Edisi Kamis 17 Januari 2019 | Suara NTB by e-Paper KMB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 17 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 258 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Di Tengah Penanganan Pascabencana

Kemiskinan Mampu Diturunkan Jadi 14,63 Persen Mataram (Suara NTB) Di tengah penanganan pascabencana gempa, Pemprov NTB bersinergi dengan Pemda kabupaten/kota mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 14,63 persen pada posisi September 2018. Selasa (15/1), BPS merilis, angka kemiskinan di NTB September 2018 sebesar 14,63 persen, menurun 0,42 poin dibandingkan keadaan September 2017 yang sebesar 15,05 persen. Wakil Gubernur (Wagub) NTB yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggu-

langan Kemiskinan (TKPD) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd bersyukur dengan menurunnya angka kemiskinan di daerah ini. Di tengah bencana gempa bumi beruntun di tujuh kabupaten/kota, angka kemiskinan NTB mampu diturunkan. Wagub mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini cukup luar biasa. Pasalnya, sebelumnya angka kemiskinan NTB diprediksi akan meningkat menjadi 15,88 persen pada 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

‘’Syukur ahamdulillah, ini. Tidak seperti kita prediksi sebelumnya. Berkat kerja keras dan pembangunan yang lebih sinergi, ternyata dampak gempa tidak sampai membuat angka kemiskinan NTB meningkat,’’ kata Wagub di ruang kerjanya, Rabu (16/1) siang didampingi Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM. Dikatakan, penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota lainnya bisa menutup kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). KLU merupakan daerah ter-

dampak gempa paling parah di NTB. Jika tak terjadi bencana gempa, kata Wagub, kemungkinan penurunan angka kemiskinan NTB akan jauh lebih besar. ‘’Terima kasih TGB - Amin. Pembangunan 2018 berjalan dengan baik. Sehingga walaupun gempa terjadi, terjadi penurunan kemiskinan,’’ katanya. Penurunan angka kemiskinan NTB ini lanjut Wagub menjadi semangat Pemprov dan Pemda kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa NTB sudah bangkit. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

POSE - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kepala Bappeda H. Ridwan Syah dan jajaran pose bersama, Rabu (16/1).

(Suara NTB/why)

BUKTI UANG - Kapolres Mataram, Saiful Alam menunjukkan barang bukti uang tunai diduga hasil pungutan fee dana rehabilitasi masjid pascagempa Lombok, Rabu (16/1) yang disita dari BA dan MI.

Tersangka Bertambah

Pejabat Kemenag Lobar Diduga Komandoi Pungli

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Penyidikan dugaan pungli dana rehabilitasi rekonstruksi masjid terdampak gempa Lombok menetapkan tersangka baru. Selain BA, oknum petugas KUA Gunungsari yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), polisi akhirnya menetapkan Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag, Lombok Barat (Lobar), MI sebagai tersangka. MI diduga memerintahkan tersangka BA untuk memungut sebagian dana rehabilitasi masjid.

Prihatin OTT GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengaku prihatin dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) dana rehabilitasi masjid yang dilakukan oknum staf Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungsari, Lombok Barat (Lobar). Gubernur meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara profesional. ‘’Kita merasa prihatin. Tapi saya khawatir, jangan terlau dibesar-besarkan juga. Dengan pemberitaan seperti sekarang itu nanti seakanakan bencana besar betul terjadi. Sehingga proporsional saja,’’ harapnya dikonfirmasi Rabu (16/1) siang. Bersambung ke hal 15 H.Zulkieflimansyah

KO M E N TTAA R Jadi Prioritas

Tajuddin (Suara NTB/dok)

APARAT Kepolisian terus mendalami kasus dugaan pungutan liar (Pungli) pada penyaluran dana rehabilitasi masjid terdampak gempa. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, menjadi prioritas aparat kepolisian untuk ditangani. Demikian disampaikan Wakapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Tajuddin, MH, Rabu (16/1). Wakapolda mengatakan, aparat kepolisian sekarang terus mendalami kasus OTT dana rehabilitasi masjid tersebut. Karena hal ini berkaitan dengan penggunaan dana b a n t u a n bencana, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

TERSANGKA BERTAMBAH – Tersangka MI, pejabat Kemenag Lombok Barat tersangka dugaan pungutan fee dana rehabilitasi masjid digiring penyidik Polres Mataram, Rabu (16/1).

MI yang diperiksa sejak Selasa (15/ 1) petang di Mapolres Mataram sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mulai ditahan Rabu (16/1). Tersangka MI diduga memiliki peran penting bekerja sama dengan tersangka BA. ‘’Pungutan ini atas ide dan gagasan I (MI). MI memerintahkan BA melakukan pungutan liar terhadap pengurus masjid,’’ beber Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam, Rabu (16/1). Penelusuran terhadap tersangka MI berdasarkan pemeriksaan enam orang saksi. Buntut dari tertangkap tangannya BA

pada Senin (14/1) lalu. Tersangka dipanggil penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram untuk diperiksa pada Selasa (15/1) petang sekitar pukul 20.00 Wita. Dua alat bukti yang dikantongi penyidik sudah cukup untuk menjerat MI sebagai tersangka. Tersangka MI bukan cuma punya peran memberi komando ke BA. Melainkan juga diduga turut memungut fee dari dana yang diterima masjid di Kecamatan Lingsar dan Batulayar, Lombok Barat. Bersambung ke hal 15

Modus Pungli, Pengurus Masjid Diduga Diintimidasi Mataram (Suara NTB) Ta’mir atau pengurus masjid penerima bantuan dari Kementerian Agama (Kemenag) NTB diduga diintimidasi. Saat menerima buku rekening, isyarat pemotongan sudah disampaikan. Jika tidak setuju, maka bantuan diancam dialihkan ke masjid lain. Pengakuan itu disampaikan Ta’mir Masjid

Baiturrahman, Dusun Limungan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Mereka mendapat tawaran bantuan perbaikan masjid yang rusak akibat gempa. Syaratnya ajukan proposal permintaan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungsari, Bersambung ke hal 15

TUNJUKKAN - Pengurus Masjid Baiturrahman Khaerul Amin Rabu (16/2) menunjukkan rekening penampung dana bantuan dari Kemenag. Saat diterima jumlah uang utuh, namun diduga dipotong saat pencairan.

(Suara NTB/ars) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Giri Menang (Suara NTB) - mampu menyumbang ke 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bupati Lombok Barat (Lo- masjid, malah motong lagi . 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bar), H. Fauzan Khalid dan Ini tidak pantas,’’ katanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kalangan DPRD menyampai- dengan nada kecewa. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Hal senada disampaikan kan rasa kecewanya kasus 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pungutan liar (Pungli) bantu- anggota DPRD Lobar, Hj. Nur 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 an rehabilitasi masjid yang Hidayah. Ia menilai praktik 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 melibatkan oknum ASN Ke- pungli yang dilakukan oknum 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 menag setempat. Perbuatan ASN ini memalukan daerah. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tersangka dinilai tak pantas . Sebab bantuan yang dipungli 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Orang nomor satupun untuk korban gempa, bahkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 mengimbau semua pihak bantuan rehab masjid. ‘’Ini me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 menumbuhkan rasa malu malukan. Bantuan gempa un123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 agar malu melakukan tinda- tuk masjid dipotong,’’ katanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kecewa. Ia mengaku mendenkan melanggar. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bupati Lobar mengata- gar informasi terkait pungu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kan, pihaknya sering tan tersebut dari pengurus dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 menyampaikan bahwa kalau kadus. Ia pun menyarankan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tidak menyumbang ke agar pengurus jangan mau di123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 masjid minimal mampu potong sebab bantuan ini lang123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 memfasilitasi sebagai bentuk sung masuk ke rekening. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dharma bakti. ‘’Tapi ini tidak Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Bupati dan DPRD Kepala Kemenag Lobar Siap Diklarifikasi Lobar Kecewa BA Mengaku Diperintah Atasan

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat (Lobar), H. Jaelani mengatakan siap dipanggil untuk diklarifikasi oleh aparat berwajib jika diperlukan keterangannya terkait dugaan pungli yang menjerat dua orang bawahannya. Pihak Kepolisian telah menetapkan dua tersangka dugaan pungli dana rehabilitasi masjid terdampak gempa. ‘’Tidak tahu nanti mungkin bisa jadi saya dimitai keterangan. Saya sangat siap memberikan keterangan,’’ kata Jaelani. Akan tetapi jika diperlukan keterangannya, ia siap diperiksa. Soal penetapan Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Lobar, MI sebagai tersangka ia mengaku belum mengetahuinya. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

DITANGKAP - BA saat ditangkap Tim Sat Reskrim Polres Mataram Senin (14/1), sesaat setelah mengambil fee dari pengurus masjid yang menerima dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

TWLB Minim Fasilitas TAMAN Wisata Loang Baloq (TWLB) merupakan salah satu spot pariwisata yang potensial di Kota Mataram. Namun, objek penataan wisata ini masih minim fasilitas. Camat Sekarbela Cahya Samudra, S.STP., MH mengungkapkan, penataan di Pantai Loang Baloq masih minim. Terbukti, banyak fasilitas yang rusak dan tidak terawat. Untuk penataan, kecamatan tidak memiliki kewenangan. Sebab, destinasi wisata yang berdekatan dengan Makam Loang Baloq di bawah kendali Dinas Pariwisata Kota Mataram. (Suara NTB/mhj) “Penataan di Pantai Cahya Samudra Loang Baloq memang pada prinsipnya, pengelolaan Loang Baloq itu kan berada di bawah Dinas pariwisata. Cuma untuk pengawasannya memang bersama-sama, lurah sama kami kecamatan,” ujar Cahya Samudra, Rabu (16/1). Diakui, pengelolaan kebersihan menjadi tanggungjawab kecamatan dan kelurahan. Akan tetapi, ini tidak sebanding dengan fasilitas yang ada. Artinya, perlu sentuhan dari instansi teknis agar memberi dampak terhadap peningkatan pengunjung. “Dengan segala fasilitas yang memang masih minimlah kalau dibandingkan dengan di Pantai Ampenan, memang Loang Baloq ini masih butuh sentuhan dari pemerintah,” tambahnya. Yaya sapaan akrab Camat Sekarbela ini menambahkan, pemerintah provinsi juga memberikan signal untuk penataan. Intervensi dari lintas sektor dibutuhkan sehingga dapat mempromosikan destinasi pantai, juga destinasi religi di tempat tersebut. Pergantian pimpinan di Dinas Pariwisata tambahnya, diharapkan memberikan nuansa berbeda dari aspek penataan destinasi wisata di Kota Mataram. Mantan Lurah Pagutan Barat ini menunggu ide atau gagasan dari Kadis Pariwisata yang baru. Sehingga, objek wisata di Loang Baloq memberikan magnet tidak saja bagi wisatawan lokal, melainkan wisatawan domestik dan mancanegara. “Kita sedang tunggu ide Kadis Pariwisata yang baru,” tuturnya. (mhj)

Rp1 Miliar Keuangan Daerah Berhasil Diselamatkan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram berhasil menyelamatkan keuangan daerah Pemkot Mataram sebesar Rp 1 miliar. Sumbernya dari tunggakan retribusi dan pajak daerah. Kejari Mataram Dr. I Ketut Sumedana menyebutkan, keuangan daerah Kota Mataram yang berhasil diselamatkan sekitar Rp1 miliar. Ini bersumber dari tunggakan pajak bumi dan bangunan, pajak parkir dan retribusi lainnya. Yang paling besar tertagih yakni pajak parkir di rumah sakit umum daerah sebesar Rp600 juta. “Parkir rumah sakit tuh paling besar kita tagih sampai Rp600 juta,” sebut Sumedana, Rabu (16/1). Tak secara detail disebutkan Kejari, tunggakan mana saja yang belum tertagih.

Yang jelas menurut dia, ada beberapa tunggakan lainnya yang belum selesai. Pihaknya masih melakukan penagihan secara persuasif. “Masih ada PR penagihan. Saya tidak bisa rincikan,” tandasnya. Tunggakan paling banyak tertagih oleh Jaksa Negara di Kabupaten Lombok Barat. Tunggakan pajak bumi dan bangunan di sana mencapai Rp16 miliar. Ke depan, kemungkinan akan lebih spesifik di bidang Datun untuk merincikan tunggakan keuangan daerah baik di Kota Mataram yang belum tertagih.

Dalam konteks penagihan tersebut, Jaksa negara bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk menagih perusahaan - perusahaan yang sulit membayar. “Malah kita harapkan ada pekerjaan baru,” tambahnya. Jika ada potensi penyimpangan tambah mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ini, bisa saja digugat secara perdata atau dibawa ke pidana. Khusus pengelolaan parkir di Kota Mataram, Sumedana mengharapkan, penggantian Kepala Dinas Perhubungan dapat mengubah pengelolaan

(Suara NTB/cem)

PARKIR - Operator parkir di RSUD Kota Mataram mengambil tiket dari salah satu pengunjung, Rabu (16/1). Kejaksaan berhasil menyelamatkan keuangan daerah Rp600 juta dari pengelolaan parkir di rumah sakit plat merah ini. parkir. Dia melihat, potensi parkir di Mataram cukup be-

sar menjadi potensi pendapatan asli daerah. (cem)

Walikota Persilakan Publik Awasi Kerja Tim Pansel

Cegah Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat FRAKSI-fraksi di DPRD Kota Mataram menanggapi tanggapan Walikota Mataram terhadap tiga buah raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram. Juru bicara fraksifraksi Dewan, Drs. I Ketut Sugiarta menyampaikan, sebagai upaya Pemkot Mataram menciptakan suatu sistem perekonomian daerah yang lebih bermartabat, berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah, diperlukan suatu kebijakan pemberdayaan Koperasi yang memiliki potensi dan peran strategis untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian serta mencegah ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini. Sejalan dengan pandangan eksekutif yang menegaskan bahwa keberadaan Koperasi mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat yang merupakan karya cipta asli Indonesia, lanjut Ketua Fraksi Gerindra ini, haruslah dibarengi dengan pemberian perlindungan terhadap keberadaan Koperasi tersebut sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha Perkoperasian. Sehingga program perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dapat sejalan dengan kebijakan Pemkot Mataram dalam rangka mendorong penguatan perekonomian masyarakat. ‘’Kami berharap agar Perda ini nantinya benar-benar diaplikasikan untuk menekan kesenjangan kemajuan perekonomian masyarakat, sekaligus untuk melindungi perekonomian daerah menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,’’ katanya. Sementara itu, kata anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini, penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan sebagai bentuk kearifan lokal yang mempunyai nilai sosial, ekonomi dan budaya, sekaligus dapat mempererat tali persaudaraan, rasa memiliki dan kepedulian antar warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, sehingga dalam Perda ini perlunya penekanan pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai upaya swakarsa yang harus dilestarikan dan ditingkatkan dimasa sekarang dan kedepannya. Dengan adanya penekanan dari Eksekutif bahwa jika situasi dan kondisi yang aman, tertib dan terntram tercapai, maka akan berdampak pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta kepercayaan investor kepada Kota Mataram. Hal tersebut semakin memperkuat komitmen kita untuk membentuk Raperda tersebut. Ketut Sugiarta berharap, dengan terbentuknya Perda ini, semua pihak. Mulai dari Kepolisian, TNI, BUMD, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah hingga pemerintahan di tingkat yang paling bawah yaitu Lingkungan/RT dapat bersinergi di dalam mendukung terselenggaranya Sistem keamanan Lingkungan melalui peran aktif dan dukungannya secara kolektif, sehingga dengan demikian keamanan, kenyamanan dan kedamaian sosial akan terwujud sebagai prasyarat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. (fit)

Halaman 2

(Suara NTB/ist_humasmataram)

TANDATANGAN - Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Kajari Mataram Ketut Sumedana menandatangani perjanjian kerjasama bidang perdata dan tata usaha di Aula Pendopo Kantor Walikota Mataram, Rabu (16/1).

Pemkot dan Kejari Mataram Teken Perjanjian Kerjasama Bidang Datun Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bersama Kejaksaan Negeri Mataram, Rabu (16/1), menandatangani perjanjian kerjasama bidang perdata dan tata usaha. Hadir dalam penandatangan perjanjian tersebut, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Kepala Kejaksaan Negeri Dr. Ketut Sumedana, Kapolres Mataram AKBP Syaiful Alam, Sekretaris Daerah Ir. H. Effendi Eko Saswito serta pimpinan OPD lingkup Pemkot Mataram. Sumedana menjelaskan, kewenangan Kejaksaan sebenarnya bukan hanya penindakan. Tetapi bisa dalam konteks pencegahan pelanggaran hukum, pembatalan perkawinan, pembubaran PT dan kepailitan perusahaan. Konteksnya dari bidang

perdata dan tata usaha harus ada surat kuasa dari pemerintah daerah, untuk mendampingi bilamana ada sengketa. “Jadi Kejaksaan bukan hanya fungsi penindakan, tapi kita juga mengutamakan fungsi pencegahan,” kata Kajari. Ditegaskan, kewenangan pendampingan yang dilakukan oleh jaksa negara tidak ada komitmen fee. Oleh karena itu kata Kajari, pemerintah daerah didorong memanfaatkan tiga fungsi Kejaksaan sebagai legal opinion, legal asiten dan legal audit. “Kita menyarankan tiga fungsi itu dimanfaatkan,” tandasnya. Walikota menambahkan, perjanjian kerjasama rutin dilakukan setiap tahunnya. Ini dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan bentuk sinergi dengan

lembaga lain yang diberikan kewenangan. Ahyar mengakui, pelaksanaan program banyak berbagai aspek pembangunan berimplikasi hukum terhadap keputusan diambil. “Sehingga, pendampingan ini kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah,” tandasnya. Baru - baru ini kata dia, ada gugatan masalah aset negara dan daerah. Artinya, gugatan tersebut harus dihadapi. Namun perlu disampaikan sambung Walikota dua periode ini, perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan, dalam rangka transparansi, akuntabilitas serta memberi keadilan ke berbagai pihak. “Saya kira dalam hal ini, Kejaksaan amanah sepenuhnya bersinergi dan berikan bantuan hukum ke pemerintah,” kata dia. (cem)

Penanganan Banjir Butuh Anggaran Ratusan Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, perlu sedikit kerja keras. Genangan dan banjir menjadi ancama serius. Penanganannya tidak bisa setengah - tengah. Butuh anggaran ratusan miliar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman membenarkan persoalan yang dihadapi Kota Mataram saat ini. Ia s e d a n g meme-

(Suara NTB/dok)

takan keseluruhan titik banjir. Mengindetifikasi faktor internal dan eksternal penyebab banjir. Setelah pemetaan selanjutnya pengaturan sistem penanganannya. Kemudian, melihat kontribusi petugas. “Iya, sekarang ini saya sedang mapping,” kata Miftah, Rabu (16/ 1). Penyebab banjir di Mataram, katanya, tidak saja akibat kualitas infrastruktur. Pemicu lainnya kiriman air dari hulu. Kolam retensi kata Miftah, jadi bagian penting baik di hulu dan hilir. “Sekarang ini alirannya satu. Dan, tidak ada lahan kosong,” tandasnya. Penanganan banjir maupun genangan diakui, membutuhkan anggaran cukup besar. Ia mengkalkulasi kebutuhan anggaran mencapai ratusan miliar. Hal ini perlu kerja kolektif antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemkot Mataram tidak bisa kerja sendiri. Perlu kerjasama dari Balai Wilayah Sungai dan kemitraan lainnya. “Kita tidak bisa kerja sendiri,” ucapnya. Ketua Komisi III DPRD I Gde Wiska menaruh harapan kepada

KepalaDinasPUPRyangbaruMiftahurrahman, agar menyelesaikan permasalahan banjir yang menghantui masyarakat sampai saat ini. “Leader baru di PUPR ini, kita harapkanlah bisa menyelesaikan PR sebelumnya,” harap Wiska. Politisi PDI Perjuangan menambahkan, berkaitan dengan banjir juga berkorelasi dengan kualitas infrastruktur. Secara kuantitas drainase di Mataram, kurang. Pun ada, perlu dilakukan normalisasi. Dalam jangka panjang penanganan banjir tidak mudah. Ini perlu terintegrasi serta membutuhkan anggaran ratusan miliar. “Anggarannya ndak kecil. Paling tidak ratusan miliar,” ucapnya. Setidaknya perlu inovasi. Termasuk lobi - lobi ke pemerintah pusat. Paling tidak Pemkot Mataram, bisa mendapatkan dana alokasi khusus untuk penanganan banjir. Yang perlu dipikirkan lagi, kata Wiska, pembangunan waduk retensi di Babakan. Waduk ini tidak saja menampung limpahan air dari hulu. Tetapi bisa dimanfaatkan untuk destinasi wisata baru, pasokan air baku serta meningkatkan ekonomi masyarakat. (cem)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, mempersilankan publik atau masyarakat mengawasi kerja tim Pansel. Pengawasan ini berkaitan dengan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. “Kita minta juga diawasi. Siapa - siapa boleh mengawasi kerja tim pansel,” kata Walikota, Selasa (15/1). Setelah pengisian jabatan Jumat (11/1) pekan kemarin, ada lima jabatan lowong. Yakni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta satu jabatan staf ahli. Walikota menambahkan, mekanisme pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Siapapun pejabat yang memiliki kompetensi berhak mengikuti lelang jabatan tersebut. Mekanisme pengisiannya harus mengajukan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan, ini kata dia, telah diajukan. “Saya sudah tandatangani suratnya,” aku dia. Menurut Walikota, pengisian jabatan lowong perlu segera dilakukan.

Karena, tidak bagus dijabat oleh pelaksana tugas. “Ndak bagus di-plt- kan,” tandasnya. Ketua Tim Pansel JPTP, yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito juga mempersilahkan siapa saja mengawasi proses seleksi, termasuk media. Karena, rekrutmen selama ini dilakukan secara terbuka. “Daerah mana dulu ayo terbuka seperti kita. Teman - teman wartawan kan hadir melihat langsung,” tegas Sekda. Proses seleksi terbuka bagi siapa saja. Sekda mengatakan, pansel saat ini, sedang memproses administrasi dibutuhkan. Termasuk sesegera mungkin bersurat ke KASN. Setelah itu, melakukan pemetaan terhadap kompetensi pejabat. Adapun pejabat dipilih sambungnya, tergantung kepala daerah. Kepala daerah memiliki hak prerogatif menentukan pejabat yang membantunya melaksanakan program pemerintah. “Misalnya ada lima calon. Kita pilih jadi tiga orang. Berikutnya, kepala daerah yang menentukan,” tandasnya. (cem)

Destinasi Wisata di Mataram akan Dibenahi Mataram (Suara NTB) ” kata dia. Mantan Staf Ahli Destinasi wisata di Kota Bidang Kemasyarakatan dan Mataram, yang sebelumnya Pengembangan Sumber Daya tak terurus, secara bertahap Manusia ini akan membanakan dilakukan penataan. Pe- gun komuninasi dengan para nataan disesuaikan dengan pelaku pariwisata, kelompok permasalahan yang ditemu- sadar wisata dan lain sekan di lapangan. bagainya. Kepala Dinas Pariwisata Keterlibatan pelaku pariwiKota Mataram I Made Swasti- sata ini, dinilai penting memka Negara mengaku, mulai bantu pemerintah promosi desmelakukan pembenahan di in- tinasi wisata di Mataram. ternal. Baik dari sisi adminisBagaimana dengan bale trasi dan sumber daya manusia. budaya saat ini mangkrak? Penataan SDM dimulai dengan Disampaikan, persoalan bale meminta masing - masing ke- budaya pengalokasian anggapala bidang mempresentasikan ran pembangunannya melalui program yang mereka gagas. APBN. Pemerintah pusat me“Di internal masih ambur- miliki dua kali kewenangan adul. Ini yang coba saya bena- menganggarkan. Sementara, hi,” kata Swastika Negara dari segi fisik belum selesai. Rabu (16/1). Dia menginginkan, Pilihannya kata dia, akan diper bidang di Dispar memaha- anggarkan melalui APBD mi tugas dan fungsi mereka. Kota Mataram. “Nanti kita Sehingga, ada mereka dapat laporkan ke Pak Wali supaya mendalami sesungguhnya pro- dialokasikan anggarannya,” kata dia. (cem) gram dilaksanakan. Setelah di internal dinilai rapi, dia akan melakukan kunjungan ke objek wisata. Dari kondisi rill tersebut bisa digagas pembenahan. Sebab, masing - masing destinasi wisata di Kota Mataram, memiliki persoalan berbeda. Persoalan selama ini, destinasi wisata tak memiliki anggaran cukup untuk penataan. Artinya, destinasi wisata tidak akan dipromosikan jika tak ditopang penganggaran. “Pantai Ampenan dengan Pantai Loang Baloq tidak mungkin sama persoalannya, I Made Swastika Negara (Suara NTB/cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

Halaman 3

TAHU LOMBOK - Sebagai destinasi wisata, tahu Lombok menjadi salah satu kuliner pemikat wisatawan. Terutama tahu hasil produksi para pelaku usaha tahu tempe di Kota Mataram. Sayangnya, belakangan penjualan tahu menurun akibat minimnya kunjungan wisatawan pascagempa.

Pengusaha Tak Tertarik Bangun Rumah Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, L. Heri Prihatin AR menyebut banyak pengusaha yang tak antusias membangun rumah bagi korban gempa. Aturan yang masih ribet terutama sekali menjadi pemicunya. L. Heri Prihatin kepada Suara NTB, Rabu (16/1) kemarin mengatakan, pembangunan rumah untuk korban gempa sedari awal tak berjalan mulus. Rencana sebelumnya di bangun RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Lalu rekomendasi terbaru yang dibangun RISBA (Rumah Instan Sehat Baja). Jika polanya masih menggunakan pola lama, berat menurut L. Heri. Pola lama dimaksud, aplikator setelah teken kontrak dengan Pokmas, dapat mencairkan anggaran 20 sampai 30 persen. Ternyata dengan cara itu juga tersendat pembangunan Risha. “Uangnya dibawa lari. Ini yang membuat kepercayaan Pokmas kepada aplikator kurang,” ujarnya. Karena itu, Kadin menginginkan aplikator-aplikator yang tidak jelas ditertibkan. Paling tidak diawasi komitmennya. Diantaranya terdapat aplikator yang telah bersedia mengambil jatah, 1.000 atau dua 2.000 unit oleh satu aplikator. Kenyataannya, kemampuan aplikator dimaksud tidak sesuai dengan kesanggupannya. Inipun menjadi persoalan. Padahal, aplikator telah menandatangani kontrak dengan Pokmas. Akibatnya, Pokmas juga digantung oleh aplikatornya. “Yang lain yang lebih serius ndak bisa masuk jadinya. Karena sudah keduluan kontrak Pokmas dengan aplikator. Tapi belum juga bergerak membangun. Ini tolonglah diawasi aplikator yang datang entah dari mana,” imbuhnya. Disinilah diharapkan ketegasan Dinas PU PR bersama perangkat-perangkatnya. Pada prinsipnya, lanjut L. Heri, Kadin bersedia membantu. Bagaimanapun, Kadin juga telah menyanggupinya. Tetapi, komitmen ini menurutnya harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan. “Kita mau bantu, tapi aturannya inilah, itulah. Pengusaha tidak bisa begitu,” katanya. Yang diinginkan pengusaha, pemerintah daerah memastikan konsep rumah yang akan dibangun. Kemudian mengorganisir Pokmas mana saja yang telah siap dibangunkan. Tidak kemudian melemparnya kepada pengusaha untuk sosialiasi, mencari pokmaswas yang bersedia. Jika peredebatannya masih pada aturan-aturan yang ribet, kata L. Heri berat juga jalannya. Dan masyarakat korban gempa inilah yang menjadi korban. (bul)

Pedagang di Eks Pelabuhan Ampenan Enggan Tempati Lapak Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram perlu sedikit bekerja keras. Pasalnya, pedagang di eks Pelabuhan Ampenan, enggan menempati lapak yang disediakan oleh pemerintah. Pantauan Suara NTB, Pantai Ampenan belum tertata maksimal. Para pedagang berjualan di trotoar, sementara, lapaknya dibiarkan begitu saja. Nurman (55), asal Lingkungan Bangsal Kelurahan Ampenan Tengah, salah satu pedagang yang mencari nafkah di eks Pelabuhan Ampenan. Profesi ini dilakoni sejak puluhan tahun. Aktivitas berjualan di trotoar pernah ditegur oleh petugas. Sebagian barang milik pedagang diangkut oleh Satpol PP. “Marah petugas karena dibuat begini,” ujar Nurman. Ia memilih berjualan di luar lapak karena pengunjung lebih senang duduk menikmati pantai daripada duduk di lapak yang tidak ada pemandangannya. Dengan cara itu, pendapatannya lebih banyak daripada menunggu pengunjung datang ke lapak miliknya. Dikonfirmasi terpisah, Camat Ampenan Zarkasyi, SE., MM., mengaku, sedang menyiapkan pembentukan tim khusus untuk mengawasi PKL di eks Pelabuhan Ampenan. Itu lagi dipersiapkan, mungkin nanti akan ada tim yang secara khusus dibentuk pemerintah kota,” ujarnya. Zarkasyi menyebutkan, jumlah pedagang menjamur. Sebelumnya 42 pedagang. Kini, bertambah menjadi 78 pedagang. Jumlah pedagang yang semakin banyak sambung Zarkasyi, tidak sesuai dengan jumlah lapak disediakan pemerintah. Alternatifnya adalah melakukan penertiban. Pengawasan terhadap pedagang tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada kecamatan ataupun kelurahan. Dengan permasalahan yang kompleks tidak mungkin mengawasi pedagang 24 jam. Zarkasyi mengusulkan, perlu ada Satgas yang mengawasi aktivitas pedagang. “Paling tidak pedagang mikir keluar kalau ada yang awasi,” ujarnya. (mhj)

(Suara NTB/mhj)

SEMRAWUT - Para pedagang di eks Pelabuhan Ampenan memilih membuka lapak di trotoar daripada menempati lapak telah dibangun Pemkot Mataram. Aktivitas pedagang menjadikan eks Pelabuhan Ampenan semrawut.

