Edisi Sabtu 16 Nopember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 16 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 207 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Biang Kerok Kerusakan Hutan

SPPT Dalam Kawasan Hutan Belum Dicabut

Mataram (Suara NTB) Maraknya penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk lahan di dalam kawasan hutan disinyalir menjadi biang kerok terjadinya kerusakan hutan di NTB. Untuk itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc, pada tanggal 12 Maret 2018 telah menyurati Bupati/Walikota yang ada kawasan hutan di daerahnya.

Dari sembilan Pemda Kabupaten/ Kota yang ada kawasan hutan di daerahnya, baru Bupati Bima dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah menindaklanjuti surat edaran Gubernur NTB dengan nomor 522/480.1/XII/PHKSDAE-DISLHK/ 2018 tentang penghentian penerbitan SPPT di dalam kawasan hutan. Sedangkan tujuh bupati/walikota, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima belum merespons surat gubernur tersebut.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1234567890123456789012345678901212 (BPKP) NTB menerima permintaan audit 11 kasus ko1234567890123456789012345678901212 rupsi. permintaan itu datang dari Aparat Penegak Hukum 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (APH) selama tahun 2019. Sebagian masih harus ditin1234567890123456789012345678901212 daklanjuti dengan Audit Investigasi (AI), selebihnya tinggal 1234567890123456789012345678901212 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

1234567890123456789012345678901212 Salah satu kasus yang sudah rampung, terkait audit 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kasus dugaan korupsi pada aset Lombok City Center 1234567890123456789012345678901212 (LCC) Gerimak Lombok Barat, atas permintaan Kejak1234567890123456789012345678901212 saan Tinggi (Kejati) NTB. Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212

(Suara NTB/bul)

BPKP Audit 11 Kasus Korupsi

TO K O H TIM Penggerak PKK Provinsi NTB melaksanakan program kesehatan sebagai pendukung program pemerintah dalam menangani permasalahan kesehatan melalui revitalisasi posyandu.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Dompu, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, M.Sc., mendorong PKK Kabupaten Dompu untuk menjalankan program ini.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/ist)

Dorong Perbaikan Gizi

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

HUTAN RUSAK - Beginilah kondisi hutan di Pulau Sumbawa yang gundul dan harus segera dilakukan reboisasi. Bupati/walikota diminta mencabut penerbitan SPPT di kawasan hutan agar kerusakan hutan tidak semakin parah.

Penyerapan Dana APBN Lambat

Gencarkan Revitalisasi Posyandu

KO M E N TTAA R

DIBANGUN - Tugu Mataram Metro di Lingkar Selatan akan menjadi kebanggaan Kota Mataram. Pembangunan tugu ini diharapkan selesai tahun ini. Tugu ini akan menjadi ikon pintu masuk Kota Mataram dari jalur by pass Lombok International Airport.

PERBAIKAN gizi disebut menjadi salah satu solusi untuk masalah kesehatan yang terjadi di NTB. Pasalnya berkaca dari peningkatan jumlah penderita, khususnya untuk penyakit tidak menular, sebagian disebabkan oleh masalah asupan gizi sejak masih dalam kandungan.

“Jadi kita berharap semua generasi itu mulai yang bayi sampai tua harus sehat kalau mau dijadikan Indonesia yang unggul, sehat dan produktif,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH dikonfirmasi, Jumat (15/11) di Mataram.

Bersambung Nurhandini Eka Dewi ke hal 11

Penerbitan Juklak dan Juknis Harus Dipercepat Mataram (Suara NTB) Penyerapan dana APBN khususnya dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi di NTB sering menjadi sorotan. Karena penyerapannya yang rendah, meski sudah memasuki semester II 2019.

Pemprov NTB telah mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi. Pemprov mengatakan terlambatnya penyerapan dana APBN tersebut lantaran ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang terlambat turun atau dilakukan revisi di tengah jalan oleh kementerian/lembaga.

“Karena juklak dan juknis turun dari pusat terlambat.

Itu menjadi salah satu kendala. Itu nanti kita komunikasikan dengan pusat. Makanya kenapa perlu komunikasi antara Sekretariat Daerah, Bappeda dan OPD. Supaya ketika ada informasi keterlambatan, bisa kita

ketahui segera penebabnya,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (15/11).

Menjelang sebulan berakhirnya tahun anggaran 2019, Irnadi mengatakan rata-rata penyerapan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi OPD Pemprov NTB sudah berada di atas 80 persen.

Tahun depan, Pemprov meminta pemerintah pusat atau kementerian/ lembaga terkait agar lebih cepat menerbitkan Juklak dan Juknis.

Sehingga dana APBN tersebut dapat dieksekusi lebih awal.

“Kadang ada perubahan

“Kita berharap kepada Pemda kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan dan masih belum menindaklanjuti surat edaran gubernur terkait pencabutan dan penghentian penerbitan SPPT di dalam kawasan hutan untuk bisa mengikuti jejak Bupati Bima dan Bupati KSB,” kata Kepala Dinas LHK NTB melalui Kepala Bidang Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB, Mursal, SP, MM dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/11).

Bersambung ke hal 11

Juklak dan Juknis di tengah jalan. Sehingga itu mengubah alur,” katanya.

Ke depan, diharapkan sejak mulai perencanaan sampai pelaporan diharapkan daerah dilibatkan. Sehingga, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi tersebut punya efektivitas turut menunjang pencapaian indikator utama RPJMD NTB. “Data terakhir sudah tak ada yang nol.

Penyerapannya rata-rata sudah bagus. Ada yang sudah 90 persen.

Bersambung ke hal 11

H. Irnadi Kusuma

Tetap Waspada

Aktivitas Kegempaan di NTB Mengecil Mataram (Suara NTB) Hingga pekan kedua November 2019, aktivitas kegempaan di NTB terus mengecil, intensitasnya pun menurun. Dua gempa yang paling dirasakan, terjadi di Bima dan Bali. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tetap mengimbau agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan.

Pada infografis BMKG, seismisitas atau aktivitas kegempaan periode minggu kedua November jumlah kegempaan 155 kejadian. Meski cukup banyak, namun kekuatannya relatif kecil. Kekuatan gempa terbanyak dengan kurang dari skala atau magnitudo 3. “Artinya, gempanya kecil dengan kedalaman dangkal,” kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi, Jumat (15/11).

Di antara kejadian itu, hanya terdapat 2 gempa yang dirasakan. Baru baru ini di Utara Bali dan Bima. “Sehingga total aktivitas tertinggi dalam Minggu kedua ini pada tanggal 14 tercatat 61 kejadian,” kata Ardhianto.

Ia menambahkan, informasi itu disampaikannya bertujuan untuk kesiapsiagaan masyarakat, sehingga masyarakat sadar sedang tinggal di daerah dengan kegempaan yang aktif. “Sehingga tidak perlu panik, namun menjadi masyarakat yang siap ketika bencana gempa bumi Ardhianto Septiadhi terjadi,” tandasnya. (ars)

Kembangkan Industri Peternakan

Kesinambungan Bahan Baku Jadi PR NTB

Nuryanti

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengembangkan industri peternakan di daerah ini. Namun, kesinambungan produksi bahan baku masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

Kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku menjadI syarat penting yang harus ditata untuk pengembangan industri peternakan di NTB. Pemprov NTB sudah berkomunikasi dengan investor atau pengusaha yang akan mendatangkan 1.000 ekor sapi Australia untuk penggemukan di NTB. Sudah disiapkan juga Rumah Potong Hewan (RPH) bertaraf internasional di Banyumulek

Lombok Barat untuk produksi daging beku.

“Sekarang ketika kita mau skala produksi, intinya produk yang masuk skala industri harus punya tiga syarat. Bagaimana kuantitas terjaga, tidak on off, kadang ada, kadang tidak.

Kemudian kontinuitasnya. Dan terakhir kualitasnya,” kata Plt Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Nuryanti, SE, ME., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (15/11).

Ia mengatakan harus dipastikan kuantitas, kualitas dan kesinambungan bahan baku untuk mendukung industri peternakan di NTB. Ia menyebut, perkembangan industri pariwisata NTB menjadi pasar untuk produk daging sapi yang diolah di daerah ini.

“Jadi, industri pariwisata

yang sudah digenjot selama ini, sekarang harus diimbangi dengan industrialisasi baru, untuk memenuhi kebutuhan daging lokal. Misalnya daging sapi,” katanya.

Ia mengatakan agar kuantitas dan kualitas sapi NTB terpenuhi untuk mendukung pengembangan industri peternakan. Maka sekarang dikembangkan tanaman lamtoro yang akan menjadi sumber pakan sapi dan kambing.

Di samping dapat menghijaukan hutan dan lahan kritis, tanaman lamtoro juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak. Karena daun lamtoro memiliki kandungan protein sekitar 22 persen, dibandingkan tanaman jagung yang hanya memiliki serat.

Dengan pengembangan

sektor hulunya, kata Nuryanti maka target NTB swasembada daging berskala industri akan dapat terwujud. Ketersediaan pakan ternak akan berdampak terhadap kuantitas dan kualitas sapi.

Selama ini, kata mantan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda NTB ini, RPH Banyumulek tak beroperasi, karena bahan bakunya yang kurang. Atau sapi yang disembelih di RPH tersebut tidak dapat dipenuhi sesuai kapasitas RPH. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc. F, M.Si mengatakan tanaman lamtoro untuk sumber pakan ternak akan dikembangkan Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Sabtu, 16 November 2019

Pendidikan Agama Sejak Dini PADA perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2019 ini, Kelurahan Pagesangan Timur akan kedepankan pendidikan agama bagi semua pihak. Terutama, bagi anak muda milenial agar lebih memahami sejarah perjuangan Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/11), Lurah Pegesangan Timur, Lala Fatribana mengatakan, pada perhelatan maulid Nabi Muhammad tahun 1441 Hijriah ini, Pemerintah Kota Mataram menekankan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan keagamaan. Pada perayaan maulid Nabi Muhammad ini, merupakan momentum membangkitkan semangat semua pihak dalam memberikan pemahaman tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan keagamaan.

Acara perhelatan maulid tahun ini, jelas Lala, sangat bagus dan mantap untuk selalu dipertahankan. Karena, dari perayaan ini, Pemkot Mataram dan semua pihak jajaran Pemkot Mataram terus bisa bersinergi memberikan pengajaran kepada anak-anak kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. “Walaupun di kelurahan tidak ada acara perayaan seperti rangkaian lomba-lomba, kita tetap memberikan contoh kepada warga untuk selalu mencontoh Nabi Muhammad SAW,” kata Lala kepada Suara NTB, kemarin.

Menurutnya, pada zaman milenial ini, perlu kiranya membangun pendidikan agama, baik di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dikarenakan, kaum milenial kita hari ini sudah hampir lupa dengan ajaran nabi dengan adanya kemajuan teknologi.

“Padahal mencari ilmu agama sekarang sangat mudah, bisa lewat smartphone,” katanya. Dari itu, perhatian kepada kaum milenial harus diintensifkan. Karena kata Lala, penyalahgunaan smartphone bisa berbahaya bagi banyak hal terutama ke sikap dan perilaku anak muda milenial. “Dari itu kita harus ekstra dalam memberikan perhatian,” tutupnya. (viq) Lala Fatribana

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pimpinan OPD Dilarang Minta Jatah ’’Fee’’ Proyek Mataram (Suara NTB) Tertangkapnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, IJ pada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram menjadi pembelajaran berbagai pihak. Dari kasus ini, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melarang pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram, meminta jatah fee proyek kepada rekanan.

“Tidak boleh ada yang minta fee. Itu tidak boleh,” tegas Walikota ditemui usai menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Kantor Walikota, Jumat (15/ 11). Kasus di Lobar, sambungnya, mesti dijadikan pembelajaran. Jangan sampai hal itu terjadi atau menimpa pejabat di Pemkot Mataram.

Pimpinan OPD maupun pejabat lainnya harus bekerja dengan benar. Melaksanakan pekerjaan – pekerjaan sesuai aturan. Pemerintah harus memberi-

kan pelayanan birokrasi yang clean and clear. Sebab, pejabat yang ditunjuk menduduki posisi tertentu telah menandatangani pakta integritas saat diambil sumpah jabatan.

“Sebagai pejabat pembina kepegawaian saya berkewajiban mengingatkan para pejabat,” tandasnya. Ahar menegaskan, menjelang akhir tahun ini, rekanan mulai banyak mengajukan pencairan dari hasil pekerjaan mereka.

Pimpinan OPD maupun pejabat pembuat komitmen (PPK)

tidak mempersulit dengan dalih meminta jatah. Proses pencairan atau pembayaran pekerjaan akan diperketat.

“Kita akan awasi ketat,” pungkasnya.

Peneliti pada Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Johan Rahmatullah memberikan masukan agar praktik permintaan fee proyek tidak terjadi kembali. Pertama, harus ada komitmen dari kedua belah pihak yakni pemerintah sebagai pihak yang mengada-

(Suara NTB/cem)

Rekrutmen Guru di Mataram Masih Jauh dari Kebutuhan

(Suara NTB/viq)

Simulasi Harus Disosialisasikan WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Agung Nyoman Sugantha, ST., menyayangkan adanya kegiatan pembakaran limbah RSUD Kota Mataram. Ini menyusul keluhan masyarakat sekitar RSUD Kota Mataram yang menyoal pembakaran limbah tersebut. Namun, jika tidak ditangani dengan serius, keberadaan limbah habis pakai itu berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan. ‘’Karena kalau tidak ditangani, itu akan menjadi sampah plastik,’’ cetusnya.

Terkait pembakaran limbah yang diklaim RSUD Kota Mataram itu hanya simulasi, dewan justru belum mendengar hal itu. ‘’Nah itu belum kita dengar. Mudah-mudahan benar itu simulasi. Kalau simulasi, berarti sudah ada program terkait hal itu,’’ katanya kepada Suara NTB kemarin. Tetapi, sejauh ini, aku Agung, terkait pengolahan limbah RSUD Kota Mataram, belum ada koordinasi apapun dengan Komisi III. Simulasi pembakaran limbah habis pakai itu, harus bekerjasama dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram. ‘’Wajib koordinasi dengan LH karena itu kan menyangkut lingkungan hidup,’’ kata politisi Partai Berkarya ini. Adanya protes dari masyarakat terkait kegiatan simulasi yang dilakukan RSUD Kota Mataram itu, ditengarai tanpa sosialisasi sebelumnya.

Seharusnya, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini, simulasi disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Terutama masyarakat di sekitar rumah sakit plat merah itu. Agung berharap simulasi pembakaran limbah RSUD Kota Mataram tidak berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Karena, kalau simulasi pembakaran sampah dilakukan berhari-hari, ia khawatir hal itu akan menggangu kesehatan masyarakat. Agung mengungkapkan, sampai saat ini, belum ada koordinasi apapun terkait pembakaran limbah habis pakai RSUD Kota Mataram. Pada prinsipnya, kata Agung, Komisi III menyambut baik program RSUD Kota Mataram. ‘’Tapi alangkah baiknya kalau program itu disampaikan kepada DLH dan juga Komisi III. Supaya tidak sia-sia perencanaannya,’’ demikian Agung. Karena bagaimanapun, urusan rumah sakit menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat.

Karena kalau memang program yang diusung baik, bisa saja nantinya dewan bersama OPD melakukan studi banding ke daerah lain. Sehingga bisa mengadopsi konsepkonsep yang pas. ‘’Bira kita (Dewan, red) juga bisa memberikan saran yang baik,’’ pungkasnya. (fit)

I Gusti Nyoman Agung Sugantha (Suara NTB/fit)

kan pekerjaan dan rekanan (kontraktor) sebagai penyedia. Jika tidak ada komitmen tersebut dinilai akan sulit permintaan fee proyek dapat diatasi.

Kedua, rekanan juga harus menghindari broker atau calo – calo proyek atau melobi untuk memenangkan proyek. Meskipun aturan itu telah diatur dalam perundang – undangan Johan pesimis upaya ini berjalan mulus. Ketiga, pemerintah sebagai user harus mulai lebih terbuka terhadap dokumen – dokumen kontrak di sektor pengadaan barang dan jasa, supaya publik bisa terlibat aktif untuk mengawasi dari proses perencanaan sampai pelaksanaannya. (cem) H. Ahyar Abduh

(Suara NTB/ist)

WARNET - Suasana salah satu warnet dan game online di kelurahan Kekalik Jaya, Kamis (14/11). Semua usaha warnet dan game online di Mataram tidak memiliki izin. Pemkot akan menertibkan usaha ini.

Semua Warnet di Mataram Belum Kantongi Izin Mataram (Suara NTB) Semua warung internet (warnet) dan game online di Mataram belum memiliki izin dan NIB (nomor induk berusaha). Pemerintah Kota Mataram akan menertibkan warnet dan game online tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, urusan izin warnet dan game online itu diatur oleh Kemenkominfotik. Kata Irwan, DPTMPTSPkota Mataram hanya menyelenggarakan pelimpahan kewenangan urusan perizinannya.

“Dalam sistem kita itu tidak ada namanya izin, dan itu nanti dikonfir ke dinas Kominfotik Kota Mataram secara teknis,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (15/11).

Saat ini ujar Irwan, DPMPTSP kota Mataram sedang melakukan upgrade terhadap data sistem OSS (online sistem submission) terbaru. Nanti lanjut Irwan, DPMPTSP akan mengecek apakah warnet dan game online masuk di dalam SIUP khusus atau tidak.

“Kita hanya baru sampai pada pengikatan

NIB (nomor induk berusaha). Jadi, seluruh aktivitas usaha memang wajib memiliki NIB. Untuk warnet memang tidak ada izinnya selama ini,” tegasnya. Nanti kata Irwan, DPMPTSP Kota Mataram akan mengarahkan semua pemilik usaha warnet dan game online untuk mendalami versi terbaru ini pada sistem OSS ini.

Karena, semua jenis usaha wajib memiliki NIB. Nanti, semua usaha di Mataram harus masuk dalam sistem OSS. “Harus punya NIB, semuanya ada dan dia tercetak langsung di dalam OSS itu,” katanya.

Kata Irwan, DPMPTSP akan segera merancang regulasi untuk mengatur terkait rencana izin warnet dan game online. “Yang berkaitan dengan akses internet. Usaha secara global wajib punya NIB yang jelas,” imbuhnya.

“Ini memang bermasalah, kita mungkin ada rapat minggu depan dan membahas persoalan izin warnet dan game online ini. Kita sudah analisis dari OSS ini, bisa kita masukkan dalam perizinan. Tinggal kita rumuskan klasifikasi dulu KLBI (klasifikasi rujukan berusaha) nya nanti,” tutup Irwan. (viq)

Pelamar CPNS Mulai Berguguran Mataram (Suara NTB) Hingga hari keempat pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram, Jumat (15/11), satu persatu dari hasil verifikasi dokumen administrasi pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat atau mulai berguguran.

Jumlah pendaftar hingga pukul 07.40 pada Jumat (15/ 11) yang telah mengisi formulir 330 orang. Dan, telah mengunduh persyaratan 126 orang. Dari total tersebut 76 dokumen pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 16 pelamar lainnya tidak memenuhi syarat (TMS) atau gugur administrasi. Sedangkan, 34 pelamar proses verifikasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, di hari keempat jumlah pelamar terus bertambah. Pagi ini (kemarin, red) pelamar yang telah mengisi formulir 330 orang. Dan, 126 orang telah mengunduh persyaratan.

Berkas atau dokumen yang diunduh langsung divalidasi dan verifikasi oleh tim. Hasilnya, 16 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam proses verifikasi dokumen panitia penerimaan

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati CPNS lebih tegas dibandingkan tahun lalu. Panitia tidak lagi menghubungi pelamar jika persyaratan tidak terbaca. Dan, ini masukan dari Badan Kepegawaian Nasional. Pendaftaran bagian dari tes, sehingga membutuhkan ketelitian dan kecermatan pelamar.

“Kalau dulu kita telepon dulu.

Ternyata ini yang menghabiskan waktu. Kalau sekarang tidak terbaca, langsung TMS,” ungkap Nelly ditemui usai menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Kantor Walikota Mataram.

Jumlah pelamar setiap harinya terus bertambah. Namun demikian, Nelly belum berani memastikan apakah pelamar tahun ini lebih meningkat

dibandingkan penerimaan CPNS tahun sebelumnya.

