Edisi Jumat 17 Januari 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 17 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 258 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

H. Aidy Furqan

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB ingin membangun pendidikan NTB yang membanggakan. Keinginan itu diawali melalui program yang dikemas dengan brading atau istilah Power 4P yaitu Profil, Penampilan, Pelayanan, dan Prestasi. Di mana program unggulan Dinas Dikbud NTB mengarah pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD). Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada rapat koordinasi jajaran Pimpinan Dinas Dikbud NTB, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dikbud NTB se-Pulau Lombok, dan seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB se-Pulau Lombok. Kegiatan itu dilaksanakan di Kantor Dinas Dikbud NTB, Kamis (16/1). “Banyak yang sudah tersentuh di sekolah, tapi kita perkuat sekarang,” katanya. Hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Bidang Pembinaan SMA, H. M. Fauzan, S.Ag., M.Pd.; Kepala Bidang

Pembinaan SMK, Drs. H. Muh. Yahya, M.Pd.; Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK), H. Saiful Islam, S.Pd., M.Pd.; dan Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Ach. Fairuz Abadi, SH. Aidy menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan program unggulan yang mengarah pada visi misi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Terutama pada misi ketiga yaitu NTB Sehat dan Cerdas, dan misi keenam yaitu NTB Aman dan Berkah. Bersambung ke hal 15

Jangan Terlena Penurunan Angka Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan penurunan persentase angka kemiskinan NTB dari 14,56 persen menjadi 13,88 persen pada periode Maret - September 2019 patut disyukuri. Namun, ia mengingatkan menurunnya angka kemiskinan NTB jangan sampai membuat terlena. ‘’Alhamdulillah (turun), kita syukuri. Tapi jangan terlena juga,’’ kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram, Kamis (16/1) kemarin. Gubernur tak berkomentar banyak ketika ditanya soal turunnya angka kemiskinan di NTB tersebut. Dalam RPJMD NTB 2018-2023, Pemprov menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen per tahun. Namun, target tersebut masih belum tercapai. Pada akhir RPJMD atau 2023 mendatang, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H.

Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menargetkan angka kemiskinan di NTB turun menjadi satu digit atau 9,75 persen. Pada tahun awal RPJMD, atau 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen. Tahun 2019 ini ditargetkan turun menjadi 13,75 persen. Tahun 2020, kemiskinan ditargetkan terus mengalami penurunan menjadi 12,75 persen. Kemudian pada 2021 dan 2022, angka kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 11,75 persen dan 10,75 persen. Berdasarkan rilis BPS yang terbaru, jumlah penduduk miskin di NTB pada bulan September 2019 sebesar 705.680 orang. Sedangkan pada Maret 2019

sebesar 735.960 orang. Adapun persentase penduduk miskin pada periode Maret 2019 September 2019 mengalami penurunan sebesar 0,68 persen dari 14,56 persen menjadi 13,88 persen. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP yang dikonfirmasi mengatakan, menurunnya angka kemiskinan NTB periode Maret - September 2019 sebesar 0,68 persen menunjukkan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lewat 13 program prioritas sudah benar. Namun, meskipun penurunan kemiskinan NTB cukup progresif, tetapi ada yang masih menjadi catatan. Yakni, Pemprov menargetkan penurunan kemiskinan sebesar satu persen per tahun. ‘’Mudah-mudahan dengan angka segitu, turun 0,68 persen. Apalagi kita sehabis gempa, itu akan memberikan optimisme bahwa program-program kita sudah on the right track,’’ kata Ridwan. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ron)

Plt. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan bersama jajaran pimpinan Dinas Dikbud NTB menyampaikan arahan di hadapan kepala SMA, SMK, dan SLB se-Pulau Lombok, Kamis (16/1) di Kantor Dinas Dikbud NTB.

Berkunjung ke Redaksi ’’Suara NTB’’

Kapolda akan Maksimal Jamin Keamanan NTB Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si akan berusaha memberi rasa aman kepada masyarakat NTB, khususnya wisatawan yang berkun-

jung ke daerah ini. Mengingat NTB sedang menjadi destinasi wisata berkembang dan menjadi pusat perhatian dunia. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

FOTO BERSAMA - Kapolda NTB,TomsiTohir foto bersama Penanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino didampingi Redaktur Pelaksana Raka Akriyani. Dalam kunjungan ke Redaksi Suara NTB, Kapolda didampingi Direktur Intelkam Susilo Rahayu Irianto, Kabid Propam, Nuroddin dan Kabid Humas, Artanto sejumlah pejabat utama Polda NTB.

TO K O H Dalami Keparahan Kemiskinan

KO M E N TTAA R Dua Saksi Diperiksa DUA saksi memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati NTB, Kamis (16/ 1) kemarin. Pemanggilan dan pemeriksaan terkait dana rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram. Dua saksi diketahui menjabat di Subag Umum dan Keuangan, satu saksi lagi dari Seksi Kerjasama. Mereka memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 10.00 Wita. Pemeriksaan berakhir sekitar pukul 13.00 Wita. ‘’Dua saksi ini sudah pernah dipanggil sebelumnya namun tidak hadir. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

PENGARAHAN - Puluhan CPMI yang gagal berangkat mendapat pengarahan dari pejabat Disnaker Provinsi NTB dan Subdit Perlindungan Direktorat PPTKLN Kemenaker RI.

Ditemukan di Penampungan Ilegal

Kemenaker Pulangkan 84 Calon TKW Asal NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memulangkan 84 calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTB yang akan diberangkatkan ke sejumlah negara tujuan Timur Tengah (Timteng). Mereka ditemukan dalam kegiatan inspeksi mendadak (Sidak) Kemenaker terhadap rumah tinggal yang dijadikan penampungan pekerja migran Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur, 27 Desember 2019 lalu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan pihaknya sudah mendapat surat dari Kemenaker mengenai

pemulangan 84 calon TKW asal NTB tersebut. Agus mengatakan mereka dipulangkan dari Jakarta Kamis (16/1). ‘’Itu TKI legal. Mereka ilegal berdasarkan hasil sidak Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta,’’ kata Agus dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/1) kemarin. Agus menerangkan, puluhan calon TKW yang akan dikirim ke Timteng tersebut merupakan korban calo atau sponsor. Mereka akan dipekerjakan pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga di negara Timteng seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIGEREBEK - Para CPMI yang digerebek di Jakarta saat baru tiba di Kantor LTSP Mataram.

Jembatan di Dompu Putus Diterjang Banjir Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Jembatan provinsi di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu putus diterjang banjir, Kamis (16/1). Akibat bencana alam ini, jalan lintas provinsi yang menghubungkan Bima dengan Dompu ini terganggu. Hingga berita ini ditulis petang kemarin, belum dibuat jalur darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu M. Jufri, ST.,M.Si menjelaskan, sebelum kejadian, diawali curah hujan dengan intensitas tinggi. Bersambung ke hal 15 PUTUS - Pengendara dibantu warga melalui jembatan putus di Jalan Kilo, Kabupaten Dompu.

Pengadaan Randis Gubernur dan Asisten Dibatalkan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc membatalkan pengadaan kendaraan dinas (Randis) senilai Rp1,22 miliar. Selain itu, gubernur juga telah membatalkan pengadaan Randis untuk para asisten senilai Rp1,5 miliar lebih. Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. H. Fathul Gani, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/1) menjelaskan, pembatalan pengadaan mobil dinas untuk gubernur dan asisten sudah dilakukan sejak awal Januari ini. ‘’Semua dibatalkan. Diketok oleh TAPD itu September. Bersambung H. Fathul Gani ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PEMPROV NTB akan mendalami penyebab meningkatnya indeks keparahan kemiskinan pada periode Maret - September 2019. Meskipun persentase angka kemiskinan turun dari 14,56 persen menjadi 13,88 persen, namun indeks keparahan kemiskinan di NTB mengalami peningkatan, baik di perkotaan dan pedesaan. Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi Kamis (16/1) kemarin mengatakan pihaknya akan memperkuat sinergi (Suara NTB/nas) dengan Badan Pusat Wedha Magma Ardhi Statistik (BPS) untuk membedah penyebab meningkatnya indeks keparahan kemiskinan NTB. Berdasarkan rilis BPS, nilai indeks keparahaman kemiskinan di perkotaan dan pedesaan mengalami peningkatan di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_bpbd dompu)

(Suara NTB/ron)

Dinas Dikbud NTB Membangun Pendidikan NTB yang Membanggakan

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

Halaman 2

Dugaan Korupsi Proyek DPPKB Bantu Balita di Pengungsian BELUM rampungnya pembangunan hunian sementara (Huntara) di lokasi pengungsian warga Pondok Perasi membuat sejumlah balita di pengungsian harus mendapat perhatian penuh. Kondisi lokasi pengungsian dinilai tak representatif untuk anak balita. Di samping lokasi pengungsian rawan genangan, lokasi pengungsian juga berada di lahan terbuka. Berangkat dari kondisi tersebut, Lurah Bintaro, Lalu Issugiono tergerak untuk mendata jumlah balita di lokasi pen(Suara NTB/viq) gungsian warga Pondok Lalu Issugiono Perasi. Setelah dilakukan pendataan, jumlah balita di lokasi pengungsian dari 53 KK warga yang tinggal di pengungsian berjumlah 20 anak balita. Lurah Bintaro menjelaskan, kondisi balita di pengungsian sampai saat ini dalam keadaan sehat. “Akan tetapi kita tidak akan tutup mata, sebanyak 20 anak itu harus diperhatikan secara serius. Berada di pengungsian memang tidak seenak berada di rumah sebelum digusur. Dari itu kita sudah drop bantuan dari Dinas Sosial kota Mataram, dari selimut, pakaian dan keperluan balita lainnya,” kata Issugiono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/1). Dari bantuan yang diberikan kata lurah yang akan pensiun April mendatang ini, baru berupa kelangkapan alat tidur dan pakaian sehari-hari. Untuk bayi dan balita sendiri, Dinsos kota Mataram juga memberikan bantuan seperti popok bayi, matras sebagai alas tidur. Selain bantuan untuk balita, kelurahan juga mengupayakan memberi bantuan kepada ibu hamil (Bumil) di lokasi pengungsian. “Melalui Dinsos kota Mataram juga, dua orang Bumil mendapat bantuan. Kedua Bumil ini juga sedang diupayakan untuk diperhatikan secara khusus. Alhamdulilla satu Bumil sudah melahirkan pada hari Senin kemarin. Kita coba kasih saran untuk tinggal di rumah keluarganya. Karena kondisi Huntara yang belum rampung ini, makanya dia sekarang tinggal di Kampung Melayu di rumah kerabatnya,” paparnya. Ia berharap, pengerjaan Huntara segera bisa diselesaikan. Sebab, warga tak hanya butuh tempat tinggal. Warga di pengungsian juga membutuhkan lokasi untuk beristirahat dengan lokasi yang layak. Terkait pegecekan ke semua balita ujar Issugiono, pihaknya juga sedang mengupayakan penjadwalan posyandu lebih cepat dari tahun sebelumnya. Sebab, kondisi balita di lokasi pengungsian butuh pengecekan kesehatan lebih intens. “Memang kita khususkan dulu perhatian kita ke anakanak balita. Bukan hanya balita saja, kita juga sudah memberikan perhatian kepada semua lansia di pengungsian. Setelah kita data kan ada 11 lansia yang tinggal di sana. Jadi, kita juga sudah berikan bantuan seperti selimut, mie instan, dan alat masak kepada lansia dan warga di pengungsian,” tutupnya. (viq)

Harus Efektif dan Efisien PEMKOT Mataram menggarkan sekitar Rp220 miliar untuk penanganan kemiskinan di Kota Mataram. Angka ini meningkat dibandingkan anggaran tahun 2019 lalu. Dengan anggaran Rp220 miliar ini, Pemkot Mataram menargetkan penurunan angka kemiskinan kurang dari satu digit. Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, M. Luhur Pribadi, SH., kemiskinan merupakan sunatullah, daripada proses yang akan selalu ada. “Sempurna (Suara NTB/fit) atau tidak penangananM. Luhur Pribadi nya tapi setidaknya pemerintah hadir dalam masalah yang dihadapi masyarakat,” katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin. Luhur melihat, anggaran Rp220 miliar ini dihajatkan Pemkot Mataram agar bisa menangani kemiskinan dengan lebih maksimal. “Karena di tahun sebelumnya dampak gempa dan lain-lain, memang cukup menggangu ekonomi masyarakat,” ungkapnya. Menurut politisi PAN ini, memakai anggaran Rp220 miliar ini, bukan berarti, banyak masyarakat yang hidup tidak layak. Peningkatan ini, harus dilihat sebagai bentuk kehadiran pemerintah, bahwa dengan keterbatasan APBD, masih mampu memberi alokasi yang baik. Namun demikian, ke depan dewan juga akan melihat seperti apa penanganan yang dilakukan dengan anggaran tersebut. “Kita ingin mendengar penjelasan yang lebih rinci, apa sih yang akan dilakukan dengan anggaran Rp220 miliar ini,” ucapnya. Dewan, sambung Luhur, berharap anggaran ini efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi, anggaran penanganan kemiskinan ini tidak saja dianggarkan oleh eksekutif, dewan melalui program pokir juga mengarahkan sebagian pokirnya untuk program penanganan kemiskinan. Dengan anggaran Rp220 miliar, anggota dewan dari daerah pemilihan Mataram ini optimis target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai. “Kita dorong, capaiannya bisa di atas angka itu,” cetusnya. Dengan kontrol dan pengawasan yang maksimal, Luhur yakin target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai. “Artinya tidak sekedar kerja. Kita minta pemerintah tegas, sehingga target yang diharapkan bisa tercapai dalam tahun ini,” demikian Luhur. Apa yang dilakukan pemerintah harus sistematis dan terukur. Sehingga, target penurunan kemiskinan yang telah disepakati dengan Pemprov NTB, dapat tercapai. Tahun 2020 ini, dia optimis Pemkot Mataram akan mampu mencapai hasil yang signifikan. Luhur tidak menampik, di setiap daerah, termasuk di Kota Mataram, ada yang namanya kerak kemiskinan atau kemiskinan absolut. Mereka yang masuk dalam kategori ini, adalah para lansia atau usia tidak produktif. “Kalau yang seperti ini, harus ada bantuan tetap. Memang kita harus support masyarakat karena faktanya memang sudah tidak memungkinkan untuk produktif kalau dilihat dari sisi usia,” jelasnya. (fit)

Evi Siap Penuhi Panggilan Penyidik Mataram (Suara NTB) – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia mengaku siap memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi rehabilitasi gedung dan pengadaan mobil penerangan di tahun 2019 lalu. Dia akan kooperatif memberikan informasi sedetail - detailnya ke aparat penegak hukum. “Siap. Kita akan kooperatif,” kata Evi, Rabu (15/1). Dia menjelaskan, pengadaan mobil penerangan pelayanan keluarga berencana di tahun 2019 melalui proses tender. Pagu anggaran pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp872.927.450. Harga perkiraan sementara Rp849.999.999. Pengadaan unit melalui e - katalog dimenangkan oleh PT. Mahkota Amelia Mandiri dengan nilai penawaran terendah Rp774.510.000. Evi yang juga Asisten III Setda Kota Mataram menjelaskan, ada beberapa kegiatan di tahun 2019 yang tidak kerjakan. Sebab, ada ketidaksesuaian antara rencana kegunaan

anggaran dengan daftar penggunaan anggaran. “Ada beberapa pekerjaan yang tidak kita eksekusi,” timpalnya. Kasus yang tengah ditangani oleh Polresta Mataram diketahui telah meminta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di tahun 2019 lalu. Item pekerjaan ditelisik aparat penegak hukum adalah berkaitan dengan rehabilitasi atap gedung unit pengelolaan teknis dinas (UPTD) Kecamatan Selaparang, perluasan ruang pertemuan UPTD Selaparang dan Kecamatan Cakranegara, penembokan ruang rapat UPTD Kecamatan Sekarbela dan Keca-

matan Cakranegara, pembuatan gapura kampung keluarga berencana di Kecamatan Sekarbela dan pengadaan mobil unit penerangan KB. Rehabilitasi pekerjaan gedung serta gapura dikerjakan dengan sistem penunjukan langsung. Nilai pekerjaan di bawah Rp200 juta. Sedangkan, pengadan mobil unit penerangan KB dilakukan tender menggunakan e – katalog. Sebelumnya, Kepala DPPKB Kota Mataram, Sudirman membenarkan adanya permintaan dokumen oleh penyidik Polres Mataram. Surat tersebut diterima tanggal 3 Januari saat hari pertama menjabat

(Suara NTB/cem)

DISELIDIKI - Salah satu proyek fisik penunjukan langsung oleh DPPKB Kota Mataram berupa pembuatan gapura Kampung KB di Sekarbela yang dokumennya sedang diselidiki oleh APH. sebagai kepala dinas setelah jaan/pelelangan pekerjaan, dodilantik. “Saya kaget sih tidak,” kumen SPK atau kontrak, perkata Sudirman ditemui di ru- encanaan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan dan serah teriang kerjanya, Selasa (14/1). Dokumen diminta oleh peny- ma hasil pekerjaan dan pemidik berupa daftar penggunaan bayaran pekerjaan. “Pak Sekanggaran pekerjaan atau pen- retaris langsung antar kesana gadaan, dokumen proses peker- (polres),”ucapnya.(cem)

Dua Kelurahan Masih Numpang

(Suara NTB/cem)

MELONJAK - Nurhayati, pedagang sayuran di Pasar Mandalika menunjukkan cabai miliknya. Anomali cuaca menyebabkan stok cabai di tingkat pengepul menipis. Dampaknya harga cabai melonjak drastis menjadi Rp50 ribu – Rp65 ribu/kg.

Harga Cabai Melonjak Tak Bisa Diintervensi Mataram (Suara NTB) – Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram, melonjak drastis. Minimnya stok dinilai jadi pemicu. Dinas Perdagangan belum mampu mengintervensi kondisi tersebut. Komodoti cabai umumnya mengalami kenaikan. Cabai rawit sebelumnya Rp30 – 35 ribu menjadi Rp50 ribu/kg. Cabai merah besar Rp40 ribu dari sebelumnya Rp23 ribu/kg. Demikian pula, cabai keriting mencapai Rp30 ribu/kg. Kenaikan harga cabai ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, H. Amran M. Amin ditemui di kantornya, Kamis (16/1) dipicu oleh anomali cuaca. Kondisi ini mengakibatkan stok di tingkat pengepul berkurang. Sementara, kebutuhan akan salah satu bumbu dapur tersebut terus meningkat setiap harinya. Praktis, harga di tingkat pengepul maupun pengecer meningkat.

“Informasinya karena anomali cuaca,” kata Amran. Pantauan harga di Pasar Mandalika ucap Amran, harga cabai rawit kisaran Rp50 ribu/kg. Cabai merah Rp40 ribu dan cabai merah keriting Rp30 ribu/kg. Tingginya harga cabai dikhawatirkan menyebabkan tingginya inflasi. Langkah dilakukan untuk menekan harga adalah menyampaikan secara berjenjang termasuk ke tim satgas pangan. Saran dari satgas pangan akan dikerjakan terhadap temuan – temuan di lapangan. “Sudah kita laporkan ke TPID dan Satgas Pangan,” ucapnya. Minimnya stok cabai di pasar yang disinyalir banyak dikirim ke luar daerah sampai saat ini, belum diketahui informasi secara detail. Amran melihat bahwa kondisi cuaca di Pulau Lombok dan Jawa tidak jauh berbeda. Peluang untuk mengirim cabai lokal ke Pulau Jawa kecil kemungkinan.

Bagaimana intervensi jangka panjang agar setiap tahun harga cabai stabil? Disampaikan, umumnya kenaikan harga terjadi pada moment perayaan hari besar keagamaan. Untuk mengekstensifikasi petani tidak bisa diintervensi lebih jauh. Sebab, jadwal penanaman cabai tidak bisa dilakukan secara serentak. “Lihat gelagat apa ditanam petani. Ndak bisa kita atur jadwal tanam mereka,”ujarnya. Kenaikan harga dirasakan langsung oleh Nurhayati, pedagang sayur di Pasar Mandalika. Dia menjual cabai rawit Rp60 ribu – Rp65 ribu/kg. Cabai yang diambil di pengepul Rp55/kg. Harga cabai setiap hari terus naik. Dia tidak mengetahui detail penyebabnya. Kabarnya, tanaman cabai milik petani banyak yang rusak, sehingga stok di pengepul menipis. “Baru kemarin saya beli Rp50 ribu/kg. Di pengepul naik lagi jadi Rp55 ribu/ kg,”demikian kata dia. (cem)

Pilkada Mataram

Penyerahan Syarat Dukungan Perorangan Dibuka 19 Februari Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram telah mengumumkan jadwal penyerahan syarat dukungan bagi calon perorangan dimulai 19 – 23 Februari mendatang. Berkas syarat dukungan harus diunduh melalui sistem informasi calon. Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menyampaikan, jadwal atau tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sebelumnya di PKPU 15 Tahun 2019 telah diubah di PKPU 16 Untuk penyerahan syarat dukungan dan persebaran minimum bagi calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 19 – 23 Februari mendatang. Selama lima hari itu, bakal calon perorangan harus menyerahkan berkas syarat dukungannya ke KPU. Berkas syarat itu akan dilakukan verifikasi. “Selama lima hari ini waktu bakal calon perorangan menyerahkan syarat dukungannya. Tapi ini belum mendaftar,” kata Husni ditemui di kantornya, Kamis (16/1). Tiga tahap dilakukan KPU untuk memverifikasi syarat

(Suara NTB/cem)

M. Husni Abidin dukungan calon perorangan. Yakni, verifikasi kelengkapan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jika dinyatakan memenuhi syarat maka bakal pasangan calon boleh mendaftar bersama – sama dengan partai politik. KPU telah menetapkan syarat dukungan bagi calon perorang minimal 85 persen dari jumlah daftar pemilih

tetap. Jika dikalkulasikan jumlahnya sekitar 24.922 kartu tanda penduduk. Persebaran KTP minimal di empat kecamatan. “Syarat dukungan KTP harus tersebar di empat kecamatan,” ujarnya. Bagi paslon perorangan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebelum pendaftaran berkas dukungan harus sudah diunduh pada sistem informasi calon (Silon). Oleh karena itu kata Husni, KPU mengisyaratkan bakal calon perorangan harus segera mengambil password dan username dengan syarat harus lengkap bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota. Jika belum mengambil tidak bisa syarat dukungan KTP bisa diunduh pada sistem pencalonan. “Ini bedanya dengan sistem yang dulu. Berkas harus masuk dulu di Silon,”bebernya. Sejauh ini sambung Husni, paslon peorangan yang telah mengambil password dan username adalah Diannul Hayyi dan Badrun atau dikenal dengan paket DR pada bulan Desember 2019 lalu. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Pelayanan administrasi di dua kelurahan di Kecamatan Cakranegara hingga kini masih menumpang. Pengadaan lahan maupun pembangunan fisik di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 tak tersedia. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu kualitas pelayanan. Adalah, Kantor Lurah Mayura dan Kantor Lurah Cilinaya, nyaris setiap tahun harus berpindah – pindah. Khusus Kelurahan Mayura sejak 2018 lalu menempati eks Kantor Dinas Kesehatan di Jalan Sultan Hasanuddin. Kondisi gedung tidak representatif. Bagian atap bocor. Pelayanan terganggu jika sewaktu – waktu terjadi hujan. Sementara, Kantor Lurah Cilinaya setiap tahun disibukkan mencari rumah yang bisa dikontrak untuk dijadikan kantor. Di satu sisi, pemerintah juga harus menyiapkan biaya sewa kemungkinan membengkak tiap tahunnya. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana tak memungkiri kondisi dua kelurahan yakni Mayura dan Cilinaya hingga saat ini belum memiliki bangunan permanen. Pihaknya telah mengkomunikasikan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, untuk membelikan lahan. Keinginan warga menjual lahannya itu telah disampaikan. Pada APBD Perubahan

2020 akan dianggarkan untuk pengadaan tanah. “Kebetulan ada warga yang mau jual tanahnya di Mayura. Ini kita sampaikan ke BKD,” kata Putu dikonfirmasi, Rabu (15/1). Berbeda halnya di Cilinaya. Pemkot kesulitan mencari lahan. Kalaupun ada dipastikan harganya mahal,sehingga di luar kemampuan pemerintah daerah untuk membayar lahan tersebut. Kepastian pengadaan lahan di Mayura sambungnya, bersama Kepala Bidang Aset, Nengah Wiarnata akan dilakukan pengecekan. “Nanti sama Kabid Aset di BKD kita akan turun cek lahan di Mayura,” tambahnya. Putu mengungkapkan, kalaupun pengadaan lahan bisa dieksekusi di APBD perubahan tahun 2020. Kemungkinan pembangunan fisik kantor lurah dibangun di tahun 2021 mendatang. Tetapi kembali pada kemampuan anggaran daerah. Pengadaan lahan dinilai mendesak. Pihaknya harus berpikir panjang jangan sampai dua kelurahan di Kecamatan Cakranegara setiap tahun mengontrak atau meminjam aset milik Pemprov NTB. “Kita berpikir panjang. Ndak mungkin kondisinya seperti ini,”tandasnya. Dia memastikan pelayanan administrasi bagi masyarakat tidak akan terganggu. Termasuk kualiatas pelayanan tetap dijaga. (cem)

Pemkot Gelontorkan Dana Meterisasi PJU Rp2 Miliar Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, pihaknya akan melakukan meterisasi untuk beberapa penerangan jalan umum (PJU) di Mataram. Hal itu dilakukan untuk mengefisiensi daya listrik pada semua PJU di Mataram. “Untuk meterisasi, kita tinggal menunggu kesiapan pihak PLN yang paling penting. Dan PLN pun sudah menyatakan siap untuk mendukung meterisasi ini. Sekarang kita sudah melakukan perencanaan, dan mudah-mudahan nanti sekitar bulan Februari kita bisa melelangnya,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (16/1). Rencana sasaran meterisasi sendiri ujar Kemal, pihaknya sedang menghitung jumlah daya tampung dengan biaya anggaran sekitar Rp2 miliaryang dikhususkan untuk meterisasi tersebut. Dari biaya Rp2 miliar tadi, pihaknya sudah

mendiskusikan target capaian dari biaya metersisasi untuk semua PJU di Mataram. “Kita bukan sekadar meterisasi, tetapi meterisasi ini memang dalam rangka untuk melakukan penghematan pembayaran, penghematan penggunaan daya listrik untuk PJU, dan penghematan pembayaran PJU yang ditampung dari APBD kita,” jelasnya. Disperkim kota Mataram sudah memetakannya, melakukan meterisasi pada PJU yang masih menggunakan kontrak daya dan berdaya tegangan tinggi. Pihaknya sudah menghitung, dari anggaran Rp2 miliar diharapkan bisa memeterisasi 100 persen PJU di Mataram. “Sekarang kita biayai sebesar Rp2 miliar. Harapan saya adalah dengan biaya itu bisa tembus 100 persen. Saya harap dengan meterisasi itu kita akan bisa bayar Rp1,5 miliar. Itu lumayan efisiensinya. Sekarang jumlah lampu di PJU sekitar 12.000 lampu yang tersebar di Mataram,” tutupnya. (viq)

(Suara NTB/viq)

METERISASI - JPU di Jalan Majapahit kota Mataram, Kamis (16/ 1). Pemkot berencana melakukan meterisasi semua JPU di Mataram demi mengefesienkan daya dan pembayaran ke PLN.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

Halaman 3

Dukung Revitalisasi Senggigi, Asita NTB Canangkan ”Sunset Market” Mataram (Suara NTB) – Rencana revitalisasi kawasan Senggigi menjadi pemupuk semangat bagi pelaku industri pariwisata terus mempromosikan kawasan tersebut. Mengingat sampai saat ini Senggigi disebut masih menjadi destinasi andalan untuk menarik wisatawan. Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan semangat tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri parwisata. Untuk itu, pihaknya telah membangun komunikasi dengan Pemda Lombok Barat terkait pengembangan Senggigi. “Asita punya rencana dengan Pemda Lobar untuk membuat satu tempat atraksi di Pantai Senggigi, untuk sunset market,” ujar Dewantoro saat dikonfirmasi, Kamis (16/1) seusai kegiatan Bincang Parwisata memperingati ulang tahun Asita ke 49 di Pantai Senggigi. “Di sini akan ditata dengan satu panggung khusus,” sambungnya. Dalam kegiatan Bincang Pariwisata tersebut Asita ber-

sama-sama asosiasi industri pariwisata lainnya seperi PHRI, Putri, Pokdarwis dan pemerintah desa setempat menyepakati bahwa Senggigi membutuhkan satu usaha khusus untuk menarik wisatawan. Dengan adanya sunset market nantinya, diharapkan ada satu atraksi yang dimulai dari sore hingga malam hari untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut. “Jadi UMKM di sini juga bisa hidup lagi,” ujar Dewantoro. Dicontohkannya salah satu atraksi yang mungkin dilakukan adalah peresean yang

