Edisi Senin 16 Desember 2019 | Suara NTB

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

24 HALAMAN NOMOR 232 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 16 DESEMBER 2019

NTB Gemilang, Sinergi dan Kekuatan Kabupaten/Kota Pada Selasa (17/12), Provinsi NTB genap berusia 61 tahun. NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, mengusung tagline NTB Gemilang yang dijabarkan dalam enam visi dan misi.

H. Agus Talino

H. Zulkieflimansyah

sekarang, kesadaran untuk bersama betul-betul dibutuhkan kerendahan hati para pemimpin daerah untuk betul-betul bersahabat bukan hanya basa-basi. Energi kita untuk bersama ini harus ada kesadaran besar,’’ kata Dr.Zul dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema ‘’61 Tahun NTB : Memperkuat Sinergi Provinsi dan Kabupaten/ Kota’’ di Ruang Redaksi Suara NTB, Sabtu (14/12).

Bersambung ke hal 13

rs) B/a NT ara (Su

SETAHUN lebih memimpin NTB, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota memang masih menjadi tantangan untuk mewujudkan NTB Gemilang. Tetapi dengan kerendahan hati dari seluruh kepala daerah, sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota akan mampu dibangun untuk mewujudkan NTB Gemilang. ‘’Dengan sistem politik

H. Najmul Akhyar H. Dahlan M. Noer 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 iki pemerintah provinsi dioptimalsampai pada tahan yang lebih SALAH satu kunci keber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 kan untuk kepentingan masyadetail, hal demikian belum dihasilan program pemerintah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 rakat yang lebih besar. Dicontohlakukan kedua belah pihak. adalah terletak pada seberapa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 kannya, terkait dengan kewena‘’Barangkali kedalaman yang kuat sinkronisasi dan sinergisi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ngan pengelolaan garis pantai harus kita lakukan ini lebih detas progam-program pemerin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 yang bertambah besar dimiliki petail karena beberapa hal misaltah. Tanpa dua kata kunci itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 merintah. Hanya saja kewenangan nya terkait dengan BUMDes mustahil mewujudkan NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 itu belum dioptimalkan. apanya sih yang harus kita Gemilang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 ‘’Kewenangan yang sudah disharing-kan dengan BUMDes. Kepala Bappeda Lombok 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 transfer menjadi kewenangan Apakah cukup dengan penyerTimur, Achmad Dewanto Hadi, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 provinsi. Pertanyaan kita ketaan modal. Saya kira tidak ST, MT, menyebut sinergi dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 wenangan itu sampai hari ini cukup karena rata rata kalau sinkronisasi sebagai kunci untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 sudah sampai dimana untuk kita hanya untuk penyertaan modmenjawab persoalan kemiski1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 bisa pastikan itu efektif berjalan. al, cukup mudah share dari nan di bawah kepemimpinan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Saya ambil satu contoh saja. PuAPBDes itu sudah bisa menjaZul-Rohmi di NTB. Namun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 lau Lombok dan Sumbawa itu di penyertaan modal. Tapi apa demikian, tidak cukup sampai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 punya garis pantai yang sangat yang bisa kita lakukan dengan sinergisitas dan sinkronisasi, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 panjang. Urusan perikanan keperan BUMDES ini,” jelasnya. melainkan butuh upaya lebih 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 lautan itu sudah menjadi kePadahal kata dia, BUMDes lanjut secara teknis dan men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 wenangan provinsi. Tetapi permenjadi penting bagaimana kita dalam menjawab tantangan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 tanyaan kita sampai hari ini, menampilkan upaya-upaya seritantangan tersebut.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 kelembagaan apa yang sudah us kita melakukan inovasi di muDicontohkannya, Kabupaten 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 didiskusikan bersama oleh kita lai dari desa. Selain itu sebagai Lotim dan Pemerintah Provinsi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 provinsi dan kabupaten tentang kritik terhadap kepemimpinan sejak dua tahun terakhir aktif ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 pengelolaan pesisir dan pulauZul-Rohmi di usia NTB yang ke sinergi pada sejumlah program 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 pulau kecil,’’ tanyanya.

61 ini, pihaknya berharap agar seperti pada program BUMDes 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 Bersambung ke hal 13 seluruh kewenangan yang dimildan zero waste. Hanya saja untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

Perkuat Sinkronisasi Keunggulan Kabupaten/Kota, dan Sinergisitas Program Keunikan NTB Gemilang KABUPATEN/KOTA memiliki keunggulan masing-masing.

Keunggulan ini harus menjadi satukesatuan yang didorong menjadi keunikan dalam mewujudkan sinergisitas NTB gemilang.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE menyampaikan, Pemkot Mataram sudah memiliki nomenklatur program dan kegiatan yang pada prinsipnya memiliki kesamaan sinergisitas program antara kabupaten/kota dengan Pemprov NTB. Dan, visi-misi disusun memiliki sinergisitas. Prosesnya adalah ada evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB terhadap penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota se NTB. Tetapi persoalannya adalah berada pada kapasitas dan daya jangkau. Program itu bisa saja

bersinergi tapi bentuk sinergisnya itu kecil. Maka, kebutuhan saat ini adalah bagaimana membuat sinergisitas memiliki kapasitas yang ditingkatkan. ‘’Itulah dia untuk mewujudkan NTB Gemilang di seluruh kabupaten/kota akan menjadi nyata dalam skala sinergisitas se-NTB,’’ katanya. Martawang sepakat dengan statement Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar bahwa apa yang positif di kabupaten/kota yang telah menasional dan menginternasional jadi pilihan untuk diangkat dalam skala NTB. Sebagai contoh, sebutnya, NTB memiliki program zero waste. Dan, Mataram sudah memiliki program yang sama dengan nama Lingkungan Sampah Nihil. Artinya, tidak ada hal yang berbeda dengan konsep zero waste dengan penerapan program Lingkungan Sampah Nihil (Lisan) yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri

H. Amry Rakhman

H. Hasan Basri

Pembangunan NTB Butuh Sinergi

(Suara NTB/ars)

KEPEMIMPINAN Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB saat ini, Dr. H. Zulkieflimansyah SE, M.Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd diakui mulai memasuki tahapan yang lebih menantang. Khususnya dalam hal pembangunan dan program-program pemerintah untuk peningkatan kapasitas masyarakat. ‘’Narasi awalnya kita (masih) berdiskusi. Narasi terbaru ini (sudah ada aksi) dengan industrialisasi, zero waste dan lainlain,’’ ujar Pemerhati Ekonomi NTB, Dr.M. Firmansyah. Hal itu disebut sebagai kemajuan positif di mana Pemprov NTB bersama-sama dengan pemerintah daerah mulai menghasilkan diskursus untuk model-model pembangunan ke depan.

Walaupun begitu, Firmansyah menyebut bahwa pemerintah perlu terus meningkatkan sinergisitas. Khususnya untuk memenuhi dua aspek peningkatan ekonomi, yaitu bagaimana mendatangkan modal serta mendatangkan orang.

Kedua aspek tersebut dinilai memerlukan cara-cara tidak biasa agar dapat terwujud di NTB, mengikuti diskursus pembangunan yang disiapkan pemerintah saat ini.

Dicontohkannya seperti pembangunan desa wisata yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Di mana program itu cukup sulit untuk memberikan dampak yang sama secara merata di seluruh NTB. ‘’Misalnya kita bangun desa wisata di Bima, agak susah juga orang ke sana walaupun bagus.

M. Firmansyah Bersambung ke hal 13

dalam bentuk innovative government award.

Namun demikian, pihaknya tidak memposisikan ini dalam kesejalanan yang nyata dalam mengintervensi masyarakat. Justru kesan timbul seolah-olah Lisan jalan sendiri dan zero waste jalan sendiri.

Artinya, kalau keunikan-keunikan di kabupaten/kota kemudian dijadikan bagian yang menopang program provinsi maka ini jadi satu kesatuan terpadu. ‘’Ciri-ciri kegemilangan itu sudah ada. Persoalannya adalah kita ingin menyatukan cara-cara.

Ciri-ciri yang diwujudkan dalam cara-cara,’’ tandasnya.

Martawang memandang bahwa masing-masing kabupaten/ kota memiliki keunggulan dan telah mengalokasikan anggaran.

Tetapi dibutuhkan tidak saja berupa imbauan dan seruan saja.

Tetapi didorong dengan kekuatan.

Bersambung ke hal 13

Lalu Martawang

Hj.Hartina

H. Baehaqi

Achmad Dewanto Hadi (Suara NTB/ars)

SUARA NTB Senin, 16 Desember 2019

Jakarta, 15/12 (ANTARA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus fokus dalam rangka mengembangkan wisata bahari Indonesia, khususnya destinasi atau lokasi pariwisata yang berbasis konservasi dan ekowisata.

“Kita sudah menetapkan 195 kawasan konservasi laut dengan luas 22,68 juta hektar. Saya melihat masih banyak ceruk atau peluang yang bisa kita manfaatkan di mana-mana.

Dari 195 ini, saya sangat yakin belum semuanya kita ketahui ekosistem secara detail,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Menteri Edhy menyebut kegiatan ini sangat strategis mengingat dua pertiga

Halaman 2

wilayah Indonesia adalah laut. Namun disayangkan, laut Indonesia ini belum mampu menyumbang hingga dua pertiga bagian dari perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, KKP akan terus fokus membangun dan memanfaatkan potensi ini, salah satunya melalui wisata bahari yang dari tahun ke tahun menunjukan perkembangan.

Meskipun demikian, ia menilai target pengelolaan seperti kunjungan wisatawan dan kelestarian lingkungan seringkali belum berjalan ideal beriringan.

“Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang sangat beragam. Keindahannya pun mendunia. Akan tetapi, masih banyak hal yang harus dibenahi seperti hal atraksi, ameni-

tas, dan aksesibilitas,” lanjutnya dan menambahkan bahwa pengembangan wisata bahari di berbagai daerah juga harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk kemudahan akses bagi para investor.

KKP memiliki 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yaitu Gili Matra (Gili Meno, Air dan Gili Trawangan) - Kepulauan Anambas, Pulau Padaido – Papua, Laut Sawu - NTT, Pulau Pieh - Sumatera Barat, Kapoposang - Sulawesi Selatan, Kepulauan Aru Tenggara Maluku, Taman Laut BandaMaluku, Waigeo Sebelah Barat - Papua Barat, Kepulauan Raja Ampat - Papua Barat.

(ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Warga beraktivitas di sekitar tumpukan sampah Pesisir laut Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2019). Sampah plastik yang menumpuk di sekitar pesisir laut Cilincing membahayakan kehidupan Biota Laut dan warga sekitar.

Jakarta, 12/12 (ANTARA) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi melakukan pembaruan data sampah laut yang akan digunakan untuk mendukung tercapainya target pengurangan 70 persen sampah laut nasional pada 2025 mendatang.

“Data ini sangat penting untuk meluruskan hasil penelitian Jenna Jambeck pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah laut terbesar kedua khususnya plastik di dunia, yakni sebesar 0,481,29 juta ton sampah laut per tahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut yang turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Penghitungan baseline data sampah laut telah dimulai sejak Februari 2018 yang melibatkan penelitian dari National Plastic Action Partnership (NPAP), Bank Dunia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Secara global, sampah plastik mendominasi komposisi permasalahan pencemaran laut, sekitar 60-80 persen dari jumlah total (Debris Free Oceans, 2019).

Beberapa negara menerapkan metodologi global untuk memperkirakan berapa volume sampah plastik yang bocor dari daratan ke air.

Ada tiga sumber kebocoran, yaitu pembuangan yang tidak tepat dari sampah yang sudah dikumpulkan; sampah yang tidak dikumpulkan yang dibuang secara ilegal di daratan; dan sampah yang tidak dikumpulkan yang dibuang

Jakarta, 14/12 (ANTARA) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menilai pembangunan dan perbaikan kawasan nelayan dapat meningkatkan meningkatkan ekonomi para nelayan yang bertempat tinggal di kawasan pesisir.

“Laut adalah masa depan negara Indonesia sebagai negara maritim. Untuk itu Kementerian PUPR selalu koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan harkat nelayan, sebagai penghayatan Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pembangunan kawasan nelayan, menurut Menteri Basuki, perlu dilakukan lintas sektoral mulai dari hunian, penataan kawasan pantai termasuk sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

Adanya kawasan nelayan yang ditingkatkan infrastrukturnya seperti hunian, sanitasi dan air bersihnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi para nelayan tersebut.

Menteri PUPR itu mengatakan bahwa program pembangunan dan perbaikan kawasan nelayan telah laksanakan di sejumlah wilayah pesisir di Indonesia seperti di Kal-

langsung ke laut.

LIPI telah menghitung perkiraan awal berdasarkan data lapangan, yaitu 0,27-0,59 juta ton sampah laut nasional per tahun. Data tersebut berasal dari stasiun pengamatan di 18 lokasi di seluruh Indonesia.

Rencananya, ke depan tim gabungan yang terdiri atas LIPI, NPAP, Bank Dunia, dan KLHK akan bekerja untuk melakukan studi lanjutan untuk mendapatkan hasil estimasi sampah plastik yang terbuang ke laut secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

Estimasi baseline data sampah laut merupakan salah satu aktivitas utama dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Tim itu terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Targetnya, 70 persen sampah laut berkurang pada tahun 2025.

Di dalam Perpres tersebut, dibentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025, yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/lembaga dalam menangani permasalahan sampah laut selama jangka waktu delapan tahun.

Ada lima strategi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, pertama, gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan. Kedua, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat.

Ketiga, penanggulangan sampah di pesisir dan laut. Keempat, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Terakhir, penelitian dan pengembangan.

imantan Barat, Pontianak, Tegal, dan Tambak Lorok Semarang.

Kementerian juga sudah melakukan penataan kawasan Pantai Gandoriah dan Waterfront City Sungai Pariaman untuk mewujudkan kota pesisir yang modern. Pembangunannya dilakukan pada tahun 2019 dengan anggaran Rp7 miliar.

Di Kota Pariaman, Sumatera Barat sendiri, Kementerian PUPR telah membangun pengaman pantai di Pariaman untuk mencegah kerusakan

akibat abrasi pantai dan sebagai sistem peredam energi gelombang air laut. Pembangunannya dilakukan sejak April 2019 dengan anggaran Rp2,6 miliar.

Selain itu Kementerian PUPR juga telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.000 unit senilai Rp17,5 juta/ unit yang tersebar di empat kecamatan yakni Pariaman Utara (400 unit), Pariaman Timur (190 unit), Pariaman Selatan (140 unit) dan Pariaman Tengah (270 unit).

(ANTARA FOTO/Jojon)

Nelayan mencari kerang laut di pantai yang ada di belakang rumahnya di Desa Sama Jaya, Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (14/12/2019).

Selain di kawasan konservasi, pengembangan wisata bahari dapat dilakukan di zona perairan umum. Jenis wisata bahari yang dapat dilakukan antara lain wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir, dan wisata alam bawah laut.

Satu hal yang sedang KKP kembangkan untuk wisata bawah laut adalah wisata minat khusus wisata kapal tenggelam yang sudah banyak diminati sebagai wisata sejarah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut, tantangan ke depan dalam pembangunan wisata bahari adalah bagaimana mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan

(ANTARA/M Razi Rahman)

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. destinasi wisata bahari. kerapkali belum secara ideal Target pengelolaan seperti berjalan beriringan, namun kunjungan wisatawan dan ke- KKP berusaha menyeimbanglestarian lingkungan dinilai kan aspek lingkungan, sosial,

Jakarta, 11/12 (ANTARA) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kementeriannya akan meninjau ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan membentuk holding dan super holding BUMDes. “Revitalisasi BUMDes, jadi begini ada BUMDes yang sudah dibentuk kemudian ada beberapa yang tidak produktif atau kurang produktif. Ini yang perlu direvitalisasi. Nah yang BUMDes tidak produktif dilakukan korporasi sehingga membentuk suatu holding atau super holding yang melibatkan BUMN,” kata Abdul Halim di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Abdul Halim menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) “Penyaluran Dana Desa Tahun 2020” yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden dan diikuti Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.

“BUMDes kan sebenarnya holding, nah kemudian ada BUMDes bersama itu dibangun atas kerja sama antardesa. Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa. Kalau ini lebih luas lagi, tidak mungkin dikelola lagi oleh tingkat SDM yang tentu ada keterbatasan, keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani maka di sinilah ada super holding kalau perlu sampai melibatkan BUMN,” ungkap Halim.

Saat ini holding BUMDes baru ada antara lain di Temanggung, Jawa Tengah, Bali, dan Bangka Belitung.

Bima, NTB, 13/12 (ANTARA) Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki pabrik minyak kayu putih terbesar di dunia, tepatnya di Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima yang dibangun sejak setahun lalu dan dikelola PT. Sanggaragro Karya Persada “Kini industrialisasi itu tidak lagi mimpi. Kita akan deklarasikan bahwa NTB jadi pusat minyak kayu putih,” kata Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat meninjau lokasi pabrik yang berada di kaki gunung Tambora, Kabupaten Bima, Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur melakukan panen perdana bahan baku daun untuk membuat minyak kayu putih serta melihat proses pembuatan mulai dari panen di pohon hingga menjadi minyak kayu putih yang siap dipasarkan.

Bang Zul, panggilan akrab Gubernur NTB menegaskan, berbicara industrialisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun dengan hadirnya industri ini akan menambah kepercayaan diri masyarakat NTB. Hadirnya industri tersebut, katanya, dapat memberikan manfaat bagi lahan-lahan kosong, yang selama ini terlantar.

“Harapannya ke depan, tentu kalau semua tanamannya ini tumbuh bagus, kita memelihara dua tahun saja, tapi dua puluh lima tahun yang akan datang, kita tinggal memetik hasilnya,” ujar Gubernur.

Hadirnya industri ini juga kata Gubernur akan menjamin kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat sudah sejahtera lanjutnya, maka jaminan kesehatan dan pendidikan akan meningkat.

Selain itu, lanjutnya, ke depan akan dibangun sekolah khusus di lokasi pabrik tersebut. Hal itu untuk menjamin sumber daya manusia yang akan mendukung keberlangsungan pabrik tersebut selain itu juga dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat lokal sehingga tidak lagi mengambil tenaga kerja dari luar.

“Berikutnya, tantangan kita ke depan, di tempat ini dibangun sekolah atau SMK yang punya kaitannya dengan minyak kayu putih ini,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur PT. Sanggaragro Karya Persada, Jimmy Sumitro mengungkapkan, pabrik minyak kayu putih itu dilengkapi dengan mesin penyulingan yang modern dengan kapasitas produksi daun minyak kayu putih sekitar 60 ton per hari.

Ia menjelaskan, dari 60 ton dapat menghasilkan minyak kayu putih sekitar 1 ton. Kalau dinilaikan dengan uang, sekitar Rp300 juta per hari. Namun untuk panen pertama, pabrik ini baru bisa mengolah daun minyak kayu putih sekitar 30 ton.

“Lahan yang akan kita manfaatkan untuk tanaman pohon kayu putih ini sekitar 5 ribu hektar. Namun yang sudah kita tanam, baru sekitar 2.500 hektar,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, untuk mendukung suplai bahan baku, pihaknya telah melakukan variasi tahun tanam sejak 2016 hingga saat ini. Hanya saja, bibitnya masih disuplai dari luar NTB.

ekonomi untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan ekowisata dengan tidak meninggalkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Untuk itu, lanjutnya, pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat pesisir dan potensi lokal menggunakan konsep desa wisata bahari adalah langkah tepat.

“Nanti di lokasi wisata bahari jangan lupa tanam karang dan tanam mangrove.

Ini sangat penting untuk lingkungan dan mencegah dampak climate change. Kalau bisa kita berjalan bersamasama dengan beriringan menanam jutaan mangrove atau karang,” ajaknya.

(Antara/Bayu Prasetyo)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).

“Ini sudah banyak kalau BUMDes bersama,tetapikawasannyabarubisanya5-10desa, 10desa.Darihulumisalnyapadiyangproduksinya hari ini hanya 3.000 ton, setelah dilakukan kerja sama antar desa dibangun BUMDes bersama pendampingan penanaman, pembibitan danseterusnyasampaipanen,sampaipada rice milling unitmenghasilkanberaspremium.Nah di2022akanmenghasilkan6.500tonpertahun.

Naik 100 persen. Dari mana? Dari pengelolaan holding,” ungkap Halim.

Untuk meningkatkan produktivitas, jaringan, hingga ekspor, menurut Halim, Presiden

Jokowi meminta untuk melibatkan BUMN. Namun Halim mengaku ia tidak akan menutup BUMDes yang tidak produktif.

“Kita tidak bsia menutup BUMDes, yang bisa adalah memfasilitasi dan merevitalisasi dengan penambahan modal, peningkatan jaringan, pendampingan. Tergantung masalah yang dihadapi. Kalau masalah yang dihadapi misalnya pemasaran, ya butuh dana banyak untuk bangun jaringan,” ungkap Halim.

Hingga 2019 menurut Halim sudah ada sekitar 30 ribuan BUMDes.

(ANTARA/Humas Pemprov NTB).

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah (kedua kanan) saat panen perdana bahan baku daun pembuat minyak kayu putih dan meninjau lokasi pabrik yang berada di kaki Gunung Tambora yang dikelola PT. Sanggaragro Karya Persada.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 16 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

24 HALAMAN NOMOR 232 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bupati KLU Minta Masalah GTI Cepat Dituntaskan Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasalnya, banyak persoalan yang dihadapi kabupaten, kerap terganjal penyelesaiannya oleh terbatasnya kewenangan. Salah satu masalah yang mendesak diselesaikan adalah persoalan lahan yang dikuasai PT. Gili Trawangan Indah (GTI).

H. Najmul Akhyar

Najmul menyebut, keberadaan tiga gili sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mendorong adanya penyelesaian yang melibatkan Pemerintah Provinsi. Begitu pula pada penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Di KSP/KSPN tiga gili, Najmul mencatat ada tiga per-

soalan utama yakni lahan yang dikuasai PT. Gili Trawangan Indah (GTI), zero waste (bebas sampah) serta pekerjaan rumah (PR) menjaga keseimbangan pengunjung antara KEK Mandalika dan tiga gili.

Kaitannya dengan sinergi, menurut dia, seharusnya Pemda Lombok Utara tidak perlu pusing membangun sinergi menyelesaikan persoalan GTI sebab kawasannya yang masuk KSP DAN KSPN. ‘’Dorongan dari provinsi masih

sangat diharapkan terutama (menangani masalah) GTI harus segera diselesaikan sebagaimana kewenangannya. Jika persoalan terus berlarutlarut, kami khawatir akan memunculkan asumsi yang tidak bagus untuk sektor pariwisata,’’ ungkap Najmul di Mataram, Sabtu (14/12).

Nama tiga gili yang sudah mendunia, diikhtiarkan akan tetap menjadi magnet bagi arus kunjungan di NTB. Tiga gili sebagai pintu masuk, setidaknya akan bersaing dengan beroperasinya KEK Mandalika, Lombok Tengah.

Diakui bupati, pascagempa 2018 lalu kondisi tiga gili sudah beranjak pulih dengan tingkat kunjungan bisa mencapai 2.600 orang per hari. Namun, tanpa dibarengi intervensi yang kuat dari provinsi dan pusat, ia khawatir tiga gili kalah pamor dengan KEK Mandalika.

Bersambung ke hal 16

(Suara NTB/ars)

Bangunan Cagar Budaya Sembilan Perancang dan Perajin Raih Dekranasda Award 2019 di Mayura Roboh Mataram (Suara NTB) – Bangunan cagar budaya yakni Bale Kambang di Mayura, Cakranegara roboh diterjang angin kencang. Situs bersejarah ini kini sedang dilakukan assesment oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Denpasar.

Robohnya bangunan bersejarah itu disampaikan Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Lalu Martawang, terjadi sekitar pukul 14.40 Wita, Sabtu (14/12).

Bersambung ke hal 16

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB memberikan penghargaan kepada sembilan orang perancang dan pengerajin kriya unggulan serta designer busana terbaik dari seluruh NTB dalam ajang Dekranasda Award 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi istri sekaligus Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan tim juri pada acara Lombok Sumbawa Tenun Festival 2019, di Mataram, Sabtu malam (14/12).

Dalam sambutannya, gubernur mengatakan, sebuah perubahan menuju dunia modern haruslah mempertimbangkan simbol yang dekat dengan masyarakat agar mudah mengajak kepada perubahan.

Setiap produk kain yang dihasilkan, kata gubernur haruslah melihat beberapa aspek. Misalnya saja dari segi ecofriendly (kepedulian terhadap pelestarian lingkungan) dan fairness (pemenuhan tanggung jawab sosial). Sehingga akan berdampak pada originalitas, inovasi, dan orientasi pada selera pasar.

Bersambung ke hal 16

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan tim juri foto bersama dengan para pemenang pada acara Lombok Sumbawa Tenun Festival 2019, Sabtu malam (14/12)

Bibit Lobster Terbaik Setahun Berjalan, ’’Virus’’ di Dunia ’’Zero Waste’’ Menyebar

H.Dahlan M. Noer

WAKIL Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd mengatakan, wilayah selatan Pulau Sumbawa, termasuk perairan di wilayah Kabupaten Bima, memiliki potensi bibit lobster terbesar di dunia. Sayangnya, bibit lobster dari kawasan ini ditangkap dan langsung dibawa (dijual) ke Vietnam.

