Edisi 17 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 17 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN NOMOR 39 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kampanye Dialogis di Dompu

Ama Elo: Harus Ada Pabrik Pengolahan Jagung RENDAHNYA harga jagung di wilayah Dompu dikeluhkan petani.

Harga saat ini Rp 2.300 per Kg, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 3.150 per Kg. Mendengar keluhan para pedagang jagung saat kampanye dialogis di Dompu belum lama ini calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan menyarankan agar petani menyimpan jagungnya. Baru jual katanya, setelah harga mahal nantinya.

Persoalan rendahnya harga jagung ini menjadi problem tahunan yang masih belum ada solusinya.

Bersambung ke hal 19

Ali BD saat kampanye dialogis di Dompu

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

CALON Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, Sabtu (14/4) lalu menyempatkan diri menyapa para pedagang di Pasar Empang, Kabupaten Sumbawa.

Berjalan kaki melewati loronglorong pasar, Ali Dachlan ternyata disapa banyak pedagang yang sudah mengenalnya.

Kepada Sang Pendobrak ini, para pedagang menyampaikan aspirasinya agar pasar ini diper-

hatikan. Seperti diuraikan Ketua Pedagang, Muhammad bahwa pasar ini saat musim hujan sangat becek. Kondisi ini jelas membuat pedagang sangat risih.

Terlebih para pembeli.

Terlihat, Pasar Empang ini kumpuh dan belum tertata dengan baik. Jumlah pedagang di pasar tersebut mencapai 300 orang. Lambat laun semakin sepi dan pedagang sudah banyak gulung tikar.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/rus)

Pasar Jelek, Pedagang Jangan Bayar Retribusi

Amaq Asrul menyapa para pedagang Pasar Empang Kabupaten Sumbawa

Gubernur akan Cek Proyek Penyulingan Air Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Sekitar sembilan unit mesin penyulingan air yang merupakan proyek pemerintah pusat dan hibah asing terindikasi mangkrak di NTB. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan akan mengecek proyek-proyek penyulingan air yang mangkrak di daerah ini. Ia menegaskan proyek penyulingan air bersih yang mangkrak tersebut harus segera dibenahi.

TO K O H Rinjani Jangan Kotor GUNUNG Rinjani telah ditetapkan menjadi anggota baru Unesco Global Geopark, Kamis (12/4) lalu di Paris dalam sidang Unesco executive Board. Menanggapi penetapan Rinjani sebagai geopark dunia, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan pentingnya dijaga kebersihan di kawasan Gunung Rinjani.

“Jadi, ketika menjadi global geopark, malu kita. Jangan sampai isu kebersihan, itu masih ada.

Bersambung ke hal 19

Harus Segera Diaudit ANGGOTA DPR RI Dapil NTB, H. Wilgo Zainar, SE, MBA mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap proyek penyulingan air yang mangkrak di NTB. Ia mengaku prihatin mengenai banyaknya proyek penyulingan air yang mangkrak di tengah keterbatasan ruang fiskal yang ada. ‘’Tentu harus dievaluasi, bila perlu kita minta BPK dan BPKP melihat, mengaudit kembali, apa menjadi faktor penyebabnya.

Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ars)

MULAI RUSAK - Alat penyulingan air di Desa Bajo Medang, Sumbawa yang mulai rusak.

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 BADAN Pengawasan Keuangan dan Pemba1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 ngunan (BPKP) NTB siap melakukan audit proyek 1234567890123456789012345678 penyulingan air yang diduga mangkrak mencapai 1234567890123456789012345678 sembilan unit di Pulau Lombok dan Sumbawa. Ke1234567890123456789012345678 beradaan instalasi yang belum maksimal dirasa1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 kan manfaatnya untuk mengatasi krisis air di 1234567890123456789012345678 pelosok ini akan jadi atensi. Hanya saja, untuk pel1234567890123456789012345678 aksanaan teknis menunggu instruksi BPKP pusat.

1234567890123456789012345678 Teridentifikasi, instalasi penyulingan air 1234567890123456789012345678 tersebar hampir di seluruh tempat di NTB. 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Proyek ini dibangun di pulau pulau terluar un1234567890123456789012345678 tuk mengurangi dampak krisis air bersih.

1234567890123456789012345678 Menurut Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, 1234567890123456789012345678 pada dasarnya pihaknya siap melakukan audit 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 atas proyek penyulingan air milik Kementerian 1234567890123456789012345678 Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut. “Untuk DENGARKAN WARGA - Calon Wakil Gubernur Nomor 1234567890123456789012345678 yang berkaitan dengan mesin penyulingan air, kami urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm tengah menyimak 1234567890123456789012345678 menunggu perintah BPKP pusat,” kata Ayi Riyanto 1234567890123456789012345678 pembicaraan salah seorang warga di Kecamatan Woha, 1234567890123456789012345678 kepada Suara NTB, Senin (16/4).

Kabupaten Bima, Minggu (15/4).

1234567890123456789012345678 Namun untuk diketahui, lanjutnya, ada prose1234567890123456789012345678 dur yang harus dilalui sebelum pelaksanaan 1234567890123456789012345678 teknis audit.

1234567890123456789012345678 Bersambung ke hal 19

Tunggu Instruksi Pusat

(Suara NTB/ist)

Dengar Curhat Warga Bima, Mori Janjikan Pemerataan

Peringkat Naik, Pertumbuhan IPM NTB Tercepat Ketiga se - Indonesia (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2017 mencapai angka 66,58. IPM NTB tumbuh sebesar 1,17 persen. Pertumbuhan sebesar ini tercatat tercepat jetiga se – Indonesia. ‘’Tahun 2017, IPM NTB tumbuh 1,17 persen dan mencapai angka 66,58, merupakan tercepat ketiga se – Indonesia,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, MTP kepada Suara NTB, Senin (16/4) sore.

Ia mengungkapkan, rata-rata pertumbuhan IPM NTB setiap tahun sejak 2010 – 2017 sebesar 1,22 persen. Dengan pertumbuhan ini, peringkat IPM NTB secara nasional naik. Dari peringkat 30 menjadi peringkat 29. Ridwan mengatakan, NTB mampu melewati Kalimantan Barat.

H. Ridwan Syah Bersambung ke hal 19

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Orang nomor satu di NTB ini menanyakan asal proyek-proyek penyulingan air yang mangkrak tersebut. Sebagian besar, proyek penyulingan air ini berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Nanti saya cek. Itu proyeknya siapa?

Saya cek ya. Terima kasih informasinya,” kata gubernur ketika dikonfirmasi usai menghadiri Musrenbang NTB 2018 di Mataram, Senin (16/4) siang.

Pada prinsipnya, kata gubernur, semua proyek yang turun ke daerah harus akuntabel. Salah satu ukuran akuntabilitasnya adalah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Untuk itu, ia berjanji akan segera mengecek proyekproyek yang mangkrak di daerah ini. ‘’Saya akan cek. Itu harus dibenahi segera,’’ ujarnya singkat.

Catatan Suara NTB, proyek bantuan mesin penyulingan bersih di NTB tersebar di sejumlah kabupaten, seperti Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur dan Lombok Barat. Proyek pengolahan air laut menjadi air bersih (air minum) di sejumlah titik di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mangkrak sejak beberapa tahun lalu.

Dua titik terbaru alat penyulingan air bermasalah di Desa Pusu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan di Desa Medang Bugis Kecamatan Badas Sumbawa. Dua titik instalasi itu diduga bermasalah.

Keberadaan proyek di Desa Pusu samasekali tak berfungsi. Sejak dibangun tahun 2013 lalu, hanya sempat dimanfaatkan sampai 2014, setelah itu mangkrak karena ada kerusakan pada filter. Sementara di Desa Bajo Medang masih berfungsi, namun saat ini mulai “sakit sakitan”.

Teknisi dari KKP sempat turun tahun 2017 lalu untuk melakukan perbaikan, namun tak kunjung membaik.

Bersambung ke hal 19

Bima (Suara NTB) Sambutan hangat menandai agenda blusukan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Minggu (15/4). Politisi Partai Gerindra yang mendampingi TGH. Ahyar Abduh ini pun menghimpun curahan hati warga yang selama ini merasa kurang diperhatikan dalam pembangunan.

Sebagai politisi yang berdarah Bima, Mori Hanafi merasa berkewajiban untuk terus merekam keluh kesah warga di daerah ini.

Karena itulah, politisi Partai Gerindra ini menyapa seluruh warga Woha dan tak lupa Mori mendengarkan permasalahan yang selama ini mereka alami.

Di Woha, Mori disambut hangat ribuan masyarakat dan relawan. Warga terlihat sangat antusias menyambut Mori yang berjalan kaki dari kampung ke kampung.

Mereka seolah menunggu kedatangan calon orang nomor 2 di Provinsi NTB ini.

Adapun keluhan masyarakat yang ditemui oleh calon orang nomor 2 di NTB ini adalah sebagian besar terkait masih banyaknya infrastruktur jalan yang belum memadai, yang menghambat akses kerja masyarakat. Begitu pun masalah sulitnya masyarakat mendapat akses layanan kesehatan. masyarakatpun merasa pembangunan yang ada Kabupaten Bima belum merata.

Bersambung ke hal 19

SUARA NTB Selasa, 17 April 2018

Berharap Ada TPS TIDAK adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di kelurahan Ampenan Utara menjadi masalah bagi masyarakat yang tidak tahu harus kemana membuang sampahnya.

Hal ini diungkapkan oleh lurah Ampenan Utara, Saharudin, S.Sos, Senin (16/4).

Dikatakan, tanah kosong yang berada di dekat pemukiman warga dimanfaatkan sebagai TPS sementara.

Awalnya hanya sedikit, tetapi karena merasa tidak ada teguran dibiarkan menumpuk.

“Masyarakat banyak yang (Suara NTB/uul) salah persepsi, dilarang Saharudin buang sampah ke kali di mana ada tanah kosong di situ diletakkan,” jelasnya. Seperti kejadian di lingkungan Tinggar yang dulunya ada kontainer sampah di sana tetapi menjadi masalah karena berada di tanah milik pribadi. Memang sudah ada gerobak serta kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah tetapi tidak mampu menampung sampah milik warga.Di Tinggar juga, kata Saharudin, banyak masyarakat dari daerah Lombok Barat juga membuang sampah di sana.

Selain sampah rumah tangga, di sana juga banyak dibuang sampah spesifik dari hotel-hotel. “Kita sebenarnya memiliki bank sampah di Kebon Talo tetapi terkendala dari tenaga kerja untuk memilah sampah,” tukasnya. Sehingga memang sangat dibutuhkan adanya TPS di Ampenan Utara, karena semua sampah dibuang ke kontainer di Kebon Roek. Jika di sana sudah penuh, maka akan dibuang secara sembarangan.

Saharudin mencontohkan seperti di dekat lapangan golf sering ditemui tumpukan sampah. Padahal sering pihaknya melakukan pengawasan tetapi tetap saja terjadi. “Kita sangat butuh memang TPS itu, atau kalau tidak dibuatkan depo seperti yang di Karang Baru itu,” ujarnya. Tetapi harus dipikirkan cara agar TPS atau depo tersebut tidak mengeluarkan bau yang dapat mengganggu kenyamanan warga.

Adanya kontainer, imbuhnya, tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga dengan adanya pembuatan TPS atau depo dan peralatannya lengkap pasti masalah sampah akan teratasi.

“Seperti di Tinggar itu, kalau sampah di kontainer telat saja diangkut pasti masyarakat langsung protes,” kata Saharudin. (uul)

Libatkan Semua Unsur WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyayangkan hibah bantuan modal usaha kepada pedagang miras tradisional, ternyata tak berdampak. ‘’Miras tradisional ini memang agak ribet penanganannya jika tidak ditangani secara bersama-sama,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (16/4). Ia menduga, pemberian hibah kepada penjual miras yang tak berbekas, lantaran tidak ada pendampingan dari Pemkot Mataram.

(Suara NTB/fit) Padahal, untuk penanParhan ganan miras tradisional ini, harus melibatkan semua unsur. Seperti kepolisian, kelurahan dan lingkungan. Parhan menegaskan bahwa penanganan miras tradisional ini tidak ansih menjadi tugas Satpol PP. Justru, dia menilai, gagalnya hibah itu memberi dampak ekonomis yang positif lantaran tidak adanya ketegasan dari Pemkot Mataram. ‘’Kalau hanya diberikan kompensasi tanpa ada penanganan yang serius, agak susah. Tidak bisa mereka hanya diberikan uang kemudian disuruh untuk membuka usaha yang lain.

Untuk memulai usaha yang baru mungkin mereka agak kesulitan,’’ terang politisi PKS ini. Parhan menilai, pascapemberian hibah bantuan modal usaha ini, Pemkot Mataram tidak kunjung tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran. ‘’Jadi istilahnya, jangan ada tebang pilih,’’ cetusnya. Pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan. Semua unsur terkait harus terlibat. Keterlibatan yang diharapkan tidak hanya melihat tetapi betul-betul terlibat dalam pemberantasan miras. Anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini menyayangkan fakta yang terjadi terhadap dana hibah yang dihajatkan agar penjual miras beralih ke usaha lain justru tak berbekas.

Karena diduga, bantuan itu hilang begitu saja, sementara penerimanya tetap berjualan miras. Untuk itu, Parhan berharap semua elemen, baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat betul-betul serius melaksanakan tugasnya masing-masing. Apakah hibah bantuan modal usaha ini adalah solusi yang tepat mengatasi peredaran miras tradisional? ‘’Kalau kita bilang itu bukan solusi karena tidak ada tindaklanjut. Dia akan menjadi solusi kalau ada tindaklanjut dari pemberian kompensasi itu,’’ ucapnya.

Parhan tidak menyangkal, selain pedagang miras yang sudah mendapatkan kompensasi itu, muncul lagi pedagang miras yang baru. Menurut dia, Pemkot tidak perlu memberikan kompensasi bagi mereka. Karena, kemunculan pedagang miras yang baru itu merupakan dampak ketidaktegasan Pemkot Mataram. (fit)

SUARA MATARAM

Simpang Empat di Kota Mataram Segera Dipasangi Kamera Pengintai Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram menerima bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3 miliar.

Anggaran ini diperuntukkan pembuatan Area Traffic Control System (ATRS) atau sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi.

Bantuan Rp 3 miliar dari Kementerian Perhubungan ini kata Kadis Perhubungan, Drs. H. Khalid dikonfirmasi, Senin (16/4) untuk pemasangan kamera pengintai (CCTV). Ini akan dipasang di lima persimpangan lampu lalu lintas di jalan Negara, yakni Ampenan, Sayang - sayang, Selagalas, Rembiga dan TGH. Faisal.

“Bukan CCTV saja, termasuk perangkat disiapkan.

Sekarang ini kita siapkan ruang monitor,” kata Khalid.

Selain sumber anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya juga mengalokasikan anggaran Rp 600 juta untuk pemasangan di satu titik jalan provinsi. Satu kamera pengin-

tai dipasang di perempatan BI. Khalid menjelaskan, sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi atau ATCS fungsinya untuk mendeteksi kemacetan, kepadatan lalu lintas serta pengaturan dan pengendalian lalu lintas.

“Jadi semuanya tersistem dalam satu ruangan. Mana yang macet mudah dikontrol dan koordinasikan dengan Kepolisian. Kita juga bisa langsung mengirim petugas ke lokasi kemacetan, “ kata dia.

Komponen peralatan itu akan dikirim dari Kementerian Perhubungan. Di satu sisi, ada sebagian kamera pengintai dilakukan peremajaan. “Di situ ada peremajaan,” tambahnya. Terhadap kesiapan

wenangan kepala daerah kepada camat dan lurah. “Sebelumnya kita sudah peringati,” kata Bayu, Senin (16/4).

Pol PP diakui sebagai aparat penegak Perda. Namun demikian, Bayu mengelak jika dinilai lepas tanggungjawab terhadap keberadaan pedagang di jalan bebas hambatan tersebut. Secara prosedural dilakukan dari tataran kelurahan hingga kecamatan. “Begitu prosedurnya kan. Sampai nanti pak camat dan pak lurah hubungi Satpol PP untuk penindakannya,” dalihnya.

(Suara NTB/cem)

KAMERA PENGINTAI - Persimpangan lampu lalu lintas di Jalan TGH. Faisal ini akan menjadi salah satu titik pemasangan kamera pengintai. internal akan ada pelatihan gawai Dishub sendiri. Apa per- manfaatan kata dia, sama. bagi operator ATCS. Operator bedaannya dengan NTMC Hanya saja, ruang lingkupnya rencananya diangkat dari pe- Polri? Secara fungsi atau pe- yang berbeda. (cem)

Tiga Pasar di Mataram akan Direvitalisasi

(Suara NTB/cem)

KAWASAN BISNIS - Penataan kawasan bisnis Cakranegara mulai dikerjakan. Pekerjaan dimulai dengan memperbaiki drainase di Jalan Hasanuddin, Senin (16/4).

Kawasan Bisnis Cakranegara Mulai Ditata Mataram (Suara NTB) Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) mulai mengerjakan proyek penataan kawasanbisnisCakranegara.Pengerjaan tahap awal dimulai dari perbaikan drainase yang secara teknis dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram.

“Prinspinya, sesuai permintaan Pak Plt Walikota program ini berjalan lancar semua,” kata Asisten I Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., Senin (16/4). Dikatakan, pihaknya sudah melakukan finalisasi pembahasan penataan kawasan bisnis Cakranegara. Tim terdiri dari Dinas Perdagangan, Satpol PP, Satker PBL, Camat, Lurah dan Asosiasi Pedagang Kreatif Lapangan (APKLI) door to door sosialisasi ke pedagang. “Responnya mendukung dan tidak ada masalah,” tambahnya.

Penataan kawasan bisnis Cakranegara di Jalan AA. Gde Ngurah dan Selaparang akan digelontorkan anggaran Rp 25 miliar. Perbaikan tahap pertama Satker PBL mengeluarkan anggaran Rp 5 miliar. Perbaikan ini tambah Wartan, tidak parsial melainkan secara keseluruhan.

Dikatakan, tidak ada perubahan desain dari rencana sebelumnya. Kantong parkir disiapkan di dua lokasi, yakni di depan Pura Meru dan halaman Selaparang Square. Badan Keuangan Daerah diminta berkoordinasi dengan pengurus Pura Meru dan pengelola Selaparang Square membicarakan pengelolaan pajak parkir.

Wartan meminta rekanan yang mengerjakan mengoptimalkan pengerjaan proyek pada malam hari. Agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat setempat. “Khusus di Jalan Selaparang tidak boleh lagi ada kendaraan yang parkir.

Kalau sekadar drop penumpang tidak masalah. Sudah ada lah-

an kita siapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri mengaku, sosialisasi ke pedagang terjadi pro - kontra. Sebagian pedagang menolak karena ketidaktahuan mereka terhadap rencana strategis pemerintah. Tetapi kebanyakan mendukung penataan di kawasan AA. Gde Ngurah dan Selaparang. “Kebanyakan pedagang mendukung. Adalah satu - dua pedagang menolak karena belum tahu konsepnya. Takut terganggu lahan parkirnya. Lahan parkirnya kan diatur,” ujarnya.

Pada proses penataan nantinya, pedagang disiapkan lokasi sementara di Jalan Hasanuddin.

Sebagian pedagang di Jalan AA. Gde Ngurah dipindah ke Jalan Hasanuddin.

Pekerjaan ini kata Alwan, merupakan kerja kolektif dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim Satpol PP, Bappeda, Camat, Lurah dan APKLI. “Ini kan kerja tim. Jadi ndak bisa semuanya dikerjakanolehDinas Perdagangan,” ujarnya. (cem)

Pedagang di Jalan Bebas Hambatan BIL - Mataram Menjamur Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kehabisan akal menertibkan pedagang di jalan bebas hambatan menuju Bandara Internasional Lombok - Mataram di Kelurahan Jempong. Di sore hari, aktivitas mereka semakin menjamur.