Rayakan HUT Ke- 61, Gapensi NTB Doa Bersama Anak Yatim Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 61 ditahun 2020 ini. Perayaan dilaksanakan serempak dari Badan Pengurus Pusat (BPP) hingga Badan Pengurus Daerah (BPD se - Indonesia. BPD Gapensi Provinsi NTB juga tak ketinggalan memperingati HUT ke – 61 ini. Acara sederhana, namun bermakna dilaksanakan. Doa bersama dengan anak yatim dan masyarakat kurang mampu di sekretariat BPD Gapensi NTB di Jalan Sriwijaya Mataram, Kamis (16/1), sore kemarin. Pengurus BPD Gapensi NTB, dan perwakilan dari BPC Gapensi di kabupaten/kota di NTB hadir dan membaur, yasinan dan doa bersama dengan puluhan anak yatim. Gapensi NTB membagi kebahagiaan, sekaligus meminta ridho kepada Tuhan, agar masyarakat jasa konstruksi di NTB, di Indonesia melaksanakan pekerjaan mulianya dengan sebaikbaiknya untuk mendukung pembangunan di daerah, di negeri ini. Acara ditutup dengan berbagi dan potong tumpeng. Oleh Ketua BPD Gapensi NTB, Kukuh Sugiarto, bersama jajaran pengurus Gapensi lainnya. Kukuh menyampaikan, menindaklanjuti imbauan BPP agar seluruh masyarakat jasa konstruksi di Indonesia untuk memperkuat soliditas dan kesatuan. Tidak saja penguatan internal, Gapensi juga harus memperkuat hubungan dengan lingkungan sekitar, dengan stakeholders terutama pemerintah daerah. “Gapensi harus menjadi asosiasi rangking satu,” demikian Kukuh. Ketua Panitia HUT Gapensi ke-61 di, Hafid Hasim menambahkan, doa bersama yang dilakukan dengan anak yatim dan masyarakat kurang mampu, semata-mata agar doa-doa baik dikabulkan Tuhan. Para kontraktor menurutnya melakukan pekerjaan yang sangat mulia. Membangun jembatan, membangun jalan, membangun sarana prasarana pendidikan, bahkan membangun fasilitas penunjang lainnya untuk kelangsungan hidup masyarakat, infrastruktur untuk air misalnya. “Kontraktor bisa membangun jembatan. Dari yang tadinya harus menempuh tujuan berjam-jam, menjadi hanya tiga menit setelah jembatan dibangun. Semoga nawaitu kita semua yang baik ini Tuhan ridoi. Kepada adik-adik, ke depan juga boleh belajar menjadi kontraktor,” ujarnya. Mewakili masyarakat jasa konstruksi lainnya, ia juga menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya, kepada pemerintah daerah. terutama kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang sudah cukup terbuka dengan masyarakat jasa konstruksi. “Dengan kepala daerah, dengan semua stakeholders yang hubungannya sudah sangat baik dengan masyarakat jasa konstruksi. Salah satu bentuk kebersamaannya adalah terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi Pergub satu-satunya di Indonesia,” demikian Hafid. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

BERBAGI KEBAHAGIAAN - Ketua BPD Gapensi NTB, Kukuh Sugiarto dan pengurus Gapensi NTB lainnya, berbagi kebahagiaan dengan anak yatim pada peringatan HUT Gapensi ke - 61

akan dikerjasamakan dengan Pokdarwis setempat dengan dukungan Pemda Lobar. “Kita maunya itu (sunset market, red) dikelola dengan profesional, dan menjadi satu tempat atraksi baru di kawasan Pantai Senggigi,” ujarnya. Senada dengan itu Ketua DPC Asita Lobar, Supratman Samsi, menegaskan bahwa pembenahan Senggigi memang membutuhkan perhatian pemerintah. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan salah satu pioneer destinasi pariwisata yang dimiliki NTB. “Kita bisa tertinggal dari

destinasi yang lain seperti KEK Mandalika. Karena itu kolaborasi antar pelaku pariwisata tidak boleh jalan satu kaki, tapi harus berbarengan,” ujarnya. DPC Asita Lobar sendiri disebut tengah berupaya mendorong terbentuknya manajemen destinasi wisata di Senggigi, termasuk untuk mengkampanyekan kesadaran akan kebersihan kawasan. Diterangkan Supratman Senggigi saat ini telah memiliki banyak potensi atraksi yang bisa disuguhkan. Hanya saja wadah untuk menunjukkan hal tersebut masih kurang. “Jadi Asita menginisiasi sunset market ini untuk itu. Kita ingin membangun alasan untuk orang datang ke Senggigi,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI 46 cabang Mataram, Heru Tegus Santoso,

mencapai 700 persen. Didukung adanya penerbangan langsung Air Asia dari dan ke Lombok. Informasinya menyusul penerbangan langsung Melbourne. “Standar pelayanan kesehatan kita dengan wisatawan beda. Contohnya, kita bilang air kita sudah higienis, belum tentu higienis menurut mereka (wisatawan),” kata gubernur. Karena itu, keberadaan rumah sakit Siloam di Mataram diharapkan dapat menyamakan standar internasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat NTB dan tamu-tamu yang akan berkunjung ke provinsi ini. Pendiri dan chairman Lippo Group DR. Mochtar Riady turut hadir dan menyampaikan sejarah panjang tentang awal mula revolusi industri, hingga masuk di revolusi industri 4.0 saat ini. Teknologi kesehatan juga berkembang cukup pesat yang terus diakselerasikan oleh Siloam Group. “Kita punya tanggung jawab membantu dan berpartisipasi dalam revolusi industri 4.0.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN TUMPENG - Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka menyerahkan potongan tumpeng kepada Plt. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni dalam kegiatan Bincang Pariwisata memperingati ulang tahun Asita ke 49, Kamis (16/1) Heru. Dicontohkannya seperti usaha mengaktifkan BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata. Dimana BUMDes

tersebut akan membangun desanya kembali melalui bantuan pembiayaan yang diberikan oleh BNI. (bay)

PLN UIP Nusra Targetkan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Tuntas 2022 Mataram (Suara NTB) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara telah melakukan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit, transmisi dan gardu induk (GI) di berbagai daerah di Provinsi NTB dan di Provinsi NTT. Tahun 2022 dipastikan proyek infrstruktur ini tuntas. “Kami menargetkan pada tahun 2022 semua infrastruktur yang saat ini sedang proses prakonstruksi dan konstruksi akan beroperasi dan memperkuat sistem kelistrikan pada daerah masing-masing,’’ ujar Yuyun Mimbar Saputra General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara. Sepanjang tahun 2019 lalu, berbagai proyek telah dirampungkan pembangunannya untuk memperkuat sistem kelistrikan provinsi NTB, yakni sistem Lombok dan sistem Sumbawa, serta sistem kelistrikan provinsi NTT, yakni sistem Flores, dan sistem Timor. Kapasitas pembangkit berhasil297 Megawatt (MW) beroperasi untuk meningkatkan pasokan daya dan kapasitas. Terdapat 5 pembangkit yang telah berhasil dioperasikan yaitu PLTMGU Lombok Peaker dengan kapasitas 130 MW, PLTMG Bima 50 MW, PLTMG Sumbawa 50 MW, PLTU Sumbawa Barat 14 MW, dan PLTMG Maumere dengan kapasitas 40 MW. Kemudian pada sisi jaringan transmisi, PLN UIP Nusa Tenggara telah mampu menyelesaikan dan mengoperasikan transmisi sepanjang 874 kilometer sirkit (kms), transmisi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tersebar di 2 Provinsi, yakni NTB dan NTT, SUTT tersebutantara lain SUTT PLTMG Kupang Peaker – Bolok 30 kms, SUTT Bayan – PLTU Lombok FTP2 92 kms, SUTT Tanjung – Bayan 75 kms, SUTT Bajawa Ruteng 120 kms, SUTT Empang – Dompu 155 kms, SUTT Labuhan/Sumbawa – Empang 160 kms, SUTT Alas/Tano – Labuhan/Sumbawa 138 kms, dan SUTT PLTMG Sumbawa – Labuhan/Sumbawa sepanjang 32 kms. 840 MVA kapasitas gardu induk juga berhasil di operasikan pada tahun 2019 yang tersebar di NTB dan NTT, Gardu Induk (GI) tersebut anatara lain Gardu Induk (GI) PLTMG

(Suara NTB/bul)

CEK PEMBANGKIT - Salah seorang pekerja di PLTGU Lombok Peaker 150 Megawatt sedang melakukan pengecekan luar pembangkit Kupang Peaker, GI Bolok, GI Bayan, GI Selong, GI Mataram, GI Tanjung, GI Maumere, GI Ende, GI Empang, GI Dompu, GI Woha, GI PLTMG Sumbawa, GI Labuhan/Sumbawa, GI Bima, GI Bonto, dan Gardu Induk (GI) Taliwang. General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara Yuyun Mimbar Saputra menyampaikan, sinergisitas antara PLN UIP Nusra dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten, aparat TNI/Polri, jajaran kejaksaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tentunya seluruh masyarakat di provinsi NTB dan NTT. Sehingga PLN UIP Nusra mampu melaksanakan tugas dengan maksimal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang ditugaskan pemerintah. Saat ini, untuk sistem

Gubernur NTB Minta RS Siloam Transfer Teknologi ke Tenaga Medis Lokal Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc didaulat meresmikan Siloam Hospitals Mataram Kamis (16/1) kemarin. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan menjadi tempat untuk transfer teknologi kesehatan kepada tenaga-tenaga medis lokal. Orang nomor satu di NTB ini meminta RS Siloam tidak dianggap sebagai pesaing bagi rumah sakit – rumah sakit yang ada di NTB. Siloam Hospitals mengelola dan mengoperasikan 37 rumah sakit se Indonesia. Gubernur mengatakan, dengan teknologi di bidang kesehatan yang dikedepankan RS Siloam, sangat layak dijadikan sebagai tempat belajar tenaga-tenaga medis di NTB agar menjadi SDM yang mampu bersaing di tataran nasional, bahkan internasional. Kehadiran Siloam di Mataram menurutnya akan dapat mendukung Provinsi NTB sebagai destinasi wisata. Saat ini sektor pariwisata telah menggeliat, bahkan pertumbuhannya

selaku pihak yang memfasilitasi kegiatan Bincang Pariwisata tersebut menerangkan bahwa pihaknya siap mendukung seluruh rencana pengembangan yang akan dilakukan di Senggigi. “Kami bergerak bagaimana membuat (dunia) bisnis di Pulau Lombok dan NTB bisa lebih baik,” ujarnya, Kamis (16/1). Salah satunya melalui perayaan ulang tahun Asita NTB yang dikemas dalam bentuk kegiatan Bincang Pariwisata dan pembersihan pesisir pantai. Heru sendiri menyebut hal tersebut merupakan cara yang efisien untuk saling mendukung, mengingat pihaknya juga menyasar peningkatan bisnis berbasis komunitas. “Dengan kegiatan ini, kami sedang mendekatkan diri kepada komunitas-komunitas. Jadi satu kali pertemuan, banyak hal yang bisa didapat,” ujar

(Suara NTB/bul)

RESMIKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan jajaran manajemen Siloam Group meresmikan RS. Siloam Mataram kehadiran Siloam di Mataram kami harapkan dapat mendukung alih teknologi kesehatan di Mataram,” demikian Mochtar Riady. Rumah sakit Siloam adalah eks rumah sakit Graha Ultima Medika (RS. GUM) di Jalan Majapahit. Resmi bergabung dengan Siloam Hospitals Group sejak Januari 2017, Siloam Hospitals Mataram menyediakan berbagai macam fasilitas dan pelayanan unggulan, salah satunya pelayanan gawat darurat 24 jam. Direktur Siloam

Hospitals Mataram dr. Rini Kusmardiati menambahkan, selain pelayanan IGD 24 jam, Siloam HospitalsMataramjugamenyediakanpelayanan lainnya termasuk medical check up, medical evacuation, laboratorium, farmasi, ruang operasi, serta peralatan dan penunjang medis seperti CT Scan, USG, dan sinar-X. Siloam Hospitals Mataram juga diperkuat oleh jajaran tim dokter spesialis, sub-spesialis, serta tenaga medis kompeten dan berpengalaman . (bul)

Sumbawa, tol listrik Sumbawa sudah rampung, terbentang dari Taliwang hingga ke Bima. Tol Listrik Lombok juga sudah rampung, jalur sistem melalui jalur timur dinyatakan telah tersambung. Capaian pembangunan infar-

struktur ketenagalistrikan ini diharapkan menjadi stimulus energi optimis. “Tantangan pembangunan pada tahun 2020 ini tidaklah mudah, dan tentunya, dukungan dari segala pihak akan sangat kami butuhkan,” ungkap Yuyun.

Selain membangun beberapa Infrastruktur kelistrikan, PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara juga melakukan beberapa aksi tanam pohon dan membuat tempat wisata konservasi penyu melalui CSRnya. (bul)

Setor Pajak Rp18 Triliun, Telkomsel Diberi Penghargaan Mataram (Suara NTB) – Telkomsel mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kontribusi Telkomsel sebagai penyumbang pajak terbesar pada tahun 2019 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat. Atas kontribusi ini, Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Budi Prasetya menyerahkan langsung piagam penghargaan dan plakat kepada Direktur Keuangan Telkomsel, Heri Supriadi di Telkomsel Smart Office, Jakarta pada hari Selasa, 14 Januari 2020. Direktur Keuangan Telkomsel, Heri Supriadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ditjen Pajak atas apresiasi yang diberikan kepada Telkomsel. “Tahun lalu Telkomsel berhasil membukukan laba sekitar empat kali lipat lebih tinggi dari pesaing terdekat, sehingga kami menjadi penyumbang pajak terbesar dari sektor telekomunikasi. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen Telkomsel untuk terus bergerak maju mengakselerasikan negeri melalui pencapaian di berbagai sektor,” ujarnya. Dari laporan DJP, pengecekan laporan pajak Telkomsel hingga akhir tahun lalu menunjukkan perusahaan telah membayar kewajibannya pada negara hingga Rp 18 triliun sekaligus menjadi pembayar pajak terbesar di KPP Wajib Pajak Besar Empat. KPP Wajib Pajak Besar Empat sendiri meliputi Wajib Pajak BUMN yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan Wajib Pajak orang

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - (Kiri ke Kanan) Direktur Keuangan Heri Supriadi saat menerima penghargaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar IV Budi Prasetya di Jakarta, Selasa (14/1) pribadi tertentu. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Budi Prasetya mengatakan, jumlah pembayaran pajak Telkomsel pada 2019 adalah yang terbesar di KPP Wajib Pajak Besar Empat, dan itu tercatat berkali-kali sejak beberapa tahun terakhir. “Ke depannya, saya berharap sinergi antara Telkomsel dan DJP dapat semakin kuat, karena kita memiliki core yang sama yaitu melayani publik,” ujarnya. Selain penghargaan sebagai penyumbang pajak terbesar di sektor telekomunikasi pada tahun 2019 ini, sebelumnya Telkomsel juga mendapatkan penghargaan sebagai “Penyelenggara Telekomunikasi dengan Jaringan Terluas, Quality of Service, dan Wajib Bayar PNBP Telekomunikasi Tertinggi Tahun 2019”. Pada 2019, pembayaran PNBP ke kas negara yang telah dilakukan oleh Telkomsel mencapai

Rp6,9 triliun (Biaya Hak Penggunaan Frekuensi, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi USO). Dalam hal pengelolaan dana USO tersebut, hingga akhir 2019 Telkomsel bersama BAKTI mengoperasikan lebih dari 500 BTS (2G & 4G) di 251 desa sebagai bentuk komitmen mendukung pemerintah menghadirkan pemerataan jaringan telekomunikasi hingga wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar). “Telkomsel lahir sebagai perusahaan yang konsisten berupaya memberikan manfaat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Maka dari itu, penghargaan ini menjadi momentum bagi Telkomsel untuk terus tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kontributor pendapatan negara untuk turut memajukan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat,” demikian Heri. (bul)

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dampak Gempa Tidak Malu-malu DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengharapkan kepada para pejabat yang layak mendaftar sebagai calon Sekretaris Daerah (Sekda) segera memasukkan berkas lamarannya ke sekretariat pansel di BKPSDM Lotim. Diharapkan tidak malu-malu apalagi memasukkan berkas lamaran pada injury time. Demikian disampaikan, Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/1). Politisi PKS ini, mengharapkan, seleksi sekda ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan terbu(Suara NTB/yon) ka. Pasalnya jabatan sekda Murnan memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan tugas perangkat daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Termasuk juga pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah. Artinya, pejabat yang dipercayakan untuk menduduki kursi sekda tidak hanya loyal kepada pimpinan saja. Untuk itu, kata Murnan, calon sekda selain memenuhi syarat formal, namun memiliki sosok yang bisa bekerja sama dengan semua pihak dan mampu mengkoordinasikan sumber daya aparatur daerah. Apabila kriteria sekda seperti ini dijadikan definitif, menurutnya, maka sekda selaku orang nomor tiga di suatu daerah, akan mamu membawa urusan birokrasi di suatu daerah akan lebih baik. “Jadi sekda jangan hanya yang loyal pada pimpinan. Namun dibutuhkan sosok yang mampu bekerjasama dengan semua pihak,” terangnya. Untuk kriteria calon sekda, Murnan melihat banyak pejabat di Kabupaten Lotim yang memiliki kemampuan baik dari sisi kapasitas, pengalaman maupun integritas. Sedangkan untuk segala prosedur persyaratan merupakan teknis dari tim pansel asal maksud dan tujuan dari setiap tahapan itu jelas. “Justru SDM di Lotim banyak yang bisa dipilih yang terbaik dari yang baik-baik,” tandasnya. (yon)

15 TKW Asal Lotim Dideportasi Selong (Suara NTB) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI berhasil menggagalkan pengiriman 120 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia yang diduga menjadi korban human trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Timur Tengah. Dari 120 TKW itu, sebanyak 84 asal NTB dan 15 orang di antaranya berasal dari Kabupaten Lotim. “Temuan ini berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Kemenaker di salah satu tempat penampungan di Jakarta. Di sana ditemukan se(Suara NTB/yon) banyak 120 TKW Indonesia M. Hirsan yang diduga akan dikirim ke Timur Tengah,” terang Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK) pada Disnakertrans Lotim, Muhammad Hirsan, kepada Suara NTB, Kamis (16/1). Disebutkannya, sebanyak 15 TKW masing-masing berasal dari Kecamatan Keruak, Sakra Timur, Sakra, Suralaga, Pringgasela. Namun untuk kejelasan alamat ini akan dilakukan interview kepada korban, karena data tersebut bisa saja dimanipulasi oleh oknum tekong tersebut. “TKW ini direkrut oleh oknum tekong yang tidak bertanggung jawab menghubungi agensi di Jakarta dan tidak melalui PT. TKW ini semuanya ditampung di suatu tempat dan tidak memiliki dokumen yang jelas,” terang M. Hirsan. Dari informasi yang didapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja, 120 TKW itu akan dikirim ke Timur Tengah dengan tujuan negara, seperti Arab Saudi, Syriah, Abu Dhabi, dan beberapa Timur Tengah lainnya. Namun niat buruk dari oknum tekong diketahui oleh Kemnaker yang bergerak cepat melakukan sidak ke tempat penampungan pada tanggal 14 Januari 2020 lalu. Diakuinya, 15 orang yang dideportasi ini dipastikannya tidak terdaftar di Disnakertrans Lotim atau berstatul ilegal. Termasuk yang memberangkatkannya secara kedinasan dan aturan perundang-undangan tidak diketahui oleh pemerintah. (yon)

Awal Bulan, Nihil OPD Ajukan Pelelangan Proyek Selong (Suara NTB) Pengadaan barang dan jasan melalui proses di hingga pertengahan awal bulan ini masih nihil. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki paket proyek masih berkutat pada tahap perencanaan. Sementara sudah mulai dilakukan pelatihan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sampai tanggal 31 Januari mendatang. Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Lotim, Abdurrahim Yaqub, pihaknya melakukan SiRUP diikuti oleh semua OPD hingga perangkat tingkat keca(Suara NTB/yon) matan, barulah dilakukan tahap Abdurrahim Yaqub pelelangan. Namun terkait halhal yang sifatnya emergency yang membutuhkan skala proritas tender masing-masing OPD. Maka pengisian SiRUP dapat dipercepat untuk proses tender. “Sekarang masih berjalan pengisian SiRUP,” katanya di ruang kerjanya, Kamis (16/1). Dari pendeteksian yang dilakukan, untuk paket proyek paling besar di Lotim berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sekaligus menjadi barometer tentang pembangunan. Untuk itu, ia berharap kepada Dinas PUPR untuk secepatnya memasukkan dokumennya. “Kita sudah siap per tanggal 1 Januari. Tinggal masing-masing OPD itu saja. Itupun apabila SOP dari masing-masing OPD sudah siap untuk dilakukan proses lelang,” terangnya. Abdurrahim Yaqib mengingatkan kepada masing-masing OPD untuk mempercepat proses perencanaannya dan langsung mengajukan proses lelang. Hal ini sebagaimana hajatan bupati supaya pelelangan dapat dilakukan di awal tahun supaya kejadian-kejadian adanya pengerjaan proyek yang tidak tuntas sesuai masa kontrak tidak terulang. Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, meminta supaya proses pelaksanaan tender dapat dilakukan lebih awal. Sehingga pengerjaan dapat tuntas sebagaimana mestinya. Tidak mengebut suatu pekerjaan di akhir anggaran yang berdampak terhadap kualitas pekerjaan itu sendiri. Apabila menginginkan suatu pekerjaan berjalan mulus sesuai harapan, maka kontraktor yang dimenangkan harus memiliki infrastruktur yang lengkap, baik dari SDM, kemampuan keuangan, dan materialnya. “Proses tender harus secara lengkap sehingga kelengkapan jaminan harus dikedepankan barulah dilakukan proses tender,” harapnya. (yon)

Jumlah Penduduk Miskin KLU Bertambah Tanjung (Suara NTB) Prediksi Pemprov NTB terhadap kemungkinan bertambahnya jumlah warga miskin di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akibat gempa, ternyata menjadi kenyataan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB 2019 mencatat, jumlah warga miskin KLU bertambah 0,2 persen dari 62.860 jiwa menjadi 63.840 jiwa. Selain itu, daerah KLU juga masih mencatatkan “anomali” ekonomi. Sebagai daerah baru dengan ekonomi belum berkembang, tetapi garis kemiskinan warganya cukup tinggi di angka Rp 437.543,- per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di KLU itu merupakan hasil pendataan BPS pada periode September 2019. KLU dengan dampak gempa terparah di NTB, menjadi satu-satunya kabupaten yang mengalami pertambahan jumlah warga miskin. Di level Provinsi NTB, penurunan kemiskinan tercatat progresif sebesar 0,68 persen. Sedangkan di kabupaten/kota lain, penduduk miskin mengalami penurunan di bawah 1 persen. Dari catatan BPS pula, penurunan kemiskinan KLU periode 2017 ke 2018 sebesar 3,22 persen belum mampu dijaga. Hal ini tidak lepas dari berbagai indikator yang terpapar gempa, seperti rumah RTG yang belum selesai, ekonomi yang melambat, serta pemulihan lapangan kerja. Sebagai daerah dengan tingkat ekonomi yang belum maju dibanding daerah lain, anomali garis kemiskinan belum mampu disikapi. Terbukti, garis kemiskinan KLU berada di urutan ketiga setelah Kota Mataram dan Kabupat-

en Sumbawa Barat. Garis Kemiskinan Kota Mataram tertinggi sebesar Rp 480.304, Sumbawa Barat Rp 468.122, dan KLU Rp 437.543. “Betul penduduk miskin 2019 naik 0,2 persen dari 2018. Hal ini terjadi akibat gempa yang terjadi tahun 2018. Gempa yang melanda, terparah di KLU,” ungkap Kepala BPS KLU, H. Muhadi, Kamis (16/1). Sekretaris Bappeda Lombok Utara, Yuni Kurniati Maesarah, yang dikonfirmasi menyatakan pertambahan jumlah penduduk miskin menjadi hal yang wajar, karena dampak gempa terparah dialami Lombok Utara. Namun demikian, ia merasa masih beruntung, karena kenaikannya hanya 980 jiwa. Pertumbahan rendah ini tidak lepas dari intervensi program Pemda KLU untuk mempercepat recovery sisi ekonomi. “Jelas naik karena pascagempa. Rumah-rumah belum terbangun semua,” ungkap Yuni. Bertambahnya jumlah penduduk tidak murni dari

PAD Ditargetkan Naik

Bapenda Kekurangan Dukungan ’’Tapping Box’’ Tanjung (Suara NTB) Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari Rp 186 miliar menjadi Rp 220 miliar. Untuk mengejar target itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakui kekurangan tapping box. Kepala Bapenda, Ir. H. Hermanto, didampingi Sekretaris, Drs. H. Saprinnadi, Kamis (16/1) mengungkapkan instrumen tapping box sangat diperlukan untuk mendukung penarikan pajak konsumen di setiap perhotelan. Dari jumlah hotel, restoran dan usaha dagang yang potensial menyetorkan pajak konsumen 1.000 unit lebih, tapping box yang sudah tersedia hanya 24 unit. “Kita membutuhkan tapping box sebanyak jumlah hotel dan restoran. Seribuan lebih jumlahnya,” ujar Hermanto. Untuk diketahui, kinerja PAD selama 2019 belum mencapai target. Dari beban Rp 186 miliar, Bapenda dan OD penarik retribusi berhasil membukukan Rp 146,785 miliar. Tidak tercapainya pendapatan itu diketahui akibat minimnya dukungan sarana berbasis IT. Tahun 2020 ini, sebut Hermanto, mengisyaratkan untuk

memacu pendapatan melalui sejumlah terobosan. Pertama menggali potensi pajak dan retribusi dengan mendata ulang jumlah hotel, jumlah kamar per hotel, jumlah restoran dan usaha dagang yang menarik pajak dari konsumen. Bapenda mengindikasikan, tambahan jumlah kamar perhotelan belum dilaporkan kepada Pemda. “Kita juga akan melakukan pendekatan secaa kekeluargaan ke beberapa wajib pajak. Cara ini cukup ampuh dari pada melakukan langkah ekstrem,” imbuhnya. Hermanto menambahkan, piutang pajak hotel tertunggak masih tercatat di Bapenda sebesar Rp 19 miliar. Angka ini berkurang dari piutang sebelumnya sekitar Rp 24 miliar lebih. Sementara Sekretaris Bapenda, Saprinnadi menambahkan, kedisiplinan dalam tertib pajak menjadi sangat penting untuk digerakkan. Pasalnya, konsumen hotel dan restoran sebagian besar sudah membayarkan pajak konsumen kepada pemerintah melalui pengusaha hotel dan restoran. “Pajak konsumen ini sesungguhnya sudah dititip, tinggal kita ambil. Cuma sekarang ini tidak seperti yang kita bayangkan (banyak belum disetorkan, red),” katanya. (ari)

(Suara NTB/dok)

WARGA MISKIN - Warga miskin di KLU yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. pengaruh recovery fisik perumahan warga. Melainkan terdapat 80 indikator yang diukur baik dari aspek konsumsi makanan dan non makanan. ‘’Se-Indonesia termasuk KLU masih lebih besar faktor makanan dibanding non makanan,” imbuhnya. Sebagai solusi dari dampak gempa tersebut, Yuni menyatakan pemerintah daerah tetap konsentrasi pada upaya penanggulangan kemiskinan pada sektor-sektor potensial. Antara lain, pengembangan sektor pertanian, perikanan melalui budidaya udang, budidaya lebah madu Trigona,

penumbuhan wira usaha baru yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata sebagai komoditas unggulan. Terpisah, Wakil Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., mengaku menyadari kemungkinan bertambah dan berkurangnya indikator sosial ekonomi di KLU. Dampak gempa tahun kemarin, sangat memukul perekonomian warga secara umum. “Faktor perumahan warga menjadi penyumbang bertambahnya angka kemiskinan. Sehingga dari awal, kita minta Pemda mempercepat proses rekonstruksi RTG,”

kata Mariadi. Bagi Politisi Golkar ini, warga tidak bisa fokus untuk mengurus ekonominya sepanjang perumahannya tidak selesai. Namun di samping RTG, ia menyarankan Pemda untuk mengantisipasi potensi bertambahnya pengangguran terbuka pascagempa. “Disnaker harus punya terobosan membuka bursa kerja. Di Sumatera Utara, informasi lapangan kerja disediakan oleh pemerintah daerahnya. Kita ingin Disnaker mulai menghimpun jumlah lowongan kerja yang ada di semua hotel,” sarannya. (ari)

