Edisi Selasa 16 Oktober 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 16 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 182 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan TPPU BUMD

Naik ke Penyidikan, Penetapan Tersangka Menyusul

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Hanya saja, sejauh ini belum ditetapkan tersangka karena masih proses pendalaman penyidikan.

Penetapan naik ke penyidikan diawali gelar perkara Kamis (11/10) lalu oleh Pidsus Kejati NTB. ‘’Setelah disepakati, per hari ini (kemarin), kasus TPPU sudah naik ke tahap penyidikan,’’ ujar Aspid-

sus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, Senin (15/ 10). Pertimbangan peningkatan status setelah cukup bukti di tahap penyelidikan.

Posisi kasus ini masih penyidikan umum. Sehingga be-

lum bisa ditetapkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab (tersangka).

Dalam pemeriksaan berikutnya, menurut Aspidsus, akan

tersangkanya. ‘’Kita penyidikan umum dulu. Dari penyidikan itu kita lihat, seperti apa dan siapa tersangkanya,’’ kata Aspid-

Setelah disepakati, per hari ini (kemarin), kasus TPPU sudah naik ke tahap penyidikan

‘’

Ery Ariansyah Harahap diperkuat lagi bukti dan keterangan saksi. Kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara untuk disusul dengan penetapan siapa

sus. Ia memberi gambaran, calon tersangka memungkinkan dari berbagai kalangan.

Mengingat kasus itu juga terdapat tindak pidana awal, terkait kasus korupsi. Terbuka peluang, tersangka dalam kasus pemberian kredit ber-

masalah itu juga jadi tersangka dalam kasus yang sama. ‘’Bisa jadi nanti tersangkanya sendiri-sendiri (kasus TPPU dan kasus awal). Atau yang jadi tersangka di pidana awal, akan jadi tersangka juga di TPPU, bisa juga seperti itu,’’ ungkapnya.

Selanjutnya yang dilakukan adalah fokus mengejar aliran dana TPPU tersebut. Sejauh ini Kejati belum membuka apa saja aset dan alur aliran dana hasil dugaan pencucian uang salah satu BUMD NTB tersebut. Alasannya masih dalam pengembangan di tingkat penyidikan. Aset yang ditemukan berupa tanah dan bangunan adalah agunan untuk jaminan kredit dalam tindak pidana awal. Rencananya akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Sementara untuk tindak pidana pencucian uang, konteksnya menurut Aspidsus, fokus

pada pencairan bertahap Rp6,2 miliar. Uang itu tidak sesuai peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan lain. ‘’Ketika kredit Rp6,2 miliar itu cair, dia pakai apa saja uang itu? Itulah TPPU-nya.

Dalam kasus ini, uang itu yang kita selamatkan. Kalau dipakai untuk belanja dan transfer ke keluarga atau debitur, kita lacak terus ke sana,’’ paparnya.

Tidak menutup kemungkinan dana bertahap pencairan Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp500 juta dan Rp200 juta itu dibagi-bagi ke keluarga dan kolega calon tersangka.

Ini akan terlacak dari proses transaksi berdasarkan dokumen dari PPATK. ‘’Jadi uangnya bisa jadi bergerak terus, kita cek terus kemana penggunaannya. Siapa terlibat,’’ tandasnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ron)

GEDUNG RUSAK-Rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang rusak akibat gempa mendesak dilakukan. Siswa SMPN 14 Mataram yang belajar di dalam tenda karena gedungnya rusak. Kondisi pembelajaran di tenda yang tidak kondusif membuat pihak sekolah mengurangi durasi jam pelajaran.

GUBERNUR NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengaku kagum dengan kemajuan yang dialami Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Orang nomor satu di Bumi Gora ini pun mengaku, Loteng sangat menjanjikan dan punya potensi untuk menjadi daerah maju. Dengan banyaknya proyekproyek besar didaerah ini.

Untuk itu, Dr. Zul – sapaan akrab Gubernur NTB ini mengajak semua lapisan masyarakat Loteng mempersiapkan diri. Dalam menghadapi kemajuan di masa yang akan datang. Jangan sampai masyarakat di daerah ini hanya jadi penonton di daerah sendiri. Tetapi harus menjadi pelaku.

H. Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/humasntb)

Realisasi Masih Minim MUSIM hujan diprediksi akan melanda NTB mulai November mendatang. Sementara masih banyak korban gempa masih tinggal di pengungsian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, realisasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban gempa baru 15.700 unit.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir.H. Mohammad Rum, MT yang dikonfirmasi usai rapat evaluasi penanggulangan bencana di Kantor Gubernur, Senin (15/10) sore mengatakan masih banyak huntara yang dibutuhkan korban gempa.

Bersambung ke hal 15 H. Mohammad Rum

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dipanggil mendadak oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), Senin (15/10) siang. Usai menghadiri peringatan HUT Lombok Tengah (Loteng), gubernur langsung terbang ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi.

Gubernur bersama Kepala BNPB, Menteri PUPR dan Kepala BPKP bertemu Presiden. Pertemuan itu membahas soal pencairan dana bantuan stimulan kepada korban bencana NTB. ‘’Bersama bertemu Presiden agar proses pencairan dana ke masyarakat tidak ribet,’’ tulis gubernur melalui akun media sosialnya.

Setelah pertemuan dengan Presiden, prosedur dan proses pencairan bantuan yang tadinya 17 lembar kini hanya menjadi satu lembar saja. ‘’Dengan begini dana akan lebih mudah cair segera,’’ tulis orang nomor satu di NTB ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

BERTEMU PRESIDEN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah foto bersama Kepala BNPB, Menteri PUPR dan Kepala BPKP usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (15/10) siang.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa

NTB Dapat Bantuan Bank Dunia Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendapatkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan memperoleh dana dari Bank Dunia untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa. Bank Dunia memberikan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 1 miliar dollar Amerika atau sekitar Rp15 triliun untuk penanganan bencana gempa NTB dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda NTB, Ir. H.

Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dalam rapat evaluasi penanggulangan bencana gempa di Kantor Gubernur, Senin (15/10) sore. Meskipun sudah mendapatkan kepastian NTB akan mendapatkan dana tersebut, namun Ridwan belum menyebutkan jumlahnya. ‘’Untuk gempa NTB dan Sulteng, insya Allah kita akan dapat bantuan dari Bank Dunia sebesar 1 miliar dolar.

Kita diminta untuk segera.

Pemerintah yang pinjam Rp15 triliun,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15

Wagub Minta Pimpinan OPD Gesit Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta penyusunan dan penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2018-2023 jangan sampai molor. Dalam kondisi penanganan pascabencana seperti saat ini, Wagub meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus gesit.

Ia meminta penyam-

paian rancangan RPJMD NTB lima tahun ke depan agar disampaikan ke DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, 26 Oktober mendatang. ‘’Jangan sampai molor.

Sekarang waktu yang ada betul-betul kita manfaatkan mem-fix-kan penyusunan RPJMD. Tidak ada OPD nanti yang tidak ngeh dengan isi RPJMD,’’ tegas Wagub saat rapat pimpinan di Kantor Gubernur, Senin (15/10) sore.

Dikatakan, seluruh OPD

masih punya waktu untuk memahami rancangan RPJMD 2018-2023 sebelum disampaikan ke DPRD untuk dibahas.

Sehingga semua OPD diminta memahami betul seluruh isi dari rancangan RPJMD yang ada.

Sehingga program atau kegiatan OPD inline dengan perencanaan lima tahun ke depan.

RPJMD NTB lima tahun ke depan juga harus inline dengan RPJMN. Dalam pembangunan lima tahun ke depan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

RAPIM- Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memimpin rapim di Kantor Gubernur, Senin (15/10) sore.

Turut hadir Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti

Inspektorat dan BPKP Inventarisir Proyek Mangkrak

(Suara NTB/dok)

Ayi Riyanto

Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB join audit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun menginventarisir sejumlah proyek mangkrak. Sudah ada beberapa aset terdata dan diperiksa efektivitasnya.

Kerjasama audit itu dibenarkan Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si dan Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto, Senin (15/10). Kedua pihak sudah bekerjasama menurunkan tim mengidentifikasi sejumlah aset Provinsi NTB yang tak difungsikan maksimal. ‘’Sekarang pendataan masih

berjalan. Belum bisa kita informasikan apa saja aset itu.

Tapi intinya sedang berlangsung inventarisasi,’’ kata Ayi Riyanto. Audit itu atas permintaan Pemprov NTB, ditindaklanjuti Inspektorat.

Ia menyebut audit ini termasuk kategori Audit untuk Tujuan Tertentu karena permintaan diajukan secara khusus. Langkah ini pernah ditempuh ketika KPK meminta pihaknya mengaudit proyek PLN pusat yang ada di NTB. Belum dipastikan kapan audit berakhir karena timnya masih terus bekerja. Juga soal berapa aset yang diperiksa dan sejauhmana efektivitas pe-

manfaatannya. ‘’Makanya kita cek satu satu dulu. Semua kita lihat dulu satu satu. Hasilnya kita koordinasikan dengan Inspektorat,’’ kata Ayi Riyanto.

Dua diantara yang sudah tercatat adalah proyek kakap itu pembangunan Techno Park di bypass Labuapi dan Horti Park di Batukliang Lombok Tengah. Beberapa proyek sudah dimanfaatkan, namun sebagian masih mangkrak.

Ibnu Salim juga membenarkan timnya sudah turun bersama BPKP. Dari informasi awal diperolehnya, ada yang sudah dimanfaatkan. ‘’Ada juga yang belum.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

TO K O H Jangan hanya Jadi Penonton

Gubernur Bertemu Presiden, Pencairan Dana Bencana Tak Lagi Ribet

Ibnu Salim

SUARA NTB Selasa, 16 Oktober 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lapak di Cilinaya Dibongkar Mataram (Suara NTB) Setelah lama tertunda, Pemkot Mataram akhirnya membongkar lapak di Jalan Cilinaya, Kelurahan Cilinaya, Cakranegara, Senin (15/10). Pembongkaran tersebut melibatkan anggota TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Dinas Perdagagan, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram selaku leading sector, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, pembongkaran bangunan ini sudah sesuai prosedur. Sebelum pembongkaran, pihaknya telah dua kali memberikan surat teguran sampai dikeluarkannnya surat perintah pembongkaran bangunan (SP2B) oleh Walikota.

Toleransi hingga 15 Oktober tak diindahkan oleh pemilik lapak. “Hari ini (kemarin,red) kita lakukan penertiban,” kata Mahmuddin.

Terdapat 65 lapak di Cilinaya. Sebagian telah membongkar sendiri bangunannya.

Sedangkan 17 lainnya akan dibongkar paksa. Mahmuddin mengaku, sebenarnya sejak lama bangunan itu akan dieksekusi. Hanya saja, tertunda dengan kejadian bencana alam sejak bulan Juli hingga Agustus.

Langkah pemerintah men-

ertibkan lapak melanggar aturan didukung oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Menurut M. Syahidin, Ketua APKLI, bahwa langkah pemerintah sudah tepat. Pedagang tidak digusur, melainkan menata.

“Kita mendukung karena aturan kan harus ditegakkan,” kata dia.

Meski 65 lapak di Cilinaya tidak masuk keanggotaan APKLI, namun mereka jadi binaan Dinas Perdagangan dan mendapatkan pembinaan. “Mereka tetap bayar pajak,” ucapnya.

Salah satu pemilik bangunan, H. Heri meminta kompensasi membongkar lapak miliknya. Dia mengaku, sedang memindahkan dapur sehingga belum sempat membongkar bagian belakang lapaknya. “Saya mohon beri saya kompensasi,” ucapnya di hadapan petugas. Dia mengaku, pernah mendapat teguran

dari pemerintah. Tetapi kesulitan mencari tukang untuk membongkar sendiri. Selain itu, pembongkaran tertunda oleh bencana alam Juli lalu.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, masalah tata ruang di Mataram khususnya di Cilinaya jadi persoalan lama. Prosesnya panjang dan melibatkan sejumlah elemen untuk penindakan. Dari 65 bangunan di sana sebagian besar sadar dan membongkar sendiri. Hanya 17 orang yang belum menindaklanjuti apapun jadi imbauan petugas. “Ini prosedurnya panjang dan sudah diberikan peringatan,” kata Mohan.

Petugas pun diminta bekerja profesional dan mengambil tindakan sesuai aturan. Paling utama kata Mohan, mengedepankan tindakan persuasif dan berharap tidak ada konflik dengan warga. (cem)

(Suara NTB/cem)

ROBOHKAN TEMBOK - Petugas merobohkan tembok yang dibangun di atas saluran di Jalan Cilinaya, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kamis (15/10).

Dikes Pesimis Realisasi Imunisasi Rubella Mencapai Target Belum Dapat Bantuan

(Suara NTB/dok)

Lalu Issugiono

SEBANYAK 200 nelayan di Kota Mataram diberikan bantuan konversi BBM ke elpiji. Namun nampaknya bantuan ini tidak termasuk bagi warga yang tinggal di Kelurahan Bintaro.

Lurah Bintaro, Lalu Issugiono mengatakan bahwa dirinya dan warga tidak mengetahui adanya bantuan konversi BBM ke elpiji itu. Sehingga warganya tidak atau belum bisa mengajukan karena keterbatasan informasi.

“Saya bahkan tidak tahu ada bantuan itu. Sepertinya warga saya juga tidak ada yang dapat. Karena ini kan pasti melalui kelurah-

an pengajuannya,” ujarnya.

Ia berharap jika ada hal semacam itu, Pemkot Mataram bisa memberikan sosialisasi lebih masif. Sehingga ia bisa memberitahukan kepada warganya untuk sama-sama mengajukan. Sebab ini merupakan hal yang bagus bagi para nelayan.

“Ada empat RT di sini yang hampir semua warganya itu nelayan.

Jadi bisa saja kita ajukan untuk dapatkan bantuan, tapi kan kita tidak tahu. Kita tahunya itu sudah dibagikan saja,” ujarnya.

Diketahui bahwa keuntungan nelayan menggunakan bahan bakar gas, dari sisi operasional lebih efisien 60 persen dibandingkan menggunakan BBM. Dua tabung gas bisa digunakan selama dua hari. Itupun bila pemakaian rutin. Jadi nelayan bisa lebih hemat menggunakan bahan bakar.

“Apalagi ini bisa sangat hemat bagi nelayan, jadinya tidak banyak duit yang dikeluarkan untuk beli bahan bakar,” ujarnya.

Nelayan yang terverifikasi hanya 200 orang saja. Sementara total jumlah nelayan di Ampenan 1.446 orang. Yang memiliki kartu nelayan sebanyak 1.330 orang, termasuk yang ada di Kelurahan Bintaro. Tentu masih banyak nelayan yang membutuhkan konversi bbm menjadi gas ini.

“Harapan kita tentu saja ada pengadaan lagi, jadi kita bisa ajukan nelayan-nelayan kita untuk bisa dapatkan bantuan itu. Tentu saja nelayan yang memang berhak untuk dapat. Karena kita di sini punya banyak nelayan,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Hingga saat ini realisasi imunisasi Measless Rubella hanya mencapai 30 persen saja.

Sebelumnya Dinas Kesehatan ditargetkan untuk bisa memberikan imunisasi antivirus ini kepada 117 ribu anak. Namun karena banyak yang menolak, Dinas Kesehatan tidak yakin target itu akan tercapai.