Kepala Satuan Pamong Praja Kota Mataram, Bayu Pancapati menyerahkan penertiban pedagang di sana ke camat dan lurah sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 22 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian ke-

Halaman 2

Di kawasan itu sangat kompleks. Di satu sisi, pedagang susah diatur. Padahal, di sana arus cepat lalu lintas, sehingga membahayakan pedagang maupun pengunjung. Di sisi lain, mereka meminta lahan untuk direlokasi. Sementara, pemerintah tidak mau menyiapkan lahan.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Sekarbela mengatakan, perlu duduk bersama baik itu kecamatan, kelurahan, Dinas Perdagangan dan Satpol PP menangani pedagang di jalan bebas hambatan (by pass) tersebut. Persoalannya tidak bisa pedagang digusur begitu saja. Tetapi perlu dicarikan tempat representatif. “Memang ada pedagang dari Lombok Barat. Tapi ada juga warga Dasan Kolo,” sebut Cahya Samudra.

Pihaknya sudah mendata jumlah pedagang.

Terdapat 48 pedagang yang beraktivitas setiap hari di sana. Namun, belum ada solusi.

Cahya mengaku, ada kekhawatiran bilamana terjadi peristiwa di lokasi tersebut. Jalur ditempati pedagang padat kendaraan. “Kalau kebersihan tetap terjaga dan mereka sepakat dan jaga keamanan untuk tidak berjualan di badan jalan,” demikian kata dia.

Pantauan Suara NTB, aktivitas pedagang terlihat sejak pukul 16.30 Wita. Mereka memadati ruas jalan mulai bundaran hingga lokasi pembangunan pintu gerbang. Rombong, meja serta karpet dikelar di pinggir jalan. Bahkan, sebagian pedagang membuat lapak seadanya. Sebagian lagi menggunakan mobil pick up. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan akan merevitalisasi tiga pasar tradisional di Kota Mataram. Revitalisasi ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat senilai Rp 3,6 miliar. Pasar yang akan direvitalisasi yakni Pasar Cakranegara, Abian Tubuh dan Pagesangan.

Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Senin (16/ 4) mengatakan, rencananya proyek inidikerjakansekitarbulanMeiatau Juni. “Paling tidak sekitar Mei atau Juni lah mulai dikerjakan,” kata Alwan. Pasar tradisional di Mataram perlu peremajaan. Seperti Pasar Cakranegarasudahpuluhantahun tidak diperbaiki. Bagian belakang nampak kumuh. Apalagi ada 26 pedagang yang membangun lapak menggunakan bedek yang tidak jelas bentuk. Termasuk kios - kios tidak representatif.

Demikian pula, di Pasar Abian Tubuh.Disanasudahbanyakpedagang canang dan sayur - sayuran tidak tertampung. “Ada kios di kiri - kanan akan ditata dibuatkan

(Suara NTB/cem)

DIREVITALISASI - Sejumlah pedagang loak di pasar tradisional Cakranegara menggantung barang miliknya untuk dijual, sehingga memberi kesan kumuh. Pasar tradisional ini akan direvitalisasi bersama dengan pasar tradisional lainnya di Mataram. lapak biar rapi,” tambahnya. Kasus sama juga terjadi di Pasar Pagesangan.Kondisinyapedagangbertambah bahkan sampai di areal parkir. Kondisi ini menurut Alwan, perlu intervensi pemerintah, sehingga masyarakat berinteraksi sosial di pasar merasa nyaman.

Pemerintah Pusat memiliki kebijakan strategis menata pasar, sehingga berimplikasi terhadap pen-

ingkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bagi Alwan, PAD adalah nomordua.Yangterpentingbagidia, bagaimana merombak pasar menjadi bersih dan nyaman serta mengedepankanpelayanan,sehingga menciptakan pasar bersih dan representatif. “Kalau soal PAD itu nomor dua. Paling penting itu peningkatan pelayanan masyarakat,” demikian kata Alwan. (cem)

Selasa, 17 April 2018

SUARA NTB

Halaman 3

Selasa, 17 April 2018

ASAL usul Kabupaten Lombok Barat dapat diketahui dari era Kolonial Di masa Hindia Belanda.

Wilayah ini merupakan salah satu Onder Afdeling dibawah Afdeling Lombok, yakni Onder Afdeling van west Lombok yang dipimpin oleh seorang Controleur. Onder Afdeling menurut hierarkhi kelembagaan sama dengan Regenschap (Kabupaten).

Selanjutnya pada zaman Pemerintah Jepang, status Lombok Barat berubah menjadi daerah administratif yang disebut Bun Ken yang dikepalai oleh seorang Bun Ken Kanrikan. Status ini berlangsung sampai Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Belanda (NICA) seusai Perang Asia Timur Raya.

Berdasarkan Stb. No. 15/1947 yang diterbitkan NICA Belanda, wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif yang dinamakan Neo Landschappenyang didalamnya semua bekas Afdelings. Di dalam wilayah Neo Landschap Lombok, wilayah Lombok Barat merupakan salah satu wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang Hoofd van Plastselijk Bestuur.

Lombok Barat lalu menjadi wilayah otonom dari Negara Indonesia Timur saat era Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah NIT No. 44 Tahun 1950, pasal 1 ayat 1. Otonomi itu tidak pernah berlangsung karena sampai RIS bubar, wilayah ini masih bersifat administrasi saja.Pasca pemerintahan federal dan kembali ke negara kesatuan,wilayah Lombok Barat sudah membawahi wilayah administratif kedistrikan Ampenan Barat, Kedistrikan Ampenan Timur, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, seluruh daerah di Indonesia telah terbagi habis menjadi daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III. Lombok Barat pun secara yuridis telah terbentuk sejak tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun

SUARA NTB Sejarah Singkat Kabupaten Lombok Barat

Halaman 4

1958 sebagai Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat.

Sebagai pelaksanaan atas Undang-undang tersebut, terbitlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Up. 7 / 14 / 34 yang mengangkat J.B. Tuhumena Maspeitella sebagai Penjabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk. II Lombok Barat. Ia dilantik pada tanggal 17 April 1959, sehingga secara faktual Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat pun menjadi lengkap memiliki syarat sebagai sebuah wilayah pemerintahan. Tanggal itulah yang ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat yang diperingati setiap tahun.Pada tahun 1960, DPRD Lombok Barat pertama kali dibentuk dengan kursi berjumlah 34 kursi di mana Lalu Djapa dari Partai Nasional Indonesia diangkat sebagai Ketua.

Selanjutnya berdasarkan hasil Pemilihan Anggota DPRD Lombok Barat, pada tanggal 31 Mei 1960 dilantiklah Lalu Anggrat, BA sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada masa ini dilakukan perubahan berupa penataan personil dan aparat Pemerintah Daerah serta perubahan status Kepunggawaan Cakranegara menjadi Kedistrikan Cakranegara.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 205/ Des.1 / 1 / 35 tanggal 7 Mei 1965, Lalu Anggrat, BA mengakhiri masa bhaktinya. Sebagai gantinya, ditunjuk Drs. Said, Ahli Praja pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati Kepala Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1967 setelah terjadi G 30 S/PKI diadakan perombakan dan penyempurnaan DPRD menjadi DPRDGR (Gotong Royong) Lombok Barat.

Jumlah kursi pun berkurang dari 34 kursi menjadi 32 kursi. Saat itu DPRDGR dipimpin oleh Usman

Tjipto Soeroso dari Golongan Karya dan Wakil Ketua Fathurrahman Zakaria dari Parpol Nahdatul Ulama.

Pada masa ini sesuai perkembangan pemerintahan dan kebutuhan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 228 /Pem. 20 / 1 / 12 diadakan perubahan, yakni peningkatan status Asisten Kedistrikan Gondang menjadi Kecamatan Gangga dan Kedistrikan Gerung dipecah menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri. Dengan perubahan tersebut maka Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 8 Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Narmada, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri.

Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 156/Pem. 7/2/ 226 tanggal 30 Mei 1969 ditetapkan pemecahan dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dengan mengambil beberapa desa dari dua Kecamatan tersebut untuk dijadikan Kecamatan Mataram, sehingga sampai saat itu Kabupaten Lombok Barat telah membawahi 9 Wilayah Kecamatan.

Pada tahun 1972 – 1978 Kabupaten Lombok Barat dipimpin OlehH.L.Rachman sebagai Bupati Kepala Daerah. Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat saat itu telah mengalami perkembangan yang demikian pesat. Banyak permasalahan kompleks yang perlu ditangani secara khusus. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah Kota Administratif Mataram yang membawahi tiga Kecamatan masingmasing Kecamatan Ampenan, Mataram dan Cakranegara. Sebagai Walikota Mataram pertama dilantiklah Drs. H. Mudjitahid oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H.R. Wasitakusumah sesaat setelah peresmian pembentukan Kota Administratif Mataram oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 29 Agustus 1978.

Selain menetapkan Kota Administratif Mataram, PP No. 21 Tahun 1978 juga menetapkan tiga Perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Narmada di Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri di Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung di Sekotong Tengah. Dengan demikian sejak 29 Agustus 1978 Wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 1 Kota Administratif, 9 Kecamatan dan 3 Perwakilan Kecamatan.

Sehubungan berakhirnya masa jabatan H.L.A. Rachman, pada tanggal 20 Januari 1979 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H. Gatot Suherman melantik Drs. H. Lalu Ratmadji dalam Sidang Khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat. Pada masa jabatan lima tahun pertama (1979–1984), Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Lombok Barat mengusulkan Tiga Perwakilan Kecamatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan penuh.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 diresmikanlah peningkatan status Perwakilan Kecamatan Narmada menjadi Kecamatan Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri menjadi Kecamatan Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung menjadi Kecamatan Sekotong Tengah. Peresmian itu dilaksanakan setelah pelantikan Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk masa jabatan lima tahun kedua (1985-1989). Dengan diresmikannya ketiga perwakilan menjadi Kecamatan penuh, maka Lombok Barat membawahi 12 wilayah Kecamatan yakni Keca-

matan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Gunungsari, Tanjung, Gangga, Bayan, Labuapi, Kediri, Gerung, Sekotong Tengah dan Narmada.

Selanjutnya dalam sidang khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat pada tanggal 20 Januari 1989 Gubernur NTB Warsito melantik Drs. H. Lalu Mudjitahid menjadi Bupati Lombok Barat menggantikan Drs. H. Lalu Ratmadji yang telah berakhir masa jabatannya.

Pada periode jabatan pertama Drs.H. Lalu Mudjitahid (1989 – 1994) wilayah Kabupaten Lombok Barat terus mengalami kemajuan.

Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Oleh karena itu sejak ditetapkannya Pembentukan Kotamadya Mataram sebagai Daerah Tingkat II maka wilayah Kabupaten Lombok Barat berkurang dari 12 wilayah Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Gunung Sari, Narmada, Labuapi, Kediri, Gerung dan Sekotong Tengah.

Setelah Drs. H. Lalu Mudjitahid mengakhiri Jabatan periode kedua (1994 – 1999) Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh Drs. H. Iskandar untuk masa jabatan 1999 – 2004. Pada Tahun 2000 wilayah Kabupaten Lombok Barat terus dikembangkan dengan membentuk Kecamatan Pembantu masing-masing Kecamatan Pembantu Lingsar, Kecamatan Pembantu Lembar, Kecamatan Pembantu Kayangan, dan Kecamatan Pembantu Pemenang sehingga secara keseluruhan wilayah Lombok Barat terdiri atas 9 Kecamatan dan 4 Kecamatan Pembantu. Selanjutnya pada tahun 2001 keempat Kecamatan Pembantu tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 wilayah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peratu-

ran Daerah, maka wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dimekarkan menjadi 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Pemenang, Kayangan, Gunung Sari, Batu Layar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah.

Pada masa jabatan periode pertama Drs. H. Iskandar, Ibukota Kabupaten Lombok Barat dipindahkan dari Kota Mataram ke Giri Menang Gerung. Perpindahan itu sesuai dengan Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 135/3638/PUOD tanggal 22 Desember 1999 dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/2/2000 tanggal 2 Pebruari 2000.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU), maka Kabupaten Lombok Barat bagian Utara yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Kecamatan Bayan adalah merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat masuk ke wilayah Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka dilantik Pejabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tanggal 30 Desember 2008, secara administrasi pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah resmi, sehingga Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya mewilayahi 15 Kecamatan, kini menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan, 88 Desa dan 657 Dusun.

Menjelang akhir tahun 2008, pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Lombok Barat melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk pertama kalinya. Pilkada Langsung itu kemudian menghasilkan pasangan Dr.H.Zaini Arony,M.Pd H.Mahrip,SE., MM, dan dilantik se-

bagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal, 23 April 2009.

Selanjutnya pada tanggal 23 September2013, Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Pilkada Langsung yang kedua dan menempatkan pasangan DR. H. Zaini Arony dan H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, sebagai pemenang dan kemudian dilantik pada tanggal 23 April 2014 sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019. Oleh karena suatu hal, selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Sebagai Bupati Definitif sisa masa jabatan 2016 – 2019.

Saat ini, untuk mensukseskan Pilkada Langsung yang ketiga, H. Fauzan Khalid mengajukan Cuti sehingga Gubernur NTB pada tanggal 14 Februari 2018 melantik Drs. H. Lalu Saswadi sebagai Penjabat Sementara Bupati Lombok Barat.

Dengan demikian, sepanjang sejarah tertulisnya, Kabupaten Lombok Barat telah dipimpin oleh beberapa Bupati yakni: 1. J.B. Tuhumena Maspeitella (1959 – 1960).

2. Lalu Anggrat BA (1960-1965).

3. Drs. Said (1966 – 1972).

4. H .L.A-Rachman (1972 – 1978).

5. Drs. H. Lalu Ratmadji (1979 – 1989).

6. Drs. H. Lalu Mudjitahid (19891999) 7. Drs. H. Iskandar (1999 – 2003) 8. Drs. Iskandar – H. Izzul Islam (2004 – 2009) 9. Dr. H.Zaini Arony – Dr H. Mahrip (2009 – 2014) 10.Dr. H. Zaini Arony – H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si (2014Sekarang) 11.H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat sepanjang sejarah adalah: 1. Lalu Djapa (1960 – 1965) 2. H. Usman Tjipto Soeroso (19661971) 3. Niti Soesanto (1971 – 1977) 4. Imam Soebekti (1977 – 1987) 5. H. A. Soewarno Atmodjo (1987 – 1982) 6. Rana Syarif Hidayat (1992 – 1997) 7. H. Zaenuddin, PS (1997 – 1999) 8. H. Siradip Arty, BA (1999 – 2001) meninggal dalam jabatan Ketua 9. H. Abdul Kasim (Juni 2003 – 11 Juni 2004) 10.H. Lalu Takdir Mahdi, S.Pd ( 2004 – 2009 ) 11.H. Umar Said, S.Ag ( 2009 2014) 12.Hj. Sumiatun (2014 – 2018) 13.Imam Kafali, S.Pd (Sekarang)

Kabupaten Lombok Barat raih WTP

Kantor Camat Kuripan yang baru selesai dibangun

GOR Mini Lombok Barat yang kini telah difungsikan untuk kegiatan olahraga masyarakat Lombok Barat

Gedung Kantor Inspektorat Lombok Barat

Puskesmas Eyat Mayang Sekotong Timur Kecamatan Lembar

RSUD Awet Muda Narmada

Usia Ke-60, Lombok Barat Terus Berprestasi SEJUMLAH capaian yang diperolah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) selama menjalani usia ke-60 penuh dengan kebanggaan dan prestise. Pengelolaan dan akuntabilitas pemerintahannya, setidaknya selama dua tahun terakhir ini sudah mampu mewujudkan good governance dan clean government.

Setelah tahun lalu memperoleh Anugerah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan yang berujung pada Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 53 Milyar dan terakhir lebih dari 35 Milyar, Kabupaten Lombok Barat pun diakui sebagai Kabupaten Terbaik di Wilayah Indonesia Timur dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran. Di bidang yang sama, Kabupaten Lombok Barat kembali diperhitungkan di level Provinsi NTB saat Musren-

bang Provinsi NTB di tanggal 16 April 2018 kemaren.

Dari aspek pelaksanaan, di akhir tahun 2017 lalu Pemkab Lobar telah mampu merealisasikan Pos Pendapatan Daerah mencapai Rp.1.699 Milyar lebih. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pendapatan daerah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 117 Milyar lebih (7,35%). Tidak itu saja, proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung sudah mendekati angka ideal. Dari Pos Belanja yang telah dianggarkan sejumlah Rp. 1.749 Milyar lebih, porsi Belanja Langsung sebesar Rp. 867 milyar lebih atau sebesar 49,58% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 881 Milyar lebih atau sebesar 50,42%. Dari angka Belanja Langsung itu, paling sedikit Rp. 159 Milyar dipergunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktutr jalan.

Nilai itu adalah nilai terbesar sepanjang sejarah. Hal tersebut sebagiannya adalah apre-

siasi dari Pemerintah Australia yang memberi hibbah melalui programProvincial Road Improvement and Maintenance (PRIM).

Sampai saat ini, Lobar sudah memiliki jalan kewenangan kabupaten sepanjang 571,68 km. Jika dibandingkan tahun 2015 lalu yang baru 504,87 km, maka telah terjadi penambahan sepanjang 67,01 km. Untuk peningkatan kemantapan jalan, jumlah jalan mantap sampai akhir tahun 2017 adalah sepanjang 357,50 km atau sebesar 62,55% dari total panjang jalan.

Dari beberapa indikator makro, Lobar menunjukkan capaian yang menggembirakan.

Peringkat IPM menjadi peringkat 4 di NTB dengan selisih 0,07 point meninggalkan Kabupaten Dompu. Tahun lalu, selisihnya sangat sedikit, yaitu 0,01 point. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Lobar kini sudah mencapai 5,73%, atau terbaik kedua di NTB. Begitu pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka masih menyisa-

kan 3,28%, juga terbaik ke 2 di NTB. Meratanya distribusi pendapatan dapat dilihat melalui Indeks Gini Ratio yang sebesar 0,273 poin dan merupakan gini ratio terbaik di NTB. Di sektor pertanian, produktifitasnya kini terus meningkat. Produksi padi dan jagung selalu surplus tiap tahun seiring meningkatnya areal tanam dari 43.598 Ha menjadi 50.248 Ha. Lobar selalu meningkatkan surplus padinya, dari 30.000 ton menjadi lebih dari 35.000 ton tahun lalu.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan lainnya terus dilakukan. Untuk lebih teknis, Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pemakaian Garam Beryodium menjadiaksi Beladan Beli Produksi Garam masyarakat milik warga Lobar sendiri. Paling sedikit 350 Kepala Keluarga petani garam terentaskan dari kemiskinannya. Demikian pula dengan pemakaian Produk Lokal dalam aktifitas seharihari, baik berupa; suvenir, makan-minum, buah-buahan, ker-

ajinan, meubel, tekstil, musik, budaya, fasilitas maupun hal lain sebagai bentuk memotivasi kearifan lokal untuk menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, di tahun 2017 Pemkab Lobar telah memperbaiki 1.225 Unit Rumah Tidak Layak Huni agar menjadi Layak Huni.

Disektor kesehatan, Lobar di usia ke-60 telah menyiapkan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang semakin baik dan memenuhi rasio pelayanan.

Sejumlah Pustu dan Puskesmas dibangun merata di semua kecamatan. Pustu Nyurlembang, Puskesmas Eyat Mayang dan Puskesmas Suranadi dan memperbaiki Puskesmas Sedau, Pustu Mambalan, Pustu Lingsar, Pustu Rumak, dan Pustu Aik Ampat.