Hal itu disampaikan Wabup dalam Diskusi Terbatas Bersambung ke hal 16

ke Seluruh NTB ROGRAM NTB Zero Waste genap berjalan setahun pada HUT NTB ke - 61 Tahun 2019. Program ini dilaunching Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansah, SE, M. Sc pada puncak peringatan HUT NTB ke-60 di Bantaran Sungai Jangkuk Kota Mataram, 17 Desember 2018 lalu.

Hampir setahun program ini berjalan, Pemprov NTB mengklaim virus zero waste sudah menyebar ke seluruh NTB. Bahkan, integrasi program zero waste dengan Posyandu sudah bermunculan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Proposal FS Jembatan Lombok - Sumbawa PEMDA Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan konsultan asal Korea sudah menyerahkan proposal untuk feasibility study (FS) Jembatan Lombok - Sumbawa ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pada 20 November lalu. Konsultan yang akan melaksanakan FS Jembatan Lombok - Sumbawa tersebut tinggal menunggu jadwal presentasi ke gubernur.

Hal tersebut diungkapkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (14/12).

Bersambung ke hal 16 H. Amry Rakhman (Suara NTB/ars)

(suara NTB/ist)

BEBAS SAMPAH - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah hadir pada peluncuran program “The Gade Clean and Gold ini bersama Kepala Wilayah VII PT. Pegadaian Nuril Islamiyah, (30/ 10) lalu. Peresmian ini merupakan bagian dari program Pegadaian untuk mendukung program NTB Zero Waste.

RSUD NTB Resmi Luncurkan Layanan Wisata Medis Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB resmi menjadi rumah sakit yang menerapkan konsep wisata medis. Dengan berbagai objek wisata yang dikembangkan dan fasilitas kesehatan yang juga terus ditingkatkan baik dari segi pelayanan maupun peralatan, langkah yang diambil RSUD NTB tersebut menjadikan NTB sebagai provinsi pertama yang mendeklarasikan diri sebagai destinasi wisata berbasis kesehatan di Indonesia.

Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri MM, MARS., menerangkan bahwa diluncurkannya RSUD NTB sebagai pusat wisata medis di NTB merupakan buah sinergi antara rumah sakit rujukan utama milik daerah tersebut dengan Dinas Pariwisata NTB dan dengan dukungan dari Pemprov NTB, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata. ‘’Ini menjadi salah satu langkah kita mewujudkan NTB Gemilang,’’ ujarnya, Sabtu (14/12) dikonfirmasi di sela-sela kegiatan peluncuran di Halaman Grha Mandalika RSUD NTB. Diterangkan Hamzi dalam

(Suara NTB/bay)

BUKU PETUNJUK - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menerima buku petunjuk penerapan wisata medis dari Kementerian Kesehatan dalam peluncuran wisata medis di RSUD NTB. penerapannya, wisata medis tidak hanya meliputi pelayanan kesehatan di rumah sakit semata, namun bicara tentang produk wisata yang ditawarkan dengan empat konsep. Yaitu wellness tourism(wisata kesehatan), sport tourism (wisata olahraga), medical tourism (wisata kesehatan), dan saintis tourism

(wisata saintifik).

Sebagai langkah pertama, dalam peluncuran tersebut diberikan pelatihan dasar bagi 50 orang pelaku pariwisata se-NTB terkait pertolongan pertama pada masalahmasalah kesehatan yang mungkin ditemukan di lapangan.

Bersambung ke hal 16

PT Agung Concern Peduli Lingkungan

Laksanakan Program Agung Concern Bijak Kelola Sampah di Lombok Barat-NTB Giri Menang (Suara NTB) – PT Agung Concern Induk Perusahaan Agung Toyota, Agung Rent, Agung Cartrans dan Agung Line, menunjukkan kepeduliannya secara nyata kepada masyarakat.

Bentuk nyata keperdulian Perusahan Nasional Agung Concern dengan salah satu anak usahanya Agung Line yang bergerak di bidang transportasi ini dengan menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penanganan masalah persampahan di Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa POSE BERSAMA - BOD Agung Concern Samuel Haposan Siahaan bersama Kepala Cabang BOD Agung Concern Tenggara Barat (NTB).

Samuel Haposan Siahaan Agung Line Lembar,Sugianto Setiawan dan bupati Lobar serta Kepala DLHK NTB pose dengan Bersambung ke hal 16 para peserta Workshop di aula Kantor Desa Lembar selatan Kecamatan Lembar

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 16 Desember 2019

Halaman 4

Pengawasan Kos-kosan Masih Lemah Berharap Jadi Contoh KEBERADAAN kampung PLN di kelurahan Ampenan Tengah diharapkan menjadi contoh kelurahan lain di Mataram. Pasalnya, lingkungan Presak Tempit kelurahan Ampenan Tengah diubahnya menjadi bersih, rapi, indah dengan berbagai mural lukisan yang dibiayai oleh PT PLN Wilyah NTB. Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah mengatakan, ke depan untuk Kampung PLN ini supaya menjadi percontohan di lingkungan yang lain. Sehingga, lingkungan yang lain di Mataram khususnya Ampenan Tengah bisa mengikuti, baik dari keindahan dan kebersihannya.

“Ini bukan hanya sekadar bersih dan indah, tapi bisa bermanfaat juga bagi para pedagang. Pedagang sekitar lokasi mendapat manfaat di tengah masyarakat, bisa menaikkan ekonominya dengan berjualan di area tersebut,” kata Hasbullah kepada Suara NTB, Jumat (13/12).

Kondisi yang bersih, rapi, dan cantik, dengan adanya Kampung PLN ini juga sekaligus sebagai objek wisata baru di Ampenan untuk warga setempat. Bukan hanya itu, keberadaan Kampung PLN juga akan diproyeksikan satu paket dengan Taman Bako yang akan dibangun akhir Januari 2020 mendatang.

“Di Januari itu sudah mulai peletakan batu pertama. Taman Bako ini dikerjakan selama 4 bulan, kita juga akan buat mural batik dan tempat edukasi berserta tempat selfie,” jelas Hasbullah. Anak muda di Mataram saat ini doyan selfie di tempat-tempat berwarna. Nanti semua wisatawan di Ampenan juga akan diarahkan ke Kampung PLN untuk berselfie.

Untuk pengawasan kata Hasbullah, pihak kelurahan sudah koordinasi dengan masyarakat setempat. Juga Kepala Lingkungan (Kaling) ikut menjga dengan mengajak semua pihak. “Kaling siap menjaga dan mengawasinya. Juga nanti kita imbau untuk merawat lokasi ini (Kampung PLN),” paparnya.

Pengerjaan Kampung PLN ditangani langsung oleh pihak PT PLN NTB. Hasbullah berharap, bukan hanya PT PLN NTB saja yang bisa menyisihkan dana CSR untuk perbaikan lingkungan di Ampenan.

“Ke depan kita akan undang juga PT atau perusahaan, BUMD, dan BUMN lainnya untuk meminta bantuan di Taman Bako.

Nanti di Taman bako kita akan usahakan perusahaan cat yang menangani,” jelasnya.

Untuk kota tua Ampenan, jelas Hasbullah, kelurahan Ampenan Tengah masih berupaya meminta pemerintah untuk diperhatikan. “Karena niatan kita sih semua lingkungan di Ampenan Tengah kita akan cat. Itu akan kita lakukan sebagai reward untuk masyarakat yang menjaga lingkungannya tetap bersih,” tutupnya. (viq) Hasbullah (Suara NTB/viq)

Stop Pungutan di Sekolah SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mengingatkan sekolah-sekolah tidak lagi melakukan praktik pungutan kepada para siswa di Kota Mataram.

Permintaan ini menyusul merebaknya kabar pungutan yang diduga masih dilakukan oleh salah satu sekolah dasar negeri di Kota Mataram. ‘’Jelas bahasanya, kalau sumbangan artinya pemerian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya. Baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan,’’ terang Erna kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Jika ada orang tua siswa yang dipaksa dipaksa oleh pihak sekolah berikut bukti-buktinya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mempersilahkan walimurid melaporkan hal tersebut kepada Komisi IV DPRD Kota Mataram. ‘’Itu tidak boleh. Yang namanya sumbangan sudah jelas sukarela. Kalau dipaksa, pungutan namanya. Dan kalau memang ada bukti, kami tunggu di Komisi IV untuk ditindaklanjuti,’’ terangnya.

Dikatakan Erna, pendidikan adalah salah satu jenis layanan dasar yang wajib disediakan negara. Namun demikian, negara tidak memiliki kemampuan pendanaan yang cukup, bahkan setelah konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran 20% APBN/APBD untuk sektor pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dibuka ruang partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam kedua peraturan ini, lanjut anggota dewan dari dapil Ampenan ini, yang disebut pungutan pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/ walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sedangkan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Sehingga, lanjut Erna, makna mendalam dari partisipasi adalah kesukarelaan peran, sehingga partisipasi orang tua/ masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus dimaknai sebagai bentuk kesukarelaan peran karena keterpanggilan, buka pewajiban apalagi yang dikaitkan dengan hak-hak siswa atas proses belajar mengajar.

Erna menekankan, pungutan disebut sah jika memiliki dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dipungut oleh orang/petugas yang memiliki kewenangan untuk memungut. Dan disebut tidak sah jika pungutan tidak memiliki dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau dipungut oleh orang/petugas yang tidak memiliki kewenangan untuk memungut. ‘’Hemat saya, jika sekolah adalah lembaga publik yang tunduk pada hukum administrasi publik maka dua unsur pungutan tersebut haruslah dipenuhi agar tidak disebut melakukan pungutan tidak sah. Sekolah mestinya tidak melakukan pungutan hanya semata-mata dengan dasar kesepakatan bersama orang tua melalui komite kecuali jika sekolah bukan lembaga publik dan tunduk pada hukum privat,’’ tegasnya. Oleh karena itu, Erna menyerukan untuk menghentikan praktik-praktik pungutan di sekolah yang memberatkan orang tua siswa. (fit) Nyayu Ernawati (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Rumah pondokan (kos-kosan) dinilai rawan sebagai tempat pesta narkoba dan seks bebas. Minimnya pengawasan oleh kepala wilayah atau lurah memicu munculnya permasalahan sosial.

Kepala Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menjelaskan, berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang izin pondokan bahwa kewenangan pengawasan telah diserahkan ke kepala wilayah baik itu kecamatan maupun kelurahan. Menjamurnya rumah pondokan belakangan ini, tidak menjadi persoalan. Sebab, ini menjadi bagian dari dinamika semakin berkembangnya pertumbuhan

ekonomi di Kota Mataram.

Semestinya, potensi permasalahan yang muncul setidaknya harus diawasi. Pemilik rumah pondokan setidaknya mengangkat penanggungjawab turut mengawasi aktivitas penghuni. “Saya salut di Lingkungan Irigasi sudah ada pengawas yang ditunjuk untuk tinggal di sana,” kata Bayu dikonfirmasi pekan kemarin.

Bayu mengkritisi lurah maupun kepala lingkungan justru

minim pengawasan terhadap rumah pondokan. Dari 50 kelurahan hanya tiga kelurahan yang proaktif mengawasi. Yakni, Kelurahan Kekalik, Irigasi dan Gomong. Kelurahan lainnya hanya turun jika ada masalah saja.

Padahal, kos-kosan memiliki resistensi tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba, seks bebas dan persoalan sosial lainnya.

“Kaling dan lurah jangan cuek.

Jangan ketika ada masalah baru turun,” kritiknya.

Hal – hal yang sifatnya kecil bisa saja menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu, ia mendorong indung semang atau pemilik pondokan mengangkat penanggungjawab.

Camat Sekarbela, Cahya Samudra mengatakan, pengawasan pondokan rutin digelar melibatkan kepala lingkungan, lurah dan bhabinkantibmas serta babinsa memeriksa izin pondokan serta pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara teknis diakui, izin pondokan diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005. Regulasi ini hanya secara umum saja, sehingga kembali digodok den-

gan aturan teknis di kecamatan. “Kita godok bersama dengan penerapannya. Karena masalah kamtibmas ini tidak bisa menunggu,” terangnya.

Kelalaian pada masalah kamtibmas akan berdampak ke aksi kriminalitas. Cahya tidak menuduh bahwa pondokan atau kos – kosan rawan kriminalitas. Jika pengawasannya lengah tak dipungkiri bisa menimbulkan persoalan. Salah satu langkah diterapkan selama ini adalah, dengan mengeluarkan kartu identitas sementara. Ini sebagai kartu pengenal bagi penghuni pondokan, sehingga terdata di lingkungan setempat. (cem)

Mohan Resmi Pimpin Pengprov KKI NTB Mataram (Suara NTB) H. Mohan Roliskana resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengprov KKI NTB Periode 2019-2023. Pelantikan pengurus cabang olahraga Karate-do NTB itu dilakukan oleh Wakil Ketua Pengurus Pusat (PP) KKI, Edy Guswar Pasaribu SH. MH, di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, 13 Desember lalu.

Acara pelantikan juga dirangkaikan dengan penyelenggaraan Kejuaraan Karate KKI “Open Tournamen Piala Gubernur NTB” yang berlangsung tanggal 13 hingga 15 Desember 2019, dimana event tersebut diikuti atlet kabupaten/kota di NTB dan Bali dengan Jumlah peserta sebanyak 339 orang.

Ketua Harian KKI NTB, Akhwan Avianto yang diwawancara Suara NTB, Minggu (15/12) kemarin mengatakan sebelum dikukuhkan sebagai pimpinan KKI NTB, Mohan telah dipilih secara aklamasi melalui Musyawarah Provinsi (Musprov) KKI NTB di Mataram belum lama ini. Wakil Wali Kota Mataram ini menggantikan pucuk pimpinan sebelumnya, H. Didi Sumardi yang telah berakhir masa jabatan.

Akhwan mengaku optimis bahwa dengan dilantiknya Mohan sebagai pimpinan KKI NTB ke depan pembinaan olahraga karate di NTB akan lebih baik lagi sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pengurus KKI sebelumnya.

“Melalui Pelantikan tersebut maka Pengprov KKI NTB telah memiliki legalitas baik secara de facto dan de jure, sehingga dapat menyusun Program Kerja yang sistematis dan realistis melalui kegiatan rapat kerja,” ucapnya.

Adapun jumlah pengurus inti KKI NTB yang dilantik yakni 40 orang terdiri dari Ketua Umum, H. Mohan Roliskana, Ketua Harian, Akhwa Avianto.

Selanjutnya dibantu oleh Ketua I, Sutiadi, Ketua II, I Wayan Tusta, Ketua III, Nahrun dan Ketua IV, Tirmizi.

Sementara Sekretaris Umum dibat oleh Indraswati, Lina Mardiana (Wakil I) dan Diana Putri Damayanti (Wakil II), sedangkan Bendahara Umum, Ida Ayu Jegeg Andriani dan NI Kadek Ferayunika Admajayani (Wakil).

Kemudian terdiri dari Bidangbidang yang jumlahnya mencapai sebanyak delapan Bidang.

Setelah acara pelantikan selesai dilanjutkan dengan

(Suara NTB/ist)

JABAT TANGAN – Ketua Umum Pengprov KKI NTB, H. Mohan Roliskana berjabatangan dengan Wakil Ketua PP KKI, Edy Guswar Pasaribu usai dilantik sebagai Ketua Umum KKI NTB di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (13/12) lalu. penyelenggaraan pertandingan Karate KKI Open Tournamen Piala Gubernur NTB yang berlangsung, 13 Desember hingga 15 Desember 2019.

Event itu melibatkan 339 at-

let dari kabupaten/kota di NTB dan peserta dari Bali.

Tujuan dilaksanakannya Kejuaraan KKI tersebut kata Akhwan sebagai ajang evaluasi hasil pembinaan para pelatih KKI

yang ada di berbagai dojo se NTB dan Bali. Selain itu bertujuan untuk menjalin silaturrahmi dengan keluarga besar KKI NTB dan Bali yang sudah terjalin sejak puluhan tahun yang lalu. (fan)

Lingkungan Presak Tempit Diresmikan Jadi Kampung PLN Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram meresmikan “Kampung PLN Banget” di Lingkungan Presak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Mataram, Jumat (13/ 12). Pada peresmian ini, Walikota berharap kepada warga lingkungan Presak Tempit

bisa menjaga lingkungannya dengan baik.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, di lingkungan Presak Tempit ini tadinya sudah bersih cantik. Adanya program binaan dari PT PLN Wilayah NTB membuat lingkungan ini tambah bersih dan cantik dari sebelum-

(Suara NTB/viq)

KAMPUNG PLN - Walikota Mataram, H Ahyar Abduh didampingi Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Camat Ampenan, Muzakkir Walad, dan Kadis Perkim H. M Kemal islam saat peresmian Kampung PLN di Lingkungan PresakTempit, Jumat (13/12). Kampung PLN ini diubah menjadi lebih cantik dan bersih. Diharapkan juga Kampung PLN ini menjadi contoh di lingkungan lain di Mataram.

nya. “Adanya program binaan dari PT PLN ini bisa mempercantik lagi lingkungan di Mataram, salah satunya lingkungan Presak Tempit ini. Nanti Kampung PLN Banget ini akan dibina oleh pihak PLN juga tentunya,” kata Ahyar kepada Suara NTB. Dalam pemilihan bantuan ini jelas Ahyar, pihak PT PLN Wilayah NTB sendiri memiliki kriteria yang sudah ditentukan. “Memang masyarakat di sini sangat patuh saat pembayaran listrik, apalagi mereka sangat taat hukum juga,” tegasnya. Selama ini, dapat ketahui tidak ada aliran listrik dari masyarakat Presak Tempit yang ilegal.

“DarikeriteriatadimakanyaPT PLN menata lingkungan ini, diperindah dengan melakukan pengecatan berlukiskan mural di semua tembok dan paving block. Ini tentu ini menjadi daya tarik sendiri bagi lingkungan lingkungan Presak Tempit,” jelas Ahyar. Saat ini anak muda di Mataram memiliki daya tarik kepada hal-hal yang berbau milenial. Ada pun untuk lukisan mural bisa dijadikan spot untuk berselfie bagi anak muda yang demam berselfie.

“Ini juga sebagai upaya kita

untuk generasi muda agar memiliki perhatian kepada lingkungan sekitarnya. Kita harus bangun juga suasana gotong royong yang tinggi di tengah masyarakat. Selain itu juga penataan gang, baik paving block, tembok, dan lampu penerangan gang harus dijaga,” ujarnya.

Tidak hanya itu jelas Ahyar, untuk semua perusahaan baik itu BUMN dan BUMD juga perusahaan-perusahaan lain di Mataram, bisa menyisihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyukseskan bina lingkungan di Kota Mataram ini. “Tidak hanya PT PLN,” jelasnya.

“Dulu di Mataram pada tahu 2010 ada 4.000 titik lampu yang menyala. Padahal saat itu kita butuh 15.000 titik lampu. Bantuan PLN ini sangat besar manfaatnya, apalagi harus masuk ke lingkungan, supaya saat salat Subuh sudah terang,” katanya. Untuk tahun 2019 ini Kota Mataram masih membutuhkan sekitar 15.000 titik lampu hingga tahun 2020 mendatang.

Manajer Pembangkit Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)

Mataram, Dony N. Gustiarsyah menjelaskan, ketertiban yang dilakukan warga Lingkungan Presak Tempit dalam melakukan pembayaran dan pemanfaatan listrik membuat PT PLN Wilayah NTB menjadikan lingkungan ini salah satu binaannya.

Di lingkungan Presak Tempit ujar Dony, PT PLN NTB secara bersama mencari lokasi untuk merubah kondisi lingkungannya. “Kita lihat memang ini memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungan Presak Tempit. Kita juga berterimakasih kepada warga Presak Tempit ini sudah mau bekerjasama,” katanya.

“Melihat sambutan dan antusias masyarakat ini juga akan membuat PT lain atau BUMN dan BUMD di Mataram bisa berinisiatif membangun kampung dan lingkungan di Mataram menjadi lebih nyaman dan lebih indah melalui dana CSR tadi,” kata Dony. Ke depan, PT PLN NTB juga mengharapkan Pemda Kota Mataram memprogramkan lingkungan dengan konsep green demi kebersihan dan kenyaman warga di lingkungan kota Mataram. (viq/*)

Aulia, Bocah SD yang Mengemis untuk Sang Nenek GADIS belia asal Mataram ini rela mengemis demi sang nenek. Aulia (9) yang baru duduk kelas 3 SD ini kerap ngemis di lingkungan kampus Universitas Mataram (Unram) sepulang sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasalnya, Aulia tinggal bersama nenek semenjak kepergian kedua orang tuanya ke Malaysia.

Kerap mendatangi kerumunan mahasiswa, Aulia dengan pakaian lusuhnya menengadahkan tangannya meminta belas kasih ke setiap dermawan. Pada Rabu (11/12) siang lalu, Aulia bersama Samara (10) keliling Unram untuk ngemis.

Bocah yang sekolah di SDN 27 Mataram ini ngemis lantaran ditinggal pergi ayah dan ibunya ke Negeri Jiran, Malaysia. Kata Aulia, gadis yang tinggal bersama sang nenek ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Karena sang nenek dalam kondisi sakit. “Hasil ngemis ini saya kasi nenek untuk beli beras,” ucap Aulia kepada Suara NTB, sambil menodongkan tangannya berharap diberikan uang.

Gadis yang mengaku memiliki dua saudara ini ditinggal sejak lama oleh orangtuanyA ke

Malaysia. Berbeda dengan anak pada umumnya, Aulia sepulang sekolah kerap melepas seragamnya dan berangkat untuk keliling Unram untuk ngemis. Katanya, dalam seminggu, ia bisa ngemis sebanyak 3-4 kali.

“Kadang-kadang lebih dari empat kali,” tuturnya dengan raut wajah tertekuk.

Dalam sehari kata Aulia, ia bisa dapat sekitar Rp20.000 hingga Rp40.000 dari hasil ngemis di lingkungan Kampus Unram.

Uang hasil ngemis itu kerap dipakai Aulia beli beras dan belanja di sekolah keesokan harinya.

“Iya, saya kasi nenek pakai beli beras. Kebetulan nenek di rumah sedang sakit kakinya. Kadang juga hasil ngemis saya pakai belanja di sekolah,” cerita Aulia kepada Suara NTB. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati mengatakan, akan mencari keberadaan Aulia. Katanya, kepada keluarga Aulia, hal semacam ini sudah melanggar UU karena sudah membiarkan anaknya ngemis.

“Apalagi ini anak-anak, ini jelas sudah melanggar UU,” kata Asnayati yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (12/12).

Lanjut Asnayati, dalam wak-

tu dekat, Dinsos Kota Mataram akan melakukan penjangkauan ke setiap daerah rawan dijadikan tempat ngemis. Nanti ujar dia, juga akan melihat kondisi keluarga Aulia. “Kenapa sampai seperti itu, di mana orang tuanya, bahkan kita akan datangi di mana dia sekolah. Kita bawa dan kita pastikan biar bisa masuk sekolah,” jelas Asnayati.

Untuk hal semacam ini jelas Asnayati, merupakan eksploitasi anak yang bisa merenggut citacita seorang anak. Ia pun akan memastikan haknya (Aulia) untuk bersekolah. “Kalau memang dia dari keluarga telantar, kita kasi bantuan ke keluarganya. Jadi anak-anak ini kita akan selamatkan,” ujarnya.

Di samping itu, kota Mataram dinobatkan sebagai kota layak anak (KLA). Dengan begitu kata Asnayati, seharusnya hal serupa tidak boleh lagi ada di kota Mataram. “Nanti kita cek keadaan neneknya itu, seperti apa,” jelasnya.

“Padahal kita (Mataram, red) sudah dapat predikat kota layak anak. Tapi kita tidak bisa klaim 100 persen Mataram bebas dari kasus seperti ini. Namanya itu penyakit masyarakat,” papar As-

(Suara NTB/viq)

MENGEMIS - Aulia saat meminta-minta di lingkungan Kampus Universitas Mataram, Rabu siang (11/12) lalu. Kasus Aulia ini tidak boleh terjadi di Mataram. Pasalnya, Kota Mataram dinobatkan sebagai Kota Layak Anak. nayati. Untuk itu, Dinsos Kota Mataram akan berupa keras menemukan keberadaan Aulia.

“Kasus (Aulia) ini kita kecolongan. Nanti kami (Dinsos Mataram)

akan data, dan kami cek bagaimana kedaaan rumahnya, kita pastikan anak itu bersekolah dan kita pastikan juga keadaan keluarganya,” tutup Asnayati. (viq)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 16 Desember 2019

Sumur Masyarakat Masih Kritis KEMARAU panjang tahun 2019 ini tidak hanya dialami masyarakat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bagian selatan. Akan tetapi, hal yang sama juga dirasakan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Di mana, sumur ataupun sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga saat ini kritis meski daerah di ujung timur Pulau Lombok ini mulai diguyur hujan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (15/12), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rus(Suara NTB/dok) nan tidak menampik krisis air L. Rusnan yang melanda sejumlah kecamatan di Lotim. Hal tersebut karena kemarau panjang yang terjadi hingga akhir tahun ini. “Memang benar kita akui masyarakat kita kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur mereka mengering,” terangnya.

