HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 16 NOVEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 208 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
MA Menangkan Pemprov NTB pada Sengketa Lahan Poltekpar Mataram (Suara NTB) Hakim Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan kasasi Pemprov NTB dalam perkara lahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Lombok Tengah. Tinggal menunggu salinan putusan untuk ditindaklanjuti pihak Pemprov melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas gugatan yang sebelumnya diajukan Suryo. Kasasi Pemprov sebelumn-
ya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT.MTR tertanggal 22 November mengabulkan banding Suryo. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan PN Praya, Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 14 Juni 2017 yang sebelumnya memenangkan Pemprov NTB atas lahan seluas 41.555 hektare di Desa Puyung, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/kir)
POLTEKPAR - Bangunan Gedung Poltekpar Lombok yang megah. MA akhirnya mengabulkan kasasi Pemprov NTB dalam perkara lahan tempat dibangunnya Poltekpar ini. Dengan adanya putusan MA, Poltekpar memenangkan sengketa ini.
Baru 18 Persen Pelamar CPNS Pemprov NTB Penuhi ’’Passing Grade’’ Mataram (Suara NTB) Sehari jelang berakhirnya tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018, baru 18 persen pelamar CPNS Pemprov NTB yang memenuhi passing grade. Data sementara sampai Kamis (15/11), pelamar CPNS Pemprov yang lulus passing grade baru 78 orang. ‘’Sampai sesi III hari ini (kemarin), terpantau 10 orang lulus. Kalau semuanya sejak hari pertama tes sampai sekarang, 78 orang yang memenuhi passing grade. Ini masih jauh dari formasi 433,’’ sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/11) siang. Fathurahman mengatakan, min-
TO K O H Fokus dari Hulu ke Hilir KUNCI berhasilnya proyek apapun itu, membutuhkan perencanaan yang komprehensif, mengedepankan prinsip gotong royong dan betul-betul fokus dari hulu sampai ke hilir. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat hadir sebagai pembicara pada kegiatan roadshow proyek sanitasi yayasan PLAN International Indonesia (YPII), Kamis (15/11). Dalam acara yang diawali dengan penandatanganan komitmen bersama Wakil Bupati Sumbawa, Walikota Mataram, Perwakilan Pejabat Lombok Tengah dan Direktur Eksekutif PLAN ini, Hj. Sitti Rohmi Djalilah Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/humasntb)
Ribuan Pokmas Belum Terbentuk RIBUAN kelompok masyarakat (Pokmas) belum terbentuk di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Barat (Lobar). Data Command Centre Penanggulangan Bencana Gempa NTB, di KLU baru terbentuk 73 Pokmas dan Lobar 47 Pokmas. Koordinator Command Centre Pemprov NTB, Tri Budiprayitno, SIP, M. Si , kemarin menyebutkan Pokmas yang harus terbentuk atau di-SK-kan bupati/walikota pada tujuh daerah terdampak gempa sebanyak 7.533 Pokmas. Saat ini baru terbentuk 694 Pokmas. Bersambung Tri Budiprayitno ke hal 15
(Suara NTB/nas)
BPTD Kaji Usulan ’’Extra Trip’’ Lembar - Padangbai Mataram (Suara NTB) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XII Kementerian Perhubungan RI langsung menggelar rapat Kamis (15/11) membahas keinginan penambahan trip oleh PT. ASDP Indonesia Ferry. Alasan extra trip untuk mengurai lambannya bongkar muat akan dikaji dan disinkronkan dengan fakta sejumlah kendala. Seperti dermaga terbatas, cuaca di laut dan kondisi kapal. Kepala BPTD, Koda Pahlianus Nelson D, kepada Suara NTB usai rapat petang kemarin, mengakui topik penting yang dibahas adalah extra trip, dari sebelumnya 32 trip menjadi 36 trip. Rapat digelar bersama PT. ASDP Lembar sembari mendengarkan sejumlah pertimbangan extra trip dengan alasan mengurai kemacetan bongkar muat. ‘’Kami rapat di Syahbandar, kira kira formula apa yang pas. Sekarang sedang dievaluasi, untuk penerbitan jadwal baru itu, sesuai permintaan ASDP itu,’’ kata Nelson. Mengenai surat usulan ASDP selaku regulator pengaturan aktivitas penyeberangan Lembar, pihaknya selaku pengawas sedang melakukan kajian. Ada empat aspek yang dilihatnya, bisa jadi bahan rujukan pengambilan keputusan. Diantaranya, kata Nelson, ketersediaan dermaga. Di mana, dermaga Padangbai hanya Dermaga 1 yang berfungsi maksimal. ‘’Dermaga dua ndak bisa dipakai nyandar kalau posisi air pasang top. Begitu juga kalau posisi air surut top, ndak bisa. Kalau permukaan air laut stabil, baru kapal bisa nyandar,’’ paparnya. Sementara cuaca juga berpengaruh pada pengaturan trip. Gelombang dan kecepatan angin diyakini berpengaruh pada laju kapal sampai di dua dermaga. Ke tiga, terkait usia kapal dengan mempertimbangkan kondisi mesin dan kecepatan labuh. Bersambung ke hal 15
‘’
Sampai sesi III hari ini (kemarin), terpantau 10 orang lulus. Kalau semuanya sejak hari pertama tes sampai sekarang, 78 orang yang memenuhi passing grade. Ini masih jauh dari formasi 433 H. Fathurahman imnya pelamar yang memenuhi passing grade hampir terjadi di semua daerah bahkan instansi vertikal. Pihaknya berharap ada kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menyikapi persoalan ini. Pasalnya, potensi tidak
terisinya formasi yang dibuka tahun ini cukup besar jika melihat hasil sementara tes SKD. ‘’Kita di provinsi akan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota di NTB mengambil suatu upaya berkaitan dengan persoalan rekrutmen CPNS 2018. Harapan kita tentunya pemerintah pusat ada kebijakan,’’ harapnya. Bersambung ke hal 15
RAPBD NTB 2019
Belanja Pegawai Melonjak Jadi Rp1,6 Triliun Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyampaikan nota keuangan RAPBD 2019 dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (14/11) malam. RAPBD 2019 direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih. Penyampaian nota keuangan RAPBD NTB 2019, disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Dari sisi belanja barang dan jasa maupun belanja modal terjadi penurunan mencapai Rp600 miliar lebih. Sedangkan belanja pegawai melonjak jadi Rp1,6 triliun lebih. Dari nota keuangan yang disampaikan Wagub, belanja pegawai berada di komponen belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp1,49 triliun. Bertambah sebesar Rp108,57 miliar atau 7,82 persen dari APBD Perubahan 2018. Selain itu, belanja pegawai juga direncanakan dalam komponen belanja langsung sebesar Rp203,51 miliar. Angkanya bertambah sebesar Rp12,62 miliar atau 6,61 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Dari dua komponen belanja tersebut, belanja pegawai dalam RAPBD 2019 menembus Rp1,693 triliun lebih. Dari RAPBD sebesar
(Suara NTB/humasntb)
NOTA KEUANGAN - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai penyampaian nota keuangan RAPBD 2019, Rabu (14/11) malam. Rp5,26 triliun, belanja langsung direncanakan sebesar Rp2,13 triliun. Belanja langsung tahun depan berkurang Rp631,30 miliar atau 22,85 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Dua jenis belanja langsung yang turun signifikan dalam RAPBD 2019 adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Dalam RAPBD 2019, belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp1,25 triliun. Atau berkurang Rp336,99 miliar atau 21,12 persen dibandingkan APBD Perubahan 2018. Selain itu, belanja modal juga turun. Dalam RAPBD 2019, Pemprov merencanakan belanja modal sebesar Rp669,73 miliar. Bersambung ke hal 15
Gairahkan Sektor Pariwisata
Penyediaan Huntap, Kunci Utama Percepat Pemulihan Ekonomi NTB (Suara NTB/dok)
Firmansyah
Mataram (Suara NTB) Pemulihan sektor ekonomi pascabencana gempa menghadapi persoalan yang kompleks. Ekonomi NTB tak akan pulih menjadi normal dalam satu sampai dua tahun. Menurut Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M. Si, untuk mempercepat pemulihan ekonomi NTB kuncinya ada dua. Pertama, mempercepat pembangunan atau penyediaan rumah bagi masyarakat korban gempa. ‘’Terlebih persoalan hunian belum selesai. Sehingga ada ketertundaan pembelanjaan masyarakat pada jangka pendek dan menengah. Ini
memukul daya beli masyarakat,’’ kata Firmansyah dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/11) siang. Dengan kondisi seperti sekarang ini, kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini, masyarakat belum sepenuhnya bisa fokus mengembangkan usahanya. Ditambah lagi faktor eksternal, seperti nilai tukar rupiah maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. ‘’Tapi memang harus kita urai satu persatu persoalan ekonomi NTB ini. Tahapan demi tahapan perlu kita selesaikan. Misalnya, paling pokok masalah hunian, in-
frastruktur penduduung. Kemudian infrastruktur UMKM,’’ sarannya. Ke dua, persoalan non infrastruktur ekonomi seperti relaksasi kredit bagi UMKM juga perlu dikoordinasikan oleh Pemda. ‘’Memang susah kita berharap rekonstruksi ekonomi bisa selesai jangka pendek dan menengah,’’ katanya. Untuk itu, kata Firmansyah, geliat sektor pariwisata perlu dibangun. Pasalnya banyak UMKM yang bergerak dalam sektor pariwisata di NTB. UMKM yang memproduksi suvenir dan produk-produk sekunder. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Membahayakan Masyarakat TANGGUL jembatan yang menghubungkan Kelurahan Cakra Utara dan Kelurahan Selagalas jebol. Hingga saat ini belum ada perbaikan dari instansi terkait. Hal ini dikhawatirkan membahayakan masyarakat. Lurah Sayang – saying, Romi Karmin mengatakan, secara kewilayahan kerusakan tanggul jembatan masuk wilayah Cakra Utara. Tetapi, dampaknya juga berimbas ke wilayahnya. Jalur tersebut merupakan jalan provinsi yang dimanfaatkan setiap hari oleh masyarakat kota dan luar kota. “Itu jalur utama dari pusat bisnis Cakranegara ke wilayah luar,” kata Romi, Rabu (14/11). Kerusakan tanggul itu kata Romi, sangat merugikan. Masyarakat juga khawatir sewaktu - waktu membahayakan mereka. Tak dipungkiri kerusakan tanggul meluas. Sebab, intensitas hujan dan debit air di Sungai Jangkok setiap hari tinggi. Permasalahan ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. PUPR mengarahkan disampaikan ke Pemprov NTB, karena jadi tanggungjawab PUPR NTB. “Kami sudah koordinasikan tanggul yang rusak. Itu tanggungjawab provinsi,” tambahnya. Kerusakan tanggul mendesak untuk segera diperbaiki. Romi juga telah berkoordinasi dengan Kelurahan Cakra Utara agar kembali bersurat. Sebelum adanya proses perbaikan masyarakat khususnya pengendara diimbau agar berhati - hati. Penerangan di kawasan tersebut redup. “Lampu disana redup juga. Kita minta hati - hati saja,” imbuhnya. Di satu sisi, permasalahan lain dihadapi penumpukan sampah. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai. Dampak seperti bau menyengat ke wilayah Sayang sayang. Ini tentu mengganggu. Apalagi lokasi pembuangan sampah dekat dengan kerajinan cukli. (cem) Romi Karmin (Suara NTB/cem)
Karena Faktor Ekonomi WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mengaku prihatin dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram. Dia melihat maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya dipicu faktor ekonomi. Bagi perempuan yang menjadi korban, ia mendorong untuk berani melapor. ‘’Selama ini mereka takut, gak berani,’’ cetusnya. Menurut politisi Gerindra ini, banyak masalah yang kerap terjadi di antara suami istri. Selain ekonomi, juga perebutan hak asuh anak. Faktor ekonomi ini, lanjut Mirdiati tidak terlepas dari masih adanya ‘’budaya’’ menikah di bawah umur. Sehingga sering terjadi perselisihan. ‘’Sampai-sampai ringan tangan, main pukul dan akhirnya berpisah,’’ sesalnya. Pernikahan dini, diyakini akan membawa dampak negatif yang cukup luas. Selain tidak siap secara reproduksi, perekonomian keluarga juga belum mapan. Bahkan, pernikahan dini ini disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyumbang kemiskinan. Banyak kemiskinan baru disumbang oleh pasangan yang notabene menikah dini. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah, keluarga dan lingkungan untuk mensosialisasikan dampak buruk menikah di bawah umur. ‘’Kekerasan terhadap perempuan dan anak menandakan penguatan dalam keluarga sangat kurang. Baik komunikasi antara suami istri dan anak,’’ katanya. Dikatakan Mirdiati, dibutuhkan peran kepala keluarga untuk bisa membina rumah tangga yang berkualitas. Sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. ‘’Ajaran Agama, pernikahan itu yang terpenting untuk bisa mendidik dan bisa saling menghargai satu sama lain. Sehingga perselisihan tidak akan terjadi dalam keluarga,’’ imbuhnya. Pada bagian lain, anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini mengungkapkan faktor ekonomi juga kuat mempengaruhi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. ‘’Semua harga kebutuhan sehari-hari naik, sehingga menuntut mereka berpikir keras bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga,’’ ucapnya. Di sini, kata Mirdiati, dibutuhkan peran nyata Pemkot Mataram. Pemkot Mataram diharapkan memberikan bantuan modal usaha. ‘’Supaya masyarakat kecil bisa mencukupi biaya hidupnya. Paling tidak ada kegiatan ekonomi yang dapat menunjang masa depan mereka,’’ demikian Mirdiarti. (fit)
(Suara NTB/cem)
PEDAGANG NASI - Seorang pedagang nasi membersihkan sayuran yang akan diolah di antara puing bangunan yang telah dibongkar di Jalan Cilinaya, Cakranegara, Kamis (15/11). Bangunan di atas saluran tersebut dibongkar karena melanggar tata ruang.
Pembongkaran Bangunan di Cilinaya Tidak Hilangkan Barang Bukti
Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, membantah bahwa pembongkaran bangunan di Jalan Cilinaya, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara sebagai upaya menghilangkan barang bukti. Pembongkaran tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mahmuddin menegaskan, pihaknya hanya melaksanakan arahan dari Kementerian ATR/BPN. Dalam catatannya ada sebelas pelanggaran tata ruang. Salah satunya, pelang-
garan bangunan di atas saluran air di Jalan Cilinaya. Sehingga, ini sebagai persyaratan mutlak yang harus dilakukan pembongkaran sebelum revisi tata ruang diselesaikan.
Pemkot Mataram demikian kata dia, menganggap ini bagian mendesak perlu ditindaklanjuti dengan pembongkaran. “Jadi pembongkaran itu bukan upaya menghilangkan barang
Perangkingan Kelulusan CPNS Tunggu Aturan Pusat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram belum berani mengambil kebijakan. Apakah kelulusan pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tak berpatokan pada passing grade atau mengacu sistem perangkingan. Kebijakan itu masih menunggu dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan total pelamar CPNS di Kota Mataram sekitar 7.200 lebih. Yang lulus administrasi 6.777 pelamar. Ketersediaan formasi dibutuhkan 262. Baik tenaga pendidik, kesehatan dan infrastruktur. Hasil tes kompetensi dasar (TKD) hanya 161 pelamar yang memenuhi passing grade.
Total itu hanya mampu mengisi 93 formasi. Artinya, 169 formasi lowong. “Tapi ada juga satu formasi tapi yang lulus banyak,” kata Asisten III Setda Kota Mataram Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/11). Terkait sistem perangkingan seperti diwacanakan oleh pemerintah pusat, Evi belum mendapatkan informasi tersebut. Pemkot Mataram akan menunggu aturan dari pemerintah pusat. “Kita tunggu aturannya,” jawabnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati
kembali menegaskan, Pemkot Mataram berada pada posisi menunggu aturan pusat. Pihaknya tidak bisa mengambil keputusan selama belum ada regulasi atau perubahan peraturan pemerintah yang baru. “Bahwa ini passing grade atau perangkingan harus kita tahu dong perubahan regulasinya,” kata Nelly. Data pelamar yang lulus passing grade maupun perangkingan telah lengkap. Nantinya tinggal diolah saja. Terkait pelaksanaan tes kompetensi bidang disampaikan Nelly, informasi sebelumnya dilaksanakan 22 November. Kemungkinan ada perubahan jadwal menunggu perubahan aturan baru. (cem)
Kemenag Imbau Warga Gunakan Vaksin MR Mataram (Suara NTB) Capaian imunisasi Measless Rubella (MR) di Kota Mataram sangat rendah, hanya 53 persen saja. Melihat hal itu, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram mengimbau agar warga memanfaatkan imunisasi MR, sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. “Imbauan sudah kami sampaikan secara lisan dan secara tertulis. Disebar ke semua madrasah untuk mendukung pelaksanaan imunisasi MR ini,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, H. Burhanul Islam, Kamis (15/11). Imbauan itu sudah disampaikan bahkan hingga dua kali. Hasilnya, sebagian besar madrasah sudah melaksana-
kan imunisasi itu. Mereka bahkan mendatangi Puskesmas terdekat untuk mendapatkan imunisasi virus MR ini. “Memang masih ada yang menolak, makanya perlu kita lakukan sosialisasi lebih lanjut,” ujarnya. Imunisasi MR ini dinyatakan mubah atau tidak haram. Sehingga dapat digunakan oleh orang muslim. Tujuannya agar terhindar dari virus MR yang mematikan ini. Kasus imunisasi MR hampir sama dengan imunisasi meningitis. Sebab pada awal penerapannya terjadi penolakan. Namun karena manfaatnya untuk mencegah penyakit berbahaya ini, akhirnya MUI menyetujui penggunaan vaksinnya karena manfaatnya yang baik untuk tubuh.
“Imunisasi ini penting agar anak-anak kita terhindar dari penyakit berbahaya. Apalagi, Ketua MUI juga sudah mendukung dan melakukan sosialisasi. Artinya itu boleh digunakan,” ujarnya. Ia mengajak masyarakat untuk menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Sebab vaksin ini memiliki lebih banyak manfaat daripada dampak buruk. Ia juga mengimbau kepada semua warga yang belum memberikan vaksin kepada anak-anaknya untuk segera melakukan imunisasi. “Segera lakukan imunisasi, karena manfaatnya lebih banyak. Apalagi ini bertujuan untuk mencegah mereka terkena penyakit berbahaya dan mematikan,” ujarnya. (lin)
PDAM Siapkan 3.000 Sambungan Gratis Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) Dirut PDAM Giri Menang Mataram sudah mengusulkan untuk memberikan sambungan PDAM gratis bagi warga berpenghasilan rendah. Rencananya sebanyak 3.000 sambungan akan diberikan kepada warga Kota Mataram. “Prosesnya sama dengan tahun sebelumnya. Nanti akan pakai dana penyertaan. Jadi Pemkot terlebih dahulu mengalokasikan dana untuk biaya-biaya pemasangan, jika program sudah sesuai barulah dana pengganti akan dikirim ke Pemkot,” ujarnya. Tahun ini pihaknya juga memberikan 2.000 sambungan gratis dengan total anggaran Rp6
miliar. Saat ini masih dalam proses verifikasi BPKP untuk kemudian anggaran itu dapat dikirimkan kepada Pemkot Mataram. “Kita lakukan pendataan by name by address untuk bantuan tahun depan. Kita harapkan semua warga bisa mendapatkan sambungan air PDAM,” ujarnya. Dengan demikian, jumlah penerima sambungan air gratis ini menurun untuk tahun depan. Sebab pemberian bantuan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja bagi warga yang memenuhi syarat untuk itu. “Kita harapkan tahun depan sudah 90 persen warga Mataram yang menerima sambun-
gan air PDAM ini,” ujarnya. Dengan demikian target sambungan PDAM untuk semua warga Kota Mataram dapat terrealisasikan. Meski sebagian menolak untuk memasang saluran PDAM, namun sebagian besar sudah mengajukan dan akan segera ditindaklanjuti. “Yang menolak memang ada, karena mereka menggunakan sumur. Tapi yang mau juga banyak, apalagi nanti akan kita kasih gratis sambungan instalasinya,” ujarnya. Ia berharap program ini berjalan dengan baik. Sehingga sambungan instalasi PDAM gratis bagi warga ini dapat terealisasi dengan maksimal. (lin)
bukti,” tandasnya. Kembali disampaikan, Pemkot Mataram berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan meminta kembali penataan pedagang. Penataan tersebut terkendala biaya, sehingga dibongkar. Lalu apa alasan Pemkot Mataram menunggu kasus tersebut masuk tahap penyidikan kemudian dibongkar? Mahmuddin menegaskan, tak ada kaitannya proses pem-
bongkaran itu dengan penyidikan dilakukan oleh penyelidik pegawai negeri sipil. Persoalan dihadapi adalah menata kembali. “Ndak ada kaitannya dengan itu,” ucapnya. Pekerjaan rumah meski harus dikerjakan kembali adalah menyelesaikan pembongkaran plat beton. Walaupun saluran itu tak lagi merupakan sumber pengairan, tetapi tetap difungsikan untuk pembuangan limpahan air. (cem)
BPJS Evaluasi Sistem Rujukan Berjenjang Mataram (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengevaluasi sistem rujukan berjenjang. Evaluasi ini sebagai bentuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Dr. Muhammad Ali mengatakan, pertemuan dengan forum BPJS Kesehatan merupakan agenda rutin yang secara berkala digelar melihat frekuensi pelayanan kesehatan dalam sistem jaminan kesehatan nasional. “Ini agenda rutin saja. Forum ini ketuai Pak Sekda,” kata Ali ditemui usai rapat tertutup, Kamis (15/11). Kepesertaan JKN penduduk di Kota Mataram baru mencapai 85 persen. Populasinya berkisar 363 ribu dari total jumlah penduduk 424 ribu lebih. Diakui, pemerintah pusat menargetkan kepesertaan JKN bisa mencapai seratus persen. BPJS Kesehatan menangkap peluang itu dengan tidak hanya dari penerima iuran yang ditanggung APBD maupun APBN. Melainkan, segmennya pada penerima upah atau karyawan swasta di perusahaan. “Harapan capaian semesta sebagai cita - cita bisa terealisasi,” harapnya. Terkait sistem rujukan berjenjang, BPJS Kesehatan terus melakukan evaluasi. Dia melihat bagaimana penerapan dan pelayanan rumah sakit swasta. Tujuannya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ali memaparkan, rujukan berjenjang bukan produk baru di era JKN. Jauh sebelumnya
(Suara NTB/cem)
Muhammad Ali sistem rujukan itu diatur dalam Undang - undang Nomor 44 Tahun 2009. Regulasi tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan itu menjelaskan bagi peserta perorangan ada tingkatan atau dimulai dari fasilitas kesehatan (Faskes) I. Jika tak mampu ditangani dirujuk ke pelayanan tingkat II yang memiliki tenaga spesial. Sampai kemudian ke Faskes III. “ Pelayanan ini terus disempurnakan. Regulasinya di-support oleh BPJS melalui sistem integrasi,” paparnya. Terhadap keluhan masyarakat yang dibebankan mengeluarkan biaya untuk membeli obat, Ali menyarankan agar dilaporkan ke BPJS. BPJS akan mempelajari dasar pengenaan biaya. Dia mengingatkan, rumah sakit yang menjadi mitra kerja BPJS meningkatkan komitmen pelayanan. “Keluhan itu bisa jadi bahan untuk tidak memperpanjang kerjsama sebagai mitra kerja,” demikian kata dia. (cem)
Kinerja PTT di Pemkot Disidak Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram menggelar inspeksi mendadak pegawai tidak tetap (PTT) di dua organisasi perangkat daerah. Sidak ini sebagai bagian dari wacana pengurangan pegawai non PNS tersebut. Di hari pertama, tim menyasar kompleks perkantoran di Lingkar Selatan. Yakni, Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Kesehatan. Secara berkala tim dari Badan Kepegawaian akan mengecek ke seluruh OPD. “Kita akan setiap hari turun. Tetapi jadwalnya tidak boleh ditahu oleh OPD,” jawab Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati, Kamis (15/11). BKPSDM demikian kata Nelly, ingin melihat apakah OPD tertib administrasi dan disiplin. Pengerahan seluruh
pegawai mulai dari staf hingga kepala bidang sekaligus ingin menampung permasalahan dihadapi di OPD. Di sisi lain, tujuan utamanya adalah mengevaluasi kinerja dari pegawai tidak tetap. “Bukan asesmen, Cuma bagian dari evaluasi,” katanya. Dalam rangka evaluasi ini, pimpinan OPD diberikan formulir. Formulir ini akan diisi. Mereka akan memberikan rekomendasi apakah PTT layak atau tidak. Jika ditemukan PTT tidak disiplin dan kinerja tidak bagus, maka akan dirumahkan. “PTT tidak disiplin ngapain dipertahankan,” tegasnya. Nelly mengaku, hasil dari evaluasi akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK). PPK akan menentukan apakah PTT akan dikurangi atau tidak. “Nantinya Pak Wali yang menentukan,” demikian kata Nelly. (cem)
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
H. Moh. Saleh
HL. Ahmad Zaini
YPK Minta Manajemen PDAM Giri Menang Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Di sejumlah titik pelanggan PDAM Giri Menang masih dijumpai air tidak mengalir meski sedang musim hujan. Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) mempertanyakan manajemen yang dilakukan oleh PDAM milik Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram ini. Ketua Yayasan Pelindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH menyarankan evaluasi manajemen PDAM Giri Menang. Di beberapa titik penggalian saluran drainase di Kota Mataram mengakibatkan pipa dan aliran air PDAM juga terganggu. H. Saleh mengatakan, nampaknya kerjasama antara pihak pelaksana proyek dan PDAM Giri Menang tidak tuntas dan perbaikan jaringan. Akibatnya, konsumen (pelanggan) yang menjadi korban. “Setelah drainase selesai dikerjakan, baru air ke luar. Lihat di Karang Baru. Itupun, airnya merembes, hanya keluar malam hari. Siangnya ndak ada,” jelas Dosen Fakultas Hukum Unram ini kepada Suara NTB, Kamis (15/11) kemarin. Bagaimana tidak YPK Provinsi NTB tak harus turun tangan. Konsumen masih saja krisis air, terutama di siang hari. Meskipun saat musim hujan. Dengan alasan dari PDAM Giri Menang, adalah persoalan topografi. Padahal, harusnya ada perencanaan untuk memperbesar jaringan agar semua pelanggan menikmati air secara merata. “Ini karena terlalu lama Direktur Utamanya menjabat. Kalau terlalu lama bisa jadi raja kecil,” kata H. Saleh terkait dorongan untuk meregenerasi kepemimpinan dan kebijakan di PDAM Giri Menang. Ditempat terpisah, Direktur Utama PDAM Giri Menang, HL. Ahmad Zaini, ST, MT membenarkan, beberapa hari sebelumnya air dari pipa PDAM Giri Menang ngadat. Penyebab utamanya, pertama pipa utama di Bengkel putus. Perbaikan menurutnya telah selesai dilakukan dan saat ini sedang normalisasi aliran. Belum normalnya aliran air ditambah dengan pipa trasmisi di bawah Taman Narmada juga putus terbawa arus. “Selama 3 hari, baru dapat diperbaiki karena tiap hari hujan terus tidak bisa dilakukan pengelasan dan baru selesai kemarin dan sekarang dalam proses normalisasi,” jelas L. Zaini. Persoalan di tambah adanya pelebaran jalan dan normalisasi saluran. Menyebabkan beberapa ruas jalan juga mengakibatkan pipa PDAM terputus. “Khusus ke utara, juga terganggu kemarin akibat pipa putus di Rembiga. Dan sekarang sudah selesai. Semua sedang normalisasi. Alhamdulillah, air sudah mulai normal semua dari sumbernya,” demikian L. Zaini. (bul)
Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono mengingatkan ekonomi NTB mengkhawatirkan ke depannya, bila pertumbuhan ekonomi dihitung dengan memasukkan kategori tambang. Sektor-sektor I (pertanian) menjadi tumpuan untuk diperhatikan. “Pertumbuhan ekonomi yang melaju negatif, korelasinya kepada kemiskinan,” ujarnya. Secara garis besar dipaparkan kondisi makro ekonomi NTB pada triwulan III 2018. pertumbuhan ekonomi y-on-y Provinsi NTB menjadi -13,99 persen, mencapai titik terendah tak hanya sepanjang tahun 2018, namun sejak tahun 2017. Jika sub kategori pertambangan bijih logam tidak dimasukkan ke dalam PDRB, terlihat bahwa perekonomian Provinsi NTB pada Triwulan III-2018 mengalami kontraksi sebesar 0,36 persen. Tidak seperti beberapa triwulan sebelumnya, kategori pertanian, perdagangan, dan konstruksi pada triwulan III-2018 ini justru menjadi sumber kontraksi bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Hal ini tidak dapat dihindari sebagai kondisi force majeure karena bencana alam gempa bumi yang melanda sejak akhir Juli hingga Agustus 2018. Sampai dengan Triwulan III-2018, inflasi umum triwulanan di Provinsi NTB tampak terkendali dan masih berada pada kisaran kurang dari 2 persen setiap triwulannya. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi dan ketersediaan barang konsumsi masyarakat
terkendali sehingga perekonomian di Provinsi NTB berjalan cukup baik. Pada triwulan III-2018 sebagian besar komoditas mengalami inflasi tipis. Bahkan ada yang mengalami deflasi yang cukup signifikan. Komoditas yang mengalami inflasi tertinggi di triwulan III-2018 adalah kesehatan, dengan inflasi mencapai 1,30 persen. Komoditas transport, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi 1,50 persen. Hal ini disebabkan turunnya harga tiket angkutan udara pada Bulan Agustus lalu. Angkutan udara memiliki bobot yang cukup besar dalam penghitungan inflasi komoditas transport, komunikasi dan jasa keuangan. Sehingga perubahan harga tiket angkutan udara akan sangat memengaruhi inflasi pada komoditas tersebut. Sedangkan komoditas lainnya walaupun mengalami inflasi lebih tinggi dari inflasi umum Provinsi NTB, namun nilainya masih tipis di bawah satu persen. “Kita tahu bersama bagaimana konsumsi melonjak saat peringatan Maulid Nabi di NTB. Sepertinya inflasi akan naik,” ujarnya. Inflasi berdampak pada merosotnya daya beli ketika
pendapatan masyarakat tidak meningkat. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tidak sampai mengganggu kehidupan sosial masyarakat secara umum. Walaupun panen raya telah lewat, namun tampaknya petani di NTB masih mengalami surplus pada triwulan III2018. Bahkan jika dibandingkan dengan Triwulan II-2018, surplus yang diperoleh petani pada triwulan ini lebih tinggi yaitu 108,90. Dengan surplus yang dihasilkan, diharapkan mampu menyokong kondisi keuangan petani sehingga dapat segera pulih dan bangkit pascabencana gempa bumi yang dialami. Lebih lanjut Suntono jelaskan, sejak PT. AMNT memasuki fase 7 pada triwulan IV2018, ekspor Provinsi NTB cenderung mengalami penurunan setiap triwulan. Walau ekspor sempat meningkat pada triwulan II-2018, namun kembali turun pada triwulan III-2018. Hal ini diakibatkan nilai ekspor dari Provinsi NTB yang lebih didominasi oleh ekspor konsentrat tembaga dari PT. AMNT. Memasuki fase 7 dalam pertambangan artinya PT. AMNT hanya akan mengolah dari stock pile yang mereka miliki. Batuan yang terdapat pada stock pile ini meru-
pada triwulan II-2017, remitansi masuk ke Provinsi NTB menunjukkan penurunan pada triwulan berikutnya. Kondisi triwulan I-2018 remitansi masuk hanya mencapai Rp349 miliar. Pada triwulan III-2018 nilai remitansi yang masuk ke NTB kembali berkurang signifikan, yaitu hanya Rp266,59 miliar. Tren berkurangnya remitansi ini menurutnya perlu ditelaah dengan bijak. Menurut Bank Indonesia remitansi memberikan sumbangan 10 persen bagi APBN. Selain itu remitansi juga memberikan dampak positif bagi peningkatan keuangan inklusif. Remitansi merupakan sumber yang penting dalam dukungan keuangan yang secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga migran. Remitansi mendukung investasi rumah tangga dalam kesehatan, pendidikan, dan usaha kecil rumah tangga. (bul)
BBPOM Mataram Perketat Pengawasan Iklan Obat dan Kosmetik
Pascagempa, Disnakertrans Pastikan TakAda PHK Karyawan Selong (Suara NTB) Pascagempa beruntun yang mengguncang NTB termasuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu berdampak terhadap aktivitas perekomonian di daerah ini. Meski hingga saat ini sejumlah perusahaan belum beroperasi normal, namun dapat dipastikan tidak ada tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan. Ditegaskan Kepala Seksi PPHI pada Disnakertrans Lotim, Subhan Bahtiar, SH, di Kabupaten Lotim tidak ada yang melakukan PHK. Namun aktivitas di dunia kerja belum normal. Maka dari itu, perusahaan yang ada di Lotim baik kategori besar, kecil maupun menengah memahami kondisi musibah yang terjadi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan meski tidak terlalu berdampak. “Tidak ada perusahaan yang melakukan PHK gara-gara gempa yang terjadi,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/11). Disebutkannya, jumlah perusahaan di Kabupaten Lotim 975 perusahan. Untuk perusahaan kategori berdasarkan permodalan, sebanyak 16 perusahaan besar, 45 perusahaan sedang dan 914 perusahaan kecil. Sedangkan berdasarkan jumlah ketenagakerjaan, terdapat 55 perusahaan yang kategori besar, 43 perusahaan kategori menengah dan 877 perusahaan kecil. Terkait dampak gempa, di Kabupaten Lotim tidak terlalu berdampak baik laporan dari pekerja maupun pengusaha. Adapun jumlah kasus yang ditangani, pada tahun 2017 sebanyak 41 kasus dan dapat terselesaikan dengan baik. Dari 41 kasus itu didominasi oleh kasus PHK. PHK dilakukan karena adanya pelanggaran berat, faktor kehadiran dan lainnya yang dilakukan oleh karyawan. Namun dalam penanganannya, hak-hak pekerja dapat tertangani dengan baik oleh perusahaan. Baik masalah gaji, kekurangan upah, pesangon maupun hak-hak yang lain. (yon)
pakan batuan dengan kualitas menengah dan bawah, sehingga kadar konsentrat yang dihasilkan akan lebih rendah dibandingkan pengolahan batuan hasil galian sebelumnya. Hal ini menyebabkan jumlah ekspor konsentrat bijih tembaga yang dilakukan oleh PT. AMNT menurun. “Setalah kami cek ke sana, AMNT masih akan mengolah stock pile yang ada. Dan sedang mengupas lapisan yang kadarnya tidak bagus. Ini tidak singkat. Artinya, ketika ekspor konsentrat berkurang, larinya ke ekonomi NTB. tapi kami belum dapat jawaban yang pasti dari AMNT sampai kapan,” ujarnya. Keadaan lain, jumlah penumpang yang datang melalui angkutan laut dan angkutan udara mengalami penurunan pada triwulan III-2018 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kondisi triwulan III-2017 yang lalu, di mana pada triwulan III-2017 penumpang yang datang baik melalui angkutan laut maupun angkutan udara mengalami peningkatan bahkan yang tertinggi sepanjang tahun 2017. Karena umumnya peak season bagi para wisatawan jatuh pada triwulan III. Cepatnya pemulihan kondisi Lombok dan Sumbawa pascagempa menjadi penyangga sehingga turunnya penumpang tidak terlalu dalam. Demikian juga dengan kiriman uang TKI (remitansi), setelah melonjak
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
Mengkhawatirkan, Ekonomi NTB dengan Tambang
(Suara NTB/rus)
PARKIR - Papan pengumuman besaran biaya parkir yang belum maksimal dalam penerapannya.
