Edisi Senin 17 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 17 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 79 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Halal Bihalal 1440 H

Keluarga Besar Bank NTB Syariah Perkuat Sinergi untuk Mempersembahkan yang Terbaik

Mataram (Suara NTB) Armada besar Bank NTB Syariah berkomitmen ingin mempersembahkan yang terbaik bagi daerah, bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Untuk terus mewujudkan hal itu, tim harus kuat dan solid. Itulah yang terus diikhtiarkan, salah satunya melalui momentum halal bi halal keluarga besar Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB ini.

Sabtu (15/6), pekan kemarin agenda tahunan ini dilaksanakan. Seluruh keluarga besar Bank NTB Syariah di Pulau Lombok hadir. Hampir seribu orang. Terdiri dari un-

sur jajaran direksi, komisaris, pegawai, hingga pensiunan.

Manajemen Bank NTB Syariah menjadikan momentum halal-bihalal lebaran idul fitri 1440 hijriyah yang dilaksanakan di Kantor pusat Bank NTB Syariah untuk meningkatkan semangat kerja menjadi lebih baik. kegiatan ini diisi dengan tausyiah, pidato, bersalam-salaman dan bermaaf-maafan, dan ditutup dengan makan bersama.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo terus menularkan energi positif di internalnya. Menurutnya, halal bihalal adalah melanjutkan

tradisi dari generasi sebelumnya untuk memperkuat backbone yang selama ini dimiliki Bank NTB Syariah.

“Selama ini pengurus atau penisunan telah memberikan pondasi yang cukup kuat dari sebelumnya. Tinggal kami meneruskan tradisi ini. Harapannya bisa memperkuat silaturahim untuk berbuat yang terbaik,” harapanya.

Dihadirkannya para pensiunan pada kegiatan ini ingin agar para pensiunan juga akan terus menjadi bagian dan corong Bank NTB Syariah kepada masyarakat.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

SAMBUTAN - Dirut Bank NTB Syariah H. Kukuh Raharjo memberikan sambutan pada acara halal bihalal, Sabtu (15/6).

HADIR - Karyawan yang hadir pada acara halal bihalal Bank NTB Syariah, Sabtu (15/6).

Pengiriman Empat TKW Baru Terealisasi 4,8 Persen di NTB Diduga Ilegal Digagalkan di Bandara Mataram (Suara NTB) Empat Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Lombok Timur digagalkan keberangkatannya di Lombok International Airport (LIA), Sabtu (15/6) lalu. Keberhasilan upaya pengiriman TKI itu berkat kerjasama Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Subsektor Bandara LIA. Empat calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) diamankan setelah ada informasi dari tim Satgas TPPO Lombok Timur, terkait upaya penyelundupan TKI ilegal melalui bandara, Sabtu lalu sekitar Pukul 07.00 Wita. Satgas kemudian menginformasikan ke pihak Subsektor Bandara, lantas melakukan pemeriksaan satu per satu calon penumpang.

“Akhirnya kami temukan TKW yang diduga tidak dilengkapi dokumen di Bandara LIA,” kata Kepala Subsektor Bandara LIA, Iptu Sulyadi Muhdip kepada Suara NTB, Minggu (16/6).

Para TKW diamankan sekitar Pukul 10.15 Wita di Kantor Subsektor, karena setelah digeledah tidak ditemukan dokumen syarat sebagai TKI. Mereka yang diamankan itu Nurma (30), asal Kampung Tengah Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Lotim. Parida Nila Wati (23), juga asal sama.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di wilayah NTB, sampai 31 Mei 2019 baru 4,8 persen.

Dari pagu DAK Fisik untuk NTB sebesar Rp2,56 triliun, baru terealisasi sebesar Rp123,01 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM, pekan kemarin di Mataram menyebutkan secara nasional terdapat 267 Pemda yang belum terdapat realisasi DAK Fisik tahun 2019. Termasuk di dalamnya tujuh pemda kabupaten/ kota yang ada di NTB. Tujuh pemda kabupaten/kota yang realisasi penyaluran DAK Fisik masih nol di NTB, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Sedangkan Pemprov NTB sudah terealisasi 6 SP2D DAK Fisik senilai Rp39,75 miliar atau 8,7 persen, Lombok Timur 12 SP2D senilai Rp55,57 miliar atau 18,89 persen, Lombok Utara 5 SP2D senilai Rp20,18 miliar atau 7,76 persen dan Kota Mataram 2 SP2D senilai Rp7,5 miliar atau 7,68 persen.

Syarwan menjelaskan penyaluran DAK Fisik

Tahap I untuk wilayah terdampak bencana, seluruh Pemda di Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat paling lambat Agustus mendatang. Penyampaian dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik paling lambat 22 Agustus.

Sedangkan untuk Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, penyaluran DAK Fisik Tahap I paling lambat Juli mendatang.

Pemda diberikan tenggat waktu paling lambat 22 Juli menyampaikan dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik.

Total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar. Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Bersambung ke hal 11

KPK Mulai Panggil Saksi Terkait Dugaan Suap Imigrasi Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan suap izin tinggal WNA. Pemeriksaan untuk menguatkan peran tiga tersangka yang sudah ditetapkan.

Salah seorang saksi yang enggan disebutkan namanya, menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir di Pol-

da NTB, Rabu (19/6) mendatang. “Surat panggilan sebagai saksi sudah saya terima. Saya segera penuhi surat panggilan itu sesuai jadwal,” ujar saksi mengaku kooperatif dengan panggilan KPK. Kesaksiannyaakandidengar soal peran tersangka mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie dan penyidik PPNS Imigrasi, Yusriansyah Fazrin.

Bersambung ke hal 11

Latih Fasilitator Kabupaten/Kota

Revitalisasi Posyandu Mati Suri Tunggu APBD Perubahan

Desak Ubah Inpres REHABILITASI dan rekonstruksi (rehab rekon) dampak gempa masih menuai banyak masalah, berdampak terganggunya percepatan penanganan rumah rusak akibat gempa. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB perubahan Instruksi Presiden (Inpres) mendesak dilakukan.

Inpres nomor 5 tahun 2018 itu selama ini jadi dasar hukum penanganan rehab rekon rumah rusak akibat gempa di Lombok dan Sumbawa.

Bersambung ke hal 11

Penyaluran DAK Fisik Tujuh Kabupaten/Kota Nol

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Alokasikan Rp40 Miliar PEMDA telah merampungkan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional untuk mendukung MotoGP 2021. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp35 - 40 miliar dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan setelah penyusunan DED selesai. Selanjutnya usulan sudah dimasukkan ke pemerintah pu(Suara NTB/dok) sat melalui Kemenkes. Ia Nurhandini Eka Dewi mengatakan, selain usulan pembangunan RS Internasional juga diusulkan peningkatan infrastruktur RSUP NTB. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pemprov melalui Dinas Kesehatan (Dikes) NTB akan mulai melakukan revitalisasi terhadap posyandu yang mati suri sesuai kewenangannya setelah penetapan APBD Perubahan 2019.

Anggaran untuk melatih fasilitator Posyandu tingkat kabupaten/kota akan diusulkan dalam APBD Perubahan mendatang.

Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan revitalisasi Posyandu melibatkan banyak pihak, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil). Dinas Kesehatan bertugas melakukan eksekusi di lapangan.

Selain merevitalisasi posyandu yang mati suri alias tidak aktif, kata Nurhandini, pihaknya terus meningkatkan atau mengembangkan posyandu yang sudah aktif agar menjadi posyandu Keluarga.

“Yang kita revitalisasi adalah posyandu yang selama ini tidak aktif.

Kalau sudah aktif, dia akan berkembang terus. Kita punya sekitar 7.000 posyandu di seluruh NTB. Ada yang 20 persen tidak aktif. Inilah tugas kami Dinas Kesehatan, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/yon)

POSYANDU - Banyak posyandu di NTB yang mati suri. Pada tahun 2019 ini, Dikes NTB menargetkan posyandu yang mati suri aktif kembali.

NTB Care Terima 13 Aduan

Keluhan PDAM, PLN dan Sampah Mendominasi SEPEKAN pascalibur lebaran (1016/Juni 2019) admin NTB Care menerima 13 aduan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

Keluhan minggu ini, lebih banyak terkait gangguan layanan air minum (PDAM) di 3 titik pemukiman warga di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Salah satunya adalah pengaduan warga dari Kompleks Perumahan Rungkang Jangkuk Kota Mataram, yang melaporkan bahwa sudah sepekan ini, air PDAM macet tanpa ada penanganan dari petugas. Demikian juga di kompleks Pepabri di Lombok Tengah, warga mengadu lewat NTB Care, bahwa di wilayahnya saat ini terjadi krisis air bersih.

Kemudian keluhan lain terkait layanan PLN, sebanyak 3 aduan. Serta masalah tumpukan sampah, baik pada objek-objek wisata maupun pemukiman warga, di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok, minggu ini masih menjadi masalah dominan yang disoroti dan dikeluhkan warga. Seperti kotornya Pantai Kalaki Bima dan sejumlah kawasan wisata dan pemukiman lainnya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

Pengaduan yang masuk ke NTB Care.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 17 Juni 2019

Halaman 2

Pencairan Sedang Diverifikasi EMPAT kelurahan di Kecamatan Sandubaya, telah mengajukan pencairan dana kelurahan tahap pertama. Pengajuan pencairan itu sedang tahap verifikasi di tingkat kecamatan.

Empat kelurahan itu adalah Kelurahan Dasan Cermen, Babakan, Turida dan Bertais. Camat Sandubaya, Saharuddin membenarkan empat kelurahan telah mengajukan dokumen pencairan dana kelurahan tahap pertama. Saat ini, sedang tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Sementara, lima kelurahan lainnya sedang tahap proses. Nantinya, diajukan secara kolektif ke Badan Keuangan Daerah (BKD). “Yang lain sedang proses,” kata Saharuddin ditemui pekan kemarin.

Administrasi pencairan dana kelurahan relatif ribet dibandingkan dengan anggaran operasional kelurahan.

Kesalahan administrasi akan menimbulkan permasalahan. Persoalan ini kata dia, dihindari oleh kelurahan, sehingga penggunaan dana harus sesuai aturan dan petunjuk teknis dikeluarkan oleh pemerintah.

“Iya, memang agak ribet. Administrasi banyak. Salah sedikit akan menimbulkan masalah,” tandasnya. Dana kelurahan diakui, adalah produk baru dari pemerintah pusat. Sebagai barang baru, pihaknya mengedepankan kehati – hatian dalam proses pencairan, penggunaan hingga pelaporan.

Kasus dana desa yang berujung ke proses hukum jadi pembelajaran. Kasus itu menyebabkan lurah lebih selektif dan tidak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).

Program bakal dikerjakan disusun berdasarkan hasil musyawarah kelurahan. Program itu murni lahir dari masyarakat. “Semua murni dari masyarakat,” ucapnya.

Mantan Lurah Ampenan Utara ini menegaskan, verifikasi program harus dicermati dengan baik. Pihaknya tidak ingin ada program ganda, sehingga berpotensi menyalahi aturan. Oleh karena itu, lurah perlu mengontrol usulan program, sehingga tidak menyalahi aturan.

Dia menyebutkan, dana kelurahan diterima sekitar Rp370 juta. Anggaran itu telah ditetapkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur di lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. “Sudah ada kegunaannya. Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” sebutnya.

Saharuddin mengingatkan, lurah tidak berimprovisasi dengan dana kelurahan.

Penggunaan dana tersebut cukup sensitif, sehingga harus lebih cermat, teliti dan mengedepankan prinsip kehati – hatian.

Bantuan pemerintah pusat diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. (cem) Saharuddin (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

SAMPAH - Operator sampah di lingkungan Ampenan mengumpulkan sampah ke kontainer yang diletakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Jembatan Sungai Jangkok, Kecamatan Ampenan. Volume sampah di Kota Mataram diprediksi meningkat tiap tahunnya. Peningkatan produksi sampah tak lepas dari pertumbuhan penduduk.

Sistem Zonasi PPDB

Pindah KK Dinilai Rawan Mataram (Suara NTB) – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Mataram menerapkan sistem zonasi. Sekolah memiliki kewajiban menerima calon siswa radius terdekat.

Modus pindah kartu keluarga (KK) bagi calon siswa baru dinilai sangat rawan.

Kuota disediakan lebih besar untuk calon siswa yang tinggal dengan radius terdekat dengan sekolah memberi peluang kecurangan dilakukan oleh oknum orangtua siswa. Terutama, mereka yang mengejar sekolah yang memiliki citra sebagai sekolah unggulan maupun favorit.

Salah seorang wali murid rela mengeluarkan nama anaknya dari KK demi mengejar sekolah favorit diinginkan pada penerimaan peserta didik baru tahun ini. Nama anaknya dimasukan ke KK neneknya yang tinggal di zona sekolah favorit di Jalan Pejanggik. Diketahui, wali murid tadi tinggal di Kabupaten Lombok Barat.

“Nama anak saya di KK saya keluarkan dan dititip ke KK neneknya,” ucapnya. Modus

numpang KK rawan setiap tahunnya. Penerapan sistem zonasi tambahnya, membuat orangtua harus mencari cara agar anaknya mengenyam pendidikan di sekolah favorit.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Chaerul Anwar mengaku, pengurusan administrasi kependudukan paling banyak adalah penerbitan kartu keluarga. Masyarakat ramai – ramai mengurus pindah KK sejak beberapa bulan lalu. Ia mencurigai bahwa warga mengurus pindah KK karena mengejar zonasi PPDB. “Kalau 2018 lalu banyak yang kita layani. Mungkin masyarakat sudah tahu aturan baru PPDB,” kata Chaerul.

Dalam aturan baru, KK merupakan salah satu persyaratan

dilihat oleh sekolah saat menerima peserta didik. Calon peserta didik yang tercantum dalam KK, minimal KK yang telah tercetak selama setahun.

Mantan Kasat Pol PP ini menambahkan, kemungkinan aturan baru itu sudah diketahui oleh wali murid, sehingga belakangan sedikit yang mengajukan perpindahan KK. “Mungkin sudah tahu. Yang banyak sekarang warga ngurus KTP,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Lalu Fatwir Uzali menegaskan, tidak bisa melarang calon siswa pindah KK dengan alasan mengejar zonasi PPDB. Itu merupakan hak masyarakat dan tidak bisa diintervensi oleh pemerintah.

Dikbud pun tidak bisa menganulir persyaratan diajukan

(Suara NTB/cem)

PINDAH KK - Sejumlah siswa duduk di trotoar menunggu jemputan di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, pekan kemarin.

PPDB menggunakan sistem zonasi dinilai rawan. Modus pindah KK sangat rawan dilakukan oleh orangtua wali untuk mengejar sekolah diinginkan. peserta didik. Tetapi, sistem zonasi mengatur bahwa KK yang lampirkan minimal telah diterbitkan atau dicetak setahun lalu. “Dulu boleh enam bulan. Aturan itu direvisi jadi

setahun,” katanya.

Fatwir berharap, penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. (cem)

Satu Kelurahan di Mataram akan Dipindah Pagutan Timur Dicanangkan Jadi Kelurahan Bersinar

Harus Ada Dana ’’On Call’’

Ismul Hidayat

(Suara NTB/fit)

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menanggapi klaim DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram yang mengaku bahwa penanganan sampah di Mataram tidak maksimal lantaran banyak TPS (Tempat Pembuangan Sementara) liar bermunculan. ‘’Permasalahan sampah ini memang tidak ada ujungnya, ketika kita memang tidak konsisten menerapkan sistem penanganan sampah,’’ katanya kepada Suara NTB pekan kemarin.

Ismul menyayangkan alasan DLH yang menyebutkan banyak TPS liar bermunculan. Padahal fenomena itu sudah terjadi sejak lama. ‘’Bukan sekarang saja, ini justru yang harus diantisipasi,’’ cetusnya. Menurut anggota dewan dari dapil Selaparang ini dengan anggaran yang tersedia di DLH, seharusnya dinas bisa menyediakan dana on call. Dana ini untuk menyikapi hal-hal yang terjadi di luar prediksi. ‘’Apakah kemudian kita akan beralih banyak sampah berserakan karena ini lebaran? Kan tidak juga,’’ imbuhnya.

Penyedian dana on call ini sudah dilakukan oleh kota-kota lainnya di Indonesia. Mereka sudah memiliki sistem penanganan sampah di luar sistem yang reguler. ‘’Apakah sampah karena ada acara-acara ataupun sampah yang kemudian hadir ilegal yang tidak sesuai tempatnya,’’ terang Ismul.

Harus diakui, Pemkot Mataram belum bisa menyediakan TPS yang representatif. ‘’Ini kan masih buka tutup ya istilahnya. Ada salah TPS diarahkan untuk beberapa lingkungan,’’ sebut politisi PKS ini. Dia menilai, masyarakat Kota Mataram belum bisa menjadi masyarakat yang terdidik. Di mana mereka akan sadar membuang sampah membuang pada tempatnya Karena, sambung Ismul, yang terjadi selama ini, masyarakat cenderung membuang sampah dimana yang mereka suka atau di mana mereka melihat tanah lapang. ‘’Seperti yang pernah saya lakukan di Lingkungan karang Kelok. Saya bersama lurah langsung turun mengatasi persoalan sampah yang terjadi di sana,’’ akunya. Dinas kemudian dalam hal ini, katanya, harus pula melakukan langkah antisipasi. ‘’Yang membuat kita tidak bisa beralibi, sampah banyak berserakan karena banyaknya muncul tempat sampah illegal,’’ katanya. Sementara itu, terkait pengangkutan sampah di TPS Ismul akan mencari kejelasan. ‘’Mudahan tidak benar ada isu pengurangan kupon bensin. Jangan sampai pengangkutan sampah itu terkendala di sini,’’tambahnya.

Disamping itu, masih ditemukan armada sampah mengangkut sampah ke hotel hotel maupun restoran. ‘’Mau dibantah, ya silahkan cek lapangan,’’ tantangnya.

Kalau kejadian seperti ini masih terulang, sudah tentu dampaknya di TPS akan menyisakan sampah menumpuk. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram hampir merampungkan kajian menaikkan tipe Kecamatan Sekarbela. Di antaranya, mengambil satu kelurahan di kecamatan terdekat. Alternatifnya menarik satu kelurahan di Kecamatan Mataram.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, pihaknya bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram, sudah menemukan dua opsi untuk menaikkan kelas Kecamatan Sekarbela dari tipe B menjadi tipe A. Hasil kajiannya adalah melakukan pemekaran wilayah. Sebab, untuk menaikkan tipe, persyaratan paling krusial adalah jumlah kelurahan.

Pun, keputusannya pemekaran, Kelurahan Jempong Baru adalah wilayah ideal untuk dimekarkan karena memiliki 11 lingkungan serta luas wilayah. “Penambahan kelurahan jadi persyaratan krusial,” kata Putu dikonfirmasi pekan kemarin.

Alternatif lain adalah, mengambil satu kelurahan di ke-

(Suara NTB/dok)

I Made Putu Sudarsana camatan terdekat. Kelurahan Pagesangan Barat adalah kelurahan terdekat. Peluangnya sangat besar dipindah masuk.

Dua opsi ini kata dia, akan dipresentasikan dan hasilnya diserahkan ke kepala daerah.

“Kajiannya belum final.

Artinya, dua opsi ini dikaji. Nanti akan dipresentasikan di hadapan pimpinan,” tambahnya.

Pemekaran wilayah tambahnya, memiliki konsekuensi terhadap anggaran serta penyiapan sumberdaya manusia. Selain itu, kebijakan pemekaran melibatkan banyak

organisasi perangkat daerah seperti Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan OPD teknis lainnya.

Sebab, OPD teknis harus memikirkan pembebasan lahan, alokasi anggaran serta SDM. Berbeda halnya, dengan menarik satu kelurahan. Lahan dan anggaran sudah jelas. Meskipun butuh penyesuaian batas wilayah masing – masing. “Kalau pemekaran melibatkan banyak OPD. Otomatis kita harus memikirkan anggaran. Minimal lahan kantor,” terangnya.

Putu menargetkan, rencana naik tipe Kecamatan Sekarbela akhir Desember mendatang, sehingga awal 2020 sudah bisa jadi tipe A. Kecamatan Sekarbela adalah satu – satunya kecamatan di Kota Mataram dengan tipe B. Dari sisi anggaran lebih kecil dibandingkan kecamatan lain.

Demikian pula dengan ketersediaan sumberdaya aparatur. Rencana naik tipe itu tidak lepas dari wacana dipindahnya kantor walikota ke Kelurahan Jempong Baru. (cem)

Kamera Pemantau Lalu Lintas Belum Optimal Mataram (Suara NTB) – Kamera pemantau atau area traffic control system (ATCS) di beberapa simpang empat ruas jalan Kota Mataram, hingga kini belum beroperasi optimal. Kamera pantau dipasang di lima titik persimpangan jalan di Kota Mataram, seolah tak bermanfaat.

Lima lokasi itu yakni, persimpangan jalan di Kelurahan Dasan Cermen, Jalan TGH. Faisal, simpang jalan Cakranegara, simpang jalan Rembiga dan Selagalas. Kamera pantau serta perangkatnya ini merupakan bantuan Kementerian Perhubungan di tahun 2018 lalu. Anggarannya digelontorkan pemerintah pusat senilai Rp3,2 miliar.

Untuk mendukung program tersebut, Dinas Perhubungan juga meremajakan kamera pemantau di simpang Bank Indonesia di Jalan Pejanggik. Anggaran disedikan senilai Rp600 juta.

Namun demikian, ATCS di simpang BI belum terkoneksi, sehingga akan dianggarkan kembali tahun ini untuk perangkatnya.

Kepala Dinas Perhubungan

(Suara NTB/dok)

M. Saleh Kota Mataram, Drs. M. Saleh mengakui, ATCS belum berfungsi optimal. Kamera pemantau lalu lintas itu masih masa pemeliharaan yang kini masih jadi tanggungjawab pemerintah pusat. “Iya, ini masih masa pemeliharaan,” akunya.

Meskipun belum optimal, Dinas Perhubungan berencana akan menambah kamera pemantau di dua titik. Pengadaannya sedang persiapan tender. Dua titik pemasangan itu

di persimpangan Bank Indonesia. Kamera pemantau lalu lintas di simpang BI sebelumnya sudah dipasang tahun 2018.

Tetapi hanya platfomnya saja.

Sementara, pemasangan fiber optic belum dipasang. “Belum ATCS kok,” pungkasnya.

Belum optimalnya pemanfaatan kamera pemantau tersebut berkaitan dengan anggaran, sumberdaya manusia dan peralatannya. Man, money and material menurut Saleh, harus dimaksimalkan. Dishub berencana mengirim staf untuk magang di Surabaya. Sebab, di Surabaya, karyawan dari perusahaan yang menjadi operator.

Sedangkan, di Kota Mataram hanya mengoptimalkan staf di Dinas Perhubungan. “Kalau bisa magang di sanalah,” harapnya.\ Sebagai tambahan informasi, ATCS dipasang untuk memantau lalu lintas di sejumlah persimpangan jalan di Kota Mataram. Kamera pemantau berfungsi untuk mengurai kemacetan lalu lintas, mengantisipasi tindak kejahatan dan lain sebagainya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menetapkan Kelurahan Pagutan Timur sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) tahun 2019. Keputusan tersebut bersamaan dengan penetapan 9 desa dan kelurahan lainnya di seluruh NTB. Kepala BNN Kota Mataram Nur Rachmat, mengungkapkan jika penetapan Kelurahan Pagutan Timur sebagai Desa/Kelurahan Bersinar atas usulan bersama masyarakat dengan Pemerintah Kota Mataram. Dipilihnya Pagutan Timur sebagai kelurahan yang diusulkan pihaknya tidak terlepas dari kondisi Kelurahan Pagutan Timur.