Kritisnya air sumur masyarakat serta sumber-sumber air masyarakat tersebut dikarenakan kemarau panjang dan curah hujan yang turun masih tergolong biasa. Artinya, pada tahun-tahun sebelumnya musim hujan sudah terjadi pada bulan OktoberNovember dengan curah hujan yang turun cukup tinggi. Sedangkan pada tahun ini, hujan turun di Lotim pada pertengahan bulan Desember, itupun intensitas hujan cukup kecil serta tidak rutin.

“Saat ini hujan turun hari ini, dua tiga hari baru turun lagi. Sementara musim kemarau terbilang cukup panjang. Tentu air sumur masyarakat belum terisi,” ungkapnya.

Terkait kondisi yang demikian, Lalu Rusnan meminta kepada masyarakat untuk bersabar serta mengkomunikasikan ke BPBD Lotim apabila membutuhkan air bersih melalui pemerintah desa.

Apabila ada permintaan, maka pihak dari BPBD Lotim secepatnya mendistribusikan air bersih. Selain itu, diimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan ketersediaan air saat ini secara baik dan teratur. “Silakan saja bersurat ke BPBD. Apabila ada permintaan, maka langsung kita layani,” ujarnya.

Sementara, salah satu masyarakat yang mengalami langsung krisisnya ketersediaan air saat ini, Ridoan, mengaku bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk mencuci, ia bersama masyarakat lainnya terpaksa mengais sisa air sumur yang saat ini kondisinya telah keruh bahkan mengering. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Proyek Dikes Lotim Dipastikan Tak Sampai Molor Selong (Suara NTB) Proyek fisik di lingkup Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) pada tahuin 2019 diyakini tidak akan molor. Progres fisik sampai dengan awal Desember ini sudah sampai 90 persen, yakni struktur bangunan sudah terbangun semua.

Proyek-proyek besar tersebut adalah Pembangunan Puskesmas Sembalun, Puskesmas Keruak, Puskesmas Aikmel, Keruak, tambahan ruang inap pasien di Puskesmas Masbagik Baru, Sakra, Rensing, Lepak, Sukaraja dan Suela. “Tembok, atap, rangka hulunya juga semua sudah terpasang,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dikes Lotim, Ardian Sofyan, akhir pekan kemarin.

PHDI KLU Gelar Lokashaba Ketiga Tanjung (Suara NTB) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menggelar lokashaba (pemilihan) ketiga (2020-2025), Minggu (15/12). Dua periode sebelumnya 2010-2015 dan 2015 -2019, mantan Ketua PHDI, I Gusti Lanang Padang, tidak diperbolehkan menjabat kembali sesuai AD/ART. Dalam pembukaan Lokashaba kemarin, hadir Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, Forkopimda, organisasi lintas agama seperti Magabudi, MUI, serta FKUB. Ketua Panitia Lokashaba, I Nyoman Kandia, S.Pd., menyebut umat Hindu di Lombok Utara lebih dari 8.000 orang. Pada pemilihan Ketua PHDI kali ini, peserta yang memiliki hak pilih dan hak bicara berjumlah 235 orang. Ada pula peninjau dari organisasi, seperti Ormas Prada dan WHDI. Hak suara diberikan antara lain oleh pengurus PHDI, 5 Prada Kecamatan, Lembaga otonom setaraf Kabupaten (Prada, Prajaniti, WHDI), serta 34 banjar. Tiap banjar berhak mewakilkan 1 orang untuk representasi 20 orang anggota.

Ketua PHDI NTB, yang diwakili oleh I Gusti Lanang Patra, berharap lokashaba berjalan baik dan lancar dengan tetap mempedomani AD/ART. Adapun permasalahan akan muncul, apabila di tingkat peserta tidak konsisten menaati AD ART. “Pemimpin terpilih adalah garda terdepan pengayom umat yang harmonis dan menjauhkan sikap hedonis. Kami berharap siapapun terpilih tetap bersinergi dengan Pemda KLU untuk membina umat, kompak untuk memajukan daerah sebagai refleksi peran umat Hindu,” ujarnya.

Ia berpesan, PHDI harus terlibat di berbagai sektor sosial, bekerja dengan baik dengan menonjolkan karakter Pandawa, yakni berani, cerdas, arif dan bijaksana. Lebih penting, dalam pelaksanaannya tercapai lokashaba yang beretika dan bermartabat.

Sementara Bupati KLU H. Najmul Akhyar, mengatakan peran umat Hindu penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan antar beragama di Lombok Utara. Di KLU, berkembang tiga agama besar, yakni Islam, Hindu dan Buddha. Sehingga secara organisasi maupun politik, keberadaan umat harus memiliki keterwakilan di DPRD. Terhadap pelaksanaan lokashaba, Najmul memuji sistem demokrasi yang dipedomani PHDI. Dengan demikian, tidak ada tarik menarik kepentingan antar personal. Ia berkeyakinan, siapapun Ketua PHDI yang terpilih adalah pemimpin umat Hindu, dan berperan besar dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial antar umat. Sehingga setelah pemilihan, ia mengajak Ketua PHDI yang baru untuk bersatu dan saling rangkul.

Lombok Utara telah mendapat predikat sebagai Kabupaten Peduli Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama. Pengakuan itu diberikan lantaran tidak pernah muncul konflik lintas agama di daerah ini. Semua elemen yang ada memiliki peran yang sama dalam menjaga keharmonisan di intern dan antarumat. (ari)

Halaman 5

Diakuinya, pembangunan terkecil dengan anggaran Rp 1,4 miliar di Puskesmas Suela dan Puskesmas Sakra Rp 3,8 miliar atau total keseluruhan sekitar Rp 46 miliar.

Khusus Sembalun dan Belanting disebut merupakan puskesmas yang rusak akibat gempa sudah direlokasi ke tempat baru. Pemindahan lokasi pembangunan dengan alasan kenyamanan. Gedung puskes-

mas yang dibangun ini diyakini juga sudah memenuhi standar syarat bangunan tahan gempa.

Plafon tidak lagi menggunakan bahan gypsum akan tetapi menggunakan bahan PVC. Bahan ini diyakini jauh lebih aman dibanding gypsum.

Struktur bangunan puskesmas yang lama pun sebenarnya sudah masuk tahan gempa.

Di mana terlihat dari segi struktur bangunan di Puskesmas

Belanting dan Sembalun tidaklah rusak. Hanya atapnya yang jatuh mengenai plafon. Meski demikian, pilihan tetap tidak digunakan lokasi yang lama, karena alasan kenyamanan.

Pada bangunan yang lama, sebutnya menggunakan genteng flat yang didudukkan di atas rangka baja. Goyang sedikit saja cepat jatuh gentengnya. Berbeda dengan menggunakan kayu dinilai akan jauh lebih kesat.

Bangunan puskesmas yang lama ini, sambung Sofyan diserahkan sepenuhnya ke kepala daerah. “Pak Bupati nanti akan memiliki kebijakan tersendiri

apakah akan diberikan ke OPD lain atau masyarakat untuk memanfaatkannya,” demikian paparnya.

Menurut PPK, fisik Dikes, pembangunan puskesmas tahun ini memiliki tantangan tersendiri. Di mana ada ketentuan baku dari pusat yang harus dipenuhi. Menjadi tantangan bagi daerah untuk menyesuaikan diri. Seperti ketentuan pembuatan Unit Gawat Darurat (UGD) tidak boleh berhadapan langsung pintunya dengan ruang terbuka langsung. Alasan ini demi melindungi pasien yang ada di UGD. (rus)

(Suara NTB/ari)

DRUM BAND - Bupati KLU H. Najmul Akhyar membuka lomba perdana drum band, Minggu (15/12).

Sambut PON

PPDI KLU Gelar Lomba ’’Marching Band’’ Tanjung (Suara NTB) Usai dibentuk sebagai salah satu cabang olahraga, marching band atau drum band Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai dilombakan pertama kali, Minggu (15/12). Lomba ini sebagai ajang pencarian bakat terbaik di kalangan siswa tingkat SD/ MI dan SMP/MTs. Lomba Marching Band perdana dihadiri oleh Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., Ketua KONI, Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia (PPDI) KLU, guru, pembina serta ratusan peserta yang tergabung dalam 20 kelompok marching band.

Ketua PPDI KLU, H. M. Najib, M.Pd., menyebut peserta lomba terdiri dari 20 regu

atau 20 SD dan SMP sederajat. Panitia akan memilih Juara I sampai Juara III untuk diikutkan dalam lomba Marching Band tingkat provinsi. Pihaknya sangat berharap, Marching Band KLU mampu bersaing dengan sekolah lain di NTB, sehingga bisa tampil di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.

“Marching Band mengelaborasi nilai perjuangan, olahraga dan seni, sebagai wujud KLU bangkit dan bangun kembali pascagempa. Sehingga motto Lomba kita kali ini adalah, ceria, berkarakter dan tangguh,” sebut Najib.

Ketua PPDI yang juga Kepala BKD PSDM KLU ini menye-

but, tujuan lain lomba adalah wahana trauma healing khususnya di kalangan anak-anak calon penerus bangsa pascagempa. Umumnya anak-anak, ingatannya cukup kuat dalam mengenang suatu peristiwa.

Untuk diketahui, kata dia, jumlah sekolah yang memiliki perlengkapan Marching Band di KLU masih minim, yakni 25 SD - SMP. Akibat gempa, peralatan mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa mengikuti lomba. Pihaknya berharap, sekolah lain dapat dibantu peralatan, sehingga tiap sekolah memiliki perlengkapan serupa.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyebut sebagai festival pertama, lom-

ba ini menjadi tolok ukur penilaian untuk pelaksanaan lebih baik ke depannya. Pemda Lombok Utara sendiri, akan menjadikan Lomba Marching Band setiap tahun menyambut HUT KLU. “Drum band adalah gabungan unsur seni, olahraga dan disiplin. Ini tentu jadi sangat baik dalam melatih anak memiliki karakter bangsa yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.

Lomba ini ia nilai bisa jadi pengungkit bagi guru, pembina serta siswa sekolah khususnya untuk lebih giat dan berkreasi.

Secara tidak langsung, bakat dan minat siswa akan tergali melalui kegiatan ekstrakurikuler drum band tersebut.

Ketua KONI KLU, H. Burhan M. Nur, menambahkan drum band secara resmi masuk dalam cabang olahraga di bawah KONI. Sehingga untuk pertama kalinya pada PON di Jawa Barat, Marching Band mengangkat prestasi nama Jawa Barat, karena sebagai tuan rumah, telah mempersiapkan diri dengan matang.

“Di KLU, PPDI sudah resmi sebagai salah satu cabang olahraga. Harapan kita ke depan, drum band bisa massif, di sekolahsekolah sebagai persiapan untuk merangkai prestasi di masa depan,” ujarnya sembari berharap tahun depan marching band menyasar lebih banyak sekolah, termasuk SMA/SMK/MA. (ari)

Setahun Berjalan, ’’Virus’’ ’’Zero Waste’’ Menyebar ke Seluruh NTB Dari Hal. 1 Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (14/ 12) mengatakan pada 2018 dan 2019, Pemprov sudah memfasilitasi pembentukan ratusan bank sampah percontohan di kabupaten/kota.

Tahun depan, Pemprov juga akan memfasilitasi pembentukan dua Bank Sampah Induk Regional (BSIR) di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. ‘’Pembangunan bank sam-

pah sudah meningkat. Kita sedang membantu memfasilitasi membangun BSIR akan dibangun dua unit. Satu unit di Pulau Sumbawa dan satu unit di Pulau Lombok. Tahun depan kita bangun BSIR ini,’’ terang Hartina.

Asisten Gubernur yang menjadi pengawal program zero waste ini menuturkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat kunjungan ke Bima belum lama ini kaget melihat perkembangan program revitalisasi Posyandu yang sudah mulai terintegrasi dengan program zero waste di Kabupaten Bima. Pasalnya, selama ini baru Kabupaten Dompu yang diketahui integrasi Posyandu dengan bank sampah. ‘’Yang kami kaget itu, tadinya dipikir hanya Dompu yang terintegrasi Posyandu dengan bank sampah. Ternyata Kabupaten Bima juga sudah ada integrasi Posyandu dengan bank sampah. Ibu Wagub juga kaget.

Dikira perkembangan Posyandu Keluarga saja. Ternyata sudah terintegrasi pengelolaan sampah,’’ tutur Hartina.

Hartina mengatakan, virus zero waste sudah menyebar di NTB. Bahkan, katanya, bukan hanya komunitas persampahan yang bergerak. Tetapi juga sejumlah kelompok komunitas perempuan menemui Wagub memberikan dukungan program zero waste terintegrasi Posyandu tersebut. ‘’Virus zero waste sudah menyebar kemana-mana. Virus itu sudah menyebar, tanpa kita promo besar-besaran.

Seringkali kita berbicaranya di Pulau Lombok. Malah ternyata di Pulau Sumbawa sudah getol. Itu menjadi suatu bukti, kemarin ada Posyandu di Bima yang sudah integrasi sampah,’’ katanya.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan ini mengatakan, sudah banyak inisiatif yang muncul di masyarakat mendukung gerakan zero waste.

Dengan semakin menyebarnya virus zero waste, Hartina mengatakan Pemprov optimis

program ini akan tercapai 2023 mendatang. ‘’Jadi, zero waste itu bukan mimpi, tapi nyata. Sama dengan program industrialisasi bukan mimpi, sudah nyata.

Sudah ada buktinya, salah satunya, telah berdiri pabrik minyak kayu putih di Bima,’’ ucapnya.

Berdasarkan data Pemprov NTB, progres pembentukan bank sampah percontohan yang dibangun Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebanyak 124 bank sampah.

Sebanyak 124 bank sampah itu dibangun selama dua tahun, yaitu 2018 dan 2019.

Pada 2018, Pemprov membangun 50 bank sampah percontohan di kabupaten/kota di Pulau Lombok. Kemudian pada 2019, Pemprov membangun 74 bank sampah di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sebanyak 50 bank sampah yang dibangun pada 2018 tersebar di lima kabupaten/kota.

Yakni, Lombok Utara 16 bank sampah, Kota Mataram 3 bank sampah, Lombok Barat 14 bank sampah, Lombok Tengah 12 bank sampah dan Lombok Timur 15 bank sampah.

Kemudian 74 bank sampah percontohan yang dibangun 2019 tersebar di 10 kabupaten/kota. Antara lain, Lombok Utara 3 bank sampah, Kota Mataram 12 bank sampah, Lombok Barat 12 bank sampah, Lombok Tengah 12 bank sampah dan Lombok Timur 12 bank sampah. Selanjutnya, Sumbawa Barat 12 bank sampah, Sumbawa 12 bank sampah, Dompu 3 bank sampah, Kota Bima 3 bank sampah dan Kabupaten Bima 3 bank sampah.

Pada 2018, nilai transaksi dari 3 bank sampah yang ada di Kota Mataram mencapai Rp63 juta lebih dengan berat sampah sebesar 22.823 ton.

Kemudian nilai transaksi dari 15 bank sampah yang ada di Lombok Timur mencapai Rp84 juta lebih.

Selanjutnya, nilai transak-

si dari 12 bank sampah di Lombok Tengah mencapai Rp107,8 juta dari sampah sebanyak 37.194 ton. Nilai transaksi dari 6 bank sampah di Lombok Utara mencapai Rp36,9 juta lebih. Selain itu, nilai transaksi dari 14 bank sampah yang ada di Lombok Barat mencapai Rp95,6 juta dari total sampah yang dibeli sebanyak 44.196 ton.

Pada 2020 mendatang, Pemprov NTB menaikkan anggaran program unggulan zero waste menjadi dua kali lipat. Tahun depan, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,40 miliar untuk program zero waste.

Secara garis besar alokasi anggaran zero waste sebesar Rp31,40 miliar. Di mana, akan dipergunakan untuk kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman.

Kemudian peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan. Serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Tahun 2019, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk program NTB zero waste. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah, bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok.

“The Gade Clean and Gold” Selain bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, Program NTB Zero Waste, juga didukung penuh BUMN dan pihak swasta. Seperti program zero waste yang diimplementasikan melalui program “The Gade Clean and Gold” oleh Pegadaian Wilayah VII. Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang hadir pada peluncuran program ini bersama Kepala Wilayah VII PT. Pegadaian Nuril Islamiyah, SE.,

MM, Rabu (30/10). Peresmian ini merupakan bagian dari program Pegadaian untuk mendukung program NTB Zero Waste. ‘’The Gade Clean and Gold’’ merupakan program Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju Baitullah yang dicanangkan PT. Pegadaian untuk ikut ambil bagian mensukseskan program NTB bebas sampah.

Dalam roadmap NTB Zero Waste 2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Berdasarkan data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masingmasing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton.

Produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

SUARA NTB Senin, 16 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 6

Tempati Lahan ITDC Bentuk Pansus Aset KOMISI I DPRD Lombok Barat (Lobar) membidangi masalah aset daerah menyoroti adanya dugaan sewa kontrak aset ilegal. Seperti yang terjadi di eks Pasar Tanak Beak Narmada. Praktik ini diniai merugikan daerah, karena menggembosi PAD. ‘’Selain masalah sewa kontrak diduga ilegal, Komisi I DPRD Lobar juga menyoroti rendahnya nilai tarif sewa kontrak yang ditetapkan dalam aturan daerah. Komisi I mendorong agar tarif sewa (Suara NTB/her) kontrak aset ini dinaikkan H. Jumahir disesuaikan dengan harga kekinian yang berlaku di masyarakat,’’ ujar anggota Komisi I DPRD Lobar H. Jumahir akhir pekan kemarin.

Terkait adanya beberapa objek aset yang disewakan diamdiam alias ilegal, ujarnya, harus segera disikapi pemda dengan serius. Langkah Komisi I akan segera membentuk panja atau pansus untuk melakukan pendataan terhadap persoalan ini.

Sebab, praktik ini menggembosi pendapatan daerah. “Kami akan segera bentuk semacam panja atau pansus untuk melakukan pendataan soal ini (sewa kontrak aset diduga ilegal,” tegas dia.

Untuk melakukan pendataan ini, dewan perlu menggandeng para pemekel pekaseh yang tahu aset daerah. Selain itu dewan akan meminta klarifikasi dari OPD. Pembentukan pansus ini serius akan diupayakan komisi I, sebab kalau dibiarkan berlarut-larut masalah aset ini akan semakin parah. Sebab membiarkan penyakit, akan tambah parah.

Pansus ini juga akan mengkaji ulang besaran sewa kontrak aset yang dinilai terlalu rendah. Besaran tarif sewa kontrak ini harus disesuaikan dengan perkembangan harga pasar di tengah masyarakat. Selain masalah aset berupa tanah, komisi I akan serius lagi menelusuri persoalan aset daerah berupa kuliner yang dibangun di beberapa titik. Seperti kuliner di depan SPBU dekat mall LCC, sampai saat ini tidak jelas pemasukannya seperti apa, pasca rencana kuliner itu mau digusur. Namun belakangan akibat LCC berhenti beroperasi, kuliner ini tetap beroperasi. (her)

Warga Dua Dusun di Kuta Direlokasi Praya (Suara NTB) Ratusan kepala keluarga (KK) yang mendiami lahan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Developmnet Corporation (ITDC) di kawasan The Mandalika Kuta, di Dusun Ebunut dan Ujung Lauk Desa Desa Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) mulai direlokasi. Relokasi dilakukan sebagai bagian dari rencana pembangunan sirkuit MotoGP yang direncanakan akan digunakan tahun 2021 mendatang.

Kadus Ujung Lauk Rahmat Panye kepada Suara NTB, Sabtu (14/12), mengungkapkan, sebagai tempat relokasi sementara warga sudah disiapkan lahan oleh di pihak ITDC di HPL 90 sembari menunggu proses pembangunan homestay terpadu yang dijanjikan oleh pemerintah pusat selesai. “Warga yang direlokasi ini warga yang akan menempati homestay terpadu yang akan dibangun oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Sampai saat ini proses relokasi warga baru mulai. Jadi belum seluruhnya pindah ke tempat relokasi sementara. Di dusunnya saja, dari sekitar 130 KK yang akan direlokasi baru sekitar 13 KK yang sudah mulai membangun pondasi di tempat relokasi sementara. Sisanya masih melakukan pembongkaran di tempat tinggal yang lama.

Meski demikian, diakuinya, pihaknya tidak diberikan batasan waktu oleh ITDC sampai kapan relokasi harus selesai.

Tetapi pihaknya berupaya bisa selesai secepatnya, karena lahan tempat warga tinggal tersebut merupakan lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, sehingga harus dibersihkan secepatnya.

Pada tahap awal warga yang direlokasi ialah warga yang statusnya mendiami lahan ITDC. Tetapi bukan pemilik lahan, karena ada juga warga yang memang berstatus sebagai pemilik lahan yang saat ini tengah dalam proses penyelesaian pembebasannya oleh pihak ITDC. “Kalau yang berstatus pemilik lahan, belum direlokasi. Karena masih menunggu penyelesaian pembebasan lahan oleh pihak ITDC,” tambah Alus Darmian, anggota BPD Desa Kuta.

(Suara NTB/kir)

DIRATAKAN - Lahan untuk sirkuit motoGP mulai diratakan. Warga yang mendiami lahan ini sudah mulai direlokasi.

Untuk meringankan beban warga yang direlokasi, masingmasing kepala keluarga diberikan biaya pembongkaran sebesar Rp 3 juta. Karena diakui hampir rata-rata warga yang direlokasi tersebut merupakan keluarga kurang mampu. “Anggaran pembongkaran infonya dari pemerintah daerah,” imbuh Kadus Ujung Lauk.

Camat Pujut yang dikonfir-

Pemda Diminta Tidak Terburu-buru Pemda, ujarnya, perlu menjalankan aturan sesuai amanat Undang-undang Pengelolaan Sampah (UUPS). Kebijakan pemda ini tidak akan mempan jika UU ini tidak dijalankan dengan baik dan benar. Pemda tidak akan bisa mengedukasi dengan baik apabila tidak menjalankan pasal 13, 44 dan 45 UUPS. “Karena tanpa penguatan bank sampah, edukasi tidak bisa fokus. Ini yang kami kritisi dengan keras untuk jalankan dengan benar Pasal 13,44 dan 45 UUPS,” terang dia. Sebab dalam pasal-pasal ini syarat makna dan berkeadilan.

Menurut dia, keliru pemda dalam menjalankan denda ini sebelum memenuhi kewajibannya selaku pelayan. Kalau denda ini langsung dijalankan, maka ia khawatir banyak masyarakat yang akan masuk penjara, karena pola pikir tentang sampah serta cara mengelolanya yang mereka belum pahami. Karena itu ia pun mendorong agar pemda memaksimalkan dulu upaya edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. “Harus dimaksimalkan itu

(Suara NTB/her)

TUMPUKAN SAMPAH - Sampah menumpuk di jalur Lembar, kondisi ini miris karena jalur nasional ini dilalui oleh warga luar termasuk wisatawan yang datang ke NTB. dulu,” tegas dia.

Ahmad Munjin dari Greeneration Foundation sebuah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan menilai penerapan sanksi ini untuk penan-

fatnya sementara. Karena untuk tempat tinggal selanjutnya, nanti di homestay terpadu yang akan dibangun oleh pemerintah pusat tahun depan,” tegasnya. Pihaknya berharap semua warga yang mendiami lahan ITDC tersebut secepatnya bisa dipindahkan. Karena memang proses pembangunan sirkuit MotoGP sendiri sudah berjalan. (kir)

Lahan Produktif di Lobar Tergerus 1.000 Hektare Per Tahun

Terapkan Sanksi Buang Sampah Sembarangan

Giri Menang (Suara NTB) Adanya rencana Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar menerapkan sanksi berupa denda Rp50 juta atau tiga bulan penjara bagi warga yang membuang sampah sembarangan dinilai terlalu dini. Pemda diminta jangan buruburu memberlakukan sanksi sebelum melaksanakan semua kewajibannya.

Ketua Bank Sampah Kekait Kecamatan Gunungsari Lobar, Paizul Bayani mengatakan tidak sepakat dengan rencana pemda memberlakukan sanksi bagi warga pembuang sampah sembarangan.

Alasannya, pemda seharusnya memfasilitasi dulu tempat membuang sampah berupa TPS. Selain itu, pemda harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Kalau tiang (saya, red), belum sepakat. Karena perlu memfasilitasi tempat membuang sampahnya dulu harus ada, terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat,” ujarnya akhir pekan kemarin.

masi sebelumnya, mengatakan total kepala keluarga yang akan direlokasi didua dusun tersebut sebanyak 145 KK. Warga tersebut diberikan izin tinggal sementara dilahan ITDC yang ada disebelah utara kawasan.

Nantinya, kalau pembangunan homestay terpadu sudah selesai, warga tersebut lagi akan dipindahkan.

“Warga ini dipindahkan si-

ganan sampah bukan solusi yang tepat.

Sebab seharusnya pemerintah memberikan edukasi dan pembelajaran serta sosialisasi dulu ke masyarakat tentang pengelolaan sampah, barulah bisa menerapkan sanksi. “Bukan solusi yang tepat, karena kalau sekolah saja, kita diajari dulu.

Baru kalau kita agak bisa, masih diajari dulu. Kalau sudah diajari belum bisa juga barulah sistem zaman dulu dihukum biar jera dan mau belajar,”jelas dia.