“Sekarang baru 30 persen, kalau untuk capai target sampai akhir tahun ini saya tidak yakin. Soalnya banyak sekali yang menolak padahal kita sudah lakukan sosialisasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Senin (15/10).

Ia mengatakan bahwa masyarakat masih banyak yang menolak imunisasi MR ini.

Padahal masing-masing Puskesmas juga sudah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Harapannya agar warga Kota Mataram terbuka pikirannya untuk mau memberikan imunisasi MR kepada anak-anaknya.

“Di sekolah maupun di rumah itu masih ada penolakan.

Meskipun sudah ada peningkatan jumlah yang melakukan imunisasi, tapi masih

(Suara NTB/lin)

H. Usman Hadi banyak yang belum. Tentu ini menjadi PR kita,” ujarnya.

Dinas Kesehatan Kota Mataram akan kembali melakukan imunisasi untuk memberikan vaksin rubella kepada siswa SD dan SMP di Kota Mataram. Sebelumnya program ini sempat terhenti disebabkan banyaknya penolakan. Kemudian program ini tidak berjalan sama sekali akibat gempa. Sehingga siswa diliburkan dan program ini tidak bisa dilanjutkan.

“Kalau sudah masuk sekolah, kita gencarkan lagi imunisasi ini. Sekali lagi, ini tidak ada paksaan. Kita akan

imunisasi bagi yang mau saja,” ujarnya.

Kendati tak dipaksa, namun ia berharap ada kesadaran dan keinginan dari warga Kota Mataram untuk memberikan imunisasi kepada anaknya. Sebab penyakit ini sangat berbahaya apabila terjangkit pada anak-anak maupun orang dewasa.

Infeksi Rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan Congenital Rubella Syndrome (CRS). Berupa ketulian, gangguan penglihatan bahkan kebutaan, hingga kelainan jantung, bahkan otaknya bisa mengecil.

Sementara itu, Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan dengan gejala yang tidak spesifik (tidak jelas) dan juga mudah menular. Hal yang menjadi perhatian bidang kesehatan adalah efek teratogenik apabila virus Rubella menginfeksi anak yang berada dekat dengan wanita hamil, dan menularkan virus tersebut terutama pada masa awal kehamilan (pembentukan janin). (lin)

Moratorium Rujukan Berjenjang ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE. mengungkapkan, adanya permintaan dari Persi (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) untuk melakukan moratorium atau menunda kebijakan rujukan berjenjang bagi pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan. ‘’Dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan dapat dipenuhi kebijakan moratorium ini,’’ harapnya saat dikonfirmasi Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (15/10).

Secara pribadi, kata anggota (Suara NTB/fit) Dewan dari Dapil Selaparang Lalu Suriadi ini, pihaknya sangat mendukung usulan moratorium rujukan berjenjang yang disuarakan Persi. Karena, lanjut dia, rujukan berjenjang itu mengurangi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Ini agak repot,’’ cetusnya. Komisi IV yang membidangi masalah kesehatan, katanya, siap bersinergi mendorong agar moratorium itu dapat terlaksana. Paling tidak di tingkat daerah terlebih dahulu.

Suriadi ingin masyarakat mendapat pilihan pelayanan yang maksimal. ‘’Kita sangat berharap untuk menunda pelaksanaan rujukan berjenjang dari BPJS itu,’’ katanya. Politisi PAN ini mengungkapkan, nyaris tidak ada pilihan pelayanan bagi masyarakat pemegang kartu BPJS, selain menerima rumah sakit yang masuk dalam kategori tersebut.

Kebijakan ini menyebabkan terjadinya penumpukan pasien di beberapa rumah sakit saja. Sedangkan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien BPJS dari faskes tingkat pertama adalah rumah sakit tipe C. Sedangkan di Kota Mataram, hanya ada beberapa rumah sakit tipe C. Itupun rumah sakit swasta.

Kebijakan ini, kata Suriadi, berdampak terhadap RSUD Kota Mataram yang notabene merupakan rumah sakit tipe B. RSUD Kota Mataram diketahui cenderung sepi sejak pemberlakuan kebijakan rujukan berjenjang itu. ‘’Ini kan lucu jadinya,’’ imbuh Suriadi. Untuk itu, dia berharap BPJS menunda kebijakan ini.

Suriadi justru lebih setuju kalau BPJS kembali pada pola lama.

Pola itu dinilai memberikan keluangan pilihan bagi masyarakat dalam memilih fasilitas kesehatan lanjutan. Demikian pula bagi rumah sakit, pola lama dianggap menjadi ajang berlomba memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat oleh masingmasing rumah sakit. ‘’Dengan begitu kan masyarakat merasa diuntungkan. Kan ada demand and supply,’’ pungkasnya. S (fit)

Pendaftar CPNS Kota Mataram Mencapai 7.000 Orang Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram telah menbuka penerimaan CPNS tahun 2018. Proses pendaftaran sudah selesai pada Senin (15/10). Diperkirakan jumlah pendaftar akan mencapai 7.000 orang setelah dikurangi yang tidak memenuhi syarat.

“Sampai hari ini saja (kemarin, red) jumlah pendaftar ada 6.000 lebih, saya perkirakan jumlahnya mencapai 7.000 pendaftar hingga penutupan nanti,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Senin (15/10).

Sebanyak 100 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Salah satu penyebabnya karena tidak memiliki beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Misalnya surat tanda registrasi (STR) dan beberapa syarat lainnya. Pihaknya juga sudah melakukan panggilan telepon kepada pelamar yang persyaratannya kurang jelas sehingga tidak bisa dibaca.

“Ini merupakan upaya kita untuk membantu para pelamar agar bisa melengkapi persyaratan CPNS sesuai ketentuan.

Jangan sampai hanya karena foto tidak sesuai ukuran kemudian membuat kesempatan mereka mengikuti CPNS ini menjadi gugur,” ujarnya.

Pihaknya akan melakukan proses penerimaan CPNS pada tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal. Namun karena jumlah pendaftar jauh lebih banyak dari kuota yang disiapkan, maka seleksinya akan dilakukan dalam beberapa sesi.

“Itu soal teknis nanti kita

(Suara NTB/lin)

Baiq Nelly Kusumawati atur. Karena kan tidak bisa kita lakukan tes dalam satu kali saja, karena ini pendaftarnya banyak,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa soal-soal dari masing-masing orang akan berbeda-beda. Sehingga meskipun waktu pelaksanaan tesnya tidak sama, namun soal seleksinya dipastikan berbeda. Sehingga tidak ada celah bagi pelamar untuk berbuat curang.

“Soalnya beda-beda. Jangankan beda hari, beda komputer saja soalnya beda. Jadi tidak ada celah untuk kecurangan atau tanya-tanya soalnya apa. Dipastikan proses seleksi ini dilakukan dengan penuh hati-hati,” ujarnya.

Diketahui bahwa rincian CPNS yang akan diterima Kota Mataram yaitu kategori dua (K2) sebanyak dua formasi, 130 formasi tenaga guru, 100 tenaga medis dan 30 tenaga teknis. Penerimaan CPNS tahun ini memang didominasi oleh tenaga guru, karena Kota Mataram memang tengah membutuhkan lebih banyak tenaga guru. (lin)

Anggota Pol PP Kota Mataram Dites Urine (Suara NTB/cem)

EVALUASI - Asisten I Lalu Martawang didampingi Asisten III Hj. Baiq Evi Ganevia memimpin rapat evaluasi serapan keuangan dan fisik triwulan III, Senin (15/10).

Pemkot Evaluasi Serapan Keuangan dan Fisik Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengevaluasi serapan fisik dan keuangan triwulan III. Badan Keuangan Daerah (BKD) masuk zona merah.

Pasalnya, serapan masih di bawah 50 persen.

Rapat evaluasi digelar tertutup dipimpin oleh Asisten I, Lalu Martawang didampingi Asisten III, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Senin (15/10).

Martawang menjelaskan, serapan fisik dan keuangan pada triwulan III ditargetkan 80 persen. Pihaknya menemukan SKPD masuk zona hijau, kuning dan merah.

BKD masuk zona merah dengan serapan 40 persen.

Sedangkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas 80

persen. “Sebagian besar OPD yang lain zona kuning,” kata Martawang.

Dikatakan, bisa dilakukan proses percepatan serapan fisik dan keuangan. Dan, harus dimaklumi rendahnya realisasi karena OPD dihadapkan oleh gempa. Relatif selama sebulan tidak bisa bekerja. Pihaknya bersepakat mendorong percepatan. “Kita targetkan akhir triwulan ke IV bisa sesuai target,” katanya.

Untuk mengejar target kata Martawang, diingatkan agar tidak tergesa - gesa. Pekerjaan harus memperhatikan kualitas dan peraturan.

Sementara, Kepala BKD, Drs. H.M. Syakirin Hukmi berdalih, realisasi keuangan dan fisik baru 40 persen disebabkan selama sebulan

fokus bekerja mengurus kantor yang rusak.

Selain itu, program direncanakan untuk pembebasan lahan belum selesai. Pihaknya tidak mungkin mencairkan anggaran jika administrasi belum selesai. “Kita mau mencairkan harus memenuhi syarat. Ndak mungkin kita cairkan kalau persyaratan administrasinya belum selesai,” katanya.

Demikian pula, belanja hibah dan bansos juga belum dieksekusi. Secara detail, tidak disebutkan oleh Syakirin jumlah anggaran pembebasan lahan dan hibah bansos yang belum terserap. Namun ditargetkan, setelah evaluasi APBDP dari Pemprov NTB selesai, program akan segera dilaksanakan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 70 personel Satpol PP Kota Mataram menjalani tes urine, Senin (15/10).

Tes urine digelar mendadak oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pengamatan Suara NTB, aparat penegak Perda itu terkejut dan kelabakan saat disampaikan akan ada tes urine. Mereka baru saja ikut apel penertiban bangunan sontak tak bisa mengelak.

Satu per satu mulai dari pejabat hingga staf dan personel menandatangani dan mengisi formulir. Pengambil urine diawasi oleh petugas BNN. Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rahmat menyampaikan, tes urine ini sebagai bentuk antisipasi deteksi dini penyalahgunaan narkoba di aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram. Ini dimulai dari seluruh anggota Pol PP dalam hal pelaksanaan Perwal Nomor 4 Tahun 2018 yang disahkan tanggal 12 Februari 2018 lalu. “Ini hanya bagian pencegahan deteksi dini saja,” kata Kepala BNN. Langkah itu sebagai bentuk kepastian bahwa ASN di Kota Mataram, khususnya anggota Pol PP bersih dari narkoba.

Terkait hasil tes urine

lanjutnya, akan diserahkan ke kepala daerah. “Nanti kami serahkan ke Wakil Walikota,” ucapnya.

Kasat Pol PP, Bayu Pancapati mengatakan, tes urine tersebut merupakan permintaan sejak lama.

Hanya saja, baru terpenuhi karena menunggu persiapan dari BNN. Pihaknya sengaja meminta tes urine dengan harapan Pol PP menjadi garda depan dalam pemberantasan narkoba.

“Kita aparat penegak Perda harus memastikan diri bebas dari narkoba sebelum menindak orang,” kata Bayu.

Disebutkan, sebanyak 70 personel termasuk pejabat di Pol PP mengikuti tes urine.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke BNN bilamana ada anggota maupun pejabat di Pol PP terindikasi mengkonsumsi barang haram tersebut.

Sanksi administrasi kepegawaian sambungnya, juga disiapkan. Aturan terhadap penegakan kasus narkoba, korupsi bagi ASN saat ketat.

“Saya langsung berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menyiapkan sanksi administasi bagi yang terbukti mengkonsumsi narkoba,” demikian kata Bayu. (cem)

Selasa, 16 Oktober 2018

SUARA NTB

Bantuan Kejati NTB Sasar Korban Gempa di Senggigi dan Pemenang

Kajati NTB, Mohamad Dofir didampingi Assisten Intelijen, Sucipto, Aswas Darmowijoyo dan Asdatun Odermaks Sombu saat persiapan menuju lokasi penyerahan bantuan.

Kajati NTB Dr. Mohamad Dofir, SH., MH didampingi sejumlah jajaran menyerahkan simbolis bantuan kepada warga Dusun Kerandangan dan Dusun Nipah.

Mataram (Suara NTB) Kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat tidak luput terdampak gempa. Warga yang jadi korban gempa beruntun Agustus lalu, jadi sasaran bantuan Kejati NTB setelah serangkaian kegiatan sosial sama sebelumnya di Lombok Barat dan Lombok Utara.

Sasaran bantuan Kamis (11/10) lalu adalah Dusun Kerandangan Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat. Bantuan juga berlanjut ke korban gempa di Dusun Nipah, Desa Pandanan Kecamatan Pemenang Lombok Utara, yang jaraknya beberapa kilometer dari lokasi pertama. Kejati NTB meneruskan bantuan dari Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Sumatera Selatan. “Bahwa kegiatan bhakti sosial ini merupakan wujud kepedulian sosial pada masa transisi darurat pemulihan bencana alam gempa bumi di Lombok NTB,� kata Kajati NTB, Dr. Mohamad Dofir, SH., MH, Senin (15/10).

Hadir mendampingi Assisten Intelijen, Sucipto, SH.,MH, Assisten Pengawasan, Darmo, SH., MH, Asisten Perdata dan TUN, Odermaks Sombu, SH., MH. Selain itu sejumlah jaksa senior mendampingi.

Bantuan yang disalurkan berupa bahan pokok seperti makanan serta kebutuhan sandang lainnya. Seperti air mineral, beras, mie, biskuit, pembalut, pampers, susu cair dan sarung. Bantuan dibawa menggunakan dua buah truk menuju Dusun Kerandangan dan Nipah.

Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Kepala Ke-

Kajati NTB, Mohamad Dofir didampingi Assisten Intelijen, Sucipto saat meninjau langsung kondisi rumah korban gempa. jaksaan Tinggi NTB kepada Sekretaris Desa Senggigi Juwadi Ahsan.

Kemudian berlanjut diserahkan kepada Kepala Dusun Nipah Julkarnain A.Md. Kajati berharap, bantuan itu bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk membantu pemulihan korban terdampak gempa di masa transisi saat ini. (ars/*) Pejabat Kejati NTB bersama para jaksa turun tangan membantu mendistribusikan bantuan kepada korban gempa.

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 16 Oktober 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pencairan Bantuan Belum Ada Persetujuan PEMBAHASAN Revisi Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Zakat pada tahun 2018 mentok tak ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Perda inisiatif para wakil rakyat Lombok Timur (Lotim) ini tidak bisa tuntas pebahasannya. Tahun 2019 mendatang, DPRD berencana kembali akan mengajukan pembahasannya.

“Kita akan usulkan kembali 2019,” terang Ketua DPRD Lotim, R. Rahadian Sudjono kepada Suara NTB, Senin (15/10).

Menurutnya, perda merupakan produk hukum daerah yang dibuat bersama yang di(Suara NTB/dok) lahirkan atas dasar persetuR. Rahadian Sudjono juan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Kendalanya pada saat pembahasan tahun 2018 ini, belum ada titik temu antara eksekutif dengan legislatif. “Jadi antara eksekutif dengan legislatif tak ada kata sepakat,” akui politisi Partai Demokrat ini menegaskan.

