Edisi Selasa 17 Juli 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 17 JULI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 107 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur NTB Terpilih Silaturahmi dengan Walikota Mataram

(Suara NTB/cem)

SILATURAHMI - Gubernur NTB terpilih Dr. H. Zulkieflimansyah foto bersama dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, usai silaturahmi Senin (16/7).

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB terpilih Dr. H. Zulkieflimansyah bersilaturahmi dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (16/7) kemarin. Dr. Zul —sapaan akrabnya— tiba di Pendopo Walikota Mataram sekitar pukul 09.25 Wita.

Silaturami ini merupakan yang pertama pasca-Pilkada NTB yang berlangsung 27 Juni 2018 lalu. Gubernur terpilih yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS inimengenakan baju berwarna merah dan celana cokelat muda. ‘’Saya cuma datang silaturahmi saja. Tidak ada pembicaraan yang serius,’’ ujar Dr.Zul usai bertemu Walikota Mataram.

Menurutnya, sosok TGH. Ahyar Abduh merupakan

tokoh yang sangat dikagumi dan terkenal baik. Karena itu katanya, ia harus banyak belajar pada Walikota Mataram dua periode tersebut. Petinggi PKS sambungnya, juga berpesan kepada dirinya pascaPilkada harus bertemu dengan TGH. Ahyar Abduh.

Sementara itu, Ahyar Abduh mengaku baru pertama kali bertemu dengan Dr. Zul pasca-Pilkada. Walikota juga mempertegas komentar rival politiknya itu bahwa kedatangannya hanya silaturahmi dan tidak ada pembahasan soal birokrasi. ‘’Saya kan kenal sudah cukup lama. Kita satu alumni di HMI. Kebetulan saya seniornya,’’ ujarnya.

Sebagai senior kata Ahyar, tentu ia menaruh harapan be-

sar kepada juniornya semasa bergabung di HMI. Pasca dilantik sebagai Gubernur NTB nanti, pekerjaan rumah atau program strategis di Mataram menurut Ahyar bisa diselesaikan bersama.

Termasuk ide - ide program yang disampaikan pada debat kandidat, agar diakomodir. ‘’Kita bekerja bersama untuk masyarakat. Saya sekarang kan sudah aktif lagi dan melanjutkan program. Jadi butuh dukungan dari Pemeritah Provinsi,’’ ujar Walikota Mataram.

Ditambahkannya bahwa sinergitas dengan kabupaten/ kota harus ditingkatkan. Persoalan - persoalan sosial, infrastruktur dan lain sebagainya tidak bisa dibebankan ke daerah saja. (cem)

Angka Kemiskinan NTB Turun Menjadi 14,75 Persen Mataram (Suara NTB) Angka kemiskinan terus mengalami penurunan di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang selama dua periode memimpin daerah ini. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2017 - Maret 2018, persentase angka kemiskinan di NTB turun menjadi 14,75 persen.

(Suara NTB/ist)

H. Ridwan Syah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2018 mencapai 737.460 orang atau 14,75 persen. Jika dilihat dalam periode September 2017 - Maret 2018, jumlah penduduk miskin di NTB berkurang 10.660 orang atau 0,30 persen.

Selama periode September

2017 - Maret 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 1.830 orang. Dari 368.550 orang pada September 2017 menjadi 370.380 orang pada Maret 2018.

”

Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12.490 orang. Dari 379.570 orang pada September 2017 menjadi 367.080 orang pada Maret 2018.

Ridwan menambahkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 16,23 persen, turun menjadi 15,94 persen pada Maret 2018. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,06 persen pada September 2017 menjadi 13,72 persen pada Maret 2018.

Bersambung ke hal 15

Masih ada tugas besar selain menurunkan kemiskinan, juga mengurangi ketimpangan,

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)

TO K O H Jaga Integritas Jaksa DALAM waktu dekat, Kejaksaan akan merayakan ulang tahun ke 58.

Rangkaian peringatan disebut Hari Bhakti Adhiyaksa (HBA) ini diharapkan jadi refleksi untuk peningkatan kinerja, profesionalisme dan menjaga integritas.

Ungkapan itu disampaikan Kajati NTB, Dr. Mohamad Dofir, SH,MH Senin (16/7). Momentum ini diharapkan tidak berlalu begitu saja dengan rangkaian kegiatan seperti olahraga dan kegiatan lain. Menurut Kajati, diharapkan sebagai dorongan untuk perbaikan kinerja secara internal. Tidak saja di tingkat Kejati, juga sampai seluruh Kejari di kabupaten dan kota di NTB. Bersambung Mohamad Dofir ke hal 15

Dermaga Apung Kuta Semakin Rusak Mataram (Suara NTB) Belum genap setahun setelah selesai dibangun, dermaga apung di Pantai Kuta, Lombok Tengah, hancur. Nelayan mempertanyakan kerusakan proyek yang berlokasi di Desa Pujut itu yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

Keluhan itu disampaikan Kepala Desa (Kades) Pujut, Lalu Badarudin. Padahal menurut Kades, dermaga tersebut sempat dimanfaatkan

nelayan untuk sandaran perahu. Kini sama sekali tak bisa difungsikan. ‘’Memang baru saja dibangun.

Tapi itu sudah rusak, tidak bisa digunakan,’’ ujar Lalu Badarudin dihubungi Senin (16/7).

Diketahuinya, proyek dermaga apung itu sumber anggarannya dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) Tahun 2017.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Gunakan Kuda Angkut Sampah

(Suara NTB/dok)

Madani Mukarom

PERSOALAN sampah di kawasan Geopark Rinjani masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pengelola kawasan dan pemerintah daerah. Untuk menjamin Rinjani agar tidak kotor, Pemprov akan menggunakan kuda untuk mengangkut sampah-sampah yang ditinggalkan para pendaki di kawasan yang telah ditetapkan menjadi geopark dunia tersebut. ‘’Untuk Rinjani kita akan bantu kuda mengangkut sampah dari spot tertentu dibawa ke Sembalun.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

HANCUR - Pondasi penghubung dermaga dengan daratan yang hancur. Padahal proyek ini baru berumur tujuh bulan.

Tutupi Kekurangan Anggaran

Pemprov Batalkan Lelang Sejumlah Proyek ‘’Saya kira sudah (lelang lagi). Tapi memang Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memastikan akan mem- ada yang harus kita cancel,’’ ucapnya singkat.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengenbatalkan lelang sejumlah proyek untuk menutupi kekurangan anggaran dalam APBD Pe- dalian Pembangunan dan Layanan rubahan 2018. Namun, belum dapat dipasti- Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT kan nilai dan jumlah paket proyek yang yang dikonfirmasi Suara NTB secara dibatalkan pelaksanaannya pada terpisah, Senin (16/7) siang belum 2018 ini. memberikan jawaban berapa jum‘’Ada yang ditunda. Cuma perlah paket lelang yang akan dibatalsisnya berapa itu yang belum cek kan. Ia mengatakan sedang berada datanya,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. di luar kantor.

Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D keBerdasarkan pantauan aktivitas letika dikonfirmasi Suara NTB, Selang melalui ULP NTB per OPD samnin (16/7) siang. pai dengan 16 Juli 2018, sebanyPascapenghentian sementara ak 50 paket proyek yang bepelaksanaan pelelangan di lum diajukan ke ULP seUnit Layanan Pengadaan nilai Rp 61,64 miliar leb(ULP) NTB usai rapat ih. Puluhan paket pimpinan awal Juni lalu. proyek yang belum diKini pelaksanaan lelang ajukan lelang ini sudah mulai berjalan, tersebar di sejumkecuali untuk paketlah OPD. paket proyek yang Bersambung ditunda pelaksanH. Rosiady H. Sayuti ke hal 15 aannya tahun ini.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 jabat Walikota Bima dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Gubernur NTB, Dr. TGH. Bupati Lotim tersebut dia123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 M. Zainul Majdi telah men- jukan gubernur ke Menda123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 gajukan tiga nama Calon gri. Nantinya, Mendagri 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Penjabat Walikota Bima dan yang akan memilih salah 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tiga nama Calon Penjabat satu dari tiga nama yang di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bupati Lombok Timur usulkan gubernur.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (Lotim) ke Menteri Dalam Gubernur mengajukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Negeri (Mendagri). Namun, masing-masing tiga nama 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Pemprov masih menutup ra- calon Penjabat Walikota 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pat enam nama pejabat es- Bima dan Bupati Lotim 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 elon II yang diusulkan men- lantaran masa jabatan ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 jadi Penjabat Walikota Bima pala daerah dan wakil ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dan Bupati Lotim tersebut. pada daerah yang sekarang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ‘’Sudah diajukan ke akan segera berakhir. Masa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mendagri. Sedang dalam jabatan Walikota Bima 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 proses,’’ ujar Kepala Biro Pe- akan berakhir 24 Juli 2018.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 merintahan Setda NTB, Drs. Sedangkan masa jabatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 H. Wirajaya Kusuma, MH Bupati/Wakil Bupati Lotim 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ketika dikonfirmasi Suara akan berakhir 30 Agustus 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 NTB, Senin (16/7) siang.

2018 mendatang.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Enam nama calon Pen- Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Nama Penjabat Walikota Bima dan Bupati Lotim di Tangan Mendagri

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

Belum Sadar Pajak MESKI menjadi kewajiban, ternyata masih banyak masyarakat belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini disampaikan oleh lurah Pagutan, Anuri, Senin (16/ 7). Tingkat kesadaran masyarakat akan pajak sangatlah rendah. “Dari target yang ditetapkan Dinas Pendapatan kota Mataram di Pagutan, di sini baru tercapai 34% dari target. Karena memang membuat masyarakat membayar pajak tidak (Suara NTB/uul) gampang,” terangnya saat diteAnuri mui Suara NTB. Ia menambahkan masyarakat di pinggiran kota Mataram memang tingkat kesadarannya masih rendah, bukan terjadi di wilayahnya saja. Bahkan petugas pajak di kelurahan pun merasa kesulitan menarik pembayaran pajak karena berbagai alasan yang dilontarkan masyarakat. “Alasan mereka paling banter, uang beli beras saja susah apalagi buat bayar begituan. Padahal uang pajaknya juga tidak seberapa, tetapi susah nariknya,” keluhnya.

Peraturan Walikota tentang pengurusan berkas di kelurahan dengan melampirkan bukti pembayaran pajak, Anuri mengatakan pihaknya belum bisa menerapkannya secara penuh.

Pihaknya hanya memberlakukan aturan tersebut kepada masyarakat yang terlihat patuh kewajiban dan tahu aturan tersebut. “Kalau diterapkan secara penuh, pasti masyarakat banyak protes seperti alasan yang diberikan tadi,” imbuhnya.

Tetapi, ia optimis target pajak kelurahan Pagutan akan terpenuhi seperti sebelumnya meskipun tidak mencapai 100%.

Hal ini dikarenakan instansi pendidikan seperti STIKES, ponpes dan kantor pergudangan di wilayahnya belum membayar pajak.

Anuri menambahkan, pihaknya nanti akan berupaya meminta mobil keliling Dinas Pendapatan untuk membuka pelayanan ke wilayahnya agar masyarakat mau membayar pajak.

“Terutama di wilayah perumahan, karena di sana jujur paling sulit ditemui saat petugas datang menagih. Padahal kita sudah melalui RT-nya, tetapi mereka sibuk bekerja,” akunya.

Oleh karena itu, mobil pelayanan keliling ini nantinya bisa menjadi solusi melayani warga di perumahan. Kendalanya mereka meminta pelayanan di hari libur karena hanya itu waktu mereka di rumah, tetapi petugas tidak mau karena ingin libur. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Puluhan Balita di Mataram Mengalami Gizi Kurang Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 60 balita di Kota Mataram mengalami gizi kurang. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kesehatan Kota Mataram sudah melakukan beberapa program untuk mengatasi persoalan ini. Persoalan ini muncul disebabkan karena kurangnya asupan gizi pada balita.

(Suara NTB/lin)

H. Usman Hadi

“Jumlahnya hingga saat ini kurang lebih 60 orang.

Tentu saja kita sudah melakukan berbagai hal untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Usman Hadi, di Mataram, Senin (16/7). Ia mengatakan bahwa pemeriksaan berat badan anak atau balita itu sangat penting.

Kadang orang tua banyak yang menyepelekan hal itu.

Padahal jika diketahui sejak

dini, petugas Posyandu akan lebih awal dalam melakukan penanganan. Hanya saja, hal ini belum sepenuhnya dilakukan oleh orang tua yang memiliki balita. “Kadang mereka berpikir, ah cuma timbang berat badan saja.

Padahal itu sangat penting, jadi orang tua bisa tahu seperti apa pertumbuhan dan perkembangan anaknya,” ujarnya.

Gizi kurang termasuk dalam Malnutrisi Energi Pro-

tein (MEP) ringan. Memang belum menunjukkan gejala klinis yang khas, anak yang mengalami gizi kurang cenderung terlihat kurus dan gangguan pertumbuhan.

Inilah yang harus diimbangi dengan asupan gizi yang memadai. Sehingga gizi kurang ini dapat segera teratasi dan tidak berkembang menjadi gizi buruk atau penyakit lainnya. “Itulah kenapa perlu memerhatikan gizi anak, yang paling sederhana itu melalui posyandu. Karena semuanya akan dicek oleh petugas posyandu nantinya,” ujarnya.

Di Kota Mataram sendiri penderita gizi kurang tersebar di seluruh kecamatan. Hampir semua puskesmas ada

yang menangangi persoalan gizi kurang ini. “Kalau di Mataram itu hampir semua kecamatan jumlah penderitanya merata,” ujarnya. Ia berharap kedepannya orang tua yang memiliki balita dapat secara rutin membawa anaknya ke posyandu. Sehingga penanganan terhadap gejala awal gizi kurang dapat dilakukan sedini mungkin. Dengan demikian, hal ini juga dapat menekan angka penderita gizi kurang.

“Kalau penderita gizi kurang itu dapat ditangani dalam waktu 30 hari. Jika asupan selama itu benar-benar memadai. Kita berikan juga mereka apa yang dibutuhkan, sehingga bisa membantu pemulihan gizi,” ujarnya. (lin)

Harus Ada Perjanjian RENCANA Pemkot Mataram melalui Disdag (Dinas Perdagangan) Kota Mataram yang akan membagikan ratusan gerobak (rombong) untuk berjualan kepada para PKL di Kota Mataram, harus diikuti dengan kebijakan lain supaya pemberian gerobak itu tidak menimbulkan persoalan baru. Demikian dikatakan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB menanggapi rencana pemberian rombong kepada (Suara NTB/fit) PKL, di Mataram Senin (16/7).

Misban Ratmaji ‘’Harus dibuat semacam imbauan atau permakluman bahwa PKL dilarang berjualan di tempat-tempat tertentu,’’ ujarnya. PKL, lanjut dia, terlebih sudah difasilitasi alat berjualan berupa gerobak, kalau tidak ditata dan diarahkan, dikhawatirkan justru akan menimbulkan persoalan lain. Misban khawatir hadirnya gerobak jualan ini akan membuat wajah kota menjadi amburadul.

Pasalnya, di sejumlah titik di Kota Mataram, para PKL berjualan dengan memanfaatkan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Pada prinsipnya, politisi PKPI ini mendukung program bagi-bagi gerobak ini. Hanya saja, lanjut Misban, tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Pemkot Mataram diminta menyiapkan terlebih dahulu pembagian zona. ‘’Jadi, harus jelas, di mana PKL boleh berjualan dan di mana yang tidak boleh,’’ imbuhnya. Tidak hanya itu, bila perlu kata Misban, Pemkot Mataram juga harus menentukan jam operasional PKL agar lebih tertib. Selain itu, PKL juga harus dibuatkan aturan agar selalu menjaga kebersihan. Karena salah satu yang menjadi efek samping dari keberadaan PKL, yakni sampah berserakan di mana-mana.

Dikatakan Misban, untuk mendukung suksesnya pemberian bantuan gerobak itu, maka antara imbauan dan larangan, harus berjalan beriringan. Manakala para PKL penerima bantuan gerobak, sepakat dengan imbauan maupun larangan, ketika ada yang tidak mengindahkan, Pemkot Mataram harus tegas. ‘’Jadi harus ada perjanjian tertulis antara Pemkot Mataram dengan penerima bantuan gerobak,’’ katanya.

Nantinya, ketika dilakukan penertiban, surat perjanjian itu harus dibawa oleh petugas. Perjanjian itu menjadi dasar dilakukannya penertiban bagi PKL yang melanggar aturan. ‘’Tunjukkan surat perjanjiannya, kalau masih tidak mengindahkan, cabut saja gerobaknya,’’ demikian Misban. Untuk itu, dia menyarankan agar Disdag membentuk satgas PKL yang bertugas memantau ketertiban para PKL. (fit)

Prostitusi dan Miras Belum Ditangani Maksimal Mataram (Suara NTB) Dugaan prostitusi mulai kelas receh dan bintang serta minuman keras (miras), belum tertangani secara maksimal di Mataram. Praktik itu disinyalir tetap bertahan meski penertiban masif dilakukan oleh petugas.

Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan permasalahan miras dan prostitusi bukan pada pelaksanaan, tapi pascapenertibannya. Satpol PP melakukan penangkapan, lantas tak tahu harus dibawa kemana.

Salah satu contoh kata Bayu, minuman keras tradisional belum ada langkah memutus mata rantai. Demikian pula, pedagang miras. “Kami sudah tanggap. Ujung - ujungnya dibebaskan lagi,” kata Bayu. Dugaan praktik prostitusi ini ada yang kelas menengah dan receh. Kata Bayu, prostitusi kelas menengah sudah ditahu lokasi, jaringan serta modus mereka. Ini belum ditindak kata dia, karena terbentur anggaran dan sarana - prasarana.

Bayu menunjukkan sikap pesimisnya menertibkan penyakit sosial tersebut. Selama satuanya tidak dilengkapi sarana - prasarana, maka tidak bisa diambil sikap tegas. “Siapa pun jadi Kasat Pol PP. Selama sarana belum dipenuhi, tidak akan bisa,” jawabnya.

Prostitusi memang tidak bisa jauh dari kota berkembang.

Mataram sebagai kota jasa dan tujuan pariwisata memiliki efek terhadap penyakit tersebut. Contoh kasus disebutkan Bayu, salah satu daerah di Pulau Jawa sebelumnya steril.

Setelah berkembang pabrik dibangun dan jasa lainnya, otomatis prostitusi akan masuk.

“Tahun 2000 dulu teman saya yang kerja di Pol PP cerita begitu. Dulu saat banyak pertanian tidak ada. Setelah 18 tahun kemudian prostitusi masuk,” bebernya. Dugaan prostitusi di Pasar Beras dan Lonceng Emas, Bayu menyebut lokasi itu hanya bagian kecil saja. Karena ini dampak dari prostitusi kelas menengah. (cem)

(Suara NTB/cem)

TIKET PARKIR - Salah seorang pengunjung mengambil tiket masuk di lahan parkir RSUD Kota Mataram. Pengelolaan parkir oleh pihak ketiga tengah diaudit oleh BKD.

Pengelolaan Parkir RSUD Mataram Diaudit Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan audit terhadap pengelolaan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Audit ini berkaitan dengan hasil uji

petik penyetoran pajak parkir diduga tak sesuai kondisi rill.

Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan pengelolaan pajak parkir RSUD yang dikelola oleh pihak keti-

ga sudah dilakukan uji petik.

Hasil uji petik ini jadi bahan dilakukan audit. “Petugas pajak sudah tongkrongin dari pagi sampai malam di sana,” kata Syakirin, Senin (16/7).

Terkait jumlah setoran pihak ketiga, Syakirin tidak menyebutkan angka pasti.

Termasuk total pajak terakhir yang disetor selama bulan Mei. “Kalau totalnya belum ada.

Saya ndak hafal,” kata dia.

Sejauh ini, petugas pajak dari BKD masih menghitung angka pasti pajak yang mesti disetorkan. Untuk perubahan adendum kata Syakirin, BKD

tidak masuk pada bagian itu.

“Kalau itu bukan bagian kita.

Kan yang tanda tangan MoU rumah sakit,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD dr. H.L. Herman Mahaputra mempersilakan BKD mengaudit pengelolaan pajak parkir oleh pihak ketiga. Disinyalir ada perbedaan dari kondisi rill dengan nominal pajak disetorkan ke kas daerah. “Kalau kita istilahnya menyerahkan berapa besarannya. Kalau tidak cocok, silakan diaudit,” katanya.

Dr. Jack, sapaan akrab Direktur RSUD menambah-

kan jika persoalan ini intens dikomunikasikan. Dengan maksud agar mendapat win win solution. Manajemen RSUD tidak akan mengintervensi hasil audit tersebut.

Untuk angka pasti pajak yang disetor ke kas daerah, pria yang hobi olahraga off road ini tidak mengetahui angka pastinya. “Kalau angka saya tidak hafal. Yang jelas ada perhitungan dari BKD,” ujarnya. Peluang perubahan adendum dimungkinkan bisa saja terjadi. Tergantung hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan pajak parkir tersebut. (cem)

Pemkot Segera Gelar Rapat Evaluasi Program Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram akan segera melakukan rapat evaluasi program dan serapan anggaran. Selain itu juga akan melakukan rapat pembentukan panitia seleksi (pansel) jabatan tinggi pratama untuk rotasi pejabat.

“Kita akan segera lakukan rapat evaluasi serapan anggaran dan berbagai program.

Termasuk juga rapat untuk rotasi, nanti kan bentuk pansel dulu,” kata Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito, di Mataram, Senin (16/7). Ia mengaku bahwa itu merupakan instruksi dari Walikota Mataram H. Ahyar Abduh untuk segera dilakukan. Pihaknya akan melakukan rapat evaluasi serapan anggaran terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat melakukan rapat pembentukan pansel untuk rotasi.

“Rotasi dalam proses, kita sudah minta rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk pembentukan pansel. Rekomendasi untuk rotasi itu sudah disetujui ole KASN,” ujarnya. Sementara

(Suara NTB/lin)

H. Effendi Eko Saswito itu, untuk waktu pelaksanaan rotasi belum dapat dipastikan. Pihaknya akan menunggu pembentukan pansel terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat ditentukan tanggal atau waktu pelaksanaannya.

“Kapan rotasi? Nanti tergantung dari rekomendasi dan jalannya pansel,” ujarnya. Ia berharap rapat evaluasi dan rapat pembentukan pansel ini nantinya berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada kendala dalam melakukan proses rotasi.

“Soal rapat evaluasi ini adalah perintah Pak Walikota

kepada saya barusan (kemarin, red). Jadi harus segera kita lakukan, agar kita bisa tahu juga program-program kita sudah sejauh mana,” ujarnya.

Ia berharap rotasi ini nantinya dapat memaksimalkan berbagai program yang sedang dan akan dilakukan di lingkup pemerintahan Kota Mataram. Ia juga berharap semua program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Mataram.

“Intinya kita tunggu saja hasil rapat evaluasinya. Setelah itu kita tunggu pembentukan pansel, kemudian kita tentukan tanggal atau waktu rotasi ini. Kalau dari KASN itu sudah ada rekomendasinya,’ ujarnya.

Rekomendasi KASN tertanggal 11 Juli 2018 dengan nomor B.1408/KASN/7/2018, memberikan dua persyaratan untuk pergeseran pejabat. Panitia seleksi secara internal melakukan uji kompetensi terkait rotasi pejabat eselon II. Uji kompetensi ini hanya diikuti oleh eselon II yang menduduki jabatan selama dua tahun. (lin)

Kota Mataram Ajukan 500 Formasi CPNS Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram telah mengajukan formasi CPNS mencapai 500 orang.

Jumlah ini didominasi akan kebutuhan Kota Mataram pada tenaga guru dan kesehatan. Sementara penerimaan CPNS tahun ini akan menggunakan sistem online dan terintegrasi.

“Kita akan gunakan sistem online dan terintergasi, kita juga sudah mengajukan formasi CPNS yang mecapai 500 sekian orang. Kita tunggu saja pengumuman resminya,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Senin (16/7).

Ia mengatakan bahwa formasi guru dan tenaga keseha-

tan menjadi yang terbanyak yang dibutuhkan. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat terkait formasi atau kuota CPNS yang akan diterima oleh Kota Mataram. Sehingga pihaknya dapat memberikan itu dalam pengumuman resminya.

“Setelah itu, selanjutnya kita akan buat portal. Saat ini kita masih dalam tahap sosialisasi,” ujarnya.

Ia berharap warga Kota Mataram tidak cepat percaya pada informasi-informasi yang berkaitan dengan penerimaan CPNS. Informasi yang sebenarnya akan diumumkan dalam portal resmi BKPSDM Kota Mataram.

“Jangan cepat percaya ka-

lau belum ada pengumuman resminya,” ujarnya. Meski demikian, ia mengingatkan kembali agar warga Kota Mataram dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan yang akan menjadi persyaratan CPNS. Di antarnya pas foto, ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, KTP dan bukti akreditasi jurusan.

“Kalau persyaratannya ini sudah ada, sudah kita dapatkan. Itu yang harus dipersiapkan dalam bentuk file, karena semuanya akan menggunakan sistem online,” ujarnya. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi terkait formasi yang akan didapatkan oleh Kota Mataram. Ia berharap formasinya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. (lin)

(Suara NTB/cem)

DAFTAR BACALEG - Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin menyerahkan berita acara penerimaan berkas pendaftaran bacaleg kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, Senin (16/7).

Dua Parpol Daftarkan Bacaleg di KPU Mataram (Suara NTB) Dua partai politik (parpol) mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Senin (16/7). PKB menjadi pendaftar pertama, kemudian disusul Partai Golkar.

Pengurus DPD Partai Golkar Kota Mataram hadir lengkap menyerahkan persyaratan. Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan Partai Golkar sudah menyerahkan persyaratan pendaftaran ke KPU. Dari segi persyaratan administrasi tidak ada masalah dan dinyatakan lengkap.

“Saya bersama pengurus menyerahkan berkas pendaftaran. Alhamdulillah sudah dinyatakan lengkap,” kata Mohan. Golkar mendaftarkan

40 bakal calon legislatif. Kuota untuk keterwakilan telah mencapai 30 persen. Mohan optimis bahwa Golkar bisa mendulang kursi terbanyak pada Pemilu 2019 mendatang.

“Kita optimis bisa peroleh 12 kursi,” katanya.

Komisioner KPU, Bedi Saparwadi mengatakan membenarkan baru dua parpol yang mendaftarkan Bacaleg mereka. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar. “Partai yang mengkonfirmasi kita asistensi dan supervisi betul, sehingga tidak ada permasalahan terhadap pendaftaran,” kata dia.

Berkas persyaratan administrasi Parpol langsung akan diverifikasi. Bedi mengingatkan Parpol harus memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan. (cem)

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Baiq Eva Nurcahyaningsih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Dinas Perindustrian Provinsi NTB ingin 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menangkap peluang melalui pelaksanaan Asian 12345678901234567890123456789012 Games yang akan berlangsung awal Bulan Agustus 12345678901234567890123456789012 tahun ini. Kopi menjadi produk utama hasil alam 12345678901234567890123456789012 NTB yang diusulkan tampil di arena pelaksanaan 12345678901234567890123456789012 pesta olahraga negara-negara Asia itu.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Asian Games akan akan dilangsungkan di Jakar12345678901234567890123456789012 ta dan Palembang. Pemprov NTB melalui Dinas Per12345678901234567890123456789012 industrian terus mendesak Kementerian Perindus12345678901234567890123456789012 trian agar menyediakan ruang khusus bagi kopi NTB 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tampil.

12345678901234567890123456789012 Dinas Perindustrian, kata Kepala Dinasnya, Baiq.

12345678901234567890123456789012 Eva Nurchayaningsih sudah mempersiapkan dua 12345678901234567890123456789012 barista yang akan mengisi boot yang akan disedia12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan Kementerian Perindustrian, sekiranya usulan 12345678901234567890123456789012 ini disetujui.

12345678901234567890123456789012 “Saya tagih terus, dan saya kejar terus Kementeri12345678901234567890123456789012 an Perindustrian agar memberikan tempat pameran 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 khusus bagi kopi NTB. Kita masih menunggu konfir12345678901234567890123456789012 masi kembali,” ujar Baiq. Eva yang ditemui di ruang 12345678901234567890123456789012 kerjanya, Senin (16/7) kemarin.

12345678901234567890123456789012 Melalui event olahraga internasional itu, Baiq 12345678901234567890123456789012 Eva mengatakan produk NTB dipromosikan lang12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sung kepada peserta maupun tamu-tamu negara 12345678901234567890123456789012 yang ikut ambil bagian. Kenapa kopi yang ditonjol12345678901234567890123456789012 kan? Kepala dinas memberi alasan, untuk hasil12345678901234567890123456789012 hasil industri lainnya, misalnya kerajinan atau 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 handycraft, dan sejenisnya sudah sering diikutkan 12345678901234567890123456789012 tampil di ajang-ajang internasional. Bersama di12345678901234567890123456789012 nas dan stakeholders lainnya.

12345678901234567890123456789012 “Saya ingin memunculkan kopi ke pasar interna12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sional,” katanya.

12345678901234567890123456789012 Menurut rencana, jika Kementerian Perindustri12345678901234567890123456789012 an telah memberikan lampu hijau, NTB akan men12345678901234567890123456789012 gutus dua barista untuk tampil mengikuti pameran 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 di arena Asian Games. Dua barista ini nantinya akan 12345678901234567890123456789012 menampilkan produk-produk kopi yang dihasilkan di 12345678901234567890123456789012 NTB. Tugasnya menjadi corong penyemai potensi dan 12345678901234567890123456789012 keunggulan kopi dari Bumi Gora.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Barista ini yang akan menampilkan biji kopi ung12345678901234567890123456789012 gulan NTB, proses pembuatan kopi hingga dia men12345678901234567890123456789012 jadi sajian. Selain pameran, kopi-kopi NTB juga bisa 12345678901234567890123456789012 dijual di sana, dan saya yakin pasti ada saja yang 12345678901234567890123456789012 akan tertarik melakukan kerjasama,” demikian Eva. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM 12345678901234567890123456789012 teleh menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis 9IG) 12345678901234567890123456789012 untuk kopi robusta Tambora. Kopi robusta yang dibu12345678901234567890123456789012 didaya oleh masyarakat yang tergabung dalam 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) 12345678901234567890123456789012 di Kabupaten Dompu dan Bima. Kopi Robusta Tambo12345678901234567890123456789012 ra telah memiliki sejarah yang panjang, oleh karena 12345678901234567890123456789012 masyarakatnya telah mengolah kopi sejak zaman Be12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 landa dan kegiatan pengolahan secara tradisi lokal, 12345678901234567890123456789012 turun temurun, serta pengaruah dan kebiasaan pen12345678901234567890123456789012 golahan pada Zaman Belanda sehingga mutunya 12345678901234567890123456789012 masih tetap di pertahankan sampai saat ini.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Karena keunggulan ini, tidak saja kopi Tambora, 12345678901234567890123456789012 ada kopi Sajang di Sembalun Lombok Timur, daerah 12345678901234567890123456789012 ingin mengembangkannya menjadi komoditas an12345678901234567890123456789012 dalan yang dikenal dunia.