Optimisme Konsumen di NTB Mulai Bangkit Mataram (Suara NTB) Hampir satu semester pascagempa, optimisme konsumen di NTB mulai bangkit. Bahkan terus menguat. Survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi NTB pada Bulan Desember 2018 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen pada triwulan IV – 2018, pascabencana gempa bumi telah pulih dan terus menguat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Bulan Desember 2018 sebesar 121,58, meningkat dibandingkan dengan Bulan Agustus dan September 2018 yang sempat turun berada di bawah 100 yaitu masing-masing 92,25 dan 96,50 atau terendah dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Achris Sarwani dan Deputi Bidang Ekonomi Moneter, Wahyu Ari memaparkannya dalam diskusi dengan media, Rabu (16/ 1) kemarin di Ruang Serba Guna Bank Indonesia. Penguatan tersebut didukung dengan kembalinya keyaki-

nan konsumen akan meningkatnya penghasilan sesuai hasil survei yang tercermin dari indeks ekspektasi penghasilan 6 bulan yang akan datang pada Desember 2018 sebesar 149,5 meningkat dibandingkan September 2018 sebesar 117,5. Begitu pula ekspektasi kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja dalam 6 bulan yang akan datang yang juga mengalami peningkatan indeks. Hal ini sejalan dengan proyeksi ekonomi Provinsi NTB oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 yang diperkirakan akan kembali tumbuh positif pada kisaran 1,2-1,6%. Achris Sarwani menegaskan, bahwa tingginya keyaki-

nan konsumen di Provinsi NTB menunjukan semangat kebangkitan pemulihan ekonomi dari masyarakat sangat tinggi. Hal ini tentunya diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB khususnya dari sisi konsumsi/ demand. Apalagi inflasi Provinsi NTB pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar 3,16% (yoy), relatif terkendali dan lebih rendah dibanding Desember 2017 yang tercatat sebesar 3,7% (yoy). Hal ini juga menurutnya sesuai dengan sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,5 +/- 1%. “Dengan terkendalinya inflasi diharapkan ekonomi NTB ke depan akan semakin tumbuh secara berkualitas ditopang oleh permintaan masyarakat,” jelas Achris. Dalam komponen Survei Konsumen Bank Indonesia, menunjukan bahwa indeks perubahan harga umum/ inflasi 3 bulan yang akan datang juga mengalami penurunan dari September 2018

Perbarindo Yakin BPR Bisa Penuhi Modal Inti Mataram (Suara NTB) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi NTB masih meyakini, anggotanya dapat memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemenuhan modal inti minimal hingga akhir tahun 2019 ini. “Masih ada waktu setahun ini untuk memenuhi modal inti sesuai POJK,” kata Ketua Perbarindo Provinsi NTB, Yanuar Alfan. OJK memberi tenggat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Bagi BPR/BPRS yang modal intinya masih di bawah Rp3 miliar, hingga akhir tahun ini harus mampu dipenuhinya. Serta mencapai Rp6 miliar pada 2024. Demikian juga dengan BPR/BPRS yang modal intinya dibawah Rp6 miliar, juga harus dipenuhi minimal Rp6 miliar tahun 2019 ini. Dari 32 jumlah BPR/ BPRS di NTB, data OJK NTB, 43 persen diantaranya belum memiliki modal sesuai ketentuan. Menurut Yanuar, seringkali disampaikan oleh OJK saat evaluasi kinerja BPR/BPRS. Bahkan yang diundang tidak saja komisaris, dan dewan pengawas, sampai yang representatif dari owner. Tinggal kembali kepada pemilik untuk memenuhi ketentuan POJK tersebut.

Tidak bisa juga menurut Yanuar, memenuhi ketentuan modal dasar ini sepenuhnya diserahkan kepada pemilik untuk pemupukan modalnya. BPR/BPRS juga harus menunjukkan kinerja terbaiknya untuk memperkuat modal. “Nanti dari laba yang dihasilkan untuk penguatan modal. Harus ada kerjasama yang kuat. Owner dan pelaksana BPR/BPRS itu sendiri,” jelas Yanuar. Ada tiga amanat OJK untuk memenuhi ketentuan modal inti ini. Bisa dengan merger (penggabungan) BPR. Penguatan penyertaan modal dengan labanya sendiri, atau penguatan modal langsung dengan mencari investor. Yanuar juga mengiyakan tiga arahan terebut. Yang paling memungkinkan, dan diharapkan adalah alternatif merger BPR. Tinggal apakah owner menyanggupi atau tidaknya. Sebab ada beberapa owner yang diketahui memiliki dua, atau tiga BPR. Perbarindo seringkali melakukan pertemuan-pertemuan. Pemenuhan modal inti ini biasanya menjadi pembaYanuar Alfan

hasan. Sementara yang saat ini masih disorot adalah BPR, tiga BPRS umumnya telah mencukupi modal yang ditetapkan OJK, bahkan melampaui. Gempa Lombok dan Sumbawa beberapa waktu lalu menurutnya masih berefek kuat terhadap bisnis BPR/BPRS, meski di relaksasi. Karena itu, BPR mesti berupaya lebih kuat untuk ekspansi kredit dan menyelamatkan kreditkredit bermasalah. Perbarindo sebagai wadah besar BPR-BPRS, kata Yanuar tetap mendorong dan berupaya secara gotong royong saling menyemangati. Dan ia juga meyakini, tahun ini BPR berusapa keras dapat m e menuhi modal intinya. (bul)

(Suara NTB/bul)

DISKUSI - Achris Sarwani (kanan) dan Wahyu Ari, dalam diskusi dengan media kemarin sebesar 178 menjadi 172 pada Desember 2018. Hal ini seiring dengan perkiraan menurunnya harga BBM Non Subsidi akibat menurunnya harga minyak dunia. Persepsi masyarakat tersebut tentunya diharapkan akan menjaga inflasi tetap stabil tahun depan. Dengan optimisme yang

kuat ini, Achris menambahkan, Bank Indonesia juga berkomitmen makin kuat memberikan yang terbaik bagi daerah, bersama dengan pemerintah daerah serta stakeholders lainnya. “Pokoknya, intinya kami (Bank Indonesia) juga akan berupaya lebih baik dari sebelum-sebelumnya,” demikian Achris. (bul)

KEK Mandalika Jadi Percontohan Kawasan Non Tunai Mataram (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika oleh Bank Indonesia dijadikan percontohan destinasi wisata dengan transaksi non tunai. Seluruh aktifitas pembayaran, diminimalisir menggunakan uang tunai. Bank Indonesia membuat 10 “pilot project” di Indonesia. Hal ini dikemukan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Achris Sarwani pada kegiatan diskusi bareng media Rabu (16/1) kemarin. Didampingi dua Deputi, Ocky Ganesia di Bidang Sistim Pembayaran dan Wahyu Ari di Bidang Ekonomi Moneter. Pembayaran dengan non tunai ini akan digalakkan di seluruh lini bisnis yang berkembang di sana. Bahkan hingga para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di dorong menggunakan sistem pembayaran dengan teknologi. Lebih praktis, dan tidak berisiko. “Bahkan pembayaran juga dapat dilakukan hanya dengan barcode,” kata Ocky. Sistem pembayaran dengan non tunai ini sedang berkembang, tanpa terkecuali di NTB. Untuk mewujudkan KEK Mandalika sebagai kawasan percontohan non tunai, Bank Indonesia bekerjasama dengan sejumlah pihak. Termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan. Mengarah pada kawasan percontohan non tunai, persiapan terus dilakukan. Terutama penyiapan SDM para pelaku usaha di kawasan yang di desain oleh pemerintah sebagai Bali kedua di Indonesia itu. “UMKM yang sudah disediakan lapaknya khusus, paling tidak nantinya akan menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture). Semua merchant sudah mengarah ke sana, pembayaran difasilitasi non tunai,” jelas Ocky.

(Suara NTB/bul)

Ocky Ganesia Bank Indonesia akan menggarap KEK Mandalika layaknya Bali. Meskipun tidak kecil tantangannya. Sebab KEK Mandalika memiliki luasan 4 kali dari Nusa Dua Bali yang digarap oleh ITDC. Selain itu, kesiapan SDM juga menjadi atensi. Bank Indonesia juga menggalakkan secara massif pembayaran non tunai untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dimulai dengan memperkuat sistim pembayaran non tunai dari pemerintahan. Honorer, pegawai-pegawai pemerintah untuk gaji dan tunjangan-tunjangan. Diharapkan pemerintah daerah menggalakkan non tunai. Termasuk pembayaran kepada rekanan. “Sudah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal mengoptimalkan,” imbuhnya. Disamping itu, Bank Indonesia juga sedang mendorong sisi penerimaan menggunakan non tunai. Misalnya perparkiran. Sebisa mungkin mulai dilakukan oleh pengelola parkir yang tersistem. Salah satunya di pusat perbelanjaan di Mataram. (bul)

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

Terbanyak di Indonesia PENGADILANAGAMA (PA) Selong Lombok Timur (Lotim) menangani kasus sengketa waris yang cukup banyak. Bahkan disebut terbanyak se Indonesia. Dalam setahun dicatat 70 kasus gugatan waris. Daerah lain, sebutnya paling banyak 5 sampai dengan 10 kasus dalam setahun di tingkat kabupaten. Menurut Ketua PA Selong, H. Gunawan, perkara waris merupakan perkara terberat yang ditangani. Pihak yang dilibatkan cukup banyak dan sengketanya tidak seperti sengke(Suara NTB/rus) ta perceraian. Perkara waris H. Gunawan ini memang cukup menguras energi. Lima sampai enam perkara setiap bulannya. Jika dibagi dengan semua hakim, semua punya beban. Waris menjadi paling dominan dimungkinkan karena persoalan hukum adat masyarakat Lotim yang bersifat patrilineal. Sebelum lahirnya konfilasi hukum islam (KHI), ada Inpres 1 tahun 1991 belum memberikan ruang bagi cucu untuk menggugat waris. Dalam kewarisan sumbernya menggunakan sistem ahli sunnah wal jamaah. Lebih dominasi ke bapak. Hukum waris menyebut ahli waris kategori cucu atau disebut ibnul ibni (anak laki-laki dari anak laki-laki) atau ibnul binti (anak laki-lakinya anak perempuan), atau bintul binti (anak perempuannya anak perempuan) itu dulu disebut zawil arham. Zawil Arham ini tidak disebutkan berapa bagiannya. Selain itu ada namanya zawil furud yang memang sudah ditentukan besaran bagiannya dalam dalil nash. Ada juga ashobah atau penerima sisa setelah pembagian. Posisi zawil arham ini ketika masih ada barang yang belum dibagi baru bisa dapat. Ijmak ulama Indonesia sesuai Perintah Presiden tahun 1991 lalu menyimpulkan lahirnya KHI. Muncul ada harta bersama atau harta gono gini. Dulunya ketika suami meninggal, maka yang yang dibagi adalah seperdelapan langsung untuk istri ketika ada anak. Semisal warisan suami Rp 100 juta, maka jatah si Istri seperdelapan. Jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan pascalahirnya KHI, harta besama ini harus dibagi dua dulu dengan istri. Rp 50 juta untuk istri dan Rp 50 juta untuk jadi warisan. Istri meskipun tidak bekerja, namun tetap harus dihargai karena telah menjaga anak-anaknya. Ada rumah suami yang atas nama tidaklah masalah dan tetap harus dibagi dua. Berikutnya ada hibah kepada orang yang tidak memiliki hubungan nasab. PA bisa menetapkan besaran hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga harta. Ada istilah ahli waris pengganti, terbuka peluang dari cucu laki-laki bisa naik menggantikan ayahnya yang meninggal lebih dulu. Perubahan regulasi dan mulai banyaknya warga yang faham dinilai menjadi salah satu faktor lahirnya orang yang menggugat. Dari kasus yang ditangani sebagian besar perempuan yang mengajukan gugatan, karena ingin mendapatkan haknya. “Inilah yang terberat kita rasakan disini, sudah banyak sekali keturunan dan silsilah keluarga. Inilah yang berat dalam pembuktian,” ungkapnya. Sekarang, batas orang boleh menggugat adalah cucu. Cicit tidak boleh. (rus)

GOW Diminta Berikan Karya Nyata Selong (Suara NTB) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Timur (Lotim) diminta bisa memberikan karya nyata dalam pembangunan dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat. GOW memiliki peranan strategis membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Demikian pesan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin saat sambutan Pelantikan Pengurus GOW Lotim di bawah komando, Hj. Siti Kudsiah Rumaksi di Pendopo (Suara NTB/ist) Wakil Bupati, Rabu (16/1). H. Rumaksi Wabup menjelaskan, salah satu yang diharapkan dari GOW adalah dapat memberikan kontribusi mendukung upaya Pemda Lotim mengatasi sejumlah persoalan. Di antaranya, masih rendahnya Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten. Di mana, IPM Lotim masih berada di urutan ke 7 dari 10 kabupaten/kota se NTB. Selain itu, kasus stunting atau pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan usianya, banyaknya kasus gizi buruk, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang melilit Lotim itu tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. GOW di bawah komando istri Wakil Bupati ini diharapkan turun memberikan karya nyatanya guna mengurangi beban pemerintah daerah. Pengurus GOW diminta bisa menyusun program strategisnya ke depan. Program kerja yang berpihak pada akselerasi pembangunan Lotim. Diminta juga untuk terus melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, serta aktif turun ke lapangan melihat fakta di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, ujarnya, GOW adalah induk dari organisasi perempuan. Organisasi ini diharapkan bisa membimbing kaum perempuan menuju pemberdayaan dan kemandirian. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Usai Sidak, Bupati Perintahkan Tiga Kafe di Lotim Ditutup Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM, memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait lainnya untuk melakukan tindakan tegas berupa penyegelan dan penutupan terhadap tiga tempat hiburan malam (THM) atau kafe yang terletak di kawasan Pantai Labuhan Haji. Selain itu, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini juga melakukan penertiban dan menggusur lapak yang terdapat di Pantai Labuhan Lombok. Demikian disampaikan bupati, saat menggelar rakor dengan Forkopimda Lotim, Bakesbangpoldagri, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Camat Pringgabaya, dan Camat Labuan Haji terkait penertiban kafe dan lapak yang berada di Pantai Labuan Haji dan Pantai Labuhan Lombok, di Pendopo Bupati, Rabu (16/1). Dalam arahannya, bupati mengatakan jika terdapat dua agenda penting yang harus terselesaikan yakni, moral dan prostitusi. Pasalnya, dalam sidak yang dilakukan di Pantai Labuan Haji dan Pantai Labuan Lombok ditemukan kafe yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya, tiga kafe di Labuan Haji ini ada CD, CM dan CL. Dari hasil sidak, bupati menilai sudah tidak me-

matuhi norma-norma agama, dan moral, karena banyak ditemukan berbagai macam jenis minuman keras dari berbagai merek bahkan terindikasi melakukan prostitusi. Sementara di Labuan Lombok ditemukan lapaklapak yang tidak jelas, bahkan terkesan kumuh serta disalahgunakan sebagai lokasi prostitusi terselubung. Hal ini berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Karena itu bupati meminta instansi terkait untuk meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan. “Tidak perlu ada surat peringatan, hari ini tiga kafe harus tutup permanen, segel dan cabut izinnya. Begitu juga yang ada di Labuhan Lombok adakan sosialisasi dan gusur lapak-lapak yang ada di sana,” tegas bupati. Sukiman juga menyinggung

(Suara NTB/Humas Pemkab Lotim)

RAKOR - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memimpin rakor terkait penertiban sejumlah tempat yang izinnya belum diperbaharui serta indikasi dijadikan tempat prostitusi. masalah ground breaking hotel oleh PT. Tamada di Tampah Boleq. Hal tersebut mengingat tanah itu merupakan tanah ulayat yang dimanfaatkan masyarakat dalam pesta adat bau nyale. Ditegaskan bupati, apabila investor datang, maka Pemda Lotim meminta kepada mereka agar

membuat izin baru dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. “Pengembangan dan pembangunan kawasan tersebut akan mengacu pada konsep sejumlah kawasan pariwisata yang sudah berkembang seperti Senggigi dan Mandalika,” ungkapnya. Lebih jauh disampaikannya,

terkait hal itu sejumlah pihak menyampaikan saran dan masukan untuk penyelesaian persoalan tersebut, yang intinya menjalankan sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu diusulkan pula untuk melakukan sidak di kawasan lain yang terindikasi menjalankan praktik serupa. (yon)

Resmi, 20 Hektare Warga Korban Gempa Bangun Lahan Amor-Amor Rumah Secara Swadaya Disewakan ke Swasta

Huntap Lamban

Selong (Suara NTB) Masyarakat yang menjadi korban gempa bumi sekitar tujuh bulan lalu saat ini mulai bangkit. Terutama di dalam membenahi pemukiman dan tempat tinggal mereka yang sebelumnya rusak berat. Pasalnya, banyak masyarakat korban gempa yang membangun kembali rumahnya secara swadaya dikarenakan proses pembangunan hunian tetap (huntap) dari pemerintah terkesan lamban. Menurut Camat Sembalun, Usman, pembangunan huntap kriteria tahan gempa berupa Risha, Rika, sudah berjalan. Namun karena proses yang memang agak lamban, sejumlah masyarakat terutama yang memiliki biaya memilih membangun rumahnya secara swadaya, baik yang rusak berat dan ringan. Pada dasarnya, proses pembangunan huntap ini terus bergerak setiap hari. Namun memang dari aplikator yang prosesnya agak lamban yang dimungkinkan, karena keterbatasan dari segi tenaga dan armadanya. Meski masyarakat sudah membangun rumah menggunakan uang pribadinya. Hal tersebut tidak menggugurkannya untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebagaimana yang sudah ditetapkan, yakni Rp50 juta untuk rusak berat, Rp25 juta rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rusak ringan. Berdasarkan SK bupati, nama masyarakat yang sudah masuk sesuai dengan kriteria kerusakan harus ditetap dipertimbangkan. Terlebih rumah yang akan diban-

(Suara NTB/yon)

HUNTAP - Huntap masyarakat yang sudah terbangun di Lotim. Sebagian besar warga memilih membangun rumahnya, karena harus menunggu terlalu lama dari pemerintah. gun dengan dana yang digel- warga juga dibangun secara ontorkan itu harus sesuai sp- individual atau pokmas yang didampingi oleh 40 tim teknis. esifikasi tahan gempa. “Kalau sudah ada yang Dan itupun diperbolehkan sepmembangun. Ini akan dieval- anjang didampingi oleh tim uasi oleh pemerintah, jangan teknis dari PU dan fasilitator. Rumah yang dibangun ini sampai masyarakat dirugikan. Artinya ada tim tekhnis rata-rata penyelesaiannya untuk menilai rumah itu apa- pada tahap kedua untuk transkah tahan gempa, kualitas fer dana masing-masing kelompok untuk tahap kedua ini, terjamin,” jelasnya. Kepala Pelaksana BPBD sehingga rumah-rumah warga Lotim, Purnama Hadi, menye- yang sudah terbangun tuntas but sebanyak 1.394 unit hunt- pada bulan ini pada tahap dua. Menurutnya, rumah warga ap masyarakat dipastikan tuntas terbangun awal bulan yang terdampak gempa bebertahun ini. Dari jumlah itu, un- apa bulan lalu sebanyak tuk huntap jenis Risha seban- 26.215 KK terdiri dari rusak yak 717 unit yang sudah terberat sebanyak 9.636 unit, yang bangun sekitar 80 persen leb- sudah terbangun sekitar 1.200 ih. Untuk Rika sebanyak 477 unit. Yang menjadi kendala unit, Riko sekitar 200 unit dan dalam pembangunan rumah Rumah Cetak Indonesia (RCI) huntap warga ini yakni masih 4 unit yang pembangunan juga terbatasnya aplikator yang terdalam waktu dekat ini ram- batas dari semua jenis yang pung. Selain pembangunan ru- ada. Sementara untuk anggamah korban gempa dibangun ran Rp. 26.217 miliar, rusak oleh aplikator, beberapa rumah sedang Rp3.303 miliar. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi menyewakan lahan Amor-Amor seluas 20 hektare kepada pihak swasta untuk dijadikan areal budidaya udang vannamei. Mulai tahun ini, lahan itu akan dijadikan sebagai objek produksi udang untuk kebutuhan pasar Indonesia dan mancanegara. Hal itu diakui Sekretaris Dinas Perhubungan, Kelautan Perikanan KLU, H. Samsul Rizal, SP., Rabu (16/1). Diakuinya, pada areal 20 hektare itu sudah dan sedang dibangun kolam plastik HDPE untuk udang sejumlah 44 unit. “Penyewanya pihak swasta, dengan pola kerjasama. Harapan ke depan, kolam-kolam ini bisa dikelola oleh BUMD,” katanya. Ia menjelaskan, kerjasama sewa lahan Amor-Amor berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. Apabila investor menyelesaikan kontrak sewa, maka secara otomatis sumberdaya kolam akan menjadi milik daerah. Keuntungan lain yang dida-

pat dari kerjasama ini, adalah penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan lebih dari 100 orang. Saat ini, persiapan rekrutmen pekerja tambak diserahkan ke Pemdes Gumantar. “Perkiraan kita, bulan Maret - April sudah mulai tabur benih. Kalau awal mulainya, sekitar 1 bulan setelah gempa,” sambungnya. Dalam proses masuknya investor ini, Rizal mengklaim tidak ada masalah dalam perizinan. Dishub KLU adalah instansi yang paling awal memberi rekomendasi, selanjutnya digunakan untuk mengurus dokumen lain di PU, LH dan BPKAD. Investor, kata dia, dipersilakan memanfaatkan aset yang secara umum berada di pesisir pantai. Tujuannya untuk memudahkan swasta dalam proses budidaya dan suplai air laut. “Harapan kita, budidaya ini memberi dampak keahlian bagi pekerja sehingga ke depannya mereka bisa mandiri mengelola kolam sendiri,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

TAMBAK KOLAM - Tambak kolam di lahan sewa Amor-Amor. Pemda KLU menyerahkan pengelolaannya pada swasta.

Dari Program RTLH 2018

Bangunan Tidak Ramah Gempa, Sisa Dana Puluhan Juta Penerima bantuan program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2018 khawatir, ancaman penarikan dana Rp 50 juta dibuktikan pemerintah. Pasalnya, rumah yang mereka bangun dengan dana Rp 15 juta dari APBD Lombok Utara bukan rumah ramah gempa. “RUMAHNYA asal jadi. Tahan gempa dari mana, pondasinya saja tanpa besi. Hanya menggunakan batako,” kata Ketua Kelompok Orong Nagasari 1, Dusun Orong Nagasari, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Senedi, Rabu (16/1). Menunjuk kediaman yang ditempatinya kini, Senedi mengklaim miliknya yang paling bagus dibanding 7 anggota kelompoknya. Hal itu dikarenakan ia tidak membayar biaya tukang sebesar Rp 2,5 juta pada juknis, dan tidak pula mengeluarkan biaya untuk toilet. Ia menukangi sendiri semampunya. Ia juga sudah mempunyai toliet. Pun dengan bahan material yang lain, ia memanfaatkan bahan bangunan dari bekas rumah yang rusak akibat gempa. Senedi mengaku, dana Rp 15 juta tidak akan bisa memban-

gun rumah sebagaimana konstruksi yang diinginkan pemerintah. Menyiasatinya, mereka “keluar” dari juknis, yakni membuat rumah dengan setengah tembok batako, dan setengahnya lagi menggunakan triplek. Keterpaksaan mengubah konstruksi itu pun mempertimbangkan dampak gempa. Sementara pada anggota kelompoknya, ada warga yang menggunakan seng bekas, karena dana tidak cukup. Dari rekaman bukti transfer dan pencairan dana RTLH 2018, diketahui dana ditransfer ke rekening kelompok pada 20 Juli 2018. Untuk Kelompok Ormas 1, nilainya Rp 120 juta untuk 8 orang. Dari jumlah itu, dicairkan sebesar Rp 72 juta atau 9 juta per orang pada 2 Agustus atau 3 hari sebelum gempa. Tahap kedua dicairkan 12 Desember 2018, sebesar Rp 48 juta atau 6 juta per orang. Pencai-

ran tahap kedua, kelompok Ormas 1 seolah terpaksa menerima dana semata-mata untuk mengejar tenggat waktu pelaporan. Selain itu, pelaksanaan program RTLH 2018 tersebut juga menyisakan sisa saldo milik kelompok di Bank NTB. Khusus untuk kelompok Ormas 1, sisa saldo saat ini sebesar Rp 517.786. Artinya jika jumlah itu dibagi 8 orang, maka per orang menyisakan saldo Rp 64.723,-. Asumsi berikutnya, jika per orang menyisakan saldo sebesar Rp 64.723,maka sisa saldo dari seluruh penerima sebanyak 564 orang adalah sebesar Rp 36,503 juta. “Kami bertanya-tanya, sisa saldo ini tidak bolehkah kami tarik. Kan lumayan itu,” sebut Senedi. Senedi menjelaskan, dalam proses eksekusi dana Rp 9 juta per orang itu, dirinya mengalami kerugian. Sebanyak 1.500 biji batako yang ia sudah beli lebih dulu, 50 persennya rusak karena berhamburan akibat gempa tanggal 5 Agustus. Di tengah suasana gempa, anggota kelompok tidak bisa langsung membangun, karena masih mengungsi. Mereka mulai membangun sekitar bulan

(Suara NTB/ari)

POSE - Ketua Kelompok Ormas 1, Senedi, pose di samping rumah RTLH sambil menunjuk buku rekening korban gempa senilai Rp 50 juta. November 2018, dan baru bisa dirampungkan awal Januari lalu. “Karena lama molor dan keadaan gempa, saya terpaksa beritahu anggota dan meminta tambahan R 6 juta. Begitu tiba di Dinas Sosial, kami diminta untuk membuat Surat Pernyataan, yang isinya tidak boleh menerima sumbangan dari sumber yang lain. Kami minta bukti aturan yang mengharuskan Surat Pernyataan DP, tapi dinas tidak mau, dimintanya kami masyarakat yang

membuat,” bebernya. Bahkan kata Senedi, banyak isu yang berkembang, terutama di Tanjung. Di mana masyarakat tidak akan memperoleh dana RTLH dan dana gempa Rp 50 juta, jika tidak menerima salah satu sumber. “Seandai kami diminta memilih, tidak mungkin kami tolak Rp 50 juta. Sehingga kami berpikir, dari pada rumah tidak ada, dan anak istri terkatung-katung, akhirnya Rp 15 juta kami ambil,” akunya.