Ditegaskan, alasan pengajuan kembali pembahasan pada tahun 2019 mendatang, karena sudah menjadi amanah undang-undang. Di mana, harus segera ada produk hukum tingkat daerah terkait pengelolaan zakat.

Diketahui, tidak saja rencana revisi Perda Zakat yang tidak bisa dibahas pada tahun 2018. Sejumlah perda lain pun batal ditindaklanjuti pembahasannya, seperti raperda mengenai pengangkatan aparatur desa.

Karena bersifat mendesak, maka sejumlah aturan yang gagal dilaksanakan pembahasannya pada tahun 2018 ini akan kembali dibahas pada tahun 2019 mendatang. Pada era kepemimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dewan Lotim, H. Ahyan sebelumnya menerangkan selama kurun waktu 2018 ini hanya Perda rutin yang berhasil dibahas oleh para wakil rakyat. Selain zakat dan raperda pegangkatan perangkat desa, perda perlindungan produk lokal, perda pasar juga belum bisa tuntas dilaksanakan pembahasannya.

Soal Perda Zakat, sambungnya terakhir pernah coba dibahas pada saat Penjabat Sementara Bupati Lotim. Namun juga mentok, tidak bisa dituntaskan disebabkan keterbatasan waktu. Alhasil, semua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tidak ada yang tuntas terbahas selama 2018 ini.

Disebut, salah satu alasannya karena tahun 2018 ini merupakan masa transisi dan Lotim sedang menghadapi situasi pergantian tampuk pimpinan. “Kan situasinya Pilkada,” ucapnya. Soal produktivitas dewan Lotim diyakinkan sangat tinggi untuk membahas Perda. (rus)

PUPR Lotim Akui Belum Keluarkan Rekomendasi Selong (Suara NTB)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotin) memastikan proses verifikasi rumah-rumah warga korban gempa. Hanya saja sampai sekarang diakui belum ada permintaan untuk rekomendasi pencairan dana untuk 2.807 tahap pertama yang sudah terisi saldo rekeningnya.

Kepala Dinas PUPR Lotim Toni Satria Wibawa mengaku pihaknya saat ini tengah proses validasi dan uji publik lagi terhadap hasilhasil verifikasi. Ditarget proses validasi dan uji publik itu akan dirampungkan sampai 20 Oktober 2018 mendatang.

Validasi dan uji publik dimaksudkan kemungkinan

ada salah nama, salah ketik saat masukkan data. “Sebentar lagi akan selesai semua,” ucap Toni menegaskan.

Ditegaskan, keterlambatan pencairan bukan karena pihak teknis yang lambat dalam melakukan verifikasi.

Proses verifikasi menurutnya sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Diakui, rekomendasi dari PUPR harus turut mengeluarkan rekomendasi baru bisa dicairkan. Peranan PUPR melihat kepastian jenis bangunan rumah yang akan dibangun apakah sudah memenuhi standar anti gempa.

Ditambahkan, proses validasi dan uji publik sudah

(Suara NTB/ari)

GAJAH - Gajah-gajah yang ada di LEP dan diupayakan untuk pengembangbiakan hewan ini di KLU.

(Suara NTB/dok)

Toni Satria Wibawa

Pembangunan Sumur Bor Terkendala Survei Geolistrik

(Suara NTB/yon).

ANTRE - Pasien di RSUD R. Soedjono Selong sedang antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Masyarakat Keluhkan Pelayanan Elephant Park Ajukan RSUD R. Soedjono Selong Izin Kembang Biak Gajah

Tanjung (Suara NTB) Manajemen Lombok Elephant Park (LEP) mempertimbangkan untuk menambah jumlah gajah usai berkurangnya jumlah gajah akibat kematian gajah bernama Rambo. Penambahan populasi tidak hanya dengan menambah jumlah ekor, tetapi melalui perkembangbiakan gajah melalui proses kawin.

Owner LEP, I Ketut Suadika, kepada wartawan Senin (15/ 10), mengungkapkan keberlangsungan gajah yang ada di kebun binatang perlu dipertimbangkan untuk jangka panjang.

Saat ini, LEP hanya memiliki 3 ekor gajah masing-masing 2 betina yang diberi nama Melati (39 tahun), Cindy (36 tahun) dan 1 jantan bernama Bayu (19 tahun).

“Usia betina sudah cukup tua, kita juga belum tahu berapa usia selama di hutan sebelum dimasukkan ke penangkaran,” ujarnya.

Dijelaskan, sifat alami satwa gajah karena perbedaan umur membuat gajah jantan tidak tertarik mengawini kedua betina.

“Kita sedang ajukan izin breeding. Kemarin (setelah gempa) Dirjen dan BKSDA sudah datang, Pak Dirjen bahkan menekankan tidak boleh ada satwa yang tidak ada pasangan,” katanya.

Pihaknya optimis, izin pembiakan gajah akan diberikan oleh Kementerian dan BKSDA. Terlebih lagi, hanya LEP yang bisa menyediakan sarana taman gajah sebagai wahana edukasi dan hiburan bagi masyarakat di NTB dan NTT. Tercatat, LEP memiliki 52 spesies satwa dengan populasi 195 ekor. Pantauan koran ini, selain gajah di sana juga terdapat 4 ekor orang utan, 2 ekor kuda nil, 2 ekor buaya, 2 ekor Bekantan (kera putih), 2 ekor beruang madu, 3 ekor Landak, 1 ekor anak Anaconda, 3 sampai 4 ekor ular piton, 1 ekor ular kobra lokal, beberapa ekor higuana dan biawak. Paling dominan, LEP memelihara puluhan ekor burung langka berbagai jenis.

Sejak kejadian gempa bumi 5 Agustus 2018 silam, Suadika mengaku tertantang untuk tetap merawat seluruh spesies yang telah ia datangkan. Kesulitan utamanya adalah pada bahan makanan terutama buah dan sayur. Pasalnya untuk setiap ekor gajah membutuhkan 300 kg buah dan sayur dan minum 50 liter sehari. Sementara kuda nil, setiap ekornya memerlukan konsumsi 50 kg sayur sehari.

Ia mengatakan, sehari setelah gempa pasokan air sempat terganggu. Sementara buah dan sayur tidak tersedia di pasaran. Beruntung, pada hari ke empat, salah satu sahabatnya dari Bali mengirimkan bala bantuan.

“Stok pakan untuk buah dan sayur masih ada, tetapi hanya cukup untuk konsumsi 2 sampai 3 hari,” sambung Fellicia, Direktur LEP sekaligus istri dari Suadika.

Mereka juga sangat terbantu oleh hadirnya relawan dari berbagai organisasi, antara lain, Taman Safari, Taman Burung Bali, Taman Safari Prigen, Gembira Loka Zoo. Para NGO hadir mengirimkan tenaga dokter hewan, serta membantu membersihkan puing bangunan Taman Gajah yang hancur.

“Sekitar 12 orang relawan tinggal dan membuka posko sampai 3 minggu. Mereka memberi pertolongan pertama untuk satwa, karena saat itu mencari buah susah. Untuk kebutuhan air saja, kita sampai bongkar stok restoran untuk diberikan ke satwa,” jelas Fellicia.

Saat ini, situasi Taman Gajah sudah membaik dan sudah bisa dikunjungi. LEP sendiri membuka peluang kunjungan untuk paket edukasi dan trauma healing bagi anak-anak sekolah wilayah pulau Lombok. Cukup dibuktikan dengan KTP dan asal sekolah, siswa mendapat diskon tiket masuk.

Dari harga normal tiket masuk dewasa (domestik) Rp 200 ribu menjadi Rp 50 ribu dan tiket anak-anak normalnya Rp 150 ribu menjadi hanya Rp 40 ribu. (ari)

dirampungkan di wilayah Kecamatan Sembalun. Sekarang sedang proses di Sambelia dan akan rampungkan juga nanti di Pringgabaya dan wilayah lain.

Begitu proses validasi selesai, data tersebut akan segera diserahkan kembali ke kecamatan masing-masing.

Untuk selanjutnya diproses lebih lanjut proses pencairan bantuannya. Jumlah data rumah yang rusak berat di Lotim ini tercatat 21.973 rumah rusak brat, 17.049 rumah rusak sedangdan 32.327 rusak ringan. (rus)

Selong (Suara NTB) Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, pelayanan di rumah sakit umum milik Pemkab Lotim ini terkesan lelet. Untuk satu loket saja, masyarakat harus mengantre 30 hingga satu jam lebih.

Seperti di sampaikan Hilmiatun ia datang ke RSUD R. Soedjono Selong sekitar pukul 7:30 wita dan langsung mengambil nomor antrean yang sudah disediakan di dekat pintu gerbang masuk rumah sakit.

Setetah hampir satu jam mengantre, Hilmiatun kemudian memasukkan berkasnya untuk diregistrasi oleh petugas dan ia dipersilahkan duduk mengantre kembali oleh petugas. Hampir satu jam mengantre, Hilmiatun mengaku tak kunjung dipanggil untuk mengambil berkasnya untuk kemudian di bawa ke laboratorium yang ada pada rumah sakit plat merah tersebut.

Menurutnya, pasien yang akan melakukan uji laboratorium seharusnya didahulukan tanpa harus mengikuti prosedur lainnya seperti pasien lain yang hanya melakukan rawat jalan. Hal tersebut dikarenakan pasien yang melakukan uji labarotarium dengan pen-

gambilan sampling darah memakan waktu cukup lama. Belum lagi pasien dalam kondisi berpuasa sebagaimana permintaan dari pihak medis sebelum dilakukan proses pengambilan darah pasien. “Saya sudah menunggu lebih dari satu jam,” ujarnya sembari menunjukkan nomor antreannya yang saat itu nomor 239.

Hal senada disampaukan, Pajri asal Sakra Barat, pelayanan pada loket pendaftaran tak semestinya mengharuskan pasien menunggu cukup lama. Karena berpengaruh terhadap pemeriksaan pasien baik uji laboratorium maupun pemerintah dokter di poli masing-masing. Apabila terlambat, dokter yang bertugas pada masing-masing poli tersebut tidak berada di ruangannya dan waktu pelayanan sudah habis. Menurutnya, dengan banyaknya pasien yang berkunjung ke RSUD R. Soedjono Selong setiap harinya, harus ada solusi yang diberikan pihak rumah sakit. Misalnya penambahan ruang pelayanan registrasi pendaftaran berkas maupun personel.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD. R. Soedjono Selong, dr. Karsito, mengungkapkan, menunggu di rumah sakit milik pemerintah adalah kenis-

cayaan. Fasilitas penunjang dan obat-obatan paling baik bagi pasien BPJS yang saat ini pasiennya banyak serta jumlah kunjungan di RSUD Selong terus bertambah. Karsito mengaku jika RSUD Selong sudah berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang baik. Misalnya, adanya sistem antrean yang adil dan bisa dilihat sama-sama, serta adanya monitor terus menerus dalam upaya memperbaiki waktu tunggu.

Bahkan untuk sekarang ini, kata Karsito, sudah siap unduhan aplikasi sistem pendaftaran online via android beberapa hari yg lalu. Inipun dikomplain oleh pasien terutama yang tidak terbiasa dengan layanan digital. Untuk pendaftaran secara online ini, masyarakat tinggal cari di play store : RSUD Selong, kemudian di download. Ini berlaku untuk pasien yang sudah pernah berkunjung ke RSUD Selong (kunjungan ke 2 dan seterusnya. Kalau baru pertama kali tetap harus terlebih dahulu pendaftaran manual ke loket.

“Brosur elektroniknya belum siap, masih tahap finalisasi.

Namun secara keseluruhan pasien-pasien tidak lagi menunggu sampai jam 4-5 sore seperti dulu,”ujarnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Krisis air bersih yang masih melanda 54 desa dari enam kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah setempat.

Salah satunya dengan dilakukan pembangunan sumur bor.

Untuk memenuhi kebutuhan sumur bor di semua desa yang masih terdampak itu, hingga saat ini masih terkendala pelaksanaan survei geolistrik.

Disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan,untukpemenuhankebutuhan masyarakat di 54 desa yang saat ini masih mengalami krisis air bersih, dibutuhkan sumur bor pada semua desa tersebut. Apalagi jarak antara satu desa dengan desa lainnya yang mengalami krisis bersih cukup berjauhan. “Minimal, semua desa memiliki sumur bor. Dengan begitu, barulah kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya, pada Suara NTB, Senin, (15/10).

Akan tetapi, lanjutnya, yang menjadi kendala utama dalam pembangunan sumur bor ini dikarenakan belum dilakukannya survei geolistrik untuk mengetahui keberadaan sumber air bawah tanah. Dikhawatirkan, apabila pembangunan

sumur bor dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan survei geolistrik, pembangunan sumur bor tersebut akan sia-sia. Untuk pembangunan sumur bor ini dilakukan oleh Dinas Perindag Lotim. “Jadi sebelum dilakukan survei geolistrik itu. Kita juga belum bisa melakukan pembangunan sumur bor. Kita khawatir pembangunan yang kita lakukan sia-sia,”terangnya.

Terkait dengan pembangunan sumur bor ini, sistem yang dilakukan antara koordinasi BPBD dengan Dinas Perindag Lotim. BPBD Lotim mengajukan anggaran ke tim anggaran untuk penganggaran geolistrik.

Apabila disetujui, maka pihak BPBD bersurat ke instansi terkait dalam hal ini Dinas Perindag Lotim untuk permohonan survei geolistrik untuk sasaran pembuatan sumur bor. Barulah kemudian dianggarkan untuk pengadaan sumur bor ke titik-titik yang sudah ada hasil surveinya.

“Untuk pembangunan sumur bor ini. Setiap tahun tetap kita usulkan melalui tim anggaran.

Tapi tahun ini tidak dianggarkan karena ada bantuan dari BPBD provinsi. Untuk survei geolistrik ini memang ada ada alatnya dan permintaan disesuaikan dengan program Perindag,”ujarnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

DISTRIBUSI - Pendistribusian air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan. Pembangunan sumur bor diharapkan dilakukan terhadap semua desa yang mengalami kekeringan.

Namun masih terkendala survei geolistrik.

Harga Tak Ada Jaminan, Petani Lelang Bawang dengan Harga Murah Komoditi bawang merah menjadi salah satu andalan petani di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Hanya saja selama beberapa bulan terakhir harga si siung merah ini anjlok. Besar harapan petani harga bawang merah ini normal. Harga berlaku saat ini Rp 300-500 ribu per kuintal untuk kering. Harga sama dengan saat masih hijau. Karenanya petani memilih melelangnya saat masih berdaun hijau.

REALITA harga jual pada musim tanam 2018 yang dihadapi petani jelas menimbulkan kerugian besar. Pasalnya, biaya produksi bawang merah ini Rp 100-120 juta per hektare. Komoditi hortikultura yang sejatinya paling prospek meningkatkan nilai tukar petani (NTP) tidak berlaku untuk komoditi bawang merah kali ini.

Menurut pengakuan Amaq Rosi Sandria, petani bawang merah Penanggak Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, harga dasar petani baru bisa dapat untuk Rp 1-2 juta per kuintal.

Akan tetapi, harga itu seperti mimpi bagi petani untuk saat ini.

Hal senada disampaikan Amaq Rizal yang menyebut fakta saat ini petani memang buntung menanam bawang. Saat situasi pahit yang dialami petani ini pemerintah dipertanyakan kemana?