Kebiasaan pelamar mendaftar pada detik – detik terakhir penutupan.

Di satu sisi, pemadaman listrik sering terjadi belakangan ini dipastikan mengganggu. Faktor ini bisa saja mengganggu proses verifikasi dan validasi oleh panitia.

Termasuk berpotensi membuat server eror. “Tapi kita sudah back up menggunakan genset,” tandasnya.

Nelly menambahkan, jadwal penerimaan CPNS di Kota Mataram dipastikan tidak ada perpanjangan.

Pembukaan telah dimulai pada tanggal 11 November – 25 November. Dan, Kota Mataram tepat waktu. Kasus berbeda yang terjadi dengan Pemprov NTB. Validasi formasi mereka oleh BKN telat, sehingga diberikan waktu perpanjangan pendaftaran.

“Kalau kami kan saat pelamar bisa mengakses berarti sudah mulai sampai 15 hari ke depan,” tandasnya.

Sejauh ini, panitia penerimaan CPNS belum menemukan kendala teknis dalam proses verifikasi dan validasi. Pun, pelamar berkonsultasi disiapkan help desk. Pihaknya akan menjawab pertanyaan atau keluhan pelamar baik secara langsung maupun melalui media sosial. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kota Mataram menyayangkan masih minimnya formasi guru pada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 ini. Pada perekrutan ini, pemkot diberi jatah dari pusat sebanyak 275 formasi. Pemkot Mataram hanya akan merekrut sebanyak 177 untuk formasi guru. Namun, formasi itu masih jauh dari kebutuhan guru di Mataram.

Kepala Disdik Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menyampaikan, pada kesempatan ini sebenarnya pemerintah bisa mengangkat banyak guru.

Karena, di Kota Mataram memiliki kekurangan guru sekitar 420 guru. “Ini guru yang artinya guru yang berada di dalam kelas. Itu yang kita butuhkan saat ini,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (15/11).

Masih kurangnya jumlah formasi ini, dinilai Fatwir, Pemkot Mataram memiliki alasan lain dalam menetapkan formasi CPNS ini. “Mungkin ada alasan berbeda dengan pemerintah kota Mataram, mungkin dengan alasan pada birokrasi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya berharap, selaku kepala dinas mencoba untuk menyampaikan permasalahanpermasalahan di dalam urusan tenaga pendidik,” katanya.

Ia menjelaskan, pada seleksi CPNS tahun 2019 ini, bagi guru yang diangkat diharapkan mampu menyelesaikan masalahmasalah dalam proses pembelajaran di sekolah. Harapan itu kata Fatwir, semua guru yang diangkat mampu mengatasi permasalahan dengan sebaik-baiknya.

“Kita juga melihat, sekarang guru-guru yang masih honor

yang sudah mumpuni, yang sudah diangap profesional untuk bisa diangkat sebagai PNS, bisa hadir di dalam kelas untuk mengayomi anak-anak, untuk membimbing anak-anak dalam memberikan mata pelajaran secara maksimal,” paparnya.

Kekurangan guru ini, lanjut Fatwir, memiliki dampak pada proses belajar mengajar di kelas.

“Jadinya tidak efektif. Kalau di beberapa sekolah itu iya, di situlah kadang-kadang turun Kepsek untuk mengajar,” jelasnya.

Juga kata Fatwir, banyak guru yang mengajar lebih dari 3 kelas.

“Kadang juga saat anak-anak itu melaksanakan ekstrakurikuler itu kan butuh guru pembimbing, harus diawasi juga. Kita juga butuh guru lebih banyak untuk mengawaasi dinamika anakanak saat bermain,” katanya, supaya anak-anak di lingkungan sekolah merasa nyaman.

Di samping itu, Disdik Kota Mataram juga akan membentuk sekolah ramah anak. Guru yang diterima sebagai PNS nanti, bisa memberikan anak-anak rasa nyaman berada di sekolah.

“Bagaimana guru itu memberikan anak-anak ini perasaan yang senang. Agar juga mereka (anakanak) menjadi senang berada di lingkungan sekolah,” katanya.

Kurangnya formasi ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan kota Mataram. Kata Fatwir, masih banyaknya guru kelas yang masih kosong. “Kita berharap lebih banyak gurulagiyangdiangkatpadaperekrutan selanjutnya. Terutama pada guruSDdanbeberapajugadiSMP. Karena, pada tahun 2020, ada 44 gurudanKepalaSekolahyangakan pensiun,” tutupnya. (viq)

ASN Harus Meneladani Perilaku Nabi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat (15/ 11). Aparatur sipil negara (ASN) diharapkan meneladani kehidupan nabi.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW merupakan agenda rutin digelar masyarakat dan ASN setiap tahunnya di Lingkup Pemkot Mataram sebagai wujud kecintaan. Dari wujud kecintaan diharapakan, warga dan ASN diharapkan mengambil hikmah dari kehidupan nabi akhir zaman tersebut.

“Ini kegiatan rutin kita setiap tahunnya,” kata Walikota dikonfirmasi, Jumat (15/11). Sebenarnya tambah Walikota, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Perilaku ini harus diteladani.

Paling tidak sebagai wujud tanggungjawab masyarakat dan pegawai untuk mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pelayan publik,

ASN mampu memberikan pelayanan demi Mataram yang maju dan sejahtera.

Penceramah Prof. Masnun dalam tausiyahnya menyampaikan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh masyarakat sebagai wujud syukur dan kecintaan serta ungkapan kebanggaan masyarakat. Tidak heran tradisi maulid di beberapa wilayah di Pulau Lombok lebih meriah dibandingkan dengan perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Pelaksanaannya pun terstruktur dan sistematis mulai dari tingkat desa hingga instansi pemerintahan. “Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang terbaik,” terangnya Nabi Muhammad jelas Masnun yang juga akademisi Universitas Islam Negeri Mataram memiliki keistimewaan dibandingkan nabi – nabi terdahulunya. Sebelum dunia ini diciptakan cahaya Nabi Muhammad telah ada. Oleh karena itu, perilaku nabi perlu diteladani dalam interaksi sosial di tengah masyarakat. (cem)

(Suara NTB/cem)

MAULID - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menghadiri peringata maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Kantor Walikota Mataram, Jumat (15/11).

SUARA NTB Sabtu, 16 November 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BLK NTB Kekurangan Instruktur Mataram (Suara NTB) Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB di Dasan Cermen Mataram masih kekurangan instruktur untuk mencetak lulusan-lulusan yang lebih kompetetif menghadapi persaingan dunia kerja. Saat ini ada 12 instruktur yang mengisi kejuruan yang ada di BLK NTB. Setidaknya, kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. Muh. Agus Patria, SH, MH melalui Kepala BLK NTB, Dra. Hj. Wilujeng, dibutuhkan 7 orang tambahan instruktur.

Agus Patria

Kebutuhan tambahan instruktur misalnya pada kejuruan otomotif, kelistrikan, elektronika, dan las. Dari total kejuruan yang ada. Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Perawatan dan Perbai-

kan 10.000 KM Sepeda Motor Injeksi. Audio Video, Office Administrasi, Juru Las SMAW 3, Mekanik Junior Mobil, Junior Administrative Assistant (JAA). Basic Office (computer), Menjahit, Perhotelan, Teknisi AC Spilit, Pembuatan Design Grafis, dan Pe-

masangan Instalasi Listrik Industri.

Terhadap kekurangan jumlah instruktur ini, BLK NTB telah meminta tambahan instruktur kepada daerah dan Kementerian Tenaga Kerja RI. Belum lama ini digelar pertemuan di Denpasar bersama seluruh kepala Bappeda, kepala BPKAD, kepala BLK di wilayah Indonesia Timur.

Dalam pertemuan ini, disampaikan soal kekurangan tenaga instruktur di BLK NTB. Diketahui, Indek Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) NTBpun rupanya bertahan di rangking tiga terbawah.

Dari buku besar yang diri-

lis tahun 2019 ini oleh Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, IPK NTB berada pada urutan ke 32 nasional, dari 34 provinsi. Atau peringkat 9 dari 9 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kategori besar. Berdasarkan indikator utama pemeringkatan. Lima penilaian yang mendapat rapor merah adalah terendah dari sisi produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, kesempatan kerja , lalu penduduk dan tenaga kerja.

Hj. Wilujeng mengatakan, terkait hal itu, tugas BLK NTB adalah menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang siap kerja. Namun sejauh ini, lulusan-lulusan dari BLK NTB sebagaimana hasil pelaporan yang diterima, sekitar 60 persen di tampung langsung lembaga-lembaga kerja formal dari total seribuan lulusan setahun. Sisanya adalah berwirausaha secara mandiri.

“Misalnya jurusan komputer, bahasa Inggris, perhotelan.

Mereka sudah terserap langsung di perusahaan-perusahaan sesuai kompetensinya.

Untuk jurusan las, otomotif, mereka membangun bengkel

otomotif dan las secara mandiri,” ujarnya.

Soal kualifikasi, Hj. Wilujeng juga lulusan BLK NTB sebagai UPTD Dinas Nakertrans Provinsi NTB juga dapat bersaing di dunia kerja.

Terutama untuk segmen pelaksana. Para peserta pelatihan juga dikuatkan kompetesinya dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga nasional. Meski demikian, Hj. Wilujeng juga tak menampikkan BLK NTB masih butuh dukungan penguatan dari sisi fasilitas dan alat-alat pendukung pelatihan. Selain kebutuhan tambahan instruktur yang dikemukakan. (bul)

(Suara NTB/dok)

Pemprov NTB Studi Komparasi Pengembangan Desa Wisata ke Jateng

Semarang (Suara NTB) Pengembangan Desa Wisata menjadi salah satu fokus dalam program prioritas daerah Provinsi NTB dibawah Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah. Diharapkan dengan lahirnya desa-desa wisata ini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dari Desa.

Dalam rangka itu, Pemprov NTB tengah banyak belajar dari daerah-daerah lainnya yang lebih dulu dan telah sukses mengembangkan Desa wisata. Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satun tujuan tempat belajar pengembangan Desa Wisata. Rabu (13/11), Pemprov NTB dalam hal ini dari Biro Humas dan Protokoler serta Bagian Humas Setwan DPRD NTB bersama dengan sejumlah Jurnalis bertandang ke Pemerintah Jawa Tengah untuk menggali kiat-kiat keberhasilan pengembangan desa wisata.

Rombongan studi komparasi Pemprov NTB diterima oleh Plh. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Ir. Yuni Astuti, yang didampingi Kabid Pengembangan Dinas Pariwisata Provinsi Jateng, Ir. Prambudi Trajutrisno. Disampaikan Prambudi, Pemprov Jateng telah membuat Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang langsung di ikuti penerbitan Pergub sebagai pedoman pelaksanaan anggaran untuk mendukung pengembangan desa wisata.

“Ada pengalokasian anggaran untuk 100 desa wisata di tahun anggaran 2020 dengan rincian lima desa wisata yang kategorinya maju mendapat anggaran masing-masing sebesar Rp1 miliar. 10 desa wisata kategori berkembang mendapatkan alokasi anggaran masing-masing Rp500 juta. Sisanya 85 desa wisata yang masuk kategori berpotensi masing-masing mendapatkan anggaran sebesar Rp100 juta,” tuturnya.

Pengembangan desa wisata ini, lanjutnya, telah dimulai sejak 5 tahun lalu pasca lahirnya Forum Koordinasi Desa Wisata. Dimana, setiap tiga bulan sekali Dinas Pariwisata Jateng menggelar pertemuan dengan desa-desa wisata, rutin workshop, pembinaan, bimtek termasuk pendampingan penguatan atraksi wisatanya.

“Kami juga lakukan penguatan kualitas SDM Pokdarwis dengan membangun jaringan kemitraan dengan perbankan dan pihak-pihak swasta lainnya untuk pemanfaatan CSR nya. Sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya dan tidak lagi menunggu bantuan dari APBD,” tuturnya.

Prambudi memaparkan salah satu contoh desa wisata yang sudah berhasil dengan dana CSR adalah Desa Wisata Ponggok Klaten yang sudah bisa menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp 9 miliar. Bahkan konsep pengembangan mereka mampu membiayai sekolah anak-anak di desa itu.

Mengenai bantuan anggaran desa wisata, lanjutnya, dikolaborasikan dengan Alokasi dana desa dengan adanya target Gubernur Jateng melahirkan 500 desa wisata dalam jangka 5 tahun ke depan. Untuk tahun 2018 saja sudah terbentuk sekitar 229 desa wisata. “Tahun 2019 ini sudah 291 desa wisata terbentuk. Dengan demikian, target terbentuknya 500 desa wisata akan bisa tercapai pada tahun 2023 nanti,” cetusnya.

Dia menambahkan, dalam pengelolaan anggaran ke setiap desa wisata, pihaknya membentuk dan menurunkan tim yang terdiri dari multi sektor seperti dari Biro Keuangan dan Inspektorat untuk memberikan bimbingan pada aspek penataan administrasi pengelolaan keuangannya.

Hal itu dilakukan karena, pendampingan sangat diperlukan, jangan sampai penerima bantuan bersikap euforia atas anggaran besar, kalau tidak didampingi maka akan menjadi suatu masalah kedepannya. Makanya dibentuklah satu tim khusus yang akan mengawal pengelolaan anggarannya.

Disinggung cara mendatangkan wisatawan, karena Jateng bukan tujuan wisata nasional. Prambudi menegaskan, selain dengan pemasaran, Jateng juga menggunakan sarana media online, media cetak dan elektronik termasuk media sosial dalam memasarkan desa wisata. “Keberadaan Forum Pokdarwis se-Jateng sekitar 662 sangat mempengaruhi perkembangan desa wisata. Mereka juga ikut mempromosikan destinasinya masing-masing lewat medsos,” tutupnya.

Dikatakan Pembudi, salah satu yang juga mempengaruhi pengunjung ke Desa Wisata yang ada di Jateng yakni dengan keterlibatan langsung Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang turun langsung ke Desa-desa Wisata. Melalui akun medsosnya, Gubernur mempromosikan masing-masing Desa wisata, dan diakui pengaruhnya cukup besar untuk mengundang kunjungan.

Sementara itu, Kasubag hubungan media pada Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Anatul Muslimah Ibrahim mengaku kedatangannya untuk menggali ilmu cara pengembangan desa wisata di Jateng. Karena, NTB juga kembangkan desa wisata. Saat ini tercatat, sebanyak 99 Desa wisata telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. “Kedatangan kami ini diharapkan bisa melihat, meniru dan memodifikasi pola pengembangan desa wisata di Jateng,” tutupnya. (ndi/*)

(Suara NTB/ndi)

PENGEMBANGAN DESA WISATA - Kasubag hubungan media pada Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Anatul Muslimah Ibrahim, saat memimpin rombongan belajar pengembangan desa wisata ke Jateng, diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng,Yuni Astuti, didampingi Kabid Pengembangan Dinas Pariwisata, Prambudi Trajutrisno.

(Suara NTB/bul)

MENUNGGU PEMBELI - Mak Hakim menunggu rombong es dan nasi campurnya. Menunggu pembeli melintas di jalan raya Kuta.

PKL Lingkar KEK Mandalika ”Gagap” Menyambut MotoGP Mataram (Suara NTB) Euforia pelaksanaan MotoGP pada 2021 mendatang di KEK Mandalika menggema di mana-mana. Lombok bahkan menjadi buah bibir sebagai tuan rumah penyelenggaraan balap motor bergengsi dunia ini.

Sebagai pemegang hak kelola KEK Mandalika, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sedang mengebut pembangunan infrastruktur sirkuit balap MotoGP ini. Pemerintah daerah dan stakeholdernya juga tak tinggal diam mempersiapkan diri.

Namun nampak terabaikan, para PKL di lingkar KEK Mandalika hanya punya mimpi sederhana menyambut datangnya puluhan ribu proyeksi kunjungan dari luar NTB saat perhe-

latan MotoGP. “Pas ada balap mau jual gorengan,” kata Mak Hakim, seorang PKL di pinggir ruas jalan utama jalan Raya Kuta, Lombok Tengah.

Ia belum memiliki persiapan apapun. Padahal, pada penyelenggaraan MotoGP nanti, proyeksi 150 ribu kunjungan dari domestik dan mancanegara akan datang. Di Sepang, Malaysia saat pelaksanaan balap MotoGP, setidaknya ada 250 ribu wisatawan datang menonton, sekaligus melancong. Bukan tidak mungkin jumlah kunjungan ke Lombok juga akan membludak. Mengingat, sirkuit MotoGP di Lombok ini disebut-sebut akan menjadi sirkuit jalan raya terindah di dunia.

Mak Hakim sudah tiga tahun mencoba peruntungan

berjualan di pinggi jalan raya Kuta. Rumahnya di Desa Ngolang, Kecamatan Pujut. Hanya sekilo dari KEK Mandalika. Jualannya hanya es campur, es kelapa muda dannasi campur.

Tidak ada perubahan apapun persiapannya menyambut mega destinasi, KEK Mandalika ini.

Jualannya begitu-begitu saja.

Modalnya hanya rombong dorong yang kaki-kakinya telah lapuk yang dijejeri toples untuk menyimpan air gula, kolang kaling dan buah-buah yang dipotong kecil-kecil sebagai campurannya. Tempat nasinya juga seadanya. Hanya termos. Ikan serta lauk, hanya di tempatkan di atas piring-piring yang juga dijejer di atas rombong tua.

Mak Hakim mencoba peruntungan sebagai PKL. Menump-

ang di atas tanah yang tidak ia ketahui siapa tuannya.

“Entah siapa yang punya tanah ini. Pokoknya numpang jualan,” katanya. Di belakang rombongnya, ada gazebo. Disinilah para pembeli duduk menikmati es, kelapa, atau nasi campur yang dipesannya. Segelas es ia jual Rp5.000. Sementara nasi campur dijualnya seharga Rp10.000. Mak Hakim menyebut, dalam sehari ia bisa berjualan paling ramai sampai Rp300.000. Dalam kondisi sepi, ia bisa berjualan Rp150.000.

Pembelinya adalah wisatawan-wisatawan lokal atau bulebule bag packer yang kebetulan melintas di jalan ini. Mak Hakim mengetahui, tahun 2021 mendatang tak jauh dari tempatnya jualan, akan dilangsungkan balap

motor kelas dunia. Nampaknya ia tak mau terlalu jauh tau soal hal itu. Sebab belum ada pihak manapun yang datang mengingatkannya, mempesiapkannya menyambut para pendatang dari berbagai negara.

Tentu, jualan Mak Hakim bukan standar bagi para wisatawan berbelanja. Namun tidak banyak yang ia bisa perbuat. Modal untuk penataan lapak, belajar menjadi PKL berstandar internasional tak sampai dipikirannya. Yang ia mampu, hanya berjualan seadanya.

Menunggu pembeli yang siap menerima keadaannya. Padahal, tidak demikian. Mereka juga harus dipersiapkan jauhjauh hari. “Tidak ada persiapanpersiapan,” demikian Mak Hakim. (bul)

Komunitas Pengusaha Pemula Mulai Tumbuh

(Suara NTB/bul)

FOTO BERSAMA – Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim dan Chairuddin (lima dari kiri) bersama jajaran foto bersama usai membahas kondisi kelistrikan di NTB terkini.

PLN Temui Ombudsman Mataram (Suara NTB) Jajaran PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB mendatangi kantor perwakilan Ombudsman RI di NTB, Jumat (15/11) kemarin. Kedatangan rombongan ini untuk mempermaklumkan kondisi kelistrikan NTB terkini. Saat ini PLN tengah diuji.

Pemadaman listrik yang seringkali dilakukan menjadi perhatian publik. PLN menyampaikan fakta yang terjadi tentang kondisi kelistrikan di Lombok hingga pemadaman dilakukan.

Rombongan PLN dipimpin Chairuddin, Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW NTB. Rombongan diterima Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI di NTB, Adhar Hakim. Chairuddin menyampaikan, dalam dua minggu terakhir pelayanan kelistrikan terganggu.

Kendalanya, terutama pembangkit listrik pemasok utama ke sistem Lombok, PLTU Jeranjang tengah mengalami perbaikan.