Hal tersebut diikuti dengan prestasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Puskesmas Pelangan hingga kini masih menjadi terbaik nasional inovasi dalam kategori

FKTP daerah terpencil dan kepulauan.Saat ini Puskesmas Sigerongan pun ditetapkan sebagai FKTP dengan katagori utama oleh Kemenkes RI. Demikian halnya dengan Rumah Saki tUmum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju yang sudah terakreditasi menjadi Paripurna, serta RS Pratama “Awet Muda” Narmada yang sudah resmi beroperasi dan sedang berusaha menanjak ke Tipe C. Di sektor pendidikan, intervensi pembangunan adalah tercapainya 100% angka kelulusan SD dan SMP Lobar. Namun saat 35 Indikator dalam RPJMD 2014-2019 masih menyisakan 1 indikator yang belum tercapai (tercapai 97%), maka Pemkab. Lobar segera menyusun strategi pembangunan. Program Kejar Paket A untuk 6800 orang yang akan mengikuti ujian placement test penyetaraan Kejar Paket A, B, dan C pun ditetapkan tahun 2018 ini dengan anggaran lebih dari Rp. 7 Milyar. Hal itu untuk memastikan 1 indikator itu, yaitu Angka Rata-rata

Lama Sekolah bisa dicapai.

Keseluruhan itu berbuah manis. Bupati Lombok Barat di tahun 2017 lalu saat peringatan Hari Otonomi Daerah ditetapkan sebagai salah satu dari 21 Kepala Daerah Inspirator Pembangunan. Pengakuan terbaik pun berwujud opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 3 kali berturut-turut. Pada tanggal 26 Januari 2018 lalu,Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah dari Kemen PAN-RB RI berwujud Nilai B, nilai terbaik setelahbertahun-tahun hanya berkutatantara C dan CC. Seluruh capaian itu karena semangat berprestasi yang terus digaungkan dalam 2 tahun terakhir.

Untuk usia ke-60, seluruh motivasi, kinerja, dan prestasi itu akan selalu dipersembahkan kembali untuk masyarakat Lombok Barat. “Untukmu Lombok Barat” seluruh karya kita persembahkan. (Humas)

SUARA NTB Selasa, 17 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Loteng Sabet Penghargaan Khusus dari Pemerintah Provinsi NTB

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Herdan

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memperoleh penghargaan khusus Pencapaian Indikator Strategis Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi dari Pemerintah Provinsi NTB, sebagai Kabupaten/Kota paling Progresif Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pariwisata. Penghargaan diberikan langsung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Madji, M.A., kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., bersamaan dengan pembukaan Musrenbang tingkat provinsi di Mataram, Senin (16/4).

“Penghargaan ini sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah provinsi terhadap kinerja Pemkab Loteng dalam up-

aya mendukung ketersedian infrastruktur di kawasan pariwisata didaerah ini,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., di ruang kerjanya, Senin siang.

Itu artinya, komitmen Pemkab Loteng yang telah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dibuktikan secara konkrit dan tidak hanya wacana. Bentuk dukungan yang diberikan dengan menyediakan infrastruktur pendukung di kawasan pariwisata, sehingga pariwsata di daerah ini bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Herdan menjelaskan, penyiapan infrastruktur di kawasan pariwisata yang dilakukan oleh Pemkab Loteng secara tidak langsung turut mendongkrak

capaian target penyedian infrastruktur pariwisata NTB secara umum. Terlebih apa yang dilakukan Pemkab Loteng terkait penyiapan infrastruktur kawasan pariwisata merupakan yang paling progresif dari daerah lain.

Sehingga target penyediaan infrastruktur pariwisata yang telah dicanangkan dalam RPJMD Pemprov NTB tahun 2013-2018, bisa tercapai. “Apa yang dilakukan Pemkab Loteng dalam rangka penyiapan infrastruktur kawasan pariwisata yang paling progresif jika dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga Pemprov NTB mengganjar Pemkab Loteng dengan penghargaan ini,” imbuhnya.

Bagi Pemkab Loteng penghargaan ini tidak lantas mem-

Gagal Bertemu Pemda, Pansus Dam Mujur Kecewa Praya (Suara NTB) Rencana Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Pembangunan Dam Mujur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar pertemuan dengan perwakilan pemerintah daerah, terkait rencana pembangunan Dam Mujur, Senin (16/4), gagal terlaksana. Alasannya, dari unsur pemerintah daerah banyak yang tidak hadir. Akibatnya, pertemuan ditunda dan direncanakan digelar kembali, Selasa ini.

Para anggota Pansus Dam Mujur DPRD Loteng pun mengaku kecewa atas sikap pemerintah daerah tersebut. “Banyaknya perwakilan dari pemerintah daerah yang tidak hadir saat kita undang untuk membahas rencana pembangunan Dam Mujur, semakin menambah keyakinan kami kalau pemerintah daerah kurang serius untuk mewujudkan Dam Mujur,” ungkap Wakil Ketua Pansus Dam Mujur DPRD Loteng,

Legewarman, kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, rencananya pihaknya mengundang perwakilan pemerintah daerah untuk membahas rencana pembangunan Dam Mujur.

Hal ini juga merupakan salah satu upaya menyatukan persepsi terhadap rencana pembangunan Dam Mujur. Setelah mendapat masukan dari pemerintah, pihaknya akan turun ke lapangan dan direncanakan Rabu (18/4) besok.

Sementara pertemuan sudah diagendakan untuk membahas beberapa persoalan terkait rencana pembangunan Dam Mujur, sehingga butuh kehadiran pejabat tinggi yang bisa mengambil kebijakan.

Terhadap hal ini, Pansus Dam Mujur memutuskan untuk mengagendakan kembali pertemuan dengan pemerintah daerah. Kalau juga tidak mau hadir, pihaknya tetap akan melanjutkan ke agenda selanjutnya. Selain itu, sikap kurang kooperatif pemerintah daerah akan

menjadi bahan rekomendasi Pansus Dam Mujur saat memberikan laporan pada rapat paripurna DPRD Loteng mendatang.

Terpisah, Sekda Loteng H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi via ponselnya, mengaku belum mendapat informasi ataupun surat terkait rencana pertemuan dengan Pansus Dam Mujur. “Saya belum dapat informasi soal pertemuan dengan Pansus Dam Mujur dari Sekretariat Dewan,” jawabnya.

Jika ada surat ataupun informasi, pihaknya pasti akan hadir, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Tapi kalau tidak ada informasi seperti ini, bagaimana pihaknya bisa tahu kalau ada pertemuan antara pansus dengan pemerintah daerah. “Saya tidak tahu apakah ini ada miss komunikasi atau tidak. Yang jelas, saya belum dapat informasi maupun jadwal pertemuan dengan Pansus Dam Mujur dari Sekretariat Dewan,” ujarnya. (kir)

buat berpuas diri. Justru dengan penghargaan tersebut kian menambah motivasi bagi Pemkab Loteng untuk terus berbuat demi mendukung perkembangan pariwisata di daerah ini. Hal ini sebagai bentuk partisipasi Pemkab Loteng dalam mendukung pengembangan pariwisata NTB secara lebih luas.

“Kalau pariwisata Loteng maju dan berkembang, maka secara otomatis juga akan mendorong perkembangan pariwisata NTB,” ujarnya, seraya menambahkan tidak ada alasan bagi Pemkab Loteng tidak fokus mengembangkan pariwisata, karena tidak hanya mendatangkan manfaat bagi Loteng tetapi NTB secara lebih luas. (kir/*)

(Suara NTB/ist)

PENGEMBANGAN - Salah satu kawasan pariwisata Loteng yang sedang dalam proses pengembangan Pemprov NTB memberikan penghargaan pada Pemkab Loteng, karena merupakan salah satu daerah yang progresif dalam mendukung perkembangan pariwisata.

Raih Ratusan Prestasi

Kado Terindah HUT Lobar Ke-60 Giri Menang (Suara NTB) Ratusan prestasi berhasil diraih Pemkab Lombok Barat (Lobar) selama tahun 2017 lalu, baik level lokal, nasional maupun internasional. Ratusan prestasi ini menjadi kado terindah bagi Lobar pada usia 60 tahun. Usia yang cukup tua untuk ukuran sebuah daerah. Prestasi ini mulai dari pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan berbagai pencapaian di semua bidang.

Namun demikian ada beberapa persoalan yang masih menjadi PR, salah satunya kemiskinan yang masih tinggi.

Demikian disampaikan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi dalam pidato memperingati HUT Lobar ke 60 di hadapan sidang Paripurna Istimewa DPRD yang diadakan, Senin (16/4).

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD yang baru dilantik Imam Kafali, dihadiri segenap wakil ketua DPRD dan puluhan anggota. Hadir pula para kepala SKPD, tamu undangan dari berbagai unsur.

Pada kesempatan ini, H. Lalu Saswadi mengatakan, tahun 2016 dan 2017 lalu Pemda telah memotivasi diri dengan motto “Ayo Berprestasi” dan “Ayo Lanjutkan Berpestasi”. Hal ini untuk membangkitkan motivasi dan semangat dengan pantang menyerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Disebutkan total 123 prestasi diraih tahun 2017, antara lain 3 prestasi level internasional, 40 prestasi nasional dan 80 prestasi level provinsi. Beberapa penghargaan tersebut termasuk di antaranya, anugerah Parita Parama dari Kemenkes, Upakarti utama diwakili PKK Montong Are dan juara nasional Desa Lingsar dalam lomba desa terintegrasi.

Tak kalah bergengsinya penghargaan diraih Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dinobatkan sebagai salah satu dari 21 kepala darah Inspirator pembangunan bersama Gubernur NTB.

(Suara NTB/her)

SAMBUTAN - Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi memberikan sambutan di hadapan sidang Paripurna Istimewa Peringatan HUT Lobar ke 60 di DPRD Lobar, Senin (16/4).

Selain itu kapabilitas APIP level 3 yang diikuti Maturitas APIP level 3.

Juara umum MTQ tingkat provinsi dan berbagai prestasi lainnya.

Lebih jauh kata Saswadi, dalam perjalanan selama 60 tahun, Kabupaten Lobar di akhir 2017 telah mampu merealisasikan pos pendapatan lebih dari Rp1,699 miliar.

Anggaran ini dimanfaatkan untuk pembangunan dengan baik. Bentuk tanggung jawabnya, pemerintah telah mampu menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “WTP ini masih kita pertahankan untuk keempat kalinya,” sebut Saswadi.

Dijelaskannya, pendapatan meningkat Rp117 miliar (7,35 %) dari tahun 2016 dengan perincian yakni digunakan untuk belanja sebesar Rp1,749 miliar lebih dengan porsi langsung sebesar Rp.867 miliyar lebih (49,5%) dan belanja tidak langsung Rp881 miliar lebih (50,42%).

Kondisi ini, proporsi belanja tidak langsung dengan belanja langsung sudah mendekati angka ideal, karena belanja porsi belanja langsung bisa ditingkatkan.

Demikian pula tanggal 26 Januari 2018 lalu, nilai SAKIP Kabupat-

en Lobar mendapat nilai B dari Kemenpan RB. Nilai B ini setelah dari 10 tahun lamanya nilai SAKIP Lobar berkutat antara C dan CC. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dan Akuntabilitas Pemerintah Lobar sudah dinilai baik. Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi peringkat 4 di NTB sejak 2016. Ini ada selisih 0,01 dengan Pemkab Dompu. Pada HUT ke-60 ini, IPM Lobar berada pada peringkat 4 dengan selisih 0,07 poin meninggalkan Dompu.

Secara panjang lebar H. Lalu Saswadi merinci keberhasilan pembangunan dari semua sisi. Pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur jalan. Sampai akhir 2017, jumlah jalan mantap sepanjang 357,50 km (62,55%) dari total panjang. Untuk program papan tahun 2017 telah diperbaiki 1.225 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni, serta membangun kualitas SDM dalam peningkatan kesehatan. Di sektor ini pula telah dibangun Puskesmas Pembantu Nyurlembang, Puskesmas Eat Mayang dan Suranadi serta merehab berat puskesmas dan pustu lainnya. (her)

Tiga Paslon Hadiri Sosialisasi Pilkada Lewat Pertandingan ’’Peresean’’ Giri Menang (Suara NTB) Tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah di Lombok Barat (Lobar) menghadiri pertandingan peresean yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar di sebuah area perumahan wilayah Karang Bongkot Labuapi, hingga Ahad (15/4) lalu. Kegiatan ini bentuk sosialisasi oleh KPU pada masa kampanye ini.

Paslon H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun) tidak menyia-nyiakan kesempatan diundang oleh KPUD Lobar. Pada kesempatan itu, Fauzan mengajak ratusan penonton yang memadati area pertandingan itu untuk mensukseskan Pilkada 2018, karena akan menjadi titik tonggak keberlanjutan program pembangunan. “Kita membutuhkan kontinuitas atau kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu, pilihlah yang sudah terbukti berprestasi. Jangan coba-coba dalam memilih pemimpin,” ujar Fauzan yang didampingi Sumiatun yang mengacungkan tiga jarinya ke arah penonton.

Fauzan mengklaim telah menunjukkan prestasi dalam masa kepemimpinannya yang dua tahun di Lobar.”Banyak prestasi telah kita raih. Belanja langsung untuk pembangunan telah kita perbesar menjadi hampir 50%. Bahkan untuk

membangun jalan, kita telah menyiapkan Rp159 miliar. Terbesar sepanjang sejarah,” klaimnya.

Pasangannya Hj. Sumiatun pun tidak mau kalah. Berkali-kali satusatunya perempuan dalam Pilkada Lobar ini turun ke gelanggang menyapa para pepadu dan memberikan sawerannya. Saweran itu pun semakin menambah semangat para pepadu dalam pertandingan. Di kesempatan sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Politik KPUD Lobar, Suhardi menyatakan bahwa acara yang rencananya langsung ditutup hari itu ditujukan untuk memperkenalkan para paslon yang maju dalam kontestasi pilkada.

“Jangan hanya mengenal mereka lewat baliho saja, namun bisa melihat secara langsung,” ujar Suhardi sambil memaparkan bahwa acara pertandingan peresean itu dipilih karena dianggap cukup efektif mensosialisasikan pilkada.

Sementara kubu paslon nomor urut 1, H. M. Izzul Islam - TGH Khudari Ibrahim, melalui tim pemenangan H. Zahrul Maliki menegaskan, kehadiran paslon ini mengundang perhatian warga. Menurutnya, kehadiran paslon ini memberi daya tarik tersendiri.

Pada kesempatan ini, pihaknya mengingatkan, dalam membangun dari sisi pengalaman dari sisi ekonomi dan bukan sekedar membangun fisik, namun ekonomi masyarakat yang utama, sehingga masyarakat bisa berubah dari miskin menjadi mampu. Kondisi ini, ujarnya, berdampak pada pendidikan dan kesehatan.

Pada bagian lain, paslon nomor urut 2 Nauvar F. Farinduan-TGH Muammar Arafat (F-One) berkomitmen memajukan kebudayaan Lobar. Nauvar F. Farinduan menyadari peresean menjadi salah satu kebudayaan yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Lobar.

Menurutnya peresean ini menjadi identidas budaya yang menyatukan keberanekaragaman agama yang ada di Lobar.”Ada Muslim, Hindu, Nasrani, dan Buddha, namun satu-satunya yang mengikat kita sebagai masyarakat Lobar adalah kebudayaan lokal kita, dan peresean sebagai salah satu tandanya,” ujar Nauvar F Farinduan.

Bukan tanpa alasan kenapa F-One berkomitmen memajukan budaya lokal untuk lebih baik kembali. Sebab salah satu dari tiga visi paslon ini menciptakan Lobar yang beragama, berbudaya dan berdaya saing. (her)

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Parlementaria - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Penjelasan Komisi I Terhadap Ranperda Inisiatif Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi Komisi Dewan telah memberikan penjelasan terhadap 8 Raperda inisiatif dalam Paripurna pertama DPRD Sumbawa Kamis lalu. Komisi I DPRD Sumbawa menginisiasi 2 buah Ranperda yaitu Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) dan Ranperda tentang keamanan dan ketertiban umum.

Komisi I melalui juru bicaranya, Adizul Sahabuddin, menjelaskan Ranperda Bum Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar. Akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di

(Suara NTB/arn)

PENJELASAN - Juru bicara Komisi I DPRD Sumbawa, Adizul Syahabuddin memberikan penjelasan atas Ranperda insiatif dalam rapat paripurna.

pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkanrodaperekonomiandipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi berupa Bum Desa. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di perdesan. Maka kepemilikan lembaga oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya selain mengoptimalkan pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat, menjadi sumber pendapatan asli desa. Membuka peluang untuk terserapnya tenaga kerja yang ada di desa.

Serta mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif maupun kebutuhan usaha.

Ranperda ini telah melalui kajian teoritis dan praktik empiris. Serta memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi peraturan daerah. Sebagai arah pengaturan dari peraturan daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pembentukan bum desa. sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan dari peraturan daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya badan usaha milik desa dengan peraturan desa yang berladaskan perda. untuk itu pembentukan bum desa harus melibat partisipasi masyarakat desa, baik melalui badan permusyawaratan desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, maupun partisipasi langsung dengan memberikan masukan lisan dan/atau tertulis.

Adapun jangkauan pengaturan dari peraturan daerah yang akan dibentuk ini adalah

memberikan pedoman bagi, pemerintah kabupaten sumbawa dalam memfasilitasi dan membimbing pemerintahan desa membentuk bum desa dengan peraturan desa, kemudian menjadi pedoman bagi pemerintahan desa dalam menetapkan struktur organisasi dan tata kerja bum desa dengan peraturan desa.

Ruang lingkup materi muatan perda tentang bum desa meliputi ketentuan umum yang berisikan definisi dan terminologi umum, kemudian materi berisikan maksud, dan tujuan pembentukan bumdesa serta asas bumdesa selanjutnya juga mengatur tentang ketentuan sanksi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Ranperda berikutnya yang menjadi inisiasi Komisi I, yakni tentang keamanan dan ketertiban umum. Ranperda ini menjadi dasar hukum bagipemerintahdaerahdanmasyarakatmemenit keamanan dan ketertiban masyarakat. sangat disadari munculnya isme-isme baru seperti, demokrasi, hak azasi manusia (ham) kerap diartikulasikan sepihak sebagai paham dan kebebasanberekspresiyangcenderungmelampauibatas nilai norma yang hidup, berkembang dalam masyarakat.

Landasan filosofis yang dicapai mencakup standar norma dan nilai wajib hukumnya dijadikan standarisasi pembuatan produk peraturan. Landasan sosiologis, sebagai mahluk social manusia akan selalu saling berinteraksi dalam ruang dan waktu. ruang keluarga, ruang kerja, dan ruang-ruang social yang lainnya. Sedangkan landasan yuridisnya, sebagai negara hukum dipastikan sistem tata kelolah pemerintahan, merujuk pada aturan hukum yang berlaku. Ini mengisyaratkan hukum dijadikan acuhan dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

Proses penyusunan kedua rancangan peraturan daerah tersebut telah melalui proses tahapan yang sangat panjang seperti uji publik, sosialisasi yang dilakukan di 4 zona dan dalam penyusunannyatelahmengacukepadamekanismeyangdiaturdalamperaturanpemerintahnomor16tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan tatatertipdprdkabupaten/kota.“Demikianpokokpokokpenjelasanterhadaprancanganperdayang diajukan komisi i dprd sumbawa dengan harapan untuk dapat dibahas dan sebagai bahan referensi pada tingkat pembahasan selanjutnya,” tutup Aizul. (arn/*)

Halaman 6

Kepala Bapenda Sumbawa Kembali Diperiksa Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Wirawan Ahmad kembali diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Senin (16/4).