Sementara, yang dihadirkan pemerintah ke tengah-tengah petani adalah ajakan untuk meningkatkan produksi dengan memberikan sejumlah bantuan bibit.

Diketahui untuk Kabupaten Lotim ada bantuan bibit untuk 70 ha tahun 2018. Sebelumnya

ada bantuan 200 ha tahun 2017.

Saat bantuan-bantuan tersebut panen, harga jual justru anjlok.

Tidak saja pemerintah, sejumlah perusahaan-perusahaan pun tidak sedikit yang mendatangi petani dengan sejumlah tawaran produk strategi peningkatan produksi. Namun lagi-lagi, saat petani sudah berhasil meningkatkan produksi, harga entah kemana. Dikesankan petani selama ini hanya dipaksa produksi. Sedangkan tidak pernah diberikan jaminan harga yang berpihak pada nasib para petani.

“Petani hanya diajarkan produksi, produksi banyakbanyak.Tapi siapa jamin penjualan. Petani seperti diperas,” kritik Amaq Rizal yang juga seorang pengepul bawang merah ini. Besar harapannya, ada kebijakan yang populis pada petani dari pemerintah dan para pelaku bisnis bawang lainnya.

Melihat fluktuasi harga bawang merah yang cenderung merosot ini membuat sebagian besar petani bawang memilih menanam komoditi lain. Disebut Amaq Rizal, sekitar 60 persen mundur jadi petani.

Kabar mengenai kerap masuknya bawang impor membuat petani semakin menjerit. “Dua tahun importir kabarnya masukkan barang, masuknya legal,” katanya.Bawang tersebut antara lain dari Vietnam. Untuk bibit luar ini dijual kepada petani dengan harga yang sangat mahal. Kisaran Rp 3-4 juta per kuintal. “Saat ini jadinya hanya petani yang kaya yang bisa tanam bawang,” ungkapnya.

Saat proses produksi, para petani dihadang oleh berbagai persoalan. Mulai dari hama. Terlebih di musim kemarau saat ini.

Sementara itu, tawaran obatobatan yang disajikan oleh para pengusaha melonjak tajam tanpa sedikit kompromi pada nasib petani. Harga obat-obatan ini sama sekali tidak pernah turun.

Malah sebaliknya, terus merangkak naik. Kondisi itulah yang membuat petani semakin tinggi harga produksinya.

Pengalaman di Lotim, ada sejumlah perusahaan yang datang dengan tawaran demplot.

Mulai dari demplot bibit bawang merah hingga demplot jenis obat-obatan yang digunakan.

Petani Lotim ini tidak sedikit yang berhasil. Namun banyak juga yang gagal. Saat keberhasilan dengan produksi besar, lagilagi pertanyaannya kemana hendak dijual. Sementara saat gagal, sudah pasti tak tahu kemana harus diadukan.

“Intinya untuk saat ini, petani rugi banyak,” paparnya. Di tengah rendah, hama penyakit menyerang ganas. “Siapa bertanggung

jawab, perusahaan juga tidak bertanggung jawab, setelah pindah tanam lalu panen, lepas begitu saja,” imbuhnya.

Development Bawang Merah PT Agrosid Jakarta, RikySianipar, mengaku pernah memiliki binaan petani di Lotim. Perusahaan besar ini mengajarkan petani cara tanam bawang bersama dengan konsultannya Adi Wijaya dari Prisma.

Berbagai cara pun diberikan agar petani bisa meningkat produksi dan produktivitas bawang merahnya. Harapan besar dari Agrosid ini seiring produksi meningkat, kesejahteraan petani juga meningkat.

Saat ditanya Suara NTB apakah disertakan dengan jaminan pembelian? Konsultan Prisma, AdiWidjaya mengatakan belum bisa memberikan apa yang selama ini menjadi keluhan para petani saat harga anjlok. Soal harga, katanya menjadi mekan-

isme pasar. “Jaminan harga tidak ada karena kan memang tergantung pasar,” jawabnya.

Pihaknya belum sampai pada tahapan untuk jaminan penjualan. Meski demikian, pihaknya sudah berencana untuk mencarikan solusi tersebut. “Kita juga ingin antara produksi dengan penjualan ini seimbang,” katanya.

Lombok Timur bisa dicarikan pasar di luar negeri atau daerah lain. Dilihat, secara market di areal-areal produksi seperti Bima dan Lombok Timur sendiri sudah over produksi. Sehingga saat situasi seperti ini, salah satu tawaran solusinya harus dibawa keluar hasi produksinya. Daerah-daerah non sentra produksi sejauh ini sebenarnya sangat membutuhkan.

Seperti Kalimantan, NTT atau Papua. Produksi lokal di daerahdaerah tersebut diidentifikasi sangatlah terbatas, sehingga banyak tergantung pada daerah penghasil seperti dari NTB ini. (rus)

(Suara NTB/rus)

PANEN – Petani panen bawang merah di Lotim. Meski demikian, tingginya hasil produksi belum diimbangi harga yang pantas bagi petani.

SUARA PULAU LOMBOK

Tujuh Oknum ASN di Lobar Dipecat

Lobar Belum Bisa Cabut Status KLB Malaria

Giri Menang (Suara NTB) Tujuh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lombok Barat (Lobar) dipecat lantaran tersangkut kasus korupsi. Ketujuh oknum ini telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sehingga diberhentikan dengan tidak hormat. Para oknum ASN ini diberhentikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2009-2018). Selain ketujuh orang ini, kemungkinan daftar ASN yang bakal terkena sanksi pemberhentian bertambah menyusul adanya SKB tiga menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Kemenpan RB dan BKN terkait Pemberhentian ASN terlibat kasus korupsi. Namun demikian pemda masih menunggu juklak-juknis dari pusat. sudah dipecat. Diakui beberapa ASN yang terlibat kasus terbaru seperti oknum guru SD di Narmada tersangkut kasus narkoba, oknum ASN dinas PU yang tertangkap OTT sejauh ini jelasnya masih proses hukum. Ia mengaku beberapa kasus ini belum ada putusan, sehingga sanksi masih diberhentikan sementara. Terkait apakah para oknum ASN ini akan disanksi berat, menurut Bagus pihaknya perlu mengkaji lebih dulu. Sebab mengacu SKB tiga menteri itu belum ada juklak-juknis, sehingga perlu ditelaah lebih lanjut. Sebab jika diberlakukan begitu saja maka pemda akan salah. (her)

Muzakir Langkir

(Suara NTB/kir)

RSUD Praya Tolak Tandatangani Aturan Baru BPJS Praya (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya menolak menandatangani adendum (perubahan perjanjian) terkait layanan kesehatan dengan penyelenggaran BPJS. Pasalnya, perubahan aturan baru yang diajukan pihak BPJS dinilai menyulitkan serta berpotensi merugikan pihak manajemen rumah sakit.

Hal itu diungkapkan Direktur RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir, kepada Suara NTB, Senin (15/10). Ia menjelaskan, beberapa perubahan aturan yang dinilai menyulitkan dan berpotensi merugikan pihak rumah sakit di antaranya soal aluran rujukan pasien yang harus berjenjang. Di mana pasien dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama harus dirujuk ke rumah sakit tipe C, baru kemudian ke rumah sakit tipe B dan tidak boleh langsung ke rumah sakit tipe B. Kemudian aturan pembatasan jumlah pasien operasi katarak serta pemberlakuan keharusan adanya dokter spesialis pendamping bagi pasien visioterapi. Sementara untuk

pasien operasi katarak di RSUD Praya cukup banyak. Dan, sampai saat ini RSUD Praya belum memiliki dokter spesialis untuk visioterapi.

“Lalu potensi kerugiannya di mana? kalau aturan itu tidak dilak-

Giri Menang (Suara NTB) Sudah lebih dari sebulan Pemkab Lombok Barat (Lobar) menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Kecamatan Gunungsari. Masih terdapat 386 korban gempa di daerah itu yang masih terjangkit malaria. Jumlah ini pun terbilang tinggi, sehingga pemda belum bisa mencabut status KLB malaria.

“Kita sudah evaluasi. Kita belum bisa mencabut status KLB itu,” aku Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, H. Rahman Sahnan Putra, Senin (15/10).

Menurut temuan di lapangan, tambah Rahman, desa-desa yang terkena kasus malaria, yakni Desa Bukit Tinggi mencakup satu dusun, yaitu Dusun Batu Kemalik.

Desa berikutnya adalah Desa Mekar Sari yang mencakup 3 dusun, yaitu Dusun Ranjok Timur, Dusun Ranjok Barat, dan Dusun Malaka. Sisanya adalah Desa Gelangsar yang mencakup dua dusun, yaitu Dusun Lilir Utara dan Dusun

H. Rahman Sahnan Putra Geripak. Sebelumnya saat status KLB ditetapkan, setidaknya 28 dusun di 10 desa terdampak malaria. Penyusutan wilayah hanya menjadi 3 desa tersebut sangat diapresiasi oleh UNICEF, Global Fund, dan Kemenkes RI. “Hal yang sangat diapresiasi lainnya adalah tidak ada kematian sampai saat

ini,” tutur Rahman.

Menurutnya, berdasarkan KepMenKes No. 042/2007, pihaknya belum bisa mencabut status KLB tersebut.”Penyebaran penyakit dan nyamuk harus dipantau dulu dalam dua kali masa inkubasi atau 20-28 hari,” pungkas Rahman.

Seperti diketahui, Pemkab Lobar menetapkan wilayah Kecamatan Gunungsari sebagai wilayah status KLB Malaria. Hal tersebut setelah ditemukan banyak pengungsi positif mengidap malaria, terutama setelah ditemukan pada kasus ibu hamil, bayi, dan balita. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menetapkannya melalui surat Keputusan Nomor 497/310.2/DIKES/2018 tanggal 8 September lalu.

Mulai sejak itu, pihak pemerintah telah berupaya keras melakukan intervensi dengan menyebarkan kelambu dan lotion anti nyamuk, fogging, mass blood survey, mass fever survey, sampai dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk.(her)

Warga Ombe Kembali Segel Kantor Desa (Suara NTB/her)

Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Lobar H. Bagus Dwipayana, Senin (15/10), mengatakan, tujuh oknum ASN yang sudah diberhentikan di antaranya yang tersangkut kasus bansos 2008-2009, kasus aset. “Tujuh oknum ASN sudah diberhentikan, memang kalau tipikor itu cukup berat itu bisa berhenti langsung,” tegas Bagus.

Sedangkan kasus ASN yang bermasalah, karena bolos atau pun indispliner belum ada yang dijatuhkan sanksi berat hingga pemecatan. Mereka sebatas diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat dan pemotongan tunjangan.

Selain tujuh oknum ini ada juga oknum ASN terlibat kasus narkoba di DPMPTSP

Halaman 5

(Suara NTB/her)

SUARA NTB Selasa, 16 Oktober 2018

sanakan, maka RSUD Praya tidak ada pembayaran dan tidak melakukan klaim ke BPJS,” terangnya. Sementara pihaknya dituntut untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Di satu sisi, pihaknya dibatasi oleh aturan yang berbelit-belit dari pihak BPJS. Untuk itu, pihaknya memutuskan untuk menolak menandatangani adendum yang diajukan pihak BPJS, sesuai Peraturan Direktur BPJS yang baru. Dan, hampir semua rumah sakit menyatakan sikap yang sama. karena memang sangat menyulitkan pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meski belum menandatangani adendum tersebut, pihak RSUD Praya tegas Langkir, tetap memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, tapi disesuaikan dulu dengan kondisi yang ada. Jika memang sekiranya tidak bisa diklaim, terpaksa harus ditunda dulu. “Prinsipnya kita tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik.

Meski dibatasi dengan aturan berbelit dari BPJS,” ujarnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri kembali menyegel Kantor Desa Ombe Baru, Senin (15/10). Penyegelan kantor desa itu buntut kekecewaan warga terhadap pemda dalam hal ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang tak menindaklanjuti putusan MA atas hasil sengketa pilkades setempat.

Hingga kini Pemkab Lobar belum menjalankan hasil putusan PTUN yang sudah memenangkan penggugat H. Masni atas pihak Pemkab Lobar. Warga mendesak bupati memberhentikan kades aktif Prasino Ilman dan melantik H. Mazni selaku pihak yang dimenangkan.

Sesuai hasil putusan Surat penetapan PTUN nomor: 11/PEN/ 2017/PTUN.MTR tertanggal 23 Agustus 2017. Di antaranya menyatakan membatalkan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lobar nomor:15/01/BPMPD/2017 tertanggal 9 Januari 2017 tentang pengesahan pengangkatan kedes masa jabatan 2017-2023 nomor 8 kolom 2 dan kolom 5 atas nama Prasino Ilham. Terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Nomor: 193/B/2017/PT.TUN.SBY tertanggal 27 Desember 2017 jo Nomor : 331 K/TUN/2018 tertanggal 5 Juni 2018. Yang salah satu putusannya berbunyi mewajibkan pembanding/tergugat (Pemkab) untuk menerbitkan keputusan TUN yang baru tentang pengesahan pengangkatan Kades Ombe Baru masa jabatan 2017-2023 atas nama terbanding/penggugat.

Berdasarkan pantauan koran ini, warga sudah melakukan aksi penyegelan itu sejak pukul 9.00

(Suara NTB/her)

SEGEL - Warga Desa Ombe Baru saat menyegel kantor desa untuk mendesak bupati melaksanakan putusan MA terkait hasil sengketa pilkades.

Wita. Menggunakan sebilah papan, warga lantas memplang pintu masuk kantor desa. Tak hanya itu saja spanduk meminta agar pihak pemerintah menegakkan keadilan turut dipasang di gerbang kantor desa.Sontak pelayanan masyarakat di kantor itu tidak berjalan.

Aksi itupun mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. “Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid belum mau menjalankan putusan MA yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ini sangat kita sayangkan,” ujar perwakilan warga Dusun Ombe Desa, Muharis.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar L. Edi Sadikin mengaku akan segera berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Kediri melakukan pendekatan secara kekeluargan kepada warga.

Dishub Putus Kontrak Rekanan Proyek Bermasalah Praya (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan untuk memutus kontrak rekanan proyek pembangunan jalan di Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat yang diduga bermasalah. Namun, kontraktor tersebut wajib mengembalikan uang muka proyek yang sudah diterima sebesar 30 persen dari nilai kontrak yang ada. ‘’Itu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) Loteng,’’ ujar Kepala Dishub Loteng, Drs. H.Supardan, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/10).

Kebijakan yang diambil Dishub ini sesuai evaluasi TP4D Loteng, dua proyek pembangunan jalan di Dishub Loteng diduga bermasalah, yakni proyek jalan di Desa Mekar Sari dan Desa Selebung senilai masing-masing hampir Rp 500 juta. “Namun yang sudah pasti kita putus kontrak yakni rekanan proyek pembangunan jalan di Desa Mekar Sari,” ujarnya.

Keputusan tersebut diambil setelah melihat progress pembangunan jalan tersebut yang hingga batas waktu kontrak capaiannya masih sangat minim. Bahkan bisa dikatakan belum ada perkembangan sama sekali. Pihaknya bisa saja melanjutkan kontrak pembangunan ruas jalan tersebut. Tapi karena waktu yang sudah sangat mepet, sehingga diputuskan kontrak. Karena kalau tetap dilanjutkan, dikhawatirkan bisa bermasalah di kemudian hari.