PLTU unit I harus dipelihara setelah melebihi masa waktu ideal beroperasi. Jika pemeliharaan tak dilakukan, dampaknya akan mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal. Unit I PLTU Jeranjang memasok daya sebesar 25 Megawatt. “Harusnya pemeliharaan sudah dilakukan Agustus. Tapi melihat tingginya kebutuhan listrik, ditunda. Saat ini sudah tidak bisa ditawar.

Harus dipelihara,” ujarnya.

Selain itu, Chairuddin dan timnya juga memaparkan saat ini hanya Unit III di PLTU Jeranjang yang memasok daya ke sistim Lombok sebesar 25 Megawatt. Sementara pembangkit unit II tengah dikerjakan untuk secepatnya beroperasi. dari Jeranjang, saat ini hanya 25 Megawatt yang di suplai dari total 75 Megawatt keseluruhannya daya yang dapat dihasilkan tiga pembangkit.

“Kami sedang berusaha menyelesaikan PLTU Jeranjang.

Dikerjakan 24 jam dengan tiga shift,” papar Chairuddin. Masa pemeliharaan untuk unit I rencananya 56 hari selesai. Namun diupayakan dapat diselesaikan menjadi 45 hari. PLN masih akan melakukan pemadaman sampai awal Bulan Desember 2019.

Sementara itu, PLMTG Lombok Peaker di Ampenan saat ini juga tengah dikebut operasionalnya. Seyogiyanya, commissioning telah dilakukan. Namun, pada pipa aliran air dari air laut ke mesin pendinginan dijumpai pasir yang ikut tersedot ke dalam pipa. Sehingga pipa pengalir air pendingin harus dibongkar untuk dibersihkan. Namun direncanakan secepat mungkin Lombok Peaker dengan daya listrik yang dihasilkan 150 Megawatt memasok sistim Lombok.

Dalam kondisi normal, pembangkit-pembangkit listrik PLN dapat menghasilkan daya sebe-

sar 270 Megawatt. Sementara beban puncak/penggunaan listrik serempak (malam hari) sebesar 259 Megawatt. Masih ada cadangan. Dengan pemeliharaan pembangkit yang dilakukan, saat ini PLN defisit daya lebih dari 40 Megawatt. Tidak ada pilihan lain selain melakukan pemadaman secara bergilir. “Kami minta masukan kepada Ombudsman, saran untuk kami tindaklanjuti,” demikian Chairuddin.

Sementara Adhar Hakim juga terbuka menyampaikan, pihaknya kerap ditanya oleh publik penyebab ketika pemadaman listrik di Pulau Lombok dilakukan oleh PLN. Karena itu, sarannya, PLN ke depan dapat memberikan informasi kepada publik jauh-jauh hari terkait rencana pemadaman yang dilakukan. Maksudnya agar masyarakat juga melakukan antisipasi. Selain itu, ia juga mengingatkan, PLN untuk membaca secara detail tren pertumbuhan permintaan listrik masyarakat lalu melakukan antisipasi. Publik harus tetap mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin.

“Semoga bisa lebih cepat penyelesaian pembangkit listriknya. Manajemen pengelolaan PLTU Jeranjang harus lebih baik. Yang penting berikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Kami akan ikut dampingi,” demikian mantan wartawan ini. (bul)

Mataram (Suara NTB) Para pengusaha pemula terus bertumbuh. Mereka membangun sebuah sistem untuk saling menguatkan, saling mengangkat dan saling bergotong royong. Para pengusaha pemula menggunakan cara kreatif untuk bertahan. Membangun komunitas, intens melakukan pertemuan.

Kemudian saling memberi masukan, saling berpromosi, lalu jual beli. Cara ini untuk menyiasati kondisi ekonomi yang saat ini masih berat.

Komunitas pengusaha ini intens berkoordinasi melalui grupgrup yang dibentuk dengan fasilitas media sosial. Dari grup media sosial ini, mereka saling berinteraksi, kemudian menyepakati dilakukan pertemuan untuk membahas banyak hal tentang usahanya, tentu juga memperkuat silaturrahim antar sesama pelaku usaha.

Melihat fenomena ini, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB, Hj. Baiq. Diah Ratu Ganefi memandang cara ini sangat kreatif untuk bertahan dan membangun usaha.

Pengusaha-pengusaha pemula banyak dijumpai membangun sistem ini. Apakah dari satu entitas usaha atau berbagai macam entitas usaha. Mereka saling menguatkan. “Saya melihat ini sebagai terobosan untuk menyiasati kondisi ekonomi saat ini,” kata mantan anggota DPD RI ini.

Kepada Suara NTB, Ratu Ganefi menegaskan, dengan

sistem ini, para pengusaha pemula akan lebih cepat berkembang.

Alasannya, dari setiap pertemuan yang dilakukan, para pengusaha ini saling berbagi pengalaman. Antara pengusaha pemula dengan pengusaha yang telah berpengalaman di bidangnya.

Lalu dari pertemuan yang dilakukan, masing-masing saling berpromosi di komunitasnya. Kemudian sambil berbelanja.

“Kalau tidak saling menguatkan seperti ini, memang sulit. Dengan cara ini mereka akan cepat tumbuh. Dari saling berbagi ilmu, saling jualan. Kemudian saling mempromosikan bersamasama produk – produk mereka. Ini prinsip gotong royong,” imbuhnya.

IWAPI juga akan turut menguatkan pengusaha-pengusaha pemula ini, terutama pengusaha perempuannya menjadi anggota untuk dibina lebih intensif.

Melihat fenomena membangun kekuatan bisnis dari komunitas ini, Ratu Ganefi mengatakan, tinggal pemerintah daerah sebagai pelindung, pengayom sekaligus sebagai pembina harus hadir. Pengusaha-pengusaha ini harus dibina bersama-sama. “Ketika embironya terbentuk seperti ini, pemerintah hadir di dalam kegiatan kegiatan komunitas.

Karena pemerintah harus tahu, jangan hanya satu –satu saja binaannya. Komunitas ini banyak punya produk baru. Mereka tidak bisa jalan sendiri tanpa dibantu pemerintah,” demikian Ratu Ganefi. (bul)

(Suara NTB/bul)

PENGUSAHA PEMULA - Baiq Diah Ratu Ganefi (paling kiri) dan Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah dalam momen pertemuan komunitas pengusaha pemula.

SUARA NTB Sabtu, 16 November 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Soal Pemadaman Bergilir

Belum Ambil Sikap MANTAN Sekretaris Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) NTB, Lalu Win Suryatna, mengaku belum memastikan diri akan maju pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2020.

Ia tak menyangkal, sejumlah tokoh dari KLU maupun luar KLU, memintanya mendeklarasikan diri.

“Jadi tentang pencalonan, memang isu itu sudah lama berkembang. Jadi ada isu dan ada (Suara NTB/ari) yang datang langLalu Win Suryatna sung ke saya, baik itu kelompok orang komunitas juga pribadi para sahabat dan saudara pernah ke sini untuk menyampaikan untuk maju,” ujar Lalu Win – sapaan akrabnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (15/11).

Mendapat dorongan itu, suami dari mantan Ketua DPRD KLU, Dra. Ni Wayan Sri Pradianti ini menjawab sederhana. Ia menjadikan pergerakan politik sang istri yang gagal di Pileg 2019 sebagai salah satu acuan. Kedua, Lalu Win senantiasa introspeksi diri apakah dirinya pantas dijadikan kandidat salah satu calon pemimpin daerah di Lombok Utara.

“Makanya sampai saat ini saya belum menjawab, apakah saya akan maju atau tidak. Memang kalau berbicara komunikasi, sahabat dari partai maupun non partai sebenarnya ada yang jalan. Cuma memang saya belum bisa menjawab secara gamblang,” akunya.

Ia juga membenarkan telah diminta mendaklarasikan diri untuk maju sebagai bakal calon. Mereka yang antusias, mendorong untuk mengambil kesempatan melalui jalur independen.

“Kaitannya dengan rumor akan melakukan deklarasi melalui jalur independen, itu memang iya. Dan itu bukan satu dua orang, tapi banyak teman di luar KLU yang melihat potensi itu, baik itu dari saya sendiri maupun lingkungan,” jawabnya.

Sementara dari KLU sendiri, dorongan serupa bukan tidak ada. Sikap Win masih sama, di mana ia menjawab bahwa banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk mencalonkan diri.

Lalu Win dikenal respek dengan figur bupati pertama, HM Djohan Sjamsu. Sang istri Pradianti, juga sudah lama mengikuti jejak politik Djohan Sjamsu, sejak dari Demokrat hingga sekarang di PKB. Baginya, mengambil keputusan maju atau tidak bisa diputuskan dalam 1 menit. Namun kata dia, politik bukan satu-satunya ranah untuk berbuat membangun Lombok Utara. “Jadi saya akan sembunyikan apa yang saya punya. Dan jika memang masyarakat membutuhkan saya, maka pada saat itulah saya keluarkan,” imbuhnya.

Sepanjang penjaringan bakal calon di sejumlah parpol, Lalu Win memang tidak pernah menjemput formulir. Ia juga diantarkan formulir oleh utusan parpol, namun tidak satupun diisi. Ia bisa saja menandatangani formulir tersebut, namun dengan pertimbangan yang matang.

Dirinya mengaku masih akan melihat situasi untuk bersikap. Pasalnya, figur bakal calon bupati tentu akan objektif melihat bakal calon wabup yang akan digandeng, baik kemampuan maupun finansial. Pada syarat terakhir, Win mengklaim bukan tidak punya persiapan melainkan lebih menginginkan pengelolaan finansial tim secara transparan dan tepat sasaran. (ari)

Klaim Pembayaran Pelayanan

RSUD Selong Tarik Rp21 Miliar Tunggakan BPJS Selong (Suara NTB) Selama empat bulan terakhir, jumlah tunggakan klaim Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong terhadap hasil pelayanan pasien mencapai Rp 21 miliar lebih. Angka ini pun secara bertahap dilakukan pengambilan langsung oleh RSUD Selong ke dua perbankan yang sudah menjalin kerjasama sistem SupplyChain Financing (SCF) dalam sistem pembayaran klaim.

Hal ini disebut Plt Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dr. H. M. Hasbi Santoso saat ditemui di Selong, Jumat (15/11).

Hasbi Santoso yang juga Kepala Dinas Kesehatan Lotim ini menyebut selama empat bulan ini BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim di RSUD Selong.

Adanya SCF ini membuat pihak rumah sakit tidak terganggu keuangannya, karena sudah ada bank yang menanggung.

Menurut Hasbi, adanya tunggakan klaim ini karena masalah BPJS ini terjadi secara nasional. SCF di RSUD Selong ini bekerjasama dengan BRI dan Bank Syariah Mandiri. “Saya biasanya gantian, setelah mengambil di BRI lalu minta lagi di Bank Syariah Mandiri,” tuturnya.

Sesuai aturan yang berlaku, pihak rumah sakit ini boleh menjalin kerjasama SCF dengan perbankan. Hanya saja perbankan yang dimaksud adalah bank negara. “Bukan bermaksud meremehkan Bank NTB Syariah, tapi ini aturannya harus bekerjasama dengan bank nasional,” tuturnya.

Dijelaskan dr. Hasbi Santoso, mekanisme pembayaran klaim di fasilitas kesehatan tingkat rujukan (FKTR) seperti RSUD Selong ini berbeda dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Seperti pada puskesmas di seluruh Lotim yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini lebih mudah dan tidak pernah menunggak seperti di RSUD. Pada puskesmas, sambungnya, ada dana kapitasi yang diberikan di awal sesuai dengan jumlah warga penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Semisal di Puskesmas Aikmel ada 40 ribu warga, maka dikalkulasi dengan jumlah tenaga dokter yang tersedia. Hitungannya, jika tenaga medis lengkap maka rata-rata dihitung Rp 6 ribu. Seluruh warga dikalikan dengan total biaya tanggungan medis, maka dalam setahun ada Rp 240 juta untuk Puskesmas Aikmel.

Itupun katanya di luar dana kapitasi awal yang diberikan pihak BPJS Kesehatan. Kegiatan pelayanan medis ketika ada pasien yang datang hitungannya berbeda dan BPJS akan kembali bayar.

Sebelumnya, Kepala BPJS Cabang Selong, Made Sukmayanti menerangkan sistem Supply-Chain Financing (SCF) diterapkan guna mengamankan semua klaim pembayaran. Di mana, pembayaran klaim di rumah sakit bisa langsung oleh bank.

RSUD Selong rata-rata per bulan dibayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 8 miliar. Belum lagi rumah sakit swasta lainya. (rus)

Dewan Minta PLN Beri Alasan Jelas

Selong (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyayangkan pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Terlebih alasan dilakukan pemadaman bersifat klasik yang tentunya sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu, diminta kepada PLN untuk memberikan alasan yang jelas mengingat ketergantungan masyarakat terhadap listrik sangat tinggi.

Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, menilai alasan-alasan dilakukan pemadaman bergilir oleh PLN merupakan hal terbaru, melainkan sangat sering. Bahkan kejadian yang sama pada tahun lalu terjadi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum fix, sehingga semestinya kekurangan daya itu diiringi dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat.

“Di satu sisi alasan PLN lakukan pemadaman bergilir karena kurang daya. Sementara di satu sisi semakin banyak pemasangan-pemasangan baru.

Sehingga kekurangan-kekuran-

gan itu kita minta supaya segera diatasi,” terang politisi Partai Golkar ini, Jumat (15/11).

Untuk itu, Daeng Paelori mengharapkan supaya pihak PLN belajar dari pengalamanpengalaman sebelumnya untuk lebih siap agar pemadaman bergilir tidak kembali terjadi. Ironisnya, kata dia, jadwal pemadaman bergilir yang dikeluarkan oleh PLN tidak terkontrol. Jadwal itupun tidak semua masyarakat yang mengetahuinya.

Pihaknya menyarankan supaya jadwal pemadaman bergilir itu dikerjasamakan

dengan pemerintah desa dan diumumkan melalui corong masjid supaya masyarakat waspada. Namun itu semua tidak dilakukan oleh pihak PLN yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam pemadaman bergilir yang terjadi belakangan ini.

“Jika diumumkan secara luas, maka semua akan siap.

Mulai dari pengusaha, tempat mengaji, belajar masyarakat siap ketika pada malam harinya dilakukan pemadaman,” sarannya.

Sebab dalam situasi ekonomi saat ini, sangat ber-

dampak luas terhadap masyarakat terutama bagi para pengusaha sangat dirugikan. Maka dari itu, sangat diharapkan kepada PLN yang merupakan salah satu BUMN yang tidak semua dapat mengerjakan itu supaya benar-benar memperhatikan kekurangan-kekurangan dalam menyediakan listrik kepada masyarakat dari awal.

Itu harus dihitung dan disiapkan supaya semua kendala itu kembali terjadi dengan alasan yang sama.

Menanggapi hal ini, Manajer PLN Rayon Selong, Riki Djatnika, menyampaikan jika pemadaman bergilir akan terus dilakukan hingga bulan Desember 2019 sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan.

Pemadaman bergilir ini dikarenakan adanya perbaikan pada pembangkit listrik baik di PLTU maupun di PLTD. Untuk

(Suara NTB/yon)

H. Daeng Paelori sosisalisasi menurutnya sudah maksimal dilakukan. Di mana pemadaman bergilir secara terpusat dilakukan se-Pulau Lombok, sehingga ditangani langsung oleh Humas PLN Wilayah NTB yang diumumkan melalui media sosial dan media cetak. (yon)

Bangun Pariwisata

Tak Cukup Modal Destinasi Wisata Bagus Selong (Suara NTB) Dalam pembangunan pariwisata tidak cukup dengan modal destinasi wisata yang bagus. Adanya destinasi wisata menarik, mulai dari pantai, lembah dan pegunungan, jika tidak didukung kebersihan dan keamanan, maka objek wisata ini tidak banyak dilirik wisatawan.

Ketua Asosiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lotim, Royal Simbahulun, Jumat (15/11) menyebut, yang tantangan berat dalam pembangunan pariwisata adalah soal masih banyaknya yang belum sadar tentang kebersihan di objek wisata.

Untuk itu, pihaknya akan mendampingi seluruh pelaku wisata utamanya di objek wisata yang ada di desa untuk berbenah, terutama dari

sisi kebersihan dan keamanan. Apalagi, masih banyak masalah di lapangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pariwisata.

Dalam hal ini, ujarnya, pokdarwis tidak saja berhadapan dengan Dinas Pariwisata (Dispar), tapi juga berhubungan dengan instansi yang lain, seperti dengan Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan.

Hingga saat ini, ujarnya, pelaku wisata ini, banyak yang tidak baik tata kelola destinasi wisata di Lotim. Karenanya, masalah ini coba akan dijembatani dan didampingi oleh para pokdarwis.

Apalagi, masalah yang terjadi di setiap destinasi wisata itu berbeda-beda. “Ada destinasi sudah siap tapi tak paham promosi, ada destinasi, tapi tidak mengerti cara men-

(Suara NTB/rus)

PANTAI - Pantai Maiq Anyir di Labuhan Haji yang menjadi objek wisata baru di Lotim. Dibutuhkan perencanaan bagus untuk menata objek wisata ini agar menjadi favorit wisatawan. gelolanya,” imbuhnya.

Menurut Royal, diperlukan data yang valid dan

UMK KLU Tahun 2020 Diusulkan Rp2,186 Juta Tanjung (Suara NTB) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2020 mendatang diusulkan sebesar Rp 2.186.053. Jumlah ini bertambah 8,5 persen dari UMK tahun 2019 ini sebesar Rp 2,016 juta.

Besaran UMK itu diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) KLU, Agus Tisno, S.Sos., Jumat (15)11). Kepada wartawan, Agus mengungkapkan kenaikan UMK tersebut diusulkan kepada Gubernur NTB untuk disetujui. Keputusan kenaikan UMK sebesar Rp 170.053 tersebut tidak lepas dari kajian yang dilakukan Dewan Pengupahan KLU. Dalam Dewan Pengupahan, unsur yang terlibat terdiri dari perwakilan pemerintah daerah,

perwakilan pengusaha dan SPSI yang mewakili buruh. “UMK naik sedikit dibandingkan 2019.

Keputusan itu diambil melalui rapat bersama dewan pengupahan daerah,” ujarnya.

Dalam menentukan kenaikan UMK, dewan pengupahan mempertimbangkan sejumlah hal. Antara lain, tingkat inflasi, survei kelayakan hidup layak (SKHL), UMK kabupaten terdekat hingga pertumbuhan ekonomi.

Agus menyebut, dalam menentukan besaran UMK yang diusulkan, hampir sama dengan kajian tahun-tahun sebelumnya. Pada setiap pembahas terdapat tarik ulur nominal antara pengusaha dan SPSI. SPSI umumnya menginginkan kenaikan lebih besar. Sebaliknya unsur pengusaha (APINDO) menginginkan kenaikan

angka yang lebih rendah.

“Kita juga lakukan uji publik dengan unsur pengusaha yang ada di Lombok Utara, termasuk di tiga Gili dan mereka setuju,” paparnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Lombok Utara ini menambahkan, usulan UMK yang apabila disetujui gubernur, maka nominal tersebut adalah besaran gaji pokok. Artinya, para pekerja bisa saja memperoleh upah lebih besar, karena perusahaan biasanya memberikan insentif tambahan.

Disnaker Lombok Utara masih akan menunggu persetujuan gubernur terhadap usulan UMK tersebut. Apabila disetujui, Disnaker selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan. Pihaknya juga ana mengawal implementasi UMK di lapangan. (ari)

Bawa Sabu, Tiga Oknum Warga Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga oknum warga Masbagik, Zam (31) dan SH (28), Al (30) terpaksa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketiganya ditangkap terkait kepemikan dan menguasai barang haram narkotika jenis sabu. Ketiga pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing oleh tim gabungan dari Satresnarkoba Polres Lotim dan Satreskrim Polsek Masbagik, Kamis (14/11) lalu.

Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, SH, Jumat (15/11)mengatakan penangkapan terduga tindak pidana narkotika ini berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bertempat di rumah salah seorang pelaku, Zam di Desa Montong Dao Dusun Montong Telir Kecamatan Masbagik dan terduga pelaku lainnya SH alias Yan asal Montong Agung Desa Danger serta Al asal Kampung Karang Anyar.