Pemeriksaan kedua kalinya terhadap Kepala Bapenda ini sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam penyidikan proyek tanah urug Pasar Brang Bara.

Pantauan di lapangan, Wirawan mendatangi Kejaksaan didampingi penasehat hukumnya, Surahman MD, S.H., MH. Pemeriksaan dilakukan di ruangan Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD, SH selama satu jam. Dimulai Dari pukul 10.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita.

Wirawan Ahmad yang dikonfirmasi melalui penasehat hukumnya, Surahman MD, S.H,. M.H, mengakui pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan tambahan dan sama seperti sebelumnya.

Terkait dengan tufoksinya sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada paket pekerjaan tanah urug pasar Brang Bara.

“Pemeriksaan kali ini hampir sama dengan pemeriksaan sebelumnya. Ini

pemeriksaan tambahan. Ada beberapa tufoksi yang disampaikan sebagaimana jabatan sebagai PA serta ruang lingkup pekerjaan seorang PA,” tukasnya.

Selanjutnya, kata Surahman, pemeriksaan tersebut berlaku juga bagi ketua PPHP yang akan dimintai keterangan pada Selasa (17/4).

Sementara Kasi Pidsus Anak Agung Raka PD, SH yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya terhadap yang bersangkutan dalam tahap penyidikan. Karena masih ada penambahan keterangan yang perlu ditanyakan terkait tupoksinya. “Ini sudah yang kedua kali. Karena sebelumnya ada yang belum saya tanyakan,” terang Raka.

Selain PA, pihaknya juga

(Suara NTB/ind)

Anak Agung Raka PD akan memintai keterangan terhadap 10 pejabat Bapenda lainnya dalam minggu ini. Dimana pada Selasa (17/4) giliran Ketua PPHP yang akan dimintai keterangan. (ind)

(Suara NTB/bul)

PENGHARGAAN - Penyerahan penghargaan kepada stakeholders Balai KIPM Mataram dalam pembukaan pekan pelayanan publik kemarin

Balai KIPM Mataram Beri Pelayanan ”Full Service” Mataram (Suara NTB) Dalam rangka Bulan Bakti Gema Satu Kata dan Pekan Pelayanan Publik, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (KIPM) Mataram, 16 - 21 April 2018, memberikan pelayanan full service untuk publik Pekan pelayanan publik dibuka Senin (16/4) kemarin oleh Kepala Balai KPIM Mataram, Suprayogi diwakili Kordinator kegiatan, M. Farchan. Seluruh stakeholders diundang. Selama pelaksanaan pekan pelayanan publik ini, pegawai Balai KPIM Mataram menggunakan pakaian adat guna memperkuat kearifan lokal.

Pelayanan publik akan dipermudah, bahkan Balai KPIM Mataram akan memberikan j a m u a n khusus kepada siapa saja yang datang dan memanfaatkan kemudahan ini.

Beberapa jenis pelayanan yang ada di Balai Karantina Ikan ini diantaranya, pelayanan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yang merupakan layanan sertifikat

bagi UPI (Unit Pengolahan Ikan) sebelum melakukan ekspor (syarat ekspor). Ada juga pelayanan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CKIB (Cara Karantina Ikan yang Baik), kepada pembudidaya maupun penangkap ikan.

Farchan yang sekaligus menjabat sebagai Kasi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, didampingi Bakhtiar selaku Kasi Tata Pelayanan menjelaskan, pekan pelayanan publik tahun ini mengambil tema “Dengan Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina, Kita Wujudkan Penyediaan Pangan Sehat untuk Peningkatan Gizi Masyarakat”.

Karantina Ikan dituntut lebih profesional dalam hal pelayanan publik. Instansi di bawah Kementerian Kelautan Perikanan ini diminta memberikan jaminan ikan dan produk turunannya yang dkonsumsi oleh masyarakat, aman dan sehat, serta layak konsumsi.

Pekan pelayanan publik ini menjadi rangkaian Bulan Bakti yang dimulai sejak 3 April hingga 5 Mei 2018. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan Balai KIPM Mataram. Salah satunya, memberikan penghargaan kepada stakeholder.

Selama pelaksanaan kegiatan Pekan Pelayanan Publik ini, Balai KIPM Mataram kata Farchan akan memberikan pelayanan secara ekseklusif kepada pengguna jasa. Baik yang mengajukan sertifikasi HACCP, CPIB dan CKIP. Tanpa terkecuali, publik yang melakukan konsultasi.

SENIN, 16 April 2018

“Siapapun yang datang, dan apapun kepentingannya yang berkaitan dengan Tupoksi kami, silahkan. Dalam sehari, kami juga siapkan 100 porsi konsumsi. Kita siapkan angkringan,” ujarnya.

Balai KIPM Mataram akan mempercepat pengajuan penerbitan HACCP, CPIB dan CKIB. Misalnya, dalam SOP, HACCP diterbitkan 14 hari sejak pengajuan. Selama pekan pelayanan publik ini, proses dan penerbitannya dipercepat.

“Kami juga akan jemput bola, dan turun ke pengusaha dan pembudidaya ikan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikatnya. Hal ini kita lakukan salah satunya untuk meningkakan nilai ekspor perikanan kita di NTB,” demikian Farchan.

Pada kegiatan pembukaan kemarin. Sekaligus diberikan penghargaan kepada PT. Bibit Unggul sebagai UUPI terbaik dalam penerapan biosecurity.

PT. Garuda Indonesia sebagai airline yang support terhadap lalu lintas komoditi perikanan.

Penghargaan kepada PT. Krisna Multi Sarana Indonesia, sebagai warehousing service yang support terhadap lalulintas komoditi perikanan. Bintang Timur Cargo Ekspres sebagai EMPU yang tertib dan support dalam pelayanan PNBP. PT. Bali Seafood Internasional dan UD Baura sebagai UPI terbaik dalam penerapan HACCP. Lalu penghargaan kepada Suhirman, UD. Sinar Abadi, Busairi dan Zulkifli sebagai UUPI support implementasi Permen KP No 56 tahun 2016. (bul/*)

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Kasus Dugaan Penistaan, Polisi Tunggu Saksi Ahli Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penistaan agama di Media Sosial (Medsos) oleh R (26) berlanjut. Penyidik kini memeriksa saksi ahli dari Kominfo untuk memastikan unggahan status pemilik akun RB itu memenuhi unsur pidana atau tidak.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP. Daniel Partogi Simangungsong, S.IK., mengaku telah menginstruksi anggotanya untuk meminta keterangan saksi ahli kominfo terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan warga Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II ini. “Sudah kita proses itu, jadi sekarang penyidik sedang ke Jakarta untuk periksa ahli kominfo,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/4).

Pasca diamankan 1x24 jam tak lama setelah menggunggah status berbau sara itu R dilepas dengan syarat wajib lapor. Akan tetapi hingga saat ini kewajiban tersebut tak juga dipenuhi. Karenanya, ketika terbukti bersalah tersangka akan dijemput paksa.

Daniel Partogi mengulas, sebelum akirnya kasus ini dilaporkan pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan beberapa lembaga seperti FUI, JAZ, Kemenag dan MUI. Mereka rata-rata keberatan dan mengecam perbuatan R di media sosial tesebut. Namun karena telah meminta maaf dan mengklarifikasi isi statusnya R lantas dimaafkan dan dilepas dengan syarat wajib lapor.

Setelah keluar dari tahanan R kembali berencana mendemo Polres Dompu karena keberatan ditahan selama 1x24 jam. “Setelah dia keluar dari kantor polisi dia hapus statusnya terus di luar merasa tidak bersalah, malah dia dengan GMNI mau demo polisi karena diamankan 24 jam. Padahal kita amankan bukan karena tangkap atau

apakan, karena patroli cyber menemukan hal itu kita antisipasi takutnya diamuk massa,” jelasnya.

Mendengar ulah tersangka yang itu empat lembaga tersebut keberatan hingga akhirnya memutuskan untuk melapor resmi R dengan dugaan melecehkan agama. Pun tokoh adat, masyarakat dan pemuda ikut melaporkan kasus ini, dan beberapa diantara mereka akan dijadikan saksi selain pihak-pihak yang memberi komentar pada status R 5 April 2018 lalu.

Sementara barang bukti yang kini disita yakni 1 buah Hp dan hasil tangkapan layar status tersangka. “Pasal sangkaan kita itu Pasal 27 dan 45 Undangundang ITE dengan acaman hukuman 6 tahun,” pungkasnya. (jun)

Dua Jembatan Dibongkar, Lalu Lintas Direkayasa Kota Bima (Suara NTB) Dua jembatan yang berada di jalan protokol di Kota Bima, yakni Jembatan Penato’I dan Padolo I akan mulai dibongkar dalam waktu dekat ini. Untuk kelancarannya arus lintas akan dilakukan rekayasa.

Walikota melalui Plt. Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP, M.M, mengatakan pembongkaran dua jembatan tersebut, menindaklanjuti pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab dan rekon) pasca banjir bandang 2016 lalu.

“Dan untuk kelancarannya perlu dilakukan rekayasa lalu lintas bagi para pengguna jalan jembatan ini,” katanya, Senin (16/4). Menurut dia, pembongkaran pertama akan dilakukan di Jembatan Penato’i. Jembatan yang berada di jalan protokol Soekarno-Hatta tersebut akan mulai dibongkar pada 20 April 2018 mendatang.

“Kendaraan yang melintas dari arah Raba akan dialihkan ke Jalan Kedondong dan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Rabangodu Selatan dan menembus Kelurahan Sadia,” katanya.

Sementara, rekayasa lalu linta di jembatan Padolo I, pengendara yang

(Suara NTB/uki)

PEMBONGKARAN - Jembatan Penato’i di jalan protokol SoekarnoHatta akan dibongkar dan arus lalu lintas akan direkayasa. melintas dari arah Kota Bima menuju arah Amahami dan Lawata akan melewati Jalan Tongkol atau Pasar lama dengan melalui Jembatan Padolo II dan atau Jembatan Padolo III. Kemudian lanjutnya, pengedara dari arah Bandara M. Salahudin dan Lawata yang menuju Kota Raba dan Sape akan belok kanan menuju Jalan Sonco Tengge, disamping POM

bensin Ama Hami atau melalui Jalan Dana Taraha Kelurahan Dara. Pengedara yang ke Kota Bima mengambil jalan di Pasar Ama Hami atau Jalan Tongkol sebelah barat terminal Dara.

“Jadwal pembongkaran jembatan Padolo I sendiri dijadwalkan mulai 25 April 2018. Setelah pembongkaran ini selesai, arus lalu lintas akan diatur seperti biasa,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Halaman 8

Kerjasama Dinas Kesehatan Dompu dengan Harian Suara NTB

15 Desa Dapat Penghargaan Bebas STBM Dompu (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kabupaten Domputerusmenggalakangerakan SANTABE, yaitu gerakan sanitasi tanggungjawab bersama. Gerakan ini untuk mewujudkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan 5 pilarnya. Momen HUT Dompu ke-203, sebanyak 15 DesaseKabupatenDompumendapat penghargaan bebas STBM sebagai bentuk apresiasi pemerintah.

AdapunDesa/Kelurahanpenerima penghargaan Desa STBM diantaranya Lepadi, Tembalae, Lune, Woko, Ranggo, Bara, Bakajaya, Madaprama, Riwo, Dorebara, Katua,Karamabura,Manggenae,Kampasi Meci, Nusa Jaya, Suka Damai, LanciJaya,Songgajah,danKadindi.

Penghargaan Desa bebas STBM ini diserahkan oleh Dr. H. Agus Patria, SH, MH yang hadir mewakili Gubernur NTB pada upacara peringa-

tan HUT Dompu ke 203 tahun, Senin (16/4), bersama Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, wakil BupatiDompu,Arifuddin,SHbeserta anggota Muspida.

Selain kepada Desa, penghargaan juga diberikan kepada For – PaS Kabupaten Dompu sebagai Young Entrepreneur dalam bidang sanitasi atas peran aktifnya selama ini dalam membantu pencapaian target RPJMD. Penghargaan ini diterima langsung Rudi Purtomo, SP selaku ketua For – PaS Kabupaten Dompu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB usai pemberian penghargaan kepada para kepala Desa mengungkapkan, STBM ini untuk menggerakan masyarakat supaya berperilaku bersih dan sehat terutama untuk mencegah penyakit.

“Data di Dinas Kesehatan, penyakit terbanyak berbasis lingkungan. Untuk mencegah tersebut, harus melakukan gerakan STBM dengan gerakan Santabe atau sanitasi tanggungjawab bersama,” katanya.

Gerakan Santabe, kata Hj Iris Juita,untukmensosialisasikandan menkampanyekan bahwa menjaga lingkungan sebagai tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan atau pemerintah,tapimenjaditanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

“Gerakansantabe,sanitasitanggungjawab bersama. Tidak hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, tapi menjadi tanggungjawab pemerintah, swasta dan masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan agar masyarakat Dompu menerapkan

5 pilar STBM. Yaitu stop buang besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

“Semua Desa harus melaksanakan 5 pilar STBM. Penghargaan ini kita berikan untuk memberikan apresiasi kepada Desa untuk melaksanakan 5 pilar STBM,” katanya.

Diakui Hj. Iris Juita, sesuai RPJMD Kabupaten Dompu untuk tahun 2018 ditargetkan sebanyak 35 Desa STBM. Hingga saat ini baru25DesayangdinyatakanDesa STBM dan tinggal 10 Desa yang akan diwujudkan penerapannya dalam waktu dekat. “Insyaalllah dalam 2 bulan kedepan akan diselesaikan 10 Desa tersebut,” katanya. (ula/*)

(Suara NTB/ula) (Suara NTB/ula)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes.

KPU Siapkan Rp 2 Miliar

Debat Kandidat Pilkada NTB Tahap Pertama Digelar 12 Mei Mataram (Suara NTB) Proses lelang penayangan debat kandidat tahap pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018, telah dituntaskan oleh KPU NTB. Lelang penayangan debat kandidat tersebut dimenangkan oleh stasiun televisi nasional, yakni TV One. Demikian disampaikan oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (16/4). Alhamdulillah sudah jalan(lelangnya)dandimenangkan oleh TV One,” ujar Aksar.

Dituturkan Aksar, proses lelang debat kandidat tersebut diikuti oleh hampir semua stasiun televisi nasional. Mereka mengajukan penawaran masing-masing, dan juga diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi terkait teknis debat dan pembiayaan.

Namun demikian, proses lelang debat kandidat tersebut dimenangkan oleh TV One. “Semua stasiun TV menawarkan, semuanya sudah presentasi. Selanjutnya ULP yang menindaklanjuti dengan lelang EO,” jelas Aksar.

Sebagaipemenangtender,maka dengan demikian TV One, memiliki hak resmi untuk menayangkan secara langsung proses debat kandidat empat pasangan Cagub dan

Cawagub NTB tersebut.

Lanjut disampaikan Aksar, bahwa debat kandidat pasangan Cagub dan Cawagub NTB akan digelar tanggal 12 Mei mendatang. “Pastinya dilaksanakan pada tanggal 12 Mei mendatang, Ditanya lebih lanjut, terkait teknis debat kandidat tersebu, Aksar mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan materi debatanya. Sementara terkait teknis debatnya, diserahkan pada pihak EO yang akan melaksanakannya.

Diketahui biaya satu kali proses debat kandidat tersebut, KPU mengalokasikan Rp 1 miliar. Sehingga dengan dua kali debat, maka untuk debat kandidat saja, KPU menghabiskan Rp 2 miliar.

Namun demikian untuk debat kandidat tahap keduanya masih dalam proses lelang, sehingga pelaksanaan masih belum dapat dipastikan. Kita masih menunggu lelangdebatkedua,”pungkasnya.(ndi)

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama para Kepala Desa dan pimpinan For – PaS Dompu foto bersama usai menerima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Dompu sebagai Desa STBM di sela upacara HUT Dompu ke 203, Senin (16/4).

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Halaman 9

’’Ekspedisi Laskar Nusa 2018’’

Rupiah untuk Kedaulatan NKRI Mataram (Suara NTB) Sebuah misi disebut Ekspedisi Laskar Nusa 2018 digelar Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB, menggandeng TNI AL. Tujuannya, menjadikan mata uang rupiah sebagai sarana memperkuat kedaulatan NKRI. Kegiatan ekspedisi dilepas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani Senin (9/4) lalu, menggunakan KRI HIU-631 yang dipimpin Letkol Laut (P) Ahmad Ahsan, SE.MT. Ekspedisi menyasar pulau berpenghuni seperti di Pulau Moyo, Pulau Bajo Pulo, Desa Pusu dan Pulau Medang. Anggota Tim Ekspedisi selain pegawai Bank Indonesia (BI) juga diikuti oleh kasir Bank Umum, Tim Medis, Mahasiswa Unram dan UIN, serta jurnalis dan videographer.

Di empat pulau yang dikunjungi, tim BI dipimpin Deputi Kepala BI Perwakilan NTB, Ocky Ganesia. Tim mendatangi beberapa desa dan sekolah untuk melangsungkan kegiatan kas keliling, sosialisasi, BI mengajar, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan. Kegiatan tersebut secara garis besar untuk memperkenalkan BI pada masyarakat di pulau tersebut.

Layanan penukaran uang rupiahyangdilakukanBIdiPulauMoyo pada hari Selasa (10/4), mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat. Masyarakat antusias menukarkanuangrupiahyanglusuh, rusak, maupun uang yang ditarik dari peredaran. Layanan kas kelil-

an desa dan ing BI yang berk e r a lokasi di Desa mahtamahan Sebotok ramai masyarakat didatangi Desa Pusu. masyarakat seDalam kegiajak pagi sampai tan yang didengan siang lakukan salah hari.Berapapun satunya layanuang yang dian pengobatan tukar dilayani gratis yang dioleh kasir Bank pusatkan di Indonesia. Sepuskesmas dangkan warga pembantu yang memiliki (Pustu), memwarungdankios berikan kesan b a h k a n positif kepada menukardalam masyarakat. jumlah yang Pasien yang dicukup besar. dominasi oleh “Untuk uang kaum peremkembalian,’’ujar puan banyak Ahmad Zainudmengeluhkan din salah seorpenyakit ang pemilik asma, katarwarung. ak, hipertensi, Pada Rabu rematik, ispa, (11/4), murid sakit gigi, murid SD amandel anak, Negeri Bajo dermatitis.

Pulo - KecamaTerhitung tan Sape jumlah pasien diperkenalkan yang berobat cara mencintai berjumlah 99 uangrupiah.Seorang. banyak 70 orKegiatan ang murid ekspedisi diamengikuti keg(Suara NTB/ist) iatan sosialisa- Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Achris Sarwani bersama tim Ekspedisi Laskar Nusa 2018 bersama pasukan TNI khiri di Pulau Medang, Kecasi gerakan cinta AL di KRI HIU-631. matan Badas rupiah bertemKedatangan tim ekspedisi Sumbawa, dihadiri langsung oleh pat di SDN Bajo Pulo. Bank Indo- siswa SD yaitu melalui metode diminta untuk mengenali gambar nesia memberikan cara sederha- belajar sambil bermain mengenal Pahlawan Nasional yang menjadi Bank Indonesia hari berikutnya, Kepala Kantor Perwakilan BI disambut oleh pesona keindah- NTB, Achris Sarwani. na yang mudah dipahami oleh uang rupiah. Murid sekolah dasar gambar utama Uang Rupiah.

Sambutan antusias terlihat dari masyarakat yang didatangi, sebab untuk pertama kalinya disambangi kas keliling. Nilai transaksipenukaranuangbahkantembus hingga Rp 1.465.000.000. Dengan rincian, penukaran di Pulau Moyo Rp 35 juta, Bajo Pulo Rp 50 juta, Desa Pusu Rp 100 Juta, Pulau Medang Rp 80 juta. Ini ditambah penukaran oleh Perbankan Sape Bima Rp 1,2 miliar.

