “Artinya perkenalkan sekolah dan membenanak harus mengikuti semua peraturan tuk karakter siswa juga dilaksanadi sekolah ini terutama menyangkut tata kan selama MPLS yang dimulai tertib dan kedisiplinan,” tegasnya.

Senin (15/7) sampai dengan Rabu Mengenai pelaksanaan MPLS yang dimaksud berdasarkan materi yang me(17/7). mang sudah terjadwal dimulai dengan Wakil Kepala SMP Kristen pembukaan, perkenalan satuan pendidiAletheia Ampenan Bidang Kurikulum, Yolanda Indamari Kristanti, (Suara NTB/ist) S.Pd., ditemui, Selasa (16/7) menga- ARAHAN - Siswa SMP Kristen Aletheia Ampenan saat diberikan arahan olehTNI takan, salah satu materi yang di- AL tentang wawasan kebangsaan saat kegiatan MPLS di sekolah, Selasa (16/7). sampaikan selama MPLS yaitu materi tentang wawasan kebangsaan, peraturan dari efek media sosial secara iatan lomba kreativitas, perbaris-berbaris (PBB), dan tata upacara bendera. global ini,” katanya. mainan, talent show juga turut “Kami berikan materi agar siswa tahu tenSelain itu akan diberikan dilaksanakan pada MPLS. tang kebangsaan dan menumbuhkan cinta penyuluhan narkoba dan zat “Sangat penting selama tiga tanah air, mulai dari PBB didampingi oleh adiktif oleh Badan Narkotika hari ini kita menyegarkan TNI AL dari Lanal Mataram, kemudian nan- Nasional (BNN) Kota Mat- kembali pengetahuan dan ti bagaimana menanami cinta kebangsaan aram. Juga pembinaan men- karakter siswa,” ujar Yolanda. oleh TNI AL,” katanya.

Yolanda juga menambahtal agama oleh Pendeta SuMelalui wawasan kebangsaan itu, menu- hartoyo. Di samping itu disam- kan, pada MPLS ini, siswa rut Yolanda, siswa diharapkan tahu mana paikan juga mengenai penge- kelas VII disosialisasikan sesuatu yang bisa dilakukan dan mana tidak nalan diri, pengenalan kegia- mengenai pembelajaran berbisa mereka lakukan. Apalagi dengan tan ekstrakurikuler, pemapa- basis teknologi informasi (In(Suara NTB/ist) perkembangan media sosial yang semakin ran program kurikulum, dan formation Technology (IT)), di Siswa baru diberikan materi oleh Bhabinkamtibmaspol meluas, jika tidak terkendali dikhawatirkan pemaparan tata tertib yang mana selama pembelajaran membahayakan siswa. “Kami menjaga siswa harus ditaati di lingkungan nantinya guru menjelaskan sekolah seperti di kamar man- melalui PowerPoint (PPT). di, kantin, ruang guru, dan di Juga sosialisasi mengenai KAGOQUI (Kahoot, Google ruang kelas.

Tidak hanya itu, pada form, Quizizz).

“Program ini sudah mulai MPLS juga disampaikan tentang pengenalan budaya dan sejak semester kedua tahun tata tertib sekolah. Disampai- lalu, pembelajaran berbasi IT. pus tercinta ini dalam kan juga mengenai pengenalan Kami lebih banyak memanMataram (Suara NTB) ciptakan komunikasi yang efektif.

Lembaga Penelitian dan keadaan selamat dan sehat etika pergaulan antarsiswa faaatkan IT. Untuk latihan “Silaturahmi, lalu disambung Pengabdian kepada Masy- wal ‘afiat,” tutur Ali. serta antara siswa dengan kami libatkan mengerjakan dengan pernyataan lisan serah Kementerian Pekerjaan guru dan tenaga kependidikan, soal berbasis IT. Melalui arakat (LPPM) Universitas terima (ijab kabul) yang dibarengi Mataram (Unram) melepas Umum dan Perumahan termasuk sikap, simpati, em- KAGOQUI, anak bisa mengerjabat tangan, kami yakini akan Mahasiswa Kuliah Kerja Rakyat (Kementerian PUPR) pati, dan saling menghargai jakan soal dan belajar di mana menumbuhkan rasa tanggung Nyata (KKN) Tematik Peri- yang dalam kesempatan ini serta sportif. Juga pembinaan pun dan kapan pun,” jelas jawab moral dari kedua belah piode Semester Genap Tahun diwakili oleh Aprilia Lely Nir- mental agama di sekolah. Keg- Yolanda. (ron) (Suara NTB/dok) hak, baik orangtua menyerahkan 2019, Selasa (16/7). Diharap- mala selaku Kasatker PKP amanah dan pihak sekolah me- abaikan hak pendidikan anak, kita kan keberadaan ribuan ma- Provinsi NTB mengimbau nerima amanah. Kalau sudah bisa mengingatkan bahwa kita hasiswa ini mampu memberi kepada mahasiswa KKN unberbicara tanggung jawab mor- sudah menerima amanah untuk solusi persoalan sosial tuk berkolaborasi dengan al, maka akan ada ikatan secara mendidik para siswa dari orangfakultas lain dan berperan masyarakat. horizontal (sesama manusia) dan tua melalui ijab kabul yang berSebanyak 1.543 maha- serta sesuai dengan bidang secara vertikal (kepada Tuhan nilai sakral. Penyerahan ini akan siswa mengikuti KKN periode masing-masing. menjadi ikatan yang mengikat seYang Maha Esa),” jelasnya.

“Bekerjasama yang baik ini yang tersebar di semua Jika nantinya sewaktu-waktu cara moral kedua belah pihak,” kabupaten di Pulau Lombok, dan kompak dengan temanorang tua siswa terlalu cepat ke- pungkasnya. seperti Lombok Utara, Lom- teman satu posko. Buatlah Kepala Dinas Pendidikan beratan dalam memaknai atau bok Barat, Lombok Tengah masyarakat tersenyum ketimenafsirkan cara-cara pem- Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir dan Lombok Timur. KKN akan ka adik-adik berada di desa belajaran yang masih dalam ba- Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan berlangsung selama 47 hari atau kelurahan di wilayah tas edukatif, maka pihaknya bisa melalui penyerahan langsung mulai dari tanggal 15 Juli dampingannya bahkan buatmembuka kembali prosesi ijab oleh orang tua siswa, diharapkan sampai dengan 30 Agustus lah mereka bangga ketika kabul yang didokumentasikan ada ikatan batin antara sekolah adik-adik telah dipulang2019. antara lain melalui tanda tangan. dengan orang tua siswa. “KareKetua LPPM Unram Mu- kan,” ujar Aprilia.

“Demikian sebaliknya, bila ada na semua berperan dalam menWakil Rektor Bidang Akahammad Ali, Ph.D., menjelasbapak ibu guru yang terlalu meng- didik anak,” katanya. (ron) kan, bahwa KKN periode ini demik Agusdin, SE., MBA., dibagi menjadi 5 (kima) DBA saat mewakili Rektor Tema, yang pertama adalah Unram melepas mahasiswa Tema Infrastruktur, Kedua KKN, berharap agar mahaKemaritiman, Ketiga Wisata, siswa KKN dapat menjalanKeempat Kependudukan dan kan misi universitas dengan Kelima Stunting. Ali berharap baik, sehingga antara univeragar mahasiswa selalu berk- sitas dengan masyarakat daoordinasi dengan pihak-pihak pat terjalin kerja sama yang sangat baik. terkait. ”Jaga nama baik lembaga, “Kami harapkan adik-adik dalam pelaksanaan KKN nan- karena kalian akan menghti, mohon perhatikan arahan adapi kebiasaan-kebiasaan dosen pembimbing lapangan, dan budaya yang tentunya bepara tokoh masyarakat, jaga lum pernah kalian hadapi, nama baik almamater, jaga hormati kebiasaan masynama pimpinan dan jaga kese- arakat yang berbeda dengan hatan, sehingga seluruh maha- kebiasaan kalian,” pesannya. siswa KKN kembali ke kam- (dys)

Libatkan Orang Tua PELIBATAN orang tua siswa saat hari pertama masuk sekolah dinilai baik untuk memperkuat hubungan dan komunikasi dengan sekolah. Prosesi serah terima yang ditandai dengan akad juga diyakini bisa mempengaruhi hubungan yang lebih baik jika terjadi masalah di masa mendatang.

Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., menyampaikan, dengan adanya penyerahan siswa dari orang tua siswa ke sekolah dapat dimaknai adanya komunikasi awal secara langsung antara orang tua dengan pihak sekolah.

“Tersambungnya pesan atau tujuan edukasi terjadi lewat moda komunikasi yang efektif,” ujarnya akhir pekan kemarin.