Dari pelaku, Zam, petugas berhasil mengamankan, 1 poket yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu bruto 2 gram, 1 buah korek api gas,1 buah tabung kaca dan uang tunai Rp500.000, sedangkan dari tangan Al diperoleh 7 paket yang diduga narkotika jenis sabu yang belum dipaket bruto 5,11 gram. Di antaranya, 1 bungkus besar klip ko-

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Tiga terduga pelaku pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Masbagik saat diamankan di Mapolres Lotim, Jumat (15/11). song, 1 buah skop plastik, 2 buah timbangan digital, 1 buah tabung kaca, 1 buah korek api gas, serta 1 buah skop plastik 1 dan uang tunai, Rp7.700.000.

Menurutnya, pengungkapan ini berdasarkan laporan masyarakat bahwa pelaku dicurigai sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya dan selanjutnya, Kamis (14/ 11) sekitar pukul 08.45 wita Opsnal Resnarkoba beserta anggota Polsek Masbagik menangkap dan menggeledah di rumah tersangka Zam. Saat dilakukan penggeladehan ter-

sangka bersama Sopyan Hadi ditemukan barang bukti berupa 1 paket kristal bening yang diduga sabu, 1buah tabung kaca,1 buah pipet,1 buah bong dan uang sejumlah Rp500.000.

Selanjutnya tim melakukan pengembangan ke rumah Al dan berhasil menemukan 7 poket kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan di kamarnya dengan ditaruh di dalam tas pinggang. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di kantor Sat Resnarkoba Polres Lotim untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (yon)

lengkap juga tentang potensi objek wisata yang ada di Lotim. Pokdarwis ini berharap pemerintah membuat desain kawasan pengembangan wisata. Dengan demikian, arah pembangunan pari-

wisata juga bisa lebih jelas.

Diperlukan perencanaan yang mantap dan dukungan anggaran yang memadai. “Kalau ada anggaran tanpa perencanaan itu bohong, begitu juga sebaliknya,” pintanya. (rus)

(Suara NTB/yon)

OLAH TKP - Aparat kepolisian melakukan olah TKP terkait penemuan mayat bayi yang ditemukan di tengah kebun yang diduga dibuang orang tuanya, Jumat (15/11).

Warga Suralaga Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Selong (Suara NTB) Penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan, sekitar pukul 07:00 wita, Jumat (15/11) menggegerkan masyarakat Dusun Karang Baru, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan Amaq Ahyar, salah satu warga saat hendak pergi mencabut rumput ke kebun yang tidak jauh dari TKP. Saat ditemukan, orok ini terbungkus kain yang sebelumnya menyita perhatian Amaq Ahyar lantaran banyak lalat di sekitarnya. Penasaran, Amaq Ahyar mengangkat kain tersebut. Amaq Ahyar terkejut melihat di dalamnya terdapat sesosok mayat bayi perempuan dalam keadaan tidak bernyawa. Tak mau ambil risiko, Amaq Ahyar langsung menelepon kepala dusun setempat dan menginformasikannya ke warga sekitar.

Masyarakat yang mendengar informasi tersebut, langsung datang di TKP sebelum kemudian mayat bayi dibawa ke Puskesmas Kerongkong untuk diperiksa secara medis.

Sementara dari keterangan dari pihak Puskesmas Ker-

ongkong, bayi diperkirakan lahir kurang dari 6 jam dengan berat 1.8 kilogram dengan usia kandungan untuk proses kelahiran bayi sudah cukup bulan.

Kendati demikian, belum dapat dipastikan apakah bayi ini meninggal di dalam kandungan atau saat proses dilahirkan dan dibuang oleh orang tuanya.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, membenarkan adanya penemuan bayi di Kecamatan Suralaga, pada Jumat pagi. Pelaku pembuangan, ujarnya, belum diketahui dan masih dalam proses pencarian petugas. Sementara bayi sudah dilakukan pemeriksaan medis dan secepatnya dimakamkan.

Dalam mengungkap kasus ini, kata Yogi, pihaknya bekerjasama dengan Polsek Suralaga serta kepala desa dan kepala dusun dan masyarakat setempat. Aparat desa diharapkan mengecek masyarakat yang mengandung dengan usia kandungan sama dengan pelaku. Termasuk dengan mencari dukundukun beranak di wilayah tersebut apakah pelaku merupakan warga setempat atapun berasal dari luar. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 16 November 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kadispar Lobar Diberhentikan Sementara (Suara NTB/kir)

JUMAT BERSIH - Masyarakat bersama ASN dan aparat TNI menggelar bersih-bersih di sungai Desa Mujur Praya Timur, Jumat kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Jumat bersih, dalam rangka antisipasi menjelang musim hujan tahun ini.

Jelang Musim Penghujan

Pemkab Loteng Galakkan Kegiatan Jumat Bersih Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggalakkan kembali kegiatan Jumat bersih, jelang musim penghujan tahun ini. Dengan sasaran saluran sungai, selokan serta saluran drainase lainnnya. Kegiatan bersih-bersih tersebut dilakukan berkala dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng sesuai zona binaannya masing-masin.

“Kegiatan jumat bersih ini sebagai langkah antipasi menjelang musim penghujan tahun ini,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Jumat (15/11). Polanya, setiap hari Jumat semua ASN yang ada di OPD di masing-masing kecamatan zona binaannya akan turun melakukan kegiatan gotong royong bersama elemen masyarakat. Dengan koordinasi dari camat setempat. “Lokasi camat yang menentukan.

Tapi sasarannya adalah saluran drainase ataupun sungai yang banyak ditutup sampah,” terangnya.

Herdan mengatakan, saat ini banyak saluran drainase terutama saluran sungai yang tertutup sampah. Hal itu disebabkan oleh prilaku masyarakat di daerah ini yang kurang sadar akan arti kebersihan. Di mana masyarakat dengan semaunya membuang sampah ke saluran drainase dan sungai. Tanpa berpikir dampak yang bisa ditimbulkan ketika hujan datang nantinya.

“Sekarang ini banyak sungai-sungai kita yang sudah berubah jadi TPS (tempat pembuangan sementara). Karena memang kesadaran masyarakat yang masih rendah. Padahal dampaknya akan sangat besar. Itu bisa mendatangkan musibah, berupa banjir ketika hujan datang nantinya,” terangnya.

Melalui kegiatan jumat bersih tersebut, pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat bisa tumbuh. Untuk tidak membuang sampah di sungai ataupun saluran drainase yang ada. Tapi pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. “Kalau kegiatan ini intens dilakukan, perlahan masyarakat akan bisa sadar,” imbuh Herdan. (kir)

Loteng Siapkan Lokasi Seleksi CPNS Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah memutuskan lokasi tes akademik pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini di SMK Negeri 1 Praya Tengah. Namun lokasi tersebut masih akan dikaji terlebih dahulu oleh tim dari pusat.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Loteng sudah menyiapkan alternatif lokasi jika penunjukan SMK Negeri 1 Praya Tengah tersebut sebagai lokasi tes CPNS ditolak oleh tim pusat. “Ini (SMK Negeri 1 Praya Tengah) alternatif awal kita.

Kalau ditolak oleh tim pusat, kita sudah siapkan alternatif yang lain,” sebut Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Jumat (15/11).

Herdan menjelaskan, lokasi tes CPNS di SMK Negeri 1 Praya Tengah tersebut berupa ruang kelas. Terbagi dalam dua ruang dengan kapasitas 100 orang lengkap dengan fasilitas komputernya. Hanya saja tim pusat mengingatkan lokasi tes itu di satu ruangan besar, sehingga memudahkan proses pengawasan.

“Kalau masalah fasilitas, secara jumlah sudah terpenuhi kalau di SMK Negeri 1 Praya Tengah ini. Hanya soal ruanganya saja yang terpisah. Tidak satu seperti yang diinginkan oleh tim pusat,” terangnya. Hal itulah yang nantinya akan dikomunikasikan dengan tim pusat. Apakah disetujui atau tidak lokasi tersebut. Tetapi kalau pada akhirnya ditolak oleh tim pusat, sudah ada alternatif lain. Yakni auditorium kampus IPDN NTB atau eks Aerotel Praya.

Sedangkan untuk fasilitas komputernya menggunakan laptop yang akan dipinjam dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng. “Kita sudah maping jumlah laptop yang ada di semua OPD. Dan, ternyata mencukupi dari kebutuhannya. Bahkan lebih,” terangnya.

Dengan kata lain, Pemkab Loteng siap menggelar seleksi CPNS sesuai petunjuk dan arahan pemerintah pusat. Soal lokasi tes, pihaknya optimis bakal siap pada waktu. Apalagi pelaksanaan tes sendiri masih cukup lama. Jadi masih banyak waktu untuk mempersiapkan lokasi tesnya. “Tahun inikan hanya pendaftaran sampai seleksi administrasi. Ujian tes akademiknya digelar tahun 2020 mendatang,” pungkas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) telah menerima surat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram tentang status IJ, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lobar sebagai tersangka. Setelah menerima surat itu, Pemda menindaklanjuti dengan memproses pemberhentian sementara IJ dari jabatannya.

Tidak hanya itu, Pemda Lobar juga tidak memberikan bantuan hukum, dengan alas an kasus yang menyeretnya bersifat pribadi atau personal. “Pemda sudah menerima surat dari Kejari Mataram tentang status IJ sebagai tersangka makanya langsung saya perintahkan untuk memproses. Karena memang peraturannya begitu, setelah kita resmi menerima surat pemberitahuan status bersangkutan. Tinggal ditindaklanjuti

dalam bentuk pemberhentian sementara,” tegas Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Konteks kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa IJ, pihaknya tidak bisa tahu isi hati orang. Hal ini bisa terjadi di semua tempat.

Menurut bupati, hal ini bukan karena kelemahan sistem pengawasan internal pemda. ‘’Sebab tidak ada yang tahu hal seperti ini karena antar person dengan person,’’ katanya.

Namun demikian kata Fauzan, kasus ini menjadi warning bagi Pemda untuk lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. “Tapi seketat apapun pengawasan, kalau sudah menyangkut hati orang, siapa yang tahu. Person, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tegas dia.

Menurut dia, kalau persoalan lembaga, makabarulah Pemda boleh memberikan bantuan hukum. Belajar dari kasus ini, ia berharap kepada rekanan atau siapapun yang mengu-

rus proyek dan izin agar melapor ke dirinya langsung kalau ada oknum, entah itu kepala OPD, pejabat hingga staf yang berani menghambat dengan alasan tidak jelas. Ia berharap agar pihak terkait melapor ke dirinya sebelum terjadi kejadian semacam ini (OTT red). Nantinya dirinya yang akan “tempeleng” atau meningatkan oknum tersebut agar tidak melakukan tindakan tersebut.

Persoalan semacam ini kata dia, mendapatkan atensi serius dari Presiden, Menkopolhukam, Kejagung, dan Kapolri. Bahkan kerasnya atensi para petinggi ini tidak hanya ke Pemda, namun ke aparat penegak hukum. Kalau ada oknum aparat yang

macam - macam dalam persoalan ini, bisa dilaporkan langsung ke presiden dan ditindak tegas. Bahkan sehari setelah Rakor bersama presiden pihaknya sudah menerima surat dari kejagung dan kapolri yang ditujukan hanya ke kepala daerah.

Lebih jauh kata dia, terkait kelanjutan proyek di Dispar tetap berlanjut pengerjaannya di lapangan. Nantinya pihaknya menunjuk Asisten II sebagai pelaksana tugas (plt) kepala dinas Parwisata. Selain menangani proyek yang saat ini dikerjakan, plt ini juga diharapkan mengawal program pembangunan baik dari pinjaman daerah dan DAK tahun 2020. (her)

Bupati Lobar Geser Delapan Pejabat Eselon II

(Suara NTB/kir)

Foto proyek penataan kawasan wisata Pusuk lestari yang ditangani Dispar

Pengerjaan Proyek DAK Dispar Dikhawatirkan Terganggu Giri Menang (Suara NTB) – Proses pengerjaan proyek Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar) yang dananya bersumber dari dana DAK yang diduga menjadi objek hukum kasus operasi tangkap tangan (OTT) dikhawatirkan terganggu. Bupati pun mengambil langkah cepat dengan memanggil Sekda dan jajaran OPD terkait untuk memastikan proyek ini tetap berlanjut.

“Saya sudah kumpulkan pak Sekda, dan jajaran terkait dengan ini. Sebab ini kan proyek Dispar belum selesai dikerjakan,” tegas Bupati. Ia memanggil sekda dan jajaran agar jangan sampai proyek terganggu akibat kasus hukum yang menimpa Kadispar. Ia me-

minta jajaran terkait tetap melanjutkan pengerjaan proyek agar tidak molor dari kontrak.

Selain mencegah pengerjaan proyek macet, pihaknya juga menekankan agar program dan proyek pada Dispar tahun 2020 tidak macet. Ia memastikan agar program ini tetap berlanjut. Untuk memastikan pengerjaan ini berjalan, pihaknya akan menunjuk pejabat mengisi posisi kepala Dispar. “Proyek harus tetap jalan, tidak boleh terhenti. Biarlah hukum berjalan, kita taati itu tapi program tidak boleh mandek,” tegas dia.

Beberapa proyek yang ditangani Dispar kata dia tersebar di sejumlah wilayah di antaran-

ya, proyek pelaksanaan penataan kawasan wisata Pusuk Lestari senilai Rp1.8 miliar.

Proyek pelaksanaan penataan kawasan wisata Buwun Sejati senilai Rp 1.3 miliar.

Pelaksanaan penataan kawasan wisata Sesaot senilai Rp 1.3 miliar dan penataan kawasan wisata taman Lingsar lanjutan senilai Rp 399,97 juta. Total dana untuk pembangunan proyek destinasi ini mencapai Rp 4.7 miliar lebih. Ia menambahkan, pihaknya juga memastikan program pembangunan dari pinjaman Daerah tahun depan berjalan.

Sebab pinjaman Daerah juga Dialokasikan untuk pembangunan kawasan wisata Senggigi. (her)

Jelang Pilkada Loteng

Empat Balon Mendaftar di Gerindra Praya (Suara NTB) Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah di Partai Gerindra Lombok Tengah (Loteng), Jumat (15/11), ditutup. Dari enam bakal calon yang sudah mengambil formulir pendaftaran, hingga Jumat sore baru empat bakal calon yang mendaftar dan sudah mengembalikan formulir pendaftaran kepada tim Desk Partai Gerindra. Satu di antaran-

ya, Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP. Ketua Tim Desk Partai Geridra untuk Pilkada Loteng, Lalu Amrillah kepada Suara NTB, Jumat kemarin mengatakan, selaian H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., bakal calon kepala daerah yang sudah mengembalikan formulir pendaftar yakni H. Lalu Putria (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Loteng), Buntaran, serta Ferdian Elmiansyah.

Adapun tiga bakal calon kepala daerah lainnya masing-masing Usman Ali (Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB) dan Muhanan belum mengembalikan formulir pendaftaran sampai sekarang.

“Kita masih akan tunggu sampai batas waktu pengembalian formulir pada Jumat pukul 24.00 wita (kemarin, red). Jika tidak mengembalikan formulir pendaftaran sampai batas waktu yang diberikan, maka bakal calon kepala daerah bersangkuan dianggap tidak mendaftar,” tegasnya.

Karena yang dianggap mendaftar ialah bakal calon yang mengembalikan formulir pendaftaran. Bukan yang hanya mengambil fomulir pendaftaran. Jadi bagi bakal calon kepala daerah yang tidak mengembalikan formulir pendaftaran, walaupun mengambil formulir pendaftaran tidak akan diajukan ke DPD Partai Gerindra. Untuk diproses sesuai tahapan seleksi yang ada.

“Berapa pun bakal calon kepala daerah yang mendaftar, itulah yang akan diajukan ke DPD un-

tuk diproses lebih lanjut,” terangnya. Dengan diserahkannya berkas pendaftaran bakal calon kepala daerah, maka tugas tim desk Pilkada Loteng dinyatakan selesai. Karena yang memiliki kewenagan selanjutnya ialah DPD. Amrillah menjelaskan, setelah proses pendaftaran ditutup DPD Partai Gerindra NTB akan mengelar uji visi misi masingmasing bakal calon kepala daerah. Baru kemudian hasilnya diajukan ke DPP, untuk selanjutnya dikaji kembali. “Untuk lokasi uji visi misi nanti DPD yang akan menentukan di mana.

Karena itu sudah menjadi ranahnya DPD. Tim Desk Pilkada tidak punya kewenangan untuk itu, karena tugasnya dinyatakan selesai,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Hanura Loteng, Fihirudin, mengatakan Partai Hanura dalam waktu dekat ini juga akan segera membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng. Pihaknya ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) penunjukan tim seleksi dari DPP. Baru kemudian akan membuka pendaftaran.

“Kita masih menunggu turunnya SK tim seleksi. Kalau SK penunjukkan sudah turun, baru kita mulai proses pendaftaran,” tegasnya. Partai Hanura sendiri memiliki dua kursi di DPRD Loteng. Dan, siapa yang akan didukung oleh Partai Hanura, sangat tergantung dari hasil seleksi itu nantinya. (kir)

(Suara NTB/kir)

PENDAFTARAN - Bakal calon kepala daerah yang juga putra Bupati Loteng, Ferdian Elmiansyah, menyerahkan formulir pendaftaran kepada tim Desk Pilkada Loteng Partai Gerindra. Total sudah empat bakal calon kepala daerah yang mendaftar di Partai Gerindra, hingga menjelang penutupan pendaftaran, Jumat kemarin.

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid bersama Wabup, Hj Sumiatun menggelar mutasi untuk kali kedua. Pada mutasi yang digelar Jumat (15/ 11), sebanyak delapan pejabat eselon II dan sejumlah pejabat lainnya dirotasi.

Akibat mutasi tersebut, jabatan kepala OPD yang kosong pun bertambah banyak. Sebelumnya tujuh kepala OPD kosong, kini menjadi sembilan kepala OPD. Dalam kesempatan itu bupati menyampaikan musibah (OTT) yang menimpa salah seorang kepala OPD harus dijadikan tantangan lebih baik kedepan. Di samping itu Bupati mengingatkan agar semua jajaran Pemkab Lobar lebih berhati - hati.

Pada mutasi yang digelar di aula kantor bupati tersebut diawali pembacaan SK dilanjutkan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bupati. Hadir Sekda H.M. Taufiq dan para kepala OPD serta camat. Sebanyak delapan kepala OPD yang digeser antara lain, Kepala BPKAD H. Mahyudin digeser sebagai Asisten III yang sebelumnya kosong. Posisi kepala BPKAD diisi oleh Fauzan Husniadi yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Damkar.

Kepala Dinas Sosial Hj Made Ambaryati digeser menjadi kepala Dinas Kesehatan menggantikan H. Rachman Sahnan Putra yang dipercaya menduduki jabatan kepalaDinasKetahananPanganyang sebelumnya lowong. Kepala Dinas Perhubungan mengisi posisi Kepala Bapenda yang sebelumnya kosong. Kemudian posisi kepala Dinas Perhubungan diisi oleh H.M. Najib. Posisi H.M. Najib yang sebelumnya kepala BPBD digantikan oleh Kasat Pol PP, Mahnan.

Terakhir Kepala DKP Subandi digeser menjadi kepala DPMPTSP. Setelah mutasi ini, tersisa sekitar 8-9 jabatan kepala OPD yang lowong. Antara lain Kasat-

pol PP, Damkar, Sekwan, Dispora, Dinsos, DKP, Inspektorat, Kominfo dan Dinas Pariwisata.

Bupati mengatakan pelantikan para pejabat tinggi pratama dan fungsional ini adalah mengeksekusi bisa hasil job fit dan assesment. Ia berharap hasil job fit ini bisa mendatangkan kinerja yang lebih baik dan positif untuk mendorong OPD dalam melakukan sinergi dan koordinasi dengan wabup, sekda dan OPD terkait. Ataupun dengan lembaga vertikal, baik dengan Pemprov maupun pusat. “Disamping tujuan kita penyegaran, kita juga harapkan ada peningkatan dari sisi sinergi dan koordinasi sehingga meningkatkan hasil yang kita inginkan untuk kesejahteraan masyarakat Lobar,” ujar dia.