Ia mengklaim, anggota lain tidak bisa membangun sebagus rumahnya. Pasalnya, mereka harus membayar ongkos tukang kisaran Rp 120-150 ribu per hari. Sedangkan di RAB sendiri, ongkos tukang yang dibolehkan sebesar Rp 2,5 juta. “Untuk bantuan Rp 50 juta, saya sudah pegang buku rekeningnya. Kalau diambil sama pemerintah, kami tidak puas walaupun kami tidak berani lawan pemerintah. Tetapi rumah kami belum layak untuk dikatakan tahan gempa, semoga menjadi pertimbangan,” tutupnya. Kondisi serupa juga dialami Mulyono, warga asal Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung. Mulyono mengaku hanya bisa pasrah terhadap bantuan pemerintah senilai Rp 50 juta. Pasalnya, mereka sudah diwanti-wanti tidak akan memperoleh dana bantuan stimulan pihak lain, apabila telah menerima dana RTLH 2018. “Kami pasrah, akibat gempa, kami tidak punya tempat tinggal lagi,” katanya. Pengakuan Mulyono, sebagai salah satu dari sekian banyak syarat pencairan dana RTLH, pi-

haknya harus menandatangani Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari pihak manapun. Hal itulah yang kemudian menyulitkannya mengakses Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sebesar Rp 50 juta. Namun demikian, menurut tokoh masyarakat setempat, Rahadi, persoalannya tidak terletak pada kemungkinan warga memperoleh double anggaran. Bisa saja warga tidak memperoleh dana RTLH, karena dana Rp50 juta dari pemerintah pusat memberi peluang bagi warga untuk membangun rumah yang lebih layak. “Warga sudah terdampak gempa, masih diarahkan untuk membangun dengan dana Rp 15 juta. Mau bangun apa warga,” cetusnya. Ia berharap, pemerintah lebih bijak menyikapi persoalan ini. Sebab bukan mustahil, kata dia, sejatinya ada ruang untuk mengalihkan dana RTLH pada saat pembahasan RAPBD Perubahan 2018. Terlebih lagi, penyusunan RAPBD P - 2018 menggunakan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). (ari)

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Berikan Tugas Khusus

Bupati Lobar Gelar Mutasi Pejabat Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menggelar mutasi secara besar-besaran di awal tahun 2019 ini. Rabu (16/1), orang nomor satu di Lobar itu memutasi sebanyak 251 pejabat eselon II, III dan IV serta staf. Di antara ratusan pejabat yang dimutasi tersebut, 4 orang di antaranya pejabat eselon II, sisanya pejabat eselon III, IV. Dalam mutasi itu, empat pejabat eselon II yang digeser, di antaranya Nyoman Sembah yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM digantikan oleh Fajar Taufik yang sebelumnya menduduki Kepala Kesbapol. Posisi Fajar Taufik digantikan oleh Sekretaris DPRD H. Isnanto Karyawan. Sedangkan posisi Sekretaris DPRD kosong. Kepala BPKAD dijabat oleh H.

Bupati Lobar Tepis Tudingan Mutasi Bermuatan Politis Giri Menang (Suara NTB) Mutasi pejabat besar-besaran yang dilakukan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, Rabu (16/1) erdapat guru yang diangkap menjadi eselon III. Padahal awalnya, pemkab membuat kebijakan agar guru tidak lagi ditarik menduduki jabatan. Selain itu akibat mutasi kemarin, posisi jabatan eselon II yang lowong bertambah menyusul Sekreratis Dewan belum diisi. Sebelumnya ada tiga jabatan lowong di antaranya staf ahli, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Belum lagi ditambah akan ada pejabat yang pensiun. Bupati menegaskan, mutasi ini membuat pejabat banyak dimutasi karena pergeseran. Ditanya soal adanya sinyalemen politis dalam mutasi ini, bupati menegaskan hal ini tergantung siapa yang menilai. Yang pasti jelas dia, mutasi ini adalah keputusannya. “Itu yang pasti ini keputusan saya, mau dari mana dan dari apa (politis red), yang pasti itu ada pertimbangannya,”tegas dia. Ditegaskan dalam mutasi ini ada pertimbangan dari sekda dan semua tim baperjakat. Diakui akibat mutasi ini ada jabatan eselon II yang lowong, namun posisi jabatan ini akan diisi pada bulan Maret dan Juni. Proses pengisian ini akan diusulkan dulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sementara itu Sekda HM Taufiq mengatakan ada beberapa jabatan eselon II yang lowong. Ditambah lagi nanti akan ada pejabat eselon II yang lowong. Nantinya jabatan ini akan diisi bulan Maret berdasarkan hasil job fit. Pihaknya akan mengeksekusi hasil job fit tersebut. Berdasarkan mutasi tersebut ada nama salah seorang kepala sekolah (guru) yang dilantik menjadi pejabat eselon III di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam mutasi yang digelar Bupati, sebanyak 251 yang digeser. termasuk ada pejabat sekretaris camat dipromosi menjadi camat. Di antaranya Sekretaris Camat Gunungsari dan Sekotong. Selain itu, Camat Batulayar yang dijabat oleh pejabat promosi. (Her)

TNI Kerahkan Babinsa PROSES penanganan rumah rusak terdampak gempa di Pulau Lombok diakui masih sangat lamban. Untuk itu, TNI bakal mengerahkan seluruh Babinsa (Bintara Pembina Desa) di semua desa yang terdampak gempa di daerah ini untuk mendukung percepatan upaya penanganan rumah rusak terdampak gempa. Hal ini diulai dari tahap persiapan, pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) hingga penanganan rekonstruksi rumah rusak sampai tahap pelaporkan kegiatan. ‘’Dengan pelibatan babinsa ini diharapkan upaya penanganan ru(Suara NTB/ars) mah rusak terdampak Ahmad Rizal Ramdhani gempa bisa lebih cepat,” ujar Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., saat memberikan pengarahan kepada babinsa dan fasilitator sipil di pendopo Bupati Lombok Tengah (Loteng), Rabu (16/1). TNI dalam hal ini bukan tidak percaya kepada pemerintah daerah. Apalagi sampai harus mengerahkan babinsa yang ada. Tetapi pelibatan babinsa tersebut untuk membantu mendukung percepatan penanganan perbaikan rumah rusak terdampak gempa supaya target penanganan rumah rusak terdampak gempa yang ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai. Danrem mengaku, menangani rumah rusak terdampak gempa di Pulau Lombok dan Sumbawa bukan pekerjaan mudah. Mengingat jumlah rumah yang rusak begitu banyak, sehingga dibutuhkan sinergisitas antara semua elemen di daerah ini dalam mendukung percepatan penanganan rumah rusak terdampak gempa. “Nanti dari pihak kepolisian juga kita harapkan bisa ikut terlibat. Jadi semua elemen bisa terlibat dan bersinergi membantu penanganan rekontruksi rumah rusak terdampak gempa di daerah ini. Karena kalau hanya mengandalkan pihak tertentu saja tentu tidak akan bisa maksimal upaya penanganan dampak gempa di daerah ini,” tandasnya. Untuk mengukur capaian penanganan dampak gempa, pihaknya nanti akan melakukan evaluasi secara berkala setiap minggu, sehingga proggres penanganan dampak gempa bisa tergambar dengan jelas dari waktu ke waktu. Apa yang menjadi kendala di lapangan juga bisa dengan cepat diketahui dan diselesaikan. “Babinsa kita wajibkan untuk melakukan evaluasi setiap hari Kamis setiap minggunya. Kalau ada kendala segera dibahas bersama pemerintah desa,” sebutnya. Jika tidak bisa diselesaikan bisa disampaikan ke Dandim. Nanti Dandim bisa menyampaikan ke Danrem, jika kemudian persoalan tidak bisa diselesaikan. Meski berat, Danrem berharap para babinsa bisa menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ia pun berjanji akan menyiapkan hadiah khusus bagi babinsa yang bisa menunjukkan prestasi dalam menjalankan tugas mendukung penanganan dampak gempa di daerah ini. “Bagi yang berprestasi kita siapkan hadiah khusus,” janjinya. (kir)

Mahyudin yang sebelumnya menjadi Staf Ahli. Selain empat eslon II, ada juga 7 camat yang dilantik. Di antaranya, Camat Sekotong, Kuripan, Labuapi, Lingsar, Narmada, Gunungsari dan Batulayar. Sedangkan sisanya pejabat eselon III, dan IV. Bupati mengatakan mutasi sedikit molor akibat diakibatkan bencana gempa. Selain itu, ia selaku bupati masih terkena

yak posisi lowong, sehingga harus diisi agar organisasi berjalan sehat dan baik. “Saya ingin memberikan catatan khusus kepada kepala OPD yang baru dilantik khususnya kepada BPKAD. Saya sangat berharap kepala BPKAD yang baru ada dua tugas pokoknya,” tegas Bupati. Menurutnya, ada dua tugas pokok kepala OPD tersebut di antaranya pengelolaan keuangan. Dalam hal pengelolaan keuangan ini harus melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus diterapkan sebaik-baiknya. Kedua, kata dia, persoalan aset daerah yang belum tuntas. Ia mengingat-

(Suara NTB/her)

LANTIK - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengambil sumpah dan janji ratusan pejabat eselon II,III dan IV lingkup Pemkab Lobar yang dilantik, Rabu (16/1). kan agar masalah aset ini harus menjadi prioritas ke depan. “Aset ini harus jelas baik secara de jure dan de facto bisa dibuktikan sebagai aset

Pemda,” tegas dia. Terakhir ia berpesan agar semua jajaran menjalin kebersamaan untuk memberikan kinerja terbaik bagi daerah. (her)

Belum Dapat Rekening Bantuan

Korban Gempa di Limbungan Gunungsari Pasrah Giri Menang(Suara NTB) – Korban gempa di Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari mengaku pasrah dengan keadaan rumah mereka yang tak kunjung bisa dibangun. Dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah mereka sampai saat ini belum ada titik terang. Mereka mempertanyakan kenapa sampai saat ini korban gempa di wilayah setempat belum juga mendapatkan buku rekening. Padahal usulan dari warga dan dusun sudah disampaikan pascagempa lima bulan lalu. Tidak hanya belum mendapatkan rekening bantuan, korban gempa yang berada di dusun setempat juga tak memperoleh bantuan hunian sementara (huntara). Mereka pun terpaksa membangun sendiri huntara dengan biaya sendiri. Khaerul Amin salah, korban gempa di Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari mengaku korban gempa di daerah setempat pasrah. “Kalau ada bantuan syukur, tidak ada juga sabar. Semua korban gempa di sini belum dapat rekening ini, jangankan ada kejelasan soal dana bantuan,”keluhnya. Diakui, korban gempa di daerah itu hanya diperhatikan saat tanggap darurat. Setelah dicabut tanggap darutat tidak ada sama sekali. Warga kata dia hanya diajak sosialisasi saja, namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Setahunya hanya Dusun Medas yang sudah menerima rekening, jumlahnya pun sedikit. Diakuinya, bantuan huntara juga tidak ada di wilayah setempat. Sehingga warga pun masih ada yang tinggal di tenda-tenda. Akibat ketidakpastian bantuan ini, warga pun membangun sendiri huntara

(Suara NTB/her)

BANGUN - Warga Dusun Limbungan Utara Kecamatan Gunungsari membangun huntara menggunakan dana pribadi. dengan biaya pribadi. Termasuk dirinya membuat membuat huntara di tengah kebun. Biaya yang dihabiskan mencapai Rp 2 juta. Ia membangun huntara model rumah panggung dari bambu. Ada juga warga membuat huntara menggunakan triplek dan kalsiboard. Saat ini, ujarnya, warga setempat mengalami persoalan

kan korban gempa di dusunnya memang belum mendapatkan rekening. Dari total jumlah korban gempa di daerah setempat sebanyak 174 terdiri dari 73 unit rusak berat, rusak sedang sebanyak 38 dan ringan sebanyak 63 belum ada satupun yang memperoleh rekening. “Kita menunggu informasi dari pemerintah, sebab semua data sudah kami

banyak penyakit yang menyerang warga. Terutama yang tinggal di kebun. “Saya pernah terkena malaria, karena tinggal di kebun,” aku dia. Ia berharap agar pemerintah peduli terhadap korban gempa di wilayah setempat. Sebab hampir rata korban gempa tinggal di bawah terpal. Sementara Kadus Limbungan Selatan, Yahya mengata-

Praya (Suara NTB) Tim Pengamanan dan Pengawalan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2018 lalu mendampingi sekitar 30 proyek dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah ini. Meski ada pendampingan, tidak semua proyek berjalan lancar. Bahkan ada beberapa proyek yang berpotensi diproses hukum ,lantaran dalam pengerjaannya diduga terjadi penyimpangan. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Feby Rudy, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (16/ 1), mengatakan, pihak dalam waktu dekat ini berencana akan melakukan review terhadap seluruh proyek dampingan TP4D Loteng pada tahun 2018 lalu. Hal ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan proses pendampingan, apakah sudah sesuai harapan atau belum. Hasil review itulah yang kemudian akan menjadi bahan penyempurnaan dalam proses

pendampingan pada tahun 2019 ini. “Semua proyek dampingan pada tahun lalu akan kita review kembali. Mulai dari proses hingga pelaksanaannya. Dan, memang tidak semua proyek dampingan TP4D Loteng berjalan sesuai harapan,” terangnya. Diakuinya, ada beberapa proyek dampingan TP4D Loteng yang dinilai bermasalah, seperti proyek pembangunan sejumlah pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Termasuk proyek fisik di Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng. Terhadap proyek bermasalah tersebut, pihaknya sebelumnya sudah memberikan rekomendasi kepada OPD terkait mengenai langkah yang harus diambil. Namun pada kenyataannya OPD bersangkutan terkesan enggan menjalankan rekomendasi yang diberikan TP4D Loteng itu. Itu artinya, secara otomatis proyek ini bukan lagi menjadi dampingan TP4D Loteng dan bisa diproses secara hukum.

“Kita memberikan rekomendasi itu karena melihat ada potensi penyimpangan dalam proyek tersebut. Jadi kalau rekomendasi tidak dijalankan, itu artinya sama saja membiarkan potensi penyimpangan terjadi,” sebutnya. Terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah itu, lanjut Feby, pihaknya sudah meminta untuk dilakukan audit khusus oleh Inspektorat Loteng bersama dengan BPKP Perwakilan NTB. Hal ini untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum yang menjurus kepada kerugian negara dalam proyek tersebut ataukah maladministrasi maupun tindak pidana korupsi. Hasil audit itulah yang nantinya menjadi dasar bagi pihaknya melanjutkan ke proses hukum. “Kita masih menunggu hasil audit dulu. Kalau sudah ada hasil audit, baru kemudian proyek-proyek yang bermasalah tersebut kita naikan statusnya ke tahap penyelidikan,” terang Feby. (kir)

Praya (Suara NTB) Upaya rekonstruksi rumah rusak berat terdampak gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini terus dipacu. Pemkab Loteng menargetkan hingga bulan Februari mendatang, paling tidak 300 rumah sudah bisa dibangun dari sekitar 3 ribu rumah rusak berat yang harus dibangun di daerah ini. Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat rapat penanganan rumah rusak sedang dan ringan bertempat di pendopo Bupati Loteng, Rabu (16/1), mengatakan hingga awal bulan Januari ini, total rumah yang sudah dibangun baru sekitar 17 unit. Jumlah tersebut tentu masih jauh di bawah yang diharapkan. Untuk itu, upaya-upaya percepatan penanganan rumah terdampak gempa terus dilakukan dengan melibatkan semua elemen terkait. “Kalau soal anggaran perbaikan rumah sudah tidak ada masalah. Baik itu untuk perbaikan rumah rusak berat,

Pilkada Loteng

PKB Incar Kursi Bupati Loteng Praya (Suara NTB) Posisi calon Bupati Lombok Tengah (Loteng) menjadi target Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. PKB pun sudah mempersiapkan kader terbaiknya yang akan didorong untuk maju menjadi calon Bupati Loteng mendatang. Demikian ditegaskan Ketua DPC PKB Loteng, H.L. Pelita Putra, kepada Suara NTB, Rabu (16/1). Untuk bisa mengusung calon Bupati Loteng sebutnya, PKB menargetkan bisa meraih paling tidak 6 kursi DPRD Loteng pada gelaran

Pemilu legilatif tahun 2019 ini. “Target kita minimal 6 kursi DPRD Loteng pada pemilu mendatang. Supaya bisa lebih mudah mengusung calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang,” terangnya. Diakuinya, untuk bisa meraih target minimal bukan perkara mudah. Terlebih persaingan antarcalon legislatif dan partai politik (parpol) pada pemiu legislatif kali ini diyakini sangat ketat, karena masingmasing caleg dan parpol tentunya punya target yang sama meraih suara dan kursi sebanyak-banyaknya. “Untuk meraih sesuatu yang besar, tentu butuh kerja keras. Tidak bisa

diraih dengan mudah,” ujarnya. Disinggung berapa kader yang disiapkan untuk maju di Pilkada Loteng mendatang, Pelita mengaku belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas, PKB tidak kekurangan kader untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang. Namun pastinya akan ditentukan setelah pemilu legislatif mendatang. “Hasil pemilu legislatif mendatang, itu menjadi penentu arah kebijakan politik PKB pada Pilkada Loteng mendatang. Termasuk posisi yang diincar. Apakah, calon Bupati atau Wakil Bupati Loteng,” imbuh anggota DPRD NTB ini. (kir)

masukkan,”akunya. Ia mengaku kebanyakan warga juga membangun sendiri huntara sebab warga tak tahan dengan kondisi yang kerap kali hujan. Pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke pemda. Pihak pemda sendiri berencana membangun Huntara namun warga menolak karena tidak mau dibangun disatu tempat. (her)

Rumah Rusak di Loteng Baru Selesai 17 Unit

Sejumlah Proyek Dampingan TP4D Loteng Berpotensi Diproses Hukum

(Suara NTB/dok)

Dalam kesempatan itu, bupati memberikan catatan khusus kepada pejabat eselon II, terutama kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar melaksanakan peraturan dan fokus pada menyelesaikan masalah aset daerah. Mutasi yang digelar di aula Kantor Bupati dihadiri Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Ketua DPRD Imam Kafali dan para kepala OPD.

peraturan, sebagai bupati terpilih selama 6 bulan pascapemilihan kalau mau melaksanakan mutasi harus izin tertulis ke Kemendagri dan KASN jika mau melaksanakan mutasi. Sedangkan sudah lewat enam bulan, relatif lebih mudah, karena cukup rekomendasi KASN. Mutasi, jelas bupati, adalah hal biasa. Sebab tidak mungkin seorang pejabat menduduki dalam satu posisi dan tingkat dalam waktu lama. Karena itu, ia berharap agar semua ASN menganggap mutasi sebagai hal biasa bahkan tantangan untuk lebih bisa baik dalam mengabdi kepada daerah dan negara. Mutasi juga disebabkan ban-

H. M. Nursiah

sedang maupun ringan anggarannya sudah ditransfer oleh pemerintah pusat dan saat ini sudah ada di rekening BPBD Loteng,” terangnya. Sekarang ini, ujarnya, pihaknya tinggal menunggu proses pengerjaan di lapangan. Dan, ternyata prosesnya cukup panjang. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk sampai ke tahap pelaksanaan. Mulai dari validasi data rumah terdampak gempa, pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) hingga proses pelaksanaan, sehingga butuh waktu tidak singkat untuk bisa menuntaskan penanganan rumah terdampak gempa ini. Ia mengungkapkan, untuk proses pendataan rumah terdampak gempa sudah bisa diselesaikan. Di mana total ada 25.007 rumah rusak di Loteng yang harus ditangani, baik itu rumah yang masuk kategori rusak berat, sedang maupun ringan. Dari jumlah tersebut masih ada sekitar 13 ribu rumah, sesuai data BPBD Loteng yang masih harus divalidasi kembali kriterianya, apakah masuk kategori rusak sedang atau ringan. “Kita memang ada sisa pekerjaan untuk memvalidasi kembali data rumah yang rusak,” sebutnya. Proses validasi sendiri akan dilakukan secara simultan dengan proses penanganan rumah rusak yang sudah tervalidasi. Bahkan bila perlu supaya cepat, personel TNI dan kepolisian di lapangan akan dilibatkan. “Intinya sekarang dana sudah tidak menjadi kendala. Tinggal kita menyelesaikan tahapan yang ada saja,” tandas Nursiah. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

Halaman 6

Terjerat Dugaan Tipikor, Jadi Kepala OPD di Kabupaten Bima (Suara NTB/Uki)

TIDAK TAHU - Mutmainah dan Nurma, warga korban banjir di Kota Bima yang mengaku tidak mengetahui bantuan Jadup.

Korban Banjir Kota Bima Tak Tahu Ada Jadup Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah warga RT 12 Kelurahan Rasanae Timur Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ternyata tidak mengetahui adanya bantuan Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp900 ribu yang disalurkan oleh Pemerintah pada saat banjir 2016 lalu. Salah seorang warga yang menjadi korban banjir 2016 lalu, Nurma mengaku, bantuan yang diterima saat banjir hanya dana cashwork sebesar Rp500 ribu perumah. Dana tersebut untuk membeli alat-alat kebersihan rumah. “Hanya ini saja yang saya dapat, selebihnya tidak ada. Tidak Jadup atau yang lain lagi,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (16/1). Korban banjir yang rumahnya luluh lantak akibat diterjang banjir 2016 lalu ini mengaku para tetangganya yang mengalami nasib serupa juga tidak pernah mendengar istilah Jadup. “Bantuan Jadup itu apa ? baru saya dengar,” tanya ibu dua anak ini. Hal yang sama juga dirasakan, Mutmainah. Sebagai korban banjir yang kondisi rumah rusak parah karena berada di bantaran sungai justru tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa dari Pemerintah. “Kalau didata banyak, tapi bantuan tidak pernah ada,” katanya. Mutmainah, mengaku jika ada pendataan dan turun bantuan dari Pemerintah akan langsung diumumkan di mesjid. Serta ada pihak RT, RW dan Kelurahan yang mendatangi rumah ke rumah. “Tapi sampai saat ini tidak pernah ada. Bahkan Jadup ini baru saya dengar sekarang,” ujarnya. Sementara warga Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda, Siti Sarah mengakui menerima bantuan Jadup. Besarannya Rp900 ribu serta sejumlah alat perabotan rumah tangga dan bantuan logistik. “Kalau tidak salah sekitar 2 Bulan setelah banjir 2016 lalu bantuannya dicairkan. Selain bantuan uang Rp900 ribu juga ada peralatan dapur dan peralatan kebersihan,” katanya. Catatan Suara NTB, sebanyak 1.335 jiwa atau 381 kepala Keluarga (KK) di Kota Bima menerima bantuan Jadup. Bantuan dari Kementerian Sosial tersebut dikucurkan bagi para korban banjir yang rumahnya hanyut atau rusak berat. Kepala Dinsos Kota Bima, Drs. H. Muhidin Sulaiman, MM, mengatakan Jadup merupakan bantuan diberikan kepada korban bencana banjir yang dihitung jumlah jiwa dalam satu rumah rusak berat dan hanyut. Untuk masa pemulihan pasca bencana banjir selama tiga bulan. “Misalnya satu rumah terdiri dari Ayah, Ibu, Anak akan dihitung biaya atau kebutuhan hidup masing-masing sebesar Rp 10.000 per hari selama tiga bulan. Jika 3X9 yang didapat Rp900 ribu,” katanya. Ia menegaskan tidak ada pemotongan dari bantuan tersebut, karena langsung dicairkan oleh Pemerintah Pusat kepada penerima manfaat. Jumlah yang terverifikasi ada sebanyak 381 unit rumah yang terdampak. “Ada juga bantuan lain yang diberikan, seeprti kompor gas, peralatan dapur dan peralatan kebersihan,” pungkasnya. (uki)

Diduga Pungli, Oknum Pegawai RSUD Dipindah Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengambil sikap tegas terhadap oknum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Asy-Syifa yang diduga menjalankan praktik pungli dalam pelayanannya. Saat menggelar sidak ke RSUD Asy-Syifa, Rabu (16/1) kemarin, usai mengunjungi beberapa bagian pelayanan rumah sakit, Wabup mengumpulkan seluruh staf di ruang pertemuan. Sesaat berbicara mengenai hasil pantauannya, tibatiba ia menyinggung terkait informasi yang diperolehnya bahwa ada dugaan pungli di RSUD Asy-Syifa. Sontak ruang pertemuan RSUD Asy-Syifa hening. Dan saat itulah Wabup, tiba-tiba memanggil nama salah seorang pegawai yang kemudian diminta berdiri. Sambil menyebut nama oknum pegawai itu, Wabup menyatakan, memindahkan pegawai tersebut sebagai sanksi atas dugaan tindakan pungli yang dilakukannya. “Kamu saya pindahkan. Saya tidak mau ngomongngomong di belakang. Kamu keluar dari sini (rumah sakit), kamu saya pindahkan. Ini kesempatan kamu memperbaiki kesalahan, kalau berbuat sekali lagi saya pecat,” tegas Wabup. Wabup tak merinci apa informasi pungli yang diduga dilakukan oknum pegawai tersebut. Ia kemudian hanya mengingatkan kepada pegawai lainnya tidak melakukan tindakan yang sama. Sebab sebagai pegawai pemerintah hal tersebut dilarang dan akibatnya hanya akan menyengsarangkan pribadi pegawai masing-masing. “Ini baru ketahuan saya, belum aparat hukum. Sudah ada contohnya. Ada bekas orang kesehatan juga, punglinya hanya Rp250 ribu, di sidang Tipikor kena (vonis penjara) 8 bulan. Nah sekarang gajinya disetop karena SKB tiga menteri. Nanti tinggal tunggu MK, kalau diputuskan gugatannya ditolak bersangkutan terpaksa kita pecat,” cetusnya. Menurut Wabup, larangan melakukan tindakan pungli berlaku kepada seluruh pegawai pemerintah, tidak terkecuali bagi pegawai hononer dan lainnya. Tindakan tersebut bagi Wabup merupakan hal tercela dan harus dihindari oleh pegawai pemeirntah apapun jabatan dan tugasnya. “Jangan ada persekongkolan melakukan hal itu (pungli). Kalau bekerja, bekerjalah dengan baik jangan berbuat tidak baik dan mengotori rumah sakit ini,” tandasnya. dr. Carlof yang dikonfirmasi Suara NTB usai sidak, mengaku tidak mengetahui jelas alasan pemindahan salah satu anak buahnya tersebut oleh Wabup. Termasuk soal adanya indikasi dugaan pungli sebagai alasan yang disampaikan Wabup sebelumnya. Menurut dia, kebijakan tersebut sepenuhnya wewenang Wabup sebagai pimpinan daerah. “Saya juga sebenarnya baru mau tanya juga ya. Tapi kan itu kebijakan beliau sepenuhnya,” sebutnya. Ia menjelaskan, pegawai yang dipindahkan itu berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan RSUD AsySyifa. Pegawai tersebut setiap harinya bertugas di salah satu bagian pelayanan rumah sakit. “Iya, dia PNS di tempat kami,” jawab Carlof singkat. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum dan Apartur Setda KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si yang turut mendampingi Wabup saat melakukan sidak ke RSUD Asy-Syifa kepada Suara NTB mengaku, oknum pegawai bersangkutan disinyalir melakukan pungli dalam bertugas. “Iya disinyalir ada pungli,” urainya via sambungan telepon. H. Malik mengatakan, sementara ini dugaan kasus tersebut tengah ditelusuri oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pihak RSUD Asy-Syifa. Sehingga belum ada ketetapan final mengenai kasus yang diduga dilakukan oknum pegawai bersangkutan. “Ya soal reposisi pegawai kan bisa kapan saja tergantung kebutuhan organisasi,” elak mantan kepala BKD KSB ini. (bug)

(Suara NTB/Humpro KSB)

PENGAKUAN - Wabup KSB, Fud Syaifuddin didampingi Direktur RSUD Asy-Syifa dr. Carlof mendengar pengakuan pasien terkait pelayanan pihak rumah sakit.