Ia juga menyampaikan dengan adanya komunikasi langsung yang didahului perjumpaan langsung atau silaturahmi akan mengikat serta meneguhkan ikatan rasa. Ikatan rasa itu turut men-

kan, pengenalan pendidikan karakter dan dirangkai dengan olahraga gembira.”Setiap menutup pada season dalam satu hari itu yakni kegiatan keagamaan yang akan difokuskan di musala,” jelasnya.

Sesi ini sebagai langkah dalam menguatkan karakter anak dari segi keagamaan. Begitu pula dengan hari hari selanjutnya akan diberlakukan dengan kegiatan yang sama. Termasuk tentang pola pembelajaran di sini semua akan disampaikan.

Kemudian sesuai dalam materi MPLS juga sekolah akan membatasi anak yang membawa HP. Begitu pula nanti ketika sudah masuk sekolah. Sebab batasan ini sekolah sudah memfasilitasi ruangan BK agar anak bisa menggunakan handphone. “Meski di lingkungan sekolah, namun anak tidak dikasih kebebasan untuk menggunakan handphone semaunya kecuali di ruangan BK,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya membuka kesempatan kepada anak untuk berakselerasi dengan bakat dan keahlian yang mereka miliki. Untuk itu, sekolah menyiapkan kegiatan ekstra, salah satunya dalam ekstra di bidang agama. “Sebagai persiapan, nanti akan digembleng untuk mengetahui tentang bakat anak yang akan dikembangkan, nanti ada ekstranya,” paparnya. (her)

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi kepada Suara NTB, Selasa (16/7) mengatakan, kondisi PPDB tahun 2019 ini lebih buruk dari tahun lalu.

“Karena semua siswa yang belum diterima di sekolah yang diinginkan belum banyak terdistribusi ke sekolah negeri yang kuotanya belum terpenuhi, apalagi ke sekolah swasta semakin sedikit jumlah siswa yang mendaftar,” ujarnya.

Namun, pihaknya masih menaruh harapan kepada Dinas Dikbud NTB untuk tetap konsisten dengan tidak

SMA dan PPDB jalur umum di SMK negeri.

Menurutnya, siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri masih cukup banyak, sangat memungkinkan dari mereka bisa masuk ke sekolah swasta. Dengan catatan tidak ada penambahan rombel di sekolah negeri yang sudah menolak siswa.

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., mengungkapkan, sebanyak 1.515 calon siswa baru seluruh NTB yang tidak mendapatkan sekolah pada PPDB SMK. Sementara di SMA, sebanyak 404 pendaftar yang tidak memperoleh sekolah. Mereka masih diberikan kesempatan mendaftar di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi sampai dengan Rabu (17/ 7). Aidy juga menegaskan bagi siswa yang sudah ditolak pada sekolah pilihannya saat PPDB lalu, maka tidak bisa lagi mendaftar di sekolah tersebut. (ron)

Program KKN Tematik Bantu Pecahkan Persoalan Sosial

SUARA NTB

Rabu, 17 Juli 2019

Tindaklanjut LHP KSB Capai 94 Persen Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, mengklaim hingga saat ini, tingkat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mencapai angka 94 persen. Sementara sisanya sekitar 6 persen lainnya tetap akan diupayakan untuk dilakukan penagihan dan sisanya akan diusulkan dihapus karena sudah tidak ada yang bertanggung untuk pengembaliannya karena meninggal. Selain itu kasus yang terjadi di Dikpora (Kasus perampokan) juga hingga (Suara NTB/dok) saat ini tidak diketahui keH. Ady Mauluddin jelasannya sehingga diusulkan penghapusan.

“Memang ada enam kasus yang sudah kita usul untuk dihapus, dengan jumlah kerugian mencapai angka Rp360 juta. Proses penghapusan ini kita lakukan karena sudah tidak ada lagi yang bertanggung jawab untuk membayar karena ada yang meninggal dan juga ada yang tidak diketahui. Apabila usulan penghapusan ini disetujui oleh BPK, maka angka penyelesaian LHP kita bisa berada pada angka 100 persen,” ungkap Inspektur Inspektorat KSB Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Selasa (16/7).

Dikatakannya, didalam proses penagihan tersebut pihaknya juga akan tetap melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini tim dari Kejaksaan untuk memaksimalkan proses tersebut. Pihaknya juga sudah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa (Kajari) untuk membahas masalah tersebut dengan harapan dalam waktu dekat bisa segera dilakukan penagihan.

Apalagi di proses penagihan sebelumnya, pihak terkait juga sudah melibatkan Kejaksaan dan dianggap sangat berhasil.

Karena rekanan dan orang yang enggan membayar ketika bertemu dengan Kejaksaan langsung melakukan pembayaran.

Sementara terkait jumlah yang akan ditarik ini, tersebar di masing-masing dinas dengan nilai yang tidak terlalu signifikan mulai dari angka Rp6 juta sampai Rp15 juta jumlah tagihan inipun merupakan hasil temuan di bawah tahun 2017.

Karena khusus untuk tahun 2017 hingga tahun 2019 tidak ada lagi yang menunggak karena pada saat LHP terbit langsung ditembuskan ke masing-masing Dinas untuk segera membayar sesuai dengan jumlah temuan. Bahkan jumlah yang akan ditagih ini juga tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 2016 lalu berada di angka Rp1,2 miliar.

“Kita sangat bersyukur angka penyelesaian LHP kita sudah meningkat dengan jumlah kerugian daerah yang diupayakan untuk ditarik sekitar Ratusan juta saja. Bahkan tren yang baik ini akan semakin kita tingkatkan di beberapa tahun kedepan, “ tukasnya. (ils)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Sebanyak delapan paket proyek di Sumbawa yang ber12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan penun12345678901234567890123456789012 jukan langsung (PL). Paket tersebut sudah dua kali gagal 12345678901234567890123456789012 tender dan tidak memungkinkan dilakukan tender ulang.

12345678901234567890123456789012 Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pe12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 merintah (LPBJP) Setda Sumbawa, Pipin Sakti Bi12345678901234567890123456789012 tongo membenarkan hal tersebut. Paket dimaksud 12345678901234567890123456789012 yakni pengadaan kendaraan truk roda enam dan mesin 12345678901234567890123456789012 penggilingan padi (RMU) di Dinas KUKM-Perindag 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa, pembangunan baru Puskesmas Moyo Hulu, 12345678901234567890123456789012 pembangunan baru UPT Puskesmas Ropang dan UPT 12345678901234567890123456789012 Puskesmas Lantung di Dinas Kesehatan Sumbawa, 12345678901234567890123456789012 pengadaan dum truck di Dinas Lingkungan Hidup 12345678901234567890123456789012 Sumbawa, belanja cetak blangko pendaftaran pen12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 duduk di Disdukcapil Sumbawa dan pembangunan 12345678901234567890123456789012 aula kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Di12345678901234567890123456789012 nas Pertanian Sumbawa.

12345678901234567890123456789012 Delapan paket ini sebelumnya sudah dilakukan ten12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 der sebanyak dua kali namun gagal. Hal ini karena dari 12345678901234567890123456789012 penawaran yang masuk tidak ada yang memenuhi syar12345678901234567890123456789012 at. Kemudian ada juga yang tidak ada peminat atau 12345678901234567890123456789012 memasukkan penawaran.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Jika dilakukan tender ulang, sudah tidak memu12345678901234567890123456789012 ngkinkan dari segi waktu. Apalagi paket dari DAK me12345678901234567890123456789012 miliki batas waktu. Sehingga sesuai dengan aturan, 12345678901234567890123456789012 dikembalikan ke OPD masing-masing untuk dilakukan12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nya penunjukan langsung.

12345678901234567890123456789012 “Dari aturannya kami kembalikan ke OPD untuk di12345678901234567890123456789012 lakukan penunjukan langsung. Ini prosesnya sudah di PA, 12345678901234567890123456789012 dan pokja hanya memproses administrasi saja. “ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Diterangkannya, penunjukan langsung ini diatur 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pen12345678901234567890123456789012 gadaan barang dan jasa pemerintah. Daam pasal 51 12345678901234567890123456789012 ayat 10 disebutkan bahwa dalam hal tender/seleksi 12345678901234567890123456789012 ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9 gagal, pok12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ja pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan 12345678901234567890123456789012 penunjukan langsung dengan kriteria kebutuhan tidak 12345678901234567890123456789012 dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melak12345678901234567890123456789012 sanakan tender atau seleksi.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sesuai aturan tersebut, pihaknya menyerahkan ke 12345678901234567890123456789012 SKPD untuk melakukan tindakan selanjutnya. Saat 12345678901234567890123456789012 ini dari paket tersebut ada yang sudah berkontrak da 12345678901234567890123456789012 nada yang sedang berproses. Meskipun demikian, di12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 targetkan dalam minggu ini semua paket yang ber12345678901234567890123456789012 sumber dari DAK sudah 12345678901234567890123456789012 berkontrak.