12345678901234567890123456789012 “Kita sedang fokus ke arah sana. Harapan kita 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nantinya kopi kita akan dikenal di mana-mana di 12345678901234567890123456789012 belahan dunia. Bila perlu ekspor. Ini yang kita ingin 12345678901234567890123456789012 perkenalkan dengan memanfaatkan moment besar.

12345678901234567890123456789012 Apalagi Kementerian Perindustrian sudah mengapre12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 siasi kualitas kopi kita,” demikian Baiq. Eva. (bul) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/dok)

NTB Rekomendasikan Kopi Lokal Dipamerkan di Asian Games

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Bulog Siapkan Pengiriman 9.000 Ton Beras ke Luar NTB Mataram (Suara NTB) Perum Bulog menyetujui pengiriman beras NTB ke luar daerah, dalam rangka penyegaran stok. 9.000 ton sedang dalam proses pengapalan. Untuk saat ini, pengiriman beras ditujukan ke provinsi Bali dan NTT. Pengiriman beras ke luar daerah ini sekaligus membuktikan bahwa NTB memiliki cadangan pangan yang surplus, serta pengadaan beras yang lebih sukses dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Divisi Regional Perum Bulog Divre NTB, Ramlan UE ditemui di Kantor BPS Provinsi NTB, Senin (16/7) kemarin menjelaskan, pengiriman beras dilakukan dalam rangka pemerataan stok beras nasional di setiap daerah.

Saat ini NTB sedang over stok. Ada 17 gudang penyimpanan milik Bulog yang terisi.

Jika tidak dikirim, dengan masa penyimpanan panjang otomatis akan mempengaruhi kualitas beras-beras tersebut. Karena itu, pengiriman

dilakukan dengan diganti langsung stok baru. Apalagi pengadaan beras oleh Bulog hingga saat ini terus berjalan.

Dikirimnya beras NTB 9.000 ton ini, lanjut Ramlan, jangan dikhawatirkan soal cadangan untuk kebutuhan dalam daerah. Bulog menyimpan cadangan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB hingga 20 bulan ke depan.

“Beras-beras yang kita simpan harus dijaga tetap fresh.

Karena itulah, yang sudah lama waktunya disimpan ter-

lebih dahulu dikeluarkan,” demikian Ramlan.

Sebelumnya, Perum Bulog Divre NTB telah mengajukan move nasional ke Bulog pusat 40.000 ton sesuai potensi yang dapat dikirim. Dari besaran yang diajukan tersebut, baru 9.000 ton yang disetujui dan saat ini sedang proses pengiriman.

Tentu tidak mungkin berasberas yang diserap dari petani ini disimpan hingga lebih dari setahun ke depan. Apalagi beras termasuk komoditas pangan yang mudah rusak. Maksimal

(Suara NTB/bul)

Ramlan UE masa ideal penyimpanan beras hanya 6 bulan sejak digudang-

kan. Itupun, harus dilakukan perawatan maksimal di gudang.

Berangkat dari keadaan ini, manajemen stok Bulog, beras-beras ini juga harus didistribusikan ke daerah-daerah lainnya di Indonesia yang kekurangan, termasuk Sumatera dan Kalimantan.

Ramlan menyebut, beras asal NTB dikenal memiliki kualitas dan citarasa yang sangat bagus. Karena itulah, daerahdaerah di luar NTB, terutama daerah yang membutuhkan.

Sangat mengharapkan mereka mendapatkan pasokan cadangan pangan dari beras NTB. Tahun 2018 ini, Bulog Divre NTB mendapat tugas untuk menyerap 150.000 ton setara beras. Hingga data terakhir, Bulog telah memenuhi serapan lebih dari 85 persen. (bul)

(Suara NTB/bul)

BERAS - Beras NTB yang dikirim Bulog ke luar daerah.

Proyek Pasar Kopang Kerajinan Ukir Krisis Generasi Segera Ditender Praya (Suara NTB) Tender pembangunan pasar modern Kopang (Loteng) segera dibuka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Setelah sebelumnya sempat tertunda, lantaran belum tuntasnya penyusunan desain engineering detail (DED) proyek senilai Rp79 miliar tersebut oleh pihak rekanan. Hal itu diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/ 7) kemarin.

Meski sedikit molor dari target awal, namun Nursiah menegaskan pihaknya optimis proyek tersebut bisa tuntas tepat waktu. “Proyek ini ditargetkan tuntas tahun 2019 menda-

tang. Dengan estimasi tahun ini proses pembangunannya sudah dimulai,” terangnya.

Ia menjelaskan, proyek yang seluruh anggaran pembangunannya dibiayai dari hasil pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut, menggunakan pola multiyears. Jadi proses tender hanya dilakukan satu kali saja. Dengan pembayaran dilakukan secara bertahap.

Saat ini persiapan di lapangan sudah dimulai. Terutama persiapan lahan. Dimana ada beberapa fasilitas umum yang harus relokasi karena adanya kegiatan pembangunan pasar modern Kopang tersebut. Termasuk bangunan salah satu SD di dekat lokasi pasar.

Untuk para pedagang yang saat ini berjualan di lokasi pasar, selama proses pembangunan berjalan akan direlokasi ke lokasi baru untuk sementara waktu. Sampai menunggu pembangunan pasar selesai dilakukan. Pihaknya pun menjamin, para pedagang yang sudah lama berjualan di Pasar Kopang akan mendapat prioritas untuk menempati area pasar baru tersebut nantinya.

Pasar Kopang itu sendiri mengusung konsep pasar tradisional modern. Artinya yang diperjualbelikan merupakan barang-barang pada pasar tradisional pada umumnya. Tetapi konsep penataan dan pengelolaan dilakukan secara modern. Sehingga tidak meninggalkan kesan kumuh, kendati statusnya pasar tradisional.

“Diarea pasar ini nantinya ada pusat kulinernya, rest area sampai pusat reakreasi,” ujarnya. Jadi orang yang datang ke pasar Kopang tidak hanya bisa berbelanja saja.

Sekaligus juga bisa berekreasi dan beristirahat. Terutama bagi masyarakat yang tengah dalam perjalanan jauh. Bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di pasar Kopang itu nantinya.

Keberadaan Pasar Kopang tersebut ke depan diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Sekaligus bisa menjadi pusat perekomian baru di Loteng.

Yang mampu menopang perkembangan wilayah, seiring dengan berkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. (kir)

Mataram (Suara NTB) Sektor pariwisata NTB menggeliat. Bahkan oleh Majalah Wisata Travel and Leasure menempatkan Lombok sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia setelah Jawa dan Bali. Sayangnya keadaan ini berkebalikan dengan perkembangan industri ukir yang makin krisis generasi.

Persoalan ini menjadi perhatian khusus pemerhati, sekaligus praktisi Industri Kecil Menengah (IKM), Ir. Bing Gianto. Ia menilai, jumlah perajin, terutama perajin ukir di provinsi ini sangat minim.

Bagaimana mungkin, NTB yang sektor pariwisatanya menjadi program unggulan tidak diimbangi dengan pengembangan industri kerajinan ukir.

Akibatnya, peluang untuk kerajinan-kerajinan ukir masuk NTB sangat menganga. Seharusnya, slot ini diisi oleh para perajin ukir lokal. Salah satu contoh sederhana yang dikemukakan Manajer Pengelola Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur ini.

Di NTB memiliki limbah bekas penebangan kayu jati melimpah. Biasanya, batang paling bawah yang menyatu den-

gan akar dilepas begitu saja.

Potensi limbah tersebut boleh diajukan izin ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk dimanfaatkan. Dari pada harus menjadi limbah lapuk dan sia-sia.

Bing Gianto adalah spesialis atau konseptor kerajinan akar kayu jati menjadi hasil kerajinan bernilai jual tinggi.

Untuk limbah-limbah akar kayu jati, selama ini ia manfaatkan sebagai bahan utama menuangkan ide-ide seninya.

Biasanya, limbah tersebut diukir dan dibentuk menjadi meja-meja cantik.

Batang dan akar sisa penebangan kayu jati, oleh Bing Gianti biasanya didesain menjadi meja-meja besar yang dijual dengan harga puluhan juta hingga ratusan juta.

Bahkan di masa lampau, hasil keratifitasnya ini diekspor ke berbagai negara, di antaranya Inggris dan Singapura.

Bing Gianto bisanya membentuk meja dengan tidak menghilangkan konsep naturalnya. Jikapun ia memiliki ide lain dari konsep naturalnya, hanya tinggal di modifikasi.

Beberapa hasil karyanya yang dikonsep oleh Bing Gianto, kemudian dituangkan oleh tukang ukir kayu dalam bentuk hasil karya abstrak di antaranya, meja kayu ukir nuansa tembok besar Cina. Sepasang

naga, sepasang rajawali, air dan kehidupan. Dan beberapa diantaranya, termasuk yang sedang dikonsep saat ini meja ukir kayu jati nuansa kawah gunung api.

Satu karyanya, meja ukir akar kayu jati nuansa Bumi Gora bahkan bercokol di istana presiden, saat itu dipesan langsung oleh Presiden SBY. Satunya lagi, dipesan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Model kerajinan seperti itu yang diharapkan oleh Bing Gianto juga ikut berkembang, seperti yang terjadi di Bali. Ia meyakini, banyak potensi perajinperajin ukir kayu. Hanya saja, ia tidak muncul karena melihat minimnya perhatian pemerintah. Untuk mendukung regenerasi, Bing Gianto bahkan secara terbuka memberi kesempatan belajar kepada siapapun cuma-cuma, dan siap ia dampingi.

“Tetapi pemerintah juga harus mendukung. Karyakarya ukir putri-putri daerah dihargai, setidaknya dibeli dan dipromosikan agar kearifan lokal muncul. Kalau tidak ini dilakukan, perkembangan pariwisata NTB kedepan akan timpang,” demikian Bing Gianto. (bul)

(Suara NTB/bul)

MEJA UKIR - Salah satu karya besar meja ukir akar kayu jati konsep Bing Gianto, nuansa tembok besar Cina.

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dugaan Tipikor Pusuk Sembalun PKK Minta Pasar Tani Diaktifkan KETUA PKK Kabupaten Lombok Utara (KLU) Hj. Rohani Najmul Akhyar, S.Pd.I., meminta agar pasar tani di KLU diaktifkan kembali.

Pasar tersebut nantinya akan berperan besar dalam menjembatani akses pasar bagi komoditas hortikultura yang dihasilkan petani.

Rohani mengungkapkan, pihaknya di PKK dan Dekranasda akan terus menjalin sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun potensi komoditas lokal. Salah satu yang instrumen yang digunakan adalah Pasar Tani.

(Suara NTB/ist) “Saya melihat para petani Hj. Rohani Najmul Akhyar kita antusias sekali dengan rencana pasar tani. Mudah-mudahan setelah HUT KLU nanti, pasar tani dapat diaktifkan kembali,” ungkapnya.

Manfaat pasar tani begitu besar dalam menghubungkan penjual dan pembeli. Bagi petani, Rohani menilai pasar tani menjadi wadah untuk menghimpun dan menampilkan aneka hasil pertanian. Sebab di KLU, kelompok tani tidak hanya dari kaum laki-laki saja, tetapi juga berasal dari kelompk tani wanita yang menekuni budidaya pertanian. Sedangkan dari konsumen, sajian pasar tani memberi alternatif dalam memilih komoditas pertanian dengan kualitas bagus.

Selain pasar tani, media yang dapat digunakan untuk mempromosikan komoditas hasil pertanian dapat dlam bentuk Parade Desa dan Gelar Dagang. Kedua ajang eksibisi itu nantinya akan ditampilkkan untuk menyemarakkan HUT KLU, Sabtu (21/7) mendatang. “Potensi pertanian itu akan dimunculkan pada Parade Desa. Dari desa masing-masing akan membawa hasil tani dan produk unggulannya,” ujarnya.

Gelar Dagang yang akan digelar pada 20-21 Juli mendatang seiring peringatan Harganas tingkat Provinsi di KLU akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk dan hasil bumi Lombok Utara. Harapnnya, momentum itu akan lebih mengenalkan komoditas lokal sehingga lebih cepat diserap pasar.

Namun demikian, Rohani berharap banyak agar OPD yang diberi mandat untuk menjalankan konsep Pasar Hortikultura di wilayah Terminal Bangsal dapat bergerak optimal. Mengingat potensi pasar terbuka di 3 Gili memungkinkan bagi komoditas lokal untuk masuk ke wilayah yang banyak wisatawan itu.

Spesifik pada gelar dagang nantinya, Panitia Harganas akan menyiapkan 10 stan. Dimana tiap stan pameran akan diisi oleh perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota.

Apabila terdapat slot stan yang tidak dipergunakan oleh kabupaten/kota, maka akan diisi oleh kelompok-kelompok pelaku IKM maupun kelompok tani lokal Lombok Utara. Sejumlah opsi pengenalan komoditas itu setidaknya menjawab harapan kelompok-kelompok tani di KLU, khususnya yang mengelola konsep tani organik. Pasalnya, komoditas organik belum banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pasar yang ada di Lombok Utara. (ari)

Jembatan Sekarteja Akhirnya Berlanjut Selong (Suara NTB) Terbilang cukup lama sekali tertunda proyek lanjutan dari pembangunan Jembatan Sekarteja Kecamatan Selong. Diketahui, jembatan itu ambruk saat proses pembangunannya hingga memakan korban jiwa 6 orang pekerjanya tahun 2016.

Tahun 2018 ini, jembatan tersebut akhirnya akan dilanjutkan dengan anggaran Rp2 miliar.

“Sekitar setahun setengah,” jawab Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, Toni Satria Wibawa saat ditanya di Selong, Senin (16/7) kemarin.

Jembatan tersebut diketahui sudah lama dipersiapkan kelanjutan pembangunannya. Tapi gagal karena sejumlah kendala non teknis. Kontrak pun sudah dilaksanakan dan pelaksanaan proyek lanjutan sedang berlangsung setelah beberapa waktu lalu ditandatangani kontrak usai penetapan pemenang dari ULP sesuai prosedur.

Pengerjaan jembatan katanya menggunakan tahun tunggal bukan tahun jamak. Sehingga akhir tahun 2018 ini sudah harus rampung pembangunannya dan bisa segera difungsikan untuk jalur transportasi masyarakat dari Muhajirin Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja.

Toni – sapaan akrab Kepala Dinas PUPR yakin pelaksanaan proyek tidak akan lewat sampai batas waktu yang ditetapkan. Kalaupun lewat akan kena denda sesuai ketentuan berlaku. Target bulan November kan sudah harus rampung. “Pasti bisa kalau bisa maksimalkan upaya kita,” katanya. (rus)

Tim Saber Pungli Kembali Beraksi Selong (Suara NTB) Pasca disibukkan oleh kegiatan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) kembali beraksi. Mengawali aksinya, sudah dua kasus langsung ditemukan, yakni parkir di pertokoan Aikmel dan Pertokoan Pancor Selong.

Menurut Ketua Saber Pungli, Kompol Wendi Oktariansyah, SIK., kepada wartawan usai rapat dengan anggota tim saber pungli di kantor Bupati Lotim, Senin (16/7), mengaku, banyak laporan pengaduan yang masuk. Tim sudah melakukan pengkajian mendalam.

Ke depan, tim saber ini tidak ingin gagal fokus dalam penanganan kasus pungli. Aspek pencegahan katanya coba akan dikedepankan. Antara lain akan dilakukan sosialisasi dan pemberian langkah-langkah preventif, sehingga tidak makin besar masalahnya. “Rencana kita akan berikan peringatan terlebih dahulu, kalau tidak diindahkan akan kita tindak,” ungkapnya.

Berikutnya di antara laporan yang masuk antara lain pungutan saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah, kasus pembuatan sertifikasi tanah dan lainnya. Pihak Tim Saber Pungli tidak serta merta setelah menerima laporan langsung memberikan tindakan.

UntukdugaanpungutansaatprosesPPDBdipelajariterlebihdahulu.

Sejauhinikegiatanpemungutandansebagainyadikembalikanduluada atau tidak ada kesepakatan. Kalau lembaga setingkat satuan pendidikan ini sudah ada kesepakatan antara komite sekolah dengan pihak sekolah dan diperbolehkan secara hukum maka tidak dipersoalkan.

Soal pemotongan bantuan-bantuan sosial pun tidak serta merta langsung ditindak atas nama tim saber pungli. Kasus potongan bansus dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain itu sudah jelas tidak benar dan ada yang akan menindaknya.

Ditambahkan, pihak Saber Pungli ingin lebih fokus ke depan dan tidak mau disebut gagal fokus. Cuma akan diperiksa sedikit demi sedikit. Tidak semua memang bisa langsung ditanggapi terlebih konsentrasi terpecah ke Pilkada. Kasus Parkir terungkap karena terbilang cukup meresahkan sesuai laporan dari masyarakat. Setelah dikroscek di pemerintah daerah kabupaten Lotim juga diketahui aktivitas pemungutan parkir itu liar.

Kasus-kasus dugaan pungli lainnya, ujarnya, segera bertambah. Tidak saja kasus pungli parkir. Diakui selama ini yang ditangani masih kecil-kecil. Akan tetapi, kasus kecil tersebut tidak bisa dibiarkan. Pasalnya jika yang kecil dibiarkan maka akan makin meluas. Ibarat satu tetes air yang terus menerus menetesi batu, maka batu tersebut akan berlubang. Sehingga ketika yang kecil tidak ditangani, maka akan menjadi besar dan bisa makin menjamur. Untuk kasus-kasus besar seperti dugaan pungli proyek misalnya sudah masuk dalam target operasi (TO). (rus)

Pejabat Pemkab Lotim Ditetapkan Jadi Tersangka Baru

Selong (Suara NTB) Oknum pejabat di Pemkab Lombok Timur (Lotim) inisial, HAM, ditetapkan jadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan penataan kawasan Pusuk Sembalun. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim menetapkan kontraktor proyek senilai Rp2 miliar ini sebagai tersangka.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin, (16/7), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, penetapan tersangka HAM sebagai tersangka kedua dalam proyek yang berasal dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun 2016 itu dikarenakan yang bersangkutan bertanggung jawab dalam pembangunan proyek itu.

Di mana ia bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK). HAM kala itu, di Pemkab Lotim menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Lotim.

“Tersangka kedua sudah kita tetapkan setelah dilakukan proses penyidikan dan cukup bukti. Tersangka kedua ini berasal dari kalangan pejabat di

Pemkab Lotim,” sebut Joko.

Kendati demikian, pihaknya tidak melakukan penahanan langsung terhadap yang bersangkutan dan segala dokumen penetapan tersangkanya masih dalam proses pemberkasan. Sedangkan untuk berkas tersangka pertama yakni kontraktor sudah lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk kemudian disidangkan di pengadilan. “Secepatnya berkasnya kita limpahkan,” sebutnya.

Disinggung terkait oknum pejabat tersebut sudah mengajukan pensiun dini. Joko Tamtomo menegaskan sejauh ini belum menerima surat pensiun dini dari yang bersangkutan maupun dari instansi terkait. Dalam berkasnya, HAM masih terdaftar menjadi

ASN atau pejabat di lingkungan Pemkab Lotim. “Kita masih menganggapnya pejabat Pemkab Lotim karena sejauh ini tidak ada surat yang masuk ke kami jika yang bersangkutan sudah pensiun,”terangnya.

Adapun kerugian negara dalam proyek itu, dari kerugian awal berdasarkan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp300 juta. Namun setelah dilakukan PKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp280 juta. Jumlahnya berkurang karena setelah ahli diturunkan, terdapat bagian yang diperhitungkan sudah sesuai dengan spesifikasi sehingga dikurangi jumlah kerugian negara. “Jadi hasil audit PKN dari BPKP terkait kerugian mutlak proyek itu

(Suara NTB/yon)

PROYEK - Proyek Pusuk Sembalu yang diduga terjadi unsur korupsi dalam pembangunannya. Satu lagi pejabat Pemkab Lotim ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya tersangka pertama kontraktor pada proyek ini. sudah kita terima,”ujarnya.

Selain menerima PKN itu, Satreskrim Polres Lotim juga menyampaikan ke BPKP terkait adanya gapura yang hancur setelah PKN dilakukan. Maka dari itu, terkait gapura yang sudah hancur, pihak dari BPKP menyampaikan karena sudah terlanjur turun

maka untuk menambahkan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara serta merta. Sehingga setelah dilakukan penetapan tersangka, barulah BPKP turun lagi untuk melakukan pengecekan terhadap fisik gapura yang sudah hancur apakah ada penambahan kerugian negara atau tidak. (yon)

Pengerukan Kolam Labuh Labuhan Haji

Kadis PUPR: Kita Tidak Ingin Gagal Lagi

(Suara NTB/ist)

PERBAIKI - Sejumlah pengusaha hotel dan boatman secara bergotong royong memperbaiki dermaga yang rusak, karena membahayakan wisatawan yang turun atau naik dari boat.

Tak Digubris Pemda, Pelaku Wisata Perbaiki Sendiri Dermaga Trawangan Tanjung (Suara NTB) Kalangan pengusaha Gili Trawangan dari hotel, restoran dan speedboat terpaksa memperbaiki sendiri jembatan jetty atau dermaga Gili Trawangan. Kondisi jetty yang banyak berlubang, rusak dan sebagainya dikhawatirkan mengancam keselamatan para wisatawan.

Perbaikan dermaga jetty Gili Trawangan dilakukan Senin (16/7) siang. Tampak para pelaku usaha dari manajer hotel dan kalangan boatman, bergotong royong memperbaiki satusatunya jembatan penyeberangan di Gili Trawangan itu.

Manajer Hotel Kokomo Gili Trawangan, Ahmad, kepada Suara NTB mengungkapkan, aksi tanggap dilakukan oleh para pelaku wisata Gili Trawangan menyikapi kondisi jetty Gili Trawangan. Pasalnya, prasarana penghubung transportasi yang dilalui para wisatawan itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa titik jembatan berlubang, termasuk di tangga jetty.

“Kami berinisiatif menghimpun dana sukarela dari asosiasi perhotelan dan speedboat untuk memperbaiki dermaga, karena kondisi dermaga cukup berbahaya bagi keamanan

wisatawan,” ungkap Ahmad.

Aksi penghimpunan dana sudah dilakukan oleh para pengusaha. Di mana dari boatman terkumpul dana sebesar Rp 1,8 juta. Sedangkan dari perhotelan terkumpul sumbangan yang jumlahnya antara Rp 4 juta sampai Rp 5 juta. Dana itu selanjutnya akan dialokasikan untuk membeli papan guna merenovasi jembatan dan tangga yang sudah tidak layak pakai.

Disebutkan Ahmad, pelaku wisata akan memprioritaskan renovasi pada titik yang yang dianggap paling parah. Antara lain, tanggan turun sepanjang 2 meter, tangga naik sepanjang 3 meter dan jembatan yang berlubang.

“Kondisi ini sangat membahayakan, untuk turun naik tangga wisatawan harus dipegang, kalau tidak bisa nyebur ke laut.

Bagi wisatawan lokal bisa saja lompat kesana kemari (hindari lubang) tapi wisawatan asing kan tidak mungkin,” jelasnya.

Ahmad menambahkan, kondisi jetty itu sudah disuarakan ke Pemda Lombok Utara meski tidak secara langsung. Beberapa pengusaha memposting kondisi jetty melalui media sosial facebook. Awalnya, para pengusaha berharap postingan itu akan ditanggapi oleh Pem-

da, termasuk Pemprov NTB. “Kemarin pagi kawan-kawan sudah mulai bergotong-royong memperbaiki. Sementara ini kita prioritaskan mana yang paling parah, karena kita tidak mungkin perbaiki semua,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara, Agus Tisno, S.Sos., dikonfirmasi di ruang kerjanya mengamini adanya kerusakan di jetty Gili Trawangan. Jetty itu sendiri dibangun tahun 2013 lalu, sehingga wajar menurut dia, kondisinya saat ini memprihatinkan.

“Awal tahun 2018 kita sudah turun memperbaiki dari dana swadaya. Kita urunan seadanya untuk membeli material.

Tetapi karena angin kencang dan ombak besar, jetty tidak tahan lama,” ujarnya.

Setelah Dishub turun, Dispar NTB juga melakukan hal serupa.

Hanya saja, pola tambal sulam yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan dermaga. “Saat ini kita sedang menunggu langkah pusat, karena sudah pasti dermaga Trawangan akan dibangun permanen oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2019.

Sekarang masih dilakukan DED dermaga,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus akan melakukan pengerukan terhadap kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji. Diketahui, proyek senilai Rp 40 miliar itu beberapa kali gagal dilaksanakan, karena sejumlah kendala teknis. Pada tahun 2018 yang ini Dinas PUPR Lotim meyakinkan proyek pengerukan benar-benar bisa dilaksanakan.

“Kita tidak ingin gagal lagi,” ungkap Kepala Dinas PUPR, Toni Satria Wibawa saat ditemui di Selong, Senin (16/7) kemarin.

Dia menjelaskan proses lelang sudah berjalan dan dalam waktu dekat sudah penentuan pemenang. Semua dokumen yang diperlukan sebagai prasyarat melakukan pengajuan dokumen lelang sudah dilengkapi, sehingga sudah tida ada alasan lagi untuk tidak dilaksanakan.

Termasuk soal dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang sempat dipertanyakan sudah lengkap. “Jadi semua sedang proses,” paparnya. Ditambahkan, sudah dilakukan evaluasi atas penyebab kegagalan setahun dan dua tahun sebelumnya.

Termasuk mengenai desain sudah dilaukan review. “Itu upaya kita intuk meminimalisir kegagalan, ini tidak boleh gagal lagi dan kita yakin akan dilaksanakan,” ungkapnya.

Diakui saat ini merupakan

massa transisi pemerintahan.

Pelaksanaan pengerukan dimungkinkan akan dilaksanakan di masa kepemimpinan Bupati berikutnya. Diyakinkan, tidak akan berpengaruh karena pelaksanaan proyek pengerykan ini merupakan program pemerintah yang sudah masuk dalam daftar pengusulan anggaran.

“Kita kan bekerja atas nama pemerintah daerah, kalau diubah atas dasar ada kebijakan baru nantinya itu lain cerita,” urainya.

Tujuan dilaksanakan pengerukan kolam labuh pelabuhan ini guna merampungkan pembangunan sehingga pelabuhan labuhan haji yang sudah mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bisa berfungsi secara maksimal. PAD untuk kesejahteraan masyarakat pun bisa ditingkatkan.

Menurutnya, ketika tidak ada hal yang dianggap lebih prioritas tidak perlu dilakukan pengalihan anggaran. Apalagi saat nantinya sudah masuk kontrak.

Maka tidak akan mungkin bisa dialihkan. “Jika setelah kontrak lalu dialihkan kan bisa kita kena tuntutan,” ungkitnya.

Pelaksanaan proyek pengerukan kolam labuh ini dipastikan memang menggunakan kapal keruk secara teknis. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pengerukan secara lebih teknis sudah dipersiapkan di dokumen.

Termasuk jenis kapal apa y ang akan digunakan sudah dipersiapkan lengkap. (rus)

(Suara NTB/rus)

SIAP DIKERUK - Kolam Labuh Pelabuhan Labuhan Haji yang akan dikeruk. Pengerukan kolam ini beberapa kali gagal dilakukan.

Tiga Anggota DPRD dari Demokrat Daftar Lewat PKB

(Suara NTB/ari)

DAFTAR - Ketua DPC PKB KLU H. Djohan Sjamsu saat mendaftar sebagai bacaleg di KPU, Senin (16/7).

Tanjung (Suara NTB) Eksodus tiga anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Partai Demokrat, terbukti. Dalam pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Lombok Utara, Senin (16/7), ketiga anggota DPRD masing-masing, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, dan Putrawadi, S.Sos., secara resmi mendaftar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini dipimpin H. Djohan Sjamsu.

Kepastian pendaftaran ketiga bacaleg dari Demokrat itu dikonfrimasi langsung Sekretaris DPC PKB Lombok Utara, Ada Malik, S.IP. Kepada wartawan, Adam mengungkapkan ketiga anggota

dewan itu sudah mengantongi SK keanggotaan PKB dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Bersamaan dengan berkas itu, bacaleg dari PKB yang seluruhnya sebanyak 30 orang, baru menyertakan 5 berkas, yaitu Form B1, B2, B3, AD/ART Parpol, dan SK Parpol.

“Alhamdulillah, pendaftaran bakal calon legislatif 2019 dari PKB sudah selesai sekitar pukul 12.10 menit. Seluruh bakal calon dari 3 dapil sudah terisi, dan kita tinggal mengajukan berkasberkas lain untuk melengkapi,” ungkap Adam yang juga anggota Komisi III DPRD KLU ini.

Kendati demikian, pada pendaftaran kemarin ketiga anggota dewan dari KLU itu belum

mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Demokrat. Menurut Adam, surat pengunduran diri ketiga bacaleg itu masih dalam proses.

“Surat pengunduran diri dari Demokrat belum diajukan, tetapi pasti nanti akan diajukan.

Perkiraan kita, menjelang DCT (daftar calon tetap) nanti, ketiganya sudah tidak menjabat sebagai anggota DPRD KLU,” terangnya.

Sebagaimana pantauan awak media, siang sebelum zuhur, terdapat dua parpol yang mendatangi KPU, yakni PKB dan PBB. Kedua parpol tersebut telah memenuhi kuota 30 bakal caleg sesuai kuota 30 kursi anggota DPRD KLU. Baik PKB dan PBB juga telah memenuhi kuota 30 persen perempuan.