Pemkab Godok Mental Masyarakat PENURUNAN angka kemiskinan saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dientaskan. Tak terkecuali oleh Pemkab Lotim. Pasalnya, Pemkab Lotim berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan terlebih dahulu menggodok mental masyarakat. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Ahmat, mengakui, jika komitmen Pemkab Lotim dapat menurunkan angka kemiskinan hanya satu digit per tahun. Hanya saja, Kabupaten Lotim dengan penduduk paling banyak terlihat lamban dalam penurunan angka kemiskinan, padahal Lotim merupakan kabupaten paling progresif menurunkan kemiskinan dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Untuk tahun 2020 dan ke depannya, H. Ahmat menyebut bahwa banyak hal yang akan dilakukan dalam penurunan kemiskinan. Misalnya memperbanyak kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian diberikan modal usaha bantuan miskin di samping pemberian PKH yang tidak hanya bersifat instan, namun menjadi jalan dalam penurunan kemiskinan. Selain itu, ujarnya, hal paling efektif yang dinilai dapat menurunkan angka

(Suara NTB/yon)

H. Ahmat kemiskinan yaitu dengan melakukan labelisasi rumah warga miskin. Labelisasi ini secara tidak langsung menjadi pukulan bagi masyarakat yang perekonomiannya baik, namun masih menerima bantuan miskin yang digelontorkan oleh pemerintah. “Jadi dengan labelisasi, mental masyarakat yang kita kenakan. Selama ini banyak masyarakat kita mengaku miskin untuk mendapat bantuan,” akunya. Diakuinya, dampak dari labelisasi ini dinilai cukup besar. Hanya saja program ini dilakukan secara bertahap, karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. “Kita sudah lakukan sosialisasi dan sebar surat ke desa-

desa. Program labelisasi rumah warga miskin ini merupakan tindak lanjut dari Kementerian Sosial RI,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Muh. Saphoan, menjelaskan jika di Kabupaten Lotim pada tahun 2018 jumlah warga miskin sebanyak 16,55 persen, sementara untuk tahun 2019 turun menjadi 16,15 persen atau terjadi penurunan sebesar 0,4 persen berdasarkan hasil survei atau pemotretan bulan Maret 2019 atau jumlah jiwa penduduk miskin di Lotim tahun 2019 sebanyak 193.560 jiwa, tahun 2018 sebanyak 196. 870 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 215.812 jiwa. “Kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Itu ada yang 0,2 persen, ada 0,24 persen penurunan angka kemiskinannya. Sementara Lotim 0,4 persen dan Lotim paling progresif,” terangnya. Penurunan kemiskinan 0,4 persen di tahun 2019 ini diakui Saphoan memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 penurunan angka kemiskinan dari tahun 2017 sebesar 1,73 persen. “Nanti kita juga akan melakukan pemotretan atau survei pada bulan Maret 2020,” jelasnya. (yon)

Alokasi Pupuk Diatur Ulang

Poktan Tebus Pupuk di Bank Tanjung (Suara NTB) Alokasi pupuk bersubsidi untuk petani masih menjadi masalah di daerah. Petani hingga saat ini dihadapkan pada usulan dan alokasi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Padahal, tidak semua petani masuk dalam struktur kelompok tani. Kesulitan pupuk di kalangan petani, harga jual eceran di petani serta kuota yang diberikan kepada daerah, lantas menjadi materi bahasan Komisi II DPRD KLU, Kamis (16/1). Ketua Komisi II, Narsudin, S.Sos., dan Wakil Ketua, Hakamah, S.KH., memanggil Dinas Pertanian guna membahas pupuk untuk warga. Mengemuka dalam diskusi itu, kuota pupuk untuk KLU diketahui tidak sesuai usulan kebutuhan masyarakat. Narsudin mengaku kaget, bahwa ternyata KLU hanya memperoleh alokasi 50 persen dari usulan sebesar 5 ribu ton. Ketimpangan supply and demand ini menurut dia, rentan menciptakan inflasi pada harga pupuk. Sebab di sisi lain, Harga Eceran Tertinggi

(HET) pupuk tidak menjadi acuan para pengecer saat memenuhi permintaan petani. “Kita minta supaya tidak ada lagi permainan dalam distribusi pupuk. Kami mengamati, ketersediaan pupuk di masyarakat masih kurang dan cenderung langka,” ujar Narsudin. Guna memudahkan akses dan distribusi, Ketua DPC PPP KLU ini menyarankan agar Pemda mendorong distributor untuk menggandeng BUMDes. Melalui BUMDes, alokasi dan harga pupuk dapat dimonitor dan evaluasi secara bersama oleh OPD terkait. “Harus ada inisiatif yang mengarahkam penyaluran melalui BUMDes. Itu juga bisa menjadi keuntungan buat desa,” tandasnya. Sementara, Koordinator Penyuluh Kabupaten pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Lombok Utara Sudarsih, menyebut jumlah petani di Lombok Utara yang diusulkan dalam RDKK sebanyak 11.076 orang. Dari jumlah itu, proyeksi kebutuhan pupuk sejumlah 5.000 ton. Sayangnya, jumlah pupuk yang

(Suara NTB/dok)

PETANI - Lahan pertanian di KLU yang ditanami semangka. Para petani di KLU sekarang ini dihadapkan pada keterbatasan pupuk. diberikan ke daerah hanya setengahnya. “Untuk pengawasan pupuk, ada tim yang menangani. Mereka yang melakukan antisipasi agar tidak terjadi penyelewengan,” ungkapnya. Distribusi pupuk selama ini diatur melalui mekanisme. Pupuk yang diadakan oleh perusahaan, diterima oleh distributor

untuk selanjutnya dikirim ke pengecer. Dari pengecer inilah, pupuk diterima oleh petani. “Apabila pengecer melakukan penyimpangan, distributor berhak melakukan pemutusan kerjasama, dan dialihkan ke yang baru. Jadi pengecer ditentukan sendiri oleh distributor,” jelasnya. Mulai tahun ini, alokasi pu-

puk kepada petani diatur melalui sistem yang berbeda. Sistem ini disebut RDKK Elektronik (eRDKK). Pengajuan RDKK dilakukan secara terkomputerisasi, demikian pula penebusannya kepada petani melibatkan lembaga perbankan. “Jadi ke depannya, pupuk ditebus di bank,” imbuhnya. (ari)

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Reses Ketua DPRD Loteng di Desa Muncan

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan SDM Paling Diharapkan Praya (Suara NTB) Kegiatan reses masa persidangan kedua tahun 2020, diisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), M. Tauhid, S.IP., dengan menyambangi warga Desa Muncan Praya Tengah, Kamis (16/1). Pada kegiatan yang dihajatkan untuk menyerap berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut, peningkatan kualitas infrastruktur jalan terutama yang sudah berstatus jalan kabupaten serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jadi yang paling diharapkan oleh

masyarakat. Beberapa di antaranya yakni ruas jalan Dasan Baru-Retit Timuq. Kemudian ada ruas jalan Makam KetakMontong Batu hingga Desa Monggas. “Di wilayah ini memang masih banyak ruas jalan kabupaten yang belum dihotmix. Dan, masyarakat berharap bisa dihotmix segera oleh pemerintah daerah,” ungkap Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid. Termasuk di antaranya rabat jalan dusun, pengerasan jalan usaha tani, pembuatan saluran irigasi serta pembangunan drainase, juga sangat diharapkan. Karena keberadaan

infrastruktur tersebut sangat penting, selain untuk menunjang mobilitas masyarakat, juga untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. “Di beberapa lokasi juga butuh pembukaan jalan-jalan baru yang bisa menjadi akses baru bagi masyarakat,” terangnya. Di bidang pembinaan masyarkat, program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat sangat dinanti. Misalnya, pemberian bantuan modal bagi kelompok usaha bersama (kube). Bantuan pengembangan ternak bagi kelompok ter-

nak, baik itu ternak sapi, ayam hingga itik. Termasuk juga bantuan pertanian. Khusus kegiatan remaja, keberadaan remaja masjid sangat membutuhkan dukungan fasilitas guna menunjang berbagai kegiatan remaja di tingkat desa, seperti terop dan kursi ditambah program santunan bagi orang tua jompo dan anak yatim bisa ditingkatkan. Tidak kalah penting, pelatihan-pelatihan atau pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda yang belum memiliki pekerjaan juga penting untuk diperbanyak. Supaya

bisa menyentuh lebih banyak masyarakat dan tidak hanya terbatas ke beberapa kelompok masyarakat saja. Dengan modal keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ataupun kursus dari pemerintah daerah tersebut, masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalaupun tidak bisa bagi orang lain. paling tidak bagi diri sendiri, sehingga bisa menekan angka pengangguran didaerah ini. “Apa yang disampaikan masyarakat itu, bisa dikatakan menjadi aspirasi hampir sebagian besar masyarakat di tingkat bawah,” tandasnya. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

RESES - Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., saat mengelar reses di Desa Muncan, Kamis (16/1).

Dianggarkan Rp160 Juta Harus Duduk Bersama PIMPINAN DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Pemprov NTB dan Pemda Lobar duduk bersama terkait penolakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rincung. Selain itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam sosialisasi terkait rencana ini. Wakil Ketua I DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, menegaskan kalau pemerintah yang di atas punya program semestinya mengajak pemerintah yang di bawah untuk duduk bersama.”Bijaksananya se(Suara NTB/her) harusnya Pemprov mengaHj. Nurul Adha jak Pemda Lobar duduk bersama, kemudian mengajak pemda melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena itu lokasinya kan di Lombok Barat supaya apapun program positif ini kita dukung,” jelas dia Selain itu, tambahnya, harus diajak pemerintah kecamatan, desa dan perangkat desa lainnya untuk secara bersama melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialialisasi menjadi sangat penting dilakukan, sebab rencana ini akan diketahui masyarakat luas seperti apa output-nya nanti. “Dan masyarakat perlu mendapat penjelasan akan terjadinya pencermaran dan lainnya. Sepanjang ada ada kesepahaman bersama dan kesadaran bersama terlebih itu untuk kebaikan masyarakat maka program ini akan didukung,’’ tambahnya. Pihaknya juga mendukung pemda yang akan mengkaji ulang kerjsama TPA Kebon Kongok. Sebab wajar kata dia Pemda Lobar meminta kajian ulang, sebab kalau kajiannya secara ilmiah melibatkan banyak leading sector ia yakin hasilnya akan bagus. (her)

Dinas Perkim Kewalahan Tangani PJU Mati

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lombok Barat (Lobar) kebingungan menangani pemeliharaan dan penggantian Penerangan Jalan Umum (PJU) yang banyak mati di wilayah Lobar. Pasalnya anggaran untuk pemeliharaan lampu jalan ini sangat minim sekali hanya Rp 160 juta. Anggaran pemeliharaan ini turun drastis dari sebelumnya mencapai Rp 500 juta. “Kalau pemeliharaan PJU itu harusya besar, tahun 2017 itu mencapai Rp 500 juta tapi menurun sekarang menjadi Rp 160 juta lebih. Saya tidak apa-apa. Kami kebingungan untuk pemeliharaan, penggantian PJU dan boks panel yang mati,” terang Kabid Tata Ruang dan Pertamanan pada Dinas Perkim Lobar H. Saifullah, Kamis (16/1). Menurutnya, kalau mengganti lampu LED harganya mahal, Rp 4 juta lebih per unit. Sementara pihaknya tidak

bisa membeli lampu yang harganya Rp 1-2 juta, sebab jenis lampunya LED. Itupun tergantung daya (watt), kalau semakin besar watt-nya, maka semakin mahal juga harganya. Sementara kata dia titik lampu PJU di Lobar ribuan, saat ini usia lampu ini ratarata sudah lima tahun lebih, sehingga rawan mati. Belum lagi ada gangguan kabel PJU dan cuaca buruk. Kalau kekuatan dana pemeliharaan Rp 160 juta lebih, diakuinya

pihaknya tidak bisa bergerak. Sebab belum lagi kalau mati boks panel. Jumlah boks panel di lobar mencapai 365 unit. Apalagi, boks panel ini sering terbakar pada usia enam bulan-satu tahun, belum lagi dampak usia buruk. ‘’Dalam boks panel ini ada dua MCB dan fotosel, hampir nilainya Rp 2 juta. Kalau dikalikan 10 unit saja maka akan membutuhkan anggaran Rp 20 juta. Jadi kesulitan kami di sini,”aku dia.

(Suara NTB/her)

H. Saifullah KPBU ini tengah evaluasi kedua, kita tetap konsultasi ke Bappenas,” akunya. (her)

Tak Mampu Diserap

Gedung Baru Puskesmas Mantang Dialokasikan Rp15 Miliar Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun ini mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 15 miliar dari pemerintah pusat untuk membangun gedung baru Puskesmas Mantang. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar sampai sejauh ini dari sekian proyek pembangunan gedung puskesmas sebelum-sebelumnya di Loteng. “Tahun ini hanya ada satu puskemas yang akan kita bangun. Tapi anggarannya yang paling besar,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT saat pencanangan Desa Aman, Bersih, Sehat dan Religius (ABSar) di Gedung Serbaguna Kecamatan Batukliang, Kamis (16/1). Menurutnya, , dengan alokasi anggaran sebesar itu Puskesmas Mantang nantinya bakal menjadi puskemas dengan fasilitas gedung termegah di daerah ini. Namun yang paling penting dari semua itu ialah bagaimana kualitas pelayanan kepada masyarakat, harusnya juga yang terbaik. “Kita ingin kualitas bangunan diimbangi pula dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang maksimal,” terangnya. Mengingat, lahan Puskesmas Mantang yang sekarang tidak begitu luas, maka lokasi pembangunan Puskesmas Mantang direncanakan di lokasi Pasar Desa Mantang. Nantinya, pasar Desa Mantang akan dipindahkan ke Pasar Barabali, karena Pasar Barabali sudah dirancang akan menjadi pasar terpadu terbesar di Loteng. Karena selain pasar pada umum, di Pasar Barabali juga ada pasar hewan lengkap dengan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. “Ini yang kita harapkan, bagaimana ke depan pasar Barabali bisa menjadi pasar terpadu terbesar di Loteng,” ujarnya. Menyinggung pembangunan Puskesmas Mantang, Suhaili menegaskan tahun ini akan dimulai dengan konsep dua lantai, seperti puskesmas lainnya yang sudah dibangun lebih dulu. Harapannya tentu dengan fasilitas baru itu nantinya, masyarakat bisa terlayani dengan lebih baik dan maksimal lagi, sehingga pada akhirnya, bisa mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat setempat. Terpisah, Kepala UPT Puskesmas Mantang, Nuridan, S.Kep., mengungkapkan, bangunan Puskesmas Mantang saat ini dalam kondisi memprihatinkan, karena merupakan bangunan lama yang dibangun pada tahun 1970-an silam. Sehingga kalau bicara kelayakan, sudah selayaknya Puskesmas Mantang direhab total. Belum lagi jika bicara daya tampung, sangat minim. Di mana Puskesmas Mantang saat ini hanya bisa menampung 15 tempat tidur, belum lagi untuk pelayanan kesehatan lainnya. Padahal wilayah kerja Puskesmas Mantang cukup luas, yakni di lima desa dengan cakupan kerja membawahi sekitar 42 ribu jiwa. “Komitmen kami, dengan fasilitas gedung baru itu nantinya kualitas pelayanan tentu jadi atensi. Untuk terus ditingkatkan diperbaiki. Su(Suara NTB/kir) paya bisa benar-benar memberikan KONDISI - Kondisi salah satu ruang kepuasan kepada pelayanan di Puskesmas Mantang masyarakat yang di- yang sudah retak-retak. Karena layani,” ujarnya. (kir) kondisi bangunan yang sudah tua.

Menisasati kondisi defisit anggaran pemeliharaan ini, pihaknya semampunya berusaha mengatasi dengan memperbaiki lagi lampu LED yang rusak. Untuk penggantian lampu sembari diperbaiki yang rusak, seharusnya kata dia ada 50 unit lampu LED. “Sekarang ini tidak ada stok lampu, karena ndak ada uang untuk beli,”tegas dia. Karena itu, kalau melalui pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maka semua lampu 12 ribu titik PJU akan baru dan tidak butuh anggaran pemeliharaan. Sejauh ini KPBU ini bisa terealisasi akhir tahun ini, karena aturannya memang ketat dan prosesnya tidak bisa dipotong kompas. “Saat ini prosesnya

500 Ton lebih Jatah Pupuk Lobar Ditarik

(Suara NTB/her)

REKLAME - Reklame yang dipotong oleh Dinas Perkim Lobar, karena ilegal.

Banyak Reklame Bodong Dipotong Giri Menang (Suara NTB) Banyak reklame di Lombok Barat (Lobar) diduga ilegal alias bodong. Tahun 2019 saja, terdapat ratusan reklame ilegal yang dipotong. Awal tahun ini pun, tim dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar sudah mulai turun melakukan pemotongan reklame ilegal tersebut. Banyak di antara reklame bodong ini diduga milik oknum anggota DPRD. Akibat banyaknya reklame bodong ini, banyak PAD Lobar yang digembosi, karena tidak disetor ke pemda. Informasi yang diperoleh koran ini, beberapa titik reklame milik oknum anggota DPRD ini tersebar hampir merata di semua kecamatan di Lobar. Di antaranya, di bundaran Giri Menang Square (GMS), lalu di wilayah Sekotong. Untuk reklame yang ada di wilayah Sekotong sudah dipotong oleh tim pemda. Sedan-

gkan reklame di bundaran GMS belum dipotong. Kepala Bidang Tata Kota dan Pertamanan pada Dinas Perkim Lobar, H. Saifullah, Kamis (16/1) mengatakan, jumlah reklame berizin di Lobar sebanyak 372 titik dengan 163 perusahaan. Dari ratusan titik reklame ini tersebar paling banyak di Kecamatan Batulayar sebanyak 152 titik, Narmada 51 titik, Kediri 45 titik, Gerung 37 titik, Labuapi 28 titik, Gunungsari 24 titik, Lembar 12 titik, Lingsar 10 titik, Sekotong 9 titik dan Kuripan 4 titik. Dari 372 titik reklame ini di luar yang bodong dan sudah dipotong. Tahun ini, pihaknya mulai turun melakukan survei titik reklame di sejumlah kecamatan. Seperti di kawasan wisata Senggigi Kecamatan Batulayar. Tim melakukan pengecekan per ruas jalan, misalnya dari MenintingKatamaran dihitung jumlah

reklame yang terpasang di kiri dan kanan jalan serta berapa yang sudah berizin dan tak punya izin. Reklame yang tak berizin kata dia dan terdapat identitas di reklame akan langsung disurati. “Kalau tiga kali surat tidak direspons, kami turun potong,” tegasnya. Ditanya terkait adanya reklame diduga bodong milik oknum dewan?, Ia tak menampik adanya reklame diduga ilegal milik oknum dewan. Bahkan ia sudah memotong reklame milik oknum dewan tersebut. Reklame diduga milik oknum dewan yang dipotong ini berada di wilayah Sekotong. Satu lagi ada di wilayah Gerung, namun reklame ini belum bisa dipotong. “Kami sudah berupaya potong, tapi belum bisa,” tegas dia. Diakui, titik reklame milik oknum dewan ini mencapai puluhan titik reklame yang tersebar di wilayah Lobar. (her)

Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti persoalan gejolak pupuk yang terjadi hampir tiap tahun di Lobar. Menindaklanjuti keluhan petani ini, dewan pun akan memanggil OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, pihak dewan juga akan memanggil distributor pupuk yang terkait dalam tata niaga pupuk di Lobar. Penegasan ini disampaikan anggota DPRD Lobar H. Jumahir pada Suara NTB, Kamis (16/ 1). Dijelaskan, dasar penentuan pengalokasian pupuk ini Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh masing-masing kelompok. RDKK beserta rekapannya diserahkan ke masing-masing pengecer di mana kelompok ini melakukan penebusan pupuk. Rekap RDKK dari masingmasing desa ini, tambahnya, dibuat pada level pengecer untuk diajukan ke distributor. Kemudian dari sisi volume lahan dan besaran paket pupuk subsidi yang tertera di RDKK, untuk pupuk urea 250 kilogram per hektar. Sementara yang ditanggung subsidi, petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, kalau lebih dari itu ia harus membeli pupuk non subsidi. Konsekuensinya, tambahnya, karena pengecer diharuskan membeli pupuk non subsidi oleh distributor maka pengecer pun mengharuskan petani untuk mengambil pupuk non subsidi. Akhirnya dampaknya merembet sampai ke bawah, sehingga

harga pupuk pun naik, karena pupuk non subsidi harganya mahal hampir 200 persen dibanding pupuk subsidi. Meski secara resmi praktik ini dilarang oleh provinsi dan kabupaten, ujarnya, praktik ini masih saja dilakukan antara distributor ke pengecer, lalu pengecer ke kios ataupun kelompok tani.. Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu didalami kenapa kuota pupuk ini berkurang. Apakah karena pengurangan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan ataukah ada kebijakan nasional untuk mengurangi kuota pupuk di semua provinsi. “Ini kami akan klarifikasi dan angkat pada pertemuan nanti,”tegas dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lobar melalui Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan I Wayan Sugiarta mengakui alokasi pupuk untuk Lobar menurun drastis pada tahun 2020 ini, menyusul dari jatah pupuk tahun lalu mengacu RDKK sebanyak 11 ribu ton baru bisa diajukan melalui sistem online E-RDKK mencapai 7.100 ton atau sekitar 70 persen. Sehingga hal ini berdampak terhadap alokasi pupuk Lobar dipangkas sebanyak empat ribu. Selain urea, alokasi pupuk SP36 juga menurun sekitar 800 ton. Dengan alokasi pupuk sebesar ini, diperkirakan pupuk di Lobar akan mengalami defisit, sehingga pihak Dinas Pertanian pun mendorong agar kelompok segera mengajukan ERDKK untuk diusulkan langsung ke pusat. (her)

Puluhan Calon TKI Non Prosedural Asal Lobar Dipulangkan Giri Menang (Suara NTB) Puluhan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Barat (Lobar) dipulangkan ke NTB oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), karena berangkat secara non prosedural. Puluhan Calon TKI yang hendak dikirim ke Negara Timur Tengah ini ditemukan di penampungan ilegal di wilayah Jakarta oleh Kemnaker dalam inspeksi mendadak (sidak). Para CTKI ini mau diberangkatkan non prosedural, karena tergiur diimining-imingi pekerjaan dan uang fee kisaran Rp 3-10 juta oleh oknum tekong. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, M. Hendrayadi mengatakan berdasarkan hasil sidak Kemnaker di Jakarta mendapati ada 120 orang Ca-

lon TKI non prosedural. Dari jumlah ini ada 84 orang dari NTB, dan Lobar ada 26 orang. Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) ini, awalnya dari data kementerian ada 30 orang calon TKI dari Lobar, namun setelah diverifikasi ternyata hanya 26 orang. Dari puluhan ini, ada tiga orang yang ingin melanjutkan pergi ke luar negeri di antaranya dua orang dari Lobar, sedangkan satu orang dari Mataram. Saat ini ketiga orang ini masih berada di Jakarta. Sedangkan sisanya meminta dipulangkan ke daerah masing-Masing di NTB. puluhan calon BMI ini pun rencananya dipulangkan, Kamis (16/1) dan tiba di Lombok International Airport (LIA) pukul 15.00 Wita.

Mereka dijemput oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dan diberikan pengarahan. Setelah itu, barulah dijemput oleh Disnaker Lobar lalu diantar ke daerah masingmasing. “Mereka ini dari beberapa daerah, paling banyak dari Kecamatan Lingsar sebanyak 7 orang, termasuk dari Kecamatan Gerung dari Desa Beleka juga ada,” sebut dia. Dijelaskan lebih lanjut, keberangkatan calon tenaga kerja ini bukan mereka mendaftar. Namun mereka didatangi oleh oknum petugas lapangan dan tekong, kemudian mereka diberikan semacam fee atau uang oleh oknum ini.”Mereka diberikan uang (fee) antara Rp 3-20 juta per orang, tanpa ada kejelasan lewat perusahaan

(Suara NTB/ist)

DIPULANGKAN - Calon TKI asal NTB, termasuk dari Lobar yang diduga ilegal dipulangkan oleh Kemnaker, Kamis (16/1). mana dan tujuannya kemana,” jelas dia. Namun setelah disidak oleh kementerian, tujuan mere-

ka ternyata mau ke Timur Tengah dan itu sudah kuota larangan oleh kementerian. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

Halaman 6

Sekda Pimpin Pelepasan Kirab Pataka HUT Sumbawa Ke-61 Setelah itu, pelepasan Kirab Pataka ke-24 Kecamatan dalam Kabupaten Sumbawa. Turut hadir, Ketua DPRD Sumbawa, Abdu Rafiq, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, Pimpinan OPD, para camat, dan para peserta upacara dari ASN dan TNI. Upacara berjalan khidmat dan lancar. Sebelumnya, Kasat Pol PP Sumbawa, H. Syahabuddin M.Si, juga menjelaskan dari pelepasan ke Camat Ropang, pataka dikirab ke Lantung dan kecamatan lainnya di wilayah selatan Sum-

DPMD KSB Klaim Telah Arahkan Desa Susun APBDes Lebih Awal

bawa. Setelah itu beralih ke kecamatan di wilayah barat, seterusnya ke wilayah timur. Hingga berakhir di wilayah tengah dan finish pada 20 Januari mendatang. Diketahui, pada peringatan HUT Sumbawa ke 61, Pemkab juga menggelar banyak kegiatan lainnya. Pada Jumat 17 Januari 2020, akan digelar Festival UMKM dan BUMDes di Lapangan Pahlawan. Gerakan 61 Menit “Ingo Roro, KOKAT” akan digelar secara serentak di seluruh kecamatan yang akan dipimpin oleh camat masing-masing. Kegiatan Penghijauan di Sampar Maras Kecamatan

Labuan Badas akan digelar pada Sabtu, 18 Januari 2020. Dan Jalan Sehat dan Donor Darah digelar Minggu 19 Januari 2020 yang mengambil start dan finish di Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar. Sementara, Rabu siang 22 Januari digelar “Hoops Dreams Coaching Clinic Basketball” di Lapangan Basket Smanika dan GOR Mampis Rungan. Acara puncak yang paling ditunggu masyarakat akan diisi oleh Tabligh Akbar yang menampilkan penceramah terkenal Ustad Wijayanto dan Music Performance dari penyanyi religi terkenal di tanah air yakni Nissa Sabyan. (arn/*)

Serangan Ulat Gerayak Ancam Lahan Jagung di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat sedikitnya ada sekitar 30 hektar lahan jagung di Musim Tanam (MT) pertama di tahun 2020 diserang hama ulat gerayak. Serangan hama tersebut terjadi di tiga kecamatan yakni Jereweh, Poto Tano dan Seteluk. Meski serangan hama ini sudah ditangani dengan baik, tetapi para petani jagung di tiga kecamatan tersebut masih was-was lantaran serangan ulat ini terjadi di malam hari dengan cara memakan daun.