12345678901234567890123456789012 “Sebelum 22 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Juli harus sudah 12345678901234567890123456789012 berkontrak.

12345678901234567890123456789012 Minggu ini 12345678901234567890123456789012 terakhir harus 12345678901234567890123456789012 sudah berkon12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 trak. Insya 12345678901234567890123456789012 Allah selesai,” 12345678901234567890123456789012 tandasnya.

12345678901234567890123456789012 (ind) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pipin Sakti Bitongo 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/ind)

Gagal Tender, Delapan Paket Gunakan Penunjukan Langsung

Halaman 11

Liga Tiga Diundur Mataram (Suara NTB) Turnamen sepak bola Liga Tiga Asprov PSSI NTB yang dijadwalkan akan digelar 4 Agustus 2019 diundur hingga 14 Agustus 2019. Pihak Asprov PSSI NTB terpaksa mengundur liga tersebut guna memantapkan kesiapan pelaksanaan liga tersebut.

“Semula Liga Tiga Asprov akan digelar 4 Agustus. Tapi berkaitan adanya coaching clinic dari AFC di tanggal yang sama. Ya, kita undur,” ucap Wakil Sekretaris Asprov PSSI NTB, Sarfan Ahmad kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (16/7).

Dikatakannya, coaching clinic yang digelar AFC bersama PSSI tanggal 3-4 Agustus 2019 di NTB akan melibatkan 200 anak se-Pulau Lombok. Kegiatan coaching clinic itu merupakan program trauma healing yang juga melibatkan pihak

Asprov PSSI NTB. Sementara tanggal 11 Idul Adha.

Lanjutnya, selain mengundur pelaksanaan liga tiga, Asprov PSSI NTB juga akan melaksanakan Liga U-17 tahun dan Liga U-15 tahun di bulan Oktober. Selain itu akan dige-

lar Liga U-13 tahun yang di jadwalkan 1 September 2019.

Untuk diketahui pelaksanaan Liga Tiga Asprov PSSI NTB merupakan agenda tahunan Asprov dalam rangka menjaring tim untuk mewakili NTB di level nasional.

Sebelumnya Asprov juga menggelar Liga Tiga yang sama tahun 2018. Hasilnya tim Lotim keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim PSKT Sumbawa Barat di laga final yang digelar dengan

sistem home and away.

Di kompetisi liga tiga tahun 2019 nantinya akan melibatkan 14 tim, terdiri dari enam tim kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dan delapan tim dari kabupaten/kota di Pulau Lombok. Masing-masing juara Pulau akan ketemu untuk menentukan tim yang akan mewakili NTB di kancah nasional.

“Untuk babak final nanti kita akan menggunakan sistem home and away atau tandang dan kandang,” jelasnya. (fan)

(Suara NTB/aan)

BASKET – Bermain basket merupakan salah satu olahraga yang memiliki banyak penggemar di NTB. Meski demikian, prestasi cabang olahraga NTB masih belum cukup banyak berbicara di tingkat nasional. Tampak warga tengah bermain basket di GOR Basket Bakti Mulya, Mataram, belum lama ini.

NTB Tuan Rumah Turnamen Tenis TDP Petanque Siapkan 16 Atlet Hadapi Pra-PON

Mataram (Suara NTB) Tahun 2016 cabang olahraga tenis sukses melahirkan atlet nasional, Panji Untung Setiawan. Namun tiga tahun belakangan belum muncul lagi bibit atlet muda yang punya potensi dikembangkan untuk menjadi juara nasional.

Pelatih Tenis NTB, Erni Susanti kepada Suara NTB via ponselnya, Selasa (16/7) kemarin mengatakan, untuk melahirkan regenerasi atlet nasional di NTB pihaknya akan terus menggelar turnamen tenis nasional terbuka yang diakui oleh pengurus pusat Pelti.

Turnamen Tenis Diakui Pelari (TDP) yang akan digelar di NTB nantinya akan di gelar di Mataram, 22-28 Juli mendatang. Turnamen tenis yang bertema “Pegadaian Open” itu digagas oleh Mantan Danrem 162/WB, Farid Makruf pemilik sekolah tenis di NTB bekerjasama dengan PP Pelti.

“Turnamen ini terlaksana berkat pertemanan dari komandan Farid Makruf (mantan Danrem 162/WB) dan Ketua Kanwil VII Denpasar Nurul Islamiah putra asli NTB. Dengan adanya turnamen seperti ini kita harapkan akan lahir atlet-atlet NTB yang berprestasi nasional,” ucapnya.

Erni yang merupakan pelatih Panji Untung Setiawan ini mengatakan turnamen tenis nasional di NTB masih min-

im. Melihat kurangnya turnamen nasional umum jelang Pra PON tenis di Palembang Agustus 2019 pihaknya bergegas mengadakan turneman tenis terbuka yang melibatkan sejumlah atlet nasional.

Turnamen tenis tersebut bakal menjadi yang ketiga kalinya di gelar di NTB. Sebelumnya pihaknya menggelar turnamen yang sama tiga tahun berturut-turut (tahun 2016, 2017 dan 2018). Untuk turnamen terbuka tahun ini akan diikuti dari berbagai tim di beberapa provinsi di Indonesia, bahkan provinsi Papua akan mengirimkan full tim.

Kualitas turnamen tenis tahun ini bakal lebih berkualitas dari sebelumnya, sebab pesertanya melibatkan 61 atlet, terdiri dari 39 putra dan 22 putri.

Mereka berasal dari Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Papua, Papua Barat, Jabar, Bali dan beberapa provinsi lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu.

“Petenis dari luar daerah sudah full terisi,” jelasnya.

Adapun nama-nama petenis yang sudah mendaftar, yakni, T Iqbal Anshori, Rindosa Wijaya, Lucky Chandra K, Tegar Abdi W, Andhy sutomo, Esmid Muhamad Rasyid Ridho ( PPA ), Muhammad iqbal Anshori (PPA), Michael Tanoso dan Panji Untung Setiawan NTB. Kemudian Rayhan Hanafi (DIY), Jeremy Na-

hor, Matthew Nahor, Dibbyaro Hinomaru NTB, Giovan Lumenta, Arief Rahman Kaltim, Putu Agus Primadana Putra (Bali), Nicolas Morisson, Dimas kolopita, Muhammad Filo Aji Wijaya (DIY).

Selanjutnya Owissa Makuta Annas Babel, Andrian Babel, Onisimus Imbiri Pabar, Made Bagas Krisnamukti Pabar, Muhammad Rizal Muzaqir Jabar, Senior Putra, Putu Agus Primadana Putra, Putu Darmawan, I made agus supriarta, Dito Priyambodo NTB, Rasto Bimantoro NTB, Suryadi Idris NTB, Bagonk Alfian NTB, Bayu NTB, Alamsyah julian utama NTB, Bhagus dwi prasetya NTB, M.hazriel wady NTB, Agus Erawan NTB, Zulfikar Dwi Chayadi dan L. Idlofi Rosihan Gazali.

Selanjutnya di kelas putri umum, Monica Putri KW, Ayu Maharani, Raihannisa, Fadona titalyani, Laili rahmawati ulfa, Septiana Nur Zahiroh ( PPA ), Kadek Gita Purnami (Pabar), Siti Sarah (Pabar), Dwi Nurul (Pabar), Nisrina Dwi Fajarini (Pabar), Nadya Syarifah (Pabar), Suryaningsih NTB, Nih Luh Sinta NTB, Arum Damasari, Novela rezha millenia PPA, Veyuna Kawiyan Pabar.

Senior Putri, Komang Happy Sehat, Putu Yulianita putri, Dewa ayu diah manik rakarna, Kadek ayu sri yuliadanawati, Deisya Alfina NTB dan Prima Mega Lestari NTB. Kategori pertandingan mulai dari Usia dibawah 10 tahun, U-12, U-14, U-16 dan U-18 dan umum. (fan)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga Petanque merupakan cabang olah raga baru berkembang di NTB. Meski tergolong baru, atlet Petanque siap berpartisipasi di Pra-PON yang akan berlangsung di GOR Cendrawasih Jakarta Barat, 16 Agustus 2019. Target mereka lolos PON XX di Papua tahun 2020.

“Target kami meloloskan atlet mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Target kami realistis karena sebelumnya atlet Petanque NTB pernah meraih medali perak di kejurnas di Bali tahun 2017,” ucap Pelatih Petanque NTB, Muhammad Ridwan Lubis ditemui Suara NTB disela-sela acara Rapat Kerja Pengurus Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) NTB di Mataram, Sabtu (13/7).

Muhammad Ridwan Lubis yang saat itu didampingi Sekum FOPI NTB, Isyani mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 16 atlet menghadapi Pra-PON Petanque yang akan berlangsung di GOR Cendrawasih Jakarta Barat, 16 Agustus 2019.