Di PKB, Pengurus DPC hadir lengkap, terdiri dari Ketua DPC PKB KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., Sekretaris DPC PKB, Ada Malik, kader-kader PKB terdiri dari Kertamalip (Kepala Desa Karang Bajo) dan Azhar (PAC PKB Pemenang).

Terpisah, Sekretaris DPC Demokrat Lombok Utara, H. Burhan M. Nur., dikonfirmasi via telepon mengungkapkan telah bersurat ke KPU Lombok Utara.

Surat tersebut dilayangkan sebagai pemberitahuan agar KPU tidak menerima bakal caleg dari

anggota dewan aktif yang masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat. Burhan menegaskan, baik Sri Pradianti, Galuh Nurdiyah dan Putrawadi, masih tercatat sebagai anggota DPRD KLU dari Fraksi Demokrat.

“Saya sudah masukkan surat ke KPU, tetapi mungkin masih dalam perjalanan. Surat itu memberitahukan kepada KPU bahwa atas nama 3 orang tersebut masih tercatat sebagai kader Demokrat dan masih aktif sebagai anggota DPRD dari Fraksi Demokrat,” tegas Bur. Mantan Wakil Ketua II DPRD KLU periode 2010-2014 ini mengingatkan, agar KPU mengklarifikasi kembali keberadaan 3 anggota DPRD yang pindah ke PKB tersebut. Karena menurut dia, dengan tetap memiliki KTA Demokrat dan tidak mengajukan surat pengunduran diri, maka pendaftarannya dianggap tidak sah. Tidak hanya memanggil bacaleg, Bur juga mendesak agar KPU memanggil dan mengklarifikasi KTA ketiga bacaleg itu kepada PKB selaku kendaraan politik yang digunakan untuk mendaftar.

“Kalau itu (menerima) dilakukan oleh KPU, maka KPU bisa kami tuntut karena menerima orang dari partai lain sedangkan orang tersebut ber-KTA Demokrat.

Kalau Panwaslu diam, Panwaslu juga bisa kita tuntut kenapa mereka tidak menjalankan pengawasan,” tandasnya.

Sementara itu, mengenai adanya surat dari DPC Partai Demokrat kepada KPU KLU perihal pencalonan ketiga anggota DPRD dari Fraksi Demokrat sebagai bacaleg dari Partai PKB, Burhan Ekwanto mengamini.

Tidak lama dikonfirmasi wartawan, KPU telah menerima surat tersebut. “Kami sudah menerima surat itu, tetapi sekarang kita masih pada syarat pencalonan untuk menilai sah atau tidak sah, syarat calon ada dan tidak ada. Besok akan kami sampaikan kekurangan pada tanggal 19 Juli kepada semua parpol terkait dengan hasil administrasi.”

Burhan menggarisbawahi, apabila ketiga bacaleg dari Partai Demokrat itu mendaftarkan diri dari PKB, maka yang bersangkutan harus mundur dengan melampirkan Surat Pernyataan Mundur dari partai lama. Demikian juga bagi bacaleg dari kalangan perangkat desa dan kepala desa, komisaris perusahaan, kepala daerah.

Pada masa perbaikan itulah, KPU akan menyampaikan kekurangan yang harus dipenuhi, termasuk melampirkan surat pernyataan mundur. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

Halaman 5

Ribuan KK Terdampak Krisis Air Bersih

Kekeringan di Lobar Meluas hingga Tujuh Desa Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan yang melanda daerah Lombok Barat (Lobar) meluas hingga tujuh desa di empat kecamatan antara lain Sekotong, Lembar, Gerung dan Kuripan.

Di antara tujuh desa ini, empat desa bersurat resmi, sedangkan tiga desa belum bersurat. Namun telah didroping air oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang turun jemput bola ke bawah.

(Suara NTB/dok)

H. Sulhan Mukhlis

Buat Perbup RDTR DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong agar Pemda Lobar mempermudah investasi yang masuk ke daerah ini. Salah satunya dengan memberikan kepastian kepada investor terhadap peruntukan lahannya. Untuk kepastian peruntukan lahan ini, Pemda ini perlu mempercepat penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) lima kecamatan yang sudah dibuatkan draf, antara lain Kecamatan Kediri, Gerung, Sekotong, Batulayar dan Gunungsari.

“Kita welcome terhadap investasi. Karena itu harus diberikan kepastian kepada investor terhadap peruntukan lahan. Kalau menurut saya silakan pakai perbup RDTR itu, kayak di Bali itu ada.

Dia menggunakan perbup,” saran Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis, Senin (16/7).

Dalam perbup ini, ujarnya, nanti masih mengacu rambu-rambu yang sudah digariskan oleh pusat seperti rambu deliniasi dan kajian teknis. Namun sebagai pintu masuk deliniasi dan kajian teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR), Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup langkah awalnya perlu dibahas Perda LP2B. Dalam hal ini, dipastikan dulu berapa jumlah lahan pertanian untuk menopang kemandiran pangan. Di luar lahan pertanian itu, barulah boleh dikaji peruntukan lahannya oleh instasi terkait dalam memberikan izin penggunaan lahan.

Namun ia menyoroti sampai saat ini draf Raperda LP2B belum diajukan ke dewan. Padahal Perda LP2B ini juga salah satu syarat penetapan Perda RDTR tersebut. Sampai sekarang raperda ini belum diajukan. Informasi dari eksekutif, sejauh ini hasil draf kajian draf Raperda dengan Unram sudah selesai, namun belum diusulkan ke badan legislasi. Jika cepat diberitahukan ke dewan bisa dicarikan solusi bersama. Apa yang perlu diperbuat dan dilaksanakan bersama-sama.

Lantas dimana letak sretnya pengurusan RDTR ini, Sulhan berpendapat, hasil diskusi untuk perencanaan satu RDTR butuh anggaran Rp800 juta dan waktu pembahasan 6 bulan. Namun bisa saja dilakukan paralel, artinya semua RDTR bisa digarap namun kembali lagi ke anggaran. Total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 4,5 milir untuk lima RDTR dengan waktu 1,5 tahun, karena perlu konsultasi ke provinsi dan pusat. (her)

Kepala Seksi (Kasi) Logistik pada BPBD Lobar, Tohri mengatakan, sejauh ini ada 4 desa yang sudah resmi bersurat ke BPBD untuk meminta droping air antara lain Giri Tembesi, Banyu Urip, Sekotong Tengah dan Kuripan Selatan. Sementara desa yang langganan kekeringan dan belum bersurat adalah Giri Sasak, Jembatan Gantung dan Labuan Tereng.

Namun, BPBD sudah mendistribusikan air bagi desa-desa ini. ‘’Itu wilayah kekeringan yang menjadi langganan,” kata Tohri, Senin (16/7).

Dijelaskan, pihaknya sudah melakukan pemetaan

terhadap daerah yang dilanda kekeringan parah hampir tiap tahun. Sehingga atas dasar itu, pihaknya tidak perlu menunggu surat resmi dari desa, namun langsung turun jemput bola ke bawah mendroping air bersih. Namun pihaknya tetap meminta surat ke desa sebagai dasar untuk eksekusi anggaran.

Pihaknya melakukan distribusi air tiga kali sehari dengan kapasitas 9 ribu liter ditambah dari Dinas Sosial 5 ribu liter, sehingga total 14 ribu liter dalam sehari. Pengangkutan air ini dilakukan tiga kali, namun tergantung juga sebab

(Suara NTB/ist)

DISTRIBUSI - BPBD Lobar mendistribusikan air bersih di daerah Lobar yang terkena kekeringan. gan BMKG, puncak kekeringan pada bulan Agustus.

“Mudah-mudahan lah tiba-

tiba ada hujan hingga 2 pekan (puncak kekeringan) nanti,” jelas Tohri. (her)

Daftar di ’’Injury Time’’

Parpol Dinilai Kurang Serius Mempersiapkan Kader

(Suara NTB/kir)

SIAP TERBANG - Pesawat Garuda Indonesia di LIA yang siap diterbangkan ke Arab Saudi untuk membawa JCH asal NTB, Selasa (17/7) ini.

Wabup Loteng Pimpin Kloter Pertama Embarkasi Lombok Praya (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng) L. Pathul Bahri, S.IP., berkesempatan

Berdampak Baik ke Peserta Didik

Hari Pertama Masuk Sekolah, Murid Diantar Orang Tua Giri Menang (Suara NTB) Suasana hari pertama masuk sekolah di sejumlah sekolah di Lombok Barat (Lobar) memiliki nuansa berbeda karena semua orang tua dari siswa baru yang masuk ke sekolah, baik SD dan SMP sederajat diantar oleh orang tua. Seperti pada hari pertama di SMPN 4 Gerung orang tua diwajibkan untuk mengikuti apel hari Senin sebelum pelaksanaan aktivitas kegiatan belajar mengajar dimulai.

Pihak sekolah sengaja mendatangkan para orang tua siswa agar suasana Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) disaksikan langsung para orang tua siswa.

Kepala SMP 4 Gerung Rohana.S.Pd menjelaskan pada hari pertema masuk sekolah pihaknya melaksanakan kegiatan PLS. Sebelum PLS dilaksanakan terlebih dahulu pra PLS yang digelar hari Jumat dan Sabtu.’’ Hari pertama masuk sekolah kita minta semua orang tua siswa baru untuk hadir,’’ katanya saat ditemui Senin(16/7) kemarin.

Pelaksanaan pra PLS dilakukan untuk persiapan pembukaan PLS yang mulai dilaksanakan pada hari senin. PLS untuk hari pertama sekitar 85 persen orang tua siswa hadir dan mereka semua mengikuti apel pagi.’’ Orang tua siswa tadi mengikuti pembukaan apel bersama kegiatan PLS,’’ tegasnya.

Setelah pembukaan apel PLS, pihak sekolah melaksanakan simulasi orang tua dengan siswa baru dengan cara mengenali orang tuanya dari belakang. Setelah mereka selesai melakukan simulasi itu, kemudian para siswa meminta doa dan restu kepada orang tua mereka yang ikut datang mengantar.

Pada momen siswa meminta doa restu inilah, isak tangis para orang tua dan siswa baru pecah, sehingga membuat suasana pembukaan apel PLS semakin hidmat.’’ Pada moment siswa meminta doa saya juga terharu dan

ada saja warga yang meminta tolong didropkan air untuk keperluan acara syukuran haji.

Sejauh ini pihaknya belum menerima laporan warga yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.

Diakuinya, terdapat penurunan daerah yang dilanda kekeringan di Lobar. Biasanya, tahun sebelumnya ada enam kecamatan, namun menjadi 4 kecamatan. Sedangkan untuk Kecamatan Gunungsari dan Batulayar sampai saat ini menurut BMKG wilayah Lobar bagian utara masih cukup air unntuk konsumsi. Hasil koordinasi den-

(Suara NTB/ist)

Hari pertama masuk sekolah di SMPN 4 Gerung.

memimpin Jemaah Calon Haji (JCH) kelompok terbang (kloter) pertama yang akan diberangkatan melalui embarkasi Lombok musim haji tahun 2018 ini. Rombongan JCH asal Loteng Senin (16/7) dilepas Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., di Masjid Agung Loteng.

Kloter pertama tersebut selanjutnya diberangkatkan ke asrama haji Mataram dan akan diinapkan semalam untuk keperluan persiapan penerbangan yang direncanakan pada Selasa (17/7) malam hari ini. Total ada 455 JCH termasuk petugas dan pendamping JCH yang tergabung dalam kloter pertama tersebut, yang merupakan gabungan dari tiga KBIH yang ada di Loteng ditambah JCH mandiri.

“Menjalankan ibadah haji adalah panggilan agama. Dan, tidak semua orang bisa beruntung menjalankan ibadah haji,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Untuk itu, bupati mengingatkan JCH asal Loteng diharapkan bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. “Mumpung ada kesempatan menjalankan ibadah haji, jadi penggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua bisa menjalankan ibadah haji,” ujarnya seraya berharap para JCH asal Loteng bisa kembali dengan membawa predikat haji mabrur.

Pesawat Siap Sementara itu, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) I Gusti Ngurah Ardita menegaskan, LIA sudah siap menjalani musim haji tahun ini. Semua persiapan yang dibutuhkan dari sisi bandara juga sudah tidak ada masalah lagi.

“Dari sisi bandara, persiapan sudah tidak ada persoalan,” tegasnya.

Adapun untuk pesawat pengangkut JCH, Ardhita mengatakan, hari ini (Senin kemarin) sudah tiba di LIA. Pesawat jenis Boeing 747 milik maskapai Garuda Indonesia tersebut sudah parkir di apron LIA untuk mengangkut kloter pertama JCH embarkasi Lombok. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Sebagian besar partai politik (parpol) mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) pada hari terakhir, Selasa (17/7). Hal ini disayangkan KPU Lobar, karena dianggap parpol kurang menunjukkan kesiapan mempersiapkan kadernya ikut kontestasi pemilu. Seharusnya, parpol mendaftar lebih awal, sehingga mempercepat proses di KPU. Komisioner KPU Lobar M. Suhardi, SH., MH., menegaskan pihaknya sebenarnya sangat berharap agar para partai politik (parpol) tidak mendaftarkan para kadernya pada hari terakhir. Hingga Senin kemarin baru satu partai politik (parpol) yang menyerahkan dokumen para kadernya kepada KPU. “Meskipun parpol punya hak sampai tanggal 17 Juli pukul 24.00 wita untuk mendaftar. Namun baiknya parpol harus menujukan kesiapan dalam pengurusan dokumen kadernya, sehingga tidak mendaftar saat injury time. Ini akhirnya orang kejar-kejaran. Kan harusnya proses kaderisasi, rekrutmen politik, itu harus jauh hari sebelumnya (pendaftaran),” ujarnya, Senin (16/7).

Bukan tanpa sebab kenapa pihak KPU menyarankan para parpol mendaftar sebelum hari terakhir. Pihak KPU menghindari adanya anggapan pihak parpol tidak siap dalam proses administrasi. Sebab pada dasarnya pihak KPU Lobar sangat siap melayani para parpol yang mendaftarkan kadernya sampai pada waktu yang ditentukan.”Kita prinsipnya akan melayani parpol sampai tanggal 17 Juli pukul 24.00 wita, tapi kalau lewat dari waktu itu, maka demi hukum kami tutup pintu dan tidak me-

nerima (pendaftarannya),” tegasnya.

Pihaknya pun memastikan jika tidak ada penambahan waktu untuk pendaftaran caleg. Di samping itu pihaknya mengimbau parpol untuk tidak mencalonkan kader yang bermasalah.”Kita imbau kepada teman-teman parpol, bahwa proses rekrutmen dan selaksi di parpol itu benar-benar terbangun, karena untuk wakil kita lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika dalam parpol itu harus mengajukan 30 persen keikutsertaan perempuan dalam Pileg. Artinya jika terdapat sekitar 9 bakal caleg yang diajukan dalam satu daerah pemilihan (dapil) maka minimal sekitar 3 diantaranya merupakan bacaleg wanita.

Kendati demikian pihak KPU berharap agar hadirnya kader perempuan hanya untuk syarat pelengkapan untuk memenuhui syarat 30 persen itu.”Jangan sampai perempuan jadi pelengkap administratif, jangan sampai baik pada normatif saja, namun pada implementasi hanya sebagai pelengkap,” tegasnya.

Lantas bagaimana langkah antisipasi KPU, dengan kemungkinan para parpol mendaftar di hari terakhir ? Suhardi mengatakan pihaknya sudah memikirkan kemungkinan hal itu. “Antisipasi kita sudah bagi kelompok kerja dengan cara per dapil,” pungkasnya.

Setelah hari terakhir pendaftaran, KPU akan melakukan verifikasi administrasi 19-21 Juli mendatang. Bagi para bacaleg yang masih belum melengkapi dokumen adminstrasi akan diberikan waktu perbaikan dari tanggal 22-31 Juli mendatang. (her)

Seleksi Pejabat Tinggi Pratama Loteng Segera Dibuka

(Suara NTB/ist)

Hari pertama masuk sekolah di SDN 1 Labuapi. banyak siswa dan orang tua yang menangis,’’ tuturnya.

Tidak hanya itu, pada pelaksanaan PLS juga dilakukan penyerahan siswa oleh orang tua kepada para guru atau pihak sekolah yang dilaksanakan secara simbolis. Selama PLS siswa baru sudah memiliki berbagai materi yang sudah siapkan oleh pihak sekolah, maternnya berkaitan dengan program apa saja yang ada di sekolah. Kegiatan outbound yang bernuansa pendidikana karakter dan ada juga pendidikan inovasi yang berasal dari para tutor, guru dan dari OSIS. Pada ajaran baru ini, SMPN 4 Gerung menerima siswa baru sebanyak 203 dengan jumlah 7 rom-

bongan belajar (rombel). Jika dibandingkan tahun lalu, ada peningkatan penerimaan siswa, di mana pada tahun ajar 2017 lalu, jumlah siswa yang diterima sebanyak 176 siswa dengan 6 rombel.

Begitu juga di di SDN 1 Labuapi, tampak halaman sekolah dipadati orang tua dan murid baru yang masuk pertama. Orang tua murid pun ikut apel bersama para guru dan murid. Kepala SDN 1 Labuapi Hj. Sabariah menyatakan bahwa pihak sekolah sudah lama menerapkan hari pertama sekolah anak murid diantar oleh orang tua. “Sejak beberapa tahun terakhir kita terapkan,dan alhamdulillah dampaknya baik bagi sang anak,”jelasnya. (her/*)

Praya (Suara NTB) Pendaftaran seleksi calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera dibuka pekan ini. Seleksi dilakukan untuk mengisi dua jabatan tinggi pratama yang bakal lowong awal bulan Agustus mendatang. Masing-masing jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng.

“Semua persiapan sudah selesai.

Sehingga untuk pendaftaran calon peserta seleksi sudah bisa dimulai pekan ini,” ungkap Sekda Loteng H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Senin (16/7).

Ia menjelaskan, proses seleksi calon pejabat pratama akan dipercepat tanpa mengurangi substansi dari tiap tahapan seleksi yang ada. Dalam arti, bobot seleksi tetap akan dijaga dengan baik, meski proses seleksi sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan jabatan pada posisi Kepala Disdukcapil dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM tersebut. Pasalnya, per tanggal 1 Agustus mendatang pejabat yang sekarang yakni H. Amir

(Suara NTB/dok)

H. M. Nursiah Husein (Kadis Koperasi dan UKM) serta H.M. Darwis, S.H. (Kadisdukcapil) sudah masuk masa pensiun.

“Sebenarnya awal bulan Juli ini kedua pejabat bersangkutan sudah pensiun. Tapi karena pensiunnya di atas tanggal 1, maka sesuai aturan tetap harus menyelesaikan tugas sampai akhir bulan bersangkutan,” tambahnya.

Untuk seleksi calon pejabat pratama tersebut, terbuka bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng, asalkan bisa memenu-

hi persyaratan yang ada, semua bisa ikut seleksi. Kecuali kalau memang ada aturan yang mengatur soal persyaratan khusus, tentu tidak bisa semua.

Tapi karena sejauh ini, belum ada aturan khusus maka sementara semua ASN yang memenuhi persyaratan umum bisa ikut seleksi calon pejabat pratama. “Jadi kalau ada ASN lingkup Pemkab Loteng berminat untuk ikut seleksi, bisa mulai mempersiapkan diri sejak sekarang,” ujar mantan Asisten III Setda Loteng ini.

Disinggung komposisi pansel yang akan terlibat, Nursiah menegaskan semua unsur sudah terwakili, baik itu dari unsur akademisi, tokoh masyarakat termasuk unsur profesional. Sehingga pihaknya menjamin, proses seleksi benarbenar independen, bebas intervensi maupun tekanan pihak manapun.

“Soal target waktu seleksi, kita upayakan akhir Bulan Juli sudah ada hasilnya. Sehingga awal bulan Agustus sudah ada pelantikan pejabat yang baru,” imbuhnya, seraya menambahkan, rencana pelantikan dua pejabat baru bersamaan dengan pelantikan beberapa kepala sekolah lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng. (kir)

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

BKD Klarifikasi Pungutan Rp200 Ribu untuk Absen Online Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa Barat, H. Malik Nurdin S. Sos., M. Si, memberikan klarifikasi terkait biaya Rp200 ribu dalam pengadaan absen sidik jari (online) di tingkat SD. Hal ini bisa mencuat setelah beberapa orang kepala sekolah mengadukan masalah ini Inspektorat setempat dan diminta untuk segera ditindak lanjuti. Bahkan Inspektorat juga sudah datang ke BKD untuk proses klarifikasi terkait masalah tersebut yang sudah meresahkan para kepala sekolah.

“Pungutan yang kita lakukan sekitar Rp200 ribu ini untuk biaya pemasangan instalasi yang langsung terhubung ke peladen induk di BKD. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan masing-masing sekolah sekitar Rp3,2 juta (Rp3 juta untuk pembelian perangkatnya dan Rp200 biaya pemasangan). Hal ini juga sudah kami sampaikan ke sekolah -sekolah untuk menyamakan persepsi. Tetapi faktanya masih ada juga kepala sekolah yang tidak faham dengan penjelasan kami,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (16/7).

Dikatakannya, jika mengacu ke DPA di BKD, maka biaya pemasangan absen sidik jari ini bisa mencapai Rp3,5 juta per sekolah. Sementara untuk harga yang ada saat ini “dipermasalahkan” justru dianggap sangat murah untuk satu absen sidik jari. Pihak terkait juga sudah meminta ke masing-masing sekolah untuk melakukan pengadaan absen sidik jari sendiri agar tidak ada muncul fitnah seperti saat ini. Tetapi justru dari pihak kepala sekolah-lah yang meminta pihak terkait untuk bisa membeli dan memasangnya. Karena pada hakikatnya, pengadaan absen ini merupakan instruksi khusus pimpinan daerah. Pihaknya (BKD) hanya dalam bentuk fasilitasi saja supaya absen ini bisa tersambung ke peladen yang ada.

“Kita hanya fasilitasi saja untuk proses pemasangan jaringan ke peladen induk di BKD. Tetapi justru kepala sekolah yang meminta kami membeli barang barang ini (absen sidik jari),” sebutnya.

Sebelumnya, kepala SD 5 Taliwang, H. Jamaluddin mengaku, bahwa tahap pengadaan absen sidik jari ini sangat lambat begitu juga dengan sosialisasi pengadaannya. Makanya timbul rasa heran dengan adanya tambahan biaya sekitar Rp200 ribu tersebut. Karena untuk pengadaan absennya saja sudah diatur di petunjuk tekhnis data bos sekitar Rp3 juta dan tidak boleh lebih dari angka tersebut. Tetapi karena ada biaya Rp200 ribu inilah, maka pihak terkait meminta kepada sskolah untuk bisa menanggung biaya tersebut. “Biaya Rp200 ribu inilah yang merasa kami keberatan, tetapi setelah kami dijelaskan maka uang tersebut tidak lagi menjadi masalah,” tandasnya. (ils)

Seratus Koperasi di Sumbawa akan Dibubarkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak seratus unit koperasi di Kabupaten Sumbawa diusulkan untuk dibubarkan. Koperasi dari sejumlah jenis tersebut diusulkan dibubarkan karena sudah lama tidak aktif.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Koperasi, Muhammad Ali menyebutkan, koperasi di Sumbawa hingga saat ini sebanyak 401 unit. Terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), dan Koperasi Wanita (Kopwan). Dari jumlah tersebut, 185 unit dianggap sudah tidak aktif. Sejauh ini pihaknya sudah mengusulkan 100 unit untuk dibubarkan, sedangkan 85 unit masih dalam proses untuk diperbaiki. Jika nantinya sudah tidak bisa diperbaiki atau diaktifkan kembali maka akan diusulkan untuk pembubaran.

“Jadi ada 185 yang kita anggap sudah tidak aktif. Sudah kita usulkan pembubaran ke Kementrian 100 unit, tinggal kami tunggu prosesnya. Kita usulkan 50 di tahun 2016 dan 50 unit di tahun 2018 ini,” ujarnya, Senin (16/7) kemarin.

Disebutkannya, 100 koperasi yang diusulkan pembubaran ini karena sudah tidak aktif, tidak ada kegiatan nyata di lapangan dan selama berturut-turut tiga tahun tidak melaksanakan ART. Sedangkan 85 koperasi lainnya tidak diusulkan pembubaran karena ada permasalahannya. Dalam hal ini ada yang masih mempunyai hutang kepada pihak ketiga. Makanya selain mengusulkan pembubaran pihaknya juga memberikan kesempatan dengan mendorong kelompok masyarakat lain untuk menghidupkan koperasi tersebut jika memungkinkan. “Yang 85 masih tahap kami proses. Kalau memang sudah tidak sanggup kita alihkan ke kelompok masyarakat lain untuk dikukuhkan kembali. Kalau tidak ada ruang dari pengurus dan anggota koperasi di lingkungan itu maka kita usulkan dibubarkan,” terangnya.

Proses pembubaran, lanjutnya tsangatlah panjang dan memiliki tiga tahapan. Pertama pihaknya menyampaikan surat pemberitahuan untuk rencana pembubaran. Kemudian setelah itu ada tahap pembekuan. Jika tidak ada tanggapan dari pengurus atau anggota prosesnya akan dilanjutkan. Pihaknya akan mengusulkan ke Kementrian untuk pembubaran. “Untuk pembubaran di Kementrian pun prosesnya panjang. Makanya selama proses, kami juga mengarahkan masyarakat untuk menjalankan koperasi yang tidak jalan.

Sejauh ini sudah ada beberapa yang diaktifkan. Diantaranya di Ai Bari dan Labuhan Burung sudah kita hidupkan.

Kita revisi dan ganti pengurusnya,” sebut Ali. Pihaknya pun selama ini rutin melakukan pembinaan. Terutama memprioritaskan terhadap KUD dan koperasi yang kurang aktif untuk diberikan motivasi. Hanya saja pihaknya masih terkendala dari segi personil anggaran dan sarana pendukung.

Meskipun demikian, animo masyarakat untuk mengurus koperasi bertambah. “Secara totalitas angka, bertambah. Tahun kemarin kurang dari 400 koperasi. Baru-baru ini ada beberapa yang sudah masuk SK berbadan hukum dari kementrian koperasi.

Ada juga yang sudah masuk ke notaris,” pungkasnya. (ind) Muhammad Ali (Suara NTB/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Stok Kurang, Harga Daging dan Bumbu Dapur di Dompu Naik Dompu (Suara NTB) Harga kebutuhan pokok di Dompu naik, khususnya daging dan bumbu dapur. Disinyalir, kenaikan itu dipicu kurangnya persediaan stok dari luar daerah. Sejumlah pembeli lantas mengeluhkan persoalan ini.

Salah satunya Laila. Ibu rumah tangga asal Kandai I yang mengaku kesal dengan tiba-tiba naiknya harga kebutuhan pokok khususnya bumbu dapur tersebut. “Naiknya ini kan tiba-tiba mana tinggi sampai Rp50/Kg itu cabai.

Mau tidak beli orang kebutuhan kita sehari-hari, ya terpaksa kita beli,” ungkapnya kepada Suara NTB di Pasar Atas Dompu, Senin(16/7 ).

Tidak hanya itu, bumbu dapur jenis lainnya pun ikut mengalami kenaikan dari kisaran harga Rp15-Rp35 ribu/Kg kini dipatok pedagang diatas Rp40 ribu/Kg. Kalaupun terkendala persediaan stok mestinya tidak langsung dinaikan dengan harga yang cukup tinggi. Hal serupa juga disampaikan warga lainnya, Marnah. Ia mengaku, selain bumbu dapur daging sapi maupun ayam potong saat ini mengalami kenaikan.

“Kita sebagai pembeli maunya harga itu jangan terlalu tinggi, kalau tidak ada

barangnya ya pemerintahnya harus turun tangan,” jelasnya.

Sementara Nurjanah salah seorang pedagang yang dikonfirmasi terkait harga bumbu dapur mengakui bahwa hampir semua jenis bumbu dapur mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawait dari Rp30 ribu/Kg kini dijual Rp50 ribu/Kg, sedangkan bawang putih Rp35 ribu/Kg dari sebelumnya Rp20 ribu/Kg. Demikian pula halnya dengan tomat dan bumbu dapur lainnya. “Kecuali bawang merah saja yang tidak ada harganya paling Rp15-Rp20 ribu saja perkilogramnya,” jelas dia.

Naiknya harga bumbu dapur ini, lanjut dia, semata-mata karena kurangnya stok yang didatangkan dari luar daerah, khususnya Pulau Lombok. Pun harga yang dipatok para pemasok lumayan tinggi sehingga memaksa pihaknya untuk menaikan harga. Selain masalah harga yang tinggi dan dikeluhkan banyak pembeli itu, juga diakui akhir-akhir ini barang dagangannya sepi pembeli. “Har-

(Suara NTB/jun)

HARGA NAIK - Harga daging dan bumbu dapur tengah mengalami kenaikan akibat persediaan stok berkurang, Senin (16/7). ganya naik pembelinya juga sepi, makanya tetap adanya yang pulang jualan kita,” ungkap dia.

Lojakan harga ini tidak saja berlaku untuk bumbu dapur, tetapi daging sapi maupun ayam potong juga mengalami kenaikan. Seperti yang diakui Lili salah seorang pedagang daging yang menyebutkan harga daging sapi saat ini Rp110 ribu/Kg dari sebelumnya Rp100

Tinggal Pemeriksaan Medis Belum Terintegrasi di LTSP Sumbawa Besar (Suara NTB) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TKI) sudah beroperasi di Sumbawa sejak diluncurkan pada September 2017 lalu. Meskipun demikian, dari beberapa fungsi yang ada tinggal pemeriksaan medis alias (medical check up) RSUD yang belum beroperasi.

Kepala Disnakertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur , Senin (16/7) kemarin mengakui keberadaan LTSP sudah berjalan. Masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri juga sudah banyak yang datang. Dalam sebulan bisa mencapai puluhan orang.

Hanya masih ada satu fungsi yang belum terintegrasi yakni layanan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan medisRSUD. “Sudah berjalan. Untuk masyarakat yang mengurus

(Suara NTB/ind)

Syafruddin Nur dalam sebulan sekitar puluhan orang. Yang lainnya sudah beres, tinggal medical check up saja,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk pemeriksaan medisini masih

ada peralatan yang harus ditanam dan memenuhi spesifikasi. Sehingga masyarakat yang berurusan melakukan pemeriksaan kesehatan di luar.