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengklaim pihaknya telah mengarahkan seluruh desa segera menyusun dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa-nya (APBDes). Meski faktanya di lapangan saat ini dari 57 desa belum satupun yang mengindahkan. ‘’Dalam banyak kesempatan kami selalu sampaikan segera susun APBDes Jangan tunggu sampai akhir tahun seperti sekarang ini kan belum selesai,’’ kata Kepala DPMD KSB Mulyadi. Dibanding tahun lalu, menurut Mulyadi APBD tahun ini ditetapkan lebih awal. Dan sejak saat pihaknya sudah mulai menginstruksikan dokumen APBDdes-nya disusun. Dengan harapan memasuki awal tahun 2020 seluruh desa sudah dapat beraktivitas normas mulai program kerja maupun keuangannya. ‘’Silakan tanya desa berapa kali kami sampaikan soal APBDes itu. Hampir selalu setiap kali ketemu,’’ cetusnya kesal. Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) KSB, Andi Subandi, S.Pd yang dikonfirmasi terpisah tak menampik soal terlambatnya ia dan rekan-rekannya di seluruh desa menyusun APBDes. Namun pihaknya enggan disalahkan sendiri sebab keterlambatan itu tidak sepenuhnya disengaja oleh desa. Menurut dia, meski APBD sebagai acuan penyusunan APBDes 2020 rampung lebih awal. Tapi desa saat itu tetap tidak bisa memulai menyusun APBDes. Sebab di waktu yang sama desa juga tengah disibukkan merealisasikan belanja tahun 2019 sembari menyusun laporan untuk pencairan anggaran. ‘’Bagaimana kita bisa kerjakan APBDes. Kalau beban tahun berjalan kita juga dikejar-kejar untuk segera diselesaikan,’’ ujarnya. Kesulitan desa bekerja secara paralel lanjut dia semakin bertambah karena kapasitas aparatur desa. Kelala Desa Sapugara Bree ini, hampir di seluruh desa aparaturnya belum mumpuni dari kapasitasnya. Sehingga mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama, desa kesulitan melaksanakannya. ‘’Personel terbatas jumlahnya. Kapasitas atau kemampuan aparatur kami juga tidak bisa kita maksimalkan dalam bekerja,’’ ujarnya seraya menambahkan jika saat ini banyak desa yang akan sangat telah menyelesaikan APBDesnya. ‘’Ada 23 desa yang sekarang belum sama sekali menyusun APBDes. Mereka disibukkan menyusun RPJMDes karena desa-desa itu baru saja memilih kepala desanya,’’ katanya.(bug)

Daerah Irigasi Semangi Direhab Rp7,6 Miliar

(Suara NTB/arn)

LEPAS KIRAB - Upacara pelepasan kirab Pataka Lambang Sumbawa dalam rangka HUT Sumbawa ke-61.

‘’Terhadap 50 hektar lahan yang sudah dilaporkan tersebut, tingkat kerusakannya belum terlalu parah hanya di spotspot tertentu dan sudah langsung ditangani,’’ ungkap Kepala Distan KSB melalui Kabid Pertanian dan Tanaman Pangan Syaiful Ulum SP, kepada Suara NTB, Rabu (16/1) kemarin. Meski demikian, pihknya tetap meminta para petugas PPL untuk memantau kondisi terkini yang terjadi di lapangan. Sehingga tidak perlu menunggu waktu sampai parah untuk bisa langsung disikapi. Karena jika tidak segera diantisipasi dikhawatirkan kerusakannya akan semakin parah dan akan sulit ditanggulangi. Dikatakannya, serangan hama ulat gerayak ini tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya spot-spot tertentu saja dengan umur jagung sekitar 7-10 hari. Meski demikian, para petani tetap saja merasa was-was lantaran jika tidak diantisipasi dikhawatirkan akan merusak jagung dan petani dipaksa untuk menanam ulang. Terkait dengan penanganannya, dinas terkait mengaku sudah melakukan penyemprotan di semua lokasi untuk

(Suara NTB/Dinas Pertanian KSB)

RUSAK - Tanaman jagung yang daunnya rusak akibat dimakan ulat gerayak di Kecamatan Poto Tano, KSB.

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Daerah Irigasi (DI) Semangi wilayah Desa Ongko, Kecamatan Empang, Sumbawa, yang mengalami sedimentasi segera ditangani. Jaringan irigasi setempat akan direhab tahun 2020 ini dengan anggaran Rp7,6 miliar. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi (BPSDAH) Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB, Med Manjarungi, S.T., M.T. mengakui, penanganan Daerah Irigasi (DI) Semangi menjadi kewenangan pihaknya. Sejak dulu DI semangi sudah didata dan termasuk prioritas pertama yang harus ditangani segera. Mengingat Indek Kinerja Saluran Irigasi (IKSI) paling rendah nilainya. Tahun 2020 ini, akan dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan anggaran Rp7,6 miliar. ‘’Memang kita sebagai aparat pemerintah yang punya kewenangan terhadap DI Semangi ini, ada upaya dan usaha untuk memperbaiki. Kebetulan kita berhasil mendapatkan alokasi dana untuk rehabilitasi jaringan irigasi dari DAK Bidang Irigasi Kementerian PU Rp7,6 miliar. Rehabilitasi dilakukan tahun ini,’’ sebutnya. Sekarang ini, kata Med, pihaknya sedang dalam tahap persiapan dokumen yang rencananya akan dimasukkan ke ULP Provinsi NTB awal Maret mendatang. Jika proses tender nantinya berjalan dengan lancar, maka awal atau akhir April sudah dimulai pekerjaan fisik. Nantinya selain saluran irigasi, bendungnya juga akan direhab. Pihaknya juga akan mendata titik-titik yang menjadi penyebab terjadinya sedimentasi. Dari pendataan ini, nantinya akan ditentukan apakah dibuatkan sejenis Cek Dam, kantong lumpur, ataupun tanggul bendung akan dibuatkan lebih tinggi. ‘’Itu nanti sedang kita rencanakan. Insya Allah akhir April sudah mulai fisiknya,’’ terangnya. Sementara PPK, Eko Rusdianto menambahkan, pekan depan pihaknya berencana melakukan survei ulang ke lokasi yang dilanjutkan dengan pengukuran dan penggambaran untuk mendapatkan nilai RAB. Nantinya proses lelang akan dilakukan di ULP Provinsi NTB. Sesuai dengan jadwal, dokumen lelang akan dimasukkan awal Maret mendatang. Jika proses yang direncanakan berjalan lancar, maka awal April sudah dilakukan tandatangan kontrak. “Pengerjaan fisiknya kita rencanakan selama 6 bulan. Prediksi kita pengerjaan berakhir kemungkinan November. Kami berharap prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan,” tandasMed Manjarungi nya. (ind)

KSB Kesulitan Sikapi Eksploitasi Penyu di Wilayah Selatan Taliwang (Suara NTB)Dinas Perikanan Sumbawa Barat mengaku masih kesulitan menekan aktivitas eksploitasi penyu yang terus terjadi di wilayah Sekongkang hingga Kecamatan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa. Akibatnya populasi hewan yang dilindungi tersebut, kini terus mengalami penurunan secara signifikan setiap tahunnya. Hal itu bisa terlihat dari menurunnya tingkat pendaratan penyu (proses bertelur) dari 10-15 pendaratan permusim menjadi 8-10 saja di akhir tahun 2019 lalu. Khususnya yang terjadi di perairan Talonang dan Tatar Sepang di Kecamatan Sekongkang ‘’Harus kita akui bahwa tingkat populasi penyu terus menyusut di setiap tahunnya di KSB jika dihitung dari tingkat pendaratannya. Masalah ini sudah kita suarakan provinsi untuk bisa segera turun lapangan guna melakukan pengawasan secara intensif. Kami juga sudah berupaaya membentuk Pokmaswas untuk bisa melakukan pengawasan,’’ ujar Kepala DKP malalui Kabid, Sumber Daya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSD-KP) Iwan Irawan S.Pt., M.Si kepada Suara NTB, Rabu (16/1) kemarin. Terkait pengawasan pi-

hanya mengalami kesulitan. ‘’ Kami sangat kesulitan karena rata-rata warga (pengambil telur penyu) melawan saat diingatkan. Makanya, kita minta Dislutkan Provinsi supaya bisa segera mengambil sikap secara tegas, jika tidak aktifitas ini justru akan membahayakan keberlansungan populasi penyu di KSB,’’ katanya. Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat populasi penyu yakni persoalan pencarian ikan cara merusak yang masih saja terus terjadi di wilayah setempat. Hanya saja yang menjadi faktor dominan saat ini yakni aktivitas jual beli telur penyu yang dilakukan masyarakat setempat secara bebas. Bahkan informasi bahwa para nelayan menjadikan telur penyu ini sebagai komoditas unggulan untuk diperjualbelikan ke masyarakat luar KSB untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini tentu sangat disayangkan karena penyu merupakan salah satu biota laut yang harus dilindungi. Pihaknya juga sudah membentuk Pokmaswas dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Konservasi penyu (Tatar Sepang) untuk tidak melakukan eksploitasi, tetapi faktanya masih tetap saja terjadi. Maka dari itu pihaknya meminta agar provinsi bisa mengambil langkah tegas, jika tidak maka populasi penyu ini di KSB akan teran-

cam punah. ‘’Pengawasannya harus lebih ditingkatkan jika kondisi di lapangan seperti ini dan itu kewenangannya berada di provinsi. Jangan lagi tidak diperhatikan dengan baik, maka penyu tidak akan ada lagi di KSB,’’ katanya. Meskipun saat ini kewenangan masalah pengawasan sudah tidak ada lagi di kabupaten/kota, tetapi pihaknya tidak akan tinggal diam karena hal itu merupakan salah satu tanggung jawab moral dari kabupaten. Sehingga eksploitasi yang kerap terjadi saat ini bisa diminimalisir dan populasi penyu juga meningkat. Selain upaya tersebut, pihaknya juga akan melibatkan Pokmaswas yang ada di masing-masing desa supaya proses pengawasan bisa lebih maksimal. Bahkan saat ini sudah ada Pokmaswas yang sudah terbentuk untuk bisa membantu Pemkab melakukan pengawasan. Tentu bukan hanya kaitannya dengan eksploitasi penyu semata, melainkan aktivitas lainnya yang terindikasi merusak ekosistem laut. Dengan upaya pengawasan bersama dengan masyarakat, diharapkan tingkat kerusakan biota laut bisa semakin diminimalisir. ‘’Kita tetap akan melakukan pengawasan meskipun tidak maksimal. Karena jika masalah ini dibiayarkan masyarakat kita juga yang akan rugi nantinya karena ekosistem lautnya yang sudah rusak,’’ tandasnya. (ils)

menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini semua sarana baik itu obat- obatan dan semprotan sudah tersedia tinggal digunakan saja oleh yang membutuhkan. Petani juga sudah berusaha untuk menekan berkembangbiaknya hama tersebut ini dengan tetap melakukan pengecekan, tetapi karena serangannya di malam hari para petani juga kewalahan. Munculnya ulat gerayak ini bisa jadi faktor cuaca yang tidak bersahabat menjadi pemicu utamanya, sehingga telur hama tidak bisa terbunuh pada saat penyemprotan awal. ‘’Setelah laporan diterima kita langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyemprotan dan semuanya sudah aman. Apalagi obat yang kita siapkan juga masih sangat banyak dan aman bagi para petani yang mengeluhkan ketika terjadi serangan hama,’’ katanya. Dikatakan, cara kerja ulat gerayak ini yakni dengan memakan daun jagung yang berumur 7-10 hari sehingga jagung akan menguning dan mati. Jika tidak disikapi dengan cepat, hama ini bisa mengakibatkan petani gagal panen. Beruntung PPL dan petani segera melaporkan kondisi tersebut, sehingga bisa langsung disikapi dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. Sementara untuk persiapan obatobatan sampai dengan saat ini sudah tidak ada masalah lagi, karena stok yang tersedia mencukupi hingga tahun 2020 berakhir. Sehingga pihaknya tidak kesulitan untuk menyikapi masalah serangan hama yang terjadi. Hanya saja pihaknya tetap berharap kepada para petani untuk segera melapor ketika ada kejadian baik itu serangan hama maupun hal yang lainnya. Karena jika tidak ada laporan, maka persedian obat juga tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah dan petanilah yang akan merugi nantinya. ‘’Persediaan obatobatan sudah tidak ada masalah lagi yang kita tunggu laporan dari para petaninya. Jika tidak ada laporan kita juga akan kesulitan untuk melakukan upaya penanganan lanjutan,’’ tandasnya. (ils)

Pentingnya Sinergi Tri Sentra Pendidikan dalam Membangun Karakter Sumbawa Besar (Suara NTB)Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan, membuka kegiatan Desiminasi Implementasi Program Pendidikan Keluarga pada satuan pendidikan, Kamis (16/1) kemarin. Ia menyampaikan pentingnya Tri Sentra pendidikan yang meliputi keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Sebagai pilar membangun karakter dan budaya prestasi anak. Ketiga pilar tersebut, perlu berkolaborasi dan bersinergi untuk saling melengkapi dan saling mendukung. Kolaborasi ketiganya diyakini akan memberi dampak positif bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting. Serta sangat memengaruhi perkembangan sikap dan intelektualitas generasi muda sebagai penerus bangsa. Wabup pun berharap, generasi muda yang merupakan aset bang-

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekretaris Daerah Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri M.M, memimpin Upacara Pelepasan Kirab Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa, Kamis (16/1) kemarin, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Kegiatan ini, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Kabupaten Sumbawa. Acara diawali dengan penyerahan Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa dari Sekda kepada Camat Ropang. Dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 oleh Sekda dan Camat Ropang.

sa harus dijaga dan dibina dengan baik. Agar kelak dapat berperan lebih besar dan nyata dalam menjaga kelangsungan bangsa ini. Untuk menghadapi masa depan, generasi muda harus mempunyai kualifikasi yang tinggi agar mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud Sumbawa H. Sahril, S.Pd menyampaikan hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah menyamakan persepsi tentang pentingnya peran pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan keluarga. Sekaligus memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada semua unsur yang terlibat dalam pendidikan terbaik untuk peserta didik. Baik dilingkungan sekolah, keluarga maupun didalam masyarakat. Jumlah peserta sebanyak 270 orang yang terdiri dari komite sekolah, gugus inti, Kepala SMP, PAUD, Himpaudi, IGKTI. Satuan PNF, BNN dan Polres. (arn)

BUKA - H. M. Ikhsan saat membuka kegiatan Desiminasi ImplementasiProgram Pendidikan Keluarga pada satuan pendidikan,Kamis (16/1) kemarin.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

Halaman 7

PPNS Kantongi Calon Tersangka Perambah Hutan (Suara NTB/ula)

MELAPORKAN - Iqbal, pegiat demokrasi melaporkan 5 akun media sosial yang diduga milik ASN ke Bawaslu Kabupaten Dompu, Kamis (16/1) kemarin. Akun media sosial ini diduga sering digunakan untuk mempromosikan bakal calon tertentu untuk Pilkada 2020 ini.

Jelang Pilkada

Tiga Pejabat di Dompu Dipanggil Bawaslu Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH, Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Abdul Sahid, SH serta kepala bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Zainal Afrodi, S.Pd., MM dipanggil Bawaslu Kabupaten Dompu terkait netralitas ASN jelang Pilkada Dompu tahun 2020. Ketiganya diduga ikut memihak salah satu bakal calon Bupati yang menjadi larangan bagi ASN. Permintaan klarifikasi kepada tiga pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu oleh Bawaslu Kabupaten Dompu, Kamis (16/1). Pemberian klarifikasi berlangsung sekitar 30 menit masing – masing ASN. Pertama dilakukan terhadap Zainal Afrodi, S.Pd, MM (kepala bidang Dikdas Dinas Dikpora Dompu) dan dipimpin langsung koordinator divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Dompu, Swaztari HAS, SH. Beberapa saat kemudian dilanjutkan terhadap Abdul Sahid, SH (kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Dompu). Sementara usai shalat zuhur, permintaan klarifikasi dilakukan terhadap Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H Ichtiar, SH. Zainal Afrodi, S.Pd, MM usai memberi klarifikasi ke Bawaslu membantah telah menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu dengan ikut mendampingi bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu, Hj Eri Aryani – H Ichtiar, SH saat penyampaian Visi Misi bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan DPW PKB NTB di hotel Lombok Raya Kota Mataram, Minggu (12/1) lalu. Tapi saat itu, dirinya sedang tugas dinas di Kota Mataram untuk rapat persiapan UN dan menginap di hotel lain di Mataram. “Saya divideo call oleh teman – teman dan tahu ada pimpinan saya di (Lombok Raya) sana, saya datang temui. Saya ndak tau kalau saat itu sedang ada acara (penyampaian visi misi yang diselenggarakan PKB). Soal foto itu, kebetulan teman – teman itu minta foto bersama,” katanya. Zainal Afrodi menjadi ASN pertama dimintai klarifikasi soal netralitas oleh Bawaslu di Pilkada 2020 dan ini menjadi pembelajaran baginya. Ia pun berharap kepada ASN lain untuk tidak mendekati ruang politik praktis jelang Pilkada. “Tadi sampai habis 2,5 botol air mineral tanggung saya minum karena khawatir. Padahal saya hanya foto sama pimpinan langsung saya,” katanya berkilah. Abdul Sahid, SH kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Dompu usai dimintai klarifikasi Bawaslu menegaskan, tidak ada niat dan kaitan postingannya dengan Pilkada langsung 2020. Media sosial baginya sebagai hiburan dan membangun silaturrahmi. “Agar tidak kebablasan, lebih baik dihindari dulu. Makanya tadi saya di depan komisioner Bawaslu saat dimintai klarifikasi, langsung uninstal facebook saya,” katanya. Sebelum Zainal Afrodi dan Abdul Sahid dimintai klarifikasi, Hijrah Al Iqbal, S.Pd.i di kantor Bawaslu Dompu juga mengaku, melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga milik ASN di lingkup Pemda Dompu. Lima akun media sosial tersebut diduga dijadikan alat kampanye untuk kepentingan bakal calon Bupati dan wakil Bupati tertentu. “Hari ini saya melaporkan secara resmi akun – akun ini ke Bawaslu,” kata Iqbal. Target Iqbal, hasil pemeriksaan Bawaslu atas pengaduan pihaknya akan disampaikan ke Komisi ASN RI di Jakarta. Karena para ASN ini diduga terlibat aktif melalui media sosial memberikan tanggapan dan mempromosikan bakal calon serta melakukan pose bersama. Untuk memastikan kelima akun media sosial tersebut milik ASN, telah meminta pihak terkait dan itu akan menjadi alat bukti dalam laporan. “Hasil (laporan) ini, kami akan laporkan juga ke Komisi ASN di Jakarta. Itu adalah target akhir kami,” tegas Iqbal. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan melalui pesan singkat mengakui telah memanggil beberapa pejabat ASN untuk dimintai klarifikasi terkait netralitas ASN dalam Pilkada Dompu. Permintaan klarifikasi ini tidak hanya kepada tiga pejabat, tapi akan terus berlanjut. Karena hasil pantauan Bawaslu sejak dilaunchingnya pelaksanaan Pilkada serentak, Bawaslu secara intens melakukan pengawasan di media sosial. “Tiga pejabat yang kita panggil untuk diklarifikasi hari ini, hasil temuan kita. Bukan atas laporan orang atau kelempok tertentu. Kalau ada laporan, kita akan pelajari dan kaji lebih dulu,” ungkap Swastari HAS, SH koordinator divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH. Swastari mengingatkan kepada ASN, kepala Desa dan aparat Desa untuk menjaga sikap dan tindakan agar tidak menunjukan sikap yang menguntungkan pasangan calon tertentu di Pilkada. Aturan soal netralitas ASN ini cukup jelas, selain aturan soal Pilkada yang menegaskan soal netralitas ASN. “Soal 3 ASN yang kita mintai klarifikasi hari ini, kita akan kaji lagi hasil klarifikasinya, baru disimpulkan. Apakah cukup suratnya ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau Komisi ASN, nanti kita kaji lebih dulu,” katanya. (ula)

Kejaksaan Persilakan Bupati Tandatangani SK CPNS K2 Dompu Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu telah mengeluarkan pertimbangan hukum yang diminta Bupati terkait pengangkatan 256 CPNS K2 Dompu menjadi PNS. Kekhawatiran Bupati akan ada masalah hukum ketika menandatangani SK PNS terhadap CPNS K2 Dompu ditepis Kejaksaan. Bila ada masalah hukum, maka pelaku tindak pidana yang akan menanggungnya dan SK PNS-nya dibatalkan. Hal itu disampaikan Kasi Datun Kejari Dompu, Zulkarnaen, SH kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (16/1). “Kami sudah keluarkan pertimbangan hukum yang diminta Bupati sejak Kamis lalu. Pada intinya, kita persilakan Bupati menandatangani SK PNS sesuai kewenangan yang dimilikinya,” kata Zulkarnaen. Surat BKN RI, dan Ombusman RI yang meminta Bupati Dompu untuk menandatangani SK pengangkatan 256 CPNS K2 Dompu menjadi PNS merupakan dasar hukum yang kuat bagi Bupati untuk menindaklanjutinya. “Kalau ada persoalan hukum di kemudian hari, seperti tindak pidana pemalsuan dokumen ditemukan, maka yang menanggung resikonya adalah pelakunya,” kata Zulkarnaen. Pengangkatan 256 CPNS K2 Dompu menjadi PNS masih ditangguhkan oleh Bupati Dompu karena khawatir akan kembali jadi masalah hukum seperti 153 CPNS K2 Dompu. Kendati diangkat dalam periode pengangkatan CPNS yang sama, namun kelompok 256 CPNS K2 Dompu ini tidak pernah ada masalah. Sementara terhadap 153 CPNS K2 Dompu menjadi masalah dan diproses di Polda NTB. Berdasarkan informasi yang diperoleh Suara NTB, Bupati Dompu telah menerima pertimbangan hukum dari Kejaksaan. Berdasarkan pertimbangan hukum itu, Bupati direncanakan akan menandatangani SK PNS terhadap 256 CPNS yang masih aktif pada Januari 2020 ini. (ula)

Dompu (Suara NTB) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) gabungan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (TPMRW) dan DLHK Provinsi NTB, rampung memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pengangkutan kayu sonokeling dari kawasan hutan lindung pada Kamis (2/1) lalu. Bahkan, identitas calon tersangkanya telah dikantongi. Demikian diungkapkan Kepala KPH TPMRW, Syaiful ketika dikonfirmasi Suara NTB. Merujuk pada laporan PPNS gabungan yang sudah memeriksa saksi serta melakukan proses lacak balak sepekan terakhir ini, dipastikannya kayu olahan berbentuk balok itu bersumber dari kawasan hutan lindung. Karenanya, penanganan

perkara tersebut akan dilanjutkan sampai ke meja hijau. “Kayu ini kita pastikan ilegal karena berasal dari kawasan hutan. Bahkan sudah ada calon TSK-nya,” jelas dia. Calon tersangka dimaksud apakah dari oknum pengusa

yang membeli atau pengangkut serta penebang, Syaiful belum bisa membeberkan secara detail. Sebab masih ada beberapa item tambahan yang masih memerlukan pendalaman. Intinya, tegas dia, pengangkutan sekitar 7 kubik

kayu sonokeling menggunakan truk bernopol F 8902 UQ ini akan berlanjut hingga persidangan. Sementara untuk mengantisipasi terulangnya kegiatan serupa di wilayah TPMRW. Disamping mengintesifkan patroli lapangan, pihaknya akan bersurat ke DLHK NTB untuk dilakukannya operasi besar-besaran. Harapan tersebut menyusul potensi sonokeling di hutan tersebut makin hari semakin berkurang seiring berubah-ubahnya modus para pelaku peneban-

gan liar. “Personelnya nantikan di bawah kendali dinas langsung. Karena eskalasinya akhir-akhir ini cukup tinggi,” ujarnya. Sebelumnya, Tim Gabungan Pengamanan Hutan Pamhut TPMRW, berhasil mengamankan truk bermuatan kayu sonokeling di simpang tiga Makodim 1614/Dompu, Kamis (2/1) Pukul 15.00 Wita. Kuat dugaan kayu olahan berbentuk balok tersebut bersumber dari kawasan hutan lindung. Disamping barang bukti, Ovan supir truk Bernopol F 8902 UQ turut diamankan. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

PEMBERHENTIAN - Kapolres Dompu, Syarif Hidayat, saat memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) salah seorang anggota bintara dalam foto yang dibawa para personel polisi, Kamis (16/1).

Malas, Bintara Polres Dompu Dipecat Dompu (Suara NTB) – Salah seorang anggota Bintara Kepolisian Resor (Polres) Dompu dipecat tidak dengan hormat atau PTDH, Kamis (16/1). Ia Briptu Lalu Dwi Kurniawan dari Bagian Sumda. Sanksi te-

gas tersebut diterima lantaran malas masuk kerja melebihi 30 hari secara berturut-turut. Kapolres Dompu, AKBP. Syarif Hidayat, SH., SIK melalui Kasubag Humas Aiptu Hujaifah dikonfirmasi Suara NTB

menjelaskan, keputusan memecat salah seorang anggota itu dilakukan karena prilakunya yang telah bertentangan dengan pasal 14 ayat 1 huruf a peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pember-

Arah Dukungan PKS di Pilkada Dompu Belum Final Dompu (Suara NTB) PKS Kabupaten Dompu menggelar pemilihan raya (Pemira) untuk memilih tiga kader yang akan diusung di Pilkada Dompu tahun 2020. Pemira ini menjadi tanda bahwa PKS Kabupaten Dompu belum memutuskan arah dukungan. Hasil Pemira ini akan disampaikan ke DPW PKS sebagai salah satu bahan pertimbangan arah dukungan PKS. Sekretaris Panitia Pemira DPD PKS Kabupaten Dompu, Naufal kepada Suara NTB di kantor Sekretariat DPD PKS Dompu, Kamis (16/1) menerangkan, pemira DPD PKS Dompu yang berlangsung sejak pukul 08.00 – 12.00 wita ini untuk memilih kader PKS untuk diusung sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati di Pilkada Dompu. Ada lima kader PKS yang didorong maju sebagai bakal calon Bupati dan wakil Bupati. Di antaranya Ir H Hendri Atrimus, MBA (mantan anggota DPRD Dompu), Ir Irfan (Anggota DPRD Dompu), Nasaruddin, SH (mantan anggota DPRD Dompu), Abdullah, S.Kel (mantan anggota DPRD Dompu), dan Iskandar (Anggota DPRD Dompu). Mereka ini dipilih oleh 45 kader PKS yang terdiri dari pen-

(Suara NTB/ula)

Naufal gurus DPD dan perwakilan DPC Kecamatan dan DPRa PKS Desa/Kelurahan. “Tiga orang peraih suara terbanyak akan dikirim ke DPW sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kader yang akan didorong di Pilkada Dompu tahun 2020 ini,” kata Naufal. Selain melakukan Pemira, PKS Kabupaten Dompu juga akan membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati Dompu pada 20 Januari 2020 ini. Pembukaan pendaftaran ini bisa dilakukan secara mandiri dan sistem pa-

ket pasangan. “Kalau paket, dokumen bakal calon Bupati dan bakal calon wakilnya harus tetap dipisah,” ungkapnya. Terkait beredarnya bakal pasangan Ir Muhammad Ruslan (Dae Olan) yang akan berpasangan dengan Nasaruddin, SH (Ketua DPD PKS Dompu) menjadi pasangan Bupati dan wakil Bupati Dompu di Pilkada 2020, Naufal menegaskan, hingga saat ini PSK belum memutuskan pasangan mana yang akan diusung. Bahkan PKS baru melakukan Pemira, sebagai mekanisme penentuan bakal calon yang akan diusung di internal PKS sebagai pejabat publik. “Bahkan pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati baru akan kita bukan pada 20 Januari ini,” jelasnya. Ketika ada kader PKS yang digadang – gadangkan akan berpasangan dengan tokoh tertentu sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, kata Naufal, itu menjadi urusan pribadi kader dan itu diberi ruang dalam membangun komunikasi politik sebelum partai menetapkan calon yang akan diusung. “Ketika partai sudah memutuskan, siapa yang akan diusung, maka semua kader harus patuh atas keputusan partai,” tegasnya. (ula)