Para atlet itu saat ini latihan di lapangan IKIP Mataram setiap Senin hingga Sabtu.

Dari jumlah 16 atlet itu akan diseleksi lagi menjadi empat atlet. Setelah terseleksi empat atlet, mereka akan mengikuti 11 kelas pertandingan. “Per-

siapan atlet kami sudah berlangsung selama empat bulan.

Kami yakin mereka bisa meraih tiket PON,” ucapnya.

Ridwan optimis atletnya bisa meraih tiket PON, sebab di Kejurnas Bali 2017 atletnya berhasil meraih medali perak padahal persiapan hanya tiga bulan. Sementara menghadapi Pra-PON 2019 persiapan atletnya lebih lama yakni suatu berjalan empat bulan. Itu artinya persiapan atlet Petanque lebih maksimal menghadapi Pra-PON. “Potensi atelt sudah baik.

Acuan kejurnas di Bali tahun 2017 memperoleh medali perak di beregu putri dengan persiapan tiga bulan,” jelasnya.

Meski persiapan sudah baik, namun pelatih Petanque NTB juga mengakui punya kelemahan. Sebab sebagian besar atlet masih minim pengalaman tanding, pasalnya setelah sukses di Kejurnas tahun 2017, atlet NTB jarang ikut kompetisi nasional.

Hal itu dikarenakan ada masalah di internal pengurus.

“Kelemahan atlet kita masih minim jam terbang karena sejak Athun 2018 pengurus FOPI NTB sempat vakum sehingga jarang mengirim atlet di kejuaraan nasional. Tapi kita punya atlet yang sudah sering mengikuti kejuaraan nasional. Dia atlet asal Kota Bima, Doni Harianto yang saat ini kuliah di Solo, Jateng,” jelasnya. (fan)

APBD 2020 123456789012345678901234567890121234567890123456 Masih Danai Program 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 LENSA OLAHRAGA 123456789012345678901234567890121234567890123456 Pariri Bariri Taliwang (Suara NTB) Pada tahun 2020 mendatang pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan masih akan terus mendanai sejumlah kegiatan program Pariri Bariri.

“Untuk APBD 2020 masih ada program Pariri Bariri yang kita biayai,” kata Asisten Perekonomian Pembangunan Pemda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan, Selasa (16/7).

Ia menjelaskan, sebagai program pemerintah yang menitikberatkan pada memberikan bantuan pemberdayaan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, program Pariri Bariri tetap dijalankan pemerintah. Hanya saja berbicara soal pendanaannya, pemerintah setiap tahunnya tidak selalu menginteversinya dengan dana yang besar.

“Sekarang tidak sebesar tahun sebelumnya, nah tahun depan juga begitu dan seterusnya,” paparnya.

Sejak tahun ini dikatakan

H. Amry fokus kegiatan program Pariri Bariri tidak lagi seoenuhnya dalam bentuk bantuan langsung. Terutama program Bariri yang berfungsi pada pengembangan perekonomian masyarakat.

Program tersebut sejak tahun ini pendanaannya lebih kepada peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat penerima bantuan. “Bantuan Bariri tani, ternak sampai nelayan itu kan sudah saatnya kita mau lihat seberapa tingkat keberhasilannya di masyarakat. Dan tahun ini kita mau lihat itu,” ujarnya.

Sementara itu, untuk program Pariri sendiri, H. Amry mengakui, jika setiap tahunnya intervensi anggarannya relatif sama. Hal ini dikarenakan, program tersebut sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pariri ini kan isinya santunan kepada lansia, subsidi BPJS untuk masyarakat miskin. Jadi nilai anggarannya relatif tidak berubah,” imbuhnya.(bug)

(Suara NTB/dok)

SIAPKAN ATLET - Menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua tahun 2019, Sasana Notorius menyiapkan sebanyak 11 atlet mengikuti seleksi.

Tampak atlet pelajar menjalani latihan di Sasana Tinju Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum lama ini.

SUARA NTB

Rabu, 17 Juli 2019

Kenaikan Gaji PTT Sesuai Kemampuan Anggaran Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku, sedang mengkaji rencana kenaikan gaji pegawai tidak tetap (PTT).

Kenaikan gaji disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. “Iya, saya sedang kaji rencana kenaikan gaji itu,” kata Walikota, Selasa (16/7).

Pemkot Mataram memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan pegawai. Namun demikian kata Walikota, rencanan ini tidak mau diributkan terlebih dahulu karena harus melihat secara realitas kondisi anggaran. Jika rencana ini tidak terealisasi dikhawatirkan menimbulkan gejolak di kalangan pegawai.

“Saya ndak mau ribut – ribut dulu,” tandasnya.

Kenaikan gaji PTT atau honorer rencananya tahun 2020 mendatang. Besar kenaikan belum dipastikan. Sebab, pascagempa kondisi keuangan daerah terbatas.

Rencana meningkatkan kesejahteraan pegawai disambut gembira oleh pegawai tidak tetap di Lingkup Pemkot Mataram. Jangan sampai ini hanya angin surga bagi pegawai non ASN. “Mudah – mudahan ndak sekedar wacana,” kata pegawai honorer yang enggan dikorankan namanya.

Kenaikan gaji baru dirasakan pada masa Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu

Selly Andayani. Kondisi saat ini tingkat kebutuhan semakin meningkat, gaji Rp1,2 juta/bulan dinilai tidak cukup.

Idealnya, upah diterima disesuaikan dengan upah minimum kota (UMK).

Faktor mendesak sehingga perlu disesuaikan karena harga barang serba mahal dan biaya pendidikan semakin tahun terus meningkat. “Paling tidak sesuai UMK,” harapnya. (cem/vik)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3702 MH NOKA/NOSIN : MH1JFZ126HK039791/ J F Z 1 E - 2 0 4 3 0 6 3 AN.SAHMIN HLG D’SKTR KEBON ROEK HILANG STNK R2 YAMAHA DR.4772 CG NOKA/NOSIN : MH31KP00BEJ679828 : 1KP 679849 AN.JOHAN HAMDI HLG D’SKTR AMPENAN

Halaman 12

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR.5554 RI NOKA/NOSIN : MH1JF5124BK203653/JF1E-2199277 AN.FAJAR TRI UTOMO HLG D’SKTR JL ARYA BANJAR GETAS MENUJU JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG BPKB R4 TOYOTA AVANZA DR 1537 AN NOKA/ NOSIN : MHFM1BA3JAK277678/DG64887 AN.PT BANK SYARIAH MANDIRI HLG DIKOTA BIMA