Dikatakan terdapat kriteria sebagai syarat diusulkan dan ditetapkannya sebagai Kelurahan Bersinar. Misalnya terletak di perbatasan Kota. Termasuk bukan dalam kategori zona merah peredaran narkoba. Di bandingkan kelurahan yang lain, Pagutan Timur lebih representatif sebagai Kelurahan Bersinar.

“Kriterianya ialah wilayah itu adalah wilayah perbatasan termasuk tempat perkembangan pariwisata dan keterlibatan tokoh untuk komitmen,” ungkapnya ditemui pekan kemarin.

Dikatakan jika ditetapkannya Pagutan Timur sebagai Kelurahan Bersinar adalah upaya untuk mensinergikan pencegahan bahaya dan beredarnya peredaran Narkoba di wilayah Kota Mataram. Sebelumnya Badan Narkotika Nasional Kota Mataram bersama masyarakat seluruh elemennya melaksanakan rapat menyatukan pemahaman.

Keinginannya adalah semua ingin agar narkoba tidak boleh masuk di tempat mereka.

“Untuk launching-nya nanti saat peringatan hari anti

(Suara NTB/dys)

Nur Rachmat narkotika,” ujarnya.

Komitmen para pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersatu melawan dan menolak segala dampak penyalahgunaan narkoba. Tentunya ini memiliki poin terendiri sebagai bahan penilaian pemprov dalam menetapkan Desa/ Kelurahan Bersinar.

Diakui lebih lanjut permasalahan narkotika sudah merambah pada kalangan masyarakat lapisan terbawah, sehingga langkah mencanangkan program Desa/Kelurahan Bersinar ini diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam menangkal penyalahgunaan narkotika, karena dalam penanganan permasalahan narkotika harus melibatkan semua elemen termasuk sampai pada lapisan masyarakat bawah.

Setelah ditetapkan jadi Kelurahan Bersinar, beragam program akan dilakukan nantinya.

Pintu masuknya lewat kegiatan pentas seni, olahraga, budaya dan lain sebagainya. Diharapkan adanya kelurahan Bersinar ini ke depan semakin mampu menumbuhkan komitmen bersama dalam melawan dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba di Mataram. (dys)

SUARA NTB

Senin, 17 Juni 2019

Bawaslu Perkuat Pengawasan Kampanye di Media Sosial Mataram (Suara NTB) Bawaslu Provinsi NTB menggelar pelantihan Aplikasi sistem penanganan Pelanggaran Pemilu (Sigaru). Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya Bawaslu melakukan perbaikan dalam penanganan laporan pelanggaran Pemilu berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

Pasalnya, kegiatan kampanye saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, melalui kegiatan pertemuan-pertemuan langsung dan juga lewat media massa. Namun kegiatan kampanye juga cukup masif di(Suara NTB/dok) lakukan di media sosial. DenUmar Achmat Seth gan masifnya kegiatan kampanye di media sosial tersebut, juga diikuti dengan tingginya potensi pelanggaran kampanye di media sosial.

Diketahui, sepanjang masa pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilu 2019, Bawaslu RI mencatat telah menerima 5.013 laporan dugaan pelanggaran kampanye di media sosial. Dari ribuan laporan tersebut, hanya sebagian kecil yang bisa ditangani.

“Selama rentang waktu 23 September 2018 hingga 24 Mei 2019, Bawaslu menerima 5.013 laporan kampanye bermasalah di media sosial. Dari 5.013 Bawaslu telah mengkaji 193 aduan akun yang diduga melanggar Pemilu dan sebanyak 42 akun media sosial terbukti bersalah dan telah diblokir,” ujar Komisioner Bawaslu divisi penindakan pelanggaran, Umar Achmat Seth, pekan kemarin.

Masifnya kegiatan kampanye di media sosial tersebut terlihat dari tingginya penyebaran berita bohong sepanjang masa kampanye Pemilu 2019. Karena itu, ke depan Bawaslu akan memperkuat kegiatan pengawasan di media sosial dan penegakan hukumnya. Hal itu akan dipermudah dengan adanya Sigaru tersebut.

“Salah satu jadi tantangan terbesar Pemilu 2019 adalah hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Demi memperkuat pengawasan kampanye di media sosial dan penegakan hukum terhadap pelanggarannya, Bawaslu bekerja sama dengan Kemenkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerjasama juga dilakukan dengan penyelenggara platform media sosial, diantaranya Facebook dan Twitter,” jelasnya. (ndi)

Halaman 3

Festival Gili Menggawe

Ikhtiar Masyarakat Bangkitkan Pariwisata Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Praktisi sektor pariwisata tiga Gili kembali membuat program untuk kebangkitan pariwisata Lombok Utara. Sebulan penuh, Festival Gili Menggawe (Gili Berpesta) digelar dengan menyuguhkan beragam promosi kesenian dan budaya tradisional Lombok.

Festival Gili Menggawe resmi dibuka, Sabtu (15/6) malam, di Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang.

Masyarakat setempat antusias, berbaur dengan wisatawan yang menonton.

Ketua Panitia Festival Gili Menggawe, Andre Yosario, menyampaikan festival ini merupakan gelaran kedua setelah tahun lalu diadakan di Gili Meno. Event ini ditetapkan sebagai event tahunan oleh pelaku pariwisata 3 Gili.

“Festival ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah wisata melalui kunjungan wisatawan. Kami menampilkan perpaduan budaya dan tradisi, serta event lomba-lomba,” ungkapnya.

Diantara beberapa program promosi yang disiapkan antara lain, pasar rakyat setiap Sabtu dan Minggu, pertunjukan seni, lomba permainan

tradisional, honeymoon bed making, Gili triathlon, workshop dan triathlon adventure.

Selain itu ada pula, event slowboat yoga, workshop tentang lingkungan, budaya, dan kesenian mengundang talent.

Gelaran Gili Food Festival disiapkan untuk mengangkat kuliner lokal Lombok Utara dalam bentuk Parade Chef terbanyak melibatkan Indonesian Chef Association, festival Sate Tanjung dan Gili contest.

“Sumber dana kegiatan berasal dari sponsor, sumbangan masyarakat. Dari total RAB sebesar Rp227 juta, sudah terkumpul 50 persen,” paparnya.

Sementara itu, Pjs. Kades Gili Indah, H. Suburudin, S.Ag., mengapresiasi langkah masyarakat setempat khususnya pemuda yang ikut andil dalam Festival Gili Menggawe. Pihaknya pun berharap akan adanya dukungan

Pemda untuk menampilkan kesenian tradisional di KLU selama 1 bulan ke depan, sebagaimana stan UMKM yang sudah dialokasikan.

“Bencana gempa sangat berdampak pada industri pariwisata, ke wisatawan menurun. Tetapi bukan ulasan untuk diam, melainkan bangkit kembali,” dorongnya.

Suburudin menyatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan para pengusaha perhotelan. Tercetus bahwa event ini tidak hanya menampilkan 3 gili sebagai aset alam, tetapi juga aset budaya dalam wujud kesenian tradisional. Tiap Sabtu akan disuguhkan atraksi Peresean. Atraksi ini didukung gelaran lain seperti seni Rudat, Wayang, Drama Cupak Gurantang dan lainnya.

“Harapan kami, setiap wisatawan yang menonton akan pulang membawa kesan positif dan menarik minat wisatawan lain untuk datang ke 3 Gili,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., di sela-sela meresmikan Festival Gili Menggawe berterima kasih atas inisa-

(Suara NTB/ari)

TARIAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar disambut tarian saat menghadiri Festival Gili Menggawe. tif pengusaha karena mendukung program Pemda. Ia menganalogikan, jika didesain pada sebuah Piramida, maka di puncak Piramida adalah pariwisata.

“Jika sektor pariwisata maju, maka sektor lain yang mendukung pariwisata akan ikut maju. Ekonomi akan berputar dan dampak ekonomi pariwisata dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat,” sebut Najmul.

Pascagempa 5 Agustus 2018, Bupati mengakui ada penu-

runan aktivitas wisata. Ia mengajak masyarakat untuk mengambil sisi positif, dimana bencana memberi ruang kepada semua pihak untuk berpikir dan berbuat lebih banyak untuk membangkitkan sektor ini.

“Momentum ini merupakan kesempatan kita menjelaskan kepada dunia bahwa pariwisata kita sudah aman dikunjungi,” pungkasnya seraya menjanjikan dukungan dana Rp200 juta melalui APBD 2020. (ari)

Penerimaan Santri Baru Libatkan Alumni

(Suara NTB/yon)

DIRINGKUS - Pelaku penyalahgunaan narkoba saat diringkus aparat kepolisian

Terlibat Narkoba, Seorang Warga Pancor Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, berhasil menangkap Saparwadi (33) asal Lingkungan Muhajiri Kelurahan Pancor Kecamatan Selong. Ia ditangkap atas kepemilikian barang haram berupa narkoba, pada Jumat (14/6) sekitar pukul 2300 wita.

Pelaku merupakan target operasi karena kerap meresahkan masyarakat sekitar.

Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, mengatakan, pelaku melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan I diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Serta pasal 112 ayat (1) UU

RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan dua poket diduga sabu sabu, satu buah skop plastik, dua buah HP berbagai merek, satu buah korek api gas, satu buah dompet berwarna hitam dan uang tunai Rp430.000.

Pelaku ditangkap berawal informasi dari masyarakat, kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap situasi di TKP, aktivitas orang orang yang keluar masuk TKP, serta pengga-

lian beberapa informasi terkait TO yang dicurigai pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kemudian Jumat (14/6) pukul 23.00 Wita, Tim Opsnal yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Lotim melakukan penangkapan di gang ukhuwah Kampung Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong.

Terdapat sejumlah saksi dakam penangkapan tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan dua buah klip besar diduga berisi sabu yang sempat dijatuhkan ke tanah oleh pelaku. Saat dilakukan pengecekan terhadap ponsel pelaku, ditemukan banyak percakapan mengenai transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lombok Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. (yon)

Praya (Suara NTB) Alumnus pondok pesantren punya peran strategis dalam memajukan Ponpes. Mereka punya banyak potensi yang jika dikembangkan bisa membuat maju sebuah Ponpes. Pada perspektif ini, alumni Ponpes harusnya dilibatkan dalam segala hal, termasuk dalam hal penerimaan santri baru. Seperti yang dilakukan alumni Ponpes Darul Hikmah, Darek.

Memasuki masa penerimaan santri dan santriwati baru tahun 2019, alumni turun gunung memastikan masyarakat memasukkan anak mereka ke Ponpes Darul Hikmah. “Kita ingin bantu sebarkan informasi terkait pondok,” kata Hulaimi, salah seorang guru pada Ponpes Darul Hikmah.

Pihaknya mengajak masyarakat dengan cara membagibagikan brosur penerimaan kepada para pengendara jalan di seputar jalan raya desa set e m p a t .

“Guna menarik hati masyarakat agar memasukkan anakanak mereka ke madrasah,” ungkapnya.

Strategi menarik siswa baru di lingkungan Ponpes Darul Hikmah den-

NTB Dorong Produk ”Moringa” Mendunia Mataram (Suara NTB) Pemprov melalui Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dan BPOM melakukan pembinaan produksi kosmetik Moringa. Produk lokal ini diharapkan dapat mendunia. Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH., mengharapkan produk kosmetik dari daun kelor ini bukan saja pemasarannya tingkat lokal, tetapi skalanya yang lebih besar lagi.

Ia mengatakan tahun ini, kosmetik Moringa menjadi salah satu dari 20 produk kosmetik lokal yang dikembangkan. “Saat ini kami fokus pada kualitas produksi terlebih dahulu,” kata Nurhandini. Apabila secara kualitas sudah baik, maka dapat dibuat

surat edaran (SE) Gubernur untuk pemanfaatan produk lokal NTB tersebut.

Ia menyebut, kosmetik Moringa merupakan salah satu produk hepatika yang saat ini sedang berproses di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk masuk dalam e-catalog. “Insya Allah bisa memperluas pemasaran tidak hanya di lokal NTB tetapi juga secara nasional,” katanya.

Produk kosmetik Moringa menjadi atensi Menteri Kesehatan (Menkes) saat berkunjung ke NTB beberapa waktu lalu. Untuk penyediaan bahan baku, sudah ada kerjasama dengan produsen dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Dompu. Pengembangan tanaman kelor di kawasan hutan dilakukan dengan sistem tumpangsari.

Penjabat Sekda NTB,

Ir.H.Iswandi, M.Si meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan pembinaan dan pendampingan tidak hanya pada aspek produksi. Namun sampai pada marketing. Sehingga tumbuh menjadi entitas bisnis yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar.

“Penting Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait berperan dan memfasilitasi hal-hal yang diperlukan,” pintanya. Bahkan Iswandi menugaskan Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. H. Fathul Gani, M.Si untuk mulai menyiapkan minuman tamu Pemprov NTB dengan jenis teh produksi dalam daerah. Seperti produk teh Moringa yang berbahan baku kelor, yang menjadi produk asli dari Dompu. (nas)

gan melibatkan para alumni Ponpes setempat terbilang cukup baru. Selama ini secara konvensional panitia penerimaan menunggu para pendaftar. Namun strategi jemput bola seperti ini diharapkan mampu menarik banyak santri baru.

“Kita harapkan banyak santri yang mendaftar tahun ini,” ujarnya. Dikatakan jika Ponpes Darul Hikmah mengelola berbagai jenjang pendidikan. Mula tingkat Raudatul Atfhal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). (dys)

(Suara NTB/dys)

BROSUR - Alumni tengah membagikan brosur ke para pengendara

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 17 Juni 2019

Halaman 4

Kerjasama DPRD KLU dengan Harian Suara NTB ’’Update’’ Data Masyarakat

Desa Persiapan Selelos, Kompak dan Paling Siap

(Suara NTb/yon)

DINAS Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada pemerintah desa (Pemdes) untuk mengupdate data masyarakat miskin di desanya masing-masing.

Pasalnya, data tersebut berkaitan dengan pemberian Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) oleh desa dalam mendapatkan pelayanan kesehatan atas tanggungan pemerintah.

Misalnya, yang kerap muncul persoalan bahwa tahun ini seorang masyarakat tergolong tidak mampu. Namun tahun depan masyarakat tersebut tergolong mampu, begitupun sebaliknya. ‘’Maka dari itu, sudah sepatutnya pemerintah desa melakukan update data, sehingga arah dan sasaran sesuai agar kesiapan anggaran terjamin,’’ ujar Sekretaris Dikes Lotim Ahmad Masfu.

Dalam pendataan masyarakat yang tergolong mampu dan tidak mampu ini, Dikes berharap kepada pemerintah desa untuk intens melakukan koordinasi dengan pendamping program keluarga harapan (PKH) yang kemudian data tersebut dibawa ke Dinas Sosial (Dinsos), sehingga dari Dikes dapat menyiapkan nilai anggaran untuk mengcover data masyarakat miskin tersebut. “Hanya saja yang menjadi persoalan saat ini. Ketika ada bantuan, kerap menggunakan data lama. Sehingga ketika ada masyarakat yang sudah meninggal namun namanya sudah muncul,” jelasnya.

Namun dari Pemkab Lotim diberikan kebijakan ketika masyarakat penerima manfaat itu meninggal, maka desa dapat mengusulkan penggantinya tentunya dengan melihat kriteria yang ada. Sehingga anggaran yang turun d ari pemerintah pusat menjadi tepat sasaran. “Jadi apabila masyarakat itu tidak memiliki BPJS namun tergolong miskin. Maka tetap kita fasilitasi, asalkan ada SKTM dari desa,”ujarnya.

Yang menjadi persoalan juga bahwa SKTM yang dikeluarkan oleh pemerintah desa kerap menjadi persoalan terutama terjadi perbedaan identitas.

“Jadi bagi masyarakat miskin yang sakit, sesuai kebijakan bupati penanganan dikepung. Baik itu oleh Bagian Kesra, Baznas, Dikes OPD terkait lainnya,” sebutnya. (yon)

Pansus Mulai Bekerja

APGI Sambut Pembukaan Trekking ke Rinjani Selong (Suara NTB) Ketua Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia (APGI) NTB Mirzoan menyambut baik pembukaan pendakian ke Gunung Rinjani. Pembukaan empat pintu atau jalur pendakian ini dinilai merupakan langkah kongkrit dari pemerintah di mana ini pasti akan berdampak ekonomi langsung pada masyarakat di ke empat desa itu, bahkan bisa berimbas pada desa sekitarnya.

Menjawab Suara NTB, Minggu (16/6), Mirzoan alias Ming mengatakan pembukaan jalur pendakian juga sebagai sinyal positif bagi para pekerja pariwisata termasuk porter dan guide. Di mana para pelaku wisata yang jumlahnya sangat banyak ini bisa bekerja kembali untuk menyalakan dapur dapur mereka yang lama padam semenjak gempa Lombok terjadi 29 Juli tahun 2018 lalu.

Disebut selama 11 bulan para pengais rezeki lewat jasa pendakian Gunung ini bertahan Waktu yang hampir setahun ini kata Miing bukanlah waktu yang pendek bagi para pekerja Rinjani. “Saya juga berharap saudara-saudara kita APGI yang bekerja di Rinjani akan lebih bergairah lagi,” harapnya.

APGI NTB meminta para pendaki gunung setinggi 3.726 meter di atas pernukaan air laut ini memperhatikan etika dan estetika. Khususnya para pemandu gunung diminta bisa mengingatkan pendaki lainnya.

Tidak ditampik, sampah saat pendakian Rinjani selama ini masih menjadi problem terbesar. “Nah, kalau masalah sampah itu pasti bakal terjadi lagi kalau tidak ada kejelasan aturan dalam pelaksanaan pendakian,” timpal Miing.

Standar Operasional Prosedur (SOP) trekking Rinjani sejatinya sudah dibuat bersama para stakeholder dan pemangku kebijakan lainnya. Tinggal mau dilaksanakan atau tidak.

Mengenai anggapan aktivitas trekking Rinjani sebagai salah satu pemicu gempa kata Mirzoan harus diklarifikasi. Dikatakan, tidaklah ada kaitan antara gempa dengan pendakian Rinjani. Opini sejumlah pihak menuding wisata trekking sebagai salah satu penyebab.

“Kan gempa itu gerakan bumi yang disebabkan oleh gerakan bumi, bukan suatu yang disebabkan oleh gerakan manusia,” urainya. Gempa diketahui juga merupakan peristiwa yang terjadi berulang dan bisa dilihat perubahan muka bumi, khususnya di Lombok.

Bupati Lotim, H.M. Sukiman Asmy pernah meminta agar pendaki menggunakan pakaian sesuai norma yang berlaku di tengah masyarakat adat Suku Sasak. Mengenai masalah itu, menurut Miing bisa disesuaikan kembali ke adab dan tata nilai dalam masyarakat.

Seyogyanya kata Miing memanf perlu diterapkan sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya lokal masyarakat. APGI sangat setuju dan bila perlu dituangkan dalam Perdes atau awigawig desa begitu juga dengan pendakian di bulan puasa. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Sejak dibentuk, Panitia Khusus (Pansus) Desa Persiapan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), sudah bekerja mulai Jumat (14/6). Sebanyak dua Pansus akan mengunjungi masingmasing 5 desa dari 10 desa persiapan.

Pansus I mengunjungi Desa Persiapan Selelos, Desa Persiapan Segara Katon, Desa Persiapan Rempek Darussalam (diubah menjadi Desa Persiapan Sangaji Purih). Ketiga desa itu di Kecamatan Gangga. Selanjutnya Desa Persiapan Menggala (Kecamatan Pemenang) dan Desa Persiapan Samaguna (Kecamatan Tanjung). Sementara Pansus II mengunjungi Desa Persiapan Santong Mulia (Kayangan), Desa Persiapan Pansor (Kayangan), Desa Persiapan Gunjan Sari (Bayan), Desa Persiapan Andalan (Bayan) dan Desa Persiapan Batu Rakit (Bayan).

Kunjungan perdana pansus, mengunjungi Desa Persiapan Selelos.

Pansus I ini dipimpin Ardianto, SH , dengan anggota M. Helmi, Nurhardin, Meorit Arianto, Sabri, dan Artadi. Selain legislatif, jajaran eksekutif turut hadir antara lain Kepala Dinas P2KB PMD, H. Kholidi Kholil, Kabag Pemerintahan,, H. Rubain, Camat Gangga dan Sekcam Gangga, Kabid PMD, Babinkamtibmas, mantan kades, PJs Kades, serta toga dan toma se-Desa Persiapan Selelos.

Menurut Ketua Panitia Desa Persiapan Selelos, Dewa Dede Indra Suastika, terbentuknya desa definitif merupakan hajat masyarakat sejak lama. Warga pernah mengajukan proposal kepada Pemda Lombok Barat, dan dibalas

(Suara NTB/ari)

SAMPAIKAN - Ketua Pansus I DPRD KLU Ardianto (kiri) menyampaikan arahan terkait kerja Pansus kepada warga Selolos belum lama ini. kembali setelah mekarnya KLU. Sebagai persiapan, warga menyiapkan peta wilayah siapkan, jumlah penduduk, ketersediaan lahan dan sebagainya. Jumlah penduduk Desa Persiapan Selelos (validasi Dukcapil) tercatat sebanyak 777 KK, 2.606 jiwa.

“Sebagai dukungan warga, kami sudah iuran 4 kali. Bagi yang mampu kami kenakan Rp 1 juta. Tahap iuran ke-4 ini sudah masuk anggaran sebesar 20 persen,” katanya.

Dari iuran itu, warga desa persiapan membeli tanah, membuat kantor sementara berukuran 20x10. Namun akibat gempa, kantor yang belum selesai itu membutuhkan perbaikan. “Mudahmudahan tahun 2020 Desa Persiapan Selelos menjadi desa definitif. Kami mekar bukan karena ada masalah dengan desa induk, tetapi semangat untuk

mencapai kemandirian,” pungkasnya.

Kepala Dinas P2KB PMD Lombok Utara, H. Kholidi Kholil, mengakui animo dan sementara besar masyarakat tercermin dari persiapan warga.

Masyarakat bergotong - royong menyiapkan berbagai persiapan yang diperlukan. Termasuk menyiapkan lahan untuk kantor desa.

“Melihat semangat masyarakat akan hadirnya Desa Persiapan Selelos, saya melihat desa ini paling antusias. Dari 10 desa persiapan, Selelos yang pertama siapkan lahan. Mudahan tinggal ketik palu dari DPRD,” harapnya.

Ketua Pansus I DPRD KLU, Ardianto menyampaikan rasa optimisme bahwa pihaknya akan menyelesaikan tugas pengawalan Pansus rampung tahun 2019 ini. Ia pun mendukung,

Selelos menjadi satu desa definitif dan ditetapkan pada Raperda 10 desa persiapan.

“Saya punya memori tahun 20002001, saat menjadi LSM. Saya kawal Selelos, dan membantu melayani prasarana listrik. Sekarang sudah sangat berubah,” akunya.