Bima (Suara NTB) – Sejumlah pejabat eselon II yang diduga tersandung masalah hukum, terutama kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima ternyata menempati jabatan-jabatan strategis. Data yang dihimpun Suara NTB, tercatat ada empat pejabat eselon II yang kini menempati jabatan strategis sebagai Kepala OPD. Masing-masing berinisial, HP, TR, LK serta SJ. Dua orang yakni HP dan TR sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oknum HP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kasus Kopi Tambora. Sementara TR diduga terlibat kasus sampan Fiberglass. Sementara oknum LK dan SJ bahkan telah divonis bersalah oleh Pengadilan.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Bima, Drs. Syahrul, tidak mengetahui pejabat eselon II yang tersandung kasus korupsi sebagai pimpinan OPD. “Belum tahu ya. Tapi nanti kita akan kita telusuri lebih lanjut,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (16/1). Terkait ASN atau Pejabat yang terlibat kasus Tipikor dan menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga

Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang pemecatan PNS eks Napi Tipikor, Syahrul mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima. “Kita akan ajukan surat resmi ke Kejari dalam waktu dekat ini,” katanya. Sembari mengajukan surat, pihaknya di internal BKD dan Diklat setempat juga melakukan pengkajian SKB tiga Menteri tersebut. Agar keputusan yang ditetapkan nanti final serta tidak menuai hambatan dan

kendala. “Kita harus teliti dan hati-hati dalam menerapkan SKB tiga Menteri ini,” ujarnya. Ia menambahkan, persoalan pihaknya belum menerapkan SKB tersebut hingga saat ini lantaran masih menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya ada pihak yang mengajukan ke MK agar SKB ini ditinjau kembali. “SKB ini belum kita terapkan karena masih menunggu hasil judicial review. Kalau sudah keluar kita akan laksanakan sesuai aturan dan koridor yang ditetapkan,” pungkasnya. (uki) Syahrul (Suara NTB/Uki)

Hanya Tergenang, Korban Banjir Tak Bisa Diberi Bantuan Kota Bima (Suara NTB) – Puluhan warga Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Rasanae Timur bertemu jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, di kantor BPBD setempat pada Rabu (16/1). Pertemuan yang dihadiri juga Lurah Rasanae Timur, M. Said S.Sos, tersebut membahas persoalan yang dituntut warga sebelumnya. Yakni kejelasan mengenai penyaluran bantuan dana pasca banjir yang dinilai tidak merata dan terkesan ada diskriminasi. Perwakilan warga, Ismail mengaku kedatangan di kantor tersebut untuk membahas soal Surat Keputusan (SK) Walikota Bima nomor 105 tentang data dan rumah warga yang rusak terkena banjir 2016 lalu. “Karena yang terjadi di lapangan kami temukan ada klaim baru yang mendapatkan bantuan ini,” katanya. Menurutnya, sejumlah korban yang rumahnya rusak parah dan hanyut justru tidak mendapatkan dana bantuan. Sementara warga lain yang rumahnya hanya tergenang justru diberikan. “Makanya kami menuntut keadilan. Dengan harapan BPBD menunjukkan data siapa saja yang

(Suara NTB/Uki)

PERTEMUAN - Korban banjir, warga Kelurahan Rabadompu Timur bertemu jajaran BPBD Kota Bima, di kantor setempat, Rabu (16/1) membahas soal penyaluran bantuan banjir. berhak mendapatkan bantuan,” katanya. Sementara, Kepala BPBD, Kota Bima, Ir. H. Syarafudin mengaku tuntutan warga tersebut yakni menginginkan agar mendapat bantuan, meskipun rumahnya hanya tergenang banjir. “Mereka anggap rumah

yang tergenang juga mendapatkan bantuan,” katanya. Menurutnya berdasarkan kriteria dan persyaratan, korban banjir yang berhak mendapatkan bantuan tersebut yang kondisi rumahnya rusak parah dan sedang. Sementara yang tergenang ma-

Sedimentasi Jaringan Irigasi Mengkhawatirkan Taliwang (Suara NTB) Pengamat perairan di wilayah Taliwang, Abdul Hadi, mengakatan bahwa untuk saat ini tingkat sedimentasi di jaringan irigasi bendung Kalimantong 1, di Desa Batu Putih hingga Banjar sudah sangat parah. Bahkan ketinggiannya ada yang mencapai 125 sentimeter. Bahkan, ada juga yang sudah tertutup tanah secara keseluruhan. Akibatnya, sekitar ratusan hektar lahan pertanian tidak memiliki air yang cukup. Bahkan tidak sedikit juga yang tidak menanam padi. “Harus kita akui bahwa kondisi jaringan di BK 1 sudah sangat parah. Masalah ini juga sudah sering dilaporkan, tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian dari Provinsi. Kendati demikian, kami akan segera melaporkan masalah ini ke dinas PUPR Kabupaten, sehingga pola penanganannya bisa segera dilakukan. Kami juga sangat berharap supaya ada jalan keluar terbaik terkait masalah ini supaya para petani tidak lagi mengeluh lagi keterbatasan pasokan

air,” ujarnya, Rabu (16/1). Dikatakannya, ada beberapa masalah yang terjadi sehingga sedimentasi di JI BK 1 terus terjadi. Salah satunya yakni banjir yang selalu membawa material batu dan tanah ke dalam saluran yang terbangun. Selain itu, pembuangan air dari gunung juga masuk selalu jaringan irigasi. Padahal, jaringan itu sangat aktif, tetapi karena belum adanya kesadaran dari masyarakat sehingga air gunung yang membawa material tanah masuk ke jaringan. Rata-rata, jaringan tersebut tidak memiliki saringan untuk menghindari tanah gunung terbawa bersama air ke saluran irigasi. Kondisi itu diperparah dengan pengerukan tanah sedimentasi yang tidak maksimal dilakukan karena hanya bersifat sporadis saja tidak bisa secara menyeluruh. Akibat kondisi itu, penanganan sedimentasi tidak kunjung maksimal. “Sedimentasi yang terjadi di jaringan irigasi Batu Putih- Banjar harus bisa segera disikapi. Jika tidak, dikhawatirkan menjadi masalah baru di kemudian hari serta jaringan ini juga bisa tertutup tanah,” ungkapnya. Ditemui secara terpisah Ke-

pala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Yeti Andriani SE mengatakan, dampak sedimentasi tersebut, ratusan hektar lahan di desa Batu Putih hingga Banjar tidak bisa tergarap secara maksimal. Bahkan ketinggian sedimentasi sudah cukup menghawatirkan mencapai 120125 sentimeter dengan panjang JI BK 1 mencapai 200 meter yang mengalami kondisi sangat parah. Terhadap hal ini, pihaknya dalam waktu dekat segera menurunkan satu unit alat berat untuk melakukan pengerukan tanah. Karena jika masalah ini dibiarkan berlarut maka tingkat sedimentasi juga akan sangat parah. “Ada empat wilayah yang saat ini sedimentasinya sangat parah yakni di Banjar, Jorok Tiram, dan Batu Putih. Sedangkan untuk penanganannya kita dalam waktu dekat akan menurunkan satu unit alat berat untuk melakukan pengerukan. Mudah-mudahan dengan baiknya jaringan ini para petani bisa langsung menanam padi,” tandasnya. (ils)

Tambang Galian C Tebet Masih Beroperasi Taliwang (Suara NTB) Aktivitas tambang galian C di Kelurahan Telaga Bertong (Tebet) ternyata masih beroperasi hingga saat ini. Padahal, sebelumnya DLH sudah menutup tambang itu karena sangat membahayakan para pengguna jalan. Pantauan Suara NTB menggambarkan, aktivitas penambangan galian C masih terlihat jelas masih beroperasi. Padahal, dari dinas terkait (DLH) sebelumnya mengklaim sudah menutup aktivitas ini secara total. Hal ini tentu disayangkan oleh masyarakat setempat, pasalnya aktivitas yang ada saat ini sudah sangat membahayakan bagi para pengendara. Terlebih lagi, tambang tersebut berada persis di pinggir jalan dan cukup padat kendaraan yang melintas. Kondisi saat ini juga sudah semakin parah, dimana tempat penggambilan tanahnya sudah mencapai puncak gunung. Warga meminta pihak terkait, agar menghentikan aktivitas ini sesegera mungkin. Karena jika ini

dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan terjadi longsoran yang menutup jalan nantinya. Lurah Kelurahan Tebet, Kepada Suara NTB melalui Kasi Trantib Syahlan SE, Selasa (16/ 1) mengatakan, sebenarnya lokasi galian C yang masih beroperasi saat ini terindikasi belum mengantongi izin. Tetapi pihak tambang masih tetap melakukan aktivitas dan itu sudah menyalahi aturan. Pihaknya juga sudah mengingatkan perusahaan agar untuk bisa melengkapi perizinan dan memindahkan lokasi penambangannya ke lokasi lain. Karena jika beroperasi di lokasi tersebut, maka para pengguna jalan akan sangat waswas tertimbun longsoran. “Kami (kelurahan) sudah kehabisan cara untuk menghentikan aktivitas galian C di Tebet. Tinggal kita minta DLH yang mengambil sikap, jika tidak disikapi dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. Dikatakannya, total lokasi

tambang di Tebet ada sekitar tujuh lokasi dan rata-rata tidak ada satupun yang sudah ada izinnya. Hal tersebut merupakan hasil penelusuran di lapangan dan sejumlah lokasi tersebut. Bahkan dari jumlah itu rata-rata sudah dihentikan, tapi tetap saja ada aktivitas yang dilakukan pihak tambang. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya fungsi yang ada di DLH bisa dimaksimalkan. Supaya hal-hal yang tidak diinginkan dari dampak galian C ini bisa semakin ditekan. Dari kelurahan juga sudah sering turun ke lapangan untuk mengingatkan kembali terkait masalah izin. Tetapi dampaknya belum ada hingga saat ini, karena instansi yang berwenang juga masih belum ada ketegasan untuk menyikapi masalah ini. “Kita minta DLH yang bisa bersikap terkait hal ini. Sementara kami hanya sebatas mengingatkan saja bagi perusahan penambang supaya bisa melengkapi masalah izin yang ada di lokasi tersebut,” tukasnya. (ils)

suk kategori ringan. “Acuan dan dasarnya jelas. Yang mendapatkan bantuan korban banjir yang rumahnya rusak parah dan sedang. Sementara ringan tidak,” katanya. Syarafuddin memastikan pihaknya tidak akan memberikan dana untuk pemban-

gunan rumah kategori insitu tersebut rumahnya hanya terendam, karena akan menabrak aturan dan menyalahi prosedur. Proses penyaluran bantuan insitu sedang berjalan, rata-rata sudah 40 persen. Rumah yang rusak parah sebesar Rp69 juta dan rusak sedang Rp20 juta,” katanya. Diakuinya, dalam SK 105 yang dipersoalkan mengenai data darurat yang ditetapkan oleh Walikota Bima saat itu. Yakni jumlah rumah rusak parah, sedang dan ringan akibat diterjang banjir. “Data ini juga menjadi dasar dan acuan konsultan manajemen (KM) bersama fasilitator melakukan verifikasi dan validasi. Tercatat ada sebanyak 810 dengan insitu dan direlokasi sebanyak 1.200 unit,” katanya. Setelah selesai verifikasi dan validasi, lanjutnya dilakukan uji publik serta diumumkan oleh tim verifikasi. Bahkan diberikan waktu selama 2 minggu bagi warga untuk protes jika ada kesalahan dan belum masuk nama. “Soal ini sebenarnya sudah selesai. Berkali-kali kita lakukan sosialisasi di tingkat Kelurahan juga di tingkat kelompok masing-masing sebelum dana direalisasikan,” pungkasnya. (uki)

BPJS Nunggak Rp1 Miliar di RSUD Asy-Syifa Taliwang (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa ternyata turut terdampak tunggakan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini merilis jumlah tunggakan yang belum dibayarkan BPJS kepada pihaknya di tahun 2018 mencapai Rp1 miliar lebih. Direktur RSUD Asy-Syifa KSB, dr. Carlof Sitompul mengatakan, sebelumnya jumlah tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan tahun 2018 mencapai Rp 2 miliar lebih untik klaim bulan Oktober - November. Namun beberapa hari lalu pihak BPJS telah mengangsur tunggakan bulan Oktober yang nilainya mencapai Rp1 miliar. “Jadi per hari ini tinggal sekitar Rp1 miliar yang belum terbayarkan ke kami,” terangnya saat mendamping wakli bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST yang melakukan sidak ke rumah sakit setempat, Rabu (16/1). Ia menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS terkait kekurangan bayar tersebut, bahkan telah melayangkan invoice (penagihan). Tetapi di sisi lain pihaknya memakluminya karena BPJS Kesehatan secara nasional saat ini tengah mengalami persoalan keuangan, sehingga proses pembayaran belum bisa direalisasikan. “Ini kandisinya nasional ya. Tapi kita sudah tagih kok,” ungkapnya. Kendati belum sepenuhnya menerima klaim BPJS tahun 2018 itu, Carlof mengaku, kondisi itu tidak mempengaruhi kinerja pelayanan rumah sakit yang dipimpinnya itu. Masyarakat KSB pengguna BPJS Kesehatan tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana biasa sesuai standar yang telah ditetapkan. “Pengaruhnya hanya pada serapan target pendapatan kita saja. Target tahun 2018 kami tetapkan Rp 18 miliar. Seandainya tagihan BPJS i t u terea l isa-

Carlof

si semuanya pendapatan kami akan melampaui target,” klaim Carlof. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Fud Syaifuddin mengatakan, sangat percaya pihak BPJS akan membayar sisa tunggakan tersebut. Terlebih kisruh persoalan keuangan BPJS Kesehatan saat ini telah mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. “Presiden Jokowi kan sudah back up persoalan itu di pusat. Jadi mudah-mudahan bulan depan sudah tunggakan itu sudah bisa selesai termasuk pembayaran ke rumah sakit kita ini,” paparnya. Ditanya apakah telah ada koordinasi Pemda KSB dengan pihak BPJS terkait tunggakan tersebut. Wabup menyatakan, belum ada secara spesifik. Tetapi terkait pelayanan RSUD AsySyifa pemerintah rutin melakukan komunikasi mengingat Pemda KSB memiliki kerjasama pelayanan tunjangan kesehatan bagi masyarkat miskin melalui BPJS Kesehatan. “Tetapi kami komunikasi dengan BPJS. Tapi soal itu (tunggakan) belum,” katanya seraya menambahkan persoalan tersebut sepenuhnya ranah manajemen rumah sakit Asy-Syifa. “Kalau soal tunggakan kan yang terbebani rumah sakit karena target pendapatannya tidak terealisasi. Tapi kalau soal pelayanan itu kan tugas pemerintah memastikan tetap lancar bagi masyarakat,” pungkas Wabup. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

HUT Sumbawa

Dikes Sumbawa Gelar Sunatan Massal Gratis di Semua Puskesmas Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemkab Sumbawa melalui Dinas Kesehatan (Dikes) melaksanakan kegiatan khitanan massal gratis secara besar-besaran. Kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Sumbawa ke-60 ini dilaksanakan di seluruh Puskesmas, Kamis (16/1). Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Khitanan massal ini akan dilaksanakan di 25 Puskesmas secara besar-besaran. Berbeda dari sebelumnya yang dilaksan(Suara NTB/ind) akan terpusat di satu tempat. Surya Darmasya Dimana kegiatannya akan dimonitor oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten serta beberapa Kepala Dinas. “Selama ini khitanan massal ini hanya dilaksanakan terpusat di satu tempat, tapi tahun ini di seluruh kecamatan secara besar-besaran. Kegiatannya dilaksanakan besok (Kamis red), dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Sumbawa ke 60,” ujarnya. Menurutnya, untuk pelaksanaan khitanan massal ini pihaknya sudah optimal melakukan persiapan. Mulai mempersiapkan obat-obatan, fasilitas-fasilitas pendukung hingga tenaga medis. Adapun di masing-masing kecamatan diharapkan pesertanya minimal 30 orang. Meskipun demikian, ada beberapa Puskesmas yang jumlah pesertanya melebihi jumlah tersebut. “Yang jelas masing-masing kecamatan pesertanya kita harapkan minimal 30. Tetapi ada juga yang lebih dari itu. Itu semua tetap akan terakomodir,” jelasnya. Pihaknya berharap dengan pelaksanaan khitanan gratis secara besar-besaran ini, dapat membantu masyarakat terutama yang belum mampu. Dalam hal ini, kegiatan khitanan ini adalah kesempatan yang baik. Untuk itu pihaknya mengajak semua pihak untuk mensukseskannya. “Saya kira masyarakat bisa lebih beruntung, terutama keluarga yang tidak mampu. Tidak perlu menunggu waktu menyediakan biaya dan lainnya untuk itu. Ini kesempatan yang paling baik. Karena obat-obatannya betul-betul kita siapkan yang terbaik. Dan kami sudah alokasikan di semua kecamatan ,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Belum Jadi APBD, BPKAD Dompu Enggan Cairkan Anggaran Dompu (Suara NTB) Dokumen hasil perbaikan atas evaluasi Pemprov NTB terhadap APBD Dompu 2019 hingga kini belum juga ditandatangani Ketua DPRD. Kondisi ini menjadikan APBD Dompu 2019 masih berstatus rancangan. Akibatnya, belanja gaji ASN belum berani dibayarkan karena menjadi kesatuan APBD. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs H Muhibuddin, MSI selaku bendahara umum daerah. “Karena belum selesai tahapan, sehingga statusnya masih sebagai rancangan APBD 2019,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (16/1). Ia pun mengungkapkan, struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Belanja daerah terbagi dalam belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Ketika salah satu belum selesai, maka semuanya belum selesai. “Kalau belum selesai, kita gunakan bisa menjadi persoalan. Apalagi sudah

ada ancaman akan dilaporkan ke aparat hukum,” katanya. Selain itu, Muhibuddin juga mengungkapkan, hingga saat ini SK penunjukan bendara pengeluaran belum ada. Ketika SP2D gaji dicairkan dan direalisasikan oleh bendahara 2018, juga bisa menjadi masalah ketika bendahara tersebut diganti. “Kalau bendahara tau dirinya diganti dan uangnya dibawa kabur, itu kan menjadi masalah,” terangnya. Untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari, Muhibuddin mengaku, lebih memilih agar semua persoalan APBD diselesaikan seperti yang menjadi saran pemerintah atasan. Pihaknya pun tidak

mengetahui sampai kapan, dokumen hasil perbaikan atas catatan evaluasi Pemprov akan ditandatangani Ketua DPRD. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin sudah menunjuk Asisten III Setda Dompu, M. Amin, S.Sos dan Kepala Bagian Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Nasrun Hanif, SE, MM sebagai juru dalam membangun komunikasi dengan Ketua DPRD Dompu. M. Amin, S.Sos yang dikonfirmasi hasil komunikasi dengan Ketua DPRD mengaku, hingga saat ini belum ada keputusan dan kesediaan ketua DPRD Dompu menandatangani dokumen APBD. Ia masih bertahan dengan tuntutannya

Bupati Tekankan Keseriusan OPD Susun LPPD dan LKPJ Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc menekankan keseriusan OPD di dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Agar bisa mempertahankan predikat LPPD terbaik di NTB. Hal itu disampaikan Bupati pada Rakor penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018, Rabu (16/1). Mengingat batas waktu yang diberikan untuk penyusunan ini sampai tanggal 15 Maret 2019, sehingga diharapkan penyusunan LPPD dan LKPJ dapat diselesaikan tepat waktu. “Bekerjalah dengan baik dan penuh semangat, lebih cepat start akan lebih baik. Tentunya dengan tetap mempertahankan capaian tertinggi yang telah berhasil diraih Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2017 dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu peringkat 1 di tingkat Provinsi,” ucap Bupati. Disampaikan, apabila terdapat salah satu perangkat daerah tidak menyerahkan data, maka penyusunan LPPD dan LKPJ tahun tersebut tidak dapat dilakukan. Dan Kepala Daerah akan mendapatkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri RI. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si menyampaikan, LPPD merupakan amanat Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk menyerahkan laporan setiap tahunnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan ini wajib disampaikan tiga bulan setelah pelaksanaan tahun anggaran. LPPD ini merupakan kinerja dari seluruh Perangkat daerah sehingga dapat diketahui program dan target yang telah dilaksanakan atau dicapai oleh Perangkat Daerah tersebut. (arn)

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sumbawa, Varian Bintoro bersama pejabat lainnya pada Rakor LPPD di Sumbawa, Rabu (16/1).

menghapus anggaran untuk pembangunan lanjutan klaster II gedung perkantoran Pemda di jalan Bhayankara Dompu. “Belum mau ditandatangan,” kata M. Amin. Ia pun kembali mengingatkan, pembangunan lanjutan klaster 2 gedung perkantoran Pemda Dompu tersebut sudah disepakati sejak pembahasan APBD 2018 karena keterbatasan anggaran. Karena bangunan klaster 2 ini memanfaatkan lokasi gedung kantor Dinas Perindag hingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Untuk tahap awal dibangun di atas lahan eks gedung kantor Dinas Perindag Kabupaten Dompu. Sehingga dalam KUA APBD tahun 2019, disebutkan

pekerjaan lanjutan klaster perkantoran. Pembangunan lanjutan klaster ini dianggarkan sebesar Rp15 M. (ula)

H. Muhibuddin (Suara NTB/ula)

PTSL Serentak Berikan Perlindungan Hukum

Temuan Benda Bersejarah Masih Diamankan Warga Dompu (Suara NTB) Temuan benda bersejarah berupa kendi dan guci di Desa Mbuju Kecamatan Kilo beberapa waktu lalu belum dilakukan penyitaan. Pengamanan sepenuhnya masih diserahkan pada penemu awalnya, Jaharudin. Sementara Disbudpar menunggu kedatangan Balai Arkeologi Denpasar untuk melakukan ekskavasi. Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Dompu, Wahyono Ragil kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (16/1) kemarin mengaku, tidak memiliki kekhawatiran akan disalahgunakannya benda-benda bernilai sejarah ini, sebab semua dokumentasi sudah dikantongi. Pun aparatur desa setempat telah diingatkan untuk terus melakukan pengawasan. “Kita sudah ingatkan agar benda ini tidak dijual apalagi melakukan penggalian,” kata dia. Ketika peringatan ini tidak diindahkan masyarakat dengan dalih mengambil keuntungan pribadi sebagaimana yang biasa dilakukan sebelumnya, menurut dia, hal itu akan merugikan warga sendiri. Apalagi di tengah kerja keras mereka untuk mengelankan wilayah tersebut sebagai daerah wisata. Untuk itu, sebelum benda-benda ini dimanfaatkan lebih jauh baiknya masyarakat menunggu kedatangan Balai Arkeologi Denpasar yang akan melakukan penelitian mendalam. “Sehingga diketahui bagaimana struktur benda ini, termasuk sumbernya dari mana,” ujarnya. Berdasarkan informasi awal dari beberapa orang warga setempat, kuat dugaan benda-benda bersejarah tersebut berasal dari luar daerah, karena informasinya wilayah ini merupakan pelabuhan penyeberangan sehingga memungkinkan masuknya barang yang diproduksi dari luar. Pun sampai hari ini diakuinya belum ada salah seorang warga yang menekuni kerajinan kendi maupun guci ini di wilayah tersebut. Kendati begitu, ia tetap menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang berkompeten untuk menyimpulkan agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat. “Kemungkinan itu dari luar, apakah luar NTB atau luar negeri. Tapi kita kembalikan ke Balar (Balai Arkeologi) yang lebih berwenang,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

(Suara NTB/jun)

DISIDANG - Salah seorang kontraktor proyek saat menjalani sidang Majelis TP-TGR di ruang rapat Bupati Dompu, Rabu (16/1).

Dua Kontraktor Sanggupi Pengembalian Kerugian Negara Dompu (Suara NTB) Dua kontraktor proyek fisik pada program pembangunan di dua instansi pemerintah akhirnya menyanggupi pengembalian kerugian negara yang timbul atas kekurangan volume pekerjaan. Mereka Direktur CV. Putra Utama, Teti Kasnawati dan Direktur CV. Abian, Ashadi Cahyadi. Kesanggupan tersebut dinyatakan dalam sidang perdana di Majelis TP-TGR, Rabu (16/1). Tertuntut, Teti Kasnawati yang sebelumnya berstatus terperiksa diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp6.400.000, yang timbul dalam proyek pembangunan

pagar SMPN 35 Dompu tahun anggaran 2017. Temuan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB atas kekurangan volume pekerjaan. Meski sempat meminta dilakukan klarifikasi ulang atas temuan BPKP NTB itu, oleh Ketua sidang TPTGR, H. Agus Bukhori ditolak dengan alasan permohonan sudah melampaui batas waktu yang seharusnya. Karenanya, tertuntut setelah mengakui kesalahannya sanggup mengganti kerugian negara dengan menyicil selama batas waktu maksimal 60 hari. “Sesuai dengan undang yang

berlaku bahwa batas penyelasaian 60 hari dan tertuntut menyanggupi itu secara cicil,” putus Ketua Sidang TPTGR. Sementara kontraktor lainnya dari CV. Abian, Ashadi Cahyadi yang juga ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp27.345.000, atas kekurangan volume pengerjaan rabat gang di Kelurahan Bali I juga tanpa bantahan sedikitpun menyanggupi ganti rugi keuangan negara yang timbul. Tetapi mengingat separuh dari kerugian sudah dikembalikan Rp15.000.000 tertuntut tinggal membayar sisa yang disanggupinya secara berangsur hingga batas waktu 60 hari ke depan. (jun)

Alokasi Air Bersih di 2019 Direncanakan Rp26 Miliar Dompu (Suara NTB) Penanganan air bersih di Kabupaten Dompu tahun 2019 difokuskan pada Detail Engineering Design (DED) dan pembenahan jaringan perpipaan distribusi wilayah Kecamatan Dompu. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp26 miliar untuk kebutuhan DED dan pembenahan jaringan perpipaan ini. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Bukit Selaparang yang telah dibebaskan lahannya tahun 2018 serta jaringan air bersih di Kecamatan Dompu dan Pajo menunggu hasil DED. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Indra Gunawan, ST, MT kepada Suara NTB di kantor Bupati Dompu, Rabu (16/1). Menurutnya, masalah utama air bersih dalam kota Dompu terkait perpipaan, penggunaan bahan kimia dan sambungan ilegal. Masalah perpipaan disebabkan karena peralihan sumber air yang sebelumnya disalurkan melalui kantor PDAM Dompu di Simpasai ke titik distribusi di Kecamatan Dompu dan kecamatan Woja. Saat ini, sumbernya di Karamabura dan langsung didistribusikan dari IPA Karamabura Kecamatan Dompu ke titik distribusi. Sehingga sistem perpipaannya menggunakan sistem terompet karena dari pipa besar ke pipa kecil baru ke pipa besar lagi. Saat ini, pipa lama tersebut masih menggunakan pipa asbes yang saat ini tidak disyaratkan lagi terkait standar medis. “Kalau dari sisi debit air masih cukup. Debit air di IPA Keramabura 2 x 50 liter per detik. Pelanggan yang dilayani sekitar 9 ribuan,” kata Indra. Sistem perpipaan dengan sistem terompet ini juga

(Suara NTB/ula)

Indra Gunawan menyebabkan kebocoran air yang tinggi. Belum lagi soal banyaknya sambungan ilegal yang tidak terdeteksi menyebabkan kerugian bagi PDAM. “Kehilangan air PDAM saat ini di atas 60 persen dari standar PDAM yang sehat itu maksimal kehilangan airnya 30 persen,” katanya. Tahun 2019 mendatang, kata Indra Gunawan, pemerintah daerah (Pemda) akan menangani jaringan perpipaan distribusi dan jaringan transmisi di wilayah Kecamatan Dompu. Sehingga sistem perpipaannya tidak dari kecil ke besar, tapi dibalik dari pipa besar pipa kecil (distribusi). Perubahan sistem perpipaan ini juga diikuti dengan pergantian pipa asbes ke pipa standar. Untuk penataan perpipaan distribusi dan transmisi ini dialokasikan sebesar Rp24,5 miliar dan pengawasannya sebesar Rp500 juta. Pada 2019 ini juga akan dilakukan DED secara menyeluruh untuk sistem air bersih dalam kota yang meliputi Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja. Untuk kebutuhan DED ini

sekitar Rp1 M, sehingga keseluruhan anggaran dialokasikan tahun 2019 sebesar Rp26 miliar “Tapi akan terjawab dengan DED secara keseluruhandariwilayahtimurdan barat (Kecamatan Dompu, Pajo, dan Woja),” katanya. Indra juga memastikan, pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) di bukit Selaparang pada lokasi yang dibebaskan pemerintah tahun 2018 lalu belum dilakukan tahun 2019. IPA itu akan dibangun tahun berikutnya setelah DED rampung dilakukan tahun 2019 ini. “Kita menunggu DED-nya dulu,” terangnya. Rencana pembangunan sumur galeri di Kamudi untuk mengambil air baku bagi IPA Selaparang pasca jebolnya bendungan Kamudi yang direncanakan tahun 2018, dikatakan Indra, bergantung pada kesiapan Pemda dan pelaksanaannya dilakukan di BPBD Kabupaten Dompu. Karena sumur galeri tersebut akan dibangun di tengah daerah aliran sungai (DAS) Baka di Kamudi. Bila dikerjakan saat ini, membutuhkan tambahan anggaran untuk mengalihkan aliran sungai saat musim hujan. “Kita sudah mendesain yang lebih paten. Bangun sumur galeri untuk menangkap air di tengah daerah aliran sungai (DAS) dan saluran pengelola,” katanya. Akibat belum dibangunnya sumur galeri yang dijanjikan sejak 2018 untuk mengatasi masalah air bersih di wilayah Kecamatan Woja melalui IPA Selaparang, kini PDAM Dompu mengandalkan pengambilan air dengan menanam pipa di sungai. Pola ini membuat PDAM Dompu harus berjaga di sumber pengambilan air, karena pipanya sering kali terbawa arus saat banjir dan mengganggu pengambilan air baku untuk IPA Selaparang. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis TOL) secara serentak di Sumbawa memberikan kepastian hukum hak atas tanah rakyat. Serta memberikan perlindungan hukum. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi PTSL, di kantor Bupati Sumbawa, Rabu (16/1). Sekretaris Daerah Sumbawa Drs. H. Rasyidi menyatakan, PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. Dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Disampaikan, PTSL diselenggarakan atas prakasa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan

serta dilaksanakan diwilayahwilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini meliputi ajudikasi sistematis, survei kadaster, penyediaan fasilitas dan peralatan Kantor Pertanahan dan penyebaran informasi tentang manfaat pendaftaran tanah melalui penyuluhan. Sebelumnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Mahfud melaporkan tujuan PTSL adalah memberikan percepatan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Agar seluruh bidang tanah dapat terukur dan terpetakan, dan setiap bidang tanah dipastikan siapa pemiliknya. Selain PTSL, perlu juga dilakukan program Retribusi Tanah Obyek Landreform (TOL). Untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata. (arn)

Semua Puskesmas di Sumbawa Berstatus BLUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Sumbawa sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengesahan BLUD terhadap puskesmas tersebut sudah dilakukan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril baru-baru ini. “Terkait pengesahan BLUD, saat ini sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Sehingga BLUD ini mulai berlaku tahun 2019 untuk 25 puskesmas,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya, Rabu (16/1). Disampaikannya, dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BLUD nantinya, akan ada aturan lain yang mengatur. Karena sistem pengelolaan keuangannya akan berbeda dari saat belum BLUD. Dalam waktu dekat, draf peraturan Bupati tentang pengaturan tata cara, tarif akan selesai. Setelah itu, otomatis akan ditindaklanjuti dengan beberapa perubahan. Selama ini, lanjutnya, pelayanan di puskesmas menjelang akhir tahun biasanya stagnan.