RUPA-RUPA

HLG STNK DR.5784 CG HONDA NOKA/NOSIN : MH1JFB128EK24982/JFB1E2201199 AN.YULIANTO HLG D’SKTR SEKARBELA

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HLG STNK R4 DATSUN DR.1753 AV NOKA/NOSIN : MHBJ1CH2FEJ-OO8651/ HR12-709949T AN.YUSUF INDRA RUDIANA HLG D’SKTR SEKARBELA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 17 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 NAIKNYA harga cabai di NTB membawa angin segar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bagi para petani. Namun, di sisi lain, kenaikan harga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 cabai ini sudah mulai dikeluhkan masyarakat. Apalagi, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 harga ini diprediksi akan tetap tinggi di atas Rp55 ribu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 per Kg hingga Agustus mendatang. Pasalnya, saat ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 petani di NTB baru masuk musim tanam. Produksi cabai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 di NTB masih terbatas, sekitar 1 ton per hari. Cabai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 produksi lokal tersebut dikirim ke pasar-pasar tradis12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ional yang ada di NTB. Oleh karena itu, Pemprov NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 melalui Dinas Perdagangan melarang cabai produksi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lokal dilarang dikirim ke luar daerah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Meski masyarakat sudah mulai mempertanyakan kenai12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan harga cabai ini, namun Dinas Perdagangan NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 mengklaim bahwa harga cabai di NTB termasuk yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 murah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Karena di luar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 daerah harganya mencapai Rp100 ribu per Kg. Beberapa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hari lalu, harga cabai di Kota Mataram mencapai Rp60 ribu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 per Kg. Terkait dengan harga cabai di Dompu yang men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 embus Rp80 ribu per Kg, karena cabai asal Lombok yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dijual ke sana.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dinas Pertanian Kota Mataram mengklaim bahwa kenai12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan harga cabai dipicu stok salah satu bumbu dapur terse12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 but mulai menipis. Oleh karena itu, harus segera dilakukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pengendalian harga agar tak mempengaruhi sektor lain12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nya. Karena seperti pengalaman kenaikan harga cabai tahun12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tahun sebelumnya, berdampak pada usaha kuliner. Tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jarang, pemilik warung, rumah makan maupun restoran, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 terpaksa menyesuaikan harga makanannya sebagai akibat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 naiknya harga cabai. Kenaikan harga dipicu stok di tingkat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 distributor menepis karena belum masuk masa panen.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kebutuhan cabai di Mataram tidak terlalu tinggi diband12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ingkan dengan daerah lain. Masyarakat hanya menjadikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebagai bahan bumbu dapur saja. Ketersedian cabai di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pasar Mandalika beberapa hari lalu, hanya hanya 300 kg.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sebelum bulan ramadhan harga relatif stabil. Cabai bany12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ak didistribusikan dari Pulau Jawa, sehingga mampu men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 gendalikan harga. Pendistribusian cabai luar rupanya te12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lah disisir oleh Satgas Pangan Polda NTB. Untuk memenu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hi kebutuhan masyarakat, Dinas Pertanian Kota Mataram 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 berkomunikasi dengan pengusaha dari Bima dan Lombok 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Timur. Sekaligus akan mengidentifikasi penyebab kelang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kaan stok tersebut.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dinas Pertanian Kota Mataram mengantisipasi jangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sampai harga cabai menembus Rp100 ribu/kg. Alternatifn12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ya bisa mendatangkan cabai dari Pulau Jawa untuk men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 stabilkan harga. Jika setelah panen raya September men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 datang, jika harga cabai tidak kunjung turun, atau malah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebaliknya, alternatif mendatangkan cabai dari Pulau Jawa, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 juga bukan ide yang buruk.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Tingginya harga cabai menjadi salah satu faktor 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 penyumbang inflasi pada Bulan Juli ini. Untuk mengatasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persoalan yang terulang tiap tahun ini, Disdag menyaran12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan perlunya diterapkan sistem Controlled Atmosphere 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Storage (CAS) di daerah-daerah sentra produksi cabai, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sayuran, bawang merah dan jagung. Sehingga ketika 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 panen raya, produk pertanian tersebut dapat disimpan dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dijual ketika harganya bagus.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dengan sistem CAS, komoditas pertanian yang sering 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menjadi penyebab inflasi tersebut tetap segar sampai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 enam bulan. Nantinya, hasil produksi petani dimasukkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ke gudang dan dibayar 70 persen oleh perbankan. Sisanya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebesar 30 persen dibayar belakangan. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Stabilkan Harga Cabai

OPINI

Halaman 14

Modal Manusia dan Kristalisasi Industri EKTOR industri adalah sektor yang menawan, dengan daya pikat kuat dalamperekonomian. Suatu manuver strategis telah diambil oleh Gubernur NTB dengan memprioritaskan sektor industri dalam rencana pembangunannya. Ini adalah tantangan besar karena hingga detik iniperekonomian NTB masih di topang oleh pertanian, dan industri hanya memegang andil 4,12 persen saja. Di sisi lain, kristalisasiindustri merupakan salah satu cara jitu yang dapat mengurangi dominasi sektor pertambangan terhadap ekonomi NTB. Berangkat dari niat sederhana yaitu mengurangi ketergantungan akan produk impor dan mengoptimalkan pemasaran produk daerah, mengorbitkanindustrimenjadi opsi yang paling logis.

Baseline Industri Pengolahan Sensus Ekonomimencatat bahwa di NTB pada tahun 2016 terdapat hampir 122 ribu usaha berbasis industri pengolahan. Potensi yang ada adalah bahwa sektor industri menyerap lebih dari 27 persen pekerja non pertanian di NTB. Satu usaha berbasis industri di NTB rata-rata mampu menyerap 3 orang tenaga kerja. Artinya sektor industridi sini masih banyak yang merupakan industriberbasis rumah tangga. Industri rumahan lekat dengan keluhan minimnya permodalan.

Menaikkan kelas industri rumah tangga ke level industri menengah adalah peluang sekaligus tantangan yang dihadapi.

Potensi pengembangan sektor industri sesungguhnya cukup besar, namun membutuhkan investasi yang besar pula. Investasi tidak hanya sebatas pada investasi fisik saja, namuninvestasi pada sumber daya manusia juga penting. SDM adalah faktor kunci dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja berpendidikan rendah, memiliki daya saing yang lemah dan kompetensi yang rapuh.Para ahli telah banyak yang mengemukakanbahwa ada keterkaitan eratantara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan produktivitasnya,

Oleh: Yassinta Ben Katarti L D (Kasi ASLS BPS Provinsi NTB) modal manusia menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

Modal manusia sebagai Pondasi Tak cukup hanya melihat kuantitas, kualitas sudah jelas menjadi tuntutan utama dalam era revolusi industri 4.0 saat ini. Memoles sektor industri adalah suatu transformasi besar yang membutuhkan sokongan modal manusia yang berkualitas. Dengan IPM bernilai 67,3 yang masih berada pada kategori sedang, wajar jika masih banyak kalangan yang menyangsikan suksesnya niat baik pemerintahan NTB saat ini. Sebelum berangkat ke medan tempur, pasukan harus dibekali dengan senjata dan teknik peperangan. Analog dengan itu, untuk bisa menggenjot sektor industri maka tak cukup hanya bermodalkan infrastruktur. Kualitas manusia NTB perlu dicermati apakah sudah memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa berjibaku dalam dunia perindustrian NTB. Agar dapat membangun pondasi industri yang berkesinambungan, maka pendidikan harus diperkuat.

Pendidikan tidak hanya diharapkan menelurkan sarjana dengan titel prestise, namun pendidikan harus mampu menciptakan calon tenaga kerja terlatih sesuai dengan haluan industri yang sudah dicanangkan.

Keberadaan SMK menjadi salah satu solusi. SMK dapat menjadi wadah penting sebagai kuali untuk menggodok dan meramu calon tenaga kerja yang memenuhi spesifikasi industri. Kompetensi dan kualifikasi yang difokuskan, harus sejalan dengan jenis industri yang ingin dikembangkan. Momok bahwa SMK justru menjadi penyumbang pengangguran terbesar akan hilang, jika vokasi bersesuaian dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Industri Pengolahan Makanan Berpotensi Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi, industri pengolahan makanan menjadi jenis industri po-

RADIO

tensial yang menunggu untuk diangkat. Jumlah pelaku usaha industri pengolahan makanan mencapai hampir 25 persen dari total usaha di sektor industri NTB. Kearifan lokal menjadikan NTB kaya akan jenis kuliner yang menggugah selera. Industri pengolahan makanan juga akan memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian hingga dunia pariwisata NTB. Produk-produk unggulan dari sektor pertanian dapat diolah menjadi produk pangan yang layak dipasarkan. Membidik produk unggulan pertanian adalah strategi agar industri pengolahan makanan dapat berkesinambungan, karena ini akan berkaitan dengan ketersediaan bahan baku. Inovasi menjadi keharusan untuk mengisi celah selera konsumen yang kian hari kian beragam.

Melalui SDM yang berkualitas, akan lahir ide-ide segar yang menggugah gairah produktivitas. Sekali lagi kualitas bukan soal titel, namun lebih kepada sistematika pemikiran dan keterampilannya. Walau dengan teknologi sederhana, industri pengolahan makanan dapat merebut pasar dan memberi nilai tambah bagi NTB. Dibantu dengan teknologi dan informasi, maka produk industri makanan akan unggul dan mudah dipasarkan. SDM yang menguasai teknologi informasi akan menjadi primadona untuk membantu mengembangkan dunia industri.

Industri danAmbisi Banyaknya penduduk NTB adalah amunisi yang dapat menjadi pedang bermata ganda. Size does matter, penduduk yang banyakmemang merupakan modal besar namun jika tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi beban. Satu langkah besar mengkristalisasi industri adalah ambisi yang berpeluang tinggi untuk menjadi nyata.

Hanya saja, catatan – catatan penting terutama yang berkaitan dengan modal manusia harus selalu dibaca dan ditindaklanjuti. Modal

manusia bukan hal sepele yang dapat diabaikan begitu saja.

Jangan sampai kita yang membajak sawah, namun orang lain yang melakukan panen raya. Kita tidak ingin infrastruktur fisik yang telah dirintis pemerintah, justru lebih banyak menampung tenaga kerja dari luar daerah NTB. Jika kualitas modal manusia dikesampingkan dalam proses industrialisasi ini, maka penduduk NTB hanya akan menjadi penonton karena tak mampu bersaing. Industrialisasi akan membuka banyak keran kesejahteraan, dan kegemilangan bagi NTB menjadi niscaya.