Pajak Parkir Masih Sangat Minim Selong (Suara NTB) Pajak parkir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur. Hanya saja, perolehan pajak parkir ini masih sangat minim. Tahun 2017 lalu diperoleh kurang dari Rp30 juta. Target tahun
2018 ini pun diakui masih minim, hanya Rp 35 juta. Hal ini diungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Salmun Rahman. Dikonfirmasi di Selong, Kamis (15/11) kemarin. Pemkab Lotim tidak bisa memasang target besar. Hal ini dikarenakan pemungutan pajak parkir baru dilaksanakan 2017 lalu semenjak berlakunya Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Parkir dan Perda 11 tahun 2010 tentang pajak. “Parkir memang salah satu dari beberapa jenis pajak daerah untuk dikelola sebagai sumber PAD,” sebutnya. Besaran nilai yang berhasil diakumulasikan selama setahun ini, katanya, belum maksimal. Tahun 2018 ini diakui memang ada lonjakan dan sudah melampaui target. “Sekarang ini memang sudah tercapai Rp38 juta,” tuturnya. Bicara parkir, sambungnya ada dua jenis. Pajak parkir dan retribusi. Untuk retribusi tidak menjadi kewenangan Bapenda. Melainkan dikelola Dinas Perhubungan. Retribusi parkir ini ditarik di tempat pelayanan parkir khusus dan tempat-tempat di pinggir jalan umum. Khusus di Bapenda, sambungnya, sesuai aturan yang ber-
laku pajak itu dikenakan kepada pihak yang mengusahakan jasa perparkiran. Jumlah yang bisa diperoleh dalam setahun ini sangat kecil karena jumlah pengelola ini sangat sedikit. Bicara potensi PAD dari Parkir ini diakui sangat besar. Hanya saja di Lotim ini tidak sama dengan Mataram yang banyak pengusaha perparkirannya. Sedangkan Lotim, masih banyak dikelola oleh preman. Kepada pihak perusahaan yang ramai dikunjungi disarankan untuk dikelola sendiri agar bisa masuk menjadi PAD. Hanya saja, para pemilik perusahaan ini menyerahkan sepenuhnya kepada yang melakukan penjagaan perparkiran. Ia tidak menampik, fakta pungutan besaran nilai parkir ini tidak sesuai dengan Perda. Dalam Perda ditetapkan Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2 ribu untuk kendaraan roda empat atau mobil. Faktanya, sepeda motor ini ditarik Rp 2 ribu dan mobil sudah tembus Rp 5 ribu sekali parkir. Jadi kalau yang dikelola Bapenda, selama ini hanya di Ruby Supermarket dan Namira. Selebihnya masih banyak yang terkesan liar. Tempat-tempat pinggir jalan sejatinya memang tidak perlu pungut parkir. (rus)
Mataram (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram akan mengintensifkan pengawasan iklan obat dan kosmetik yang ditayangkan media. Baik cetak, online, maupun elektronik. Untuk mengefektifkan pengawasan ini, BBPOM bahkan memperkuat kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB dan Dinas Kominfo Provinsi NTB. BBPOM Mataram, Kamis (15/11) kemarin melakukan ekspose monitoring dan evaluasi pengawasan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melibatkan media lokal, serta stakeholders. Menghadirkan narasumber dari BBPOM RI, Ari Novianti Nugroho Basuki, SP, Kasi Pengawasan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM RI, Dra. Yurita Amarya Sariwating, Apt. M.KM, Kasie Pengawasan Informasi Kosmetik BPOM RI. Kepala BBPOM Mataram, Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt., MH, dan Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB, Tri Budiprayitno. Pada kegiatan ini dipaparkan hasil pengawasan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di NTB. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian laboratorium dan pengawasan iklan dan label. Sejauh hasil pengawasan, terindikasi masih banyaknya media yang mengiklankan produk dengan tidak memenuhi ketentuan. Trend inipun masih terlihat hingga 2018 ini. Tren pelanggaran iklan ini diantaranya, iklan yang mencantumkan klaim berlebihan (overclaim)/klaim testimoni, iklan dengan kegunaan/manfaat untuk penyakit yang perlu didiagnosa dan penanganan dokter (kanker, tipus, kolera, diabetes, dll). Dan iklan produk yang tidak terdaftar/produk ilegal, termasuk e-commerce. Pengawasan bersama akan dilakukan dengan lebih inten-
sif. Targetnya, pengawasan di media cetak, media luar ruang (poster, billboard, spanduk, hanging mobile), media elektronik, eflet dan brosur. Terhadap iklan yang dipromosikan melalui media sosial, Yurita dan Ari Novianti mengatakan upaya yang dilakukan oleh BBPOM dengan mendatangi kantor perwakilan yang ada di Indonesia, misalnya facebook. Selain itu, memberikan peringatan secara langsung kepada akun yang media yang mempromosikannya. Kepada produsen obat juga diberikan peringatan. Mengingat risiko iklan yang tidak memenuhi ketentuan ini, mengakibatkan penggunaan produk secara tidak rasional karena masyarakat membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kesalahan dalam penggunaan produk, karena justru dikonsumsi oleh pasien yang memiliki kontra indikasi terhadap kandungan zat aktif dalam produk tersebut yang akan berdampak kepada kesehatan. Selain itu, perubahan perilaku kesehatan karena terpengaruh promosi/iklan berlebihan. Sehingga pasien menghentikan pengobatannya dan penyakit menjadi tidak tertangani dan berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan pasien. Iklan-iklan obat dan kosmetik yang ditayangkan oleh media, selanjutnya harus mendapatkan rekomendasi dari BBPOM. Untuk memastikan, obat dan kosmetik yang diiklankan tersebut benar-benar telah memenuhi standar. BBPOM memberikan kemudahan kepada media, muapun pemilik iklan, termasuk produsen obat dan kosmetik untuk berkoordinasi. Baik secara langsung, maupun melalui jaringan komunikasi. “Di pusat sudah ada kerjasama BBPOM dengan Mabes Polri. Di daerah sudah ada kerjasama dengan BBPOM Mataram dengan Polda NTB untuk pengawasan cyber. Bagi yang melanggar ketentuan, akan dikenakan sanksi, baik perorangan maupun lembaga,” demikian Suarningsih. (bul/*)
(Suara NTB/bul)
POSE BERSAMA - Jajaran BBPOM Mataram pose bersama usai ekspose monitoring dan evaluasi pengawasan iklan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan media lokal, serta stakeholders di Mataram kemarin.
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Isi Kekosongan Formasi Setelah Tes
BKPSDM Tunggu Petunjuk Pusat
Kawal Anggaran ”Recovery”
Pinjam Pakai Randis
Selong (Suara NTB) Banyaknya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang belum terisi hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Pasalnya, BKPSDM Lotim belum mendapat informasi resmi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 usai pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Menurut Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, pihaknya belum menerima informasi dari panselnas terkait kebijakan pengisian kekosongan formasi setelah tes. Posisi BKPSDM saat ini menunggu kebijakan Menpan-RB langkah apa yang akan diambil dalam mengisi kekosongan formasi tersebut. Apakah dilakukan penurunan grade, menggunakan sistem perankingan berdasarkan nilai peserta untuk kemudian mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) atau adanya kebijakan yang lain. “Kita masih menunggu kebijakan Menpan dan seluruh kabupaten/kota di NTB belum selesai melaksanakan tes seleksi. Jadi posisi kita masih menunggu,” tegasnya, Kamis (15/11). Kendati demikian, M. Bahrain mengaku jika BKPSDM Lotim sudah mendapat surat undangan dari pemerintah provinsi untuk pelaksanaan rapat yang akan digelar pada Senin mendatang. Dalam surat tersebut berisi yang kaitannya dengan hasil SKD
yang rencananya akan dilaksanakan di aula rapat Kepala BKD Provinsi NTB. Untuk itu, kemungkinan dapat diketahui seperti apa kebijakan pemerintah pusat terkait kekosongan formasi setelah dilakukannya rapat di Mataram. M. Bahrain mengungkapkan, di samping menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. BKPSDM fokus untuk persiapan tes SKB terutama bagi CPNS yang lulus tes SKD dari jalur umum. Namun waktu pelaksanaan dari SKB ini juga belum diketahui secara
pasti. “Kita fokus saja pada persiapan SKB sembari kita menunggu kebijakan panselnas,” ungkapnya. Diketahui, dari 5.976 orang mengikuti tes dari 6. 6.857 pendaftar. Hanya 109 yang dinyatakan lulus dalam tes SKD ini baik kategori umum maupun khusus. Maka dari itu, Pemkab Lotim berencana akan menawarkan sejumlah opsi (pilihan) terhadap pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan-RB terkait pengisian kekosongan formasi dari formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim sebanyak 225 formasi. Dari jumlah yang lulus itu, yang berasal dari guru eks K2 dan tidak harus mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebanyak 13 orang. Akan tetapi meski sudah dinyatakan
(Suara NTB/yon)
M. Bahrain lulus dalam passing grade, pihak BKPSDM masih tetap menunggu petunjuk dan arahan dari Menpan. (yon)
SUNGAI - Sungai di Sambelia yang saat ini masih terlihat kering meski musim hujan. Namun, sungai ini akan ada aliran air jika terjadi hujan di bagian pegunungan.
(Suara NTB/ist)
SUDAH 2 minggu sejak dilantik 1 November lalu, anggota PAW DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), terlihat cukup rajin masuk kantor. Salah satunya Sahdan. Politisi Hanura KLU ini seolah tak percaya bisa dilantik sebagai anggota Dewan. Betapa tidak, mencalonkan diri sebagai Caleg di Dapil II (Kecamatan Gangga dan Kayangan), Sahdan harus puas dengan perolehan suara sekitar 400an. Perolehan suaranya menempatkan ia berada di urutan ke 6 dari 12 Caleg Hanura. Dari urutan pertama sampai 5, perolehan suara terbanyak Partai Hanura masing-masing, Arif Usman, Husnain (mantan Ket(Suara NTB/ari) ua DPC Hanura), Budiartono, Sahdan Sudiarsah dan Jaharudin. “Urutan 2 sampai 5 mengundurkan diri dari partai. Saya sendiri urutan ke enam. Begitulah takdir, tidak ada yang tahu,” kata suami dari Sahini ini. Di DPC Partai Hanura, Sahdan saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC Hanura KLU. Pergantian Ketua DPC dari Husnain ke Lalu Mamad Mujahid, tidak melunturkan kepercayaan pengurus partai di daerah dengan mempercayakannya sebagai Sekretaris. Sahdan secara resmi menggantikan Arif Usman yang memilih mundur dan pindah partai dari Hanura ke PAN KLU. Sahdan terpilih sebagai pengganti Arif Usman setelah melalui proses cukup panjang di internal Partai Hanura. Lelaki yang menjabat sebagai DPC Hanura KLU itu pada Pileg 2014 silam berhasil meraih suara sebanyak 450 lebih suara sah di dapil GanggaKayangan. Perolehan itu berada di posisi nomor dua setelah, Ahmad Husnaen dari dapil yang sama, namun Ahmad Husnaen hengkang dari Hanura dan memilih mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi tahun 2019 melalui PPP, sehingga praktis Sahdan menjadi pilihan Hanura mengganti Arif Usman. Perjalanan Sahdan mengabdi di partai besutan Oesman Sapta Odang (OSO), cukup panjang hingga lima tahun lebih lamanya sejak tahun 2012 lalu. Pria kelahiran Pekatan, Desa Bentek, tahun 1966 itu menamatkan pendidikan formal hingga jenjang SMA tepatnya di SMA Kalijaga Tanjung tahun 1988. Pengalaman organisasi Sahdan lebih banyak di dunia pendidikan dan pemerintahan desa. Selama 15 tahun ia dipercaya sebagai Ketua Komite SDN 2 Bentek, Ketua Komite SMKN 1 Gangga, serta pada tahun 2000 menjabat Ketua BPD Desa Gondang selama satu periode. “Di momentum pembahasan RAPBD 2019 ini, saya akan bekerja maksimal mengawal anggaran untuk pemulihan pascabencana gempa. Saya jiga tetap turun memantau kondisi warga di lapangan, mencari referensi pembanding dalam penyusunan RAPBD,” tandas Sahdan yang juga anggota Banggar dan anggota Komisi II DPRD KLU ini. (ari)
Dewan Dorong Mekanisme Hibah Tanjung (Suara NTB) Kendaraan dinas (randis) Toyota Fortuner yang sedianya diperuntukkan untuk mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH. MH., akhirnya dipinjampakaikan ke Polres Lombok Utara. Alih-alih mangkrak, karena ditolak wabup, kendaraan senilai Rp 600 juta itu kini sudah difungsikan oleh Polres untuk jangka waktu 2 tahun ke depan. Kepala Bagian Umum Setda Lombok Utara, Denda Dewi, SE. MM., dikonfirmasi Kamis (15/11) mengakui, randis Fortuner sudah digunakan ke Polres. Setda Lombok Utara sudah menyerahkan kendaraan tersebut pada Rabu (14/11) lalu. “Sudah diserahkan kemarin, dipinjampakaikan untuk 2 tahun dengan ketentuan berlaku,” ujarnya. Ketentuan dimaksud Denda, bersifat umum. Artinya selama masa pemanfaatan, Polreslah yang menanggung biaya pemeliharaan maupun biaya operasional kendaraan. Serta jika sewaktu-waktu dibutuhkan, Pemda KLU juga bisa mengambil kembali kendaraan tersebut. Denda menambahkan, proses pinjam pakai kendaraan sudah sesuai prosedur. Dasar pinjam pakai adalah adanya surat permintaan pinjam pakai kendaraan untuk operasional Kapolres Lombok Utara ke Pemda KLU. Selanjutnya, Bagian Umum memproses disposisi pimpinan yang dilengkapi dengan berita acara peminjaman antara sekda selaku pengguna aset daerah dengan Polres. Perihal peminjaman Fortuner itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., berpendapat lain. Meski belum mengetahui kebenaran dari pinjam pakai itu, menurut dia, pinjam pakai menyalahi nomenklatur. Bahwasanya, apabila pengadaan Fortuner benar tercantum di APBD dengan nomenklatur pembelian mobil dinas Wakil Bupati, maka peruntukannya harus digunakan oleh pejabat daerah. “Tetapi terhadap informasi yang katanya dipinjampakaian untuk Polres, itu tidak mungkin. Saya belum tahu soal itu. Menurut saya dipinjampakaikan itu tetap menyalahi nomenklatur APBD, kalaupun benar dibahas oleh Banggar,” ujarnya. Ketua Fraksi Hanura Lombok Utara ini justru lebih condong untuk mendorong eksekutif menghibahkan randis untuk Polres, juga TNI yang bertugas di KLU. “Tapi bukan mobil yang ini. Kenapa tidak kita anggarkan di APBD 2019 dengan nomenklatur yang jelas yakni pengadaan mobil untuk dihibahkan ke Polres dan TNI. Saya kira 2 pimpinan lembaga itu berhak mendapat dukungan mobil dari Pemda sebagai tanggung jawab moril kita.” Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., mendukung langkah Setda KLU meminjamkan kendaraan yang ia tolak sebelumnya. Dengan catatan, proses yang dilakukan Pemda tidak menyalahi aturan. “Kalau memang hal itu terjadi saya tidak apa, selama itu tidak menyalahi aturan. Dan itu akan saya dorong kalau seperti itu. Ini demi kepentingan bersama, karena saya tidak mau masyarakat sampai berpikir yang tidak-tidak terkait persoalan (Fortuner) ini,” ujarnya singkat. (ari)
(Suara NTB/ist)
RANDIS - Inilah randis yang sebelumnya diperuntukkan untuk Wabup, dipinjampakaikan ke Polres KLU.
Selong (Suara NTB)Terdapat tujuh sungai di wilayah Kecamatan Sambelia rawan menimbulkan banjir besar hingga kerap menyapu rumah-rumah penduduk. Tujuh sungai ini adalah Sungai Senang Galih di Sambelia, Sungai Kokoq Rajak di Sugian, Sungai Belanting, Sungai Batu Sila, Sungai Padamekan ke Pekendangan dan aliran Sungai Melempo, Sungai Beburung Desa Madayin dan Sungai Obel-Obel. ‘’Seluruh sungai tersebut butuh normalisasi. Di mana, saat ini sebelum hujan lebat
datang sungai-sungai tersebut justru kering. Tidak ada air yang mengalir. Namun saat hujan gunung datang, sungaisungai ini mengancam perkampungan warga desa-desa di wilayah Kecamatan Sambelia,’’ aku Camat Sambelia, Zaitul Akmal menjawab Suara NTB, Kamis (15/11). Permintaan normalisasi sungai-sungai tersebut sebenarnya sudah lama disampaikan Camat Sambelia ke beberapa instansi, termasuk ke Balai Wilayah Sungai. Namun, sampai sekarang belum direspons.