Karena berkaitan dengan anggaran-anggaran penunjang. Tetapi dengan diberlakukannya BLUD, tidak lagi tergantung dengan tahun anggaran. Dimana puskesmas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan melakukan pengelolaan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kurang bagus dan kurang bermutu. “Inilah yang kami inginkan agar begitu BLUD berjalan semuanya harus betul-betul sesuai dengan ketentuan. Kita harus mengacu bahwa pelayanan BLUD mengacu kepada Permenkes 25. Itu harus betul-betul optimal pelayanannya. Karena sudah diatur bagaimana sarana prasarana dan penunjang lainnya. Jadi semuanya harus berjalan. Tetapi Dinas juga tetap akan mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK. Artinya kita berkepentingan untuk mengalokasikan anggaran yang memang diperuntukkan untuk kegiatan lain,” tandasnya. (ind)

Kirab Pataka HUT Sumbawa Dilepas SumbawaBesar(SuaraNTB)Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B. Sc memimpin Upacara Pelepasan Kirab Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-60 Kabupaten Sumbawa, Rabu (16/1), di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Diawali penyerahan Pataka lambang Kabupaten Sumbawa dari Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril kepada Camat Alas Barat. Dilanjutkan

penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 oleh Bupati Sumbawa dan Camat Alas Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan Kirab Pataka ke-24 Kecamatan dalam Kabupaten Sumbawa. Meski berlangsung dibawah guyuran hujan namun Upacara Pelepasan Kirab Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa berjalan khidmat dan lancar. (arn)

(Suara NTB/ist)

KIRAB - Proses pelepasan Kirab Pataka HUT Sumbawa ke-60 yang dipimpin oleh Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, Rabu (16/1).

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Terdakwa Korupsi Bibit Kedelai Tambora Dihukum Tiga Tahun Enam Bulan Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi proyek Pengadaan Bibit Kedelai di Kecamatan Tambora, Bima Tahun 2015, Nurdin bin Abdulrahman dihukum penjara selama tiga tahun enam bulan. Mantan Kepala UPT Pertanian Kecamatan Tambora ini terbukti korupsi Rp801,2 juta. Ketua majelis hakim, Ferdinand M Leander menjatuhkan vonis yang dibacakan dalam persidangan, Rabu (16/ 1) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurdin selama tiga tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan,” ujarnya didampingi hakim anggota Abadi dan Fathurrauzi. Selain itu, hakim juga menjatuhi terdakwa dengan pidana denda Rp50 juta, jika tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan dua bulan.

Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp801,2 juta. Dalam hal terdakwa tidak sanggup, maka harta bendanya disita dan dilelang. Jika tidak punya harta benda, terdakwa wajib menggantinya dengan penjara satu tahun. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa lebih ringan. Jaksa sebelumnya menuntut hakim

agar menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, denda Rp200 juta subsidair tiga bulan, dan pengganti kerugian negara Rp801,2 juta apabila tidak dibayar diganti penjara 2 tahun enam bulan. Terdakwa terbukti bersalah menyimpangkan dana program peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Tambora Tahun 2015 untuk lahan seluas 650 hektare.Dari total anggaran sebesar Rp1,1 miliar, dana yang dipakai hanya Rp138 juta. Itu untuk membeli bibit, obat tanaman, dan pupuk. Dalam pengajuan proposal, terdakwa membuat 25 kelompok tani fiktif yang tidak memiliki SK Ke-

pala Desa, tidak membuat RUK dan SPJ, dan tanpa berita acara serah terima. Dalam perencanaan, kebutuhan bibit 30 ton atau setara 30.000 kg. Namun yang disalurkan hanya 8.625 kg. Total kebutuhan 2.500 liter obat yang dipenuhi hanya 1.500 liter. Terdakwa melalui penasihat hukumnya, Marhaeni mengungkapkan telah menitip sertifikat tanah seluas 5 are yang terletak di Kota Bima. Sertifikat itu sebagai jaminan pengganti kerugian negara. “Kalau ditaksir itu harganya Rp275 juta. Sudah ada yang mau beli Rp250 juta,” ucapnya mengungkap upaya kliennya

(Suara NTB/dok)

KPU Siapkan TPS Khusus di Lapas Mataram (Suara NTB) Untuk mengakomodir penyaluran hak pilih bagi para narapidana yang tinggal di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) pada Pemilu 2019 mendatang, KPU Provinsi NTB akan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di semua Lapas yang ada di NTB. “Ini untuk memastikan agar warga binaan yang ada di Lapas tetap terjamin hak pilihnya dapat disalurkan pada Pemilu 2019,” kata Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksara Ansori. Warga yang berada di Lapas, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap berhak menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Karena itu, KPU wajib untuk menyediakan warga yang terjerat hukum dan terdaftar sesuai alamat KTP untuk memilih. Mereka yang berada di Lepas pada hari H pemilihan, akan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). DPTb sendiri merupakan pemilih yang pindah memilih karena keadaan tertentu, termasuk mereka yang berada di Lapas. “Dan kita sudah lakukan pendataan dan akan terus diupdate sampai hari H,” ujarnya. Masyarakat yang berada di Lapas juga diberikan sosialisasi terkait Pemilu 2019. Sosialisasi diberikan untuk memastikan para warga binaan tersebut memiliki mendapatkan informasi yang utuh terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan demikian diharapkan semua warga binaan di Lapas ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilih mereka. Adapun jumlah TPS yang akan dibangun di Lapas yakni sebanyak 11 TPS yang tersebar di enam Lapas di seluruh NTB. Adapun enam Lapas tersebut yakni sebanyak 6 TPS didirikan di Lapas Mataram, 1 TPS di Lapas Praya, 1 TPS di Lapas Selong, 1 TPS di Lapas Sumbawa, 1 TPS di Lapas Dompu dan 1 TPS di Lapas Bima. Ketua KPU Lombok Timur, Muhammad Saleh menambahkan, jumlah pemilih yang terdata di DPTb di Lotim 178 orang. Termasuk mereka ada di lapas Selong. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan pendataan pemilih terdaftar di DPTb dari tanggal 6 Januari s/d 15 Maret 2019. Karena itu petugas PPK diminta untuk mengecek dan berkoordinasi dengan PPS. Adapun petugas di TPS khusus lapas tersebut. KPU menyerahkan ke pihak lapas untuk menunjuk personel yang akan ditunjuk di TPS khusus itu. Adapun pengamanan TPS diserahkan kepada otoritas lapas yang bekerjasama dengan kepolisian. (ndi) Lalu Aksara Ansori

Diduga Gunakan Sabu, Seorang Wanita Diamankan di Karang Bagu

(Suara NTB/ndi)

BALIHO - Baliho (depan) bermuatan materi kampanye, lengkap dengan nomor urut milik salah satu caleg masih terpasang. Sementara baliho lainnya (belakang) nampak sudah diganti dengan baliho tanpa nomor urut dan konten kampanye.

Caleg Masih Bandel, Bawaslu Belum Tertibkan APK Mataram - Suara NTB) Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) nampaknya masih bandel. Mereka enggan menurunkan baliho bermuatan konten kampanye yang dipasang pada papan reklame berbayar di sejumlah titik di Kota Mataram. Bawaslu Kota Mataram yang dikonfirmasi terkait hal itu tak menampiknya, jika masih banyak caleg yang masih bandel. Meski Bawaslu telah memberikan peringatan melalui surat edaran. Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri yang dikonfirmasi mengatakan, pada prinsipnya, Bawaslu sudah sangat siap melakukan penertiban terhadap APK yang dipasang di papan reklame berbayar tersebut. Hanya saja Bawaslu belum bisa menurun-

kannya karena terkendala keterbatasan personel dan alat untuk menertibkannya. “Karena itu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Tim Terpadu yang dibentuk khusus Pemkot Mataram untuk melakukan penertiban terhadap APK tersebut,” katanya. Namun demikian, kata Hasan, meskipun Bawaslu dan Tim Terpadu Pemkot Mataram belum melakukan penertiban terhadap APK yang terpasang di papan reklame. Sudah banyak Caleg yang telah mengindahkan imbauan Bawaslu, agar mereka menurunkan sendiri APK tersebut. “Kita apresiasi banyak caleg dengan kesadaran sendiri menurunkan APK dipasang di reklame atau spot berbayar,” katanya. Ia mengatakan, selain

Pemprov Damaikan Warga Karang Genteng dan Bajur Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendamaikan konflik antara warga Karang Genteng Kota Mataram dengan warga Bajur Lombok Barat (Lobar). Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan damai disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si, Wakapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Tajuddin, MH di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/1) siang. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengimbau seluruh masyarakat untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele yang dapat merugikan semua. “Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,” tegas Gubernur saat Penandatanganan Kesepakatan Damai antara Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/1). Gubernur menjelaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain. Apalagi kata Doktor Zul di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial.

“Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,” katanya. Ia mengingatkan bahwa perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu. Namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas. “Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,” kata Gubernur. Karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat. Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan Surat Kesepakatan. Yaitu, Tokoh Masyarakat Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selaku Pihak Pertama dan Tokoh Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selaku Pihak Kedua, sama-sama sepakat. Kesepakatan itu diantaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/ atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/ tawuran yang melibatkan

(Suara NTB/why)

VONIS - Terdakwa Nurdin menyalami majelis hakim usai menghadapi sidang vonis, Rabu (16/1) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. membayar uang pengganti Suryawan mengaku masih kerugian negara. Sementara pikir-pikir menanggapi putujaksa penuntut umum, Wayan san hakim tersebut. (why)

(Suara NTB/nas)

KESEPAKATAN - Penandatangan kesepakatan damai antara warga Karang Genteng Kota Mataram dan Bajur Lobar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/1). anak-anak dari kedua belah pihak (Karang Genteng Kecamatan Mataram dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Selain itu, kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif. Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetap-

kan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa. Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. Kesgepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB. (nas)

caleg dengan kesadaran sendiri menurunkan APK dipasang di spot berbayar. Sejumlah caleg lainnya pun berinisiatif mengganti sendiri materi terpasang di papan reklame tersebut. Ia menjelaskan peserta pemilu diperbolehkan menggunakan spot berbayar. Asalkan materi dalam papan reklame tersebut tidak mengandung unsur kampanye. Seperti menampilkan visi misi, nomor urut dalam daftar caleg dan logo partai. “Jika tidak ada unsur kampanye tidak masalah. Silahkan dipasang. Tapi kalau ada nomor urut, dan visi-misi itu dilarang. Tapi karena banyak tidak paham, setelah dijelaskan Bawaslu, mereka dengan sadar sudah banyak yang ganti APK dipasang spot berbayar,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Tersangka Pr alias Pt kepincut kekasihnya HR alias EL sebab bisa menyuplai sabu. Tetapi, cuma wanita 23 tahun itu yang masuk penjara. Dia kedapatan menguasai sabu 6,97 gram. Kekasihnya yang diakui pemilik sabu, kabur. Pr ditangkap Satnarkoba Polres Mataram dengan dugaan peredaran sabu. Kala itu dia sedang berada di rumah kekasihnya itu di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. “Pada saat penggerebekan tidak ditemukan target operasi berinisial HR alias EL,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam, Rabu (16/1). Awalnya, tim Satnarkoba mengincar HR yang diduga pengedar narkoba. Dalam penggerebekan Sabtu (12/1) sore, HR tidak ada di tempat. Tim hanya menemukan Pr. “Saat itu baru selesai mengonsumsi sabu. Masih ada sisa sabu di dalam alat hisap,” bebernya. Wanita asal Karang Kelok, Monjok Barat, Selaparang, Mataram ini sedang mengunjungi kekasihnya. Di lantai rumah, ditemukan botol bekas minuman rin-

gan yang sudah dimodifikasi menjadi alat hisap sabu. Kecurigaan polisi mulai terbuka sehingga diputuskan untuk menggeledah rumah, dengan disaksikan kepala lingkungan. Poketan sabu akhirnya ditemukan di dalam dompet dan di lemari pakaian yang disimpan di kamar. Lain lagi di dapur, ditemukan sedotan dan satu bundel plastik klip serta pipa kaca. “Total barang bukti seluruhnya 6,97 gram sabu,” ucap Kapolres yang didampingi Kasatnarkoba, AKP Kadek Adi Budi Astawa. Sabu sebanyak itu ditemukan dalam satu poket dengan berat 5,12 gram, dan sabu seberat 1,85 gram yang masih tersimpan di pipa kaca di alat hisap. “Terhadap HR tetap dilakukan pengejaran,” kata Alam. Urine tersangka Pr teridentifikasi positif sabu. Sementara Pr mengaku baru berkencan dengan HR dua bulan belakangan ini. “Ya dia yang tanggung makan, tanggung hidup karena saya tidak ada kerjaan,” kata Pr mengakui. Dia yang sudah mulai mengonsumsi sabu sejak dua tahun silam ini berkilah sabu tersebut milik kekasihnya. (why)

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Tersangka Pr (kiri) yang diduga terlibat peredaran narkoba jaringan kekasihnya HR yang masih buron, diamankan Polres Mataram. INSERT : Barang bukti

Dewan Setuju Penambahan Dermaga Pelabuhan Kayangan Mataram (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) penyediaan fasilitas keselamatan transportasi pada DPRD NTB meninjau kondisi fasilitasi penyeberangan di Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur. Pansus melihat bahwa fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Kayangan yang menghubungkan dua pulau besar di Provinsi NTB tersebut yakni Pulau Lombok dan Sumbawa itu, dunia masih kurang memadai. Karena itu, Pansus pun akan mengusulkan penambahan pembangunan dermaga baru. Penambahan dermaga baru itu dinilai sangat mendesak melihat padatnya arus penyeberangan antar kedua pulau tersebut. Penambahan dermaga tersebut juga untuk memastikan bahwa kelancaran dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas tarnsportasi laut. “Setelah kami turun sekaligus melakukan monev ke Pelabuhan Kayangan Lotim, Insya Allah Pelabuhan Kayangan agar lebih aman dan nyaman lagi masyarakat menikmati transportasi melalui jalur laut. Maka kami dan kawan-kawan di DPRD NTB sepakat akan memperjuangkan agar Demaga Kayangan dibangunkan satu lagi dermaga baru.

Paling tidak dermaga pelensengan,” kata Ketua Pansus, Lalu Satriawandi kepada Suara NTB, Rabu (16/1). Selain akan memperjuangkan penambahan dermaga baru, dewan juga akan memberikan alokasi anggaran untuk meningkatkan penerangan jalan di lingkungan pelabuhan kayangan. Pansus melihat kondisi penerangan di area pelabuhan sangat masih kurang. Padahal arus penyebrangan masih berlangsung sampai malam hari. “Termasuk juga perbaikan dan penambahan penerangan jalannya harus memadai, agar menjadi terang benderang sehingga dapat juga menambah keindahan Pelabuhan Kayangan di malam hari,” katanya. Kunjungan lapangan pansus pembentukan Raperda tentang

keselamatan fasiltas transportasi, diterima oleh General Manajer Pelabuhan Kayangan - Poto Tano beserta seluruh staf dan jajaran nya. Ikut hadir juga mendampingi pansus yakni Kepala Dinas perhubungan Provinsi NTB. Pansus berharap fasilitasi transportasi yang pengelolaannya di bawah pemerintahan daerah Provinsi NTB, supaya dibuat senyaman mungkin. “Semoga raperda ini cepat selesai kami buat dan disahkan menjadi perda untuk segera dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan sebagai payung hukum untuk melindungi semua masyarakat dari keselamatan bertransportasi. Baik di darat, laut dan bahkan juga udara,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Pansus Raperda pembentukan Raperda tentang keselamatan fasiltas transportasi saat berkunjung ke Pelabuhan Kayangan. Pansus yang didampingi Kadis Perhubungan Provinsi NTB diterima oleh General Manajer Pelabuhan Kayangan - Poto Tano.

SUARA NTB

Kamis, 17 Januari 2019

Halaman 9

Pemprov Kebut Rehabilitasi Rumah Rusak Sedang dan Ringan Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat telah menyerahkan penanganan rumah rusak sedang dan ringan ke Pemprov NTB. Sedangkan rumah rusak berat di bawah penanganan Kementerian PUPR.

(Suara NTB/rus)

MENUNGGU SIDANG - Warga yang sedang menanti proses sidang di PA Selong. Banyak istri yang menggugat cerai suami.

Di Lotim, Dominan Istri Gugat Cerai Suami Selong (Suara NTB) Tahun 2018, Pengadilan Agama Selong menyidangkan 2.008 kasus dari jumlah itu terbanyak adalah kasus perceraian dengan 1.248 kasus. Sebanyak 1.029 kasus kasus perceraian ini adalah cerai gugat atau istri yang menggugat cerai suaminya. Sedangkan suami gugat cerai istrinya hanya 219 kasus. Dominasi istri gugat cerai suami menunjukkan fakta secara umum banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kasus lebih banyak istri yang menggugat cerai suaminya ini memang terjadi secara nasional. “Tanggung jawab nafkah lahirnya yang kurang,” terang Ketua PA Selong, H. Gunawan saat diwawancara di ruang kerjanya, Rabu (16/1). Selain itu, ujarnya, menikah di satu tempat kemudian pindah lagi ke tempat yang lainnya atau ada yang pergi menghilang. Menurutnya, kondisi perekonomian menjadi salah satu pemicu tingginya perceraian. Korelasi angka kemiskinan Lotim yang masih banyak disebut belum bisa disimpulkan apakah ada keterkaitan atau tidak. ‘’Jelasnya memang pengaruh ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu tingginya kasus perceraian,’’ terangnya. Berdasarkan fakta itu jika dihitung 1.029 semuanya ratarata memiliki anak maka ribuan anak tidak memiliki orang tua yang lengkap. “Sekarang apakah mereka bisa dididik dengan baik masa depannya?” tanyanya. Dari ribuan kasus yang ditangani tersebut, sebagian besar merupakan usia-usia produktifdan tidak memiliki orang tua lengkap. ‘’Prinsip mereka yang bercerai itu bisa menikah kembali. Anaknya baru satu atau dua orang,’’ ungkapnya. Gunawan mengingatkan, menikah bukanlah semata-mata untuk kebutuhan biologis. Namun lebih dari itu membina tatanan kehidupan berumah tangga yang lebih baik ke depan. Selain itu, saling melengkapi kekurangan pasangan masing-masing. Selain faktor kemiskinan, faktor pengetahuan yang rendah juga menjadi pemicu tingginya kasus perceraian. Terlebih bagi yang melakukan pernikahan dini. (rus)

DLHK Lotim Masih Kekurangan Armada dan Personel

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Persoalan sampah masih jadi persoalan di Lombok Timur (Lotim). Terlebih musim penghujan saat ini. Pasalnya, meluapnya air dari saluran irigasi dipicu akibat penyumbatan sampah pada saluran irigasi. Sementara dalam penanganannya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim masih kekurangan armada dan personel untuk menangani 21 kecamatan. Kepala DLHK Lotim, Mulki, SSTP,MM, Rabu, (16/1), menjelaskan saat ini pihaknya menyiagakan tiga regu siaga yang terdiri dari 30 orang. Para petugas itu stand by untuk menjaga hal-hal yang sifatnya emergency berupa luapan air, pohon tumbang dan lain sebagainya yang sewaktu-waktu terjadi pada musim penghujan tahun ini. Jumlah itu, katanya, tentunya sangat sedikit jika dibandingkan dengan luar wilayah di Kabupaten Lotim. ‘’Memang yang masih menjadi kendala kita adalah keterbatasan armada dan personel,’’akunya. Maka dari itu, ia mengajak keterlibatan desa dan semua stackholder untuk berpartisipasi bersama-sama mencintai lingkungan dengan melakukan pembersihan terhadap saluran irigasi minimal satu minggu satu kali. Apabila itu secara rutin dilakukan, katanya, maka dipastikan tidak ada lagi ditemukan penyumbatan-penyumbatan pada saluran irigasi yang menyebabkan terjadinya banjir. ‘’Kita berharap pemerintah desa juga berpartisipasi. Minimal satu minggu sekali gotong royong membersihkan lingkungan di tingkat desa,’’ ujarnya. Hal itu sejalan dengan akan diluncurkan program sistem Padasuka yang merupakan program desa sadar kebersihan. Bersih dari sampah, bebas dari kumuh, dan bebas dari gersang. Dalam program Padasuka ini, bagimana dibangunan TPS, bank sampah dengan melibatkan masyarakat secara penuh. (yon)

Mulki

Mengejar target penyelesaian rehabilitasi rumah rusak Maret mendatang, Pemprov akan menggeber rehabilitasi rumah rusak sedang dan ringan. Caranya dengan merekrut 1.000 fasilitator sipil dan 500 - 700 fasilitator dari TNI. ‘’Kita optimis untuk yang rusak sedang dan ringan (selesai Maret). Kita tetap optimis. Untuk rusak sedang dan ringan sedang berproses. Sekarang untuk pembentukan Pokmas,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT saat memberikan keterangan pers didampingi Kepala Diskominfotik NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dan Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM di Mataram, Rabu (16/1) siang. Data BPBD NTB, total rumah yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu sebanyak 216.519 unit. Dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit dan rusak ringan 108.306 unit. Rum mengatakan, BNPB telah mentransfer dana bantu-

an sebesar Rp3,5 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, BPBD kabupaten/kota terdampak bencana telah mentransfer ke masyarakat sebesar Rp3,4 triliun lebih. Masih ada sisa dana di BPBD kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar lebih. Terdapat di Kota Mataram Rp26 miliar lebih, Lombok Barat Rp5,5 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp3,3 miliar lebih dan Sumbawa Rp75,1 miliar lebih. Ia menyebutkan jumlah penerima dana bantuan saat ini sebanyak 156.474 KK. Dengan rincian, rusak berat 50.718 KK, rusak sedang 25.377 KK dan rusak ringan 80.379 KK. Rum menyebutkan kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di tujuh kabupaten/kota di NTB sebesar Rp6 triliun. Saat ini baru Rp3,5 triliun yang sudah ditransfer. Untuk pembangunan Huntap, Rum menyebutkan sudah 220 unit terbangun dan siap huni. Sementara Huntap dalam proses pembangunan sebanyak 3.925 unit. Dengan rincian Risha 1.891 unit, Rika

715 unit, Riko 1.222 unit, lainnya 40 unit dan pembangunan secara individu 57 unit. Untuk pembangunan rumah rusak berat, kata Rum, Kementerian PUPR juga menambah fasilitator. Dari 800 fasilitator yang ada sebelumnya, ditambah sebanyak 751 fasilitator. Penambahan fasiitator khusus mendampingi masyarakat membangun rumah yang rusak berat ini bertujuan mempercepat pembangunan huntap. Dalam percepatan pembangunan Huntap, kata Rum memang masih ada sumbatan. Yakni lambannya pembentukan Pokmas. Pembentukan Pokmas dilakukan oleh masyarakat. ‘’Memang sekarang pembentukan Pokmas agak lamban. Karena yang membentuk Pokmas itu bukan kita. Masyarakat sendiri yang membentuk Pokmas,’’ katanya. Persoalannya terletak di internal masyarakat sendiri. Ada masyarakat yang sudah menerima dana, tetapi mereka menunggu temannya yang belum terima. Karena ingin dalam satu kelompok.