POJOK Rinjani pulih, pendaki mencapai 2.000 orang

Jangan abaikan kebersihannya

*** Jangan ada praktik perpeloncoan di sekolah

Banyak pilihan lain yang lebih mengedukasi

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 17 Juli 2019

Megaproyek Global Hub Kayangan Diincar Investor Lima Negara Dari Hal. 1 Namun daerah tersebut nantinya akan dijadikan kawasan hijau. Hasil kajian, pascagempa, Lombok Utara merupakan daerah yang sekarang paling aman dari bencana gempa. Karena energi gempa sudah keluar. ‘’Ada investor yang mau balik lagi. Tapi saya ndak mau bilang dulu. Kita teliti dulu. Pembangunan makin cepat makin bagus.

Kita maunya 2020 sudah mulai konstruksi,’’ ujarnya.

Sebelum kejadian gempa, tiga investor sebenarnya sudah mau merealisasikan investasinya. Yakni konsorsium investor Cina dan Rusia yang akan membangun kilang minyak. Kemudian konsorsium investor Eropa yang akan membangun pelabuhan dan kawasan industri. (nas)

Kontraktor Proyek Balai Nikah Mangkir Dari Hal. 1 Sebagaimana penyampaian sebelumnya, Kajari mengaku tidak segan- segan menjemput paksa jika ada saksi yang tidak kooperatif memenuhi panggilan.

Kontraktor seharusnya hadir untuk didengar keterangannya sebagai saksi terkait tanggung jawab pekerjaannya pada proyek Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Namun tidak hanya panggilan kemarin, surat panggilan sebelumnya juga tidak direspons.

Selain kontraktor, sejumlah saksi dari Kanwil Kemenag Provinsi NTB juga dilayangkan panggilan. Ada dua saksi yang hadir Selasa kemarin, diperiksa terkait proyek senilai Rp1,2 miliar tersebut. ‘’Masih pemanggilan dan pe-

meriksaan saksi. Hari ini dua saksi dari Kemenag Provinsi NTB, yakni kabag TU dan Kasi KUA dan Kepenghuluan Kanwil selaku kordinator proyek,’’ kata Kajari.

Pemanggilan saksi masih akan terus berlanjut, termasuk pejabat Kemenag Provinsi NTB. Sedangkan dari pihak Kemenag Kabupaten Sumbawa hampir semua dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Diantaranya mantan Kepala Kemenag sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sementara upaya menelusuri Sekretariat PT. STR di Mataram belum berhasil.

Kontraktor ini diduga kabur meninggalkan pekerjaannya yang belum mencapai 100 persen. (ars)

Rinjani Pulih, Pendaki Mencapai 2.000 Orang Dari Hal. 1 “Laporan yang kami terima, sampai saat ini belum ada pengaruh pada wisatawan yang melakukan pendakian,” ujarnya.

Karena pertimbangan keamanan setelah jalur dibuka, pihak TNGR membatasi kuota masing-masing jalur pendakian dari empat jalur yang dibuka.

Untuk jalur Sembalun dan Senaru, jumlah pendaki dibatasi masing-masing 150 orang per hari. Sedangkan jalur Aik Berik dan Timbanuh, jumlah pendaki dibatasi masing-masing 100 orang per hari.

Dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan, pendakian dibatasi hanya sampai di Pelawangan. Pendaki tidak diperkenankan menuju puncak Rinjani dan Danau Segara Anak.

Terkait dengan musim kemarau yang melanda NTB, Sudiyono mengatakan petugas Balai TNGR siaga kebakaran hutan. Kepada semua pendaki diharapkan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. “Jangan menyalakan api sembarangan,” imbuhnya. Kami juga mengimbau masyarakat ketika membakar lahan di sekitar kawasan. Tolong diawasi, dikendalikan. Karena beberapa waktu lalu, bisa saja kebakaran itu efek pembukaan lahan,’’ katanya.

Ia menyebutkan, daerah Sembalun termasuk rawan terjadi kebakaran hutan.

Daerah-daerah lainnya di kawasan TNGR yang mempunyai curah hujan yang rendah, juga berpotensi terjadi kebakaran. (ars)

Dilarang Kirim ke Luar Daerah Dari Hal. 1 Karena kita membutuhkan di dalam daerah. Nanti September baru panen raya. Sekarang baru ada 1 ton per hari,’’ sebutnya.

Selly mengungkapkan, harga cabai di tingkat petani di NTB sebesar Rp42.000 per Kg. Sedangkan di tingkat pedagang dijual seharga Rp55.000 per Kg. Di bandingkan daerah lain, kata Selly, harga cabai di NTB lebih murah.

Karena di luar daerah harganya mencapai Rp100 ribu per Kg. Beberapa hari lalu, harga cabai di Kota Mataram mencapai Rp60 ribu per Kg. Terkait dengan harga cabai di Dompu yang menembus Rp80 ribu per Kg, Selly mengatakan karena cabai asal Lombok yang dijual ke sana.

Dengan harga sebesar Rp42.000 per kg di tingkat petani. Selly mengatakan tidak mungkin harga di tingkat pedagang sebesar Rp30.000 per Kg. Ia tak memungkiri tingginya

harga cabai akan mengakibatkan inflasi meningkat pada bulan Juli. ‘’Inflasi ndak apa-apa. Lebih susah deflasi, karena petani menangis,’’ katanya.

Untuk mengatasi persoalan yang terulang tiap tahun ini, Selly menyarankan perlunya diterapkan sistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di daerah-daerah sentra produksi cabai, sayuran, bawang merah dan jagung.

Sehingga ketika panen raya, produk pertanian tersebut dapat disimpan dan dijual ketika harganya bagus.

Dengan sistem CAS, komoditas pertanian yang sering menjadi penyebab inflasi tersebut tetap segar sampai enam bulan. Nantinya, hasil produksi petani dimasukkan ke gudang dan dibayar 70 persen oleh perbankan. Sisanya sebesar 30 persen dibayar belakangan. (nas)

Bukan Solusi Kekeringan Dari Hal. 1 Mudah-mudahan dengan kita kering, kita sadar tidak boleh menebang pohon sembarangan. Jangan sampai atas nama pertanian kita menerabas semua kaidah-kaidah alam yang sudah begitu mapan,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu, Selasa (16/ 7) di Mataram.

Menurut gubernur, tren yang muncul di masyarakat seringkali ingin mengatasi masalah tanpa memperhatikan akar masalah itu sendiri.

Karena itu, begitu kekeringan muncul ada banyak tuntutan agar jajaran pemerintah terkait segera memberikan solusi. ‘’Dalam jangka pendek masalah sumur bor akan kita coba akomodir. Namun pada saat yang sama masalah penghijauan, reboisasi, pelarangan penebangan pohon harus disosialisaikan ke masyarakat,’’ tegas Dr. Zul. Selain itu pembuatan sumur bor juga dinilai akan memakan biaya yang besar. Mengingat sumur bor membutuhkan listrik, bahan bakar, dan perawatan. Dr. Zul justru lebih cenderung setuju untuk membuat dam atau tanggul sederhana dengan biaya yang lebih murah dan sama-sama mampu mengatasi kekeringan. ‘’Ketimbang tergantung terus, mendingan ada dam sederhana yang mampu menampung air musim hujan (dan) menumbuhkan mata air baru sehingga mudah-mudahan

lebih (efektif),’’ ujar nya.

Sebelumya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa musim kemarau tahun 2019 ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September. Kekeringan tersebut diperkirakan terjadi di beberapa provinsi yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. Untuk mengatasi dampak sementara dari kekeringan, BPBD NTB bersama-sama dengan Polri, TNI, PDAM serta NGO yang bergiat di masalah kekeringan telah mendistribusikan air bersih. Diterangkan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, BPBD kabupaten dan kota terdampak kekeringan secara bertahap telah melakukan distribusi air ke dusun-dusun prioritas yang mengalami kekurangan air parah.

Walaupun begitu, Ahsanul menerangkan pola penanganan darurat kekeringan saat ini belum cukup. Agar tidak jadi pekerjaan rutinitas setiap tahun, pihaknya mendorong masing-masing kabupaten dan kota terdampak untuk menyampaikan usulan program penanganan kekeringan jangka panjang. Salah satunya dengan pembuatan sumur bor di masing-masing kabupaten/kota. (bay)

Halaman 15

Pemprov Siapkan Peluang Pelatihan Kerja Standar Internasional bagi Warga NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Global Labour Solutions Australia, Selasa (16/7). LoI tersebut memuat gambaran kerjasama yang akan dijalin antara Pemprov NTB dengan pemerintah Northern Territory di Australia.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menerangkan bahwa kerjasama tersebut menyambut pengalaman Gubernur NTB setelah mengunjungi beberapa wilayah di Northern Territory.

Menurut gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dengan menjalin kerjasama tersebut.

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah pengiriman beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB untuk menjalani pelatihan. Gubernur berharap para ASN itu benarbenar diminta untuk mempelajari standar dan spesifikasi kerja yang diterapkan di Australia untuk disebarluaskan pada Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya di lingkungan kerja pemerintahan.