Di hadapan semua pejabat, Bupati menyampaikan bahwa Pemda mendapatkan musibah OTT yang menimpa salah satu Kepala OPD. Ia menekankan kepada para kepala OPD dan fungsional yang baru dilantik, bahwa prinsipnya apapun namanya musibah dan berkah yang didapatkan harus dijadikan tantangan agar lebih lagi dan lebih berhati - hati. “Saya mengajak agar kita lebih baik lagi, berhati - hati dan meningkatkan keikhlasan kita,” ajak dia.

Ia mengingatkan, sebagai pejabat negara dan ASN sifatnya adalah pengabdian. Seperti bahasanya MenpanRB, jabatan bukan semata - mata kewajiban tapi sebagai amanah. Menurut dia, amanah ini jauh lebih tinggi maknanya secara subtantif daripada kewajiban. Ketika jabatan dijadikan amanah maka apapun yang dilakukan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan itu, Ia juga menyampaikan terkait penyederhanaan eselonisasi. Pemda kata dia sudah mendapatkan surat dari KemenpanRB yang menekankan kepada Pemda agar segera mengkaji. (her)

Dukcapil Loteng Cetak Ratusan Suket Sehari Praya (Suara NTB) Stok blangko KTP elektronik atau KTP-el di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sangat terbatas. Imbasnya masyarakat yang merekam KTP-el tak bisa serta merta melakukan pencetakan. Sebagai gantinya Dinas Dukcapil Loteng memberikan surat keterangan (suket) kepada masyarakat.

Kepala Dinas Dukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana kepada Suara NTB, Jumat (15/ 11) mengatakan, dalam sehari sekitar 200 suket diterbitkan oleh Dukcapil sebagai pengganti KTP-el sementara waktu.

Ia mengatakan, bulan Oktober kemarin, diberikan blangko hanya 500 keping oleh pemerintah pusat. Namun pihak Dinas tak berani langsung menggunakan seluruhnya karena terlalu sedikit. “Jadi saya simpan untuk yang urgen-urgen saja, misalnya kita cetakkan untuk masyarakat yang akan ke luar negeri. Itu yang kita layani sementara ini,” katanya.

Namun pada pekan depan, Dukcapil Loteng akan kembali mendapatkan 2.000 keping blangko KTP-el dari pemerintah pusat. Rencananya Dinas akan melakukan pencetakan untuk masyarakat, terutama yang baru pertama kali membuat KTP-el.

“Nanti kalau datang yang dua ribu itu, Insya Allah kita cetak untuk masyarakat, misalnya 100 KTP sehari, namun kita cetakkan yang pemula dulu yang belum pernah punya KTP,” terangnya.

Menurutnya, di awal tahun lalu sebelum pemilu digelar,

banyak blangko KTP-el yang dimiliki oleh Dukcapil, namun pencetakannya harus dikebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan menggunakan hak pilih di Pemilu.

Salah satu faktor yang membuat blangko KTP-el ini cepat habis yaitu banyaknya masyarakat yang mencetak ulang KTP-nya lantaran hilang. Menurutnya, dari koordinasi yang dilakukan dengan Polres Loteng, rata-rata masyarakat yang membuat surat kehilangan KTP per hari sekitar 50 orang.

“Sampai dari Polres itu bilang, saya heran kok sampai ada 50 sehari yang hilang KTP. Kalau yang kita buatkan KTP itu orang yang belum pernah punya KTP, maka blangko ini pasti cukup, namun ini yang hilang banyak sekali,” tuturnya.

Belum lagi warga yang ingin mencetak ulang KTP-elnya karena sudah menikah atau karena pindah domisili.

Hal ini menjadi pemicu cepatnya stok blangko KTP-el habis di Dinas.

Baiq Anita memberi saran kepada masyarakat agar tetap memelihara KTP, KK dan dokumen kependudukan yang lain dengan baik sehingga tidak gampang hilang.

Sebab jika hilang, belum tentu bisa mendapat KTP secara langsung karena keterbatasan stok blangko ini.

Adapun wajib KTP di Loteng sebanyak 753.290 orang.

Sementara yang sudah merekam lebih dari 697 ribu orang atau lebih dari 94 persen warga sudah merekam. Sisanya hanya 6 persen yang belum merekam KTP-el. (ris)

SUARA NTB Sabtu, 16 November 2019

Sumbawa Mesti Berbenah Sambut Investasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mesti melakukan pembenahan segala sektor untuk mnyambut investasi. Mengingat investasi di NTB kini mulai bergeliat di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Baik investasi dalam negeri maupun dari luar. Salah satunya perusahaan dari Malaysia yang bergerak di beberapa bidang. Termasuk imbasnya ke Sumbawa.

“Sumbawa harus berbenah diri. Perbaikan infrastruktur syarat utama majunya investasi. Apalagi kini dengan terobosan Guberunur (Suara NTB/ist) yang mengundang banyak Berlian Rayes ivestor datang ke NTB Salah satunya pengusaha Malaysia yang bergerak dibidang peternakan, pariwisata dan lainnya. Termasuk peluang berinvestasi di Sumbawa. Sehingga Pemkab harus menyambut itu dengan pro aktif,” tandas Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, kepada Suara NTB, Jumat (15/11).

Banyak hal yang mesti disiapkan Pemkab. Mulai dari perizinan yang mesti dipermudah. Tidak jamannya lagi mempersulit investor yang perizinan yang berbelit belit.

Kemudian memastikan kenyamanan dan kerahaman investor. Serta tak kalah pentingnya menjamin keamanan investor dengan terciptanya kondusifitas daerah. Hal inilah yang harusnya dikoordinasikan dengan seluruh stakeholders terkait, termasuk aparat keamanan.

Dengan jaringan investasi yang dibuka Gubernur NTB, Sumbawa sebagai bagian dari NTB kini makin banyak dilirik investor. Hotel dan resto mulai berkembang. Lalu lintas transportasi darat dna udara juga semakin padat. Khususnya penerbangan juga selalu penuh. Sehingga diharakan adanya penambahan sheet penerbangan dari maskapai Garuda.

Yang kini tak lagi beroprasi di Sumbawa. “Pemkab harus pro aktif mengajak kembali pihak Garuda ke Sumbawa. Untuk memastikan jadwal peerbangan tersedia setiap waktu di Sumbawa. Agar semakin mudah bagi orang berkunjung ke daerah ini,”kata Sekretaris DPD Golkar Sumbawa ini.

Hal ini juga perlu ditopang untuk adanya pembenahan pariwisata di Sumbawa. Ikon SAMOTA berpeluang besar dikelola dan dioptimalkan. Bergitu pola dengan destinasidestinasi lain yang tak kalah menariknya di Sumbawa. (arn)

Pilkada Sumbawa 2020

Dr. Zul Sebut PKS Calonkan Andy Tirta Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Tim Pemenangan Pemilu NTB Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Zulkieflimansyah menyebutkan akan mencalonkan Andy Tirta dalam Pilkada Sumbawa 2020 mendatang. Pihaknya ingin mendorong kader internal dengan memberikan kesempatan bersosialisasi di tengah masyarakat.

“Kita mencalonkan Andy Tirta, orang internal. Kan, selalu kita itu ngapain bikin partai kalau nggak punya keberanian mendorong kader internal. Tapi kader internal ini dikasih kesempatan bersosialisasi,” ujarnya kepada wartawan saat berkunjung ke Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (15/11).

Dijelaskan Dr. Zul, sapaan akrabnya, nantinya dari sosialisasi yang dilakukan, akan dilakukan evaluasi. Jika nantinya dari hasil survei diterima masyarakat, maka kader tersebut akan dicarikan pasangan. Tetapi jika penerimaan masyarakat kurang, maka PKS akan membuka komunikasi dengan calon eksternal.

“Semua kader disurvei. Kalau pemilihan itu semua. Kader PKS itu yang masuk namanya yang akan disurvei. Kesiapan survei itu kan dari ditentukan namanya. Nanti karena pertanyaan terbuka, siapa yang namanya disebutkan oleh masyarakat,” lanjutnya. Disinggung jika nama dalam survei adalah Dewi Noviany, menurutnya semuanya sama saja. Tidak ada yang diutamakan khusus yang di luar internal partai. “Kalau nama di survei nama Novi yang muncul, tetap saja. Sama saja nggak ada preferensi,” sebutnya.

Menurutnya, sebelumnya Novi tidak mengikuti proses internal partai. Tetapi tidak menutup kemungkinan PKS mengusung eksternal. Namun kader partai tetap diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan sosialisasi.

“Kemarin dia (Novi) nggak ikut proses internal. Tapi tidak menutup kemungkinan PKS juga mengusung eksternal juga, terbuka. Tapi kan namanya partai masa kader nda dikasi kesempatan. Kader disuruh sosialisasi. Kalau masyarakat menerima dengan baik kenapa nggak,” tandasnya. (ind)

Wabup Lepas Kontingen UDG Tingkat Provinsi 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah memberikan pesan moral saat melepas Kontingen Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, di Bale Banjar Gede Suka Duka Sumbawa Besar, Kamis (14/11) malam. Kontingen UDG akan mewakili Kabupaten Sumbawa di Kota Mataram.

Wabup berpesan kepada seluruh peserta agar nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaan UDG (festival/lomba nyayian keagamaan), tidak hanya berhenti pada lomba saja. Melainkan dapat diamalkan lebih jauh di kehidupan seharihari. Menurut H. Mo, juara bukanlah tujuan akhir, karena yang lebih utama adalah menjadikan kitab suci Weda sebagai pedoman dan panutan hidup sehari-hari.

Sebagai duta Kabupaten Sumbawa, Wabup berharap para peserta dapat menjaga sikap dan perbuatan selama berada di Mataram. Agar masyarakat luar dapat mengenal budaya dan sifat masyarakat Kabupaten Sumbawa yang egaliter. Yang senantiasa menjunjung tinggi sifat saling pendi (saling mengasihi), saling satingi (saling menghormati), dan saling sakiki (saling membantu).

Sementara Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Sumbawa, I Wayan Sukahanaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan penghargaan Pemkab yang diberikan kepada umat Hindu yang berada di Kabupaten Sumbawa. “Kami merasa bahagia karena kehadiran kami selama ini dianggap sebagai saudara sendiri oleh segenap masyarakat Kabupaten Sumbawa,” ujarnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

UDG - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah bersama kontingen UDG di Bale Banjar Gede Suka Duka Sumbawa Besar, Kamis (14/11) malam.

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

KSB Tak akan Perpanjang Jadwal Penerimaan CPNS Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan tidak akan melakukan perpanjangan waktu pendaftaran di penerimaan CPNS tahun 2019 meski jumlah pelamar sedikit. Hal ini dilakukan, lantaran di dalam petunjuk pelaksanaan tidak ada klausul khusus jika minim pendaftar, akan dilakukan perpanjangan waktu.

Sementara, hingga kemarin, jumlah pelamar yang sudah mengirimkan berkas baru mencapai 59 orang, sedangkan yang baru mengisi formulir (mendaftar) baru 250 pelamar.

“Meskipun jumlah pelamarnya sedikit, kami tidak akan melakukan perpanjangan waktu pendaftaran, apalagi jumlah formasinya juga sedikit. Kendati demikian, kami masih sangat yakin bahwa jumlah pelamarnya akan terus meningkat karena waktunya masih cukup panjang sampai tanggal 25 November mendatang. Kondisi yang sama juga sempat terjadi di awal penerimaan tahun 2018 juga mengalami hal sama tetapi meningkat jelang akhir

pendaftaran,” ujar kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa Barat, Drs. Tajuddin, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (15/11).

Dikatakannya, jumlah formasi yang diberikan untuk Sumbawa Barat sebesar 105 formasi yang didominasi tenaga tekhnis sebesar 46 Formasi. Sementara untuk tenaga Pendidikan hanya 25 dan tenaga kesehatan sebanyak 34 Formasi.

Hanya saja, untuk tenaga pendidikan diperuntukkan untuk bisa mengisi tenaga guru di sekolah dasar dan TK karena dua lembaga ini yang paling mendesak kebutuhannya. Sementara untuk tenaga guru yang

ada di SMP, pihaknya tidak mengusulkan karena dianggap belum terlalu mendesak.

Selain itu, proses penerimaan CPNS di tahun 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya karena sudah tidak dilakukan penyerahan berkas secara fisik. Melainkan berkasnya langsung dikirim melalui email pada saat pengisian formulir secara daring.

Upaya ini juga dilakukan untuk menekan terjadinya halhal yang tidak diinginkan, baik itu percaloan maupun hal yang lain. Selain upaya dimaksud, pihaknya juga berharap kepada para pelamar untuk tidak percaya dengan calo dan janji-janji akan diloloskan menjadi PNS. Hal itu dilakukan karena

sampai dengan saat ini sudah banyak orang yang datang melapor karena ditelepon orang mengaku kepala BKD untuk mendapatkan jatah PNS. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mencari informasi di website BKD setempat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Formasinya sudah kita keluarkan ke masyarakat terkait penerimaan CPNS tahun 2019. Untuk itu, kami berharap kepada masyarakat u n t u k t i d a k mudah p e r caya dengan

calo dan janji-janji akan diloloskan menjadi PNS, karena upaya dimaksud tidak akan berhasil,” pungkasnya. (ils)

Tajuddin

Gandeng Perusahaan Malaysia

Gubernur dan Bupati Sumbawa Tegaskan Keseriusan Tingkatkan Investasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc meluncurkan rencana investasi perusahaan asal negeri jiran Malaysia, di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (15/11). Di Sumbawa, para investor tersebut akan berinvestasi di bidang pariwisata dan peternakan.

Gubernur provinsi NTB dalam sambutannya meminta agar Pemerintah Daerah tidak mempersulit para pemodal yang ingin berinvestasi di sumbawa. Dr. Zul juga berpesan agar Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan investasi harus tegas. Dimana dalam pemberian izin investasi harus juga disertai klausul, bahwa para investor akan dicabut izinnya apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak juga mulai merealisasikan investasinya.

Bupati Sumbawa dalam sambutannya menyampaikan Pemkab Sumbawa sangat serius terhadap berbagai upaya bagi peningkatan investasi di daerah ini. Diantaranya dengan melakukan perbaikanperbaikan infrastruktur penunjang seperti akses jalan, pelabuhan dan juga bandara.

Disampaikan, Pemkab Sumbawa akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para investor yang bersungguh-sungguh ingin berinvestasi di kabupaten Sumbawa. Namun H. Husni berharap semua investasi yang

(Suara NTB/ist)

INVESTASI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Datuk Sri Muhammad Rizal saat meluncurkan rencana investasi dari pengusaha Malaysia, Jumat (15/11). Gubernur, Bupati dan rombongan investor asal Malaysia berpose bersama (foto kanan). masuk di Kabupaten Sumbawa khususnya di kawasan strategis Samota juga harus menggandeng masyarakat sekitar. Agar kemanfaatannya benar-benar dapat dirasakan.

Sementara itu, perwakilan Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Datuk Sri Muhammad Rizal bin Muhammad Yusuf menyampaikan, segaja memilih Sumbawa menjadi tempat berinvestasi. Sebab menurutnya, Pemkab Sumbawa mengamalkan konsep ramah investor. Sehingga, di hadapan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, Datuk Sri mengungkapkan komitmen dan keseriusannya berinvestasi di Sumbawa.

“Janji kami kepada Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, kami tidak akan lari,” te-

gasnya, seraya berharap Pemkab dan masyarakat Sumbawa memberikan dukungan agar realisasi investasi dapat dimulai awal tahun 2020 mendatang.

Datuk Sri Muhammad Rizal juga menegaskan pihaknya sangat serius berinvestasi di Sumbawa. Apalagi saat ini sudah beberapa tahapan yang dilalui untuk rencana investasi yang dilakukan. Bahkan pihaknya sudah berkunjung ke Pulau Dangar sebagai salah satu tempat akan dilakukan investasi.

“Memang sudah serius.

Kalau tidak, kita tidak akan datang sampai tahap ini.

Sudah empat kali kami datang. Apa yang sudah kita paparkan itu keluar biaya. Dan kita juga sudah ke Pulau Dan-

Firin-Fud Tetap Berpasangan di Pilkada KSB Taliwang (Suara NTB) – Rasa penasaran publik Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait kelanjutan tandem Dr. Ir. H. Musyafirin, SH, MM bersama Fud Syaifuddin, ST di Pilkada 2020 mendatang akhirnya terjawab. Pasangan calon petahana ini menunjukkan diri tidak akan berpisah dengan bersamasama hadir saat mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jumat (15/11).

Kedatangan bersama-sama Musyafirin dan Fud Syaifuddin ini menjadi pemandangan menarik bagi publik KSB. Pasalnya, selama ini keduanya santer diisukan akan pecah kongsi.

Meski dalam beberapa kali pendaftaran di partai lain seperti ke Nasdem dan PKPI dengan berpasangan. Tetapi ketidakhadiran Musyafirin turut datang mendaftar bersama Fud Syaifuddin, membuat keyakinan publik sempat menguat soal keretakan keduanya.

H. W. Musyafirin mengaku, baru kali ini dirinya datang bersama-sama Fud Syaifuddin mendaftarkan diri ke kegiatan penjaringan partai. “Memang baru sekarang sempatnya datang bersama ya,” katanya kepada wartawan usai mendaftar ke PKB. Ia menegaskan, kedatangannya secara bersama itu menandakan kelanjutan tandemnya bersama Fud Syaifuddin untuk periode kedua bertarung di Pilkada KSB telah final. “Ya ini sudah final. Kan kemarin ke Nasdem, PKPI, PPP dan PDIP juga sesungguhnya kami sudah daftar pasangan,” tandasnya.

Musyafirin menjelaskan, pihaknya sengaja sejak awal mendaftar berpasangan ke partai-partai yang akan dirangkulnya dalam koalisi. Langkah itu diambilnya selain menegaskan bahwa pasangan berjuluk F3 di Pilkada 2015 lalu ini tetap utuh, juga untuk memudahkan partai.

(Suara NTB/ist)

PENDAFTARAN - Pasangan H. W. Musyafirin bersama Fud Syafuddin memberikan sambutan usai mendaftar ke PKB, dengan disaksikan Ketua PKB KSB, Sudarli, Jumat (15/11).

Menurut dia, mendaftar berpasangan memberi kemudahan bagi partai. Sebab partai tidak perlu bersusah payah lagi menyandingkan bakal calon yang akan di dukungnya. “Kita ini membantu 50 persen kerja-kerja partai dalam proses penjaringan mereka dengan kami mendaftar berpasangan,” timpalnya.

Meski pasangannya telah final, Musyafirin mengakui, di tingkat partai masih terus berproses sebelum akhirnya final mendukung mereka. Meski demikian, bupati KSB ini sangat optimis beberapa partai yang sudah didaftarinya akan memberi dukungannya. “Pasti ya. Saya kan kader PDIP dan sebenarnya sudah cukup kursi. Pak Fud juga kader PPP dua kursi. Nah yang partai lainnya insyaallah pasti mendukung kami,” klaimnya.

Klaim Musyafirin mendapat dukungan dari partai memang tidak terlalu berlebihan. Apalagi partai-partai tempat mereka mendaftar saat ini merupakan partai pendukung pasangan F3 di Pilkada 2015 lalu.

Dikatakan Musyafirin, dirinya dan Fud Syaifuddin memang mengupayakan akan kembali memghimpun kembali partai-partai yang mendukungnya di Pilkada 2015 lalu.

Karena itu, meski secara hi-

tung-hitungan syarat dukungan partai dengan koalisi PDIP dan PPP (tempat keduanya sebagai kader) telah mencukupi, tetapi ia dan Fud Syaifuddin tetap kembali menjajaki koalisi dengan partai pendukung F3 yang lainnya.

Ketua DPC PKB KSB, Sudarli, S.Pd menyatakan, sejak awal pihaknya telah menjatuhkan pilihan untuk tetap melanjutkan dukunganya kepada pasangan Firin-Fud. Karena kehadiran pasangan calon petahana itu ke partainya bukan dalam rangka mendaftar. “Mereka ini hanya datang menyerahkan berkas untuk persyaratan di internal kami memfinalkan dukungan terhadap pasangan F3 untuk periode keduanya,” tandasnya.