Upah Honor Tak Sesuai UMK
Disnakertrans Lotim : Aturan Hukumnya Berbeda Selong (Suara NTB)Para honorer daerah diketahui selama ini mendapatkan upah jauh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Para honorer maksimal hanya mendapat Rp 750 ribu per bulan. Adanya fakta ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Andika Istujaya mengaku dasar hukum yang digunakan antara pekerja di lingkup pemerintahan dengan di perusahaan berbeda. Aturan di pemerintahan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedangkan di perusahaan oleh Kementerian Tenaga Terja. Mengenai honorer itu tidak ditampik masih cukup berat bagi daerah untuk memberikan gaji sesuai ketentuan UMK. Namun pandangan yang muncul di tengah masyarakat, lebih baik bekerja dengan seragam, meski belum mendapat pendapatan yang sepadan ketimbang menganggur. Lingkup Disnakertrans Lotim sendiri disebut terdapat 26 tenaga honor yang diberikan upah dalam sebulan Rp 550 ribu sampai Rp750 ribu dan disesuaikan dengan masa kerjanya. Di sisi lain, sudah tidak boleh lagi sebenarnya mengangkat honorer. Namun keberadaan para tenaga non PNS ini selama ini juga dirasa sangat dibutuhkan. “Karena memang pekerjaan itu
tidak bisa full ditangani para PNS,” ucapnya. Menurut Andika, pertimbangan utama belum sesuai UMK ini, karena memang para tenaga non PNS ini mendapatkan upah dari kegiatan. Besaran yang diberikan sesuai kemampuan pemerintah daerah. “Jadi di pemerintahan ini bisa disebut hanya tenaga kegiatan tepatnya. Sehingga bukan UMK sebagai standar pengupahan mereka. Standarnya sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah,” ucapnya. Berbeda dengan yang di perusahaan-perusahaan, memang harus memberikan upah paling minim sesuai UMK. Jika ada yang menerima di luar UMK, dipersilakan mengajukan gugatan. Disnakertrans Lotim juga tidak bisa juga terlalu memaksakan pihak perusahaan untuk menggaji sesuai UMK. Di mana, sejumlah perusahaan juga kondisi keuangan terbatas. Terbanyak yang beroperasi di Lotim ini adalah perusahaan Mikro Kecil dan Menengah. Terhadap perusahaan-perusahaan besar sudah tidak ada yang tidak sesuai UMK. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Lotim, H. Anang menambahkan jumlah perusahaan yang besar berdasarkan data tahun 2017 di Lotim ini sebanyak 56 unit sesuai data 2017. Perusahaan sedang sebanyak 63 unit. Perusahaan kecil, sekelas UMKM ada 1.571. (rus)
Diakuinya, Sambelia menjadi daerah yang langganan banjir setiap tahunnya. Musim hujan lebat Sambelia selalu dihantam banjir bandang. Kondisi ini sebenarnya menuntut segera dilakukan normalisasi agar saluran air ini tidak ditumpuk batuanbatuan pegunungan. Sambelia saat ini diakui dalam kondisi yang sangat rawan banjir. Pascagempa bumi dikhawatirkan, longsoran-longsoran gunung yang terjadi itu menyimpan air dan tumpah serta mengalir ke
Sambelia. Menyikapi hal itu, terangnya, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sudah memerintahkan untuk segera dilakukan langkah antisipatif. “Dalam rangka antisipasi, sudah ada kebijakan bupati yang mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Sambelia dan Lotim ini untuk ikut partisipasi melakukan normalisasi,” tutur Camat Sambelia. Pihak perusahaan-perusahaan yang notabenenya memiliki alat-alat berat ini diminta mengeluarkan alat berat-
nya itu guna bersama-sama menyingkirkan batuan-batuan besar di dasar sungai agar bisa menampung aliran air. Normalisasi sungai ini semata ditujukan agar air tidak melimpah ke permukiman penduduk. Di antara perusahaan yang sudah diajak kerjasama adalah PT Eka Praya,. PT Lombok Energi dan PT Relayasa industri. Perusahaan-perusahaan besar ini dimintai turut ambil bagian karena ketika banjir, juga bisa mengancam kawasan perusahaan tersebut. (rus)
Dampak Gempa, DPRD KLU Baru Sahkan Lima Perda Tanjung (Suara NTB) Akibat dampak gempa, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) baru mengesahkan 5 Perda selama masa sidang 1 sampai masa sidang 3 tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari kondisi pascabencana gempa di mana DPRD tak punya kantor selama masa tanggap darurat dan transisi. Ketua Banmus DPRD Lombok Utara, Raden Nyakradi, S.Sos., Kamis (15/11) mengakui, agenda pembahasan raperda selama tahun anggaran 2018 sekitar 23 buah. Namun dari jumlah itu, hanya 5 raperda yang bisa disahkan. “Tahun ini tidak banyak yang bisa dibahas dan disahkan, kalau tidak salah 5 buah perda. Kendala kita karena naskah akademik dan situasi setelah gempa,” kata Nyakradi. Di sisa masa sidang ke 3 tahun 2018, Nyakradi belum bisa memastikan apakah DPRD bisa memutus 1 atau 2 buah raperda sebagai tambahan produk. Namun demikian, beberapa raperda prioritas yang diagendakan digeser untuk dibahas pada masa sidang pertama tahun 2019 mendatang. Nyakradi menyebut, Raperda untuk tahun 2019 yang disepakati Banmus melibatkan eksekutif sebanyak 25 raperda. Masing-masing 23 raperda dari eksekutif dan 2 raperda inisiatif DPRD. Dari 25 raperda yang disetujui itu, 13 raperda di antaranya merupakan raperda pindahan yang tak bisa dibahas tahun 2018. “Yang prioritas sekarang itu adalah, penyelesaian Per-
(Suara NTB/ari)
RAPAT - Rapat banmus DPRD KLU bersama eksekutif membahas agenda raperda 2019, Rabu (14/11). da tentang Perlindungan Masyarakat, lalu Raperda definitif 10 Desa Persiapan. Itu kita siapkan waktunya di masa sidang pertama 2019,” jelasnya. Selain itu, Politisi Partai Golkar ini juga menyebut sekitar 5 atau 7 Perda yang akan dicabut dan direvisi. Alasannya perda-perda tersebut tidak sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah pusat serta kewenangan kabupaten yang dicabut. “Beberapa perda dicabut dan direvisi, misalnya Perda retribusi HO, sekarang ini Ho menjadi kewenangannya provinsi,” imbuhnya. Menurut Nyakradi, raperda yang akan dibahas pada tahun 2019 mendatang diperkirakan akan berjalan lancar. Sebab pada rapat Banmus Rabu (14/ 11) lalu, pihaknya memanggil eksekutif guna memastikan Raperda yang diajukan tidak
terkendala naskah akademik seperti sebelumnya. Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, SH., mengakui setidaknya 8 buah Raperda yang sudah diajukan sudah siap naskah akademiknya. Sementara beberapa raperda lainnya, sedang dalam kajian naskah di Biro Hukum Provinsi NTB. “Termasuk Raperda tentang BPD, itu sudah siap namun masih di Biro Hukum Provinsi. Kita minta difasilitasi agar cepat kembali ke Pemda KLU. Akhir November kita perkirakan sudah bisa diajukan ke DPRD,” terangnya. Sementara terhadap Raperda RTRW, Eka menyebut Raperda tersebut tidak dibahas lagi oleh daerah. Raperda perubahan RTTW diambil alih oleh pusat berkaitan dengan seluruh pembiayaan ditanggung pusat melalui Kementerian PUPR. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
Halaman 5
Selidiki Kasus Alsintan
Kejari Minta BPKP Gelar Audit Investigasi
Komit Tegakkan Hukum KAPOLRES Lombok Tengah (Loteng) AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., menegaskan komitmen untuk menegakkan proses hukum di daerah ini. Artinya, semua kasus-kasus hukum yang ditangani pihaknya harus tuntas sesuai koridor hukum yang ada. Dan, dalam penuntasan kasus-kasus hukum di daerah ini dipastikan tidak ada tebang pilih. Menyoroti soal kritik atas kinerja Polres Loteng, usai silaturahmi dengan wartawan Loteng, Kamis (15/11) kemarin, Budi mengatakan pada prinsipnya semua kasus hukum harus selesai. Apakah itu selesai melalui proses hukum atau melalui proses lainnya yang diatur oleh perundang-undangan yang ada. Ia menjelaskan, setiap kasus hukum tingkat kesulitan berbeda-beda. Ada yang sulit, sehingga butuh waktu lama serta kerja esktra untuk menyelesikannya. Adapula yang gampang, sehingga tidak terlalu diselesaikan. “Soal waktu penyelesaian kasus itu relatif. Jadi kalau kemudian ada pengaduan soal kasus hukum yang sudah terlalu lama tidak selesai, itu wajar. Tapi bukan berarti pihak kepolisian tidak bekerja,” imbuhnya. Sebagai Kapolres Loteng yang baru, Budi berkomiten untuk bisa terus memacu kinerja jajarannya supaya bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban secepat mungkin. Sehingga apa yang aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum bisa terjawab. Disinggung target awal sebagai Kapolres Loteng, mantan pejabat di Propam Mabes Polri ini mengaku, tentu akan fokus pada penyelesaian tunggakan-tunggakan kasus yang ada. Mengingat, masih cukup banyak kasus hukum yang harus dituntaskan pihaknya. Termasuk di antaranya kasus-kasus dugaan korupsi. Yang memang menjadi salah satu barometer penilai kinerja kepolisian. “Kita tidak menutup mata kalau kita masih banyak kekurangan. Tapi kita akan terus berupaya memperbaiki kekurangan yang ada. Supaya bisa menjawan harapan dan aspirasi masyarakat di daerah ini. Khususnya dalam hal penegakan hukum,” tegas alumnus Akpol Budi Santosa tahun 1999 ini. (kir)
Praya (Suara NTB) Penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek bantuan alat sistem pertanian (alsintan) tahun 2017, di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tetap berjalan. Untuk bisa mengungkap dugaan penyimpangan yang ada, Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng sudah melayangkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, agar menggelar audit investasi dalam proyek tersebut. Hanya saja, kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Rabu (14/11), permintaan untuk audit investigasi sampai sejauh ini belum bisa dilaksanakan oleh pihak BPKP Perwakilan NTB, karena terbentur anggaran yang dimiliki BPKP. “Untuk melakukan audit investasi, jelas butuh anggaran. Sementara anggaran BPKP sendiri bisa dikatakan
sudah habis untuk menggelar audit investigasi. Sehingga kemungkinan besar, audit investasi terkait proyek bantuan alsintan tidak gelar tahun ini,” sebutnya. Audit investigasi, ujarnya, penting dilakukan untuk mengetahui apakah ada indikasi penyimpangan dalam proyek. Hasilnya nanti bisa menjadi rujukan bagi penyidik Kejari Loteng dalam menentukan sikap, apakah kasusnya bisa ditingkatkan ke
tahap lebih lanjut. Dari audit investigasi, jika kemudian benar ditemukan ada indikasi penyimpangan barulah kemudian dilakukan audit khusus perhitungan kerugian negara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besaran pasti nilai kerugian negara dalam proyek. “Melihat kondisi yang ada, untuk kasus alsintan kemungkinan baru tahun depan bisa jelas status kasusnya. Setelah audit investigasi selesai dilaku-
kan,” ujarnya. Namun yang pasti, proses penyelidikan kasus tersebut tetap berjalan dan tidak ada istilah dihentikan. Meski dipandang cukup sulit dengan fokus pada dugaan penyimpangan pada penyaluran combain harvester (mesin panen padi) ke sekitar 18 kelompok tani di Loteng. “Untuk proyek ini memang banyak jenis bantuan. Mulai combain, traktor hingga mesin air. Tapi untuk tahap awal, kita fokus pada bantuan combain-nya,” tungkas Hasan. Program bantuan alsintan anggarannya bersumber dari anggaran pusat, provinsi serta kabupaten dengan total alokasi anggaran mencapai Rp5,6 miliar. Anggaran ini
(Suara NTB/dok)
Hasan Basri dipergunakan untuk pengadaan combain, traktor serta handtractor serta mesin pompa air. (kir)
(Suara NTB/kir)
Pilkades Disarankan Pakai Aturan Lama Giri Menang (Suara NTB) Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) terkait scoring pemilihan kepala desa (pilkades) menimbulkan polemik di bawah. Menyusul perbup ini menuai kritik, lantaran tak adil bagi para calon. Pihak Pemda pun diminta mencabut saja perbup. Seperti disampaikan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar M. Zaini. Kepala Desa Babussalam ini bahkan menyarankan kepada panitia kabupaten untuk lebih baik mengunakan tes. Sama ketika zaman pilkades yang terdahulu. Di mana jika calonnya lebih dari lima digunakan sistem tes tanpa melihat poin dari peserta. Hal ini dinilainya lebih adil dan memberikan peluang bagi calon lain untuk berkompetisi. “Semua ikut tes, semua punya kesempatan. Jadi teman-teman yang merasa mampu mencalonkan diri sebagai kades, akan terukur pengetahuannya di situ (tes),” jelasnya, Kamis (15/11). Selain itu juga penilaian dan pengumuman hasilnya dilakukan transparan, sehingga potensi konflik bisa diminimalisir. Menurutnya jika menggunakan scoring akan menimbulkan pertanyaan. Contoh saja pada scoring pendidikan antara SMP dengan SMA yang dirasa tidak ada pembedaan. Sebab sama-sama memiliki kemampuan baca tulis, berhitung dan berpikir. “Kalau berkaitannya spesifikasi penjurusan seperti sarjana, misal sarjana administrasi nah itu baru betul pointnya tinggi,” jelasnya. Indikator scoring itu harusnya benar-benar dikaji oleh pemerintah, agar tidak ada bermunculan kades yang justru pandai bermain. ‘’Seharusnya pengalaman kasus tentang pilkades yang terdahulu harusnya menjadi referensi,’’ sarannya. Hal senadapun disampaikan salah seorang incumbent Pilkades Taman Ayu, Djunaidi. Menurutnya sistem tes itu lebih baik diterapkan. Jikapun nantinya ada kesamaan nilai hasil tes itu barulah dipergunakan score itu sebagai penambah nilainya. (her)
(Suara NTB/her)
TERENDAM - Korban gempa di lokasi pengungsian di Lingsar terendam setiap kali hujan turun.
Genangan Belum Teratasi, Korban Gempa Mengeluh Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa yang masih tinggal di lokasi pengungsian, baik di tenda-tenda dan hunian sementara (huntara), mengeluh lantaran belum ada langkah nyata dari Pemda Lombok Barat (Lobar) mengurai genangan air ketika hujan melanda. Mereka mempertanyakan komitmen dan janji pemda untuk membangun saluran irigasi dan parit di sekitar lokasi pengungsian. Husmiati warga Lingsar saat ditemui di lokasi pengungsian, mengaku, beberapa waktu lalu tim dari pemda pernah turun ke lokasi pengungsian untuk menjanjikan bantuan berupa bambu, kayu dan ongkos membuat alas di masing-masing tenda ukuran 2x3 meter. “Sudah tim dari BPBD turun. Kita mau
Lobar Tunggu Keputusan Pusat Soal ’’Passing Grade’’
Salsah tinggal di lokasi pengungsian dalam hutan itu bersama 150 orang lebih korban gempa lain, sebelumnya hampir 1000 lebih warga yang mengungsi di kawasan itu namun setelah gempa mereda mereka berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan ia bersama warga lain yang bertahan, karena tak bisa menempati lagi rumahnya akibat rusak parah akibat gempa. “Kami sudah 4 bulan tinggal di hutan lindung milik PDAM ini, hanya sekali bantuan kami terima dari pemerintah selebihnya dari donatur dan relawan,” tuturnya Kepala Desa Lingsar H. M. Abdul Hadi mengakui persoalan bertambah dialami warga, karena lambannya pencairan dana dari BNPB. Pertama
Soal Rekomendasi TP4D Loteng
PPK Proyek Pasar Ganti Serahkan ke APIP
(Suara NTB/her)
Giri Menang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat (Lobar) menunggu keputusan dari pusat terkait kebijakan passing grade yang diberlakukan bagi pelamar CPNS, menyusul adanya informasi bahwa kebijakan ini akan dievaluasi. Untuk memastikan kebijakan pusat ini pun akan ditentukan pekan depan melalui rapat evaluasi pelaksanaan CPNS 2018 di provinsi Senin (19/11). “Dan insya Allah hari Senin tanggal 19 November sudah ada undangan rapat di provinsi mengenai evaluasi pelaksanaan CPNS 2018. Nanti hasilnya (rapat) akan saya informasikan,” ungkap Kepala BKDPSDM Suparlan, S.Sos., yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/11). Di Lobar, ujarnya, dari 7.355 peserta hanya 87 yang lolos passing grade. Sedangkan formasi yang dibutuhkan sebanyak 219. Hingga saat ini, ujarnya, pengumuman SKD belum dikeluarkan. Walaupun para peserta sudah mengetahui hasilnya selepas tes itu. Sebab pada dasarnya pihaknya masih berpegang teguh dengan ketentuan juklak juknis dari pusat. Kondisi permasalahan minimnya peserta yang lolos passing grade itu bukan dialami Lobar saja. Namun seluruh kabupaten/ kota di NTB. Bahkan se Indonesia. Menurutnya idealnya harusnya ada penurunan passing grade. Jika ingin mengisi formasi lowong yang ada. lantaran standar itu terlalu sulit bagi daerah. Terkait kebutuhan PNS di Lobar, Suparlan mengatakan sebenarnya masih jauh dari kebutuhan yang diusulkan untuk CPNS ini. Awalnya pihaknya mengajukan sekitar 800 formasi, namun yang disetujui oleh pusat hanya 219 formasi. “Tapi karena kemampuan keuangan Negara diberikan 219 itu, kalau kebutuhan kita banyak sekali,” ungkapnya. Kondisi minimnya yang lolos, dinilai mantan Camat Batulayar itu sungguh merugikan negara. Karena melihat biaya pelaksanaan CPNS ini yang tidak kecil. Sedangkan hasilnya hanya sekitar 12 persen se Indonesia yang lolos passing grade itu. “Di Lobar saja hanya seperempatnya yang lolos dari formasi yang dibutuhkan. Sedangkan kita sangat butuh pegawai,” ucapnya. BKD hanya bisa berharap seluruh formasi 219 di Lobar bisa terisi ditengah kondisi seperti ini. Apakah nantinya dengan alternatif penurunan passing grade atau dengan peSuparlan rankingan. (her)
dikasih bambu, paku dan bahan serta ongkos tukang untuk buat alas di tenda. Tapi sampai sekarang tidak ada, hilang ceritanya,” keluhnya. Korban gempa di lokasi, jelasnya, sangat butuh bantuan sebab ketika hujan beberapa hari lalu banjir setinggi lutut melanda lokasi pengungsian. Barang-barang milik warga pun ikut terendam. Di lokasi itu ada juga masjid darurat yang tidak bisa dipakai kalau hujan, sebab terendam banjir. Korban gempa berharap agar lantai tenda dinaikkan 1 meter agar air tidak masuk. Di lokasi itu ada 40 KK yang masih mengungsi dengan total jiwa sebanyak 200 orang. Hal senada disampaikan Salsah, korban gempa asal Dusun Lingsar Barat Desa Lingsar.
Praya (Suara NTB) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan pasar Ganti Kecamatan Praya Timur, L. Hamdi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjalankan rekomendasi Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Lombok Tengah (Loteng), terkait pembangunan Pasar Ganti. Termasuk soal rekomendasi supaya memblacklist rekanan proyek bersangkutan, lantaran dinilai tidak mampu menuntaskan kontrak kerja sesuai kesepakatan yang ada. “Pada prinsipnya kita siapkan jalankan rekomendasi TP4D soal proyek Pasar Ganti. Kecuali rekomendasi supaya tidak memberikan kesempatan bagi rekanan untuk menyelesaikan proyek, itu tetap kita berikan. Atas pertimbangan kepentingan masyarakat, agar bagaimana proyek bisa tuntas walaupun terlambat,” ujar L. Hamdi, kepada Suara NTB, Kamis (15/11). Sementara khusus rekomendasi soal blacklist rekanan, ujarnya, akan ditindaklanjuti dengan memberikan laporan hasil pekerjaan ke Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Nantinya APIP yang akan menilai, apakah rekanan tersebut layak di-blacklist atau tidak. Karena kalau kewenangan soal blacklist rekanan proyek, pihaknya tidak punya kewenangan. Itu ada di tangan APIP, berdasarkan laporan yang masuk.
(Suara NTB/kir)
DIBANGUN - Pasar Ganti Praya Timur yang dalam proses pembangunan. TP4D Loteng merekomendasikan ke PPK untuk mem-black list kontraktor proyek. “Semua hasil pekerjaan kita sampaikan ke APIP. Nanti APIP yang merekomendasikan kontraktor tersebut layak diblacklist atau tidak,” tegasnya. Dalam hal ini, ujarnya, yang mem-blacklist rekanan pun bukan pihaknya. Tetapi lembaga lelang pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari APIP, karena kalau sudah diblacklist, maka rekanan tersebut tidak akan bisa ikut lagi dalam proses lelang proyekproyek di daerah ini. Terkait soal pembayaran, tambahnya, akan dibayar sesuai capaiannya. Dan, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan uji fisik serta audit hasil pekerjaan. Hasil itulah yang menjadi pedoman bagi pi-
haknya dalam melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, sampai batas akhir pemberian kesempatan bagi rekanan proyek tanggal 15 Oktober lalu, capaian pekerjaan proyek hanya bisa mencapai 94 persen dengan pembayaran baru 50 persen dari nilai kontrak. Sehingga masih ada sisa 44 persen lagi yang dibayar. Tapi itu tidak semuanya akan dibayar, karena harus dipotong denda keterlambatan dan sanksi-sanksi lainnya yang mencapai Rp60 juta lebih. “Yang akan dibayar nanti sisa pembayaran sesuai capaia pekerjaan dikurangi denda dan sanksi lainnya,” ujar Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Loteng ini. (kir)
warga yang terkena dampak bencana belum semua memperoleh huntara, belum lagi faktor ketakutan warga. Kalau menunggu bantuan cair, kata Hadi, makin banyak masalah yang timbul. Masalah lain, tambahnya, warga kesulitan bekerja, sehingga untuk makan sulit. “Belum lagi masalah gangguan kesehatan, karena banyak timbul penyakit dampak hujan ini,” tuturnya. Diakui total jumlah rumah warga yang tidak di desanya khusus tidak berat sebanyak 133 unit dari total ratusan unit yang rusak. Jumlah ini pun bertambah menyusul hasil verifikasi bahwa banyak warga belum masuk data. Diakuinya ada sekitar 200 rumah rusak di desa setempat mengacu kondisi riil di lapangan. Menyoal
bantuan ke korban gempa, diakui memang minim dari Pemda. Salah satu contoh huntara yang terbangun 50 unit berasal dari pihak ketiga. Jumlah ini pun masih kurang dibandingkan jumlah rumah rusak, seharusnya huntara yang diperlukan sebanyak 300 unit. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lobar Made Artadana mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan kades dan kadus, kecamatan serta OPD terkait untuk tindaklanjut masalah pembuatan saluran drainase di lokasi pengungsian untuk mengurai genangan. “Kami sudah drop alat berat ke lokasi pengungsian untuk pembuangan sedimen di lokasi genangan,”jelasnya. (her)
Panik saat Gempa, Guru SD di Loteng Meninggal Praya (Suara NTB) Gempa dengan magnitudo 5,3 yang mengguncang Pulau Bali dan Lombok, Kamis (15/11) dini hari, menelan korban jiwa. Seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Tuti Alawiyah, S.Pd., meninggal dunia saat berusaha menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Jenazah korban langsung dimakamkan, Kamis sore. Informasi yang diperoleh Suara NTB, menyebutkan, korban yang berusia 47 tahun sebelum kejadian tengah beristirahat di rumahnya di Perumnas Tampar Ampar Kelurahan Jontlak Praya Tengah. Sekitar pukul 01.20 Wita, gempa terjadi. Korban yang terbangun akibat gempa langsung lari keluar rumah. Dalam kondisi masih setengah sadar dan panik, korban berusaha membuka pintu rumahnya. Suami dan anggota keluarga lainnya, saat itu juga tampak panik. Begitu pintu rumah berhasil dibuka, korban langsung lari. Namun apes, saat lari, korban terpeleset dengan posisi kepala jatuh
terlebih dahulu. Melihat istrinya jatuh, suami korban L. Arif langsung mengangkat tubuh korban. Saat itu korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Warga yang mengetahui kejadian berusaha menolong korban dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Tapi nyawa korban sudah tidak terselamatkan. “Kejadian ini murni kecelakaan,” aku Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan, Kamis siang. Diakuinya, saat kejadian korban panik, karena gempa. Ketika keluar rumah, korban kemudian terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Korban, ujarnya, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Namun sampai di rumah sakit dan setelah sempat mendapat perawatan medis, korban akhirnya meninggal dunia. “Ini bisa jadi pelajaran bagi masyarakat, supaya saat gempa terjadi tidak perlu panik. Carilah tempat yang aman terlebih dahulu untuk berlindung, baru melakukan tindakan yang lain,” ujarnya mengingatkan. (kir)
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Rumit, Rehabilitasi Rumah Rusak Sedang dan Ringan Taliwang (Suara NTB) Kegiatan rehabilitasi rumah warga korban gempa untuk kategori rusak sedang dan ringan diakui sangat rumit di tingkat lapangan. Pengakuan ini diungkapkan Koordinator Rehabilitasi Rumah Korban Gempa Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Benny Tanaya. Menurutnya, praktik di lapangan untuk kegiatan pembangunan rumah warga kategori rusak sedang dan ringan tidak semudah yang dipikirkan sebelumnya. Pasalnya, selain teknisnya tidak secara rinci mengatur prosedur pelaksanaannya, banyak juga kondisi di lapangan yang ditemukan
sama sekali tidak diatur. “Jadi ribet sekali ya. Kami di lapangan juga merasa kesulitan menyelesaikannya,” ungkap Benny kepada Suara NTB. Ia mencontohkan, di wilayah kecamatan Seteluk banyak warga yang rumahnya masuk kategori rusak sedang
dan ringan telah melakukan perbaikan secara mandiri. Persoalannya kemudian, hasil pengerjaan mereka banyak yang dinilai oleh tim teknis tidak sesuai ketentuan. “Nah ketika mereka meminta klaim pencairan dana bantuan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan,
secara otomatis tidak bisa. Karena ketentuannya harus persetujuan tim teknis,” timpalnya. Kasus lain lagi, kata Benny, pencarian dana rehabilitasi bagi warga yang rumahnya rusak sedang dan ringan tidak bisa dilakukan. Karena setelah dinilai tim teknis Kementerian PUPR tidak sesuai besaran biaya yang dikeluarkan dengan nilai yang diklaim pencairannya oleh masyarakat. “Ini juga kasus lain lagi. Jadi memang benarbenar susah ya,” cetusnya.
Benny menyatakan, harus ada jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan pelaksanaan rehabilitasi rumah warga kategori rusak sedang dan ringan ini. Terutama soal proses klaim pencairan dana bantuan bagi warga yang rumahnya telah lebih dahulu dilakukan perbaikan secara mandiri. “Kalau terus-terus seperti ini sulit ya dana bantuan yang sudah dikucurkan pemerintah pusat terserap. Padahal masyarakat berharap sekali dapat bantuan itu,” ujarnya. Untuk rehabilitasi rumah
rusak berat, Benny menyatakan, tidak ada persoalan sama sekali. Bahkan di wilayah kerjanya, khusus di desa Seteluk Tengah sekitar 62 unit rumah rusak berat telah terbangun dan siap ditempati oleh pemilik. “Kalau yang rusak berat itu kan mudah menghitungnya karena dibangun dari awal. Beda dengan rusak sedang dan ringan, standar teknis perlakukannya tidak ada,” imbuh n y a . Benny Tanaya (bug) (Suara NTB/bug)
Kasus TK/Paud Jereweh Ditargetkan Tuntas Bulan Ini Taliwang (Suara NTB) Kapolisian Resort (Polres) Kabupaten Sumbawa Barat, menargetkan kasus TK/Paud Jereweh tuntas November ini. Bahkan P19 yang sebelumnya diterima sudah diperbaiki dan dikirim kembali ke Kejaksaan tanggal 9 November lalu untuk bisa segera menuntaskan kasus yang menjadi tunggakan tersebut. Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim, AKP Mu(Suara NTB/ils) haemin SH.,SIK, Kepada Muhaemin Suara NTB, Kamis (15/11) mengatakan, saat ini berkas perbaikan terhadap P19 dari Kejaksaan sudah selesai diperbaiki dan dikembalikan untuk bisa menuntaskan kasus tersebut. Bahkan petunjuk dari Kejaksaan juga sudah dilengkapi tanpa ada yang terlewati. Untuk itu, pihaknya memberikam target khusus di bulan ini (November) kasus yang mulai ditangani sejak tahun 2016 itu bisa terselesaikan. Bahkan jika mengacu ke petunjuk P19 Kejaksaan sangat memungkinkan akan ada tambahan tersangka. Tetapi untuk saat ini, pihaknya masih fokus kepada tersangka utama KHM ( mantan Kabid PAUDNI) terlebih dahulu dan yang lain akan menyusul nantinya. “Target kami, November ini kasusnya sudah tuntas. Sementara untuk tambahan tersangka lainnya, kita masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan,” ungkapnya. Dikatakannya, khusus untuk tambahan tersangka yang lain, nanti akan kembali terlihat di fakta persidangan. Bahkan sangat dimungkinkan akan ada calon tersangka lain. Karena pada prinsipnya praktek korupsi bisa terjadi karena ada niat dari oknum tertentu dan orang lain yang mengetahui praktek itu dan tidak melarangnya. Bahkan dua orang saksi yang terlibat langsung dalam proyek fisik yang menelan kerugian sekitar Rp780 juta sudah mulai diperiksa untuk mendalami peran dari mereka masing-masing. Sementara terhadap gedung TK/PAUD yang sudah mangkrak sejak lama sesuai dengan petunjuk ahli tidak boleh digunakan sama sekali karena sangat membahayakan. “Kita sudah mendalami peran dari bendahara dan konsultan pelaksana proyek tersebut. Jika dalam petunjuk Kejaksaan harus ada tersangka baru maka kita akan melakukan hal tersebut,” tandasnya. Catatan Suara NTB menyebutkan, TK/ PAUD ini mulai dibangun sekitar tahun 2012 dengan cara swakelola bersama masyarakat. Anggaran pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana direktorat pembinaan dan pendidikan anak usia dini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) sekitar Rp800 juta. Sejak gedung ini dibangun, masyarakat sudah tidak setuju dengan pembangunan di lokasi yang ada saat ini. Hal ini terjadi karena lokasinya yang dianggap tidak layak dengan kondisi tanah yang labil. Sehingga akan sangat rawan terjadi gerakan tanah dan berbahaya bagi para siswa. Hanya saja usulan itu tidak didengar dan tetap dibangun di lokasi tersebut, sehingga hasilnya tidak bisa digunakan dan mangkrak hingga saat ini. (ils)
953 Warga Sumbawa Derita Gangguan Jiwa Berat Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah masyarakat yang diduga menderita gangguan jiwa di Kabupaten Sumbawa cukup banyak. Dari data yang ada di Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013 estimasinya mencapai 953 orang. Sekdis Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Junaidi yang didampingi Kasi Yankesrad dan Kesehatan Khusus, Nuraenah, S.Sos menyampaikan, berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, estimasi penderita gangguan jiwa berat di Sumbawa ada 953 orang. Hal ini berdasarkan jumlah penduduk tahun ini, yakni 453.797 jiwa. Namun dari laporan, yang mengalami gangguan jiwa berat dan mental emosional sebanyak 525 orang. Dimana masih ada yang belum ditemukan dan akan diupayakan melalui deteksi dini kesehatan jiwa. “Kalau perkiraan yang gangguan jiwa berat itu sekitar 953 orang. Ini berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013 dari jumlah penduduk tahun ini. Masih ada jumlah orang yang belum ditemukan. Dan itu yang harus ditemukan melalui deteksi dini kesehatan jiwa,” ujarnya usai pertemuan evaluasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di ruang Hasan Usman lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (15/11). Dijelaskannya, untuk menangani penderita gangguan jiwa di Kabupaten Sumbawa ini, perlu adanya keterlibatan semua OPD yang masuk dalam tim. Karena sejak terbentuk tahun 2013, tim TPKJM belum terlalu efektif bersinergi dan mempunyai komitmen yang sama. Untuk itu diharapkan melalui rapat evaluasi ini akan ada pertemuan selanjutnya untuk langkah kedepan dalam mencari solusi terbaik. “Semoga tim nanti setelah evaluasi akan bertemu lagi. Semoga menganggarkan di masing SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing di tim. Kami mengharap bahwa masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dan terlantar bisa dimasukkkan ke BPJS. Cuma persyaratannya harus memiliki NIK atau KTP. Harapan kita, tersedianya anggaran yang memadai sehingga bisa kita rawat mereka. Misalnya melalui dana bansos yang ada di BPKAD atau Dinas Sosial,” jelasnya. Untuk diketahui, lanjutnya, TPKJM ini adalah tim yang melaksanakan program kesehatan jiwa masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari beberapa perangkat daerah terkait yang dikoordinasi oleh Sekda. Diantaranya Dikes, Disos, Pol PP, Disdukcapil dan instansi terkait lainnya. Termasuk masyarakat, swasta, LSM, kelompok profesi dan organisasi masyarakat. Tim ini secara terpadu dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa. Sehingga akan terbentuk prilaku sehat sebagai individu keluarga dan masyarakat, yang memungkinkan orang hidup lebih produktif secara sosial ekonomi. (ind)
Lembaga Penyalur BBM 1 Harga Diresmikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Lembaga Penyalur BBM 1 harga yang merupakan program nasional diresmikan di Sumbawa. Dengan demikian, masyarakat bisa menikmati BBM 1 harga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memenuhi kebutuhan atas BBM dalam menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang lebih berkualitas. Demikian dikatakan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, saat peresmian, Kamis (15/ 11) di desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu. Bupati berharap bisa meresmikan lebih banyak lagi Lembaga Penyalur BBM 1 harga di wilayah-wilayah pelosok Sumbawa, di pulau-pulau berpenghuni dan di wilayahwilayah yang akses BBM masih susah. Serta yang penduduknya untuk membeli BBM harus mengeluarkan biaya tambahan transportasi yang mahal. Dikatakan pula, program BBM 1 harga pada dasarnya adalah mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Konsep mendekatkan pelayanan bagi masyarakat, berangkat dari keharusan pemerintah yang harus hadir dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. “Dengan BBM 1 harga dan Lembaga Penyalurnya diresmikan hari ini, maka saya yakin dan percaya biaya ekonomi masyarakat akan menjadi lebih efisien,” ujar Bupati. Sebelumnya, Sales Eksekutif Retail Wilayah Bali PT. Pertamina, Bagus Handoko menyatakan BBM satu harga adalah program pemerintah dengan tujuan seluruh masyarakat di Indonesia
(Suara NTB/bug)
PERESMIAN - Stafsus Kementerian ESDM, Widyo Sunaryo dan Bupati KSB, H. W. Musyafirin menandatangani prasasti peresmian lembaga penyalur BBM 1 harga. merasakan BBM satu harga. Disampaikan, pada tahun 2018 khusus wilayah NTB, telah terbangun Lembaga Penyalur sebanyak lima titik, salah satunya di kecamatan Moyo Hulu. “Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Sumbawa dan jajaran atas kemudahan yang diberikan terkait perizinan dan lain lain. Insya Allah tahun 2019 nanti, akan dibangun tiga titik khususnya di Kabupaten Sumbawa yakni di kecamatan
Labangka, Lunyuk dan Rhee”, pungkasnya. Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ibu Yuli Rachwati dalam sambutannya mengatakan, BBM satu harga dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Bertambahnya SPBU regular di Kabupaten Sumbawa dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh BBM jelasnya. Dijelaskan pula, total alokasi minyak so-
lar di SPBU regular Moyo Hulu sebesar 50 KL/bulan. “Kami berharap dukungan pengawasan dari BPH Migas bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan TNI/Polri agar penyaluran BBM bagi masyarakat dapat berlangsung lancar,” ujarnya. Sesuai Pembelian Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat yang
telah merintis program BBM 1 Harga yang kini juga telah sampai ke KSB. Menurut orang nomor satu di KSB ini, pemerintah dan masyarakat KSB bersyukur untuk mendukung program tersebut telah dibangun fasilitas pendukung berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kecamatan Poto Tano. “Fasilitasnya akhirnya hadir juga. Dan kita bersyukur akhirnya diberi kejelasan soal program ini,” kata bupati dalam sambutannya saat peresmian Lembaga Penyalur Program BBM 1 Harga di kecamatan Poto Tano, Kamis (15/11). Soal harga, bupati menyebutkan, selama ini di KSB tidak terlalu bermasalah. Persoalannya hanya terletak pada takaran, karena penjualannya masih disalurkan hingga melalui tangan ketiga. “Di sini harganya 1 liter tapi jumlahnya 1 botol. Nah dengan hadirnya SPBU dari program BBM 1 Harga ini, jadi masyarakat benar-benar bisa mendapatkan minyak sesuai harga pembeliannya,” ujarnya. Bupati pun berjanji, dengan fasilitas SPBU yang telah dibangun pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta itu, Pemda KSB dan masyarakat akan turut serta merawatnya. Ia pun meminta khusus kepada masyarakat Poto Tano, turut mendukung operasional SPBU dan memelihara fasilitas yang akan dibangun di sekitarnya nanti. “Kita harus punya komitmen kuat menjaga. Karena bagaimana pun manfaat dari SPBU ini masyarakat juga yang merasakan,” cetusnya. (arn/bug)
Perlindungan Fakir Miskin, KSB akan Difasilitasi Bangun Stasiun KSB Siapkan Rp3 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, telah menyiapkan anggaran Rp3 miliar untuk penanganan fakir miskin hasil deklarasi akhir tahun 2017 lalu. Anggaran tersebut diperuntukan untuk program perlindungan terhadap 1.586 kepala keluarga yang mengaku miskin. Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Kamis (15/ 11) mengatakan, penanganan fakir miskin hasil deklarasi ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) baik itu besaran pembiayaan per bulannya hingga sumber anggaran. Bahkan saat ini sudah ada sekitar 85 persen buku tabungan masyarakat fakir yang sudah tercetak. Peluncuran perdana kartu ini juga direncanakan akan dilakukan 20 November mendatang pada kegiatan Harlah KSB ke 15 yang akan dilakukan oleh Menteri PMK Puan Maharani yang hadir kegiatan tersebut. Tentu saat ini, sebagai ajang persiapan, dinas terkalt masih melakukan verifikasi
untuk bisa memastikan data penerimanya. “Kita rencanakan kartu ini akan diluncurkan di Momen harlah ke 15 KSB. Bahkan di bulan pertama peluncuran, kami sudah siapkan anggaran Rp300 juta,” ujarnya. Dia mengatakan, hasil verifikasi data di lapangan sudah mulai berkurang dari data awal pada saat deklarasi pertama. Dimana sampai dengan saat ini sudah ada 30 orang penerima yang diketahui sudah tidak ada berada ditempat dan meninggal. Terkait data-data penerima yang sudah meninggal, pihaknya tetap akan memberikan kepada ahli waris. Sedangkan untuk keluarga tunggal, pihaknya akan mengalihkannya ke para penerima baru yang belum terdata sebelumnya. Sehingga ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan di KSB sebanyak dua persen akan terealisasi di tahun 2019 mendatang. “Program kartu perlindungan sosial kita hajatkan untuk pengentasan kemiskinan di KSB. Tentu selain untuk
perlindungan kami juga akan mengupayakan untuk bisa mendapatkan program pemberdayaan, “ imbuhnya. Ia menambahkan, terkait dengan kartu perlindungan ini, pihaknya sangat berharap bisa terealisasi di tahun 2018 mendatang. Sementara pembiayaan kartu ini, tidak hanya bersumber dari anggaran APBD semata, melainkan CSR perusahaan juga akan dilibatkan untuk melakukan intervensi terhadap para fakir miskin ini. Sehingga dengan sistem keroyokan yang dilakukan untuk pengentasan masalah kemiskinan ini diharapkan akan jauh lebih maksimal lagi. Karena jika hanya mengandalkan anggaran yang bersumber dari APBD dianggap tidak akan bisa maksimal untuk pengentasan kemiskinan yang ada saat ini. “Kita akan keroyok warga fakir miskin ini, sehingga kedepannya angka kemiskinan KSB akan lebih turun. Bahkan untuk besaran bantuan perbulannya kita akan berikan Rp 200 ribu,” tandasnya. (ils)
LPG Khusus
Taliwang (Suara NTB) Staf Khusus (Stafsus) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Widyo Sunaryo menyatakan siap memfasilitasi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ingin membangun stasiun LPG (liquid petrolium gas) khusus di daerah. “Kalau demikian silakan datang pak bupati (ke Jakarta). Temui saya dan kita samasama usulkan ke pak menteri soal keinginan membangun stasiun LPG itu,” kata Widyo di sela sambutannya saat hadir dalam acara peresmian Lembaga Penyalur Program BBM 1 Harga di Kecamatan Poto Tano, Kamis (15/11). Ia meminta, sebelum mengajukan usulan tersebut agar Pemda KSB melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Terutama dokumen kelengkapan fasilitas yang menjadi kewenangan daerah. “Lengkapi semuanya pak (bu-
pati). Dengan begitu harapan kita usulannya bisa segera diterima,” sambungnya. Kesiapan Widyo Sunaryo memfasilitasi permohonan Pemda KSB ini, setelah sebelumnya mendengar harapan bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Bupati yang diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara itu menyampaikan, ada keinginan besar Pemda KSB untuk membangun SEK di dermaga Labuhan Lalar. “Kami punya usulan agar bisa dibangunkan stasiun LPG di sini,” cetusnya. Menurut bupati, Pemda KSB sangat siap jika Kementerian ESDM memenuhi usulan tersebut. Saat ini dermaga yang dapat dijadikan pintu masuk pengiriman LPG telah tersedia dengan hadirnya dermaga Labuhan Lalar. “Kalau ada kebutuhan lain yang jadi kewenangan kami daerah untuk kelancaran pembangunan stasiun kami juga akan siapkan,” janjinya. (bug)
Camat Diminta Awasi Dana Krabat di Wilayahnya Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melalui Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa Drs. H. Muhammading, M.Si, mengimbau semua pihak, khususnya para Camat yang tahun ini desa-desa di wilayahnya kembali mendapat dana krabat melalui program desa bebas rentenir, agar senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan monitoring. Termasuk termasuk berkoordinasi dengan BUMDes selaku lembaga penyalur krabat. Hal tersebut disampaikan
ketika membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendali Kredit Sahabat, Kamis (5/11) kemarin. Monitoring ini penting dapat dipastikan program tersebut berjalan dengan baik. Ke depan diharapkan BUMDesa yang terbentuk dapat terus berkembang sebagai usaha pelayanan jasa keuangan desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Menurut Bupati, sebanyak 7 ribu petani miskin telah merasakan manfaat kredit sahabat atau Krabat. Kredit tanpa bunga yang dihajatkan
pemerintah daerah agar para petani miskin yang tersebar di seluruh pelosok perdesaan dapat terbebas dari jeratan rentenir ini, telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun. Saat ini sudah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Sebanyak Rp20 miliar dana kredit sahabat ini telah disalurkan kepada 101 desa/ BUMDes, dan disambut antusias oleh masyarakat. Bahkan mengalami perputaran yang cukup baik. Sehingga sangat membantu para petani untuk dapat terus berproduksi. (arn)
(Suara NTB/bug)
SAMBUTAN - Widyo Sunaryo saat memberikan sambutan pada acara peresmian Lembaga Penyalur Program BBM 1 Harga di kecamatan Poto Tano, Kamis (15/11).