“Pas sampai di sini mereka betul-betul melatih SDMSDM kita,” ujar Dr. Zul ditemui seusai penandatangan LoI. Menurutnya, ia merasa bersemangat menjalin kerjasama tersebut, mengingat faktor kedekatan geografis antara NTB dengan Northern Territory. Dengan jarak yang dekat tersebut dan didukung adanya penerbangan langsung Dia berharap warga NTB bisa lebih intens berkunjung ke sana.

“Peluang melakukan bis-

nis ke sana juga besar.

Northen territory itu daerah yang tidak banyak peminat karena cuacanya sama seperti kita di Lombok selatan, Sumbawa, Bima, atau Dompu,” ujar Dr. Zul. Selain peluang investasi, gubernur menerangkan penandatanganan LoI hari ini menandakan terbukanya program beasiswa serta pelatihan-pelatihan bagi warga NTB. Pelatihan itu sendiri meliputi pelatihan di bidang keperawatan, perkebunan, dan bidang kerja lainnya.

Senada dengan itu Konsulat Jenderal RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja, menegaskan bahwa penandatangan LoI tersebut menandakan keinginan kedua pihak untuk membangun kemitraan yang strategis dan komprehensif. Kerjasama itu kedepannya ditujukan untuk bersama-sama membangun kekuatan ekonomi dan sosial budaya untuk wilayah Asia Pasifik.

Dicky menerangkan bahwa dipilihnya NTB karena melihat kekhususan yang menunjukkan prospek yang baik.

Salah satunya adalah dikenalnya NTB sebagai sumber utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang berusaha meningkatkan kapasitas ker-

ja para PMI. Khususnya yang beberapa waktu belakangan kerap dikirim untuk bekerja di bidang informal sebagai asisten domestik tanpa kemampuan kerja yang mumpuni.

“Saya tidak berpretensi akan menghentikan itu (pengiriman asisten domestik, Red). Tapi yang paling penting kita akan meningkatkan itu (menjadi) pekerja yang punya skill profesional,” ujar Dicky.

Kerjasam antara Pemprov NTB dengan Global Labour Solutions Australia diterangkan Dicky akan membuka kesempatan bagi SDM di NTB untuk merasakan pengalaman kerja dan disertifikasi dengan standar internasional.

Hal itu ditujukan setidaknya untuk melahirkan SDM yang dapat berkompetisi dan memiliki rasa percara diri sesuai standar internasional juga.

Walaupun begitu, Dicky menerangkan bahwa salah satu masalah yang masih menjadi perhatian adalah soal pembiayaan pelatihan tersebut. Dimana Pemprov NTB telah menyatakan akan memberikan subsidi sebesar 2 ribu dolar Amerika untuk total pembiayaan mencari 4 ribu dolar Amerika. Karena itu, sisa biaya sebesar 2 ribu dolar Amerika akan dibebankan kepada individu masingmasing yang berminat untuk menjalani pelatihan kerja di

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah memberi sambutan pada penandatanganan Letter of Intent (LoI) Pemeprov NTB dengan Global Labour Solutions Australia, Selasa (16/7).

Australia.

Nilai itu diterangkan Dicky tidak seberapa dibandingkan kesempatan dan pengalaman kerja yang akan didapatkan.

Mengingat standar upah minimum di Australia saat ini adalah 27 ribu dolar Amerika, maka biaya sebesar 2 ribu dolar Amerika sudah bisa dikembalikan dalam waktu paling lama dua bulan.

“Paling penting dia mendapat kesempatan dilatih, pengalaman kerja, dan dia mendapat juga bayaran karena mendapat kesempatan kerja 15-20 jam seminggu, dan dia dibayar dengan standar sana,” tegas Dicky.

Pengiriman pertama SDM

NTB untuk menajalani pelatihan direncanakan sebelum Desember 2019. Dalam satu kali pendaftaran, ditargetkan mengirim 20-25 orang untuk menjalani pelatihan intensif selama setidaknya satu tahun.

Orang-orang yang boleh mendaftar menurut Dicky tidak harus memegang gelar sarjana. Namun terbuka bagi orang-orang dengan tingkat pendidikan SMA sederajat, D3, maupun D2. Sehingga dalam satu tahun diharapkan ada 2-3 kali pendaftaran, yang mampu memfasilitasi 70-80 orang per tahun untuk mejalani pelatihan kerja di Australia. (bay)

Urusan Seragam Sekolah, Kadisdik Serahkan ke Orang Tua Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Mataram, Drs.H. Lalu Fatwir Uzali,M.Pd menyerahkan soal urusan seragam siswa ke orang tua siswa langsung. Alasannya, Dinas Pendidikan tidak lagi menganggarkan terkait seragam siswa dan taat pada kebijakan yang ada.

Ditemui di SDN 6 Mataram, Selasa, (16/7) kemarin, ia mengatakan, Dikbud tidak lagi tender terkait masalah seragam siswa yang ada di Mataram. Urusan, seragam tersebut diberikan secara langsung ke pihak orang tua siswa. ‘’Bebas, silakan membeli di mana saja, tidak diwajibkan di sekolah,’’ ujarnya kepada Suara NTB.

Fatwir mengungkapkan, ia akan merancang soal seragam secara detail. Ia menilai, dengan memberikan kebijakan langsung kepada orang tua siswa tidak akan memberatkan orang tua untuk mendapatkan seragam. ‘’Jadi pakaian seragam itu nanti akan diurus seminggu setelah masuk sekolah. Jadi tidak ada orang tua sampai

tergesa-gesa dan panik untuk pakaian seragam,’’ imbuhnya.

Terkait temuan pengadaan seragam oleh Dikbud, Fatwir enggan memberikan alasan. Ia mengatakan, tidak ada alasan yang dapat diberikan terkait hal tersebut. “Saya tidak bisa membuat alasan itu. Saya belum mengecek terkait itu.

Saya Kadis baru, saya tidak

bisa memberikan jawaban,’’ katanya kepada Suara NTB. Ia juga memberikan anjuran kepada masyarakat.

Jika edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dilanggar agar segera dilaporkan. ‘’Jadi kalau ada temuan terkait hal itu silakan dilaporkan saja,’’ tutupnya. (vik)

Harus Ada Cara Luar Biasa Percepat Penurunan Angka Kemiskinan Dari Hal. 1 Pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas, menurut Dr. Zul harus ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB. Pembangunan smelter juga merupakan harga mati bagi gubernur. Untuk mempercepat pendirian smelter, gubernur meminta Gita Ariadi dan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si untuk mencurahkan perhatiannya.

Komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, gubernur menegaskan Pemprov NTB siap memberikan dukungannya jika memang Bulog membutuhkan kemudahan. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma untuk mengawalnya.

Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur. Untuk mengawal rencana ini, Dr.Zul menunjuk Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM untuk membuat rencana kerja yang terukur.

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehu-

tanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Begitu juga Kadis Perikanan dan Kelautan diminta agar memastikan NTB segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Target NTB swasembada telur juga harus segera digeber.

Peternakan ayam dan petelur harus segera direalisasikan.

Target ini akan dibebankan kepada Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan, penurunan persentase kemiskinan di NTB sesuai rilis BPS, Senin (15/7) cukup menggembirakan dan memberikan optimisme bagi pencapaian target-target NTB Gemilang. Meski proyeksi Bappenas bahwa pascabencana gempa bumi angka kemiskinan NTB akan naik menjadi 15,88 persen.

Namun kemiskinan NTB bulan Maret 2019 turun 0,07 persen. Meskipun melambat, tetapi persentase angka kemiskinan turun dari 14,63 persen menjadi 14,56 persen pada Maret 2019.

Ardhi mengatakan, penurunan angka kemiskinan NTB tersebut didukung oleh penu-

runan jumlah kemiskinan pedesaan yang relatif signifikan yaitu dari 13,69 persen pada bulan September 2018 menjadi 13,45 persen pada bulan Maret 2019. Hal tersebut mengimbangi peningkatan persentase jumlah penduduk miskin perkotaan dari 15,66 persen pada bulan September 2018, kemudian naik menjadi 15,74 persen.

Ia menjelaskan, inflasi NTB turun per Maret 2019 sebesar 2,45 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 3,16 persen.

Jika dilihat inflasi di Kota Mataram per Maret 2019 sebesar 3,15 persen, ada kenaikan 0,21 persen dari inflasi per Maret tahun 2018 yang sebesar 2,94 persen. ‘’Adapun Kota Bima sebaliknya mengalami penurunan sebesar 0,48 persen. Inflasi Kota Bima per Maret 2019 menjadi 3,22 persen sedangkan pada bulan Maret 2018 inflasi pada angka 3,70 persen,’’ kata Ardhi, Selasa (16/7) siang.