Pupuk Subsidi di Bima Diduga Mulai Langka Bima (Suara NTB) – Para petani di Kabupaten Bima mencemaskan kelangkaan pupuk dan harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET). Bahkan demi mendapatkan pupuk, mereka terpaksa menghadang jalan dan melakukan penjarahan. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya mengklaim stok pupuk tercukupi bahkan melebihi. Tercatat sebanyak 44 ribu ton pupuk subsidi untuk jatah Kabupaten Bima tahun 2020. Indra Jaya mengaku terkait pupuk, pihaknya hanya menyusun dan mengusulkan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara penyaluran dilakukan oleh distributor ke pengecer. “Kemudian pengecer menyalurkan ke

petani sesuai HET sebesar Rp90 ribu per sak,” katanya. Menurutnya yang mendapat pasokan pupuk subsidi yakni petani yang tergabung Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan. Yang memiliki luas lahan satu hektar akan diberikan 200 kilogram. “Selama setahun petani mempunyai hak mendapatkan pupuk sebanyak 400 kilogram,” katanya. Sementara Distributor Pupuk subsidi di Kabupaten Bima, H. Ibrahim, mengatakan persoalan pupuk yang terjadi di tingkat petani, akibat permintaan pupuk di Kabupaten Bima terus meningkat setiap tahun. “Permintaan pupuk subsidi sangat tinggi ini melebihi ketentuan Pemerintah,” katanya. Menurutnya setiap petani yang tergabung dalam Poktan hanya berhak mendapatkan kuota pu-

puk subsidi sebanyak 200 hingga 250 kilogram per hektar. Namun faktanya di lapangan permintaan mencapai 500 hingga 600 per hektar. “Untuk mengatasi kekurangan ini kita menyiapkan pupuk nonsubsidi. Hadirnya pupuk nonsubsidi juga sebagai solusi untuk membantu petani mendapatkan pupuk,” katanya. Diakuinya penyaluran pupuk subsidi berdasarkan RDKK. Hanya saja muncul petani baru di luar RDKK yang menginginkan pupuk subsidi, terutama petani yang menggarap lahan area gunung yang tidak termasuk dalam RDKK. “Kuota pupuk subsidi dari Pemerintah sifatnya terbatas. Kami sebagai distributor hanya bertugas menyalurkan pupuk sesuai RDKK. Ini aturannya, bukan kemauan kami disributor,” pungkasnya. (uki)

hentian anggota kepolisian. Pada bagian ketiga dari peraturan ini disebutkan setiap anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila, salah satunya meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari. “Jadi anggota ini dipecat karena sudah meninggalkan tugas lebih dari 30 hari,” ungkapnya. Sebagaimana biasa upaya pembinaan sudah pernah dilakukan jajaran. Hanya saja, tak berhasil mengubah prilaku yang bersangkutan untuk malas masuk kantor. Karenanya langkah pemecatan pun terpaksa diambil agar tidak sampai mempen-

garuhi personel lainnya. Dalam upacara pemecatan yang dipimpin langsung Kapolres kemarin, lanjut Hujaifah, meski tak dihadiri yang bersangkutan namun agenda ini tetap berjalan lancar. “Walaupun yang bersangkutan tidak hadir, pemecatan tetap berjalan meski dengan fotonya saja,” ujar dia. Selain agenda pemecatan yang dihadiri sebagian besar anggota satuannya di Mapolres. Kegiatan itu juga diisi pelepasan dan pemberian cenderamata bagi dua personel yang purna tugas. Mereka yakni Ipda Lalu Mustakim dan Aiptu Sang Made Mebet Sidan. (jun)

Berbuat Cabul, Oknum Kepsek Mengaku Khilaf Kota Bima (Suara NTB) – Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) cabul inisial AM, mengakui perbuatan berhubungan badan seperti suami-istri dengan korban inisial NM (19 Tahun). Perbuatannya itu difoto dan bahkan divideokan oleh istrinya sendiri, FN. Hal itu diungkapkan warga DesaKuruJangaKecamatanLanggudu tersebut kepada wartawan seusai diperiksa oleh penyidik di ruangan Unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Bima Kota, Kamis (16/1). “Iya benar itu foto dan video saya dengan NM. Istri saya juga merekam dan memfoto,” katanya. Selain difoto istrinya sendiri, AM mengaku juga menfoto sendiri (selfie.red) pada saat berhubungan badan dengan NM. Kata dia, foto-foto tersebut disimpan di handphone pribadi dan istrinya untuk dikoleksi. “Foto diambil sendiri dan NM dengan cara foto selfie. Fotofotonya juga hanya beberapa saja, tidak banyak,” ujarnya. Ia mengatakan perbuatan tidak terpuji tersebut, bermula korban keseringan meminta uang kepadanya. Dari situ, muncul rasa suka hingga memiliki keinginan untuk berhubungan badan dengan korban. “Mulai dari rasa suka dan muncul ingin

berhubungan badan,” katanya. AM mengaku tidak ingat sudah berapa kali melakukan perbuatan itu terhadap korban. Namun seingatnya hanya sebanyak lima kali. Tempatnya di rumah AM di Desa Kurujanga dan di rumah yang dijadikan tempat tinggal korban selama kuliah di Kelurahan Mande Kota Bima. “Baru tahun 2019 saja, bukan dilakukan sejak tahun 2014. Saya melakukan hanya lima kali,” katanya. AM mengatakan, korban dititipkan orang tuanya yang masih ada hubungan keluarga dengan istrinya yang merupakan warga Sarae Ruma Kecamatan Langgudu, untuk tinggal di rumahnya. “NM dititipkan untuk sekolah. Orangtuanya dan istri saya masih ada hubungan keluarga,” katanya. Setelah kasus itu terbongkar, AM mengaku khilaf. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Terutama masyarakat desa asalnya dan keluarga korban. Sebagai ASN, Ia juga meminta maaf kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima serta insan dunia pendidikan. “Semuanya saya minta maaf. Karena saya sudah khilaf, apapun hukumannya saya terima. Dengan nyawapun saya sudah siap terima,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIPERIKSA – Oknum Kepsek AM, saat diperiksa penyidik di ruangan Unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Bima Kota, Kamis (16/1).

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

Halaman 8

PDIP Cari Figur Pengganti Husni di Pilkada Sumbawa Mataram (Suara NTB) Setelah memutuskan tidak mencalonkan Bupati Sumbawa, Husni Djibril di Pilkada serentak 2020. PDI-P masih belum memiliki figur untuk mereka usung sebagai pengganti Husni. Kini PDI-P tengah mencari sosok figur yang untuk diusung dan memiliki potensi untuk dapat memenangkan Pilkada. da. Sebab, bagaimana Pilkada 2020 menjadi pertaruhan PDI-P selaku partai pemenang pemilu di Sumbawa. “Itu saja tugas saya mencari figur yang harus menang. Karena kita di sana adalah partai pemenang pemilu. Karena itu saya memastikan siapapun nantinya yang akan kita usung, dia harus menang,” tegasnya. Ketika ditanya terkait dengan nama Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu Budi Suryata yang akan dipasangkan dengan Dewi Noviani, adik dari Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Musyafirin men-

jawab, itu masih belum pasti, karena masih perlu diuji lagi elektabiltas dan peluang kemenangannya. Karena itu, munculnya nama BudiNovi merupakan alternatif pasca diputuskan tidak lagi mencalonkan Husni. “Budi-Novi, kalau punya peluang menang pasti saya dukung, tapi kalau tidak, kita kaji dulu, karena kita ingin harus menang. Boleh jadi Budi, boleh juga orang lain, mana yang punya peluang untuk menang,” katanya. Akan tetapi ditegaskan Musyafirin bahwa yang pasti figur yang akan mereka usung ada kader

(Suara NTB/ndi)

ARAHAN - Ketua Bappilu DPD PDI-P NTB, H.W Musyafirin (kiri) tengah mendengar arahan dari Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat (kanan) usai memutuskan tak mencalonkan Husni Djibril di Pilkada Sumbawa. PDI-P kini tengah mencari figur yang tepat untuk dicalonkan. mengumumkannya siapa sosok figur yang akan diusung itu. “Insya Allah calon PDI-P di Sumbawa itu

Pimpinan Dewan Diminta Ikuti Langkah Gubernur Batalkan Beli Mobil Dinas Mataram (Suara NTB) Pimpinan DPRD Provinsi NTB diminta untuk mengikuti langkah Gubernur Provinsi NTB yang membatalkan rencana pengadaan mobil dinas jabatan di tahun anggaran 2020 ini. Diharapkan pimpinan DPRD juga memiliki sikap yang sama dengan Gubernur untuk mendengarkan suara rakyat yang tidak menghendaki pembelian mobil dinas senilai Rp2,6 miliar itu. “Kita beri apresiasi atas respon Gubernur terhadap keinginan masyarakat untuk menunda beli mobil dinas, karena melihat kondisi. Nah kita harapkan sikap yang sama juga bisa ditunjukkan oleh pimpinan Dewan,” ujar anggota Komisi I DPRD NTB, Raihan Anwar yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (16/1) kemarin. Menurut Raihan, sudah tidak ada alasan lagi bagi pimpinan untuk berkelit memaksakan kehendak membeli mobil dinas tersebut. Gubernur saja bisa menundanya, kenapa tidak pimpinan Dewan juga melakukannya. Sebab, dengan mobil dinas yang ada sekarang ini dinilai masih sangat layak, apalagi usia mobil tersebut belum terlalu tua, jika pengadaannya dilakukan pada tahun 2015. “Gubernur saja bisa, nah kenapa kita juga tidak. Kalau terus dilaksakan, kita akan sama-sama cek kondisi mobil itu, bagaimana kelayakannya, bila perlu kita panggil bengkel dari Krida,” tegasnya. Ditempat yang sama, anggota komisi I, TGH. Najamuddin Mustafa kembali menyerukan kepada pimpinan Dewan supaya segera memberikan penegasan kepada publik soal sikap penolakan pembelian mobil dinas tersebut. Sebab, polemik wakil rakyat dengan rakyat soal pembelian mobil dinas tersebut tidak elok untuk dipertontonkan. “Dewan sebagai lembaga wakil rakyat ini tidak boleh mempertontonkan hal seperti ini kepada publik. Jangan lembaga ini mempertontonkan hal seperti ini. Itulah kenapa ada anggaran perubahan itu, kalau ada kondisi yang emergensi,” katanya. Ditempat terpisah, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, menegaskan kepada wartawan bahwa pihaknya telah membatalkan rencana pengadaan mobil dinas jabatan yang nilainya sebesar Rp1,22 miliar. “Sudah saya perintahkan untuk dibatalkan, karena mobil dinas yang ada, yang saya pergunakan ini masih layak. Insya Allah, anggaran itu mau diarahkan ke mana, nanti dilihat kebutuhannya,” tegasnya. Selain itu ia juga sudah memerintahkan Biro Umum untuk menunda rencana pengadaan mobil dinas untuk tiga assisten Setda Provinsi NTB senilai Rp1,50 miliar. (ndi)

Kasus Rehab Rekon Pascagempa Lombok

hebat, kapan diumumkan, sabar ya, bisa minggu depan bisa bulan depan,” pungkasnya. (ndi)

Dugaan Fee Proyek Kawasan Wisata

Surat Panggilan Terakhir Bupati Lombok Barat

(Suara NTB/why)

TAHAP DUA - Terdakwa pungli pencairan ADD di Sekotong Lombok Barat, Rahman (kiri) dinaikkan ke mobil tahanan Kejari Mataram, Kamis (16/1) dalam rangkaian pelimpahan tahap dua dari penyidik Polres Lombok Barat.

Pungli Pencairan ADD

Jaksa Tahan Mantan Kasi Ekonomi Kecamatan Sekotong

Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum menahan mantan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Rahman, Kamis (16/1) kemarin. Penahanan itu berkaitan dengan pelimpahan perkara dari penyidik Polres Lombok Barat. Rahman akan diajukan ke persidangan atas dugaan pungli pencairan termin ADD Desa Gili Gede. Rahman dibawa ke Lapas Mataram sekitar pukul 13.00 Wita. Jaksa melanjutkan penahanan dari penyidik Polres Lombok Barat setelah kasusnya dinyatakan lengkap.

Rahman enggan memberi komentar terkait kasus yang membelitnya. “Saya sudah ditunggu ini. Sudah mau dibawa,” kata Rahman saat diwawancarai. Rahman masih sempat ditemani istrinya selama proses pemeriksaan berkas barang bukti. Pelimpahan tahap dua itu meliputi pelimpahan tersangka dan barang bukti. “Untuk tahap dua ini, Rahman ditahan,” kata Kepala Kejari Mataram Yusuf mengonfirmasi. Dia menambahkan, usai pelimpahan tersebut, jaksa penuntut umum menyusun rencana dakwaan. “Berkasnya nanti akan segera kita

limpahkan ke pengadilan,” imbuh dia. Rahman tertangkap pada Senin 21 Oktober 2019 lalu setelah bertemu dengan salah seorang staf Desa Gili Gede Indah di kantor Bank NTB Syariah Cabang Gerung di Gerung, Lombok Barat. Dia menerima amplop putih berisi uang tunai Rp1 juta. Rahman diduga meminta pungli kepada staf Desa Gili Gede Indah terkait proses penerbitan rekomendasi pencairan alokasi dana desa untuk desa se-Kecamatan Sekotong. Setiap pencairan aparat desa meminta rekomendasi camat melalui Rahman. Rekomendasi itu dikenai tarif. (why)

Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum melayangkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi kepada Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid. Surat panggilan ketiga itu untuk kali terakhir. Bilamana Fauzan tetap tidak mengindahkan, maka jaksa akan memanggil paksa. “Bupati (Lombok Barat) dipanggil lagi secara patut untuk diminta hadir sebagai saksi di persidangan terdakwa Ispan Junaidi,” ujar Kepala Kejari Mataram Yusuf, Kamis (16/1) ditemui di ruang kerjanya. Panggilan sebagai saksi itu merupakan rangkaian pemeriksaan persidangan perkara fee proyek penataan kawasan wisata di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Perkara itu disidangkan dengan terdakwa mantan Kadis Pariwisata Lombok Barat IJ. “Suratnya sudah tadi pagi (kemarin) dikirimkan. Bupati diperiksa sebagai saksi karena sebelumnya di tahap penyidikan juga sudah diperiksa. Ada diBAP (berita acara pemeriksaan),” kata Yusuf. Dua kali panggilan sebelumnya, Bupati Lombok Barat tidak pernah hadir. Meski demikian, ketidakhadiran tersebut disertai dengan alasan ada pekerjaan yang tidak dapat

ditinggalkan. “Panggilan kedua masuk lewat ajudan, tapi Bupati, dari keterangan yang kami terima, sedang tidak ada di tempat sehingga surat tidak sempat disampaikan,” terang Kajari. Yusuf berharap Bupati Fauzan Khalid dapat hadir pada sidang lanjutan IJ yang akan digelar kembali pada Selasa (21/1) pekan depan. Sebab, majelis hakim yang diketuai Sri Sulastri sudah secara tegas meminta jaksa untuk dapat menghadirkan Fauzan. Terdakwa IJ diajukan ke persidangan dengan dakwaan meminta fee Rp185 juta dari tiga proyek kawasan wisata di Lombok Barat. Setiap kontraktor dimintai setoran 8,5 persen dari total nilai proyek. Tiga proyek itu yakni penataan kawasan Sesaot senilai Rp1,065 miliar; penataan kawasan Buwun Sejati Rp1,090 miliar; dan penataan kawasan Pusuk Lestari senilai Rp1,588 miliar. (why)

(Suara NTB/why)

“Partai sudah memutuskan untuk Sumbawa tidak mencalonkan pak Husni. Nah tinggal kewajiban saya sebagai Ketua Bappilu untuk mencari orang, bagaimana orang yang bisa menggantikan Pak Husni, yang kira-kira bisa menang,” kata Ketua Bappilu DPD PDI-P NTB, H.W Musyafirin, saat ditemui di kantor DPD PDI-P NTB. Menurut Musyafirin, pihaknya tidak mau terburu-buru menetapkan figur yang akan mereka usung di Sumbawa. Sebab, figur yang akan diusung harus memiliki potensi untuk memenangkan Pilka-

sendiri. Dan kini pihaknya tengah menggodok sejumlah kader PDI-P yang dinilai memiliki kans besar untuk diusung. “Harus usung kader, walaupun akhirnya orang luar, tapi dia harus dikaderkan,” tegasnya. Terakhir disampaikannya bahwa, di balik keputusan PDI-P tidak lagi mencalonkan Husni selain karena alasan kesehatan. PDI-P juga melihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Husni menurun drastis. Sehingga secara realita politik, PDI-P harus mengambil keputusan dan sikap untuk tetap menjaga kemenangan di Sumbawa. Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB, H. Rachmat Hidayat menambahkan bahwa dirinya memastikan akan mencalonkan kader PDIP. Tapi siapa orangnya, Rachmat meminta untuk bersabar, menunggu pada waktu yang tepat, dia akan

Aplikator RTG Desa Pringgabaya Bawa Jelang Pilkada Kabur Rp1 Miliar Dewan Panggil KPU, Tekankan Independensi Penyelenggara Adhoc Yusuf

Mataram (Suara NTB) – Kemajuan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur terhambat. Sebanyak 40 rumah yang terdampak gempa Agustus 2018 lalu tidak tuntas dikerjakan. Aplikator pelaksana pembangunan RTG diduga kabur. Padahal sudah menerima pembayaran 50 persen. “Sudah terima Rp1 miliar dia. Pekerjaan tidak selesai. Ini aplikator dari Palembang,” beber Kasatreskrim Polres Lombok Timur AKP Made Yogi Purusa Utama dikonfirmasi Kamis (16/1) kemarin via telepon. Masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok berakhir 31 Desember 2019 lalu. Namun, 40 rumah rusak berat di Desa Pringgabaya belum juga beres. Pembangunan saat dicek Desember lalu baru sampai pada pekerjaan pondasi. Aplikator RTG yang mendapat kontrak kerja dengan Pokmas kabur. Pekerjaan ditinggalkan. “Pas dipegang aplikator itu baru pondasi baru kumpulkan bahan (bangunan),” ujarnya. Penyidik Unit Tipikor, kata Yogi, sudah berkoordinasi dengan ahli konstruksi dari Unram. Penyidik masih menunggu hasil penghitungan volume pekerjaan dari ahli. Ahli dari Unram yang diturunkan sebanyak enam orang. “Misalnya nanti ada kekurangan volume itu yang kita limpahkan ke Inspektorat untuk dihitung. Kalau jelas ada kerugian negaranya, kita pasti akan tindak lanjuti,” tegas Yogi. Anggaran rehab 40 rumah yang tergabung dalam satu Pokmas tersebut sebesar Rp2 miliar. Setengahnya, atau setara Rp1 miliar sudah dibayarkan ke aplikator asal Palembang. Penyidik sudah mendatangi kantor aplikator dimaksud. “Kita sudah periksa dia sampai ke Palembang. Nanti kalau diperlukan akan kami panggil lagi,” tutup Yogi. (why)

Mataram (Suara NTB) Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan politik, hukum dan pemerintahan telah memanggil KPU Provinsi NTB untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah di NTB. Salah satu yang menjadi sorotan serius Komisi I yakni terkait independensi penyelenggara, terutama pada jajaran KPU di tingkat bawah atau penyelenggara Adhoc seperti KPPS, PPS dan juga PPK. Menurut Komisi I merekalah yang sangat rentan untuk melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak independensi. “KPU harus independen dan menjadi juri yang benar dalam pemilu. Nah sekarang bagaimana KPU memastikan jajaran ke bawah itu untuk bisa berintegritas, bersih. Karena itu kita minta KPU jangan asal rekrut, kita butuh penyelenggara yang independen,” tegas anggota Komisi I, TGH. Najamuddin Mustafa, Kamis (16/1) kemarin. Najamuddin menekankan, jika dari proses pemilu sudah tidak benar, maka pemimpin yang dihasilkan juga dipastikan orang yang tidak benar. Menurut dia, banyaknya pejabat yang terlibat kasus korupsi, tidak lepas dari sistem pemilihan yang melahirkan mereka. Dalam sistem politik yang transaksional, maka pemimpin yang lahir juga adalah pemimpin yang transaksional. “KPU ini terlalu banyak bicara soal demokrasi yang perosedural, setelah melaksanakan sesuai prosedur, lantas kita mengatakan diri kita hebat. Tapi di lapangan seperti apa, maka output yang kita dapatkan adalah pemerintah yang tidak baik,” katanya. Dikatakannya, pengalaman pada pileg 2019 lalu, penyelenggaranya banyak yang kacau balau. Karena itu jelang Pilkada serentak

2020 ini, pihaknya tidak ingin hal itu terulang kembali. Sebab itu, pihaknya juga memastikan akan ikut aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada, untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara demokratis. “Kita panggil KPU karena kita sudah berikan mereka hibah, itu jadi dasar kita memanggilnya. Kita juga ingin memastikan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 bahwa prosesnya sudah benar. Kita tidak mau dan ndak boleh lagi terjadi masa yang akan datang kasus-kasus pada Pemilu 2019 kemarin,” serunya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penelitian terkait dengan berbagai problem yang yang terjadi pada pemilu 2019 lalu, terutama yang menyangkut integritas penyelenggara badan adhoc. Disebutkan dalam temuan riset tersebut bahwa salah satu faktor utama penyebab dari penyelenggara pemilu badan adhoc tersebut tidak bekerja dengan profesional dan berintegritas yakni karena tingginya beban kerja mereka. Sehingga mendorong penyelenggara badah adhoc untuk melakukan tindakantindakan kecurangan. “Salah satu hasil riset yang kami lakukan adalah tekanan elit dan kepentingan di daerah tersebut mempengaruhi meningkatnya beban kerja, karena penyelenggara harus menghadapi tekanan, intervensi dan juga intimidasi. Berbeda dengan di daerah lain yang tekanannya kurang, itu relatif baik kinerjanya. Karena itu semakin tinggi tekanan beban kerja menyebabkan integritas dan profesional penyelenggara makin rendah,” jelas Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud. Hasil riset itu kemudian akan menjadi acuan bagi KPU dalam melakukan rekrutmen

penyelenggara pemilu badan adhoc pada Pilkada serentak 2020 mendatang yang akan digelar di tujuh daerah di NTB. Sehingga pengalaman pada Pemilu 2019 lalu tidak terulang lagi, meskipun diakui bahwa beban kerja pada Pilkada serentak 2020 besok ini

beban kerja jauh lebih kecil karena hanya akan menghitung satu surat suara, dibandingkan Pemilu 2019 yang menghitung lima surat suara. “Temuan-temuan ini nanti jadi bahan untuk merekrut penyelenggara pada Pilkada 2020. Hasil riset ini akan kita

pakai, nanti kita akan lihat mana yang paling efektif, kita akan dorong yang muda semua, karena soal fisik dan mental sangat penting. Kita juga akan mematok syarat usia maksimal bagi penyelenggara Adhoc ini,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 17 Januari 2020

Halaman 9

Pilkada Loteng

PPP Godok Balon, Elektabilitas Tak Jadi Prioritas

Praya (Suara NTB) – Ada banyak faktor yang dibutuhkan untuk memenangkan kontestasi Pilkada, salah satunya tingkat elektabilitas pasangan calon kepala daerah. Namun tingkat elektabilitas tak melulu menjadi syarat kemenangan pasangan calon, karena faktor tingkat kesukaan publik dan persepsi positif terhadap pasangan calon bisa menjadi modal yang sangat besar. Sekretaris DPW PPP NTB Moh Akri kepada Suara NTB, Kamis (16/ 1) mengatakan, pihaknya tidak terlalu berpatokan pada tingkat elektabilitas bakal calon, karena elektabilitas bisa dibentuk dengan metode tertentu. Karena itu yang dibutuhkan oleh parpol ini adalah pasangan calon bersangkutan memiliki kredibilitas, rekam jejak yang bagus dan memiliki aktuntabilitas yang bisa dijual kepada pemilih. “Kita tidak terlalu peduli dengan elektabilitas, karena elektabilitas bisa dibentuk, bisa dibuat dalam bentuk

elektoral, bisa didesain itu. Ya paling tidak, mereka punya kredibilitas dan akuntabilitas, itu yang dicari oleh masyarakat,” katanya. Akri mengatakan, pihaknya ingin realistis di Pilkada 2020 ini yaitu dengan mengusung calon yang berpeluang menang. Namun PPP tak harus mengusung incumbent, karena menurutnya sekitar 20 persen calon incumbent kehilangan suaranya karena tak banyak mendapat simpati dari masyarakat setelah melihat hasil kerja selama mereka memimpin. Terkait dengan bakal

calon dari PPP di Loteng, pihaknya sudah menggelar menyampaian visi misi melalui Mukercab. Tidak hanya oleh pengurus kabupaten/ kota, agenda untuk mendengarkan visi misi bakal calon sebenarnya dilakukan juga oleh PAC. “Kita menyeleksi dari bawah, mulai dari PAC, mereka mendengarkan visi misi bakal calon. Sejauh mana visi misi calon untuk membangun daerah, setelah itu baru kita bisa menilai,” terangnya. Ia mengatakan, hasil Mukercab tersebut akan dibawa ke tingkat

wilayah untuk selanjutnya diseleksi dan dibawa ke DPP PPP. Nanti pihak DPP yang akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebelum memberikan SK untuk calon yang akan diusung oleh PPP. “Pemberian SK tidak dilakukan secara gelondongan, namun siapa yang paling dulu mengajukan, itu yang diproses. Namun kami di PPP Provinsi belum mengajukan karena ada beberapa daerah belum melakukan Mukercab seperti Bima, Dompu dan Sumbawa,” terangnya. Ada sejumlah figur yang mendaftar di Desk Pilkada PPP Loteng dan sebagian besar ikut menyampaikan visi misi diantaranya H. Humaidi, H. Fuaddi, Lalu Aksar Ansori, H. Bangun, H.L Putria, Ahmad Ziadi, dan sejumlah figur lainnya.

Mereka harus mengikuti kegiatan penyampaian visi-misi untuk memberikan rekomendasi SK kepada balon bersangkutan. Ia mengatakan, nantinya DPC PPP Loteng akan membawa sekitar lima nama pasangan calon plus dukungan dari parpol koalisi ke tingkat DPW. Nantinya pihak DPW akan menyaring menjadi tiga pasangan calon untuk dibawa ke DPP. PPP Loteng memiliki enam kursi di legislatif sehingga harus memiliki parpol koalisi untuk bisa mengusung pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Loteng. (ris)

Moh Akri (Suara NTB/dok)

Kasus Dana RTG Sigerongan Buka Penyidikan Baru Mataram (Suara NTB) – Kasus dana Rumah Tahan Gempa (RTG) Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat belum bisa melaju ke pengembangan tersangka lain. Perbedaan unsur perbuatan melawan hukum membuat penyidik harus balik haluan. Penyidikan baru, dibuka. “Untuk menjerat yang lain ini kita harus ada hasil audit kerugian negaranya,” ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo Kamis (16/1) kemarin. Rumusan untuk kasus baru ini, sambung dia, menggunakan konstruksi hukum yang diatur dalam pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor. Yang mana pasal tersebut mengatur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. “Makanya kita akan terbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru untuk yang dua calon tersangka lainnya ini. Ini kita pengembangan,” kata Joko. Pengembangan kasus itu berdasarkan pengungkapan kasus dugaan korupsi Pokmas Repok Jati Kuning. Kasus itu sudah menjerat Indrianto, bendahara Pokmas yang diduga menggunakan dana RTG untuk keperluan pribadinya. Dana itu seharusnya disetorkan kepada warga yang berhak mendapatkan untuk memperbaiki rumah yang terdampak gempa Lombok Agustus 2018 lalu. Setelah melalui serangkaian penyidikan, penyidik Unit Tipikor menemukan indikasi ada orang lain yang diduga bekerjasama dengan Indrianto. Penyidik mengantongi nama dua calon tersangka lainnya. Tersangka Indrianto diduga memakai dana bantuan RTG sebesar Rp410 juta untuk keperluan sendiri. Dana itu merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang. Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah untuk 70 KK. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima. Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta. Sementara di dalam rekening Pokmas masih tersisa sebesar Rp500 juta. (why)

Ketua BPPD Lotim Siap Penuhi Panggilan Polisi Selong (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Akhmad Roji, SE, mengaku siap memenuhi panggilan kepolisian atas laporan terhadap dirinya dalam dugaan pencatutan nama organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hanya saja, Ojisapaan karibnya, menyesalkan hanya dirinya yang dipojokkan dalam kasus ini. Sementara, kata dia, dirinya tidak pernah mencatut nama lembaga apapun dalam meraih suatu kedudukan. Posisinya selaku Ketua BPPD Lotim periode 2017-2021 hanya ditunjuk oleh kepala daerah saat itu dibawah kepemimpinan Bupati, H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati, H. Haerul Warisin. “Saya hanya diperjalankan waktu itu. Saya terima SK dan tidak tidak pernah melamar ataupun meminta,” klaimnya. Akan tetapi selaku Warga Negara Indonesia yang baik, dirinya siap mengikuti proses hukum yang menjeratnya saat ini sebagaimana laporan yang dilayangkan oleh anggota PWI cabang Lotim yang keberatan. Ia berkeyakinan dan meluruskan kedepannya sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 untuk kita sama-sama tegakkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Saya ingin mengajak kita semua meluruskan. Jangan hanya saya jadi sasaran. Kita kan sama-sama sudah lihat SK itu, ada rekanrekan yang lain dari organisasi PWI maupun yang lain,” jelasnya. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE, SIK, mengaku sudah menerima laporan dari PWI Lotim yang dilayangkan ke Kapolres terkait dugaan pencatutan nama organisasi PWI yang dilakukan oleh Ketua BPPD Lotim. Kasus tersebut, kata Yogi, sudah diserahkan ke Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satres-krim untuk pelajari dan diatensi. Pihaknya juga segera mengagendakan pemanggilan pihak-pihak terkait. “Intinya segera kita lakukan pemanggilan. Untuk ancamannya 7 tahun penjara,” pungkas Yogi. (yon)

(Suara NTB/yon)

SOSIALISASI - Sosialisasi program pemagangan ke Jepang reguler dan asisten perawan lansia kerjasama Kemnaker dan I’m Japan di Ballrom lantai II Kantor Bupati Lotim, Kamis (16/1).