Sejauh ini, pihaknya juga sudah dan terus berkoordinasi dengan pihak RSUD Sumbawa. Diharapkan pemeriksaan medistersebut sudah bisa berfungsi dalam tahun ini.

“Sudah koordinasi dengan RSUD. Tinggal menunggu peralatan ditanam. Insya Allah tahun ini bisa lah. Karena memang tahun ini direncanakan selesai,” kata Syafruddin.

Pihaknya mengharapkan masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri agar memanfaatkan secara optimal keberadaan LTSP di Sumbawa. Karena selain lebih cepat, juga efisien dan murah. Daripada berangkat ke luar negeri dengan mengurus secara illegal, resikonya sangat besar. (ind)

Pemda KSB Segera Laksanakan Pembangungan UKK Imigrasi Taliwang (Suara NTB) Selangkah lagi, upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menghadirkan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di daerah terealisasi. Buktinya pihak Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan persetujuan dan kesediaan membangun kantor tersebut di KSB. “Alhamdulillah Jumat lalu kita sudah terima dokumen kesediaan Kemenkumham untuk membangun UKK Imigrasi itu. Saya sendiri yang terima langsung diserahkan oleh Kabid Imigrasi Kemenkumham NTB,” jelasnya kepada wartwan, Senin (16/7).

Dengan diterimanya dokumen kesediaan membangun dari Kemenkumham itu, maka saat ini kelanjutan realisasinya berada di tangan Pemda KSB. Menurut Wabup, sejak merintis rencana kehadiran UKK Imigrasi itu, Pemda KSB telah menyusun segala sesuatunya untuk langkah tindaklanjut yang menjadi kewenangan daerah.

“Persiapan penyediaan lahan dan hal lain yang jadi kewajiban kita sudah kita pikirkan sejak jauh hari. Jadi insyaallah bisa segera kita mulai membangun kantornya,” klaimnya.

Ia menyatakan, keberadaan UKK Imigrasi di KSB sangat krusial. Sebab selain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan keimigrasian, hal terpenting lain yang mendesak adalah proses pengamanan dan pengawasan terhadap kehadiran orang asing di daerah.

Di mana diketahui bersama, KSB sebagai salah satu wilayah kegiatan pertambangan terbesar di Indonesia. Menurut hemat Wabup, sangat banyak warga negara asing (WNA) yang datang hilir mudik melakukan aktivitas ke daerah.

“Apalagi pariwisata kita juga sedang berkembang. Nah yang datang berkunjung bukan saja turis domestik tapi juga sudah mulai banyak orang asing ke sini. Jadi pengawasan terhadap mereka perlu semakin ditingkatkan,” tegasnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, selama ini pengurusan dokumen keimigrasian warga KSB terlalu jauh ke kabupaten Sumbawa. Padahal seiring waktu, masyarakat semakin banyak membutuhkan dokumen-dokumen tersebut di setiap saat.

“Kalau imigrasinya di sini kan tentu akan memudahkan warga kita mengurus paspor dan lainnya. Tidak lagi harus ke Sumbawa selain jauh perlu biaya juga,” timpalnya.

Untuk diketahui, dalam 2 tahun terakhir Pemda KSB memang sangat fokus menghadirkan sejumlah instansi dan lembaga vertikal di daerah untuk tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Baru-baru ini Pemda KSB telah berhasil mengadirkan Markas Komando Kodim (Makodim) 1628 Sumbawa Barat. Dan selain UKK Imigrasi, Pemda KSB tahun ini juga tengah mengupayakan hadirnya kantor Pengadilan Negeri (PN), Markas Komando (Mako) Brimob dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). (bug)

Infrastruktur dan Pelayanan Picu Rendahnya Realisasi PAD KSB Taliwang (Suara NTB) Pada tahun 2017 lalu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terhitung rendah. Namun demikian Pemda KSB beralasan ada dua penyebab yang membuat kondisi tersebut terjadi.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST mengatakan, dua penyebab masih rendahnya realisasi PAD selama ini dikarenakan persoalan belum maksimalnya pelayanan dan infrastruktur pendukung yang disiapkan pemerintah dalam menunjang sektor-sektor penghasil PAD. “Ini yang masih perlu kita benahi ke depannya,” katanya saat membacakan tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi terhadap pelaksanaan APBD 2017 (LPJ Bupati KSB).

Guna mengatasi hal tersebut, setiap tahun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin. Melengkapi infrastruktur dan fasilitas penunjang serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pemerintah dalam kerangka pengoptimalan pelayanan.

“Bukan tidak kita lakukan, tapi tentu perlu waktu dalam membenahinya. Dan kami yakin dengan upaya kita target-target PAD dari retribusi daerah di tahun 2018 ini bisa kita capai,” cetusnya.

Selain kedua hal di atas, Wabup menyampaikan, dari sisi regulasi pemerintah juga telah melakukan pembenahan. Di mana sejak tahun 2017 lalu, Pemda KSB menerapkan sebanyak 9 Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri dari 5 Perda pajak daerah dan 4 Perda retribusi daerah. Ia pun mencontohkan pada

Halaman 6

pajak rumah makan dan resto- karena Perdanya memuat ran. Dalam aturan terbaru ini te- juga sanksi bagi yang tidak lah menghapus batas omset min- taat,” cetus Wabup.

Selanjutnya Wabup juga meimal bagi rumah makan dan restoran sehingga pemberlakuan nyinggung mengenai keberadaan rumah potong hewan pajak secara langsung dikenakan (RPH) Poto Tano. Ia mensebesar 10 persen ungakui, selama ini banyak pituk setiap penjualan. hak yang terus mempert“Tahun-tahun anyakan fasilitas peternasebelumnya target kan milik pemerintah itu. dari rumah makan Di sisi pemerintah, kondidan restoran ini si RPH sejak tahun 2017 tidak pernah tercalalu terus kehilangan ekpai. Tapi dengan sistensinya memberidengan aturan kan PAD bagi baru ini kami daerah. Hal ini yakin mulai dikarenakan tahun ini tidak sekebisa dan dar karena t e r u s faktor intermeninnal, tetapi gkat di juga faktor tahun eksterselannal. Di jutmana nya Fud Syaifuddin (Suara NTB/bug)

sepanjang tahun 2017 permintaan produksi daging RPH di tingkat lokal maupun ke luar daerah mengalami penurunan.

“Ya tentu ada juga faktor internal yang mempengaruhinya. Kita sejauh ini belum bisa melengkapi seluruh fasilitas yang diperlukan RPH dalam rangka meningkatkan produksi,” bebernya.

Walau begitu, lanjut Wabup, secara umum sektor-sektor penyumbang PAD menjadi konsentrasi pemerintah untuk membenahinya. Sebab bagaimana pun peningkatan PAD menjadi tanda kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya.

“Tahun 2018 ini insyaallah semua target PAD di tiap sektor akan kita capai. Dan kami sudah siapkan punish and reward bagi SKPD pengelola yang bisa memenuhi targetnya,” pungkasnya. (bug)

ribu/Kg. Sementara ayam potong dari Rp40 ribu/Kg naik hingga Rp50 ribu/Kg-nya.

“Kalau daging ayam ini karena dari perusahaan itu tinggi kita ambil, sedangkan daging sapi ini karena jarang ada pemotongan sapi sekarang,” jelasnya.

Kabid Perdagangan Disperindag setempat, H. Iskandar dikonfimasi persoalan ini mengakui adanya lonjakan

harga bahan pokok tersebut, hanya saja kenaikannya belum begitu signifikan. Dan ini wajar terjadi karena pasokan khususnya bumbu dapur dari luar daerah tengah berkurang.

“Bumbu dapur ini kan tergantung panen, jadi wajar harganya tinggi karena stok kita memang kurang. Tetapi tidak kosong artinya masih ada yang bisa diharapkan,” tandasanya. (jun)

Usulan CPNS 2018 di KSB Masih Menggantung Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), masih belum menerima balasan terhadap 737 usulan formasi CPNS di wilayah setempat. Meskipun informasi yang beredar, formasi tersebut keluar di akhir bulan Juli, tapi hingga saat ini belum juga ada pemberitahuan secara resmi oleh Kementerian terkit (Menpan -RB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), H. Malik Nurdin S. Sos., M. Si, kepada Suara NTB mengatakan, 737 formasi CPNS tahun 2018 yang telah di usulkan ke Kemenpan RB, hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

Menpan juga sudah memastikan formasi CPNS yang telah diusulkan tersebut, harus bisa dilaksanakan di tahun ini.

Hanya saja untuk kepastian pelaksanaannya, hingga saat ini masih belum jelas. Baik itu terkait dengan pengurangan jumlah ataupun penambahan formasi juga masih belum ada informasi lebih lanjut dari Kementerian terkait.

“Hasil rapat kami dengan Menpan, memang di tahun 2018 ada pembukaan lowongan untuk C P N S .

Tetapi waktu pelaksanaan kegiat a n tersebut, masih belum ada in-

H. Malik Nurdin (Suara NTB/ils)

formasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Dikatakannya, kebutuhan tenaga yang telah diusulkan tersebut, merupakan tenaga prioritas daerah. Seperti tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga infrastruktur daerah. Sementara terkait jumlah dari masing-masing formasi ini, pihaknya masih enggan memberikan bocoran jumlah. Hal ini sengaja tidak disebarluaskan kepada publik untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Apalagi kewenangan untuk memberikan kuota adalah Menpan, sehingga pihaknya hanya menunggu balasan dari formasi yang diusulkan tersebut.

“Saya tidak akan sebutkan data yang telah kami usulkan ke Menpan, karena isu ini sangat seksi. Ketika kuota dan jumlah kebutuhan telah ditetapkan, maka kami sebar luaskan kepada masyarakat,” ujarnya.

Disinggung apakah Pemerintah akan mengusulkan penambahan jumlah kuota formasi yang telah diusulkan sebelumnya, dia menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum mengambil sikap. Karena untuk sementara, pihak terkait masih belum menerima kuota yang telah ditetapkan olen Menpan.

Jika memungkinkan nantinya, Pemkab juga bersedia menambah usulan yang dibutuhkan oleh Pemerintah dengan catatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika tidak diminta untuk ditambah, maka pihaknya akan memaksimalkan potensi yang dimiliki saat ini, termasuk juga dengan menggunakan jasa para PTT dan pegawai Honor.

“Kita sangat berharap bisa ditambah, tetapi kalau tidak ya kita ikuti saja maunya Menpan. Kami juga masih belum menerima informasi detail terkait usulan formasi yang kita usulkan sebelumnya,” tukas H. Malik. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

Halaman 7

Kerjasama RSUD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

RSUD Berharap Warga Maksimalkan Keberadaan Dokter Spesialis Saraf Dompu (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu memiliki dokter spesialis syaraf dari program dokter intensif. Keberadaan spesialis syaraf menambah jumlah spesialis untuk menunjang layanan d i RSUD Domp u .

Warga pun di-

Gunawan

minta memaksimalkan keberadaan spesialis untuk konsultasi sesuai spesialisasi para dokter dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Direktur RSUD Dompu, dr H Syafruddin melalui Humasnya, Gunawan, A.Md.Kip kepada Suara NTB di kantornya, Senin (16/7) kemarin mengungkapkan, rumah sakit kini sudah memiliki dokter spesialis syaraf dari program intensif bekerjasama dengan kedokteran universitas Udayana Bali. Ini menambah jumlah spesialis yang berpraktik di RSUD Dompu dan tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam mengontrol sakitnya.

Spesialis syaraf, kata Gunawan, juga didukung oleh ruang fisioterapi un-

tuk tindakan rehabilitasi. Pada dokter syarafnya untuk identifikasi dan konsultasi, sehingga penanganan untuk rehabilitasi tepat sasaran. Keterpaduan ini sangat membantu pasien, terlebih banyak warga Dompu yang membutuhkan penangana spesialis syaraf.

“Banyak penyakit yang terkait syaraf, termasuk stroke. Penderita hipertensi rawan menderita stroke. Untuk pencegahannya dipengaruhi oleh pola makan dan pola hidup,” terangnya.

Dokter spesialis yang berpraktik di RSUD Dompu saat ini diantaranya 2 orang spesialis kandungan (opjin), 2 orang spesialis penyakit dalam, 2 orang spesialis bedah, 1 orang spesialis anak, 1 orang spesialis anastesi, dan 1 orang spesialis syaraf.

Selain itu juga terdapat spesialis yang sifatnya diperbantukan yaitu sepesialis mata. “Dokter mata diperbantukan dari RSUD

Bima. Dia datang (praktik) setiap Jumat,” katanya.

Selain para dokter spesialis ini, pihak RSUD Dompu juga tengah mengupayakan beberapa dokter spesialis untuk bisa berpraktik di Dompu. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pasien dan lebih memudahkan pendeteksian penyakit pasien serta upaya penanganannya.

“Ketika ada spesialis, tentu akan memudahkan dalam mendeteksi penyakit dan penanganannya,” terangnya.

Keberadaan spesialis juga akan membantu pasien dalam menekan biaya pengobatan.

Karena pasien tidak perlu lagi dirujuk lantaran sudah ada spesialis yang akan menanganinya. Sehingga biaya transportasi dan biaya hidup keluarga saat dirujuk dapat ditekan.

Para dokter ini tidak hanya

melayani pasien untuk pengobatan, tapi juga melayani konsultasi. Konsultasi ini penting untuk pencegahan dini dan itu jauh lebih baik dari pengobatan.

“Kalau mencegah itu, biayanya murah dan butuh kesabaran untuk melakukannya. Ketika sudah sakit, apalagi parah, maka akan mengeluarkan biaya lebih,” jelasnya.

Keberadaan para dokter spesialis ini harus juga didukung masyarakat dengan menciptakan keamanan. Perkelahian antar kampung seperti dahulu akan menciderai citra Dompu di luar dan orang akan enggan bertugas di Dompu. “Ketika terjadi kerusuhan, tentu membuat para dokter ini tidak aman. Mereka pasti akan menceritakannya ke rekan – rekannya dan mereka tidak akan datang ke Dompu,” jelasnya.

RSUD Dompu akan terus meningkatkan kualitas layan-

(Suara NTB/ula)

Bangunan RSUD Dompu yang berada di jalan Kesehatan Kelurahan Bada Dompu. an bagi pasien. Peningkatan layanan diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga medis dan para medis. Tidak hanya kualitas yang ditingkatkan, tapi

kuantitas untuk melengkapi kekurangannya juga terus diupayakan. Hal ini sebagai upaya menjadikan RS sebagai pusat rujukan sarana kesehatan Kabupaten Dompu. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Orang Tua Siswa Antusias Antar Anak Sekolah Dompu (Suara NTB) Meski kini tidak lagi menjabat Menteri Pendidikan Nasional, namun seruan Anies Baswedan kepada wali murid untuk mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah rupanya masih diikuti banyak orang tua siswa di tahun ajaran baru 2018 – 2019. Bahkan, be-

berapa wali murid mengira Anies yang kini Gubernur DKI Jakarta, masih menjabat Menteri Pendidikan Nasional, sehingga seruannya dinilai berlaku nasional.

Salah seorang wali murid SDIT Al Hilmi saat mengantar anaknya sekolah di hari pertama masuk sekolah, Senin (16/

(Suara NTB/ula)

ANTAR ANAK - Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI Arif Hadianto, SIP saat mengantarkan anaknya sekolah dan menunggui hingga anaknya masuk ke kelas, Senin (16/7).

7) kemarin terlihat asyik melihat aktivitas anaknya di hari pertama sekolah. Kendati jam sudah menunjukan sudah masuk kantor dan ia masih setia menunggui anaknya. “Inikan sudah ada instruksi untuk mengantar anak sekolah di hari pertama,” katanya saat disampaikan jam masuk kantor.

Namun ia kaget saat disampaikan bahwa imbauan mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tersebut sebenarnya dari Gubernur DKI Jakarta. “Iya ya... tapi tak apa.

Kita foto saja (sedang antar anak). Kita kirim ke (orang – orang) kantor,” kata Amin salah seorang pegawai lainnya yang ikut antar anaknya sekolah.

Aktivitas mengantar anak sekolah ini rupanya juga menjadi kebiasaan Dandim 1614/ Dompu, Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP sebelum menjabat sebagai Dandim. Anaknya yang duduk di bangku kelas 5 SD pun protes padanya, karena sudah 1 tahun tidak diantar ke sekolah.

Sehingga di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2018 – 2019, ia bersama istrinya harus mengantarkan anaknya ke sekolah sebelum ngantor.

“Dulu saat di Ambon, saya

setiap hari selalu antar dia ke sekolah. Ini sudah satu tahun tidak antar dia ke sekolah, makanya dia minta diantar,” kata Arif Hadiyanto saat sama – sama mengantar anak ke sekolah.

Anies Baswedan merupakan mantan Menteri Pendidikan Nasional RI dan kini menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namanya kini dikait – kaitkan sebagai salah satu Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden RI. Di hari pertama anak sekolah memulai sekolah tahun ajaran baru, ia menginstruksikan kepada orang tua siswa untuk mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama sekolah.

Mengantarkan anak sekolah dan berinteraksi dengan guru di sekolah tempat anak belajar dinilai dapat menimbulkan kepercayaan diri dan semangat anak untuk belajar. Selain itu akan ada komunikasi dua arah antara orang tua dengan siswa dan orang tua dengan pihak sekolah.

Bagi orang tua pekerja, kantor tempatnya bekerja diharapkan dapat memaklumi ketika ada orang tua terlambat masuk kantor karena mengantar anaknya sekolah di hari pertama masuk sekolah. (ula)

Parade Budaya Tandai Peluncuran Sail Moyo Tambora di Jakarta Sumbawa Besar (Suara NTB) Parade budaya SASAMBO (Sasak-Samawa-Mbojo) sebagai rangkaian kegiatan Launching Sail Moyo Tambora 2018 telah digelar di kawasan Monas Jakarta, akhir pekan kemarin. Berbagai atraksi budaya SASAMBO seperti Ratib Rabana dan Gendang Beleq serta karnaval digelar untuk menyemarakkan kegiatan tersebut.

Sejumlah diplomat negara tetangga dan pejabat Provinsi NTB serta pejabat Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB juga turut hadir pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Tajuddin S.H, Senin (16/5) kemarin, pada kegiatan tersebut, Sumbawa selakutuanrumahSailMoyoTambora 2018 menerjunkan ratusan peserta karnaval berpakaian adat

(Suara NTB/ist)

DI MONAS - Parade budaya Sumbawa yang dipersembahkan saat peluncuran Sail Moyo Tambora di kawasan Monas, DKI Jakarta.

Parlementaria

Sumbawa, yang dipimpin langsung Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. Rombongan Kabupaten Sumbawa menampilkan Ratib Rabana, sementara Kabupaten Bima dan Dompu sebagai representasi suku Mbojo menampilkan Parade Rimpu dan suku Lombok menampilkan Gendang Beleq.

Sail Moyo Tambora 2018 merupakan bagian dari event nasional Sail Indonesia 2018 dan event Internasional World Sail 2018. Sail Moyo Tambora 2018 akan digelar di Pelabuhan Badas Kabupaten Sumbawa pada tanggal 9 September 2018, diikuti oleh 140 kapal yacth dari 35 negara dan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Sekda Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., P.hD, mengatakan kegiatan Sail Moyo Tambora 2018 merupakan momentum untuk grand launching pembangunan SAMOTA, yaitu Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora di Pulau Sumbawa. Seperti dikutip Tajuddin di sela-sela kegiatan Parade Budaya dimaksud.

Disampaikan Rosiady, SAMOTA merupakan salah satu

harta karun bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di NTB. “Mengapa saya katakan harta karun, karena potensi kelautannya luar biasa, potensi pariwisatanya juga luar biasa. Tinggal bagaimana SDMnya ke depan yang harus kita maksimalkan untuk mempercepat proses pembangunan SAMOTA ini sebagai kawasan strategis yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita di Pulau Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan”, tuturnya.

Terkait kesiapan Pemprov NTB terhadap Sail Moyo Tambora 2018, Rosiady mengatakan telah melaksanakan berbagai persiapan yang cukup matang. “Dari segi infrastruktur di lokasi venue utama dimana Presiden akan hadir saya kira kita sudah siap, termasuk event utama yang akan menyambut Bapak Presiden baik dari sisi upacara, pertunjukan, hiburan dan sebagainya yang akan digelar dalam opening ceremony Sail Moyo Tambora ini juga sudah kita siapkan”, jelasnya, seperti disampaikan Tajuddin. (arn)

(Suara NTB/ist)

DITANDU –Aziz (30) korban tenggelam terseret gelombang yang ditemukan tewas, ditandu tim gabungan ke puskesmas setempat, Senin (16/7).

Korban Tenggelam Akhirnya Ditemukan

Dompu (Suara NTB) Aziz (30) korban tenggelam terseret arus di perairan finis Desa Huu, Minggu (15/7) Pukul 5.30 Wita kemarin akhirnya ditemukan. Warga Ende, NTT itu ditemukan mengambang dalam kondisi tak bernyawa, sekitar 200 meter dari tempat awal kejadian pada Senin (16/7) Pukul 13.30 Wita.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M Hasan dikonfirmasi Suara NTB membenarkan bahwa tim yang turun melakukan pencarian sudah menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. “Iya tim sudah menemuan korban siang tadi sekitar Pukul 13.30 diarah selatan dan korban ini dalam keadaan meninggal,” kata dia.

Korban ditemukan tewas mengambang setelah melalui proses pencarian lebih dari 1x24 jam, tepat saat arus laut siang itu tengah surut. Atas temuan ini, warga pendatang itu langsung dibawa ke

puskesmas setempat dan direncanakan untuk diautopsi guna memastikan tidak adanya unsur pindana dalam kematiannya, tetapi oleh pihak keluarga langkah ini ditolak. Mereka meminta agar jenazah Aziz segera dikirim ke tanah kelahirannya untuk dimakamkan. “Sudah diserahkan ke pihak keluarga orang Dusun Finis juga, rencananya dia akan dikubur di Ende NTT,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, korban dikabarkan tenggelam terseret gelombang ketika berangkat menuju perahunya untuk melaut dengan mendayung busa. Di tengah perjalan-

an tiba-tiba ombak besar menghantam lalu menenggelamkannya.

Aziz dipastikan tenggelam karena dari rombongan sesama nelayan yang berangkat saat itu hanya dia yang tidak sampai ke perahu.

Oleh rekannya langsung dilakukan pencarian, namun karena besar dan tingginya gelombang laut upaya ini tak membuahkan hasil. Beberapa diantara mereka lantas menginformasikan aparatur terkait untuk membantu proses pencarian. Hingga akhirnya korban ditemukan mengambang sekitar 200 meter diarah selatan perairan finis. (jun)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Pansus DPRD Sumbawa Terhadap LPJ Bupati Tahun Anggaran 2017 Sumbawa Besar (Suara NTB) Laporan Pansus DPRD Sumbawa terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 disampaikan dalam paripurna keempat, Senin (16/7) kemarin.

Sekaligus persetujuan/penetapan Keputusan DPRD terhadap Raperda dimaksud.

Juru bicara Pansus, Andi Rusni S.E, menyampaikan sejumlah usul dan masukan. Setelah mencermati penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD serta hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Pansus.

Diantaranya, melihat realisasi APBD sebesar 99,46 %pada 2017, Pansus mengapresiasi Pemkab atas optimalisasi Pendapatan dari Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100,27 %, Pendapatan Transfer sebesar 98,93 %, dan pendapatan lain yang sah sebesar 427,31 %.

Hal ini menunjukkan, potensi penerimaan daerah masih dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang. Melalui perbaikan tata kelola penerimaan pendapatan daerah meliputi penghimpunan data obyek dan subyek pa-

jak, penentuan besarnya pajak dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), Pansus menyerukan agar dilakukan langkah-langkah penyehatan Perusahaan Daerah (Perusda). Prinsip Efisiensi, Rasionalisasi, Restrukturisasi Personalia Perusahaan Daerah hendaknya dapat segera dilakukan untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Perusda, baik Perusda Sabalong Samawa dan PDAM Batu Lanteh.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-BP (Dana Bagi Hasil Bukan Pajak) yang terealisasi lebih dari 100 %, Pansus menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kembali dalam Peraturan Daerah tentang APBD 2019 atau Perda tentang P-APBD TA 2018 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan

pelestarian lingkungan hidup, rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Sedangkan terkait proses pencairan dana Hibah yang diberikan kepada pihak ketiga seperti Badan, Lembaga, Organisasi Swasta, Kelompok Masyarakat dan Perorangan melalui perjanjian hibah, Pansus mengharapkan dapat dilakukan secara cepat dan tersosialisasi dengan baik. Sebab Pansus, menurut Andi Rusni, kerap mendapat keluhan dalam pencairan tersebut. Akibat kurang lengkapnya pedoman sebagai syarat pencairan dana yang dikeluarkan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Sehingga warga masyarakat harus bolakbalik berkali-kali untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud karena kurangnya sistem manajemen informasi yang terapkan.

Selanjutnya, lanjut Andis, panggilan akrabnya, terkait dengan dana darurat dari Pemerintah Daerah atau Belanja tak Terduga yang terealisasi 36,93 %. Pansus mengharapkan agar Dana darurat tetap dianggarkan

dan diberikan secara cepat pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum.

Dalam melayani masyarakat maupun proteksi atas kerawanan kondisi wilayah yang diterjang bencana salah satunya tebing sungai pada sungai yang melewati Kelurahan Samapuin, Pekat, Brang Bara, Brang Biji, Lempeh pada titik tertentu yang membahayakan pemukiman penduduk.

Terhadap penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional dan aturan aturan lainnya, yang tidak menjadi tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS yang bersumber dari APBN, harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan.

Namun Pansus menerima informasi, penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Puskesmas kecamatan yang digunakan

masyarakat miskin ditolak.

Apabila hal ini benar adanya, maka Pemerintah Daerah perlu berbenah diri mengingat hajatnya adalah untuk membantu masyarakat miskin pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa SKTM tersebut dapat dipakai.

Terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa (RSUD) terhadap penanganan pasien ibu melahirkan yang meninggal dunia agar mendapat perhatian serius. Dengan adanya pergantian pimpinan RSUD Sumbawa diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat bukan justru sebaliknya.Selain itu penerapan Teknologi Aplikasi untuk meretas masalah antrian di Loket pendaftaran sangat diperlukan guna menciptakan pelayanan RSUD yang nyaman dan cepat.

Selain itu, Sambung Andis, ada juga beberapa program yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari Pemkab. Seperti pembangunan Sumur Bor di beberapa wilayah dikeluhkan oleh masyarakat kerena tidak dapat digunakan secara maksimal

seperti di Desa Maronge, Uma Senikah Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes dan Unter Beringin Desa Lape Kecamatan Lape. Oleh karenanya diharapkan kedepan penentuan lokasi pengeboran hendaknya dilakukan secara selektif.

Masalah lainnya, pemasangan Plafon Ruang Persalinan di UPT Pukesmas Maronge pada APBD 2017, saat ini mengala-

mi kerusakan. Shingga ruang tersebut takut digunakan karena kondisi plafonnya rusak dan mengancam keselamatan pasien didalamnya. Terkait dengan keberadaan beberapa dokter yang tidak selalu stand bay (24 jam) di pukesmas Kecamatan Pansus mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan pembinaan. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

LAPORAN – Juru Bicara Pansus DPRD Sumbawa terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2017, Andi Rusni menyerahkan laporan Pansus kepada pimpinan DPRD Sumbawa.

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

Halaman 8

Audit Dana Kampanye Paslon

Kades Sokong Terpilih Dituntut Penjara 1,5 Tahun Mataram (Suara NTB) Kades Sokong terpilih, Marianto dituntut dengan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Jaksa penuntut umum meyakini terdakwa membuat keterangan palsu dalam penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) MTS Sunan Kalijaga yang mengantarkannya lolos verifikasi calon Kades Sokong pada Pilkades Oktober 2017 silam.

Jaksa Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty menuntut hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Marianto bersalah melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP. “Menuntut hakim agar menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” ujarnya, kemarin.

Jaksa berpendapat, terdakwa Marianto terbukti memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa ijazah MTS Sunan Kalijaga Tanjung, Lombok Utara tahun ajaran 1998/1999 -saat itu masih di bawah naungan Kemenag Lombok Barat.

Perbuatan itu menurut jaksa merugikan APBD Lombok Utara 2017 yang seharusnya membiayai hanya untuk empat calon saja. Kemudian juga merugikan calon kades lain secara moral berkaitan dengan kesempatan kontestasi.

Terdakwa disebut menyuruh pihak sekolah untuk membuat surat keterangan kehilangan ijazah pada Juli 2017 lalu.

Selanjutnya, atas dasar surat itu terdakwa membuat SKPI ke Kemenag Lombok Barat.

SKPI pun terbit yang kemudian dipakai terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencalonan Kades Sokong. Panitia Pilkades Sokong pada Agustus 2017 menyatakan berkas persyaratan terdakwa lengkap.

Belakangan, pada September 2017 MTS Sunan Kalijaga mencabut surat keterangan kehilangan ijazah tersebut. Alasannya setelah dicek ulang, terdakwa hanya bersekolah pada kelas I. Kemenag Lombok Barat sejurus kemudian mencabut SKPI Marianto, berdasarkan pencabutan surat MTS Sunan Kalijaga tersebut.

Hasil itu diperkuat lagi dengan data dari Dikbud Lombok Barat sebagai penyelenggara ujian tahun itu, yang menerangkan Marianto tidak pernah ikut ujian SMP. Tetapi SKPI sudah digunakan untuk pencalonan terdakwa sebagai Kades Sokong. Terdakwa ke luar sebagai pemenang mengalahkan empat calon lainnya.

Penasihat hukum terdakwa, Nuryadin menyebutkan jaksa mengabaikan sejumlah fakta persidangan. “Ada tiga orang lain yang juga sama-sama hilang ijazahnya karena sekolah pindah,” ujarnya. (why)

KPU NTB Tak Temukan Pelanggaran Mataram (Suara NTB) Hasil audit terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) empat pasangan Cagub/Cawagub NTB 2018, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), telah diserahkan ke KPU. Hasilnya tak ada pelanggaran yang ditemukan.

Keempat paslon dinilai telah mematuhi aturan main dalam penggunaan maupun penerimaan dana kampanye. Tak ada ditemukan aliran dana kampanye yang bersumber dari pihak-pihak yang dilarang.

“Semua pasangan calon berdasarkan laporan KAP dinilai patuh,” ujar anggota KPU NTB Divisi Hukum Ilyas Sarbini, yang dikonfirmasi, Senin (16/7).