Sudarli pun berjanji, akan mengerahkan seluruh elemen partainya untuk memenangkan pasangan tersebut di Pilkada 2020 mendatang. Karena bagi PKB pasangan HW. MusyaFirinFud Syaifuddin telah menunjukkan keberhasilannya memimpin KSB dalam 4 tahun terakhir.

“Meski pak firin dan pak fud bukan kader kami, tapi kami tidak meragukan kinerjanya. Kami menganggap keduanya orang yang paling tepat memimpin lagi KSB ini,” imbuhnya. (bug)

gar kemarin bersama jajaran provinsi, yang perlu dan kita lagi laksanakan,” ujarnya kepada wartawan.

Dipaparkannya, investasi yang akan dilakukan terkait penggemukan dan pengembangan sapi. Tentunya bekerjasama dengan Pemkab melalui program Sumbawa Beff.

Selain itu juga rencananya akan dibangunkan resor di Pulau Dangar Rea dan Dangar Ode. Sekarang ini sudah dilihat desainnya dan selanjutnya tinggal menunggu rencana kedepan. Terhadap penggemukan sapi ini, nantinya pihaknya bekerjasama dengan pemerintah. Membangun dan mengupgrade RPH yang sudah ada ke tahapan yang lebih bagus.

“Kita kan membangun RPH yang bekerja sama den-

gan pemerintah. Kan sudah punya RPH. RPH yang sudah ada kita membangun dan mengupgrade kepada tahap yang lebih bagus. Dan dari situ kita kerjakan. Dan nanti selepas itu kita kembalikan ke pemerintah untuk budidaya.

Jadi semuanya nanti dilakukan oleh sini,” terangnya.

Nantinya daging beku akan dikirimkan ke luar NTB bahkan ke luar Indonesia. Karena pihaknya sudah memiliki pangsa pasar. Bahkan nantinya tenaga kerja akan diserap dari Sumbawa. Mengenai besar nilai investasi, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci.

Yang terpenting, investasi ini bisa berjalan sehingga dapat berdampak terhadap pembangunan serta perekonomian Sumbawa. (arn/ind/*)

Benih Belum Tersedia, KSB Minta Penyaluran Dipercepat Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), meminta penyaluran benih untuk musim tanam Oktober-Maret (Okmar) bisa dipercepat. Pasalnya, sampai saat ini petani belum melakukan penanaman baik itu padi maupun jagung karena benihnya masih tersedia. Sementara untuk pengadaan bibit jagung sebesar 60 ton untuk 4000 hektar dan padi sebesar 64 ton untuk 6600 hektar saat ini sudah dalam tahap pengadaan.

“Memang untuk sekarang ini bibit padi dan jagung masih belum tersedia karena masih dalam tahap pengadaan. Kita berharap proses pengadaan dan penyalurannya bisa dipercepat supaya musim tanam kita tidak terus mundur. Karena jika mengacu ke jadwal tanam, seharusnya bulan Oktober sudah ada penanaman, tetapi karena musim hujan mundur dan bibit belum tersedia makanya waktu tanam juga ikut mundur,” ungkap Kepala Dinas Tanbunnak kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan Syaiful Ulum, SP, Jumat (15/11).

Dikatakannya, untuk musim tanam perdana bulan Oktober- Maret, KSB diberikan jatah sebesar 13.608 hektar tetapi hingga saat ini belum ada penana-

man khusus untuk padi. Hal itu terjadi lantaran musim hujan yang telat, bahkan prediksi dari BMKG hujan akan turun secara normal di pertengahan bulan November mendatang.

Untuk itu, pihaknya berharap supaya penyaluran bantuan benih dari Kementan dipercepat untuk proses penyemaian benih tersebut. Jika sampai di akhir bulan November dan hujan sudah mulai normal tetapi benih belum tersedia akan menjadi masalah besar nantinya. Apalagi saat ini masyarakat sudah banyak yang datang ke Dinas untuk bisa segera dibantu dengan benih untuk mengejar target tanam yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Meski demikian, pihaknya masih optimis target tanam yang sudah ditetapkan tercapai dengan baik.

Karena rentan waktu dari Bulan Oktober ke Maret dianggap cukup jauh ditambah lagi dengan kondisi lahan yang sudah mulai digarap juga akan mempercepat realisasi target tanam di tahun 2019 ini.

“Di tahun 2019 kita sudah diberikan target sebesar 13.608 di bulan OktoberMaret (Okmar) dan kami optimis akan tercapai meskipun saat ini masih belum ada penanaman.

Kami juga berharap supaya droping bibit untuk KSB bisa segera dilakukan untuk mengejar target tanam tersebut,” pungkasnya. (ils)

Terjebak Perang di Irak, TKW Asal Bima Ingin Pulang Bima (Suara NTB) – TKW asal Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Mardiana yang bekerja di Negara Irak, mengaku ingin pulang kembali ke Indonesia lantaran sudah tidak tahan dengan kondisi negara yang sedang berperang.

Pengakuan tersebut disampaikan Mardiana saat mengirim pesan WhatsApp kepada Suara NTB, Jumat (15/11).

Selain dirinya, ada juga warga Bima yang jumlahnya pu(Suara NTB/Ist) luhan orang mengalMardiana ami nasib serupa.

“Awalnya saya dijanjikan oleh sponsor bekerja di negara Turki, namun ditempatkan ke Irak,” katanya.

Ia mengaku berangkat dan sampai ke Negara Irak dengan menggunakan visa turis, yang didapati dari seorang sponsor warga Kecamatan Sape. Sementara sponsor utamanya di negara Irak.

“Saat tiba di Irak saya langsung disekap oleh manajer disini. Namun sekarang manajer ini telah masuk penjara dan perusahaan telah ditutup,” katanya.

Mardiana mengatakan, sudah satu tahun empat bulan menjadi TKW di negara di Irak. Selama berada di negeri 1001 malam tersebut, Ia mengaku bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). “Selama satu tahun lebih sering berganti majikan. Kadang empat, kadang tiga bulan,” katanya.

Menurutnya, saat ini menjadi PRT di rumah seorang dokter yang berada di antara perbatasan Irak-Kuwait atau tepatnya berada di distrik amarat. Dan berjalan delapan Bulan lebih. “Majikan saya baik, selama bekerja tidak pernah mendapatkan kekerasan. Tapi saya khawatir karena di sini perang terus terjadi. Saya ingin pulang ke Bima,” katanya.

Mardiana mengaku sempat mendesak pihak sponsor yang berada di Sape untuk memulangkannya, mengingat bapaknya juga sakit. Namun permintaan itu justru tidak diindahkan, hanya dijanjikan terus. “Saya terus mendesak, sampai meminta tolong aparat TNI/Polri di kampung. Sampai pihak Kedubes juga, namun tidak ada jalan sampai sekarang,” katanya.

Untuk itu, Ia berharap kepada Pemerintah di Indonesia atau siapapun yang peduli agar bisa membantunya untuk memfasilitasi sehingga dirinya dan warga Bima yang lainnya bisa pulang kembali ke Indonesia dengan selamat. “Kami ingin pulang, karena khwatir dan tidak tahan mendengar suara tembakan dan bom setiap hari,” harapnya. (uki)

Mitan Langka dan Mahal, Warga Kota Bima Resah Kota Bima (Suara NTB) – Warga di Kota Bima resah karena kesulitan mendapatkan Minyak tanah (Mitan) dalam dua hari terakhir ini. Bahkan harganya mencapai Rp20.000 per liter, dari Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp5.000 per liter.

“Sudah dua hari ini kami kesulitan mendapatkan Mitan,” kata warga Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda, Nurjanah, kepada Suara NTB, Jum’at (15/11).

Menurut ibu dua anak ini, ia mendapatkan pasokan Mitan yang dijual secara eceran di kios dekat rumahnya. Sebelum langka, harganya hanya Rp7.000 per liter. Namun kini menembus Rp20.000 per liter. “Harga Rp20.000 per liter ini kalaupun Mitan ada,” katanya.

Akibat sulit mendapatkan Mitan tersebut, Ia mengaku terpaksa menggunakan kayu bakar untuk keperluan dapur, meski memiliki kompor gas. Keperluan dapur juga hanya untuk memasak memasak sayur dan goreng. Sementara memasak nasi menggunakan rice cokker.

“Sudah dua hari saya pakai kayu bakar untuk goreng ikan dan masak sayur. Saya takut menggunakan kompor gas karena khawatir meledak,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Rahmawati, warga Kelurahan Mande. Menurutnya stok Mitan mengalami kelangkaan dalam beberapa hari terakhir ini. Padahal sebelumnya mudah didapatkan dengan harga sesuai HET. “Karena langka harganya kini mencapai 15.000 hingga 20.000 per liter. Bahkan Jumat ini harganya mencapai Rp25.000 per liter,” katanya.

Rahmawati mengaku biasa mendapatkan Mitan dari pangkalan setiap satu kali seminggu. Jumlahnya pun dibatasi hanya sampai 5 liter per kepala dengan harga Rp5.000 per liter.

“Kadang juga di kios yang menjual secara eceran. Harganya Rp7.000 per liter. tapi sekarang baik eceran maupun pangkalan tidak stoknya,” katanya.

Rahmawati menduga kelangkaan Mitan tersebut ada unsur Dompu (Suara NTB) – kesengajaan, lantaran Kota Progres pembangunan Bima saat ini dalam peralihan dua dari empat puskesmas penggunan (konversi) dari Mitan dan satu pustu di Dompu, ke Gas. Untuk itu berharap Pemasih jauh dari target Kuamerintah bisa turun tangan sa Pengguna Anggaran dalam persoalan tersebut.

(KPA), dalam hal ini Dinas “Harapan saya Pemerintah Kesehatan (Dikes). Pasalnya, bisa turun tangan mengatasi perdi sisa waktu sekitar 40 hari soalan ini. Misalnya menggelar lagi, capaiannya baru 40 peroperasi pasar (OP),” harapnya. sen. Dua proyek tersebut yakSementara salahsatu pangni Pembangunan Puskesmas kalan Mitan di Kota Bima, Dompu Timur dan Soriutu.

Ramlah, mengakui Mitan menKhawatir akan pengergalami kelangkaan. Menurutnya jaan melebihi batas waktu hal itu, lantaran pasokan dari kontrak pada 25 Desember Agen ke pangkalan yang terus mendatang, KPA dan Tim berkurang. “Memang ada kePengawal, Pengamanan langkaan karena pasokan dari Pemerintah dan Pembanagen yang berkurang,” katanya. gunan Daerah (TP4D) telah Menurutnya agen biasanya menghadirkan sejumlah memasok ke pangkalan dengan kontraktor untuk menggenukuransatudrumperminggu.Satu jot pembangunan. Salah drum tersebut disalurkan kepada satunya dengan menampedagang eceran dan masyarakat bah jumlah tenaga kerja. yang membutuhkan dengan HET Kepala Bidang Pelayanan Rp5.000 per liter. “Biasanya dipaSumber Daya Kesehatan sok oleh agen 4 kali dalam sebulan.

(PSDK) Dikes Dompu, Tapisekarangkadangsatukalidan Abubakar Husain selaku ada juga yang sekali dalam sebulan,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

TP4D Pastikan Proyek Pipa PDAM Tetap Berjalan Dompu (Suara NTB) – Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Ahmad Sulhan, SH., memastikan proyek pemasangan instalasi perpipaan PDAM oleh Dinas PU yang didampinginya tetap akan berjalan. Meski diketahui ada penolakan dari ratusan warga Desa Oo. Alasan mendasarnya, jangan sampai penolakan ini justru menimbulkan perlawanan dari ribuan warga penerima mafaat air bersih khusus di wilayah kota.

“Kita khawatirkan itu apabila masyarakat di Dompu tidak mendapatkan air nanti protes,” ungkapnya.

Kekhawatiran segelintir warga Desa Oo akan berkurangnya debit air untuk lahan pertanian mereka akibat tersedot pipa induk dengan ukura 20 inci itu, menurutnya, cukup berlebihan. Karena berdasarkan penghitungan tim teknis bahwa proyek tersebut sama sekali tidak akan memengaruhi volume air yang masuk ke lahan pertanian.

Pipa dengan ukuran ini sen-

gaja dipakai untuk memudahkan pengaturan tekanan air yang didistribusikan PDAM ke ribuan pelanggannya di wilayah kota.

Sebelum proyek ini mulai berjalan dan menuai kontra, sebetulnya kontraktor dan instansi terkait sudah beberapa kali mensosilisasikannya, bahkan telah ada kesepakatan bersama baik dengan warga dan pemerintah desa. Namun anehnya, tanpa alasan yang jelas kini muncul reaksi penolakan. Atas kendala tersebut TP4D menunggu hasil negosiasi lanjutan yang kabarnya ten-

gah diupayakan Dinas PU. “Kita sekarang masih menunggu informasi lanjutan dari PU. Kalau masalah tahun anggaran berakhir itu tidak ada masalah karena di dalam kontraknya juga sudah diatur, selama itu kendala bukan keinginan kontraktor atau PPK tidak masalah. Misalnya dia tidak bekerja 15 hari karena penolakan ini nanti ditambah dibelakang,” jelasnya.

Langkah negosiasi untuk meluruskan informasi yang terputus di tengah masyarakat itu, harap Ahmad Sulhan, bisa

menemukan solusi terbaik. Sehingga kesulitan air bersih yang dialami warga tiap tahunnya bisa segera teratasi.

Kalapun akhirnya tetap ditemukan penolakan, besar kemungkinan penanaman instalasi perpipaan tersebut akan dikawal langsung aparat penegak hukum. Bahkan mereka bisa saja mengambil tindakan tegas bagi oknum yang sengaja memprovokasi warga atau berupaya melawan.

“Sekarang masih dilakukan negosiasi secara kekeluargaan dulu, kalau misalkan tetap menolak mungkin nanti Kodim sama Polres yang akan mengawal jalannya proyek.

Intinya

proyek ini harus tetap jalan,” pungkasnya. (jun)

Ahmad Sulhan

(Suara NTB/jun)

SUARA NTB Sabtu, 16 November 2019

Distanbun Kembangkan Konsep Pertanian Konservasi Dompu (Suara NTB) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu, mulai mengembangkan konsep pertanian konservasi.

Seperti mengembalikan fungsi tanah dengan memanfaatkan pupuk organik cair, granular atau pupuk kompos yang dibuat sendiri oleh petani. Pola ini selain untuk memulihkan unsur hara dan tingkat kesuburan tanah yang kian menurun akibat perambahan hutan, sekaligus mengganti sistem kerja Latihan dan kunjungan (Laku) yang selama ini hanya menekakan pada pelatihan penyuluh dan pendampingan petani semata.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Distanbun Dompu, Syahrul Ramadhan, SP, kepada wartawan menyampaikan, pola ini dikembangkan pihaknya untuk mengembalikan marwah pertanian sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya. Di mana petani akan diajarkan cara membuat pupuk organik dengan memafaatkan limbah hasil pertanian jagung, padi dan kedelai.

“Baik dengan melakukan fermentasi maupun dekompe-

ser atau mengurai ion yang melekat memafaatkan jerami yang ada disirami E4. Begitu juga pestisida nabatinya,” kata dia.

Konsep baru yang sudah mulai diterapkan pada sejumlah kelompok tani seperti di Desa Sori Sakolo beberapa waktu lalu, lanjut dia, tidak akan menyita banyak waktu petani. Mereka hanya akan menerima materi sebentar dan langsung memperaktikannya bersama penyuluh di lapangan. Bahkan keunggulan lain jika dibanding sistim Laku, yakni penyuluh sebagai ujung tombak pertanian bisa mengedukasi petani ditengahtengah interaksi sosialnya.

“Sekarang ini mereka kunjungan bisa saja malam hari, seperti ketika ada acara hajatan bisa juga diselingi penyuluhan,” ujarnya.

Pertanian konservasi inipun sejalan dengan harapan pemerintah daerah untuk mengembalikan kondisi hutan dengan tidak mengurangi hak petani untuk menanam jagung. Artinya, petani masih tetap bisa menanam tanaman semusim dibawah lahan tegakan namun juga berkewajiban menanam pohon yang bisa di-

(Suara NTB/Distanbun)

PELATIHAN – Penyuluh pertanian Distanbun Dompu saat memberi pelatihan langsung pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk organik di Desa Sori Sakolo, Jumat (15/11). manfaatkan untuk menambah perekonomian keluarga.

Akan tetapi persyaratannya

yakni mereka harus pengelola lahan diwilayah kemitraan KPH. “Bukan dalam kawasan,

pola kemitraan ini siapapun berhak termasuk kita,” pungkasnya. (jun)

Digelar Tingkat Lokal, Peserta Lari Jelang Pilkades Serentak, 5-10K KSB Tetap Membeludak ASN dan Panitia Diingatkan Tetap Netral

Taliwang (Suara NTB) Meski agenda lomba lari tahunan 5-10K Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) digelar tingkat lokal pada tahun ini, namun tak berpengaruh pada jumlah pesertanya. Alih-alih berkurang, pihak panitia mengklaim jumlah pendaftarnya kian membeludak.

Ketua panitia lomba lari 510K KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut., M.Si mengatakan, hingga Kamis, 14 November jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 605 pelari.

Terdiri dari 423 peserta 10 km dan 182 peserta lomba 5 km.

“Perkiraan kami masih akan terus bertambah karena pendaftaran masih akan dibuka sampai pagi hari tanggal 19 November nanti,” terangnya, Jumat (15/11).

Menurut Mars, pihaknya tidak menyangka jumlah pendaftar lomba kali tahun ini membeludak. Sebab 2 tahun sebelumnya, digelar hingga tingkat

nasional jumlah pesertanya berkisar hanya sampai 700-an peserta. “Ini menunjukkan animo masyarakat dan atlet pelari lokal kita sangat besar mengikuti lomba ini,” katanya.

Ditanya mengenai penurunan status lomba tahun ini?

Mars yang juga menjabat ketua harian PASI KSB ini mengaku, selaku penyelenggara pihaknya sempat tidak akan melaksanakannya. Masuk dalam rangkaian agenda memeriahkan Harlah KSB, lomba tahun ini diwacanakan akan digelar tahun depan.

“Kami lapor pak bupati, bahwa kami dari PASI mengunudrkan jadwal lomba tahun ini. Tapi pak bupati meminta agar jangan dibatalkan. Makanya dengan keterbatasan waktu persiapan, jadi kami tetap gelar tapi skup lokal saja,” papar Mars.

Sama pada tahun-tahun sebelumnya, lomba lari 5-10K KSB tahun ini akan memper-

lombakan 4 kategori. Masingmasing kategori putra putri di kedua jarak perlombaan, di mana setiap kategori akan dipilih pemenang peringkat 1 sampai 5. “Jadi setiap kategori ada 5 sebagai pemenangnya,” urai Mars.

Selanjutnya ia menambahkan, event lomba lari ini turut dimanfaatkan PASI KSB untuk menjaring bibit-bibit pelari lokal. Terutama pada nomor lari 5K mengingat pesertanya khusus untuk tingkat pelajar tingkat SD dan SMP. Dikatakan Mars, sejauh ini pihaknya masih belum menemukan bibit pelari baru sekelas Iswandi yang sudah menunjukkan dirinya hingga ke pentas internasional.

“Saya yakin ada banyak bibit pelari unggul kita yang bisa menggantikan bahkan lebih dari Iswandi. Makanya lewat event lomba lari ini kita akan jaring yang punya potensi bagus,” demikian Mars. (bug)

KPA dan TP4D Genjot Proyek Dua Puskesmas KPA dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/11) menyampaikan, dari empat puskesmas dan satu pustu yang dibangun tahun ini hanya Puskesmas Kempo dan Calabai yang menunjukan progres cukup baik. Termasuk Pustu Taropo di Kecamatan Kilo.

Sementara dua puskesmas lain seperti Dompu Timur dan Soriutu masih jauh dari harapan.

Karenanya untuk mengejar ketertinggalan tersebut kontraktor diminta menambah pekerja dan memastikan mereka dikelompokan khusus untuk setiap item pekerjaan.

“Sehingga tidak menunggu pekerjaan satu selesai baru yang lain. Itu yang jadi bahasan kita dalam pertemuan kemarin supaya bisa mengejar ketertinggalan,” ungkapnya.