(Suara NTB/nas)

KETERANGAN - Kepala Pelaksana BPBD NTB, Mohammad Rum, saat memberikan keterangan pers didampingi Kepala Diskominfotik NTB,Tri Budiprayitno, dan Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, di Mataram, Rabu (16/1). ‘’Padahal maunya kita masyarakat jangan begitu. Sudah bentuk saja Pokmas dari yang sudah menerima dana. Tapi ada karena ikatan emosional, menunggu temannya

dapat dana dulu baru bentuk Pokmas. Sementara uang sudah lama parkir ini. Tapi belum membentuk Pokmas karena menunggu yang belum dapat uang,’’ pungkasnya. (nas)

Apresiasi Aksi Pejuang Kemanusiaan

ACT Berangkatkan Umrah Puluhan Relawan Bogor (Suara NTB) – Setiap aksi kemanusiaan, seorang atau sekelompok relawan menjadi garda terdepan untuk merealisasikannya. Aksi Cepat Tanggap melihat itu sebagai fakta istimewa yang patut diapresiasi. Jumat (4/1) lalu, ACT memberikan apresiasi terhadap 10 relawan terbaik, yang tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia, di Pesona Alam Resort and Spa, Jalan Taman Safari, Cisarua, Bogor. Vice President ACT Ibnu Khajar mengatakan, apresiasi tersebut berupa hadiah umroh. Relawan yang terpilih adalah mereka yang telah memberikan dedikasi kerja terbaiknya, waktunya, pikirannya, dan tenaganya untuk kemanusiaan. “Sistem pemilihannya kami menyaring MRI dari 34 provinsi menjadi 15 wilayah yang tampak paling aktif. Lalu, memilih lagi menjadi 10 wilayah dengan masing-masing satu relawan terbaiknya. Setiap relawan terbaik mendapat apresiasi berupa hadiah umrah gratis dari lembaga,” papar Ibnu. Momentum pemberian apresiasi kepada relawan terbaik sendiri menjadi pengalaman pertama bagi ACT. Kata Ibnu, tahun 2018 menjadi ekspansi besar-besaran bagi ACT di mana kolaborasi dan sinergi begitu digelorakan untuk mendukung aksi-aksi kemanusiaan. “Lembaga berpendapat, tak ada lagi yang bisa diajak berlari kencang untuk menyeimbangi visi dan misi lembaga selain para relawan. Kami

berbangga hati atas itu, dan kami berterima kasih kepada mereka yang bersedia mewujudkan mandat besar demi kemanusiaan,” jelas Ibnu. Apresiasi yang diberikan ACT pun mendapat tanggapan haru bagi setiap relawannya. Mohammad Ghalib (65) salah satunya, ia mengaku tidak menyangka sama sekali ketika mendengar namanya dipanggil sebagai relawan terbaik. Apalagi dirinya masuk ke dalam nominasi yang mendapat hadiah umrah. “Masya Allah, sangat surprise bahagianya. Saya hampir menangis ketika naik ke panggung. Tanpa diduga, unbelievable,” kata Ghalib. Relawan sepuh yang lebih familiar disapa Mbah Ghalib sendiri adalah Ketua MRI Bojonegoro. Ghalib telah bergabung sejak tahun 2007, sekiranya 11 tahun sudah ia menjadi bagian bahkan penyumbang ide dari aksi-aksi kemanusiaan ACT, terutama di wilayah sekitar Bojonegoro. Namun, Ghalib menganggap dirinya belum cukup banyak mengerahkan upaya untuk kemanusiaan. “Saya hanya setetes air di samudera yang luas, banyak yang juga berdedikasi besar dalam dunia kerelawanan. Saya rasa, saya belum mumpuni untuk mendapat apresiasi itu,” tutur Ghalib. Tak hanya sampai di sana, Ghalib juga lanjut bercerita bahwa dirinya pernah tinggal di Mekkah selama 25 tahun. Kala itu ia sedang bekerja sebagai relawan yang memandu jamaah Indonesia yang ingin

(Suara NTB/ist_act)

menunaikan ibadah aji. Ia tinggal di Mekkah bersama sang Istri dan anak-anaknya, sampai akhirnya pulang pada tahun 2007. “Jadi, nanti ketika berangkat umrah pasti akan merasa seperti pulang kampung karena separuh hidup mbah di sana. Karenanya terimakasih ACT atas apresiasi dan hadiahnya. Mbah amatsangat bersyukur. Semoga ACT selalu dalam kejayaan dalam memanusiakan manusia dan mewujudkan peradaban yang lebih baik” pungkas Ghalib. (*)

Hujan Ganggu Pembelajaran Siswa di Tenda Mataram (Suara NTB) – Ada sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran di tenda, seperti SMPN 14 Mataram. Ketika hujan turun pada Rabu (16/1) pagi memaksa pembelajaran di tenda dihentikan dan dipindahkan ke selasar sekolah. Namun pembelajaran menjadi terganggu dan tidak maksimal. Kepala SMPN 14 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi, ditemui, Rabu (16/1) mengatakan, seusai rehabilitasi bangunan sekolah pascagempa, masih tersisa dua kelas yang belajar di tenda. Saat hujan cukup lebat turun di pagi hari kemarin, kebetulan sudah memasuki jam akhir pelajaran. Seperti diketahui sampai saat ini pembelajaran di SMPN 14 Mataram menggunakan double shift. Durasi jam pelajaran juga dikurangi hanya menjadi 25 menit per satu jam pelajaran, dari yang normalnya 40 menit. Siswa yang masuk pagi dijadwalkan pulang pada pukul 10.30. Saat hujan, Nazuhi mengakui pembelajaran sempat terganggu. Siswa dialihkan belajar di selasar sekolah. Namun air hujan tempias ke selasar sekolah. “Ada dua kelas di tenda, sempat terganggu,” katanya. Siswa kelas VII dan IX masuk pagi dan pulang pada pukul 10.30 Wita. Sementara kelas VIII masuk siang. Selu-

(Suara NTB/ron)

TERGANGGU: Kepala SMPN 14 Mataram, Mukh. Nazuhi saat melihat pengerjaan tambahan atap untuk pembelajaran di selasar sekolah. Ruangan yang masih dipinjam memaksa SMPN 14 Mataram menerapkan masuk pagi dan siang hari. Pembelajaran di tenda juga sempat terganggu ketika hujan deras. ruh siswa kelas VIII menempati seluruh ruang kelas sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Kebijakan masuk pagi dan siang itu dilakukan oleh SMPN 14 Mataram karena masih kekurangan ruang kelas. Sebagian ruangan di SMPN 14 Mataram masih dipinjam oleh TK dan SD Negeri Model Mataram. Nazuhi mengatakan, pihaknya mau tidak mau harus bisa mengkondisikan agar seluruh siswa masuk pagi. Oleh

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Berikut nama-nama relawan terbaik yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mendapat apresiasi berupa hadiah umrah gratis: 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1. Ruli Renata, Komandan MRI se-Indonesia 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 2. Akhi Munandar, MRI Aceh 1234567890123456789012345678901212 3. Ali Sahniur, MRI Sumatera Utara 1234567890123456789012345678901212 4. Dedi Suhaedi, MRI Banten 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 5. Atep Salman, MRI Jawa Barat 1234567890123456789012345678901212 6. Arif Marsudi, MRI Bali 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 7. Surahman Manan, MRI Maluku Utara 1234567890123456789012345678901212 8. Mohammad Ghalib, MRI Bojonegoro 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 9. Agus, Jakarta Raya 1234567890123456789012345678901212 10. Aswar Samaila, MRI Sulawesi Utara 1234567890123456789012345678901212

RELAWAN - Relawan ACT saat melaksanakan kegiatan aksi kemanusian.

karena itu terpaksa akan dilakukan penambahan atap di sekitar selasar sekolah. nantinya siswa Kelas VIII akan belajar di selasar itu. “Karena ndak tahu kapan akan kita dapatkan ruang kelas itu, sementara tuntutan harus belajar pagi semua. Apalagi absen itu secara online di Dapodik, dan tidak ada diatur belajar siang, harus semua belajar pagi, sementara belum ada kursi, biar lesehan semua nantinya,” katanya. (ron)

Tingkat Hunian Hotel Menurun Drastis Giri Menang (Suara NTB) – Tingkat hunian hotel di kawasan wisata Senggigi memasuki awal tahun 2019 mengalami penurunan drastis. Para pengusaha hotel mengaku dalam kondisi merangkak, akibat tingkat hunian hanya 10-20 persen. Tingkat hunian ini jauh lebih buruk dibandingkan bulan Desember tahun 2018. Kondisi ini diperparah, saat ini kunjungan wisatawan low season. Untuk menarik minat pengunjung, pihak pengelola hotel pun masih memberlakukan diskon besar-besaran hingga 50 persen. ‘’Benar-benar pada kondisi kami jauh lebih buruk dibandingkan bulan Desember 2018. Benar-benar kita merangkak sekali ini,’’ jelas General Manager (GM) Montana Premier Senggigi, Binang Odi Alam. Diakui, tingkat hunian hotel hanya 20 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 30 persen. Memulai tahun ini katanya, memasuki low season. Ditambah lagi, pascagempa masih berdampak terhadap pengunjung. Banyak pengunjung yang masih merasa takut ke Lombok. Beberapa rekannya yang mau ke Lombok pun masih bertanya, apakah aman atau tidak? Melihat kiat-kiat

yang dilakukan pemda, ternyata belum ada hasil menurut Odi sapaan akrab GM Montana ini, berdampak signifikan pada meningkatkan angka kunjungan. Ia mengamati sejauh ini yang belum hidup adalah market pariwisata ini. Artinya, bisnis yang masuk kebanyakan dari korporasi dan pemerintahan yang masih dominan. Hal ini juga terjadi di awal tahun namun intensitasnya jauh lebih rendah. ‘’Karena kegiatan di awal tahun ini juga kurang,’’imbuhnya. Ia akan melihat perkembangan hingga Februari dan Maret. Kalau melihat gamaran ke depan diakui belum ada peningkatan. Hal ini dilihat dari reservasi yang masuk belum banyak. Diakui akibat kondisi ini pihak pengelola hotel khusus Montana hanya bertahan hidup saja. Bahkan ia mengaku masih rugi. Kiat-kiat yang dilakukan Montana sendiri untuk menggaet kunjungan, dengan menyasar pasar lokal dengan memberi diskon 50 persen + 1 bagi warga yang memiliki KTP NTB. Ia membuat Semeton Promotion dengan memberlakukan diskon tambahan. Ia juga melakukan promo makan dan minuman hingga diskon 80 persen. (her)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

Halaman 10

Minim Siswa di Sekolah Swasta

Dikbud NTB Tidak Bisa Intervensi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, pada Rabu (16/1) mengatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi kebijakan sekolah swasta seperti menggabungkan antara dua sekolah swasta. “Kita tidak bisa intervensi, Yayasan itu badan hukum yang diakui negara, masing-masing memiliki visi dan misi, sehingga tidak mudah untuk menyatukan,” ujarnya. Terkait kekhawatiran pembela-

jaran yang tidak maksimal akibat minimnya siswa di sekolah swasta tertentu, Suruji menjelaskan pihaknya tetap memperhatikan hal itu. Karena semua sekolah memiliki pengawas pembina. “Semua sekolah ada pengawas pembinanya,” katanya. Banyak sekolah swasta yang memiliki siswa sangat minim, bahkan ada juga sekolah swasta yang tidak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada

tahun 2019, karena tidak memiliki siswa kelas XII. Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, meminta sekolah swasta untuk menunjukkan kualitasnya. Ia mencontohkan beberapa sekolah swasta yang memiliki banyak siswa dan bisa bersaing dengan sekolah negeri. “Makanya dari awal ketika pengelolaan ke Pemerintah Provinsi, kami minta untuk sekolah swasta silakan berbenah. Karena limpahan siswa pasti banyak, kalau tidak berbenah, tidak diminati. Pendidikan zaman sekarang tidak seperti dulu, kalau sekarang dilihat-lihat, sekolah negeri pun tidak luput dari penilaian mereka (masyarakat),” jelas Surya. Menurutnya, jika sekolah swas-

ta masih dengan tenaga pengajar kurang, kegiatan belajar mengajar tidak tertib, dan tidak disiplin maka masyarakat tidak akan meminatinya. Oleh sebab itu, dari awal pihaknya sudah meminta sekolah swasta berbenah. Terlebih lagi dengan sistem zonasi dan kuota. “Karena tidak ada respons yang bagus, maka kita tambah sekolah negeri, tapi tidak melanggar aturan Permendikbud. Kondisi saat ini dengan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta itu belum muncul atau memang belum percaya,” katanya. Surya menjelaskan, kehadiran sekolah swasta untuk membantu pemerintah karena pemerintah tidak bisa menyiapkan 100 persen fasilitas pendidikan. (ron)

”

Kita Kita tidak tidak bisa bisa intervensi, intervensi, Yayasan Yayasan itu itu badan badan hukum hukum yang yang diakui diakui negara, negara, masing-masing masing-masing memiliki memiliki visi visi dan dan misi, misi, sehingga sehingga tidak tidak mudah mudah untuk untukmenyatukan,” menyatukan,” H. Muh. Suruji (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah SMA swasta di NTB masih kekurangan siswa, seperti jumlah siswa di satu angkatan yang di bawah 20 orang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tidak bisa melakukan intervensi seperti menggabungkan sekolah swasta, karena sekolah swasta berada di bawah naungan yayasan.

Hujan, Tenda Belajar SDN 31 Mataram Tergenang PEMERINTAH menunjukkan sikap serius untuk mengatasi persoalan tenaga honorer di Indonesia. Usai melaksanakan proses CPNS 2018, kini pemerintah membuka peluang bagi honorer, tenaga K2 untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K. Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara. Hal itu juga berlaku bagi tenaga eks honorer Kategori II (KH. Ali H. Arahim II) serta Pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Sesuai dengan UU tersebut, untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK harus melalui tes. Menanggapi hal tersebut, Ketua PGRI NTB, Drs. H. Ali H. Arahim, menilai rekrutmen P3K jauh lebih ribet dari seleksi CPNS. Dia menilai rekrutmen P3K lebih ketat lagi dengan alasan karena setiap tahun, mereka yang dinyatakan lulus akan dibuatkan kontrak setiap tahun setelah sebelumnya dilakukan evaluasi. “Ini yang buat njelimet dan kaku. PP banyak sekali yang merugikan guru kami,” ungkap Ali Rahim. Selain itu sebutnya, yang membuat berat ialah kriteria syarat yang ditentukan seperti yang terdapat pada pasal 198 ialah, mereka harus mempunyai pendidikan profesi keahlian dalam waktu empat tahun. “ ini yang sangat berat. Kemudian diadakan seleksi secara online berdasarkan analisis kebutuhan,” ungkapnya. Sementara dari 102 pasal yang terdapat pada PP itu, hanya pada pasal 98 saja guru-guru mempunyai ruang yang lebih ringan. “Ini kami lihat PP ada 64 halaman 102 pasal, hanya ada pasal 98 guru guru ini punya ruang sedikit. Kita akan uraikan pada Menpan RB. Ini ada pintu,” jelasnya. (dys)

KB-TK Putra 1 Mataram Kunjungi Pemadam Kebakaran Mataram (Suara NTB) – Kelompok Bermain-Taman Kanak-kanak (KB-TK) Putra 1 Mataram menggelar kegiatan penting sekaligus bagian dari Gerakan Literasi Nasional (GLN) dengan berkunjung ke Kantor Pemadam Kebakaran Kota Mataram, Rabu (16/ 1). Kegiatan ini untuk mengenalkan profesi pekerjaan kepada peserta didik TK Putra 1 Mataram. Kepala TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan profesi pekerjaan serta pengenalan Safety Fire sejak usia dini. “Selain itu kegiatan ini juga mengenalkan kepada anak-anak agar tetap waspada terhadap api, serta mengetahui bagaimana proses para pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas,” ujarnya. Selain kegiatan praktik lapangan, anak-anak juga diajak bernyanyi tentang pemadam kebakaran. Dengan begitu anak-anak tidak takut tapi semangat untuk mengenal pemadam kebakaran. Hj. Yuniarti berharap program ini tetap mendapat dukungan dari wali peserta didik. Juga dapat memberikan pengalaman yang kongkrit kepada anak-anak bahwa pemadam kebakaran adalah tugas yang sangat berat, sehingga anak-anak paham sejak usia dini memahami tentang tugas pemadam kebakaran. Melalui kegiatan ini juga diharapkan peserta didik TK Putra 1 Mataram memperoleh tambahan wawasan agar lebih waspada. “Jika terjadi kebakaran pun anak-anak bisa waspada bahkan bisa mengenal nomor telepon pemadam kebakaran,” harap Hj. Yuniarti. Kanit Operasional Pemadam Kebakaran Kota Mataram, Mahsan mengatakan, sangat senang dikunjungi TK Putra 1 Mataram untuk proses pembelajaran dalam memperkenalkan keamanan, terutama mengenai api. “Serta mengenalkan bahwa jika ada sirine pemadam lewat, mereka paham ada kebakaran dan kendaraan segera ke pinggir dan memberikan jalan untuk mobil pemadam,” katanya. Mahsan juga menyampaikan menerima kunjungan dari tingkat pendidikan apapun untuk proses pembelajaran mengenai pemadam kebakaran. “Kami siap menerima kunjungan kapanpun,” katanya. (r/ron)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Para peserta didik TK Putra 1 Mataram saat melakukan kunjungan ke Kantor Pemadam Kebakaran Kota Mataram, Rabu (16/1).

Mataram (Suara NTB) Puluhan murid SDN 31 Mataram masih belajar di bawah tenda milik BNPB. Perbaikan ruang kelas mereka yang rusak akibat gempa belum juga terealisasi. Di musim hujan seperti ini, mereka harus bersahabat dengan air. Tenda yang digunakan sebagai ruang kelas, dengan mudah masuk ke dalam. Genangan air saat hujan seperti saat ini senantiasa jadi pemandangan yang akrab di mata siswa dan guru. “Jadi ada lima kelas yang belajar di luar. Cuma bisa ditempati empat kelas, “ kata Kepala SDN 31 Mataram Hj. Jawariah, Rabu (16/1). Jawariah menjelaskan, lima ruang kelas telah diberi garis merah. Sedang satu ruang kelas masih bisa digunakan, walaupun plafonnya juga rusak. Kerusakan gedung akibat gempa, juga lantaran gedung sekolah yang sudah tua. “Bangunan lama ketahanan tidak kuat. Syukur ada tenda dari BNPB,” jelasnya. Dua tenda bantuan BNPB kemudian disekat jadi dua kelas dalam satu tenda. Sementara untuk kelas satu di ruang perpustakaan. Meski sebagian ruang kelas rusak, namun belum semua ruangan yang dimiliki SDN 31 Mataram telah diasesmen, seperti di ruang guru dan ruang kepala sekolah. “Belum semua diasesmen, tapi sudah laporkan ke Dinas, Unram, PU juga bersurat,” ungkapnya. Di saat musim hujan seperti hari ini, pembelajaran di bawah tenda jelas sangat mengganggu. Dia berharap segera ada solusi dari pemerintah agar segera memperbaiki gedung rusak. “Mau dibilang terganggu ya, mau bilang nggak ya terganggu. Mau gimana lagi mudahan ada cepat ada kebijakan bisa diperhatikan SD ini. Padahal SD ini tidak jauh beda dengan sekolah lain,” sambungnya. Sementara itu, Mardiana, Wali Kelas Tiga pada sekolah se-

(Suara NTB/dys)

TERGENANG AIR - Sejumlah murid SDN 31 Mataram sedang membersihkan air yang menggenangi tenda yang dijadikan ruang kelas akibat hujan, Rabu (16/1) pagi. Akibat genangan ini, proses belajar jadi tak maksimal. tempat hanya bisa bersabar melihat tenda yang dijadikan ruang kelas belajar harus tergenang air hujan. Ia mengaku, saat hujan proses belajar jadi tidak maksimal. Dia tidak bisa menjelaskan materi dengan baik. “Jelas terganggu keadaan banjir tidak bisa jelaskan pelajaran dengan baik seperti di kelas. Ini sambil duduk tidak bisa seperti di kelas. Konsentrasi kurang tidak bisa seperti dulu karena di bawah kaki ada air,” imbuh Mardiana. Sementara jika tidak hujan, kendala lain belajar di bawah tenda juga datang akibat cuaca panas Kota Mat-

aram belakangan ini. Ketika memasuki siang hari, jika tidak hujan anak-anak konsentrasinya jadi hilang akibat cuaca panas. Ditambah tidak adanya kipas angin membuat udara semakin panas. “Sehingga jenuh, dan kelas yang lain pulang anak anak ribut sudah mulai ribut minta pulang tidak seperti saat di dalam kelas konsentrasi buyar,” katanya memberi penjelasan sulitnya mengatur kelas belajar di bawah tenda. Belum lagi ketakutan dan trauma murid pada gempa. Bahkan ketika mobil lewat, banyak yang trauma. Sedang di sekitar

Satlantas Sosialisasi Sadar Lalu Lintas ke Sekolah Selong (Suara NTB) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lotim dan jajaran mengajak generasi milenial untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Ajakan tersebut dilakukan melalui sosialisasi Millennial Road Safety Festival dengan menyasar lembaga pendidikan, klub motor dan beberapa pihak lainnya. Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK, menjelaskan, kegiatan tersebut untuk memberdayakan generasi milenial ikut mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di jalan raya yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia dari tanggal 14 Januari 2019 hingga 31 Maret 2019. Untuk di NTB, kata Riyan, acara puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2019. Tujuannya kegiatan tersebut, untuk mencapai road safety to zero accident dengan terbangunnya budaya tertib berlalu lintas khususnya di kalangan kaum milenial serta lebih peduli dan cinta kepada lalu lintas dengan memahami atu-

(Suara NTB/yon)

belum cukup umur untuk mendapatkan SIM,” ujar Riyan di hadapan ratusan siswa SMKN 2 Selong dan SMPN 1 Sukamulia, Rabu (16/1). Di Kabupaten Lotim, lanjutnya, tingkat lakalantas cukup tinggi. Di mana tercatat sebanyak 117 orang meninggal dunia akibat lakalantas tahun 2018 lalu. Ini menjadi suatu pokok permasalahan yang cukup penting untuk diperhatikan bersama. “Ini masalah bersama, mari kita hindari kecelakaan ini dengan memerangi pelanggaran dalam berlalu lintas,” harapnya. (yon)

Matangkan Persiapan USBN Lewat Penambahan Pelajaran Mataram (Suara NTB) – Penambahan pelajaran dilakukan SDN 19 Mataram untuk menyiapkan murid kelas VI mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Penambahan pelajaran itu dilaksanakan mulai bulan Januari ini sampai dengan Maret nanti. “Untuk persiapan USBN kelas VI, kita siapkan mulai Januari sampai akhir Maret, penambahan mata pelajaran untuk memperdalam sejumlah mata pelajaran sebagai persiapan USBN,” ujar Kepala SDN 19 Mataram, H.

Muhammadun B, S.Pd., belum lama ini Penambahan pelajaran itu dilaksanakan setiap sore. Namun jika tidak memungkinkan, penambahannya dilaksanakan seusai jam pelajaran normal, murid diberikan istirahat, kemudian dilanjutkan dengan tambahan pelajaran. Pelaksanaannya pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. “Kita sesuaikan dengan kondisi,” katanya. Pihaknya membagi guru menjadi beberapa tim khusus untuk mata pelajaran tertentu agar dapat lebih fokus. Mata pelajaran yang sering kali diberi-

kan tambahan antara lain IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, tapi juga ditambah dengan mata pelajaran yang lain. Penambahan pelajaran ini dilaksanakan mulai 3 Januari lalu. Muhammadun menekankan, persiapan USBN sengaja dilaksanakan lebih cepat agar persiapan lebih matang. “Kita langsung all out. Lebih dulu kita laksanakan lebih enak,” katanya. Sebanyak 19 orang siswa Kelas VI di SDN 19 Mataram akan mengikuti USBN tahun 2019 ini. Muhammadun berharap agar para murid bisa

pah walaupun tidak ada jadwal piket setelah belajar di kelas. “Kalau mau mencari nilai tidak bisa di sini. Yang kita utamakan adalah proses belajar agar mereka mengerti, tapi untuk mencari nilai murni tidak bisa. Tempat duduk nempel sempit,” ujarnya. Pihaknya berharap agar pemerintah segera direalisasikan perbaikan sekolah,karena akan sangat menentukan minat masyarakat memasuki tahun ajaran baru. “Menentukan jumlah murid. Mana ada masyarakat yang mau memasukkan anaknya kalau sekolah tidak aman,” tutupnya. (dys)

Unram Lantik Enam Anggota Senat PAW

SADAR LALU LINTAS - Kasat Lantas Polres Lotim, Riyan Faisal, bersama jajaran mengajak siswa untuk mengkampanyekan gerakan sadar dalam berlalu lintas di SMPN 1 Sukamulia, Rabu (16/1). ran yang ada. Peningkatan kesadaran dalam berkendara ini sangat penting dilakukan, mengingat kasus kecelakaan lalu lintas menduduki urutan ke 5 tertinggi di dunia menjadi penyebab kematian. Kegiatan yang sangat disambut baik oleh pihak sekolah ini, nantinya juga akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan di antaranya, jalan sehat, senam, safety ridding, touring bersama dan aneka kegiatan lainnya. “Harus taat dalam aturan lalu lintas. Belum boleh menggunjkan kendaraan bermotor karena

sekolah truk pengangkut gas LPG sering lewat. Belajar di luar kelas juga memberi aspek tidak menyamankan pada spek keamanan yang ikut berkurang, karena tas murid ditaruh di luar dan digabung bersama. “Ada saja yang usil kehilangan pensil apakah temannya yang usil atau apa semua jadi gabung jadi satu,” terangnya. Meski mengalami banyak kesulitan belajar di bawah tenda, Mardiana menyebut ada juga hikmah yang diperoleh. Seperti semakin kuatnya kerjasama anak-anak dan kebersamaan dalam hal merapikan kelas, dan membersihkan sam-

memperoleh nilai yang cukup baik agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, menurutnya yang terpenting dengan adanya tambahan pelajaran ini, yaitu untuk menumbuhkan kebiasaan belajar di diri para murid. Jika kebiasaan belajar itu sudah tertanam sejak dini, maka akan terus terbawa ke jenjang pendidikan selanjutnya. “Dari awal kita tanamkan kebiasan belajar itu, kalau tumbuh keinginan belajar sedini mungkin, bakal terus akan terbiasa nantinya,” kata Muhammadun. (ron)

Mataram (Suara NTB) Ketua Senat niversitas Mataram (Unram) Prof. Mansur Ma’shum, PhD., melantik enam anggota Senat PAW Periode 20172022. Pengukuhan anggota senat Unram Pengganti Antar Waktu (PAW) periode Tahun 2017-2021 dilaksanakan Rabu, (16/1) di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram. Hadir pula Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni, dan civitas akademika Unram lainnya. Ketua Senat Unram, Prof. Mansur Ma’shum berharap agar pergantian anggota Senat dapat meningkatkan kinerja Senat Unram. Dan yang paling penting mampu memicu semangat dan kinerja senat yang semakin baik. “semoga kinerja kita semakin baik dengan bergabungnya bapak ibu di keanggotaan senat Universitas Mataram periode 2017-2021,” ungkapnya. Adapun anggota senat yang dilantik antara lain Dr. Minulloh, SH., MH, menggantikan Dr. Lalu Parman, SH., M.Hum, Prof. Dr. Amiruddin, SH.M.Hum menggantikan Prof. Idrus H. Abdullah, SH., MH, Dr. Ari’s Munandar, SH., M.Hum, menggantikan Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum yang telah menjabat sebagai Dekan Fakultas Humum. Sementara Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT, menggantikan Yusron Saadi, ST., M. Sc., P.hD, yang telah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama Selanjutnya, Dr. Hailuddin, MP., menggantikan Agusdin, SE., MBA., DBA, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M.Si menggantikan Prof. Dr. H. A Wahab Jufri, M. Sc., yang telah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kegururan dan Ilmu Pendidikan. Selain itu, Ketua Senat Unram juga menunjuk Dr. Ari’s Munandar, SH., M.Hum sebagai Sekertaris senat yang baru menggantikan Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum. (dys) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dys)

Rekrutmen P3K Lebih Ribet

SELAMAT - Ketua Senat Unram H. Mansur Ma’shum memberikan ucapan selamat pada anggota senat yang baru dilantik, Rabu (16/1).