Pemda seharusya melakukan berbagai langkah ini, termasuk menyiapkan sarana prasarana pendukung. Kalau tiba-tiba menerapkan sanksi, tanpa ada langkahlangkah penyiapan sebelumnya, maka itu bukan solusi. Pihaknya sudah melakukan riset di daerah Lembar yang memiliki potensi wisata, namun terkendala masalah sampah. dari tiga dusun yang menjadi lokasi riset yakni di daerah pelabuhan penyeberangan orang dan pelabuhan barang serta daerah tengah (Dusun Lembar, Segenter dan Lembar Barat) masalah utamanya adalah sampah.

Pihaknya pun akan membantu dalam hal penanganan sampah ini dengan memberikan edukasi yang diharapkan muncul semangat menyelesaikan permasalahan sampah di daerah ini. Sebab mereka sendiri yang akan menerima dampak kalau lingkungan mereka bersih dan sehat, baik dari sektor parwisata. “Kalau mau daerah ini dikembangkan sebagai kawasan wisata, maka selesaikan dulu masalah penghambat yakni sampah ini,” jelas dia (her)

Giri Menang (Suara NTB) Tingginya lahan produktif yang tergerus akibat pembangunan di Lombok Barat (Lobar) menjadi pemicu munculnya warga miskin.

Pasalnya, per tahun lahan produktif yang dialihfungsikan mencapai 1.000 hektare per tahunnya. Hal ini semakin menyulitkan para petani dan buruh tani yang menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi untuk bisa lepas dari status miskin.

“1.000 hektare per tahun lahan yang dialihfungsikan, ini juga pendorong kemiskinan,” ungkap Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Tingginya alih fungsi lahan, ujarnya, akan menggerus lahan garapan petani. Apalagi, belum ada pengendalian maksimal dari pemda. Lebih-lebih, adanya mekanisasi pertanian menghilangkan pekerjaan buruh tani, karena buruh tani diganti dengan mesin handtraktor, mesin panen dan lain-lain. Karena itu, ujarnya, harus ada upaya lebih inovatif dari pemda salah satunya melalui program pascapanen.

Pihaknya juga mendorong agar pengentasan kemiskinan dilakukan melalui peraturan daerah (perda) salah satunya tentang RTRW. RTRW ini harus mampu berkorelasi dengan pembukaan lapangan kerja di Lobar. Misalnya saat ini sektor parwisata menjadi andalan, justru 10 tahun belakangan lebih banyak menyerap tenaga kerja luar, seperti di Senggigi hampir 2.000 orang dari luar.

Karena itu ia pun mendorong agar pengentasan kemiskinan melalui perda ini dengan mengembangkan wilayah baru, yakni Sekotong.

Sebab kondisi saat ini Senggigi tak lagi bisa diandalkan.

Ke depan keberpihakan terhadap destinasi baru ini lebih besar dari Pemda. Di samping itu, salah satu pendukung kemiskinan

adalah merokok. Masyarakat Lobar banyak yang merokok. Hal ini harus juga mejadi atensi, sebab akan menyumabang kemsikinan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri mengatakan masalah kemiskinan ini faktor penyebabnya banyak. Salah satunya mereka tidak punya modal dalam bentuk uangmaupuntempatproduksisepertilahan.Sepertihalnyaburuhtani sebagai penyumbang kemiskinan, karena mereka tidak punya lahan, sehingga berpengaruh terhadap tingkat penghasilan.

Selain itu, buruh tani memiliki keterampilan dan pengetahuan rendah serta terbatas. Dengan keterampilan yang rendah tentu mereka tidak akan bisa melakukan kegiatan yang membutuhkan skill dan teknologi tinggi. Mereka pun hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang mengandalkan tenaga alias kasaran.

Terkait alih fungsi lahan yang menyebabkan kemiskinan, menurut dia tidak demikian. Sebab alih fungsi lahan yang dipakai untuk pembangunan fisik masih wajar dan relatif batas toleransi. Sebab dalam hitungannya alih fungsi lahan saat ini hanya 2 persen per tahun dari 17 ribu lebih lahan. “Alih fungsi lahan belum terlalu tinggi, masih batas toleransi dan batas wajar,”ujar dia.

Programintervensiyangdilakukan sendiri, pihaknya pun menyentuh buruh tani dengan berbagai program. Pihaknya meningkatkan keterampilan, pembinaan, pelatihan hingga membantu membentuk unit usaha kecil dan mikro, seperti KWT, kelompok lainnya serta memberikan akses modal usaha serta peralatan. Pihaknya juga sudah banyak memberikan bantuan peralatan pertanian, seperti handtraktor, alat panen, pompa serta bantuan lainnyayang bisa dimabfaatkan untuk meningkatkan produksi. (her)

Pemda Minta Direnovasi

Peminat Eks Aerotel Mundur Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini belum juga memperoleh investor yang siap mengelola eks Aerotel Hotel Praya. Kendati sebelumnya, sudah ada beberapa calon investor yang menunjukkan ketertarikannya untuk mengelola aset milik Pemkab Loteng. Namun pada akhirnya mundur perlahan, lantaran tidak siap atas permintaan renovasi yang disyaratkan oleh Pemkab Loteng.

Pantauan Suara NTB, Sabtu (14/ 12), menunjukkan aset berupa hotel tampak tak terurus. Kondisi bangunan hotel juga terlihat tak terawat baik. Maklum, sejak lepas kontrak dengan Aerotel sekitar dua tahun yang lalu, hotel tidak pernah mendapat sentuhan perbaikan.

Halaman hotel terlibat rimbun ditumbuhi rumput dan pepohonan liar.

Beberapa bagian hotel memang dimanfaatkan untuk menyimpan beberapa peralatan dan aset milik Pemkab Loteng lainnya. “Kita sudah melempar penawaran. Tapi sampai saat ini belum ada investor yang mengajukan penawaran resmi,” aku Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si. Diakuinya, sudah ada yang melakukan pendekatan dan penjajakan terkait pengelolaan aset Pemkab Loteng. Namun sampai saat ini belum yang secara resmi mengajukan penawaran. “Yang mengatakan minat lumayan banyak. Tapi siapnya hanya

(Suara NTB/kir)

TIDAK TERURUS - Kondisi eks Aerotel Praya, aset milik Pemkab Loteng yang tidak terurus. sebatas mengelola. Tidak siap untuk melakukan renovasi,” ujarnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini siap melepas pengelolan eks Aerotel tersebut jika ada investor atau pihak ketiga yang siap mengelola sekaligus menginvestasikan modalnya untuk merenovasi hotel tersebut. Mengingat kondisi hotel butuh perbaikan, karena sudah cukup lama tidak dikelola.

Disinggung terkait pengelola Hotel Tastura Kuta, Nursiah menambahkan sudah diserahkan ke pihak ketiga. Saat ini, Hotel Tastura tengah dalam proses pembangunan ulang oleh pihak investor. Di mana bangunan lamanya sudah dirobohkan dan sudah dihapus dalam daftar aset milik Pemkab Loteng.

Adapun untuk mebeler dan fa-

silitas pendukung yang masih bisa dimanfaatkan, tetap dimanfaatkan.

Ada juga yang disumbangkan ke beberapa lembaga sosial dan pendidikan di daerah ini. “Untuk Hotel Tastura sudah tidak ada masalah.

Kita sudah dapat investor yang siap membangun ulang dan mengelola aset tersebut. Dengan sistem Hak Guna Bangun Serah,” jelasnya.

Jadi pihak investor diberikan hak membangun ulang di atas lahan yang ada dengan perjanjian setelah 25 tahun aset bangunan tersebut sepenuhnya menjadi aset milik Pemkab Loteng. Selama pengelolaan aset tersebut, pemerintah daerah juga akan memperoleh dividen dari laba bersih pengelolaan hotel yang dimulai pada tahun ketiga setelah hotel mulai beroperasi. (kir)

Senin, 16 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 7

SUARA NTB Senin, 16 Desember 2019

Pemprov dan Pemkab Bima Bentuk Tim Penanganan Hutan Bima (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE, menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk tim bersama untuk menangani kerusakan hutan di wilayah NTB. Hal itu disampaikan Gubernur saat bertemu dengan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, di ruang VIP Bandara Sultan M. Salahuddin Bima, Jum’at (13/12). Pertemuan itu juga turut dihadiri Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Propinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si. “Saya kira kalau untuk tangani hutan bikin tim bersama (Pemprov dan Pemda) saja,” katanya. Menurutnya persoalan hutan, bukan hanya di Pulau Sumbawa. Namun di Pulau Lombok juga bermasalah. Masalah hutan di NTB kata dia, rata-rata karena kepentingan ekonomi.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap mengembalikan kondisi hutan yang hampir kritis di wilayah Kabupaten Bima. “Tahun ini, melalui APBD Pemkab Bima, telah dianggarkan untuk penanaman kembali Pohon Kemiri di hutan Parado. Yang disusul kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kab Bima,” katanya.

Bupati mengaku, kerusakan hutan yang terjadi tidak ingin menyalahkan siapapun dan pihak manapun. Namun saat ini bagaimana langkah yang tepat agar bisa memulai penanaman di sejumlah lahan yang dimiliki.

“Menghadapi kondisi yang demikian kami berharap dukungan Pemprov, agar bisa bersinergi, sehingga lahan yang kritis bisa ditanami kembali,” katanya.

Kepala Dishut NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, mengaku sering melakukan patroli bersama untuk menjaga hutan dari serangan pembabat. Walaupun sudah ada kerjasama dengan Pemkab Bima, namun tim tetap merasa kesulitan untuk memberi sanksi.

“Hal ini selalu menjadi problem. Akibatnya, perambahan terus terjadi, karena belum ada sanksi hukum yang bisa diberikan,” katanya.

Ia mengaku, perambahan lebih kejam dari ilegal loging karena kayu yang kecil-kecil pun dibabat dan dibakar. Dinas Kehutanan Pemprov sering melakukan rakor dengan TNI/ POLRI untuk mencari jalan tengahnya.

“Tetapi kami tetap melakukan upaya. Yang sudah kami lakukan akan direview kemudian bersurat ke Kementerian.

Ini sebagai bahan kami untuk evaluasi,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 8

Terkendala Rekening, Rp79,5 Miliar Dana Gempa Belum Tersalurkan

Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, mencatat sekitar Rp79,5 Miliar anggaran penanganan gempa masih mengendap di Rekening BPBD. Belum rampungnya pembukaan rekening ditengarai sebagai pemicunya. Padahal, penanganan rehab rekon itu sendiri akan berakhir di tanggal 25 Desember mendatang.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, mengatakan, upaya untuk mempercepat penanganan rumah pasca gempa masih banyak kendala yang terjadi di lapangan. Selain anggaran yang belum sepenuhnya ditransfer oleh Pusat yang saat tersisa tinggal Rp4 miliar dan akan terus ditagih. Kini muncul lagi masalah di proses pembukaan rekening sasaran yang masih belum rampung dilakukan oleh pihak BRI.

Masalah tersebut tentu sangat disayangkan karena akan menganggu pelaksanaan penanganan rumah rusak pasca gempa. Bahkan saat ini tercatat ada Rp79,5 Miliar anggaran yang masih bisa diserap karena rekening masih belum ditertibkan oleh Bank penyalur (BRI).

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya dalam minggu persoalan tersebut segera rampung sehingga anggaran yang saat ini masih mengendap bisa segera dicairkan dan dilaksanakan. Pihaknya juga akan

terdampak gempa di KSB mencapai angka 18.430 unit rumah dengan jumlah kebutuhan anggaran sekitar Rp293 miliar. Sampai dengan saat ini jumlah anggaran yang sudah ditransfer BNPB ke rekening BPBD sudah mencapai angka Rp289 miliar. Itu artinya masih ada sisa anggaran sekitar Rp4 Miliar yang belum ditransfer oleh Pusat ke BPBD. Terkait hal tersebut, pihaknya sudah mengirim surat BNPB tertanggal 2 Desember lalu dengan harapan anggaran tersebut bisa segera ditransfer ke daerah. Apalagi batas waktu penanganan gempa sudah mepet yakni tanggal 25 Desember sudah harus tuntas jika masih ada anggaran belum terserap, dikhawatirkan dana tersebut akan ditarik kembali ke Pusat. Jika itu ter-

bersurat secara resmi agar proses tersebut bisa tuntas, jika sampai molor dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Memang masih ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan sehingga serapan anggaran untuk rehab rekon masih tersendat. Meski demikian, kami sudah bersurat ke BRI supaya bisa segera membuka buku rekening sasaran untik mempercepat proses yang ada” ungkapnya.

Dikatakannya, jika mengacu ke data total rumah yang

jadi maka konsekuensinya penanganan rumah rusak akan menjadi molor dan tidak bisa dilaksanakan.

Tidak hanya itu, persoalan yang terjadi di lapangan untuk pencairan anggaran juga sangat rumit, maka dari itu pihaknya meminta kepada BRI untuk mentransfer saja dana yang ada ke rekening penerima sesuai dengan rekomendasi dari BPBD supaya penanganan rumah rusak bisa semakin dipercepat.

“Kami tetap akan berupaya maksimal supaya tugas penanganan rumah rusak ini bisa tuntas sesuai target yang ditetapkan. Kami juga tetap meminta supaya sisa anggaran bisa segera ditransfer ke rekening daerah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (ils)

SPN KSB Desak Pengesahan UMK 2020

(Suara NTB/ist)

Tujuh Nama Balon Diserahkan ke DPD Golkar NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari sembilan nama bakal calon yang mendaftar dalam proses penjaringan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, tujuh orang yang dinyatakan memenuhi syarat.

Untuk kemudian diserahkan ke DPD Partai Golkar NTB. Sebagaimana disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes, Minggu (15/12) kemarin. Tujuh balon dimaksud, yakni, Dr. A. Rahman Alamudy (mantan pimpinan DPRD Sumbawa yang juga Politisi senior Partai Golkar), Dr. Andy Tirta (Rektor UTS), H. M. Husni Djibril B.Sc (Bupati Sumbawa), Drs. H. Syarafuddin Jarot (Pejabat PT. AMNT), Drs. H. Mahmud Abdullah (Wakil Bupati Sumbawa), Muhammad Ridwan dan Nurdin Ranggabarani SH, MH (Politisi PPP).

“Sementara dua nama lainnya yang sempat mengambil formulir, Dr. Heriyanto dan Sudirman S.IP tidak mengembalikan berkas,”sebutnya.

Berlian yang juga Ketua Tim Penjaringan menjelaskan, ketujuh nama nama dimaksud selanjutnya diserahkan ke DPD Partai Golkar NTB. Untuk diproses lebih lanjut hingga ke DPP. Namun sebelum ke DPP, juga akan ada penyampaian visi dan misi calon di DPD Parati Golkar NTB. “Nanti akan diseleksi oleh DPD NTB dan DPP,” singkatnya. (arn) Berlian Rayes (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/Lapas)

DISITA – Sejumlah barang milik WBP yang disita Satops Patnal saat Inspeksi Mendadak (Sidak) di ruang sel, Sabtu (14/12).

Satops Patnal Sidak Ruang Sel Warga Binaan Dompu (Suara NTB) Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lapas Kelas II Dompu, Sabtu (14/12) menggelar Sidak ruang sel warga binaan. Hasilnya, puluhan benda yang potensial dijadikan senjata tajam diamankan. Seperti gantungan besi, paku, peniti, kaleng susu, parfum, batu dan sikat gigi.

Kasi Binadik dan Kegiatan Lapas Dompu, Murdahim, SH., dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, penyitaan

sejumlah benda yang dilakukannya bersama aparat kepolisian itu karena berpotensi dijadikan senjata tajam untuk menikam sesama WBP atau petugas. “Kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu, untuk itu kita harus lakukan deteksi dini,” ungkapnya.

Jika gantungan besi, paku, sikat gigi dan sejenisnya mudah dipakai menikam sesama WBP atau petugas, berbeda halnya dengan temuan

han barang akan lebih diintensifkan terutama bagi para pengunjung.

“Untuk narkoba, handphone sejauh pemeriksaan kita hari ini (kemarin) baik di blok bawah dan atas nihil ditemukan,” ujarnya.

Sementara disinggung tindaklanjutnya terhadap para warga binaan yang kedapatan menyimpan benda-benda itu, dikatakanya, Satops Patnal siang kemarin sudah langsung membuatkan surat pernyataan

parfum yang juga turut disita.

Ini biasanya dimanfaatkan untuk mabuk-mabukan dengan cara mencampurkannya ke segelas kopi.

Benda-benda tersebut, tegas Murdahim, memang sudah dari awal diperingatkan untuk tidak dibawa ke ruang sel. Namun karena keterbatasan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan ekstra membuatnya terkadang kecolongan. Untuk itu, kedepan upaya penggeleda-

terhadap yang bersangkutan.

Ketika masih ditemukan mengulanginya dikemudian hari, apalagi sampai terlibat pertengkaran dengan WBP lain dipastikan akan mendapat sanksi tegas dari petugas.

“Kalau yang kedapatan tentunya langsung kita tindak dan buatkan surat pernyataan, karena keberadaan barang-barang ini cukup berbahaya bagi keamanan WBP dan petugas sendiri,” pungkasnya. (jun)

Tindak Pelaku Penebangan Liar, UMK Sumbawa 2020 Polhut Kerap Mendapat Perlawanan Rp2,2 Juta Dompu (Suara NTB) Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu, masih kesulitan menindak pelaku penebangan liar di wilayah pengelolaannya. Hal itu dikarenakan mereka kerap mendapat perlawanan warga sekitar. Dari sekian pelaku yang tertangkap tangan sepanjang tahun ini, minim dijebloskan ke jeruji besi. Demikian diungkapkan anggota Polhut TNT, Syaiful kepada Suara NTB di kantornya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, setiap kali gagal menangkap satu atau dua dari pelaku yang kedapatan menebang kayu di dalam kawasan taman nasional pasti ditemukan perlawanan.

Apakah dengan pemblokiran jalan bahkan pengerusakan kendaraan milik tim gabungan.

“Misalkan ada tiga orang kita temukan tapi satu saja yang lolos sudah pasti itu ada perlawanan. Karena mereka ini yang menginformasikan warga sekitar,” jelasnya.

Atas dasar menghindari kontak fisik dengan warga, khususnya di Desa Soritetanga yang memang masih menggantungkan hidup mereka pada hasil hutan kayu, tim terpaksa harus melepas kembali para pelaku yang ditangkap.

Sehingga tak heran sampai saat ini masih ditemukan kegiatan merusak itu di lapangan.

Meski dari sisi penindakan pihaknya terus mengalah, tetapi dengan pemusnahan total barang bukti yang ditemukan terkadang membuat mereka harus berpikir panjang untuk kembali menebang atau mengolah kayu di dalam kawasan. Sebab jerih payah mereka tak mem-

(Suara NTB/ist)

Syaripuddin (kiri) dan Yudi Manyurang

buahkan hasil apa-apa ketika terciduk anggota Polhut. “Sekarang kami sistimnya pemiskinan saja, jadi begitu ketemu kayu ndak ada pelaku hancurkan kayunya. Kalau sering beginikan bangkrut juga mereka nanti,” ujarnya.

Selain menjadi mata pencaharian utama, lanjut Syaiful, hasil yang diperoleh dari penebangan liar ini cukup menggiurkan. Apalagi mereka hanya dengan bermodalkan tenaga saja. Sedangkan peralatan dan kebutuhan lain sepenuhnya dibiayai oleh cukong-cukong kayu yang berkeliaran di lingkar tambora.

Untuk satu kubik kayu biasanya mereka diupah Rp300-Rp400 ribu. Jika dikalkulasikan dengan hasil penebangan yang mencapai 1015 kubik perhari dalam dua orang warga bisa dipastikan besarnya keuntungan yang diperoleh. “Cukong ini informasinya ada dari lokal dan luar daerah, cuma kita belum berani sebut namanya karena tidak ada pengakuan yang jelas dari masyarakat,” ungkapnya.

Menekan penebangan liar di wilayah taman nasional, menurutnya, tidak cukup dengan mengandalkan patroli anggota Polhut TNT. Apalagi dengan melihat berbagai kendala lapangan yang dihadapi. Perlu ada sinergi yang kuat dengan semua elemen terkait untuk memastikan kelestarian tambora secara umum tetap terjaga dengan baik. Terutama sekali ribuan warga Kecamatan Pekat yang potensial terdampak kegiatan merusak oleh beberapa oknum warga ini. “Kalau sudah begitu saya yakin penebangan liar ini akan bisa kita tekan bersama di tambora,” pungkasnya. (jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa tahun 2020 mendatang telah ditetapkan Rp2.201.613. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8 persen dari tahun 2019 ini yakni Rp2.028.950.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri membenarkan hal tersebut. Penetapannya berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 561-884 tahun 2019 pada 28 November lalu.

“Alhamdulillah UMK Sumbawa tahun 2020 sudah

(Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak Gubernur NTB agar segera mengesahkan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020.

Ketua DPC KSB, Benny Tanaya mengatakan, jika mengacu pada ketentuan pengesahan UMK kabupaten/kota oleh gubernur paling lambat tanggal 20 November. Namun hingga saat ini sinyal dari provinsi kapan keputusan gubernur itu akan diterbitkan belum jelas. “Sekarang sudah tanggal 15 Desember. Jadi sudah bisa dibilang ini sudah benar-benar telat,” cetusnya, Minggu (15/12).

Ada alasan mendasar mengapa kemudian pengesahan UMK harus lebih cepat sekitar 1 bulan sebelum memasuki tahun pemberlakuan. Menurut Benny, hal ini agar ada kesempatan sosialisasi terhadap UMK yang berlaku. Kemudian dalam sela waktu tersebut juga, memberi ruang bagi perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja menyusun kesepakatan perjanjian kerja menyesuaikan dengan UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“UMK itu berlakunya 1 tahun dan efektif diterapkan per1Januaritahunberjalan.

Nah kalau telat disahkan, maka bisa saja molor pemberlakuannya karena pasti ada pihak, utamanya perusahaan memanfaatkan celah keterlambatan itu,” papar Benny. (bug) Benny Tanaya

ditetapkan Pak Gubernur,” kata Dr. Can, akrab disapa.

Keputusan Gubernur NTB terkait UMK ini, jelasnya, mulai berlaku pada 1 Januari mendatang. Di mana UMK tahun depan meningkat sekitar 8 persen dibandingkan tahun 2019 ini. “Meningkat sebesar 8 persen dibandingkan tahun 2019,” ungkapnya.

Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada perusahaan dengan adanya penetapan UMK ini. Karena hal terpenting dari penetapan UMK yang cenderung meningkat setiap tahun adalah, ketaatan dan kekonsistenan setiap perusahaan untuk melaksanakan dengan sebaikbaiknya. Komitmen untuk melaksanakan UMK dengan penuh rasa tanggung jawab, disertai kesadaran bahwa kemajuan perusahaan tentu atas jasa dan dedikasi setiap pekerja. “Karena itu perusahaan diharapkan ada afirmasi atau keberpihakan terhadap nasib dan kesejahteraan pekerjanya,” pungkasnya. (ind) H. Muhammad Ikhsan Safitri

Komisi I DPRD Sumbawa Siap Kawal Pilkades di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB)Komisi I DPRD Sumbawa akan mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang kini sudah masuk pada tahapan pendaftaran calon. Mengingat Pilkades sangat urgen dalam konteks pembangunan demokrasi di daerah ini.

Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sumbawa, Syaripuddin S.Pd, Minggu (15/ 12) kemarin. Pilkades serentak akan digelar di 119 desa di Sumbawa pada Maret 2020 mendatang. Kini telah masuk pada pendaftaran bakal calon kades. “Setiap tahapan akan kami awasi, sesuai dengan tupoksi kami di Komisi I, hingga nanti pemungutan suara Maret 2020,” terangnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa ini, berharap pelaksanaan Pilkades bisa berjalan aman, damai dan demokratis. Kepada semua calon yang berkompetisi diharapkan menjaga kondusivitas. Serta mengantisipasi potensi kerawanan yang bisa saja muncul. Sehingga dibutuhkan kedewasaan setiap kandidat dalam berdemokrasi khususnya di Pilkades.

Khusus di Dapil II yang

menjadi basis konsitutuennya, ada sekitar 39 desa pada 8 kecamatan yang menggelar Pilkades serentak. “Kami akan turun langsung ke Dapil II memantau dan mengawasi proses Pilkades. Kami tidak ingin ada persoalan di lapangan yang bisa menganggu proses demokrasi ini. Mari kita sama sama menjaga kondusifitas agar Sumbawa semakin sehat dan harmonis,”ajak Syarifuddin didampingi Staf Ahli Fraksi, Yudi Manyurang S.IP. (arn)

Senin, 16 Desember 2019

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Halaman 9

Senin, 16 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 10

Senin, 16 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 11

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Senin, 16 Desember 2019

Halaman 12

Pendidikan Yarsi NTB Berkontribusi untuk NTB Gemilang Mataram (Suara NTB) Pendidikan yang dijalankan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) NTB terus berupaya memberikan kontribusi untuk Provinsi NTB guna mencapai visi NTB Gemilang. Pendidikan di Yarsi NTB terdiri dari TK Yarsi, SD Islam Terpadu (IT) Yarsi, SMP IT Yarsi, SMA IT Yarsi, SMK Yarsi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram. Berbagai prestasi sudah ditorehkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah Yarsi NTB. Berbagai prestasi dari jenjang TK, SD, SMP hingga STIKES Yarsi diraih pada tahun 2019 dan beberapa tahun lalu.

Prestasi tidak hanya berasal dari siswa dan mahasiswa, tapi juga dari para guru dan dosen.

Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) NTB, Drs. Imam Maliki, MM., pada kesempatan tasyakuran bersama seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah Yayasan Rumah Sakit Islam mengaku terharu atas begitu banyaknya raihan prestasi. “Saya sangat terharu atas raihan prestasi yang luar biasa, di lain sisi saya juga bangga atas raihan yang para siswa, para guru, dosen yang sudah meraih prestasi, tapi di lain sisi bagi kami dari yayasan juga menjadi motivasi dan dorongan untuk lebih mempersiapkan, memberi perhatian, dan dukungan sarana dan prasarana pendidikan, harus segera dilaksanakan,” ujarnya.

Ia tidak membayangkan prestasi begitu cepat diraih oleh lembaga pendidikan di bawah Yayasan Rumah Sakit

Islam, seperti TK Yarsi yang baru memasuki tahun ketiga, tapi sudah memberikan prestasi yang luar biasa dari

para siswa di berbagai perlombaan. Terlebih lagi TK Yarsi mendapatkan akreditasi A. “SD IT Yarsi juga baru berjalan satu tahun empat bulan, prestasi yang diraih juga luar biasa. SMP IT Yarsi baru mulai empat bulan, saya melihat geliatnya luar biasa tadi sudah tampil begitu kompak. Tahun depan kita punya saudara lagi, yaitu teman-teman SMA IT Yarsi, dan sudah ada sederajat dengan SMA yaitu SMK, jadi lengkaplah sudah, sampaikan ke orang tua, titip anaknya di Yayasan Rumah Sakit Islam, masukkan di TK nanti ambil di perguruan tinggi,” ujar Imam Maliki.

Imam Maliki juga berpesan kepada para pendidik agar selain menciptakan siswa berkualitas, juga harus dibarengi dengan perilaku dan etika yang beradab.

“Satu kunci (atas berbagai prestasi), para guru yang ada, tidak salah dipiliih oleh koordinator pendidikan, Ketua STIKES Yarsi, sehingga bisa menghasilkan para siswa yang berkualitas, dan harus diikuti oleh etika yang beradab,” ujarnya.

Koordinator Pendidikan YARSI NTB, yang juga Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zu-

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (tengah) berfoto bersama dengan narasumber Yudisium yang dirangkaikan kuliah umum.

(Suara NTB/ist)

lkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., menyampaikan Pendidikan YARSI NTB terus berkontribusi bagi terwujudnya visi NTB Gemilang. TK kita baru masuk tahun ketiga, dengan pengelolaan yang bagus, pada penilaan akreditasi bulan lalu, TK Yarsi Mataram raih areditasi A, beberapa event yang diselenggarakan di tingkat Kota Mataram maupun Provinsi selalu mendapatkan juara, baik lomba mewarnai, lomba tahfiz, dan kami melihat bahwa akreditasi A yang diperoleh ini dikuatkan memang oleh SDM guru kita yang memang sesuai dengan kompetensi yanga dibutuhkan, karena hampir semua latar belakang pendidikan S1 PAUD,” jelasnya. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes.

Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam NTB, Drs. Lalu Imam Maliki, MM

Sekolah yang Dinaungi Yarsi NTB Raih Beragam Prestasi Membanggakan (Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Tiga orang mahasiswa STIKES Yarsi Mataram peraih juara tiga di National Nursing Skill Competition, berfoto bersama Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam NTB, Drs. Imam Maliki, MM., (kedua dari kiri) saat pemberian penghargaan dari yayasan.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi berfoto bersama dengan Dr. Seto Mulyadi atau Kak Seto sebagai keynote speaker Seminar Nasional dengan tema Revitalisasi Kesehatan Anak dengan Family Treatment. Seminar itu Bertempat di Aula Ibnu Sina STIKES Yarsi Mataram.

(Suara NTB/ist)

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (ke empat dari kiri) berfoto bersama dengan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. (tengah).

STIKES Yarsi Mataram Buka Lima Prodi

Raih Beragam Prestasi, dan Hantar Lulusan Bekerja di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram terus memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di NTB. Pada tahun ini STIKES Yarsi Mataram membuka lima Program Studi (Prodi). Selain itu STIKES Yarsi Mataram juga memberikan beasiswa bagi hafiz Al-Qur’an dan beasiswa prestasi. Juga meraih beragam prestasi dan menghantar lulusan agar bisa bekerja di luar negeri.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., menyampaikan STIKES Yarsi Mataram merupakan lembaga pendidikan kesehatan pilihan terbaik di Provinsi NTB. STIKES Yarsi menyelenggarakan pendidikan keperawatan dan kebidanan yang profesional dan Islami. Saat ini STIKES Yarsi Mataram membuka lima Prodi, yaitu Profesi Ners, S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, Profesi Kebidanan, dan D3 Kebidanan.

Luluskan Mahasiswa Uji Kompetensi STIKES Yars Mataram juga berhasil meluluskan lulusan dalam uji kompetensi periode Oktober. Zulkahfi mengatakan, di Prodi D3 perawat tingkat kelulusan mencapai 100 persen, Prodi D3 kebidanana tingkat kelulusan 90 persen, dan Prodi S1 ners 78 persen. “Ini adalah prestasi terbaik bagi pengelola Prodi. Saya pikir STIKES Yarsi Mataram terbaik di tingkat provinsi untuk kelulusan uji kompetensi,” ujar Zulkahfi.

Bebas SPP bagi Hafiz Al-Qur’an Zulkahfi menyampaikan, sebagai upaya memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang Al-Qur’an, STIKES Yarsi menggratiskan SPP bagi hafiz Al-Qur’an. Beasiswa juga diberikan kepada pengurus organisasi mahasiwa, serta beasiswa PPA dan BBM. “Supaya nanti bisa menukarkan ilmunya kepada mahasiswa yang lain, sehingga visi Islami kita bisa terwujud,” ujar Zulkahfi.

Alumni STIKES Yarsi Bekerja di Luar Negeri STIKES Yarsi Mataram juga terus berupaya membuka peluang lulusan STIKES Yarsi bisa bekerja di luar negeri, dan terbukti sejumlah lulusan sudah bekerja di berbagai negara.

STIKES Yarsi terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi negeri dan swasta.

“Agar alumni bisa diserap di instansi pelayanan kesehatan, termasuk menyiapkan kerja sama dengan luar negeri,” kata Zulkahfi.

Menurutnya, pilihan untuk mencari peluang kerja ke luar negeri saat ini merupakan pilihan yang tepat. Karena lahan pekerjaan di dalam negeri terbatas dengan banyaknya pesaing dari berbagai lembaga kesehatan. “Karena itu peluang ke luar negeri juga disiapkan,” katanya.

STIKES Yarsi sendiri memiliki sejumlah alumni yang berhasil bekerja di luar negeri.

Zulkahfi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan para alumni agar bisa bersaing. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan.

Termasuk laboratorium bahasa, bahasa Arab, dan bahasa Inggris.

Terkait peluang kerja ke luar negeri, pada tahun 2019 ini sebanyak tiga orang lulusan STIKES Yarsi Mataram yang lolos belajar ke Jepang. Tiga orang lulusan itu yaitu Septiana

Wahyuning Prabawati dari Prodi S1 Keperawatan dan Bayu Pratama Putra dari Prodi S1 Keperawatan. Satu lagi Ni Made Ayu Sulastri dari Prodi S1 Keperawatan lulusan tahun 2018.

Zulkahfi menyampaikan, STIKES Yarsi menjalin kerja sama dengan Japan Association of Career Course and Employment Support (JACCES). Sementara JACCES kerjasama juga LPKS Bali Tosha Lombok Kochi untuk pelatihan bahasa Jepang dan bertanggung jawab dari awal sampai dengan proses program internship itu berakhir.

Mahasiswa STIKES Yarsi Raih Prestasi Nasional Mahasiswa STIKES Yarsi Mataram pun turut meraih prestasi dan membuat bangga kampus maupun daerah. Tiga orang mahasiswa STIKES Yarsi Mataram, Muhammad Izzi, Ckristy Diana Darmayani, dan Nur Imannisa berhasil meraih juara tiga di National Nursing Skill Competition atau Kompetisi Keahlian Keperawatan Nasional yang dilaksanakan oleh STIKES Wira Medika, Bali, pada Kamis (21/11) lalu. Ketiganya merupakan mahasiswa semester V Prodi S1 Keperawatan STIKES Yarsi Mataram.

Zulkahfi menyampaikan bahwa keberhasilan mahasiswa meraih juara tiga di tingkat nasional menandakan bahwa mahasiswa STIKES Yarsi Mataram bisa bersaing di level nasional. Dengan kata lain, sesuatu yang mahasiswa dapatkan dalam sistem pembelajaran di STIKES Yarsi dapat diandalkan untuk kompetisi di level nasional.

STIKES Yarsi Mataram memiliki sarana dan prasarana yang sangat representatif dalam menunjang proses belajar mengajar.

Seperti ruang kuliah berpendingin, laboratorium yang lengkap, perpustakaan lengkap, dan proses belajar juga ditunjang oleh sarana elektronik terbaru. Lengkap dengan gedung kuliah yang representatif. Hal itu didukung pula dengan adanya Rumah Sakit yang dimiliki oleh STIKES Yarsi, yaitu Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram.

STIKES Yarsi Mataram Gelar Yudisium Dirangkai dengan Kuliah Umum STIKES Yarsi Mataram melaksanakan yudisium bagi mahasiswa pada Selasa (10/9) di Aula Ibnu Sina STIKES Yarsi. Sebanyak 315 mahasiswa dari Program Ners, Program Studi (Prodi) S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Yudisium itu juga dirangkaikan dengan kuliah umum.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep, Ns, M.Kes., mengatakan, pihaknya melaksanakan yudisium mahasiswa yang telah menyelesaikan studi. Di yudisium kali ini, STIKES Yarsi merangkaikannya dengan kuliah umum atau sharing keilmuan.

Kuliah umum itu diisi oleh Khodijah, Bachelor of Science Biology dengan materi Education the “Backbone of Our Future”atau Pendidikan adalah Kekuatan Masa Depan Kami.

Novis Indrayanto, SE., menyampaikan materi Entrepreneurship Solusi Kompetisi Era Milenial. Dr. Andi Henra Wijaya, SIP MA., dengan materi Millenia Generation 4.0 Opportunities in Asean Society atau Peluang Generasi Millenial 4.0 dalam Masyarakat ASEAN. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah yang dinaungi Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) NTB meraih beragam prestasi membanggakan.

Sekolah juga menerapkan kurikulum berfokus pada pengembangan Al-Qur’an dan bahasa yaitu bahasa Inggris dan Arab. Juga memadukan antara kurikulum Dinas atau Kurikulum 2013 (K-13) dan kurikulum Islam Terpadu serta kurikulum khas sekolah Islam Terpadu (IT) Yarsi.

TK Yarsi Raih Akreditasi A TK Yarsi Mataram meraih akreditasi A pada penilaian akreditasi tahun 2019. Akreditasi sendiri menilai delapan standar pendidikan yang dilaksanakan oleh TK Yarsi.

Dengan keberhasilan itu, TK Yarsi dinilai telah menjalankan pendidikan dengan baik.

Kepala TK Yarsi Mataram, Rosdiana, S.Pd., mengatakan, dalam proses penilaian akreditasi dilakukan penilaian terhadap delapan standar pendidikan di TK Yarsi Mataram.

Keberhasilan ini, kata Rosdiana, mengartikan bahwa pelaksanaan pendidikan di TK Yarsi dinilai bagus. Terlebih lagi TK Yarsi baru dibuka pada tahun 2017, dan memasuki tahun ketiga sudah diakreditasi dan meraih hasil akreditasi A. “Sangat besar pengaruhnya (hasil akreditasi) ke kami, karena baru dua tahun berjalan, tahun ketiga diakreditasi. Kami diminta dinas pendidikan untuk ikut akreditasi,” katanya.

Para peserta didik TK Yarsi juga meraih berbagai prestasi dalam lomba tahfiz maupun lomba mewarnai serta berbagai lomba lainnya.

SD Islam Terpadu (IT) Fauziah Yarsi Mataram merupakan sekolah tahfidz dan bahasa.

Dalam proses pembelajaran dan pengembangan murid, SD IT Fauziah Yarsi mengembangkan kurikulum berbasis Al-Qur’an dan Hadis. Berbagai raihan prestasi diraih murid maupun guru SDIT Fauziah Yarsi.

Kepala SDIT Fauziah Yarsi, Muhammad Syamsul Bahri, S.Sos.I., mengatakan, SDIT Fauziah Yarsi adalah sekolah tahfidz dan bahasa. Ia menjelaskan, SDIT Fauziah Yarsi merupakan sekolah yang mengembangkan kurikulum berbasis Al-Qur’an dan hadis. Selain itu sekolah juga mengembangkan kurikulum AlQur’an, yaitu tahsin dan tahfidz sebagai ciri khas sekolah dengan ahlinya, ditambah hafalan hadis.

“Sekolah juga mengembangkan kurikulum bahasa Arab dan bahasa Inggris mengacu kepada penguasaan bahas aktif pada dua bahasa ini,” ujarnya.

Prestasi membanggakan diraih seorang siswa kelas 2 SDIT Fauziah Yarsi, Bakhit Rodak yang meraih juara tiga olimpiade aritmatika Internasional di Hongkong. Satu prestasi membanggakan datang dari guru SDIT Fauziah Yarsi yaitu Ustadzah Nadia Yuli Zurrahmati yang mendapatkan hadiah umroh pada kegiatan pelatihan menghafal semudah senyum di Islamic Center. Di mana ia dinobatkan sebagai peserta terbaik dengan menyisihkan 10 peserta yang terpilih pada tahap pertama. “Sebelumnya beliau juga meraih juara 2 pada MTQ tingkat Lombok Barat pada tingkat 20 juz putri,” ujar Syamsul Bahri.

juga tidak mengesampingkan prestasi akademik.

Kepala SMP IT Yarsi Mataram, Fathul Aziz, S.Pd.I., mengatakan, kurikulum SMPIT Yarsi merupakan perpaduan antara kurikulum Dinas atau Kurikulum 2013 (K13) dan kurikulum Islam Terpadu serta kurikulum khas SMP ITYarsi. “Tahun ini merupakan tahun pertama berdirinya SMP IT Yarsi. Alhamdulillah, pada awal berdiri ini kami sangat mengapresiasi terhadap pencapaian siswa/ siswi SMP IT Yarsi,” katanya.

Beberapa siswa/siswi sudah mampu menghafal 1 bahkan 2 juz.

Selain itu prestasi di bidang bahasa terutama bahasa Inggris juga tidak kalah membanggakan.

“Kami berusaha mengenalkan bahasa Inggris terlebih dahulu di semester I ini. Kami berusaha menciptakan Language Environment untuk melatih siswa agar terbiasa dan akrab dengan bahasa Inggris tersebut,” katanya.

Inggris, dan Indonesia. Selain juga program Tahfidzul Qur’an, bimbingan konseling.

SMK Yarsi Fokus pada Kompetensi Siswa SMK Yarsi Mataram fokus pada bidang akademik dan non akademik. Pada kegiatan akademika SMK Yarsi Mataram saat ini mempunyai tiga kompetensi keahlian, yaitu keperawatan, farmasi, dan care giver.

Kepala SMK Yarsi Mataram, Lalu Rusmika Apriwijaya, S.Kep., MM., mengatakan, pada proses akademik yang saat ini dikembangkan adalah kurikulum 2013, sehingga dalam pembelajaran menggunakan sistem teori dan praktik. “Di mana ketika nantinya siswa begitu selesai sekolah sudah bisa untuk bekerja,” katanya.

Di kegiatan non akademik, siswa SMK Yarsi tetap giat mengikuti lomba. Beberapa waktu lalu, seorang siswi SMK Yarsi meraih juara 2 lomba karate dalam kejuaraan Gubernur Cup. Tahun depan SMK Yarsi membuka tiga kompetensi keahlian yaitu Usaha Perjalana Wisata, Teknik Komputer Jaringan, dan perhotelan. (ron/*)

SDIT Fauziah Yarsi Mataram, Sekolah Tahfiz dan Bahasa

SMP IT Yarsi Mataram Berfokus pada Pengembangan Al-Qur’an dan Bahasa SMP Islam Terpadu (IT) Yarsi Mataram merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan Al-Qur’an dan bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Arab. Selain

SMA IT Yarsi Mataram Siapkan Pemimpin yang Berwawasan Global SMA Islam Terpadu (IT) Yarsi Mataram siapkan pemimpin yang berwawasan global. Selain itu ada juga berbagai program yang menunjang siswa memiliki kecerdasa IQ, EQ, dan SQ. Kepala SMA IT Yarsi Mataram, Sahlan, S.Pd., mengatakan, mengatakan SMA IT Yarsi memiliki tag line yaitu SMA IT Yarsi Mataram for Indonesian next leader.

“Kami ingin menyiapkan pemimpin yang berwawasan global dan kita juga mengembangkan green leader program yaitu program yang akan mencetak generasi pemimpin yang berorientasi lingkungan. Selain juga memiliki kecerdasan IQ,EQ, dan SQ. Makanya program program yang berorientasi pada potensi siswa kami kembangkan,” ujarnya.

SMA IT Yarsi juga akan mengembangkan program berkomunikasi menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Arab,

Kepala SDIT Fauziah Yarsi, Muhammad Syamsul Bahri, S.Sos.I.,

Kepala SMA IT Yarsi Mataram, Sahlan, S.Pd.,

Kepala SMP IT Yarsi Mataram, Fathul Aziz, S.Pd.I.,

Kepala SMK Yarsi Mataram, Lalu Rusmika Apriwijaya, S.Kep., MM.,

Kepala TK Yarsi Mataram, Rosdiana, S.Pd.,

Kepala sekolah dan guru SDIT Fauziah Yarsi Mataram berfoto bersama.

Siswa SMK Yarsi saat praktik keperawatan.

Para siswa SMP IT Yarsi Mataram berfoto bersama.

Kepala TKYarsi dan guru berfoto bersama asesor saat penilaian akreditasi TK Yarsi yang kemudian meraih akreditasi A.

Senin, 16 Desember 2019

SUARA NTB

NTB Gemilang, Sinergi dan Kekuatan Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Pada kesempatan tersebut hadir pula Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri, MM, Asisten II Setda KSB, Dr. H. Amry Rakhman, Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, ST, MT, Kepala Bappeda Lombok Barat, Dr. Baehaqi, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dan Akademisi Unram, Dr. M. Firmansyah. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Dalam penyampaiannya, gubernur mengakui sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota memang masih perlu diperkuat.

Ia mengatakan di level Pemprov saja, masih ada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merasa atau belum merasa bahwa provinsi itu mengayomi semua kabupaten/kota. Masih ada pimpinan OPD yang berpikir, seakan-akan provinsi itu seperti kabupaten/kota ‘’Jadi, sinergi di level provinsi perlu disosialisasikan. Oleh karena itu, tantangan terberat kami setahun ini adalah membangun kesadaran tentang industrialisasi saja masih belum satu persepsi, begitu juga dengan zero waste,’’ tambah gubernur.

NTB di usia 61 tahun, tentunya setiap gubernur dan bupati/walikota memiliki tantangan yang berbeda-beda. Sebelum reformasi dan sesudah reformasi, pola hubungan antara provinsi dan kabupaten/ kota sangat berbeda.

Jika dulu, apabila ada gubernur atau pejabat provinsi yang datang ke kabupaten/ kota, tiga bulan sebelumnya sudah disiapkan penyambutan yang cukup matang oleh bupati/walikota. Apalagi yang datang adalah Presiden.

Namun sekarang, Presiden datang berkunjung ke kabupaten/kota, belum tentu bupati/walikota hadir. Memang, kata gubernur, ada relasi yang berbeda sebelum dan sesudah reformasi. Oleh karena itu, tantangan berat kepemimpinan ke depan terutama 61 tahun NTB adalah bersinergi. ‘’Sinergi itu sebenarnya adalah satu konsep di mana ada kesadaran bahwa dengan bersama kita memperoleh hal yang lebih baik. Keseluruhan itu dengan menjadi bersama, semuanya menjadi lebih baik daripada sendiri. Makanya tak ada pilihan untuk bersinergi ini adalah pendekatannya harus sistemik,’’ ujarnya.

Dr. Zul menganalogikan sinergi itu ibarat tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ada hidung, mata, telinga, mulut, kaki dan lainnya yang punya fungsi masing-masing. Dengan diskusi yang rutin dan baik, sinergi di level provinsi semakin baik. Konsep-konsep yang ada di provinsi mengenai visi dan misi NTB Gemilang akan mulai disosialisasikan ke bupati/walikota. Sehingga apa yang diinginkan, benarbenar dilaksanakan secara bersama-sama. Sehingga, semua kabupaten/kota merasa berkontribusi untuk NTB Gemilang.

Membangun sinergi bukan saja menjadi tantangan antara provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan sistem politik yang ada sekarang, sinergi antara kabupaten dengan desa juga memiliki tantangan.

Apalagi desa sekarang tak bisa dikontrol 100 persen. ‘’Dengan keberhasilan kami menyatukan langkah misalnya menyederhanakan dalam enam visi dan misi itu.

Kemudian kami berikutnya mensosialisasikan ke bupati/ walikota. Sehingga ada kesamaan mimpi bersama. Sehingga kita bergerak bersama itu memiliki visi misi ini bukan sebagai visi misi NTB sebagai provinsi. Tetapi semua kita menyatu di dalamnya,’’ imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Zul menjelaskan enam visi dan misi NTB Gemilang. Pertama, NTB Tangguh dan Mantap. Untuk mewujudkan NTB yang tangguh, memang harus ada kesadaran semua.

Dengan menyadari bahwa NTB rawan bencana, maka ada mitigasi yang dilakukan.

Ketika ada bencana, sudah bisa diantisipasi untuk meminimalisir korban jiwa. Sehingga NTB Tangguh dan Mantap menjadi program bersama, antara provinsi dan kabupaten/kota.

Ia memberikan contoh seperti di Darwin, Australia. Sebagai tetangga terdekat dengan Indonesia, mereka sudah melakukan simulasi ketika Indonesia terkena bencana. ‘’Sampai makanan di dalam tas mereka siapkan isinya. Kita, angin puting beliung saja masih panik. Baru nyari mana selimut,’’ kata Dr. Zul. Misi kedua adalah NTB Bersih dan Melayani. NTB Bersih diterjemahkan lewat

program NTB zero waste. Kemudian NTB Melayani dengan memfasilitasi dan memberikan kemudahan orang yang berinvestasi di NTB. Namun demikian, meskipun Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar mempermudah investasi di daerah, tetapi masih jauh di lapangan. ‘’Pak Jokowi mengatakan kalau ada investasi untuk kepentingan substitusi impor, tidak usah tanya-tanya, oke saja. Tapi dalam kenyataan, Kejaksaan belum tentu setuju, polisi juga begitu. Makanya kemarin Kapolres dipanggil, Kejaksaan dipanggil. Tetapi di lapangan tetap saja. Jadi, melayani itu yang belum ada izinnya, kita memfasilitasi melengkapi,’’ terangnya.

Misi ketiga adalah NTB Sehat dan Cerdas. Untuk mewujudkan misi ini, telah dibuat program seperti revitalisasi Posyandu dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keempat, kata gubernur, NTB Sejahtera dan Mandiri. Untuk mewujudkannya, Pemprov membuat program industrialisasi.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kata gubernur, Pemda harus punya peta jalan tentang kemakmuran. Tidak ada satu daerah atau negara yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa industrialisasi. ‘’Siapapun Bupati KLU, siapapun Bupati Lombok Barat, kalau tidak ada industrialisasi. Maka dia tak akan mencicipi kemakmuran. Kalau kita punya jagung, harus mulai ada keinginan mengolah jagung,’’ katanya.

Ia mengatakan, konsep industrialisasi ini bukan konsep yang baru. Tugas Pemda adalah menyiapkan upgrade kapasitas masyarakat.

Dengan memperbaiki pendidikan dan penyesuaian pemberian pelatihan di BLK sesuai potensi atau kebutuhan di dalam daerah. ‘’Oleh karena itu, peta jalan yang dirumuskan setahun ini, kami akan sosialisasikan ke bupati/walikota,’’ kata gubernur.

Ia menambahkan, apabila Lombok Barat, KLU, Lombok Tengah dan kabupaten/kota lainnya mengembangkan sektor pariwisata. Maka zero waste bukan lagi suatu program. Tetapi zero waste menjadi kebutuhan.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyarankan apa yang menjadi best practise di kabupaten/kota dapat diakomodir menjadi kebijakan tingkat provinsi. Pasalnya, banyak best practise di kabupaten/kota yang sudah mendapatkan penghargaan di level provinsi, nasional hingga internasional. ‘’Sehingga pada HUT NTB ke-61 Tahun 2019, tidak ada salahnya apabila provinsi, dengan prinsip kemajuan provinsi merupakan akumulasi daripada kabupaten/kota.

Sehingga best practise yang ada di kabupaten/kota juga bisa diakomodir untuk menjadi kebijakan-kebijakan di provinsi. Supaya kebijakan baik itu bisa tertular ke kabupaten/kota lain yang ada di NTB,’’ ujarnya.