Rendahnya capaian pembangunan dua puskesmas ini, lanjut dia, untuk Dompu Timur terkendala waktu pekerjaan yang terbatas. Di mana mereka tidak bisa lembur pada

malam hari karena dianggap mengganggu kenyamanan warga sekitar. Sedangkan di Puskesmas Soriutu terhambat pengerjaannya akibat keterlambatan material seperti semen, pasir dan sebagainya.

Beberapa kendala ini sebagaimana komitmen kontraktor kemarin akan diatasi dan diupanyakan pengerjaan tuntas sebelum 25 Desember.

“Rekomendasi kita minimal pekerjaan mereka 1,2 atau 1,3 persen sehari baru bisa terkejar. Termasuk dengan penambahan tenaga kerja dan lembur,” jelasnya.

Ditegaskan, tak ada yang begitu dikhawatirkan pihaknya kalaupun pengerjaan proyek ini melebihi batas waktu yang telah disepakati. Karena masih ada tegat waktu tambahan untuk melanjutkan pembangunan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun, harapan besarnya proyek ini harus diusahakan semaksimal mu-

ngkin rampung sebelum batas kotrak berakhir.

Sementara itu, Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, Ahmad Sulhan, SH., membenarkan telah dipanggilnya sejumlah kontraktor proyek pembangunan puskesmas tersebut untuk evaluasi.

Hasilnya, mereka bersedia menindaklanjuti apa yang sudah direkomendasikan, seperti menambah jumlah tenaga kerja.

Kalaupun akhirnya ditemukan keterlabatan 2-3 persen hingga batas waktu, pihaknya bisa memaklumi dengan alasan keterlambatan material atau adanya teguran warga yang memaksa kontraktor harus menunda pekerjaan. “Kalau terlambat 2 atau 3 persen saya rasa tidak masalah yang penting dendanya nanti tetap terbayar sesuai aturan,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pertengahan Bulan Desember 2019 mendatang.

Tercatat ada sebanyak 82 Desa yang menggelar pesta demokrasi tingkat Desa tersebut.

Menjelang pelaksanaannya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman MT, mengingatkan para ASN dan Panitia Pilkades untuk tetap netral, sehingga pelaksanan berjalan dengan aman dan kondusif.

“Jelang Pilkades, panitia dan ASN tidak boleh menunjukan keberpihakan kepada calon-calon tertentu, karena akan memicu terjadinya konflik di tingkat masyarakat,” katanya, kepada Suara NTB, Jum’at (15/11).

Duta Gerindra ini mendapat informasi di beberapa Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak, ada sejumlah oknum ASN yang menunjukkan keperbihakan terhadap calon-calon tertentu.

“Informasi ini berupa lisan saja disampaikan masyarakat.

Untuk itu saya meminta ASN yang berdomisili di Desa yang akan menggelar Pilkades tidak lagi melakukan tindakan seperti ini,” katanya.

Sulaiman juga meminta Kepala Daerah ataupun OPD teknis terkait, agar memberikan sanksi tegas kepada ASN apabila kedapatan menduku-

(Suara NTB/Uki)

Indah Dhamayanti Putri

ng calon-calon Kades tertentu secara terbuka.

“Harus dibina maupun disanksi jika ditemukan seperti ini. karena ASN tidak boleh berpolitik praktis,” ujarnya.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengaku pihaknya seringkali mengingatkan ASN agar tidak menunjukkan keberpihakannya dalam pelaksanan Pilkades serentak.

“Sering kita ingatkan, saat apel maupun dalam pertemuan lainnya. Karena sesuai dengan aturan ASN tidak dilarang berpolitik praktis,” katanya.

Ia mengaku, suksesnya Pilkades serentak yang dijadwalkan digelar pada 16 Desember 2019 mendatang juga akan menjadi tolak ukur pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang.

“Pilkades 2019 penting untuk disukseskan bersama. Dijaga bersama dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga berharap kepada para calon yang sudah siap bertarung dalam Pilkades 2019 beserta simpatisannya agar betul-betul menunjukkan komitmen untuk siap kalan dan menang.

“Siapapun yang kalah dan menang dalam Pilkades nanti harus diterima dan disikapi dengan bijak. Saling merangkul, bersama-sama membangun Desa,” harapnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Sulaiman MT

SUARA NTB Sabtu, 16 November 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada Mataram

Enam Kandidat Resmi Mendaftar, Gerindra Sebut Husein Tak Maju Mataram (Suara NTB) – Penjaringan calon kepala dan calon wakil kepala daerah di DPC Partai Gerindra Kota Mataram ditutup Jumat (15/11) pukul 24.00 Wita. Hingga hari terakhir masa pendaftaran, diketahui belum ada satupun kader Gerindra yang ikut mendaftarkan diri menjadi bakal calon.

Pantauan Suara NTB, hingga Jumat sore, tercatat sudah ada enam kandidat resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota di Partai Gerindra. Ke enam kandidat tersebut, yakni, Badruttaman Ahda, Haifa Akbar, Lalu Wira Sakti, Subuhunnuri, Rohman Farly dan Iman Sofian.

Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim yang dikonfirmasi, membenarkan enam kandidat yang sudah mendaftar itu. Na-

mun karena penutupan pendaftaran dilakukan, Jumat pukul 24.00 WITA akan ada penambahan jumlah pendaftar.

Diketahui dari enam figur yang sudah resmi mendaftar itu, tidak ada satupun kader Gerindra. Padahal sebelumnya ada tiga kader Gerindra yang sudah digadang-gadang akan tampil maju bertarung, yakni Husein Hizam, Gede Sudiartha dan Baiq Mardiati. Tapi dari tiga kader Gerindra tersebut, hanya Husein Hizam yang belum men-

gambil formulir pendaftaran.

“Tetapi mungkin saja mereka kembalikan berkas dan daftar di menit-menit terakhir penjaringan, kita tunggu saja,” imbuhnya.

Terkait Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Husein Hizam yang banyak disebut-sebut akan maju di Pilkada Kota Mataram dan digadang-gadang akan menjadi bakal calon wakil walikota sejumlah figur, dipastikan oleh Ali tidak ikut mendaftar. “Kita pastikan yang bersangkutan (Husein)

tidak daftar,” katanya.

Ali juga memastikan bahwa pihaknya hanya akan memproses dan menindaklanjuti kandidat yang daftar resmi di penjaringan Partai Gerindra.

Usai penjaringan, pada tanggal 20 November nanti akan dilakukan penyampaian visi misi sekaligus uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat daftar. “Kita hanya proses kandidat daftar saja,” tegasnya.

Politisi muda Partai Gerindra, Husein Hizam dikonfirmasi terkait kabarnya yang mundur dalam bursa pencalonan di pilkada karena urung daftar di penjaringan Partai Gerindra. Husein membenarkan bahwa dirinya memilih tidak daftar dan mengikuti penjaringan di Partai Gerindra.

Dia beralasan, belum ada restu dari orang tua dan keluarga membuat dirinya memilih tidak daftar dan mengikuti penjaringan di parpol berlambang kepala garuda tersebut.

“Saya masih tunggu restu orang tua dan keluarga,” ungkapnya.

Menurutnya, menjadi pemimpin prinsipnya adalah bukan hanya soal keinginan pribadi, tapi juga dukungan dari semua pihak tersebut. Hanya saja, dengan kapasitas yang dimiliki, ia tetap akan berbuat yang terbaik untuk semua pihak. “Sampai hari ini saya masih punya obsesi agar Kota Mataram bisa lebih baik lagi dari hari ini di semua sektor agar masyarakat bisa makin sejahtera sebagai tujuan dari demokrasi,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

MENDAFTAR - Pengacara Imam Sofian resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota di Partai Gerindra, Jumat (15/11).

Proyek Penataan Kawasan Wisata Pusuk Lestari Sempat Deviasi Dukung Pemekaran PEMKAB Lombok Timur telah mengirim surat permohonan dukungan kepada DPRD Provinsi NTB untuk pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Terhadap rencana pemekaran tersebut, sejumlah wakil rakyat, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap usulan pemekaran wilayah tersebut.

Saefudin Zohri, salah satu wakil rakyat asal Fraksi PAN menyatakan dukungannya terhadap rencana (Suara NTB/ndi) pemekaran kabupaten Saefudin Zohri Lombok Timur tersebut menjadi wilayah Kabupaten Lombok Selatan. Menurutnya pemekaran wilayah Lotim dinilainya sudah sangat mendesak, berdasarkan berbagai alasan dan pertimbangan.

“Kami anggota dewan, khususnya yang dari dapil Lotim tentu mendukung sepenuhnya pemekaran kabupaten Lombok Selatan. Apalagi dengan telah masuknya surat dari bupati Lotim, kami akan dukung itu. Sehingga KLS itu bisa terealisasi dan terwujud,” ujar Saefudin kepada Suara NTB, Jumat (15/11).

Disampaikan Saefudin, pemekaran KLS tersebut mendesak dilakukan karena berbagai pertimbangan yang sudah dilakukan pengkajian. Sehingga secara teknis sudah dinilai memenuhi kelayakan. Diketahui Lombok Timur kini tercatat sebagai daerah dengan penduduk paling padat di Provinsi NTB, dan juga memiliki wilayah paling luas di Pulau Lombok.

Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan menjadi kurang maksimal. Sehingga dalam rangka mendekatkan pelayanan publik, maka pemekaran wilayah menjadi salah satu jawabannya. “Pemekaran ini dalam rangka pelayanan publik, jadi masyarakat kita dari pelosok selatan sana tidak harus lari ke Selong (Utara), butuh biaya dan waktu kalau sekarang ini. Karena itu dalam rangka peningkatan dan pendekatan pelayanan pemekaran ini,” katanya.

Namun demikian, diketahui bahwa rencana pemekaran itu cukup sulit direalisasikan, meski telah memenuhi syarat, tapi mengingat pemerintah pusat sampai saat ini masih menutup keran Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sampai waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi, hal itu tidak menurutkan niat para wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi pemekaran tersebut.

“Ya memang hambatannya di sana (moratorium), tapi paling tidak kita sudah mendukung sepenuhnya, dan itukan bisa dicabut lagi, tergantung kebutuhan dan keputusan politik. Tapi besok kalau sudah dibuka, nah kita sudah dalam posisi siap betul pemekaran ini,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – TP4D Kejari Mataram mengevaluasi proyek penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Gunung Sari, Lombok Barat.

Proyek senilai Rp1,588 miliar itu sebelumnya sempat mengalami keterlambatan. Meski kemudian akhirnya bisa ditutupi.

Pekerjaan proyek tidak terganggu meski terkait dengan kasus dugaan permintaan fee proyek.

“Dua minggu lalu minus tiga persen deviasinya. Tapi dari hasil Monev kemarin (Kamis 14/ 11) sudah tertutupi deviasinya,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikurrahman ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/11). Monev itu dilaksanakan pascaterungkapnya dugaan permintaan fee proyek itu dengan tersangka Kadis Pariwisata Lombok Barat Ispan Junaidi. Progres pengerjaan proyek tidak terganggu.

“Kasus ini terungkapnya karena laporan pengaduan dari masyarakat. TP4D meskipun mendampingi, tidak terlibat dengan anggaran,” terangnya. Dia menambahkan, kasus fee proyek itu di luar sepengetahuan tim TP4D. Sebab, tim itu hanya mendampingi dari sisi hukum dan pelaksanaan. “Kalau soal anggaran, pencairannya itu urusannya PPK dengan pelaksana,” kata Agus.

Proyek itu kini masih tetap dalam pendampingan TP4D Kejari Mataram. evaluasinya, proyek sudah terlaksana 70 persen. Proyek itu harus selesai 19 Desember mendatang.

“Artinya pekerjaan ini sudah cukup bagus. Sesuai perencanaan. Waktu itu kita minta

(Suara NTB/ars)

PUSUK LESTARI - Progres proyek penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat. proyek ini diduga dimintai fee oleh tersangka Kadispar Lombok Barat, Ispan Junaidi. penambahan tukang, sudah dia tambah,” terangnya.

Kontraktor pelaksana, CV Titian Jati sudah menerima dua kali pembayaran. Yakni uang muka sebesar 30 persen dari nilai kontrak, menyusul 25 persen pem-

Polda NTB Kawal Rehab Rekon Sampai Tuntas Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengatensi sejumlah kendala dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok.

Laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) bakal ditindaklanjuti serius. Begi-

tu juga dengan kendala teknis seperti bahan bangunan. Hal itu diungkapkan Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin. “Kita kawal dari segi penegakan hukum. Kalau ada penyimpangan diharapkan masyarakat lapor,” ujarnya ditemui Jumat (15/11) kemarin.

Dia meminta agar tindak pidana dugaan penggelapan seperti terjadi di Pokmas Repok Jati Kuning, Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat ditangani secara tuntas. Termasuk, indikasi serupa yang diduga terjadi di Pokmas lain. “Memang kita tidak bisa memanggil orang tanpa dasar, tentu diharapkan laporan masyarakat. Saya sudah sampaikan ke Kapolres dan Kapolsek tolong disidik, ditindaklanjuti apabila ada laporan apalagi soal rumah tahan gempa,” paparnya.

Untuk lebih meyakinkan lagi, Tajuddin bahkan sudah mewanti-wanti Ditreskrimsus untuk membackup penanganan di jajaran. Kasus yang tidak mampu ditangani di tingkat Polres, dapat ditarik ke Polda NTB. “Sebetulnya polisi mengawasi saja, semua itu teknisnya di pemerintah daerah. Polisi dan TNI sifatnya mengamankan, mengawal, membantu, menfasilitasi. Kita tidak mengawasi melekat, artinya memonitor saja,” ucap Tajuddin. Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin memimpin rapat terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah dan NTB. Wapres menyampaikan agar penanganan rehabilitas dan rekonstruksi di NTB harus tertangani secara tuntas.

Wapres meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk segera memenuhi tambahan dana yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota terdampak di NTB. Wapres juga meminta jajaran Pemprov NTB untuk mempercepat penuntasan validasi data. (why)

bayaran termin pertama. Sejumlah item pekerjaan yang sedang dalam tahap penyelesaian diantaranya, panggung altar, tangga, talud jalan rabat, dan tempat ibadah. “Sekarang tinggal persiapan pembangunan musala. Item mayornya itu talud jalan Akhir November atau awal Desember dijanjikan sudah selesai,” sebutnya.

Kadis Pariwisata Lombok Barat, Ispan Junaidi diamankan Selasa (12/11) lalu di ru-

ang kerjanya, bersama barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya Rp95,85 juta.

Uang yang diamankan dari tas ransel warna hitam tersebut, diduga kuat sebagai fee proyek dari kontraktor.

Ispan diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara negara. Ispan diduga meminta jatah lima persen dari nilai kontrak Rp1,588 miliar. Tersangka

diduga mengancam tidak menandatangani termin pencairan anggaran apabila kontraktor tidak menyerahkan sesuatu.

Ispan disangka melanggar Pasal 12e dan atau Pasal 12b dan atau Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP. (why)

Sabtu, 16 November 2019

SUARA NTB

Halaman 9

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR4347CK NOKA/NOSIN : MHIJFH116EK237350/JFH1E1236988 AN.DESAK DEVI VANESA TUNJUNG SARI HLG D’SKTR CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA NOPOL EA2204DE NOKA/NOSIN :MHJFU110GK469292/JFU1E1484186 AN.MUHAMMAD YAMIN HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR4462SO NOKA/NOSIN : MH314D0029K311399/14D311360 AN.MARNI HLG D’SKTR REMBIGA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR3898BJ NOKA/NOSIN : MHIJF211X8K185058/JF21E1184922 AN.BAIQ HUSNAYANI ZAEN,Sp HLG D’SKTR JL.SELEPARANG CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR3198CI NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ823101/ IKP823125 AN.JAPARUDIN HLG D’SKTR JL.UDAYANA MENUJU AMPENAN

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 16 November 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 16 November 2019

Penerbitan Juklak dan Juknis Harus Dipercepat Dari Hal. 1 Ini tinggal satu bulan, tapi kita optimis serapan anggaran dekon TP akan maksimal,” kata mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB hingga 30 September lalu, serapan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentraslisasi di NTB memang masih rendah.

Dari pagu dana dekonsentrasi sebesar Rp163 miliar lebih, baru terealisasi sebesar Rp105,5 miliar lebih atau 64,57 persen.

Sedangkan dana tugas pembantuan dari pagu Rp312 miliar lebih, baru terealisasi Rp149,9 miliar atau 47,98 persen. Sementara untuk dana desentralisasi, dari pagu Rp3,7 triliun lebih, baru terealisasi Rp1,7 triliun lebih atau 45,55 persen. (nas)

Kesinambungan Bahan Baku Jadi PR NTB Dari Hal. 1 pada lahan seluas 600 hektare oleh PT. Sadhana Arif Nusa. Lokasinya, 400 hektare di Kecamatan Sambelia Lombok Timur dan 200 hektare di Lombok Tengah di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Sadhana Arif Nusa.

“Ini untuk pakan ternak kambing dan sapi dalam rangka 1.000 sapi yang akan didatangkan dari Australia.

Sudah dipersiapkan perusahaan pakannya. Daunnya un-

tuk makanan ternak, rantingnya untuk bahan bakar oven tembakau,” jelas Madani.

Dijelaskan, pengembangan tanaman lamtoro untuk sumber pakan ternak ini akan bermitra dengan masyarakat. Untuk di Lombok Timur pada lahan seluas 400 hektare, ada 800 petani yang akan dilibatkan. Sedangkan di Lombok Tengah pada lahan seluas 200 hektare, ada 400 petani yang akan dilibatkan. (nas)

Halaman 11

Rumah KuBisa

Rumah Kemandirian dari Konsumen Alfamart dan Yayasan Sayap Ibu untuk Disabilitas Mataram (Suara NTB) Demi mewujudkan program berkelanjutan terhadap penyandang disabilitas, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) menggandeng Yayasan Sayap Ibu untuk mewujudkan program “Rumah KuBisa” dengan menggalang donasi konsumen Alfamart di toko.

Periode bulan September 2019 yang terkumpul senilai Rp1,1 miliar lebih.

Konsep “Rumah KuBisa” ini diharapkan mampu memberdayakan anak-anak penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri, bisa berkarya dan memberikan kontribusi bagi daerahnya khususnya negeri ini.

Di Rumah KuBisa nantinya diharapkan bisa menyediakan pelatihan, workshop, konseling, advokasi dan kegiatan kreatif lainnya sehingga

para penyandang disabilitas mampu mandiri dan berkarya di tengahtengah masyarakat. “Rumah KuBisa harus menjadi rumah yang nyaman bagi penyandang disabilitas. Kami yakin disabilitas bisa menjadi ability.

Ketidakbisaan akan menjadi bisa.

Bila kita peduli dan aktif membantu mereka,” terang Corporate Communication General Manager Alfamart, Nur Rachman dalam acara simbolis penyerahan donasi ke Yayasan Sayap Ibu, di Sleman, Yogyakarta, Kamis (14/11).

Komitmen perusahaan, tambahnya, sesuai dengan budaya korporasi Alfamart For All, semakin menegaskan kepedulian terhadap sesama termasuk penyandang disabilitas. Termasuk aktif mempekerjakan karyawan dengan disabilitas yang tersebar

hampir di seluruh cabang Alfamart yang ada di Indonesia.

Ketua Yayasan Sayap Ibu Indonesia, Noes Stritantri S Soeryono, mengapresiasi hasil donasi konsumen Alfamart yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Program berkelanjutan seperti ini, tambahnya, akan sangat bermanfaat bagi kemandirian penyandang disabilitas sehingga bisa berkreasi dan menghasilkan karya bagi masyarakat.

“Terima kasih untuk donasi konsumen Alfamart. Akan semakin banyak anak telantar dan penyandang disabilitas yang bisa terbantu di seluruh Indonesia. Semoga kerjasama untuk membantu penyandang disabilitas akan terus berlanjut di tahuntahun mendatang,” jelasnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina PKK Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam, merasa bersyukur Alfamart tergerak untuk menggalang donasi konsumen untuk pengembangan kemandirian anak disabilitas. “Terimakasih untuk perhatiannya dan sumbangsihnya. Ini akan sangat berarti bagi para penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian semua pihak,” terangnya.