Ia menuturkan hasil audit tersebut telah dinyatakan sesuai dengan peraturan perun-

dang-undangan baik ketepatan waktu, pembukaan rekeningnya, dan ketepatan waktu penyampaian laporannya. Begitupun secara substansi penggunaan sumber-sumber dana kampanye, tidak sampai melampaui batas yang diperkenankan.

“Belanjanya juga tidak melampaui dari semua komponen itu. Oleh karena itu dari keempat Pasangan calon ini secara hukumnya itu bisa diterima dan dinyatakan bah-

wa semuanya patuh,” ujarnya.

Kemudian terkait sumber dana kampanye, juga keempat paslon dinyatakan clear.

Artinya tak ditemukan sumber dana kampanye yang berasal dari hasil kejahatan korupsi, dari pihak asing, pemerintah, atau dari badan usaha pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Selanjutnya untuk sumbersumber dana yang juga tidak boleh diterima oleh paslon, seperti sumber dana yang

melampaui batas yang di bolehkan, misalnya badan usaha 750 juta parpol 750 juta, perseorangan 75 juta, juga tak ditemukan.

Apabila hal-hal yang dilarang tersebut, terlanjur dilakukan, maka masuk dalam ranah tindak pidana dan bisa berakibat ke pembatalan calon. “Yang jelas dari hasil audit itu sudah tidak ada ditemukan peneriman yang dari yang disebutkan itu, semua patuh,” katanya.

Diketahui, adapun besaran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masing-masing paslon sebagai berikut.

Paslon nomor urut 1. SuhailiAmin penerimaan Rp 8.061.000.000, pengeluaran

Rp 8.059.113.000. Paslon nomor urut 2, Ahyar-Mori penerimaan Rp 215.000.000, pengeluaran Rp 214.000.000.

Paslon nomor urut tiga, ZulRohmi penerimaan Rp 3.320.000.000, pengeluaran Rp 3.319.260.000 miliar. Dan paslon nomor urut 4, Ali-Sakti, dengan penerimaan Rp 10.060.763.089, Pengeluaran Rp 6.305.001.803 miliar.

Disampaikan Ilyas, bahwa pihaknya sangat mempercayai hasil audit yang dilakukan KAP tersebut. Sebab mereka melakukan audit berdasarkan keahliannya dan mereka tidak hanya mengakui berdasarkan dokumen yang diserahkan tapi, mereka juga turun untuk survei. (ndi)

Penyidik Limpahkan Lagi Berkas Tersangka Dana BOS SMKN 1 Narmada Mataram (Suara NTB) Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram melengkapi berkas dua tersangka dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada tahun 2014/2015. Petunjuk P-19 jaksa dipenuhi. Berkas tersangka MA dan NU akan diteliti lagi kelengkapannya.

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi menyebutkan berkas tersebut dilengkapi dengan pemeriksaan tambahan saksi-saksi.

(Suara NTB/dok) “Keterangan (saksi) itu kita Kiki Firmansyah Effendi pakai lengkapi berkas. Sudah kita limpahkan lagi ke jaksa,” ujarnya ditemui Senin (16/7).

Berkas tersangka, MA mantan Kepala SMKN 1 Narmada dan NU, mantan Bendaharanya sebelumnya dikembalikan jaksa dengan alasan belum lengkap.

“Intinya mengenai unsur materiil dan formilnya,” sebut dia. Kini pihaknya dalam posisi menunggu jaksa peneliti memeriksa berkas tersebut.

“Kalau dinyatakan lengkap maka kita siapkan pelimpahan tahap duanya. Kalau masih dikembalikan lagi, kita akan lengkapi,” papar Kiki.

Mantan kepala sekolah dan bendahara diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana BOS SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2014/2015. Selama penyidikan ini, dua tersangka tidak ditahan atas alasan masih kooperatif.

Dua tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meski sudah menjadi tersangka, kepala sekolah dan bendahara tidak ditahan.

Dana BOS SMKN 1 Narmada tahun anggaran 2014/2015 mencapai Rp 1,9 miliar. Dari hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB, dugaan korupsi itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 316 juta. (why)

(Suara NTB/why)

BUKTI – Hakim memeriksa bukti surat dalam sidang pemeriksaan saksi Direktur PD BPR Lombok Tengah, Senin (16/7) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Sidang Kasus BPR

Tim Konsolidasi Minta Tambahan Setoran Rp200 Juta Mataram (Suara NTB) Sidang perkara korupsi konsolidasi PT BPR NTB masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Dalam sidang Senin (16/7), jaksa penuntut umum menghadirkan Direktur PD BPR Lombok Tengah, Ahmad Afifi bersaksi untuk terdakwa mantan ketua tim konsolidasi, Ihwan dan wakil ketua, Mutawali.

Anggota tim SDM Konsolidasi PT BPR NTB. Saksi menjelaskan soal server BPR konsolidasi dan penolakannya menyetor tambahan dana kontribusi Rp200 juta.

Jaksa penuntut umum, Hademan menanyakan perihal tugas dan fungsinya. Afifi anggota Tim Konsolidasi bidang SDM bertugas berdasarkan SK Gubernur.

“Kami menyusun susunan tim BPR setelah penggabungan. Baru draf. Ada jajaran direksi, divisi, kabag, masih susunan belum ada nama-namanya,” ungkap Afifi dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra.

Dia juga menjelaskan, tim SDM juga menyusun SOP dan neraca PT BPR NTB. Dalam menjalankan tugasnya, dia mengaku tidak mengelola anggaran.

Dalam kapasitasnya sebagai Direktur PD BPR Lombok Tengah, Afifi mengaku ikut menyepakati setoran dana kontribusi konsolidasi Rp100 juta.

“Di awal sekali itu pembahasannya sekitar awal 2016. Hanya kumpulkan dulu, belum ada rencana penggunaannya,” sebut dia. Penge-

Baru Satu Parpol Daftar Bacaleg Mataram (Suara NTB) Sehari menjelang penutupan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ke KPU, Senin (16/7), baru satu partai politik yang sudah mendaftar, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara parpol lainnya masih belum ada kejelasan.

“Alhamdulillah kita tercatat sebagai parpol pertama yang mendaftar. Insya Allah mudahan ini jadi tanda kita sebagai pemenang di NTB,” ujar Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar, ketika dikonfirmasi di KPU. Pantauan Suara NTB, Muazzim datang ke KPU didampingi sejumlah petinggi partai, serta beberapa anggota fraksi.

PAN melakukan pendaftaran setelah semua persyaratan dipenuhinya. Termasuk mendaftar di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. “Alhamdulillah dari delapan dapil, NTB, kita terpenuhi 100 persen, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan di kabupaten/kota, sedang melakukan pendaftaran serentak,” jelas Bacaleg DPR RI dari dapil NTB 1 ini.

Adapun target yang dipasang PAN di Pemilu 2019, ini berharap bisa menjadi parpol pemenang, yakni menjadi Ket-

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Pengurus PAN NTB berpose bersama dengan Ketua KPU, Lalu Aksar Ansori, setelah melakukan pendaftaran, Senin (16/7). ua DPRD, tingkat Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota se-NTB. “Target tidak muluk-muluk, melihat potensi yang ada dari bacaleg yang kita rekrut, target kita adalah, menjadi Ketua DPRD. Target ini wajar, karena periode kemarin (2014), kita sudah memperoleh empat Ketua dan satu wakil ketua,” jelasnya.

Sementara itu terkait pemberian nomor urut bacaleg, dikatakan Muazzim, semua bacaleg PAN menerima nomor urut yang telah ditetapkan partai. Tak seperti di partai lainnya, yang masih

ribut soal nomor urut caleg.

“Alhamdulillah di kita tidak ada kader bacaleg yang meminta nomor urut, semua nomor sama, karena mengacu pada suara terbanyak. Dan terbukti Alhamdulillah, pada Pemilu 2014 lalu, hampir 70 persen caleg yang terpilih bukan yang nomor urut satu,” katanya.

Sementara itu, anggota KPU NTB, divisi teknis, Suhardi Soud, membenarkan pihaknya baru menerima pendaftaran PAN. PAN diberikan surat tanda terima setelah dilakukan proses verifikasi, untuk memas-

tikan bahwa data yang disampaikan dalam Silon sama dengan data hard copy.

“Dan kita berikan tanda terima. Tapi untuk DPRD NTB, dari total 65 kursi dari delapan dapil, PAN tidak sampai 100 persen, dia punya calon hanya 60, jadi kurang lima, yakni dari dapil 7 dan 8,” terang Suhardi.

Lanjut disampaikan Suhardi, bahwa pendaftaran bacaleg akan ditutup hari ini, Selasa (17/7). Sehingga pada hari terakhir ini, KPU akan menerima 15 parpol pendaftar. (ndi)

luaran lain, ungkap dia, yakni biaya pelatihan dasar perbankan syariah.

Jaksa kemudian menunjukkan bukti notulensi rapat 27 September 2016 yang memuat salah satunya percakapan Afifi. Afifi mengonfirmasi mengikuti rapat di kantor PD BPR Mataram. Rapat itu menurutnya sebagai ajang rekonsiliasi hati.

“Tim mulai kurang kompak.

Tidak solid lagi karena ada yang saling ambil alih tugas,” kata Hademan mengutip isi notulen.

Afifi pun menjawab hal itu berkenaan dengan adanya penggantian bendahara. Dari yang semula dijabat Dende Suci Hariati berpindah ke terdakwa Mutawali.

“Proses penggantian terjadi begitu saja. Seharusnya

kan pakai SK seperti sebelumnya agar ada landasan hukumnya, agar valid,” ucap Afifi.

Dalam rapat yang dipimpin Ihwan dan Mutawali itu, sambung dia, dipaparkan pula soal permintaan tambahan dana sebesar Rp200 juta.

Alasannya baru dia dapatkan di luar rapat.

“Dana ini dianggap belum cukup. Minta lagi Rp200 juta untuk pengadaan server dan jaringan IT,” kata dia.

Jaksa lantas mencecar saksi untuk mengetahui alasan tim konsolidasi meminta tambahan kontribusi. “Apakah yang Rp100 juta itu sudah ada pertanggungjawabannya makanya minta lagi,” sergah Hademan.

“Tidak. Belum ada,” jawab Afifi singkat.

Permintaan Rp200 juta itu, PD BPR Lombok Tengah enggan menyetor. Afifi membeberkan alasannya karena pada saat itu BPR Lombok Tengah sudah menggandeng kerjasama IT dengan rekanan yang sama dengan yang diusulkan tim konsolidasi.

“Kami tidak bayarkan Rp200 juta itu karena tidak ada kerjasama tambahan.

Sistem IT kami sudah ada,” sebut dia.

Server itu tetap diadakan.

PPK-nya Harianto, direksi PD BPR Lombok Timur. Server dan peralatan IT itu dititipkan di kantor BPD Lombok Tengah.

“Saya kenal Pak Harianto.

Tapi saya tidak tahu soal pengadaan server itu. Serah terimanya pun tidak sama saya,” papar Afifi. (why)

Mundur dari Hanura, Suharto Maju Lewat Nasdem Mataram (Suara NTB) Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD NTB, Suharto, menyatakan resmi mundur dari keanggotaan dan kepengurusan di Partai Hanura. Pernyataan keluar itu disampaikan kepada DPD Partai Hanura NTB dengan nomor surat : 01/ SHT/VII/2018 tertanggal 15 Juli 2018.

Dikonfirmasi terkait penguduran dirinya tersebut. Suharto membenarkan bahwa dirinya sudah menyampaikan surat pengunduran diri dari keanggotaan dan kepengurusan di Partai Hanura.

“Iya benar, saya sudah menyampaikan surat pernyataan mundur dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Hanura” katanya, Senin (16/7).

Bukan tanpa alasan dan pertimbangan Suharto menyatakan resmi mundur dari keanggotaan dan kepengurusan di Partai Hanura. Salah satu alasannya yakni dualisme kepengurusan di tubuh Hanura.

Kondisi pascakeputusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) atau surat Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut putusan sela PTUN Jakarta tersebut. Bag-

inya, dengan dicabut putusan sela PTUN Jakarta tersebut, kesempatan dan peluang proses politik ada di kubu kepengurusan DPP Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO).

Sedangkan dirinya selaku Sekretaris DPD Partai Hanura NTB dikubu kepengurusan DPP Partai Hanura kubu Syarifuddin Sudding. Oleh karena itu ia menyadari sangat kecil kemungkinan dirinya akan diakomodir oleh DPP Partai Hanura kubu OSO. Bagaimanapun, kata Suharto, penyusunan Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk tingkat Provinsi harus ditandatangani dan disahkan kepengurusan DPP. “Kendati terhadap kepengurusan di DPD Hanura NTB yang dipimpin Pak H. Syamsu Rijal, saya tidak pernah punya masalah pribadi dengan beliau. Tapi sekali lagi DPP Hanura kubu OSO pasti pertimbangkan dosa politik sebagai konsekuensi dari pernah berbeda” imbuh anggota DPRD provinsi NTB tersebut.

Selain itu, sejak mulai kisruh di DPP Partai Hanura, dirinya juga sudah membangun komunikasi politik

dengan beberapa partai politik tentang keberlanjutan karir politik lima tahun ke depan.

Iapun memutuskan untuk maju Pemilu legislatif 2018 untuk DPRD provinsi NTB dapil 2 (Lombok Barat - KLU) melalui Partai NasDem. Atas keputusan diri mundur dari Partai Hanura dan pindah ke Partai NasDeM. Maka dirinya pun secara otomatis mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Hanura dengan sisa masa jabatan satu tahun ke depan. “Tentu dong kita taat azas dan aturan. Saya harus mundur dari DPRD NTB,” katanya.

Sebelumnya, ketua DPD Partai Hanura NTB, Syamsul Rijal, mengatakan, pihaknya sudah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Suharto dari jabatan sebagai anggota DPRD provinsi NTB. Usulan PAW tersebut dilakukan karena Suharto pindah ke Partai lain.

“Karena pindah ke Parpol lain. Maka yang bersangkutan kita usulkan di PAW. Surat permohonan PAW sudah kita sampaikan kepada pimpinan dewan,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Selasa, 17 Juli 2018

Halaman 9

Wali Siswa Keluhkan Pungutan Biaya Daftar Ulang Selong (Suara NTB) Wali siswa di salah satu SMK di Selong mengeluhkan nominal biaya daftar ulang yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pasalnya, biaya daftar ulang itu keseluruhan mencapai Rp1 juta lebih. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Cabang Lotim, H. Huzaefah kepada Suara NTB, Senin, (16/7).

Ia mengaku terdapat sejumlah wali siswa yang mengeluhkan biaya daftar ulang terhadap dirinya. Sementara, untuk proses pendaftaran tidak ada pungutan apapun melainkan itu terjadi ketika saat proses daftar ulang. “Sebagian be-

sar mengeluhkan,”tambahnya.

Adapun alasan pihak sekolah terkait biaya daftar ulang itu yakni untuk pembelian pakaian di masing-masing jurusan yang ada di SMK ini, seperti untuk jurusan TKR dan TSM, untuk laki-laki mengeluarkan

sebesar Rp 695.000, dan perempuan sebesar Rp750.000. Sedangkan untuk jurusan selain dari TKR dan TSM, untuk laki-laki mengeluarkan Rp590.000 dan perempuan sebesar Rp 645.000.

“Untuk seragam abu putih dan pramuka tanggung jawab orang

tua,” sebutnya.

Di samping itu, terdapat pula biaya daftar ulang yakni Biaya Pelaksanaan Pembelajaran (BPP) 2018, sebesar Rp1.400.000 untuk laki-laki jurusan TKR dan sebesar Rp1.500.000 untuk perempuan jurusan TSM. Terkait hal demikian, Huzaefah menegaskan jika kebijakan itu bertentangan dengan Kepres 87 Tahun 2016. Sementara jika terjadinya pungutan atau pengeluaran yang dibebankan terhadap orang tua, maka dikha-

watirkan dapat menghalangi minat orang tua maupun siswa di dalam melanjutkan pendidikannya di jenjang lebih tinggi.

Terpisah, Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H.M. Mashun, mengaku belum menerima laporan terkait adanya uang yang harus dikeluarkan oleh wali siswa di SMK tersebut untuk biaya daftar ulang. Dari informasi itu, pihaknya secepatnya akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung terhadap pihak

sekolah. “Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami. Tapi informasi akan kami tindaklanjuti secepatnya,” ujarnya kepada Suara NTB. H.M. Mashun menegaskan, berbicara dari segi aturan sama sekali tidak ada biaya untuk kepentingan daftar ulang pada satuan pendidikan tersebut terlebih tanpa ada alasan yang cukup kuat.”Dalam aturan sama sekali tidak diperbolehkan,”tegasnya.

Terkait dengan biaya daftar

ulang untuk pembelian seragam sekolah, H.M.Mashun menjelaskan jika hal tersebut memiliki ketentuan khusus. Misalnya dari kebijakan sekolah mengharapkan supaya para siswanya memiliki seragam yang sama, terutama untuk seragam olahraga, seragam praktik dan lainnya. “Jadi kalau secara aturan, namanya pendaftaran tidak ada pengeluaran.

Namun kembali lagi ke kebijakan sekolah untuk pembelian pakaian,” jelasnya. (yon)

Loteng Kembangkan Sentra Pengembangan Kerajinan ”Roket” Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana menghidupkan kembali industri kerajinan “roket” (rotan dan ketak) yang kini semakin meredup. Dengan mengembangan sentra pengembangan kerajinan roket di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur. Anggaran Rp 24 miliar bakal digelontorkan untuk mewujudkan rencana tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng, Drs. H. Saman, kepada Suara NTB, Senin (16/7) kemarin. Dikatakannya, rencana pengembangan sentra pengembangan industri roket tersebut, nantinya akan didukung penuh oleh pemerintah pusat.

Termasuk dalam hal pembiayaannya.

“Besaran kebutuhan dana untuk pembangunan pusat pengembangan kerajinan roket ini sudah kita ajukan ke pemerintah pusat,” terangnya. Ada pun untuk lokasi pembangunan sentra pengembangan industri roket tersebut, sudah diputuskan di Desa Sengkerang. Kendati sebenarnya Desa Sengkerang bukanlah pusat kerajinan rotan maupun ketak.

Tapi karena dianggap letaknya yang cukup strategis, maka Desa Sengkerang dipilih bersama pemerintah pusat sebagai lokasi pembangunan sentra pengembangan industri roket.

Lantaran berada di jalur perlintasan menuju beberapa objek wisata di wilayah Lombok Timur (Lotim) dan sekitarnya.

Ia menjelaskan, untuk kerajinan ketak Loteng sebenarnya punya Desa Bleke. Dan, sempat diusulkan ke pemerinta pusat. Tetapi karena lokasinya jauh dari jalur perlintasan utama, sehingga pemerintah pusat minta lokasi yang lain.

Yang pada akhirnya diputusakan di Desa Sengkerang. Terlebih di sana sudah lahan milik pemerintah daerah.

Sehingga tidak perlu lagi ada anggaran tambahan untuk pembebasan lahan dan sebagainya. “Nantinya para wisata yang berlibur ke pantai Pink Lotim dan beberapa objek wisata lainya, bisa mampir di sentra pengembangan kerajinan roket ini,” jelasnya.

Disentra pengembangan kerajinan roket tersebut, nantinya ada pusat pelatihan, fasilitas penampung bahan baku termasuk pusat pemasaran kerajinan rotan dan ketak. Jadi nantinya, hasil kerajinan rotan serta ketak yang ada di tengah masyarakat, akan ditampung untuk kemudian dipasarkan di fasilitas ini.

Dengan keberadaan fasilitas tersebut ke depan diharapkan, industri kerajinan rotan serta ketak di Loteng bisa kembali hidup. Karena Loteng dulu pernah sangat dikenal hingga ke luar negeri, karena kerajinan rotan serta ketaknya. “Industriindustri seperti ini perlu dihidupkan kembali. Demi mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkas Saman. (kir)

KPU Siapkan Lima Tim Terima Pendaftaran Caleg Hari Terakhir Mataram (Suara NTB) Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ke KPU akan ditutup Selasa (17/7) hari ini. Diketahui dari 16 partai politik peserta pemilu 2019, baru satu parpol yang sudah melakukan pendaftaran, yakni PAN. Sedangkan sisanya dipastikan akan melakukan pendaftaran pada hari ini juga.

KPU NTB yang dikonfirmasi mengaku siap akan menerima parpol yang akan melakukan pendaftaran di hari terakhir. “Meskipun sebagian parpol memilih mendaftar di hari terakhir, kita sudah siap memberikan pelayanan,” ujar anggota KPU divisi teknis, Suhardi Soud, Senin (16/7) kemarin.

Dijelaskan Suhardi, pihaknya membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk melayani satu parpol yang melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, meskipun ada 15 parpol yang akan mendaftar di hari terakhir, KPU memastikan bisa melayaninya, karena KPU telah menyiapkan lima tim.

“Khusus untuk hari terakhir pendaftaran, kita akan membuka pendaftaran sampai pukul 12:00 Wita. Kita sudah siapkan lima tim, jadi kita pastikan semua parpol yang akan daftar besok (hari ini), bisa terlayani,” katanya.

Ketika ditanya terkait berapa parpol yang sudah melakukan submit ke Sistem Informasi Pendaftaran (Silon) KPU, Suhardi menyebutkan baru satu parpol (PAN), sementara yang lainnya belum ada.

“Mungkin mereka sudah mengunduh data-datanya, tapi belum berani mensubmit, karena mungkin khawatir nanti ada kesalahan, ndak bisa diperbaiki. Maka mereka akan melakukan submit, setelah menyerahkan berkas hard copynya, kayak PAN tadi,” katanya.

Dijelaskan Suhardi, dalam melakukan penerimaan pendaftaran, pihaknya lebih dulu melalui penelitian/verifikasi berkas, yang terdiri dari form B1 (surat pencalonan), B2 (pernyataan rekrutmen terbuka parpol) dan B3, yakni pakta integritas.

“Pada pakta integritas, di mana setiap parpol harus memastikan bahwa yang dicalonkan itu bukan narapidana narkoba, kejahatan seksual anak dan korupsi. Dan memastikan bahwa dalam proses seleksi bakal calon, parpol menjamin seluruh balon memliki integritas dan komitmen untuk tidak melakukan KKN,” katanya.

Sementara itu, pantauan Suara NTB di sejumlah parpol, menunjukkan mereka masih berjibaku memenuhi persyaratan. Beberapa parpol memastikan akan menuntaskan mengunduh berkas pendaftaran ke Silon kemarin. Sehingga bisa melakukan pendaftaran hari ini. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

PENDAFTARAN - Tim operator Partai Golkar tengah melakukan proses pendaftaran di Silon. Golkar akan melakukan pendaftaran hari ini.

(Suara NTB/ist)

HALAL BIHALAL - TP PKK Provinsi NTB bersama BKOW dan DWP Provinsi NTB menggelar Halal Bihalal di Pendopo Gubernur NTB kemarin. Tampak Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi bersalaman dengan sesepuh wanita NTB, Hj. Baiq Adnin Serinata

Hj. Erica: Penghargaan Presiden adalah Wujud Kerja Nyata Ibu-ibu PKK Mataram (Suara NTB) TP PKK Provinsi NTB bersama BKOW, dan DWP Provinsi NTB menggelar Halal Bihalal dalam rangka idul Fitri 1439 hijriyah, di Pendopo Gubernur NTB, Senin (16/7). Kegiatan tersebut mengambil tema “Memaknai Halal Bihalal dengan Peningkatan Kapasitas Diri dan Kebersamaan”. TP. PKK di bawah kepemimpinan HJ. Erica Zainul Majdi menginisiasi kegiatan tersebut untuk terus menguatkan silaturrahim dengan seluruh anggota PKK, BKOW dan DWP. Pada kesempatan itu, Hj. Erica menyampaikan terima kasih atas seluruh kerja keras Anggota PKK, sehingga meraih penganugerahan Satyalencana

Wira Karya dari Presiden RI Joko Widodo, yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, di Manado beberapa waktu lalu.

Penghargaan tersebut diberikan atas inisiasi PKK dalam mencetus lahirnya program Pendewasaan Usia Perkawinan. Penghargaan tertinggi untuk PKK jelas istri Gubernur NTB tersebut, merupakan wujud kerja nyata ibu-ibu PKK. “Beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Satyalencana Wira Karya kepada saya sebagai inisiator Pendewasaan Usia Pernikahan. Bahkan tim penilai dari Sekneg dan BKKBN meminta komitmen saya untuk

keliling Indonesia berbagi gagasan dan mensosialisasikan tentang PUP sekaligus sharing tentang bagaimana kerjasama yang ideal dan baik antara TP PKK dengan BKKBN. Alhamdulillah, saya betul-betul menyampaikan rasa terima kasih atas wujud kerja nyata ibu-ibu dalam mensukseskan PUP ini sebagai gerakan perubahan dalam rangka menciptakan Generasi penerus yang berkualitas menuju NTB yang lebih baik lagi,’’ ungkapnya.

Pada halal Bihalal itu, Hj. Erica menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus PKK dan undangan yang hadir pada saat itu. Terkhusus kepada Wakil Ketua I, Hj.

Syamsiah Muh. Amin. “Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Hj. Syamsiah Amin yang telah menjadi sebaik-baiknya wakil yang diberikan oleh Allah SWT. Dan saya bersyukur kepada Allah dapat kesempatan berkhidmat kepada yang tercinta seluruh masyarakat NTB melalui TP PKK ini dan menjadi sesepuh organisasi wanita di NTB. Terimakasih atas kerjasama dan kasih sayangnya kepada saya selama 5 tahun ini, mohon maaf lahir dan batin jika ada kekhilafan yang saya lakukan selama ini,” ujar istri Gubernur NTB ini.

Selanjutnya, Hj. Syamsiah selaku Wakil Ketua I TP PKK Provinsi NTB dan Ketua

BKOW Provinsi NTB juga mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan yang hadir.

“Tentu selama saya melaksanakan tugas banyak kesalahan baik ucapan maupun tingkah laku yang saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Banyak kenangan yang saya rasakan selama bertugas di PKK maupun BKOW. Saya berharap bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ibu-ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Siapapun nanti pengganti kami agar tetap menjaga kekompakan dan solid bekerja mendukung program pemerintah dalam memperbaiki kehidupan masyarakat,” harapnya. (r)

Disambangi Dinas PU, Satgas TMMD Yakinkan Pekerjaan Beres

(Suara NTB/why)

PEMERIKSAAN - Pemeriksaan kendaraan yang melintas di depan Mapolres Mataram pada jam rawan antisipasi aksi terorisme.

Penyerangan Mako ’’Warning’’ Kepolisian Tingkatkan Waspada Mataram (Suara NTB) Aksi teror masih mengancam markas kepolisian. Seperti yang menerjang markas Polres Indramayu Minggu dini hari lalu. Polres Mataram pun tidak ingin lengah. Pengamanan markas diperketat ditambah dengan peningkatan razia dan patroli.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad kejadian di Indramayu menurutnya sebagai pengingat untuk tetap menjaga kewaspadaan.

“Tidak boleh lengah. Harus senantiasa waspada,” ujarnya Senin (26/7) kemarin. Dia menambahkan, aksi terorisme

tidak menutup kemungkinan polanya masih sama, yakni menarget markas kepolisian.

“Bahwa ancaman terorisme masih tetap ada. Kita sudah mulai perketat sejak kejadian di Surabaya,” kata dia.

Upaya yang sudah dilakukannnya antara lain membatasi akses masuk ke markas kepolisian dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Anggota yang bertugas menjaga markas pun dilengkapi dengan senjata laras panjang.

Kemudian menggiatkan razia kendaraan bermotor yang melintas di depan Mapolres Mataram. Aksi teror di

Mapolres cenderung menggunakan kendaraan untuk menerobos masuk penjagaan.

“Kita periksa kendaraan yang kemungkinan bisa mengancam. Malam hari juga kita arahkan anggota untuk tingkatkan waspada. Tidak hanya di Polres tetapi sampai ke Polsekpolsek,” papar Muhammad.

Di sisi lain, dia mengemukakan secara umum keamanan di Kota Mataram relatif kondusif. Berkaca dari perhelatan Pilkada Serentak 2018 beberapa waktu lalu. “Masyarakat jangan takut. Kita bersamasama senantiasa waspada,” tutupnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Tim Dinas PU Lombok Timur sambangi proyek TMMD di Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Senin (16/7). Saat pengecekan, Tim Satgas memastikan sudah bekerja sesuai aturan.

Kasi Cipta Karya, Dinas PU Lombok Timur, Hafid Widodo bersama rombongan mengunjungi lokasi TMMD ke 102 di wilayah Kodim 1615/Lotim, diterima langsung Pasiter Kodim 1615/Lotim Kapten Inf. Safi’i bersama Kepala Desa Sukaraja Jainuri. Pertemuan di Dusun Eat Longkak yang merupakan sasaran 7 program TMMD. Menurut Pasiter Kodim 1615/Lotim, kehadiran rombongan Dinas PU Pemda Lotim ke sasaran 7 untuk memantau perkembangan pelaksanaan TMMD di Desa Sukaraja, terutama terkait dengan pembua-

tan gorong-gorong yang berada di 14 titik. Rombongan juga mengecek pembukaan jalan baru sepanjang 1.400 meter dengan lebar 5 meter agar disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pihaknya meyakinkan, pekerjaan dipastikan sesuai harapan karena nanti hasilnya akan dipertanggungjawabkan di depan tim pengawas dan evaluasi (Wasev) dari komando atas. Dari Korem, Kodam hingga Mabes TNI AD. ‘’Apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka akan jadi temuan untuk ditindaklanjuti oleh tim Wasev,’’ jelasnya.

Dilanjutkannya, Tim Wasev akan turun langsung untuk mengecek hasil kerja dari pelaksanaan TMMD sehingga dipastikan mereka akan bekerja secara maksimal. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

CEK LOKASI TMMD - Tim Dinas PU bersama Satgas saat mengecek lokasi TMMD

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

Halaman 10

Penambahan Proses PPDB Tak Remehkan MPLS MEMASUKI hari pertama masuk sekolah Senin (16/ 7) kemarin, peserta didik baru juga mulai mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pada momentum MPLS ini diharapkan peserta didik baru dapat memanfaatkannya dengan baik karena banyak hal positif yang didapatkan.