Menurut Najmul, setiap kabupaten/kota mempunyai best practise kebijakan yang dapat ditularkan ke kabupaten/kota lainnya. Seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkenal dengan program gotong royong. Kemudian di KLU, seperti pelayanan akta kelahiran dan KTP. Dimana, bayi begitu lahir sudah mendapatkan akta kelahiran. Orang tua tak perlu menunggu sebulan atau dua bulan akta kelahiran anaknya bisa jadi. ‘’Mungkin ada manfaatnya apabila provinsi men-share ini sebagai suatu kebijakan yang bisa didorong oleh provinsi, kemudian kabupaten/kota lain.

Sehingga harapan kita satu pikiran untuk kabupaten/kota di NTB. Dari kepemimpinan Pak Gubernur, kita ingin maju bersama,’’ katanya.

Selain itu, Najmul juga berharap permasalahan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) dapat segera diselesaikan provinsi.

Karena kawasan Gili Trawangan masuk kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis nasional.

Pascagempa yang melanda kabupaten termuda di NTB itu tahun 2018 lalu, pariwisata di Gili Trawangan sudah mulai menggeliat. Bahkan, setiap hari ada 2.600 turis dari Bali yang berkunjung ke Gili Trawangan.

Dengan pengembangan KEK Mandalika, Najmul berharap adanya intervensi yang kuat dari provinsi maupun pusat untuk pengembangan pariwisata di Gili Trawangan.

Ia mengaku khawatir, terjadi ketidakseimbangan dengan adanya KEK Mandalika. ‘’Satu sisi KEK Mandalika maju. Kemudian ada yang mengalami stagnasi. Walaupun sejak Bandara Internasional Lombok didirikan, justru arus turis dari Bali ke KLU

lebih deras, tinggi. Karena mereka lebih senang datang dari Bali ke Gili Trawangan, hanya 1,5 jam daripada lewat bandara,’’ katanya.

Najmul juga berharap persoalan sampah di Gili Trawangan dapat diselesaikan. Ia menyebut, produksi sampah di Gili Trawangan sebanyak 18 ton sehari. Jika zero waste menjadi program prioritas provinsi, ia berharap persoalan sampah di Gili Trawangan juga menjadi perhatian, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.

Ia mengatakan, Pemda KLU sudah membeli lahan seluas 1 hektare di Gili Trawangan untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sebenarnya, lahan yang dibutuhkan sekitar 50 hektare. Ia juga berharap agar Pemprov dapat mengusulkan jalan di wilayah Pusuk menjadi jalan nasional.

Terkait dengan program industrialisasi, ia berharap adanya industri kakao di KLU. Karena KLU sudah dijadikan penyedia kakao nasional melihat potensinya yang sangat besar. ‘’Sekarang kami sudah buat kampung cokelet. Sudah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pertanian. Sentuhan Pemprov untuk KLU menjadi penyedia kakao nasional belum signifikan. Ketika berbicara industrialisasi, mudah-mudahan industri kakao ada di KLU. Karena memang luar biasa potensinya,’’ katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bima, H. Dahlan M. Noer mengatakan, Bupati Bima memiliki cita-cita dan mimpi yang besar. Yaitu, ingin menjadikan Bima yang religius, aman, makmur. Serta pendidikan, kesehatan, sandang dan pangan masyarakat Bima yang baik.

Dalam mewujudkan mimpi besar itu, Bima ingin bersinergi dengan program-program NTB Gemilang yang dicanangkan Pemprov NTB. ‘’Meskipun tantangan besar di Kabupaten Bima adalah keamanan. Awal-awal Ibu Dinda memimpin, luar biasa tantangannya. Terutama perkelahian antarkampung,’’ katanya.

Dahlan sepakat dengan Bupati KLU bahwa best practise yang ada di kabupaten/kota dapat diakomodir menjadi kebijakan provinsi.

Sehingga kabupaten/kota yang lain juga merasakan kemajuan. ‘’Dengan adanya rapat evaluasi di HUT NTB Gemilang, saya sepakat dengan Bupati KLU, intervensi semua tingkat untuk memajukan NTB Gemilang,’’ katanya.

Dahlan mengatakan, kaitan dengan industrialisasi, saat ini sudah berdiri pabrik minyak kayu putih terbesar di dunia, dibangun di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

Penanaman perdana tanaman kayu putih dilakukan akhir 2016 lalu. ‘’Begitu cepat, karena tahun ketiga sudah membangun pabrik,’’ katanya.

Ia mengatakan, pabrik minyak kayu putih tersebut membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Bahkan, katanya, tenaga kerja dari Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar saja masih kurang. ‘’NTB akan menjadi Gemilang ketika nanti minyak kau putih menjadi seksi ke depan. Ini cikal bakal NTB Gemilang akan terwujud,’’ katanya.

Dahlan juga menyinggung soal kondisi hutan yang sudah tidak lestari lagi di Kabupaten Bima. Ia menyebut, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bima, kondisi hutannya sudah rusak parah. ‘’Hutan di seluruh kecamatan sudah tidak lestari lagi, sangat tidak lestari. Apalagi mendekati Pilkada semakin berani. Apalagi kami Senin mendatang ada Pilkades serentak. Itu yang membuat semakin berani,’’ katanya.

Tahun lalu, Pemkab Bima bekerja sama dengan Kodim, Polres dan KPH melakukan penanaman 60 ribu batang pohon di kawasan hutan yang sudah gundul. Namun, begitu selesai penanaman, pohon yang baru ditanam dibakar masyarakat. ‘’Kami tak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kewenangan provinsi. Ini tantangan kita bersama untuk bersinergi,’’ katanya.

Pada akhir masa jabatan Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi, kata Dahlan sudah ada kesepakatan bersama. Bahwa persoalan perladangan liar akan ditangani bersama. Bahkan, akan diturunkan pasukan Brimob.

Tetapi hal ini tak berlanjut kemungkinan karena tak ada anggaran. ‘’Perlu atensi kita bersama.

Karena sekarang saling menunggu. Karena kewenangan provinsi. Kita harus serius menangani hutan ini. Karena masyarakatnya menanam jagung luar biasa,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 13

Perkuat Sinkronisasi dan Sinergisitas Program Dari Hal. 1 Padahal, menurutnya, potensi ekonomi sektor perikanan ini sangat luar biasa dan bisa mengangkat ekonomi NTB. Untuk itu dia berpesan agar jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. ‘’Terus terang saja dari sisi anggaran ketika kewenangan ini berpindah di kami maupun provinsi, saya tidak melihat ada sesuatu yang signifikan bertambah seiring dengan kewenangan yang bertambah pada provinsi.

Kewenangan diserahkan tetapi uangnya juga tidak bertambah.

Nah ini harusnya dioptimalkan fungsi fungsi kewenangan yang sudah pindah,’’ ujarnya.

Untuk diketahui, pengelolaan pesisir dan kelautan dengan panjang 0-4 Mil dulu menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian dari 4-12 mil kewenangan provinsi. Sedangkan lebih dari itu oleh pusat. Sementara saat ini, pengelolaan dengan panjang mulai dari 0-12 dikelola oleh provinsi. ‘’Jadi jangkauan lebih besar cakupan lebih besar tapi kelembagaan, pengalokasian anggaran itu tidak signifikan kita lihat dalam APBD kita. Mohon ini jadi pemikiran bersama apalagi mengenai SDM kalau kita lihat mungkin teman teman ASN perikanan di dinas kabupaten dan provinsi tidak bertambah.

Bagaimana melakukan coverage tugas pokoknya di dua pulau besar lombok dan Sumbawa ini.

Padahal potensi kita ada di situ.

Mungkin ini kita perlu duduk satu meja perlu merancang kelembagaan kemudian fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan,’’ tambahnya.

Lebih jauh dia menyarankan agar Gubernur NTB memiliki titik fokus yang bisa dikerjakan secara bersama. Semua pihak harus bisa saling berbagi untuk kepentingan bersama. Misalnya pada upaya membuat jalan alternatif jalan nasional yang kini dinilai sudah tidak representatif lagi.

Dikatakan bahwa jalan nasional yang ada saat ini sebenarnya sudah tidak layak disebut jalan nasional. Kecepatan laju kendaraan di jalan nasional se-

harusnya bisa mencapai 80 km perjam. ‘’Saya dari Lotim syukursyukur bisa 40 Km perjam,’’ ujarnya. Menurutnya, tentu saja tidak semua pihak bisa menggantungkan pembangunannya pada anggaran pemerintah pusat. ‘’Tetapi, apakah tidak mungkin masing-masing kabupaten kota share untuk pembebasan lahan untuk kita buat jalan alternatif.

Kalau kita menunggu pusat, barangkali 10 tahun lagi itu belum bisa diwujudkan. Kita mulai saja dengan apa yang kita punya.

Kalau kita bersama Lotim, Loteng, Mataram, Lobar, tiga atau empat tahun pembebasan lahan bisa selesai kemudian fisiknya kita pikirkan melalui APBD yang bisa untuk itu walaupun sebutannya bukan jalan nasional. Barangkali dengan memulai itu pusat barangkali melihat komitmen kita memang besar untuk itu dan mereka bisa masuk,’’ jelasnya.

Menurutnya, pencapaian NTB di usia 61 tahun ini terlihat semakin bagus. Semua pihak kini telah berkomitmen tidak ingin terus menerus berada pada cluster paling bawah dalam peringkat kemajuan daerah. ‘’Mudahan kita bisa masuk ke cluster cluster paling atas. Ayo kita fokus pada bagian yang mana kemudian kita share pada bagian yang mana,’’ ungkapnya.

Industri dan Produk Sendiri Kepala Bappeda Lobar, H. Baehaqi menegaskan komitmen Bupati Lobar untuk mendukung upaya NTB Gemilang. Kontribusi paling nyata yang diberikan Lobar ialah banyaknya tenaga kerja pada sektor pertanian dan tentu saja ini memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Lobar. ‘’Komitmen bupati terkait dengan NTB Gemilang. Kontribusi Lobar paling banyak di sektor pertanian,’’ ujarnya.

Guna mewujudkan upaya industrialisasi di Lobar, pihaknya kini tengah fokus bagaimana memodernisasi tenaga kerja sektor pertanian. Caranya ialah pertama dengan cara memodernisasi alat alat pertanian kemudian secara simultan pihaknya menyiapkan alat alat pe-

ngelolaan pascapanen. ‘’Sehingga tenaga kerja sektor pertanian ini berpindah ke sektor jasa. Nah ini melalui ekonomi kreatif karena hasil riset nasional ekonomi kreatif akan mampu menyerap tenaga kerja hingga 10 persen,’’ tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen dengan provinsi, pengembangan ekonomi kreatif dilakukan di dua kecamatan, yaitu Sekotong dan Gunung Sari. Untuk kecamatan Sekotong difokuskan pada pengembangan garam. ‘’Itu kami kembangkan dengan pola pengusaha inti dan plasma agar ASN di Lobar bisa mengkonsumsi garam beryodium,’’ jelasnya.

Selain itu untuk memperkuat upaya di atas, Bupati Lobar juga telah membuat peraturan agar menggunakan produk-produk dari Lobar. Dengan demikian 324 kepala keluarga yang memproduksi garam di sekotong, sekitar 8,5 hektar hasil produksi diserap oleh ASN setiap bulan.

Sementara pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Gunung Sari difokuskan pada petani gula aren. Hasil gula aren para petani kini sudah diolah menjadi berbagai hasil seperti gula semut dan permen, serta es krim. Dengan pengembangan ekonomi kreatif di Lobar, pihaknya optimis bisa menurunkan angka kemiskinan yang kini masih berada pada angka 15,2 persen.

Meski angka kemiskinan masih tinggi, namun pertumbuhan di Lobar mencapai 6,58 persen dengan angka ketimpangan sebesar 0,285. Dengan angka ini, berarti penduduk Lobar merupakan penduduk yang paling sejahtera karena ketimpangannya paling rendah di NTB. ‘’Ini komitmen kami di Lobar.

Selain itu dalam rangka belanja makan minum supaya masuk lagi ke negara semua OPD harus menggunakan produk Lobar.Ini sudah berlangsung dua tahun. Dan untuk acara-acara besar tidak akan dibayar kalau membeli jajan dan makanan di luar Lobar ini untuk mendorong PAD ini dalam rangka komitmen kita mensinergi-

kan arahan provinsi,’’ ujarnya.

Sementara untuk tahun 2020 mendatang, 100 persen MoU yang terkait dengan komitmen kabupaten dan provinsi sudah dilaksanakan pihaknya. Termasuk zero waste dan ekonomi kreatif semua sudah disingkronisasikan dan sinergikan dengan harapan bisa mengurangi kemiskinan. ‘’Walau sederhana, ekonomi kreatif tapi mampu memberi pengaruh terutama pada naiknya indeks kesejahteraan. Ke depan bagaimana sinergi kita di provinsi terutama kaitannya dengan ekonomi kreatif,’’ tukasnya.

Ramai-ramai Tanam Pohon Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Siti Hartina, MM mendorong agar gubernur dan seluruh bupati/walikota di NTB berkumpul di Bima pada 11 Januari 2019 mendatang. Saat itu, rencananya akan digelar penanaman pohon secara beramai-ramai untuk menandai pencanangan Bima sebagai pusat kayu putih di NTB. “Kemarin Bupati Bima mengundang Pak Gubernur untuk hadir di tempat beliau. Bagaimana kalau acara itu sekalian kita wujudkan sebagai satu bentuk sinergi awal. Jadi kita menanam ramai-ramai,” ujar Hartina.

Menurutnya, kehadiran seluruh kepala daerah di agenda ini bisa membangun kesan kuat bahwa seluruh pemangku kepentingan di NTB memang berkomitmen kuat mewujudkan NTB Asri dan Lestari. “Kita awali dari Bima,” ujarnya.

Hartina juga mengapresiasi kebijakan Bupati Bima yang mengeluarkan edaran untuk menghentikan perambahan hutan. Pemkab Bima juga tidak menyediakan anggaran APBD untuk mengembangkan komoditas jagung. Sebab selama ini meluasnya areal penanaman jagung ditengarai telah memantik perambahan hutan untuk dijadikan areal jagung.

“Jadi silakan menanam jagung dari anggaran lain, bukan dari APBD. Ini bentuk komitmen beliau untuk mendorong kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (dys)

Keunggulan Kabupaten/Kota, Keunikan NTB Gemilang Dari Hal. 1 Kekuatan dimaksud lanjut Martawang adalah program dan penganggaran.

Dalam suatu kesempatan katanya, dia pernah berdiskusi dengan Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy. Jika berbagai keunggulan dibangun dalam konstruksi kegemilangan dengan APBD NTB yang menembus angka di atas Rp 3 triliun. Pemprov NTB perlu menyisihkan anggaran Rp100 miliar untuk kabupaten/kota. Dengan tugas pembantuan dibuat komitmen antara Pemprov NTB dan kabupaten/kota. Dari komitmen akan diselesaikan beberapa pilar program pada kurun waktu tahun pertama hingga keempat. Pemprov NTB bisa memberlakukan penghargaan dan sanksi pada kabupaten/kota yang tidak membuat kekuatan dalam memback-up program provinsi. Nantinya, itu bisa dievaluasi alokasi anggarannya. ‘’Sampai Pak Bupati berseloroh kalau Rp10 miliar diberikan untuk mendukung zero waste bisa dilipat gandakan.

Ini akan menstimulus kabupaten/kota. Pada HUT NTB bisa diumumkan bahwa ini kabupaten/ kota akselaratif menggunakan anggaran untuk memback up keunggulan. Saya kira harus ada acara mengikat kabupaten/kota sehingga ke depannya berjalan,’’ terangnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Sumbawa Barat, H.Amry Rakhman menyampaikan, dua hal yang selama ini terus direnungkan dan sering dievaluasi, tetapi tidak diterapkan dalam model pendekatan pembangunan. Yaitu, konsep pembangunan yang dikenal dengan spasial dan sektoral. Spasial dalam pemaknaan sampai implementasi ada kesenjangan.

Dulu sudah jelas dalam dokumen apa dimaksud dengan spasial regional, kawasan produksi dan kawasan strategis provinsi. Jika kawasan strategis provinsi ada di kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten ada di masingmasing daerah. Lalu pendekatan sektoralnya apakah setiap aktivitas sektoral itu sudah diletakkan pada spasial yang ada. Ini yang belum dihimpun secara baik.

‘’Banyak yang kita lakukan dengan pendekatan komunitas terpecah. Dalam ekonomi tidak mencapai skala. Jika sudah ada pendekatan spasial regional mari disepakati dengan implementasikan,’’ katanya. Jika kawasan strategis provinsi tentunya provinsi jadi koordinator.

Dengan aktivitas dan kebutuhan produksi. Kalau kawasan strategis kabupaten, maka kabupaten jadi koordinator dan jadi kebutuhan, sehingga ujungnya adalah tercapainya program.

Dalam ilmu ekonomi, ada disebut politik ekonomi dan ekonomi politik. Politik ekonomi lebih pada penguasaan sumber daya. Ekonomi politik alokasi sumber daya. Dalam konteks perubahan otonomi sekarang SDM bergerak ke provinsi. Seperti hutan, tambang dan laut dan ini jadi otoritasnya ke provinsi dari perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Sementara, aktivitas ekonomi dalam makna alokasi sumber daya biasanya tetap diminta kabupaten/kota untuk apa yang unggul dan kebutuhan kabupaten/kota. Kebutuhan kabupaten/kota dengan alokasi sumber daya dengan kaitannya politik ekonomi yang otoritasnya ada di gubernur harus nyambung.

Kaitannya dengan smelter, sambung Amry, dua pendekatan spasial dan sektoral. Untuk pendekatan spasial, telah terpasang 1,200 hektar kawasan industri. 850 hektar dari 1.200 hektar itu smelter dan turunnya.

Seperti industri tambang beserta industri spasial yang ada. ‘’Spasial ini begitu luas. Ada yang jadi kewenangan provinsi, kabupaten dan nasional tergantung luasannya. Ini yang saya maksud dukungan ekonomi dari gubernur dan pemerintah pusat,’’ paparnya.

Untuk mendekatkan alokasi sumber daya dengan politik yang terjadi harus jadi sistem politik dan perekonomian. Dari 850 hektar, setengahnya sudah dalam penguasaan PT. AMNT. Khusus smelter, konstruksinya direncanakan telah dimulai pada 2020. Konstruksi smelter yang 154 hektar akan dijalankan dari Juni 2020 sampai 2022. Operasional smelter sendiri diprediksi akan mulai pada 2023.

‘’Nanti akan ada produksi turunannya seperti pupuk dan semen. Hal itu menjadi penting pemaknaan spasial dalam RTRW menjadi kawasan dalam makna otoritas di provinsi dan pusat,’’ pungkasnya.

Visi-Misi yang Sama Sementara Sekda Kabupaten Sumbawa, Hasan Basri, menerangkan bahwa sinergi yang dibangun antara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Sumbawa, dengan pemerintah provinsi telah diupayakan untukmemilikivisiyangsama.‘’Tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat. Karena itu visi-misi Kabupaten Sumbawa sejalan dengan visi-misi pemerintah provinsi,’’ ujarnya.

Beberapa indikator menurut Hasan, telah menunjukkan hal tersebut. Diantaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa melalui program-program pemerintah. Dimana pada 2015 IPM Kabupaten Sumbawa ada pada persentase 63,91 persen meningkat pada 2018 menjadi 66,77 persen.

Demikian juga dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 16,73 persen pada 2015 menjadi 14,08 persen pada 2018. Kemudian penurunan persentase pengangguran terbuka dari 4,20 persen pada 2015 menjadi 3,4 persen pada 2018. ‘’Pelayanan di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus kita tingkatkan. Seluruh Puskesmas di Sumbawa sudah terakreditasi sekarang,’’ ujar Hasan. Di bidang kesehatan, Pemda Kabupaten Sumbawa disebut tengah mengupayakan pembangunan rumah sakit rujukan dengan nilai mencapai Rp250 miliar.

Sepanjang tahun 2019, Hasan menerangkan Kabupaten Sumbawa telah menerima beberapa penghargaan. Salah satunya adalah menjadi daerah terbaik dalam penurunan angka stunting. Selain itu, terkait mewujudkan birokrasi yang bersih dan andal, peningkatan kualitas pelayanan publik mendapatkan penilaian dari Ombudsman dengan indikator-indikator keberhasilan yang baik.

‘’Opini BPK kami juga tujuh kali berturut-turut mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Salah satu ukurannya adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2019 sudah menunjukkan bahwa belanja yang kita lakukan sudah efisien dan efektif,’’ ujar Hasan. Selain itu, Kabupaten Sumbawa juga disebut mendapat predikat terbaik se-NTB untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan menjadi urutan ke-24 se-Indonesia.

Percepatan pembangunan infrastruktur juga terus ditingkatkan. Sepanjang 2019 Hasan menerangkan pembangunan jalan hotmix sepanjang 137 Km dengan anggaran Rp228 miliar. Ada juga pembangunan jembatan yang menghabiskan anggaran Rp27 miliar. ‘’Kita juga meningkatkan daya dukung jalan dan irigasi, sekaligus menuntaskan akses telekomunikasi. Dulu (di Sumbawa) masih susah sinyal, sekarang sudah tidak,’’ ujarnya.

Di sektor pertanian dan peternakan, program pemerintah juga ditujukan untuk peningkatan kapasitas petani untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan produksi padi hingga 480 ribu ton dalam satu musim panen, dan produksi jagung Kabupaten Sumbawa yang menyumbang 40 persen dari produksi jagung di NTB saat ini.

Untuk peternakan, peningkatan disebut terjadi pada produksi sapi dimana populasi sapi di Kabupaten Sumbawa saat ini mencapai 274 ribu ekor. Diterangkan Hasan, salah satu program utama pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas petani adalah pemberian pinjaman tanpa bunga dengan jumlah maksimal Rp5 juta per orang. ‘’Dari 157 desa yang ada, kita sudah menggulirkan 25 miliar untuk 126 desa. Khusus untuk para petani miskin untuk (modal) mengelola sawah. Nanti itu dikembalikan saat panen tanpa bunga,’’ ujar Hasan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu petani-petani dalam penyediaan modal awal sekaligus untuk meningkatkan hasil produksi. (cem/bay)

Pembangunan NTB Butuh Sinergi Dari Hal. 1 Karena jauh dan akomodasi ke sana mahal. Ini hal-hal yang harus dipikirkan. Ketika menonjolkan sesuatu, harus ada hal-hal luar biasa yang disiapkan,’’ ujar Firmansyah.

Selain itu, menurut Firmansyah bahwa dalam proses mendatangkan modal, pemerintah saat ini belum memanfaatkan secara maksimal potensi pengusaha lokal yang dimiliki NTB. Padahal hal tersebut dinilai memiliki satu kelebihan, yaitu tingkat kepercayaan mengingat komunikasi akan lebih mudah dilakukan jika in-

vestor tersebut memiliki kedekatan dan berada di lokasi bisnis yang cenderung lebih dekat.

Untuk memaksimalkan pembangunan sekaligus mengisi beberapa kekurangan tersebut, Firmansyah menerangkan pemerintah saat ini dapat mengadopsi konsep triple helix, yaitu konsep sinergi populer di mana komunikasi antara pemerintah, universitas dan industri menjadi satu untuk memberikan kontribusi positif. ‘’Sekarang bagaimana cara kita mendesain itu di NTB,’’ ujarnya.

Firmansyah menambahkan bahwa seluruh program Pemprov NTB saat ini masih dapat di-

tingkatkan. Misalnya didirikannya pabrik minyak kayu putih terbesar di NTB yang gaungnya masih bisa ditingkatkan untuk memberikan dampak lebih menyeluruh untuk kegiatan bisnis antar kabupaten/kota di NTB atau kabupaten/ kota dengan provinsi.

Hal tersebut diterangkan membutuhkan kelembagaan khusus untukmensinergikanempataspek.

Yaitu aspek produksi, distribusi, komersialisasi, dan pasar. ‘’Kita sering sekali gagal di (pembentukan) pasar. Kita membangun bagus, produksi bagus tapi pasarnya ini kita (kadang belum) pikirkan,’’ ujar Dosen Ekonomi Bisnis di Universitas Mataram tersebut.

Salah satu wacana yang disebut cukup menarik untuk mewujudkan sebaran pembangunan yang merata adalah wacana pembuatan jembatan Lombok-Sumbawa. Dimana jembatan tersebut diterangkan Firmansyah akan dapat memicu perputaran sekaligus menghilangkan sekatsekat yang membatasi pasar saat ini. ‘’Yang paling penting pembicaraan kita bagaimana Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota merancang institusional kelembagaannya. Supaya tahun depan mulai kelihatan masing-masing kabupaten/kota mulai hidup dengan perencanaan (pembangunan) yang ada,” ujarnya. (bay)

Senin, 16 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 14

Senin, 16 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 15

DPR RI SJP

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Senin, 16 Desember 2019

Hari Juang TNI AD, Kodim Sumbawa Gelar Operasi Bibir Sumbing Sumbawa (Suara NTB) Hari Juang TNI AD pada Minggu (15/12), turut dimeriahkan Kodim 1607/Sumbawa dengan menggelar operasi bibir sumbing. Kegiatan sosial ini bekerjasama dengan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir dan PT. Smile Trans Jumat (13/12) lalu.

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam sambutannya yang dibacakan Komandan Kodim 1607/ Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., menyampaikan, kegiatan Baksos tersebut merupakan implementasi dari pengabdian Prajurit TNI AD kepada rakyat. Lebih khusus, katanya, masyarakat NTB untuk membantu meringankan beban terutama warga yang membutuhkan pelayanan operasi secara gratis.