Selain pemutusan kontrak lanjut Supardan, rekanan proyek diduga bermasalah tersebut juga diusulkan untuk di-blacklist.

Namun disetujui tidaknya usulan tersebut tergantung hasil evaluasi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). “Kita hanya mengusulkan (untuk di-blacklist) tapi untuk keputusan ada di tangan APIP,” tegas mantan KabagUmum Setda Loteng ini.

Ada pun rekanan proyek jalan Desa Selebung, Supardan mengatakan masih dilakukan perhitungan capaian pekerjaannya. Hasil perhitungan itulah yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembayaran proyek.

“Khusus untuk proyek jalan di Desa Selebung, kemungkinan tidak akan dibayar seluruhnya. Tergantung capaian pekerjaan yang sudah diselesaikan,” pungkasnya.

Pada APBD tahun 2018 ini, Dishub Loteng mengerjakan sebanyak 9 paket pembangunan jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp7 miliar lebih. Namun hanya dua proyek yang bermasalah. Selebihnya proyek berjalan lancar sesuai target dan kontrak yang ada.

Disinggung soal penyebab proyek-proyek tersebut bermasalah, Supardan mengaku lebih pada personel non teknis di lapangan.

Sedangkan kalau dari sisi kontraknya sendiri, sebenarnya tidak ada masalah. “Pada akhir tahun ini semua proyek akan kita evaluasi,” tandasnya. (kir)

Agar pelayanan masyarakat bisa kembali berjalan kembali.”Kita akan melakukan pendekatan,” jawabnya singkat.

Sementara itu, Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Lobar, H. Agus Dwipayana membantah jika Pemkab Lobar tidak menjalankan putusan itu. Menurutnya segala persiapan sudah dilakukan. Hanya saja bencana gempa bumi yang melanda beberapa bulan lalu membuat fokus pemkab terpecah untuk penanganan bencana. Terlebih lagi dengan kesibukan bupati yang turun menangani penanganan bencana. Termasuk pihaknya yang harus segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) untuk memperoleh bantuan bencana dari pusat.”Intinya, kita patuhi apa hukum (isi putusan), apa bunyinya itu kita patuhi,” tegasnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 16 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Bidang Pengembangan Partisipasi dan Sosbud Masyarakat DPMD KSB dengan Harian Suara NTB

Pokmas Plus akan Dibekali Teknis Pengelolaan Dana Stimulan Korban Gempa Kelompok Masyarakat (Pokmas) Plus yang akan mengawal pelaksanaan program bantuan dana stimulan rehabilitasi rumah korban gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan diberikan pembekalan pengetahuan teknis.

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, Drs. Mulyadi, M.Si mengatakan, pembekalan teknis itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dan DPMD akan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) serta pihak terkait lainnya yang memi-

liki kapasitas dalam program rehabilitasi rumah warga korban gempat tersebut.

“Secepatnya ya karena kegiatan ini kan (rehabilitasi) juga sebagian sudah jalan di lapangan,” terangnya kepada wartawan, Senin (15/10).

Fokus pembekalan yang akan diberikan kepada para anggota Pokmas Plus ini, terutama terkait mekanisme pencairan dana bantuan. Berikutnya

teknis penyusunan persyaratan mulai dari syarat pencairan hingga laporan pertanggungjawaban pasca pembangunan.

“Para agen PDPGR yang masuk dalam tim Pokmas Plus itu memang punya dasarnya.

Tapi untuk program dana stimulan korban gempa ini ada sedikit perbendaan mekanisme.

Nah ini yang perlu mereka ketahui juga,” cetusnya.

Ia mengaku, teknis pencairan dana program stimulan yang ada saat ini cukup rumit untuk diaplikasikan di tingkat lapangan. Karenanya Pemda KSB dalam berbagai kesempatan mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan penyederhaan dengan tetap mengedepan-

kan akuntabilitas.

“Terakhir kan pak bupati sudah ketemu dengan deputi PMK (kementerian koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan) terkait teknisnya itu.

Alhamdulillah ada kesanggupan untuk menyederhanakannya.

Jadi kita tunggu saja seperti apa perubahannya,” timpalnya.

Pada bagian lain Mulyadi menyinggung terkait progres pembentukan dan penerbitan rekening Pokmas Plus saat ini.

Ia menyebutkan, posisi sementara Pokmas Plus yang telah diterbitkan SK pengangkatannya oleh kepala desa di tiap wilayah sebanyak 163 kelompok.

Sementara rekening Pokmas yang telah diterbitkan

oleh pihak bank penyalur sebanyak 124 rekening. “Sisanya baru kita ajukan. Mudahmudahan satu, dua hari ini selesai juga,” harapnya.

Pemda KSB sendiri akan membentu sebanyak 193 Pomkas Plus untuk mengelola program dana stimulan rehabilitasi rumah warga korban gempa itu. Mulyadi menyebutkan, masih tersisa sebanyak 30 Pokmas yang belum di SK-kan itu terutama di kecamatan Sekongkang dan Maluk.

“Di sana juga kebetulan sedikit warga yang terdampak. Tapi yang parah terdampak semua Pokmas-nya sudah terbentuk,” klaimnya.

Untuk diketahui, Pokmas

Plus yang ditugasi mengelola dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah warga korban gempa ini sama halnya dengan Pokmas sesuai amanat dan petunjuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hanya saja kehadiran para agen Program Daerah Pembedayaan Gotong Royong (PDPGR) turut hadir di dalam Pokmas, untuk membantu masyarakat korban gempa agar pelaksanaan rehabilitasi rumah berjalan lancar di tingkat lapangan. (bug/*)

Mulyadi (Suara NTB/bug)

Kuota K2 dan Penyandang Disabilitas Nihil Pelamar

(Suara NTB/Ist)

DIRINGKUS - Terduga spesialis curanmor, JN (18) saat pura-pura pingsan ketika diringkus polisi, Senin (15/10).

Spesialis Curanmor Kembali Diringkus Dompu (Suara NTB) – Terduga spesialis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) inisial JN (18) akhirnya diringkus polisi, Senin (15/10) Pukul 00.27 dini hari. Remaja asal Dusun Sigi Desa Cempi Jaya tersebut diringkus saat membawa kabur motor curian, tepatnya di Jalan Lintas Ranggo Kecamatan Pajo.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, penangkapan JN ini buah kerjasama jajaran Polsek Huu dan Pajo, yang mana dari TKP awal di Desa Sawe Kecamatan Huu diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Scoopy dengan Nopol EA 5092 M milik Erwin Gunawan.

Atas informasi tersebut, kapolsek setempat, Iptu Balok Suswantro langsung menghubungi jajarannya di Polsek Pajo dan menerangkan ciri-ciri serta nopol kendaraan yang hilang. “Informasi itu langsung direspon cepat dengan menyiagakan anggota di jalan raya untuk dilakukan penghadangan,” kata dia.

Tak berselang lama setelah mendapat informasi itu jajaran Polsek Pajo akhirnya menjumpai dua orang melintas dengan kecepatan tinggi menggunakan motor Scoopy curian dimaksud. Lantas dilakukan pengejaran dan membuahkan hasil setelah keduanya terjatuh ke parit.

Namun demikian, lanjut Suhatta, dari dua terduga pelaku tersebut hanya satu orang yang berhasil ditangkap, sementara rekannya yang diketahui inisial Ar (20) berhasil melarikan diri. “Saat dilakukan penangkapan pelaku berpura-pura pingsan, namun hasil pemeriksaan dokter bawa pelaku sehat dan tidak dalam keadaan pingsan sehingga dibawa ke Polres bersama BB untuk ditindak lanjuti,” jelasnya.

Aksi jahat JN bersama salah seorang rekannya ini dilancarkan dengan cara membobol kios korban, yang mana didalamnya terdapat motor Scoopy dengan kunci yang masih menempel dikendaraan, sehingga mudah dibawa kabur pelaku. (jun)

Taliwang (Suara NTB) Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur pegawai K2 (pegawai honorer) dan penyandang disabilitas yang dibuka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kemungkinan besar akan kosong. Sejauh ini, belum ada peminat yang mendaftarkan diri pada kedua jalur tersebut.

Hingga, Senin siang (15/10) kemarin, Pansel CPNS KSB tahun 2018 belum memonitor masuknya lamaran secara online kedua jalur penerimaan tersebut. “Sampai detik ini kita belum lihat adanya masuk lamaran jalur K2 dan penyandang disabilitas yang kita buka,” kata kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada wartawan.

Untuk jalur K2 di penerimaan CPNS tahun ini KSB mendapat jatah sebanyak 12 orang. Di mana jatah tersebut seluruhnya untuk kebutuhan tenaga guru.

Sementara bagi penyandang disabilitas (cacat) KSB menyediakan dua slot posisi sebagai tenaga teknis administrasi.

H. Malik memperkirakan, tidak adanya pelamar dari K2 dikarenakan syarat yang diberlakukan dalam penerimaan CPNS tahun ini sangat berat dipenuhi oleh pegawai K2 di KSB. Terutama persyaratan umur dan kualifikasi jenjang pendidikannya.

“Ini sejak awal kita khwatirkan dan ternyata benar.

Karena kita tahu pegawai K2 kita waktu melamar kebanyakan hanya mengantongi

Balai Arkeologi akan Teliti Temuan Kendi dan Guci di Kilo Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Dompu, Wahyono Ragil memastikan temuan guci dan kendi di Desa Mbuju Kecamatan Kilo beberapa waktu lalu akan diteliti lebih lanjut oleh Balai Arkeologi (Balar) Denpasar. Hal itu berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan setelah meninjau lokasi penemuan, diperkirakan akhir 2018 atau awal tahun 2019 nanti peneliti sudah mulai melakukan ekskavasi.

“Setelah kita kirim foto dan rekamannya syukur ada tanggapan positif dari Balar, mereka akan merencanakan penelitian lebih lanjut,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/10).

Dihadirkannya Balar atas temuan guci dan kendi di halaman belakang rumah salah se-

orang warga itu semata-mata untuk memastikan apakah benda tersebut merupakan peninggalan sejarah atau tidak.

Sebab, merekalah yang lebih berkompeten menentukan. Sementara hasil inventarisir awal diketahui bahwa hanya dua jenis benda itu yang ditemukan, dan bentuk fisiknya tak jauh berbeda dengan temuan di Dorompana Kelurahan Kandai I beberapa waktu lalu.

Benda-benda yang diklaim warga sebagai peninggalan sejarah ini, lanjut Wahyono Ragil, sementara waktu masih diamankan warga sekitar, sementara Disbudpar terkendala ruang penyimpanan atau museum benda-benda bersejarah.

“Seandainya kita memiliki museum mungkin lain ceritanya, kalau kita simpan asal bersera-

kan takutnya hilang. Tapi kita sudah warning ke aparat desa dan warga agar menyimpan barang itu sebaik mungkin sambil menunggu tim dari Balar,” jelasnya.

Mengingat temuan itu berada di tanah milik warga yang juga butuh untuk penggalian spiteng Disbudpar pun tak bisa berbuat banyak untuk melarang proses penggalian, namun setelah diarahkan untuk menunggu keterangan pihakpihak yang lebih mengetahui latar belakang benda ini sang pemilik rumah, Zaharudin akhirnya memutuskan untuk menutup kembali galiannya.

“Karena tanah itu ada isinya saran kita ya kita minta dulu saran sama orang-orang yang tahu persis benda-benda ini, makanya sekarang galian itu ditutup,” pungkasnya. (jun)

Wilayah Terdampak Krisis Air Bersih Berkurang Dompu (Suara NTB) – Dari 25 Desa/Kelurahan yang terdampak krisis air bersih saat musim kemarau di Dompu, kini tersisa 17 Desa/Kelurahan yang belum tertangani. Beberapa wilayah terdampak, sudah mampu ditangani sumur dalam yang tertanam di titik lain.

Salah satu contoh, kebutuhan air di Kelurahan Kandai II yang saat ini bisa dipenuhi sumur dalam Ginte. Demikian ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan di ruang kerjanya, Senin (15/10).

“Kalau saya lihat itu ada penurunan dari 25 desa/kelurahan yang terdata 2017 lalu, sekarang 17 misalnya Matua terpenuhi sumur bor Nowa, Kandai II ada sumur bor Ginte sehingga bisa berkurang,” ungkapnya.

Sisa 17 Desa/Kelurahan ter-

dampak ini statusnya siaga, artinya masih ada sedikit debit air bawah tanah yang bisa diharapakan. Kalaupun sudah krisis betul seperti yang terjadi di Dorebara dan Simpasai barubaru ini akan langsung ditangani dengan pendistribusian air bersih, cuma memang syaratnya masyarakat diharuskan melayangkan surat permohonan atau melapor secara lisan ke Kantor BPBD setempat. Sementara untuk titik lain, lanjut dia, sampai hari ini belum ada permohonan yang masuk.

“Seperti di Teropo itu sampai hari ini belum ada permintaan, tetapi memang kalau disana kita sangat butuh sumur dalam karena wilayah ini berada di ketinggian,” ujarnya.

Beberapa wilayah langganan rutin krisis air bersih yang sudah mampu ditanggulangi sumur dalam, sebut Imran M.

Hasan, diantaranya Desa Bakajaya, Matua, Nowa, Rasabou, Ranggo, Kandai II dan sekitarnya. Sementara dititik lain masih menunggu bantuan sumur dalam dari pemerintah daerah maupun provinsi.

Seperti di Desa Adu dan Jala Kecamatan Huu, Desa Jambu, Lune Kecamatan Pajo, Desa Saleko, Mangge Asi, Kandai I, Dorotangga, Dorebara dan Mbawi Kecamatan Dompu, Sedangkan di Kecamatan Woja ada satu titik di Lingkungan Balibunga, kemudian Tekasire, Lanci di Kecamatan Manggelewa, Desa Konte dan Dusun Padamara Kecamatan Kempo serta Desa Nangakara Kecamatan Pekat dan Desa Teropo Kecamatan Kilo.

“Ini titik-titik yang memang terdampak dan butuh penangan permanen, terutama dengan sumur dalam itu,” pungkasnya. (jun)

ijazah SMA. Padahal persyaratannya minimal S1 guru,” timpalnya.

Demikian dengan syarat umur yang ditetapkan maksimal 35 tahun per 1 Agustus 2018. Dikatakan H. Malik, posisi saat ini rata-rata pegawai K2 sudah melewati batas umur yang ditetapkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) itu. “Jadi dilema ya K2 kita. Ijasahnya ada tapi umurnya yang lewat. Sebaliknya umurnya masuk syarat tapi ijazahnya lagi yang bermasalah karena terbit di atas tahun 2013,” tukasnya.

Tidak adanya pelamar dari pegawai K2 itu, H. Malik memastikan, penerimaan CPNS oleh Pemda KSB tidak bisa memenuhi kuotanya. Sebab kuota bagi K2 ini tidak bisa diisi dari pelamar reguler.

“Kalau yang disabilitas bisa diisi dari umum. Tapi kalau K2 tidak bisa karena sifatnya khusus. Jadi kita akan kehilangan 12 slot penerimaan CPNS yang jadi jatah K2 itu,” paparnya menyayangkan.