Sambutan antusias dari masyarakat, sebagaimana disampaikan para kepala desa. Seperti Kepala Desa Pusu, Abdul Hamid. Selama ini layanan penukaran uang, hanya melalui jasa kurir, itu pun potongan mencapai 50 persen. ‘’Dengan datangnya kas keliling ini, masyarakat desa kami sangat terbantu sekali. Kami berharap kegiatan ini berlanjut,’’ kata Abdul Hamid.

Hal sama juga diungkapkan Kades Sebotok Pulau Moyo, Abdurrahman. Ia seperti mendapat berkah, karena tidak saja menerima pelayanan penukaran uang baru, tapi juga pelayanan kesehatan dan edukasi kepada pelajar melalui “BI mengajar”. ‘’Kegiatan ini mendorong kami lebih mencintai rupiah,’’ ujarnya.

Selainlayananpenukaranuang, tim BI Provinsi NTB juga melakukan kegiatan program BI mengajar di empat sekolah. Memberikan bantuan pendidikan berupa buku bacaan perpustakaan dan peralatan olahraga bagi 13 sekolah serta dan layanan kesehatan gratis di empat Desa. (ars/*)

Rupiah Alat Transaksi Resmi Mataram (Suara NTB) Ada 280 pulau terluar di NTB dan ada 32 pulau yang berpenghuni. Pulau berpenghuni ini penting untuk diberi sentuhan edukasi tentang transaksi keuangan. Atas alasan itu, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan NTB menggandeng TNI AL menggelar layanan penukaran uang rupiah di pulau-pulau terpencil yang lokasinya sulit dijangkau menggunakan sarana transportasi publik. Tujuannya, mewujudkan

ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) di seluruh wilayah NKRI. Sebab uang menurutnya, simbol kedaulatan negara dan TNI AL juga bagian dari skuad yang bertugas menjaga keutuhan NKRI melalui kawasan perairan. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB, Achris Sarwani menjelaskan hasil temuannya, masyarakat di pelosok yang masih menggunakan uang lusuh, kesulitan untuk menukarkan, sementara pendapatan mereka dari sektor perikanan

dan perdagangan terus diraup.

“Ini memang tidak berbeda dengan pekiraan kami. Warga sudah menyimpan uangnya sampai setahun, ada yang sudah rusak. Mereka sangat menunggu kesempatan didatangi bank,” jelasnya.

Situasi ini memberi pelajaran penting bagi pihaknya bersama TNI AL untuk sama-sama menjaga kedaulatan negara melalui uang. ‘’Tidak saja melalui misi ini, kami harus cover desa-desa, kita kerjasama dengan perban-

kan daerah,’’ jelasnya.

Kas keliling kepulauan menurutnya sebagai momentum untuk mewujudkan uang rupiah sebagai satu-satunya alat transaksi resmi yang digunakan di seluruh wilayah NKRI, termasuk di pulau-pulau terpencil yang belum terdapat kantor bank. Hal ini sekaligus juga memberikan akses layanan yang sama bagi masyarakat yang berada di kepulauan dengan masyarakat di perkotaan.

Achris Sarwani menyebut,

tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kesadaran masyarakat pulau terpencil bahwa uang rupiah merupakan alat transaksi resmi. Mengurangi, mencabut, serta memusnahkan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di pulau terpencil, membantu memenuhi kebutuhan ULE bagi masyarakat di pulau terpencil, mempercepat perputaran uang sekaligus pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

“Bank Indonesia menyadari

bahwa masyarakat yang berada di pulau terpencil memerlukan uang rupiah layak edar atau uang rupiah yang masih baru untuk memperlancar transaksi pembayaran.

Dengan uang yang kondisinya baru maka akan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap uang rupiah,” tandasnya. (ars/*)

Achris Sarwani

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ars)

Tim Ekspedisi Laskar Nusa 2018 persiapan keberangkatan menggunakan KRI HIU-634.

“BI mengajar” , edukasi tentang pentingnya penggunaan uang rupiah kepada siswa SD di Pulau Moyo .

(Siara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

Anak anak sekolah di Bajo Pulo, Sape Kabupaten Bima membantu tim ekspedisi mengangkut barang bantuan.

Deputi Kepala BI Perwakilan NTB, Ocky Ganesia saat menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis di sekolah di Bajo Pulo.

(Suara NTB/ars)

Sambutan siswa SD di Pulau Medang kepada Kepala BI Perwakilan NTB Achris Sarwani dan Deputi Kepala BI Perwakilan NTB, Ocky Ganesia.

Pelayanan penukaran uang dan pengobatan gratis di Pulau Moyo.

(Suara NTB/ars)

Pelayanan penukaran uang dan pengobatan gratis di Pulau Moyo.

(Suara NTB/ars) (Suara NTB/ars)

Perjuangan tim ekspedisi ke Desa Pusu Kecamatan Langgudu.

Penyerahan bantuan ke Pustu, sekolah dan masyarakat di Desa Pusu.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

Kepala BI Perwakilan NTB Achris Sarwani saat memberikan edukasi tentang penggunaan uang yang bijak kepada warga Desa Bajo Medang.

Kepala BI Perwakilan NTB Achris Sarwani memberikan bantuan simbolis kepada warga dan sekolah di Desa Bajo Medang.

Deputi Kepala BI Perwakilan NTB, Ocky Ganesia berdialog dengan Siswa SD, sebagai rangkaian edukasi penggunaan uang rupiah kepada siswa.

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Halaman 10

Momen Upacara HUT Dompu Ke 203

Bupati Serukan Persatuan dan Jaga Silaturahmi Dompu (Suara NTB) Peringatan HUT Dompu Ke 203 tahun ini mesti menjadi momen evaluasi atas hal-hal yang telah diperbuat, menilai kekurangan dan mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Harapannya, bisa dimanfaatkan sebagai peta dalam membuat perhitungan untuk menghadapi paradigma baru kinerja pemerintahan yang menuntut kinerja individu dan kelembagaan.

Usia ke 203 ini memang dirayakan dengan berBupati pada ziarah makam. bagai ke-

berhasilan dan capaian, akan tetapi tak sedikit hal-hal di daerah yang masih membutuhkan kerja keras semua pihak. Demikian ungkap Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin pada upacara peringatan HUT Dompu Ke 203 di Lapangan Umum Paruga Parenta Nggahi Rawi Pahu, Senin (16/4).

Dalam usia yang ke 203 kita dapat merayakannya dengan berbagai kemajuan dan keberhasilan yang telah kita raih, tetapi juga tidak sedikit hal-hal yang masih membutuhkan perhatian, perjuangan dan kerja keras kita di waktu yang akan datang,” ungkapnya.

Selain capaian yang sudah membanggakan ini, lanjut Bupati, tentunya semua pihak sangat mendambakan harmoni kehidupan. Untuk itu melalui momen tersebut selaku orang nomor satu di Dompu, H Bambang M Yasin mengajak semua elemen masyarakat untuk segera merapatkan barisan, menyatukan hati, membulatkan tekad dengan niat yang tulus untuk menjaga dan memelihara bumi Nggahi Rawi Pahu agar tetap kondusif. “Harapan dan cita-cita besar kita ini tentu saja tidak akan per-

Dr M.Agus Patria, SH, MH yang mewakili Gubernur NTB diapit Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin bersama muspida Kabupaten Dompu pada upacara peringatan HUT Dompu ke 203, Senin (16/4) kemarin.

Pengibaran bendera saat upacara HUT Dompu ke 203 dengan peserta yang mengenakan pakaian adat.

nah terjadi bila kita masih menyimpan rasa dendam, saling mencurigai di antara kita,” jelasnya.

Karenanya, H Bambang mendorong agar mampu menumbuhkan semangat membangun untuk daerah yang dilandasi dengan kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan serta saling menghormati. “Marilah kita galakkan suasana silaturahmi yang kuat di antara kita, agar sirna berbagai kebekuan yang mungkin terjadi selama ini. Mari buka lembaran baru untuk menyongsong hari esok yang penuh dengan kedamaian,” ajaknya.

H Bambang juga mengajak seluruh aparatur untuk terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Meningkatkan tata kelola pemerintahan agar semakin maju, efektif, dan akuntabel.

Sebab pelayanan publik yang makin baik haruslah terus tercipta di setiap lini dan sector, karena sebuah keniscayaan untuk mewujudkannya. ”Saya juga mengharapkan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga motivasi kerja guna memberikan kontribusi yang nyata bagi daerah kita tercinta,” ajaknya.

Kepada Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) juga diharapkan untuk memahami sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi, sehingga dapat terintegrasi dengan baik dan mampu mempresentasikan aspek proses dan tahapan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukanmelalui aplikasi elektronik perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas tim KPK. Sistem Perencanaan Informasi Manajemen Daerah (Simda Perencanaan) melalui E-Planning, E-Budgeting yang berbasis elektronik, kata H Bambang, perlu disempurnakan dan diterapkan di Pemerintah Kabupaten Dompu. Sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, objektif, partisipatif, responsif, efesien dan akuntabel yang sesuai dengan RPJMD, sehingga menguatkan visi misi daerah. ”Untuk mensukseskan penerapan Simda perencanaan melalui e-planning dan e-budgeting, dibutuhkan komitmen bersama seluruh OPD,” katanya.

Di HUT ke 203, H Bambang juga mengungkapkan, posisi Kabupaten

Ketua Tim Penggerak PKK Dompu dan istri Wakil Bupati Dompu pada upacara HUT Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin didampingi istri bersamaWakil Bupati Dompu, Arifuddin dan istri serta muspida saat melakukan ziarah makam Sultan Muhammad Sirajuddin (Manuru Kupa) usai upacara bendera peringatan HUT Dompu di kompleks Makam Sultan, Senin (16/4).

Dompu yang menyisakan angka kemiskinan 13,43 persen di tahun 2017 dari posisi 19,90 persen pada 2010 lalu.

Daya beli masyarakat kedua setelah Kota Mataram dengan pertumbuhan pendapatan perkapita yang cukup baik, tersedia lapangan kerja yang potensial, peningkatan laju investasi yang mencapai angka 5,94 persen dan berdampak pada peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. “Dengan program Terpijar, Dompu bekerja untuk Indonesia. Artinya, Kabupaten Dompumampuberkontribusikepadanegara dalam hal produktivitas jagung dan gula secara nasional,” ungkapnya.

Namun tidak dipungkiri, berbagai kemajuan yang diperoleh tidak lepas dari adanya dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB serta semangat kerja keras semua pihak di daerah. “Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membangun Kabupaten Dompu dan masyarakatsecaramenyeluruh,”ucapnya. “Semoga program Terpijar ini akan tetap bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Upacara peringatan HUT Kabupaten Dompu ke 203 ini kembali dilaksanakan setelah 3 tahun sebelumnya sejak 2015 lalu tidak dilaksanakan karena bertepatan dengan pelaksanaan Festival Pesona Tambora. Namun tahun 2018 ini, upacara peringatan HUT Dompu diundur ke tanggal 16 April dari biasanya diperingati setiap 11 April. Pada pelaksanaan upacara peringatan HUT Dompu, para peserta maupun tamu undangan hingga Bupati yang bertindak selaku inspektur upacara tampak mengenakan pakaian adat.

Tiga orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu yang mendapat penghargaan Satya Lencana dari Presiden RI, Ir H Joko Widodo atas pengabdiannya. Pin penghargaan atas pengabdian sebagai ASN, diserahkan oleh Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin di hadapan peserta upacara bendera peringatan HUT Dompu. Ketiga ASN penerima penghargaan yaitu Drs H Sudirman Hamid, MSi., untuk pengabdian 30 tahun, Muhammad, ST, MSi., untuk pengabdian 20 tahun, dan Siti Nurjanah untuk pengabdian 10 tahun. (jun/ula/*)

Bupati Dompu bersama Muspida saat menuju kursi tamu undangan sebelum acara dimulai.

Kepala Bagian AdministrasiTata Pemerintahan Setda Dompu, H Yuhasmin, M.Si (dari kiri) bersama kepala BKDPSDM Dompu, Ir Ruslan dan Asisten 3 Setda Dompu, M Amin, S.Sos.

Tamu undangan dengan pakaian adatnya.

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Halaman 11

APBD Dompu Berhasil Gerakkan Ekonomi dan Kemandirian Rakyat Dompu (Suara NTB) Geliat perekonomian di Dompu banyak digerakkan oleh belanja pemerintah. Data PDRB tahun 2017 dirilis BPS,

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH.

sektor pemerintahan memberi pengaruh ketiga sebanyak 15 persen setelah pertanian secara luas dan perdagangan. APBD Kabupaten Dompu sebagai rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah, berhasil diarahkan pada belanja yang lebih produktif dan pengelolaan yang baik serta terbuka.

Bila dibandingkan APBD Dompu dari tahun 2010 hingga 2018, ada perubahan yang cukup signifikan. Baik dari sisi jumlah maupun pengalokasian anggaran serta pertanggungjawaban anggaran yang terlihat dalam hasil audit BPK atas APBD Dompu.

APBD Dompu tahun 2010, dan menjadi awal kepemimpinan Drs H Bambang M Yasin bersama Ir H Syamsuddin H Yasin hanya sebesar Rp487.480.263.660.

Berubah menjadi Rp1.119.178.832.698 di tahun 2018.

Perubahan jumlah ini juga berdampak pada pengalokasian anggaran yang kini lebih banyak pada belanja langsung. Ini terlihat dari struktur APBDnya yaitu tahun 2010 hanya 34,23 persen atau Rp166.875.497.351,- belanja langsung dan 65,77 persen belanja tidak langsung atau Rp378.730.306.667,-. Tapi pada tahun 2018 sebesar 47,52 persen atau Rp531.834.178.435,- belanja langsung, dan belanja tidak langsungnya hanya 52,48 persen atau Rp587.344.654.263,-.

Pengalokasian anggaran yang

lebih banyak ke publik ini sejalan dengan hasil pembangunan di Dompu ke arah yang lebih baik. Mulai dari angka kemiskinan yang menyisakan 13,43 persen di tahun 2017 dengan kedalaman kemiskinan yang relatif kecil yaitu 1,838. Daya beli masyarakat Dompu nomor 2 di NTB, pemilik pendapatan perkapita tertinggi di NTB, pertumbuhan ekonomi di atas rata – rata Provinsi NTB, dan IPM ke 5 setelah Kota Mataram, Kota Bima, Sumbawa dan Lombok Barat.

Pertanggungjawaban APBD juga mengalami perubahan yang cukup drastis. Karena selama 2010, 2011, dan 2012 opini atas laporan keuangan Dompu masih mengalami disclaimer dan di tahun 2012 naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tidak butuh waktu lama, mulai 2014, 2015, dan 2016, APBD Dompu mendapat opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP).

Untuk aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Dompu hingga akhir 2017 memiliki aset senilai Rp1.255.091.301.095,-.

Terdiri dari aset tanah senilai Rp80,511 M, peralatan dan mesin senilai Rp90,492 M, gedung dan bangunan senilai Rp427,763 Miliar, jalan/irigasi/jaringan senilai Rp616,145 M, aset tetap lainnya senilai Rp19,178 Miliar, dan konstruksi senilai Rp20,999 Miliar. Sementara untuk aset lain – lain termasuk barang rusak berat dan lainnya senilai Rp39,605 Miliar.

Berdasarkan data APBD

Dompu tahun 2018, total belanja daerah telah mencapai angka Rp1.119.178.832.698. Terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp587,344 Miliar, meliputi belanja pegawai Rp446,332 M, belanja hibah Rp13,860 Miliar, belanja bantuan sosial Rp1,599 Miliar, belanja bantuan keuangan pemerintah Desa (ADD/DD) Rp123,552 Miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp2 Miliar. Sementara belanja langsung sebesar Rp531,834 Miliar dan terdistribusi untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, serta belanja modal.

Untuk belanja modal dalam APBD tahun 2018, juga cukup besar yaitu 22,40 persen atau Rp250,750 Miliar dan belanja barang jasa sebesar Rp254,058 Miliar. Kendati belanja barang jasa masih lebih besar ketimbang belanja modal, namun ada kenaikan alokasi belanja modal bila dibandingkan tahun 2017 sebanyak Rp244,066 Miliar. Belum lagi pada belanja barang jasa, masih terdapat belanja modal yang langsung dibagikan kepada masyarakat.

Belanja modal masih akan naik pada APBD perubahan 2018. Pada APBD murni, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) akhir 2017 hanya diperkirakan sebesar Rp47.314.821.882,-. Karena belum dilakukan audit dan dihitung hingga akhir 2017 lalu, sehingga alokasinya kemungkinan masih bertambah dan alokasinya akan tetap diluncurkan pada belanja modal sesuai program luncurannya.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI.

Kepala BPKAD Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si

Selain meningkatnya belanja modal yang peruntukan untuk investasi bagi publik dan berpengaruh pada geliat ekonomi rakyat, APBD Dompu juga berhasil menekan ketergantungan rakyat pada APBD dalam hal bantuan tunai melalui bantuan hibah dan bantuan sosial. Pada 2017, alokasi belanja hibah dan bantuan sosial sebesar Rp21,833 Miliar turun menjadi Rp13,860 Miliar.

Sementara untuk belanja yang terkait langsung dengan pelayanan publik pada sektor pendidikan tahun 2018 dialokasikan mencapai 28,39 persen atau Rp317,740 Miliar dari kewajiban pemerintah hanya sebesar 20 persen. Begitu juga dengan sektor kesehatan mencapai 12,87 persen atau Rp100,208 Miliar di luar gaji dari yang diwajibkan pemerintah 10 persen dari total APBD. Dalam penyusunan APBD tahun 2018, pemerintah daerah berhasil menekan jumlah tegu-

ran kendati terjadi keterlambatan pengesahan APBD. Dari 44 catatan hasil evaluasi APBD oleh Gubernur NTB, tinggal 13 catatan yang belum direalisasikan. Itupun 13 catatan hanya berupa saran.

“Kita akan tindak lanjuti dalam APBD Perubahan (2018),” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI. Pada sektor pendapatan daerah, APBD Dompu masih sangat bergantung dari pemerintah pusat. Dari total belanja daerah sebesar Rp1.119.178.832.698,-., sebagian besar bersumber dari dana perimbangan yaitu sebesasr Rp842,794.681.000,-., dan lain – lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp142.252.095.885,-. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp88.817.233.931,-. (ula/*)

Gedung Kantor Paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu

Tabel – tabel perkembangan APBD Dompu mulai 2010 – 2018

Selasa, 17 April 2018

SUARA NTB

Halaman 12

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Halaman 14

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

JAMINK A N BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 08214688 4 8 8 8 (Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

P U R I MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/ SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISAOVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR2594BV NOKA/NOSIN:MH328D40CBJ053405/28D3052443 AN. NANANG HERIANTO HLG DSKTR JL. SANDUBAYA CAKRANEGARA HLG STNK R2 YAMAHA DR2971HB NOKA/NOSIN: MH35D9002AJ517199/5D9517278 AN. ZAINI FANALI HLG DSKTR PANJITILAR KOTA MATARAM HLG DSKTR R2 YAMAHA DR6106CE NOKA/ NOSIN:MH32BJ001DJ88260/ 3B-187372 AN. TINA SUHERYANI HLG DI SURABAYA HLG STNK R2 HONDA DR3894BF NOKA/NOSIN:MH1HB71127K154506/HB71E1151663 AN. ERNA WIDAYANTI HLG DSKTR JL.PERKUTUT CAKRANEGARA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Selasa, 17 April 2018

SUARA NTB

Halaman 15

Nyeri Sentral Post Stroke (Central Post-Stroke Pain atau CPSP) dr. Putu Ayu Intan Wiryaningsih STROKE atau brain attack merupakan suatu gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan oleh karena gangguan peredaran darah otak, yang terjadi secara mendadak (dalam hitungan detik) atau secara cepat (dalam beberapa jam), sehingga menimbulkan gejala dan tanda sesuai dengan daerah fokal di otak yang terkena. Kondisi ini dapat berakhir pada kematian atau kecacatan permanen.