Ardianto menegaskan, Pansus I akan objektif menilai setiap desa persiapan. Pihaknya bahkan tak ingin terjebak istilah beli kucing dalam karung. Ia contohkan, di Desa Persiapan Samaguna yang didatangi Komisi I, operasional kantor desa masih belum dibuka sampai kedatangan Komisi pukul 11 siang. Hal yang sama tidak ia inginkan terjadi di desa lain.

Sebagai bahan pertimbangan, ia meminta panitia desa persiapan memastikan seluruh persiapan terpenuhi. Antara lain, usia desa induk lebih dari 5 tahun, jumlah penduduk 500 KK atau lebih, apakah desa persiapan menimbulkan dampak budaya, dan ekonomi yang positif, partisipasi masyarakat positif, akses transportasi antar dusun dan antar desa tersedia, SDM dan SDA mendukung, tersedianya anggaran dari desa induk, serta penentuan batas wilayah sebagai bagian terpenting diselesaikan tanpa konflik dengan desa induk.

“Harapan kami dari hasil lapangan, rancangan yang masuk dalam pembahasan Raperda desa persiapan harus klop. Dan sebetulnya, kami turun lapangan juga ingin pastikan seperti apa bentuk pelayanan harian, anggaran, dan hal teknis lain di desa persiapan,” tandasnya. (ari/*)

Retribusi Tiket dan Parkir Pantai Labuhan Haji Dipertanyakan Selong (Suara NTB) Suasana ramai masih terlihat di Pantai Labuhan Haji, Minggu (16/6). Aktivitas pungutan tiket dan penarikan biaya parkir pun diberlakukan. Sekali masuk p 5 ribu dan parkir Rp2 ribu untuk sepeda motor. Belum lagi layanan atas jasa penggunaan fasilitas umum seperti toilet dan kamar mandi yang dikenakan Rp 2 ribu sekali masuk.

Penarikan biaya tiket masuk ini turut dipertanyakan Kepala Bidang Pemasaram Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Muhir saat mendatangi Labuhan Haji kemarin. Dia menemukan, tiket yang kabarnya sudah dikoordinasi oleh Badan Pendapatan Daerah ini tidak disobek. Setelah diperintahkan penyobekan baru petugas penarikan biaya tiket ini menyobek.

Diduga, tiket yang sudah dipotong itu dijual kembali ke semua pengunjung.

Alasan penjual tiket, tiket lama yang sudah diporporasi ini terlalu tipis dan mudah sobek. Selain itu, ditakutkan tiketnya habis dan tidak ada lagi yang dijual kepada pengunjung.

Temuan kasus ini membuat Kabid Pemasaran Dispar Lotim yang menjadi wali pengembangan destinasi wisata Labuhan Haji ini berang.

Temuan lainnya, di Taman Labuhan Haji. Taman yang sudah menelan biaya belasan miliar itu terlihat juga ramai dikunjungi pengunjung. Di tempat ini terlihat aktivitas perparkiran juga dipungut biaya.

Menurut penuturan tukang parkir,

(Suara NTB/rus)

PARKIR - Parkir kendaraan di Pantai Labuhan Haji. Pemerintah menanyakan penggunaan uang parkir yang dibayar pengunjung. jutaan rupiah didapat saat ramai.

Namun uang parkir yang didapat diserahkan ke pemuda di Labuhan Haji.

Ia pun hanya diberikan Rp 100 ribu sebagai jasa pengaturan.

Penyerahan dana hasil parkir di taman yang belum diresmikan pemerintah daerah itu diminta Kabid Pemasaran tidak diserahkan ke pemuda. Namun alasannya pengelolaan kawasan Labuhan Haji ini kini katanya di tangan pemuda setelah ada pelimpahan dari pemerintah.

Tukang parkir yang tak mau disebut namanya mempertanyakan juga arah penggunaan uang. Pasalnya, set-

elah acara selesai pesta pantai Labuhan Haji menjadi tempat penumpukan sampah. Harapannya ada tanggung jawab tidak sekadar menarik biaya.

Kabid Muhir mengatakan tahun depan tidak akan terulang lagi ada penarikan karcis dan parkir secara parsial. Diinginkan ada tiket terintegrasi. Masuk destinasi langsung tanpa ada keharusan membayar biaya biaya lainnya, sehingga para pengunjung tidak membayar secara dobel.

Kepala Desa Labuhan Haji Pahminuddin mengatakan mengenai biaya ini menjadi kewenangan panitia. Pemerintah desa hanya menarik Rp 1 juta se-

bagai Pendapatan Asli Desa. Selebihnya menjadi kewenangan panitia. Tiket yang digunakan sudah diporporasi, sehingga ada keharusan juga dari panitia menyerahkan 10 persen dari seluruh karcis yang laku. Sejauh ini diketahui sesuai hasil perolehan terakhir yang terlapor ke desa jumlah dana terkumpul dari penjualan tiket Rp 44 juta.

Pahmin berharap sebenarnya bisa diberikan lebih banyak diberikan ke desa. Namun belum bisa diwujudkan karena panitia juga diketahui membayar banyak biaya lainnya saat prosesi acara. Antara lain biaya keamanan dan lainnya. (rus)

Kecamatan Khusus Tiga Gili

Korban Gempa di Lotim Masih Banyak Bupati dan Pengusaha Beda Pendapat Tinggal di Pengungsian Selong (Suara NTB) Bencana gempa bumi yang meluluhlantahkan wilayah Kecamatan Montong Gading beberapa waktu lalu masih menyisakan luka dan harapan bagi masyarakat setempat.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, terutama sekali bagi masyarakat yang rumahnya ambruk. Sementara hunian sementara (huntara) yang sudah terbangun di wilayah ini baru berjumlah puluhan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (15/6), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lotim, Purnama Hadi, tidak menampik masih adanya masyarakat yang tinggal di bawah tenda pengungsian.

Terutama sekali korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading. Sementara huntara yang dibangun baru berjumlah puluhan unit dengan satu huntara terdapat 5 KK. “Ada juga yang sifat bantuannya berupa material, baik spandek, kayu, triplek dan lainnya sehingga

(Suara NTB/yon)

BUTUH HUNTARA - Salah seorang masyarakat di wilayah Kecamatan Montong Gading berdiri di samping tenda pengungsian tempat ia berteduh selama ini. masyarakat membangun sendiri dari material yang diberikan itu. Di samping sudah bangun huntara, sudah dibantu terpal juga,”terangnya.

Rusniah, warga korban gempa di wilayah Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lotim yang menjadi titik terparah kerusakan akibat gempa, Minggu (25/3) lalu mengaku mulai merasakan ketidaknyamananan

berada di tenda. Selain setiap hari diterpa panas terik dan dinginnya malam, hujan yang hampir setiap malam turun cukup menyiksa mereka. Untuk itu, ia berharap agar dibuatkan huntara sebagai tempat berteduh yang lebih nyaman.

Kades Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading, H. Badrun, menyebutkan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini berupa

huntara sebagai tempat berteduh masyarakat. Terlebih saat ini kondisi cuaca semakin tidak menentu.

Saat ini masyarakat sudah mulai mendirikan huntara secara swadaya. “Kita berharap supaya masyarakat segera dibangunkan huntara,”harapnya.

Namun dalam pembangunan huntara ini harus berbentuk material atau fisik bangunan. Apabila diberikan dalam bentuk uang, dikhawatirkan diambil langsung oleh masyarakat, namun tidak membangun huntara sebagaimana hajatan dan penggunaan dari dana tersebut. Disebutkannya, tidak semua masyarakat di Desa Pesanggrahan yang mengalami dampak mengalami hal yang sama meskipun mendirikan tenda darurat. Akan tetapi yang membutuhkan huntara yakni masyarakat rumah-rumah benar-benar hancur dan tidak bisa ditempati.

“Saat ini masyarakat kita mulai mendirikan huntara secara swadaya. Kita berharap supaya ada bantuan dari pemerintah supaya masyarakat lebih nyaman,” harapnya. (yon)

Tanjung(Suara NTB) Geografis wilayah 3 Gili (Gili Air, Gili Meno dan Gili Air) yang berada di tengah laut menjadi salah satu alasan pelayanan di 3 Gili menjadi tidak maksimal.

Pemkab Lombok Utara pun mengusulkan agar ketiga pulau itu, berdiri menjadi satu kecamatan tersendiri - terpisah dari Kecamatan Pemenang.

Tiga Gili sudah lama dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Sebelum gempa melanda Lombok Utara, angka kunjungan wisatawan di 3 pulau mendekati 1 juta. Setelah gempa menurun menjadi 600an ribu orang. Potensi besar berbanding terbalik dengan pelayanan menjadi alasan Pemda Lombok Utara mengajukan proposal Kecamatan Tiga Gili.

“Kami sudah mengajukan ke Mendagri untuk mulai proses usulkan 3 Gili jadi satu kecamatan Gili Indah,” ujar Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Sabtu (15/6) malam.

Di sela - sela peresmian Gili Menggawe Festival, Najmul memaparkan alasan diusulkan Kecamatan Gili. Pertama, pihaknya mendorong lebih dekatnya pusat pemerintahan khusus di wilayah 3 Gili.

Selama ini, pemerintahan di Lombok Utara masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia (ASN). Dari analisis beban kerja, ASN Lombok

Utara ideanya dibekali 7 orang ASN. Namun kenyataanya, jumlah ASN sebanyak 2.664 orang.

Dengan terbentuknya Kecamatan Gili, minimal keterbatasan pelayanan tersebut dapat diuraikan dengan menempatkan tenaga secara proporsional. Dalam hal ini, tenaga ASN nantinya akan didukung oleh tenaga honor yang banyak direkrut oleh Pemkab Lombok Utara.

“Mudah-mudahan ikhtiar Gili sebagai satu kecamatan khusus bisa tercapai. Disebut khusus karena dari segi wilayah dan jumlah penduduk, syarat kecamatan belum terpenuhi, tapi dengan usulan sebagai kecamatan khusus harapan kita dapat diterima,” pungkasnya.

Terpisah, Pengusaha Gili Trawangan, Lalu Kusnawan, tidak melihat status pemerintahan (kecamatan atau desa) sebagai sebuah kendala dalam pelayanan di tiga Gili. Menurut Kusnawan, “matinya sistem” pemerintahan merupakan alibi utama tidak berkembangnya 3 Gili, bukan status kecamatan dan desa.

“Kalau menurut tiang, seandanya seluruh jajaran pemerintahan hidup, dari atas sampai yang paling bawah bisa hidup dan bersinergi dengan pengusaha dan masyarakat, 1 suara, tanpa jadi kecamatan pun menurut saya, 3 Gili bisa

berjalan,” tegasnya.

General Manajer Wilson Retreat Gili Trawangan ini menilai, tidak banyak gunanya tiga Gili ditingkatkan menjadi dari desa ke kecamatan apabila birokrasinya masih seperti sekarang.

Ia mengibaratkan, sistem pemerintahan sebagai tubuh manusia. Apabila sistem itu sehat lahir dan batin, maka peredaran darah lancar, tubuh sehat jasmani dan rohani.

Artinya tegas Kus, warna pakaian (Kecamatan Gili) tidak banyak berpengaruh terhadap manusia itu sendiri.

“Kalau saya boleh saran, mending diperbaiki sistemnya dulu, dihidupkan jalurnya, ditegakkan aturan-aturannya, insyaAllah berkembang. Setelah itu apakah mau dijadikan kecamatan khusus, kabupaten khusus, tergantung kebutuhan,” cetusnya.

Untuk melihat sistem itu dekat, Kusnawan mengajak media bahkan birokrat Pemkab untuk melihat sendi-sendi kebutuhan sektor pariwisata Gili yang selama ini dibanggakan. Contohnya di Trawangan, SMK Gili Trawangan, Puskesmas Gili Trawangan belum menjadi sistem pemerintahan yang dapat dibanggakan. “Kalau mau tahu tentang gili, datang ke gili, keliling, turun ke lapangan, kurang lebih begitu,” pungkasnya. (ari)

SUARA NTB Senin, 17 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pembebasan Lahan Sirkuit MotoGP

Warga Patok Harga Rp300 Juta Per Are Praya (Suara NTB) Proses pembebasan sisa lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika sampai saat ini masih tarik ulur. Pasalnya, masih ada warga yang enggan melepas lahannya sesuai harga yang ditawarkan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Warga meminta harga pembebasan lahan paling tidak Rp 300 juta per are.

“Sebenarnya kami tidak mau melepas lahan kami.

Karena lahan ini merupakan peninggalan orang tua dan sumber penghidupan kami.

Tapi kalau pihak ITDC bersedia membayar sampai Rp300 juta per are, kami siap melepas lahannya,” kata Damar,

warga Dusun Ebunut Desa Kuta Pujut kepada Suara NTB, Minggu (16/6).

Dikatakannya, sebelumnya pihak ITDC pernah menawarkan hanya pembebasan lahan sebesar Rp70 juta per are. Tapi ditolak oleh warga. Karena nilai tersebut

dinilai terlalu rendah dan jauh dari harga pasaran di sekitar kawasan The Mandalika. Bahkan kalaupun pihak ITDC menawarkan harga sampai Rp100 juta pun, warga masih akan menolak.

Lebih lanjut, Damar mengaku pihak ITDC juga pernah

menawarkan sistem tukar lahan dengan lahan milik ITDC. Dengan pola satu banding satu.

Namun tawaran tersebut juga ditolak oleh warga. Karena nilai lahan yang ditawarkan tersebut tidak sebanding dengan nilai lahan milik warga.

“Prinsipnya kami akan tetap bertahan. Kecuali kalau ada penawaran yang sesuai dengan permintaan kami,” tandasnya. Karena memang lahan tersebut merupakan lahan warisan dan punya nilai sejarah bagi warga. Sehingga agak sulit bagi warga untuk melepasn-

ya dengan harga rendah.

Terpisah, anggota BPD Desa Kuta, Alus Darmian, mengaku wajar kalau warga menolak. Pasalnya, nilai pembebasan lahan yang ditawarkan oleh pihak ITDC terlalu rendah. Di satu sisi, kisaran harga lahan di sekitar kawasan The Mandalika saat ini sudah berkisar di atas Rp100 juta per are. Sehingga warga menilai harga yang ditawarkan pihak ITDC tidak wajar.

Karena kalau warga menerima harga yang ditawarkan oleh ITDC, jelas warga tidak akan

bisa membeli lahan pengganti.

Karena harga lahan sudah sangat tinggi. “Harapan kita ada solusi terbaik yang ditawarkan oleh ITDC. Supaya warga juga tidak terlalu merugi,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan mengatakan kalau harga yang ditawarkan pihaknya yakni antara Rp70 sampai Rp80 juta. Itu sesuai hasil penilaian tim apraisal independen. Sehingga pihaknya tidak berani membayar lebih dari hasil tim apraisal, karena itu menyalahi aturan.

“ITDC itu BUMN, jadi kalau mau membebaskan lahan ada aturannya. Tidak bisa langsung membayar begitu saja.

Tanpa ada dasar penilaian dari tim apraisal,” terangnya. Pun demikian, apa yang menjadi permintaan warga tetap akan dipertimbangkan.

Pihaknya optimis persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP tersebut bisa dituntaskan. Apalagi nanti pemerintah pusat akan turun tangan membantu menyelesiakan persoalan lahan ini. (kir)

Pembangunan Bendungan Meninting

Lahan Warga Segera Dibebaskan Giri Menang (Suara NTB) – Tim penaksir harga lahan (apraisal) masyarakat yang terkena proyek bendungan Meninting, Lombok Barat (Lobar), telah tuntas melaksanakan tugasnya.

Untuk membahas ganti rugi lahan ini, pemkab Lobar akan mengikuti rapat pembahasan pembebasan lahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi besok (hari ini, red). Ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut segera akan dilaksanakan.

“Hari Senin besok akan diselenggarakan rapat oleh ketua pelaksanaan pengadan tanah (BPN NTB). Pemda menyerahkan hasil apraisal kepada ketua pelaksana pengadaan tanah,” ungkap Kabit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Kartono Haryoto, kemarin.

Menurutnya rapat itu merupakan persiapan untuk musyawarah ganti rugi lahan warga yang terkena dampak pembangunan mega proyek itu. Nantinya akan dibahas beberapa teknis untuk ganti rugi tersebut. Meski demikian pihaknya belum mengetahui nilai berapa per-arenya harga yang dikenakan untuk lahan tersebut. Sebab perhitungan ganti ruginya untuk per orang sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. Termasuk banguan dan tanaman diatasnya. “Karena dia beda-beda tanah sawah beda harganya, tanah pekarangan, tergantung dari konstur tanah dan kondisi tanahnya, kemudian alas hak tanahnya,” jelasnya.

Setelah rapat itu akan dilakukan rapat musyawarah dengan menghadirkan langsung para pemilik tanah itu untuk membahas soal harga. Apabila para pemilik tanah menyetujui harga ganti rugi yang ditawarkan, maka tahapan selanjutnya pengumpulan dokumen dan pembayaran tanah tersebut. “Setelah akad tanahnya pindah kepada BWS (Balai Wilayah Sungai), bisa itu langsung dikerjakan (pembangunan bendungannya),” sambungnya.

Kartono menyatakan, 14 hari selepas rapat itu harus ada tindaklanjut yang dilakukan. Luas lahan tahap pertama yang akan dibebaskan mencapai sekita 84,88 hektare di tiga desa. “Ada tiga lokasi (yang terdampak), itu ada di Desa Gegerung, Bukit Tinggi dan Dasan Geria,” jelasnya.

Kartono mengatakan akan ada mekanisme tersendiri untuk penanganan apabila warga tidak sepaham dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan. Mulai dari musyawarah kembali hingga jika menemukan jalan buntu, penanganan yang lebih serius. “Kalau yang setuju lanjut dengan proses pembayaran. Yang tidak setuju dimusyawarahkan lagi. Mungkin mereka belum faham atau mengerti, baru ditindaklanjuti tim,” pungkasnya. (her)

KPU Loteng Tetapkan Hasil Pemilu Usai Putusan MK Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum menetapkan hasil Pemilu legislatif yang baru lalu. Pasalnya, KPU Loteng setidaknya tengah menghadapi tiga gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan begitu, penetapan hasil pemilu di Loteng harus menunggu putusan MK terlebih dahulu.

Komisioner KPU Loteng, Lalu Darmawan kepada Suara NTB, Sabtu (15/6) mengatakan, dalam ketiga gugatan tersebut KPU Loteng dalam hal ini sebagai salah satu pihak termohon. Sehingga sebelum ada keputusan final dari MK, maka KPU Loteng belum bisa menetapkan hasil pemilu. Khususnya untuk calon anggota legislatif (caleg) DPRD Loteng.

Ketiga gugatan tersebut, masing-masing dari Partai Gerindra daerah pemilihan VI (BatukliangBatukliang Utara). Kemudian dari Partai Demokrat untuk dapil VIII untuk DPRD provinsi serta dari salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atas nama Prof. H. Farouk Muhammad.

“Untuk gugatan dari DPD RI, tidak seluruhnya.

Hanya di beberapa lokasi saja yang menjadi lokus di Loteng,” terangnya.

Untuk proses sengketa di MK, saat ini baru masuk masa sidang sengketa Pilpres. Sedangkan untuk yang pemilu legislatif, masih menunggu jadwal dari MK. Sehingga kapan putusan MK keluar atas gugatan yang masuk tersebut belum bisa dipastikan oleh KPU Loteng.

“Kita hanya menunggu jadwal dari MK. Karena semua kewenangan terkait sengketa hasil pemilu ada ditangan MK,” timpalnya.

Yang jelas sesuai aturan yang ada penetapan hasil pemilu legislatif dilakukan paling lambat tiga hari setelah penetapan. Dan, dilakukana secara berjenjang. Dimana untuk hasil pemilu legislatif tingkat kabupaten ditetapkan oleh KPU kabupaten. Begitu juga untuk hasil pemilu legislatif tingkat provinsi oleh KPU provinsi.

Adapun untuk hasil pemilu legilatif tingkat pusat dan DPD, kewenangan untuk menetapkan hasilnya ada di tangan KPU pusat. “Jadi proses penetapan hasil pemilu itu dilakukan berjenjang. Dan, dilakukan secara menyeluruh. Jadi kalau ada yang masih bersengketa di daerah, maka penetapan belum bisa dilakukan. Harus menunggu putusan MK,” ujarnya.

Terkait sengketa tersebut, KPU Loteng sudah menyiapkan dokumen pendukung. Termasuk barang bukti lainnya. Jika memang nantinya dibutuhkan pada proses sidang di MK. Ia pun menegaskan, kesiapannya pihaknya menghadapi sengketa tersebut. “Semua barang bukti serta dokumen pendukung lainnya sudah kita siapkan,” tegas mantan Ketua Panwaslu Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/her)

DITERJANG ABRASI - Ruas jalan utama di kawasan wisata Sekotong, Lobar ini, terancam putus akibat terjangan abrasi pantai.

Ruas Jalan di Kawasan Wisata Sekotong Rusak Giri Menang (Suara NTB) – Akses jalan penghubung utama di kawasan wisata Sekotong, Lombok Barat (Lobar), nyaris putus total akibat sebagian badan alan terkena abrasi pantai. Bahkan jembatan kecil di jalan itu sudah ambruk akibat abrasi. Kondisi jalan provinsi ini pun dikeluhkan pengendara terutama para wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata di sana.

Jalan yang baru saja diban-

gun tahun lalu ini terancam putus total jika tak segera ditangani. Pantauan Suara NTB, di lokasi ruas jalan yang nyaris putus akibat diterjang abrasi menyebabkan sebagin bada jalan rusak. Bangunan jembatan kecil yang dibangun di jalan itu bahkan telah ambruk akibat abrasi. Warga pun memasang tanda bahaya di sekitar lokasi agar pengendara tak melintasi ruas jalan tersebut.

Menurut Awal, salah seorang

pengunjung yang datang berwisata ke kawasan Sekotong, kondisi jalan ini membahayakan pengunjung. Karena itu jalan ini harus segera diperbaiki. Apalagi kata dia, kawasan ini merupakan lokasi wisata yang ramai dikunjungi pengunjung baik lokal maupun luar negeri. “Khawatirnya jalan ini menyebabkan korban, apalagi kalau yang korban pengunjung asing kan citra daerah jadi jelek,” tegas dia.

Pelaku wisata setempat,

Sahnil menuturkan, akses jalan ini sudah lama rusak namun belum ada upaya perbaikan dari Pemda. Kondisi jalan ini dikeluhkan oleh pengunjung yang datang ke Sekotong. Lebih-lebih pengunjung yang datang ke Sekotong terus meningkat. “Harus segera diperbaiki, nanti ada apa-apa dengan pengunjung akibat jalan rusak itu kan citra Sekotong ini jelek,” jelas dia.

Kadis PUPR Lobar, I Made

Arthadana mengatakan pihaknya akan segera koordinasikan dengan pemprov NTB untuk perbaikan jalan akibat abrasi. “Nanti kita cek dan survey. Kami segera koordinasikan dengan pemprov,” jelas dia.

Jalan ini masuk ruas jalan provinsi sehingga masuk kewenangan pemprov. Ruas jalan ini dibangun tahun lalu, karena itu pihaknya akan melaporkan hal ini ke provinsi untuk segera diperbaiki. (her)

Jelang Pilkada Loteng

Kembangkan Desa Wisata Tanjung Bias

Parpol di Loteng Harus Berkoalisi

Desa Senteluk Berharap Dukungan Pemda

Praya (Suara NTB) Sebaran perolehan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hasil pemilu legislatif April kemarin, terbilang cukup merata. Tidak ada satupun partai politik yang tampil dominan dengan berhasil meraup 10 atau lebih kursi di DPRD Loteng. Itu artinya, tidak ada satupun partai politik di daerah ini yang bisa mengusung pasangan calon (paslon) kepala daerah sendiri di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang, kecuali harus berkoalisi.