Jika dilihat dari garis kemiskinan NTB mengalami kenaikan dari Rp 373,566 per kapita pada bulan September 2018 menjadi Rp 384,880 per kapita pada bulan Maret 2019. Hal ini menunjukan, semakin besarnya pengeluaran masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar setara 2100 kkal.

Garis kemiskinan perkotaan per maret 2019 sejumlah Rp 396.696, meningkat dibandingkan dengan septem-

ber 2018 sebesar Rp 384.479.

Garis kemiskian pedesaan pada bulan Maret 2019 sebasar Rp 374.123 meningkat dari Rp 363.755 pada bulan september 2018.

Ardhi menambahkan, menurunnya jumlah penduduk miskin di pedesaan menunjukan keberhasilan ikhtiar Pemerintah NTB dengan jargon melawan kemiskinan dari desa sejak 2017 dengan tujuh program prioritas tahun 2018 yang merupakan Sinergisitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa juga NGO. Program tujuh prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan di NTB tersebut antara lain Pengembangan BUMDes, Rumah Layak Huni, Pemenuhan Air bersih, Kawasan Rumah Pangan lestari (KRPL), Kelompok Usaha Bersama, Sanitas/Jamban keluarga dan Bank Sampah.

Ke tujuh program kegiatan di atas, kata mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini difokuskan lokasinya pada 100 desa miskin yang menjadi prioritas intervensi oleh Pemprov. Dan 400 desa lainnya yang menjadi prioritas penanganan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintahan desa, sesuai surat keputusan Gubernur NTB. Dengan adanya sinergisitas yang holistik dan integratif

pada kegiatan tematik yang spasial berbasis desa menjadi inovasi Pemprov NTB. ‘’Sehingga meski bencana gempa melanda sebagaian kabupaten/kota di NTB, Provinsi NTB sudah memiliki ketangguhan sosial sebagai modal sosial yang signifikan dalam penanganan saat bencana maupun pasca bencana,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut Ardhi, keberadaan NGO Internasional, NGO skala nasional maupun NGO lokal di NTB sangat signifikan membantu sinergisitas program-program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain komoditi makanan mendominasi sampai 74,54 persen pembentuk garis kemiskinan.

Sedangkan komoditi non makanan seperti perumahan dan lainnya hanya 25,46 persen mempengaruhi garis kemiskinan di Provinsi NTB. Sehingga kendala rehab rekon pascabencana tidak menjadi faktor yang signifikan dalam garis kemiskinan.

Ke depan, katanya, perlu inovasi pelaksanaan dan penajaman khusus untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan terus konsisten. Serta fokus pada 13 program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan pada 100 desa/kelurahan prioritas intervensi Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019 sampai 2020. (nas)

Pemerintah Siapkan Langkah Percepat Pembebasan Lahan Sirkuit Mandalika Dari Hal. 1 Ada UU No. 2 Tahun 2012, yang memberikan diskresi kepada pemerintah. Atas nama lahan untuk kepentingan publik, tetap akan dibayar. Tapi tidak terlalu tinggi,” kata Gubernur dikonfirmasi usai penandatangan Letter of Intents (LoI) dengan Konjen RI di Darwin bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (16/7).

Pembangunan Sirkuit Mandalika harus dilihat kemaslahatannya yang lebih besar bagi publik. Disebutkan, tinggal 4 hektare lahan yang menjadi lokasi pembangunan Sirkuit Mandalika belum dibebaskan.

Harga lahan itu sudah dilakukan appraisal oleh lembaga independen. Di mana harga satu are sesuai hasil apprais-

al sebesar Rp75 juta. Sementara itu, masyarakat yang menjadi pemilik lahan meminta harga mencapai Rp300 juta per are.

Gubernur meminta masyarakat jangan terlalu mematok harga yang tinggi. Sesuai aturan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai BUMN mengelola KEK Mandalika, dalam melakukan pembebasan lahan mengacu pada hasil appraisal.

Apabila ITDC membayar lahan di atas harga appraisal maka dia bisa disalahkan. Bahkan bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika dilakukan audit.

Namun sesuai UU No. 2 Tahun 2012, dimungkinkan harga pembebasan lahan naik 15 per-

sen dari hasil appraisal. ‘’Jangan sampai karena melihat pemerintah butuh kemudian semau-maunya. Kadangkadang masyarakat begitu. Tentu paling bagus kita akan berkomunikasi. Tapi kita tidak mau pakai pemaksaan,’’ katanya.

Sesuai rencana ITDC, pembangunan Sirkuit Mandalika akan dimulai pada September atau Oktober mendatang.

Pembangunan Sirkuit Mandalika ditargetkan rampung pada 2020 mendatang. Pasalnya, mulai 2021, balap MotoGP dilaksanakan di Sirkuit Mandalika.

Latih Jadi ‘’Race Official’’ Selain mempercepat pembebasan lahan Sirkuit Mandalika dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendudukung. Pem-

prov akan mengirim 300 anak muda NTB untuk dilatih menjadi race official di Sepang Malaysia. Gubernur mengatakan hal itu sudah dibicarakan dengan Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer, Selasa (16/7) pagi.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan, Pemprov dan ITDC sepakat bahwa masyarakat lokal tidak boleh menjadi penonton di daerahnya sendiri. Anakanak muda NTB harus aktif dan berpartisipasi dalam gelaran MotoGP 2021. ‘’MotoGP adalah event besar dan akan jadi kebanggaan Indonesia. Kita ingin di event besar seperti ini anak-anak lokal harus berdaya dan terlibat,’’ katanya.

Dr. Zul menyebutkan, Pem-

prov dan ITDC sudah sepakat melatih 300 anak muda NTB untuk menjadi race official MotoGP Mandalika. Sebanyak 150 anak-anak muda asal Lombok Tengah. Dan sisanya berasal dari sembilan kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB. Anak-anak muda NTB ini akan dikirim secara bertahap ke Malaysia. Untuk tahap pertama akan mulai dikirim Oktober mendatang. Jika anakanak muda NTB sukses, kata Dr. Zul, maka mereka tidak hanya bisa berpartisipasi menjadi race official di Sirkuit Mandalika. Tetapi juga di berbagai event MotoGP yang diselenggarakan diberbagai negara. ‘’Anak-anak lokal tak boleh jadi penonton. Jadi kita minta race official harus orang lokal,’’ tandas Dr. Zul. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 17 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Potensi Wisata NTB Belum Dikelola Baik Mataram (Suara NTB) – Geliat pariwisata yang berusaha ditingkatkan Pemprov NTB dengan terus menambah destinasi wisata dinilai bukan langkah yang efektif. Hal itu dilihat dari potensi di masingmasing objek wisata yang sudah lebih dulu ada di NTB namun belum terkelola dengan baik.

Ketua Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa potensi wisata di NTB memang banyak yang menarik, namun belakangan tidak dapat memberikan efek yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

“Itu mesti di-create (dibuat, Red) juga apa yang membuat mereka itu punya daya jual,” ujar Dewantoro, Sabtu (13/7). Menurut Dewantoro, setidaknya ada dua objek wisata yang masih menjadi daya tarik di NTB, yaitu Tiga Gili di Kapubaten Lombok Utara, dan The Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara potensi wisata di Kabupaten/Kota yang lain di NTB masih perlu perhatian lebih dari pemerintah.

“Diharapkan pemerintah daerah seperti Lombok Timur mulai eksplor apa yang kirakira orang dari luar itu, walaupun mahal, dia datang,” ujarnya. Dijelaskan Dewantoro, beberapa Kabupaten/Kota di NTB memiliki potensi yang besar. “Boleh banyak, tapi yang berkualitas juga. Mending dikit, tapi kita berkualitas,” ujarnya.

“Desa wisata itu ada beberapa yang menarik, tapi belum signifikan.

Kalau banyak tapi tidak terkelola dengan bagus kan, kurang

bagus. Lebih baik kita fokus 10 atau 20 tapi benar-benar merangsang anak-anak sekolah dari luar atau orang luar itu datang mengunjungi,” ujar Dewantoro.

Bagi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad menerangkan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi keputusan Pemprov NTB untuk terus menambah dan mengembangkan destinasi wisata. Menurut Anita yang terpenting adalah kesadaran untuk sama-sama menjaga dan menyukseskan apa yang telah diusahakan oleh pemerintah tersebut. “Apa yang dibuka (desa wisata, Red) oleh pemerintah lebih baik dijaga bersama,” ujar Anita, Selasa (16/7)) di Mataram.

Bagi Anita, pihaknya telah membicarakan hal tersebut dengan pihak terkait, dalam hal ini Gubernur NTB dan Dinas Pariwisata NTB. Yaitu masalah penyusunan program wisata yang bersifat seremonial agar tidak terlalu banyak jumlahnya, namun digaungkan jauh-jauh hari. (bay)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257