SUARA NTB

Kamis, 17 Januari 2019

Nasib Pelatda Mayung Tergantung RAT

Atlet Sumbawa Peraih Medali Porprov Segera Terima Bonus

BKD Percepat Pemberkasan CPNS 2018

digelar di Hotel Jayakarta Mataram, Kamis (17/1) hari ini. “Yang berhak menentukan Pelatda Mayung dilanjutkan atau tidak itu tergantung hasil RAT KONI NTB. Kita lihat saja hasil di RAT KONI besok,” ucapnya. Meski tak ingin memutuskan apakah Pelatda Mayung dilanjutkan atau Pelatda dikembalikan ke Cabor. Wibowo menyarankan kepada pelaku olahraga yang mewacanakan Pelatda dikembalikan ke cabor agar dipertimbangkan kembali oleh anggota KONI NTB

karena hal itu dapat berdampak pada penurunan prestasi atlet. “Kalau Pelatda dikembalikan ke cabor saya pesimis prestasi atlet NTB bisa meningkat di PON 2020,” ucapnya. Rasa pesimis Wibowo itu cukup beralasan. Pasalnya, Pelatda Desentralisasi yang diwacanakan oleh mantan pengurus cabor atletik, Arsyad Gani belum lama ini sudah pernah dilakukan oleh KONI NTB. Sejak tahun 2000 hingga 2008, KONI melakukan Pelatda Desentralisasi di setiap menjelang Pra-PON. Na-

Wibowo Budi Santoso

mun hasilnya tidak memuaskan. Dalam hal ini, atlet NTB hanya mampu menyumbangkan paling banyak tiga emas sepanjang NTB mengikuti PON tahun 2000 dan PON 2008. Namun di PON tahun 2012, prestasi atlet NTB baru bisa

menunjukan hasil yang memuaskan, yakni kontingen NTB sukses meraih 11 medali emas. Diakui Bowo, peningkatkan prestasi NTB di PON 2012 tiga kali lipat dari PON sebelumnya. Hal itu diklaimnya tak lepas dari keberanian Ketua KONI NTB kala itu, H. MNS. Kasdiono melaksanakan Pelatda Sentralisasi. Kebijakan KONI NTB melaksanakan Pelatda Sentralisasi dilanjutkan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, dan hasilnya NTB kembali sukses mendulang 11 medali emas di PON Jabar 2018. Ditegaskan Bowo, bila NTB ingin melihat prestasi atlet NTB terus bersinar maka Pelatda Sentralisasi yang tepat dilakukan, mengingat anggaran masih minim, yakni Rp5 Miliar diterima di APBD tahun 2019. (fan)

(Suara NTB/fan)

BERTANDING - Pemain SMAN1 Masbagik (kiri) menghadang pemain SMAN1 Mataram saat bertanding di Turnamen Futsal Mavilla Tangganis Cup II di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (16/1). Dalam pertandingan itu, SMAN1 Masbagik unggul 3-1 atas SMAN1 Mataram.

Tim SMAN 1 Masbagik Singkirkan SMAN 1 Mataram A Mataram (Suara NTB) Tim SMAN 1 Masbagik Lombok Timur (Lotim) tampil apik di laga penyisihan Grup B Turnamen Futsal Mavilla Tangganis Cup II yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (16/1). Tim tamu itu menyingkirkan SMAN 1 Mataram A di laga penyisihan. Pantauan Suara NTB di lokasi, kemenangan tim SMAN1 Masbagik dicetak Lian Berliansa dua gol dan Adi Zulfansyah satu gol. Hasil tersebut meloloskan SMAN1 Masbagik lolos ke babak delapan besar, sementara tim Kota Mataram angkat

koper lebih dulu. Pertandingan kedua tim babak pertama pertandingan 2x15 menit itu sempat berjalan sengit. Dimana kedua tim bermain saling menyerang, dan saling ngotot memasukan bola. Meski pertandingan awal sempat berjalan ketat, namun tim SMAN1 Masbagik akhirnya berhasil unggul lebih awal. Gol pertama tim Masbagik dicatat lewat tendangan keras Lian Berliansa setelah menerima bola umpan pendek dari rekannya. Tendangan Lian yang berada tepat di sisi gawang SMAN1 Mataram langsung menggetarkan jala

gawang, dan skor 1-0 untuk SMAN1 Masbagik. Kedudukan 1-0 untuk SMAN 1 Masbagik berlanjut hingga babak pertama berkahir. Selanjutnya di babak kedua pemain SMAN 1 Masbagik dan SMAN 1 Mataram kembali melanjutkan pertandingan. Pemain SMAN 1 Mataram bermain cepat guna mengejar ketertinggalan satu gol atas lawannya. Beberapa peluang gold nyaris terjadi, namun ketatnya pemain belakang anakanak Masbagikembuat SMAN 1 Mataram gagal mengejar ketinggalannya. Justru SMAN 1 Masbagik yang menambah dua gol kemenangan lewat Lian Berliansa dan Adi Zulfansyah. Dan skor berakhir 3-0 untuk kemenangan tim SMAN1 Masbagik Lotim. (fan)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa berencana mengusulkan pemecatan terhadap tiga oknum Kepala Desa (Kades) kepada Bupati Sumbawa. Mengingat oknum kades yang sudah dinonaktifkan tersebut, tak kunjung menyelesaikan tanggung jawabnya menindaklanjuti hasil temuan dari Inspektorat. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pemerintahan Desa, Ulumuddin, S.E, Rabu (16/1) membenarkan adanya rencana tersebut. Ketiga kades dimaksud yakni Kades Suka Mulya Kecamatan Labangka, Kades Tengah Kecamatan Utan dan Kades Sempe Kecamatan Moyo Hulu. Karena berdasarkan hasil koordinasi dengan Inspektorat, belum ada progres dari temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti. Meskipun sebelumnya ketiga kades tersebut sudah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Disampaikannya, dalam ketentuan, apabila adanya temuan terkait pengembalian atau penyelesaian pekerjaan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak ditindaklanjuti, Inspektorat dapat melimpahkan kepada aparat penegak hukum. Namun pihaknya memiliki mekanisme tersendiri, sesuai dengan yang diatur tentang pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala desa. “Dalam aturan itu, apabila kepala desa terbukti melakukan penyimpangan dan tidak menindaklanjuti temuan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat maka dapat diberhentikan. Dari koordinasi dengan Inspktorat bahwa tidak ada progres. Jadi atas dasar itulah kami akan mengusulkan pemberhentian,” ujarnya. Dijelaskannya, usulan pemberhentian ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati Sumbawa. Namun sebelum usulan dilakukan, pihaknya terlebih dahulu akan melengkapi dokumen yang diperlukan. Pihaknya akan memproses dan memberikan pertimbangan selaku OPD teknis yang menangani tentang desa. “Nanti kita akan membuat pertimbangan dan telaahan staf. Atas dasar komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat bahwa tidak ada progres. Maka itulah, nanti yang akan kita laporkan kepada pak Bupati,” jelasnya. Seperti diketahui, ketiga oknum kades non aktif yang bakal diusulkan pemecatan adalah Kades Suka Mulya, Kades Tengah dan Kades Sempe. Mereka tersangkut dugaan penyimpangan APBDes. Dimana hasil audit Inspektorat, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume. Sehingga dilakukan pembinaan supaya dapat mengembalikan sisa anggaran dari pekerjaan fisik yang dilakuUlumuddin kan. (ind)

Warga Lunyuk Hilang Terseret Ombak Saat Memancing Sumbawa Besar (Suara NTB) Dodi Irawan (31), salah seorang warga Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk dilaporkan hilang terseret ombak saat sedang memancing. Yang bersangkutan memancing bersama dua rekannya di lokasi Laut Batu Bongkang, Desa Emang Lestari pada Selasa (15/1) lalu. Informasinya, hilangnya korban bermula saat ia bersama tiga orang temannya pergi memancing di laut setempat sekitar pukul 20.00 Wita. Namun beberapa jam berselang

korban diseret ombak dan hilang. Setelah itu, temannya langsung memberitahukan peristiwa ini kepada keluarga korban. Koordinator Pos SAR Sumbawa, Suryaman, S.Si.T yang dikonfirmasi Rabu (16/1) sore membenarkan adanya kejadian tersebut. Sejauh ini warga dan pihak keluarga sudah melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan. “Kami baru saja tiba di lokasi. Saat ini korban belum ditemukan. Kami akan mulai melakukan pencarian besok pagi,” pungkasnya. (ind)

Perserosi NTB Siapkan Tiga Atlet Ikut Pra-PON di Bekasi Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga sepatu roda tak ingin ketinggalan tampil membela NTB di kancah nasional. Meski bukan cabor diunggulkan, namun Pengprov Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Perserosi) NTB siap mengirim atlet di Pra-PON Sepatu Roda di Bekasi, bulan Oktober 2019. Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Perserosi NTB, Dachlan A. Bandu yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (16/1) kemarin mengatakan pihaknya sudah menyiapkan tiga atlet yang akan mewakili NTB di PraPON 2019. Ketiga atlet itu adalah Aditia dari Lombok Utara, Fathur Ramhari asal Kota

Mataram dan Fathul Yadi dari Lombok Timur. Mereka merupakan atlet berprestasi di event sepatu roda NTB. “Kita siapkan tiga atlet mengikuti Pra-PON, Aditia, Fathur Ramhari dan Fathul Yadi. Mereka atlet terbaik NTB,” ucapnya. Ketiga atlet itu diakui Dachlan sebagai atlet terbaik NTB, alasannya ketiga atlet itu pernah merebut medali emas selama dua kali kejuaraan daerah sepatu roda di NTB, yakni Kejurda tahun 2017 dan 2018. Selain itu, terpilihnya tiga atlet itu hasil pantauan bakat oleh pelatih sepatu roda NTB, Wingga pada tahun 2018. Karena ketiga atlet itu memiliki bakat dan pernah ber-

prestasi di kejuaraan daerah ketiga atlet itu akan disiapkan mewakili NTB di PraPON Sepatu Roda yang akan berlangsung di Bekasi bulan Oktober tahun 2019. Ketiga atlet akan disiapkan di kelas speed jarak menengah. “Ketiga atlet itu kita siapkan mengikuti kelas speed jarak menengah dulu,” terangnya. Ditanya soal target, Dachlan mengatakan pihaknya tidak memasang target tinggi, alasannya ketiga atlet itu masih minim pengalaman. Namun demikian Dachlan mengatakan pihaknya akan mempersiapkan seketiga atlet itu dengan maksimal dengan harapan ketiga atlet itu bisa meraih hasil maksimal. Kalau bisa lolos PON 2020. (fan)

(Suara NTB/ind)

Tiga Kades di Sumbawa Bakal Diberhentikan

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil penerimaan tahun 2018 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini tengah melakukan pemberkasan untuk kebutuhan pengangkatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, Drs. Tajuddin mengatakan, batas waktu pemberkasan CPNS tahun 2018 baru akan berakhir pada tanggal 23 Februari mendatang. Namun pihaknya sengaja mempercepat, agar seluruh CPNS yang dinyatakan lulus bisa segera diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Masih lama ya batas waktunya. Tapi kita ingin cepat selesai supaya cepat juga kita ajukan ke BKN,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (16/1). Menurutnya, penerbitan SK pengangkatan para CPNS sangat bergantung pada kecepatan kelengkapan seluruh persyaratan administrasi yang harus diajukannya. Di BKN sendiri lanjut dia, proses pemberkasan untuk penerbitan SK dilakukan sesuai urutan pengajuan oleh daerah. “Sekarang kan provinsi, dan seluruh kabupaten/kota di NTB dan di tempat lainnya kan melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita telat, maka bisa saja kita belakangan yang diproses oleh BKN,” timpalnya. Ia menjelaskan, daerah sendiri turut berkepentingan dengan cepatnya terbit SK pengangkatan CPNS yang baru direkrut itu. Pemda KSB berharap mereka dapat segera bekerja di tempat tugasnya masing-masing karena posisi yang ditempati para CPNS tersebut merupakan bagian yang selama ini masih kosong tenaganya. “Jadi semakin cepat SK-nya terbit mereka segera bekerja dan posisi-posisi tenaga kita yang masih lowong bisa juga terisi,” ujarnya. Sebelumnya Asisten Administrasi Umum dan Aparatur Setda KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si menyatakan, proses pengangkatan CPNS hasil penerimaan tahun 2018 lalu akan segera rampung. Saat ini tugas CPNS yang dinyatakan lulus tinggal melengkapi berkas untuk proses penerbitan SK. “Proses melengkapi berkas itu kan cepat. Kita juga sudah minta mereka segera menyerahkan berkasnya supaya kita juga bisa secepatnya mengajukan ke BKN,” urainya beberapa waktu lalu. ia memperkirakan, paling lambat para CPNS baru tersebut dapat mulai bekerja pada bulan Februari mendatang. Dan mereka akan langsung di tempatkan pada bagianbagian tugas sesuai dengan lamaran masing-masing. “Begitu SK-nya terima mereka bisa langsung kerja. Toh kan waktu melamar mereka sudah langsung penempatan, jadi tidak lagi perlu tanya-tanya,” Tajuddin imbuhnya.(bug)

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo Budi Santoso yang dimintai tanggapannya oleh Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (16/1) kemarin menjelaskan bahwa wacana Pelatda di kembalikan ke cabor tersebut merupakan pendapat beberapa pengurus cabor. Namun tidak sedikit cabor yang menginginkan Pelatda Sentralisasi. Namun demikian, dia tak mesti menanggapi wacana itu karena memang nasib Pelatda Mayung ada pada keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB yang akan

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Kelanjutan Pelatda Mayung NTB mendapat pro dan kontra. Di satu sisi, ada pihak menginginkan Pelatda Mayung dilanjutkan oleh KONI NTB. Sebaliknya, ada juga pihak yang menginginkan Pelatda Mayung dihentikan dan mengusulkan Pelatda dikembalikan ke cabor. Lantas apa tanggapan pihak KONI NTB terkait pro dan kontra tersebut? (Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bonus yang dijanjikan untuk atlet Sumbawa yang meraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB ke-20 tahun 2018 lalu, segera diberikan. Rencananya, bonus secara simbolis akan diserahkan pada perayaan HUT Sumbawa Ke 60, 22 Januari mendatang. Demikian disampaikan Sekretaris KONI Sumbawa, Tata Kostara S.Sos, saat ditemui Suara NTB, Rabu (16/1). Total bonus yang mesti dikeluarkan sekitar Rp900 Juta lebih. Untuk 44 emas, 60 perak dan 62 perunggu, perolehan kontingen Sumbawa pada Porprov 2018 lalu. Besaran bonus untuk nomor perseorangan dengan double diperkirakan akan sama nilainya. Yang berbeda hanya pada nomor beregu yang jumlah atletnya di atas tiga orang. Sumber anggaran untuk bonus atlet, dari Pemkab yang dianggarkan dalam APBD 2019, sebesar Rp. 477 Juta melalui RKA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispopar) Sumbawa. Sebagian lagi dari kas KONI Sumbawa tahun 2018. Sehingga mmencapai total Rp. 900 Juta lebih. “Yang bersumber dari RKA Dispopar sedang dalam proses pencairan,” terangnya. (arn)

Halaman 11

SUARA NTB

Kamis, 17 Januari 2019

Halaman 12

Pengerjaan Proyek, ULP Diminta Prioritaskan Kontraktor Lokal Selong (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepala Adpem-

ULP untuk memprioritas kontraktor lokal dalam pengerjaan setiap proyek pemerintah. Hal tersebut

dikarenakan selama ini pengerjaan sejumlah proyek sebagian besar dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor yang berasal dari luar daerah. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman.,SPt.,MSi, tidak mesti dibedakan antara kontraktor lokal dengan kontraktor yang berasal dari luar daerah. Akan tetapi, ULP harus jeli untuk melihat sepak terjang dari setiap kontraktor yang masuk mengikuti proses tender terutama tahun 2019 ini. Artinya ketika kontraktor

lokal memiliki kapasitas dan kualitas dalam mengerjakan suatu proyek itu, maka alangkah baiknya dimenangkan. Dengan begitu pengawasan akan lebih mudah dilakukan oleh pemerintah. “Kalau kontraktor lokal memiliki skill dan kualitasnya baik, kenapa tidak. Sehingga mudah untuk dilakukan pengawasan ketika ada persoalan terjadi di kemudian hari,” jelasnya belum lama ini. Selain itu, ketika suatu proyek pemerintah itu dikerjakan oleh kontraktor lokal,

lanjut Hasan Rahman, perputaran uang tidak keluar. Termasuk segala kebutuhan dari kontraktor itu mulai dari makan dan minum hingga kebutuhan dalam mengerjakan suatu proyek yang menjadi tanggung jawabnya itu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah. Disebutkan Hasan Rahman, selama ini dalam penngerjaan proyek di Lotim hingga tahun 2018. Lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor yang berasal dari luar daerah. Ia sendiri melihat kontraktor lokal khususnya yang berasal dari Kabupaten Lotim cukup banyak. Namun keberadaannya

saat ini banyak tak terpakai dikarenakan kemampuannya selalu kalah bersaing dengan yang berasal dari luar daerah, terutama saat dilakukan proses tender. “Jangan sampai ketika pihak rekanan itu ketika dimenangkan, pasir, kerikil, dan material lainnya kontraktor itu tidak punya. Itu tentu sangat berdampak terhadap progres pengerjaan suatu proyek itu sendiri,”tegasnya. (yon) H. Lalu Hasan Rahman (Suara NTB/yon)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5766 CB NOKA/NOSIN : MH1JFD217CK021429/ JFD2E-1037414 AN.Dra.EMI SALMAH,MSi HLG D’SKTR JL.ARYA BANJAR GETAS KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

LOWONGAN

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R4 DR.8356 AB TRUK NOKA/NOSIN : MHEFG1JLP3JB-10112/J08CFJ-10307 AN.YATI MILAWATY HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 17 Januari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

Harus Jadi Pelajaran SEJAK gempa yang terjadi di akhir Juli dan Agustus tahun 2018, banyak bantuan yang mengalir ke NTB. Selain berupa bantuan makanan, juga bantuan untuk membangun kembali rumah, fasilitas umum hingga rumah ibadah diberikan oleh banyak pihak. Termasuk bantuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pembangunan rumah ibadah, seperti masjid, pura dan fasilitas umum lainnya. Bantuan yang diberikan langsung untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ibadah ini tentu memiliki tujuan yang sangat mulia. Yakni, sebagai orang yang ingin mendekatkan diri atau beribadah pada Tuhan Sang Pencipta bisa lebih khusyuk lagi. Bantuan dana yang diberikan tidak ada yang disunat, apalagi diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, kejadian yang terjadi Senin (14/1) lalu cukup menggemparkan masyarakat di NTB, khususnya dan Indonesia umumnya. Bagaimana tidak, oknum pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungsari dan Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerima fee dana rehabilitasi masjid di Lombok Barat. Apa yang dilakukan oknum di tengah kondisi gempa yang menimpa warga kita dan dipergunakan untuk membangun tempat ibadah, tentu sangat tidak dibenarkan. Terlebih yang diduga meminta fee ini adalah oknum pejabat dan staf yang berada di bawah Kementerian Agama. Belajar dari kasus ini, kita tentu masih ingat bagaimana perintah Presiden Ir. H. Joko Widodo yang beberapa kali ke NTB menengok warga yang baru tertimpa musibah, agar pihak-pihak yang sengaja mengambil kesempatan dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa ini ditindak tegas. Bahkan, diberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan kasuskasus sebelumnya. Jika melihat perbuatan yang mereka lakukan, terkesan tidak memiliki empati terhadap ratusan ribu masyarakat yang rumahnya rusak berat, termasuk rumah ibadah yang dibangun. Padahal, secara nyata-nyata, baik presiden, wakil presiden, beberapa menteri yang berkunjung ke NTB, hingga gubernur, bupati meminta agar dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tidak diselewengkan. Tapi, karena merasa memiliki kesempatan, oknum-oknum ini meminta dana yang tidak seharusnya menjadi bagiannya untuk kepentingan pribadi. Inilah yang harus dicegah, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk itu, kita mengapresiasi kinerja aparat kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Setidaknya, di tengah upaya rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan yang rusak akibat gempa masih ada oknum-oknum yang sengaja bermain. Hal ini tentu menjadi atensi dari semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana gempa yang tidak sedikit ke NTB. Bantuan-bantuan yang sifatnya langsung diterima masyarakat pengawasannya mesti diperketat. Tidak menutup kemungkinan, ada permainan oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. Di sinilah diperlukan peranan masyarakat dalam melaporkan berbagai macam tindakan-tindakan yang mencurigakan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Permintaan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan beberapa pejabat lain agar kasus ini ditangani secara profesional menjadi harapan kita bersama. Paling tidak, dari kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, terutama menyelewengkan anggaran. Selain itu, apa yang terjadi tidak mematahkan semangat semua pihak untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana dalam melaksanakan tugas di lapangan tetap berlandaskan aturan demi tercapainya proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah yang rusak akibat bencana. (*)

OPINI

Halaman 14

Memutus Mata Rantai Pembuangan Bayi UDAH tak terhitung lagi jumlah berita pembuangan bayi yang muncul di media massa. Saya, atau masyarakat lain, mungkin sulit mengeluarkan respon positif mengenai berita tersebut. Jika di dunia ini ada berbagai macam tindakan yang membuat masyarakat dunia sepakat memberi cap negatif, mungkin membuang bayi inilah salah satunya. Di Indonesia—sebagai negara hukum—setiap kasus akan diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan berbagai latar belakang sejarah dan kebaruan ilmu pengetahuan, hukum di Indonesia semakin berkembang dan beragam. Hal ini memudahkan masyarakat menyelesaikan masalah sesuai dengan situasi otentik daerahnya sekaligus menyulitkan mereka jika hukum tersebut akhirnya menjadi tumpang tindih. Satu contoh, Pulau Lombok menerapkan tiga hukum dalam kehidupan sehari-hari, yakni Hukum Negara, Hukum Agama, dan Hukum Adat. Pemberlakuan tiga hukum sekaligus ini menimbulkan banyak bias hukum, terutama saat ketiganya memiliki cara berbeda dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dalam kasus pembuangan bayi, ketiga hukum tersebut memiliki cara yang saling bertalian untuk sepakat membuat “tersangka” mendapatkan satu hukuman: putusnya hak akses pendidikan. Mengapa tiba-tiba melompat ke pendidikan? Sejauh ini pembuangan bayi dominan dilakukan oleh para pasanggan yang belum menikah. Lebih mengerucut lagi, pasangan muda yang belum menikah dan masih berstatus pelajar. Para pelajar yang ketahuan, sangat jarang ada yang melanjutkan pendidikan mereka. Kalaupun ada, seluruhnya adalah pelajar laki-laki. Hukum negara tidak mengizinkan anak perempuan melanjutkan sekolah jika ia didapati hamil. Mereka terpaksa harus putus sekolah. Lain halnya dengan anak laki-laki yang nampaknya “tanpa bekas”. Ketidakadilan hukum ini jelas memberatkan pihak perempuan. Dengan alasan mereka harus merawat bayi yang dilahirkan, kesem-

Oleh: Ilda Karwayu (Komunitas Akarpohon Mataram) patan melanjutkan sekolah pun dicabut. Biasanya yang takut dikeluarkan dari sekolah akan memilih jalan aborsi. Namun, apakah itu sebuah solusi? Apakah perempuan yang merawat kandungannya hingga masa persalinan tidak memiliki tekad meneruskan sekolah? Lain lagi dengan hukum agama. Kedua belah pihak—laki-laki dan perempuan—harus memastikan diri telah bertaubat kepada Tuhan untuk bisa menikah. Setelah menikah pun keduanya terpaksa harus keluar dari sekolah karena—selain hamil— sekolah tidak mengizinkan pelajar yang menikah untuk tetap ada di sana. Tidak berhenti sampai di sana, karena pemeluk agama bersifat komunal, sanksi sosial dari lingkungan “seiman” menjadi hukuman paling dekat sekaligus menusuk di kalangan pemeluk agama. Besar kemungkinan bahwa tindakan-tindakan tersebut menyebabkan setiap manusia yang dihamili dan menghamili di luar pernikahan memutuskan untuk “menghilangkan” bayi mereka. Rasa malu adalah sikap terberi dalam diri manusia. Perasaan-perasaan tidak diterima di masyarakat sebagai efek dari rasa malu pun membuat sumber rasa malu harus dijauhkan dari sekitar mereka. Maka tidak heran kasus ini terjadi. Akan tetapi, jika malu adalah sikap terberi, apakah mencemooh manusia lain adalah sikap terberi juga? Selanjutnya, bagaimana hukum adat menyelesaikan kasus pembuangan bayi? Suku Sasak di Lombok sejauh ini kerap berafiliasi dengan aturan agama—khususnya Islam. Maka, kasus ini pun akan ditindak sesuai hukum agama yang dianutnya. Orangtua sebagai Pemandu Remaja Menjauhi dan menghukum para pelaku tidak akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap seks sebagai pemicu tindakan pembuangan bayi. Pun, demi mengurangi angka aborsi, menerima kondisi si

perempuan—yang akhirnya harus mengasuh anak—dengan cara mengeluarkannya dari sekolah bukanlah tindakan solutif. Memang, tidak ada jaminan bahwa kelak anak-anak yang lahir dan dibesarkan oleh orangtua berpendidikan rendah akan hidup sengsara tanpa akses pendidikan tinggi. Akan tetapi, segala jenis hukum di atas telah sukses memangkas hak orangtua mereka—yang dulunya adalah para pelajar—untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah perlu mengurai kasus ini dari akar masalah hingga tunas dampak yang ditimbulkan. Dan, sekali lagi, mengubah kebijakan tentang hak akses pendidikan adalah solusi konkrit dalam menyikapi kasus hamil tanpa tanggung jawab. Setelah menyikapi keterlanjuran dari keadaan hamil tanpa tanggung jawab tersebut, saatnya melakukan pencegahan melalui pendidikan seks sejak dini. Dilansir dari Harian Kompas (3/7/2018), Anna Surti Ariani, seorang Psikolog anak dan keluarga Klinik Terpadu Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa manusia membutuhkan pemandu dalam melewati perubahan—fisik dan hormon—di masa remaja. Orangtua seharusnya menjadi pemandu yang ideal bagi anakanaknya. Namun nyatanya seks sendiri masih menjadi topik tabu dalam pembicaraan sehari-hari di rumah. Sikap malu dan enggan dari anak-anak untuk meminta bantuan orangtua sebagai pemandu adalah salah satu bukti. Begitu juga dengan inisiatif orangtua untuk menawarkan diri sebagai pemandu anak-anak mereka. Maka tidak heran para anakanak remaja mencari pemandu di luar rumah; seperti teman sebaya, internet, dan televisi. Menyikapi situasi demikian, orangtua sebaiknya mulai mengubah cara pandang terhadap seks agar tidak lagi canggung membicarakannya bersama anggota keluarga—selain pasangan—di kehidupan sehari-hari.

Mempelajari seks, tidak hanya tentang aktivitas berhubungan seksual, tapi juga mengenal gender, anatomi tubuh, kesehatan kelamin, hormon-hormon dan tata cara menyikapinya, dan masih banyak lagi. Berbekal pengetahuan dari pemandu terpercaya—orangtua di rumah— anak-anak remaja akan siap melalui perubahan fisik dan hormonnya. Mereka yang telah mampu menyikapi hormon dalam dirinya tidak akan melakukan hubungan seks di luar kesiapan fisik dan mental mereka sendiri. Jika tidak ada hubungan seks beresiko, maka tidak akan ada kehamilan tanpa tanggung jawab serta kelahiran bayi tak diinginkan yang berujung pembuangan. Pada akhirnya mata rantai pembuangan bayi akan terputus.