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Dilematis, Lahan Kritis di Bima Kantongi SPPT Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima menghadapi dilema dalam pengawasan terhadap masifnya pembabatan hutan di daerah setempat. Selain kewenangan hutan dialihkan ke Pemerintah Provinsi, banyak lahan memiliki Surat Pajak Pemberitahuan Terutang (SPPT). Kabid Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Zainal Arifin ST, MT mengaku pihaknya selama ini tidak hanya diam melihat kondisi hutan yang secara masif terus dirambah untuk dijadikan lahan per-
tanian. “Tapi masalahnya kita terbentur aturan dan wewenang,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (15/11). Selain karena pengawasan hutan wewenang Pemerintah Provinsi, lahan kritis yang semula merupakan kawasan
hutan dan dirambah untuk alih fungsi lahan pertanian secara ilegal, tapi kini lahan tersebut telah mengantongi SPPT. “Awalnya hutan tapi dirambah untuk lahan pertanian. Tapi setelah itu mengurus SPPT. Kondisi ini kami
temukan hampir di semua wilayah,” katanya. Meski demikian lanjutnya, persoalan tersebut telah dikoordinasikan kepada pihak terkait agar segera mencabut kembali SPPT tersebut. Karena jika dibiarkan akan berdampak merusak lingkungan. “Dampak kerusakan lingkungan juga harus diperhatikan. Meski lahan sudah mengantongi SPPT,” ujarnya. Zainal menambahkan apabila hal tersebut berjalan den-
gan optimal, kedepan pihaknya akan mengembalikan fungsi hutan secara bertahap. Seperti melakukan program penghijauan atau reboisasi. “Untuk sementara kita hanya fokus memberikan edukasi dan migitasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan,” katanya. Sementara, Sekda Drs. H. Taufik HAK M. Si mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Terutama Pemerintah
Provinsi mengenai kondisi hutan di Kabupaten Bima. Sebab jika terus dibiarkan akan berdampak buruk. “Dampaknya akan merusak sektor lainnya,” katanya. Menurutnya, dampak dari kerusakan hutan akibat terus dirambah beralih lahan pertanian jagung bahkan sudah dirasakan oleh masyarakat. Pada saat musim kemarau saja terjadi kekeringan dan krisis air bersih. “Saat musim hujan kita juga dihantui
musibah banjir dan tanah longsor,” ujarnya. Ia menambahkan, terkait dengan program jagung yang menjadi alasan masyarakat perambahan adalah tidak tepat. Kata Sekda, masyarakat tidak harus membuka lahan baru dengan cara merambah karena masih ada lahan kosong yang bisa digunakan. “Saya kira persoalan ini yang harus disadari oleh masyarakat kita. Menanam jagung tidak harus merambah hutan,” pungkasnya. (uki)
Tahun 2019, UMK Dompu Rp2.016000
Banggar dan TAPD Dompu Sepakat Tuntaskan APBD 2019
(Suara NTB/ula)
Dompu (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dompu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya bertemu setelah dimediasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Kedua lembaga ini pun sepakat akan menyelesaikan proses pembahasan APBD Dompu tahun 2019 yang menyisakan waktu dua pekan. Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dikonfirmasi, Kamis (15/11) kemarin mengungkapkan, pertemuan yang difasilitasi Pemprov NTB di Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/11) sore sepakat untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2019 hingga sebelum batas waktu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) maupun peraturan mentri dalam negeri (Permendagri). Banggar bersama TAPD akan memulai proses pembahasan KUA/PPAS APBD 2019, Jumat (16/ 11) ini. “Sudah ada titik temu, karena ini difasilitasi oleh Pemprov langsung,” kata Yuliadin. Diakui Yuliadin, pertemuan yang difasilitasi Pemprov ini dihadiri lengkap Banggar dan TAPD. Dari TAPD hadir ketuanya, H. Agus Bukhari, SH, MSI yang juga Sekda Dompu, Kepala Bappeda, Asisten III Setda Dompu, dan perwakilan dari BPKAD Dompu. “Besok kita memulai pembahasan KUA PPAS-nya,” aku Yuliadin. Pembahasan KUA PPAS, lanjut Yuliadin, lebih pada kesesuaian dengan Renja, hasil musrembang dan RPJMD. Setelah selesai pembahasan KUA PPAS baru dilanjutkan dengan paripurna. Aspirasi konstituen Dewan juga akan menjadi bagian materi dalam pembahasan KUA PPAS APBD. “Karena aspirasi itu juga menjadi bagian terpenting yang kita bahas. Karena DPRD juga berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya,” kata Yuliadin. Kendati baru memulai proses pembahasan KUA PPAS, Yuliadin memastikan, pengesahan dokumen APBD akan tetap sesuai tahapan jadwal yang ditetapkan melalui PP maupun Permendagri terbaru. Karena setelah KUA PPAS diparipurnakan, akan dilanjutkan dengan proses klinis APBD. “Setelah selesai pembahasan KUA PPAS, kita paripurna. Baru kita klinis APBD dan tidak perlu panjang lebar kita bahas, karena sudah kita bahas,” ungkapnya. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE yang dikonfirmasi terkait undangan Pemprov NTB untuk mediasi dengan Banggar Dewan membenarkan adanya. Namun dirinya belum mendapatkan konfirmasi hasil pertemuan dimaksud secara detail. “Yang pasti ada titik temu dan akan diselesaikan tepat waktu,” katanya. (ula) Yuliadin
(Suara NTB/jun)
MANFAATKAN TROTOAR - Tampak beberapa PKL di taman RSUD Dompu memanfaatkan trotoar jalan, Kamis (15/11).
Penertiban PKL Masih Terkendala Lokasi Pengganti Dompu (Suara NTB) Rencana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar jalan di Dompu belum bisa dilakukan. Hal itu menyusul pembahasan lokasi pengganti belum jadi agenda instansi terkait. Meski begitu, upaya antisipasi adanya penambahan PKL yang berpotensi menganggu pengguna jalan dan tata ruang kota di Dompu terus dilakukan. Demikian ungkap Kasat Pol PP Dompu, Agus Salim kepada Suara NTB, Kamis (15/11). “Belum dibahasn-
ya lokasi pengganti ini memang jadi alasan kita belum lakukan penertiban, akan tetapi yang kita tekan sekarang jangan sampai ada penambahan PKL,” kata dia. Pembahasan lokasi pengganti belum jadi agenda pihaknya bersama Dinas PU, Disperindag, Dishub dan instansi terkait menyusul barubaru ini dilaksanakan tes CPNS, sehingga personelnya banyak difokuskan untuk pengamanan. Namun, dengan berakhirnya kegiatan tersebut dipastikan pekan depan langkah penertiban akan mulai dilakukan, terutama untuk PKL
di wilayah kota yang sudah melalui proses pendataan dan sosialisasi terkait larangan memanfaatkan trotoar jalan sebagai tempat usaha. “Pekan depan jika tidak ada kendala kita akan turun untuk penertiban, terutama PKL-PKL yang sudah kita data sebelumnya,” ujar dia. Diakui Agus Salim, keberadaan PKL di wilayah ini sudah sangat menjamur dan menggangu arus lalu lintas, terlebih para pejalan kaki. Diperparah pengendara roda dua maupun empat juga sembarangan memarkir kendaraan di sembarang tempat.
Karenanya, langkah penertiban harus sesegera mungkin dilakukan agar kesadaran masyarakat bisa terbangun. “Bukan hanya PKL kendaraan yang memarkir di trotoar ini juga nanti akan kami tertibkan, seperti misalnya di Monta Baru dan Karijawa itu banyak,” ungkapnya. Salah seorang PKL di sekitar taman RSUD Dompu, Abidin yang dikonfirmasi terkait rencana penertiban itu mengaku tidak begitu mempersoalkannya. Terpenting ialah lokasi pengganti disediakan di tempat yang strategis. Sehingga PKL yang
penghasilannya tidak menentu bisa terus menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun demikian, sepanjang lokasi pengganti ini belum ada kejelasan maka untuk sementara waktu pemerintah baiknya tidak mengambil tindakan yang justru akan memicu persoalan baru seperti yang pernah terjadi sebelumnya. “Maunya kita perjelas dulu lokasinya baru ditertibkan, biar nanti tidak ada yang ribut sama petugas,” pungkasnya. (jun)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dompu (Suara NTB) bagian paket konversi di1234567890123456789012345678901212 Sebanyak 41.956 kepala lakukan, Soekarno mengaku, 1234567890123456789012345678901212 keluarga (KK) di Kabupat- pada 25 November menda1234567890123456789012345678901212 en Dompu akan memper- tang akan ada sosialisasi ke1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 oleh paket bantuan konver- pada masyarakat melalui 1234567890123456789012345678901212 si minyak tanah (mitan) ke Kepala Desa/Lurah dan pi1234567890123456789012345678901212 LPG kemasan 3 kg. Peneri- hak terkait. Termasuk ren1234567890123456789012345678901212 ma bantuan paket gas LPG cana distributor dan pengec1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dipastikan akan mendapat er untuk isi ulang LPG. “Ka1234567890123456789012345678901212 edukasi pemanfaatan dan lau distributornya tetap oleh 1234567890123456789012345678901212 pemasangan gas. Pertamina,” ungkapnya. 1234567890123456789012345678901212 Kepala Bagian Ekonomi Untuk pengecer, dikata1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Setda Dompu, Soekarno, ST, kan Soekarno, pihaknya 1234567890123456789012345678901212 MT kepada Suara NTB di akan memprioritaskan 1234567890123456789012345678901212 kantornya, Kamis (15/11) pengecer mitan. Namun 1234567890123456789012345678901212 kemarin mengaku pihaknya pengecer mitan yang diprior1234567890123456789012345678901212 sudah mendapat data pen- itaskan adalah mereka yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 erima paket bantuan kon- tidak bermasalah dalam 1234567890123456789012345678901212 versi mitan ke LPG tahun penyaluran mitan selama 1234567890123456789012345678901212 2018 dari Kementrian ini. “Kita minta agar pengec1234567890123456789012345678901212 ESDM RI. Konversi ini er mitan yang menyeleweng1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 diberikan kepada 80 persen kan izin tidak diprioritaskan 1234567890123456789012345678901212 warga Dompu dari 58 ribu sebagai pengecer LPG,” kat1234567890123456789012345678901212 KK. Tidak hanya rumah anya. (ula) 1234567890123456789012345678901212 tangga yang diberikan paket 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 LPG, tapi juga akan diberi1234567890123456789012345678901212 kan juga kepada 59 usaha 1234567890123456789012345678901212 mikro. “Untuk usaha mikro 1234567890123456789012345678901212 diberikan hanya di Kecama1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tan Pajo,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 Program konversi mitan 1234567890123456789012345678901212 ke LPG kemasan 3 kg ini 1234567890123456789012345678901212 terdiri dari tabung LPG 3 kg, 1234567890123456789012345678901212 kompor 1 tungku, regulator, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 selang, dan leaflet petunjuk 1234567890123456789012345678901212 penggunaan. Karena 1234567890123456789012345678901212 baru bagi masyarakat, 1234567890123456789012345678901212 maka akan ada eduka1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 si saat pembagian pa1234567890123456789012345678901212 ket konversi. “Satu 1234567890123456789012345678901212 Desa satu titik pem1234567890123456789012345678901212 bagian (paket). Saat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pembagian itu akan 1234567890123456789012345678901212 ada edukasi kepa1234567890123456789012345678901212 da masyarakat,” 1234567890123456789012345678901212 terangnya. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sebelum pemSoekarno 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
Soal CPNS, BKPSDM Kota Bima 80 Persen Warga Tunggu Kebijakan Pemerintah Dompu Dapat Konversi Mitan ke LPG
Kota Bima (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat mengenai perubahan kebijakan terkait seleksi CPNS. Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP mengaku telah mengetahui adanya informasi kebijakan Pemerintah Pusat terkait seleksi CPNS yang tidak lagi mematok pada passing grade atau ambang batas. “Kabarnya ada perubahan yakni berdasarkan hasil pemeringkatan peserta CPNS dan tidak lagi berpa-
tok pada passing grade. Tapi ini masih informasi,” katanya, Kamis (15/11). Jika hal itu benar adanya Supratman menilai kebijakan tersebut sangat efektif. Apalagi saat ini jumlah CPNS lolos berdasarkan hasil passing grade kemarin masih sangat jauh dari yang diharapkan dari jumlah formasi ditetapkan. “Kabar ini sangat menggembirakan buat kita. Tapi sampai sekarang soal perubahan kebijakan ini belum kita terima secara dari Pemerintah Pusat,” katanya. Dikatakanya dari 1.370 pelamar yang lolos berkas administrasi hanya sebanyak 1.342 yang tidak mengikuti
seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan ada 21 peserta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. “Dari 1.342 yang mengikuti TKD hanya 21 orang yang lolos TKD. Sementara yang kita butuhkan ada 198 formasi,,” katanya. Menurutnya 21 peserta yang lolos dengan rincian 14 peserta formasi umum dan 7 peserta dari formasi Kategori Dua (K2) tersebut lolos tersebut telah diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS. “Sudah kita serahkan sehari setelah seleksi TKD dan sampai saat ini kami masih menunggu proses atau tahapan selanjutnya,” pungkasnya. (uki)
Sampah Jadi Masalah Serius di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Permasalahan sampah menjadi pembahasan serius secara nasional. Tanpa terkecuali di Kota Bima dalam beberapa tahun terakhir, karena menjadi salahsatu faktor terjadinya banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Ir. Syarafudin mengaku persoalan sampah dipengaruhi bertambahnya penduduk yang diikuti pola konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. “Dari hasil konsumsi masyarakat ini akan menghasilkan sampah,” kata Syarafudin dalam kegiatan Lokakarya Pengolahan Sampah Partisipatif di Kota Bima, Selasa (15/11). Hanya saja lanjutnya adan-
ya sampah itu tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk membuang pada tempatnya. Sampah-sampah tersebut lebih banyak dibuang ke sembarang ke sungai. “Saya kira masalah ini yang harus kita tanggulangi bersama,” ujarnya. Pada kesempatan sama, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kota Bima, Anwar Arman SE, mengatakan salahsatu penyebab banjir adalah penumpukan sampah-sampah di sungai. “Sampah yang yang dibuang di sungai karena kurangnya kesadaran masyarakat membuang pada tempat yang semestinya,” katanya. Ia mengatakan, sampah bekas konsumsi masyarakat, terutama rumah tangga sebenarn-
ya bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk yang berguna dan menilai tambah dengan memilah dan memilih sampah. “Saya kira jika hal ini efektif dilakukan, sampah tidak akan lagi mencemari lingkungan sungai yang menyebabkan terjadinya. Tapi semua ini perlu ada langkah semua pihak,” ujarnya. Selain itu, Anggota DPRD Kota Bima ini mengaku, aksi bersih sungai Padolo yang melibatkan ribuan relawan dari berbagai unsur dan elemen masyarakat di Kota Bima belum lama ini harus terus digencarkan secara masif. “Kalau perlu aksi bersih sungai dilakukan setiap satu dan dua kali seminggu dengan melibatkan semua unsur yang ada di Kota Bima,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/ula)
Dompu (Suara NTB) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dompu 2019 mendatang naik menjadi Rp2.016000, dari sebelumnya Rp1.850.000. Kenaikan tersebut bahkan melampaui UMP NTB yang sebesar Rp2.012.610. Kadisnakertrans Dompu, Ir. H Moh Syaiful HS, M. Si., dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya kenaikan UMK tersebut. Itu berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan kabupaten bersama unsur terkait setelah melalui rapat koordinasi peninjauan kembali UMK tahun ini. “Jadi sudah kita tetapkan Rp2.016000 di atas provinsi,” kata dia di kantornya, Kamis (15/11). Peninjauan dan penetapan UMK tersebut telah disetujui beberapa pihak, diantaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja, BPS, Bagian Hukum Setda Dompu serta perwakilan dari perguruan tinggi setempat. Pun rekomendasi ini sudah disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin. Sekarang tinggal dilayangkan ke pemerintah provinsi untuk mendapat persetujuan gubernur. Moh Syaiful HS menegaskan, rekomendasi tersebut harus mendapat persetujuan selambat-lambatnya 21 November mendatang untuk kemudian mulai diberlakukan 1 Januari 2019. “Tolak ukur kenaikan UMK ini ada rumusanya berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015, jadi UMK tahun berjalan kita Rp1.850.000 disesuaikan dengan tingkat invalasi dan pertumbuhan ekonomi nasional ditambah KHL sehingga manghasilkan Rp2.016000,” jelasnya. Kendati tidak menutup kemungkinan usulan itu mendapat penolakan dari pemerintah provinsi, mantan Inspektur Inspektorat ini mengaku optimis akan dikabulkan, sebab dasar dan petunjuknya sudah cukup jelas serta pengusulannya mendapat persetujuan dewan pengupahan dan pemangku kebijakan di daerah. Gubernur tinggal memberi legalitas agar penetapan UMK bisa langsung diberlakukan awal 2019 mendatang. Menurut dia, keputusan untuk menaikan UMK merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat, cuma memang jangan sampai hal ini membuat investasi di wilayah melemah. “Kita harus berpihak ke rakyat cuma kita antisipasi kedepan jangan sampai investasi perusahaan itu lemah,” ujarnya. Jika penetapan UMK mendapat legalitas pemerintah provinsi, Moh Syaiful HS berharap, tiap perusahaan baik kecil, menengah maupun besar langsung menerapkannya, karena akan ada konsekewensi tegas bagi para pihak yang tidak mengindahkan keputusan bersama tersebut. “Harus taat terhadap aturan, kalau tidak taat ada sanksi administrasi dan lain-lain,” pungkasnya. (jun)
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
POLHUKAM
Halaman 8 (Suara NTB/ist)
Evaluasi Operasi Zebra 2018
Kelalaian Manusia Dominasi Kecelakaan Mataram (Suara NTB) – Angka kecelakaan lalu lintas selama 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra Gatarin 2018 meningkat. Dari 15 kasus pada periode yang sama tahun 2017, menjadi 17 kasus. Catatan itu menjadi evaluasi untuk penyusunan kebijakan strategis program keselamatan lalu lintas di tahun mendatang. Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, Kamis (15/11) mengatakan angka kecelakaan lalu lintas tercatat meningkat 13 persen. Berbanding lurus dengan jumlah korban. “Ada peningkatan angka kecelakaan dengan jenis kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan terbanyak sepeda motor dengan mobil penumpang,” ucapnya menjelaskan hasil analisa dan evaluasi Operasi Zebra Gatarin 2018. Rinciannya, dari 17 kasus kecelakaan lalu lintas itu, mengakibatkan 10 orang korban meninggal dunia, enam korban luka berat dan 25 orang luka ringan. Dibandingkan tahun lalu, 15 kasus kecelakaan dengan 4 orang korban meninggal, 4 luka berat, dan 9 luka ringan. Sepeda motor menduduki peringkat pertama kendaraan terlibat kecelakaan dengan 22 unit sepeda motor, selanutnya, 2 unit mobil penumpang, 2 unit bus, dan 3 unit mobil barang, totalnya 29 unit kendaraan terlibat kecelakaan. “Faktor penyebab kecelakan tertinggi kelalaian manusia, hanya satu dari jumlah kecelakaan itu yang disebabkan kondisi jalan yang tidak layak,” ungkap mantan Wadirlantas Polda NTB ini. Kecelakaan itu tertinggi terjadi di kawasan permukiman dengan 15 kasus, sisanya di wilayah perkantoran dan kawasan wisata masing-masing satu kasus. TKP kecelakaan terbanyak di wilayah Kabupaten Sumbawa, menyusul kemudian Lombok Timur, dan Lombok Barat. “Rata-rata yang mengalami dan pelaku kecelakaan usia produktif, rentang 17 tahun sampai 40 tahun. Profesinya beragam, ada yang karyawan swasta, pelajar, mahasiswa, pegawai negeri,” sebut dia. Selama operasi yang berlangsung 30 Oktober-12 November 2018 ini, 6.257 pengguna jalan disanksi tilang, 5.924 disanksi teguran. Tren sanksi tilang menurun 13 persen, sebab Polda NTB diberi kelonggaran sebagai daerah yang baru terdampak bencana. Jenis pelanggaran tertinggi diantaranya, tidak memakai helm, surat kendaraan tidak lengkap, kendaraan melawan arus, kendaraan melebihi muatan, dan pelanggaran rambu lalu lintas. (why)
PERIKSA KESIAPAN - Kapolda NTB, Achmat Juri memeriksa kesiapan personelnya pascatugas penanganan bencana gempa bumi Lombok dalam apel konsolidasi Satgas Aman Nusa II, Kamis (15/11) di Mapolda NTB.