Alumni Magang ke Jepang Didorong Ciptakan Lapangan Kerja Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada para alumni magang kerja ke Jepang untuk berani membuka wirausaha secara mandiri. Pasalnya dari skill dan modal yang dimiliki, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja di tanah air dan minimal

di kampung halamannya. “Dengan gaji yang cukup besar dan ilmu yang didapatkan di Jepang. Maka ketika kembali ke Indonesia dapat dibagi di tengah-tengah masyarakat dan membuka usaha atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” terang Kepala Bidang PPTK pada Disnakertrans Lotim, usai Sosialisasi Program Pema-

gangan ke Jepang kerjasama Kemnaker dan I’m Japan di Ballrom lantai II Kantor Bupati Lotim, Kamis (16/1). Dikatakannya, selama ini alumni magang kerja ke Jepang menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri karena sudah memiliki skill dan etos kerja yang tinggi. Secara kualitas, eks magang ke Jepang berada posisi yang cukup

Pengelola SPBU Pesimis Nontunai Bisa Digunakan di Luar Perkotaan Mataram (Suara NTB) – Pengelola SPBU sepertinya masih pesimis dengan program nontunai bisa diterapkan dalam transaksi jual beli BBM di SPBU, terutama di luar wilayah perkotaan. Tantangan masih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan konsumen terhadap alat pembayaran nontunai. “Untuk daerah daerah kota sudah cocok ya, namun kalau di luar kota belum cocok, karena kita sudah punya mesin EDC itu. Namun orang yang membayar pakai nontunai, kita harus kenakan biaya itu ke konsumen. Artinya harga bahan bakar seolah-olah naik, mending bayar langsung saja,” kata pengelola SPBU di Lombok, H. Machsun Ridwainny kepada Suara NTB, Kamis (16/1) kemarin. Ia mengatakan, jika perbankan tidak mengenakan biaya pada saat transaksi di SPBU, mungkin konsumen juga mau membayar pakai sistem cashless. Namun demikian, ia yakin tidak banyak masyarakat di luar perkotaan yang akan menggunakan sistem nontunai karena saat ini masyarakat masih banyak yang belum melek dengan fasilitas transaksi non tunai. Machsun Ridwainny yang mengelola SPBU Akhmad Roji

di Sekarteja dan Labuan Haji Lombok Timur ini mengatakan, pihaknya pernah diberikan fasilitas mesin EDC oleh salah satu Bank BUMN, namun mesin EDC tersebut lebih banyak nganggur daripada digunakan oleh konsumen. ”Bagaimanapun kita kasi tahu masyarakat, mereka tak mau,” katanya. Beberapa hambatan perlu dicarikan jalan keluar jika ingin sistem nontunai bisa diberlakukan secara massif di SPBU, misalnya yang terkait dengan waktu efektif yang dibutuhkan saat traksaksi. Artinya jangan sampai menggunakan pembayaran non tunai justru lebih lama prosesnya. Selanjutnya masalah jaringan yang melangalami gangguan juga berpotensi mengganggu layanan nontunai. Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) akan menerapkan sistem pembayaran nontunai untuk pembelian BBM di SPBU Pertamina pada 2020 ini. Program ini merupakan kelanjutan dari digitalisasi pipa pengisian (nozzle) yang dipasang di SPBU Pertamina. Pertamina menargetkan proses digitalisasi pembayaran ini rampung pada akhir kuartal I 2020. Setidaknya ada tiga opsi alat pembayaran nontunai yang bisa digunakan masyarakat ketika pembayaran nontunai diberlakukan pada 2020. Yaitu aplikasi MyPertamina yang terhubung dengan LinkAja, pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan debit serta pembayaran dengan menggunakan uang elektronik yang berbasis kartu. (ris)

tinggi terutama di bidang industri. Kendati demikian, ia tetap berharap supaya alumni-alumni magang kerja ke Jepang ini dapat berkiprah bagi masyarakat lokal dengan berwirausaha dan menyerap tenaga kerja. Dalam sosialisasi pemagangan ke Jepang sebagai salah satu pemerintah dalam mengurangi pengangguran bekerjasama dengan Ikatan Pengusaha

Kunsusi Indonesia untuk melakukan seleksi di Disnakertrans Lotim. Diinginkan penempatan tenaga kerja ke Jepang secara prosedural dan tenaga yang sudah dibekali kompetensi atau bukan buruh kasar. Selain penempatan di industri, pihaknya juga menggandeng Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk bidang mengurus masyarakat Jepang berstatus Lansia. (yon)

Proyek Puskesmas Ropang Terancam Putus Kontrak Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan enam puskesmas di Kabupaten Sumbawa telah dilakukan perpanjangan kontrak dengan diberlakukan denda. Dari evaluasi yang dilakukan, satu puskesmas yakni Puskesmas Ropang progresnya baru mencapai 68 persen. Jika pengerjaan tidak dapat diselesaikan di sisa waktu yang ada, maka terancam dilakukan pemutusan kontrak. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos menyebutkan, dari enam proyek puskesmas yang bersumber dari DAK Afirmasi 2019, dua diantaranya sudah rampung yakni Puskesmas Lunyuk dan Batu Lanteh. Rencananya kedua puskesmas tersebut akan segera dioperasionalkan untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk empat puskesmas lainnya, seperti Orong Telu, Lantung, Lenangguar dan Ropang, pihaknya sudah melakukan rapat evaluasi mengundang semua pihak terkait guna mengetahui sejauh mana progres pengerjaannya. “Empat puskesmas dimaksud dalam kondisi perpanjangan kontrak dengan denda. Cuma dendanya melebihi tahun anggaran. Dendanya kayaknya maksimal 50 hari. Ada yang berakhir Januari dan ada yang berakhir Februari,” ujarnya, Kamis (16/1) kemarin. Di-

ungkapkannya, khusus Puskesmas Lantung, Lenangguar dan Orong Telu progresnya sudah 90 persen lebih. Untuk Lenangguar masa perpanjangan kontrak hingga akhir Januari ini. Namun dari hasil evaluasi, satu minggu kedepan sudah bisa diselesaikan. Karena tinggal dilakukan pemasangan rabat dan kaca. Kemudian Puskesmas Orong Telu juga tinggal pemasangan kaca dan diyakini akhir Januari dapat diselesaikan. Begitupula Puskesmas Lantung juga diyakini selesai pada akhir Januari. Sedangkan Puskesmas Ropang, terjadi diskusi panjang terkait pembangunannya. Saat ini, diketahui progresnya baru mencapai 68 persen. Meskipun bahan material tersedia di lokasi, namun terdapat permasalahan di manajemen proyek. Sementara masa perpanjangan berakhir awal Februai mendatang. Jika dalam masa perpanjangan pengerjaan tidak bisa dituntaskan, maka akan dilakukan pemutusan kontrak. “Kalau

kondisinya nanti, ternyata dalam masa perpanjangan 50 hari tidak tuntas maka kesimpulan kami putus kontrak,” tegasnya. Guna mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah meminta konsultan pengawas, manajemen pengelolaan keuangan proyek, termasuk pelaksana agar standby di lokasi untuk memantau pekerjaan. Pihaknya juga menyarankan jumlah tukang di tambah dan membagi tukang masingmasing item pekerjaan. Jika upaya itu dilakukan, maka pembangunannya optimis dapat diselesaikan. “Kami sarankan menambah tukang dan pilah. Tukang batunya lain, tukang kaca dan tukang keramiknya juga lain. Jadi kami sarankan tukang ini bekerja bersamaan dengan klasifikasi tugas masing-masing. Kalau tidak demikian, bisa jadi sampai habis masa perpanjangan kontrak tidak selesai. Dan komitmen mereka siap menambah tukang,” pungkasnya. (ind)

Abdul Malik (Suara NTB/ind)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

Halaman 10

Tingkatkan Nilai UN

Kepsek Harus Perkuat Standar Proses dan Standar Pengelolaan

(Suara NTB/dok)

Sulit Terapkan FDS

Kembangkan Program ’’Takhassus’’

Ponpes As-Sa’idiyah Tawarkan Santri Mahir Berbahasa Mataram (Suara NTB) Program takhassus Pondok Pesantren (Ponpes) AsSa’idiyah adalah salah satu ponpes di Lombok Utara yang menawarkan layanan pendidikan tuntas berbasis pendalaman bahasa, yakni dalam memahami kitab-kitab agama Al-Muktabaroh dengan menerapkan sistem pendidikan Konvensional-Modern. Pimpinan Ponpes As-Sa’idiyah Miftahudin, M.Pdi., menjelaskan setiap santri dididik dengan tahapan-tahapan kelas tuntas. Untuk mendukung itu terdapat program unggulan takhassus 4 tahun yakni Fasl I’dad (persiapan) satu tahun dan Fasl awwal, Tsani dan Fasl Akhir (1,2 dan 3) takhassus. Setiap santri pada kelas takhassus ini ditempatkan sesuai dengan kemampuan membaca Al Qur’an dan kecepatannya menguasai kitab-kitab agama yang sudah ditetapkan pada tiap tahapnya. Setiap santri-santriwati tidak akan naik tingkat apabila belum menguasai mata pelajaran meskipun bertahun-tahun. Sementara itu pemberian ijazah takhassus pada santri-santriwati hanya diberikan ketika mereka mampu menuntaskan serangkaian mata pelajaran dari Fasl awwal takhassus sampai Fash Akhir takhassus dengan ujian khusus di Fasl akhir takhassus. “Apabila tidak, maka mereka hanya mendapat pengakuan yang terdokumentasi dalam bentuk lembar raport. Hanya santri berijazahlah yang dikatakan santri lulusan program takhassus Pesantren As-Sa’idiyah dan ketika belum tuntas maka ia hanya dikatakan alumni yang pernah mengikuti program takhassus,” jelasnya. Sementara itu, jenjang kelas formal pondok pesantren As-Sa’idiyah menyediakan SMP dan SMA Berbasis Pesantren dengan syarat Wajib Mondok. Tahapan pendidikannya sesuai dengan sekolah pada umumnya. Selama proses pembelajaran santri diwajibkan mondok dan tidak diperbolehkan untuk pulang pergi. “Pesantren ini memiliki tenaga pendidik dari mulai strata 1 hingga strata 2 dengan background pendidikan yang bermacam-macam namun telah mengenyam pendidikan pesantren bertahun-tahun. Setiap pendidik ditempatkan sesuai dengan bidang masing-masing,” ujarnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, S.Ag., M.Pd., mengatakan pada tahun 2020 ini pihaknya ingin meningkatkan nilai Ujian Nasional (UN) di SMA. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah perlunya sekolah memperkuat standar proses dan standar pengelolaan.

(Suara NTB/ron)

PENERAPAN Sekolah Sehari Penuh atau Full Day School (FDS) dinilai belum bisa diterapkan pada sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Termasuk sekolah yang berada di dekat pantai seperti SMPN 3 Mataram. Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman, S.Pd., M.Pd., pada Kamis (16/1) mengatakan sekolah sehari penuh atau FDS bagus, tapi tidak semua sekolah bisa langsung melaksanakannya. Menurutnya penerapan FDS bisa dilakukan secara bertahap. Suherman menyampaikan, sekolah yang berada di dekat pantai, seperti SMPN 3 Mataram belum terlalu mendesak menerapkan FDS. “Sekolah yang berada di dekat pantai belum terlalu mendesak karena belum siapnya peserta didik yang harus banyak membantu orang tua mereka setelah pulang sekolah,” kata Suherman. Ia juga mengatakan, kebanyakan siswa SMPN 3 Mataram berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah seperti buruh dan nelayan. Hal itu akan memaksa orang tua siswa mengalokasikan dana tambahan untuk uang bekal sarapan dan makan siang. “Mungkin agak berat dan bagaimana kalau anak yang sekolah lebih dari satu, berat,” ujar Suherman. Sementara itu, pihak sekolah pun harus melengkapi sarana pendukung seperti ditambahnya jumlah kamar mandi dan toilet yang memadai. Juga mempersiapkan kantin dan sarana ibadah bagi siswa, sehingga semua dapat terlayani dengan baik. Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin, pada mengatakan, perlu dilakukan uji coba di beberapa sekolah yang dianggap mampu melaksanakan FDS. “Setelah uji coba baru dievaluasi, tidak bisa seluruhnya (langsung) melaksanakan full day school,” katanya. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa perlu diperhatikan fasilitas pendukung lainnya, seperti tersedianya kantin dan musala atau tempat ibadah yang memadai bagi seluruh siswa. “Ini bagaimana makan siang anak-anak, barangkali perlu dipersiapkan itu untuk makan siang, tempat salat juga. Fasilitas pendukung pembelajaran perlu dipersiapkan sekolah,” katanya. (ron) Suherman

H. Muhammad Fauzan

“Berbicara tentang pengelolaan, ada beberapa sekolah kita yang bermasalah di Inspektorat. Ini jadi atensi saya. Juga terkait standar proses, marilah kita tinggalkan

cara belajar mengajar yang menjenuhkan,” ujar Fauzan pada rapat koordinasi antara jajaran Dinas Dikbud NTB dan seluruh Kepala SMA, SMK, dan SLB negeri se-Pulau Lombok, Kamis (16/1). Terkait dengan proses pendidikan, menurut Fauzan, proses pembelajaran tidak hanya di dalam ruangan. Ketika sudah mulai

siang hari, menurutnya semangat siswa dalam belajar sudah berbeda dibandingkan pagi hari. Oleh karena itu metode pembelajaran yang tepat bisa digunakan agar siswa tidak jenuh belajar. “Saya mengingatkan dan meminta ke kepala sekolah yang lakukan kunjungan ke luar negeri itu, bisa meniru bagaimaan cara membangkitkan semangat anak belajar di sekolah,” katanya. Di samping itu, di tahun 2020 ini anak ada sebuah aplikasi di mana kepala sekolah nantinya diharuskan melaporkan perkembangan pendidikan setiap bulan atau triwulan nantinya. Cara itu dilakukan agar secara bersama-saa

bisa mengetahui perkembangan pendidikan di sekolah. “Fungsi manajerial kepala sekolah memberikan laporan, bagaimana perkembangan pendidikan di sekolah masingmasing per bulan. Yang membuat pendidikan tersendat, ada halangan yang tidak mampu disampaikan,” ujar Fauzan. Selain itu, terkaitr program zero waste, Fauzan mengatakn program itu sudah berjalan satu tahun, tapi progres masih jauh dari harapan. Ia memnita kepada kepala sekolah untuk terus meningkatkan upaya mengedukasi siswa terkait program zero waste. Diakuinya sudah banyak sekolah yang mulai melaksanakan program zero waste. (ron)

Rawan Masalah Sosial

Murid Perlu Perbanyak Aktivitas Luar Sekolah Mataram (Suara NTB) Bagi sekolah-sekolah yang memiliki dan rawan dengan persoalan sosial, sekolah perlu mengantisipasinya sejak dini. Tidak saja berpengaruh pada peserta didik secara umum, namun juga akan memberikan dampak luas bagi sekolah. Masalah sosial yang dihadapi di sekitar lingkungan sekolah akan turut memberi dampak pada peserta didik di sekolah tersebut. Sebagai contoh untuk kasus narkoba, BNN Kota Mataram telah memberikan warning bagi sekolah-sekolah khusus dengan tingkat kerawanan sosial tinggi, khususnya sekolah perbatasan kota atau pinggir kota, termasuk juga sekolah-sekolah dekat dengan pasar. Terkait hal ini, Kepala SDN 42 Mataram, Johani S.Pd., mengaku punya strategi khusus memimpin sekolah dengan kategori rawan sosial seperti ini. Johani yang telah empat tahun memimpin sekolah ini, mengaku banyak hal yang ditemukan di awal tugasnya menjadi kepala sekolah. Masalah utamanya ialah kaitannya dengan moral dan karakter murid. Lingkungan sekitar sekolah juga tidak mendukung. “Begitu saya sampai di sini butuh perjuangan,” kenang Johani. Dikatakan Johani bahwa, yang pertama dilakukan ialah memetakan masalah sosial apa saja yang dihadapi para siswa sekolah. Hasilnya ditemukan banyak masalah akut yang cukup serius. “Yang pertama anak-anak kami berasal dari siswa inklusi. Kedua anak-anak kami berasal dari masyarakat golongan menengah ke bawah dan notabene berada di lingkungan rawan narkoba,” terangnya.

IKUTI - Rombongan SMA IT Unram, Kamis (16/1).

(Suara NTB/ist)

MENGAJI - Kegiatan mengaji yang dilakukan murid SDN 42 Mataram untuk mengurangi aktivitas murid yang mengarah pada perbuatan rawan sosial. Dampak dari lingkungan ini disebutnya sebagai upaya kepolisian dan banyak sekali dibuatkan pojok literasi yang rawan narkoba itu sendiri ter- untuk mendengarkan lalu men- yang membuat anak ini lupa juga dimanfaatkan untuk memlihat dari fisik peserta didik gambil hati peserta didik, meny- dengan aktivitasnya di luar baca dan melaksanakan solat yang waktu itu berambut gon- entuh hatinya, sehingga ter- sekolah. Jadilah seperti pramu- duha, mengaji sama temannya. dorong, rambut punk, tidak bukalah anak-anak itu. “Kita tingkatkan dan menka, drum band,” sebutnya. mau berjilbab bagi peremSementara untuk memper- gasah daya rasa pada anakDi samping itu, yang tidak puan, tidak hormat pada guru kalah penting ialah sekolah banyak aktivitas akademik anak ini, kita ajak berkunjung dan orang tua, sedang jika lalu memperbanyak aktivitas siswa, di sudut-sudut kelas ke panti sosial,” tegasnya. (dys) anak di sekolah baik berupa berbicara tidak sopan. “Kami perlu mendapatkan kegiatan ekskul dan akaperhatian dari semua kalangan. demik lainnya. Hasilnya anak Untuk itu yang pertamakali menjadi lupa dengan kebisaya lakukan adalah memper- asaan buruk lama karena baiki karakter dari anak-anak. mempunyai kesibukan baru. “Akhirnya saya bersama Jadi banyak hal negatif yang guru-guru dan orang tua minta saya dapatkan,” imbuhnya. Mulailah dia dan guru lain- bantuan minta kerjasama yang nya berinisiatif dengan mewan- kuat. Saya minta masukan dari carai anak satu persatu. Cara LPA, masukan dari BNN, dari Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB mendeklarasikan diri sebagai provinsi inklusif pada bulan Desember 2015 lalu. Namun pelaksanaan pendidikan inklusi di SMA dan SMK masih belum maksimal, bahkan tidak semua kabupaten/kota memiliki sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi. Oleh karena itu SMA dan SMK diminta untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas (Suara NTB/dok) Pendidikan dan Kebudayaan H. Saiful Islam (Dikbud) NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., saat pertemuan Dinas guru yang juga bisa mengajar (Suara NTB/dys) Al-Uswah Tuban saat mengikuti Educational Traveling di Dikbud NTB dengan seluruh bagi siswa berkebutuhan kepala sekolah di Pulau Lom- khusus masih minim. “Salah bok, di Kantor Dinas Dikbud satu kendala belum semua NTB, Kamis (16/1). Pihaknya sekolah bisa laksanakan penmenekankan agar sekolah ink- didikan inklusi karena masih lusi bisa diterapkan oleh SMA minim guru yang bisa mengadan SMK. “Hanya satu yang jar siswa berkebutuhan kami ingin tekankan yaitu ten- khusus,” katanya. tang sekolah inklusi, ada beberPendidikan inklusi adalah apa kabupaten/kota yang tidak sistem penyelenggaraan penlakukan sama sekali,” katanya. didikan yang memberikan Ia juga mengapresiasi kesempatan kepada semua pesekolah yang sudah menerap- serta didik yang memiliki keakhirnya hari terakhir ini gat belajar,” ungkapnya. Sementara Kepala BAKP kan sekolah inklusi dengan lainan dan memiliki potensi kami bersyukur bisa berkunjung ke Kampus Terbesar yang Unram Ruspan memberikan menerima siswa berkebutuhan kecerdasan dan/atau bakat isada di Mataram ini,” ujarnya. materi pengenalan seputar khusus, seperti SMKN 5 Mat- timewa untuk mengikuti penDia mengungkapkan kun- Unram kepada siswa-siswi aram dan SMAN 6 Mataram didikan atau pembelajaran jungan ke Unram adalah kelas XI SMA IT yang berba- di Kota Mataram. Ia mengin- dalam lingkungan pendidikan dalam rangka memberikan sis boarding school (asrama) gatkan pentingnya komitmen secara bersama-sama dengan pengenalan dan edukasi men- tersebut. “Unram memiliki 9 sekolah menerapkan program peserta didik pada umumnya. genai kehidupan kampus ter- Fakultas dengan 36 Program sekolah inklusi itu. Di samping itu, SLB di “Intinya bagaiman pendid- Provinsi NTB juga masih minmasuk cara mendaftar masuk Studi S1,” jelasnya. Menurutnya, untuk masuk ikan inklusi di NTB ini ber- im. Dinas Pendidikan dan Keperguruan Tinggi Negeri kepada 44 orang siswa-siswi yang Unram bisa mengikuti lewat jalan dengan baik, karena budayaan (Dikbud) NTB seleksi nasional untuk masuk NTB sudah deklarasi sebagai membangun tiga Sekolah ikut dalam rombongan. “Kami ingin memberikan perguruan tinggi negeri melalui provinsi inklusi pada bulan Luar Biasa (SLB) baru di wawasan kepada anak-anak SNMPTN, SBMPTN, UTBK Deesember 2015, jadi tidak sejumlah tempat pada tahun kami terkait dengan Perguru- maupun seleksi mandiri. “Un- ada alasan kita tidak lakukan 2019 ini. Meski demikian, an Tinggi Negeri khususnya ram saat ini memiliki 30.609 ini semua,” ujarnya. SLB baru itu belum sepenuhSebelumnya Saiful menga- nya bisa memenuhi kebutuyang ada di Kota Mataram ini, orang mahasiswa yang berasal bagaimana Unram ini, terma- dari dalam maupun luar NTB, takan penerapan sekolah ink- han SLB di NTB. Di NTB suk bagaimana penerimaan dan kami berharap anak-anak lusi baru dilakukan sebagian sendiri jumlah SLB negeri dan mahasiswa baru di Unram, ku sekalian yang hadir di sini sekolah. Menurutnya salah swasta sebanyak 44 SLB. sehingga mereka bisa termo- mau melanjutkan studinya di satu kendala yang dialami Dengan rincian 28 SLB swassekolah karena ketersediaan ta dan 16 SLB negeri. (ron) tivasi serta jadi lebih seman- Unram,” katanya. (dys)

Gelar ”Educational Traveling”

Puluhan Siswa SMA Asal Tuban Kunjungi Unram Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) Universitas Mataram (Unram) Drs. Ruspan, M.Ak., didampingi Kepala Bagian Akademik Unram Dwi Siswanto, S.Kom., MM., menerima kunjungan rombongan SMA Islam Terpadu (IT) AlUswah Tuban Jawa Timur di Ruang Sidang Rektor kantor Rektorat Unram, Kamis (16/1). Kepala SMA IT Al-Uswah Tuban Masrukin mengatakan bahwa kegiatan kunjungan tersebut merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Education Traveling (Edutrip) mereka ke Lombok. “Kami tiba di Lombok sejak hari Senin lalu dan mengunjungi beberapa tempat hingga

Sekolah Diminta Laksanakan Program Sekolah Inklusi

SUARA NTB

Jumat, 17 Januari 2020

Halaman 11

Suara Parlementaria Lombok Barat Komisi IV DPRD Lobar Turun Sidak

Adnan : Rekanan Harus Tanggung Jawab Segera Tuntaskan Proyek Puskesmas Giri Menang (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) merespon cepat persoalan pengerjaan sejumlah proyek puskesmas yang molor. Respons cepat itu ditunjukkan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek puksemas dan turun memastikan pelayanan puskesmas. Komisi IV mendesak rekanan agar pengerjaan proyek dipercepat agar tidak mengganggu pelayanan terhadap masyarakat lantaran pelayanan masih numpang di rumah toko (ruko). “Saya minta pertanggungjawaban rekanan agar segera menyelesaikan proyek puskesmas, karena ini menyangkut pelayanan publik,” tegas anggota Komisi IV DPRD Lobar yang membidangi Kesehatan dan Pendidikan Adnan pada Suara NTB, Kamis (16/1). Politisi asal Labuapi ini, menegaskan, pelayanan pukesmas saat ini mendapat banyak keluhan karena masih numpang di ruko,

seperti di Puskesmas Labuapi. Selaku anggota DPRD, pihaknya pun merespon cepat dengan sejak awal meminta pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mendesak rekanan agar mempercepat pengerjaan proyek. Apalagi lanjut dia, kondisi saat ini musim hujan masyarakat rawan terkena penyakit. Ia tak ing i n masyarakat terganggu pelayanannya a k i b a t puskesmas ini lamban diselesaik a n . “Karena

itu perlu dilakukan percepatan pembangunan,”tegas dia. Anggota Komisi IV DPRD Lobar L. Irwan menambahkan, Komisi IV sudah turun melakukan sidak ke proyek puskesmas. Sidak ini menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan kurang maksimal lantaran masih di rumah toko (ruko) akibat proyek puskesmas yang belum selesai. Pelayanan di ruko ini diperkirakan sampai bulan April mendatang. Kondisi ini pun mengundang keprihatinan Komisi IV DPRD Lobar. Dijelaskan h a s i l sidak-

H. Adnan

nya ke proyek Puskesmas Gerung, tidak menemukan ada temuan permasalahan. Hanya saja, ia mengaku prihatin dengan kondisi akibat pengerjaan puskesmas belum selesai tahun lalu berdampak terhadap sistem pelayanan ke masyarakat, karena hampir sebagian puskesmas yang tengah dibangun baru rata-rata masih dilayani di ruko. Pihaknya turun mengecek kondisi real di lapangan, seperti apa progres pekerjaan. Meski pembangunan proyek tupoksi Komisi III DPRD Lobar, namun hal ini terkait juga dengan pelayanan publik di sektor kesehatan yang menjadi tupoksi Komisi IV DPRD Lobar. Berdasarkan pertemuan dengan Dinas Kesehatan, progres bervariasi ada yang 80 persen dan 90 persen. Namun pekerjaannya belum final 100 persen, seperti apa langkah kebijakan agar proyek ini segera dituntaskan. Rekanan ini telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengerjaan dan diberi sanksi. “Kami mendesak ke Dikes, tolong bagaimana caranya proyek ini dipercepat selesai,” tegas dia. Proyek puskesmas ini harus dipercepat, karena kondisi sudah tidak baik. Lebih-lebih kondisi saat ini, tengah kondisi musim hujan banyak penyakit yang bisa timbul akibat perubahan musim ini di tengah masyarakat. Pihak puskesmas pun diminta untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat maksimal dalam kondisi ini. Untuk memastikan kesiapan pelayanan di puskesmas inilah, pihak Komisi IV DPRD Lobar, Rabu (16/1) turun lagi ke puskesmas dan rumah sakit. Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Jumarti, Wakil Ketua Usman dan Anggota L. Irwan turun ke Puskesmas Dasan Tapen yang menerima imbas pelayanan

Puskesmas Gerung di ruko. Selain itu, Komisi IV DPRD Lobar sidak ke Rumah Sakit Awet Muda Narmada. Di Puskesmas Dasan Tapen jumlah pasien meningkat hingga 50-100 orang per harinya. “Kalau kunjungan rata-rata di atas 50 hingga hampir 100 orang per hari, “aku Kepala UPT BLUD Puskesmas Dasan Tapen, NS.H Hasmuni Budiawan, S.Kep. Untuk pelayanan yang di puskesmas ini, terdiri dari UGD, poli umum, poli anak, kesehatan ibu dan anak. Pihaknya memastikan pelayanan masyarakat akan maksimal, ketika Puskesmas Gerung dilaksanakan di ruko. Kekuatan SDM karyawan yang tersedia lumayan besar mencapai 80 orang lebih.