Pasalnya, untuk bisa mengusung paslon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang syarat minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik ialah 10 kursi. “Kalau melihat sebaran perolehan kursi, semua partai politik harus berkoalisi untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah. Tidak ada yang bisa mengusung sendiri,” terang Komisioner KPU Loteng, Lalu Darmawan kepada Suara NTB, Sabtu (15/6).

Sehingga pihak memprediksikan jumlah paslon kepala daerah yang berasal dari partai politik di Pilkada Loteng mendatang maksimal hanya empat paslon. Kalau lima paslon agak sulit, karena melihat sebaran perolehan kursi masing-masing partai politik saat ini. “Kalau bicara ideal, karena jumlah anggota DPRD Loteng ada 50 orang, maka pasangan calon kepala daerah maksimal 5 orang.

Tapi dengan sebaran perolehan kursi sekarang, berat.

Maksimal 4 pasangan calon,” imbuhnya.

Yang sulit sekarang ialah memprediksikan jumlah

paslon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen. Pasalnya, persyaratan bagi calon perseorangan hanya mengumpulkan dukungan minimal 7,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada atau sekitar 57 ribu dukungan dari DPT sebelumnya, 760.482.

Sehingga kalau bicara ideal dengan besaran dukungan 7,5 persen, paslon kepala daerah dari jalur perseorangan bisa mencapai 10 paslon. Tapi jika melihat perjalanan pilkada sebelumnya, hal itu sulit terjadi. “Inilah yang sekarang sedang kita kaji dan analisis.

Berapa pasangan calon kepala yang diprediksikan bakal tampil di Pilkada Loteng mendatang,” ujarnya.

Karena besaran jumlah paslon kepala daerah itu juga berpengaruh pada besaran usulan alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada. Terutama lagi jumlah paslon dari jalur perseorangan. Karena semakin banyak paslon jalur perseorangan, maka kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkada bakal semakin besar.

Mengingat, sampai penetapan paslon perseorangan itu butuh anggaran besar untuk proses validasi dan verifikasi dukungan paslon bersangkutan. “Kalau pasangan calon kepala daerah dari partai politik tidak perlu anggaran validasi dukungan. Cukup dengan perolehan kursi partai politik pengusungnya,” terangnya.

Sehingga untuk paslon dari parpol, KPU Loteng mungkin hanya

menyiapkan anggaran untuk tes kesehatan saja. Tapi kalau pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan, syarat dukungan yang diserahkan harus divalidasi keabsahaanya. Dan, itu butuh biaya yang tidak sedikit. “Bayangkan misalnya ada lima pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan, berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan validasi keabsahaan dukunganya,” imbuh Darmawan.

Hal itulah yang menyebabkan kenapa kemudian KPU Loteng masih belum menetapkan besaran usulan penyelenggaraan Pilkada Loteng ke Pemkab Loteng. Karena masih menunggu hasil kajian, terkait prediksi jumlah paslon kepala daerah di Pilkada Loteng 2020 mendatang. (kir)

Lalu Darmawan (Suara NTB/kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) dinilai kurang mendukung pengembangan kawasan wisata halal berbasis masyarakat, menyusul kebijakan Pemda mengeluarkan rekomendasi menolak lokasi wisata Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batulayar. Di tengah pemprov NTB mendukung penuh pengembangan wisata kuliner ini dengan menggelontorkan bantuan dana, justru pemda sebaliknya dinilai menghambat perkembangan wisata desa.

Ketua BUMDes Desa Senteluk, Zubaidi, menyayangkan langkah Pemda mengeluarkan rekomendasi secara sepihak tersebut. Ketika desa mau berkreasi kata dia, justru dihambat oleh pemda dengan mengeluarkan rekomendasi penolakan, seolah tidak ada pertimangan lain. Padahal kata dia saat pembukaan kawasan ini juga dihadiri oleh bupati bersama istri. Namun yang jadi pertanyaan, justru seolah berbeda dengan OPD yang terbitkan rekomendasi penolakan tersebut.

Seharusnya kata dia pemda mendukung pengembangan kawasan itu untuk dimanfaatkan desa. Sebab bagaimana dengan program pengembangan wisata Tanjung Bias ini, sudah mampu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat di sekitar kawasan itu.

Selain itu bisa meminimalisir angka kejahatan, sebab sebelumnya di lokasi ini dipakai

sebagai tempat minum miras, prostitusi. ”Alhamdulillah setelah dikembangkannya kawasan ini, pengangguran bisa ditekan. Praktik minuman keras dan prostitusi juga diminimalisir,” jelas dia.

Meskipun demikian, pihaknya akan tetap merapat dan koordinasi dengan pemda, sebab bagaimanapun kata dia pemda tetap menjadi ibu bapak bagi desa. Pihak desa mendapatkan angin segar, menyusul hasil koordinasi dengan Bapenda. Atas saran dari Bapenda, desa bisa kelola parkir dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Kemudian dari kuliner, kalau rekomendasi tidak diberikan namun minimal diberikan hak kelola tempat. Hal ini kata dia menjadi angin segar bagi Bumdes dan Pemdes serta akan dijadikan acuan mengelola kawasan ini kedepan.

Sementara itu, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Sekretaris TKPRD Lobar Made Arthadana. menegaskan, pengelolaan pantai kewenangan pemprov dan pusat, sehingga fungsi koordinasi terus dioptimalkan, termasuk dengan desa.

Terkait pengelolaan Tanjung Bias sendiri nanti akan dilihat lagi. “Yang penting kerjasama itu yang perlu kita lihat,” jelas dia. Pihak pemda tidak mungkin menghambat desa dalam mengembangkan kawasan, namun demikian hal ini perlu dikoordinasikan lagi. (her)

SUARA NTB Senin, 17 Juni 2019

ASN Pemkab Sumbawa Terpilih Ikuti Program ke Swedia Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah seorang pejabat di Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa terpilih mengikuti Program Pengembangan Kapasitas Agenda 2030 di Lund University Swedia, 2-13 September mendatang.

Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori M.Se menjelaskan, Kasi Infrastruktur TI Doni Triwardana, berhasil terpilh dalam program tersebut. Program dimaksud fokus pada SDG Agenda 2030 - Sustainable Cities and Communities yang berhubungan dengan target Pemerintah Indonesia dalam agenda 2030. Bahkan di NTB dan Sumbawa juga sedang mengejar pemenuhan target 2030 tersebut.

Lebih lanjut, Ansori menjelaskan, program yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah terkait dengan Target 11 SDG yaitu menjadikan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Hal ini juga relevant dengan pemenuhan planning membangun Smart City di Kabupaten Sumbawa khususnya pada Smart Living dan Smart Envirinment. Terlebih Doni Triwardana mengangkat “motivation letter” terkait dengan adanya inisiatif Pemkab Sumbawa membangun Smart City dan pemenuhan akses pemanfaatan air bagi perempuan dan program kerja sama dengan organisasi non pemerintah untuk mengantisipasi perubahan iklim dan menciptakan ramah lingkungan.

Keberhasilan ini, telah disampaikan kepada Bupati Sumbawa, dan memperoleh dukungan yang sangat besar. “Bapak Bupati berharap agar agenda-agenda pengembangan SDM semacam ini terus dikembangkan, digali informasinya dan didorong ASN untuk mengikutinya. Sehingga bukan hanya akan meningkatkan kapasitas SDM maupun kelembagaan Pemda, namun juga akan memperluas jejaring program yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa,” jelasnya.

Saat ini Bupati Sumbawa telah mengajukan izin keberangkatan bagi ASN Doni Triwardana ke Kementerian Dalam Negeri melalui Pemprov NTB dan memberikan dukungan lainnya. Pada bulan September mendatang Doni Triwardana akan belajar di Lund University bersama delapan peserta lainnya dari Indonesia, enam dari Turki dan tujuh dari Zimbabwe. (arn)

Jelang Pilkada Sumbawa

Figur Potensial Mulai Dipetakan Sumbawa Besar (Suara NTB) DPW Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) NTB tidak gegabah menentukan calon yang akan didorong dalam menghadapi Pilkada termasuk di Pilkada Sumbawa tahun 2020 mendatang. Partai besutan Surya Paloh ini, masih melakukan inventarisir dan menjaring terhadap figur-figur potensial. Kemudian melakukan survei internal untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas dari figur yang akan didorong nantinya.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin S.H, M.Si, kepada Suara NTB, disela sela halalbihalal Partai Nasdem NTB, Sabtu (15/6) malam, di Raberas Resto Sumbawa. Partai berkeinginan tidak hanya menjadi pendukung tetapi juga mengusung kader sendiri untuk menjadi calon kepala daerah. Meskipun demikian, mekanisme juga harus dijalankan.

Tidak sekadar mengusung ataupun mendorong para kader untuk maju, tetapi juga harus melihat tingkat popularitas dan elektabilitasnya.

“Sebagaimana saya katakan bukan sekedar kita mengusung ataupun mendorong dan memotivasi mereka untuk maju. Tetapi diimbangi juga dengan tingkat popularitas, elektabilitas. Tentu itu yang ideal. Ada mekanisme yang harus ditempuh dan juga harus bisa kompetitif bersaing dengan para kandidat lain yang di luar Nasdem,” ujarnya.

Diakuinya, sampai sejauh ini, ada sejumlah figur yang telah membanguun komunikasi dengan Nasdem. Namun, belum bisa disebutkan, termasuk kader internal yang potensial didorong juga belum bisa disebutkan secara gamblang. Sebab semuanya masih diinventarisir.

“Sekarang ini masih sedang inventarisir. Partai juga menginventarisir nama-nama yang berpotensi dan berpeluang, tentunya di internal dan eksternal. Partai juga akan melakukan mekanisme survey kepada seluruh tokoh-tokoh di luar partai. Artinya baik eksternal maupun internal berpeluang juga untuk mempergunakan partai ini. Sepanjang sepanjang memenuhi kriteria komitmen dan syarat-syarat lainnya,” terangnya.

Berkaca dari pengalaman Pilkada Sumbawa sebelumnya, Partai Nasdem mengalami kekalahan. Pengalaman ini akan menjadi bahan evaluasi kedepannya. Yang jelas, suara Partai Nasdem cukup signifikan di kabupaten/kota khususnya di Pulau Sumbawa. Sehingga berpeluang juga berkoalisi dengan semua partai, termasuk dengan PDIP. “Saya kira Nasdem bisa berpasangan, bermitra, berkoalisi dengan partai mana saja, termasuk dengan PDIP. Tetapi dengan semuanya berpeluang. Kita kan belum mengkalkulasi. Kita akan mengevaluasi setelah kita melihat figurnya dulu. Sampai sejauh ini belum,” akunya.

Pihaknya juga sedang mengkalkulasikan semuanya, termasuk nama-nama yang sudah beredar. Dimana tercatat sudah ada lebih dari 10 nama yang beredar dan ramai diperbincangkan. Nama tersebut juga sedang dilakukan inventarisir dan berpeluang untuk diuji kelayakannya.

“Baru kita inventarisirnya. Masalah layak dan tidaknya belum. Kan nanti ada uji kelayakan. Berpeluang untuk diuji kelayakan nama-nama yang beredar. Nama-nama itu juga yang diinventarisir oleh partai,” tambahnya.

Pihaknya mengaku sangat senang dan bersemangat dengan munculnya figur-figur muda. Figur muda dimaksud juga masuk dalam 10 nama yang beredar. Intinya pihaknya menawarkan kepada masyarakat dari semua figur, baik figur muda, minim pengalaman maupun yang memiliki banyak pengalaman.

“Sampai dengan sejauh ini, keberhasilan Partai Nasdem sebagai partai pengusung peringkat pertama di Indonesia memenangkan yang diusung maupun didukung, pada Pemilu 2018 kemarin. Ini menunjukkan bahwa Partai Nasdem itu cukup cermat. Artinya kita ingin energi kita, sumber daya kita, kita kerahkan dari partai itu untuk seorang kandidat itu tidak main-main untuk memenangkan. Kalau memang kita sudah mau untuk memenangkan. Sekarang ini begitu.

Kerja kita seperti itu sekarang,” pungkasnya. (arn/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Bibit Pengganti Varietas JH 27 Diharapkan Segera Disalurkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Sumbawa Barat, meminta provinsi untuk mempercepat proses penyaluran bibit jagung pengganti varietas JH 27 yang sempat dilaporkan bermasalah sebelumnya.

Percepatan tersebut diharapkan bisa terealisasi, untuk mengejar musim tanam pertama di tahun 2019 sebelum puncak musim kemarau. Karena jika melewati bulan Juni, dikhawatirkan pemberian bibit tersebut tidak memberikan manfaat bagi para petani lantaran sebagian besar wilayah KSB diprediksi akan mengalami kekeringan di bulan Agustus hingga Desember mendatang.

“Kami sangat berharap supaya penyaluran bibit penggantinya bisa semakin dipercepat untuk mengejar musim tanam pertama tahun 2019.

Dari total 30 ton bibit jagung yang sudah ditarik oleh Pemerintah karena mengalami gagal tumbuh, baru 10 ton saja yang sudah dikirim penggantinya.

Sementara sisanya masih menunggu hasil uji laboratorium apakah sudah layak atau malah masih bermasalah.

Hanya saja dari 10 ton yang sudah dikirim ke KSB kemarin sudah tidak ada masalah, mudah-mudahan sisanya yang akan dikirim juga tidak ada masalah lagi,” ungkap

sil yang baik. Jika sudah dinyatakan lolos uji, maka bibit yang saat ini sudah berada di Lombok Timur akan langsung disalurkan ke KSB untuk mengejar target tanam yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hanya saja pihaknya masih sangat optimis target tanam bisa tercapai jika penyalurannya tidak melewati dari bulan Juni. Bahkan pihak terkait juga akan menyiapkan stretegi khusus bagi wilayah yang sudah tidak lagi bisa menanam jagung karena terdampak kekeringan.

Salah satu pola yang diterapkan yakni, dengan mengganti nama penerima yang sudah tercatat sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar bibit yang

Kepala Dinas Tanbunnak kepada Suara NTB, melalui Kabid Pertanian dan Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP, Minggu kemarin.

Dikatakannya, untuk hasil uji laborotorium saat ini masih dalam proses, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah bisa keluar dengan ha-

Sumbawa Besar (Suara NTB)DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem) NTB menggelar halalbihalal di Raberas Sumbawa, Sabtu malam.

Kegiatan yang dihadiri pengurus dan Caleg se-NTB, untik mencairkan masalah antar Caleg. Sekaligus membangun konsolidasi serta soliditas internal, pasca Pileg dan Pilpres 2019.

Ketua DPW NTB Partai Nasdem NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, menyatakan apabila masih terdapat persoalan antar Caleg, baik internal maupun eksternal pasca Pileg dan Pilpres, sebaiknya diselesaikan dengan jalur kekeluargaan.

Sebab, terdapat mekanisme penyelesaian masalah yang ditetapkan partai seperti mahkamah partai, untuk menyelesaikan persoalan internal.

“Ada juga saluran mekanisme yang ditetapkan baik oleh perudang-undangan maupun peraturan organisasi, kita akan selesaikan. Namun kita berharap semuanya dalam tenteram, damai, menjaga harkat, martabat serta marwah partai Nasdem,” katanya mengingatkan.

Menurut Amin, semua Caleg punya pengaruh dan kontribusi terhadap peningkatan suara dan peringkat Partai Nasdem secara nasional. Adanya peningkatan perolehan suara nasional merupakan hasil kerja keras dari para kader di bawah. Pengaruh dukungan Ketua Umum Nasdem dengan berbagai program kegiatan dan isu yang terus dibangun. Terutama isu Nasdem tanpa mahar.

(Suara NTB/arn)

ARAHAN - Ketua DPW NTB Partai Nasdem NTB, H. Muh Amin saat memberikan arahan di hadapan seluruh Pengurus Nasdem se-NTB pada acara Halal Bihalal di Sumbawa, Sabtu (15/6).

Begitu juga, ketika ada persoalan sesama Caleg kabupaten/kota di internal Partai Nasdem harus dikelola dan dikomunikasikan dengan bijak. Sebab semua Caleg

men oleh ketua-ketua DPD yang diketahui oleh DPW, sebagai mana sudah ada kabupaten kota yang telah melaksanakannya.

Sehingga, sesama pengurus dan Caleg di internal partai tetap

berkontribusi. Caleg yang terpilih naik juga berkat suara dari Caleg yang tidak terpilih.

“Bapak-ibu telah di-support oleh Caleg-Caleg lainnya, bisa saja ini di internal dibuat komit-

Sumbawa Tawarkan Jelajah Hiu Paus Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa sukses menjadi tuan rumah Sail Indonesia tahun 2018 lalu.

Dalam kegiatan yang dipusatkan di Pelabuhan Badas itu, disuguhkan sejumlah destinasi unggulan dan atraksi menarik. Di tahun 2019 ini, juga akan menawarkan sejumlah destinasi unggulan. Terutama menonjolkan wisata Hiu Paus yang populasinya hanya berada di perairan Teluk Saleh.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M. Ec, Dev menyampaikan, pada Sail tahun lalu Sumbawa menjadi tempat pelaksanaan acara puncak. Namun para yachter tidak terlalu lama menjelajah.

Sementara tahun 2019 ini, Sumbawa menjadi lokasi titik singgah, namun pihaknya ingin agar para yachter dapat menjelajah destinasi yang ada.

“Kalau kemarin kita menjadi acara puncak, mereka tidak menjelajah terlalu lama.

Sekarang kita menjadi titik singgah, tetapi kita ingin mereka menjelajah,” ujarnya.

Menurutnya, dengan dijadikannya Sumbawa sebagai titik singgah, maka pihaknya akan melakukan perubahan.

Termasuk pola dan acara puncaknya. Hanya saja rancanangan sekarang sedikit berubah dan kepastiannya akan dilihat sejauh mana peran keberadaan Sumbawa sebagai titik singgal Sail. Meskipun demikian, pihaknya sudah

(Suara NTB/ind)

H. Iskandar D mempromosikan tentang keberadaan Hiu Paus. Sehingga dimungkinkan nantinya para yachter juga mempunyai keinginan untuk menjelajahi Teluk Saleh.

“Dan kita sudah menjual ke mereka tentang Hiu Paus. Berarti Mereka tentu punya keinginan untuk menjelajah Teluk Saleh,” paparnya.

Dulunya, kata H. Iskandar, kegiatan puncak Sail Moyo Tambora dipusatkan di Pelabuhan Badas. Saat malam puncak di di depan Kantor Bupati, para yachter yang mengikuti kegiatan sedikit. Dari evaluasi yang dilakukan, salah satu pertimbangannya adalah karena mereka menggunakan pakaian

Rp 35 miliar. Yakni untuk pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan. Rencananya pengerjaannya akan berlangsung hingga Desember mendatang. “Tahap pertama sekitar Rp35 miliar.

Rencananya pengerjaan sampai Desember,” terang Dede.

Pembangunan RSUD ini

nantinya juga akan meminta pendampingan dari TP4D Sumbawa. Pihaknya berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung pembangunannya.

Karena hajatnya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Apalagi rumah sakit yang akan terbangun lebih representatif dari rumah sakit sebelumnya.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Keberadaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sangat penting. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota, juga menjadi solusi ketika terjadi gejolak harga berbagai kebutuhan di pasar. Khusus di Kabupaten Sumbawa, ratusan kelompok sudah diberdayakan sejak 2013 lalu. Hanya saja, untuk keberlanjutannya masih menjadi PR berat yang harus diupayakan.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyampaikan, program KRPL dimulai sejak 2013 lalu secara nasional dengan anggaran dari pusat. Guna menggeliatkan program ini, di tahun 2018 dianggarkan juga melalui APBD. Sejauh ini sudah sekitar 200 kelompok yang diberdayakan.

Hanya saja keberlanjutannya masih harus terus dipacu.

“Memang PR berat kita itu lestarinya. Untuk keberlanjutannya masih agak susah. Jadi kadang kalau ada bantuan semangat, nanti selesai beberapa orang saja yang berkelanjutan,” ujarnya didampingi Kasi Penganekaragaman Pangan, Endah Pertiwi, S.P., M.Si belum lama ini.

Disebutkannya, hal itu terkadang karena anggota kelompok kesulitan mendapatkan benih. Terutama yang berada di daerah sulit, aksesnya cukup jauh. Sehingga pihaknya sudah mencoba bekerjasama den-

pendek. Sementara dalam kegiatan, yang hadir menggunakan pakaian adat dan kebesaran.

Namun di luar acara para yachter juga turun dari kapal layar mereka mendatangi sejumlah tempat. Makanya pihaknya akan berupaya mengatur pola supaya nantinya para yachter juga tetap menjelajah dan juga menghadiri acara puncak.

“Kita ingin mereka tetap juga begitu, turun ke manamana menjelajah. Tetapi di acara puncaknya, acara yang kita undang mereka datang.

Makanya kita atur polanya.

Tapi acaranya seperti apa nanti kita coba konsultasikan lagi dengan EO dari pusat supaya menarik. Kan mereka juga menghendaki kita menarik, supaya setiap tahun ada singgah di Sumbawa,” jelasnya.

Tentunya, pelaksanaan Sail nantinya juga harus lebih menarik dari tahun sebelumnya. Meskipun dengan anggaran yang terbatas. Untuk itulah wisata Hius Paus akan ditonjolkan karena merupakan unggulan yang tidak tersedia di semua tempat. Disamping juga tetap mempersiapkan lokasi detinasi lainnya yang akan dijelajahi.

“Orang pusat meminta kegiatan untuk titik singgah di Labuhan Jambu. Maka kita tonjolkan Hiu Paus, karena itu keunggulannya. Itu yang tidak tersedai di semua tempat.

Tempat lain sudah pasti. Karena mereka itu pasti menjelajah, turun ke darat itu di harihari yang lain,” tukasnya. (ind)

“Harapan kami dengan seluruh masyarakat agar dapat mendoakan dan mendukung pembangunan rumah sakit ini. Karena ini untuk masyarakat. Karena kemungkinan yang akan kita bangun lebih representatif dari rumah sakit yang ada sekarang,” pungkasnya. (ind)

saling menghormati dan menghargai kontribusi sesama. Sehingga agenda Pileg dan Pilpres dapat menjadi momentum untuk semakin membesarkan partai,” tegasnya. (arn)

Keberlanjutan KRPL Masih Jadi PR Dinas Pangan

Sail Indonesia 2019

(Suara NTB/ind)

“24 Juni groundbreaking, rencananya dihadiri Ibu Menteri Kesehatan. Dengan dilakukannya groundbreaking, terkait proses semuanya sudah selesai,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri.

Dijelaskannya, tahap pertama pembangunan RSUD baru menggunakan anggaran sekitar

akan diberikan nantinya tidak sia-sia, sementara bagi kelompok tani yang gagal menanam karena kekeringan akan diberikan bibit di musim tanam berikutnya. Upaya itu dianggap tidak akan menyalahi aturan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya antar kelompok tani.

“Bagi kelompok tani yang sudah terdata tetapi tidak bisa menanam karena kekeringan, kita akan alihkan ke penerima yang lain sesuai dengan kesepakatan yang ada. Karena jika hanya terpaku pada satu kelompok saja dikhawatirkan bibit akan rusak sia-sia dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (ils)

Nasdem Cairkan Masalah Antarcaleg

Menkes akan Hadiri Peletakan Batu Pertama RSUD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru segera dilakukan. Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek tersebut rencananya dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) RI.