Kapolda Evaluasi Pasukan Penanganan Bencana Mataram (Suara NTB) – Polda NTB masih menyiagakan pasukan untuk pemulihan pascabencana gempa bumi Lombok. Tugas yang perlu dilakukan, pemantauan pos pengamanan, patroli pencurian, pengamanan pengungsian, penegakan hukum, dan optimalisasi penggunaan peralatan siaga bencana Polri. Demikian disampaikan Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri dalam apel konsolidasi Operasi Aman nusa II tahun 2018, Kamis (15/11) di Mapolda NTB. “Sarana Polri masih digunakan di daerah terdampak gempa, seperti tenda pantau, tenda sekolah darurat, tempat pengungsian, tenda kantor
darurat, puskesmas darurat,” ucapnya. Total tenda yang masih digunakan untuk ruangan darurat tujuh unit. Sebanyak 1.191 personel yang ikut diterjunkan sebelumnya dari Polda lain sudah dipulangkan ke markas masing-masing. Rinciannya, Koorbrimob Polri 217 personel, Polda Jatim 207
personel, Polda Jateng 113 personel, Polda Kalteng 100 personel, Polda Sulsel 209 personel, dan Polda Sumut 200 personel. Polairud Polri 125 personel dan tiga kapal, 8 pilot dan dua helikopter, 12 personel polisi satwa, dan 5 ekor anjing SAR. Juri menyebutkan, apel gelar personel dan sarana prasa-
ran kemarin untuk mengecek kondisi usai dipakai bertugas tanggap darurat dan pemulihan gempa Lombok. Kapolda menekankan, beberapa tugas yang dijalankan Satgas Ops Aman Nusa II diantaranya pendirian pos pengungsian, dapur umum, pos pengamanan di lokasi yang ditinggalkan warga pengungsi. Dia memerintahkan jajarannya untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan patroli di lokasi pengungsian untuk menghindari penjarahan, pencurian atau keja-
hatan bentuk lainnya. “Tetap amankan lokasi terdampak bencana, pengungsian dan penampungan. Lakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana yang memanfaatkan situasi bencana,” kata Kapolda. Tim kesehatan, sambung dia, juga disiagakan untuk memberi pertolongan. Kegiatan konsolidasi merupakan evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan operasi kemanusian penanganan gempa bumi Lombok, sepanjang AgustusOktober 2018 lalu. (why)
(Suara NTB/penrem)
SERTIJAB - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin sertijab Dandim Lombok Tengah.
Danrem 162/WB Ganti Dandim Lombok Tengah Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., memimpin upacara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah jabatan Dandim 1620/Loteng dari Letnan Kolonel Inf Is Abul Rasi, SE., kepada Letnan Kolonel Czi Prastiwanto, SE. Acara penerimaan dan pelepasan Perwira jajaran Korem di Aula Sudirman Korem 162/WB, Kamis (15/11). Upacara sertijab dihadiri seluruh Dandim jajaran Korem 162/ WB, Danyonin 742/SWY, Kepala. Satdisjan, para Perwira, Bintara, Tamtama dan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana. Pada kesempatan tersebut, Danrem menyampaikan serah terima jabatan, penerimaan dan pelepasan Perwira jajaran Korem merupakan hal yang biasa di lingkungan TNI AD. Hal ini dalam rangka pembinaan personel sekaligus penyegaran kepemimpinan yang senantiasa akan terus dilakukan. Berkaitan dengan acara tersebut, Danrem memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat yang pindah satuan dan yang masuk kesatuan baru jajaran Korem 162/WB. “Selaku Danrem 162/WB maupun pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Letkol Inf Is Abul Rasi, S.E., Letkol Inf I Nyoman Sumitra, Letkol Czi Irawan Agung Wibowo, S.T., M.Tr (Han) dan Mayor (K) Cba Kuswiyuningsih, S.E., beserta keluarga atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Dandim 1620/Loteng, Kasiter, Kasi Intel dan Pasilog Korem 162/WB,” kata Ahmad Rizal. Selain itu, ucapan selamat datang juga disampaikan kepada pejabat yang baru untuk bergabung di satuan Korem dan jajaran. “Selamat datang dan selamat bergabung di Korem 162/WB Kepada Letkol Inf Endarwan Yansori, Letkol Czi Prastiwanto, S.E., Mayor Arh Huwairy, Mayor Inf Syaharuddin, S.T., dan Mayor Inf Mohammad Zakaria beserta isteri,”ucapnya. Mengahkhiri sambutannya, lulusan Akmil 93 tersebut berharap agar kepercayaan yang telah diberikan pimpinan TNI AD untuk memangku jabatan sebagai Kasrem 162/WB, Dandim 1620/Loteng, Kasdim 1607/Sumbawa, Danramil 160807/Monta dan Pasi Binkomsos Siterrem 162/WB dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (ars/*)
Sidang Korupsi Fee Proyek Pascabencana
Kepala Bappeda Beberkan Perencanaan Anggaran Rehabilitasi Sekolah Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir Amirudin diperiksa sebagai saksi dalam sidang terdakwa H. Muhir, Kamis (15/11). Anggaran rehabilitasi SD/SMP terdampak gempa disetujui lebih besar dari yang diajukan. Namun, peran terdakwa dalam penyetujuan anggaran tidak gamblang terungkap. Amir mengaku mengenal Muhir sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, yang tugasnya membidangipendidikansertakesehatan. Dalam pembahasan anggaran rehabilitasi sekolah, mereka pun pernah bertemu dalam rapat komisi. Sewaktu pembahasan nota keuangan plafon APBD Perubahan tahun 2018. “Kami membahas dulu bersama TAPD. Baru dibahas di dewan,” ucapnya menjawab ketuamajelishakim,IsnurulSyamsul Arif di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Amir melanjutkan kesaksiannya, dengan menjawab pertanyaan soal usulan anggaran perbaikan sekolah yang terdampak gempa oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram. “Dapatnya dari PU hasil verifikasi fisik kita input dalam KUA-PPAS,” sebut dia. Namun secara rinci, dia mengaku tidak tahu meskipun me-
PMII Bali-Nusra Deklarasikan Pemilu Damai kait dengan kegiatan politik, dibanjiri informasi bohong alias hoax. Hal ini menjadi salah satu kegilisahan kader PMII. “Kami menolak segala bentuk penyebaran informasi hoax,” tegas Aziz. PMII mendukung upaya mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 dengan damai. Demi menjaga keutuhan bangsa dan dan negara.
(Suara NTB/ndi)
DEKLARASI - PKC PMII Regional Bali-Nusra melakukan deklarasi damai Pelaksanaan pemilu 2019. Mataram (Suara NTB) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Regional BaliNusra, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), melakukan deklarasi damai penyelenggara pemilu serentak tahun 2019. Deklarasi ini dilaksanakan di Mataram, Kamis (15/11) kemarin. Deklarasi dipimpin oleh Ketua PKC PMII Regional Bali-Nusra, Aziz Muslim, bersama aktivis PMII lainnya yang ada di Mataram. Pernyataan sikap yang disampaikan dalam deklarasi pemilu damai tersebut, bahwa
PMII sebagai organisasi pergerakan mahasiswa Islam di Indonesia menolak penggunaan isu sara dalam kampanye pemilu yang sedang berlangsung. “Kami menolak segala bentuk eksploitasi isu sara untuk kepentingan politik,” ucap Aziz yang diikuti oleh anggota PMII lainnya. Selanjutnya, PKC PMII Regional Bali-Nusra menolak politisasi tempat ibadah dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye oleh peserta pemilu. Kemudian situasi politik saat ini, arus informasi ter-
Akomodir OKP Selain melaksanakan deklarasi pemilu damai, PKC PMII Regional Bali-Nusra juga menyinggung program pemerintah daerah Provinsi NTB dalam pengiriman mahasiswa daerah belajar ke luar negeri. Mereka berharap, dalam penyeleksian mahasiswa yang akan diberangkatkan agar pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada keberadaan aktivis yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) untuk diakomodir dalam penerimaan beasiswa. “Pada kesempatan ini juga kita mendorong dalam program Pemprov mengirim 1.000 mahasiswa ke luar negeri, supaya juga bisa melirik perwakilan dari OKP yang punya potensi untuk bisa diberangkatkan,” katanya. (ndi)
(Suara NTB/why)
SALAM - Kepala Bappeda Kota Mataram, Amirudin menyalami terdakwa Muhir usai diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Kamis (15/11) di Pengadilan Tipikor Mataram. mastikan pengusulan itu ada. “Pasti ada hanya saya tidak ingat. Saya sebagai anggota TAPD menyusun perencanaan rehab rekon seluruhnya. Kalau bisa dibiayai daerah, baru dimasukkan di pembahasan,” jelasnya. Perencanaan anggaran, kata Amir, beres dibahas di TAPD pada 22 Agustus 2018. Selanjutnya disampaikan ke DPRD Kota Mataram sehari setelahnya, 23 Agustus 2018. Amir mengatakan, kemudian pada 10 September 2018 eksekutif dan legislatif sepakat dalam sidang paripurna pembasahan KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Mataram 2018. “Sudah sah karena sudah diketok dan jadi Perda. Disepakati, ditandatangani,” ucapnya. Isnurul lantas bertanya mengenai ada tidaknya perubahan anggaranyangdisepakatidenganyang diusulkan. “Saya tidak tahu ada penambahan atau tidaknya. Saya tidak perhatikan,” jawab Amir. Jaksa penuntut umum, Deddy Delyanto kemudian menanyakan seperti apa peran terdakwa H. Muhir, sewaktu anggaran rehabilitasi SD/SMP dibahas di komisi. “Pernah ada dua kali rapat, yang pertama tanggal 5 Oktober (2018) saya ikut,” ungkapnya. “Apakah ada terdakwa pada saat pembahasan di DPRD itu,” sambung Deddy kembali bertanya. “Tidak ingat,” jawab Amir singkat. Kemudian penasihat hukum terdakwa, Burhanudin mencecar Amir untuk menguji peran aktif kliennya dalam pembahasan anggaran tersebut. “Ada tidak anggota dewan, terdakwa ini minta uang,” tanya dia. “Tidakada,terdakwatidakada,” jawab Amir singkat. Mengenai operasi tangkap tangan terdakwa Muhir, Jumat (14/9) di warung Encim, Cakranegara, Mataram, Amir mengaku mengetahui. Saat itu dia sedang di kantor menginput data. Terdakwa Muhir menggunakan kesempatannya untuk bertanya. Yakni mengenai proses pembahasan anggaran di DPRD mulai pengajuan sampai penetapan menjadi Perda. “Setelah KUA PPAS itu ada pen-
yampaian nota keuangan, itu 17 September 2018,” jawab Amir. Penetapan Anggaran Rehabilitasi SD/SMP Meningkat dari Usulan. Jaksa juga menghadirkan saksi Sri Laili, Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kota Mataram. Saksi menjelaskan mengenai asal muasal pengusulan anggaran perbaikan sekolah terdampak gempa tersebut. “Berapa sekolah yang diusulkan mendapat perbaikan,” tanya hakim Isnurul. “Saya tidak ingat. Yang saya ingat angkanya saja, untuk SD SMP Rp 3,4 miliar ditambah perbaikan gedung kantor kami dan trauma healing, pengadaan tenda jadinya Rp4,2 miliar sekian,” jawab Laili. Perincian kebutuan anggaran itu, sambung dia, diperoleh dari berkas yang disusun Kasi Sarpras Bidang Pembinaan Dikdas Disdik Kota Mataram, Tjatur Totok Hadianto. Totok turut serta diamankan saat OTT bersama mantan Kadisdik,H.Sudenom. “Itu sudah dalam bentuk rekap untuk diserahkan ke TAPD. Dari Pak Totok dikirim ke TAPD,” terangnya. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa sudah ada Peraturan Walikota tentang anggaran APBDP 2018, yang menandakan anggaran perbaikan sekolah sudah bisa dieksekusi. “Nilainyaberubahkarena ada verifikasi sekolah tahap kedua dari PU, penaksiran ulang. Jadinyayangkamiterimaberubahnyajadinya total Rp4,6 miliar,” bebernya. Perubahan anggaran itu, kata Laili, sebab sekolah yang terdampak gempa bertambah karena rangkaian gempa Lombok yang beruntun. Anggota majelis hakim Abadi kemudian mengorek soal apakah ada permintaan khusus dari mantan Kadis, soal biaya lainlain untuk anggaran ini. Merujuk pada pemberian sebesar Rp30 juta kepada terdakwa Muhir. “Tidak ada. Saya tidak tahu soal yang itu,” jawab Laili singkat. Persidangan kemudian mencukupkan pemeriksaan saksi untuk penggalian fakta-fakta. Sidang kemudian ditunda sampai dua pekan mendatang. (why)
Timsel Tunjuk Polda NTB Pelaksana Tes Psikologi Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan tes psikologi bagi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-NTB akan dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah NTB. Penunjukan Polda NTB sebagai mitra dalam seleksi calon anggota KPU tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara KPU dan Polda. Penandatanganan MoU kerjasama pelaksanaan tes psikologi bagi calon anggota KPU periode 20182023 tersebut dilangsungkan oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori dan Kapolda NTB, Irjen Pol, Achmat Juri, di ruang Aula Mapolda NTB. Turut hadir dalam pendatanganan MoU tersebut yakni Sekretaris KPU, Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi calon KPU Provinsi dan kabupaten/kota, serta dari jajaran kepolisian yang turut hadir, Karo SDM dan Karo Hukum Polda. Penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan tim seleksi yang menunjuk Lembaga Psikologi Polda NTB sebagai pemeriksa Psikologi calon anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota se-NTB periode 2019-2024. Ketua KPU, Lalu Aksar Ansori dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses seleksi calon anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota se NTB, telah berjalan dengan dibukanya penerimaan pendaftaran tanggal 5-11 November lalu. Saat ini, lanjut Aksar, Timsel sedang melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan calon yang akan berhak mengikuti tes tertulis dengan model CAT, pada tanggal 19 November. Setelah itu baru kemudian dilak-
sanakan tes psikologi selama empat hari yaitu tanggal 2023 November 2018. “Seluruh Timsel sepakat mempergunakan Lembaga Psikologi Polda NTB sebagai pemeriksa psikologi. Karenanya kami berharap tes psikologi dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, profesional dan transparan sehingga melahirkan anggota KPU yang berkualitas,” kata Aksar. Sementara itu, Kapolda NTB, Achmat Juri mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan yang mendukung pelaksanaan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-NTB. Bahkan seluruh tahapan seleksi akan menjadi perhatian Polda NTB agar belangsung lancar dan tetap kondusif. “Kami akan menjalankan tes psikologi dengan sebaik-baiknya, sesuai standar yang ada. Karena hal ini penting untuk melahirkan komisioner yang tangguh dan profesional, yang pada gilirannya akan menyelenggarakan tahapan Pemilu 2019 yang sangat berat,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Timsel KPU Provinsi NTB, Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo mengatakan, kesepakatan Timsel menunjuk Polda NTB sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan psikologi bagi peserta calon anggota KPU, setelah melakukan berbagai pertimbangan, salah satunya alasan kemandirian. Sedangkan untuk tes kesehatan, yang menyangkut pemeriksaan untuk kesehatan jasmani, rohani dan pemeriksaan bebas narkoba akan dilakukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, jelasnya. (ndi)
(Suara NTB/ist)
MOU - Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori dan Kapolda NTB, Achmat Juri disaksikan ketua Timsel, salaman usai menandatangani MoU pelaksanaan tes psikologi.
SUARA NTB
Jumat, 16 November 2018
Halaman 9
Dua Pensiunan Dinas Kelautan Perikanan NTB Diperiksa Kejagung Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung terus mengusut pengadaan kapal Inkamina senilai Rp4,4 triliun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Termasuk yang diberikan kepada kelompok nelayan di NTB. Setelah sejumlah pejabat Dinas Kelautan Perikanan di kabupaten/kota diperiksa, dua pensiunan di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB juga tak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan oleh Tim KejaksaanAgunginipundibenarkanoleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si. Dua pensiunan itu adalah Mantan Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, H. Djoko Supriyanto, dan Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Nurjamil. “Keduanya telah dimintai keterangan,” kata L. Hamdi kepada Suara NTB.
L. Hamdi mengatakan, saat bantuan kapal tersebut diturunkan oleh KKP ke kabupaten/kota di NTB tahun 2016 lalu, ia masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB. Karena itu, sampai saat ini ia tak mendapatkan panggilan pemerisakaan. Sebab ketidaktahuannya pada proses dan bantuan
Belum Ada Keputusan Terkait Pengunduran Diri Kepala SMPN 2 Mataram Mataram (Suara NTB) – Sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait pengunduran diri Kepala SMPN 2 Mataram, Drs. H. Lalu Suwarno. Dengan begitu Suwarno masih menjabat Kepala SMPN 2 Mataram. Selama belum ada keputusan resmi, maka penggantian dan lainnya tidak ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd. Menurutnya, pengunduran diri Suwarno sudah sampai ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram. “Belum ada keputusan, ndak tahu bagaimana nanti, yang jelas namanya orang mengundurkan diri, itu pengambil kebijakan yang memutuskan, tidak mungkin secepat itu,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, medio Bulan Oktober lalu, Suwarno mengusulkan pengunduran diri dari Kepala SMPN 2 Mataram. Ia mundur dari jabatan kepala sekolah dengan berbagai pertimbangan. Suwarno beralasan mundur karena sudah tak mampu mengelola sekolah yang dipimpinnya tersebut. Sidik menyampaikan, beban berat di sekolah merupakan risiko pekerjaan. Sangat bergantung dari orang secara pribadi. Ia juga menekankan pihaknya memberikan kebebasan kepala sekolah mengelola sekolah. “Kita selalu katakan bapak/ibu (kepala sekolah), ujung tombak pendidikan ada di tangan bapak/ ibu, silahkan kelola sekolah dengan gaya bapak ibu,” katanya. Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM), H. Adnan Muchsin, mengatakan permasalahan pendidikan di Kota Mataram banyak dan beragam. Dengan kenyataan adanya pengunduran diri dari salah satu kepala sekolah, maka perlu ada pihak yang memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, kepala sekolah, komite sekolah dan pihak terkait lainnya untuk membahas berbagai permasalahan pendidikan. “Barangkali perlu ada diskusi yang lebih jauh difasilitasi oleh DPRD, antara kepala sekolah, komite sekolah dan pihak lainnya bagaimana mengatasi masalah pendidikan selama ini,” H. Lalu Mohammad Sidik saran Adnan. (ron) (Suara NTB/dok)
tersebut turun ke NTB. L. Hamdi memberikan keterangan, berdasarkan pemanggilan tim Kejaksaan Agung kepada dua pensiunan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, yang diklarifikasi dari keduanya seputar kepastian sampai atau tidaknya kapal ke kelompok penerima bantuan, bagaimana kondisinya. “Secara substansi saya
ndak ikut diperiksa. Yang dipanggil pak Jamil sebagai verifikator dan pak H. Djoko sebagai yang menandatangani rekomendasi atas permohonan yang diajukan oleh kabupaten,” jelas kepala dinas. Sebetulnya, pola pemberian bantuan ini, dijelaskan L. Hamdi, kapal tersebut diusulkan oleh Dinas Kelautan Perikanan kabupaten/kota ke Kementerian KKP atas nama untuk koperasi. Kemudian diverifikasi oleh provinsi, setelah itu dikirim langsung ke KKP. “Setelah kita kirim, kita tidak tahu berapa yang lolos dari sekian yang diusulkan, berapa yang diterima kita tidak tahu,” ujarnya. Sampai dengan pengadaan-
nya, bagaimana prosesnya, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi juga tak mengetahuinya. Bahkan, sampai penyerahannya kepada kelompok koperasi, juga provinsi tak mengetahuinya. “Itu kita sampaikan,” jelasnya. Terhadap bantuan kapal Inkamina ini, L. Hamdi mengatakan, sedang melakukan pendataan. Baru-baru ini dilakukan pertemuan dengan koperasi-koperasinya. Seingatnya, jumlah kapal yang diusulkan oleh kabupaten/kota saat ini 48 unit. Sekitar 32 yang direalisasikan. Sebanyak 32 unit ini masih akan dikonfirmasi kebenarannya ke kabupaten penerima. Kabupaten yang menerima
bantuan kapal ini diantaranya, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima. Seperti diketahui, pihak Jampidsus Kejaksaan Agung menurunkan tim ke NTB untuk meminta keterangan saksi dan melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengadaan kapal senilai Rp4,4 triliun oleh KKP. Sebagian kapal turun ke sejumlah kabupaten di NTB. Dan terindikasi tidak dimanfaatkan optimal (diduga mangkrak). (bul) L. Hamdi (Suara NTB/bul)
Pemuda Lingkar Mandalika Dilatih Pertamanan Praya (Suara NTB) Kebutuhan akan tenaga pertamanan begitu tinggi. Hotel dan fasilitas pariwisata beberapa tahun ke depan mulai beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Untuk itu, sebagai salah satu upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertamanan, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) kini tengah melatihan puluhan pemuda yang ada di lingkar kawasan. Supaya ke depan bisa menjadi tenaga ahli di bidang pertamanan dan bisa diperkerjakan di kawasan The Mandalika. “Total ada 22 pemuda yang kita latih terkait pertamanan. Berasal dari empat desa di lingkar kawasan The Mandalika,” ungkap General Affair The Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, Kamis (15/ 11) kemarin. Masing-masing empat perwakilan dari Desa Kuta, Mertak, Sengkol serta Desa Sukadana. Untuk melatih para pemuda tersebut, ITDC mendatangkan dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Yang khusus memberikan soal teknik membuat pupuk kompos hingga tata cara pengelolaan tanaman. Ditambah tenaga ahli pertamanan dari ITDC yang didatangkan langsung dari kawasan The Nusa Dua Bali. Usai mengikuti pelatihan, para peserta memang tidak langsung direkrut sebagai tenaga di kawasan The Mandalika. Tapi kedepan memang arahnya ke sana. Namun paling tidak untuk saat ini, para peserta bisa memperoleh il-
mua dan keterampilan soal pertamanan. Sehingga kalaupun tidak ditarik oleh pihak ITDC, bisa juga ditarik oleh pengelola hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. “Prinsipnya SDM-nya kita siapkan dulu. Perkara nanti mereka berkerja di kawasan The Mandalika sebagai tenaga pertamanan ITDC ataupun bekerja di tempat lain itu persoalan lain. Yang penting mereka sudah punya keahlian,” terangnya. Sehingga begitu selesai pelatihan, para peserta akan diberikan sertifikat. Sebagai bukti para peserta sudah mengikuti pelatihan dan punya keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang tenaga akhir pertamanan. “Pelatihan yang diberikan melingkupi teori serta praktik di lapangan,” ujar Brata. Harapannya semua peserta bisa terserap di kawasan The Mandalika, begitu fasilitas pariwisata mulai beroperasi di kawasan ini. Sehingga warga lingkar kawasan memang benar-benar bisa merasakan dampak dari keberadaan kawasan The Mandalika. “Masa tenaga pertamanan harus didatangkan dari luar. Kalau memang bisa dari warga sekitar, kenapa tidak. Tapi tentunya syaratnya harus punya keahlian serta keterampilan yang dibutuhkan,” pungkasnya. (kir)
DILATIH - Pemuda lingkar kawasan The Mandalika oleh ITDC dilatih pertamanan, Kamis (15/11) kemarin.
(Suara NTB/kir)
Senggigi Sunset Jazz Dimeriahkan Artis Nasional dan Internasional Giri menang (suara NTB) Setelah akhir Oktober lalu
sukses menggelar Mekaki Marathon, Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan kembali menggelar event berskala nasional. Mengikuti suksesnya di tahun lalu, Lobar akan kembali menghadirkan Senggigi Sunset Jazz 2018. Event yang dihajatkan meramaikan kawasan wisata Senggigi ini untuk mempercepat pemulihan atau recovery Pariwisata Pascagempa beberapa waktu lalu. “Kita ingin terus membangun semangat dan komitmen untuk bangkit kembali,” ujar Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid beberapa waktu lalu di Senggigi sambil menjanjikan akan menggelar lagi festival musik bergenre jazz. Dengan menggandeng sebuah event organizer ibu kota, Archipelogoes Strategic
Solutions (Archiss), Pemkab Lobar akan mendapat dukungan penuh dari Bank Mandiri sehingga diberi tajuk “Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018”. “Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 menjadi undangan terbuka buat semua pihak. Disamping sebagai ungkapan suka cita dan terima kasih atas perhatian, bantuan dan kebersamaan saat bencana, pagelaran ini juga menjadi kabar bahwa Lombok Barat sudah bangkit. Kami mengajak semua pihak untuk kembali menghidupkan kegembiraan dan keindahan berwisata di Lombok Barat, khususnya Senggigi,” ujar Fauzan. Fauzan menjanjikan konser tersebut akan lebih bermakna dari tahun sebelumnya. “Ini
Pascagempa, SMAN 1 Mataram ”Double Shift” Dua Bulan Mataram (Suara NTB) Pascagempa yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya medio Juli sampai Agustus lalu berdampak juga ke sektor pendidikan. SMAN 1 Mataram yang cukup ternama pun terpaksa menerapkan double shift atau masuk pagi dan siang hari, karena bangunan sekolah mengalami kerusakan sedang. Namun sejak awal Bulan November, pembelajaran kembali normal. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/ 11) mengatakan tak kurang selama dua bulan SMAN 1 Mataram melaksanakan double shift. Sebanyak Sembilan ruang kelas mengalami kerusakan, termasuk ruang aula. “Dua bulan double shift. Namun awal November sudah normal lagi,” katanya. Ia mengakui, meskipun masuk double shift, tapi siswa SMAN 1 Mataram tidak ketinggalan materi pembelajaran. Karena SMAN 1 tidak meliburkan siswa dalam waktu cukup lama pascagempa itu. “Tidak pernah libur lama, pascagempa SMAN 1 tidak libur,” akunya.
Mantan Kepala SMAN 3 Mataram ini juga menegaskan, tidak ada materi yang tertinggal karena penerapan e-modul dalam pembelajaran di SMAN 1 Mataram. Dengan begitu proses belajar mengajar secara jarak jauh antara siswa dan guru bisa terlaksana. “Double shift tidak berpengaruh pada pemberian materi,” katanya. Pada awal pascagempa lalu disiapkan juga kelas darurat sementara. Sampai saat ini perbaikan pascagempa masih berjalan, ada ruang yang masih diperbaiki. Pada tahun depan, ruang yang mengalami kerusakan akan diganti dan dinaikkan menjadi tiga lantai. Sementara saat ini, Aula belum bisa digunakan maksimal. “Ada ruang yang masih diperbaiki yang penting proses belajar mengajar bisa berjalan. Dua minggu sempat bikin kelas khusus, minggu ketiga sudah berjalan,” ujarnya. Ia menekankan proses belajar mengajar tidak terganggu. Sistem penilaian dan evaluasi juga berjalan normal. “Proses belajar mengajar tidak terganggu. Termasuk IT berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ron)
akan menjadi trauma healing buat warga Lombok Barat sekaligus mengabarkan bahwa Senggigi tidak apa-apa. Senggigi tetap siap dikunjungi,” pungkas Fauzan. Menurut informasi yang dirilis pihak organizer, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 akan diselenggarakan di area Pantai Senggigi. Seperti tahun sebelumnya, gelaran musik ini tetap menawarkan perpaduan harmoni keindahan alam dan musik berkualitas yang dipersembahkan kepada pel-
ancong dan warga setempat. Ditemani debur ombak, pasir pantai serta beratapkan indahnya cakrawala senja saat matahari terbenam sampai tengah malam tanggal 9 Desember nanti, gelaran tahun ini akan semakin mempesona dengan deretan artis papan atas negeri ini. Brigitta, RAN, Indra Lesmana dan Eva Celia, Vina Panduwinata, Andien, dan Pusakata dikabarkan akan mengisi panggung untuk menghibur para penonton. (her)
Tak Ada Perlakuan Khusus bagi Calon Petahana Mataram (Suara NTB) Tim Seleksi (Timsel) rekrutmen calon anggota KPU menegaskan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada anggota KPU aktif yang kembali mendaftarkan diri sebagai calon (calon petahana) pada rekrutmen anggota KPU Periode 2018-2023. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Timsel I, Dr. Jumarim yang melaksanakan seleksi untuk KPU daerah Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah dan Sumbawa dan Kota Mataram. “Tidak ada (perlakuan khusus, red) perlakuannya sama kepada semua peserta,” tegas Jumarim di ruang kerja Timsel I. Meski demikian, Jumarim tak menampik jika calon petahana dari segi pengalaman tentu memiliki poin lebih dibandingkan dengan calon baru. Sehingga dalam tahap penilaian kompetensi calon petahana memiliki nilai lebih. “Bahwa calon yang sebelumnya memiliki pekerjaan sebagai komisioner (KPU), dalam penilaian kompetensi maka mereka akan dapat skor lebih dibandingkan dengan calon yang lain,” jelasnya. Adapun item dalam penilaian kompetensi yaitu menyangkut pemahaman dan keterlibatan dalam kerja di
bidang kepemiluan, kemudian tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, publikasi ilmiah serta makalahnya. Ditegaskan Jumarim, dalam tahapan seleksi, Timsel akan bekerja secara transparan, mandiri, dan bebas dari tekanan. Baik dari luar maupun dari dalam. Pelaksanaan seleksi dipastikan akan berlangsung objektif. “Saya kira dari cara pengaturan timsel seperti ini, untuk antisipasi dan menimalisir hal (intervensi) seperti itu. Jadi Timselnya bukan dari daerah itu sendiri. Saya kira dengan timsel yang berbaur seperti ini akan meminimalisir ketidakobjektif itu,” katanya. “Dengan adanya tes tulis sistem CAT itu, tidak ada kompromi, begitu juga dengan tes psikologi dan kesehatan ada di luar kami. Kami hanya punya peluang kesempatan pada seleksi puncak, yakni saat wawancara. Jadi posisi kita ini menyelesaikan orang yang sudah terseleksi dari tiga tahap seleksi tersebut,” sambungnya. Timsel mengharapakan masyarakat turut aktif ikut memantau jalannya proses seleksi. Timsel juga akan mengumumkan nama-nama calon, untuk dibuka ruang aduan dari masyarakat jika menemukan informasi terkait calon. (ndi)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
Halaman 10
Forum Komunikasi Guru Agama TK Tuntut Kesejahteraan
Harus Berawal dari PPDB PEMERATAAN pendidikan di sekolah negeri dan swasta harus dimulai di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri. Pembatasan siswa di satu sekolah negeri harus dilakukan dengan tegas, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih baik. Sekaligus berdampak pada peningkatan siswa di sekolah swasta. Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, (Suara NTB/ron) Kamis (15/11) mengatakan, awal dari pembenahan pendidikan berasal dari PPDB. Bagi sekolah negeri yang menerima siswa melebihi kapasitas, kerap kali menggunakan laboratorium sebagai ruang kelas. Bahkan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menyulap ruang kelas sebagai ruang komputer. “Ini akan mengganggu proses pembelajaran. Misalnya dalam UNBK, dibutuhkan setting dan try out sebelum pelaksanannya. Ada juga sekolah negeri yang menggunakan laboratorium untuk ruang kelas,” katanya. Selain itu, menurut Muhiddin, dengan PPDB yang tidak tegas dan adanya penambahan siswa di akhir pelaksanaan PPDB, juga berakibat bagi sekolah swasta. Banyak sekolah swasta di Mataram yang ruang kelasnya tidak terisi. Hal ini berdampak pada SPP terbatas, jam mengajar guru yang kurang, dan juga berdampak pada kesejahteraan guru di sekolah swasta. Diakuinya berbagai konsep PPDB selama ini sudah bagus, tapi pelaksanaannya yang kurang tegas. Di SMA Hang Tuah 3 Mataram sendiri mengalami peningkatan jumlah siswa baru di tahun ajaran 2018/2019, namun peningkatannya tidak signifikan. “Ada peningkatan, tapi masih kecil. Konsep PPDB bagus, tapi tidak dilaksanakan dengan konsisten,” katanya. Ia menyarankan, untuk PPDB ke depan perlu dipertegas oleh pemerintah. Pemerintah yang memiliki peran untuk mengatur sekolah. meskipun pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi, tapi jika PPDB tidak diatur akan sulit tercapai pemerataan itu. “Memang perlu dipertagas PPDB. Fungsi pemerintah mengatur kita,” katanya. Muhiddin mengatakan, fungsi pemerintah membatasi, jika sudah diputuskan kuota tertentu di SMA, jangan sampai di tengah jalan ditambah lagi kuota itu. Pihaknya menaruh harapan besar ketika pengelolaan SMA beralih ke Pemerintah Provinsi NTB. (ron)
Mataram (Suara NTB) Kesejahteraan selalu jadi poin perjuangan para guru non PNS selama ini. Berbagai cara dilakukan para guru menuntut pemerintah memenuhi kesejahteraan mereka. Sebagaimana juga yang dituntut Forum Komunikasi Guru Agama TK Kota Mataram. Pengurus forum ini di hadapan Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI), Ditjen Kemenag RI, Dr. Rohmat Mulyana Sapdi, pada Rabu menuntut kesejahteraan atas hak-hak mereka mengajar agama di TK selama ini. Rohyatul Ain, Anggota Forum menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan nasib guru agama yang mengajar di TK. Banyak tugas dan tuntutan terhadap guru agama TK tapi tidak sebanding dengan apa yang diberikan terhadap mereka dari sisi kesejahteraan.