Sementara itu total jumlah pelamar yang telah terdaftar di website SSCN untuk penerimaan CPNS KSB, hingga siang

(Suara NTB/bug)

MANUAL - Pemeriksaan berkas lamaran CPNS secara manual oleh tim Pansel CPNS KSB tahun 2018. kemarin tercatat sebanyak 2606 pemalar. Sementara berkas yang diterima sekretariat Pansel sebanyak 2.310 berkas.

Menurut H. Malik, data pendaftaran online itu kemungkinan besar masih akan bertambah mengingat penutupan pendafatarannya baru akan dilakukan secara serentak pada pukul 00.00 wita, 16 Oktober 2019. “Pasti masih bertambah, karena masih ada waktu sampai tengah malam nanti untuk mendaftar online,” urainya seraya menam-

bahkan batas waktu pengiriman berkas lamaran hingga 17 Oktober mendatang.

“Mereka diberi waktu 2 hari setelah penutupan online mengirimkan berkas. Yakni tanggal 17 Oktober terakhir cap pos berkas mereka dikirim ke kami,” sambung H. Malik.

Selanjutnya dari seluruh formasi yang dibuka oleh Pemda KSB, ada dua formasi yang sejauh ini jumlah pelamarnya sangat sedikit. Kedua formasi itu yakni formasi dokter gigi dan dokter umum. Untuk dokter gigi

dari 3 formasi yang dibuka hanya ada 1 orang pelamar, sedangkan dokter umum diperlukan sebanyak 9 orang sejauh ini hanya tercatat 7 orang yang memasukkan lamaran.

“Kalau sampai penutupan pendaftaran hanya segitu (kurang) pelamarnya, kita bisa pastikan jumlah CPNS yang bisa kita terima tahun ini tidak bisa maksimal. Karena kalau pun semua yang daftar itu dinyatakan lulus, kan tetap tidak memenuhi kuota yang kita siapkan,” tukasnya. (bug)

Siswa Ngungsi Dibebaskan Masuk Sekolah Terdekat

Muhadjir Effendy (Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy menyatakan, bagi siswa yang mengungsi akibat terdampak bencana diberikan kompensasi untuk masuk ke sekolah terdekat dari tempatnya saat ini.

Kebijakan ini diambil Kemendibud untuk memastikan para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

“Jadi kalau ngungsi misalnya sampai keluar daerah. Ya mereka bisa masuk ke sekolah yang ada di sana. Itu kita mudahkan karena memang tidak mungkin kita paksa anak-anak kembali ke daerah asal untuk sekolah sementara mereka masih takut,” sebut Muhadjir.

Kebijakan tersebut menurut dia, sementara ini diberlakukan pada bencana di Sulawesi Tengah

yang melanda kota Palu, Sigi dan sekitranya. Namun kata Muhadjir, jika hal yang sama juga terjadi pada siswa yang berada di NTB hal kebijakan itu juga secara otomatis berlaku. “Memang di NTB tidak ada (diberlakukan).

Tapi kalau di lapangan ada yang ngungsi sampai keluar daerah ya sekolah dulu di tempat ngungsinya,” sarannya.

Ia menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi siswa menjalankan sekolah sementara di pengungsiannya. Karena itu Kemendikbud kini tengah menyiapkan kebijakan terutama bagi siswa yang kini menjalani studi akhirnya di tiap tingkatan, agar mereka nanti tetap dapat mengikuti ujian nasional (Unas).

“Kalau mereka misalnya sampai ujian nasional masih bersekolah di tempat pengungsiannya ya tidak apa-apa. Saya sudah minta Kabalitbang untuk persiapan mereka. Jadi

tetap mereka bisa ujian di sana,” sambung Mendikbud.

Menurutnya, dalam situasi bencana yang melanda sejumlah pelosok negeri saat ini, pihaknya ingin memastikan agar tidak ada satu orang anak korban yang putus sekolah.

“Pendidikan kita tidak boleh kalah dengan apapun. Pendidikan itu nomor satu dan kami di kementerian berusaha keras menjamin itu,” tegasnya.

Pada bagian lain, terkait infrastruktur sekolah yang rusak akibat bencana. Muhadjir mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pembenahan. Pada tahun ini Kemendikbud telah mengalokasikan sebagian anggaran melalui APBNP termasuk di APBN 2019 mendatang.

“Fasilitas sekolah yang rusak akibat bencana baik yang di NTB maupun di Sulawesi segera kita perbaiki supaya sekolah kita kembali normal lagi seperti sedia kala,” imbuhnya.(bug)

SUARA NTB Selasa, 16 Oktober 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Tuntutan Belum Ditanggapi

Perawat Honorer di Sumbawa Mogok Massal Sumbawa Besar (Suara NTB) – Ratusan perawat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Sumbawa, menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Sumbawa. Mereka menuntut pengakuan melalui SK Bupati. Karenanya, mulai Senin (15/10), mereka mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Dengan seragam perawat berwarna putih-putih, mereka mereka langsung menggelar orasi di kantor Bupati. Sambil membawa keranda simbol matinya kebijakan keperpihakan terhadap nasib para perawat honorer. Sekaligus membentangkan spanduk pernyataan mogok kerja yang kemudian mereka tanda tangani.

Menurut Koordinator Daerah GNPHI Sumbawa, Jhon, keberadaan perawat honorer dan sukarela di 25 Puskesmas lingkup Pemkab Sumbawa, masih dipandang sebelah mata. Berbagai upaya dan perjuangan telah mereka tempuh agar Pemkab mendengar keluhan perawat honorer. Baik itu melalui lobi, dialog, demonstrasi dan lainnya. Namun, sampai saat ini, belum juga ditanggapi. Apalagi, dalam pembahasan APBDP 2018, eksekutif maupun legislatif mengingkari keberadaan perawat honorer ini.

“Seharusnya Pemkab merumuskan sebuah kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak

terhadap nasib kami. Berkaca dengan Kabupaten tetangga (KSB) yang telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan tenaga perawat sukarela melalui SK Bupati.

Kami juag sudah perlihatkan contoh draf SK Bupati KSB yang memberikan pengakuan terhadap perawat sukarela.

Sejak 2016 lalu, Bupati KSB telah menerbitkan SK untuk perawat, sampai sekarang juga tidak pernah bermasalah. Kenapa Pemkab Sumbawa tidak berani mengakui kami perawat ini,” terangnya.

UU Otonomi Daerah dan UU Ketenagakerjaan, kata Jhon memberikan peluang kepada Pemkab untuk memberikan kesejahteraan kepada tenaga honorer melalui SK Bupati. Makanya, GNPHI Sumbawa menuntut menghilangkan istilah perawat sukarela untuk memberikan pengakuan berupa SK Bupati. Mereka juga menuntut Pemkab Sumbawa mengeluarkan regulasi yang jelas soal keberadaan perawat

honorer ini melalui sebuah Peraturan Daerah (Perda).

“Kami tidak akan berhenti mogok, sampai ada regulasi yang jelas soal nasib perawat honorer ini. Kami meminta Bupati atau utusannya menemui kami.

Sebab upaya dialog hingga terakhir Jumat lalu juga tidak membuahkan hasil,”cetusnya.

Diakui Jhon, Bupati sempat menawarkan perwakilan massa sekitar 10 orang masuk berdialog dengan Bupati. Namun mereka memilih tetap di depan kantor dan meminta Bupati atau utusannya yang datang menemui mereka. Hingga pukul 15.00 Wita, para perawat juga masih bertahan di kantor Bupati tanpa ditemui. Hasilnya nihil, sehingga mereka kembali secara serentak mengucapkan sumpah untuk tetap mogok. “GNPHI Sumbawa yang beranggotakan 593 orang di 25 Puskesmas akan tetap mogok, ditemui atau tidak. Sampai tuntutan kami ditanggapi,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, yang sem-

pat ditemui di Kantor Bupati Sumbawa, juga mengusulkan kepada Pemkab untuk tidak menutup mata kepada perawat sukarela ini. Selama regulasi memungkinkan kenapa tidak mereka diberikan pengakuan melalui SK Bupati. Sebab keberadaan mereka di Puskesmas juga penting.

“Contohnya di Puskesmas Lantung, baru baru ini sempat saya kesana. Ternyata dari 57 teaga medis di sana, hanya enam tenaga medis yang PNS, 12 tenaga kontrak, sisanya yang banyak tenaga medis sukarela.

Meski awalnya mereka masuk ada surat pernyataan untuk tidak diangkat, namun kita juga perlu memperhatikan mereka, dijadikan tenaga kontrak daerah, sepanjang aturan memungkinkan. Tentu dilakukan secara selektif dan ada skala prioritasnya. Misalnya, bagi perawat yang sudah mengabdi 7 atau 10 tahun,” katanya.

Di sisi lain, daerah juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Intinya, Pemkab tidak boleh menutup mata, berupaya memfasilitasi perawat sukarela ini, disesuaikan dnegan kemampuan daerah.

“Pemkab harus peka dan mencari jalan keluarnya,” pungkas Kamaluddin. (arn)

(Suara NTB/arn)

PERAWAT - Aksi demonstrasi para perawat honorer/sukarela yang digelar di depan kantor Bupati Sumbawa, Senin (15/10).

Penertiban APK oleh Bawaslu Mendapat Penolakan dari Caleg

(Suara NTB/ula)

DIPROTES - Penertiban APK di simpang Cakre Kandai Dua Kecamatan Woja dan diprotes Caleg karena dianggap merugikan akibat banyaknya APK yang terlanjur dibuat, Senin (15/10).

Dompu (Suara NTB) Penertiban alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu mendapat penolakan dari sejumlah calon anggota legislatif (Caleg). APK yang sudah terlanjur dibuat menghabiskan anggaran cukup besar, sementara sosialisasi soal APK ini sangat minim menjadi alasan para caleg menolak penertiban.

Upaya penertiban APK ini dilangsungkan serentak di seluruh Kabupaten Dompu, Senin (15/10) kemarin. Bawaslu Kabupaten yang terbagi dalam dua tim menertibkan di Kecamatan Dompu dan Kecamatan Woja bersama Sat Pol PP serta dikawal aparat Kepolisian.

Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja, penertiban ini mendap-

at penolakan dari M. Yatim, caleg dari Partai Demokrat dan Adi Rahmat, caleg dari PPP. Penolakan dari M. Yatim saat penertiban di simpang Cakre Kandai Dua hingga membuat arus lalu lintas sempat macet. Ia menolak ditertibkan APK-nya karena sudah menghabiskan anggaran banyak untuk membuat dan memasangnya.

“Ini namanya sewenang-wenang, yang dilakukan oleh KPU. Kita habiskan anggaran puluhan juta untuk membuat baliho, tapi dibatalkan begitu saja.

Sementara sosialisasi kepada para caleg ini tidak pernah. Kita minta ke KPU untuk kumpulkan semua caleg untuk sosialisasi masalah ini,” pinta Yatim.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan kepada Suara NTB, Senin kemarin mengatakan, penertiban dilakukan serentak di seluruh Kabupaten Dompu. Tim Bawaslu Kabupaten membentuk 2 tim yang mengawasi proses penertiban di Kecamatan Dompu dan Woja. Sementara di Kecamatan lain,

penertiban dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan bersama Pol PP yang dikawal Polsek setempat. “Kita lakukan penertiban semua APK yang tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Diakui Irwan, saat penertiban ada 2 caleg yang keberatan. Diantara alasannya karena APK yang dibuat menghabiskan anggaran tidak sedikit. Sementara ketentuan soal standar APK terlambat dikeluarkan KPU, sehingga merugikan para caleg. “Mereka juga protes ke KPU karena kurang mendapat sosialisasi soal ketentuan APK ini,” ungkap Irwan.

Irwan pun mengatakan, yang bisa terpasang hanya APK dari KPU atau APK tambahan sesuai ketentuan dari KPU. APK sesuai juknis KPU, tidak hanya terkait materi, tapi juga terkait desain dan ukuran APK. Untuk baliho, ukurannya 3 x 4 sebanyak 5 buah per Desa/Kelurahan yang memuat semua caleg di daerah pemilihan (Dapil) setempat. Begitu juga dengan spanduknya ukuran 1,5 x 5 sebanyak 10 buah per Desa / kelurahan.

Komisioner KPU Dompu, Suher-

man, S.Pd yang dikonfirmasi terpisah mengaku, pada Minggu (14/10) kemarin terakhir pihaknya menerima desain baliho dari spanduk dari partai politik peserta pemilu. Sementara DPD baru 7 orang yang menyerahkan hingga Senin kemarin. Saat ini pihaknya masih dikaji untuk pihak pengadaan barang dan jasanya melalui proses penunjukan atau proses tender.

Karena sudah memasuki masa kampanye, Parpol bisa membuat sendiri baliho dan spanduk dengan desain dan ukuran sesuai ketentuan. Yang diadakan KPU, memuat gambar partai dan nomor urutnya, visi misi partai, foto pengurus Kabupaten atau citra diri partai.

Untuk citra diri ini bisa berupa foto tokoh nasional partai politik. Sementara baliho dan spanduk yang dibuat parpol bisa sama desain atau desain baru, tapi harus memuat semua foto caleg di dapil tersebut. “Ini soal ketertiban dan kedua soal akuntabilitas dana kampanye, ini maksudnya. Dana kampanye ini harus dilaporkan oleh partainya,” katanya. (ula)

Tiga Anggota Satpol PP Ditahan karena Tersangkut Korupsi Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima menahan tiga anggota Satpol PP Kabupaten Bima tersangka dugaan korupsi ABPD pada OPD setempat tahun anggaran 2014 lalu.

Kasat Pol PP Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH, MH, mengaku sudah mengetahui penahanan tiga bawahannya tersebut. Diakuinya dua dari tiga orang yang ditahan itu merupakan Kepala Bidang (Kabid). Masing-masing Bidang Hansip dan Trantibmas.

“Tentu kami sangat empati ya, apalagi diantaranya dua orang Kepala Bidang,” katanya kepada Suara NTB, Senin (15/10). Penahanan dua pejabat teras tersebut diakuinya cukup berdampak serta menyulitkan kinerja OPD setempat dalam melaksanakan tugas kedepan. Terutama tugas-tugas di lapangan.

(Suara NTB/uki)

Sumarsono “Hari ini saja saya sendiri yang memimpin turun ke lapangan. Tapi tetap saja tidak elok karena tidak sesuai tupoksi,” katanya.

Kendati ada kekosongan, Sumarsono mengaku pihaknya belum bisa

mengajukan pengisian jabatan tersebut karena proses hukumnya masih berjalan dan belum ada putusan tetap dari Pengadilan.

“Tapi untuk sementara kami akan meminta petunjuk ke Bupati maupun Sekda untuk diusulkan Pelaksana Harian (Plh) Kabid agar program bisa berjalan optimal,” katanya.

Sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Bima I Wayan Suryawan SH mengatakan ketiga tersangka yang ditahan dalam kasus korupsi tersebut antara lain Kadri (Kd), Iskandar (Ik) dan Samsul Bahri (Sb).

“Tiga tersangka kita kenakan Pasal 2 juncto pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi (Tipikor) dan sesuai hasil audit BPKP kasus ini telah merugikan negara sekitar Rp. 400 juta,” ujarnya kepada Suara NTB belum lama ini. (uki)

BPBD : KSB akan Alami Kekeringan Panjang Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memprediksi musim kering yang terjadi saat ini di Sumbawa Barat akan berlangsung lama. Bahkan jika di bulan Oktober ini tidak terjadi hujan maka hal itu akan menjadi penanda, bahwa awal musim hujan akan terjadi di awal bulan Januari nanti.