Halaman 6

Syafruddin Nur

gan produsen untuk menjembatani masalah benih ini. “Jadi kita coba gandeng produsen benih, supaya bisa memasarkan ke wilayah yang lebih jauh,” terangnya.

Program KRPL ini, kata Syafruddin, sebenarnya lebih untuk ketahanan pangan.

Bagaimana supaya keluarga bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dari pekarangan. Adapun kelompok sasaran diprioritaskan untuk daerah stunting dan daerah yang KK miskinnya masih tinggi.

“Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan gizi keluarga. Kemudian mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk beli makanan sehari-hari. Lebih jauh lagi kalau ada kelebihan bisa dijual, menambah pendapatan keluarga,” tukasnya.

Tahun 2019 ini, lanjutnya, terdapat 29 kelompok yang diberdayakan. Rinciannya dari anggaran APBN, 6 kelompok untuk pengembangan kelanjutan tahun lalu dan 10 kelompok untuk KRPL Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Kemudian 8 kelompok dari dana APBD 1, dan 5 kelompok dari dana APBD 2. Hanya saja untuk APBD 2 hanya diberikan bantuan untuk tanaman pekarangan. Sedangkan anggaran APBN dan APBD 1 , selain diberikan tanaman pekarangan juga diberikan tambahan bantuan unggas.

Kedepannya, pihaknya akan berupaya memaksimalkan program ini dan terus mensosialisasikan pentingnya pekarangan.

“Tentu untuk berikutnya itu yang penting.

Menanamkan kesadaran masyarakat bahwa penting manfaat pekarangan ini,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Senin, 17 Juni 2019

Perpustakaan Desa Teke Juara III Tingkat Provinsi NTB Bima (Suara NTB) – Mewakili Kabupaten Bima, Perpustakaan La Heko milik Pemerintah Desa Teke Kecamatan Palibelo berhasil masuk tiga besar atau juara III dalam lomba Perpustakaan Desa (Perpusdes) tingkat Provinsi NTB tahun 2019.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kinerja pihak Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Bima, yang melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap Perpusdes Teke dalam setahun ini.

Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten (Suara NTB/Uki) Bima, Basyirun M.Pd menBasyirun gaku, kabar Perpusdes Teke masuk tiga besar dalam lomba Perpusdes tingkat Provinsi NTB, usai menerima informasi dari Kepala Desa Teke.

“Saya diberitahu oleh pak Kades Teke, Perpusdes Teke meraih juara III lomba Perpusdes tingkat Provinsi tahun 2019,” katanya kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Menurut Basyirun, Kades Teke juga meminta surat tugas dari Dinas setempat agar bisa menghadiri undangan panitia lomba Perpusdes sekaligus menerima piagam dan dana pembinaan.

“Rencananya Kades dan Kepala BPD yang akan menerima piagam dan dana pembinaan di Mataram hari Selasa pekan depan ini,” katanya.

Lebih lanjut Basyirun mengatakan, Perpusdes Teke sejak satu tahun terakhir berada dibawah pembinaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat. Mulai dari pembinaan admisnistrasi, pengelolaan, manajemennya hingga penitipan buku.

“Setahun kita memang fokuskan melakukan pembinaan, pelayanan, memberikan pelatihan dan menitipkan bukubuku di Perpusdes Teke ini,” ujarnya.

Dengan torehan prestasi gemilang Perpusdes Teke tersebut, Ia berharap bisa diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima. Yakni membangun, mengembangkan dan memajukan Perpusdes melalui Alokasi Dana Desa.

“Mudah-mudahan langkah Desa Teke ini diikuti desa lain.

Perpusdes memiliki peran strategis dalam literasi dan setiap tahun tetap dilombakan selain menjadi indikator lomba Desa,” katanya.

Basyirun menambahkan selain di desa, pembinaan, pelayanan dan penitipan buku oleh Perpustakaan juga dilakukan di Perpustakaan sekolah. Bahkan SMA KAE Kecamatan Woha yang dibina dan disuport pernah meraih juara 2 lomba Perpustakaan Sekolah tingkat Provinsi NTB tahun 2018.

“Kita tidak hanya fokus di Desa, tapi juga di sekolah sekolah. Pembinaan dan pelayanan ini sebagai bentuk keseriusan kita sebagai Kabupaten Literasi,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DICIDUK – Ir (25) terduga pengguna dan pengedar 21 poket sabu asal Dusun Campa Desa Bakajaya diciduk polisi, Sabtu (15/6).

Polisi Ciduk Pengedar 21 Poket Sabu Dompu (Suara NTB) Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, meringkus terduga pengedar narkotika jenis sabu, Jumat (14/6) Pukul 21.00 Wita. Ia Ir (25) adalah pria kelahiran Tangerang, asal Dusun Campa Desa Bakajaya. Dari tangannya disita 21 poket barang haram tersebut.

Kanit Opsnal Satrenarkorba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun kepada Suara NTB, Sabtu (15/6) pagi menjelaskan, pengguna sekaligus pengedar sabu yang ditangkap di gang samping SMAN 1 Dompu itu merupakan target operasi polisi. Setelah sebelumnya berhasil kabur dari pengejaran karena tindak pidana serupa.

“Sebelumnya tim sempat mengejar pelaku tapi kehilangan jejak. Tapi kemudian pada Tanggal 14 Juni kemarin pelaku menyalip mobil polisi yang tengah patroli sehingga dibuntuti dan ditangkap di gang samping SMAN 1 Dompu,” jelasnya.

Dari penangkapan ini, polisi mendapati 21 poket sabu yang disembunyikan di bungkusan rokok di salah satu saku pakaiannya. Juga masing-masing satu buah Ponsel, korek api dan dompet. “Tim juga mengeledah motor Mio tanpa plat yang dikendarai pelaku, tapi tidak menemukan apaapa atau nihil,” ujarnya.

Pelaku akan dijerat Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ir yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang bukan tanaman itu kemudian digiring ke Mapolres Dompu. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Gelombang Tinggi, Nelayan Berhenti Melaut Dompu (Suara NTB) Sudah sepekan terakhir, nelayan di pangkalan pendaratan perahu Dusun Ama Habe Desa Bara, Kabupaten Dompu berhenti melaut. Mereka khawatir akan mengalami kecelakaan karena gelombang tinggi. Hari-hari mereka kini dimanfaatkan untuk memperbaiki perahu dan jaring penangkap ikan.

Salah seorang nelayan, Bunyamin kepada Suara NTB, Minggu (16/6) mengaku, hanya sebagian kecil nelayan yang masih berani melaut. Itupun nelayan tertentu yang memiliki perahu dengan ukuran besar seperti dirinya. Sementara nelayan bermodal perahu kecil sepekan terakhir ini tidak pernah lagi beraktivitas.

“Hampir semua nelayan di sini tidak ada yang melaut. Saya pergi inipun terpaksa karena sudah terlanjur menerima pesanan rumput laut,” ungkapnya.

Dipastikan Bunyamin, selama gelombang tinggi di perairan Ria dan sekitarnya terjadi tak ada pasokan ikan dari puluhan nelayan Ama Habe ke pasaran. Mereka sibuk mengisi waktu luang untuk memberbaiki jaring dan perahu hingga cuca kembali normal.

Dirinya yang memakai perahu besar saja sempat kesulitan berlayar akibat tingginya gelombang. Bahkan di jalur biasa yang cukup ditempuh dengan waktu maksimal empat jam ke lokasi pengambilan rumput laut harus dilaluinya tujuh jam.

“Gelombangnya, (air laut) sampai masuk tapi beruntung

saya bawa terpal untuk mengamankan diri dan perahu agar tidak masuk air laut,” jelasnya.

Tak hanya mengancam keselamatan jiwa. Kondisi cuaca saat ini juga berpengaruh besar terhadap hasil melautnya.

Yang mana dari biasanya delapan ton ke atas per hari kini berkurang menjadi lima ton.

Dengan berkurangnya hasil pengambilan rumput laut ini, Bunyamin mengaku pendapatan bersihnya setelah dipotong biaya operasional dan buruh hanya Rp150 ribu. “Kalau biasanya, delapan ton ke atas kami bisa bawa pulang uang bersih Rp600-Rp1 juta sehari. Cuma sekarang cuacanya sangat berbahaya. Kalau mau nangkap ikan juga sulit karena tidak mungkin bisa melepas aring,” pungkasnya.

Waspadai Cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin Bima, telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah wilayah.

Termasuk perairan selatan Kabupaten Dompu. Melihat kecepatan angin 25-30 knot saat ini, memungkinkan ketinggian gelombang mencapai

mengusung saya, salah satunya yang pasti itu Nasdem (memiliki empat kursi hasil Pemilu 17 April 2019). Yang lain masih rahasia,” kata Ichtiar.

Sayangnya, klaim Ichtiar ini tidak mendapatkan sambutan senada dari pihak Nasdem. Partai Nasdem yang menjadi partai pemenang Pemilu untuk DPRD Kabupaten Dompu periode 2019 – 2024 pada 17 April 2019 lalu secara resmi belum memutuskan sikap dan dukungannya untuk Pilkada 2020 mendatang.

Sebab, ada mekanisme partai yang akan menentukan arah dukungan terhadap pencalonan kepala daerah dan itu akan dibicarakan setelah pelantikan anggota DPRD baru.

“Kita menunggu selesai pelantikan DPRD. Yang jelas, nanti kita

(Suara NTB/jun)

TAK MELAUT – Sejumlah nelayan di pangkalan pendaratan perahu Ama Habe tak melaut akibat gelombang tinggi, Minggu (16/6).

1-3 meter. Karenanya, nelayan dan warga pesisir pantai diminta terus memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan kepada Suara NTB, Sabtu (15/ 6) menegaskan, kondisi cuaca saat ini cukup sulit diperediksi.

Terkadang cerah, mendung bahkan gelombang tinggi dan pasang. ”Makanya kita terus ingatan nelayan maupun yang menggunakan transportasi laut dan warga pesisir agar selalu waspada. Cuaca ini harus betulbetul diperhatikan,” harap dia.

Pantauan lapangan sepekan

terakhir, gelombang setinggi 13 meter terjadi di perairan selatan Kecamatan Huu. Bahkan kondisi tersebut sempat membuat nelayan setempat beberapa hari berhenti melaut.

Tak heran, ungkap Imran M. Hasan pasokan ikan ke pasaran saat ini minim dan mahal. “Diperparah lagi karena sekarang sedang bulan purnama sehingga sangat sulit untuk memperoleh ikan bagi nelayan,” ujarnya.

Kendati menyadari kondisi gelombang saat ini mengancam keselamatan nelayan dan warga pesisir pantai. Ia mengaku tak berani menekan ne-

layan untuk menghetikan sementara aktivitas melautnya.

Karena dikhawatirkan BPBD akan jadi sasaran permohonan bantuan untuk keperluan hidup mereka sehari-hari di tengah keterbatasan anggaran.

Untuk itu alternatif terbaik menurutnya ialah meminta setiap warga yang berada dipesisir pantai dan beraktivitas ditengah laut lepas untuk meperhatikan kondisi cuaca. Jika dirasa mengancam mesti segera diputuskan untuk tidak melaut. “Penekanan kita perhatikan saja fenomena alam. Nelayan juga kan sudah cukup paham,” pungkasnya. (jun)

Tata 20 Taman Kota, Miris, SD Negeri DLH Butuh Rp500 Juta di Pelosok Bima Rusak Parah Kota Bima (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta untuk menata dan memperbaiki Taman di Kota Bima, yang tercatat jumlahnya sebanyak 20 buah.

Kepala DLH Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M. AP mengatakan jumlah taman yang ada di Kota Bima saat ini mencapai 20 taman, namun dari jumlah itu rata-rata dalam kondisi yang memprihatinkan. “Bahkan sebagian besarnya rusak parah karena tidak adanya perawatan,” katanya kepada Suara NTB. Dikatakannya faktor penyebab kondisi taman Kota rusak lantaran selama ini hanya difokuskan untuk menanam dan menyiram, tapi tidak ditata sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik taman. “Ini yang menjadi evaluasi kami, ternyata taman hanya ditanam dan disiram saja, sementara penataan sama sekali tidak ada,” katanya.

Dalam perencanaan tahun 2019 berjalan ini, hal utama yang dilakukan yakni mengubah jenis tanaman yang ditanam. Untuk itu, pihaknya

membutuhkan anggaran Rp500 juta untuk membeli tanaman. “Nanti prosesnya kita akan manfaatkan kelompok masyarakat,” katanya.

Sementara untuk penataan dan perawatan taman, Alwi berpendapat tidak harus membutuhkan anggaran yang terlalu banyak, karena hal tersebut tergantung pada seni. “Kita bisa memanfaatkan banyak barang hanya untuk menata, yang terpenting tanaman yang ditanam agar sebuah taman terlihat hidup,” katanya.

Selain itu, Alwi juga akan mengubah beberapa space taman. Seperti bagian taman yang ditanami rumput akan diubah menjadi space bermain anak dengan memasukkan pasir halus. “Dampak positifnya akan berkurang beban kita untuk menyiram,” ujarnya.

Alwi menambahkan persoalan kondisi taman rencana penataan tersebut telah disampaikan kepada Walikota Bima. Dengan harapan dapat mengalokasikan anggaran perubahan. “Alhamdulillah Walikota merespon positif dan meminta untuk mengajukan pada anggaran perubahan,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) Potret Pendidikan di Kabupaten Bima masih jauh dari kata layak. Baik dari kurikulum maupun infrastruktur yang belum memadai. Seperti yang terjadi di SDN Inpres Oi U’a Desa Dumu Kecamatan Langgudu.

SDN Inpres di wilayah Pelosok Kabupaten Bima dan didirikan pada tahun 1977 tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Gedung sekolah dan ruang kelas masih jauh dari kata layak. Bahkan atap bangunannya rusak parah.

Kondisi bangunan sekolah yang rusak itu, disorot para penggiat Literasi Bima. seperti Direktur Rumah Baca, Al-Ayubi, Salahuddin S.Pd, dan Direktur Sarangge Baca Bima, Dipati. “Kami sangat menyayangkan masih adanya sekolah di daerah pelosok yang jauh dari kata layak,” katanya.

Ia berpendapat, kondisi SDN Inpres Oi U’a Desa Dumu tersebut menjadi salahsatu cerminan kondisi pendidikan di daerah pelosok Kabupaten Bima yang belum memadai sarana dan prasarana. “Kemungkinan masih ada sekolah sekolah di daerah lain yang kondisinya sama dengan SDN Inpres Oi U’a ini, seperti di wilayah Tambora dan Lambu,” katanya.

Salahuddin mengatakan kondisi bangunan yang rusak tersebut mengakibartkan proses kegiatan belajar mengajar

(Suara NTB/Ist)

RUSAK - Kondisi bangunan SDN Inpres Oi U’a Desa Dumu Kecamatan Langgudu yang rusak parah.

(KBM) tidak maksimal. Bahkan para siswa dan guru kerap dihantui rasa ketakutan.

“KBM menjadi terganggu karena siswa dan guru memikirkan kondisi bangunan yang sewaktu waktu bisa ambruk,” katanya. Sementara Dipati, mengaku telah melihat langsung kondisi sekolah dengan jumlah siswa 65 orang serta 17 guru, honorer dan PNS tersebut. Kondisinya dikeluhkan para siswa dan guru.

“Kami berinteraksi dengan pihak sekolah. Mereka mengeluhkan bangunan yang rusak,” katanya.

Dipati menyayangkan sikap apatis Pemerintah Daerah membiarkan kondisi sekolah tersebut rusak tanpa ada inisiatiaf memperbaiki.

Padahal setiap warga negara dijamin dan berhak mendapatkan

pendidikan yang layak.

Oleh karena itu, Ia bersama dengan pengiat literasinya berharap Pemerintah Daerah khusunya Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikdupora) agar bisa terketuk pintu hatinya melihat kondisi sekolah setempat.

“Mungkin setelah dicek langsung oleh pihak Dinas ada sedikit rasa iba untuk memperbaiki,” katanya.

Sementara Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin M.M dikonfirmasi Suara NTB, tidak memberikan komentar, namun pihaknya akan meninjau langsung sekolah itu dalam waktu dekat.

“Nanti akan kita cek,” katanya. (uki)

Bupati Berharap Dukungan Politik untuk Program Jagung (Suara NTB/uki)

BUTUH ANGGARAN - Taman Amahami, salahsatu dari 20 taman di Kota Bima. DLH Kota Bima membutuhkan anggaran sekitar Rp500 juta untuk menata dan memperbaiki taman-taman tersebut.

Pilkada Dompu, Nasdem Tegaskan akan Dukung Kader Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH, mengaku Partai Nasdem pasti mengusungnya di Pilkada Dompu 2020. Pengakuan ini berbeda dengan pernyataan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Suryanto Taufik.

Menurut Suryanto, Nasdem justru belum memutuskan sikap dan dukungannya dan akan mendukung kader sendiri.

Usai acara halalbihalal lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, Jumat (14/6) pagi, Ichtiar yang dimintai komentarnya soal dukungan partai di Pilkada Dompu secara tegas memastikan dirinya akan didukung oleh Nasdem.

“Ada sembilan kursi Dewan (partai politik) yang akan

Halaman 7

akan majukan kader,” kata Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Suryanto Taufik kepada Suara NTB usai acara halalbihalal Nasdem di gedung PKK Dompu, Jumat (14/6) malam.

Ia pun tidak mempersoalkan jika ada pihak yang mengklaim telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem untuk maju di Pilkada 2020 mendatang. Tapi partai memiliki mekanisme dalam menentukan bakal calon yang akan diusung di Pilkada dan salah satu ukurannya hasil survei terkait elektabilitas calon. “Tetap harus proses dari bawah, baru diputuskan DPP,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Dompu dari Partai Bintang Reformasi (PBR) ini menegaskan, garis politik Partai Nasdem dalam penentuan bakal calon kepala daerah

tanpa mahar politik. Yang diutamakan partai ketokohan calon dan visinya membangun daerah.

Kendati masih menunggu pelantikan anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024, namun Partai Nasdem memang mulai memberikan sinyal untuk mendukung pencalonan Ichtiar. Pada acara Halalbihalal Partai Nasdem di gedung PKK yang dihadiri Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, tampak juga dihadiri Ichtiar. Bahkan, Ichtiar diberikan kursi khusus sejajar dengan Bupati Dompu, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Dompu. H. Ichtiar dan Suryanto Taufik juga beberapa kali melakukan foto bersama usai acara halalbihalal sebagai bentuk keakraban keduanya. (ula)

Dompu (Suara NTB) Produktivitas jagung Dompu secara kontinyu dengan volume yang banyak dan kualitas yang terjaga berhasil dipertahankan.

Hal ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Dompu. Saat ini Pemda Dompu sedang berusaha mewujudkan hilirisasi produk jagung untuk memberi nilai tambah.

“Saya sampaikan ini, untuk memohon dukungan secara politik, memohon dukungan secara kebijakan, bagaimana kita kedepan, supaya hal – hal yang baik ini bisa dikembangkan, bagaimana jagung yang sekarang hanya jual bijinya saja, sekali waktu dalam bentuk pakan,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara halalbihalal Partai Nasdem di gedung PKK Dompu, Jumat (14/6) malam.

Diakui H. Bambang, program jagung pasti ada banyak kekurangannya. Tetapi program jagung, hasilnya sudah terbukti efektif memberi kesibukan pada masyarakat, tinggal dipelajari titik lemah dan masalahnya dimana serta cara menyelesaikannya. “(Karena) Tidak ada (program dan kebijakan) yang langsung sempurna. Tidak ada yang langsung satu kali ketuk itu, langsung jadi. Tidak ada yang seperti itu. Kita perlu kemitraan antara eksekutif legislatif, kita perlu seminar – seminar untuk merumuskan solusi yang lebih bijak,” ungkapnya.

(Suara NTB/ula)

HADIR - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin (tiga dari kiri) saat menghadiri acara halalbihalal Partai Nasdem Kabupaten Dompu di gedung PKK Dompu, Jumat (14/6) malam.

H. Bambang yang diusung Partai Nasdem di Pilkada 2015 lalu ini mengajak partai Nasdem untuk tetap optimis, tetap semangat mendukung memfasilitasi aktifitas – aktifitas ekonomi karakat dalam mencapai pertumbuhan yang jauh lebih baik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat, dan beberapa indikator kemajuan lain berhasil dicapai Kabupaten Dompu.

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari peran petani jagung. Karena produksi jagung dalam jumlah banyak dan berkualitas secara kontinyu ini mendatangkan uang yang banyak, dan berhasil menggerakkan ekonomi rakyat.

“Saya sampai tahun (2021) depan menjadi Bupati. Setelah itu, saya tidak mungkin menjadi

Bupati. Tantangan buat kita kedepan, bagaimana kenyamanan – kenyamanan masyarakat, kemanfaatan – kemanfaatan yang telah dinikmati oleh masyarakat dan kebijakan – kebijakan pemerintah ini, paling tidak dapat dipertahankan oleh Bupati berikutnya,” harapnya.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu, Suryanto Taufik sebelumnya menegaskan komitmen Partai Nasdem untuk tetap mengawal dan mendukung penuh program pembangunan yang pro rakyat, senantiasa menjaga hubungan antara legislatif dan eksekutif. “Dengan membangun hubungan dan komunikasi yang intensif, dengan tidak mengurangi sedikitpun sikap kritis dan solutif, sehingga gerak jalan roda pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran,” tegasnya. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 17 Juni 2019

Halaman 8

Wajah Wakil Rakyat NTB di Senayan Dinilai Tak Mampu Membawa Perubahan Mataram (Suara NTB) Melihat komposisi calon anggota DPR RI dari dapil Provinsi NTB yang berpeluang terpilih berdasarkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019.

Dinilai tidak akan mampu banyak memberikan harapan bisa membawa perubahan besar dari periode sebelumnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB di kancah nasional.

Penilaian itu diutarakan oleh pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, MA.Pol kepada Suara NTB, Sabtu (15/6). Ada banyak alasan yang dia ungkapkan mengapa ia masih pesimis terhadap para calon wakil rakyat dari NTB hasil Pemilu 2019 itu bakal bisa tampil dengan performa yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dikatakan Ihsan, ia tidak melihat ada sosok yang bakal mampu memberikan banyak warna di DPR RI selaku wakil rakyat dari NTB. “Karena itu, saya mengatakan malah akan lebih buruk kinerja anggota DPR RI kita dari NTB yang sekarang (hasil Pemilu 2019) dibandingkan periode sebelumnya,” tegas

kandidat doktor pemikiran ilmu politik UIN Jakarta ini.

Disebutkannya, dari 10 orang anggota DPR RI dari dapil NTB periode 2014-2019, setidaknya ada tiga orang yang cukup berhasil memberikan warna pada dinamika politik di DPR RI. Mereka adalah Fahri Hamzah, Kurtubi dan Ermelena. Ketiganya cukup vokal berbicara, baik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR maupun dalam kepentingan mewakili masyarakat NTB memperjuangkan aspirasi.

“Yang saat ini, ada sosok Fahri yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus akui punya kualitas personal yang cukup besar, punya keberanian dalam mengkritik pemerintah. Selanjutnya ada juga Kurtubi, dan Ermelena,

dari 10 orang itu hanya merekalah yang paling aktif mewarnai kinerja mereka di DPR RI dari dapil NTB, selain itu pasif,” sebutnya.