Perjalanan pemulihan pasca stroke sering memunculkan berbagai tantangan. Perubahan secara fisik, emosional, perilaku dan komunikasi akibat stroke dapat berpengaruh terhadap kondisi penderita maupun keluarga yang merawat.

Hampir separuh dari penderita stroke mengalami berbagai bentuk keluhan nyeri. Nyeri pasca stroke yang dialami dapat menambah beban pada kondisi pasien selama pemulihan. Salah satu jenis nyeri yang muncul post stroke adalah Nyeri Sentral Post-Stroke atau Central Post-Stroke Pain (CPSP).

CPSP muncul apabila kerusakan jaringan otak post stroke terjadi di area otak yang memiliki banyak jalur sensorik, diantaranya batang otak, thalamus dan korteks somatosensorik. Insiden ini muncul pada 8 hingga 12 % dari penderita stroka pada masa pemulihan dan biasanya muncul sekitar 1-6 bulan pasca stroke dan dapat berlangsung seumur hidup. Pada beberapa kasus, keluhan dapat muncul hingga bertahun-tahun pasca riwayat stroke.

Keluhan yang muncul paling sering menyerang sisi tubuh yang terkena stroke. Penderita biasanya melaporkan gejala nyeri ekstremitas (kaki dan tangan) dalam bentuk sensasi nyeri tertusuk-tusuk, sensasi terbakar atau perih, berdenyut dan kesemutan. Namun pada beberapa

kasus juga dilaporkan keluhan seperti rasa gatal, nyeri seperti terpapar sentuhan dingin, kebas atau hilang rasa. Gejala dapat muncul secara spontan, intermitent atau berlangsung terus menerus, dengan atau tanpa faktor pemicu seperti perubahan suhu, sentuhan, dll.

Variasi keluhan seperti diatas menjadi salah satu penyebab sulitnya menegakkan diagnosis awal.

Kesulitan menegakkan diagnosis juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan kognitif dan kemampuan bicara sebagai gejala sisa dari stroke, serta depresi, gangguan cemas dan gangguan pola tidur yang dialami pasca stroke.

Evaluasi pengobatan terhadap CPSP sebagian besar menunjukkan kegagalan untuk mengontrol keluhan nyeri terutama dengan

pengobatan oral. Selain pemberian obat analgetik (penghilang nyeri) beberapa pasien mengalami perbaikin dengan pemberian obat anti depresan dan obat-obatan yang biasa digunakan untuk epilepsi.Berbagai macam variasi obat yang digunakan untuk pengobatan CPSP tanpa memperlihatkan satu golongan obat yang mutlak dapat mengatasi kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme yang terlibat dalam kondisi ini sangat kopleks.

Penting untuk diingat bahwa penderita CPSP tidak hanya mengalami gangguan fisik dan sensorik, melainkan juga merasakan distres emosional. Terapi perilaku seperti pemijatan terapeutik, terapi fisik dan akupuntur dan dukungan keluarga sangat direkomendasikan untuk mengurangi gangguan cemas, depresi dan gangguan tidur yang menyertai sindrom nyeri kronis seperti CPSP. Keluarga dekat yang merawat penderita CPSP memikul beban dan tanggungjawab yang berat.

Pada awal perjalanan klinis dimana penderita mulai merasakan nyeri yang semakin lama semakin signifikan, keluarga sebaiknya mendukung, mengadvokasi dan turut aktif berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Namun ketika nyeri tersebut menjadi keluhan yang kronis atau menetap, kondisi tersebut harus dianggap sebagai bagian dari perubahan pola hidup dimana keluarga harus mengetahui cara-cara agar tidak memunculkan sikap terbiasa dengan pengobatan nyeri pada pasien. Hal tersebut dilakukan agar penderita tidak semata-mata bergantung atau bahkan ketergantungan pada obat penghilang nyeri. (*)

Event Olahraga Wisata Perlu Ditambah Mataram (Suara NTB) Banyak pihak yang mendukung penyelenggaraan event olahraga berbasis wisata di Lombok. Hal ini karena banyaknya potensi pariwisata olahraga yang ditawarkan Lombok. Sehingga event semacam ini diharapkan dapat diperbanyak.

“Sport Tourism sekarang telah menjadi salah satu bagian terpenting dari pariwisata,’’ kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTB, Lalu Abdul Hadi Faishal, di Mataram, Minggu (15/4).

Ia mengatakan, kehadiran event bersepeda dan event olahraga lainnya ini dapat mendongkrak promosi wisata olahraga yang dimiliki NTB. Sebab NTB memiliki banyak sekali potensi wisata olahraga yang dapat dikembangkan.

Selain itu, wisata olahraga ini juga memiliki banyak peminat. Terlihat dari semakin banyaknya peserta yang ikut dalam berbagai kegiatan olahraga wisata di NTB.

“Ini sangat menjanjikan.

Dengan demikian, potensi wisata olahraga ini dapat dipromosikan dengan lebih maksimal.

Dengan harapan wisatawan itu bisa semakin banyak yang berkunjung,” ujarnya.

Ia berharap ke depannya, kegiatan wisata olahraga ini bisa mendatangkan banyak peserta juga banyak wisatawan. Sehingga semua potensi pariwisata NTB dapat diketahui oleh banyak orang. Sebab selama ini, NTB memang sudah dikenal dengan keindahan alamnya.

“Kita dikenal dengan keindahan pantainya. Tapi tentu saja masih banyak segmen wisata yang dapat dimaksimalkan, salah satunya

wisata olahraga ini. Harapannya ke depan wisatawan bisa tahu kalau kita punya banyak destinasi yang dapat dikunjungi,” ujarnya.

Pekan lalu Pemda bersama sponsor telah sukses menyelenggarakan event Tour de Lombok Mandalika 2018. Event ini mendatangkan setidaknya 86 pembalap dari 24 negara yang terhimpun dalam 18 tim. Sebelumnya juga telah dilaksanakan event lari ekstrem bertajuk Tambora Challenge. Ini merupakan beberapa kegiatan untuk mempromosikan potensi wisata olahraga yang dimiliki NTB. “Event –nya sudah bagus, sekarang tinggal bagaimana kita memaksimalkannya saja.

Harapan kita ke depannya akan banyak wisatawan pecinta olahraga ini yang berkunjung ke Lombok. Kita akan terus promosikan semua potensi pariwisata yang kita punya,” ujarnya. (lin)

Pemda Punya PR Latih SDM Lingkar Mandalika Mataram (Suara NTB) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting untuk membuat wisatawan menjadi lebih nyaman saat berkunjung. Salah satunya SDM di lingkar Mandalika yang masih perlu dilatih lebih maksimal. Sebab, saat ini Mandalika tengah menjadi salah satu destinasi wisata utama di Lombok.

Sebelumnya, pemerhati pariwisata I Putu Gede, M.Par mengatakan bahwa memaksimalkan kualitas SDM adalah hal utama yang harus dilakukan Pemda. Jangan sampai posisi-posisi strategis di bidang pariwisata justru diisi oleh warga dari luar NTB. Padahal potensi pengembangan Mandalika sebagai salah satu Bali baru sangat menjanjikan bagi warga sekitarnya.

“Ini yang harus dilakukan oleh Pemda, karena kualitas SDM itu sangat menjamin pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan.

Mandalika sudah berbenah, kini tinggal masyarakatnya atau SDM –nya yang perlu dibenahi kualitasnya,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat harus ambil bagian dalam memperkuat pariwisata di Mandalika. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM. Sebab saat ini masih banyak warga di lingkar Mandalika yang tidak mengerti cara mengambil manfaat dari keberadaan destinasi wisata itu.

“Mungkin mereka juga sangat ingin, tapi karena keterbatasan kemampuan dan keahlian mereka yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa terjun ke bidang pariwisata,” ujarnya.

Pemda Lombok Tengah bersama Pemda Provinsi NTB semestinya saat ini lebih gencar melakukan peningkatan kualitas SDM. Paling tidak dengan melatih warga tentang kepariwisataan. Bisa juga dengan melatih beberapa warga untuk menggunakan bahasa asing, misalnya Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin. Sebab saat ini wisatawan yang banyak berkunjung juga berasal dari luar negeri seperti Cina, Australia, Malaysia hingga Arab.

Sebelumnya, Dinas Pariwisata Provinsi NTB juga telah melakukan pelatihan SDM bagi para pedagang di sekitar Mandalika. Namun hal itu tentu saja belum cukup. Sebab pelatihan SDM itu tidak dapat hanya dilakukan sekali atau dua kali saja. Namun dilakukan terus menerus hingga SDM tersebut benar-benar dinyatakan siap untuk bersaing di pasar global ini.

(Suara NTB/ars)

PEDAGANG - Para pedagang tengah menjajakan barang dagangannya kepada wisatawan di Pantai Kuta yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

“Ini yang menjadi PR Pemda. Kita tidak bisa hanya mempersiapkan destinasi dan atraksi saja, tanpa mempersiapkan SDM –nya. Memang betul sudah ada sekolah-sekolah pariwisata, namun masyarakat di lingkar Mandalika dan lingkar destinasi lainnya juga perlu dilatih. Sehingga mereka bisa siap bersaing dan bisa mendapatkan manfaat dari keberdaaan destinasi wisata itu,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB Selasa, 17 April 2018

PENDIDIKAN

Mahasiswa Harus Menjadi Generasi Berencana Mataram (Suara NTB) – Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram (Unram) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB melaksanakan Talkshow dan Deklarasi Generasi Berencana (Genre) Zaman Now dengan tajuk Berencana, Terencana, Terlaksana pada Senin (16/4) di Aula Lantai 4 Gedung FISIP Unram. Dalam kesempatan itu ditekankan agar mahasiswa menjadi generasi berencana.

Hadir sebagai pembicara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr., Drs., Lalu Makripuddin., M.Si., Puteri Indonesia NTB 2018, Baiq Lukita Kirana Putri, dan Psikolog, Siska Triana Niagara, S. Psi., M. Psi. Kegiatan itu ditutup dengan pembacaan deklarasi Genre Zaman Now. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Lalu Makripuddin., mengatakan, kegiatan itu sebagai bentuk sosialiasasi pihnya terkait program Genre.

Ia bersyukur Prodi Komunikasi Unram berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan itu.

Diharapkan ada kebulatan tekad dari mahasiswa untuk melaksanakan Genre atau menjadi generasi berencana dengan menolak tiga hal, pertama berkomitmen untuk menolak menikah di usia muda.

Selain itu, menolak melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, dan menolak terlibat kaitannya dengan narkoba. “Sangat luar biasa inisiatifnya dari mahasiswa, lebih efektif, biasanya komitmen melaksanakan lebih tinggi, diharpkan dapat bisa dilaksan-

(Suara NTB/ron)

PEMAPARAN - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Lalu Makripuddin saat memberikan pemaparan materi pada kegiatan Talkshow dan Deklarasi Genre Zaman Now dengan tajuk Berencana, Terencana, Terlaksana, di Aula Lantai 4 Gedung FISIP Unram, Senin (16/4). akan,” harap Makripuddin.

Menurutnya Provinsi NTB memang masih menghadapi permasalahan yang kompleks, terkait kependudukan, baik kuantitas maupun kualitas.

Oleh karena itu diperlukan akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB. Genre zaman now, menurut Makripuddin, bertindak sebagai pelaku bonus demografi dengan terus meningkatkan kualitas diri, katakan tidak pada kawin dini, free seks, dan narkoba serta menciptakan lapangan kerja.

Psikolog, Siska Triana Niagara, mengatakan, diperlukan kontrol oleh orang tua kepada anak-anak. Menjadi orang tua menurutnya tidak gampang, oleh karena itu ada usia ideal untuk menikah.

“Orang muda punya energi, harus diberikan kegiatan posi-

tif. Mereka sebenarnya punya potensi baik untuk diberikan, pemerintah bisa memfasilitasi kegiatan yang positif. Orang tua sebagai pihak yang tahu seperti apa kehidupan anaknya, sehingga bisa mengarahkan anaknya,” sarannya.

Selain itu, menurut Siska, remaja cenderung butuh model atau figur yang bisa menginspirasi. Duta Genre perlu mengembangkan aspek lain dengan meningkatkan kualitas diri, sehingga bisa menarik para remaja. “Dengan begitu pesan bisa tersampaikan,” katanya.

Sementara itu, Puteri Indonesia NTB 2018, Baiq Lukita Kirana Putri, menyoroti masih kentalnya adat di daerah yang bisa meningkatkan pernikahan usia muda.

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan media sosial tanpa dikontrol oleh orang

tua juga berpengaruh bagi generasi muda. Ia mengajak sebagai orang muda, harus bisa memberikan prestasi.

“Dengan mengembangkan kreativitas, kita bisa berprestasi bisa membanggakan orang tua, untuk diri sendiri juga, dan menginspirasi teman-teman kita. Bisa juga mengikuti ekskul di sekolah, menyibukkan diri dengan kegiatan positif,” ujarnya memberikan tips.

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Unram, Ir. I Wayan Suadnya, M.Agr.Sc, PhD., mengatakan kegiatan itu sangat positif bagi bagi BKKBN maupun Unram, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi Unram. Kegiatan itu menurutnya sangat penting untuk terus dilaksanakan.

Karena mahasiswa diharapkan menjadi agent of change atau agen perubahan. (ron)

Halaman 16

MAN 1 Lotim Terima Pendaftaran Peserta Didik Baru Lewat Tiga Jalur Mataram (Suara NTB) – Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019, MAN 1 Lombok Timur (lotim) menerima peserta didik baru melalui tiga jalur, yaitu undangan, prestasi, dan reguler. Pendaftaran jalur undangan dan prestasi dimulai dari 9-16 April 2018, sedangkan jalur regular dimulai pada tanggal 28 Mei-2 Juni 2018.

Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M. Pd., menjelaskan, jalur undangan diperuntukkan bagi siswa yang sekolahnya sudah memiliki nilai akreditasi A dan berprestasi hingga ke nasional. Baik prestasik akademik dan non akademik, sehingga tidak semua siswa sekolah SMP/MTs dapat mendaftar melalui jalur undangan.

“Kelebihan dari jalur undangan dengan jalur yang lain yakni siswa yang terjaring tidak perlu mengikuti tes,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (16/4).

Sementara itu untuk jalur prestasi diperuntukkan bagi siswa dan siswi SMP/MTs mana saja, asalkan memenuhi syarat bahwa siswa tersebut pernah meraih juara I-V dengan rata-rata nilai minimal 80 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA Terpadu.

Namun, siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi tetap mengikuti tes yaitu tes Ibadah dan baca AlQuran. Untuk siswa yang tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar melalui jalur undangan dan prestasi MAN 1 Lombok Timur mempersiapkan jalur regular. Untuk jalur reguer siswa harus mengikuti tiga tahap yaitu tahap seleksi berkas, tes potensi akademik, dan tes ibadah serta baca Al Quran.

Menurut Nurul Wathoni, animo masyarakat untuk mendaftarkan anakanak mereka sangat besar,

Mahasiswa Diminta Kembangkan Riset Berbasis Kearifan Lokal Mataram (Suara NTB) Ratusan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di NTB seperti Universitas Negeri Sumbawa, Universitas Gunung Rinjani, UIN Mataram, IKIP Mataram dan Universitas Mataram (Unram) diminta mengembangkan risetriset berbasis pada pengembangan keanekaragaman pangan yang berbasis kearifan lokal.

Melalui program Indofood Riset Nugraha (IRN), PT. Indofood Sukses Makmur akan membiayai riset mahasiswa NTB yang dianggap baik. Tentunya melalui tahapan seleksi, setelah terlebih dahulu mahasiswa mengajukan proposal penelitian yang akan mereka teliti.

Head of Corporate Communication PT. Indofood Sukses Makmur, Stefanus Indrayana, di hadapan ratusan mahasiswa peserta sosialisasi program IRN yang berlangsung di Unram Senin (16/4), mengungkapkan, minat riset di kalangan generasi muda Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Oleh karenanya, melalui program IRN ini, Indofood mendorong mahasiswa untuk menuangkan ide, inovasi, kreativitasnya ke dalam sebuah penelitian unggul khususnya dalam mengembangkan keanekaragaman pangan berbasis kearifan lokal. Hingga pada akhirnya dapat mendukung kemandirian pangan nasional.

Lebih jauh dikatakan, program IRN terbuka bagi mahasiswa S 1 berbagai jurusan yang tengah menyelesaikan tugas akhirnya. Objek penelitian adalah sumber daya pangan lokal baik sumberdaya darat maupun laut yaitu jagung, gandum, aneka umbi, pisang, kelapa sawit, kedelai, sagu, rempahrempah, daging dan susu atau komoditas lokal lainnya. “Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2006, program IRN telah menerima 4.700 proposal dan mendanai lebih dari 700 penelitian mahasiswa,” ungkapnya.

Sementara CSR Senior Manager, Deni Puspahadi, menjelaskan Indofood terus mengembangkan program IRN seperti memperluas bidang penelitian, komoditas atau objek penelitian, hingga coaching clinic bagi mahasiswa. Sedang untuk periode tahun 2018 akan memilih tiga peneliti terbaik program IRN. Selanjutnya para pemenang diberikan kesempatan mengikuti scientific tour ke Singapura untuk melihat dan mengamati proses penelitian dan prasarana penelitian yang terdapat di sana. “Kami berharap program ini dapat menciptakan cendekiawan muda Indonesia yang melahirkan penelitianpenelitian unggul di bidang pangan maupun bidang lainnya,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

KUMPUL - Tampak Pelajar MAN 1 Lotim berkumpul di lapangan sekolah. Animo masyarakat masuk ke MAN 1 Lotim dinilai sangat tinggi.

Hal ini dapat dilihat dari pendaftar jalur prestasi yang sudah mencapai 222 orang.

Sementara itu, lanjut Nurul Wathoni, MAN 1 Lotim akan menerima kuota hanya 7 kelas atau sekitar 250 siswa dengan persentase penerimaan 5% melalui jalur undangan, 35% melalui jalur perestasi dan 55% melalui jalur regular.

Lebih lanjut, M. Nurul Wathoni, menyampaikan penyeleksian peserta didik baru dilakukan dengan cara yang super ketat. “Tidak ada istilah pilih kasih semua dilakukan dengan cara profesional dan transparan,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator pendaftaran siswa baru, Hj. Siti

Surodiana, S.P., mengatakan semenjak dibukanya pendaftaran jalur prestasi masyarakat setiap harinya semakin meningkat untuk datang mengantarkan putra dan putrinya untuk mendaftar. Pada hari libur pun, masyarakat sempat berbondong-bondong ke MAN 1 Lotim untuk menanyakan informasi pendaftaran.

Menurut, Hj. Surodiana, meningkatnya minat masyarakat untuk memasukkan anaknya di MAN 1 Lombok Timur karena dia menilai MAN 1 Lombok Timur termasuk madrasah yang unggul, baik dalam bidang akademik maupun non akademik serta siswa-siswinya memiliki akhlakul karimah. (r/*)

LOWONGAN

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Halaman 17

Kado HUT Lobar ke 60

Imam Kafali Ketua DPRD Termuda di Indonesia Giri Menang (Suara NTB) Imam Kafali, S.Pd resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggantikan posisi Hj. Sumiatun yang maju menjadi calon Wakil Bupati pada pilkada Lobar mendampingi petahana, H. Fauzan Khalid. Pelantikan dan pengambilan sumpah politisi muda Golkar ini melalui sidang paripurna istimewa, Jumat, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 171.2-310 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Lobar untuk sisa masa jabatan tahun 2014-2019.