POJOK Belum jadi APBD, BPKAD Dompu enggan cairkan anggaran Realisasi program terancam molor

*** KEK Mandalika jadi percontahan kawasan non tunai Butuh sosialisasi massif

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 17 Januari 2019

Halaman 15

Polres Lobar Gelar Penerapan Tak Sekadar Raup ”Smart City” Masih ’’Millenial Road Safety Festival’’ Suara, KPU Terkendala SDM Dorong Parpol Edukasi Pemilih Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong pengurus partai politik turut memberi edukasi bagi para pemilih. Parpol diharapkan tidak hanya berorientasi mendapatkan suara di setiap pemilihan. “Teman-teman parpol harus lebih masif, ikut tapi memberikan pendidikan yang benar. Jangan hanya mengacu mendapat suara, namun prinsip dari pemilu berintegritas itu justru tidak tercapai,” tegas Ketua KPUD KLU, Burhan Ekwanto, S.Sos., saat rakor dengan stakeholder di Malaka, Rabu (16/1). Menurut dia, seluruh pengurus Parpol di Lombok Utara agar lebih intens memberi edukasi politik yang mencerdaskan pemilih. Tidak sekadar memilih, tetapi memilih calon atau figur yang memiliki visi dan misi demi kemajuan masyarakat. Dengan demikian, kata dia, apa yang menjadi harapan yaitu mewujudkan pemilu berintegritas bisa terealisasi dalam pesta demokrasi tahun 2019 ini. Pada kesempatan itu pula, Burhan di depan pengurus Parpol dan Kapolres Lombok Utara menyebut, pertemuan ini dijadikan sebagai ajang evaluasi dan koreksi bagi KPUD. Pihaknya senantiasa akan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. “Kami menerima koreksi dari semua partai politik, apabila ada sesuatu yang harus diperbaiki, tentu kami akan perbaki,” imbuhnya. Usai pertemuan, Burhan mengakui bahwa dalam diskusi, sejumlah pimpinan Parpol di Lombok Utara mengeluhkan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Pasalnya, sejumlah APK yang memenuhi syarat ikut ditertibkan. “Ke depan, kami akan berkoordinasi kembali baik dengan Bawaslu maupun Satpol PP Lombok Utara supaya membiarkan bendera tetap terpasang,” imbuhnya. Sesuai aturan kampanye, KPU Lombok Utara telah mengatur penyebaran APK ke masing-masing Parpol peserta pemilu maupun calon. Setiap parpol mendapat 26 APK, terdiri dari 10 baliho dan 16 spanduk. Sedangkan masing-masing Paslon Calon Presiden menerima 26 APK, dan serta 10 spanduk untuk calon DPD. Di luar yang disiapkan KPU, peserta pemilu dibolehkan menambah APK oleh Parpol asal calon. Gambar desain ada pada Parpol. Volume atau unit APK tambahan dibolehkan masing-masing 10 buah per desa. Artinya masing-masing Parpol boleh menambah 330 spanduk dan baliho. “Kenapa kemudian harus Parpol, karena berkaitan dengan dana kampanye. Kemudian ada stiker yang dicetak oleh Parpol, maka itu dibiayai oleh Parpol, jadi tidak ada pencetakan oleh per orangan,” jelasnya. (ari)

Pejabat Kemenag Lobar Diduga Komandoi Pungli Dari Hal. 1 Kapolres menyebut para tersangka mengambil fee dari total 13 masjid yang memperoleh bantuan untuk diperbaiki karena rusak akibat gempa. ‘’Pungutan antara 10 persen sampai 20 persen. Diambil dari empat masjid di Gunungsari, empat masjid di Lingsar, dan lima masjid di Batulayar,’’ bebernya. Tersangka mengetahui perihal daftar pengajuan permohonan bantuan dana perbaikan masjid. Sebab masjid mengirim proposal ke Kanwil Kemenag NTB disertai rekomendasi Kemenag Kabupaten Lobar. Selanjutnya, tersangka juga mengetahui mengenai dana bantuan yang sudah ditransfer ke masing-masing rekening masjid. Lewat jalan itu tersangka mulai melancarkan aksi dengan memerintahkan BA menarik sendiri sebagian dana. ‘’Dari tersangka MI kita sita Rp55 juta. Sehingga totalnya Rp165 juta dari dua tersangka. Ini dari dana tahap pertama yang dicairkan dari Kemenag provinsi,’’ jelas Alam. MI dijerat pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kapolres menambahkan, penyidikan masih belum selesai. Keterangan saksi dan barang bukti masih akan

didalami lebih lanjut. ‘’Ini masih belum finish,’’ tegas Kapolres. Tersangka MI menyusul tersangka BA ke ruang tahanan Polres Mataram. Mereka diduga berkomplot melakukan pungli dana rehabilitas masjid terdampak gempa Lombok 2018. Kanwil Kemenag NTB mengucurkan dana sebesar Rp6 miliar untuk perbaikan 54 masjid di Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan Sumbawa. Dana ditransfer Desember 2018 lalu setelah Kanwil Kemenang NTB menetapkan dengan SK masjid yang memperoleh dana bantuan. Sebelumnya pengurus masjid mengajukan anggaran perbaikan dengan melengkapi proposal. Pencairan dana itu kemudian dipotong tersangka BA, khususnya empat masjid di wilayah Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. BA memotong dana diduga atas suruhan MI. Tersangka BA diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (14/1) lalu di jalan Dusun Limbungan, Desa Taman Sari, Gunungsari, Lombok Barat. Barang bukti yang disita uang tunai Rp10 juta. BA diduga telah mengantongi Rp105 juta dari pungutan empat masjid. (why)

Kepala Kemenag Lobar Siap Diklarifikasi Dari Hal. 1 ‘’Sebab yang bersangkutan minta izin tidak masuk kantor saja,’’jelasnya. Lebih jauh soal oknum staf KUA Gunungsari yang terjaring OTT, setelah ia mengklarifikasi jajarannya ternyata memang benar yang bersangkutan staf di sana. Ditanya lebih lanjut soal bantuan masjid tersebut, Jaelani mengaku bantuan ini ada di Kanwil Kemenag NTB. Baik berkas dan SK bantuan ini ada di Kanwil. Kemenag Lobar sendiri tidak pernah ditembuskan data penerima bantuan sehingga pihaknya tidak mengetahui berapa masjid yang memperoleh bantuan tersebut. ‘’Karena semua berkas bantuan ini ada di Kanwail NTB, makanya kita (Kemenag Lobar) tidak kena geledah. Karena tidak ada berkas sama sekali di sini,’’jelasnya. Diakui, masjid yang diusulkan memperoleh bantuan sangat banyak. Data ini diperoleh dari KUA. Mengaku Diperintah Atasan Sementara itu, tersangka BA melalui kuasa hukumnya Denny Nur Indra, SH mengklarifikasi, bahwa segala tindak tanduk kliennya tidak lepas dari perintah atasannya. ‘’Jadi dia memungut itu atas perintah atasannya. Klien saya tidak ker-

ja sendiri, ‘’ jawab Denny kepada Suara NTB petang kemarin, namun enggan menyebut siapa atasan BA dimaksud. Intimidasi yang dilakukan kepada pengurus masjid soal potongan pun bukan atas inisiatif kliennya, tapi atas kendali atasan dimaksud. Di hadapan penyidik semua sudah disampaikan, dengan harapan ditindaklanjuti. Denny menganggap kliennya tidak bertanggung jawab sendiri, akan tetapi harus ada pihak lain yang turut diseret. Mengenai uang pungli yang sudah mencapai Rp65 juta untuk total empat masjid, tidak dinikmati sendiri oleh kliennya. ‘’Setiappungutanlangsungdibagi dua. Jadi kalau dapat Rp10 juta, dibagi sama sama Rp5 juta,’’ ujarnya. Diakui modus yang dijalankan, setelah uang ditransfer dari Kemenag langsung ditagih kepada pengurus masjid untuk diserahkan sesuai permintaan sebelumnya. Uang lantas dibagi bagi. Kliennya kini dijerat dengan Pasal 12 e Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (her/ars)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informasi Statistika (Kominfotik) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku masih kesulitan menerapkan program Smart City yang mulai digalakkan sejak 2018 lalu. Hal tersebut terjadi, karena masih sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki saat ini. Kepala Diskominfotik KSB, Drs.Burhanuddin MM, kepada Suara NTB, Rabu (16/1) tidak menampik kondisi tersebut yang mengakibatkan pola penerapan sistem smart city ini molor hingga tahun 2019. Sementara untuk aplikasi-aplikasi guna mendukung penerapannya sudah ada 20 aplikasi yang sudah diciptakan dari standar 43 aplikasi. Masih terbatasnya jumlah aplikasi ini, karena jumlah SDMnya tidak maksimal. Oleh karenanya, pihaknya berencana akan menambah tenaga ahli di bidang informatika. Hal ini dilakukan, untuk menambah jumlah aplikasi, sesuai dengan kebutuhan. Jika semuanya sudah dilengkapi, baru akan tergambar maksimal penerapan smart city itu sendiri. “Kami tetap berupaya untuk terus mengembangkan aplikasiaplikasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga penerapan program ini akan semakin maksimal, karena untuk saat ini kita

baru memulai program tersebut ,” ungkapnya. Dikatakannya selain masih terbatasnya aplikasi, kendali lain yakni masih tetap saja terpaku dengan SOP. Apalagi saat ini semua pelayanan sudah memakai SOP yang ribet dan manual, sehingga untuk beralih ke aplikasi masih sangat sulit. Kendati demikian pihaknya sudah mengundang pimpinan SKPD supaya bisa menggunakan aplikasi untuk bisa mempermudah pelayanan. Sebut saja, ketika ingin mengetahui jumlah kamar kosong di rumah sakit maka aplikasi ini akan memberikan informasi yang rinci. Sehingga pada saat pasien datang ke Rumah sakit semua kebutuhan sudah tersedia dan tidak perlu mengantri lagi. Hanya saja karena masih terbatasnya SDM dan SOP pelayanan pada sistem aplikasi yang belum singkron,akibatnya penerapan program tersebut belum bisa maksimal. “Kendala-kendala yang kita kita hadapi saat ini tetap akan kita carikan solusi. Karena jika semuanya sudah menggunakan aplikasi yang baik maka pelayanan masyarakat juga akan maksimal,” tandasnya. (ils)

Giri Menang (Suara NTB) Kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengalami peningkatan. Data tahun 2018 terdapat sekitar 150 kasus Lakalantas. Dari jumlah kecelakaan ini sebanyak 78 laka lantas korbannya meninggal dunia. Dari total 150 kejadian laka lantas, sebagian besar para korban laka lantas adalah anak muda atau generasi milenial yang berusia dikisaran 17-35 tahun. Untuk meminimalisir Lakalantas fatal yang menimpa para kaum milenial ini, pihak Polri membuat terobosan dengan menggelar Millenial Road Safty Festival. Hal ini dikatakan Kasat Lantas Polres Lobar Iptu Lalu Panca Warsa, saat ditemui kemarin. Kepolisian RI kata dia secara serentak akan menggelar Millenial Road Safety Festival yang dimulai dari tanggal 2 Februari sampai 3 Maret 2019. Panca juga menjelaskan. Ajang Millenial Road Safety Festival digunakan untuk berkampanye tertib lalulintas yang menyasar generasi muda. Acara puncak Millenial Road Safety Festival, tingkat NTB akan digelar di Mataram pada 3 Februari 2019 mendatang. Diperkirakan peserta akan mencapai 3 ribu orang. ‘’Di tingkat wilayah Lobar, sudah mulai pada 14 Januari 2019,’’ jelasnya. Sejumlah kegiatan yang akan digelar di Lombok Barat hingga hari puncak acara

Modus Pungli, Pengurus Masjid Diduga Diintimidasi Dari Hal. 1 diteruskan ke Kemenag NTB melalui Kemenag Lobar. ‘’Katanya kita dapat Rp50 juta. Tapi harus dipotong Rp10 juta,’’ kata Ta’mir Masjid Baiturrahman, Khaerul Amin kepada Suara NTB, Rabu (16/1) siang. Ia dan pengurus lainnya sempat menawar, karena potongan dinilai terlalu besar. Nilai tawarannya agar potongan turun jadi Rp5 juta. ‘’Tapi tetap minta Rp10 juta. Kalau ndak dikasi segitu, katanya mau dialihkan ke masjid lain. Kan takut kita,’’ katanya mengutip intimidasi BA. Sebelum pencairan, mereka dikumpulkan di KUA Gunungsari bersama pengurus masjid dari Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk mendapat pengarahan penggunaan anggaran tersebut. Setelah cair awal Januari, Khaerul dan pengurus lainnya empat kali dihubungi BA menanyakan kepastian pencairan. Akhirnya Senin (14/1) lalu uang diserahkan ke BA di gang kampung. ‘’Dia datang ke sini naik motor, lalu ambil uangnya. Cuma bilang terimakasih, lalu pergi,’’ ujarnya. Hanya dalam hitungan belasan menit, BA dicokok di gang kampung tersebut oleh tim Unit Tipikor Sat

Reskrim Polres Mataram. Modus yang dijalankan pelaku sama dengan saat memeras pengurus masjid lainnya. BA membantu pengurusan proposal hingga persetujuan oleh Kemenag. BA menunggu uang bantuan itu masuk ke rekening. Lantas ditagih potongan yang diminta. Di Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, BA beraksi sejak Desember lalu. Ia datang survei ke Masjid Nurul Huda, lantas memberitahu Kepala Dusun Muhammad Rais dan panitia pembangunan masjid bahwa akan menerima bantuan Rp 100 juta. Informasi itu disambut gembira warga kemudian mempersiapkan proposal dan rapat penggunaan anggaran. ‘’Tapi katanya harus dipotong 20 persen,’’ sebut Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Huda, Muhammad kepada Suara NTB sore kemarin. Meski jumlah potongan cukup besar, mencapai Rp 20 juta, namun mereka tidak terlalu mempersoalkan. Hanya sempat menanyakan ke BA alasan pemotongan itu. ‘’Tidak ada alasan dia sampaikan. Cuma dia bilang, potongan ini sama dengan bantuan masjid lainnya, ‘’ kata Muhammad. Merasa senasib, akhirnya potongan tidak terlalu diper-

soalkan. Mereka ikhlas. ‘’Karena ada rasa syukur juga ada bantuan. Kami senang karena ndak punya uang untuk perbaiki masjid,’’ tuturnya. Setelah pencairan tanggal 2 Januari lalu, panitia dihubungi lagi BA menanyakan anggaran yang ke rekening. “Setelah siangnya uang masuk, sore kami diminta antarkan uangnya ke rumah dia di Gegutu,” ungkap Muhamad. Setelah itu Kadus dan panitia memberitahukan kepada warga sudah menerima uang bantuan dari Kemenag, namun dipotong Rp20 juta. Warga pun maklum. Setelah kemarin mendapat kabar OTT terhadap BA, Kadus dan pengurus masjid kaget. Tak menyangka uang potongan bantuan itu ditilep. Kekhawatiran mereka saat ini, warga mencurigai panitia dan kadus ikut memotong anggaran. ‘’Mudah-mudahan tidak ada kecurigaan begitu. Tapi kami akan jelaskan ke warga,’’ kata Rais. Dalam temuan Polres Mataram, selain dua masjid itu, BA yang sudah jadi tersangka juga beraksi di dua masjid lainnya. Masjid Al Ijtihad b dipotong Rp10 juta dari total bantuan Rp50 juta dan Masjid Quba’ mendapat bantuan Rp50 juta, dipotong Rp9 juta. (ars)

(Suara NTB/her)

Lalu Panca Warsa yakni ada kegiatan Senam Kolosal Milenial yang akan digelar pada minggu pertama bulan Februari. ‘’Sebelum acara puncak akan ada kegiatan di masing-masing Polres,’’ ujarnya. Senam kolosal akan digelar di Lombok Barat, sedangkan pada minggu kedua akan digelar senam milineal. Kemudian pada Minggu ketiga bulan Februari akan digelar Enterpreneur Milenial. Pihak kepolisian memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM, pengusaha muda untuk berdagang menunjukkan usaha mereka. Hal ini dilakukan

karena polisi banyak melihat potensi usaha anak muda yang saat ini banyak mangkal dipinggir jalan.” Ini bentuk perhatian kepolisian kepada para pengusaha muda kita,” ujarnya. Senam milineal akan digelar di Bundaran GMS. Sedangkan untuk enterpreneur milenial akan digelar di Polsek Gerung. Ada sekitar 70 pasangan yang akan melakukan nikah massal. Setelah nikah massal nanti juga akan dilakukan nyongkolan massal. ‘’ Nyongkolan akan dilepas dari GMS menuju Polsek Gerung,’’ katanya. Selain itu juga akan ada kegiatan safety riding, safety driving dan pertunjukanfreestyledariclubsepeda motor yang sudah diajak kerjasama. Safety riding mengambil rute di seputaran Lobar dan finis di lapangan uji SIM Polres Lobar. Milineal Road Safety ini juga menjadi ajang imbauan agar memperhatikan aturan berlalu lintas dengan melengkapi surat kendaraan serta membagikan stiker kiepada pengendara. ‘’Selain memeriksa sejumlah kelengkapan kendaraan, kami juga mensosialisasikan tertib berlalu lintas. Karena kecelakaan itu pasti diawali dengan pelanggaran,’’ katanya. (her)

Prihatin OTT Dari Hal. 1 Gubernurmengatakan,jikaada pelanggaran yang dilakukan oknumstafKUAGunungsaritersebut maka harus diusut aparat penegak hukum. Kasus ini jangan sampai mematahkan semangat berbagai pihak yang sedang bekerja dengan serius untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Beberapa hari lalu, TNI menyelenggarakan operasi teritorial dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana NTB. Dengan menghadirkan fasilitator yang akan membantu proses percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) korban gempa. Di tengah semangat yang besar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, seharusnya tak ada oknum-oknum yang melakukan

tindakan seperti itu. Jangan sampai peristiwa itu membuat takut yang lainnya melakukan percepatan rehab rekon. ‘’Kenapa selama ini berhatihati. Kenapa BPKP tak sembarangan meng-approve sesuatu. Karena ada akuntabilitas yang tidak boleh dilanggar. Karena ini duit negara,’’ katanya. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan sangat menyesalkan kejadian yang dilakukan oknum staf KUA tersebut. Karena berkaitan dengan dana bencana, maka menjadi sesuatu yang sensitif. ‘’Oleh karena itu menurut saya kita menyesalkan kejadian ini. Mudah-mudahan tak terulang lagi di masa mendatang. Tapi kita juga harus bijaksana. Jangan merusak suasana batin teman lain yang sedang bekerja,’’ pesannya. (nas)

Jadi Prioritas Dari Hal. 1 maka menjadi prioritas aparat kepolisian untuk ditangani. Apalagi, di tengah kondisi masyarakat yang sedang bangkit dari bencana. ‘’Kalau dilakukan penyimpangan seperti ini maka tentunya kita lebih serius dan fokus untuk menanganinya secara profesional. Yang jelas proses lanjut,’’ tegasnya. Apakah kemungkinan polisi juga akan memeriksa Kepala Kanwil Kemenag NTB terkait dengan kasus OTT tersebut? Tajuddin mengatakan jika dalam pemeriksaan sak-

si-saksi menyebut nama tersebut, maka polisi akan memeriksa yang bersangkutan untuk melengkapi berkas perkara. Dalam kasus ini, Wakapolda mengatakan tidak mungkin bisa berdiri sendiri atau tersangkanya cuma satu orang. Tentu ada orang-orang yang terkait. ‘’Ini berkembang terus. Tak berhenti pada satu tersangka. Berkembang tergantung dari hasil pemeriksaan, menyebutkan A,B dan C. Tentunya kita panggil A, B, C itu untuk melengkapi berkas perkara itu,’’ katanya. (nas)

Bupati dan DPRD Lobar Kecewa Dari Hal. 1 Menurutnya, tidak ada alasan pembenar bantuan kepada korban gempa dipotong. Apalagi untuk pembangunan masjid. Kalau pun oknum mengancam pengurus mengalihkan bantuan, jika pengurus tak memberikan fee tersebut menurut dia, tidak bisa bantuan ini dialihkan kalau sudah masuk ke rekening. Politisi Gerindra asal Gunungsari ini mendesak agar pihak Kepolisian mengusut kasus ini. Pihak kepolisian diminta untuk menelusuri para pihak yang terlibat sampai tuntas. Sementara itu pasca-OTT, pelayanan di Kantor KUA Gunungsari berjalan normal. Para staf masuk kantor seperti biasa.

Hanya saja Kepala KUA setempat tidak ada di tempat karena dipanggil pihak Kemenag Lobar. Informasi dari para staf di KUA setempat, BA bertugas sebagai staf administrasi. Yang bersangkutan katanya, sudah pindah tugas beberapa kali sebelum bertugas di KUA Gunungsari. Awalnya di Kota Mataram, lalu dipindah ke Lembar dan baru dipindah ke Gunungsari. Dalam bergaul, BA yang tinggal di Kekeri, Gunungsari dinilai baik namun sedikit tertutup. ‘’Kesehariannya beliau baik, tapi sedikit tertutup, Jadi komunikasi agak kurang,’’kata salah seorang staf yang enggan dikorankan namanya. Ia mengaku tak pernah menyangka bersangkutan melakukan tin-

dakan tersebut. Kakanwil Persilakan Polisi Usut Jajarannya Sementara itu, penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana rehab masjid terdampak bencana melebar ke pihak lain. Pihak Kementerian Agama NTB pun mempersilakan polisi mengungkap sampai ke peran oknum pejabat atau pegawai setempat. Kepala Kemenag NTB H. Nasruddin membuka ruang kepada kepolisian untuk mengusut sesuai pengembangan dari keterangan tersangka BA. ‘’Silakan, mau ini diusut secara struktural, ke atasannya, ke atasannya lagi, silakan. Kita tidak akan bela bela. Ini kan sudah menyangkut tanggung

jawab sendiri sendiri,’’ tegasnya, Rabu (16/1). Selain BA, hasil pengembangan terbaru, penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Mataram juga menetapkan Kabag TU Kemenag Lobar MI sebagai tersangka baru. Terbuka peluang kasus dengan nilai pungli Rp65 juta ini akan menyeret pihak lain. Menanggapi penetapan tersangka baru dan pengembangan kasus ini, Nasruddin mengaku tidak akan menghalanghalangi penyidik. Ia dan jajarannya kooperatif mengikuti proses hukum. Nasruddin sedikit mengurai mekanisme penyaluran bantuan. Diawali dengan usulan dari seluruh kabupaten dan kota terdampak gempa, namun dis-

etujui hanya sebagian dari enam daerah terdampak. Dari total ribuan masjid yang rusak, akhirnya yang disetujui 58 masjid. Diawali dengan pengajuan proposal ke Bimas Islam Kakanwil Kemenag NTB. Kemudian diverifikasi dan hasilnya hanya 58 masjid yang disetujui untuk dibantu. ‘’Kemudian uangnya ditransfer langsung ke rekening pengurus masjid,’’ paparnya. Sedianya transfer langsung itu dimaksudkan agar proses cepat dan tidak ada celah pemotongan sebelum diserahkan ke pengurus masjid. Sementara yang dilakukan tersangka diluar dugaannya. Ia mencurigai BA sudah mengintai masjid penerima kendian diperas. (her/ars)

Kemiskinan Mampu Diturunkan Jadi 14,63 Persen Dari Hal. 1 Penanganan pascabencana berjalan dengan baik. Begitu juga sinergi program penanggulangan kemiskinan antara provinsi dengan kabupaten/ kota juga semakin baik. Melihat capaian penurunan angka kemiskinan ini, Wagub semakin optimis pada periode September 2018 Maret 2019, angka kemiskinan NTB akan semakin turun. Pasalnya, saat ini sedang dilakukan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban gempa. Bukan hanya perbaikan rumah yang dilakukan, tetapi juga masyarakat yang sebelumnya tak punya jamban akan memiliki jamban. Begitu juga listrik dan lainnya. Sekarang, kata Wagub, dana bantuan bencana yang sudah ditransfer pemerintah pusat mencapai Rp3,5 triliun. Sebesar 72 persen sudah berada di rekening masyarakat. Untuk penanggulangan kemiskinan, kata Wagub, ke depan sudah mulai dilakukan

penanganan mulai dari hulu. Untuk itulah, dalam menekan angka kematian bayi, gizi buruk dan stunting dilakukan mulai dari tingkat dusun melalui revitalisasi posyandu. Para kepala desa diharapkan konsen menangani persoalan mendasar di masyarakat. ‘’Sehingga APBDes konsen terhadap pemberdayaan masyarakat dan lingkungan,’’ harapnya. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP menambahkan, penurunan angka kemiskinan NTB pada posisi September 2018 menjadi 14,63 persen menunjukkan berhasilnya sinergitas program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, pemerintah desa, NGO dan stakeholders lainnya. Penurunan angka kemiskinan di tahun 2018 menunjukkan bahwa penanganan bencana gempa bumi berhasil dilakukan pemerintah dengan baik. Pascagempa bumi, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran dalam APBD Pe-

rubahan 2018 untuk pemulihan sektor ekonomi dan sosial sebesar Rp75 miliar. Keberhasilan penanganan pascagempa ini juga, kata Ridwan tak terlepas dari keterlibatan semua stakeholders dalam memulihkan sektor ekonomi dan sosial. Disebutkan, pada 2018 ada enam kabupaten/kota yang angka kemiskinannya di bawah angka kemiskinan provinsi. Yakni, Kota Mataram 8,9 persen, Kota Bima 8,79 persen, Dompu 12,40 persen, Lombok Tengah 13,87 persen, Sumbawa 14,08 persen dan Sumbawa Barat 14,17 persen. Secara proporsional, kata Ridwan, jumlah masyarakat miskin paling tinggi di Lombok Timur 26,69 persen, Lombok Tengah 17,63 persen, Lombok Barat 14,07 persen, Bima 9,71 persen, Sumbawa 8,64 persen, Lombok Utara 8,52 persen, Kota Mataram 5,77 persen, Dompu 4,17 persen, Sumbawa Barat 2,76 persen, dan Kota Bima 2,01 persen dari total penduduk miskin NTB. Meskipun KLU memiliki

persentase kemiskinan paling tinggi, yakni sebesar 28,83 persen. Namun memiliki jumlah penduduk terkecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sehingga kontribusinya terhadap angka kemiskinan provinsi NTB tak begitu besar. ‘’Diduga share kabupaten/ kota yang tidak terdampak gempa dalam penurunan kemiskinan cukup signifikan dalam penurunan kemiskinan di NTB. Demikian juga kabupaten/kota yang terdampak gempa, di wilayah yang tak terdampak gempa di kabupaten/kota tersebut terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan,’’ katanya. Ridwan memaparkan kondisi terkini kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Pada September 2017, angka kemiskinan di pedesaan sebesar 14,06 persen, turun menjadi 13,69 persen pada September 2018. Sedangkan di perkotaan, pada September 2017, angka kemiskinan sebesar 16,23 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Ridwan menambahkan, selama September 2017 - September 2018, garis kemiskinan naik sebesar 5,92 persen. Yaitu, dari Rp352.690 per kapita per bulan menjadi Rp373.566 per kapita per bulan. Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan. Pada September 2018, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,40 persen pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan NTB saat ini sebesar Rp373.566 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp384.479 per kapita per bulan. Sedangkan pedesaan, garis kemiskinannya sebesar Rp363.755 per kapita per bulan. Ridwan menambahkan alokasi anggaran untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan pada 2019 sebesar Rp1,37 triliun lebih. Jika dibandingkan 2018, terjadi penurunan. Pada 2018, alokasi anggaran kemiskinan mencapai Rp1,8 triliun lebih. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 17 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Usulkan Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Dikontrakkan Mataram (Suara NTB) Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengatakan Pemprov sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar rekonstruksi rumah korban gempa dilakukan

dengan sistem kontraktual. Pasalnya, jika menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat seperti saat ini butuh waktu yang lama untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa.

“Untuk percepatan, ketika tanggap darurat mekanisme pemberdayaan kurang pas. Sehingga kami mengusulkan agar pola kontraktual digunakan dipenanganan pascagempa NTB,” kata Rum di

Mataram, Rabu (16/1). Maksudnya, dilakukan penandatangan kontrak antara pemerintah dengan penyedia jasa atau pengusaha jasa konstruksi. Masyarakat yang rumahnya rusak, nanti tinggal menerima kunci. “Tapi dalam Inpresmengatakan tidak boleh. Karena dalam Inpresmengatakan pemberdayaan masyarakat. Perlu ubahinpres.Kalau bisa boleh pemberdayaan dan atau kontraktual.Karena kalau kita mengejar 75.000 unit rusak berat terbangun pada Maret,”katanya. Jika menggunakan pola kontraktual, kata Rum, maka 75.000 unit rumah yang rusak berat akan segera terbangun. Tinggal mencari 75

(Suara NTB/nas)

H. Mohammad Rum pengusaha besar untuk mengerjakan atau membangun masing-masing 1.000 unit. “Maka selesai dalam waktu 23 bulan,” ucapnya. Namun, Inpres mengatakan bahwa pembangunan huntap menggunakan pola pemberdayaan. Yang menjadi masalah kemudian sumbatannya pada pembentukan Pokmas. “Kalau masyarakat cepat bentuk Pokmas. Maka cepat juga pembangunannya,” tuturnya. (nas)