Kepala BPBD KSB kepada Suara NTB, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlogs) Hendra Adiwinata S. Pd, saat ditemui Suara NTB, Senin (15/10) tidak menampik kondisi tersebut. Prediksi ini berdasarkan hasil rapat kordinasi dan konsultasi untuk penanganan bencana kekeringan di Provinsi.

Bahkan di NTB secara keseluruhan kekeringan ini akan terjadi hingga bulan Desember.

Hanya saja, untuk mengetahui kekeringan ini akan panjang atau tidak, tetap melihat kondisi yang terjadi bulan Oktober dan faktanya belum ada hujan juga. Terkait dengan kondisi ini, pihak terkait dalam waktu dekat akan segera mengusulkan anggaran ke provinsi

untuk Dana Siap Pakai (DSP) guna mengatensi bencana ini. Karena anggaran pembiayaan dari daerah sudah sangat minim untuk bisa mengatensi kekeringan yang ada.

“Kita akan segera usulkan DSP ke provinsi untuk mengatensi kekeringan yang ada di wilayah KSB. Karena anggaran yang tersedia saat ini tidak memungkinkan,” ungkapnya.

Dikatakanya, terkait dengan bencana kekeringan panjang ini, bukan karena dampak gempa. Melainkan ada faktor lain yakni angin panas yang terjadi di wilayah setempat.

Disamping musim kering yang berlangsung lama, jumlah desa yang terdampak kekeringan juga terus bertambah di wilayah setempat. Bahkan saat ini ada sekitar empat desa baru yang terdampak kekeringan yang terjadi. Yakni desa Senayan, Poto Tano dan desa Kokarlian dengan jumlah jiwa yang terdampak sekitar 800 jiwa. Tentu dengan kondisi musim kering panjang, maka jumlah desa terdampak juga akan terus bertambah nantinya. Untuk itu, pihak terkait akan terus memantau kondisi lapangan guna menekan terjadi halhal yang tidak diinginkan.

“Selain kekeringan panjang, jumlah desa yang terdampak juga ber-

tambah. Untuk itu, kita tetap akan memantau kondisi yang ada di lapangan guna menekan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini sudah ada sekitar ratusan tangki air bersih yang didistribusikan ke masyarakat.

Hanya saja masyarakat masih tetap mengeluh karena pendistribusian yang dianggap tidak maksimal. Seperti yang terjadi di desa Tua Nanga, kecamatan Poto Tano yang masih merasa air yang didistribusikan tidak maksimal karena terbatas.

Untuk itu, pihak terkait sangat berharap agar masyarakat bersabar dan menerima setiap bantuan air yang diberikan. Pihaknya juga tetap akan berupaya maksimal untuk melakukan pendistribusian air bersih.

Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan semakin ditekan.

“Kami juga tetap berupaya maksimal supaya pendistribusian air bersih ini tetap dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, perpanjangan masa tanggap bencana kekeringan juga akan kita lakukan,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Selasa, 16 Oktober 2018

Saksi Peserta Pemilu akan Dibiayai Bawaslu Mataram (Suara NTB) Rencananya saksi dari peserta pemilu 2019 mendatang akan dibiayai oleh Bawaslu. Pembiayaan untuk honorarium saksi tersebut merupakan bagian dari komitmen negara untuk mengurangi biaya politik yang dikeluarkan oleh peserta pemilu.

Namun demikian, rencana tersebut mendapat penolakan dari kalangan partai politik. PPP merupakan salah satu yang paling keras menyuarakan ketidaksetujuan pembayaran honorarium saksi dibayarkan oleh negara.

“Informasinya uang saksi akan ditanggung Bawaslu. Saksi dari kita yang rekrut, tapi yang berikan honor Bawaslu. Ini kita tidak setuju,” tegas Wakil Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir kepada Suara NTB, Senin (15/10).

Menurut celeg petahan DPRD NTB dari dapil Kota Mataram itu, kekhawatiran pihaknya jika honor saksi dibayarkan oleh Bawaslu. Maka loyalitas saksi kepada partai akan lemah, karena partai tidak punya kekuatan untuk menekan saksinya, sebab honorariumnya bukan dari partai.

“Logikanya tidak ada kekuatan partai untuk menekan saksi yang dimiliki. Karena honornya bukan dari kita. Tapi berbeda kalau kita yang kasi honor, kan mau tidak mau kalau kurang baik kinerja kita bisa bisa diganti,” jelasnya.

Diakui Muzihir, salah satu pengeluaran partai pada pemilu adalah untuk biaya saksi. Namun untuk hal itu, umumnya partai sudah menyiapkannya.

“Ini kan hanya proyek saja, kenapa pemerintah ini mau menanggung orang yang tidak mau ditanggung.

Sementara partai kan sudah bisa memberikan saksinya honor,” katanya.

Menurutnya, pembiayaan saksi oleh Bawaslu tersebut hanyalah pemborosan keuangan negara. Sebab partai sudah memiliki anggaran untuk saksi, mulai dari perekrutannya, pelatihannya sampai pembayaran honorariumnya.

“Dan untuk apa juga dibiayai, itu pemborosan, uang negara triliun akan habis. Sementara kita sudah siap untuk membiayai pelatihan, termasuk honorarium.

Dikonfirmasi terpisah terkait hal itu, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid mengaku belum mengetahui soal rencana Bawaslu RI akan membiayai saksi dari peserta pemilu. Menurutnya yang sudah pasti itu adalah, Bawaslu akan memberikan pelatihan pengawasan bagi saksi peserta pemilu.

“Saya belum tahu kepastian informasinya, itu baru wacana saja, belum ada keputusan. Memang sampai hari ini, saksi dari peserta pemilu itu dilatih oleh Bawaslu. Kalau soal honorarium kita belum tahu soal itu,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

CINDERAMATA - Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, saat serah terima cinderamata dari Pemprov Jatim, usai studi banding terkait strategi meminimalisir TKI Ilegal.

Minimalisir Pengiriman TKI Ilegal

DPRD NTB Studi Banding ke Jawa Timur Mataram (Suara NTB) Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal cukup tinggi. Hal ini karena Jawa Timur juga merupakan daerah dengan urutan paling tinggi se-Indonesia penyumbang pengiriman TKI. Dalam hal menangani pengiriman TKI ilegal, Jawa timur telah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya dengan membentuk regulasi. Pertama, Perda nomor 4 tahun 2016 tentang penempatan dan perlindungan PMI. Perda ini lebih dulu dari UU No 18 tahun 2017, Pekerja Buruh Migran (PMI).

Sehingga tidak salah Jawa Timur dipilih sebagai daerah tempat untuk melakukan studi banding oleh Komisi V DPRD NTB, di tengah masih maraknya pengiriman TKI ilegal di Provinsi NTB. Kegiatan studi banding tersebut, (10/10) pekan kemarin, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V, MNS. Kasdiono. Dalam studi banding tersebut, juga melibatkan forum wartawan di Provinsi NTB, BP3TKI Mataram, serta dari Dinasnekertras Provinsi NTB. Peserta studi banding, diterima langsung oleh Sekdis Disnakertrans Prov Jatim, Umar Hasan, didampingi Kabid penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans Provinsi Jatim, Sunarya dan Kepala LP3TKI Surabaya, Ma’arub.

Disebutkan jumlah TKI unprosedural mencapai ribuan setiap tahunnya yang dideportasi. Bahkan di dalam satu kabupaten, khususnya di Pulau Madura mencapai 100 ribu lebih di setiap kabupaten yang dideportasi tiap tahunnya, seperti di Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, Kabupaten Bangkalan dan Jember.

“Termasuk di tahun 2018 ini 568 jumlah deportasi tapi jumlah ini mengalami penurunan,” kata Sekdis Disnakertrans Prov Jatim, Umar Hasan.

Dengan pembentukan Perda tentang penempatan dan perlindungan TKI tersebut, pengiriman TKI ilegal mengalami penurunan. Karena salah satu hal penting yang diatur dalam Perda tersebut terkait kantor PPTKIS di mana diatur untuk kantor cabang PTKIS tidak boleh lebih dari satu. Namun jika kantor pusat PTKIS bertempat Jatim maka perusahaan tidak boleh mendirikan kantor cabang di kabupaten lain di Jatim.

Dalam meminimalisir TKI ilegal, itu Pemprov Jatim juga membentuk Satgas Anti TKI Ilegal yang langsung berkantor di Bandara. Di Bandara Satgas memonitoring selama 24 jam para PMI baik yang berangkat maupun yang pulang.

“Mereka ada konter khusus Satgas TKI Ilegal yang langsung monitoring 24 jam di Bandara,” jelasnya. Dari TKI, Jatim mendapatkan remittance yang cukup besar. Pada tahun 2017 saja mencapai 7,79 triliun dari 63.496 TKI, baik formal maupun informal (pekerja Rumah Tangga).

Untuk mengelola besarnya remittance tersebut, Pemprov Jatim mendirikan Perusaan Daerah JamKrida yang mengelola khusus dana TKI. Perusahaan milik pemerintah daerah tersebut bekerjasama dengan PTKIS baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sementara itu Kepala LP3TKI Surabaya, Ma’arub menambahkan, sukses dalam menekan pengiriman TKI ilegal, juga tidak lepas dari sosialisasi. Ditiap kabupaten/kota, sosialisasi dilakukan 21 kali, yang bekerjasama dengan Disnker setempat.

Sosialisasi yang dilakukan bukan sebatas pemberian materi, melainkan dilanjutkan dengan membuat komitmen bersama berisi komitmen meminimalisir PMI Unprosuderal.

“Kami juga tidak melibatkan PPTKIS dalam komitmen bersama ini,” kata Maarub.

Setelah mendengarkan paparan dari Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS Kasdiono, menyatakan akan mendorong pemerintah daerah NTB menerapkan komitmen bersama.

Namun menurutnya PPTKIS perlu diikutsertakan sebab pemerintah berperan sebagai pembina dan PPTKIS berperan secara teknis di lapangan sehingga mereka penting dilibatkan.

Bahkan Kasdiono, akan mencoba membangun Asosiasi PTKIS di NTB sebagai salah satu upaya kinerja bersama mencegah PMI Unprosuderal. “Komitmen ini menarik tapi penting sekali ada aturan khusus yang mengikatnya dan bila perlu ada Asosiasi PTKIS,” pungkasnya. (ndi/*)

POLHUKAM

Halaman 8

Jaksa Rekomendasi Stop Proyek Fisik Mataram (Suara NTB) Rehabilitasi pascabencana gempa Lombok bukan hanya soal membangun kembali gedung atau bangunan rusak. Namun, perencanaan menyeluruh tata ruang sesuai mitigasi bencana. Payung hukumnya perlu dipahami agar pemerintah tak main-main dengan proyek.

Proyek fisik yang dianggarkan tahun 2018 ini khususnya di Lombok Utara yang parah terdampak gempa terpaksa perlu ditunda. Proyek serupa bisa dianggarkan lagi tahun depan dengan perbaikan atau penambahan.

“Proyek fisik tidak bisa dilanjutkan tahun ini karena risi-

ko tinggi juga untuk meminimalisasi kerugian negara yang berpotensi timbul,” saran Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana, Senin (15/10).

Proyek tertunda atau terdampak apabila dipaksakan bakal amburadul. Dia mencontohkan, bahwa proyek di sisa tahun ini akan berpacu

dengan tenggat waktu akhir tahun anggaran.

Lelang proyek saja, kata dia, bisa memakan waktu 45 hari. Belum lagi pengerjaannya yang dipastikan bakal asal-asalan di waktu setelahnya sampai tenggat waktu.

“Kalau dikerjakan membabi buta, harus diperhitung-

kan juga kalau mendesak akan berpengaruh pada kualitas,” jelasnnya.

Di sisa waktu ini pun, lanjut Sumedana, sebaiknya dia merekomendasikan pemerintah menyusun perencanaan rehabilitasi perkantoran pemerintahan atau fasilitas publik yang ramah bencana. Demikian juga anggaran yang tersedia.

Dalam hal itu pun pemerintah sedianya mengikuti hasil rekomendasi hasil asesmen ahli konstruksi bangunan mengenai kondisi fasilitas publik terdampak gempa.

Sebab dalam jangka panjang dapat berdampak pada efektivitas anggaran rehabilitasi pascabencana.

Untuk keperluan pembahasan dan pedoman penggunaan anggaran, jaksa siap mendampingi memberi pertimbangan hukum.

“Saran ahli harus diikuti karena mereka lebih mengerti. Anggaran bisa diarahkan ke proyek yang berorientasi penanggulangan kebencanaan.

Kita beri masukan dari payung hukumnya yang dipakai seperti apa,” tandasnya. (why)

Terdakwa Korupsi Retribusi Wisata Tiga Gili Dituntut 16 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) – PNS pada Dinas Pariwisata Lombok Utara, Lalu Kusnendar menghadapi sidang tuntutan, Senin (15/10). Jaksa penuntut umum Kejari Mataram menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan atau 16 bulan terhadap terdakwa. Terdakwa disebut terbukti korupsi sebesar Rp191,06 juta.

JPU Muthmainah meyakini berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdakwa Kusnendar bersalah sesuai pembuktian pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lalu Kusnendar selama satu tahun dan empat bulan,” ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, yang dipimpin ketua majelis, Ferdinand M Leander.

Selain itu, Bendahara Penerimaan Retribusi itu juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp50 juta dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Hal yang meringankan terdakwa, kata JPU, yakni terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp135 juta. Besarannya sesuai dengan jumlah yang dinikmatinya untuk keperluan pribadi.

Dalam pertimbangan materiilnya, jaksa menyebut terdakwa tidak menyetorkan hasil retribusi wisata tiga gili yang dipungut sepan-

Caleg PPP Dikenakan Biaya Saksi Rp500 Juta Mataram (Suara NTB) DPP PPP, menetapkan setiap caleg dengan nomor urut 1, untuk DPR RI dibebankan menyetor uang Rp500 juta. Sumbangan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan saksi partai pada Pemilu 2019 mendatang.

Caleg PPP nomor urut satu dari dapil NTB II (Pulau Lombok), Hj. Wartiah yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/10) tidak menampik hal tersebut. “Tapi itu belum final, masih sedang digodok, berapa masing-masing caleg itu dikenakan (biaya saksi),” ujar Wartiah.

Ditegaskan Ketua DPW PPP NTB itu, besaran uang saksi yang akan dikenakan kepada setiap caleg akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV DPP PPP yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, katanya, angka Rp500 juta tersebut masih belum pasti.

“Saya kira kita akan tunggu hasil Rapimnas IV, karena di sana nanti baru ditetapkan. Berapa besarannya, saya kurang informasi, karena kita diminta untuk tunggu Rapimnas IV. Nanti setelah Rapimnas baru jelas,” jelasnya.

Informasi yang beredar, masing-masing caleg PPP untuk DPR RI dikenakan biaya saksi sebesar Rp500 juta, (khusus nomor urut 1). Kemudian untuk caleg DPRD Provinsi, masing-masing dikenakan Rp50 juta, dan caleg DPRD kabupaten/kota, Rp15 juta.