Kepada Suara NTB, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lotim, (Suara NTB/yon) H.M.Mashun juga mengH. M. Mashun harapkan kepada seluruh sekolah tingkat SMK/SMA di Lotim agar dapat menjalankan kegiatan MPLS dengan baik tanpa adanya aksi-aksi kekerasan. Termasuk peserta didik baru dapat mengikuti kegiatan MPLS yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 1618 Juli 2018. “Kita minta supaya peserta didik baru tidak meremehkan kegiatan MPLS ini,” pesannya.

Hal itu dikarenakan kegiatan MPLS merupakan peluang bagi peserta didik baru untuk lebih mengenal lingkungan sekolahnya mulai dari guru, teman maupun yang lainnya. Termasuk tidak kalah penting yakni melalui MPLS itu dilakukan pembentukan karakter sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang baru. “Jadi banyak sekali manfaatkan MPLS ini, sehingga pelaksanaannya pun kita harapkan dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Mashun kembali menegaskan, dengan pelaksanaan MPLS pihaknya sudah bersurat ke semua sekolah di Lotim tingkat SMK/ SMA-sederajat supaya di dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan istilah senioritas. Melainkan keberadaan Organisasi Intra Sekolah (OSIS) dalam pelaksanaan MPLS itu sifatnya membantu karena yang melaksanakan MPLS itu adalah guru.

Dalam juklak-juknis MPLS itu, lanjut dia, sudah ada aturan dan materi yang harus diajarkan dalam kegiatan MPLS terhadap peserta didik baru. “MPLS itu dilakukan oleh guru, bukan oleh dilandaskan pada senioritas. Senioritasnya itu hanya membantu,”ujarnya.

Dengan dikembalikannya MPLS itu dilaksanakan langsung oleh guru, maka aksi-aksi perpeloncoan yang sebelumnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dapat dihindari. Adapun dalam kegiatan MPLS itu, materi yang diajarkan berupa pengenalan lingkungan sekolah, materi-materi pembelajaran serta pembinaan mental siswa secara psikologis yang lebih mengacu pada materi-materi pembelajaran. (yon)

MPLS SMA Negeri di Kota Mataram Ditunda Mataram (Suara NTB) Imbas dari adanya permasalahan di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Kota Mataram mengakibatkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ditunda sehari. Kalender pendidikan menetapkan MPLS SMA dilaksanakan Senin (16/7), tapi karena masih adanya proses pendaftaran ulang di SMA Negeri di Kota Mataram, maka MPLS dilaksanakan pada Selasa (17/7).

Sejumlah kepala SMA Negeri di Mataram mengakui adanya penundaan MPLS bagi SMA Negeri. Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd., MMPd., Senin (16/7) mengatakan, MPLS diundur menjadi Selasa (17/7) karena ada beberapa sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi. Pendaftaran ulang siswa baru juga diperpanjang sampai dengan Senin kemarin. “Khusus untuk SMA di Kota Mataram diundur men-

jadi hari Selasa,” ujarnya.

SMAN 10 Mataram pada tahun ajaran sebelumnya bernama SMKN 9 Mataram.

Kuota siswa baru di SMAN 10 berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 160 siswa untuk lima rombongan belajar (Rombel). Namun pendaftar di SMAN 10 baru sebanyak 133 orang. Dengan adanya beberapa sekolah yang belum terisi kuota siswanya, maka penerimaan

siswa baru diperpanjang.

Ia mensinyalir minimnya siswa yang mendaftar di SMAN 10 karena SMAN 10 merupakan SMA baru. Belum banyak dikenal oleh masyarakat. Banyak juga masyarakat yang belum tahu adanya SMAN 10.

“Saya bersyukur bisa mencapai kuota lima kelas, tapi jumlah siswa tidak penuh lima kelas. Sampai saat ini masih banyak siswa yang tidak diterima di pilihan satu, dua, dan tiga tapi belum memutuskan

juknis sebanyak satu kelas.

Sementara itu, Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., mengatakan sesuai kalender pendidikan MPLS dilaksanakan pada 16 sampai dengan 17 Juli. Namun karena ada persiapan sekolah baru dan kuota sekolah belum terpenuhi maka ada toleransi penundaan MPLS. Terkait dengan pelaksanaan MPLS, Rosyidin mengatakan pihaknya sudah melakukan pengarahan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum. Disampaikan bahwa MPLS harus bermuatan positif dan edukatif. (ron)

Selain Skor UKG

Dapat SK Gubernur Bergantung Masa Pengabdian

STIE AMM Gelar Sipenmaru Gelombang Pertama Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram telah melaksanakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) pada hari Senin (16/7). Pada kegiatan seleksi ini, ujian yang diadakan terbagi menjadi dua bagian yaitu ujian tertulis dan wawancara. Pada sesi ujian tertulis, panitia pelaksana telah meyiapkan beberapa jenis bentuk soal tes yang meliputi tes kemampuan umum, tes Bahasa Indonesia dan tes Bahasa Inggris. Untuk ujian wawancara,sebanyak sepuluh orang dosen terpilih ditugaskan menjadi pewawancara para calon mahasiswa baru tersebut.

Dalam keterangannya, Kabag. Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM, menjelaskan bahwa terdapat penambahan materi terkait ujian wawancara. “Pada ujian wawancara kali ini kami menambahkan poin kemampuan berbahasa Inggris peserta, tujuannya adalah sebagai langkah awal pemetaan kompetensi mahasiswa dan pengembangan kemampuan akademik untuk ke depan,” ujarnya.

Hal ini dinilai penting, mengingat STIE AMM merupakan kampus yang memiliki visi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing terlebih telah menandatangani kerjasama akademik dengan beberapa perguruan tinggi ternama di Malaysia seperti Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) dan Kolej Universiti Poly-Tech Mara (KUPTM), selain itu STIE AMM juga aktif menjajaki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di wilayah Asia Tenggara lainnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa tingkat persaingan kompetensi mahasiswa kini menjadi perhatian serius bagi lembaga. “Memang sejak adanya beberapa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri, kami aktif berupaya meningkatkan kualitas mutu pembelajaran dan hasil lulusan. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan penguasaan bahasa Inggris,” pungkasnya.

Adapun waktu pendaftaran penerimaan mahasiswa baru masih dibuka hingga tanggal 25 Agustus 2018. Seleksi Sipenmaru gelombang kedua dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus 2018, dan gelombang ketiga pada tanggal 27 Agustus 2018. (ron)

mencari sekolah. Hari ini (kemarin) kami tunggu sampai pukul 4 sore,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., mengatakan pelaksanaan MPLS ditunda menjadi Selasa hari ini.

Senin dijadikan pra MPLS, pelaksanaan MPLS dimulai Selasa sampai dengan Kamis (19/7).

“Kita tunda sehari sambil kita menentukan kelas dan jurusan bagi siswa baru,” ujarnya saat dihubungi Senin kemarin.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., juga menyampaikan karena situasi dan kondisi di PPDB SMA Negeri di Mataram mengakibatkan penundaan MPLS. Di SMAN 8 Mataram sendiri terjadi penambahan kuota dari

(Suara NTB/ron)

MPLS - Siswa baru SMPN 5 Mataram mengikuti kegiatan MPLS dengan mencatat nama-nama ruangan yang ada di sekolah.

MPLS Ditekankan untuk Pengenalan Lingkungan Sekolah Mataram (Suara NTB) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dikhususkan untuk pengenalan lingkungan sekolah.

Tidak boleh lagi ada tindakan kekerasan atau perpeloncoan.

SMP di Kota Mataram melaksanakan MPLS hari pertama pada Senin (16/7) kemarin.

Seperti pelaksanaan di SMPN 5 Mataram yang lebih bertujuan memperkenalkan sekolah. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, ditemui di ruang kerjanya, di selasela pelaksanaan MPLS Senin (16/7), mengatakan pelaksanaan MPLS diarahkan ke pengenalan sekolah. MPLS di SMPN 5 Mataram dilaksanakan sejak Senin kemarin sampai dengan Rabu (18/7) besok.

“Tidak ada perpeloncoan.

Lebih ke pengenalan sekolah.

Diharapkan dari kegiatan ini siswa baru bisa bersinergi dengan kakak kelas, bersinergi dengan teman, ini juga untuk keseharian mereka,” jelasnya.

Dari pantauan Suara NTB, pelaksanaan MPLS di SMPN 5 Mataram, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian diajak berkeliling sekolah dan mencatat setiap ruangan yang dilewati. Cara ini disebutkan agar siswa bisa lebih mengenal sekolahnya.

Ali mengatakan, kegiatan MPLS itu diawali dengan upacara bendera. Dilanjutkan dengan pengenalan guru dan staf Tata Usaha (TU), juga diberikan materi MPLS. Materi itu berkaitan dengan wawasan wiyata mandala, pendidikan karakter, tata krama, cara belajar yang baik.

Termasuk mengenai kurikulum 2013. “Selain tahu guru, tahu staf TU, siswa tahu juga materi pelajaran. Dipernekalkan semua ke siswa baru,” katanya.

Siswa baru di SMPN 5 Mataram sebanyak 288 siswa dengan rombongan belajar sebanyak sembilan kelas. Kuota yang ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) sudah terpenuhi di SMPN 5 Mataram. Ali menekankan, pihaknya terus mengembangkan sekolah terutama pada upaya peningkatan mutu.

“Kami juga masih diberikan kesempatan menjadi sekolah model. Tetap melalui pembinaan olimpiade, seni budaya, kunjungan ke tempat sejarah itu tetap dilakukan, Pendidikan karakter tetap jalan,” urainya. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah Provinsi NTB tahun 2018 sudah diumumkan sejak Senin (16/7) kemarin melalui Suara NTB dan media lainnya. Guru Non PNS yang akan mendapatkan SK Gubernur bergantung dari penambahan bobot masa pengabdian.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd. Ia menjelaskan, nilai yang tercantum di pengumuman itu tidak bisa menjadi patokan standar lulus. Batas lulus jika ditambah masa pengabdian minimal total skor sebesar 65. “Intinya bagi guru Non PNS tunggu SK saja,” ujarnya.

Dari keseluruhan skor, peserta mendapatkan nilai 55,00 sampai dengan 100 sebanyak 1.105 orang. Sedangkan di atas 60,00 sampai dengan 100 sebanyak 593 orang. Aidy menjelaskan, jika syarat yang digunakan minimal 55,00, maka akan terakomodasi sebanyak 1.105 orang, dan harus memiliki bobot mengabdi lebih dari 10 tahun.

Ia menekankan, nilai yang tercantum di hasil UKG Non PNS kemarin belum termasuk bobot masa mengabdi. Pihaknya merencanakan standar untuk menghitung, yaitu guru yang masa mengabdinya di bawah 10 tahun harus minimal mendapatkan nilai UKG sebesar 60,00. Sementara bagi guru yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, minimal memperoleh nilai UKG sebe-

sar 55,00. Rencana nilai bobot masa mengabdi yaitu dari satu tahun sampai dengan lima tahun bobotnya sebesar dua. Jika masa mengabdi enam sampai dengan 10 tahun,bobotnya lima.

Dan jika di atas 10 tahun, bobot nilainya sebesar 10.

Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum. Tes kedua yaitu kompetensi pedagofik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran.

Aidy menjelaskan, kompetensi pedagogik dan kompetensi professional yang menjadi tolok ukur paling tinggi untuk menilai keprofesionalan guru. Atau untuk melihat layak atau tidaknya seorang calon guru berhak mendapatkan SK Gubernur. Oleh karena itu pihaknya memutuskan berdasarkan standar di tingkat nasional, bahwa pedagogik memiliki bobot 35 persen, profesional sebesar 40 persen, dan tes potensi akademik sebesar 25 persen. “Pada saat ujian, peserta UKG sudah mendapatkan jumlah benar saja, langsung muncul nilai benarnya,” katanya.

Bagi guru non PNS yang belum memenuhi standar minimal, dapat mengikuti UKG periode berikutnya sekitar bulan Oktober atau November atau di tahun 2019 mendatang. “Kita coba lagi sampai terpenuhinya kebutuhan tenga guru yang bisa kita sebar,” jelas Aidy. (ron)

Mahasiswa UMY Jadikan Sembalun Lokasi KKN (Suara NTB/ist)

WAWANCARA- Pelaksanaan ujian wawancara saat Sipenmaru STIE AMM Mataram, Senin (16/7).

Selong (Suara NTB) Setelah sebelumnya sebanyak 700 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram diterima Pemkab Lombok Timur (Lotim) untuk melakukan Kuliah Kerja Partisipastif (KKP) di Lotim. Senin, (16/7), giliran mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bertandang ke Lotim untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Generasi Indonesia Mengabdi (Genesia). Mereka wilayah Kecamatan Sembalun sebagai tempatnya melakukan kerja lapangan tersebut.

Kedatangan mahasiswa itu diterima langsung oleh Sekda Lotim, H. Rohman Farly di Rupatama I Kantor Bupati Lotim yang dilanjutkan dengan pelepasan mahasiswa KKN sebanyak 49 orang. Mereka akan melakukan KKN dari tanggal 16 Juli hingga 16 September 2018. Kegiatan KKN ini mengangkat tema “Pemberdayaan Masyarakat Sembalun Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sadar Wisata Untuk Mencapai Perekonomian Masyarakat Mandiri dan Sejahtera”.

Mewakili Bupati Lotim Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, Sekda Lotim, Drs. H. Rohman Farly, MM mengatakan KKN Mandiri sebagai salah satu wujud Tri Dharma perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat merupakan langkah awal mahasiswa membangun bangsa dan negara. Pemilihan lokasi KKN dengan program yang tepat untuk mengoptimalkan pengabdian menjadi penting.

Rohman mengapresiasi pro-

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Sekda Lotim H. Rohman Farly menerima mahasiswa UMY yang melakukan KKN di Lotim. gram berkelanjutan yang dilakukan Genesia melalui KKN di wilayah Sembalun. Genesia memilih berkonsentrasi di wilayah Sembalun dengan pendampingan dan komunikasi yang terus berlanjut, sehingga menjadikan program yang dijalankan tidak sekadar berkunjung ke desa seperti KKN lainnya. Selain itu, mendorong masyarakat, tidak hanya menyodorkan bantuan tenaga dan program fisik, tapi membangkitkan kesadaran dan membangun pola pikir masyarakat adalah langkah yang sama dan memberikan efek lebih besar.

Rohman juga berharap mahasiswa harus menyamakan frekuensi, antara mahasiswa yang datang dengan pemikiran ideal, berwawasan cendekia, serta memiliki adat kebiasaan tertentu.

Apalagi masyarakat yang setiap waktu berjibaku dengan kondisi ekonomi dan sosial yang bisa jadi jauh berbeda dengan masyarakat tentu tidak mudah. Teknik dan pola interaksi yang tepat, serta tujuan yang sama akan menjembatani perbedaan yang ada.

“Jadikanlah Lombok Timur ini sebagai tempat tinggal kita dan jadikan tempat mencari ilmu dan belajar untuk kemaslahatan banyak umat,” harapnya Sebelumnya Ketua Genesia III UMY, Hairunnas dalam sambutannya menyampaikan komunitas Genesia berdiri pada bulan Januari 2016, Komunitas ini digerakkan oleh mahasiswa UMY yang fokus pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan mengabdi ini merupakan kegiatan lanjutan dari generasi dua (#Genesia2) yang dilaksanakan pada Dusun Bawak Nao Lauk dan generasi satu (#Genesia1) di Sembalun Bumbung.

Untuk generasi tiga (#Genesia3) ini akan mengambil tempat di Desa Sajang yang mana tim akan terbagi menjadi dua. Tim satu berada di Dusun Bawak Nao Daya dan Tim dua akan berada di Dusun Sajang sehingga diharapkan program-program yang dilaksanakan tidak hanya menyentuh satu dusun akan tetapi mencakup satu desa sesuai dengan kebutuhan per dusun. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

Atlet Juara Dunia akan Diperlakukan Sama (Suara NTB/fan)

BERBINCANG - Wagub NTB, H. Muhammad Amin tengah berbincang dengan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto di Pendopo Wagub NTB, Senin (16/7).

Porprov NTB Wajib Dilaksanakan Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Drs. H. Muhammad Amin mengatakan pihak Pemprov NTB akan mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB bulan November mendatang.

Dia mengingatkan KONI NTB untuk menyiapkan secara maksimal teknis pelaksanan multi event tingkat regional NTB itu.

“Porprov NTB itu wajib. Apalagi prestasi yang diraih Zohri (juara dunia- red) itu sudah level dunia. Prestasi Zohri harus menjadi acuan atlet-atlet lainnya,” ucap Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin usai bertatap muka dengan Pengurus KONI NTB di Pendowo Wagub di Jln. Panji Tilar Mataram, Senin (16/7).

Hadir pada pertemuan itu, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto, Plt. Sekum KONI NTB, H. Suhaimi, Bendahara KONI NTB, Puji Rahardjo, Wakil Ketua KONI NTB, Faorani dan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo Budisantoso.

Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi, kedatangan pengurus KONI NTB di Pendopo Wagub NTB untuk membahas terkait rencana KONI NTB menggelar Porprov NTB 2018. Pihak KONI NTB meminta dukungan Wagub NTB terkait agenda Porprov NTB itu.

Bagai gayung bersambut, keinginan KONI NTB pun didukung penuh oleh Wagub NTB. Orang nomor dua di Pemprov NTB itu mengatakan pihaknya akan mendukung penuh penganggaran Porprov NTB 2018. Alasannya karena Porprov NTB sudah menjadi anggenda empat tahunan dan Porprov NTB sudah menghasilkan atlet berprestasi dunia.

“Kita dukung anggaran, pemerintah provinsi dan DPRD NTB akan membahas. Karena sudah kelihatan hasilnya,” jelasnya.

Di tempat yang sama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan Porprov NTB akan mempertandingkan sebanyak 27 cabor dan dilaksanakan bulan November 2018. Penetapan Porprov NTB sesuai hasil Rapat Anggota KONI NTB di Mataram, 4-5 Februari 2018. Dan KONI NTB mengajukan anggaran sebesar Rp 15 Miliar untuk biaya penyelenggaraan multi event itu. (fan)

Mataram (Suara) Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mengungkapkan bonus untuk atlet juara dunia junior akan diperlakukan sama. Demikian halnya Lalu Muhammad Zohri, atlet peraih medali emas di Kejuaraan Dunia Atletik Usia 20, di Finlandia belum lama ini akan mendapat perlakuan sama dari Pemprov NTB. Demikian diampaikan Husnanidyati Nurdin di acara jumpa pers yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/7). “Apresiasi untuk atlet berprestasi tetap ada. Tapi kami akan memperlakukan sama,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, hadir pula Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dan Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi.

H. Husnanidiaty Nurdin yang biasa Eni mengungkapkan juara dunia lari, Lalu Muhammad Zohri saat ini masih berstatus atlet PPLP NTB. Dan Zohri menjadi atlet PPLP NTB yang kedua mendulang medali emas di Kejuaraan Dunia tahun ini. Pasalnya, di bulan April lalu atlet PPLP NTB, Yuliana lebih awal mengukir prestasi di kejuaraan dunia di cabor pencak silat junior.

Meski Yuliana pernah meraih medali emas di kelas

A Putri pada Kejuaraan Dunia Pencak Silat Junior di Thailand, April lalu, namun tidak begitu mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia.

Tidak seperti Zohri yang telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik pihak swasta, Kemenpora maupun pemerintah provinsi juga berbondong-bondong memberikan bonus perbaikan rumah dan uang pembinaan untuk Zohri.

Diakui Eni, Pemprov NTB sebelumnya pernah memberikan apresiasi berupa uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta untuk atlet juara dunia silat junior, Yuliana. Bonus tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di acara Hari Olahraga Nasional (Haornas) bulan Mei lalu.

Menurut Eni, apresiasi untuk atlet juara dunia atletik, Zohri dipastikan akan diberikan oleh Pemprov NTB den-

gan nilai yang sama, yakni Rp7,5 juta.

Di tempat yang sama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto membenarkan bila bonus untuk juara dunia silat junior, diberikan Pemprov NTB sebesar Rp7,5 juta. Besar bonus yang diberikan oleh pemerintah itu sesuai dengan aturan Pemprov NTB terkait apresiasi untuk atlet pelajar yang meraih juara dunia.

“Bonus untuk atlet juara dunia sebesar Rp7,5 juta. Begitu juga Zohri akan diberikan bonus dengan besaran yang sama,” ucap Andy.

Sementara itu pihak Pengprov PASI NTB mengatakan bahwa prestasi Zohri harus bisa dipertahankan hingga Asian Games 2018. Untuk mempertahankan prestasi tersebut Zohri harus dilatih oleh tenaga pelatih profesional. “Kalau bisa Zohri harus dilatih oleh pelatih profesional

(Suara NTB/fan)

PERNYATAAN - Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin bersama Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto dan Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi memberikan pernyataan di acara jumpa pers di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/7). di luar negeri dan Zohri harus Pemprov NTB tidak memperselalu dilibatkan di kejuaraan hatikan atlet berprestasi.

“Lewat PPLP NTB, pemerdunia,” harapnya.

Untuk diketahui jumpa pers intah telah membantu segayang digelar pihak Dispora la kebutuhan makan, minum, NTB, KONI NTB dan PASI uang saku dan perlengkapan NTB itu untuk mengklarifika- latihan atlet. Jadi tidak besi pemberitaan yang menyu- nar bila pemerintah tidak dutkan pemprov NTB. Dalam peduli dengan atlet berhal ini Eni membantah bila prestasi,” tegasnya. (fan)

Atlet Menembak Raih Lima Medali Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB sukses meraih lima medali di Test Event Road Asian Games yang berlangsung di Palembang, 13 Juli lalu.

Lima medali yang diraih terdiri dari satu perak dan empat perunggu.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (16/7) kemarin mengatakan satu medali perak diraih oleh Evi Rusdiany di nomor doble trap women individu. Kemudian Evi Rusdiany juga meraih medali du perunggu di nomor trap women dan trap mixed team bersama Bagus Soleh. Selanjutnya tambahan dua medali perunggu lagi diraih Bagus Soleh doble trap man dan Dasep Imam Suherman di nomor 300 meter standard rifle 3 positions.

“Alhamdulillah atlet menembak NTB meraih lima medali di Test event Asian Games di Palembang,” ucapnya. Andik yang merupakan atlet menembak Pelatda Mayung NTB mengatakan cukup bangga dengan hasil perolehan medali tersebut. Pasalnya untuk pertama kalinya NTB mampu menyumbang medali di event itu.

Meski demikian hasil tersebut belum bisa dikatakan hasil maksimal, pasalnya atlet Pelatda Mayung NTB, I Kadek Yogi Permana, Bima Eka Budi Kusuma Wardana dan Citra Budi Andini belum mampu menorehkan prestasi. Dan Andik berharap hasil event itu dapat menambah pengalaman tanding atlet NTB dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2020.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, cabor menembak menurunkan 11 atlet di event tersebut. Hasilnya NTB meraih satu perak dan empat perunggu. (fan)

(Suara NTB/ars)

TIM TENIS - Foto bersama tim tenis Kejati NTB sebelum digelarnya rangkaian pertandingan untuk menyemarakkan peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa. Sejak Senin (16/7).

Kompetisi Olahraga Semarakkan HUT Adhyaksa di Kejati NTB Mataram (Suara NTB) Sejumlah pertandingan olahraga turut menyemarakkan peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa. Sejak Senin (16/7) kemarin, kemeriahan sekaligus kompetisi ketat terjadi dalam sejumlah pertandingan.

Rangkaian pertandingan pagi kemarin diawali olahra-

Jalan Tim Muda Prancis Masih Panjang Moskow Enerjik, disiplin, dan tajam, Prancis menjuarai Piala Dunia pada berkat kemenangan 4-2 atas Kroasia, Minggu (15/7), bahkan dengan pencapaian seperti itu, masih tersisa perasaan bahwa tim muda asuhan Didier Deschamps ini masih dapat mengembangkan permainannya.

Dengantalentakuncidalamdiri Kylian Mbappe yang baru berusia 19 tahun dan skuat termuda peringkat kedua di turnamen akbar ini, kejayaan ini dapat menjadi awal dari era yang layak dikenang untuk sepak bola Prancis.

Deschamps mendapat banyak kritik untuk penampilan membosankan dua tahun silam, ketika Prancis kalah dari Portugal pada final Piala Eropa 2016 di Paris, namun kini para pengkritiknya akan bungkam.

Ketika ia tetap menjadi pelatih yang fokus pada menciptakan struktur organisasi yang solid, kali ini ia memiliki formula tambahan dalam kecepatan dan kemampuan Mbappe untuk mendampingi kecerdasan Antoine Griezmann dan kehadiran fisik dan kecermatan memilih posisi dari Olivier Giroud.

Ini bukan Prancis 1984, juara Eropa dengan jenius kreatif dalam diri Michel Platini dan Jean Tigana dan ini merupakan tim dengan pengalaman yang lebih minim dibanding skuat yang menjuarai Piala Dunia 1998, yang didominasi Zinedine Zidane yang brilian.

Bagaimanapun, ini merupakan tim modern, dengan pemain-pemain muda berteknik tinggi, identitas berbeda, dan tidak memiliki titik lemah yang terlihat jelas.

“Kami tidak memainkan permainan terbaik namun kami memperlihatkan kualitas mental. Dan kami mencetak empat gol. Mereka layak untuk menang,” kata Deschamps dan hal itu sulit dibantah. Kesuksesan mereka sangat layak didapat praktis tidak ada tim selengkap Prancis di turnamen ini.

Setelahmemuncakigrup,mereka mengungkap bakatnya dalam melakukan serangan balik dan kengerian yang dapat dihadirkan Mbappe saat menang 4-3 atas Argentina, namun pertandingan yang benar-benar memperlihatkan karakter mereka adalah saat mendulang kemenangan di perempat final dan semifinal, atas Uruguay dan Belgia.

Sempat Kesulitan Prancis sebenarnya tidak menampilkan permainan terbaiknya di final, saat Kroasia menikmati lebih banyak penguasaan bola dan pertahanan mereka beberapa kali kesulitan untuk mengatasi pergerakan langsung dan kecepatan pemain sayap Ivan Perisic.

Bahkan yang membawa pasukan Deschamps memimpin adalahgolbunuh diri dan penalti yang didapat setelah peninjauan video, namun saat Paul Pogba mengemas gol ketiga dan Mbappe menyumbang gol keempat, gelar telah berada dalam genggaman.

Hal yang membuat hasil ini semakin impresif adalah mereka memenangi final tanpa kontribusi besar dari N’golo Kante, jangkar pertahanan dan pelindung terbaik lini belakang, yang telah membentuk kemitraan yang padu dengan Pogba di lini tengah.

Kante mendapat kartu kun-

ing pada menit ke-27 dan agresifitasnya menurun jauh setelah itu. Namun kekuatan dari sisi kedalaman membuat Deschamps mampu memasukkan Steven Nzonzi pada menit ke-55.

Dengan Nzonzi mendominasi lapangan tengah, Prancis menjadi lebih kuat dan dua gol terakhir mereka tercipta setelah perubahan itu. Sebagaimana yang ia lakukan sepanjang turnamen ini, Pogba memainkan disiplin taktik yang hebat saat berperan sebagai pemain bertahan namun ia tetap mampu bergerak naik untuk kemudian mencetak gol krusial untuk mengubah skor menjadi 3-1.

Namun tidak diragukan lagi pemain yang menangkap imajinasi di tim ini adalah Mbappe, yang kecepatannya yang mengerikan kerap menutupi sentuhan dan kemampuan istimewa. Dengan pengalaman, kemampuannya dalam mengambil keputusan akan semakin membaik dan ia semestinya dapat menghadirkan ancaman yang lebih besar pada Piala Eropa 2022.

Tim Prancis yang relatif masih muda ini bukan jaminan akan adanya perkembangan, dan mereka akan perlu memperlihatkan rasa lapar dan hasrat yang sama seperti yang diperlihatkan Kroasia sepanjang turnamen.

Namun sulit merasa bahwa tim asuhan Deschamps ini tidak memiliki lebih banyak potensi dan mampu mencapai sesuatu yang istimewa jika mereka mengeluarkannya. Argentina dan Kroasia menekan Prancis dengan begitu keras, dan kedua tim itu kemasukan empat gol. Hal itu benar-benar sentuhan khas sang juara. (ant/bali post)

ga voli. Sejumlah tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) adu teknik dengan tim dari Kejati NTB. Final mempertemukan tim voli Kejari Lombok Tengah dengan Kejari Mataram.

Keluar sebagai juara, Kejari Lombok Tengah di bawah besutan langsung Kajari Ely Rachmawati, SH.,M.Hum.

Pertandingan pagi di halaman Kejari Mataram itu disaksikan pejabat Kejati NTB. Hadir Kajati Dr. Mohamad Dofir, SH.,MH dan sejumlah asisten. Hadir juga Kajari se Pulau Lombok.

Sore hari berlanjut pada pertandingan catur dan tenis lapangan.Pada tenis lapan-

gan, berlaga sejumlah atlet yang kerap bertanding di level Kejaksaan Agung. Seperti Arifin, Sugiyanta, Agung, Budi Tridadi, Mita. Aspidsus Ery Ariansyah Harahap juga turun pada laga itu.

Kepada wartawan, Kajati NTB Mohamad Dofir menjelaskan, rangkaian pertandin-

gan olahraga itu untuk menguatkan rasa persaudaraan dan sportivitas keluarga besar Kejati NTB dan Kejari jajaran.

Sedianya puncak HUT Adhyaksa tanggal 22 Juli mendatang, namun diundur karena bertepatan dengan hari libur. Sehingga diundur tanggal 23 Juli. (ars)

Tak Ada Alasan Kroasia Tak Puas Moskow Pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan para pemainnya semestinya bangga terhadap laju sensasional mereka di Piala Dunia dan penampilan mereka di final pada Minggu, meski kalah 2-4 dari Prancis di Stadion Luzhniki.

Para pemain Kroasia mendapatkan “standing ovation” dari para penggemar mereka setelah tampil baik saat melawan Prancis selama 90 menit, mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan namun harus kemasukan gol bunuh diri, penalti yang dihadiahkan VAR, dan dua gol cepat.

Pria 51 tahun itu mengumpulkan para pemainnya di lingkaran tengah lapangan dan mengatakan kepada bahwa mereka semestinya tidak menilai kekalahan ini sebagai kegagalan. “Tentu saja, kami sedih, namun saya mengatakan kepada mereka, “angkat kepala kalian. Anda tidak memiliki alasan untuk merasa tidak puas, Anda telah memberikan segalanya, dan Anda harus bangga terhadap penampilan Anda di turnamen ini,” ucapnya pada konferensi pers.