Namun kemudian, ketiga orang itu dipastikan tidak lagi akan duduk di kursi wakil rakyat, karena Fahri diketahui tidak lagi mencalonkan diri, kemudian Kurtubi dan Ermelena memang tidak lagi terpilih.

“Kalau melihat komposisi sekarang, persis ada beberapa petahana yang terpilih lagi.

Tapi mereka juga tidak banyak memberikan harapan, karena sebelumnya juga tidak menunjukan performa yang cukup bagus dan saya yakin sulit diharapkan aktif pada periode berikutnya ini,” ujarnya.

Terkait dengan masuknya sejumlah wajah baru dalam ja-

jaran komposisi anggota DPR RI dapil NTB sekarang ini, seperti Johan Rosihan, Suryadi Jaya Purnama, Wartiah, Bambang Kristiono dan Sari Yuliati. Ihsan juga mengaku pesimis mereka bakal bisa langsung tancap gas untuk bisa tampil baik memberikan warna. Pasalnya track record pada wajah baru tersebut, tidak memiliki rekam jejak yang kuat untuk banyak diharapkan bisa tampil maksimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB. “Kita juga tidak menaruh banyak harapan dari wajah baru itu, pasalnya track record mereka selama ini datar saja di panggung politik. Apalagi akan masuk panggung yang sudah jauh lebih kompetitif dan lebih keras, maka mereka akan sulit jadi personal dirinya yang bisa tampil maksimal.

Sehingga mereka hanya akan tetap jadi mewakili NTB sebagai representasi partai dan fraksi, tapi mencerminkan wakil yang akan menerjemahkan kepentingan NTB tidak akan mampu,” paparnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI, Kurtubi pernah menyampaikan kepada Suara NTB, alasan mengapa banyak anggota dewan tidak bisa banyak tampil wajahnya di media massa, lantaran mereka tidak banyak bicara yang disebabkan ketidakmampuan mereka dalam menguasai persoalan di komisi mereka. Hal Itu karena kebijkan partai yang menempatkan anggota dewan bukan pada komisi yang menjadi bidangnya.

“Itulah mengapa kemudian anggota Dewan banyak yang tidak bicara pada saat rapatrapat komisi, karena mereka tidak mengusai dan tidak sesuai bidangnya. Sementara kan yang disorot media adalah mereka yang banyak bicara,” ujar Kurtubi belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Ihsan mengatakan bahwa tidak selamanya apa yang disampaikan Kurtubi itu bisa dibenarkan. Meskipun tidak dipungkiri punya pengaruh terhadap performa anggota Dewan. Namun menurut Ihsan, hal itu tetap

kembali pada kualitas personal anggota Dewan tersebut.

“Memang ada beberapa Komisi yang membutuhkan bidang kemampuan khusus, tapi ada banyak sekali komisi yang sudah familiar dengan isu keseharian para anggota itu. Misalnya isu olahraga, pendidikan sosial, perempuan dan anak. Saya pikir semua anggota dewan dari dapil NTB bisa bicara itu, karena tidak butuh keahlian keilmuan khusus, beda dengan bidang energi, ekonomi, wajar itu,” katanya.

“Ini sebagai bagian dari kritik sipil, kita sebut saja anggota DPRRI ketika berada Komisi VIII, soal agama. Itu kan sangat dekat dengan kehidupan keseharian, tapi toh nyaris tidak pernah kita dengar bicara banyak soal itu,” sambungnya.

Disampaikan Ihsan, faktor lain yang membuat para anggota dewan dari NTB tidak bisa bicara banyak, karena faktor ketidakpercayaan diri, atau karena mereka malas dan juga

minim pengetahuan. Menurutnya, harusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bisa bicara. Pasalnya ketika mereka sudah mencalonkan diri, mereka harus bisa.

Dengan situasi yang terjadi pada para wakil rakyat dari NTB itu, maka tidak heran jika keberadaan mereka di DPR RI tidak bisa memberikan sumbangsih pembangunan bagi NTB dari pusat. Sebab mereka tidak berteriak lantang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB. “Kemampuan mereka sangat jelas dan pasti berpengaruh terhadap pembagian kue pembangunan untuk NTB. Kalau mereka tidak lantang bicara maka tentu tidak akan jadi perhatian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi menegaskan bahwa dua wakil PKS terplih diharapkan tidak kalah debutnya dari Fahri Hamzah.

Johan dan SJP dituntut untuk bisa tampil lebih baik dari Fahri dalam mewakili Masyarakat NTB. (ndi)

Penyidikan APE TK/PAUD Kota Bima

Jaksa akan Panggil Sekda sebagai Saksi Mataram (Suara NTB) – Dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TK/PAUD Kota Bima tahun 2018 sudah beranjak ke tahap penyidikan. Jaksa penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Salah satunya Sekda Kota Bima.

Hal itu dikonfirmasi Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan saat ditemui di Mataram akhir pekan lalu. “Ketua tim TAPD juga akan dimintai keterangan. Kita panggil sebagai saksi,” ucapnya menjawab Suara NTB. Dia menambahkan, jaksa sampai saat ini sudah memeriksa kembali 30 saksi di tahap penyidikan. Pemeriksaan itu untuk menguatkan bukti perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana hibah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

“Naik penyidikan karena sudah ada bukti permulaan yang cukup. Ada indikasi korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara,” jelasnya. Dana BOP tersebut sudah seluruhnya disalurkan ke 94 TK/PAUD baik negeri maupun swasta pada tahun 2018 lalu. Dana dipakai untuk membeli alat peraga edukatif (APE).

Penyaluran sesuai dengan rencana anggaran biaya yang tertera. Namun, jaksa menemukan indikasi penggelembungan harga per item. Wayan menyebutkan penyaluran dana BOP tersebut dibagi menjadi dana hibah untuk TK/PAUD swasta dan serta untuk TK/PAUD Negeri melalui Dinas Pendidikan Kota Bima.

Anggaran semuanya bersumber dari APBD Kota Bima tahun 2018. “Ini dana pusat, DAK (dana alokasi khusus) yang disalurkan melalui APBD,” sebut Wayan. Rinciannya, sebanyak Rp1,8 miliar untuk TK/PAUD swasta dan Rp1,9 miliar untuk TK/PAUD negeri. “Totalnya sekitar Rp3 miliar sekian,” sebutnya Wayan.

Meski kasus sudah naik ke penyidikan, dia menyebut jaksa penyidik masih perlu mendalami lagi. Hal tersebut untuk keperluan penetapan tersangka. (why)

Demokrat NTB Tolak KLB Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah digoyang menyusul munculnya dorongan untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dari sejumlah kader senior partai tersebut, yang tergabung diri dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) baru-baru ini.

Muncuatnya isu KLB tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari pengurus dan kader Partai Demokrat di daerah, termasuk NTB. Pengurus Demokrat NTB kemudian mengambil sikap, merespon isu KLB tersebut.

Dengan tegas pengurus DPD Demokrat NTB dan Kabupaten/Kota mengeluarkan sikap bersama menolak adanya KLB di tubuh partai yang saat ini tengah dipimpin oleh Presiden ke -6 RI tersebut.

Adapun isi pernyataaan sikap bersama tersebut ditandatangani oleh masing-masing Ketua DPD tersebut, yakni pertama, Demokrat BTB sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar PD atas wafatnya ibu Hj. Ani Yodhoyono.

Kedua mengusulkan kepada DPP agar segera mengundang pimpinan daerah untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi pascapemilu 2019. Ketiga Mendukung sepenuhnya langkah SBY selaku ketua umum partai dan menolak adanya KLB. Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (16/6), menjelaskan alasannya menolak KLB tersebut yakni. “Kenapa NTB menolak KLB? Pertama karena tidak ada dasar untuk melaksanakan KLB sesuai dengan konstitusi dan PO Partai Demokrat.

Kedua, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, maka akan menjadi preseden buruk bagi partai. Ketiga, KLB yang dilaksanakan di luar aturan adalah pada hakikatnya merupakan tindakan makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah (legal),” ujarnya.

Diketahui munculnya isu KLB tersebut yang digawangi oleh kader senior Partai Demokrat seperti Max Supacua, lantaran keprihatinannya melihat keterpurukan partai pada Pemilu 2019 yang hanya mampu mendapatkan suara sebesar 7,7 persen. Karena itu perlu ada perbaikan terhadap partai tersebut yang pernah berjaya sebagi pemenang pemilu dengan perolehan suara mencapai 20 persen kebih pada pemilu 2009 lalu.

Menurut Mahalli, alasan tersebut tidak bisa lantas menjadi pembenaran untuk melakukan KLB. “Menyelesaikan dan mengoreksi penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 bukan dengan saling menyalahkan antar sesama kader,” katanya.

Menurut Mahalli, langkah yang paling tepat ditempuh Partai Demokrat saat ini yakni melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut, partai kemudian mengambil langkah-langkah konsolidasi untuk memperkuat partai menghadapi agenda-agenda politik berikutnya. Ditengah hasil yang kurang memuaskan diperoleh partai pada Pemilu 2019 ini, tidak lantas KLB menjadi jalan ke luar yang tepat. (ndi)

(Suara NTB/ist)

TOLAK KLB - Ketua DPD partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri bersama Ketua DPC Kabupaten/Kota beserta jajaran pengurus mengeluarkan pernyataaan sikap menolak KLB.

(Suara NTB/why)

GIRING - Seorang Polwan Polres Mataram menggiring tersangka FJ, yang diduga mencuri dan menjambret di 10 TKP di wilayah Kota Mataram sejak April 2019 lalu.

Ketagihan Sabu, Remaja Putus Sekolah Nekat Mencuri Mataram (Suara NTB) Komplotan keprok kaca mobil di wilayah Kota Mataram ditangkap lagi. Tersangka FJ alias OC (15) menyusul kawannya yang sudah lebih dulu masuk penjara. Remaja berhenti sekolah ini ikut serta dalam aksi pencurian di 10 tempat.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan bahwa tersangka FJ ikut mencuri dengan memecah kaca mobil sebanyak tiga kali. “Sisanya dia ikut menjambret tiga kali dan lima kali menjambret dan satu kali membobol konter HP,” ujarnya

akhir pekan lalu.

Tersangka FJ ditangkap Minggu (9/6) lalu saat menyeruput kopi di warung tepi jalan Gajah Mada, Jempong, Sekarbela, Mataram.

Dari catatan kepolisian, FJ diduga mencuri di Kantor PT Sunlife Financial, perumahan di Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. Atas perbuatannya juga FJ masuk daftar pencarian orang sebanyak tiga kali.

Kasus paling baru, tersangka FJ bersama MR alias RZ (16) menjambret kamera seorang vlogger. Korban saat itu sedang mengambil video

menggunakan kamera digital Sony a7. Kerugian korban sampai Rp28 juta.

Sebelumnya di kantor agen asuransi, FJ membobol mobil dengan memecahkan kaca samping mobil. Tersangka merogoh uang tunai Rp4 juta di dalam mobil.

April lalu, FJ ikut membobol toko ponsel di Jempong, Sekarbela. Uang hasil mencuri dibagi bersama RZ. “Uangnya dipakai untuk membeli sabu,” terang Alam. Tersangka FJ dan RZ yang masih di bawah umur itu kini didampingi unit PPA. Mereka ditahan di Lapas Anak

Tojong-Ojong, Lombok Tengah.

Sementara Polsek Narmada menangkap seorang pencuri motor Suzuki Satria FU 150, Handayani alias Cebol (27). Cebol disangka mencuri di Kafe Cilok di Suranadi, Narmada, Lombok Barat memanfaatkan pengunjung yang wisata libur lebaran.

Alam menjelaskan, tersangka mencuri motor dengan modus membobol kunci kontak menggunakan kunci T. Motor dalam kondisi stang terkunci dan diparkir rapi. “Tersangka ditangkap saat akan menjual motor hasil curiannya. Motor

langsung kita amankan. Tidak jadi dijual,” sebut Kapolres.

Kemudian Polsek Lingsar menangkap pencuri laptop dan ponsel pintar di Bug-Bug, Lingsar, Lombok Barat. Tersangka Wadi (21) masuk ke rumah korban lewat lantai dua sekolah yang bersebelahan. Korban yang tertidur pulas baru sadar barang elektroniknya hilang pada pagi hari, Minggu (9/6) lalu. ”Polres Mataram mengatensi setiap kerawanan 3C. Kami harap masyarakat segera melapor dan bisa waspada dengan menjadi polisi bagi diri sendiri,” pungkas Kapolres. (why)

Tim Ahli Konstruksi Cek Satu Anggota Majelis Hakim Mundur Fisik Dermaga Gili Air

Sidang Perkara Dana Bantuan Masjid Gempa Lombok

Mataram (Suara NTB) – Satu anggota majelis hakim sidang tiga terdakwa korupsi dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok Kemenag NTB tahun 2018 mengundurkan diri. Alasannya, demi menaati perintah KUHAP. Anggota majelis, Fathurrauzi digantikan Naspudin.

Sidang perkara korupsi dengan terdakwa mantan Kasi Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB H. Silmi tengah pekan lalu berbeda.

Sebab satu anggota majelis hakim berganti. Demikian juga dengan persidangan terdakwa mantan Kasubag TU Kemenag Lobar Muhammad Ikbal dan mantan Staf KUA Gunungsari Lalu Basuki Rahman.

“Saya sudah tidak lagi menjadi anggota majelis.

Sudah ada penetapan dari Ketua PN Mataram,” ucap Fathurrauzi yang juga Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Minggu (16/5).

Dia menyebutkan, perannya digantikan Naspudin, hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan

(Suara NTB/dok)

Fathurrauzi Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Hakim yang akrab disapa Oji ini mengemukakan alasannya mundur karena inisiatif sendiri.

“Bahwa saya sebagai anggota majelis mengundurkan diri dengan alasan 157 KUHAP. Saya sebagai salah satu majelis ada hubungan ipar dengan salah seorang jaksa penuntut

umum,” bebernya. Yang dimaksud yakni Nurul Suaihada, jaksa penuntut umum pada Kejari Lombok Timur.

Pasal 157 KUHAP tersebut mengatur tentang seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.

Susunan majelis perkara tersebut saat ini antara lain Isnurul Syamsul Arif sebagai hakim ketua dengan hakim anggota Abadi dan Naspudin.

Terdakwa Silmi, Ikbaludin, dan Basuki diajukan ke persidangan dengan dakwaan memungut dana bantuan 12 masjid terdampak gempa di Kecamatan Gunungsari, Lingsar, dan Batulayar, Lombok Barat. Mereka mengumpulkan pungutan sebanyak 10 persen dari setiap masjid dengan total hasilnya Rp104 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi proyek dermaga Gili Air tahun 2017 berlanjut ke pengecekan fisik bangunan.

Ahli konstruksi menguji kesesuaian spesifikasi dengan perencanaan. Hasilnya dibawa ke auditor untuk penghitungan kerugian negara.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menjelaskan, penyidik meminta tim ahli konstruksi untuk memperkuat pembuktian. “Untuk kasus Gili Air sudah cek fisik. Penyidik sama tim ahli,” ujarnya dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Dia menambahkan bahwa cek fisik adalah salah satu rangkaian penyidikan kasus yang mulai ditangani tahun 2018 lalu itu. Selanjutnya, hasil cek fisik dikoordinasikan dengan auditor. “Audit belum (selesai). Nunggu ini (cek fisik) dulu. Tapi permintaan audit sudah kita minta. Langsung hitung kerugian negara,” sebut Syamsuddin.

Tim ahli konstruksi, sambung dia, sudah selesai menguji bangunan fisik proyek se-

nilai Rp6,28 miliar tersebut.

Dalam kasus itu, penyidik menemukan indikasi korupsi diduga berupa penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan proyek di Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara tersebut.

Syamsuddin mengatakan, pihaknya masih akan memanggil saksi untuk melengkapi penyidikan. Salah satunya untuk menentukan pihak yang mempertanggungjawabkan secara pidana. “Belum ada penetapan tersangka.

Selesaikan pemeriksaan saksi-saksi dulu,” tandasnya.

Pejabat pada Dishublutkan Lombok Utara dimintai keterangan, menyusul pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) KLU, panitia penerima hasil pekerjaan, serta pihak rekanan.

Proyek pembangunan dermaga apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp 6,6 miliar. Proyek lalu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 6,28 miliar. (why)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 17 Juni 2019

Halaman 9

PPDB SMAN/SMKN

Siapkan Diri untuk PPDB SEKOLAH mulai menyiapkan diri untuk menerima siswa baru dalam rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020. Pematangan di kepanitiaan di sekolah dilakukan agar pelaksanaan bisa berjalan lancar, terutama agar memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang PPDB. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto, pada Jumat (14/6) mengatakan, pihaknya mulai menyiapkan panitia PPDB dan menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan PPDB. “Termasuk juga masalah sosialisasi zona. Kita ingin zonasi itu benar agar tidak ada komplain,” ujarnya.

Pihaknya juga akan membuat pengumuman tentang kegiatan PPDB. Pada 17 sampai dengan 20 Juni merupakan masa pra pendaftaran untuk jalur prestasi dan perpindahan orang tua siswa. Pra Pendaftaran calon peserta didik SMA/SMK jalur perpindahan orang tua/wali dalam bentuk inventarisasi, verifikasi berkas oleh panitia di tingkat UPT Layanan dan penerbitan rekomendasi kelayakan untuk diusulkan ke panitia tingkat provinsi.

SMAN 6 Mataram sendiri memiliki kuota 10 rombongan belajar (rombel) dengan masing-masing rombel maksimal 36 siswa. Kuota itu termasuk dengan siswa yang tidak naik kelas.

Sunoto mengatakan, sistem PPDB menggunakan sistem online atau dalam jaringan (daring). Pendaftaran terpusat pada sistem di Dikbud yang nantinya bisa diakses melalui http://bptp.dikbud.ntbprov.go.id/ppdb. “Mengikuti sentral dari Dikbud, karena sekolah posisi memverisikasi data, sumber data di Dikbud,” kata Sunoto.

Pihaknya berharap melalui PPDB Zonasi, sekolah yang berada di pinggiran Kota mendapatkan banyak keuntungan. Pihaknya berharap anak-anak di sekitar sekolah yang memiliki potensi bagus bisa mendaftar ke sekolah. “Intinya dengan zonasi ini jangka panjangnya pasti pemerataan pendidikan akan lebih mudah dicapai,” katanya.

Ia juga meyakini aturan kuota rombel bisa dipatuhi, karena tidak boleh lebih dari 36 orang. Dan tidak boleh ada penambahan jumlah rombel. “Tidak boleh menambah lagi rombel, jadi kita senang dengan zonasi, ke depan jauh lebih,” harapnya. (ron) Sunoto (Suara NTB/dok)

Pendaftar Jalur Khusus Harus Penuhi Syarat Khusus Mataram (Suara NTB) – Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN, SMKN, dan SLB mulai dilaksanakan pada pekan depan. PPDB jalur prestasi, prasejahtera, dan perpindahan orang tua harus memenuhi syarat khusus.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, pada Jumat (14/6) mengutip Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB menjelaskan ada sejumlah syarat khusus. Ia menjelaskan, untuk calon peserta didik baru kategori prasejahtera harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). “Atau memiliki surat keterangan hasil verifikasi dari kepala sekolah tem-

Halal Bihalal Dikbud Lobar Dihadiri Ribuan Guru Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menggelar kegiatan Halal Bihalal di GOR Mini Gerung, Sabtu (15/6). Kegiatan ini diikuti 3.000 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru status P3K se-Lobar.

Kegiatan ini rutin digelar untuk mempererat dan menjalin tali silaturahmi antar keluarga besar Dikbud, untuk saling berinteraksi demi terciptanya persatuan dan persaudaraan yang lebih akrab sesama insan pendidikan. Pertemuan rutin ini diharapkan menjadi tradisi setiap tahunnya sekaligus menjadi momen melepas para guru yang akan purna bakti sebagai

Pengelola PKBM dan Guru PAUD Desa Batu Putih Wakili NTB di Tingkat Nasional disebabkan orang tuanya tidak mampu membiayai. Tak kalah penting, yang memotovasinya mendirikan PKBM banyaknya warga yang putus sekolah, pernikahan dini akibat jauhnya akses dasar, fasilitas pendidikan karena daerahnya masuk 3T. “Ini membuat merasa terpanggil jiwa saya, saya harus mendirikan PKBM karena banyak anak putus sekolah jauh dari akses pendidikan,” jelas dia.

Awal mula mendirikan PKBM ini begitu berat. Sebab ia harus memiliki Nomor Induk Lembaga (Nilem) (salah satu syarat mendirikan PKBM). Karena belum mengenal pihak dinas waktu itu, Nilemnya pun terlambat diterbitkan. Meskipun demikian ia tetap menjalankan PKBMnya, sehingga tahun 2016 barukah terbit NPSN setelah Kabid Paud dijabat oleh Hj Rosdiana. Di samping perhatian pemda dalam hal ini bupati begitu besar. Hingga saat ini ia memiliki warga belajar hingga 700 orang, di mana sekitar 478 berhasil diujikan.

Untuk terjun di pendidikan ini ia pun harus sekolah dulu, Ia pun sekolah walaupun punya cucu. Akhirnya ia pun mendirikan PKBM, sehingga warga yang putus sekolah bisa melanjutkan dan mendapatkan ijazah, begitu anak yang purus sekolah bisa sekolah lagi bahkan bisa mendapatkan life skill (keterampilan).

Sementara itu, Sukmawati (26), guru PAUD asal daerah perbukitan Selegong Dusun Labuan Poh mengaku mengajar sejak 2016 bersama 4 orang. Kenapa mengajar di Paud? Bagi perempuan lajang ini ia ingin mengabdi kepada masyakarat dan telanjur sayang sama anak-anak.

Selama mengajar, kendala banyak dihadapi yakni fasilitas transportasi, karena tidak kendaraannya, sehingga sulit ke

Guru PAUD Permata Bunda tengah mengajar anak-anak di PAUD

ki piagam atau sertifikat kejuaraan atau lomba atau turnamen yang diselenggarakan lembaga resmi minimal tingkat kabupaten/kota. Dan, prestasi piagam atau sertifikat dimaksud berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah atau organisasi negara-negara.

Pada jalur calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas

Pererat Silaturahmi dan Persaudaraan

Apresiasi GTK-Dikmas Berdedikasi

Giri Menang (Suara NTB) – Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan guru PAUD dari Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) mewakili NTB di level provinsi pada ajang apresiasi GTK dan Dikmas Berdedikasi Tingkat Nasional tahun 2019. Prestasi ini cukup membanggakan, sebab dari 15 peserta yang masuk finalis tingkat nasional, perwakilan PKBM Qolbun Salim dan Paud Permata Bunda dari Lobar berhasil lolos.

Rencananya tanggal 23-24 Juni mendatang peserta ini akan presentasi di Bangka Belitung untuk menentukan juara nasional.

Dua peserta tersebut adalah Misniati pengelola PKBM Qolbun Salim dan Sukmawati guru PAUD Permata Bunda yang mewakili Lobar dan NTB di level nasional tersebut. Bagi Misniati, ajang apresiasi GTK dan Dikmas Berdedikasi Tingkat Nasional merupakan kali kedua dirinya ikut tingkat nasional. Sebelumnya ia mewakili Lobar tahun 2017 lalu.