Ia mengaku memiliki harapan besar untuk Alfamart, agar tetap melanjutkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas yang selama ini sudah dilakukan. Termasuk dengan mempekerjakan mereka sebagai karyawan.

Sehingga akan makin banyak kontribusi yang bisa dilakukan penyandang disabilitas untuk negeri ini. (*)

BPKP Audit 11 Kasus Korupsi Dari Hal. 1 Sementara permintaan audit lainnya datang dari Polres dan Kejari. Rinciannya, sesuai realisasi surat tugas BPKP, ada tiga permintaan AI dan delapan untuk kategori PKKN. “Untuk tahun 2019 ini, jumlah realisasi sesuai terbit Surat Tugas, untuk AI ada 3 kasus, PKKN ada 8 kasus,” kata Kepala BPKP NTB Dr. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, melalui Korwas Investigasi Adi Sucipto, Jumat (15/11).

Dari hasil kajiannya, tiga kasus itu masih harus ditindaklanjuti dengan audit investigasi, sesuai permintaan dari Polres Sumbawa, Kejari Lombok Tengah (Loteng), dan Kejari Lombok Timur (Lotim).

Sementara untuk permintaan yang bisa langsung ke tahap perhitungan kerugian negara, rinciannya dua kasus dari Kejati NTB, salah satunya terkait LCC. Selebihnya masing masing satu permintaan dari Polres Sumbawa Barat, Kejari Lotim, Polres Lombok Barat (Lobar), kemudian Polda NTB, Kejari Sumbawa dan Polres Sumbawa.

Menurut Adi Sucipto, dalam proses mengerjakan

audit itu timnya sudah dikerahkan. Hasilnya, sebagian sudah tuntas dan menemukan angka kerugian negara. Sementara yang masih dalam proses AI dari Kejari Loteng dan Kejari Lotim. Sedangkan tersisa PKKN dari Polres Sumbawa dan Kejari Sumbawa. “Jadi yang masih proses AI ada 2 dan PKKN ada 2,” sebutnya.

LCC adalah salah satu kasus yang memantik perhatian publik. Karena melibatkan kerjasama perusahaan milik Pemda Lobar PT. Tripat dengan PT. Bliss sebagai investor pengelola LCC. Dalam perjalanannya, pintu masuk tindak pidana korupsi ketika belakangan diketahui lahan seluas 8,4 hektar diagunkan senilai Rp 94 miliar.

Terkait kasus LCC menurutnya sudah dianggap selesai dengan temuan angka kerugian negara yang enggan disebutkannya. Dokumen audit ini masih dalam proses penjilidan dan tinggal menunggu tanda tangan anggota tim yang masih berada di Jakarta. “Kalau LCC kami anggap selesai. Tinggal diserahkan,” ujarnya. (ars)

Gencarkan Revitalisasi Posyandu Dari Hal. 1 “Kita di PKK ada program kesehatan yaitu, program Hatinya PKK dan program revitalisasi posyandu. Saya sangat bangga dengan Kabupaten Dompu, karena keberhasilan yang luar biasa dalam menjalankan program pemerintah berkaitan dengan revitalisasi posyandu,” kata Hj. Niken saat road show TP-PKK di Desa Bakajaya, Kabupaten Dompu, Jumat (15/11).

TP-PKK dengan program kesehatannya, mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam merevitalisasi posyandu menjadi jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Tentunya, hal ini akan terlihat siasia jika masyarakat tidak memanfaatkan posyandu tersebut.

Oleh sebab itu, TP-PKK di seluruh kabupaten/kota seNTB diperintahkan untuk

mengajak masyarakat datang ke posyandu dengan rutin.

“Kita yakin, dari posyandu, Insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang penting. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak yang stunting dan permasalahan anak lainnya,” kata Bunda Niken, sapaan akrabnya.

Sebagai Bunda PAUD, ia mengingatkan kepada seluruh pengurus posyandu untuk memperhatikan kesehatan dan perkembangan anak-anak, mengingat anak-anak adalah masa depan bangsa. Bunda Niken meminta kepada seluruh anggota PKK dengan Dasawismanya, ikut berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan Posyandu Keluarga. (r)

Dorong Perbaikan Gizi Dari Hal. 1 Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan seperti multivitamin untuk ibu hamil yang kekurangan gizi, serta bantuan dari UNICEF untuk pemberian makanan khusus bagi anak anak gizi buruk dalam perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini beberapa jenis penyakit tidak menular yang menempati posisi tertinggi untuk jumlah penderita adalah hipertensi, stroke, dan diabetes. “Itu kan tidak tiba-tiba munculnya.

Genetik sekian persen, tapi juga ada masalah-masalah yang terjadi saat dia masih balita, yang kecilnya gizi buruk, prematur dan lain-lain,” ujarnya.

Di NTB sendiri, kasus stunting yang utamanya disebabkan oleh gizi buruk masih menjadi pekerjaan rumah.

Menurutnya, bentuk intervensi khusus memang harus dikedepankan untuk mengentaskan masalah-masalah kesehatan tersebut.

“Sekarang anak-anak itu harus kita berikan makanan yang bergizi. Bukan tidak mampu orangtua itu beli, tapi masalahnya tidak tahu,” tegasnya.

Dicontohkannya, seperti pemberian makanan bergizi semisal tahu dan tempe, di mana orang tua lebih cenderung memilih memberi makan anakanak dengan kudapan dalam bentuk kemasan yang sangat rendah dari segi gizi.

Untuk NTB sendiri dari 100.000 lebih anak, disebut masih ada 25% yang mengalami kurang gizi. Yaitu kelompok anak yang sangat rentan masuk ke dalam gizi buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, peran Posyandu disebut menjadi penting. Khususnya melalui program revitalisasi yang dilakukan Pemprov NTB saat ini.

Dengan mengaktifkan posyandu, diharapkan orangtua lebih awas dalam memperhatikan kondisi gizi anak. “Di Posyandu kelihatan kalau dia sudah mulai ke kuning, lamalama harus sudah mulai waspada orangtuanya,” ujarnya, seraya menambahkan, dalam peringatan HKN 2019 Dikes NTB juga sempat mengadakan program kelas gizi balita di 172 puskesmas seluruh NTB. (bay)

(Suara NTB/ist)

DONASI - Corporate Communication General Manager Alfamart, Nur Rachman bersama Ketua Yayasan Sayap Ibu, Noes Sritantri S Soeryono dan Wakil Ketua Dewan Pembina PKK, Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam, dalam acara penyerahan simbolis Donasi Konsumen Alfamart untuk anak terlantar dan penyandang disabilitas, Sleman, DIY, Kamis (14/11). Dalam donasi periode September 2019 ini telah terkumpul donasi konsumen sebesar Rp1,1 miliar.

KMHDI Gelar Diklat Jurnalistik Nasional Mataram (Suara NTB) – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menggelar Pendidikan dan Latihan (Diklat) Jurnalistik Nasional dengan tema jurnalistik milenial di era digitalisasi media, sejak hari Jumat (15/11) sampai dengan Senin (18/11). Pembukaan Diklat dilaksanakan di Hotel Lombok Vaganza, Mataram, kemarin. Pembukaan itu dirangkaikan dengan kuliah umum kebangsaan dengan tema literasi digital di era disinformasi dengan menghadirkan Najwa Shihab dan Anita Wahid sebagai pembicara.

Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, I Kadek Andre Nuaba dalam sambutannya mengatakan, dari data Kominfo, sekitar 800 ribu situs penyebar hoaks di Indonesia.

Sekitar 64,8 persen penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, dan lebih dari setengahnya terancam terpapar berita bohong.

“Sehingga tren anak muda

sekarang screen shoot judul berita tanpa dibaca langsung dibagikan. Oleh karena itu bagaimana kita mampu mengendalikan gadget dan jari kita, kita harus budayakan klarifikasi dan cek data. Untuk itulah kita penting adanya perlu kedewasaan menerima informasi yang tidak baik,” katanya.

Oleh karena itulah pihaknya mengangkat pembahasan mengenai literasi digital dan permasalahan hoaks. Peserta Diklat Jurnalistik itu berasal dari cabang KMHDI di seluruh Indonesia. Nantinya praktik dari Diklat Jurnalistik itu akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. “Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa bagiamana masyarakat di sana bisa bangkit dari keterpurukan, setidaknya kita ingin membantu masayrakat Lombok, bahwa Lombok sudah aman,” ujar I Kadek Andre Nuaba.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Gde

Putu Aryadi yang mewakili Gubernur NTB dalam sambutannya mengatakan, saat ini dunia komunikasi dihadapkan pada kecepatan perkembangan teknologi. Menurutnya, dari sekitar 5,3 juta penduduk NTB, 2,8 sampai 3 juta orang pengguna internet. Namun, 5 sampai 10 persen digunakan untuk kegiatan tidak produktif, “Diklat jurnalistik bagi kami adalah media untuk membangun literasi media, membangun kesadaran informasi, sekaligus media menghidupkan kembali semangat kita, semangat anak muda untuk bertoleransi. Karena dengan mempelajari jurnalistik kita tahu etika berkomunikasi,” katanya.

Najwa Shihab dalam kesempatan itu menekankan pentingnya verifikasi oleh seorang jurnalis. Ia menceritakan setiap kali akan mewancarai orang, ia memverifikasi dulu latar belakang dari orang yang hendak diwawancarainya itu. (ron)

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, I Kadek Andre Nuaba dan Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Gde Putu Aryadi, beserta sebagian tamu undangan dan pengurus KMHDI saat pembukaan Diklat Jurnalistik KMHDI, di Mataram, Jumat (15/11).

SPPT Dalam Kawasan Hutan Belum Dicabut Dari Hal. 1 Ia menjelaskan salah satu faktor yang berdampak negatif terhadap rusaknya hutan dan lingkungan NTB adalah terbitnya SPPT untuk masyarakat yang mengelola kawasan hutan. Dokumen SPPT ini dijadikan alasan untuk melegalkan aktivitas ilegal, seperti perambahan liar, pembalakan liar, transaksi sewa menyewa kawasan, transaksi jual beli kawasan hutan secara ilegal, hingga sertifikasi kawasan hutan negara secara tidak sah.

Dalam upaya melindungi kawasan hutan untuk kepentingan yang lebih besar dan menghindari bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan, bupati/walikota sudah diminta untuk menghentikan penerbitan SPPT dan mencabut SPPT yang sudah terbit di dalam kawasan hutan.

“Karena SPPT itu bisa menjadi modus operandi untuk memuluskan upaya-upaya perusakan hutan yang terjadi dilakukan oleh masyarakat. SPPT ini untuk pajak bumi dan bangunan, sumber PAD bagi kabupaten/kota. Itu kecil nilainya dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penerbitan SPPT tersebut,” kata Mursal.

Dalam rapat koordinasi Fo-

rum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ungkap Mursal, yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi NTB pada waktu itu, Kajati mengatakan pihak yang menerbitkan SPPT di dalam kawasan hutan bisa dipidana dengan tuduhan turut membantu pelaksanaan kejahatan perusakan hutan dan lingkungan. Bahkan, kejaksaan meminta supaya pihak-pihak yang menerbitkan SPPT di dalam kawasan hutan agar dilaporkan untuk diproses hukum. “Karena itu turut membantu dalam kejahatan tindak pidana kehutanan. Semua kabupaten/kota rata-rata ada SPPT di dalam kawasan hutan,” ungkap Mursal.

Ketika banyak SPPT di dalam kawasan hutan, maka itu akan dijadikan dalih oleh masyarakat untuk melakukan pembalakan dan perambahan liar. Padahal SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas lahan.

“Tapi itu dijadikan dalih untuk melakukan illegal logging dan perambahan hutan. Maka kita bersurat ke bupati/walikota di NTB yang punya kawasan hutan untuk mencabut SPPT yang ada di dalam kawasan hutan. Dan menghentikan penerbitan SPPT untuk tanahtanah yang ada di dalam kawasan hutan,” jelasnya.

Meski demikian, ujarnya, lebih dari setahun surat edar-

an gubernur, baru dua bupati yang merespons, yakni Bupati Bima dan Bupati KSB. Di mana, Bupati Bima tersebut langsung merespons surat gubernur itu dengan meminta penghentian penerbitan SPPT di dalam kawasan hutan oleh Bappenda. Kemudian diikuti oleh Bupati KSB melakukan hal serupa.

“Kabupaten/kota yang lain belum menindaklanjuti surat gubernur tersebut. Karena memang itu tambahan PAD bagi kabupaten/kota. Banyak sekali, marak SPPT di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Menurut Mursal, Kabupaten Bima dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di NTB dalam upaya mengembalikan kondisi hutan dengan menggalakkan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah kritis. Di mana, Bupati Bima sudah bersurat kepada seluruh camat dan kepala desa untuk kembali menghijaukan atau mereboisasi atau memulihkan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bima.

“Kemudian Bupati Bima juga membuat Perbup. Kemarin kami bahas bersama di provinsi. Karena Dinas LH meminta bantuan penyusunan Perbup. Dua kabupaten ini bisa menjadi contoh. Ini kapan kabupaten yang lain menindaklanjuti surat edaran gubernur,” katanya. (nas)

Lebih Akrab dengan GM Lombok Garden

Luwes dan Suka Tantangan Baru

GENERAL Manager (GM) Hotel Lombok Garden, Yacob Nainggolan, sosok pemimpin panutan staf dan managemen Hotel Lombok Garden. Siapa yang mengira, Ia hanya seorang lulusan SMA. Tapi, pengalaman dan jam terbang GM asal Medan ini, tidak perlu diragukan lagi.

Dunia perhotelan mulai dari dalam negeri sampai Timur Tengah sudah dirambahnya. Pengalamannya yang luas dan tahu karakter manusia menempatkan dia Yacob Nainggolan terus menanjak karirnya.

Yacob begitu luwes dan bijaksana dalam urusan pekerjaan, utamanya dalam mendidik Sumber Daya Manusia (SDM). ‘’Awal saya bekerja sebagai laundry,’’ tuturnya dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat (15/11).

Yacob menceritakan pengalaman mulai bekerja. Pengalaman bekerja pertama di salah satu hotel di Kota Malang, Setelah itu perjalanan karier GM energik ini, berlanjut ke Hotel Hillton sebagai Houseman, Bellboy dan Bell Captain.

Rupanya hasrat untuk mencari tantangan baru tidak pernah padam dalam dirinya, hotel luar negeri dicobanya. Kali ini pergi ke Dubai, ‘’Saya diangkat menjadi Kepala Bagian Informasi Hotel di Dubai.

Lumayan lama juga di sana kurang lebih ada 2 tahun,’’ sebutnya.

Dari negara gurun pasir itu, lanjut Yacob, terbang ke Empire Hotel Brunai. Di sini menjadi Kepala bagian Informasi. Hingga, ke Indonesia tepatnya di Hotel Grand Angkasa Medan.

Rupanya negara yang kaya minyak tersebut membuat dirinya rindu. Begitu ada peluang dia kembali ke Dubai. “Tidak lama sih, cuma setahun,’’ urainya.

Karakter avonturir membuat dirinya terus mencoba sesuatu yang baru. Pulau Dewata Bali menjadi tempat berlabuhnya.

“Pada tahun 2004 saya bekerja di Bali,’’ paparnya.

Puas di Bali, Kota Kembang Bandung menjadi jujugan berikutnya. Ketertarikannya di sini bukan karena gadis-gadis yang cantik. Tapi pria ini memang profesional. Hotel bintang Lima Sheraton Hotel menempatkan dirinya terus naik jabatan sesuai dengan pengalaman kerjanya. Di hotel jaringan internasional ini menjadi Asisten Manager.

Berhasil mengatasi tantangan di Bandung, kali ini Jakarta, jadi sasaran berikutnya. Kejamnya ibukota tak sekejam ibu tiri tak menciutkan nyalinya. ‘’Di Jakarta saya bergabung dengan Group Accor Hotel hingga 5 tahun,’’ kata ayah dua putra ini.

Tahun 2011 Yacob bekerja di Grand Aston Medan bagian Front Office sebagai FOM. Seiring dengan itu Tahun 2013, ia diangkat menjadi EAM (Executive Assistant Manager).

Karirnya pun berlanjut, menjadi General Manager di Oasis Amir Jakarta. Hingga Kalimantan Timur coba dirambahnya.

Kali ini dia menjadi GM di Neo Hotel Balikpapan. “Di tahun 2017 saya beranjak ke Merauke sampai 15 Oktober 2019. Saat ini saya menjadi GM Hotel Lombok Garden,” pungkasnya saat ditemui di Lotus Cafe Lombok Garden. (r)

Hasil Validasi, NTB Kekurangan Rp1,3 Triliun Dana Gempa Mataram (Suara NTB) Berdasarkan hasil validasi di tingkat kabupaten dan kota terdampak gempa, dana perbaikan rumah korban masih kurang.

Sesuai usulan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, MPd., kepada pemerintah pusat, kekurangan dana mencapai Rp 1,3 triliun. Usulan itu disampaikan wagub saat rapat terbatas terkait penanganan bencana dengan Wakil Presiden (Wapres) RI KH. Ma’ruf Amin, Kamis (14/11) sore lalu di Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik mengutip isi pertemuan itu, menjelaskan, pada kesempatan itu dibahas tambahan dana yang dibutuhkan masyarakat korban gempa setelah validasi tuntas, yakni anggaran Rp 1.329.830.000.000.

Mendengar usulan NTB ini, ujarnya, wapres merespon dengan memberikan arahan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar segera memenuhi tambahan dana yang diusulkan oleh kabupaten/kota terdampak di NTB. “Dan Kementerian Keuangan dalam rapat itu menyampaikan kesiapan untuk arahan wapres tersebut,” katanya, Jumat (15/11).

Dari hasil verifikasi awal di tingkat kabupaten dan kota, ujarnya, kerusakan rumah mencapai 222.530 unit. Setelah dilakukan validasi oleh Inspektur Utama (Irtama) BNPB, hasilnya 181.358 rumah mendapat bantuan stimulan. Dalam perjalanan perbaikan, kabupaten dan kota kembali mengusulkan 64.204 unit rumah untuk divalidasi dan diverifikasi Irtama. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 16 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Promo Sarapan ”All You Can Eat” di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Berbagai promo disajikan oleh Hotel Golden Palace Hotel Lombok. Selain promo kamar, kali ini Golden Palace ingin memperkenalkan promo sarapan (breakfast)-nya.

Ditemui di restaurant Cendrawasih yang berada di Golden Palace Hotel Lombok, Food & Beverage Manager Reza Pahlevie menjelaskan, menu yang disajikan masih dapat terjangkau. ‘’Dengan harga Rp125 rb nett/pack, ini all you can eat ya.

Jadi para tamu dengan membayar Rp125 rb bisa menikmati semua dish breakfast yang kita sediakan baik secara prasmanan maupun buffet,” jelasnya.

Secara general Golden Palace Hotel Lombok menyediakan tiga macam menu sarapan, yaitu American breakfast, kontinental breakfat, oriental breakfast. ‘’Ketiganya kita promosikan secara bersamaan.

Sejauh ini yang paling paling banyak diminati yaitu menu oriental yang mencakup makanan nusantara, khususnya makanan khas Lombok, karena kebanyakan tamu kita mayoritas tamu local,” tuturnya.

Reza menambahkan promo breakfast di Golden Palace Hotel Lombok sejauh ini tidak ada batasnya. “Kita tidak tahu sampai kapan promonya. Yang jelas kami mulai dari Januari awal tahun 2019. Dalam perjalanannya, ternyata animonya cukup bagus, sebulan bisa sampai 100 pack. Jadi promonya masih kita lanjut sampai

Promo breakfast di Golden Palace Hotel Lombok. saat ini, kita juga memberikan diskon khusus,’’ katanya.

Dijelaskan, bahkan untuk anak-anak 6-12 diberikan diskon 50%. Sedangkan 1-5 tahun digratiskan. Reza berharap den-

gan adanya Promo Breakfast di Golden Palace Hotel Lombok trend breakfast di hotel menjadi fenomena yang bagus. “Kita ingin di kalangan masyarakat breakfast di Hotel itu menjadi

sesuatu hal yang biasa, karena harga yang kita tawarkan sangat terjangkau. Kami juga berharap dengan adanya promo ini promo kita yang lain juga kena imbasnya,” harapnya. (r)