Ia menambahkan untuk Puksemsas Dasan Tapen rencananya akan diperluas. Dana untuk fisik perluasan puskesmas ini sudah disiapkan dananya dari DAK. Hanya saja Pemda diminta untuk kesiapan masalah lahan. Terkait lahan sendiri sudah ada sekitar 38 are di samping puskesmas, tinggal dibayar oleh BPKAD. Menurutnya masalah ini harus dituntaskan lebih cepat di awal tahun ini, sebab jangan sampai terjadi lagi DAK tidak bisa dieksekusi. Sementara itu, Kepala Dikes Lobar Hj. Ni Made Ambaryati menegaskan pembangunan enam proyek puskesmas yang molor harus selesai sebelum 2

Februari mendatang. Ia menyebut, enam puskesmas yang molor di antaranya Pelanggan, Eyat Mayang, Gerung, Labuapi, Gunungsari, dan Meninting. Ke enam proyek itu sudah diberikan perpanjangan waktu pengerjaan dari kontrak pengerjaan. Batas waktu maksimal perpanjangan sesuai aturan hanya 50 hari. Bahkan para kontraktor itu sudah mendapat sanksi denda sesuai masa perpanjangan. “Perpanjangannya ada yang sampai 15 Januari, ada yang 10 Januari ini. Pokoknya maksimal penyelesaian 2 Februari, kalau lewat putus kontrak,” tegasnya. (her/*)

(Suara NTB/her)

Anggota Komisi IV DPRD Lobar didampingi Kepala UPT BLUD Dasan Tapen turun meninjau pelayanan di puskesmas.

(Suara NTB/ist)

BAHAS - Anggota DPRD Lobar H. Adnan yang juga Ketua Fraksi PAN dan anggota Banggar saat bersama anggota dewan lain membahas anggaran dengan pihak eksekutif.

IMI NTB Kecewa Nakami akan Bela Papua Mataram (Suara NTB) Keputusan Nakami Vidi Makarim membela Provinsi Papua di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 disayangkan oleh Pengurus Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB. Pengprov IMI NTB memastikan Nakami tak akan bisa ambil bagian di multi event olahraga nasional dikarenakan kepindahan crosser muda itu melanggar aturan mutasi atlet. “Lucu sekali bila dia (Nakami) akan membela Papua di PON XX 2020. Nakami itu berdomisili di NTB, sekolah di NTB tapi membela Papua di PON.

Inikan melanggar aturan mutasi,” ucap Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin ketika dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (16/1).

Menurut Edo – sapaan akrabnya, rencana crosser asal NTB membela Papua di PON akan sulit diwujudkan, sebab hal itu melanggar aturan muta-

si atlet menjelang PON. “Perpindahan atlet itu tidak mudah. Ada proses mutasi atlet yang harus dilalui. Mutasi dapat dilakukan apabila atlet itu tidak lagi berdomisili di NTB. Dan lucunya Nakami sampai saat ini masih sekolah dan tinggal di NTB serta masih terdaftar sebagai atlet NTB,” jelasnya. Diakuinya, keputusan Nakami membela Papua di PON 2020 sebenarnya sudah sant-

(Suara NTB/FPTI NTB)

TAMPIL - Nurul Iqamah saat tampil di Pra-PON cabang olahraga Panjat Tebing di Sulawesi Selatan, 1420 November 2019 lalu.

Panjat Tebing Siap Pasang Target Satu Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga panjat tebing punya kepercayaan diri yang tinggi menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Olahraga panjat dinding ini mengaku siap memasang target satu medali emas di ajang multi event olahraga yang akan berlangsung di Papua bulan Oktober tahun 2020. Ketua Harian Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (16/1) mengatakan target satu medali emas di PON XX Papua tahun 2020 cukup realistis. Hal itu dikaji berdasarkan hasil Pra-PON Panjat Tebing yang berlangsung di Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2019, di mana kontingen NTB mendulang 7 emas, 2 perak dan 3 perunggu. “Melihat raihan tujuh emas di Pra-PON tahun 2019, kami optimis

panjat tebing bisa meraih target satu emas, bahkan bisa lebih,” ucapnya. Untuk diketahui raihan tujuh medali emas NTB di Pra-PON tahun 2019 menempatkan provinsi NTB di peringkat paling atas dalam perolehan medali emas terbanyak dari 13 provinsi yang ambil bagian. Sementara peringkat kedua diraih oleh kontingen Kalimantan Timur (Kaltim) dengan raihan 5 emas, 6 perak dan 4 perunggu, disusul Sulawesi Selatan dengan merebut 1 emas, 2 perak dan empat perunggu. Selain merebut posisi perolehan medali emas terbanyak, kontingen NTB juga meloloskan sebanyak 9 atlet mengikuti PON XX Papua tahun 2020. Tidak disebutkan semua atlet yang lolos PON, sebab pihak FPTI NTB masih menunggu SK resmi dari Pengurus Besar (PB) FPTI. “Sebenarnya SK dari PB FPTI terkait atlet lolos PON sudah kami

terima, namun SK tersebut masih ada yang harus direvisi oleh PB FPTI, sehingga belum bisa dipublikasikan”jelasnya. Selanjutnya ditanya soal siapa atlet yang berpeluang meraih target satu medali emas PON XX/ 2020? Adi mengatakan semua atlet berpeluang meraih medali, khusus di nomor tim boulder putri dan tim speed relay putri. Selain itu di nomor perorangan atas nama Nurul Iqamah juga dinilai punya peluang meraih target emas. “Kami optimis, Nurul Iqamah dapat menyumbangkan minimal satu medali emas di PON 2020, sebab Nurul merupakan atlet yang sukses menyumbang tiga medali emas di Pra-PON. Selain itu Nurul merupakan atlet Pelatnas yang dipersiapkan mewakili Indonesia di Pra-olimpiade tahun 2020”jelasnya. (fan)

er terdengar cukup lama. Bahkan IMI NTB sudah mengingatkan Nakami untuk tak hengkang dari NTB, karena bila hal itu terjadi dapat merusak karir Nakami di dunia motocross. Pasalnya keputusan itu bertentangan dengan aturan mutasi atlet PON. Dalam hal ini Nakami akan mendapat hukuman dari pihak IMI Pusat, berupa sanksi tidak diperbolehkan Nakami mengi-

kuti PON 2020. “Kami sudah bersurat ke IMI Pusat dan IMI Pusat mengatakan tidak memperbolehkan nama Nakami mengikuti PON 2020, karena Nakami atlet NTB,” jelasnya. Menurut Edo, Keputusan PP IMI yang tidak memperbolehkan Nakami ikut PON sudah pasti, sebab Nakami tidak mengikuti ajang Pra-PON Motocross yang berlangsung di Banten tahun 2019. “PP IMI

tidak akan memperbolehkan Nakami ikut PON, karena Nakami tidak ikut Pra-PON di Banten 2019,” jelasnya. Untuk diketahui rencana Nakami membela Papua di PON Papua tahun 2020 telah dibenarkan oleh Nakami. Sebelum tampil di PON Nakami mengakui bila dirinya sudah dikontrak Rp 1 miliar supaya dapat membela Papua di PON XX tahun 2020. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 17 Januari 2020

Polres Siap Amankan HUT Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa siap melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan rangkaian HUT Sumbawa ke 61 yang jatuh pada 22 Januari mendatang. Selain melakukan patroli rutin, juga akan digelar patroli skala besar melibatkan semua unsur termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Terkait pengamanan HUT Sumbawa, kami tadi dikumpulkan Pak Kapolres. Pengamanan ini nanti, selain kegiatannya juga sebelum kegiatan. Nanti malam HUT direncanakan Pak Kapolres patroli skala besar melibatkan FKUB dan FKLE, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya,” kata Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kabag

Ops, AKP Burhanudin, Kamis (16/1). Dijelaskannya, untuk sekarang ini pihaknya melakukan patroli rutin. Termasuk akan melakukan pengamanan terhadap serangkaian kegiatan HUT yang sudah dijadwalkan Pemda Sumbawa. Dalam hal ini pihaknya menyiapkan sekitar 150 personel. Pihaknya berharap, baik serangkaian kegiatan hingga pelaksanaan HUT dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan halhal yang tidak diinginkan, yang dapat menciderai pelaksanaan HUT. “Mudah-Mudahan dengan upaya yang dilakukan, pelaksanaan HUT dapat berjalan dengan aman dan lancar,” harapnya. (ind)

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.4193BO NOKA/NOSIN : MHIJF13129K136428/ JF13E-0135248 AN.NI WAYAN SUDIARTINI HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.2896 CY NOKA/NOSIN : MHIJFS11XJK414294/ JFS1E-1407001 AN.SEPTI LATIFAH HLG D’SKTR MATARAM KOTA MATARAM

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R4 TOYOTA AVANSA DR.1099DL NOKA/ NOSIN : MHFMIBA3J6K016492/DB79850 AN.BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK BARAT HLG D’SKTR GERUNG KAB.LOBAR

HLG STNK R2 HONDA DR.4926CW NOKA/NOSIN : MHIJFZ123JK249481/ J F Z 1 E 2 2 5 5 4 8 7 AN.MUHAMAD JAILANI,SE HLG D’SKTR JL.MATARAM MENUJU TALIWANG

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Jumat, 17 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

Fokus Tuntaskan Kemiskinan NTB menjadi daerah dengan penurunan angka kemiskinan tercepat kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Keberadaan NTB yang berada di posisi dua ini boleh dikata cukup menggembirakan, karena kebijakan penurunan kemiskinan yang dilakukan selama ini boleh dikata ada hasilnya. Meski belum sesuai harapan semua pihak, prestasi yang diraih ini harus membuat stakeholder yang selama ini terlibat dalam penanggulangan kemiskinan lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan program. Jangan sampai program penanggulangan kemiskinan hanya program asal-asalan dan berorientasi proyek semata. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jika pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 735.960 orang (14,56 persen). Namun, pada bulan September 2019 jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebesar 705.680 ribu orang (13,88 persen). Dari jumlah ini, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 365.050 orang atau 14,85 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 340.630 orang atau 12,97 persen untuk bulan September 2019. Melihat adanya penurunan jumlah warga miskin ini setidaknya kita patut memberikan apresiasi pada pemerintah daerah di NTB, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota yang sama bahu membahu mengentaskan kemiskinan. Namun, tidak bisa kita ingkari, gempa yang terjadi di akhir Agustus hingga akhir 2018 membuat angka kemiskinan di daerah yang paling parah terdampak gempa, yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga naik. Bagaimana tidak, data dari BPS NTB, jumlah warga miskin KLU bertambah 0,2 persen dari 62.860 jiwa menjadi 63.840 jiwa. Selain itu, daerah Lombok Utara juga masih mencatatkan “anomali� ekonomi. Sebagai daerah baru dengan ekonomi belum berkembang, garis kemiskinan warganya cukup tinggi di angka Rp 437.543,- per kapita per bulan. Meski demikian, secara umum penurunan warga miskin di NTB ini seperti disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., tidak boleh terlena. Artinya, seluruh pihak yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan mesti mengevaluasi kinerja yang dilakukan selama ini. Apakah, program penanggulangan kemiskinan sudah sesuai sasaran atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, terutama di daerah yang angka kemiskinannya tidak jauh menurun. Atau di daerah yang mengalami kenaikan jumlah warga miskin, khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Di satu sisi, boleh-boleh saja Asisten II Setda NTB Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP., mengklaim menurunnya angka kemiskinan NTB periode Maret - September 2019 sebesar 0,68 persen menunjukkan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lewat 13 program prioritas sudah benar. Namun, banyak hal yang mesti diperbaiki dan evaluasi kembali, terutama koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan program yang sudah disusun bersama. Selama ini, hal yang sangat perlu diperbaiki dalam penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana kepala daerah atau wakil kepala daerah di NTB koordinasinya masih kurang. Bahkan, pejabat tertinggi di di level provinsi, dalam hal ini gubernur sering mengeluhkan minimnya kehadiran kepala daerah atau wakil kepala daerah saat membahas masalah kemiskinan di tingkat provinsi. Padahal yang menjadi fokus pekerjaan atau penanganan dari kemiskinan adalah penduduk dari kabupaten/ kota itu sendiri. Untuk itu, benar seperti yang disampaikan gubernur, jika pemerintah daerah di NTB jangan terlena dengan penurunan jumlah warga miskin tahun 2019. Artinya, jika masing-masing kepala daerah lebih serius mengurangi warga miskin, maka koordinasi antara pimpinan daerah harus ditingkatkan. Jika koordinasi sudah mantap, maka kita sebagai masyarakat awam meyakini, tingkat penurunan kemiskinan akan bisa tercapai, yakni target 1 persen per tahun seperti ditargetkan provinsi. Kita berharap, di masa mendatang kebijakan pemerintah menurunkan angka kemiskinan lebih berpihak pada masyarakat dan tidak hanya sekadar orientasi proyek semata. Semoga!!!. (*)

OPINI

Halaman 14

Destruksi Amoralitas Politik NTB AHAP Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sudah bergulir. Provinsi NTB sendiri menggelar Pilkada di tujuh kabupaten/kota. Kontestasi politik selalu dihinggapi penyakit yang membawa cacat demokrasi. Cacat itu terdiri atas cacat prosedural, berupa carut marut penyelenggaraan, hingga cacat substansial berupa tingkah polah kontestan yang tidak berintegritas. Cacat yang paling berbahaya dan dikhawatirkan masih akan terjadi pada Pilkada 2020 adalah amoralitas politik. Ruang kompetisi semakin sempit dan ketat. Antarkandidat akan berjuang keras, saling sikut, bahkan menghalalkan segala cara demi kemenangannya. Moralitas akan menjadi pemandu kontestan demi mewujudkan Pilkada di NTB yang berkualitas. Cacat Demokrasi Permasalahan bangsa menurut Al-Qardhawi (2002) pada dasarnya merupakan persoalan moralitas. Solusi efektifnya adalah revitalisasi nilai-nilai moral. Moralitas dan fatsun politik Indonesia dinilai rendah dalam berdemokrasi (Nahwi, 2014). Amoralitas politik masih menghantui jalannya demokrasi. Banyak praktik politik amoral yang mesti diwaspadai. Yang pertama adalah politik uang. Politik uang dalam pemilu menjadi kunci yang berpotensi membuka pintu praktik korupsi. Pemilu kerap dijalani dengan logika bisnis. Uang kampanye adalah modal yang mesti kembali dan menjadi laba dalam masa jabatan. Politik uang yang tidak logis jika ditilik dalam kalkulasi gaji, sangat rentan menimbulkan malapraktik politik seperti korupsi, gratifikasi, dan sejenisnya. Setiap jelang pelaksanaan pilkada, sering mencuat kasus tindak pidana korupsi. KPK (7/1) melakukan OTT terhadap Bupati Sidoarjo. Belajar pada Pilkada 2018, KPK saat itu juga melakukan tangap tangan terhadap enam kepala daerah yang jakan bertarung dalam kontestasi demokra-

Oleh: Ribut Lupiyanto Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) si. Yakni Bupati Subang, Bupati Ngada, Bupati Nganjuk, Bupati Halmahera Timur, Bupati Jombang, dan Bupati Kutai Kartanegara. Kedua adalah politik pencitraan. Realitas politik di Indonesia, menurut Yasraf Piliang (2005) didominasi rekayasa seakan-akan. Tradisi politik citra booming semenjak Era Reformasi yang memberikan ruang pers sebebas-bebasnya. Politik citra memiliki konotasi positif sekaligus negatif. Politik citra positif mengemas realita agar bernilai politis. Sedangkan politik citra negatif adalah merekayasa keadaan dengan menyembunyikan atau bersifat seakan-akan. Pencitraan negatif adalah penipuan publik. Tong kosong dari caleg atau capres direkayasa agar terlihat berbobot. Pencitraan awalnya menyihir, tetapi menjadi malapetaka ketika gagal membuktikan. Ketiga adalah konflik politik. Gesekan horisontal yang berpotensi konflik menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Kemendagri (2019) merilis setidaknya ada tiga potensi ancaman kerawanan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Pertama, polarisasi di tengah masyarakat akibat persebaran informasi lewat media sosial (medsos). Kedua, politik identitas dan politisasi isu SARA. Ketiga, keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu kepada salah satu pasangan calon kepala daerah secara langsung menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah. Gesekan di lapangan adalah keniscayaan, tetapi tidak semestinya melebar menjadi konflik. Konflik politik yang terjadi selama Pemilu 2019 berpotensi terlanjutkan pada masa selanjutnya. Pihakpihak yang kalah rawan menunggangi setiap permasalahan hingga menjadi bibit konflik.

RADIO

Keempat adalah perselingkuhan politik. Perselingkuhan politik yaitu perilaku menjijikkan antara kontestan dengan penyelenggara pemilu, atau kontestan dengan pengusaha. Kontestan dengan penyelenggara berselingkuh untuk saling jual beli pengaruh demi manipulasi proses pemilu. Kontestan dan pengusaha berselingkuh dalam hal modal politik dengan iming-iming dukungan politik terhadap investasinya. Strategi Destruksi Amoralitas politik mesti dikikis, demi peningkatan kualitas demokrasi dan perbaikan nasib bangsa lima tahun mendatang. Semua pihak perlu bergandengan tangan melakukan perbaikan moralitas politik. Beragam pendekatan juga penting dilakukan demi efektivitas upaya rekonstruksi. Langkah pertama yang diambil adalah dengan pendekatan spiritual; spiritualisme setiap manusia. Spiritualisme adalah sisi fundamental dan oase moralitas manusia. Aspek ini diharapkan dapat menyentuh sisi terdalam pelaku politik amoral untuk sadar dan memperbaiki dirinya. Selama ini spiritual hanya di permukaan bahkan dijual kontestan demi suara. Spiritualisme aplikatif mesti ditegakkan dalam menjunjung moralitas politik. Kedua dengan penegakan hukum. Hukum dapat menjadi efek jera atas praktik politik amoral sekaligus melanggar peraturan. Kuncinya adalah penegakan yang berkeadilan. Hukum mesti tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu menjadi pertaruhan atas optimalisasi penegakan hukum. Ketiga dengan pengawasan publik. Pengawasan publik akan lebih efektif dan masif jika digerakkan. Publik setelah melek politik dan regulasi dapat ikut mengawasi lingkungannya dari praktik politik

amoral. Publik menjadi pihak yang sehari-hari paling intens berinteraksi dengan dinamika kontestan. Pelanggaran dapat langsung dihakimi publik secara sosial, hingga pencabutan dukungan elektoral. Pelanggaran berat dapat dilaporkan ke Bawaslu. Kuncinya publik mesti dididik agar melek politik. Rakyat rindu hadirnya politik bermoral demi menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Kontestan penting mengambil teladan dari Muhammad SAW melalui politik profetik. Kepemimpinan profetik mengajarkan empat sifat, yaitu jujur atau benar (shiddiq), bisa dipercaya (amanah), komunikatif (tabligh), dan cerdas (fathonah). Calon kepala daerah penting meneladaninya sebagai modal utama memenangkan Pilkada 2020.

POJOK Pengadaan randis gubernur dan asisten dibatalkan Patut dicontoh oleh DPRD NTB

*** Ditemukan di penampungan ilegal, Kemenaker pulangkan 84 calon TKW asal NTB Calonya harus diproses hukum

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 17 Januari 2020

79.000 Lebih Blangko E-KTP Siap Disalurkan

Group Lippo akan Berinvestasi di KEK Mandalika

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB)James Riyadi, salah satu konglomerat Indonesia yang juga Pimpinan Lippo Group menyatakan ketertarikannya berinvestasi di Lombok. Ia tertarik menanam investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. ‘’Kita juga memang ada rencana seperti itu (berinvestasi). Sesegera mungkin,’’ ujar James Riyadi kepada Suara NTB, usai meresmikan Rumah Sakit Siloam, Kamis (16/1) kemarin. Ia menyadari, dibutuhkan dukungan semua pihak untuk mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Khususnya untuk wilayah Indonesia Timur. Ketertarikan untuk berinvestasi di KEK Mandalika ini dipertegas juga oleh Theo L. Sambuaga, Komisaris Siloam Hospitals. Menurutnya, terbuka peluang untuk manambah investasi di NTB. Bahkan penambahan investasi untuk menyangga KEK Mandalika menurutnya menjadi perioritas. ‘’Ya. Itu (KEK Mandalika) yang perioritas didukung investasinya,’’ ujar Theo. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyatakan rencana Siloam untuk membangun satu lagi rumah sakit tambahan di KEK Mandalika. Jika terlaksana rencana tersebut, menurutnya akan mendorong NTB menjadi Gemilang. Gemilang, seperti yang dijelaskannya adalah sebuah situasi yang nyaman bagi kehadiran investasi. Tugas pemerintah daerah adalah menyiapkan karpet merah bagi siapapun investor itu. Ia sangat meyakini investasi di NTB akan berkembang pesat. Dengan adanya KEK Mandalika dan terbukanya penerbangan langsung internasional yang saat ini dilayani oleh AirAsia ke Australia. Meski demikian, masuknya investasi ini harus memperhatikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat lokal. ‘’Jangan sampai investasi yang masuk menjadikan anak ayam mati di lumbung padi,’’ katanya. Gubernur menyinggung soal investasi sektor pertambangan yang ada di Pulau Sumbawa. Tambang emas yang sebelumnya dikelola oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan saat ini dikelola PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Namun ironis, masyarakat setempat menjadi TKW, pekerja kasar di luar negeri. Karena itu, investasi apapun menurutnya harus melibatkan sebanyak-banyaknya tenagaJames Riyadi tenaga lokal. (bul)

Pengadaan Randis Gubernur dan Asisten Dibatalkan Dari Hal. 1 Jadi, mencermati kelayakan kendaraan, ternyata beliau berkesimpulan masih layak untuk kendaraan yang ada,’’ katanya. Sementara untuk Wakil Gubernur (Wagub), tidak ada pengadaan mobil dinas tahun ini. Mobil dinas untuk Wagub sudah dilakukan pengadaan tahun 2019 lalu. Fathul menambahkan, kebijakan pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut sudah lama. Karena gubernur, menurut Fathul, melihat urgensinya. ‘’Ada program yang lebih urgen, itu pertimbangan pimpinan. Sekarang ndak ada pengadaan mobil dinas. Karena sudah lama pembatalannya,” tandas mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB ini. Sebelumnya, pengadaan mobil dinas untuk empat

pimpinan DPRD NTB senilai Rp2,6 miliar ramai diperbincangkan. Bahkan, anggaran untuk pengadaan mobil dinas dewan tersebut diduga “siluman” oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB. Karena tidak selaras dengan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Dewan 2018 – 2023. Fitra menyarankan anggaran pengadaan mobil dinas itu dibatalkan. Pengadaan mobil dinas bukan saja untuk pimpinan DPRD NTB. Tetapi juga ada di eksekutif, yakni untuk gubernur dan para asisten yang nilainya miliaran rupiah. Namun, untuk pengadaan mobil dinas di Sekretariat Daerah, gubernur telah meminta untuk dibatalkan. (nas)

Dinas Dikbud NTB Membangun Pendidikan NTB yang Membanggakan Dari Hal. 1 Pada misi NTB Sehat dan Cerdas, yaitu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi daya saing daerah. Perwujudan program menuju Pendidikan Gemilang meliputi 1.000 Cendikia, Literasi Digital, Rumah Bahasa, NTB Juara, dan Re-Engineering SMK. Sementara di misi keenam, yaitu NTB Aman dan Berkah, dilakukan melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Perwujudan program menuju pendidikan gemilang meliputi sekolah perjumpaan. Aidy menyampaikan, pihaknya ingin melaksanakan berbagai program unggulan yang diawali dengan branding Power 4-P, yaitu Profil, Penampilan, Pelayanan, dan Prestasi. Pada sisi Profil, Aidy menjelaskan, profil sekolah merupakan cerminan ketekunan dan ketelitian sekolah yang dinilai secara langsung oleh pemerintah dan masyarakat. Komponen profil antara lain akurasi data guru dan tata usaha, akurasi kompetensi, akurasi data siswa, akurasi data sarpras dan lainnya. ‘’Profil sekolah menjadi satu bagian penting dalam penetapan program, peningkatan citra profesional yang dapat memberi rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing,’’ kata Aidy yang saat ini juga masih menjabat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB. Terkait Penampilan, Aidy menjelaskan, penampilan sekolah merupakan cerminan citra diri sekolah yang dinilai secara langsung oleh masyarakat. Penampilan dapat menjadi modal utama bagi sekolah sebagai nilai jual di masyarakat dan orang tua. “Penampilan menjadi satu bagian penting dalam pembentukan

Halaman 15

dan peningkatan citra profesional yang dapat memberi rasa kepercayaan diri yang tinggi bagi seluruh warga sekolah,” jelasnya. Sementara terkait Pelayanan, Aidy menyampaikan bahwa sekolah adalah lembaga sosial yang memiliki fungsi pelayanan terhadap warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sebagai upaya sekolah melalui optimalisasi dari tugas dan fungsinya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Mengenai Prestasi, Aidy mengatakan, prestasi merupakan hasil suatu kecakapan atau hasil konkrit dari warga sekolah, baik prestasi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang akademik dan non akademik yang dapat dijadikan motivasi dan promosi sekolah. Aidy menekankan, implementasi 4P di SMA/SMK/SLB adalah upaya sekolah dalam membangun akurasi data dan kompetensi guru dan siswa. Serta meningkatkan penampilan fisik sarana dan warga sekolah. Juga meningkatkan pelayanan warga sekolah melalui kemampuan yang dimilikinya. Selain itu untuk memperoleh dan meningkatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Selain pemaparan program unggulan dari Dinas Dikbud NTB, dalam kesempatan itu disampaikan juga pengarahan dari masingmasing kepala bidang dan Kepala KCD yang hadir. Juga pemberian saran dan masukan dari pengawas dan perwakilan kepala SMA, SMK, dan SLB yang hadir. Nantinya rapat koordinasi dengan Kepala KCD dan Kepala SMA, SMK, dan SLB di Pulau Sumbawa akan dilaksanakan pada akhir pekan nanti. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) – Kekurangan blangko E-KTP di NTB telah dapat ditangani. Pasalnya, pemerintah pusat telah menyediakan blangko tersebut untuk diambil oleh masing-masing Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Dukcapil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Panca Kusuma, menerangkan di NTB sendiri kebutuhan blangko untuk pencetakan KTP berstatus Print Ready Record (PRR) atau sudah perekaman dan surat keterangan (suket) mencapai sekitar 79.000 lebih. ‘’Untuk pemenuhan yang itu sudah ada blangkonya. Tinggal tunggu teman-teman kabupaten/kota pergi mengambil (ke pusat) sesuai kebutuhan mereka,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (16/1) di Mataram. DPMPD Dukcapil NTB sendiri telah memberikan informasi tersebut kepada Disdukcapil kabupaten/kota.

Pengambilan blangko ke pusat disebut Panca sampai saat ini menunggu pencairan anggaran masing-masing dinas. ‘’Februari-Maret nanti sudah bisa diambil, menunggu anggaran cair untuk pergi ke pusat mengambil (blangko),’’ ujarnya. Dalam porsesnya, Disdukcapil kabupaten/kota akan mengajukan rekomendasi surat pengantar kepada DPMPD NTB untuk pengambilan blangko di kementerian. Jumlah blangko yang akan diberikan disesuaikan dengan pengajuan kebutuhan dari masing-masing Disdukcapil. Diterangkan Panca dalam beberapa bulan terakhir kebutuhan blangko di NTB telah bertambah mecapai sekitar 20.000 lembar. ’’Itu karena ada yang naik (umur) 17 tahun, kemudian ada juga yang pindahan dari luar daerah mengurus lagi,’’ ujarnya. Dengan dipenuhinya kebutuhan blangko E-KTP oleh pemerintah, Panca berharap agar masyarakat bersedia mengurus sendiri seluruh proses pencetakan dan menghindari tumbuhnya praktik percaloan.