Rohyatul Ain, menganggap posisi guru agama di TK sangat krusial. Karena guru agama meletakkan pondasi dasar keagamaan pada murid-murid TK. sehingga bagaimana pun, posisi guru TK dalam perspektif ini sangat penting. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya posisi guru TK, pemerintah harusnya lebih memperhatikan lagi nasib guru agama di TK, agar mereka dapat maksimal dalam menjalankan tugas mengajarnya. Nurjannah, anggota Forum lainnya juga berpendapat sama. Dia meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru agama. Teruta-
ma bagi mereka guru TK yang bergelar S.Ag maupun S.Pdi. Dikatakannya bahwa selama ini untuk guru non PNS hanya mendapat tunjangan gaji dari pihak lembaga TK saja. Nilainya pun tidak besar. Sementara tunjangan dari luar juga tidak ada. Oleh sebab itu, harapannya agar pemerintah memberi perhatian. Menanggapi tuntutan forum ini, Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI), Ditjen Kemenag RI, Dr. Rohmat Mulyana Sapdi, meminta agar forum ini mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Agama RI agar lebih cepat diproses. (dys)
Mahasiswa Unram Terbitkan Buku Motivasi
Kunjungi PT, Agenda Rutin SMAN 1 Aikmel Selong (Suara NTB) Universitas Hamzanwadi menerima kunjungan dari siswa-siswi SMAN 1 Aikmel, Rabu (14/11). Kunjungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan SMAN 1 Aikmel untuk memperkenalkan kampus pilihan siswa tempatnya melanjutkan studinya ke depan. Kunjungan inipun bertujuan untuk mengenal lebih dekat Universitas Hamzanwadi yang merupakan kampus swasta terbaik di NTB. Kedatangan siswa-siswi SMAN 1 Aikmel diterima langsung Direktur Kerjasama Universitas Hamzanwadi Dr. M. Halqi bersama Wakil Rektor III Universitas Hamzanwadi, Musifuddin, M.Pd. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengajak lebih dekat
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Foto bersama tim pengabdian masyarakat dari Dosen Fatepa Unram dan peserta sosialisasi SSOP Proses Produksi Keripik Tempe, di Kelurahan Kekalik Jaya, Kota Mataram.
Proses Produksi Keripik Tempe di Kekalik
Dosen Fatepa Unram Ajarkan Penerapan SSOP
kepada siswa mengenal calon kampus pilihan mereka agar semakin yakin melanjutkan studi, karena itu merupakan tanggung jawab pihak sekolah. Direktur Kerjasama Universitas Hamzanwadi, M. Halqi, menyampaikan berbagai kerjasama yang telah dijalin baik dengan lembaga dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kerjasama tersebut sangat membantu peningkatan kualitas dan kapasitas Universitas Hamzanwadi. Selain itu, ujarnya, setiap tahun pihaknya mengirim mahasiswa magang ke luar negeri. Ada yang ke Belanda, Malaysia, dan Singapura. ‘’Saat ini kami sedang menyiapkan pengiriman mahasiswa untuk magang interna-
sional ke Tiongkok selama satu tahun dan ke kampuskampus luar negeri lainnya,’’ terangnya. Sementara, Wakil Rektor III Universitas Hamzanwadi, Musifuddin, menyampaikan berbagai prestasi yang diraih mahasiswa baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu disampaikan juga komitmen kampus yang terus memfasilitasi dan mendorong para alumni agar mampu bersaing melanjutkan studi ke luar negeri dan terbukti banyak alumni yang bisa kuliah di luar negeri dan kembali menjadi dosen di “kampus hijau” tersebut. “Kami mengundang kepada Bapak/Ibu kepala madrasah/sekolah, mari lebih dekat dengan Universitas Hamzanwadi,”utupnya. (yon)
Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) Raden Khaerul Pratama menerbitkan buku motivasi berjudul “Start To Be Amazing You: Menjadi Mahasiswa di atas rata-rata”. Karya Raden berisikan strategi untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Raden menulisnya berdasarkan pengalaman pribadinya kuliah di Unram. “Dalam buku ini juga berbicara tentang time management dan motivasi kepada mereka yang aktif di organisasi tapi melupakan kuliahnya. Nah, di dalam buku ini semuanya ada,” ungkap mahasiswa yang selama dua tahun terakhir menjadi mahasiswa berprestasi di Unram. Dalam bukunya, Raden menulis beberapa poin penting, di antaranya Start To Be Amazing You antara Write Down Your Dreams, Strategi Mewujudkan Mim(Suara NTB/ist) pi, Langkah-lang- SERAHKAN - Raden Khaerul Pratama menykah Menumbuhkan erahkan buku hasil karyanya ke Rektor Keberanian, Time Unram , Lalu Husni belum lama ini. Management, Cara Menghindari Penundaan, Get Out On Your, Comfort Zone, Speak to Change, Strategi Menjadikan Mahasiswa Berprestasi, dan The Power Behind You. Raden mengaku, menghabiskan waktu hampir setahun untuk menulis buku tersebut. Raden berharap hadirnya buku tersebut bisa menginspirasi mahasiswa lain agar semakin banyak mahasiswa berprestasi yang lahir di Universitas Mataram. (dys)
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
PENJELASAN - Siswa SMAN 1 Aikmel mendengarkan penjelasan pihak Universitas Hamzanwadi terkait fasilitas dan prasarana yang dimiliki kampus.
Pengabdian kepada Masyarakat
Tim Dosen Prodi FMIPA Unram Gelar Workshop SISI-TP di SMPN 2 Sekotong Mataram (Suara NTB) Tim dosen Program Studi (Prodi) Fisika FMIPA Unram yang terdiri dari 3 dosen yaitu Laili Mardiana, M.Pfis, Kasnawi Al Hadi, M.Si dan Alfina Taurida Alaydrus, M.Sc, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dosen ini melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 2 Sekotong dengan tema “Workshop Penanggulangan Pencemaran dan Demontrasi Mitigasi Bencana Tanah Longsor di SMP Negeri 2 Sekotong (Siswa Siaga Tanah Longsor dan Pencemaran (SISI-TP)”. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Fisika FMIPA Unram Laili Mardiana, menjelaskan, tema itu diambil sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan atau edukasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Sekotong tentang bahaya tanah longsor dan pencemaran. Mengingat wilayah Sekotong yang rawan terjadi tanah longsor, karena merupakan wilayah perbukitan dan juga pencemaran dengan adanya limbah dari sisa penambangan emas secara tradisional. Dijelaskan, kegiatan pengabdian ini laksanakan tanggal 20 Oktober 2018 dengan melibatkan 50 siswa-siswi SMP Negeri 2 Sekotong dan bebera-
BERSAMA - Siswa MAN 2 Model Mataram saat berpose bersama usai menerima hadiah pada Kompetisi Robotika dan Otomasi tingkat Madrasah se-Indonesia di Depok awal November lalu.
Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana
Siswa MAN 2 Model Mataram Juara 3 Nasional
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Tim Dosen Program Studi Fisika FMIPA Unram, Laili Mardiana dan Kasnawi Al Hadi foto bersama di sela-sela kegiatan workshop. pa guru. Tim memberikan pelatihan kepada siswa siswi. Tim dosen memberikan teknik serta cara kepada siswa bagaimana mencegah dan menghadapi bencana tanah longsor dan pencemaran di lingkungan rumah masing masing, atau mitigasi bencana. Selain itu juga menampilkan video tentang kejadiankejadian bencana tanah longsor itu bisa terjadi dari berbagai daerah dan bahaya-bahaya yang diakibatkan dari tanah longsor tersebut. Sementara Kasnawi Al Hadi menambahkan, selama kegiatan berlangsung, siswa-siswi
memberikan respons yang positif dan sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut dirasakan oleh para siswa di lingkungan SMP Negeri 2 Sekotong sangat bermanfaat dan perlu untuk ditindaklanjuti, dengan melibatkan siswa-siswi yang lain. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa video kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan juga modul tentang Mitigasi Bencana yang bisa dibaca oleh lebih banyak lagi para siswa di wilayah Sekotong terutama siswa-siswi SMP Negeri 2 Sekotong. (nas/*)
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) – Beberapa dosen Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) Universitas Mataram (Unram) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara mengajarkan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) Proses Produksi Keripik Tempe di Kelurahan Kekalik Jaya, Kota Mataram. Kegiatan itu sebagai upaya peningkatan kualitas dan keamanan keripik tempe, melalui penerapan standar prosedur operasi sanitasi pada proses pengolahannya. Tim pengabdian masyarakat itu diketuai Wiharyani Werdiningsih, SP., M.Si., dan beranggotakan Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D., dan Moegiratul Amaro, S.TP., M.P.,M.Sc. Wiharyani menjelaskan, SSOP menjadi program sanitasi wajib pada suatu industri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan menjamin sistem keamanan produksi pangan. “Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dengan menyerap tenaga kerja terutama kelompok wanita, meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat menjadi sentra produk keripik tempe yang ada di pusat Kota Mataram,” jelasnya. Kegiatan sosialisasi SSOP pada proses pengolahan keripik tempe telah dilaksanakan dengan mitra sasaran adalah kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela tanggal 27 Oktober 2018. Lokasi kegiatan dipusatkan di Aula Kantor Kelurahan Kekalik Jaya dengan jumlah peserta 22 orang. Peserta merupakan ibu-ibu yang berprofesi sebagai perajin tempe dan keripik tempe. Para peserta umumnya merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah. Data di Asosiasi Pengusaha Tahu-Tempe Kelurahan Kekalik Jaya terdapat 113 pengerajin tempe dan 89 pengerajin tahu di Kelurahan Kekalik Jaya dan merupakan salah satu sentra produksi tahu tempe terbesar di NTB. Wiharyani menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pola bimbingan teknis melalui sosialisasi singkat tahapan proses pengolahan keripik tempe sesuai dengan SSOP. Mulai dari persiapan dan penyediaan bahan baku, penggunaan bahan utama dan bahan tambahan, tahapan pengolahan dan pasca pengolahan (pengemasan dan penyimpanan). “Sehingga mencegah dapat mencegah dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu,” katanya. Dari aspek makna dan pentingnya penerapan SSOP dalam pengolahan pangan ini peserta mendapat pemahaman sebagai berikut, Peserta mendapat pemahaman akan pentingnya penerapan SSOP yang terdiri dari delapan kunci sebagai syarat mutlak dalam penentuan mutu dan keamanan pangan produk keripik tempe yang dihasilkan dan diterima oleh pasar. Delapan kunci SSOP, yaitu keamanan air, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan produk meliputi alat, sarung tangan dan pakaian kerja. Selain itu, pencegahan cross contamination (kontaminasi silang), perawatan cuci tangan (bak cuci tangan), sanitizer (bahan sanitasi) dan fasilitas toilet, perlindungan produk, pelabelan, penyimpanan. Termasuk, penggunaan bahan-bahan yang sesuai petunjuk, pengawasan kesehatan karyawan, dan pengawasan pest/hama. “Melalui kegiatan ini pemahaman akan makna dan pentingnya sanitasi selama proses pengolahan makanan sehingga aman untuk dikonsumsi, jadi semakin meningkat,” jelas Wiharyani. Peserta juga mulai memahami bahwa sebagai sebagai pihak yang terlibat langsung dalam seluruh tahapan produksi keripik tempe, mulai dari penyiapan bahan baku hingga pascaproduksi, mereka merupakan unsur yang sangat penting dalam penerapan SSOP pengolahan produk tempe yang dihasilkan. Wiharyani menambahkan, peserta mengetahui risiko yang akan terjadi jika proses produksi keripik tempe tidak sesuai dengan SSOP. Tidak hanya berdampak terhadap konsumen tetapi juga merugikan mereka sebagai produsen. Bagi konsumen, mengkonsumsi produk dengan sanitasi yang buruk pada proses pengolahan, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mulai dari mual, muntah, diare dan gejala lainnya. “Bagi produsen, hal ini dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen pada produk tersebut hingga penurunan omzet penjualan dan yang terburuk adalah pencabutan izin produksi oleh instansi terkait,” pungkasnya. (ron/*)
(Suara NTB/dys)
ADUKAN NASIB - Forum Komunikasi Guru Agama TK di Kota Mataram mengadukan nasibnya pada perwakilan Kementerian Agama yang selama ini belum diperhatikan secara maksimal.
BERSAMA - Tim Dosen Program Studi Fisika FMIPA Unram foto bersama dengan siswa-siswi SMPN 2 Sekotong pada acara workshop SISI-TP.
Mataram (Suara NTB) Prestasi siswa asal NTB saat berkompetisi di tingkat nasional tidak perlu diragukan lagi. Mereka mampu bersaing dengan siswa-siswa berprestasi dari seluruh Indonesia di ajang yang cukup bergengsi. Sebut saja, ajang Kompetisi Robotika dan Otomasi tingkat Madrasah se-Indonesia tanggal 3 - 4 November 2018 di Depok Jawa Barat, siswa MAN 2 Model Mataram mampu mengharumkan nama daerah. Mereka adalah Budi Ardiansyah, Hadyan Ulya Rahman, Alvin Jauhari, Sakhistiani, Imad Minhajillah dan Nana Nurhasanah dari MAN 2 Model Mataram sukses memperoleh juara 3 pada lomba, Rancang Bangun Mesin Otomatis Bencana pada kategori The Best and Simple Construction. Budi dan tim membuat sebuah alat yang diberi nama Keranjang Bayi Anti Bencana Alam Nasional yang biasa disebut KEBATILAN. “Ide muncul dari bencana alam yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Lombok,” jelasnya belum lama ini. Menurutnya, cara kerja Kebatilan menggunakan sensor. Sensor tersebut akan mendeteksi getaran yang terjadi salah satunya getaran gempa bumi. Nantinya servo motor akan berputar dan menjatuhkan tuas penyangga yang ada di keranjang dan nantinya akan melindungi bayi yang ada di dalam keranjang tersebut. Selain itu sensornya akan ditanam di dalam tanah dengan tujuan agar getaran bumi dapat lebih terasa dibandingkan jika
ditaruh di atas tanah yang nantinya akan mendeteksi berbagai jenis getaran. “Kalau kita taruh di dalam keranjang atau diluar nanti akan terdeteksi getaran yang bersumber dari bayi, sehingga kita menaruh sensor di dalam tanah,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama Budi dan tim berharap akan ada perusahaan atau lembaga yang berminat untuk mengembangkan Kebatilan agar menjadi robot yang lebih baik. “Silakan apabila ada pengembang yang ingin mengembangkan alat ini, karena di Indonesia rawan akan bencana dan kami harap alat ini ke depan dapat membantu apabila terjadi bencana,” jelasnya. Bersaing dengan seluruh madrasah se-indonesia menjadikan Budi dan tim begitu bangga atas capaiannya yang telah diraih. Pengalaman pertama tidak menjadikan Budi dan tim merasa minder justru menjadi semangat dan optimis membawa Kebatilan menuju event skala nasional. “Alhamdulillah kami sangat bangga dapat meraih kesempatan ini, dan untuk generasi muda lainnya jangan takut untuk mencoba hal baru,” tuturnya. MAN 2 Model Mataram juga sangat berperan dalam mendukung kegiatan yang dilakukan siswa/i untuk meraih prestasi. “Alhamdulillah dukungan dari sekolah sangat banyak sekali, baik itu materil maupun moril, alat semua disediakan dari sekolah dan menyediakan pelatih, kami sangat berterima kasih” tutupnya.(ham)
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
Fifit Tak Boleh Ikut Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Atlet asal Kabupaten Bima, Fifit Marlena harus absen di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember 2018. Peraih medali emas di kejurnas atletik tahun 2015 itu tidak diperbolehkan terlibat di Porprov NTB lantaran atlet yang bersangkutan telah hengkang dari NTB. “Fifit Marlena tidak boleh bertanding di Porprov NTB, soalnya dia bukan lagi atlet NTB,” ucap Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (15/11). Suhaimi yang merupakan pimpinan PASI NTB itu meminta KONI Kabupaten Bima agar tidak mendaftarkan Fifit sebagai peserta Porprov NTB 2018. Pasalnya Fifit Marlena sudah lama hengkang ke Sukabumi, Jawa Barat (Jabar). Fifit pindah ke PASI Jabar setelah mendapat rekomendasi dari Pencab PASI Kabupaten Bima awal tahun 2018. Kepindahan Fifit ke provinsi Jabar itu sebenarnya sudah ditolak oleh Pengprov PASI NTB. Namun sayangnya Pengcab PASI Kabupaten Bima justru mendukung kepindahan mantan atlet andalan NTB itu. Karena mendapat rekomendasi dari Pengcab PASI Kabupaten Bima, pihak pengurus cabor atletik NTB pun merekomendasi kepindahan Fifit ke Kabupaten Sukabumi. Setelah pindah ke Jabar awal tahun 2018, pihak Pengprov PASI NTB tidak mengakui Fifit sebagai atlet NTB. Lantaran Fifit sudah berstatus atlet Jabar, pihak PASI NTB pun melarang Fifit mengikuti Porprov NTB 2018. PASI NTB melarang Fifit ikut Porprov NTB karena memang Porprov NTB merupakan ajang penjaringan atlet NTB yang akan dipersiapkan mewakili NTB di PON 2020. Dalam hal ini, atlet yang meraih juara di event itu akan dipersiapkan mengikuti PraPON 2019 dan PON 2020. Sementara itu, Fifit dinyatakan bukan lagi atlet NTB karena memang sudah resmi pindah ke Jabar. (fan)
SUARA NTB
Halaman 11
Nurhaidah Gagal Lolos Seleknas Mataram (Suara NTB) Impian Nurhaidah tampil membela Indonesia di kancah internasional gagal. Atlet asal Kota Bima itu harus mengubur dalam-dalam keinginan untuk mengikuti kejuaraan dunia pencak silat yang akan berlangsung di Singapura, 12-17 Desember 2018. Pasalnya atlet peraih medali emas Porprov NTB 2014 itu gagal lolos Seleknas. Nurhaidah yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (15/11) kemarin membenarkan bila dirinya gagal lolos Seleknas Kejuaraan Dunia Pencak Silat 2018. “Saya tidak lolos ikut kejuaraan dunia. Soalnya
gagal di Seleknas,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, Nurhaidah baru saja mengikuti Seleknas pencak silat di Jakarta. Namun pada Seleknas yang berlangsung selama 12 hari itu, Nur gagal tampil maksimal. Se-
hingga dia pun tidak lolos mengikuti kejuaraan dunia pencak silat di Singapura bulan Desember 2018. Kegagalan Nur di Seleknas kejuaraan dunia itu dikarenakan kondisi fisiknya kurang sehat. Nur mengaku
Nur akan fokus mengikuti Porprov NTB yang akan berlangsung di Mataram, 9-17 Desember 2018. Diceritakan Nurhaidah, selama berada di Jakarta, dia berlatih bersama atlet nasional asal Jabar. Dalam seleknas yang berlangsung selama sepuluh hari, Nur berlatih teknik dan fisik bersama atlet-atlet nasional lainnya. Namun sayang, selama latihan di luar NTB, Nur gagal bersaing dengan para atlet nasional. (fan)
Sempat Dibuka, Beberapa Kafe di Batu Guring Ditutup Lagi Sumbawa Besar (Suara NTB) Operasional kafe di Batu Guring sebelumnya sudah ditertibkan. Namun, belakangan ini ada beberapa kafe yang sempat beraktivitas. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Satpol PP Sumbawa langsung melayangkan surat teguran untuk menutup kembali kafe-kafe tersebut. Kepala Dinas Pol PP Sumbawa, H. Mas’ud, S.Sos., M.Si kepada wartawan, Kamis (15/ 11) kemarin membenarkan adanya hal tersebut. Beberapa waktu lalu ada dua kafe yang mulai beroperasi. Sedangkan satu kafe sedang dalam proses dibangun. Pihaknya kemudian menurunkan stafnya untuk meninjau lokasi di lapangan. Kemudian berkoordinasi dengan Camat, Kapolsek dan Danramil di Alas Barat. “Saya sudah turunkan staf meninjau lokasi di lapangan. dan berkoordinasi dengan pak camat, kapolsek, dan danramil di Alas Barat. Ternyata ada
UMK 2019 Tinggal Menunggu Persetujuan Gubernur Taliwang (Suara NTB) Upah Minimum Kabupaten (UMK) KSB tahun 2019 yang sudah sepakati naik sekitar 5 persen dari tahun 2018 menjadi Rp2,1 juta dan tinggal menunggu penetapan gubernur untuk dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan. Pasalnya di tingkat Kabupaten, besaran nominal itu, sudah disetujui oleh Bupati karena dianggap sudah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bahkan usulan kenaikan UMK tahun 2019 juga sudah disampaikan ke Gubernur untuk segera disetujui. “Untuk UMK sudah tidak ada masalah di kita (Pemkab) karena sudah sepakat dengan angka Rp2,1 juta meningkat 5 persen dari tahun 2018 yang hanya Rp2 juta. Jika angka tersebut disetujui, maka kami akan langsung melakukan pengawasan apakah sudah diterapkan secara optimal atau tidak di lapangan. Sehingga tidak ada perusahaan yang tidak patuh,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) KSB melalui Mediator Hubungan Industrial (HI) Tohiruddin SH, Kamis (15/11). Dikatakannya, penetapan angka Rp2,1 juta tersebut dianggap sudah sesuai dengan KHL KSB. Kendati demikian, pihaknya tetap akan membuka ruang bagi perusahaan yang menangguhkan besaran UMK itu. Bahkan pihaknya juga akan membuka ruang perusahaan untuk mengajukan penangguhan UMK ini. Hal tersebut tentunya sah-sah saja dilakukan oleh perusahaan karena aturan membolehkan. Tapi sangat tidak mudah menangguhkan besaran UMK ini, karena harus ada aturannya. Salah satunya yakni, bersurat ke gubernur melalui Dinas terkait serta melampirkan nota keuangan perusahaan dikeluarkan oleh akuntan publik serta independen di luar perusahaan. “Memang angkanya sudah kita tetapkan Rp2,1 juta, tetapi kami juga membuka peluang bagi tiap -tiap perusahaan untuk menangguhkan besaran itu dengan mengikuti aturan yang ada,” sebutnya. Dia juga tidak memungkiri masih ada perusahaan yang belum melaksanakan pembayaran sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. Sebut saja hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan UMK di 2018 masih saja ditemukan beberapa perusahaan yang tidak bisa membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satunya yang dilakukan oleh manajemen hotel grand royal Taliwang bahkan jauh dari besaran UMK. Tapi secara keseluruhan , penerapan UMK tahun 2018 sudah mencapai angka 80 persen dan angka tersebut sudah bagus. Karena untuk mengejar angka 90 persen akan sangat susah karena masih banyak pertimbangan yang lain. “Angka 80 persen ini sudah kita anggap sangat baik, karena untuk mencapai 100 persen sangat susah,” tandasnya. (ils) Tohiruddin
diserang flu dan panas dingin saat 12 hari berada di Jakarta. Akibatnya saat tampil di Seleknas dirinya kurang maksimal. “Kondisi saya selama mengikuti Seleknas kurang sehat. Badan meriang disertai flu,” jelasnya. Setelah dinyatakan tidak lolos kejuaraan dunia, Nur pun telah kembali ke Mataram untuk mengikuti Pelatda Mayung NTB yang dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram. Gagal lolos kejuaraan dunia rencananya
dua yang sudah buka dan satu sedang membangun,” ujarnya. Dijelaskannya, sebelumnya aktivitas kafe di wilayah setempat sudah ditertibkan. Tetapi ternyata masih ada yang beraktivitas. Makanya pihaknya sudah melayangkan surat teguran. Dari informasi yang diterima sekarang ini sudah ditutup. “Kita sudah membuat surat teguran. Pemiliknya juga sudah menghubungi kami terkait surat teguran. Informasinya setelah surat teguran itu, ternyata sekarang ini sudah ditutup kembali,” jelasnya. Meskipun demikian, lanjutnya, pihaknya juga sudah memerintahkan anggotanya untuk meninjau kembali lokasi setempat pekan depan. Guna memastikan aktivitas kafe tersebut sudah benar-benar ditutup. Nantinya, pihaknya juga berkoordinasi dengan Pol PP KSB untuk bersama-sama ke lokasi. Karena ada dua kafe yang pemiliknya mengaku lokasinya masuk dalam wilayah KSB. (ind)
Baiq Vina Perkuat Lobar di Porprov
(Suara NTB/fan)
PANJAT TEBING - Atlet panjat tebing kabupaten/kota di berlatih di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (15/11), menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, di Mataram, 9-17 Desember 2018.