“Baksos operasi bibir sumbing ini, selain dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD ke 74 tahun 2019, juga untuk membantu masyarakat yang mengalami cacat bawaan sejak lahir yang mengalami kesulitan dalam

berbicara karena bibir sumbing,” ujar Danrem.

Baksos tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat, khususnya di wilayah NTB. Ini sekaligus ikut berpartisipasi mendukung suksesnya program Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, cerdas dan berkualitas menuju NTB yang gemilang.

Acara baksos yang akan dilaksanakan selama tiga hari, dihadiri perwakilan PT. Smile Trans, Plh. Karumkit Tingkat IV Mataram Mayor Ckm Drg. Farid Munandar bersama

(Suara NTB/ist_penrem)

Kegiatan operasi bibir sumbing yang digelar di Sumbawa.

‘’Gili Trawangan yang dulu menjadi pintu utama pariwisata di NTB, jangan-jangan terjadi ketidakseimbangan.

Satu sisi ada yang mengalami kemajuan, sisi lain mengalami stagnasi,’’ imbuhnya.

Program berikutnya yang memerlukan intervensi adalah program zero waste. Tiga gili menyumbang sampah sekitar 18 ton per hari. Rinciannya sampah Gili Trawangan 10 ton, serta Gili Meno dan Gili Air masing-masing 4 ton. ‘’Bicara zero waste sebagai program pokok provinsi, maka ini harusnya mendapat perhatian baik dari sisi teknis maupun pembiayaan. Bahkan Pemda KLU bersiap menyambut dukungan provinsi dan pusat dengan telah menyediakan tanah di masing-masing gili,’’ jelasnya.

Lain halnya dengan jalur Jalan Pusuk, Najmul berharap adanya intervensi provinsi untuk mengurai kemacetan di sana. Bahwa Jalan Pusuk yang berstatus jalan provinsi, diharapkan dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional.

Pemda KLU menurut dia, telah mendatangi Kementerian PUPR. Sebab secara topografi, perbaikan ruas jalan yang tidak begitu panjang membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemprov NTB sendiri telah memperbaiki ruas jalan jalur Pusuk setelah mendapat kritik dari warga dengan cara meminta donasi kepada pengguna jalan jalur Pusuk.

Najmul menganggap, usulan

perubahan status jalan di wilayah Pusuk belum terlambat untuk diajukan akhir tahun 2019. Pengusulan perubahan status jalan sendiri, berlaku selama 5 tahun sekali. Artinya, butuh waktu lama untuk diintervensi anggaran pusat. ‘’Kami sangat bersyukur, tetapi seandainya Pusuk ini bisa menjadi kawasan jalan nasional bisa kita bayangkan (dilebarkan). Di Senggigi sampai ke Pemenang itu jalannya sudah luar biasa, tentu biayanya sangat besar,’’ paparnya.

Ia mengingatkan pula, Lombok Utara di era pemerintahan sebelumnya, sudah dinobatkan sebagai kabupaten penyedia kakao nasional.

Potensi Lombok Utara sebagai produsen kakao sangat besar. Sebaran wilayah produksinya berada di Tanjung, Gangga, Kayangan dan sebagian Bayan.

Dalam konteks sinergitas itu, KLU berharap Pemprov NTB menggairahkan kembali motivasi dalam rangka produksi dan pengolahan hasil kakao di KLU. Keberadaan Kampung Cokelat di Dusun Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, setidaknya telah mendapat apresiasi dari kementerian terkait, di mana Kampung Cokelat sebagai objek wisata sekaligus tempat pembelajaran bagi petani dan pengunjung.

Kakao sebagai komoditas tanpa musim dengan volume panen tiap Minggu, menjadikan potensi Kakao sangat layak disentuh oleh industrialisasi. Najmul berharap, Pemprov

membangun industri khusus kakao di Lombok Utara yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Bupati Lombok Utara juga menyinggung regulasi yang menghubungkan Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Ia mencontoh, di Gili Trawangan banyak instansi seperti BKSDA, Syahbandar dan Kelautan.

Contoh kasus sebutnya, inovasi perusahaan membuat ayunan (swing) di tengah laut menimbulkan persepsi berbeda antarinstitusi. ‘’BKSDA mengatakan harus dirusakkan tetapi instansi pariwisata mengatakan tidak, harus diperbaiki,’’ ujarnya.

Demikian pula pada program pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD dan DD. Institusi Kemendes dan Kemendagri berbeda persepsi.

Kemendes mengatur dana bantuan PAUD diperbolehkan dialokasikan sebesar 30 persen dari APBDes untuk membantu seluruh PAUD, namun Kemendagri justru membatasi bantuan PAUD pada desa yang dibangun oleh desa saja. ‘’Dua kementerian mengatur 1 objek yang sama dengan dua aturan yang berbeda.

Maka dalam konteks itu, kami memerlukan semacam edaran dari Pak Gubernur supaya para Kepala Desa tidak takut menggunakan dana desanya.’’ ‘’Kami di Lombok Utara sudah membagi tugas, honor guru PAUD digaji oleh Kades, pembangunan PAUD juga oleh desa sehingga perkembangannya sangat massif,’’ pungkasnya. (ari)

ijaya Malang.

Adapun jumlah pasien yang sudah siap operasi bibir sumbing pada hari pertama sebanyak 17 orang dari Kabupaten Sumbawa. (ars/*)

Sembilan Perancang dan Perajin Raih Dekranasda Award 2019 Dari Hal. 3

Bupati KLU Minta Masalah GTI Cepat Dituntaskan Dari Hal. 3

Pasi minkes Rumkit, Kasdim Sumbawa Mayor Arm Huwairy dan Yayasan Sekar Lintas Nusantara Dengan Team Dokter Bedah Dari Fakultas Kedokteran Universitas Braw-

Ajang Dekranasda NTB Award ini katanya, akan membantu para pegiat kriya yang sudah ada, untuk mampu menumbuhkan jiwa kompetisi mereka serta membuka peluang baru dalam industri tenun . ‘’Saya yakin, melihat kekayaan kain tenun kita dan kreativitas yang ada, tidak lama lagi NTB akan menjadi pusat industri fashion muslim dunia,’’ ucap gubernur.

Ia menambahkan, kain tenun sebagai ikon yang dekat dengan masyarakat NTB dapat digunakan membawa pesan perubahan menuju modern di masyarakat. Namun tetap dengan desain menarik serta berbasis budaya dan kearifan lokal.

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati dalam laporannya mengatakan, Dekranasda NTB Award 2019, menjadi ajang penting guna memamerkan serta memperkenalkan hasil karya kriya unggulan dari pelosok daerah di NTB. Penganugerahan itu, menurut Hj.Niken merupakan pintu gerbang bagi karya-karya pemenang dalam rangka melestarikan kekayaan budaya provinsi di NTB. Serta untuk mendorong peningkatan kualitas produksi tenun dalam memasuki pasar global.

Hj.Niken memastikan bahwa program mendorong peningkatan mutu dan design produk kriya, harus dimulai dengan pembinaan dan penguatan sumberdaya untuk industri ini.

Seperti dijelaskan Hj Niken, sebelum malam anugerah Dekranasda NTB Award 2019 ini, telah dimulai dengan kegiatan inkubasi dan pelatihan bagi penenun, penjahit dan desainer kain tenun. ‘’Malam ini (Sabtu malam) hanya untuk memilih produk jadi kain tenun terbaik, setelah melalui proses penilaian dari tim juri,’’ ujarnya.

Dekranasda NTB juga menggelar Lomba Kriya dengan kategori kayu, logam, keramik dan material alam lainnya.

Dalam lomba desain fashion kain tenun ini, selain menilai konsep juga orisinalitas motif dan kain serta kerapian jahitan. Sehingga menghasilkan busana yang siap pakai (wearable) sebagai syarat produk industri agar dapat dipasarkan.

Pelaku dan pengamat kain tenun, Maya Damayanti mengatakan, secara umum yang luar biasa dari festival tenun

kali ini adalah hadirnya konsep desain milenial yang makin beragam dan siap pakai. Bahkan beberapa desainer seperti Bima memang berasal dari kaum milenial sendiri sehingga dapat menangkap desain dan pasar. ‘’Kalau dari kategori busana formal belum banyak pilihan desain dan komposisi warna. Masih harus digali lagi,’’ kata Maya.

Dalam lomba desain busana, menurut Maya, jumlah peserta yang mengirimkan karyanya, mencapai 105 desain.

Terdiri dari busana kerja pria 11 desain, busana kerja wanita 17 desain, busana kasual pria 9 desain, busana kasual wanita 24 desain, busana malam pria 11 desain dan busana malam muslim wanita 33 desain.

Sedangkan perancang dan perajin yang ikut dalam lomba ini sebanyak 45 hasil kriya.

Terdiri dari kelompok serat alam 12 karya, bahan kulit 1 karya, kelompok kayu-kayuan 8 karya, kelompok tekstil 6 karya, kelompok logam 17 karya dan kelompok material asli alami lain 1 karya.

Adapun kelompok peraih penghargaan bidang kriya unggulan, terdiri dari kelompok keramik berhasil disabet oleh, Arya Suharno, kelompok serat alam, Yong Ying Cing, dari binaan Lapas Perempuan Mataram. Kelompok batu – batuan, diraih atas nama Jaelani.

Kelompok kayu – kayuan, diraih Lalu Surya Sanjaya.

Kelompok tekstil, diperoleh oleh Rahma Wirnasari dan kelompok logam berhasil diraih oleh Abdul Kahar serta kelompok material asli alami didapatkan oleh Mustiadi.

Sedangkan pada lomba perancang busana, designer asal Kota Bima berhasil meraih juara I kategori busana casual pria dan juara I busana malam pria.

Kedua designer Indo Suryati asal Kelurahan Oi Foo dan Mustaqim dari Kelurahan Nae. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan peragaan busana berbahan tenun karya seniman/ designer terkemuka di NTB oleh puluhan peragawati di atas panggung catwalk.

Tak ketinggalan, para Ketua Dekranasda Kabupaten/ Kota se-NTB yang juga istri bupati/walikota, ikut ambil bagian sebagai peragawati yang tampil anggun diatas panggung catwalk mengenakan busana berbahan tenun khas daerah masing-masing. (r)

Laksanakan Program Agung Concern Bijak Kelola Sampah di Lombok Barat-NTB Dari Hal. 3 Bekerjasama dengan Greeneration Foundation (GF) dan Kelompok Swadaya Masyarakat di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Agung Concern menggelar acara pembukaan program Agung Concern Bijak Kelola Sampah “Eco Rangers” sekaligus workshop pertama pengelolaan sampah di Kantor Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (15/12) kemarin.

Hadir dalam acara ini, BOD Agung Concern, Samuel Haposan Siahaan, Gubernur NTB diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir.Madani Mukarom, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, DLH Lobar, perwakilan dari otoritas pelabuhan Lembar, Syahbandar Lembar, KSOP Lembar, PT ASDP dan Kepala Desa Lembar Selatan H Beny Basuki serta Kades Dasan Lekong LM. Rajabul Akbar.

BOD Agung Concern, Samuel Haposan Siahaan mengatakan Agung Concern atau dikenal Agung Line merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang transportasi yang membawahi beberapa perusahaan dengan lingkup bisnis otomotif, jasa logistik dan jasa pelayanan lainnya. Perusahaan ini berdiri dengan tujuan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara khususnya dalam bidang layanan transportasi sebagai tulang punggung kemajuan bangsa.

Hal ini didasari kondisi geografis Indonesia, di mana 1/ 3-nya daratan dan 2/3 berupa lautan serta berbentuk kepulauan. ‘’Karena itulah kami masuk dalam bisnis penyeberangan. Dan penyeberangan pertama yang kami tekuni (buka) di Lembar ini,” kata dia.

Lebih jauh katanya, masyarakat Lembar tentu sangatakrab dengan anak perusahaan Agung Line dan Agung Tamaraya yang sudah sejak lama beroperasi di beberapa

provinsi termasuk di NTB. Tahun ini, perusahaan Agung Concern berusia 65 tahun, tepatnya tanggal 20 Juli silam perusahaan ini berdiri. ‘’Di usia tersebut kami berkomitmen untuk terus turut berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah berkontribusi dalam pengelolaan sampah di masyarakat. Bertepatan di usia ke 65 tahun ini, Agung Concern memutuskan untuk mengadakan program CSR dinamakan Agung Concern bijak kelola sampah,”jelasnya sembari mengucapkan selamat atas HUT NTB ke 61 tahun.

Pemilihan tema program CSR Agung Concern Bijak Kelola Sampah di Lembar Selatan ini karena besarnya minat dan semangat masyarakat mengelola sampah. Semua pihak kata dia wajib berkontribusi dalam pengelolaan sampah, namun peran masyarakat menjadi hal yang utama. Terutama kalangan anak-anak muda. Sebab isu lingkungan sangat luar biasa. Ia berharap program ini dapat lebih memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan lingkungan. Program ini sendiri dilakukan di delapan provinsi yaitu Jakarta, Bengkulu, Bali, NTB, Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Lampung. Bekerjasama dengan Greeneration Foundation sebagai salah satu mitra kerja dalam program ini, pihaknya melihat bahwa masyarakat di Desa Lembar Selatan ini layak menjadi percontohan pola pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berbasis masyarakat.

Lebih-lebih dengan adanya potensi pariwisata yang besar dan Pelabuhan Lembar sebagai salah satu pintu masuk kedatangan turis lokal dan mancanegara untuk berwisata ke Lombok. Sehingga membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat di sini untuk menjadi percontohan dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Kegiatan ini diharapkan da-

pat dijalankan dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Komitmen dan penerapan yang konsisten serta terukur sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan program ini ke depannya. Kegiatan yang sama akan juga dilakukan di semua cabang dan anak perusahaan Agung Concern.

Relawan-relawan dari karyawan akan membantu mengembangkan metode Bijak Kelola Sampah di dalam perusahaan, sehingga nantinya kesadaran mengelola sampah dapat ditularkan kepada para karyawan lainnya serta seluruh stakeholder Agung Concern Group.

Dalam workshop yang diadakan Agung Concern tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, NGO, Bank Sampah dari daerah Lombok Timur dan masyarakat. Para peserta sangat antusias saling berdiskusi membahas pengelolaan sampah dan implementasi program Agung Concern bijak kelola sampah dengan program Eco Ranger di Provinsi NTB. Program berjangka waktu 3 (tiga) bulan hingga Januari 2020 ini menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung Sustainable Consumption and Production (SCP) sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke 12. Program berjangka waktu tiga bulan hingga Januari 2020 ini menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung Sustainable Consumption and Production (SCP) sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Program ini diharapkan dapat turut membantu pemerintah dalam penyusunan strategi pengelolaan persampahan dan infrastruktur yang akan mendukung perekonomian masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan workshop pertama ini masyarakat Desa Lembar Selatan, Keca-

matan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan karyawan PT Agung Concern yang tergabung dalam Eco Ranger mendapatkan pelatihan mengelola sampah sesuai jenisnya dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).

Sebagai serangkaian program CSR (Coorporate Social Responsibility) Agung Concern, kegiatan ini adalah salah satu perwujudan nilai perusahaan.

PT Agung Concern yaitu INCREDIBLE yang terdiri dari Integrity, Courage, Respect, dan Collaboration. Perwujudan dari nilai respect inilah yang mendasari implementasi program kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Tahun ini, PT Agung Concern memilih tema pengelolaan sampah yang menjadi isu nasional.

Kepala DLHK Provinsi NTB, Ir.Madani Mukarom menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Eco Ranger yang diadakan Agung Concern di Lembar, Lombok Barat. Ke depan ia berharap program ini dilanjutkan dan diperbanyak di daerahdaerah lain di NTB. Program ini jelas dia sejalan dan mendukung konsep zero waste (bebas sampah).

Kenapa Pemprov memilih NTB bersih? Jika mencontoh Singapura yang memproklamirkan diri sebagai negara terbersih di dunia sebagai iconnya. Sehingga seluruh dunia ingin memastikan benar atau tidak, Singapura itu negara terbersih. Karena keinginan memastikan kondisi kebersihan di Sungapura, berbagai dunia pun berdatangan ke Singapura yang luasnya tidak seberapa. Hal ini pun membuat Singapura tumbuh cepat dari berbagai bidang. ‘’Singapura dengan icon bersih ini menjadi negara transit.

Semua pesawat dan pelabuhan laut transit di sana,”ujar dia.

Menurut dia suatu Pemda yang terkenal tidak ada dari membangun bangunan megah, bertingkat atau suatu yang dibuat dalam sesaat. Seperti Ibu Tri Rismaharini, Walikota

Surabaya. Ia hanya mengerjakan pengelolaan sampah dengan baik dan tamanya didata.

Termasuk Ridwan Kamil ketika menjadi Walikota Bandung, daerah ini terkenal karena berhasil mengelola lingkungan, kebersihan, sampah dan menata kotanya.

Sementara itu Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid memperkuat apa yang disampaikan oleh Kadis LHK NTB dan pihak Agung Concern. Kata bupati, tidak ada alasan masyarakat tidak peduli terhadap kebersihan sebab dalam agama menekankan pentingnya hidup bersih. Menurut dia semua masyarakat wajib menjaga kebersihan. Kalau hanya mengandalkan pemerintah dalam menjaga kebersihan ini tidak akan bisa, tanpa ada kesadaran masyarakat sendiri. ‘’Sebarapapun banyak uang pemerintah untuk program kebersihan ini tidak akan bisa berhasil, kalau masyarakat tidak ada kesadaran,”jelasnya. Ia mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan mulai tingkat rumah tangga, RT, dusun hingga desa. Kades Lembar Selatan, H Beni Basuki menambahkan pihak desa dan masyarakat menyambut baik program Eco Rangers dari PT Agung Concern. ‘’Dengan hadirnya program Eco Rangers dari Agung Concern, kami yakin akan dapat menyelesaikan permasalahan sampah di desa kami,”jelas Kades muda ini.

Dengan 11 dusun di desanya, memang masalah sampah menjadi permasalahan. Ia yakin dengan adanya semangat kegotong-royongan dan kebersamaan bisa menjadi modal untuk melaksanakan program ini. Program ini kata dia akan melibatkan masyarakat dengan konsep pemberdayaan lokal. Sehinggga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan. ‘’Dengan adanya program ini bisa membangun semangat dan jadi juru selamat dalam menjaga kebersihan di desa kami,”jelas dia. (her/*)

Halaman 16

RSUD NTB Resmi Luncurkan Layanan Wisata Medis Dari Hal. 3 “Jadi selain produk wisata yang ditawarkan, kita juga mempersiapan para guide (pramuwisata) medis untuk mendampingi para pasien Medical Tourism ini,’’ ujar Hamzi. Salah satu motivasi utama dari diterapkannya wisata medis diterangkannya adalah kapasitas RSUD NTB yang telah cukup, baik dari segi fasilitas maupun keberadaan layanan unggulan, dalam hal ini layanan radioterapi.

Ke depannya Hamzi, pihaknya akan terus menambah layanan unggulan yang akan diberikan. Selain itu, pengolahan kosmetik dan penyediaan medical chekc-up dan hipnoterapi sebagai layanan tambahan akan ditingkatkan dalam waktu dekat.

Dalam kesempatan tersebut hadir perwakilan berbagai asosiasi industri pariwisata seperti Asita NTB, PHRI NTB dan Astindo NTB. Selain itu, hadir pula perwakilan rumah sakit pemerintah dan swasta yang masing-masing memamerkan layanan unggulannya yang dapat menyokong penerapan wisata medis di RSUD NTB. Diantaranya Rumah Sakit Harapan Keluarga yang menawarkan produk jasa layanan unggulan berupa treatment cuci darah dan Rumah Sakit Risa Centra Medica dengan pelayanan unggulan Baby Spa,dan produk kesehatan lainnya.Promosi akan gencar dilakukandiberbagai belahan dunia dibantu oleh stakeholder

terkait.Terlebih untuk mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Mandalika sebagai destinasi super prioritas nasional.Khususnyauntukgelaran MotoGP pada 2021 mendatang.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc yang meresmikan peluncuran wisata medis di RSUD NTB menegaskan bahwa keindahan alam NTB yang memikat ditambah keramah-tamahan masyarakatnya dan didukung jasa pelayanan medis yang ada diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan bahagia kepada pasien. Sehingga dapat mendorong optimisme untuk segera sembuh. ‘’Dengan eksotisme alam di NTB, akan menghadirkan rasa bahagia dan kenyamanan bagi pasien. Harapan hidup dan sembuh itu lahir karena adanya kenyamanan,’’ujar gubernur. Diterangkan bahwa di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan sekarang ini, hampir tidak ada sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Termasuk tidak ada penyakit yang tidak dapat dicarikan obatnya atau disembuhkan.

Dr. Zul menerangkan bahwa NTB memang sudah selayaknya menjalankan wisata medis. Selain karena alamnya yang indah, juga kesiapan pelayanan medis di hampir semua rumah sakit di NTB sudah sangat mendukung. ‘’Sehingga akan semakin memberikan optimisme kepada para pasien yang hendak datang berobat,’’pungkasnya. (bay)

Bangunan Cagar Budaya di Mayura Roboh Dari Hal. 3 Hujan disertai angin kencang mengakibatkan Bale Kambang di kompleks Taman Mayura runtuh. Namun patung yang berada di sekitar tidak ikut rusak. “Kejadian kemarin saat angin kencang,” kata Martawang dikonfirmasi, Minggu (15/12).

Informasi robohnya Bale Kambang berasal dari pengelola Taman Mayura. Tim Penanggulangan Bencana Kota Mataram terdiri dari BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, camat dan lurah turun ke lapangan. Penanganan Bale Kambang yang merupakan cagar budaya diperlakukan secara khusus dibandingkan dengan penanganan rumah rusak maupun penanganan pohon lainnya.

Aparat kepolisian diminta langsung memasang garis polisi di lokasi tersebut, sehingga tidak ada satu pun atribut atau material dari Bale Kambang dibawa keluar. Martawang menjelaskan, perlakuan khusus Bale Kambang karena penanganannya di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya. “Saya langsung telepone Kabag Ops

supaya segera dipasang garis polisi (police line),” ucapnya.

Balai Pelestarian Cagar Budaya sambung Martawang yang juga Asisten I Setda Kota Mataram, rencananya akan turun melakukan assesment. Dinas Pariwisata diminta mendampingi tim untuk mengecek kerusakan.

Pada prinsipnya kata dia, bangunan bersejarah itu akan dibangun kembali sesuai bentuk aslinya. Ada dugaan robohnya Bale Kambang akibat konstruksi tidak mampu menopang beban di bagian atap. “Informasinya sudah direhab. Awalnya menggunakan ilalang, tapi diganti pakai genteng,” jelasnya.

Selain situs bersejarah tersebut, rumah warga di Kelurahan Selagalas juga rusak tertimpa pohon besar. Sekitar 10 titik sebutnya, pohon tumbang akibat angin kencang Sabtu pekan kemarin. Tim terpadu khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengevakuasi pohon yang menutupi jalan maupun menimpa rumah warga.

Masyarakat yang menjadi korban langsung diberikan bantuan berupa selimut, makanan siap saji serta kebutuhan lainnya. (cem)

Bibit Lobster Terbaik di Dunia Dari Hal. 3 yang digelar Harian Suara NTB di ruang Redaksi Suara NTB, Sabtu (14/12).

Dahlan mengatakan, informasi mengenai besarnya potensi lobster di sepanjang pesisir selatan Pulau Sumbawa itu diperolehnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, baru-baru ini.

Sayangnya, potensi itu rupanya tak diimbangi pengelolaan yang baik. ‘’Bibit lobster dibawa ke Vietnam. Sebagai penghasil bibit lobster terbaik di dunia, kita tidak dapat apa-apa. Karena kapal penangkap bibit lobster ada di tengah laut menunggu.

Kemudian bibit lobster dibeli dari penangkap (nelayan), selanjutnya dijual ke Vietnam. Jadi Vietnam yang punya nama sebagai penghasil lobster terbaik di dunia. Padahal bibitnya diambil dari Bima. Ini sangat merugikan kita,’’ katanya.

Ini persoalan yang harus diselesaikan. Karena jika dibiarkan, kekayaan laut yang seharusnya mensejahterakan masyarakat.

Tetapi manfaat besarnya negara lain yang memperolehnya.

Kata Dahlan, ada investor yang ingin menanamkan investasi tambak udang dan memiliki lahan sekitar satu hektare. Namun hal itu justru ditolak, bahkan jalan menuju lahan tambak tersebut ditutup oleh warga Kecamatan Monta.

“Ada di selatan pantai Bima, tapi jalan selalu ditutup makanya kita akan membuka jalan sendiri,” katanya.

Untuk membuka jalan baru, Dahlanmengakupihaknyabahkan telah melayangkan surat kepada GubernurNTB,untukmemintaizin membuka jalan. Hanya saja belum disikapi sampai saat ini.

“Ini yang perlu diatensi bersama kaitan lobster dan udang ini kedepan,” katanya. (uki)

Proposal FS Jembatan Lombok - Sumbawa Dari Hal. 3 ‘’Sudah masuk proposalnya, tanggal 20 November ke Pak Gubernur. Tinggal menunggu kapan perlu presentasi. Tinggal diundang konsultan dari Korea itu suruh presentasi,’’ kata Amry.