Dengan dilantiknya ketua AMPG Golkar Lobar ini menjadi Ketua DPRD, Imam pun menyandang predikat ketua DPRD termuda di Indonesia karena dilantik pada usia 29 tahun.

Predikat Ketua DPRD termuda se Indonesia ini pun menjadi kado indah bagi Lobar yang hari ini tepat berusia ke 60. Pada siding paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua H.M. Nursaid dihadiri Pjs Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi dan para tamu undangan.

Dalam kesempatan itu, Imam menyadari bahwa untuk melaksanakan tugas

sebagai ketua Dewan amatlah berat. Namun, ia yakin dengan kekompakan dan kerjasama seluruh anggota Dewan, jajaran pemerintah daerah Lobar selaku eksekutif, serta dukungan masyarakat, segala permasalahan dan pekerjaan dapat diselesaikan bersama. “Sehingga apa yang menjadi program-program dapat dijalankan sesuai harapan bersama,” ungkap Imam usai pelantikan.

Ia mengungkapkan, dengan menjabat sebagai ketua Dewan pergantian antar waktu, diakui telah memiliki sejumlah target yang akan dilakukan. Yakni, pengontrolan, penganggaran, dan legislasi. Namun, tugas utama sebagai seorang Dewan, kata dia, diperlukan sejumlah perbaikan secara internal. Mulai dari masalah manajemen, tata ruang, dan pelayanan kepada anggota Dewan.

Perlu diketahui, sejak tahun 1960 kursi Ketua DPRD Lobar sudah 12 kali mengalami pergantian pimpinan Ketua DPRD. Ketua DPRD Lobar yang pertama dijabat Lalu Djapa pada tahun 1960-1965. Dan, Imam Kafali dipilih menjadi Ketua DPRD Lobar setelah ketua yang lama Hj Sumiatun mundur sebagai anggota dan Ketua DPRD Lobar, karena mengikuti kontestasi Pilbup Lobar 2018 mendampingi petahana H. Fauzan Khalid.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi dalam sambutanya menyampaikan peralihan kepemimpi-

Imam Kafali didampingi istri saat diberikan ucapan selamat oleh para tamu undangan

Imam Kafali saat pengambilan sumpah dan janji pelantikan menjadi Ketua DPRD Lobar nan di DPRD Lobar merupakan keniscayaan undang-undang yang sifatnya imperatif. Bukan hanya untuk mengisi kekosongan akibat mundurnya Hj. Sumiatun, namun juga melihat posisi penting ketua dalam menjaga sistem ketatanegaraan di Kabupaten Lombok Barat. Hal terpenting yang ingin disampaikannya adalah posisinya sebagai yang terdepan dalam menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten selaku eksekutif.

Sebelumnya ketua DPRD dijabat srikandi asal Sekotong, Hj Sumiatun. Ini menjadi bukti nyata bahwa iklim demokrasi di Kabupaten Patut Patuh Patju ini menyumbangkan praktik demokratisasi yang sehat di bidang kesetaraan gender. Walaupun belum mencapai 30%,

selain ketua, DPRD Kabupaten Lombok Barat telah mampu menghadirkan 6 legislator lainnya yang berkiprah sebagai srikandi-srikandi demokrasi di lembaga perlemen ini.

“Hari ini, saya pun patut berbangga kepada segenap unsur dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, lagilagi khususnya kepada Partai Golkar. Saudara Imam Kafali yang diusulkan oleh Partai Golkar tercatat sebagai Ketua DPRD termuda se-Indonesia.

Artinya, Partai Golkar dan seluruh Partai Politik yang ada telah berani memberi kesempatan kepada potensi dari kalangan muda untuk bisa menduduki tampuk imamah yang sangat berat itu. Saya lalu berkeyakinan, bahwa kreativitas kaum muda akan semakin meningkatkan

Para tamu undangam uang hadir saat pelantikan Imam Kafali

Ketua DPRD Imam Kafali bersama istri dan keluarga

produktivitas DPRD untuk melahirkan Peraturan Daerah yang sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujar Saswadi.

Di bawah kepemimpinan sosok saudari Hj. Sumiatun, DPRD Kabupaten Lombok Barat tercatat meraih prestasi prestisius di tingkat Provinsi NTB sebagai DPRD terproduktif. Banyak Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah 2017 berhasil digolkan menjadi Peraturan Daerah yang akan bermanfaat besar demi kesejahteraan masyarakat Lombok Barat. Bersama Para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari seluruh Partai Politik yang ada, dinilainya Hj Sumiatun saat itu telah berhasil menghadirkan dinamika yang sehat dan harmonis dalam pembangunan

demokrasi. “Untuk itu, izinkan saya, atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, mengucapkan ribuan terima kasih atas seluruh kiprah dan jasa yang diberikan oleh Saudari Hj. Sumiatun,” imbuhnya. Saswadi berharap, Imam Kafali sebagai Ketua DPRD yang baru dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh Partai Politik dan Pemerintah.

Sehari setelah dilantik menjadi ketua DPRD, Imam Kafali langsung memimpin rapat paripurna istimewa memperingati HUT Lobar ke 60. Sidang yang diadakan di ruang rapat tersebut dihadiri Pjs bupati, H. Lalu Saswadi dan jajaran, para tamu undangan dari berbagai pihak. Termasuk para sepuh daerah Lobar. Di hadapan para tamu undangan, Imam yang

Ketua DPRD Imam Kafali langsung mengambil alih memimpin sidang paripurna istimewa pelantikan

dikenal aktif sejak mahasiswa ini bersuara lantang membuka sidang.

Dalam kesempatan itu, Imam menyampaikan ada beberapa tantangan besar yang dihadapi saat ini dan masa akan datang yakni permasalahan dasar masyarakat di mana semua daerah juga berupaya mengentaskannya antara lain, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Karena itu sebagai wakil rakyat, DPRD bersama Pemda telah berupaya maksimal melalui optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan dengan menerbitkan regulasi Perda naik inisiatif Dewan dan Pemda. Dimana regulasi ini fokus memecahkan persoalan-persoalan dasar yang dihadapi masyarakat.

Diakuinya banyak keberhasilan pembangunan yang diraih Pemda. “Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dari semua komponen masyarakat baik jajaran birokrasi, legislatif dan masyarakat,” tukasnya. Terhadap beberapa permasalahan yang belum terselesaikan pihaknya mengimbau agar semua pihak menanamkan tekad, dan membulatkan semangat untuk memberikan karya terbaik dan maksimal sesuai profesi. Sehingga Lobar kedepan jauh lebih maju. (her/*)

PT Indonesia Power Salurkan CSR ke Kelompok Budidaya Jamur Tiram Giri Menang (Suara NTB)PT Indonesia Power (IP) Unit Jasa Pembangkit (UJP) PLTU Jeranjang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar), menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya secara nyata ke masyarakat. Perusahan plat merah ini kembali menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pemberdayaan masyarakat lingkar PLTU berupa bantuan kepada kelompok masyarakat untuk budidaya jamur tiram.

PT IP memberikan bantuan berupa dana infrastruktur rumah jamur dan baglog jamur kepada tiga kelompok binaan di tiga dusun, masing-masing Dusun Jeranjang, Dusun Taman, Dusun Peseng Desa Taman Ayu. Hadir pada penyerahan bantuan tersebut Manajer Unit PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang, Imam Subakti dan Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta serta jajaran.

Dalam kesempatan itu, jajaran PT IP juga menghadirkan Pendamping Kelompok CSR Pemberdayaan Budidaya

Manajer PT. IP UJP PLTU Jeranjang Imam Subakti memberikan sambutan

Jamur Tiram dari pengusaha jamur tiram Lombok untuk memberikan bimbingan kepada kelompok budidaya. Kelompok budidaya jamur juga diajak studi lapangan ke Kelompok yang sudah mengembangkan budidaya jamur tiram.

Manajer PT IP Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang, Imam Subakti menyatakan, selaku anak perusahaan PT PLN, PT IP memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran CSR untuk program pemberdayaan masyarakat. Intinya program CSR ini untuk memberdayakan potensi yang ada di masyakarat. Masyarakat yang ada di sekitar pembangkit memiliki semangat tinggi, terutama para pemuda untuk diberdayakan. Sehingga pihaknya memfasilitasi masyarakat untuk pemberdayaan, salah satunya budidaya jamur tiram. Sebelumnya pihaknya memberdayakan Kelompok abon ikan dan pupuk kompos.

“Kami memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam bentuk CSR program pemberdayaan masyarakat. Intinya memberdayakan potensi di masyarakat, selain kami berdayakan jamur tiram, kami juga berdayakan Kelompok usaha Abon dan pupuk kompos,”jelas Imam Subakti.

Harapannya progam ini berkelanjutan, tidak sebatas berhenti pada kick off pemberian bantuan saja. Sebab pihaknya sendiri memiliki perencanaan, seperti apa strategi dan pemberian bantuan, lalu dieksekusi. Setelah itu dilihat seperti apa implementasi di lapangan.

Pihaknya dibantu pengusaha jamur Lombok akan melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan hingga kelompok budidaya berhasil.

Bahkan nanti diupayakan difasilitasi

sampai ke pemasaran. Kedepan progres bantuan ini akan terus dipantau, bahkan pihaknya akan mengadakan kompetisi mana kelompok yang bagus dari sisi pengelolaan budidaya jamur tiram dan manajemen kelompok dalam mengelola keuangan.

CSR, Humas & Keamanan UJP Jeranjang, Angga Pradipta menyatakan, bentuk bantuan yang diberikan berupa dana untuk pembuatan rumah jamur tiram dan beberapa alat pendukung budidaya jamur. Pihaknya tidak saja memberikan bantuan namun pihaknya menargetkan kelompok terkait pembuatan rumah jamur. “kita akan awasi bantuan ini, apalagi akan ada eksternal untuk membantu monitoring seluruh program CSR yang diberikan PT IP. Supaya lebih sustainable,” tukasnya.

Kedepan bantuan pemberdayaan ini akan terus dikawal, mulai dari pembibitan, perkembangan budidaya, manajemen dan pemasaran.

Secara rutin kelompok diminta memberikan laporan keuangan dan perkembangan budidaya jamur tersebut. Termasuk jika kelompok berkembang maka akan didukung berupa pengolahan jamur menjadi produk-produk lainnya. Setelah maju barulah kelompok budidaya akan dilepas untuk berjalan sendiri.

Pendamping Kelompok CSR Pemberdayaan Budidaya Jamur Tiram dari j a m u r Lombok, Agus menyatakan, pihaknya

Angga Pradipta

Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan PT IP, Angga Pradipta, Manajer PT. IP UJP PLTU Jeranjang Imam Subakti dan Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta bersama kelompok budidaya jamur tiram desa Taman Ayu.

Manajer PT. IP UJP PLTU Jeranjang Imam Subakti saat serahkan bantuan ke Kelompok budidaya jarum tiram akan berupaya mendampingi kelompok budaya jamur tiram.

Menurutnya manajemen pemasaran, bagaimana Kelompok budidaya ini mampu memasarkan produk segar atau mentah dan produk olahan.

“Kalau masalah tata cara budidaya itu mudah, terpenting bagaimana pemasarannya,” tukasnya.

Diakuinya usaha jamur tiram yang digelutinya berawal dari swadaya sendiri. Saat ini ia sudah mampu memproduksi jamur tiram 600 kilogram per hari. Pihaknya mempekerjakan 24 orang dengan omset usaha ratusan juta per bulan.

Outletnya sudah tersebar di beberapa daerah, sasaran pemasaran menjangkau beberapa daerah, termasuk kawasan wisata. “Intinya bagaimana manajemen pemasaran diperkuat,” tukasnya. (her/*)

Manajer PT IP UJP PLTU bersama jajaran dan saat studi lapangan ke Kelompok budidaya jamur tiram

Manajer PT IP UJP PLTU Jeranjang Imam Subakti dan Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan, Angga Pradipta saat menyerahkan bantuan dana ke Kelompok Budidaya Jamur Tiram di Desa Taman Ayu

Selasa, 17 April 2018

Kegiatan roadshow di Pendopo Bupati Lotim

Penyerahan bantuan kepada 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBe)

SUARA NTB

Sejumlah narasumber dalam kegiatan roadshow PKK

Halaman 18

Foto bersama penerima bantuan.

Sejumlah Kader PKK dan kepala desa serta tamu undangan yang hadir dalam roadshow PKK NTB di Pendopo Bupati.

PKK Provinsi NTB Roadshow di Lotim Selong (Suara NTB) Pengurus PKK Provinsi NTB mengadakan roadshow di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi 10 program PKK yang dipusatkan di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (16/4). Pjs. Bupati Lombok Timur (Lotim) yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Lotim Drs. H. Sahabuddin, MM dalam sambutannya mengatakan sesuai tujuan terbentuknya organisasi, PKK telah banyak berkiprah dan berpartisipasi dalam pembangunan, salah satunya memberdayakan kaum wanita.

Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK dan para kader yang ada di lapangan atas dedikasi yang telah ditunjukkan dalam mendukung serta mensukseskan program pembangunan pemerintah daerah, melalui 10 program pokok PKK. Diantaranya, penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, san-

dang, perumahan dan tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, kesehatan, pengembangan dan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Sahabuddin berharap, jajaran Tim Penggerak PKK dan para kader terus memperkuat kapasitas dan kualitas pribadi. Sehingga peran yang diemban akan bisa dilaksanakan dengan lebih baik demi eksistensi dan kemajuan PKK di masa mendatang. Kedepan, eksistensi PKK melalui program kerjanya hendaknya diarahkan pada beberapa persoalan krusial yang menjadi permasalahan serius pembangunan daerah. Salah satunya pengendalian jumlah penduduk melalui program KB. Sosialisasi dan pelayanan KB yang rutin dilakukan PKK sangat membantu upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan jumlah penduduk dan mengatur jarak kelahiran.

Terlebih saat ini Lotim merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi dibanding kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tingginya jumlah penduduk akan menimbulkan banyak persoalan dan permasalahan yang komplek. Se-

hingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Sebagai wujud perhatian dan dukungan Pemda Lotim pada Tim Penggerak PKK yang berada di semua tingkatan.

Mulai dari desa sampai kabupaten, tiga sampai empat tahun sebelumnya pemerintah memberikan alokasi anggaran tidak kurang dari Rp 1 miliar. Diharapkan Tim penggerak PKK lebih meningkatkan perannya melalui 10 program pokoknya yang menyentuh seluruh aspek kehidupan.

Sementara itu, Wakil Ketua IV PKK Provinsi NTB, Hj. Ikhsanti Komala Rimbun Rosyadi Sayuti mengatakan, roadshow yang dilakukan untuk silahturahmi juga untuk melaksanakan kegiatan pembinaan 10 program pokok PKK serta penyampaian informasi tentang hasil rapat konsultasi PKK tingkat nasional di Jakarta dan penyampaian Perpres nomor 99 tahun 2018 serta memantau kegiatan pelayanan KB. Hj. Ikhsanti berharap jajaran TP PKK secara terpadu bersama OPD dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mencakup program/kegiatan yang lebih

luas. Tidak hanya dengan program KB dan kesehatan, tetapi juga meliputi pelaksanaan program pemerintah lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam melaksanakan 10 Program pokok PKK diperlukan perencanaan program yang tepat disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang tersedia, dilaksanakan dengan skala prioritas serta dilakukan kegiatan secara terpadu bersama pihak terkait.

Diakhir sambutannya Hj. Ikhsanti berharap Dasa Wisma yang saat ini hidup segan mati tak mau, kembali diaktifkan.

Sebelumnya Plt. Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Hj. Zahrah Samanhudy, S.Pd, S.Sos dalam sambutannya mengatakan PKK merupakan wadah bersama yang diharapkan menjadi ujung tombak bagi gerakan pembangunan masyarakat dengan 10 program pokok PKK dari bawah yang harus terus dipelihara dan dikembangkan. Dengan gerakan PKK telah tertanam rasa persatuan dan kesatuan keluarga yang akan merambat ke arah persatuan masyarakat, bangsa dan negara yang kokoh.

Untuk upaya mempertahankan serta meningkatkan Pelaksanaan 10 program pokok PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai ke tingkat Dasa Wisma, TP PKK Kabupaten Lotim bersama OPD terkait telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan kader kelompok Dasa Wisma, sosialisasi pola asuh anak dan remaja, pembinaan Kelompok PAUD, pelatihan Kelompok UP2K-PKK, pembinaan hatinya PKK, penyuluhan PHBS dan LBS serta Sosialisasi IVA test.

Disampaikan juga untuk kegiatan Pembinaan 10 program pokok PKK dengan kegiatan sosialisasi Perpres No. 9 tahun 2017 dan Penyampaian hasil RAKON PKK serta pelayanan KB dan IVA test bertempat di Puskesmas Selong.

Pada kesemptan itu diserahkan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi NTB kepada Kelompok Usaha Bersama untuk 30 Kelompok KUBE masing-masing Rp 20 juta dan bantuan untuk penderita gizi buruk berupa kompor.

Hadir pada kegiatan roadshow PKK Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Pengurus PKK Provinsi NTB, pengurus TP PKK kabupaten sebanyak 30 orang, unsur PKK kecamatan 120 orang dan istri kepala desa dari 10 desa sebagai perwakilan dari 254 desa/kelurahan di Kabupaten Lotim. (yon/*)

SUARA NTB

Selasa, 17 April 2018

Halaman 19

Rinjani Jangan Kotor Dari Hal. 1 Ayolah kita bantu diri kita, kita bangun daerah kita dengan kekuatan kita. Kita jaga kehormatan daerah kita dengan tidak merusak daerah kita.

Siapapun yang datang ke Rinjani, pastikan, Anda jangan mengotori daerah Rinjani,” kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram, Senin (16/4) siang.

Gubernur mengatakan, sangat bersyukur Rinjani ditetapkan menjadi geopark dunia. Ia berterima kasih kepada semua pihak, baik itu Unesco, seluruh kepala daerah yang ada di Pulau Lombok yang wilayahnya masuk geopark Rinjani. Serta seluruh masyarakat NTB yang telah mendukung upaya menjadikan Rinjani

sebagai geopark dunia.

Ia menyatakan, setelah penetapan status menjadi geopark dunia, maka kawasan Rinjani harus dibenahi. Salah satu hal yang menjadi tugas utama adalah memastikan kualitas lingkungan di geopark Rinjani, khususnya di pusatpusat keramaian. Misalnya jalur-jalur yang menjadi tempat treking, supaya kualitas lingkungan tetap terjaga.

Selain itu, dengan penetapan status menjadi geopark dunia, daerah-daerah penyokong akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum. Diharapkan, Geopark Rinjani dapat menjadi keunggulan baru eco tourism NTB. “Yang namanya global geopark itu, satu pengakuan.

Dampaknya pasti ada dan besar. Tapi kalau dampak instan tak kelihatan langsung.

Begitu ditetapkan lalu ramai-ramai orang datang, tidak seperti itu juga. Tapi dengan penetapan ini maka potensi daerah kita bertambah dan wisata kita berkembang,” kata gubernur.

Selain itu, tenaga kerja akan banyak terserap, industri kreatif akan banyak berkembang.

Yang lebih penting dari itu, kata gubernur, penetapan Rinjani sebagai geopark dunia membuat Pemda akan lebih hati-hati dalam pengembangan kawasan-kawasan penting di NTB. ‘’Kita harus jaga, jangan sampai kualitas lingkungannya menurun,’’ ujarnya mengingatkan. (nas)

Harus Segera Diaudit Dari Hal. 1 Sehingga bisa menjadi rekomendasi, masukan kepada Pemda atau Pemprov untuk menindaklanjuti,” kata Wilgo ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menghadiri Musrenbang NTB 2018 di Mataram, Senin (16/4) siang.