“Tegakkan dagu kalian anak-anak, jika seseorang menyebut kami untuk menjadi runner up pada awal turnamen, itu akan fantastis.”

“Terkadang di sepak bola Anda kalah, itulah sepak bola, namun kami bermartabat dalam kemenangan-kemenangan kami dan kami harus bermartabat dalam kekalahan, kami harus menghormati sko-

(Suara NTB/dok)

SETELAH LAGA - Pelatih Kroasia Zlatko Dalic, Domagoj Vida dan Mario Mandzukic bereaksi setelah laga final Piala Dunia 2018, Selasa dini hari kemarin. rnya,” itulah pesan kepada para pemain saya.”

Kroasia mampu bangkit dari tertinggal satu gol di tiga pertandingan mereka sebelumnya, membuka jalan mereka untuk melalui enam perpanjangan waktu dan dua adu penalti untuk menuju final — bermain dengan penampilan yang lebih baik daripada Prancis pada sebagian besar jalannya pertandingan.

Mereka kembali tertinggal terlebih dahulu pada Minggu ketika Ivan Perisic melepaskan tembakan menyudut pada babak pertama, namun mereka tertinggal 1-4 ketika Mario Mandzukic menghukum kesalahan kiper Hugo Lloris pada menit ke-69 untuk menebus kesalahan sebelumnya di mana ia mencetak gol

bunuh diri.

Dalic berpikir bahwa gol bunuh diri di menit ke-18 dan penalti Prancis, yang dihadiahkan tujuh menit sebelum turun minum untuk “handball” Perisic setelah wasit melihat rekaman televisi, merupakan titik balik.

“Saya tidak berbicara mengenai para wasit namun mari saya katakan satu hal: di nal Piala Dunia, Anda tidak memberikan penalti semacam itu,” ucapnya.

“Namun itu sama sekali tidak mengecilkan kemenangan Prancis. Mungkin kami sedikit tidak beruntung, namun pada enam pertandingan pertama kami mendapat banyak keberuntungan.” “Itu mungkin permainan terbaik yang kami mainkan di turnamen

namun... melawan tim berkualitas seperti Prancis, Anda tidak dapat kemasukan empat gol.”

Dalic mengatakan menurutnya secara keseluruhan VAR bagus untuk sepak bola.

“Jangan mengambil hal ini seolah-olah saya mengatakan sesuatu yang buruk mengenai wasit,” tambahnya. “Saya menghormati wasit, ia membuat keputusan yang ia pikir tepat. Pada VAR, ketika hal itu menguntungkan Anda maka itu bagus, ketika hal itu merugikan Anda itu buruk.”

Dalic, yang mengambil alih timnas sembilan bulan silam, ketika Kroasia kelihatannya tidak dapat lolos ke Piala Dunia, mengatakan dirinya akan memerlukan waktu untuk mempertimbangkan masa depannya. “Merupakan pekerjaan yang indah dengan para pemain (namun) saya tidak pernah mengambil keputusan dalam semalam,” ucapnya.

“Saat ini saya tidak berpikir mengenai apapun, hanya pulang dengan selamat ke Kroasia.” Dalic mengatakan kesuksesan tim mewakili negara yang hanya berisi empat juta jiwa memperlihatkan apa yang dapat dilakukan dengan impian dan banyak kerja keras.

“Saya bangga terhadap para pemain saya, saya bangga terhadap tim saya, saya bangga terhadap negara saya,” pungkasnya, meninggalkan ruang konferensi pers dengan mendapat tepuk tangan meriah, demikian Reuters. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 17 Juli 2018

Halaman 12

Walikota Belum Pikirkan Mutasi Pejabat

(Suara NTB/ist)

BARIS BERBARIS - Kegiatan baris berbaris saat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Hang Tuah 3 Mataram, Senin (16/7). Mata rantai perpeloncoan harus dihentikan di MPLS.

Mata Rantai Perpeloncoan Harus Dihapus Mataram (Suara NTB) – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus dijadikan kesempatan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah. Mata rantai perpeloncoan harus diputus saat MPLS. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Kurikulum SMK, Umar, S.Sos., MM., Senin (16/ 7). Menurutnya pelaksanaan MPLS di SMK sudah dimulai sejak kemarin. Ia menjelaskan, penekanan MPLS harus memperkenalkan lingkungan sekolah. “Bagaimana lingkungan sekolah yang indah, bersih, aman tenteram damai , kebersihan, sistem pembelajarannya, perkenalan bapak dan ibu guru, perkenalan ruang belajar, itu intinya,” urainya.

Ia menegaskan tidak boleh

ada perpeloncoan selama MPLS. Pelaksanannya disesuiakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB. “Supaya kita putus mata rantai yang dulu dikatakan perpeloncoan,” ujarnya.

Sementara itu, pelaksanaan MPLS di sekolah swasta seperti di SMAN Hang Tuah 3 Mataram diisi dengan berbagai kegitan positif sesuai dengan latar sekolah. Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., mengatakan, kegiatan yang dilakukan antara lain pengenalan potensi maritim, materi bela negara, dan pengenalan ekstrakurikuler drumband. Ada juga kegiatan latihan baris berbaris.

“Tidak ada perpeloncoan, kita isi dengan kegiatan cera-

mah di lapangan. Hanya materi peraturan baris berbaris aja,” ujarnya.

Di SMA Hang Tuah 3 sendiri mengalami penambahan jumlah siswa baru pada tahun ajaran ini. Dahulu siswa baru diterima hanya 46, di tahun ini sebanyak 60 orang. “Kita masih bisa menerima siswa baru, kami siapkan empat kelas kalau masih ada bisa kita tampung,” ujarnya.

Di tahun ajaran baru ini, SMA Hang Tuah 3 Mataram berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada para siswanya. Melalui pembinaan siswa dan pembentukan karakter siswa. Muhiddin mengatakan, pada bidang akademik, siswa sudah memilih jurusan sejak kelas X. Sejak tahun lalu, SMA Hang Tuah 3 sudah menerapkan Kurikulum 2013.

Pembinaan siswa pada

bidang akademik terus dilakukan. Termasuk juga tetap menggiatkan pelaksanaan kegiatan Imtaq, dalam rangka peningkatakan pembinaan karatkter. Selain itu tetap menjalankan berbagai ekskul, seperti ekskul drum band yang selama ini menjadi ikon SMA Hang Tuah 3 Mataram.Dari sisi pengembangan diri, ekskul drum band, kata Muhiddin, memiliki fungsi menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. (ron)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, sejauh ini belum memikirkan untuk menggelar mutasi. Dia ingin fokus mengevaluasi kinerja dan program pascacuti kampanye. “Belum ada pembicaraan mutasi mutasi itu,” tegasnya ditemui Senin (16/7).

Evaluasi nantinya berkaitan dengan program mana yang jalan dan serapan keuangan dan fisik. Walikota mengaku selama menjalani cuti kampanye tetap mengawasi program dan kinerja pegawai.

Hal ini kata dia, perlu dievaluasi kembali pascacuti. “Kalau politik tidak ada masalah,” ujarnya. Jabatan lowong seperti Camat Cakranegara, Asisten II dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kata Walikota, ditunjuk pelaksana tugas.

“Kita Plt- kan,” ujarnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono secara teknis mengaku belum mengajukan izin pengisian jabatan. Daftar mutasi yang diajukan harus dilampirkan. “Belum kita ajukan suratnya, karena harus dilampirkan daftar mutasi,” tambahnya.

Rekomendasi KASN tertanggal 11 Juli 2018 dengan nomor B.1408/KASN/7/2018, memberikan dua persyaratan untuk pergeseran pejabat.

Pertama, Pemkot Mataram panitia seleksi secara internal

untuk melakukan uji kompetensi terkait rotasi pejabat eselon II. Uji kompetensi ini hanya diikuti oleh eselon II yang menduduki jabatan selama dua tahun. Kedua, manakala rotasi dihasilkan jabatan lowong. Pemkot Mataram diharuskan melakukan seleksi secara terbuka dengan mengikutsertakan ASN di luar Pemkot Mataram. Uji kompetensi kata dia, masih menunggu instruksi pejabat pembina kepegawaian. (cem)

HILANG HLG STNK R2 HONDA EA3335GC NOKA/ NOSIN:MH1JBFB118BK8G9620/ JFBIE-1825733 AN. EKA SUSILAWATI RT01RW02 DESA DALAM ALAS SBW HLG SKTR KOTA MTR HLG STNK R2 HONDA DR4438BU NOKA/ NOSIN:MH1JBE114BK039162/ JBEIE-1038413 AN. IR SLAMET RIYADI, MP HLG SKTR KOTA MTR HLG STNK R2 HONDA DR2908AV NOKA/NOSIN:MH1JB51105K05KO78206/ JBSIE-1071527 AN. HARDI KUNCORO HLG SKTR JL. MAJAPAHIT HLG STNK R2 EA5787XF YAMAHA NOKA/NOSIN:MH328D0019K678231/28D678207 AN. A. RIFAID HLG SKTR MATARAM

SALON

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR 2154CV NOKA/NOSIN:MH1JF8111DK879795/ JF81E-1873763 AN.SHEPTINO INDRIANTO HILANG DISEKITAR JL.SRIWIJAYA HLG STNK R2 DR 5092CF HONDA NOKA/NOSIN MH1KC5112DKO17651/ KC51E-1017650 AN.BRI CABANG MATARAM JL PEJANGGIK NO.16B MATARAM HLG SKTR JL MALOMBA AMP HLG STNK R2 HONDA DR 2334CJ NOKA/NOSIN MH1JFM214EK466844/JFM2E1477146 AN.HAYATULLAH JL.ENERGI HILANG SEKITAR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR 2104T NOKA/NOSIN MH1JF117BK292648/JF1E1286606 AN.SUNENI PADEKAT DAYE HILANG SKT KOTA MTR

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/ 50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 17 Juli 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Senin, 17 Juli 2018

SUARA NTB

Halaman 14

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. KETENAGAKERJAAN Ketenagakerjaan merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dieksekusi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk Tahun Anggaran 2016 jumlah anggaran APBD urusan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 33.952.955.543,- realisasi belanja sebesar Rp. 35.486.833.740,- atau 95,68% ,- Hasil yang dicapai antara lain :

Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2017 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku eksekutor penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan, telah melaksanakan 4 (empat) program pembangunan yaitu program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan : Optimalisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, di tahun 2017 ini telah 15 lembaga pelatihan tenaga kerja yang telah diakreditasi; Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri yang diikuti oleh lebih dari 350 orang pencari kerja; Lembaga Pelatihan yang diberdayakan berjumlah 228 lembaga; sekitar 50 orang tenaga kerja yang dilatih dasar pemagangan luar negeri, kegiatan Rekruitmen dan seleksi Pemagangan Luar Negeri, para Para pencari kerja yang direkrut untuk pemagangan di luar negeri berjumlah 200 orang selanjutnya Peningkatan Kompetensi Pengelola Pelatihan bagi 30 orang pencari kerja yang dilatih serta Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competitions yang mana telah dilaksanakan seleksi bagi calon Kompotitor Indonesia Skills Competitions yang diikuti oleh sekitar 200 orang kompetitor.

Dalam program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan dan melaksanakan beberapa kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayana kepada TKI. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : (1) Penanganan TKI Bermasalah; (2) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP); (3) Pelayanan Perizinan bagi Tenaga Kerja Asing; (4) Pelatihan Kewirausahaan bagi eks TKI/Migran yang diikuti oleh 200 orang eks TKI/Migran; dan (5) dalam kegiatan padat karya produktif yang melibatkan sekitar 800 orang tenaga kerja produktif. Tabel berikut menunjukan penanganan TKI bermasalah yang tertangani di Provinsi NTB. Tujuan dari pelaksanaan program-program tersebut adalah terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Program padat karya yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar efektif mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di NTB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan program ini diharapkan angka pengangguran dapat terus menurun jumlahnya secara signifikan dan bertahap setiap tahunnya. Padat karya bukan saja dapat menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur. Namun, secara linear juga diharapkan mampu meningkatkan akses bagi kegiatan ekonomi di pedesaaan.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) adalah sebagai eksekutor Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.12.332.411.461,- atau 94,76% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.13.014.457.550,- Hasil yang dicapai antara lain : Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai sasaran strategis antara lain: a. Meningkatnya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender. b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. c. Meningkatnya pemenuhan hak anak Dalam rangka membangun komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam upaya memenuhi hak-hak anak, sampai dengan tahun 2017 telah difasilitasi dan disosialisasi pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu seluruh kabupatan dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terkait upaya penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan data 2017 adalah sebesar 1.054 kasus yang terdiri dari 635 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 419 kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini bila dibandingkan dengan tahun 2016 data kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 1.338 kasus yang terdiri dari 244 kasus kekerasan terhadap anak dan 1.094 kasus kekerasan terhadap perempuan) berarti hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus sebesar .mengalami penurunan sebesar 21,23% (284 kasus). Sedangkan untuk cakupan penangan korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 99,50% ini menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan yang melapor selalu mendapatkan pelayanan dan penanganan. Hal ini didukung karena telah berfungsinya Pusat Pelayanan Terpadu Peberdayaan Perempuan dan Perlindunganan Anak (P2TP2A) yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota .

3. PANGAN Realisasi anggaran urusan Ketahanan Pangan yang dieksekusi oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 13.636.092.667,- atau 92,99% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.14.663.590.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pola Konsumsi penduduk NTB belum seragam dilihat dari skor PPH dimana konsumsi padi-padian terutama beras tertinggi dari ideal 100,3 kg/kap/thn, konsumsi padi-padian 130,05 kg/kap/thn dimana konsumsi beras mencapai 117,1 kg/kapita/thn.

Konsumsi beras penduduk NTB Tahun 2014-2017 mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebesar 0,34%, belum mencapai konsumsi ideal yaitu 100,3 kg/kapita/tahun. Dengan menurunnya konsumsi beras, seharusnya diikuti dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian sebagai bahan makanan sumber karbohidrat pengganti beras. Namun pada kenyataannya bahwa konsumsi umbi-umbian penduduk NTB mengalami penurunan dari tahun 20142017 sebesar 4,20%. Konsumsi umbi-umbian tahun 2017 sebesar 8,1 kg/ kapita/tahun, masih jauh dibawah konsumsi ideal yaitu 36,5 kg/kapita/tahun.

4. PERTANAHAN Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki Sembilan Sub Bidang Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan meliputi: izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; penetapan tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Data tanah yang terindikasi terlantar sesuai jenis Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat seluas 166.027.457 Ha, semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan dan ada sebagian yang diusulkan menjadi tanah bermasalah, yang berlokasi di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat seluas seluas 1.607.377 Ha, dan semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan, ada sebagian menjadi tanah bermasalah, termasuk ada juga badan usaha yang diberi kesempatan dan ada yang sudah keluar dari database dapat dipergunakan oleh negara, Berkaitan dengan tanah terlantar, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB sejak tahun 2012, secara berkesinambungan memproses kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar.

5. LINGKUNGAN HIDUP Realisasi anggaran urusan Lingkungan Hidup pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 63.538.310.167,- atau 92,28% dari alokasi anggaran yang ada sebesar Rp. 67.616.789.108 ,- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berperan sebagai SKPD Utama dalam 2 indikator kinerja di dalam RPJMD Provinsi NTB periode 2013-2018 dari 31

indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Perlindungan Mata Air (Permata).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30 % IKA, 30 % IKU dan 40 % IKTL. 1) Indeks Kualitas Air (IKA) Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relative terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Metode yang digunakan untuk data IKA adalah dengan pemantauan dan pengambilan sample 10 sungai yang menjadi prioritas Provinsi dan 3 Sungai yang menjadi prioritas Nasional, serta melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Pemantauan dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli.

Indeks Kualitas Air Provinsi NTB tahun 2017 berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 30,54 2) Indeks Kualitas Udara Kualitas udara adalah angka yang menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.

Pemantauan kualitas udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili kondisi udara ambien di kabupaten/kota di NTB, yaitu area transportasi, industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu perumahan dan perkantoran/perdagangan.

Pada tahun 2017, Dinas LHK NTB telah menambah jumlah sampel yang semula 5 menjadi 10 sampel di seluruh kab/kota se-NTB. Hal ini dilakukan untuk memperluas gambaran kondisi kualitas udara di Provinsi NTB. Selain itu telah dilakukan upaya sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk tetap mentaati tata cara pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran udara yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil pemantauan, parameter SO2 dan NO2 di seluruh titik pemantauan berada di bawah baku mutu, kecuali titik pemukiman di Kab. Sumbawa Barat pada periode pemantauan tahap I. Berdasarkan hasil perhitungan untuk nilai indeks kualitas udara NTB tahun 2017, diperoleh nilai 88,02 atau meningkat dari tahun sebelumnya (IKU Tahun 2016 sementara sebesar 81,2) 3) Indeks Tutupan Lahan Indeks Tutupan Lahan adalah rekapitulasi luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Perhitungan indeks merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Luasan kelas penutupan yang dihitung yaitu: Hutan Lahan kering primer, Hutan Lahan kering sekunder, Hutan rawa Primer, Hutan rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove sekunder dan Hutan Tanaman.

Upaya lainnya yaitu merehabilitasi daerah tangkapan yang dilakukan dengan membangun 2 unit bangunan sipil teknis berupa DAM Penahan yang berfungsi mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakannya melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal.

Indikator mata air terlindungi adalah indikator yang masuk ke dalam IKU BLHP Provinsi NTB dan menjadi indikator kinerja daerah ke-31 dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 dengan kegiatan Perlindungan Mata Air (PERMATA). Kegiatan perlindungan mata air dilakukan dalam bentuk Lomba Desa PERMATA, peningkatan kapasitas kelompok pengelola mata air di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB, pelibatan Penyuluh Lingkungan Swadaya (PLS).

Dinas LHK NTB juga telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan mata air di beberapa kawasan strategis di NTB, antara lain KEK Mandalika, SAMOTA, dan Pelabuhan Bandar Kayangan. Terdapat 8 titik mata air di sekitar KEK Mandalika yang tersebar di Kec. Pujut (3 titik), Kec. Janapria (3 titik), dan Kec. Praya Barat Daya (3 titik). Sedangkan untuk kawasan SAMOTA terdapat 13 titik mata air yang tersebar di 4 kecamatan, antara lain Kec. Plampang (1 titik), Kec. Moyo Hilir (8 titik), Kec. Moyo Hulu (1 titik), dan Kec. Empang (1 titik). Untuk wilayah Pelabuhan Bandar Kayangan, terdapat 19 titik mata air yang tersebar di Kec. Gangga (8 titik), Kec. Kayangan (5 titik), dan Kec. Bayan (6 titik).

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Berdasarkan hasil pemantauan di Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan E KTP, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik sebanyak 3.062.358 orang dari target 3.843.571 orang (79,67%), hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya memiliki KTP Elektronik dan lokasi masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki akses untuk melakukan perekaman.

Sementara pencetakan KTP Elektronik yang telah dicetak sebanyak 2.977,743 orang dari target perekaman sebanyak 3.062.358 Orang (97,24%) hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan blangko perekaman KTP Elektronik di masing-masing Kantor Kependudukan dan CatatanSipil se-Prov. NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah dengan daya dukung sumberdaya alam yang sangat terbatas, Oleh karenanya, daya dukung faktor demografis atau aspek kependudukan harus menjadi perhatian penting.

Potensi penduduk perlu dioptimalkan agar daya dukung alam yang terbatas dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Persoalan kependudukan yang dihadapi NTB sangatlah kompleks, karena selain masalah kuantitas juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk, terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Contoh yang paling jelas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pendudukan Catatan Sipil adalah eksekutor urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 18.269.682.805,- atau 94,84% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 19.263.897.000,Capaian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan tahun 2017 menunjukkan hasil positif. bahkan beberapa indikator yang ditetapkan dalam RPJMD ada yang melampui target. Hasil tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan berbagai pelaksanaan program dari pemerintah pusat, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTB. PNPM-MP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Disamping PNPM-Mandiri terdapat juga PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC), P2SPP dan PNPM Pasca Krisis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari induknya yaitu PNPM-Mandiri Perdesaan. Walaupun demikian, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2017 masih menghadapi berbagai isu strategis yaitu : 1. Masih banyak lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni 2. Angka kemiskinan masih di bawah rata-rata nasional.

3. Peningkatan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

4. Peningkatan program bantuan keuangan pemerintahan desa/kelurahan.

5. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil dan desa tertinggal.

7. Peningkatan dukungan PNPM generasi sehat dan cerdas.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) juga sebagai eksekutor Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Realisasi anggaran pada APBD Tahun

Anggaran 2017 sebesar Rp.3.889.023.120,- atau 99,40% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 3.912.551.700,Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (BPMPD dan Dukcapil) Provinsi NTB selaku OPD pelaksanana urusan kependudukan berjumlah 5.217.338 terjadi peningkatan 0,36% jumlah penduduk NTB jika dibandingkan tahun 2016 (tahun 2016 jumlah penduduk NTB berdasarkan data dari BPMPD Dukcapil sebesar 5.198.806 jiwa), terdiri dari 2.608.007 jiwa laki-laki (49,99%) dan 2.609.331 jiwa perempuan (50,01%). Perbandingan antara penduduk lakilaki dan perempuan dengan sex ratio pada tahun 2017 mencapai 99,95% yang berarti dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 99,95 penduduk laki-laki. Perempuan merupakan aset sekaligus tantangan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Indikator Kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam RPJMD NTB 2013-2018 adalah Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan. Rata-rata usia kawin pertama perempuan Tahun 2017 berdasarkan rilis BPS sebesar 20,27 tahun lebih rendah dari target RPJMD sebesar 20,50 tahun. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sedikit terjadi peningkatan sebesar 0,12 tahun 9. PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai eksekutor urusan Perhubungan di Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 17.342.221.746,99,- atau 88,85% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 19.519.523.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Indikator kinerja urusan perhubungan pada RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018 adalah dilihat dari jumlah penumpang angkutan laut dan jumlah penumpang angkutan udara.

Tingginya minat kunjungan menuju pulau Lombok dibuktikan dengan dibukanya rute penerbangan domestik baru pada akhir semester I tahun 2017 dengan rute Lombok – Bandung yang dilayani oleh PT. Lion Air. Disamping itu meningkatnya popularitas pulau Lombok sebagai destinasi liburan unggulan menyebabkan adanya penerbangan charter langsung sebanyak 7 trip dari Incheon, Korea Selatan ke LIA-Lombok. Kesiapan infrastruktur bandara di LIA juga sudah ditinggkatkan hal ini dibuktikan dengan mampunya LIA didarati oleh pesawat berbadan lebar. Pada awal agustus 2017 untuk pertama kalinya dimusim haji 2017, LIA bisa melayani pesawat berbadan lebar Boing 747-400. Dengan berhasilnya pendaratan pesawat berbadan lebar ini maka hal tersebut menandakan bahwa LIA sudah siap secara infrastruktur dan personel untuk melayani kedatangan dan keberangkatan pesawat berbadan lebar yang biasanya dipergunakan untuk melayani penerbangan jarak jauh menuju Timur-Tengah maupun Eropa.

Untuk capaian arus penumpang pada angkutan laut dihitung dari 5 (lima) pelabuhan laut di NTB yaitu pelabuhan laut Lembar, pelabuhan laut Badas, pelabuhan laut Bima, pelabuhan laut Senggigi dan pelabuhan laut Bangsal/Pemenang pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.327.229 orang atau 570.90 % dari target yang sebanyak 197.828 orang pada tahun 2017. Pada periode yang sama di tahun 2016 tercatat sebanyak 1.071.173 orang yang melalui 5 (lima) pelabuhan laut di NTB hal ini berarti secara tahunan terdapat kenaikan sebesar 23.90 %. Kenaikan jumlah penumpang laut ini disebabkan karena banyaknya wisatawan yang menggunakan kapal cepat dari Provinsi Bali menuju kawasan 3 gili di Pulau Lombok.

Untuk mengantisipasi meningkatnya penumpang kapal cepat maka Dinas Perhubungan bersama dengan stakeholder (Polairud, TNI AL, Pemda KLU dan lainnya) membentuk tim pengawasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang kapal cepat.

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai eksekutor urusan Komunikasi dan Informatika. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.732.405.707,- atau 91,23% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 16.148.799.001,- Hasil yang dicapai antara lain : Untuk mencapai terwujudnya sistem transportasi komunikasi dan informatika yang berdaya saing, ada beberapa program unggulan yang dicanangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statisk selaku penyelenggara urusan Kominikasi dan Informasi di Provinsi NTB Strategi pelaksanaan dan arah kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika tahun 2017 adalah: 1. Mengembangkan sistem informasi pembangunan daerah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. Menyampaikan fasilitasi pembentukan kampung media informasi/ pesan-pesan pembangunan melalui Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola kampung media pentas budaya.

Program-program kerja yang dilakukan untuk urusan komunikasi di tahun 2017 antara lain sebagai berikut : · Program Pegembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan kegiatannya a. Penguatan Komunitas Kampung Media; b. Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); c. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); d. Penyediaan Sarana dan Prasarana TIK; e. Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK); · Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, kegiatannya antara lain : a. Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Operator SIP-PPID (Sistem Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada 10 Kab/kota se NTB) b. Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi · Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Penyebarluas Informasi pembangunan daerah melalui Pertunjukan Rakyat, Film, Siaran Mobil Keliling, Media Luar Ruangan (Baliho, Spanduk) dan melalui media cetak dan media elektronik) 11. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) Realisasi anggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 29.067.314.848,atau 95,17% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 30.542.349.200,Hasil yang dicapai antara lain : Koperasi berkualitas di Provinsi NTB pada tahun 2017 terakumulasi 2.702 unit, bertambah 87 unit, namun tidak memenuhi target tahun 2017 sebanyak 200 unit. Peningkatan koperasi berkualitas melalui upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi, pola manajemen yang tersistematis, kelembagaan yang terorganisir serta pembinaan dan pengawasan.

Mayoritas penduduk di Nusa Tenggara Barat yang beragama Islam, menginspirasi Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan pola syari’ah. Sampai dengan tahun 2017 KSP Pola syari’ah yang dibentuk tahun 2017 sebanyak 91 Simpan Pinjam (SP) Syari’ah (104.60%) dari target 87 KSP Syari’ah. Tercapainya target pembentukan KSP Syari’ah karena (1) Pemahaman masyarakat tentang KSP/USP Syari’ah, (2) aturan pelimpahan kepada notaris setempat yang sudah dilaksanakan di Provinsi, serta (3) sudah memadainya jumlah Dewan Pengawas syari’ah di Provinsi NTB. Sementara itu jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada tahun 2017 sebanyak 4.187 KSP/USP, bertambah 1.715 KSP/USP dibandingkan tahun 2016, karena adanya kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait pembubaran koperasi tidak aktif.

Ikhtiar Pemerintah Provinsi untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin adalah melalui Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru (WUB) selama lima tahun. Program ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap target penurunan angka kemiskinan sebesar 10 persen hingga tahun 2018, perekonomian masyarakat NTB dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat.

Pencetakan Wirausaha Baru ini dilakukan dengan memberikan stimulan bagi WUB untuk mengembangkan usahanya hingga berkembang dan mampu merekrut tenaga kerja selaras dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada wirausaha baru untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga niat mencetak wirausaha baru untuk ditingkatkan kualifikasinya menjadi usaha mikro, kecil dan menengah dapat terwujud. Perkembangan wirausaha baru yang ditumbuhkan pada tahun 2017 sebanyak 1.240 unit/orang (124%) dari target 1.000 unit/orang Bersambung...

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 17 Juli 2018

Angka Kemiskinan NTB Turun Menjadi 14,75 Persen Dari Hal. 1 Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,98 persen untuk perkotaan dan 76,32 persen untuk perdesaan.

Pada periode September 2017 - Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami peningkatan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 3,001 pada September 2017 menjadi 3,241 pada Maret 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,316 pada September 2017 menjadi 2,448 pada Maret 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan di daerah ini juga mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) meningkat dari 0,762 pada September 2017 menjadi 0,905 pada Maret 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,522 pada September 2017 menjadi 0,601 pada Maret 2018. Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan di antara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar.

Ridwan mengatakan, capaian penurunan angka kemiskinan ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Khususnya koordinasi yang semakin membaik dengan pemerintah kabupaten/kota, NGO termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB. Ridwan menambahkan, faktor penyebab penurunan angka kemiskinan di NTB yang progresif tersebut karena semakin membaiknya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan. ‘’Sebagaimana dimaklumi 2 tahun terakhir, 2017 dan 2018 kita berhasil membangun sinergitas dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama membiayai tujuh program prioritas,’’ ungkapnya.

Tujuh program prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut, yakni rumah layak huni, air bersih, jamban keluarga, BUMDes, Kawasan Rumah Pangan Lestari, Bank Sampah dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Serta sumbangan listrik murah untuk masyarakat miskin menggunakan APBD Provinsi, APBD kabupaten/ kota, APBDes termasuk danadana NGO, Baznas dan lainnya. ‘’Kita makin fokus melawan kemiskinan dengan mengacu pada basis data yang sama yaitu Basis Data Terpadu (BDT) by name by address,’’ ujarnya.

Ridwan memaparkan, perkembangan capaian penurunan angka kemiskinan di NTB dalam kurun waktu 2014-2018. Pada periode Maret 2014, kemiskinan di NTB pada angka 17,24 persen. Dan pada periode Maret 2015, mengalami penurunan menjadi 17,10 persen yakni berkurang sebanyak 0,14 persen.

Sedangkan pada periode Maret 2016 kemiskinan di NTB sebesar 16,48 persen, mengalami penurunan sebesar 0,62 persen menjadi 16,48 persen jika dibandingkan dengan periode Maret 2015. Pada periode Maret 2017 kemiskinan di NTB mencapai angka 16,07 persen, mengalami penurunan sebesar 0,41 persen jika dibandingkan dengan periode Maret 2016.

Kemudian pada periode Maret 2018 kemiskinan di NTB kembali mengalami penurunan sebesar 1,32 persen menjadi 14,75 persen jika dibandingkan dengan periode Maret 2017.Jika dilihat progres penurunan kemiskinan NTB dari periode Maret 2014 – Maret 2018 yakni sebesar 2,27 persen.