Sarana Olahraga Harus Rampung Sebelum Porprov Mataram (Suara NTB) Ketua Bidang Pertandingan, Wibowo Budi Santoso mengatakan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB harus didukung dengan sarana olahraga yang memadai. Terkait dengan hal itu dia mengingatkan Bidang Perlengkapan Panitia Porprov NTB untuk menyiapkan venues pertandingan dengan baik. “Venues pertandingan harus rampung sehari sebelum pertandingan. Kalau tidak maka pelaksnaan pertandingan Porprov NTB akan terbengkalai,” ucapnya. Dikatakan Wibowo, jumlah cabor yang dipertandingkan di Porprov NTB sebanyak 26 ca-
bor. Namun dari pemantauannya terdapat tiga sarana olahraga pertandingan Porprov NTB yang belum rampung di kerjakan oleh Bidang Perlengkapan. Adalah lintasan atletik, balap sepeda BMX dan voli pasir. Sementara arena pertandingan 23 cabor lainnya diakui Bowo tidak ada masalah. Sementara itu Bidang Perlengkapan Panitia Porprov NTB, Lalu Fatanah yang dikonfirmasi Suara NTB terpisah mengatakan pihaknya akan mempersiapkan sarana olahraga untuk pertandingan 26 cabor Porprov NTB. Terkait sarana olahraga atletik, balap sepada BMX dan voli pasir yang masih dalam tahap
pengerjaan dia memastikan akan rampung sebelum pelaksanaan Porprov NTB. “Jangan khawatir. Pokoknya saya jamin sarana olahraga untuk pertandingan Porprov NTB 2018 akan siap digunakan. Termasuk lintasan atletik, balap sepeda BMX dan voli pasir akan selesai kami kerjakan sebelum Porprov NTB,” jelasnya. Dijelaskan Fatanah bahwa lintasan atletik GOR sudah 90 persen diperbaiki. Sisanya 10 persen itu dipastikan akan selesai Minggu ini. Selanjutnya Sirkuit BMX dan lapangan voli pasir yang berada di GOR tengah dikerjakan dan akan dapat digunakan sebelum Porprov NTB dimulai. (fan)
Mataram (Suara NTB) Pecatur yang pernah membela Provinsi Riau di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016, Baiq Vina Lestari dipastikan ambil bagian di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Pecatur wanita yang mengantongi gelar Women FIDE Master (WFM) itu akan memperkuat Lombok Barat (Lobar). Ketua Harian KONI Lobar, Baharuddin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (15/11) kemarin membenarkan bahwa KONI Lobar telah mendaftarkan nama Baiq Vina Lestari untuk memperkuat tim catur Lobar di Porprov NTB. Keikutsertaan Vina di Porprov NTB itu untuk menambah pundi-pundi medali emas Lobar di Porprov NTB. Maklum Lobar memasang target meningkatkan perolehan medali emas di Porprov NTB. “Baiq Vina akan mewakili kontingen Lobar di Porprov NTB, dan datanya sudah lolos verifikasi tim keabsahan Porprov NTB,” ucapnya. Tim Keabsahan Porprov NTB, Dachlan A. Bandu yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Kamis (15/11) kemarin membenarkan bila pihaknya telah melakukan verifikasi untuk data atlet yang bergelar Mas-
ter Fide Wanita itu. “ Data atlet catur nasional, Baiq Vina Lestari sudah kami verifikasi. Dia atlet yang berdomisili di Kecamatan Labuapi Lobar,” jelasnya. Dikatakannya, sebelumnya tim verifikasi Porprov NTB sempat menolak data atlet catur asal Lobar itu. Pasalnya atlet yang bersangkutan pernah membela Provinsi Riau di PON. Namun karena ada jaminan bahwa Baiq Vina akan membela NTB di PON 2020 akhirnya tim verifikasi pun meloloskan data atlet nasional itu sebagai peserta Porprov NTB 2018. Diakui Dachlan, bahwa Ketua Harian KONI Lobar, Baharuddin membuat pernyataan secara lisan bahwa Baiq Vina Lestari akan mewakili NTB di PON 2020 bila Vina menjuarai event Porprov NTB 2018. “Sebelumnya kita mempertanyakan kejelasan status Baiq Vina. Namun KONI Lobar memberi jaminan bahwa Vina akan mewakili NTB di PON 2020,” jelasnya. Dengan adanya jaminan dari KONI Lobar, tim Verifikasi Porprov NTB pun meloloskan data Vina sebagai peserta Porprov NTB yang akan membela kontingen catur Lobar di ajang multi event regional NTB itu. (fan)
Dinsos Dompu Minta Tambahan Kuota Jamkesda Dompu (Suara NTB) Kouta 51000 penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dompu tahun 2018 ini sudah mencapai target. Namun banyak warga kurang mampu yang notabene memenuhi syarat terpaksa tidak diakomodir. Untuk itu Dinas Sosial (Dinsos) setempat meminta tambahan kuota ke pemerintah daerah. Kadinsos Dompu, Ir. Fahrurrozi kepada Suara NTB di ruang kerjanya menyampaikan, harapan
adanya penambahan kuota penerima Jamkesda itu menyusul masih banyaknya warga yang terpaksa ditolak permohonan rekomendasinya karena kuota yang terbatas. “Target 2018 ini sudah terpenuhi sehingga kita belum bisa memberi rekomendasi lagi, percuma juga kita keluarkan. Nanti kita coba koordinasi dengan BPJS untuk meminta tambahan kuota ini,” kata dia. Mereka yang datang meminta rekomendasi penerbitan kartu Jamkesda ini rata-rata
berasal dari keluarga kurang mampu. Itu ditandai surat keterangan dari pemerintah desa dan bukti-bukti lain sebagai keluarga penerima bantuan sosial, seperti halnya tergabung dalam PKH, KIS dan sebagainya. Dengan melihat kondisi riil masyarakat itu, lanjut Fahrurrozi, masih dibutuhkan tambahan 51000 kartu Jamkesda lagi dari pemerintah untuk memastikan warga kurang mampu dapat terakomodir semua. “Melihat kondisi ini 51000 itu masih kurang ya
sekitar itu lagi mungkin baru bisa mengakomodir semua,” ujarnya. Terpisah Kepala BPJS Dompu, M. Zainuddin menanggapi hal itu mengakui memang masih banyak warga kurang mampu yang tidak bisa terakomodir jamkesda ini, tetapi soal rencana penambahan kuota diserahkan sepenuhnya pada instansi yang bersangkutan untuk mengupayakannya dalam pengusulan anggaran tahun berikutnya. Terhadap keluarga kurang mampu yang tidak terako-
modir mau tidak mau harus mendaftar sebagai peserta BPJS Mandiri untuk bisa mendapat keringanan biaya perawatan di pusat pelayan kesehatan. “Ya mau tidak mau harus ke BPJS Mandiri karena kuotanya kan sudah habis. Soal penambahan tergantung bagaimana kebijakan di Dinsos apakah masih bayaknya keluarga kurang mampu itu jadi pertimbangan untuk pengajuan anggaran atau bagaimana,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/ist)
Baiq Vina Lestari
SUARA NTB
Jumat, 16 November 2018
Ratusan Tahfiz Berlaga di Olimpiade Pecinta Quran Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Olimpiade Pecinta Alquran (OPQ) II Komunitas One Day One Juz (ODOJ) Lombok, resmi dimulai Kamis (15/11). OPQ II Lombok akan berlangsung sejak 15-18 November 2018. Sebanyak 155 peserta perwakilan 25 provinsi dan satu perwakilan luar negeri, yakni Mesir, siap berlaga di ajang akbar dua tahunan Komunitas ODOJ. Ketua Panitia OPQ II Ahyar Rosidi, mengungkapkan jika kegiatan OPQ merupakan
kegiatan akbar komunitas ODOJ, yang kali ini dilaksanakan di Lombok. Sebelumnya OPQ I dilaksanakan pada tahun 2016 di Bekasi. “Perwakilan dari seluruh Indonesia dan satu perwakilan dari Mesir. Jumlah peserta yang mengikuti 155 tahfiz (penghafal Alquran) terdiri dari 25 Provinsi dan Mesir,” ujarnya. Pihaknya berharap agar tujuan kegiatan untuk membumikan Alquran di bumi Lombok dapat terwujud. Termasuk juga Lombok dapat bangkit bersama Alqu-
ran, sesuai dengan tema yang diusung. Ketua Umum DPP ODOJ, Bakat Setiadji, ODOJ sudah berdiri 5 tahun. Banyak program ODOJ seperti mengaji satu hari satu juz. Banyaknya anggota dengan beragam kesibukan, kini program ODOJ tidak saja sehari satu juz, melainkan juga program sehari satu halaman. Dia berharap melalui OPQ jadi momentum baru untuk kebangkitan Lombok sebagai daerah yang terkena musibah. Sekda NTB H. Rosiady Sayuti, menyambut baik pelaksanaan OPQ. dirinya berharap agar ajang ini melahirkan hafiz handal dan meningkatkan religiusitas masyarakat Lombok. “Digelarnya OPQ di Lombok dapat menjadi salah satu wasilah instrumen mendekatkan diri kepada Allah dan lebih cepat lagi recovery dengan resonansi Alquran,” ungkapnya. (dys)
Halaman 12
PMI Sumbar Bantu Perlengkapan Sekolah bagi Korban Gempa Mataram (Suara NTB) PMI Sumatera Barat (Sumbar) memberikan bantuan sebanyak 2.500 school kit (perlengkapan sekolah) bagi siswa terdampak gempa di NTB. Bantuan ini diserahkan langsung Ketua PMI Sumbar, Aristo Munandar pada Ketua PMI NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat di
Kantor PMI NTB, Kamis (15/ 11). Nantinya bantuan yang diterima ini akan disalurkan ke siswa-siswa yang terdampak gempa bumi di NTB. Ketua PMI NTB, H. Ridwan Hidayat berterima kasih atas bantuan yang diberikan masyarakat Sumbar pada masyarakat NTB, khususnya anak-anak sekolah yang merasakan dampak langsung di lapangan. Bantuan peralatan sekolah yang diterima ini, ujarnya, akan disalurkan pada anak-anak sekolah, mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs di lokasi yang terdampak gempa. Diakuinya, bantuan ini setidaknya mampu meringankan beban anak-anak yang sebelumnya trauma akibat gempa. Apalagi peralatan sekolah ikut rusak oleh gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. ‘’Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak kami. Dan kami akan segera salurkan pada yang membutuhkan,’’ ujarnya. Hal senada disampaikan Ketua PMI Sumbar, Aristo Munandar. Menurutnya, bantuan peralatan sekolah ini merupa-
(Suara NTB/ham)
TERIMA - Ketua PMI NTB H. Ridwan Hidayat (kiri) menerima bantuan peralatan sekolah dari Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar di Kantor PMI NTB, Kamis (15/11). kan bentuk empati masyarakat Sumbar pada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang menjadi korban gempa. Pihaknya mengharapkan bantuan yang diberikan ini memberikan motivasi pada
LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.INGGRIS,B.INDONESIA. Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/085239922229
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HLG STNK R2 HONDA DR 4342 CL NOKA/NOSIN MH1JFH112FK346518/ JFH1E-1345814 AN SURYAWAN HHLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 6998 BM NOKA/NOSIN MH1JF22179K-096435/ JF22E-1095810 NO BPKB G.0444771.0 AN GA UDARI WISTIARI HLG D’SKTR CIREBON
SALON
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
RUPA-RUPA
HILANG
RUPA-RUPA
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
anak-anak untuk lebih semangat dalam belajar. (ham)
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 16 November 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
Berikan Solusi yang Jelas SELEKSI penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini bisa jadi merupakan yang terketat dibandingkan seleksi tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, dalam proses seleksi yang membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit ini, tidak semua formasi yang dibutuhkan daerah atau kementerian/lembaga negara terisi. Sebagian besar pelamar yang sudah mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tidak memenuhi passing grade yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, pelamar yang mengikuti seleksi CPNS di lingkup Pemprov NTB. Hingga Kamis (15/11), baru 18 persen atau 78 orang yang memenuhi passing grade. Sementara formasi yang dibutuhkan sebanyak 433 formasi. Begitu juga dengan daerah lain di NTB, rata-rata mengalami permasalahan sama. Sebagian besar pelamar yang mengikuti tes SKD tidak memenuhi passing grade yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Jika dilihat upaya pemerintah mendapatkan calon pegawai yang memiliki kompetensi dan skill di bidangnya pada proses rekrutmen kali ini patut dihargai. Upaya ini merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah dalam merekrut calon aparatur seperti yang diharapkan. Itu artinya, pola rekrutmen ini menutup ruang bagi siapapun untuk ‘’bermain’’, terutama bagi pihak-pihak yang selama ini dituding memanfaatkan penerimaan CPNS untuk mencari keuntungan. Sudah menjadi rahasia umum, jika pada proses penerimaan CPNS pada tahun-tahun sebelumnya, orang-orang yang sudah lulus bisa diketahui. Apalagi, jika orang yang berada di lingkar kekuasaan menggunakan pengaruhnya untuk memanfaatkan penerimaan CPNS untuk kepentingan pribadinya. Di mana, kolusi dan nepotisme masih ditemukan di lapangan. Namun, kini dengan sistem baru yang dipergunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam merekrut CPNS menutup peluang kolusi dan nepotisme. Pihak-pihak yang ‘’biasa’’ bermain tidak bisa lagi menggunakan pengaruhnya, karena hasil tes bisa diketahui langsung. Apalagi sudah ada batas nilai yang mesti diraih peserta agar bisa lolos ke tahap berikutnya. Ketatnya sistem baru ini ternyata berpengaruh terhadap jumlah pelamar yang lolos seleksi ke tahap berikutnya. Banyak peserta yang tidak lolos ke tahap selanjutnya, meski poin yang diraih minus 1 dari passing grade yang sudah ditentukan. Meski kebijakan yang dilakukan dalam perekrutan CPNS ini sudah cukup baik, tidak ada salahnya kemudian pemerintah pusat mengevaluasi sistem ini. Bagaimana tidak, jika tidak ada kebijakan untuk mengubah sistem ini, maka daerah akan kekurangan formasi. Seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Drs. L. Fathurahman, MSi., banyak formasi yang tidak akan terisi. Apalagi biaya yang dikeluarkan negara untuk penerimaan CPNS tahun ini tidaklah kecil. Sementara untuk melakukan seleksi ulang jelas tidak mungkin dilakukan. Terhadap kondisi ini, pemerintah pusat harus memberikan jalan keluar dalam penerimaan CPNS kali ini, sehingga upaya perekrutan yang dilakukan pemerintah dan dana besar yang dikeluarkan pemerintah tidak sia-sia. Apakah nanti, dalam proses selanjutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan berdasarkan perolehan peringkat saat tes di formasi yang diikuti atau ada kebijakan lain, semuanya tergantung pemerintah pusat. Namun yang penting harus ada solusi yang jelas dalam proses penerimaan CPNS agar formasi dan jatah yang dikeluarkan negara tidak sia-sia. (*)
OPINI
Halaman 14
Memanjangkan Usia Teater di NTB ESTIVAL Teater Modern Pelajar (FTMP) XX kembali digelar di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat (NTB). Bertambahnya jumlah sanggar yang ikut berpartisipasi menunjukan bahwa ekosistem seni pertunjukan di NTB semakin berkembang. Namun, apakah kualitas pertunjukan berbanding lurus dengan jumlah yang ada? Tempo hari, seorang kawan membuka diskusi—di media sosial—tentang proses kreatif para peserta FTMP tahun ini. Menurutnya, pementasan teater realis tidak serta merta harus menghadirkan “bayangan” nyata setting tempat dari imaji naskah ke atas panggung. Jika masih kekeuh membangun setting tempat dengan properti semi permanen, rasanya mengikuti festival berkalikali pun tidak akan meningkatkan kemampuan para siswa dalam memproduksi sebuah pertunjukan teater. Oleh karena itu, ia menyarankan agar para pembina sanggar, juri FTMP, serta panitia penyelenggara— Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Teater Putih FKIP Universitas Mataram—untuk mengadakan semacam lokakarya sebelum festival dilaksanakan. Saran tersebut terasa ketinggalan zaman mengingat lokakarya semacam itu sudah pernah diselenggarakan oleh UKMF Teater Putih; tidak hanya di Pulau Lombok tapi juga di Pulau Sumbawa. Ditelusuri lebih dalam, kemampuan mengolah seni pertunjukan memang tidak lepas dari peran sanggar sebagai rumah kreatif tempat bernaung. Festival hanyalah salah satu dari ruang apresiasi yang dibentuk oleh sesama pekerja seni pertunjukan. Maka tidaklah elok jika menjadikan tim penyelenggara sebagai “kambing hitam” atas minimnya referensi serta pengetahuan sanggar dalam mengolah pertunjukan. Pekan Teater Nasional (PTN) 2018 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat tempo hari pernah mengadakan diskusi mengenai ekosistem seni pertunjukan. Sebagai salah satu peserta, saya mencatat setidaknya ada lima daerah yang masih mengandalkan festival teater pelajar sebagai penjaga ekosistem seni pertunjukan di daerah mereka, yakni Kota Solo di
Oleh: Ilda Karwayu (Komunitas Akarpohon Mataram) Jawa Tengah, Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep di Jawa Timur, Kabupaten Lampung Barat di Lampung, dan Kota Mataram di NTB. Kelima daerah tersebut rajin menyelenggaraan festival teater pelajar setiap tahunnya. Selain akhirnya menjadi program tahunan bagi setiap sanggar yang berpartisipasi, festival ini pun secara tidak langsung telah menjaga ekosistem teater di daerahnya agar tetap lestari—subur dan sehat. Akan tetapi, sayangnya kesuburan ekosistem seni pertunjukan di NTB belumlah sehat. Lantas, siapa yang berperan dalam meningkatkan kualitas agar seni pertunjukan menjadi sehat? Sanggar Harus Terus Belajar Jawabannya adalah sanggar; rumah kreatif yang dirawat oleh para anggotanya. Dalam hal ini tentu saja ekstrakulikuler teater di sekolah. Bagi saya, ekstrakulikuler teater bukan sekedar ruang pengembangan soft skill siswa yang secara otomatis akan ditinggalkan para siswa setelah tamat belajar di sekolah. Teater lebih dari itu. Jika UKMF Teater Putih—selaku sanggar mahasiswa—memberi ruang setiap tahunnya bagi para siswa SMA/ SMK/MA untuk unjuk gigi, maka sudah selayaknya para anggota sanggar sekolah menyambutnya dengan baik. sayangnya, proses belajar mengolah pertunjukan teater sering kali menjadi hal yang remeh bagi anggota sanggar—baik para siswa maupun para pembina/pelatih dari sekolah. Hasrat untuk terus berburu pengetahuan di bidang seni pertunjukan belum menjadi kebutuhan bagi setiap sanggar. Terbukti pada saat pertunjukan banyak bermunculan properti semi permanen, gaya ucap panggung yang monoton, dan kostum serta riasan tokoh yang tidak sesuai konteks naskah. Maka tak heran jika kawan saya memantik diskusi macam di atas. Ia tak salah melontarkan kegeliannya dalam mengamati proses para peserta. Akan tetapi saran tersebut haruslah ditujukan ke pihak yang tepat. Para sanggar partisipan FTMP tentu tidak hanya para pelajar; pel-
RADIO
atih dan pembina dari sekolah pun termasuk yang berperan dalam produksi pertunjukan mereka. Pembina sekolah, meski tidak terjun langsung ke dalam proses kreatif, namun idealnya ia peka terhadap kebutuhan para siswa di bidang seni pertunjukan. Pengadaan akses sumber-sumber ilmu adalah yang paling mungkin dilakukan. Semisal memberikan buku-buku referensi teater, mengajak anggota sanggar menonton pertunjukan teater di Taman Budaya, mengadakan lokakarya dengan menghadirkan narasumber terkait, dan masih banyak lagi. Terlebih untuk pelatih, seni pertunjukan saat ini telah berkembang jauh. Asupan pengetahuan mengenai naskah pertunjukan, ekperimen olah raga/ tubuh/vokal/sukma, dan berita perkembangan seni pertunjukan adalah makanan pokok para pelatih teater! Sama halnya dengan proses belajar di kelas; jika guru tidak gencar melahap pengetahuan terbaru, maka apa yang akan menjadi asupan para siswa di kelas? Hindari sikap merasa puas dengan pengetahuan seni pertunjukan yang dimiliki saat ini saja karena, sekali lagi, pengetahuan akan terus berkembang selama pegiat teater masih terus bergerak. Lalu, dengan adanya peran aktif pembina dan pelatih di atas bukan berarti para siswa anggota sanggar tidak memiliki kewajiban apapun selain menunggu disuapi oleh mereka. Selain rajin berlatih, kesempatan berjejaring dengan kawan sesama anggota esktrakulikuler teater sangatlah penting untuk dijalani. Kemampuan menjalin hubungan baik antar sanggar (sekolah lain) akan menjadi bukti bahwa siswa sekolah yang aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler teater adalah manusia yang pandai bergaul. Salah satu contoh nyata hubungan baik tersebut adalah terbentuknya Himpunan Anak Teater Mataram (HANTAM). Setiap sanggar yang terggabung dalam HANTAM adalah mereka yang telah aktif berpartisipasi dalam FTMP sejak lama. Bahkan hingga saat ini para alumi sanggar dari
sekolah masing-masing pun tetap menjalin hubungan baik. Hingga tak jarang beberapa dari mereka kerap terlibat dalam satu proses pertunjukan teater. Karena sejatinya berproses dalam dunia seni pertunjukan adalah ruang berlatih bagi kita semua; bagaimana cara menyikapi hidup, menempa empati terhadap sesama, dan memantik diri agar terus merenung lebih dalam juga bersikap lebih bijak. Apa yang ditunjukkan di atas panggung adalah refleksi hidup manusia. Jika memainkan naskah buruk, maka apresian—penonton—akan melahap keburukan. Sama pula halnya jika memainkan naskah baik namun dimainkan dengan cara yang buruk, maka jangan harap gagasan dalam naskah tersebut akan tersampaikan dengan baik. Ekosistem seni pertunjukan yang lestari, dalam jangka panjang, akan membentuk masyarakat yang berbudaya. Siapakah masyarakat itu? Kita semua: pegiat teater dan apresian.
POJOK BPJS evaluasi sistem rujukan berjenjang Masyarakat butuh pelayanan yang tak ribet
*** Pajak parkir masih sangat minim
Waspadai terjadinya kebocoran
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 16 November 2018
Penyediaan Huntap, Kunci Utama Percepat Pemulihan Ekonomi NTB Dari Hal. 1 Menurutnya, Pemda perlu melobi kementerian/lembaga untuk mengadakan kegiatan atau pertemuan-pertemuan di NTB. Dengan banyaknya kegiatan kementerian/lembaga yang dibawa ke NTB maka akan kembali menggairahkan sektor pariwisata. ‘’Kalau industrialisasi memang agak sedikit terhambat. Karena daya beli lemah, orang belum fokus bekerja. Jadi boro-boro masyarakat berbelanja produk yang lain. Produk pokok saja mereka harus irit. Saya pikir fokus mereka adalah perumahan. Ini yang jadi persoalan,’’ katanya. Memulihkan ekonomi NTB, Pemda tak bisa jalan sendiri. Namun perlu diskusi dan duduk bersama dengan para pelaku usaha yang ada di daerah ini. Di samping itu, OPD terkait juga harus duduk satu meja mencarikan solusi mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. ‘’Kondisi psikologis masyarakat kita sebelum dan sesudah gempa tentu berbeda. Perlunya intens berdiskusi dari hati ke hati dengan pelaku bisnis di NTB,’’ katanya. Firmansyah mengatakan,
fokus utama Pemda perlu segera menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat korban gempa. Karena faktor hunian inilah yang menyebabkan masyarakat menunda pembelanjaan. Ketika dia menunda pembelanjaan, artinya menyebabkan gairah ekonomi lesu, daya beli menurun. ‘’Kalau daya beli menurun, bagaimana bisa berharap aspek produksi berkembang. Sektor produksi itulah tempat tenaga kerja, income dari rumah tangga berjalan. Saya kira tergantung. Kalau cepat hunian ini ditanggulangi, saya kira tak butuh waktu lama memulihkan ekonomi NTB,’’ ujarnya. Pasalnya, bencana yang terjadi di NTB bukan banjir atau tsunami. Artinya, sektor produksi seperti lahan pertanian masyarakat masih dapat dimanfaatkan. Sehingga masyarakat masih bisa bekerja atau berproduksi. ‘’Mudah-mudahan dua tahun (ekonomi pulih), kalau hunian bisa cepat selesai. Recovery-nya tergantung huniann,’’ tandas Firmansyah. (nas)
MA Menangkan Pemprov NTB pada Sengketa Lahan Poltekpar Dari Hal. 1 Kabupaten Lombok Tengah. Kasasi pun dilayangkan melalui JPN pada Bidang Datun Kejati NTB dan akhirnya dikabulkan. ‘’Putusan MA Kamis pekan kemarin. Kasasi yang kami ajukan dinyatakan dikabulkan hakim MA, ‘’ kata Kasubdit pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tuntutan (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI, Hendrik Selalau, SH., MH kepada Suara NTB Kamis (15/11). Namun itu baru sebatas petikan putusan. Sementara salinan putusan masih ditunggu. Hendrik diketahui adalah mantan Asisten Perdata dan Tata Usaha (Asdatun) Kejati NTB sekaligus yang mengomandoi JPN dalam perkara sengketa lahan Poltekpar. Dimutasi ke gedung bundar Kejagung di bidang serupa, ia tetap memantau perkembangan perkara ini. Namun soal kewenangan tetap ada di Datun Kejati NTB. Ia menjelaskan, mekanisme resmi yang berlaku, putusan Kasasi akan dikirim ke Pengadilan Negeri Mataram, kemudian diserahkan ke JPN Kejati NTB untuk ditindaklanjuti ke Pemprov NTB.
Jelang kasasi, perjalanan perkara ini cukup panjang dalam dua tahun terakhir. Setelah kalah di tingkat banding, JPN dan Pemprov NTB mengajukan kasasi ke MA. Untuk memuluskan upaya kasasi tersebut, Pemprov NTB menyiapkan memori kasasi dan dilampirkan sejumlah bukti kuat yang dibawa ke MA. Bukti-bukti yang disampaikan ke MA tersebut, dokumen sejak mulai pembebasan tanah melalui panitia yang dibentuk bupati, provinsi hingga pusat. Sementara pihak penggugat sempat mendapat angin segar dengan dimenangkannya di tingkat banding. Suryo merasa berhak atas lahan sengketa seluas 41.555 hektare di Puyung, Lombok Tengah itu. Selain itu, dalam putusan PT Mataram, menyatakan sertifikat hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan BPN Lombok Tengah tanggal 19 Agustus 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Produk turunannya seperti sertifikat hak pakai yang menjadi dasar pembangunan Poltekpar Lombok juga tidak sah. (ars)
BPTD Kaji Usulan ’’Extra Trip’’ Lembar - Padangbai Dari Hal. 1 ‘’Kalau tidak didukung tiga kondisi ini, ya akan masalah lagi. Tapi kita lihat factor-faktor itu, dermaganya, armadanya, cuacanya,’’ ujarnya. Tiga situasi itu akan jadi skala ukur kemungkinan menyetujui atau tidak usulan ASDP tersebut. Namun jika penambahan trip adalah solusi terbaik mengurai kemacetan di dua dermaga, maka sangat dimungkinkan disetujui pihaknya. Intinya berbagai upaya dan formula akan ditempuh untuk mengurangi masalah penyeberangan, khususnya di Pelabuhan Lembar. Dia bersyukur, tiga hari terakhir, situasi sudah mulai membaik. Tidak terlihat antrean bongkar muat beberapa jam. Dia berharap, situasi ini dipertahankan dan dapat ditingkatkan tidak saja Persero ASDP, juga para operator atau pengusaha kapal. Sebelumnya, Ombudsman NTB meminta PT. ASDP Indonesia Ferry mengkaji ulang kemungkinan penambahan trip (extra trip) kapal untuk melayani penyeberangan Lembar – Padangbai. Sebab dengan 23 trip saat ini, kondisi penyebrangan lintas provinsi itu sering mengalami keterlambatan bongkar muat. Penambahan trip itu disampaikan ASDP kepada Ombudsman NTB. Dalihnya, untuk mengurai dampak keterlambatan bongkar muat, baik di Pelabuhan Lembar Lombok Barat maupun di Padangbai Bali. Dalam surat itu, ASDP mencatat saat ini ada 32 trip yang melayani penyeberangan dari Bali – Lombok dan sebaliknya. Jumlah itu dianggap tidak cukup, sehingga harus ada enam ekstra trip sehingga menjadi 38 trip. Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta pihak ASDP meninjau kembali kemungkinan penambahan trip tersebut jika dikondisikan pelayanan saat ini, sebab dianggap belum membaik akibat kerap terjadi keterlambatan bongkar muat.