Ia mengaku, dirinya bersama guru PAUD Permata Bunda ikut lomba ini pada bulan puasa lalu, ketika itu ia mengirim berkas lomba mepet dengan waktu penutupan. “Tapi berkat bantuan dari Dikbud khususnya ibu kabid Paud, kami pun mengirim berkas itu. Alhamdulillah bisa lolos dan jadi finalis, nanti diundang tanggal 24 Juni ke Bangka Belitung untuk presentasi,” kata dia.

Awal mula ia merintis PKBM dan Paud ini tahun 2011 lalu. Ia tergerak mengembangkan PKBM ini berangkat dari dirinya yang tidak bisa tampat sekolah

pat terdaftar,” katanya.

Sementara untuk calon peserta didik baru jalur prestasi dengan prestasi Nilai UN harus memperoleh jumlah nilai UN = 260 untuk tamatan SMP/MTs atau jumlah nilai UN=390 untuk tamatan paket B/wustha. Sedangkan, untuk Prestasi Tahfidzul Qur’an pendaftaran harus menghafal Al-Qur’an minimal 3 (tiga) juz.

Sedangkan prestasi piagam atau sertifikat, harus memili-

sekolah. Akses jalan juga jadi kendala di samping sempit akses jalan ini juga jelek.

Sumber murid di PAUD itu berasal dari beberapa dusun seperti Selegong, Labuan Poh, bangko-Bangko, Pandanan. Mereka ini ratarata berasal dari daerah terpencil berjarak 2-5 kilometer dari sekolah. Untuk fasilitas pendidikan jelas dia, belum lengkap. Yang kurang seperti ruang belajar, media permainan, tempat belajar.

Ia mengaku begitu senang bisa masuk finalis apresiasi di tingkat nasional, hal ini kata dia sekaligus sebagai motivasinya.

“Kalau bicara kesejahteraan, kami mengajar sukarela, kalau ada gaji kita terima kalau ndak ndak ada ya ndak kita terima,”jelas dia.

Sejauh ini, honor hanya berasal dari desa, sedangkan dari Pemda tidak ada.

Dari desa ia mendapatkan Rp 400 ribu, itupun enam bulan sekali. Dengan masuknya dia bersama pengelola PKBM di lomba nasional, ia berharap lebih diperhatikan dari sisi kesejahteraan guru. (her)

Sukmawati

Pengelola PKBM Misniati bersama Kabid Paud Dinas Dikbud Lobar Rosdiana

(Suara NTB/humas Lobar)

HALAL BIHALAL - Ribuan guru di Lobar menghadiri halal bihalal yang digelar Dikbud Lobar, Sabtu (15/6). bentuk penghargaan pemerintah atas jasa mereka.

“Ini sebagai media mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar dikbut, baik yang masih aktif dan pensiun. Tidak lain tujuannya agar persaudaran antar guru PNS, kontrak maupun yang pensiun tidak putus begitu saja,” jelas Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat, Hendrayadi.

Sementara itu dalam sambutannya, Bupati H. Fauzan Khalid berpesan agar para guru terus meningkatkan soliditas, solidaritas, dan profesionalitas sebagai insan pendidik. Bupati juga mengingatkan para guru untuk berhati-hati dalam berkata-kata, baik saat berinteraksi dengan sesama guru ataupun terhadap murid. Menurutnya, kata-kata yang disampaikan ke murid akan merepsentasikan perbuatan guru terhadap muridnya.

“Sebagai pendidik semestinya guru terbiasa mengucapkan kata-kata yang positif. Ini dalam rangka membangkitkan apa yang awalnya negatif dari karakter anak didik diolah menjadi sesuatu yang baik,” ujarnya.

“Contohnya, seorang peserta didik yang awalnya nakal bisa diubah guru jika cara pikir guru terhadap anak tersebut positif,” lanjutnya menambahkan.

Pada kesempatan itu juga, bupati melepas para tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas, serta 67 Jemaah Calon Haji (JCH) Lobar dari lingkup Dinas Dikbud. Dari total 608 JCH Loba tahun ini, sekitar sepuluh persennya berasal dari keluarga besar Dinas Dikbud. “Ini (67 JCH, red) cukup luar biasa, dan semoga mereka yang berangkat ke tanah suci bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya,” pungkas Fauzan. (her)

Jadi Atensi Kemendikbud

95 Persen Sekolah di KLU Telah Berproses dengan Baik Mataram (Suara NTB) – Kondisi pembelajaran pada sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) jadi atensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dalam Rapat Pimpinan Terbatas Persiapan PPDB 2019 bersama Mendikbud, disampaikan bahwa 95 persen sekolah di KLU telah berproses dengan baik pascabencana gempa bumi tahun 2018 lalu.

Kepala Dinas Dikpora KLU, Dr. Fauzan, M.Pd., mengatakan, pihaknya melaporkan ke Mendikbud bahwa 95 persen sekolah telah berproses dengan baik di KLU. KLU sendiri merupakan kabupaten terdampak paling parah saat terjadi gempa bumi pertengahan tahun 2018 lalu. “Saat ini sekolah-sekolah di Lombok Utara dapat menampung semua siswa meskipun masih ada yang belajar di kelas darurat,” katanya.

Fauzan juga menyampaikan bahwa tidak ada lagi sekolah melaksanakan pem-

belajaran di tenda. Semua sekolah sudah melaksanakan pembelajaran di kelas permanen yang sudah direhabilitasi. Selain itu juga pembelajaran juga dilaksanakan di kelas darurat sambil menunggu proses selesainya pembangunan kembali sekolah.

Fauzan juga melaporkan bahwa meskipun mengalami situasi darurat, pelaksanaan UN SMP tahun 2019 di KLU menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di semua sekolah.

“Pelaksanaan UN SMP tahun 2019 kemarin untuk Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan dengan UNBK 100 persen,” ujar Fauzan.

KLU sendiri merupakan daerah terdampak bencana gempa bumi terparah, saat bencana gempa bumi melanda Pulau Lombok pertengahan 2018 lalu. Sebagian sekolah-sekolah yang berada di KLU mengalami kerusakan yang berdampak pada kerusakan fasilitas UNBK. (ron)

orang tua/wali, untuk perpindahan tugas orang tua/wali dari PNS/TNI/POLRI harus memiliki copy SK mutasi orang tua/wali yang dilegalisir, memiliki Kartu Keluarga asli, dan memiliki akte kelahiran asli. Sedangkan untuk perpindahan tugas orang tua/ wali pegawai BUMN harus memiliki copy SK mutasi/keterangan penugasan orang tua/wali dari kepala/pimpinan BUMN yang dilegalisir, memiliki Kartu Keluarga asli, dan memiliki akte kelahiran asli.

Sementara bagi calon peserta didik baru inklusi harus mendapat rekomendasi dari sekolah asal bahwa calon peserta didik tersebut mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah umum.

Jadwal PPDB sendiri mulai dilaksanakan pada pekan depan, pada 17 sampai dengan 20 Juni 2019 merupakan pra pendaftaran untuk PPDB SMA Jalur Prestasi dan jalur

perpindahan orang tua. Di tanggal itu juga merupakan pra pendaftaran utnuk PPDB SMK jalur prestasi, perpindahan, dan jalur pra sejahtera.

Sementara itu untuk pendaftaran dan verifikasi sekolah pada PPDB SMA dan SMK jalur prestasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada 20 dan 21 Juni 2019 seleksi melalui sistem dilaksanakan pada 22 Juni dan pengumuman akan dilakukan pada 23 Juni. Sedangkan pada PPDB SMA dan SMK jalur prasejahtera dilaksanakan pada 25 sampai 27 Juni 2019, seleksi oleh sistem pada 28 Juni 2019, dan pengumuman pada 29 Juni.

Pendaftaran PPDB Zonasi jalur umum untuk SMA dan SMK melaksanakan pendaftaran pada 3 sampai dengan 6 Juli 2019, seleksi oleh sistem pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli.(ron)

Deteksi Persoalan Siswa, Efektifkan Peran Guru BK Mataram (Suara NTB) Guna mengefektifkan kontrol terhadap siswa, peran guru Bimbingan Konseling (BK) sangat diharapkan memberi pengaruh signifikan dalam upaya mendisiplinkan siswa. Selain itu, efektivitas peran guru akan berdampak pada upaya deteksi dini terkait berbagai persoalan yang dihadapi siswa.

Kepala MA Darun Najah, Hasmuin, M.Sos., menilai peran yang dimiliki seorang guru BK sangat strategis untuk mencegah berbagai kenakalan remaja. Untuk itu di madrasah yang dia pimpin guru BK diefektifkan seefektif mungkin agar terwujud siswa yang disiplin.

Dikatakannya bahwa BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialami siswa.

BK juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

Dengan melihat pengertian tersebut katanya, dapat dipahami bahwa sebenarnya peran dari guru BK adalah pemberian bantuan atau pendampingan yang diberikan

guru BK kepada siswa yang membutuhkan bimbingan untuk bisa mengembangkan potensi yang ada, sesuai dengan norma yang ada pula. Bukan tugas guru BK untuk menyelesaikan masalah kita.

“Namun tugasnya hanya membimbing siswa agar sampai pada tujuan yang kita inginkan, agar kita tidak sampai salah dalam memilih solusi untuk masalah yang sedang siswa hadapi,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan berbagai macam persoalan yang dialami oleh para siswa yang perlu bimbingan guru BK seperti masalah bakat dan minat, masalah malas belajar, ataupun masalah yang membuat para siswa tersebut butuh seorang pembimbing untuk bisa menemukan solusi yang tepat.

Sehingga masalah yang dihadapi selesai kalaupun tidak, bisa berkurang. Masalah lainnya ialah pendisiplinan siswa.

“Karena peran guru BK membimbing para siswa yang membutuhkan bantuan, maka guru BK seharusnya tidak perlu untuk ditakuti. Malah seharusnya bisa berperilaku bersahabat dengan seluruh siswa di saat ada masalah maupun tidak ada masalah. Menurut saya hal ini perlu dilakukan karena ini akan membuat interaksi antara konselor dan siswa semakin dekat.

Sehingga anggapan para siswa tentang ketakutan siswa pada guru BK akan berkurang dan hilang,” urainya. (dys)

SUARA NTB

Senin, 17 Juni 2019

Halaman 10

Ponpes Mambaul Bayan Buka Program Kesetaraan Mataram (Suara NTB) Program kesetaraan paket A, B, C, kembali dibuka Ponpes Mambaul Bayan tahun 2019 ini.

Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Mambaul Bayan, masyarakat yang ingin mengikuti program kesetaraan dapat mendaftarkan diri.

Pengasuh Ponpes Mambaul Bayan, Lalu Muhammad Suriadi, menjelaskan jika PKBM Mambaul Bayan NW yang didirikan tahun 2016. Selama

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3023MI NOKA/NOSIN : MH1JFZ125HK169383/ JFZ1E2176230 AN. MUNAINI HILANG DISEKITAR DESA JERINGO KEC. GUNUNG SARI

didirikan PKBM Mambaul Bayan telah banyak melaksanakan program, di antaranya pemberantasan buta aksara, life skill, kursus dan pelatihan.

Program paket kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal sebagai alternatif dari kementerian pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang putus sekolah atau maayarakat yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal. Sebagai upaya mengurangi buta aksara di Lombok Utara, PKBM Mambaul Bayan kini juga mulai membuka kelas untuk seluruh program.

“Sekarang membuka kelas untuk program paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA dengan Jurusan IPA, IPS,” ungkapnya.

Adapun fasilitas yang didap-

at bagi para pendafar ialah ruang kelas yang nyaman saat belajar. Satu guru mengajar untuk satu pelajaran, buku pelajaran.

Sedangkan untuk materi belajar disesuaikan dengan jenjang atau program yang diambil.

Lebih jauh dikatakan untuk

waktu belajar, akan dilakukan secara kondisional minimal 2 kali seminggu. Dengan jadwal belajar seperti itu para peserta diharapkan mampu belajar efektif. “Sementara batas akhir pendaftaran pada 3 Juli mendatang,” jelasnya. (dys)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 17 Juni 2019

Penyaluran DAK Fisik Tujuh Kabupaten/Kota Nol Dari Hal. 1 Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar.

Penyaluran DAK Fisik tahap I dari Kemenkeu sebesar 25 persen, paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus. Untuk tahap II sebesar 45 persen, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Dan tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi Pemda agar DAK

Fisik tahap I dapat dicairkan dari Kemenkeu adalah Perda APBD tahun berjalan. Kemudian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik 2018 yang telah direview Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat. Selain itu, harus ada rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga terkait serta daftar kontrak kegiatan.

Sedangkan untuk pencairan DAK Fisik tahap II, Pemda harus menyampaikan laporan realisasi dana yang menunjukkan paling sedikit 75 persen dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap I yang telah direview APIP. (nas)

Revitalisasi Posyandu Mati Suri Tunggu APBD Perubahan Dari Hal. 1 di APBD P kita akan melatih fasilitator kabupaten/kota,” kata Nurhandini dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, akhir pekan kemarin.

Ia menjelaskan Pemprov memiliki tugas melatih fasilitator posyandu yang berada di kabupaten/kota. Sedangkan Pemda kabupaten/kota melakukan pelatihan kepada kader-kader posyandu. Fasilitator-fasilitator yang akan dilatih Pemprov tersebut, nantinya memberikan pelatihan kepada kader-kader posyandu di masing-masing kabupaten/kota. “Kalau posyandu yang kurang aktif, kadernya kurang dari lima orang.

Itulah yang akan kita tingkatkan lagi. Kita akan berikan pelatihan di APBD Perubahan,” jelasnya.

Namun untuk posyandu yang sudah aktif, akan terus ditingkatkan menjadi posyandu paripurna dan posyandu keluarga. Ia menjelaskan ada empat tingkatan Posyandu, yakni dasar, mandiri, paripurna dan keluarga.

Ditargetkan tahun 2019 ini semua posyandu yang mati suri aktif kembali. Setelah semua posyandu aktif, akan ditingkatkan menjadi posyandu mandiri, paripurna dan keluarga. Ditargetkan sampai 2023 mendatang, sebanyak 50 persen posyandu yang berjumlah lebih dari 7.000 unit di NTB dapat meningkat statusnya menjadi posyandu keluarga.

Dengan menjadi posyandu keluarga, jelas mantan Kepala Dikes Lombok Tengah ini maka semua pelayanan dapat dilakukan. Mulai dari Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Posyandu Remaja, Posyandu Lansia bisa dilayani.

Ia menjelaskan anggaran yang tersedia di APBD Murni 2019 digunakan untuk meningkatkan Posyandu yang sudah aktif akan meningkat statusnya menjadi posyandu mandiri, paripurna bahkan menjadi posyandu keluarga.

Untuk revitalisasi posyandu ini, kata Nurhandini, pemerintah desa juga mulai bergerak. Mereka mengalokasikan anggaran lewat dana desa untuk posyandu.

“Yang mana kita revitalisasi? Yang belum berdaya, jumlahnya 20-25 persen. Itu yang direvitalisasi paling utama, sebenarnya. Sehingga kita ingin minimal Posyandu di NTB, mandiri dan paripurna.

Sudah ndak ada lagi yang posyandu dasar,” ucapnya.

Ia menjelaskan adanya posyandu yang mati suri karena jumlah kadernya kurang. Kemudian sarana dan prasarana juga masih sangat kurang,

sehingga untuk merevitalisasi posyandu yang mati suri, dibutuhkan dana.

“Tetapi untuk Posyandu yang memang sudah jalan.

Dari desa memberikan anggaran, rata-rata sudah bagus. Sarana sudah ada, kader sudah terlatih secara berkala. Tinggal kita tingkatkan kemampuannya. Kami bagiannya melatih fasilitator, sedangkan kabupaten/kota melatih kader,” imbuhnya.

Dengan menjadi Posyandu Keluarga, Nurhandini menjelaskan Posyandu akan gampang menjadi pusat informasi. Baik informasi tentang remaja, lansia, ibu dan anak, bahkan tentang TKI. Nurhandini menyebutkan NTB memiliki 7.207 posyandu yang digerakkan oleh 35.321 kader. posyandu di NTB digerakkan oleh 35.231 kader. Dari jumlah itu, sebanyak 26.288 orang sudah mendapatkan pelatihan posyandu.

Selain itu, di NTB juga terdapat 1.259 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).

Menurut Nurhandini, Posbindu merupakan pos yang melayani orang dewasa untuk mendeteksi penyakit tidak menular.

Dikes telah memetakan agenda revitalisasi posyandu. Untuk TOT fasilitator posyandu di 10 kabupaten/kota tahun ini, Pemprov NTB membutuhkan biaya sekitar Rp173.600.000. Sementara itu, untuk pelatihan kader posyandu per orang hitunghitungan berdasarkan kebutuhan pelatihan secara detail per orang dibutuhkan Rp577 ribu. Untuk pelatihan kader posyandu keluarga, karena memang materinya lebih besar dibutuhkan biaya Rp777 ribu per orang.

Terkait kebutuhan untuk sarana dan prasarana posyandu keluarga, di mana di sana ada Posyandu untuk balita, ibu hamil, posbindu, posyandu lansia, dan posyandu remaja, jika ditotal dari nol, maka dibutuhkan Rp10.668.500 sebagai modal dasar per posyandu.

Pihaknya merincikan per posyandu, antara lain untuk posyandu balita sebesar Rp3.963.000. Posbindu sebesar Rp1.715.000. Posyandu lansia sebesar Rp2.905.000.

Dan, posyandu remaja sebesar Rp2.085.000. Itulah yang menjadi modal dasar, sehingga peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk posyandu bisa dimiliki. (nas)

Keluarga Besar Bank NTB Syariah Perkuat Sinergi untuk Mempersembahkan yang Terbaik Dari Hal. 1 Keluarga besar Bank NTB Syariah kata H. Kukuh harus memiliki kebanggaan kepada institusinya.

H. Kukuh Raharjo mengatakan, halal bihalal menjadi momentum untuk saling memaafkan antar sesama keluarga besar Bank NTB. Halal bihalal ini juga bisa memberikan semangat baru bagi karyawan untuk bekerja lebih baik setelah libur lebaran Idul Fitri.

Kukuh juga berharap ada kerjasama yang baik dari seluruh jajaran Bank NTB Syariah untuk meningkatkan kinerja agar kontribusi Bank NTB Syariah dapat ditingkatkan bagi kemaslahatan masyarakat NTB. “Mohon doa dan kerjasama agar Bank NTB Syariah bisa memberikan yang terbaik untuk masyrakat NTB. Mohon doa juga bagi keluarga besar Bank NTB Syariah agar kinerja manajemen menjadi lebih baik” pinta H. Kukuh.

Sementara itu, Komisaris

Utama, H. Zainal Fanani mengatakan, perubahan Bank NTB menjadi Syariah sudah menciptakan suasana yang sangat baik di lingkungan managemen. Untuk itu, kondusivitas seperti ini harus tetap terjaga dengan baik.

Melalui acara halal bihalal ini, jajaran komisaris juga berharap agar kinerja Bank NTB Syariah akan lebih baik. Sejauh ini jajaran komisaris juga melihat perkembangan Bank NTB Syariah cukup pesat setelah konversi pada 2018. “Halal bihalal ini menjadi budaya kita di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Untuk itu sebagai umat Islam kami dari jajaran komisaris menyampaikan permohonan maaf,” ungkapnya.

“Halal bihalal ini menjadi momentum untuk sama sama saling memaafkan.

Dengan demikian kualitas kerja seluruh pegawai Bank NTB Syariah akan lebih baik,” demikian H. Zainal Fanani. (bul/*)

Halaman 11

Minta Pusat Lakukan Justifikasi Teknis

Investor Rem Realisasi Investasi Megaproyek Global Hub Mataram (Suara NTB) Akibat gempa yang terjadi di Lombok Utara tahun lalu, membuat investor mengerem realisasi investasinya di megaproyek Global Hub atau Bandar Kayangan.

Investor meminta pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas dan Kementerian ESDM melakukan justifikasi teknis terhadap lokasilokasi yang sebelumnya masuk masterplan pembangunan megaproyek Global Hub Kayangan.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc,

MTP menjelaskan, meski investor mengerem realisasi investasinya, megaproyek Global Hub Kayangan tetap on progress. Bahkan, informasi yang diperoleh dari Son Diamar dari PT. Bandar Kayangan Internasional, ada investor dari Jepang yang akan masuk.

“Saya sudah cek Pak Son, bahwa kemarin terhenti karena gempa. Siapapun ketika ingin berinvestasi perlu kepastian, mau bangun kilang minyak, jangan-jangan itu lokasi sesar. Nah, investor itu meminta kepada Bappenas dan Kementerian ESDM melakukan justifikasi secara teknis

terhadap lokasi-lokasi pascagempa,” terang Ridwan dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Investor membutuhkan justifikasi teknis apakah dari masterplan yang sudah dibuat lokasi proyek tersebut masih layak atau tidak. Sembari menunggu hasil justifikasi teknis yakni kajian kelayakan secara geologi kata Ridwan, beberapa investor mengerem realisasi investasinya.

Ia menambahkan, sudah ada investor yang berminat berinvestasi di Global Hub Kayangan. Rencana Direktur Utama PT. Bandar Kayangan

yang juga inisiator megaproyek Global Hub Kayangan, Son Diamar akan melaporkan secara resmi progres proyek tersebut ke gubernur akhir bulan ini.

“Jadi tetap ada progres, izin sudah keluar, pembebasan lahan juga sudah mulai dirintis.

Ada tiga investor. Tapi dia minta justifikasi dari pemerintah. Jangan sampai lokasi tempat dia membangun itu berbahaya terhadap gempa.

Dia meminta jaminan bahwa lokasi koordinat yang dipilih aman,” imbuhnya.

Global Hub Kayangan akan dibuat menyerupai Kota

Dubai Uni Emirat Arab dengan penduduk sekitar satu juta jiwa pada lahan seluas 7.000 hektar. Di mana, pada kawasan tersebut dibangun pelabuhan modern yang dapat menampung kapal-kapal raksasa dengan panjang 500 meter.

Di Indonesia, tidak ada pelabuhan internasional yang mampu menampung kapal sepanjang 500 meter tersebut kecuali di Global Hub Kayangan.

Pasalnya, di daerah lain lautnya dangkal dan hanya mampu menampung kapal-kapal besar dengan ukuran atau panjang maksimal 300 meter. (nas)

Tiang RTG Tak Kokoh, Warga Robohkan Bangunannya Tanjung (Suara NTB) Warga korban gempa seolah tak terima dengan konstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG) yang dibangun aplikator. Gara-gara konstruksi tiang sedikit oleng, warga korban gempa itu pun memilih langsung merobohkan tiang rumahnya tersebut.

Kejadian itu dialami warga Dusun Batu Ampar, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Satriadi. Kepada wartawan Minggu (16/6), anggota Pokmas Rinjani tersebut mengaku mengambil langkah merobohkan tiang bangunan rumahnya, karena dibangun tidak tegak lurus. Ia geram karena selain proses pembangunan yang lama, campuran material untuk konstruksi juga diduga tidak paten.

“Pengerjaannya 2 hari sebelum Idul Fitri. Kemarin hari Kamis, sebelum Lebaran Topat, (ia melihat) ada lubang di

bawah tiang, (menyebabkan) tiang mau roboh ke arah bangunan maka sekalian saya robohkan,” cetusnya.

Ia mengaku, bangunan milik Pokmas Rinjani dibangun oleh aplikator asal luar daerah (pulau Jawa). Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti PT./CV yang mengerjakan proyek warga tersebut.