Atau sebanyak 83.358 orang miskin yang berhasil dientaskan dari kemiskinan selama kurun waktu tersebut.

Jika dibandingkan provinsi seluruh Indonesia, kata Ridwan, NTB berada pada posisi ke - 27 dengan capaian angka kemsikinan yakni 14,75 persen. Dan masih terdapat tujuh provinsi di belakang NTB yang masih tinggi angka kemiskinannya.

Yakni Papua 27,74 persen, Papua Barat 23,01 persen, NTT 21,35 persen. Selanjutnya Maluku 18,12 persen, Gorontalo 16,81 persen, Aceh 15,97 persen dan Bengkulu 15,43 persen.

Ridwan mengatakan, penurunan kemiskinan di NTB berkat adanya keseriusan Pempov NTB dan seluruh Pemda kabupaten/kota.

Salah satunya dengan semangat “Melawan Kemiskinan Dari Desa”.

“Ini membuktikan bahwa ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan sedikit demi sedikit berhasil memampukan masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinannya.

Dan mencegah agar masyarakat yang rentan miskin tidak menjadi miskin,” ucapnya.

Terkait dengan penurunan angka kemiskinan ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan apresiasi dan berterima kasih atas kerja keras semua pihak. Namun, gubernur mengatakan kedalaman dan keparahan kemiskinan harus diatensi khusus.

Orang nomor satu di NTB ini menyampaikan fokus pada persentase penurunan kemiskinan dan jumlah orangnya. “Masih ada tugas besar selain menurunkan kemiskinan, juga mengurangi ketimpangan,” pesan Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini. (nas)

Dermaga Apung Kuta Semakin Rusak Dari Hal. 1 Total anggarannya sebesar Rp,3 miliar.Sesuai kontrak, pekerjaan tuntas Desember 2017 lalu, namun sempat molor. Ketika usia proyek baru tujuh bulan setelah selesai dikerjakan, justru mulai rusak.

Dengan dana sebesar itu tak menjamin kekokohan konstruksi dan komponen dermaga. Kerusakan awal terjadi pada plat pengikat tiang pancang dengan pijakan apung. Lambat laun, beton cor penghubung dermaga dengan daratan rusak, padahal tidak ada benturan dengan ombak ganas. Pijakan itu bahkan jebol.

Dijelaskan Kades Pujut, dermaga apung yang dihajatkan untuk perahu nelayan itu dikerjakan PT CCA. Komponennya seperti gelang pengikat, ponton HDPE, tiang pancang. Tambahan komponen lain berupa lampu penerangan. Lambat laun satu per satu komponen itu rusak.

Menurut Lalu Badarudin, awalnya gelang dari bahan plat robek dan putus karena tidak mampu menahan gelombang.

Fungsinya sebagai penahan agar ponton tetap fleksibel saat ada gelombang dan tak terlepas dari tiang pancang. Dikhawatirkan jika terus dibiarkan, ponton HDPE akan lepas dari tiang pancang.

Sementara lampu-lampu penerangan juga banyak yang mati.

Pondasi menuju dermaga pun jebol akibat diterjang ombak.

Badarudin menyesalkan, konstruksi dermaga tuntas dikerjakan Desember 2017 lalu, cepat rusak.

Selain mengeluhkan kerusakan, pihaknya di Pemerintahan Desa tidak mengetahui banyak masuknya proyek dan kewenan-

gan menjaga dan mengelola.

“Karena belum ada penyerahan kepada Pemerintah Desa. Bahkan, informasinya pihak pelaksana pengerjaan dermaga apung itu sudah putus kontrak,” akunya.

Awalnya, kehadiran pemerintah pusat dan Dinas Perhubungan Lombok Tengah untuk yang membangun dermaga ini disambut baik masyarakat, khususnya nelayan. Namun setelah dermaga apung mulai rusak, lampu lampu banyak mati, masyarakat tidak memanfaatkan. Kekhawatiran pertama, takut ponton dermaga terlepas dan perahu mereka hanyut. Ketakutan lain perahu mereka hilang karena lampu penerang tak berfungsi. ‘’Nelayan sekarang tidak berani meninggalkan perahu mereka, karena lampunya sudah mati semua,’’ pungkasnya.

Proyek ini sempat diklaim didampingi TP4D Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, namun dibantah Kejari setempat. Fisik proyek kemudian diusut Kejari setempat, namun pada akhirnya diambil alih Kejati NTB. ‘’Bukan kami, tapi Kejati yang tangani,” kata Kajari Lombok Tengah, Ely Rachmawati, SH ditemui di Mataram kemarin.

Selain ditangani Kejaksaan, proyek dermaga apung itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kekurangan volume pekerjaan. Sehingga pihak kontraktor harus membayar ke kas daerah kekurangan volume pengerjaan senilai Rp 157 juta. (ars)

Halaman 15

TP4D Peringatkan Pelaksana Proyek Jembatan Dasan Agung Mataram (Suara NTB) Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (T4D) Kejaksaan Negeri Mataram mengeluarkan peringatan pada pelaksana proyek jembatan Dasan Agung, Kota Mataram. Kegagalan konstruksi sebelumnya diharapkan jadi pelajaran agar tidak terulang. ‘’Yang sebelumnya jadikan contoh buruk lah, supaya tidak terulang,’’ kata Kasi Intel Kejari Mataram, Agus Taufikkurahman, SH, Senin (16/7).

Saat ini proyek jembatan yang sempat dihentikan tahun 2017 itu dilanjutkan lagi.

Sumber anggaran tetap dari

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram dan pejabat setempat bertanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Nilai proyek untuk kontrak baru Rp1,9 miliar. ‘’Intinya sekarang ini kon-

traknya baru, rekanan pelaksananya baru,’’ ujar Kasi Intel.

Belajar dari masalah sebelumnya, TP4D menjadikan pekerjaan proyek jembatan ini atensi khusus. Sudah dijadwalkan untuk pemantauan secara berkala. ‘’Ada kekhususan sedikit dalam peman-

tauan proyek ini. Jadi frekwensi pengawasan ditingkatkan,’’ sebutnya.

Pihaknya memang sejak awal mengingatkan ketika proyek ini dikawal sejak lelang sampai pelaksanaan. Agar tidak ada lagi kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan droping material yang berdampak pada pemutusan kontrak proyek. Tapi jika pengalaman sama masih terulang, tidak segan- segan pihaknya bertindak tegas. ‘’Tidak ada alasan, kalau

masih ada masalah seperti sebelumnya ya kita minta putus kontrak,’’ ujarnya mengingatkan lagi.

Proyek jembatan Dasan Agung senilai Rp1,9 miliar diketahui harus ditender ulang. Pasalnya saat pengerjaan tahun lalu oleh CV. LI hanya mampu menyelesaikan 27 persen, sebelum akhirnya kontrak diputus. Alasannya karena progres pengerjaan di bawah 30 persen pada akhir kontrak. Pemutusan kontrak menimbulkan masalah. (ars)

Kejar 2 Juta Wisman, NTB Gelar Tiga Event

(Suara NTB/ist)

GEMPA - Titik gempa di Bali yang guncangannya hingga Lombok, Senin kemarin.

Gempa di Lombok Tidak Timbulkan Kerusakan Mataram (Suara NTB) Gempa bumi mengguncang Lombok, Senin (16/7)sekitar pukul 07.48 Wita. Gempa berkekuatan 4,8 Skala Richter (SR) di daerah Bali, namun guncangannya dirasakan hingga Lombok. Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan yang timbul.

Episenter gempa terletak pada kordinat 8,89 LS dan 115,38 BT atau tepatnyapada jarak 25 kilometer arah Barat Daya Klungkung Bali pada kedalaman 111 kilometer. ‘’Dampak gempa bumi berdasarkan laporan masyarakat

menunjukkan bahwa wilayah Denpasar, Nusa Dua, Mataram, dan Lombok Tengah mengalami guncangan dalam skala intensitas II SIG (III MMI),’’ kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, SP,MM Senin (16/7).

Khusus di Lombok, lanjutnya, guncangan gempa bumi dirasakan oleh beberapa orang.

Hasil identifikasi petugas, menunjukkan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan diterima pihaknya. ‘’Jika ditinjau dari kedala-

man hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis menengah akibat aktivitas Subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia,’’ sebutnya.

Hingga pukul 08.04 Wita, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

“Kepada masyarakat di wilayah Bali dan Lombok diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” harap Agus. (ars)

Jakarta (Suara NTB) Menpar Arief Yahya meluncurkan Sail Indonesia Moyo Tambora, Bulan Pesona Lombok-Sumbawa 2018, dan Festival Pesona Moyo di Jakarta, Minggu (15/7) malam. Event Sail Indonesia Moyo Tambora 2018 yang akan diikuti sekitar 42 negara ini akan berlangsung di Pulau Sumbawa, 9 - 23 September 2018, sedangkan Bulan Pesona Lombok-Sumbawa 2018 berlangsung pada 18 Agustus hingga 16 September 2018 mendatang.

Pariwisata NTB memiliki empat event yang masuk dalam kalender pariwisata nasional 100 Wonderful Event Indonesia 2018 sehingga mendapat dukungan penuh dari Kemenpar, yaitu Festival Bau Nyale Mandalika, Festival Tambora, Pesona Lombok-Sumbawa, dan Festival Moyo.

Menpar Arief mengapresiasi Sail Indonesia Moyo Tambora, Bulan Pesona LombokSumbawa 2018 dan Festival Pesona Moyo sebagai upaya mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB yang tahun ini menargetkan kunjungan 4 juta wisatawan, dimana 2 juta di antaranya adalah wisman “Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB, pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar 15 event unggulan, 4 event di antaranya masuk dalam 100 Wonderful Event Indonesia 2018,” kata Menpar Arief.

Menpar menjelaskan, Sail Indonesia Moyo Tambora 2018 bagian dari kegiatan wisata layar internasional yang digelar dalam branding Wonderful Sail To Indonesia 2018. “Sail Indone-

sia Moyo Tambora 2018 mengangkat nama Pulau Moyo yang eksotis dan banyak menarik tokoh dan selebritis dunia berwisata ke sana, antara lain mendiang Putri Diana, musisi rock legendaris Amerika David Bowie, petenis cantik Rusia Maria Sharapova, serta Gunung Tambora yang mengalami erupsi hebat pada 1815 dan mengguncang dunia,” kata Menpar.

Kadisbudpar NTB H.Lalu Moh Faozal mengatakan, Sail Indonesia Moyo Tambora 2018 diselenggarakan bersama oleh Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB bersama Kemenko Maritim dan Kemenpar dalam upaya mempromosikan potensi wisata bahari NTB ke kancah internasional. “Kita memiliki Pulau Satonda, Pulau Moyo, dan Tambora (Samota) sebagai sumber daya tarik alam (nature) yang sangat potensial dan prospektif untuk dikelola secara berkelanjutan sebagai taman buru, taman wisata alam laut, taman nasional Gunung Tambora, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan dan lain-lain,” kata Faozal.

Event Sail Indonesia Moyo Tambora 2018 akan dimeriahkan dengan serangkaian acara antara lain Tambora Vulcano Tour, International Yacht Rally, Culture Performance Moyo Tambora, City Parade, Expo Maritim, Moyo Tambora Fun Run, International Culinary Program, Dialog Budaya Maritim, Investment Forum, Seminar Internasional Asia Pasifik Geopark Network, Barapan Kebo & Pacuan Kuda, International Paragliding Competition dan juga pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat setempat. (Nikson/balipost)

Nama Penjabat Walikota Bima dan Bupati Lotim di Tangan Mendagri Dari Hal. 1 Proses pengusulan atau pengajuan tiga nama calon Penjabat Walikota Bima dan

tiga nama calon Penjabat Bupati Lotim ke Kemendagri dilakukan pekan lalu.

Terutama yang menjadi prioritas adalah pengusulan Pen-

jabat Walikota Bima. Karena masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota akan berakhir 24 Juli atau sekitar satu minggu lagi. (nas)

(Nikson/balipost)

TIGA EVENT - Menpar Arief Yahya meluncurkan Sail Indonesia Moyo Tambora, Bulan Pesona Lombok-Sumbawa 2018, dan Festival Pesona Moyo di Jakarta, Minggu (15/7) malam.

Gunakan Kuda Angkut Sampah Dari Hal. 1 Nanti akan dikelola oleh kelompok bank sampah,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (16/ 7) siang.

Ia mengatakan, sudah dibentuk 50 bank sampah di Pulau Lombok. Sampah-sampah yang dibawa turun dari kawasan Gunung Rinjani atau tempat-tempat lainnya akan dibeli oleh bank sampah. Pemprov, kata Madani memberikan modal sebesar Rp 30 juta kepada masing-masing kelompok bank sampah.

Khusus untuk kawasan Gunung Rinjani, Pemprov akan menyiapkan delapan kuda. Selain digunakan untuk mengangkut sampah, kuda tersebut

juga dapat disewa oleh pendaki yang akan naik ke Rinjani.

Ketika naik ke Rinjani membawa tamu atau pengunjung.

Ketika turun, kuda tersebut digunakan untuk mengangkut sampah yang berserakan di spot-spot tertentu. ‘’Tahun ini kita adakan di beberapa tempat wisata. Kuda ini dipakai untuk wisata juga,” jelasnya.

Madani menambahkan, masih banyaknya ditemukan sampah di Rinjani akibat dari pendaki yang masuk lewat jalur ilegal. Mereka inilah yang diduga membuang sampah sembarang di kawasan tersebut.

Sedangkan bagi para pendaki yang masuk lewat jalur resmi, barang bawaannya sudah dicatat. Jika ada sampah barang bawaan yang tak dibawa turun,

maka uang jaminan yang disetor ketika akan naik Rinjani tak akan diberikan. ‘’Ada uang jaminan ditaruh.

Kalau sampah dibawa turun, maka uangnya diserahkan kembali. Yang bikin masalah itu yang masuk pintu ilegal,’’ ujarnya.

Persoalan sampah di tempat-tempat wisata, kata Madani menjadi konsen Pemprov NTB. Dalam lima tahun ke depan ditargetkan ada 500 bank sampah yang akan dibentuk sampai tingkat di NTB. Ia menjelaskan, sampah-sampah yang ada dapat diolah kembali. Khusus untuk sampah plastik bekas kantong kresek akan diolah menjadi campuran aspal. Sementara sampah plastik lainnya akan didaur ulang. (nas)

Jaga Integritas Jaksa Dari Hal. 1 ‘’Ini ada hubungannya dengan peningkatan kierja. Tentunya kita berharap momentum ini menjadi refleksi untuk meningkatkan profesionalisme. Terutama menjaga integritas dalam hal penegakan hukum di NTB,’’ harap Kajati.

Ia mengartikan profesionalisme itu sebagai bentuk pemahaman jajarannya menerapkan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan. Proses penegakan hukum berjalan sebagaimana SOP internal. ‘’Artinya agar penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, berjalan sebagaimana aturan,’’ jelasnya.

Mengakomodir kepentingan masyarakat juga bagian dari

atensi Kajati. Seperti menerima laporan secara kelembagaan atau personal dari masyarakat.

Semua laporan harus tetap diterima terkait penanganan kasus korupsi, diproses secara proporsional dan profesional.

Sejauh ini diketahui ada sejumlah kasus ditangani Kajati NTB. Diantaranya yang sudah terungkap, penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada Bank NTB berupa pencairan kredit untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Kabupaten Dompu, kasus dugaan penggunaan dana fiktif pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB. Dua perkara ini masih penyelidikan. Sedangkan kasus yang masih Puldata, terkait proyekDermagaApungKuta.(ars)

Pemprov Batalkan Lelang Sejumlah Proyek Dari Hal. 1 Dalam rapim beberapa waktu lalu, paket proyek atau kegiatan yang berpotensi ditunda untuk menutupi kekurangan anggaran pemerintah daerah adalah kegiatan yang belum diajukan lelang ke ULP. Yakni kegiatan atau proyek yang anggarannya bukan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Diketahui, beberapa target pendapatan dalam APBD murni 2018 mengalami penurunan realisasi. Akibatnya, terjadi kekurangan APBD leb-

ih dari Rp 140 miliar. Seperti realisasi PKB yang mengalami penurunan sebesar Rp 42,4 miliar dan pajak rokok sebesar Rp 52,6 miliar.

Tadinya target penerimaan pajak rokok dalam APBD murni Rp342 miliar. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pajak rokok yang akan diterima NTB sebesar Rp290 miliar. Sehingga minus Rp52,6 miliar.

Pengurangan pendapatan atau penerimaan juga terjadi dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.

Antara lain, belanja atas penyertaan modal pada perusahaan daerah PD. BPR NTB yang berkurang Rp 5,5 miliar.

Dalam APBD murni 2018, penerimaan dari PD. BPR NTB ditargetkan sebesar Rp 15 miliar. Namun, setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerimaan dari PD. BPR hanya sebesar Rp9,485 miliar. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp5,5 miliar.

Kemudian, dalam APBD murni 2018 ditargetkan div-

iden dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar Rp40 miliar. Namun, akibat perusahaan daerah tersebut tak beroperasi pada 2018 maka target tersebut menjadi nol.

Selanjutnya, target penerimaan pendapatan dari PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp 1,2 miliar. Setelah RUPS, perusahaan daerah ini hanya menyetorkan dividen sebesar Rp800 juta. Artinya, terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp400 juta.

Begitu juga target penerimaan dari PT. Bank NTB sebe-

sar Rp65 miliar. Berdasarkan hasil RUPS pada 31 Mei lalu, PT. Bank NTB hanya menyetorkan dividen sebesar Rp49,3 miliar lebih. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan sekitar Rp15,6 miliar lebih.

Sementara itu, dalam APBD Perubahan 2018 masih ada kekurangan anggaran untuk proyek percepatan jalan sebesar Rp 151 miliar lebih.

Sehingga,TAPD sedang melakukan penyisiran anggaran di seluruh OPD yang masih dapat dilakukan rasionalisasi. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 17 Juli 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hotel Golden Palace Bagi-bagi Buku di Pelosok Mataram (Suara NTB) – Hotel Golden Palace secara rutin memberikan CSR. Kali ini ada terobosan baru, CSR yang diserahkan dalam bentuk buku bacaan.

Harapannya, anak-anak di pelosok desa juga bisa memiliki buku bacaan. Sehingga dapat memperkaya pengetahuan mereka.

Bantuan berupa CSR itu diberikan di Sekretariat Pondok Inspirasi Lombok yang ada di Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Bantuan berupa buku bacaan anak-anak dengan jumlah ratusan eksemplar ini diharapkan dapat membantu anak-anak di desa dan memenuhi kebutuhan mereka akan pentingnya buku bacaan.

“Jumlah anak-anak di sana sebanyak 50 orang. Kita sempat bercanda dan berkomunikasi dengan mereka. Setelah itu kita serahkan buku bacaan yang jumlahnya ratusan eksemplar itu,” kata Asisten Public Relation Golden Palace Hotel, Ida Ayu Nyoman Sri Utami, di Mataram, Senin (16/7).

Pihaknya juga melakukan kuis-kuis kepada anak-anak yang hadir dengan hadiah berupa alat tulis. Buku bacaan itu juga akan didistribusikan ke desa-desa lainnya untuk dibaca oleh anak-anak di sana. Diketahui bahwa Pondok Inspirasi ini juga memiliki taman baca dan perpustakaan keliling. Sehingga anak-anak di pedesaan bisa mengakses buku-buku itu.

“Pemberian CSR ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Hotel Golden Palace. Namun bentuknya berbeda-beda, kali ini berbentuk buku bacaan,” ujarnya. Dalam satu tahun, hotel ini bisa menyerahkan CSR hingga tujuh kali, bahkan kadang lebih. Namun pemberian CSR dalam bentuk buku ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan. Alasannya, karena masih banyak anak-anak di pelosok yang belum mendapatkan pengetahuan yang cukup akibat keterbatasan buku dan informasi.

“Kami harap dengan adanya buku ini dapat bermanfaat bagi bertambahnya pengetahuan mereka. Kegiatan ini juga merupakan bentuk dalam menyambut hari anak nasional pada 23 Juli mendatang. Sehingga tema CSR kali ini berhubungan dengan anak-anak,” pungkasnya.

Hotel Golden Palace yang berada di Jalan Sriwijaya Nomor 38 Mataram ini merupakan salah satu hotel bintang empat.

Fasilitas yang lengkap dan kenyamanan yang optimal menjadikan hotel ini menjadi salah satu hotel ternama di Kota Mataram. Di hotel ini juga Presiden RI Ir. H Joko Widodo pernah menginap beberapa kali dalam kunjungannya ke NTB. (lin)

(Suara NTB/lin)

SEMAKIN BERKURANG - Lahan sawah di Kota Mataram semakin berkurang, menyusul semakin banyaknya perumahan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan warga akan tempat tinggal. Seperti yang terlihat di Lingkungan Baturinggit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela ini.

Bansos Ternak di Lotim Rp10,3 Miliar Selong (Suara NTB) Tahun 2018 ini dialokasikan dana untuk bantuan sosial (bansos) berupa ternak sebesar Rp10,3 miliar. Sebagian besar dari dana tersebut untuk menjalankan keinginan atau aspirasi dari para wakil rakyat.

Demikian diungkap Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lotim, Syamsuri saat ditemui di kantornya, Senin (16/7). Disebutkan, ternak yang diberikan ini antara lain sapi eksotik berupa indukan, bakalan. Ada juga masih berupa pedet sebagai bibit. Disalurkan pula bantuan ternak kambing dan bantuan kandang.

Realisasi bansos dari Dinas Peternakan ini diakui masih minim sampai dengan pertengahan tahun 2018. Hal ini dikarenakan harus

menunggu dulu Surat Keputusan (SK) Bupati. “Kita tidak berani bekerja tanpa SK Bupati karena sekarang ini kan sangat rentan,” ungkapnya.

Karena sifatnya penyaluran bantuan, sebelumnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Semua kelompok ternak yang diajukan nama-namanya oleh para wakil rakyat ini tidak serta merta diberikan begitu saja sebelum melakukan verifikasi. Hanya saja memang terkadang dilema. Tidak sesempurna saat

dilakukan sendiri oleh Dinas Peternakan yang dipastikan jauh lebih selektif.

Evaluasi penyaluran bansos ternak pada tahun-tahun sebelumnya tidak ditampik masih belum berjalan sempurna. Masih banyak yang harus dievaluasi. Antara lain memastikan perkembangan ternak yang sudah dilasurkan.

Tujuan pemberian bantuan ternak ini untuk budidaya dan bisa dikembangkan.

Bantuan sosial yang diberikan bukan kemudian untuk di-

jual begitu saja lalu habis. Induk sapi yang diberikan misalnya harus bisa berkembang dan beranak hingga bisa lebih banyak. Sejauh ini banyak memang terdengar ternak dijual dengan berbagai alasan. Alasan sakit dan lainya. Untuk kasuskasus seperti itu Disnak Lotim ini sangat ketat dan mengharuskan ada pemeriksaan dokter hewan. Hanya saja tidak bisa dijangkau semua.

Disebut jumlah kelompok ternak di Lotim 927, dari jumlah itu untuk ternak sapi saja jumlahnya mencapai 470 kelompok.

Monitoring dan evaluasi tidak bisa seluruhnya dilakukan. Monitoring dan evaluasi dilakukan elama tiga bulan sekali.

Adapun pasca penyaluran

bantuan, sepekan setelah serah terima menjadi tanggungjawab dari rekanan dan dinas. Setelah itu menjadi tanggungjawab kelompok yang menerima bantuan.

Jika kasus dijual habis maka menjadi tanggungjawab penuh dari kelompok. Bukan menjadi tanggungjawab dinas lagi Ditegaskan, semua kelompok tani ternak yang diberikan ini pun sebenarnya diharuskan membuat surat pernyataan untuk mengembangkan ternaknya dengan baik. Tidak boleh dijual. Memang untuk penggemukan boleh dijual tapi harus bertambah. Bukan habis terjual tanpa sisa. “Bansos ini sifatnya wajib berkembang,” demikian imbuhnya. (rus)

Empat Parpol di KLU Daftarkan Bacaleg Tanjung (Suara NTB) Sejak pendaftaran bakal calon legislatif dibuka tanggal 4 Juli sampai 17 Juli 2018, tercatat baru hari Senin (16/ 7) kemarin, Partai-partai Politik melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok

Utara (KLU). Diketahui, hanya ada 3 Partai Politik (parpol) yang telah menerima Tanda Terima (TT) dari KPUD, sedangkan 1 Parpol lagi menyusul akan menerima TT karena tinggal melengkapi fotokopi AD/ART partai.

Ketua KPUD Lombok Utara,

Kedewasaan Politik di Lotim Makin Baik (Suara NTB/ist)

Pelaksanaan penyerahan CSR oleh manajemen Hotel Golden Palace di Sekretariat Pondok Inspirasi Lombok.

Selong (Suara NTB) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lotim, Muhammad Saleh menilai kedewasaan politik di tengah masyarakat Lotim makin baik. Hal ini tergambar dari hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pasca Pilkada itu sendiri yang berlangsung aman dan damai.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU saat bersilaturahmi dengan para penghubung Paslon di Selong, Senin (16/7). Dinilai juga, semua pasangan calon yang ikut dalam pesta demokrasi saling rangkul dan semua menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dan memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi. “Sikap kenegarawanan yang luar biasa,” ungkapnya.

KPU Lotim rencana pada tanggal 25 Juli 2018 mendatang akan melakukan penetapan pasangan calon terpilih.

Harapan Ketua KPU mudahan tidak ada halangan dan hadir semua pada acara penetapan. Menurutnya, kehadiran para Paslon akan menjadi investasi politik.

Tujuan menghadirkan tim pemenangan minta bantuan untuk menghadirkan Paslon

pada tanggal 25 Juli mendatang karena ingin Tunjukkan kepada publik. Pemilu adalah hal biasa. Sama seperti runitinitas biasa terjadi. Selama pelaksanaan Pilkada sedari awal dan akhir. Itu alamiyah terjadi. “Inilah proses demokrasi yang kita harapkan, yang sudah terjadi ya sudah,” paparnya.

Lotim bisa lahirkan sejarah bisa melaksanakan Pilkada yang aman. Tapi kalau ada kecurangan dan ada bukti yang kuat dipersilakan gugat tidak ada yang melarang. Itu bagian dari demokrasi. Bagian dari pembelajaran politik. “Harapan kita mudahan Lotim bisa mengukir sejarah. Bisa menjadi contoh yang baik bagi demokrasi lokal di Indonesia,” ucapnya.

Tim Penghubung dari Pasangan H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi (Sukma), Fathul Mubin memastikan paslonnya akan menghadiri penetapan. Kontestasi Pilkada ini katanya sudah berjalan dengan baik. Harapannya bisa ditunjukkan pada saat penetapan nanti datang semua pasangan calon untuk sama sama mengawali pembangunan Lotim ke arah yang labih baik. Pasangan Sukma sendiri akan hadiri prosesi penetapan tersebut.

Tim Penghubung dari Pasangan H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainny (Harum), Abidin Jaelani menyatakan dalam Pilkada tidak semua memang jadi pemenang. Hasil Pilkada ini sangat dihormati oleh pasangan Harum. Soal rencana kehadiran Pasangan Harum masih dikomunikasikan.

Penghubung pasangan H. M. Syamsul Luthfi dan H. Najamuddin Moestafa (Fiddin), M. Zaini Zulkarnaen menyebut pasangan Fiddin tetap junjung sportivitas. Pasangan Fidddin tetap jalin silaturahmi.

Masalah kehadiran Insya Allah akan diupayakan. Pasangan Fidddin menghormati dan hargai hasil Pilkada.

Sementara itu Hidir dari Pasangan Ali Masadi dan Putrawan Habibi atau Al Habib kemungkinan besar akan hadir. AL Habib juga sudah sangat realistis dan tidak akan menggugat hasil Pilkada yang dinilai sudah cukup baik. (rus)

Burhan Ekwanto, mengungkapkan hingga sore pelayanan pendaftaran, telah tiga Parpol yang menerima TT, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PBB). Sedangkan satu Parpol yang masih melengkapi syarat pendaftaran adalah partai Golongan Karya (Golkar).

Kemungkinan besarnya, Partai Golkar akan menerima TT dimana KPUD tinggal menunggu berkas fotokopi AD/ART saja.

“Sampai dengan hari ini (kemarin sore), yang sudah kita berikan tanda terima ada 3 partai yaitu PBB, PKB, dan PPP. Sementara dalam sedang proses partai Golkar. Kalau yang datang ada beberapa partai yang datang, tapi belum menyerahkan berkas, masih ada yang datang konsultasi saja,” ungkap Burhan.

Dijelaskan, rata-rata Par-

pol yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif untuk Pileg 2019 memenuhi kuota masing-masing Dapil. Dari 30 kursi di DPRD yang diperebutkan, sebaran per daerah pemilihan (Dapil) meliputi 11 kursi di Dapil I (Pemenang – Tanjung), 12 kursi Dapil II (Gangga – Kayangan) dan 7 kursi Dapil III (Bayan).

“Dan keterwakilan perempuan otomatis terpenuhi karena itu menjadi syarat wajib,” imbuhnya.

Pada hari terakhir pendaftaran tanggal 17 Juli esok (hari ini), KPUD berharap seluruh Parpol bisa lebih awal melakukan pendaftaran. Setidaknya ada sisa 12 Parpol lagi yang harus dilayani, dengan target Parpol-parpol pendaftar menerima tanda registrasi paling lambat pada pukul 00.00 wita.

“Hari terakhir besok, karena sampai jam 00.00 dari jam

8.00, maka harapan kita parpol bisa lebih awal sehingga kalau ada kekurangan dan sebagainya maka masih ada waktu. Meskipun demikian, kesiapan kami untuk menerima 12 Parpol sampai dengan jam 00.00, kami tentu akan membuat tim yang cukup untuk melayani,” paparnya.

KPUD dalam hal ini akan memastikan, pelayanan pada masing-masng parpol tidak menghambat parpol lain untuk mendaftarkan bakal calonnya. Parpol dinyatakan terdaftar apabila sudah teregistrasi. Artinya, meskipun pelayanan oleh KPUD melewati pukul 00.00, maka Parpol secara otomatis masih bisa diterima oleh KPUD. “Parpol yang datang lebih dari jam 00.00 dan tidak meregister dirinya, maka tentu Parpol itu tidak akan ada calonnya,” jelasnya. (ari)