Bongkar muat di Lembar dan Padangbai dilihatnya simpul persoalan ada pada kurang berimbangnya dermaga di dua tempat. Sebab diketahui, di Padangbai saat ini hanya satu yang efektif, sementara dermaga satu lagi dalam perbaikan. Sementara di Lembar ada tiga dermaga dan hanya dua yang dimaksimalkan. Jika dua dermaga belum settle dari segi kuantitas, dikhawatirkan pelayanan akan terus pincang. Ini kemudian menyebabkan terganggunya pelayanan masyarakat di dua pelabuhan. Baginya extra trip bisa saja diberlakukan, namun harus melalui kajian matang, tidak sampai menjadi masalah baru untuk kondisi pelayanan yang masih disoroti saat ini. Terlebih kondisi kapal tidak upgrade, sehingga masih ada kapal yang ‘uzur’ beroperasi dan berpengaruh pada kecepatan. Sementara ASDP dalam pertimbangannya, terjadi peningkatan jumlah penumpang dan barang lintas Bali – Lombok. Penambahan trip itu untuk mengurai kemacetan dan lamanya antre kapal di dua dermaga. Selama ini pemberlakuan ekstra trip yang tidak terjadwal, ikut menjadi biang masalah kemacetan bongkar muat. ASDP ingin membuat kebijakan, empat trip ekstra tak terjadwal sebelumnya dipatenkan menjadi regular yang terjadwal. Dengan penambahan itu, akan diikuti dengan pengurangan waktu sandar atau port time dari 90 menit menjadi 60 menit. Dengan pola pengaturan, port time 60 menit dari Pukul 00.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita untuk tiga trip, port time 90 menit dari pukul 03.30 Wita sampai pukul 17.00 Wita untuk 10 trip dan port time 60 menit pada pukul 18.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita untuk enam trip. (ars)
Halaman 15
Aliran Kepercayaan di NTB Diawasi Mataram (Suara NTB) Berbagai aliran kepercayaan tumbuh dan berkembang di NTB. Aktivitasnya kini dalam pengawasan pemerintah melalui tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) di bawah komando Kejaksaan. Aliran kepercayaan itu ada yang tergolong kelompok lama, sebagian lainnya kelompok atau aliran baru yang tumbuh. Mereka tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara. Keberadaan kelompok kelompok ini dibahas Pakem Kejari Mataram, yang di dalamnya bergabung Polisi, TNI, jaksa, MUI, Kemenag, FKUB. ‘’Hari ini kita koordinasi dan konsolidasi, apakah aliran itu masih eksis atau tidak,’’ kata Kasi Intel Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman, SH usai rapat koordinasi Kamis (15/11). Dalam peraturan Kejaksaan Agung RI, pihaknya
memang punya tugas menganalisa data dan informasi tentang aliran keagamaan, kemudian tindaklanjutnya jika ditemukan pelanggaran dan meresahkan masyarakat, maka akan diambil langkah tegas. ‘’Bisa pembekuan, bisa dihentikan paksa. Sepanjang ganggu keutuhan NKRI, menyerang ras tertentu, meresahkan masyarakat. Nah, itu bisa kita ambil langkah langkah tegas,’’ ujarnya. Ini sesuai dengan Pasal 30 huruf d dan e Undang Undang pokok Kejaksaan terkait pengawasan aliran kepercayaan. Dari hasil koordinasi, ada puluhan aliran baru dan aliran lama yang masih eksis. Aliran lama itu dicontohkannya seperti Ahmadiyah dan Tareqat. Ada juga aliran baru dan mulai jadi tanda tanya masyarakat. Di Lombok Barat, ada laporan salah satu aliran bernama ‘Bangke Oros’. Sedangkan di Lombok Utara ditemukan
nama yang sama ‘Bangke Oros’ namun ditemukan untuk penamaan kitabnya. Informasi awal ini sedang intens dtelusuri Pakem, lebih detail terkait aktivitasnya di tengah masyarakat. Pihaknya akan mengecek agar diperoleh fakta terkait kegiatan kegiatan kelompok tersebut. Hasil rekapan awal, jumlah aliran itu mencapai puluhan. Itu pun hanya terbatas pantauan untuk Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Mataram yang masuk wilayah hukumnya. Terkait respons masyarakat, sejauh ini masih dipantau juga kemungkinan munculnya reaksi berlebihan warga. Pihaknya akan berusaha antisipasi berkembangnya aliran itu jika memang meresahkan masyarakat dan menyesatkan. Jangan sampai, katanya, terjadi pembakaran pemukiman kelompok tersebut dilakukan oleh warga. (ars)
Ribuan Pokmas Belum Terbentuk Dari Hal. 1 Masih ada 6.839 Pokmas yang harus dibentuk. Dipaparkan, untuk KLU, Pokmas yang harus terbentuk sebanyak 4.401 Pokmas. Saat ini baru terbentuk 73 Pokmas. Artinya, masih ada 4.328 Pokmas lagi yang harus dibentuk. Kemudian Lombok Barat, baru terbentuk 47 Pokmas. Masih ada 1.347 Pokmas yang perlu dibentuk. Di Kota Mataram sudah
terbentuk 16 Pokmas. Masih ada 224 Pokmas lagi yang harus dibentuk. Lombok Tengah, masih ada 227 Pokmas yang harus dibentuk. Karena baru 61 Pokmas yang terbentuk. Selanjutnya, Lombok Timur masih ada 544 Pokmas yang harus dibentuk. Saat ini baru 201 Pokmas yang terbentuk. Sumbawa baru 103 Pokmas terbentuk. Masih ada 114 Pokmas lagi yang harus terbentuk. Sedangkan di Kabupaten
Sumbawa Barat (KSB) sudah terbentuk 193 Pokmas. Masih ada 55 Pokmas lagi yang harus dibentuk. Data Pemprov NTB, 807 pokmas dengan 9.748 KK sudah terbentuk. Pokmas yang sudah di SK kan sebanyak 694 Pokmas dengan jumlah 8.156 KK. Sementara data BRI, rekening Pokmas yang terbentuk baru 666 atau 9.772 KK. Rekening Pokmas yang sudah terisi 375 dengan jumlah 5.801 KK. (nas)
Fokus dari Hulu ke Hilir Dari Hal. 1 Wagub menekankan bahwa program-program yang muaranya berawal dari kesadaran masyarakat itu tidak gampang. Kita harus duduk bersama tidak mungkin program seperti ini bisa dilakukan secara parsial satu-satu. Masalah ini berhubungan dengan mindset masyarakat. Pola hidup dan masalah prioritas yang ada di dalam pikiran masyarakat masing-masing. ‘’Mudah-mudahan dengan komitmen bersama ini kita tidak hanya tanda tangan di atas kertas tetapi riil di lapangan. Program ini betul-betul kita perhatikan jadi saya memang niatkan untuk hadir di sini karena bagi saya program-program seperti ini merupakan program yang sangat penting,’’ tegas Rohmi.
Wagub juga mengajak pemangku amanah yang hadir pada acara tersebut untuk memperhatikan betul masalah sampah, lingkungan, sumber mata air, hutan gundul, sanitasi, dan masalah gizi buruk dalam rancangan APBD 2019. ‘’Mari utamanya para pemimpin daerah dan juga tentunya di support oleh Yayasan PLAN Internasional Indonesia dan lain-lain segera kita yakinkan bahwa setiap gerakan kita adalah gerakan yang komprehensif,’’ ajaknya. Sehingga tidak ada yang kita sesalkan nantinya. Kita sudah invest begitu besar, bekerja begitu banyak. Sudah buang energi dan biaya yang tidak sedikit. Tapi ujungujungnya kembali ke nol, yang ternyata penyebabnya simple. Hanya karena kita tidak rencanakan semuanya secara
komprehensif. ‘’ Kalau kita semua gotong royong dan betul-betul fokus dari hulu ke hilir semua tidak akan sia-sia,’’ kata Rohmi. Dalam kesempatan yang sama, Dini Widyastuti, Direktur Yayasan PLAN Internasional Indonesia menyampaikan bahwa, Proyek Winner and Water for Women ini merupakan pilot project yang sudah dilakukan di NTT dan NTB yang fokus utamanya untuk membangun Sanitasi Total Berbasis Masyarakat seperti tertuang dalam SDGs tujuan keenam. ‘’Proyek ini merupakan salah satu program yang penting, dalam penanggulangan stunting, kesetaraan anak perempuan dan tumbuh kembang anak serta pengembangan interpreunership,’’ katanya. (nas)
Baru 18 Persen Pelamar CPNS Pemprov NTB Penuhi ’’Passing Grade’’ Dari Hal. 1 Fathurahman mengatakan, bukan berarti Pemda ingin menghilangkan passing grade. Passing grade harus tetap ada untuk menjadi standar. ‘’Tapi mungkin dari sisi perengkingan, lebih memenuhi harapan. Artinya lebih banyak yang bisa tertampung untuk mengikuti tes berikutnya, tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB),’’ katanya. Diharapkan, jumlah peserta yang ikut tes SKB tiga kali dari jumlah formasi yang tersedia. Sehingga itu bisa ada perengkingan, tetap dengan passing grade dengan batas nilai minimal secara akumulatif 298. Tanpa melihat ambang batas nilai untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU) dan tes karakteristik pribadi (TKP). ‘’Harapan kita bisa dipenuhi dari akumulatif. Yang penting dia bisa dirangking mulai dari 298 ke atas,’’ kata Fathurahman. Ia mengaku agak miris juga melihat hasil tes SKD CPNS tahun ini. Pasalnya, ada pelamar yang tidak lulus passing grade lantaran kurang satu poin pada TKP. Misalnya pada tes TKP ada yang memperoleh nilai 142, terpaksa harus gigit jari karena passing grade untuk TKP sebesar 143. ‘’Banyak kasusnya seperti itu terutama di TKP. Karena di TKP itu nilainya tidak mutlak. Nilai di-grade-kan 1 - 5. Itu yang memang banyak terjadi perbedaan tipis dengan passing grade di sana. Ratarata di TKP mereka memenuhi kendala,’’ katanya. Bahkan, kata Fathurahman, ada pelamar yang nilai akumulatifnya 392 tetapi tak lulus passing grade. Karena nilainya di salah satu tes tak memenuhi passing grade yang telah ditetapkan. Menyikapi persoalan minimnya pelamar CPNS yang lulus tes SKD, Pemprov akan mengumpulkan seluruh kabupaten/kota Senin pekan depan. Dari pertemuan itu akan ada rekomendasi yang
akan disampaikan ke pemerintah pusat. Jangan sampai formasi CPNS yang telah ditunggu Pemda selama empat tahun, setelah dapat jatah tak terisi juga. ‘’Demi keberlangsungan pemerintahan di daerah. Karena setiap tahun juga banyak yang pensiun dan perpindahan pegawai. CPNS yang jadi tumpuan daerah di kemudian hari,’’ pungkasnya. Data BKD NTB, sebanyak 54.388 pelamar pada 11 Pemda di NTB dinyatakan memenuhi syarat mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018. Sementara jumlah formasi yang diperebutkan sebanyak 3.186 formasi CPNS Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota. Jumlah pelamar CPNS NTB 2018 sebanyak 62.636 orang. Di mana, sebanyak 8.248 orang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS). Yang memenuhi syarat ikut seleksi tes SKD sebanyak 54.388 orang. Total formasi seluruh Pemda di NTB 3.186 formasi. Untuk Pemprov NTB sebanyak 5.584 pelamar akan memperebutkan 433 formasi. Kemudian, Kota Mataram 6.775 pelamar akan memperebutkan 262 formasi, Lombok Barat sebanyak 7.323 pelamar akan memperebutkan 219 formasi. Selanjutnya, Lombok Tengah sebanyak 3.040 pelamar akan memperebutkan 481 formasi, Lombok Timur 5.918 pelamar akan berebut 225 formasi. Lombok Utara sebanyak 3.952 pelamar akan memperebutkan 274 formasi. Sumbawa Barat 2.435 pelamar akan memperebutkan 238 formasi, Sumbawa 4.621 pelamar memperebutkan 275 formasi, Dompu 4.197 pelamar akan memperebutkan 229 formasi. Selanjutnya Bima dan Kota Bima masing-masing 8.793 pelamar dan 1.313 pelamar akan memperebutkan 352 formasi dan 198 formasi. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana
mengatakan passing grade tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu dan dalam seleksi CPNS setiap peserta dituntut harus memiliki kompetensi untuk masingmasing materi seleksi. Dikutip dari laman bkn.go.id, Kepala BKN menjelaskan bahwa Tes Karakteristik Pribadi (TKP) saat ini merupakan salah satu materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menjadi pembicaraan hangat dalam SKD CPNS 2018. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pendapat sejumlah peserta SKD yang menilai TKP terbilang cukup sulit dengan nilai ambang batas yang sangat tinggi, sehingga banyak peserta tidak lulus. Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN menyampaikan bahwa pemerintah kini sedang mencari alternatif untuk mendapatkan peserta sejumlah tiga kali formasi dalam SKD dan untuk mengisi kekosongan formasi. ‘’Alternatif tersebut mungkin tidak dengan menurunkan passing grade karena passing grade tersebut sudah batas minimum. Namun kemungkinan alternatif lain adalah dengan sistem ranking. Karena banyak peserta yang mendapatkan nilai tinggi dalam materi lain tetapi tidak memenuhi passing grade salah satu item SKD. Hal tersebut mungkin sebagai alternatif untuk memenuhi formasi terutama untuk formasi bidangpPendidikan dan kesehatan,’’ jelasnya. Bima juga mengunjungi peserta SKD yang sedang menunggu pelaksanaan sesi ketiga untuk formasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuka 1200 formasi. Bima menjelaskan, kepada para peserta bahwa soal TKP dibuat untuk mengetahui respons peserta atas sebuah kejadian atau masalah di masa depan. ‘’Karena memang target rekrutmen tahun ini adalah menjaring mereka yang siap menghadapi tantangan birokrasi pada 20-30 tahun mendatang,’’ pungkasnya. (nas)
(Suara NTB/ist)
TERIMA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menerima rombongan Dubes Republik Polandia di ruang kerjanya, Kamis (15/11).
Dubes dan Perwakilan Tiga Universitas Polandia Berkunjung ke NTB Mataram (Suara NTB) Usaha Pemprov NTB untuk mengirimkan putra putri daerah menempuh pendidikan di luar negeri, kian hari semakin menunjukkan hasil. Setelah bulan Oktober lalu 13 siswa diberangkatkan ke Polandia melalui program beasiswa, pada Kamis (16/ 11) bak gayung bersambut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menerima kunjungan Duta Besar Republik Polandia untuk Indonesia, Beata Stockzynska, di ruang kerjanya. Kerjasama pendidikan, yang menjadi fokus kerjasama yang telah dan akan digagas terus antara NTB- Polandia menjadi topik pertemuan Gubernur NTB dan Dubes Polandia, yang saat itu datang bersama perwakilan tiga universitas besar di negaranya. Kepada gubernur, Beata menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik rencana Pemprov NTB, untuk mengirim seribu siswa per tahun, untuk belajar ke luar negeri, melalui program beasiswa. ‘’Kami menjadikan NTB sebagai daerah prioritas penerima beasiswa. Universitas terbaik kami di Polandia, siap menerima siswa asal NTB. Berbagai program jurusan dapat dipilih, seperti ilmu budaya, ekonomi, keuangan, ilmu teknik informatika, teknik mesin dan kelautan,” jelasnya. Di hadapan sejumlah rektor universitas dan sekolah tinggi di NTB yang saat itu hadir mendampingi gubernur, Dubes Polandia saat itu juga meyakinkan bahwa, Polandia adalah negara yang nyaman sebagai tujuan belajar. Di samping itu warga negaranya juga ramah dan penuh toleransi atas perbedaan suku bangsa dan agama. Hingga saat ini, berbagai negara di Asia seperti Malaysia, Jepang, Thailand juga mempercayakan siswanya untuk menempuh pendidikan tinggi di sana. Di samping kerjasama pen-
didikan, Dubes juga menyatakan, pihaknya sangat tertarik dengan segala potensi yang dimiliki NTB, serta kesiapannya membuka peluang kerjasama. Bukan hanya di bidang pendidikan (peningkatan SDM saja), tapi juga berharap kerjasama bisa diperluas di berbagai sektor seperti investasi dan bisnis. Menyambut baik, gubernur meyakinkan kepada Dubes, bahwa putra putri NTB yang dikirimkan adalah bukan murid biasa melainkan murid spesial, yang ia yakin, mampu dan pasti akan jadi pemimpin Indonesia di masa depan. Gubernur juga menjelaskan, mengapa pihaknya memilih Polandia karena negara itu siap dan memiliki program kuliah gratis untuk tingkat S2. Di samping biaya hidup di Polandia yang terbilang cukup terjangkau. ‘’Polandia juga terletak di jantung Eropa, maka bersekolah di sana, akan memperluas cakrawala terhadap beberapa negara besar di eropa sekaligus,’’ terangnya. Sementara untuk teknis penyaringanawardee,gubernurmenyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing kampus. Silakan kampus yang memutuskan, siapa yang akan dikirim. Nanti bersama tim seleksi dari provinsi kita akan persiapkan dan pastikan bahwa yang dikirim merupakan siswa terbaik. ‘’Setiap kampus diberi jatah 10-20 siswa penerima beasiswa. Bagian saya adalah membantu “stundent prepare english” , supaya dapat memenuhi persyaratan. Kita akan beri pelatihan bahasa. Saya juga berharap, sesegera mungkin bisa disusun draf kerjasama antara universitas kita di NTB, dengan kampus di Polandia. Sehingga target kita untuk mengirim sebanyak mungkin siswa, guru maupun dosen ke luar negeri, melalui program S2 maupun doktor, bisa segera tercapai. (r)
Belanja Pegawai Melonjak Jadi Rp1,6 Triliun Dari Hal. 1 Atau berkurang Rp306,93 miliar atau 31,43 persen dibandingkan APBD murni 2018. Wagub mengatakan, prioritas pembangunan tahun 2019 diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Dalam RKPD 2019 telah ditetapkan lima prioritas daerah. Yakni percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Kemudian pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata. Serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Kemudian prioritas daerah tersebut dijabarkan dalam 21 program prioritas tahun 2019. Yakni percepatan penurunan kemiskinan berbasis desa. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; peningkatan daya beli masyarakat miskin; integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran; peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja; revitalisasi pendidikan kejuruan; perencanaan berbasis data terpadu dan spasial; peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan; peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan; peningkatan pelayanan gizi masyarakat; hilirisasi produk pijari (sapi, jagung, rumput laut, ikan). Selanjutnya peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif; peningkatan produksi dan keamanan pangan; pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan; pembangunan sarana prasarana sumber daya air; pembangunan sarana prasarana perhubungan; pembangunan sarana dan prasarana dasar di destinasi wisata; modernisasi sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan; peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan; peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan. Serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tahun 2019 yang merupakan
tahun pertama perwujudan NTB Gemilang, kata Wagub, prioritas daerah tersebut diselaraskan dengan lima pilar pembangunan. Yaitu pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi industri, pembangunan sosial dan kebudayaan, pembangunan pedesaan dan lingkungan serta pembangunan pariwisata. Kelima pilar tersebut difokuskan pada lima belas komitmen pembangunan. Seperti mengirim 1000 putra/putri NTB sekolah ke luar negeri. Mengembangkan jaminan kesehatan bagi orang miskin dan layanan posyandu yang unggul dan berkualitas. Memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan dan kesehatan. Memudahkan modal usaha dan akses keuangan bagi masyarakat dan mengembangkan sains dan tekno-industrial park serta rumah industri kreatif. Mendorong pengembangan industri olahan dan menghadirkan industri permesinan, memantapkan islamic center sebagai pusat peradaban. Mengembangkan NTB Care sebagai sistem penanganan masalah sosial darurat cepat tanggap. Memfasilitasi pelayanan pada penyandang cacat dan masalah social. Mendorong pesantren sebagai pusat gerakan perubahan sosial dan cultural. Mendorong pengembangan desa wisata potensial dan BUMDes potensial. Mendorong penggunaan energi terbarukan dan menuntaskan kebutuhan air bersih, rumah layak huni, irigasi dan bendungan. Pengembangan desa pesisir dan lingkar hutan yang produktif dan ramah lingkungan; memperbanyak penerbangan domestik dan internasional. Serta optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis Mandalika dan Samota untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Guna mewujudkan pencapaian prioritas daerah tersebut, penyusunan program dan kegiatan tahun 2019 menggunakan pendekatan money follows program dengan memprioritaskan belanja pemerintah sesuai prioritas daerah melalui pola tematik, holistik-integrated dan spasial,’’ jelasnya. Sehingga diharapakan belanja makin berkualitas dan tepat sasaran. Untuk mencapai prioritas daerah tersebut. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 16 November 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Optimalisasi Peran Kampung KB
Menekan Kasus Pernikahan Dini Praya (Suara NTB) Kasus nikah di usia dini menjadi salah satu persoalan yang cukup pelik yang dihadapi pemerintah provinsi NTB sejauh ini. Sehingga menekan angka kasus nikah dini memang jadi prioritas pemerintah saat ini. Dengan berbagai cara dan upaya. Mengingat, implikasi dari tingginya kasus nyata begitu luas. Karena bisa mempengaruhi target capain pembangunan di sektor pendidikan hingga kesehatan. Kemunculan program kampung Keluarga Berencana (KB) sendiri salah satu hajatan untuk bisa mendukung upaya menekan angka kasus nikah dini. “Kampung KB ibarat miniatur negara. Di mana di dalam kampung KB, progam-progam yang tengah digalakkan juga ada di situ,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS., saat sosialisasi pengembangan program lini
lapangan di kampung KB dengan mitra di Kampung KB “Harapan Keluarga” Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Rabu (14/11). Jadi di Kampung KB bukan hanya bicara soal program KB semata. Tapi bagaimana bisa mendukung penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dimulai dari dusun atau kampung. Termasuk persoalan kasus nikah dini yang tinggi tersebut. Peran kampung KB dalam memberikan solusi juga sangat diharapkan. Melalui kampung KB, masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak buruk kasus nikah dini serta pentingnya menikah di usia dewasa atau matang. Sehingga kesadaran masyarakat akan tumbuh. Yang pada akhirnya bisa menekan kasus nikah dini itu sendiri. “Jadi banyak hal dan per-
Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makrifuddin, M.Si., bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra.Hj. Ermalena, MHS., (kiri) menyerahkan bantuan tandon air ke pengurus kampung KB Harapan Keluarga
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra.Hj. Ermalena, MHS., menjelaskan soal program kampung KB
soalan yang bisa diselesaikan di kampung KB. Dan, memang itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga lahirlah program kampung KB ini,” jelasnya seraya menegaskan, peran kampung KB akan bisa maksimal kalau para pengurusnya juga berkerja dengan optimal. Kinerja para pengurus kampung KB tentu tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga dukungan dan peran serta aktif seluruh elemen masyarakat di kampung KB sangat diharapkan. “Kedepan diharapkan kampung KB bisa benar-benar berfungsi optimal. Sebagai pembinaan dan pengembangan masyarakat di tingkat dusun,” timpal Ermalena. Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs Lalu Makrifuddin, M.Si., menjelaskan, sebagai miniatur negara peran kampung KB dalam mendukung
Kepala BKKBN perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makrifuddin, M.Si., menyerahkan hadiah ke warga
Kepala DP3AP2KB Loteng, H. Mulyardi Yunus menyerahkan hadiah ke warga
Genangan Air Berpotensi Cemarkan Lingkungan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi mengajak warga untuk waspada pada kondisi cuaca saat ini. Pasalnya curah hujan yang tinggi berpotensi menimbulkan genangan dan memicu tercemarnya kondisi lingkungan. “Ini makanya kita ajak warga untuk waspada, terutama sekali menjaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan lagi,” ujarnya. Pihaknya saat ini memang tengah melakukan pengecekan terhadap kondisi tanah, udara dan air di Kota Mataram. Dengan curah hujan yang tinggi membuat debit air semakin tinggi dan menimbulkan genangan. Salah satu yang dikhawatirkan ialah soal kesehatan warga. “Kita tahu kandungan e-coli air sungai kita ini sangat tinggi. Makanya kalau curah hujan tingg i , ini Irwan Rahadi
harus diwaspadai. Kalau air naik, berpotensi menimbulkan penyakit,” ujarnya. Apalagi jika air sungai itu membawa berbagai jenis kotoran. Baik itu kotoran manusia, kotoran hewan bahkan kotoran dari limbah. Ini sangat memicu perkembangan bakteri dan mudah menjangkit masyarakat. “Kita imbau agar menjaga lingkungan. Ini kan memang musimnya hujan, jadi kita yang harus waspada. Salah satu caranya dengan tidak membuang sampah di sungai,” ujarnya. Ia berharap tidak ada kejadian seperti banjir atau genangan air. Melihat kondisi air di sungai yang ada di Kota Mataram ini sangat tidak baik untuk kesehatan. Jika itu masuk ke rumah warga, maka potensi penyakit seperti diare, gatal-gatal dan lainnya akan mudah menjangkiti warga. “Intinya sekarang kita sedang lakukan pengecekan. Kita bisa lihat hasilnya nanti. Tapi kalau soal kandungan air sungai, itu sebagian besar mengandung bakteri. Jadi warga harus hati-hati sekali,” demikian Irwan. (lin)
(Suara NTB/lin)
Lotim Segera Ajukan Penetapan UMK ke Gubernur Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan mengajukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) setelah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Penetapan UMK Lotim dipastikan lebih tinggi dari UMP provinsi NTB yang sudah ditetapkan sebesar Rp Rp2.012. 610. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (15/11), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (HI-Jamsos) pada Disnakertrans Lotim, Ir. H. Anang Sumbawanto menjelaskan, terkait dengan UMK yang harus ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, sudah ada aturan bahwa harus lebih tinggi dari UMP. Sementara dari hasil pertemuan dengan dewan pengupahan, Serikat Pekerja Nasional (SPN), SPS dan Apindo, BPS dan sejumlah pihak terkait lainnya, di mana terdapat kesepakatan yang disesuaikan juga dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang digunakan. Sehingga ditemukan adanya kenaikan UMK.
pembangunan sangat diharapkan. Kampung KB diharapkan bisa menjadi motor penggerak dari peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga SDM masyarakat di kampung KB bisa lebih baik. Karena kualitas SDM yang baik itu sangat menentukan maju tidaknya suatu daerah atau bangsa. “Suatu daerah atau bangsa baru bisa dikatakan maju kalau kualitas SDM masyarakatnya tinggi. Karena semakin tinggi kualitas SDM masyarakat suatu daerah atau bangsa itu bisa menentukan daya saing daerah atau bangsa tersebut,” tegasnya. Tapi bagaimana kualitas SDM masyarakat bisa baik, kalau kasus nikah dininya tinggi. Karena dari kasus nikah dini, banyak persoalan yang bisa timbul. Mulai dari angka kasus putus sekolah hingga kasus ke-
Anang tidak bisa menyebutkan UMK yang diusulkan sebelum dilakukan penetapan oleh gubernur. Dalam penetapan UMK memiliki rumus tersediri. Posisi penetapan UMK Lotim hingga saat ini masih merangkum dari hasil pertemuan yang dilakukan bersama dewan pengupahan. Akan tetapi sebelum tanggal 21 November 2018 sesuai batas yang diberikan untuk semua kabupaten/kota se-Indonesia, maka dipastikan sudah melakukan surat permohonan ke gubernur melalui surat keputusan bupati terkait penetapan UMK Lotim untuk tahun 2019. Disebutkannya bahwa pada tahun 2018, UMK Kabupaten Lotim berada pada posisi nomor 9 dari bawah yakni sebesar Rp1.831.000. Sehingga pada tahun 2019 dipastikan akan mengalami peningkatan di atas UMP NTB sebesar Rp2.012.610. Setelah dilakukan penetapan UMK Lotim oleh gubernur, maka UMK yang sudah ditetapkan itu harus berlaku per 1 Januari 2019. “Saat ini surat sedang beredar di dewan pengupahan dari hasil pertemuan itu dan yang disepakati.”jelas Anang. (yon)
(Suara NTB/kir)
Kepala BKKBN perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makrifuddin, M.Si., bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra.Hj. Ermalena, MHS., Kepala DP3AP2KB Loteng, H. Mulyardi Yunus serta pejabat BKKBN perwakilan NTB saat sosialisasi dan pengembangan program kampung KB di Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Rabu (15/11). kerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sehingga untuk bisa menekan kasus putus
sekolah, kekerangan seksual anak di bawah umur serta persoalan lainnya, kasus nikah dini
harus dituntaskan. Dan, dalam hal ini kampung KB diharapkan bisa mengambil peran. (kir/*)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra.Hj. Ermalena, MHS., menyerahkan hadiah ke warga
Warga Desa Tanak Beak Batukliang Loteng tampak antusias mengikuti acara
Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makrifuddin, M.Si., berbicara di hadapan warga Desa Tanak Beak Batukliang Loteng
Desa Ranjok Gelar Seleksi Kadus Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari menggelar seleksi perangkat kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus), menyusul tanggal 16 Desember mendatang masa jabatan para Kadus ini habis. Selain itu, Seleksi Kadus ini perlu dilakukan agar tidak bentrok dengan pelaksanaan Pilkades serentak yang digelar bulan depan. Terdapat empat Kadus yang diseleksi, masing-masing Ranjok Lama, Ranjok Baru, Jaga Pati dan Dasan Geres.
“Kami menggelar Seleksi 4 jabatan perangkat kewilayahan atau Kadus yang berakhir masa jabatan 16 Desember ini,” jelas Plt kades Ranjok, Arbain, kemarin. Tahapan seleksi sudah digelar sejak sebulan lalu mulai dari sosialisasi dan pendaftaran dan saat ini dilakukan tes tulis. Dalam tes tulis ini ada salah satu calon tidak hadir sehingga otomatis gugur. Setelah tes tulis, hari ini diadakan tes uji kelayakan dan kepatutan. Dalam tes ini, Kapolsek, camat, danramil
dilibatkan untuk melakukan wawancara para calon. Diakui pelaksanaan seleksi ini memang mepet dengan Pilkades, namun dipastikan mengacu aturan sebab menggunakan panitia berbeda. “Ini kami lakukan supaya Lebih konsentrasi untuk pelaksanaan pilakades,” ujarnya. Ia menambahkan, Kadus saat ini menjabat masih aktif hingga berakhir sampai 16 Desember nanti. Sebab pelantikan Kadus hasil seleksi ini dilaksanakan tanggal 17 Desember selesai pilakdes. Pelaksanaan seleksi
ini sudah dikonsultasikan ke kecamatan dan Pemda. Sekretaris Camat Batulayar, Mudasir mengatakan pelaksanaan seleksi perangkat kewilayahan ini mengacu Perbup nomor 9 tahun 2017, tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, Perbup nomor 10 tentang SOTK. Tentu aturan ini mengacu pada Permendagri. “Pelaksanaan mengacu perbup nomor 9 itu, sebab perda tentang desa sendiri belum diketok perubahannya,” jelas Mudasir. (her)