Wilgo mengaku baru mendapatkan informasi dari media mengenai banyaknya proyek penyulingan air bersih yang mangkrak di NTB. Jika hal itu benar, maka Pemda perlu menindaklanjutinya.

Atau menyampaikannya ke pemerintah pusat yang memberikan bantuan mesin penyul-

ingan air bersih tersebut.

Menurutnya, tujuan pemberian bantuan tersebut cukup baik. Yakni mengolah air laut menjadi air tawar bagi masyarakat yang berada di pesisir. Agar air tersebut dapat dikonsumsi atau diminum.

“Tapi kalau itu tidak tuntas maka tak bisa dimanfaatkan. Ini merugikan negara.

Kalau ini merugikan negara maka kita minta BPK, BPKP melihat, mengevalusasi terkait dengan alokasi dana tadi.

Tapi kalau pemerintah daerah bisa menindaklanjuti, maka segeralah ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra ini

mengatakan, dengan keterbatasan ruang fiskal yang ada, maka program yang dulu maupun sekarang harus tuntas diselesaikan. Pembangunan suatu proyek harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. ‘’Karena ruang fiskal kita yang terbatas, maka tentunya kita harus menghargai.

Bahwa dana dari pemerintah pusat juga terbatas. Karenanya sayang sekali dana yang terbatas tadi tak bisa dioptimalkan. Saya kira instansi, lembaga yang terkait harus mencari akar masalahnya apa. Sehingga program ini bisa selesai, bisa segera dimanfaatkan,” pungkasnya. (nas)

Tunggu Instruksi Pusat Dari Hal. 1 Sebab sumber anggaran proyek dari APBN melalui KKP, perlakuannya sama dengan audit di lingkungan kementerian atau instansi pusat. ‘’BPKP Perwakilan NTB dalam melaksanakan audit lingkungan kementerian atau instansi pusat, berdasarkan pada kebijakan pengawasan dari BPKP pusat,’’ paparnya.

Sebagai gambaran, BPKP sebelumnya pernah melakukan audit investigasi sejumlah proyek milik PLN yang mangkrak. Sembilan transmisi diperiksa untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan proyek Gardu Induk (GI). Pemeriksaan ini atas perintah langsung Presiden RI melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Ayi, audit jenis bisa dilakukan

atas permintaan dari stakeholders tertentu. “Bisa dari Presiden atau Wakil Presiden, menteri atau lembaga,” tandasnya.

Tapi tentu saja pihaknya tidak berpangku tangan dengan informasi alat penyulingan air mangkrak tersebut. Ayi berinisiatif meneruskan temuan lapangan itu ke BPKP pusat sebagai bahan kajian tindaklanjut. (ars)

Dengar Curhat Warga Bima, Mori Janjikan Pemerataan Dari Hal. 1 “Masih banyak fasilitas yang rusak kalau di pedalaman desa, seperti jalan dan beberapa fasilitas umum lainnya, tempat berobat juga masih jauh bagi kami yang ada di pedalaman. Kami berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan,” curhat masyarakat tolabiu, Ahmad.

Mendengar permasalahan tersebut, Calon wakil Gubernur Nomor urut 2 H Mori Hanafi merespon, dan menyampaikan kepada masyarakat, bahwa jika Ahyar-Mori terpilih menjadi Pemimpin di Nusa Tenggara Barat ini, maka solusi dari masalah ini akan diupayakan untuk diselesaikan.

Dalam berbagai kesempatan, Mori memang kerap menyuarakan pentingnya pembangunan yang memberdayakan seluruh lapisan masyarakat di seluruh daerah di NTB. Mori berkeyakinan, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menyentuh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kue pembangunan

tidak hanya dinikmati oleh orang kaya atau orang di daerah tertentu saja.

Mori pun menegaskan bahwa dorongan mereka untuk tampil di Pilkada NTB 2018 didasari karena kuatnya keinginan untuk menjalankan janji kerja mereka.

“Kami maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur bukan karena ambisi pribadi, melainkan dorongan dari masyarakat serta beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Kami punya amanah yang cukup berat, untuk itu kami siap bekerja 100% untuk pembangunan Provinsi NTB. Kami sudah siapkan 25 janji kerja untuk menopang ikhtiar kami ini,” ujar cawagub No Urut 2 ini.

Mori pun menjelaskan mengenai janji kerja yang bisa diimplementasikan untuk menjawab ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada bidang kesehatan dan pemerataan infrastruktur.

“Dalam bagian janji kerja, kami telah menyiapkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan

fasilitas umum lainnya. Tentunya yang memadai, hingga pelosok desa,” ujar putra daerah mbojo ini.

Selain itu, Mori menyampaikan komitmen jika terpilih menjadi Gubernur dan H. Mori Hanafi sebagai Wakil Gubernur, akan melakukan pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke pelosok desa.

“Selain itu kami juga sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat, terutama di pelosok desa. Kami akan siapkan program 1 desa ada minimal 1 dokter dan klinik kesehatan, untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tutup calon Wakil Gubernur yang diusung oleh sembilan partai politik ini.

Dalam kunjungan ini, Mori mengunjungi beberapa desa di Kabupaten Bima seperti Desa talabiu, agenda kunjungan Mori Hanafi juga berlangsung di Desa Penapali, Donggo Bolo, Risa, Pandai, Keli, Kalampa, Samili dan berakhir ba’da shalat magrib di desa Naru kecamatan Woha, sekaligus menikmati santap malam di rumah warga Desa Naru. (tim)

Peringkat Naik, Pertumbuhan IPM NTB Tercepat Ketiga se - Indonesia Dari Hal. 1 Ridwan menyebutkan, indikator-indikator IPM mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Seperti Angka Harapan Hidup (AHH) 2017 mencapai 65,55 tahun. AHH NTB naik jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 65,48 tahun.

Kemudian Harapan Lama Sekolah (HLS) 2017 mencapai 13,46 tahun. Naik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 13,16 tahun.

Selain itu, rata-rata lama sekolah 2017 mencapai 6,90 tahun. Naik jika dibandingkan 2016 yang mencapai 6,79 Tahun. Serta, pengeluaran perkapita/tahun pada 2017 mencapai Rp 9,877 juta. Naik jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp 9,575 juta.

Ridwan menyebutkan, angka IPM masing-masing kabupaten/kota di NTB pada 2017. Peringkat pertama Kota Mataram dengan angka 77,84.

Kemudian disusul Kota Bima 74,36, Kabupaten Sumbawa Barat 70,08, Kabupaten Lombok Barat 66,37 dan Kabupaten Dompu 66,33. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa 65,84, Kabupaten Bima 65,01, Kabupaten Lombok Timur 64,37, Kabupaten Lombok Tengah 64,37 dan Kabupaten Lombok Utara 63,04.

Dari 10 kabupaten/kota di NTB, baru tiga daerah yang telah mencapai IPM pada level tinggi dengan angka 70-80.

Yakni Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan pada

tahun 2016, hanya dua kota yakni Kota Mataram dan Kota Bima.”Ini merupakan progres yang menggembirakan,” ucapnya.

Ridwan juga memaparkan, ada tiga kabupaten yang mengalami pertumbuhan IPM tertinggi pada 2017. Yakni, Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,80 persen. Kemudian Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan 1,46 persen dan Kabupaten Bima tumbuh sebesar 1,34 persen.

IPM NTB berhasil naik peringkat ke posisi 29 nasional. Bahkan NTB tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan IPM tercepat ketiga nasional, setelah Papua dan Papua Barat. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, IPM NTB bertahan pada posisi 30 nasional dari 34 provinsi.

Tahun 2017, NTB berhasil keluar dari posisi tersebut, meskipun naik satu peringkat.

Mengalahkan Sulawesi Barat dan Gorontalo untuk laju pertumbuhan IPM. Kepala BPS NTB, Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan, meningkatnya IPM provinsi NTB dari 65,81 pada tahun 2016 menjadi 66,58 di tahun 2017 telah membawa provinsi ini menaiki tangga peringkat ke 29 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Meski begitu, IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang, laju pertumbuhan IPM NTB mencapai 1,17 persen.

Melihat laju pertumbuhan kabupaten/kota di NTB, pertumbuhan IPM tertinggi ada

di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1,80 persen, Kabupaten Sumbawa 1,46 persen, dan Kabupaten Bima 1,34 persen.

Sementara pertumbuhan IPM terendah tahun 2016-2017 adalah Kota Mataram 0,83 persen, Kota Bima 0,94 persen dan Kabupaten Lombok Timur 1,05 persen.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Capaian IPM Provinsi NTB dalam 7 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan.

IPM NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 66,58 pada tahun 2017.

Selama periode 2010-2017, IPM Provinsi NTB tumbuh 8,85 persen dengan status capaian IPM sedang. Laju pertumbuhan IPM 2017 dibandingkan 2016 juga cukup tinggi yaitu 1,17 persen. Jika kecepatan pertumbuhan IPM dapat dipertahankan maka bukan tidak mustahil suatu hari nanti akan dapat mencapai level tinggi.

Untuk mempercepat peningkatan IPM ini, kata Endang, barang tentu tiga hal penting adalah meningkatkan dimensi umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), dimensi standar hidup layak (pendapatan), dan dimensi pengetahuan (pendidikan). (nas/bul/*)

Gubernur akan Cek Proyek Penyulingan Air Mangkrak Dari Hal. 1 “Sekarang bisa dipakai, tapi ndak maksimal. Kalau normal, bisa sampai 2000 liter per hari,” kata Kepala Desa Bajo Medang Jufrin kepada Suara NTB Jumat (13/4) akhir pekan lalu.

Komponen mesin penyulingan air laut menjadi air tawar di desanya terdiri dari dua tangki berkapasitas 3000 liter, gardu mesin, filter, mesin pompa dan baterai. Kerusakan terjadi pada filter. Dia khawatir, kerusakan alat itu semakin merambat hingga alat tak berfungsi. “Kita masih tunggu teknisinya datang lagi,” ungkap Jufrin.

Padahal, apabila difungsi-

kan, mesin penyulingan air yang merupakan bantuan pemerintah pusat itu bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terutama yang berada di pesisir pantai bagian selatan yang rawan akan bencana kekeringan. Bantuan beberapa mesin penyulingan air laut menjadi air minum itu terdapat di Pulau Maringkik pada tahun 2010, Desa Seriwe Tahun 2011, Desa Ekas tahun 2011, dan Desa Ketapang Raya serta beberapa tempat lainnya di Lotim.

Di Pulau Maringkik, mesin penyulingan air yang berada di pulau terpencil ini sejak dibangun tahun 2010 lalu hanya beroperasi selama 2 bulan.

Setelah itu, mesin penyulingan

air tersebut tak lagi difungsikan diakibatkan karena tingginya biaya operasional. Ironisnya lagi, saat ini pipa mesin tersebut diketahui bocor dan beberapa alatnya mengalami kerusakan akibat tak pernah dipakai ataupun dirawat.

Selain iru, bantuan penyulingan air bersih juga mengalir ke Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.

Instalasi penyulingan air yang dibangun dengan anggaran Rp 1 miliar lebih, sejak tahun 2013 lalu mangkrak sampai sekarang. Alat penyulingan air laut menjadi air tawar itu dibangun di atas satu petak lahan sekitar kawasan pesisir Pusu. Dilengkapi sebuah sumur dan panel tenaga surya

untuk sumber listrik.

Selanjutnya, proyek bantuan mesin penyulingan air bersih juga mangkrak di Desa Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Mangkraknya mesin penyulingan air ini sudah terjadi sejak tiga bulan lalu, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk memperbaiki aset yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Kondisi saat ini sangat disayangkan masyarakat, lantaran bantuan hibah Pemerintahan Jepang yang ditaksir bernilai Rp2,41 miliar tersebut, tidak lagi bermanfaat karena mengalami kerusakan. (nas/ars)

Ama Elo: Harus Ada Pabrik Pengolahan Jagung Dari Hal. 1 Ali Dachlan alias Ama Elo dalam sebutan suku Mbojo siap menghadirkan sebuah solusi yang bisa menyenangkan para petani. Dia katakan harus ada pabrik pengolahan jagung.

Tempatnya bisa di Dompu.

Pabrik pengolahan jagung ini berupa pabrik pakan ternak. Bahan bakunya adalah jagung. Ini katanya, yang bisa menjadi ruang besar bagi pemerintah memperhatikan petani jagung. Pemerintah juga harus mempertahankan HPP dan mendirikan pabrik.

Pembangunan pabrik pakan ini bisa bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi. Semisal ada anggaran Rp 100 miliar yang disanggupi pemerintah kabupaten, maka provinsi siap sharing lagi sebesar Rp 100 miliar. Sehingga anggarannya bisa lebih besar dan bisa mendirikan pabrik.

Saat ini, dari Sape sampai Ampenan yang banyak terlihat justru gudang-gudang jagung.

Saat pabrik nantinya sudah

beroperasi, petani jagung tidak boleh menjual dengan harga di bawah HPP. Sekarang belum ada pabrik diyakini bukan karena pemerintah daerahnya tidak tahu, tapi mungkin ada yang dilupakan.

Dijelaskan, NTB tidak akan maju tanpa industrialisasi.

Harus ada pengolahan barang mentah jadi bahan jadi. Kondisi saat ini tetap tanpa perubahan, petani terus mengeluhkan rendahnya harga maka sampai 100 tahun ke depan NTB tak akan maju-maju.

Jagung yang produksinya melimpah, harus diolah jadi bernilai ekonomis tinggi. Kalau tanam jagung, lalu jual murah ini bisa dipermainkan harganya. Namun, saat pemerintah sudah bisa menyediakan pabrik yang bisa membeli jagung-jagung petani, maka akan terjadi persaingan harga. Petani diyakini tidak akan lagi keluhkan harga yang selalu di bawah HPP. Ditambahkan, gudanggudang besar yang ada di pinggir-pinggir jalan dari Sape

sampai Ampenan ini hanya bertujuan menyimpan bahan baku produk pertanian. Setelah harga naik baru jual.

Bagi Ali Dachlan, bicara pembangunan ekonomi itu harus menukik. Dompu sebagai daerah sentra penghasil jagung dinilai sangat kaya raya. Tidak saja jagung yang bisa dikembangkan, namun banyak sumber kekayaan lain yang bisa diolah. ‘’Dompu ini kaya raya, tidak boleh orang Dompu jadi TKI. Tanah luas dan kekayaannya melimpah ruah, orang dompu tidak boleh miskin dengan potensi besar ini,’’ ujar Ama Elo. Khusus jagung, lanjutnya memang sudah harus ada jalan keluar. Soal janjinya mendirikan pabrik dipersilakan Ali BD kepada petani jagung di Dompu ini untuk menagihnya langsung saat Allah memberikan amanah sebagai gubernur nantinya.

Apa yang disampaikan Ama Elo ini dikatakan bukanlah kampanye. Bukanlah janji-janji seperti calon lain. Tapi sudah

dilakukan selama memimpin Lotim. Sejumlah perusahaan daerah sudah berhasil didirikan dan bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang besar bagi Lotim.

Apa yang terucap dihadapan para peserta kampanye dialogis tersebut di Dompu itu dipastikan bukanlah isi bualan pidato. Diakui Ali BD, selama kampanye ini terlalu banyak sudah pidato yang disuapi yang disuguhkan. Terlalu banyak janji dan bujukan.

Ali BD, datang bukan membujuk, bukan mengajak. Bukan pula memohon dukungan. Ali BD calon independen yang memang calon yang sudah nyata didukung oleh rakyat. Termasuk rakyat petani jagung. ‘’Tidak enak saya pidato, karena sudah sering bapak ibu mendengar pidato. Tinggal merenung saja sekarang apa isi semua pidato. Apakah pidato membawa kemakmuran?

Jawabannya pasti tidak. Karena yang memakmuran adalah perbuatan dan kerja keras,’’ katanya. (rus)

Pasar Jelek, Pedagang Jangan Bayar Retribusi Dari Hal. 1 Pengakuan Muhammad sendiri, ia awalnya bisa memiliki tujuh kendaraan namun kini tersisa tinggal dua unit saja. Semua habis terjual untuk modal. Sedangkan pasar, terus sepi. Sementara itu, retribusi setiap hari wajib dikeluarkan sebesar Rp 2 ribu setiap pedagang.

Menjawab keluhan para pedagang tersebut, seraya tersenyum Ali Dachlan mengatakan para pedagang pasar boleh tiadk membayar

retribusi ketika kondisi pasar jelek. Menjadi tugas pemerintah untuk memperbaiki pasarpasar agar para pedagang lebih nyaman mencari rezeki.

Sebelum menarik retribusi, pemerintah harus memperbaiki pasar terlebih dulu. Dari retribusi tersebut jika dikumpulkan sangat besar dan digunakan untuk membangun pasar. Melihat kondisi pasar yang buruk, Ali Dachlan menyarankan para pedagang tdiak usah membayar retribusi tersebut.

Menurutnya, pemerintah tidak berhak mendapatkan

retribusi dari para pedagang pasar, jika pasar tradisional tidak diperhatikan. Kalau pemerintah daerah terus mengambil retribusi sementara fasilitas tetap buruk maka itu artinya eksploitasi terhadap pedagang miskin.

Dituturkan, di Kabupaten Lombok Timur, ia membangun pasar-pasar tempat aktivitas transaksi jual beli yang nyaman dan bersih. Pasar-pasar yang dibangun tanpa utang itu ditujukan agar para pedagang sedang mencari rezeki.

Membangun pasar tidak

saja pada aspek gedung. Tapi askes menuju pasar juga harus bebas dari kemacetan. Karenanya di Kabupaten Lotim sendiri, Amaq Asrul ini membangun pasar disertakan dengan membangun jalan keliling di belakang pasar. Hal ini dimaksudkan agar bisa mengurai kemacetan. ‘’Semua pasar harus dikelilingi jalan sehingga pasar bisa dimasuki dari segala arah,’’ jelasnya. Ali Bin Dachlan juga menegaskan bahwa seluruh pasar harus memiliki saluran air yang bagus. Dengan demikian, otomatis pasar jauh dari kata bau. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 17 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur NTB Beri Penghargaan kepada Bupati/Walikota Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan penghargaan kepada bupati/walikota yang dinilai berprestasi serta memiliki komitmen kuat membangun daerah. Gubernur memberikan penghargaan tersebut saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Senin (16/4).

Penghargaan diberikan atas sejumlah pencapaian dan prestasi yang dilakukan bupati/walikota. Penghargaan itu dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut, yaitu Kabupaten Dompu dinilai paling progresifmenurunkanangkakemiskinan.

Kota Mataram merupakan kota paling progresif meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama empat tahun, stabil di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Kota Bima adalah kabupaten paling progresif meningkatkan usia kawin pertama perempuan. Kabupaten Lombok Utara dinilai paling progresif meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Lombok Timur dinilai paling optimal mendorong pe-

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyerahkan penghargaan kepada Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan Bupati KSB, H.W. Musyafirin yang juga memperoleh penghargaan serupa dengan kepala daerah lainnya di NTB dalam acara Musrenbang di Mataram, Senin (16/4). manfaatan dana desa untuk pembangunan rumah tidak layak huni dengan kebijakan pembangunan rumah tidak layak huni rata-rata 20 rumah per desa.

Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat dinilai paling progresif mewujudkan bebas buang air besar sembarangan.

Kabupaten Sumbawa adalah kabu-

paten paling progresif menurunkan prevalensi gizi buruk. Kabupaten Bima merupakan daerah paling progresif mendorong pengembangan wisata budaya dan Geopark Tambora. Kemudian Kabupaten Lombok Tengah dinobatkan sebagai kabupaten paling progresif mendukung pengembangan desa wisata. (r)