Dari perentasi itulah akan diketahui besaran anggaran FS yang dibutuhkan. Termasuk waktu pelaksanaan dan teknisnya. Dalam proposalnya, konsultan asal Korea itu mengajukan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk melakukan FS Jembatan Lombok- Sumbawa. ‘’Bagaimana kita tahu masalahnya kalau presentasinya belum ada. Dari situ disepakati. Waktunya seperti ini, penganggaran kami mampu segini, jadilah FS. Turunlah dia melakukan FS,’’ terang Amry.

Meskipun anggarannya dialokasikan di APBD Perubahan 2020, Amry mengatakan FS akan dapat dieksekusi pada 2020. Hal itu tergantung perintah dari gubernur. Seberapa lama waktu yang diberikan kepada konsultan melakukan FS tersebut. ‘’Nanti tinggal diatur intensitas waktunya. Itu main waktu kalau penelitian bukan sama dengan membangun

konstruksi. Beda kajian dengan konstruksi,’’ tandasnya.

Diketahui, hasil pra studi kelayakan atau pra-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa sebesar Rp850 miliar sampai Rp1 triliun. Artinya, dengan panjang jembatan 16,5 km, total biaya konstruksi paling sedikit Rp16,5 triliun. Jika ditambah dengan asesorisnya, maka butuh biaya sekitar Rp20 triliun.

Sebelumnya, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menjelaskan bahwa jembatan Lombok-Sumbawa tersebut rencananya dari Pelabuhan Kayangan - Kertasari. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan perusahaan asal Korsel, sebagian besar kedalaman laut antara 18-20 meter.

Namun di sekitar Selat Alas, pada jarak 400-600 meter, kedalaman lautnya di atas 300 meter. Sesuai hasil pra-FS, ada beberapa opsi yang dibuat. Salah satunya pada area dengan jarak 400-600 meter tersebut dibuat terowongan. Menurutnya, pembangunan jembatan LombokSumbawa ini cukup visibel dari sisi investasi. Tetapi perlu diperdalam lagi dalam FS. (nas)

SUARA NTB Senin, 16 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 17

Pilkada Kota Mataram Diprediksi Diikuti Tiga Pasangan Mataram (Suara NTB) – Lembaga Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (PRESISI) memperkirakan Pilkada Kota Mataram 2020 bakal diikuti oleh tiga pasangan kandidat. Hal itu dilihat dari makin mengerucutnya peta politik akhir-akhir ini dan juga dari kalkulasi dan simulasi arah dukungan partai politik dalam membangun koalisi.

Ketiga paket ini yang dinilai memiliki kans besar untuk maju bertarung pada Pilkada Kota Mataram 2020 itu yakni pasangan Mohan Roliskana-Baehaqi, kedua pasangan Putu Selly Andayani-TGH. Abdul Manan, dan ketiga pasangan H.L. Makmur Said – H. Badruttamam Ahda.

“Kita memprediksikan bakal ada tiga paket calon yang akan bertarung di Pilwakot Mataram 2020 nanti. Simulasi arah koalisi partai dan juga nama-nama figur yang sudah muncul ini, kemungkinan besar bisa melahirkan tiga paket pasangan,” ujar Direktur PRESISI, Darwan, Sabtu (14/12) pekan lalu.

Jika simulasi paket pasangan itu tidak berubah bahwa akan memunculkan tiga paket pasangan, meskipun pada figurnya bisa saja terjadi perubahan. Akan tetapi dengan tiga paket pasangan, akan menciptakan suasana politik di Pilkada Kota Mataram akan lebih memberikan warna yang berbeda dengan Pilwakot sebelumnya.

Lebih lanjut disampaikan Darwan, bahwa saat ini memang dinamika politik Pilkada Kota Mataram masih berlangsung dinamis. Partai politik tengah saling menjajaki untuk membangun koalisi. Begitupun dengan kandidat juga gencar melakukan pendekatan dan lobi-lobi politik untuk meyakinkan partai politik agar memberikan dukungan terhadap dirinya.

Karena itu, Darwan berharap besar kepada parpol untuk benar benar melihat balon yang memiliki kualitas dan track record dan berpengalaman dalam urusan politik dan pemerintahan dalam menentukan arah dukungan, sekalipun figur tersebut bukan berasal dari luar kader partai. Sehingga yang jadi pertimbangan utamanya adalah kualitas dan track record balon, bukan pertimbangan siapa yang lebih berani bayar mahar lebih besar “Meskipun memang rasanya cukup sulit, karena bukan rahasia umum lagi soal mahalnya cost politik yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dukungan partai. Tapi bagaimana pun publik berharap parpol bisa menghadirkan figur yang berkualitas. Karena itu diharapkan penentuan arah dukungan parpol tidak semata karena transaksional, jika pilkada ini mau menghasilkan sosok figur pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya. (ndi)

Pengembangan Kasus RTG Sigerongan

Perlu Bukti Audit Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram melanjutkan kasus dugaan korupsi dana Rumah Tahan Gempa (RTG) Pokmas Repok Jati Kuning Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. pengembangan tersangka lain belum bisa dikebut.

Sebabnya, penyidik memerlukan tambahan alat bukti.

“Untuk tersangka lainnya, kita masih perlu audit kerugian negara,” beber Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Dia menjabarkan, pengembangan tersangka lain itu berkaitan dengan penerapan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor. Yang mana pasal tersebut mensyaratkan pembuktian unsur kerugian negara. Berbeda dengan tersangka Bendahara Pokmas Repok Jati Kuning, Indrianto yang dikenai pasal 8 UU Tipikor mengenai penggelapan dalam jabatan. “Makanya pengembangan kasusnya kita bagi jadi dua berkas,” ucap Joko.

Meski demikian, dalam unsur pasal 2 dan atau pasal 3 itu tidak serta merta berkenaan dengan pejabat pegawai negeri sipil sebagai pelakunya. “Kan unsurnya setiap orang. Bisa siapa saja,” imbuh dia. kasus dugaan korupsi Pokmas Repok Jati Kuning itu menjerat Indrianto, bendahara Pokmas yang diduga menggunakan dana RTG untuk keperluan pribadinya. Dana itu seharusnya disetorkan kepada warga yang berhak mendapatkan untuk memperbaiki rumah yang terdampak gempa Lombok Agustus 2018 lalu.

Tersangka Indrianto diduga memakai dana bantuan RTG sebesar Rp410 juta untuk keperluan sendiri.

Dana itu merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang. Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah untuk 70 KK. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima.

Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta.

Sementara di dalam rekening Pokmas masih tersisa sebesar Rp500 juta. (why)

Kasus Dana RTG

Yang Bandel akan Diproses

Mataram (Suara NTB) – Dari total 13 kasus dana Rumah Tahan Gempa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok, 11 kasus diantaranya masih dalam proses penyelidikan. Aplikator yang membawa kabur dana RTG diminta untuk mengembalikan.

Jika tidak, selepas 31 Desember nanti, polisi hanya punya satu pilihan, yakni penindakan.

“Ada dua pilihannya, diperbaiki atau pilih sel, kan gitu,” tegas Kabid Hukum Polda NTB Kombes Pol Abdul Azas Siagian dikonfirmasi akhir pekan lalu menjawab progres penanganan kasus dana RTG. Dia menyebutkan, batas waktu pekerjaan fisik pada 31 Desember mendatang. Namun, diperpanjang lagi selama tiga bulan untuk masa penyusunan pertanggungjawaban.

Tetapi untuk pekerjaan fisik yang diduga ada indikasi penyimpangan bakal langsung diproses hukum. “Ya itu nanti disikat, kita proses,” terangnya. Macam-macam modus yang dihimpun Polda NTB diantaranya sebagian besar dana RTG yang sudah dicairkan tidak dipakai untuk membangun. Indikasinya, aplikator yang ditunjuk Pokmas RTG tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK).

“Kalau aplikatornya mau memperbaiki, atau melanjutkan, silakan. Tetapi kalau masih ada yang tidak yang tentu akan disikat,” kata Azas seraya menegaskan rehab rekon pascagempa Lombok merupakan salah satu proyek strategis nasional. “Kalau yang dalam waktu dekat ini mau declare rehab rekonnya tuntas kan Mataram dengan Sumbawa Barat. Untuk daerah lain tetap ada pendampingan sampai nanti selesai semua,” pungkasnya.

Berdasarkan data BPBD Provinsi NTB per 13 Desember, dana yang telah disalurkan ke masyarakat sebesar Rp5,21 triliun dari total Rp5,59 triliun dana bantuan, Rp4,88 triliun diantaranya sudah ditransfer ke rekening Pokmas. Rumah rusak yang sedang tahap pengerjaan rehab sejumlah 62.959 unit. Sementara rumah yang sudah selesai dikerjakan sebanyak 125.130 unit. (why)

(Suara NTB/ndi)

MENDAFTAR - Balon Walikota Mataram, H. L. Makmur Said dan Balon Wakil Walikota Mataram, Badruttamam Ahda, keduanya bersamaan mendaftar di Hanura. Hal itu dinilai menjadi sinyal bahwa keduanya akan berpasangan pada Pilkada Kota Mataram 2020.

Daftar di Hanura, Sinyal Duet Makmur-Ahda Makin Kuat Mataram (Suara NTB) – Sinyal duet pasangan kandidat bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020 yakni H. L. Makmur Said dan H. Badruttamam Ahda makin terang ketika keduanya melakukan pendaftaran secara bersamaan di Partai Hanura, Sabtu (14/12) pekan lalu.

Pendaftaran yang dilakukan oleh Makmur dan Ahda ke Hanura pada waktu yang bersamaan tentu bukan sebuah perkara kebetulan belaka.

Melainkan hal itu justru memberikan sinyal kuat bahwa keduanya bakal menjadi pasangan pada perhelatan Pilkada Kota Mataram 2020.

Saat dikonfirmasi terkait dengan hal itu, antara Makmur dan Ahda memilih irit bicara.

Mereka enggan untuk memberikan keterangan lebih jauh terkait rencana duet keduanya di Pilkada Mataram. “Ya kita samaan daftar, dan kita samasama dalam proses. Untuk leb-

ih jelasnya silahkan konfirmasi Hanura saja,” ujar Makmur.

Demikian juga dengan Ahda, ia tak memberikan banyak pernyataan kepada wartawan soal pasangannya. Usai menyerahkan formulir pendaftaran di Hanura ia langsung buru-buru meninggalkan kantor DPD Hanura. “Ini sudah azan Magrib, nanti sama tim penjaringan Hanura saja lebih lengkapnya soal pendaftaran kita di Hanura,” ucap Ahda.

Ketua tim penjaringan DPC Hanura Kota Mataram, Ahmad Ispan yang dikonsumsi menjelaskan bahwa dari sejak partainya membuka

pendaftaran mulai dari tanggal 1 Desember lalu sampai dengan sekarang ini, baru dia figur itu saja, yakni Makmur dan Ahda yang menunjukkan keseriusannya untuk didukung Hanura. Karena hanya mereka berdua saja yang sudah resmi menyerahkan formulir pendaftaran.

“Hanura membuka pendaftaran kepada semua figur, semua kita akan terima.

Tapi dari kami mulai buka pendaftaran sampai sampai tanggal 20 Desember. Kalau memang mereka antusias dan serius jadi kontestan di Hanura, pasti mereka akan tegas

Gerindra Targetkan Sapu Bersih Kemenangan Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) – Dipenghujung tahun 2019, konstelasi politik jelang Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB semakin meningkat. Sejumlah partai politik mulai terus bergerak melakukan konsolidasi internal untuk penguatan mesin politik partai dalam rangka memastikan kesiapan untuk menghadapi dan memenangkan Pilkada.

Minggu (15/12) kemarin, DPD Partai Gerindra melakukan Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) untuk membahas kesiapan partai menghadapi Pilkada NTB 2020 mendatang. Rakerdasus itu diikuti oleh 110 peserta yang berasal dari kalangan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota hingga pengurus cabang partai Gerindra.

Dari unsur pengurus DPP yang hadir adalah Dewan Pembina dan Anggota Badan Seleksi Organisasi (BSO), Mayjen TNI (Purn) Amir Tohar yang mewakili DPP Partai Gerindra, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK). Dan juga Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H Ridwan Hidayat, Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman Ahim.

Ridwan Hidayat dalam sambutan pembukaan Rakerdasus itu menyampaikan bahwa kegiatan itu digelar untuk konsolidasi kesiapan mesin politik Partai Gerindra guna memenangkan pesta politik di tahun 2020. Diapun melaporkan bahwa di tahun 2019 ini sudah dituntaskan pembentukan pengurus Anak Anak Cabang (PAC) di seluruh kecamatan di NTB. “Segera pada Bulan Februari mendatang (2020), pembentukan struktur partai sampai ke tingkat anak ranting se NTB kita targetkan sudah rampung terbentuk,” katanya.

“Karena itu mengapa konsolidasi ini sangat penting dan strat-

(Suara NTB/ndi)

Dewan Pembina dan Anggota BSO DPP Gerindra Mayjen TNI (Purn) Amir Tohar (tengah), didampingi Ketua BPD Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) dan Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H Ridwan Hidayat (paling kanan) egis, untuk kepentingan jangka panjang dan juga lebih-lebih kepentingan Pilkada 2020. Kalau semua struktur ranting ini sudah terbentuk, saya yakin semua Pilkada bisa kita menangkan, karena kita punya mesin yang sudah kuat,” tegasnya.

Sementara HBK sendiri menegaskan bahwa keberadaan struktur partai hingga tingkatan paling bawah sangat penting, jika Gerindra ingin tetap eksis dalam setiap perhelatan politik. Karena itu pembentukan struktur partai menjadi fokus utama Gerindra saat ini. Sehingga pada Pilkada 2020 dipastikan semua struktur sudah terbentuk rapi.

“Kita sudah merasakan bagaimana mesin partai kita hanya cantik dalam laporan.

Tapi ternyata setelah kita turun kita merasakan banyak kebocoran dan lubang, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Padahal pengurus di bawah ini adalah ujung tombak partai,” tegasnya.

“Kita masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi kita harus mulai menatanya. Jangan sampai pengalaman Pemilu 2019 kemar-

in terulang lagi, di mana kita paling lemah ada di saksi, hampir kita tidak punya saksi kemarin,” sambungnya.

HBK memberikan arahan agar dalam pembentukan anak ranting supaya diisi mayoritas anak muda yang bisa menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya generasi muda yang paham gadget dan teknologi dapat bermanfaat besar saat perhelatan Pilkada, Pileg hingga Pilpres ke depan.

“Karena struktur (milenial) ini akan menjadi ujung tombak dari pembentukan saksi yang akan berkegiatan di TPS baik dalam Pemilukada, Pileg hingga Pilpres, supaya agenda Partai Gerindra di Pilpres 2024 mampu memberikan sokongan besar,” jelasnya.

Terakhir sambutan dari Mayjen TNI (Purn) Amir Tohar, yang juga membuka Rakerdasus tersebut, kembali menegaskan peran anak ranting sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan pemilu ke depan.

“Ranting sangat menentukan saat Pilkada karena di situlah kita siapkan saksi dalam menghadapi permainan Pilkada,” tegasnya. (ndi/*)

mengembalikan formulir pendaftaran,” katanya.

Disampaikannya, bahwa beberapa kandidat memang sudah mengambil formulir pendaftaran di Hanura. Namun yang sudah mengembalikan baru Makmur dah Ahda saja. “Kami dapat kepercayaan dari Ahda dan Makmur, walaupun beberapa waktu lalu Ashanul Khalik juga sudah ambil blanko pendaftaran, tapi belum ada konfirmasi kapan mau dikembalikan. Baru dua orang ini saja daftar resmi dan serahkan kelengkapan administrasi,” katanya.

Ketika dikonfirmasi terkait pendaftaran yang dilakukan oleh Makmur dan Ahda pada waktu yang bersamaan itu. Ispan mengatakan bahwa pendaftaranya yang dilakukan oleh keduanya bukan sebagai pasangan, tapi atas nama pribadi-pribadi. Sekalipun me-

mang Makmur sendiri mendaftar sebagai bakal calon Walikota dan Ahda sebagai bakal calon Wakil Walikota.

“Mereka mendaftar atas pribadi-pribadi bukan sebagai pasangan, kebetulan saja yang daftar ini satu jadi calon Walikota, yakni Pak Makmur dan satu jadi Wakil, Pak Ahda. Ya mungkin mereka kebetulan saja samaan waktunya mendaftar, tapi lepas dari itu, rencana keduanya akan berpasangan atau tidak, soal dukungan pasangan nanti kembali kebijakan partai,” ucapnya.

Sinyal bahwa Makmur dan Ahda bakal berduet sebagai pasangan bakal calon di Pilkada Kota Mataram sebenarnya sudah terlihat dai beberapa waktu lalu yakni saat keduanya juga melakukan pendaftaran ke PPP dan PAN berbarengan pada hari yang sama juga. (ndi)

Penanganan Korupsi

Tunggakan Kasus Dikerjakan Tahun Depan Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menuntaskan lima kasus korupsi pada tahun 2019 ini. Selanjutnya, target penanganan kasus korupsi bertambah menjadi 17 kasus tahun 2020 mendatang.

Termasuk melanjutkan tunggakan kasus. “Masih ada kasus marching band yang belum selesai,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Kasus tersebut masih mengganjal di bukti unsur kerugian negara. Penanganannya akan berlanjut tahun depan. Sementara empat kasus lainnya sudah tuntas, diantaranya, pungli Rutan Polda NTB tahun 2018 yang menyeret oknum pejabat Kompol Tuti Mariati sehingga dihukum pengadilan tiga tahun penjara.

Kasus lainnya, kasus DD/ ADD Sukamulya Labangka, Sumbawa tahun 2015 dengan terdakwa mantan Kades, Azhar.

Kasus yang merugikan negara Rp897,7 juta itu membuat Azhar dipenjara enam tahun penjara berdasarkan vonis hakim banding Pengadilan Tinggi NTB. “Secara umum penanganan kasus tindak pidana korupsi bisa diselesaikan sesuai target. Masih ada beberapa lagi yang perlu ditambahkan. Itu dikerjakan tahun depan,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTB AKBP I Gusti Putu Gede Ekawana Putra merinci, anggaran penanganan kasus korupsi tahun 2020 mencapai Rp3,3 miliar.

Diantaranya untuk membiayai penanganan 17 kasus. Lima kasus korupsi kategori sulit diberi keistimewaan anggaran lebih. Sejumlah Rp 2,3 miliar lebih digunakan untuk menangani 12 kasus kategori sedang.

Sisanya Rp 1,04 miliar untuk kasus kategori sulit. “Kasus yang masuk kategori sulit itu membutuhkan anggaran yang lebih besar,” terangnya.

(Suara NTB/dok)

Syamsudin Baharuddin Kasus yang dioper penanganannya tahun depan antara lain yang sudah di tahap penyidikan. Seperti kasus dermaga Gili Air tahun 2018 yang sudah menyeret lima tersangka mulai dari pejabat Dishublutkan Lombok Utara, konsultan pengawas, kontraktor pemenang tender, dan rekanan pelaksana pekerjaan. Kemudian, kasus pengadaan alat peraga kesenian Marching Band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017. Kasus yang menjerat dua orang sebagai tersangka itu belum tuntas.

Berkasnya masih belum dinyatakan lengkap karena masih ada kekurangan.

Sementara yang masih di tahap penyelidikan diantaranya, kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) pada Poltekkes Mataram tahun 2017; proyek fisik pembangunan Rumah Sakit Pratama Manggelewa Dompu tahun 2017; Kasus pengelolaan anggaran KONI Kabupaten/kota se-NTB tahun 2018; anggaran sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara; proyek pembangunan Dermaga Waduruka Kabupaten Bima tahun 2018; dan kasus proyek Jalan Barabali-Mantang, Lombok Tengah tahun 2018. (why)

Senin, 16 Desember 2019

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Halaman 18

Senin, 16 Desember 2019

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Halaman 19

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 16 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Lombok Astoria Jamin Kebersihan Hotel Mataram (Suara NTB) Kebersihan menjadi salah satu aspek penting dalam pelayanan yang diberikan, khususnya oleh pelaku industri perhotelan. Pasalnya, dengan menjamin kebersihan maka jaminan terhadap kenyamanan tamu juga ikut diberikan.

Hal tersebut seperti yang diterapkan di Hotel Lombok Astoria.

Di mana tim housekeeping NTB/ist) hotel bintang Executive Housekeeper Hotel (Suara Lombok empat tersebut Astoria, EmilJaehabut menerapkan standar tinggi dalam hal kebersihan. Executive Housekeeper Hotel Lombok Astoria, Emil Jaehabut, menerangkan bahwa standar yang diterapkan di Lombok Astoria sampai saat ini telah mengantar hotel bintang empat tersebut meraih beberapa penghargaan.

Salah satu penghargaan yang pernah didapatkan adalah The Best Guest Experience in Cleanliness Premium yang dalam ajang Traveloka Hotel Awards 2018. “Itu adalah hasil dari pemilihan setiap provinsi, maka hanya terpilih satu hotel. Untuk Provinsi NTB yang terpilih adalah hotel kami, Hotel Lombok Astoria,” ujar Emil ketika ditemui, Minggu (15/12).

Penilaian utama dari penghargaan tersebut didasarkan pada ulasan yang diberikan oleh tamu hotel sendiri. Sampai saat ini, nilai kebersihan Hotel Lombok Astoria di berbagai situs online wisata adalah 8,9 poin.

Diterangkan Emil, penghargaan utamanya juga diraih Hotel Lombok Astoria. Hotel ini memang terbukti menunjukkan komitmen untuk mengutamakan kebersihan hotel. Dicontohkan seperti standar yang diterapkan baik di kamar maupun fasilitas umum yang ada di dalam hotel. “Seperti lobby itu tidak boleh ada debu atau kotoran jenis apapun. Dan itu selalu dalam pengawasan tim hotel setiap hari, setiap waktu,” ujarnya.

Terkait kebersihan kamar, disebut Emil perhatian utamanya diberikan kepada kesegaran sirkulasi udara di dalam kamar. “Selain harus bersih, kamar juga harus tetap harum,” ujarnya. Hal itu berlaku untuk seluruh jenis kamar di Hotel Lombok Astoria. Untuk semua tipe kamar termasuk yang tidak bebas rokok sekalipun .

Hotel Lombok Astoria sendiri saat ini didukung oleh karyawan dengan tenaga terlatih sebagai tim housekeeping yang dikuatkan oleh dua orang supervisor, baik untuk area umum maupun kamar. Seluruh tim kerja tersebut diterangakn Emil memiliki kecakapan untuk mengakomodir seluruh kebutuhan dan masukan dari tamu terkait kebersihan dan kondisi hotel secara umum yang berhubungan dengan pelayanan.

“Jika ada masukan atau keluhan dari tamu, tim kami dengan cekatan siap mengakomodir dan memberikan solusi terbaik,” ujar Emil yang juga menjabat sebagai Sekretaris di asosiasi profesi, Indonesian Housekeepers Association (IHKA) NTB tersebut. (bay)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HKTI NTB Susun Penyediaan Modal Ringan bagi Petani Mataram (Suara NTB) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank NTB Syariah, Jumat (13/12) di Mataram.

Kerjasama tersebut antara lain terkait penyediaan modal bagi petani, khususnya untuk komoditas bawang putih dan jagung, dengan mekanisme yang tidak merugikan petani.

Ketua DPD HKTI NTB, H. Rumaksi, SJ.SH., menerangkan bahwa langkah tersebut merupakan upaya bersama HKTI NTB dan Bank NTB Syariah untuk meningkatkan kapasitas petani, terutama dari segi ekonomi. ‘’Petani kita sesuai dengan arahan Ketua Umum HKTI, tidak boleh lagi miskin,’’ ujarnya ditemui di sela-sela kegiatan penandatanganan kerjasama di Mataram.

Peran HKTI NTB menurutnya, merekomendasikan petani yang dapat mengikuti program Tunas Sejahtera di Bank NTB Syariah. Di mana pihak bank menyediakan anggaran hingga Rp10 juta per hektare untuk petani yang mengikuti program tersebut.

Wakil Bupati Lombok Timur ini menerangkan bahwa pemberian modal ke petani yang dilakukan HKTI NTB dan Bank NTB Syariah adalah pola kemitraan. Saat ini, HKTI NTB tengah mengupayakan adanya

peraturan daerah terkait harga minimal untuk produksi pertanian di NTB. ‘’Jadi harga pasarnya bisa kalau anjlok, harga minimal itu yang jadi patokannya,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo, menerangkan bahwa untuk program Tunas Sejahtera pihaknya telah menganggarkan dana sebesar Rp75 miliar khusus untuk petani. ‘’Itu pembiayaan untuk mereka bertanam, kaitannya adalah pembiayaan untuk sarana produksinya,’’ ujarnya, Jumat (13/12).

Besaran anggaran, tergantung pada luas lahan dari masing-masing petani. Di

mana pengembalian dana diambil dari pemotongan hasil penjualan yang disetorkan kepada pihak-pihak pembeli.

Setiap petani yang ingin mengikuti program tersebut dibolehkan melakukan pengajuan untuk satu siklus tanam, berkisar antara 4-6 bulan. ‘’Begitu dia selesai satu siklus itu, dia boleh mengajukan lagi,’’ pungkasnya. (bay) (Suara NTB/ist)

KERJASAMA - Ketua DPD HKTI NTB, H. Rumaksi(kedua kiri) berfoto bersama Direktur Utama Bank NTB Syariah, H.Kukuh Rahardjo (tengah) seusai melakukan penandatanganan kerjasama program Tunas Sejahtera