Labilnya konstruksi bangunan di kediaman miliknya lantas dilaporkan kepada Ketua Pokmas. Dari sana, laporan dilanjutkan ke desa dan Kecamatan. Selanjutnya, Tim Pengawas pembangunan RTG desa, melakukan survei ke rumah warga khususnya Pokmas Rinjani. Pengawas kemudian menemukan fakta yang lebih heboh, di mana 5 sampai 6 pondasi rumah warga direkomendasikan untuk dibongkar dan dibangun ulang.

Satriadi mengaku pula, ia sudah meminta kepada aplika-

tor agar pondasi rumahnya dibangun ulang. Sebab dengan konstruksi salah satu tiang yang rapuh, ia khawatir akan berdampak pada keutuhan bangunan secara keselurhan.

“Menurut saya pribadi, harus bangun ulang. Dan setelah (pondasi) sudah jadi, saya minta diputus kontrak,” cetusnya.

Perihal kejadian yang dialami warganya, Kepala Dusun Batu Ampar, Roni Paslah, proses pengerjaan rumah Pokmas Rinjani dengan aplikator dengan komitmen warga terima kunci. Aplikator menjanjikan warga terima kunci pada 2 Juni.

Kenyataannya, hingga pertengahan Juni bangunan rumah belum rampung. Sebaliknya dengan Pokmas Rinjani, aplikator sudah mencairkan dana Pokmas sekitar Rp 450 juta.

Kadus menyatakan, informasi aplikator menyebut jika material yang dibeli dari Surabaya sudah menepi di Pelabuhan Lem-

KPK Mulai Panggil Saksi Terkait Dugaan Suap Imigrasi Dari Hal. 1 Dalam surat tanggal 13 Juni itu, KPK mendalami keterangan saksi terkait dugaan suap yang dilakukan tersangka lainnya, Direktur PT Wisata Bahagia Liliana Hidayat kepada kedua tersangka.

“Rabu tanggal 19 Juni Pukul 10.00 Wita, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Kurniadie, selaku Kepala Imigrasi, bersama sama penyidik PPNS terkait penyalahgunaan izin tinggal

WNA atas nama Geoferry William Bower dan Manikam Katherasan pada 2019 yang dilakukan tersangka Liliana Hidayat,” demikian petikan surat yang ditunjukkan saksi.

Masih penjelasan saksi, pemeriksaan itu berkaitan dengan penguatan bukti untuk menjerat ketiga tersangka. Di mana, tersangka dijerat sesuai Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai perubahan atas Undang Undang nomor 20 tahun 2001 Jo pasal ayat 1 ke 1 KUHP. Juru bicara KPK Febri Dian-

syah sebelumnya menjelaskan, dalam rangka penguatan bukti tambahan, diperlukan keterangan saksi saksi. “Pasti ke arah sana (pemeriksaan saksi-saksi,” jawabnya singkat.

Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin memastikan tempatnya akan dipinjam pakai untuk pemeriksaan saksi saksi dimaksud. Ruang Subdit III Tipikor dipastikan akan digunakan untuk pemanggilan dan permintaan keterangan. Tidak hanya ruangan dipinjamkan, ia juga memberikan bantuan personel untuk back up pemeriksaan. (ars)

Pengiriman Empat TKW Diduga Ilegal Digagalkan di Bandara Dari Hal. 1 Endang Suryani Nurman Samsu (34), asal Dusun Toroh Selatan Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak dan Nawati (36), juga asal sama.

Kronologi pengamanan TKW itu, sekitar Pukul 10.15 Wita, calon PMI tiba di drop zone LIA. Lantas mereka dibawa ke Kantor Subsektor.

“Kami kemudian berkordinasi dengan pihak Posnaker BLKLN kemudian untuk dida-

ta dan diambil alih oleh BLKLN,” kata Sulyadi.

Setelah didata lengkap, pihaknya saat itu juga menanyakan tekong atau sponsor yang membawa para TKW. “Namun tidak ditemukan. Tekong masih dalam proses identifikasi,” ujarnya.

Sementara para TKW, pulang ke rumah mereka masing masing setelah diizinkan polisi. Kasus ini masih dalam proses penanganan untuk menelusuri modus TPPO dan menjerat

pihak pihak yang terlibat dalam jaringan pengiriman korban.

Sementara Jose Rizal dari Posnaker yang juga anggota Satgas TPPO mengaku lega dengan terungkapnya kasus itu. Ia berharap, menjadi pelajaran bagi para calon TKI untuk lebih selektif dan tidak terlalu tergiur dengan bujukan para tekong. “Koordinasi semacam ini sangat efektif. Informasi dari lapangan bisa kita teruskan ke aparat, sehingga bisa kita gagalkan,” tandasnya. (ars)

Alokasikan Rp40 Miliar Dari Hal. 1 Untuk mendukung pelaksanaan MotoGP Mandalika 2021, RSUP NTB akan dibangun gedung trauma center yang dilengkapi dengan helipad.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan fasilitas ini lebih dari Rp90 miliar.

“Kita di-back up oleh Kementerian Kesehatan. Kita ikuti alurnya DAK. Ada batasan Kemenkes, untuk bangun rumah sakit baru sekitar Rp35-40 miliar. Lumayan juga, ketimbang tidak ada. Tapi berapapun kita dikasih, nanti akan berkembang,” katanya.

Nantinya RS Internasional yang dibangun memiliki dua fungsi. Bukan saja untuk mem-back up event internasional MotoGP dan tempat pelayanan bagi wisatawan

yang berkunjung ke KEK Mandalika. Tetapi RS Internasional tipe C tersebut juga untuk melayani masyarakat sekitar.

Ia menyebut, jumlah masyarakat Lombok Tengah di daerah selatan sekitar 300 ribu orang. Sementara, Lombok Tengah sendiri masih kekurangan 300 tempat tidur di fasilitas kesehatannya.

“Jadi itu nanti menjadi rumah umum untuk melayani masyarakat. RS khusus untuk melayani pariwisata dan MotoGP,” jelasnya.

Nurhandini menyebutkan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan RS Internasional tersebut sekitar 5 hektar.

Saat ini baru tersedia 1,5 hektar. Pemprov akan membebaskan lahan seluas 3,5 hektar.

Anggaran pembebasan lahan akan diusulkan dalam APBD

2020 mendatang sebesar Rp7,5 miliar.

Pemprov NTB dan Pemkab Loteng telah menetapkan lokasi pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional MotoGP di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Rencananya, RS Internasional MotoGP akan dibangun di Lapangan Bola Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah, atau jaraknya sekitar 15 menit dari KEK Mandalika.

Secara keseluruhan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes akan menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan RS Internasional tersebut. Untuk pembangunan fisik tahap pertama, Kemenkes akan mengalokasikan sebesar Rp40 miliar pada 2020. (nas)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Salah satu warga Satriadi menunjuk tiang konstruksi RTG yang dirobohkan sendiri, karena labil. bar. Anehnya bagi Kadus, meski material diklaim ada di Lombok tetapi belum didistribusikan kepada warga di Sokong.

“Anggota Pokmas Rinjani 18 orang, tapi bangunan yang dikerjakan aplikator ini hanya 16 unit. Dua anggota lainnya memilih menggunakan jasa tukang lokal,” jelasnya.

Kadus melanjutkan, dirinya mencurigai ada indikasi tidak beres dalam pelaksanaan rekonstruksi rumah warga Pokmas Rinjani. Pasalnya, kontrak pengerjaan rumah warga

diduga dipihakketigakan kembali kepada pihak lain.

“Harapan saya semoga ada tanggung jawab,” ucapnya.

Sementara, Korwil Fasilitator Lombok Utara, Ziyat, yang dikonfirmasi wartawan mengklaim belum mengetahui persoalan yang terjadi di Pokmas Rinjani. Kendati demikian, ia mengindikasikan persoalan serupa kemungkinan terjadi di sejumlah pokmas lain.

“Khusus Pokmas Batu Ampar, kami akan turun lapangan (mengecek),” janjinya. (ari)

Desak Ubah Inpres Dari Hal. 1 Namun sejak berlaku sekitar Agustus 2018 lalu, dalam prosesnya banyak masalah yang muncul soal upaya percepatan.

Seperti, dalam pelaksanaannya, diduga terjadi permainan ditingkat fasilitator, kelompok masyarakat (pokmas), aplikator supplier material.

Permainan ini berpeluang terjadi karena proses pencairan dilakukan ditingkat pokmas, sehingga berpeluang anggaran dimainkan.

Masalah lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat pejabat BPBD daerah, mulai ketakutan diproses hukum. Sebab bertanggungjawab secara administrasi dan pencairan anggaran. Sementara pelaksanaan pekerjaan secara swadaya, sehingga sulit pengawasan.

Masalah lainnya, akibat salah satu PPK yang mundur di Lombok Tengah, berdampak terhambatnya pencairan.

Sebab ada kebingungan, satu sisi pelaksanaannya swadaya, namun dalam pelaksanaannya seperti kontrak pekerjaan layaknya hasil lelang.

Sederet masalah itu diungkap Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik,S.Sos.,MH. Solusinya adalah, ubah pola strategi penanganan. “Ini masalah masalah yang harus dipahami orang pusat. Makanya kami dorong perubahan Inpres,” kata Ahsanul Khalik, Minggu (16/6).

Maka dirinya mendorong kontrak aktual. Pola ini adalah perubahan kontrak yang sebelumnya ditangani BPBD Provinsi NTB melibatkan kabupaten dan kota terdampak, menjadi sepenuhnya penanganan oleh pihak ketiga.

“Kalau kontrak aktual lebih jelas. Sepenuhnya jadi tanggung jawab pihak ketiga. Kita tinggal mengawasi sama

sama,” jelasnya.

Mendesaknya perubahan Inpres ini bukan berarti sepenuhnya mengubah pola penanganan gempa. Tetap di tingkat bawah pelaksanaannya swadya melibatkan pokmas, fasilitator, aplikator termasuk aparat desa sampai dengan pemerintah daerah. ”Sehingga pengawasannya lebih jelas,” ujarnya.

Ahsanul Khalik mengaku sudah mendorong perubahan Inpres tersebut dan disepakati Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Romi Djalillah. Pemprov sudah memyampaikan melalui Kementerian Koordinator PMK dan BNPB, yang diharapkan akan meneruskan ke Presiden.

Jika tidak, ia khawatir masa transisi rehab rekon akan terus diperpanjang karena tidak mampu dituntaskan sesuai target. Begitu seterusnya. Kalak merasa akan semakin tidak efektif dan menghabiskan waktu serta dana besar.

Sejauh ini sinyal perubahan aturan itu belum ada. Padahal berulangkali didesak agar segera dilakuan perubahan, bukan berarti pencabutan.

“Usulan perubahan Inpres Nomor 5 tahun 2018 ini bukan berarti pencabutan, tapi hanya perubahan. Agar pelaksanannya dipihak ketigakan,” jelasnya.

Selain tujuan percepatan, juga untuk meminimalisir masalah menimpa pejabat BPBD yang ditunjuk menjadi PPK. Karena ke depannya, sepenuhnya pihak ketiga setelah melalui proses lelang terbuka.

“Sebab selama ini kan aneh. PPK yang tanda tangan pengeluaran uang, tapi di lapangan sulit pengawasannya. Tanggung jawab kalau ada apa apa kan nanti PPK,” tegasnya. (ars)

Keluhan PDAM, PLN dan Sampah Mendominasi Dari Hal. 1 Selebihnya, keluhan netizen terkait bantuan pembangunan rumah terdampak gempa sebanyak 2 aduan serta kondisi infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan rusak di sejumlah ruas jalan di Pulau Sumbawa. Salah satunya adalah ruas jalan menuju kawasan wisata Mantar di KSB yang kondisinya memprihatinkan.

Ada juga warga dari Bima yang menanyakan perhatian Pemerintah Provinsi NTB terhadap pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan pondok pesantren (ponpes).

Sebab menurutnya ponpes selama ini sangat berperan dalam memajukan daerah, khususnya membangun pendidikan dan moral generasi bangsa. Tapi hibah/bansos

lebih banyak disalurkan ke lembaga lain, sorot pengadu kepada gubernur. Karenanya, ia memohon kepada gubernur agar ke depan memberikan bantuan dana yang lebih besar kepada pondok pesantren.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., mengungkapkan, selain 13 pengaduan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut di atas, pihaknya dalam minggu ini juga menerima satu pengaduan terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada lembaga pelayanan publik. ‘’Dan ini sudah disalurkan/ diteruskan ke instansi terkait melalui WBS pada NTB Care,’’ ungkap mantan Irbansus Inspektorat NTB ini, Minggu (16/6).

Demikian pula keluhan terkait pelayanan publik, se-

muanya telah diteruskannya kepada pengelola layanan, melalui admin/petugas yang telah ditunjuk di instansi yang bersangkutan. “Harapannya, instansi yang bersangkutan, responsif dan segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk menanganinya,” ungkapnya.

Hanya saja, ia mengakui sejauh ini masih ada di beberapa unit layanan, yang responsnya “lelet” terutama dari instansi di luar Pemprov NTB, seperti BUMN dan BUMD, instansi vertikal di daerah, termasuk pemkab/pemkot. Misalkan keluhan tentang air minum, listrik, pelayanan JKS , layanan akta nikah, layanan perbankan dan lain-lain.

Ini responsnya sering lambat, bahkan tidak merespon. Padahal sebelumnya pada level pimpinan lembaga/unit layanan tersebut,

komitmennya sangat tinggi. Dan sudah ada kerja sama dengan Gubernur NTB dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi NTB Care ini.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya selaku pengelola teknis NTB Care akan mengundang admin/seluruh petugas di instansi tersebut untuk mengkonsolidasikan pengelolaan NTB Care agar lebih intens/masif.

Tangani Keluhan Pengusaha Ternak.

Sebelumnya selama Mei 2019, Gubernur NTB melalui NTB Care menerima 71 pengaduan masyarakat. Salah satunya adalah pengaduan dari para pedagang/ pengusaha ternak, yang merasa dipersulit untuk mendapat izin perda-

gangan ternak antar pulau, khususnya pengiriman sapi dari Sumbawa ke Lombok.

Pengaduan tersebut, kini sedang ditindaklanjuti oleh Pemda NTB. Bahkan Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah melalui Penjabat Sekda, Ir. H.Iswandi, M.Si sudah menugaskan instansi yang terkait, yakni Biro Ekonomi, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB untuk berkoordinasi dan duduk bersama dengan Jajaran Pemkab/Pemkot, untuk merespon pengaduan tersebut dan merumuskan solusinya.

Pengaduan tersebut, kini sedang didalami, dan diatensi, khususnya terkait adanya kelompok masyarakat dari Sumbawa yang mengeluhkan soal perdagangan ternak antarpulau tersebut. (By: Diskominfotik)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 17 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Narkoba di KSB Meningkat Taliwang (Suara NTB) Selama enam bulan terakhir, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa Barat mencatat jumlah penyalahguna yang sudah direhabilitasi hingga saat ini mencapai 18 orang. Jumlah tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 11 orang pada semester pertama.

Kepala BNNK, AKBP Hurri Nugroho SH., MH kepada Suara NTB mengatakan, pengungkapan terhadap kasus narkoba saat ini sudah sangat tinggi di KSB. Bahkan dalam minggu ini saja ada sekitar

lima kasus narkoba terungkap dengan jumlah tersangka mencapai enam orang.

Banyaknya penyalahguna narkoba yang tertangkap, bukan semata-mata menjadi tolok ukur bahwa kasusnya

meningkat juga. Karena dengan semakin banyaknya penangkapan membuktikan bahwa petugas tidak akan tinggal diam untuk memberantas masalah tersebut. Bahkan peningkatan, terhadap para peng-

guna narkoba untuk direhabilitasi juga bisa menjadi indikator bahwa sudah makin banyak warga KSB ingin keluar dari jeratan narkoba.

Hanya saja dari 18 orang yang saat ini direhabilitasi didominasi oleh usia produktif dan para remaja dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang. “Kalau kita lihat tren kasusnya, maka penyalahgunaan narkoba di KSB sudah masuk dalam kategori rawan. Makanya pola pende-

katan secara kekeluargaan dan rehabilitasi merupakan cara ampuh untuk kita keluarkan mereka dari jeratan narkoba,” ungkapnya.

Dikatakannya, dari 18 orang yang direhabilitasi 17 orang laki-laki dan satu orang perempuan merupakan mereka yang datang ke BNNK dan pusat rehabilitasi lainnya secara sukarela (volunter). Hal tersebut terjadi karena dampak dari intensnya instansi terkait melakukan upaya

penyuluhan dan sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan dengan cara menyasar semua masyarakat dianggap paling ampuh menekan kasus penyalahguna narkoba. Bahkan masyarakat yang secara sukarela memilih untuk di rehabilitasi jumlahnya juga terus meningkat setiap tahunnya. Karena jika dilakukan secara volunter (sukarela) akan memberikan manfaat tersendiri yakni tidak akan dikenakan proses hukum dan

semua kebutuhan saat proses rehabilitasi akan ditanggung pemerintah.

“Alhamdulillah sudah banyak masyarakat yang sadar dan mau direhabilitasi. Kita juga akan terus galakkan sosialisasi dan pemberian pemahaman. Sehingga kasus ini bisa semakin ditekan dan dikurangi,” tandasnya. Sementara bagi pengguna ini terkena operasi tangkap tangan (OTT) maka yang didahulukan adalah proses hukumnya. (ils)

Lobar Dinilai Tak Berdaya Tangani Oknum Penunggak Pajak Giri Menang (Suara NTB) Pemda seolah tak berdaya menangani oknum penunggak pajak di Senggigi yang terkatung-katung hingga kini tanpa kejelasan kapan diselesaikan.

Pasalnya semenjak dilakukan upaya hukum menyita aset hotel tersebut, masih ada piutang pajak yang tercatat mencapai Rp6,6 miliar lebih (belum termasuk tahun ini).

Akhir tahun lalu, pihak penunggak pajak hanya membayar Rp250 juta. Kondisi ini mengundang keprihatinan sejumlah pihak, termasuk kalangan Dewan. DPRD mendesak agar Pemda melaporkan kasus piutang pajak ke aparat penegak hukum (APH), pasalnya sampai saat ini piutang belum juga diselesikan.

“Pemda seolah tak berdaya ini, makanya seharusnya segera diambil langkah (mempidan-

akan) pengelola hotel tersebut,” tegas anggota Dewan, H. Ahmad Zaenuri.

Anggota Komisi II DPRD Lobar ini menegaskan, cukup aneh hotel menunggak pajak namun tidak diselesaikan.

Sehingga terkesan justru pemda memberikan kelonggaran. Hal ini menyebabkan penunggak pajak melakukan pembiaran dan enggan bayar hutang pajak.

Sekda Lobar, H. Moh Taufiq meminta dinas terkait agar lebih intensif melakukan penagihan tunggakan pajak hotel Sentosa. Pasalnya hingga kini, hotel yang berada di kawasan Senggigi itu tidak lagi beroperasi. “Sehingga piutang pajak itu harus dikejar,” ujar Taufiq.

Taufiq menginginkan sumber PAD seperti tunggakan pajak hotel Sentosa untuk

dikejar, sehingga setidaknya target itu mungkin bisa tercapai. Bahkan dia mengaku sudah memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) langsung menagih kepada pemiliknya yang ada di luar daerah. “Nanti saya bentuk lagi Tim untuk mengejar Sentosa, karena kita sedang defisit anggaran kini,” tegasnya.

Sejauh ini pihak Sentosa sudah menyetor Rp250 juta dari tunggakan pajak piutang sekitar sebesar Rp6,6 miliar.

Itupun dibayarkan pada akhir tahun 2018 lalu. Sebelumnya, Plt Kepala Bapenda Lobar, Darsapardi mengatakan tunggakan pajak hotel baru bayarkan Rp250 juta. “Piutang pajak hotel itu baru dibayar Rp250 juta, sisanya akan dibayar bukan Maret nanti,” jelas Darsapardi kemarin.

Akhir tahun lalu, pihaknya

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya Tiga Tahun Praya (Suara NTB)Masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, kemungkinan hanya selama tiga tahun saja. Pasalnya, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020 menda-

tang, sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2016, yakni hanya sampai tahun 2024. Karena di tahun tersebut akan digelar pilkada serentak di seluruh Indonesia.

“Pilkada tahun 2020 mendatang sedikit berbeda dari pilkadapilkada sebelumnya. Di mana kepala daerah yang terpilih di pilkada tersebut masa jabatannya tidak penuh sampai lima tahun.

Hanya sampai tahun 2024,” ungkap Komisioner KPU Loteng, Lalu Darmawan kepada Suara NTB, di kantornya, Sabtu (15/6).

Meski masa jabatannya tidak full lima tahun, namun kepala daerah hasil Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang, tetap akan memperoleh haknya lima tahun. Baik itu berupa gaji ataupun tunjangan. “Memang masa jabatannya tidak sampai lima tahun. Tapi haknya berupa gaji dan tunjangan tetap dihitung selama lima tahun. Yang nantinya akan diterima di akhir masa jabatannya,” tambahnya.

Kenapa bisa kurang? Darmawan mengatakan, selain karena bunyi undang-undangnya memang mengatur masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada di tahun 2020 mendatang hanya sampai tahun 2024, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Loteng tahun 2020 sendiri baru akan digelar ditahun 2021 mendatang.

Setelah masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2015 berakhir.

“Pasangan Bupati dan Wabup Loteng yang sekarang masa jabatannya sampai bulan Februari tahun 2021 mendatang. Jadi siapa yang terpilih di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang, harus menunggu sampai pasangan kepala daerah yang sekarang habis masa baktinya, baru akan di-

lantik,” terangnya.

Seharusnya, jika bicara ideal kepala daerah terpilih pada Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang baru akan selesai masa baktinya di tahun 2026. Tetapi karena undang-undangnya sudah mengatur, jadi siapapun yang terpilih nantinya, harus rela hanya menjadi kurang dari lima tahun.

Disinggung tahapan Pilkada Loteng tahun 2020, Darmawan mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu jadwal dari KPU pusat. Yang sudah ditetapkan baru waktu pelaksaan pemungutan suara untuk pilkada tahun 2020, yakni di bulan September. “Tanggal berapa pelaksaannya masih kita tunggu jadwal dari KPU pusat,” imbuhnya.

Informasi terakhir dari KPU pusat, akhir bulan Juni ini jadwal sudah selesai disusun dan disampaikan ke KPU yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2020 mendatang, sekitar 200 kabupaten/kota serta provinsi. “Untuk launching pelaksanaan pilkada serentak, termasuk Pilkada Loteng direcanakan pada bulan September 2019 mendatang. (kir)

melakukan penagihan kepada pemilik hotel hingga ke luar daerah. Pihaknya berangkat bersama Kasi Intel dan Kasi Datun kejaksaan tinggi. Selain itu ikut serta Kabag Hukum dan Asisten III. Sisa piutang pajak ini diakuinya masih banyak. Sesuai janji pemilik hotel akan menyelesaikan pembayaran pada bulan Maret. Pihak pemilik beralasan masih mengupayakan dana dengan rencana penjualan sahamnya. Untuk mengikat pihak pemilik agar tidak ingkar dari komitmen, pihaknya sudah membuat surat perjanjian yang ditandatangani pihak pemilik dan Pemda disaksikan kejaksaan. (her)

(Suara NTB/her)

H. Ahmad Zaenuri