‘’Masyarakat ini macammacam jenisnya. Ada yang karena malas, meminta orang mengurus. Itu yang memperbanyak calo. Jadi kalau bisa supaya diurus sendiri,’’ ujarnya. Berdasarkan data di DPMPD Dukcapil NTB sampai dengan November 2019 kebutuhan cetak E-KTP berstatus PRR mencapai 69.258. Dengan rincian Kota Mataram 4.243, Lombok Barat 10.266, Lombok Utara 1.258, Lombok Tengah 16.506, Lombok Timur 28.889, Sumbawa 7.155, dan Kota Bima 914. Sementara itu, masyarakat yang telah melakukan perekaman mencapai 3.579.806 orang atau sekitar 96.65 persen dari total jumlah penduduk wajib KTP di NTB. Rinciannya antara lain Kota Mataram 295.753 orang, Lombok Barat 490.225 orang, Lombok Utara 174.413 orang, Lombok Tengah 710.258 orang, Lombok Timur 804.195 orang, Sumbawa Barat 94.340 orang, Sumbawa 344.853 orang, Dompu 169.151 orang, Kabupaten Bima 387.543 orang, dan Kota Bima 109.075 orang. (bay)

Jembatan di Dompu Putus Diterjang Banjir Dari Hal. 1 Hujan lebat memicu banjir di ruas jalan tersebut. Air dari hulu menggerus jembatan kecil penghubung jalan raya. Besarnya debit air melebihi rongga jembatan, akibatnya ruas jalan terputus beberapa meter. ‘’Jembatan yang putus itu ada di Desa Mbuju. Kejadian ini pada pukul 17.30 Wita. Dampaknya, jalur dari Kilo menuju Dompu terganggu,’’ jelasnya. Akibat jembatan putus, pengendara kesulitan melalui

akses jalan provinsi menghubungkan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima itu dengan Kecamatan Kilo, Dompu. Pengendara sepeda motor terpaksa dibantu warga lainnya menyeberang melalui jalan putus yang masih dialiri air bah. Besok (hari ini), ia akan turun bersama tim ke lokasi untuk segera membuat jalan darurat untuk alternatif pengendara. Sementara Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH menjelas-

kan, kerusakan jembatan penghubung jalan provinsi di Kilo Dompu itu sudah diketahuinya. Bahkan kerusakan jembatan sudah dibahas Asisten II Setda NTB untuk penanganan lanjutan. Kejadian ini menambah daftar fasilitas umum yang rusak dan jadi tanggung jawab Pemprov NTB. Sebelumnya jembatan Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima dan Jembatan Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima juga belum diperbaiki. (ars)

Kapolda akan Maksimal Jamin Keamanan NTB Dari Hal. 1 Salah satu upaya Kapolda yakni dengan melengkapi fasilitas dan teknologi pendukung keamanan destinasi wisata. Hal itu diungkapkan Kapolda NTB saat berkunjung ke Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (16/ 1) siang kemarin. Dalam silaturahminya itu, Kapolda didampingi Direktur Intelkam Kombes Pol. Drs. Susilo Rahayu Irianto, Kabid Propam Kombes Pol Nuroddin dan Kabid Humas Kombes Pol. Artanto. Dalam kunjungannya sebagai silaturahmi awal sejak menjabat, Kapolda diterima Penanggung Jawab Suara NTB H. Agus Talino dan Redaktur Pelaksana Raka Akriyani. Dalam diskusi itu, Kapolda membahas pola- pola terbaik

yang bisa diterapkan untuk menjaga NTB dari gangguan kamtibmas. Kesamaan persepsi antara aparat dengan media dalam menjaga citra daerah sebagai objek wisata sangat penting untuk menjamin kepercayaan wisatawan. Apalagi objek wisata di NTB sedang berkembang membutuhkan jaminan keamanan, termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan diselenggarakan event akbar MotoGP tahun 2021. Usai diskusi, Kapolda menjelaskan, akan mendukung penuh program pemerintah dalam upaya menjamin keamanan pada objek wisata. ‘’Kita akan support, khususnya NTB sebagai salah satu destinasi wisata. Kita akan mencoba. Karena tujuan yang lebih besar

nanti adalah menjadikan NTB daerah maju, agar roda perekonomian terus berjalan,’’ ujarnya. Memetakan kebutuhan keamanan, khususnya di Lombok Tengah, ia berkesempatan bertemu dengan manajemen Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC). Dari paparan operator KEK Mandalika itu, ia mendapat gambaran kebutuhan keamanan yang harus didukung kepolisian. Pengganti Irjen Pol. Nana Sudjana ini akan berkoordinasi ke Mabes Polri untuk meminta dukungan fasilitas dan sarana keamanan. Bahkan ia akan merancang keamanan berbasis teknologi. ‘’Mudah- mudahan ada dukungan dari Mabes Polri dengan sistem pengamanan dengan IT yang cukup maju,’’ harapnya. (ars)

Jangan Terlena Penurunan Angka Kemiskinan Dari Hal. 1 13 program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov NTB bersinergi dengan Pemda kabupaten/kota adalah BUMDes, jamban keluarga, rumah layak huni, KUBe, Air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, kawasan rumah pangan lestari, pengelolaan pengembangan bank sampah, sambungan listrik murah dan hemat. Kemudian desa berdaya mandiri pangan, budidaya udang/motorisasi nelayan, dan ketahanan keluarga. Seluruh program tersebut pelaksanaannya mengacu pada 100 desa miskin dan 99 desa wisata sesuai SK Gubernur No.050.13-

366 Tahun 2019. Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini merupakan buah sinergisitas antara Pemprov dan Pemda kabupaten/ kota beberapa tahun lalu. Dimana, Gubernur/Wakil Gubernur menandatangani komitmen sinergi program prioritas dengan kabupaten/kota. ‘’Program ini kami yakini bagus dan akan diteruskan,’’ katanya. Ia menambahkan, faktor penyebab kemiskinan di NTB adalah makanan dan non makanan. Untuk makan, beras dan rokok masih menjadi penyumbang nomor satu dan dua. Penurunan kemiskinan ini, lanjut Ridwan, karena Pemda bersama stakeholders terkait mam-

pu mengendalikan inflasi, terutama beras. Ridwan mengatakan, tantangan ke depan selain menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Semakin kecil keparahan kemiskinan, maka akan mudah mengeluarkan masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Tetapi jika keparahan kemiskinan meningkat, maka semakin susah masyarakat miskin untuk dikeluarkan. ‘’Ini menjadi fokus kita dalam memberikan bantuan-bantuan kayak bantuan beras miskin (Raskin). Bantuan-bantuan sosial harus tepat sasaran. Data base harus benar. Jangan sampai salah sasaran,’’ ujarnya. (nas)

Pelaku Industri Siap Beri Diskon Maksimal di LSGS 2020

Mataram (Suara NTB) – Event Lombok Sumbawa Great Sale (LSGS) yang kembali diadakan tahun ini diharapkan dapat menjadi salah satu magnet promosi pariwisata NTB. Mendukung hal tersebut, pelaku industri pariwisata juga diminta bersiap memberikan penawaran paket promosi terbaiknya. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, menerangkan bahwa LSGS dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari mendatang. Pihaknya menargetkan 100 tenant akan terlibat dalam kegiatan tersebut dengan transaksi mencapai Rp25 miliar. “Kami libatkan ada 30 hotel dan homestay, 12 UMKM, 35 Food and Beverage (FnB), 10 pusat perbelanjaan. Serta ada juga 18 kategori lainnya,” ujarnya dikonfirmasi, Kamis (16/1) di Mataram. Sebagai pembeda, dalam LSGS kali ini Dispar NTB akan menerapkan mekanisme pembayaran yang lebih modern. Dimana proses transaksi diutamakan menggunakan non tunai. Untuk itu, Dispar NTB menggandeng Bank Indonesia Perwakilan NTB untuk memfasilitasi pembayaran non tunai. Selain itu disiapkan juga sistem pembayaran dengan menggunakan platform modern lainnya. ‘’Jadi cukup scan QR Code saja, sekarang itu sudah gampang. Supaya menarik lebih banyak transaksinya juga,’’ ujar Faozal. Dikonfirmasi terpisah Ketua

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan pihaknya siap memberikan diskon besar-besaran untuk mendukung LSGS. Hal serupa juga telah disetujui oleh asosiasi industri parwiisata lainnya yang menghadiri rapat di Kantor Dispar NTB beberapa hari lalu. “Jadi di great sale ini (kami) merencanakan (diskon) up to 70 persen. Ini jadi salah satu strategi, sehingga orang tertarik datang,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (16/1). Dengan adanya paket promosi berupa diskon besar-besaran tersebut, pihaknya mengharapkan LSGS dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancangegara ke NTB. PHRI NTB sendiri akan segera mengadakan rapat membahas besaran diskon yang akan diberikan oleh hotel-hotel anggota. Diterangkan Wolini, kesepakatan tersebut akan dibawa kepada rapat LSGS selanjutnya. “Untuk hotel mungkin nanti (ketentuan diskon) kita akan rapatkan dengan teman-teman dulu berapa persen yang disepakati dari up to 70 persen itu,” ujarnya. Sampai saat ini, setidaknya telah ada 40 hotel yang mengajukan diri mengikuti kegiatan tersebut. “Itu masih bisa bertambah lagi jumlahnya,” ujar Wolini. Jumlah tersebut ditambah dengan lima restoran anggota PHRI yang juga akan mengikuti LSGS. (bay)

Dua Saksi Diperiksa Dari Hal. 1 Setelah panggilan kedua pagi tadi (kemarin, red) mereka hadir,’’ ujar juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH sesuai informasi dari penyidik. Sifat pemanggilan dan pemeriksaan menurut Dedi Irawan masih tahap klarifikasi seputar dana rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Lombok. Ia tak menjelaskan lebih jauh soal isi klarifikasi karena menyangkut teknis pemeriksaan yang tidak boleh dipublikasi. Selanjutnya, saksi saksi lain dipastikan masih akan dipanggil. Mengenai identitas saksi yang sudah diperiksa maupun akan dipanggil tidak disebutkan dengan alasan sama. Ditangani BPK RI Sementara dari pemberitaan Suara NTB sebelumnya, pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan masyarakat soal dana rehabilitasi gedung Asrama haji senilai Rp 1,1 miliar yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan BPK itu terkait kelebihan pembayaran atas pe-

kerjaan rehabilitasi gedung pada UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sebesar Rp 1.170.816.830. Dana bermasalah itu dialokasikan dari anggaran kemaslahatan yang diberikan oleh BPKH. Poin kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masalah pada pembayaran itu disebabkan kelebihan volume pekerjaan rehabilitasi. Seperti rehabilitasi gedung, untuk hotel dengan temuan sebesar Rp 373.115.542, temuan gedung Mina sebesar Rp 235.957.012, temuan gedung Sofha 242.920.236, temuan pada Gedung Arofah sebesar Rp 290.602.840. Terakhir, temuan pada gedung PIH sebesar Rp 28.602.840. Dikonfirmasi terpisah soal temuan ini, juru bicara BPK NTB Okta Anantyo Prasetyo dikonfirmasi soal temuan ini menjelaskan, sepenuhnya menjadi kewenangan BPK RI. Sebab sumber keuangan dari pusat dan audit dilakukan BPK RI. ‘’Setelah saya perhatikan, (itu) BPK pusat. Kami hanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,’’ ujarnya singkat. (ars)

Dalami Keparahan Kemiskinan Dari Hal. 1 Di daerah perkotaan, indeks keparahankemiskinanpadaMaret 2019sebesar0,451meningkatmenjadi 0,533 pada September 2019. Sedangkan di daerah pedesaan, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,504 pada Maret 2019 menjadi 0,505 pada September 2019. ‘’Saya akan dalami lagi apa saja di balik meningkatnya indeks keparahan kemiskinan itu. Dari situ, kita akan tahu intervensi program apa yang akan masuk,’’ kata Ardhi. Dengan mendiagnosa faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan indeks keparahan kemiskinan itu. Ardhi berharap akan akan tercermin penanganannya dalam APBD Perubahan mendatang. Berdasarkan data BPS, indeks kedalaman kemiskinan di NTB periode Maret - September 2019, mengalami penu-

runan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,327 pada Maret 2019 menjadi 2,119 pada September 2019. Penurunan nilai indeks ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garus kemiskinan. Sedangkan untuk Indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Artinya, ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar di NTB. ‘’Kalau industrialisasi jalan, IKM bisa tumbuh lebih cepat. Itu akan bisa diatasi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan itu,’’ kata Ardhi. Selain itu, Pemprov juga akan memperkuat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mart. Sehingga IKM lokal mampu bersaing dengan retail-retail modern yang ada di NTB. Dengan begitu, diharapkan ketimpangan semakin bisa diperkecil. (nas)

Kemenaker Pulangkan 84 Calon TKW Asal NTB Dari Hal. 1 Terkait proses hukum bagi calo atau sponsor yang merekrut puluhan calon TKW tersebut, Agus mengatakan pihaknya menyerahkan ke kepolisian. Pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian mengenai persoalan ini. Diketahui, pada 14 Januari lalu, Kemenaker telah bersurat ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc tentang pemulangan 84 calon TKW atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) hasil sidak di Jakarta. Dalam surat tersebut dijelaskan, Kemenaker menemukan 120 CPMI, di mana 87 orang berasal dari NTB. 120 CPMI yang ditemukan dalam sidak di penampungan ilegal, kemudian ditempatkan di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Kementerian Sosial di Bambu Apus Jakarta Timur untuk dilakukan pembinaan dan pengambilan keterangan oleh pengawas Ketenagakerjaan. Dan dilakukan penyuluhan bimbingan jabatan oleh pengantar kerja dari Kemenaker. Dari hasil pembinaan dan pengambilan keterangan diperoleh informasi bahwa para CPMI direkrut secara langsung oleh calo atau sponsor dengan diberikan imbalan sejumlah uang sebanyak Rp3 - 10 juta dan para CPMI tak mengetahui Pe-

rusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan menempatkan. Dari 87 CPMI asal NTB, sebanyak 3 orang masih berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri. Sedangkan sebanyak 84 orang membatalkan niatnya untuk bekerja ke luar negeri dan meminta untuk dipulangkan. Dari 84 calon TKW atau CPMI asal NTB yang dipulangkan tersebut, sebanyak 15 orang dari Lombok Timur, 30 orang dari Lombok Barat, 33 orang dari Lombok Tengah, 3 orang dari Sumbawa dan 3 orang dari Kota Mataram. Dijanjikan Rp 10 Juta Calon TKW tergiur dengan bujuk calo karena akan ditempatkan di Arab Saudi dengan gaji jutaan rupiah. Mereka semakin yakin karena diiming imingi mendapat dana segar Rp 10 juta jika mau diberangkatkan. Seperti pengakuan Muliati (39), asal Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Mataram. Dibujuk tekong inisial SB asal Kelurahan Sayang Sayang, Cakranegara. Namun dari total uang yang dijanjikan itu, ia baru terima Rp 4,5 juta. Itu pun sudah habis dipakai selama perjalanan dari Mataram ke penampungan sementara di Surabaya, kemudian berlanjut ke Jakarta.

‘’Saya telpon beberapa kali saat di penampungan. Mau tagih yang belum diberikan ke saya. Tapi dia tidak angkat (telepon). Sampai sekarang orangnya hilang,’’ akunya. Ia baru sadar jadi korban penipuan setelah digerebek aparat. Kepada Suara NTB ia menceritakan, awal penipuan ketika ia dihubung SB yang sama sekali tidak dikenalnya. Melalui SMS ia terus dibujuk. Pelaku juga merinci tarif ke masing masing negara tanpa dokumen. ‘’Kalau gak punya paspor tinggal potong 1 juta saja. Misalnya ke Saudi 5,5 juta, ke Malaysia 3 juta, ke Singapura 2,5 juta,” demikian kalimat chat pelaku ke Muliati. Ia akhirnya tertarik setelah ada kepastian diberikan dana cash Rp 10 juta lengkap dengan paspor. “Iya bisa Rp10 juta, tapi kalau sudah jadi paspor. Iya iya saya kasih,’’ kata SB setelah SMS panjang lebar dengan korban. Sama dengan nasib Mahniwati (40) asal Lombok Barat, diimingi hingga Rp10 juta, namun baru diberikan Rp 2 juta. Ia mengaku lega setelah ditemukan petugas dan dipulangkan ke daerah asal. Selama di penampungan kondisi mereka memprihatinkan. Meski ditampung di dalam rumah namun mereka diperlakukan seperti narapidana. ‘’Gelap, pengap, karena banyak orang or-

ang (TKW) lainnya di sana. Kami tidak boleh keluar, karena gerbang ditutup rapat,’’ ujar Muliati. Dalam kondisi masih trauma, dia mengaku lega setelah ditemukan dan dipulangkan petugas. Meski pengalaman bertahun tahun menjadi TKW non prosedural, baru kali ini ia berhasil digagalkan aparat. Penggerebekan berlangsung tanggal 27 Desember lalu oleh tim Subdit Perlindungan Direktorat PPTKLN Kemenaker di sebuah rumah penampungan. Pemilik rumah yang diduga bagian dari jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih dalam pengejaran. Total calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di dalam rumah yang tertutup itu 120 orang. Dengan rincian 2 orang dari Jawa Tengah, 19 orang dari Jawa Barat, 12 dari Banten, terbanyak dari NTB 87 orang. Sementara tiga orang lagi memilih melanjutkan keberangkatan setelah dokumen dilengkapi. Khusus dari NTB dipulangkan sekaligus menggunakan pesawat dan tiba di Bandara Lombok International Airport (LIA) kemarin sekitar Pukul 14.00 Wita. Mereka kemudian dibawa menggunakan tiga mini bus ke Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Mataram dikawal di Kemenaker.

‘’Kita gerebek pagi setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa rumah itu sudah cukup lama jadi tempat penampungan CPMI,” kata Kasubdit Perlindungan Direktorat PPTKLN Kemenaker RI, Muhammad Ridho Amrullah yang memimpin penggerebekan itu. Menurut Ridho Amrullah, setelah dilakukan cek dokumen, para Calon TKW itu ditampung sementara sebelum ditempatkan ke Arab Saudi. Pihaknya menggagalkan pemberangkatan karena negara itu sedang memberlakukan moratorium sejak 2015 lalu. “Kita cek dokumennya tidak lengkap, kami amankan. Karena sudah dipastikan mereka akan ke Arab Saudi dengan cara ilegal,” tegasnya. Ia berharap kasus ini jadi pelajaran masyarakat NTB untuk mengurungkan niat berangkat ke negara negara Timur Tengah yang sedang diberlakukan moratorium pemberangkatan tenaga kerja. Sementara untuk tekong hingga pelaku penampungan dan jaringan TPPO yang terlibat pemberangkatan, sedang dalam proses pengejaran. Pihaknya berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Polda NTB untuk penyelidikan lebih lanjut. (nas/ars)

Jumat, 17 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tangani Sampah

Desa di Loteng Wajib Beli Truk Sampah Praya (Suara NTB) Desa-desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ini diwajibkan untuk menyediakan atau membeli dump truck serta motor sampah. Guna membantu penanganan sampah di masing-masing desa. Dengan begitu diharapkan, persoalan sampah yang muncul di desa perlahan bisa tertangani. Demikian ditegaskan Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT., saat pencanangan Desa Aman, Bersih,Sehat dan Religius (ABSaR) di kantor Camat Batuklaing, Kamis (16/1). Dikatakannya, persoalan sampah saat ini sudah sangat parah. Dalam artinya, sampah tidak hanya menjadi persoalan di wilayah perkotaan saja. Persoalan sampah di desa juga tidak kalah parah. Di satu sisi, fasilitas pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membantu penanganan sampah hingga ke desa-desa masih sangat kurang. Sehingga perlu ada dukungan dari pemer-

intah desa. Untuk bagaimana bisa sama-sama menyiapkan fasilitas penanganan sampah. Paling tidak berupa kendaraan pengangkut sampah. Yang bisa dimanfaatan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang ada. “Kalau hanya menunggu diangkut oleh pemerintah daerah, tidak akan selesai persoalan sampah di daerah ini. Jadi harus ada dukungan dari pemerintah desa. Agar beban tugas pemerintah daerah bisa lebih ringan,” ujarnya. Untuk itulah, mulai tahun ini Pemkab Loteng sudah mewajibkan pemerintah desa membeli

atau mengadakan kendaraan pengangkut sampah. Minimal satu dump truck di masing-masing desa. Sementara untuk mengangkut sampai dari dusundusun, desa bisa menyiapkan sepeda motor sampah. Menurutnya, pembelian kendaraan untuk mengangkut sampah secara aturan dibolehkan. Artinya, ADD bisa digunakan untuk membeli kendaraan. Karena itu juga demi kepentingan masyarakat umum. “Kan kalau sampah sudah tertangani, desa menjadi lebih bersih. Masyarakatanya pun menjadi nyaman dan sehat,” terang Suhaili. Kepala Dinas Pember-

dayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, mengaku pihaknya akan segera mengumpulkan semua kepala desa (kades) untuk membahas secara teknis rencana penyiapkan kendaraan pengangkut sampah tersebut. Pihaknya akan berupaya, anggaran pengadaan kendaraan sampah tersebut sudah bisa teralokasikan pada APBDes semua desa di Loteng tahun ini. “Bagi desa yang sudah menganggarkan pengadaan kendaraan sampah, mungkin tidak akan kita minta APBDes-nya direvisi. Tetapi bagi desa yang belum menganggarkan untuk pengadaan kendaraan sampah, baru akan kita minta APBDes-nya direvisi. Supaya tahun ini semua desa di Loteng sudah punya kendaraan pengangkut sampah seperti yang diharapkan kepala daerah,” timpalnya. (kir)

(Suara NTB/ris)

ANYAMAN KETAK - Para perajin anyaman ketak di Dusun Antak Antak saat menganyam aneka rupa produk ketak.

Perajin Anyaman Ketak Butuh Bantuan Pemasaran Praya (Suara NTB) Setidaknya ada tujuh jenis produk unggulan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Salah satunya adalah produk anyaman ketak. Usaha para perajin ketak mengalami pasang surut, tergantung dari kondisi ekonomi dalam negeri dan jumlah kunjungan wisatawan. Salah satu yang dibutuhkan oleh perajin ketak di Loteng yaitu bantuan pemasaran terhadap produk-produk kerajinan yang mereka hasilkan. “Kami mengharapkan perhatian pemerintah dalam hal pemasaran produk, agar kami tak hanya menjualnya ke Bali saja,” kata Muhakil, salah seorang perajin anyaman ketak di Dusun Antak Antak, Desa Mas Mas Kecamatan Batukliang Utara, Loteng kepada Suara

NTB, Kamis (16/1). Dusun Antak Antak memang selama ini dikenal sebagai salah satu kampung perajin anyaman ketak di Loteng. Sekitar 85 persen penduduk di dusun ini mengayam ketak menjadi aneka rupa barang seperti tas, nampan, tempat air mineral, tempat tisu hingga topi. Menurut Muhakil, selama ini hasil kerajinan ketak dijual ke Bali. Namun terkadang dijual ke Yogya dan Jakarta meskipun sangat jarang. Dari Bali, produk ketak selanjutnya dijual ke daerah lain atau bahkan ke mancanegara. Namun demikian, pihaknya mengharapkan agar diberikan bantuan pemasaran agar penjualan hasil kerajinan lebih lancar dan harganya bersaing. Terkait dengan harga, me-

mang berbeda-beda tergantung dari jenis barang dan ukurannya. Namun harganya antara Rp12.500 sampai di atas Rp100 ribu. Sebagai contoh, anyaman ketak menjadi produk tas ukuran besar harganya Rp50 ribu per buah jika dikirim ke Bali. Satu produk tersebut jika para perajin tekun, bisa jadi dalam satu hari. Ia mengatakan, penjualan kerajinan ketak memang fluktuatif. Jika sedang laku, pera pemesan di Bali bisa meminta hingga 200 – 300 buah dalam sekali transaksi. Untuk memenuhi permintaan tersebut, para perajin biasanya berupaya memenuhi target waktu agar usaha menjadi lancar. “Namun demikian, selain pemasaran, aspek permodalan masih sangat dibutuhkan. Perajin butuh sunti-

kan modal agar lebih berkembang,” ujar Muhakil. Beruntung di sana sudah masuk layanan lembaga keuangan resmi seperti bank serta PT.PNM dengan produk Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Dengan adanya layanan lembaga keuangan resmi tersebut, rentenir diklaim sudah tidak ada lagi.” Tidak ada lagi rentenir di sini, kita tidak berani minjam di sana,” katanya. Perlunya tambahan permodalan untuk para perajin anyaman ketak untuk mengembangkan usaha guna menghadapi KEK Mandalika yang semakin berkembang. “Kalau kita dikasi gerai khusus untuk memasarkan produk ketak di KEK Mandalika, tentu sangat bagus. Itu akan mendekatkan diri dengan pembeli,” katanya. (ris)

(Suara NTB/viq)

LAPAK BARU - Lapak baru baru di Pantai Ampenan yang belum bisa ditempati oleh pedagang setelah rampung dikerjakan rekanan. Pengelolaan destinasi wisata pantai Ampenan harus diperjelas.

Pengelolaan Wisata Pantai Ampenan Belum Jelas

Mataram (Suara NTB) Pengelolaan destinasi wisata di pantai Ampenan hingga saat ini masih belum jelas. Setelah proyek pembangunan lapak baru di Pantai Ampenan rampung, belum ada informasi terkait siapa saja pedagang yang boleh menempati lapak baru tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi melihat pengelolaan retribusi lapak, retribusi parkir dan sistem kelola wisata di pantai Ampenan belum jelas. Sebab, setelah perampungan lapak baru, sampai saat ini belum juga ditempatkan. Tak hanya itu retribusi parkir di pantai Ampenan dinilai tak jelas kemana aliran dananya. “Dari itu kita akan rapatkan bersama semua staf untuk dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) dulu. Dalam waktu seminggu ini kita akan garap. Bukan hanya SOP-nya, kita juga akan coba garap Peraturan Walikota (Perwal) untuk pengelolaan lokasi wisata di Pantai Ampenan itu,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (16/1). Selama ini kata Denny belum pernah dirinya memperoleh informasi terkait pengelolaan wisata di Pantai Ampenan. Pasalnya, SOP yang diberlakukan dalam pengelolaan wisata di pantai Ampenan tak jelas. Karenanya pihaknya akan berupaya menggarap

Perwal dan SOP pengelolaan wisata pantai Ampenan agar tata pengelolaan jelas. “Setelah Perwal dan SOPnya jadi, berulah kita ajak komunitas dan pengelola di sana untuk menjaga area wisata pantai Ampenan. Selama ini kan bagaimana pengelolaannya kita tidak tahu. Memang dari informasinya ada beberapa pihak yang terlibat di sana, ada Dinas Perdangan kota Mataram, Kecamatan Ampenan dan Dinas Pariwisata sendiri,” pungkasnya. Ia memaparkan, dari Perwal yang akan dibuat, nantinya bisa memperjelas bentuk SOP pengelolaan pantai Ampenan. Bukan hanya itu, Dinas Perdagangan kota Mataram juga sebagai pihak terkait bisa lebih jelas batasan pengelolaannya di mana. Selain itu, untuk pengelolaan parkir di pantai Ampenan selama ini tidak pernah diketahui kemana aliran dananya. Apakah ke Dinas Perhubungan Kota Mataram atau ke mana. “Setelah Perwalnya jadi, barulah akan jelas nanti. Kita juga akan komunikasikan bentuk Perwalnya bagaimana di sana. Di mana posisi Dinas Perdagangan di mana posisi Dinas Perhubungan di situ. Sampai sekarang kita belum tahu siapa yang pegang untuk pengelolaan parkinya. Dan saya pikir parkir di sana termasuk liar menurut saya,”

jelasnya. Dinas Pariwisata Kota Mataram menargetkan pembahasan Perwal tersebut bisa dirampungkan pada awal bulan Februari 2020. Bukan hanya itu, pengelolaan sampah juga menjadi pertimbangan di pantai Ampenan. Sebab selama ini, ketiga pihak (Dispar, Disdag dan Kecamatan Ampenan) tak pernah menyinggung kondisi sampah di pantai Ampenan. “Jadi dengan SOP tadi, sistem kelola sampah di situ jadi jelas siapa yang kelola. Itu harus jelas semuanya,” pungkas Denny. Salah satu pemilik lapak di Pantai Ampenan, Saknah (50) mengatakan kepada Suara NTB, selama berjualan di pantai Ampenan, Saknah tak pernah membayar biaya sepeserpun kepada Pemkot Mataram untuk biaya sewa. “Memang ini dulu yang perintahkan buat lapak kan pak Kaling. Semuanya swadaya dan saya tidak bayar uang sewa lokasi sedikitpun,” jelasnya. Bukan hanya Saknah, salah satu Jukir asal Ampenan yang tak ingin disebut namanya itu membenarkan hal tersebut. Selama menjadi Jukir di Pantai Ampenan, uang dari pungutan parkir tersebut dikumpulkan ke Jukir utama kemudian di bagi rata ke semua jukir. “Dari sepengathuan saya memang begitu, kita setor ke ketua, katanya dia sih dibagi rata,” tutupnya. (viq)