“Saya kira itu masih dipending, kita tunggu Rapimnas. Masing-masing caleg memang diharapkan berkontribusi untuk biaya saksi. Tapi berapa persentase yang dikenakan untuk masing-masing caleg DPR RI dan Provinsi, dan kabupaten/kota, nanti di Rapimnas akan jelas” katanya.

Ditegaskan Wartiah, yang saat ini duduk di DPRD NTB itu, PPP telah menargetkan untuk naik dari partai papan menengah menjadi partai papan atas, dengan target masuk tiga besar perolehan suara nasional. Sehingga dalam rangka mencapai target tersebut, PPP akan melakukan berbagai persiapan dengan matang dalam menghadapi Pemilu 2019. Salah satunya yakni dengan menyiapkan saksi disertai dengan pembiayaannya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, mengaku belum mengetahui terkait penarikan biaya saksi PPP tersebut dari caleg. Ia mengatakan, pihaknya akan mengkroscek informasi tersebut, untuk melihat apakah ada potensi pelanggaran atau tidak.

“Saya tidak tahu soal itu, tapi yang jelas, kita ketahui bahwa sumber sumbangan dana kampanye itukan dari parpol, caleg dan pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan,” jelasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Terdakwa korupsi retribusi wisata tiga gili, Lalu Kusnendar duduk di kursi persidangan mendengar tuntutan yang dibacakan JPU, Senin (15/10) di Pengadilan Tipikor Mataram. jang April 2015 sampai Maret 2016.

Kala itu sedang masa peralihan nomenklatur OPD Disparhubkominfo Lombok Utara menjadi Dispar Lombok Utara.

Total retribusi mencapai Rp349,08 juta. Berdasarkan Perda KLU No 5/2010, retribusi untuk wisatawan ditetapkan sebesar Rp5.000 sementara wisatawan domestik Rp2.000.

Penarikannya di Pelabuhan Bangsal, Pemenang, Lombok Utara melalui kerjasama dengan Koperasi Karya Bahari. Koperasi yang juga mengelola penyeberangan kapal publik ke tiga gili itu mendapat bagi-

an upah pungut sebesar Rp5 persen.

Sementara yang disetorkan terdakwa ke Pemda KLU hanya Rp158,02 juta. Sisanya Rp56,34 juta dipakai untuk biaya operasional seperti membeli peralatan ATK. Belakangan Dispar KLU mengembalikan sejumlah uang itu ke jaksa karena menjadi temuan Inspektorat. Sebesar Rp134,5 juta dinikmati terdakwa untuk keperluan pribadi.

Usai mendengar tuntutan, penasihat hukum terdakwa, Suhartono langsung mengajukan nota pembelaan secara lisan. Yang intinya, terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon majelis hakim untuk memberi hu-

kuman seringan-ringannya.

“Terdakwa memiliki itikad baik mengembalikan kerugian negara.

Selain juga pada saat peristiwa pidana itu, kondisi SKPD sedang masa peralihan sehingga urusan administrasi masih amburadul,” ucapnya.

Hakim Ferdinand menanggapi, hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar melakukan tindak pidana korupsi. “Namun hakim akan tetap objektif bermusyawarah menjatuhkan putusan,” ujarnya. Sidang kemudian ditunda sampai dua pekan depan, Senin (29/10) untuk dilanjutkan kembali dengan agenda putusan. (why)

SUARA NTB

Selasa, 16 Oktober 2018

Halaman 9

Fahri Hamzah: Penanganan Bencana di NTB Bisa Jadi Pelajaran untuk Sulteng SETIDAKNYA ada tujuh poin yang menurut Fahri perlu dijadikan pelajaran dalam penanggulangan bencana di Sulteng.

“Pertama, naikkan status bencana Palu sebagai bencana nasional, agar Jakarta terlibat penuh dalam penanganan,” terangnya.

Kedua, struktur organisasi penanganan bencana yang lebih ringkas dan cekatan dengan pendekatan leadership (kepemimpinan) yang lebih jelas. “Ketiga, struktur organisasi penanganan bencana juga mengintegrasikan kementerian yang “diabaikan” dalam Inpres seperti PPN/Bappenas, BUMN, dan Kementerian Desa/PDT,” tambahnya.

Keempat, menerapkan birokrasi bencana dalam implementasi bantuan. Kelima, mengintegrasikan peran lembaga kemanusiaan berbasis lokasi (spasial).

Keenam, jadikan hunian sementara (huntara) atau rumah tumbuh sebagai solusi prioritas untuk pengungsi. “Masukkan dalam scenario pembiayaan pemerintah,” imbuhnya.

Dan terakhir, kata Fahri, pastikan alokasi APBN. “Jangan campur adukkan antara biaya reguler dengan yang bersumber dari dana cadangan. Hindari re-claim belanja regular sebagai belanja gempa,” pungkasnya.

Baru-baru ini Fahri kembali mengunjungi NTB, pada Sabtu (6/10), antara lain ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), bertemu Bupati dengan jajaran perangkat daerahnya, juga beberapa kepala desa dan segenap tokoh masyarakat.

Kedatangannya untuk memantau perkembangan penanganan bencana NTB. Sehabis pertemuan dengan Pemda KLU, Fahri langsung mengunjungi Desa Kerujuk, bertemu dengan

warga, berbincang dengan mereka, mendengar harapan dan mimpi mereka. “Kampung mereka hancur tapi mereka ingin punya desa wisata,” ujarnya lewat laman pribadinya berjudul “Catatan Kerja Pemerintah Menangani Gempa NTB: Jangan Terulang di Sulawesi Tengah & Daerah Bencana Lainnya”.

Fahri mengaku juga bertemu dengan Bupati Lombok Timur, berbincang banyak dengannya terkait progres penanganan gempa selama ini. “Kebetulan beliau baru dilantik.

Tapi sejak menanti dilantik beliau telah mulai bekerja.

Keterangan hampir sama dengan Bupati KLU,” ungkapnya.

Untuk NTB, Fahri menyampaikan tantangan pemulihan pascagempa. Yaitu, soal birokrasi yang berjalan. Saat ini katanya yang diberlakukan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana.

“Sehingga implementasi 6.986 bantuan stimulan menjadi rumah yang sudah dihuni, masih nol. Tahapan terakhir yang kami pantau baru sebatas penyiapan dokumen,” jelasnya.

Kemudian, terangnya, soal alokasi bantuan untuk 79.484 buku rekening lainnya (dari data masuk ke bank dan belum terisi) belum memiliki kepastian nasib, kapan dananya akan cair ke rekening. Sedangkan alokasi untuk 117.979 rumah rusak lainnya (dari data rumah rusak terlapor) atau 99.620 rumah rusak dari data yang terverifikasi; masih belum jelas.

“Mereka belum memiliki buku rekening; nasibnya masih menggantung,” ungkap Fahri.

Di saat tanggap darurat bencana gempa bumi dan tsunami yang menerjang wilayah di Sulawesi Tengah seperti di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong saat ini, penanganan darurat juga masih dilakukan di Lombok, NTB. Hingga saat ini jumlah korban jiwa akibat gempa Lombok sudah mencapai 564 orang.

Diketahui setiap rumah yang rusak akan mendapat dana ban-

Kunjungan Fahri Hamzah bersama para anggota DPRRI dapil NTB menyerahkan bantuan ke korban gempa di KLU

Fahri Hamzah menyampaikan bantuan kepada korban gempa dan diterima Wabup KSB, Fud Syaifuddin

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah memaparkan, pengalaman penanganan bencana di NTB, bisa dijadikan acuan dalam menangani musibah gempa bumi dan tsunami di Kota Palu serta Kabupaten Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah. tuan perbaikan dari pemerintah dengan kisaran berbeda-beda.

Terbesar adalah Rp50 juta untuk setiap rumah yang rusak berat akibat gempa NTB. Namun hingga kini masih dilakukan pendataan mengenai berapa jumlah rumah yang rusak parah dan berapa yang lebih ringan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Gubernur NTB sempat mengeluhkan soal pendataan ini. Pemerintah pusat mengaku telah menyiapkan anggaran pemulihan NTB sebesar Rp2,1 triliun yang dikelola melalui BNPB. Gempa yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa antara Juli – Agustus telah menelan korban 564 jiwa meninggal dunia; 445.343 orang warga yang mengungsi; 204.449 rumah dilaporkan rusak. Total kerugian yang diakibatkan oleh ribuan kali gempa di Lombok - Sumbawa diperkirakan mencapai Rp8,8 triliun.

Sementara komitmen awal pemerintah pusat untuk membantu pemulihan dampak gempa sekitar Rp4 triliun. Komitmen tersebut masih ditunggu oleh masyarakat dan pemerintah daerah di NTB. Tugas dan pekerjaan kita masih banyak, hingga seluruh warga bias kembali menjalani hari-hari dalam kehidupannya secara normal.

Ribuan gempa yang mengguncang Lombok-Sumbawa dapat dibagi dalam empat rangkaian utama.

Pertama, gempa yang terjadi pada hari Ahad, 29 Juli 2018 pukul 06.47 Wita dengan 6,4 Skala Richter dengan episentrum gempa 8,4°LS 116,5°BT. Dampak terparah gempa di Sambelia, Lombok Timur.

Gempa tersebut telah menelan korban 20 orang meninggal dunia, salah satunya warga negara Malaysia; beserta 401 orang lainnya mengalami luka-luka.

Sedikitnya 10.062 rumah ikut rusak terdampak gempa ini.

Kedua, rangkaian gempa kedua terjadi pada hari Ahad, 5 Agustus pukul 19:46 Wita, dengan puncak gempa terbesarnya berkekuatan 7 Skala Richter, dengan episentrum pada 8,287°LS 116,452°BT. Pusat gempa berada di 18 km barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 32 km. Kali ini, dampak terparah hampir di seluruh wilayah KabupatenLombok Utara. Ratusan orang meninggal dunia.

Ketiga, rangkaian gempa yang ketiga terjadi pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 pukul13:25 Wita; dengankekuatan 6,2 Skala Richter; dengan episentrum pada 8.36 LS116.22 BT. Gempa itu dirasakan di kawasan Lombok Utara, Mataram, Lombok Tengah, serta Sumbawa. Bahkan juga dirasakan hingga di Klungkung, Denpasar, serta Tabanan di pulau Bali.

Keempat, rangkaian gempa terakhir terjadi pada Ahad, 19 Agustus 2018 pukul 22.56 Wita, dengan gempa terkuat 6,9 Skala Richter. Lokasi pusat gempa berada di 8.28 LS dan 116.71 BT atau sekitar 30 km arah timur laut Lombok Timur pada kedalaman 10 km.

Ribuan kali gempa terus menggoyang Lombok - Sumbawa yang menyebabkan kerugian material sekaligus dampak psikis yang dialami oleh ratusan ribu pengungsi. Mereka perlu mendapatkan per-

hatian pemerintah dan uluran tangan dari kelompok masyarakat lainnya.

Wakil Ketua DPR, H. Fahri Hamzah, SE adalah anggota DPR asal Dapil NTB untuk periode 2014-2019. Walaupun sudah tidak mencalonkan diri lagi untuk maju pada Pemilu 2019 nanti, amanah dan komitmennya bagi warga NTB berusaha untuk ditunaikan. Terkait dengan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah dalam pemulihan dampak gempa Lombok - Sumbawa; Bersama dengan anggota DPR yang lain, H. Fahri Hamzah, SE telah melakukan serangkaian aktivitas parlemen.

Kunjungan ke Sambelia, 1 Agustus 2018 Pada hari Rabu, 1 Agustus 2018, Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, SE bersama dengan tiga anggota DPR lainnya dari Dapil NTB yaitu Wilgo Zainar (Fraksi Gerindra), Lalu Gede Syamsul Mujahididn (Fraksi Hanura) dan M Syafruddin (F-PAN) berkunjung keempat titik pengungsian di wilayah Obel-Obel dan Medain Sambelia, Lombok Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah bersama rombonganmenyerahkan bantuan senilai Rp380 juta yang terdiri dari Rp100 juta uang tunai, Rp30 juta dalam bentuk bantuan logistik dan Rp250 juta dalam bentuk program.

Kunjungan ke Tanjung, Lombok Utara, 8 Agustus 2018 Pada hari Rabu, 8 Agustus 2018, tepatnya tiga hari setelah rangkaian gempa kedua berkekuatan 7 SR meluluhlantakkan Lombok Utara; Fahri Hamzah bersama rombongan mengunjungi Tanjung dan Pemenang. Pada kesempatan tersebut, Fahri Hamzah berkoordinasi dengan Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar di Posko Induk, sekaligus memantau pusat informasi perkembangan dampak gempa Lombok Utara di Posko Darurat Gempa TNI. Bersama rombongan juga, Fahri Hamzah mengunjungi rumah seorang warga yang terdampak, yaitu Ust Anwar, Lc. Rumahbeliau rata dengan tanah. Setelah dari rumah Ust Anwar, Fahri Hamzah mengunjungi salah satu dapur umum di halaman SDN 7 Pemenang yang didirikan oleh gerakan sosial Koin Untuk Lombok yang dimotori oleh KA KAMMI, di mana dapur tersebut ikut menyuplai logistik bagi tiga ribuan pengungsi di lapangan yang terletak di bagian belakang Dapur Umum.

Pada rangkaian kunjungan tersebut, Fahri Hamzah berkesempatan bergabung bersama relawan dalam aktivitas Trauma Healing bersama anak-anak korban gempa dihalaman sebuah TK di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.

Fakta lapangan yang dijumpai dari kunjungan di Lombok Utara, mendorong sikap Fahri Hamzah untuk mendesak status bencana nasional untuk gempa Lombok, mengingat sebagian besar aparatur pemerintah juga adalah korban. Dengan status bencana nasional tersebut, diharapkan penanganan dampak gempa memiliki alokasi pembiayaan dan sum-

berdaya yang lebihkuat. Di sampingitu, Fahri Hamzah juga menghimpun jaringan relawan untuk turut aktif berperan dalam proses pemulihan bencana gempa dengan mendirikan dapur umum, sekolah tanggap, trauma healing, serta distribusi logistik pada titik-titik korban yang terpencil.

Kunjungan ke Mataram, 12 Agustus 2018 Ratusan warga meninggal dan ribuan luka-luka karena gempa yang tak pernah henti mengguncang Lombok-Sumbawa. Layanan kesehatan bagi korban menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah dalam kerja pemulihan dampak gempa. Pada hari Ahad, 12 Agustus 2018, Fahri Hamzah bersama rombongan mengungjungi RSUD Kota Mataram dan RSU Provinsi NTB guna memantau pelayanan rumah sakit terhadap korban gempa.

Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah kembali mendesak pembentukan badan khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok pascagempa. Fahri Hamzah menganggap, pemulihan dampak gempa tidak bias menggunakan birokrasi normal.

Diskusi Terfokus Gempa Lombok-Sumbawa, 4 September 2018 Pada 4 September 2018, bersama dengan 10 Kementerian/ Lembaga [BNPB, Kementrian Keuangan, Kemendesa, Bappenas, Sosial, PUPR, Pariwisata, Kemendikbud, ESDM, Kesehatan] dan puluhan Lembaga kemanusiaan diadakan Diskusi Terfokus (FGD) “Sinkronisasi Penanganan Dampak Bencana Gempa Lombok dan Sumbawa” di ruang Pansus C, Gedung Nusantara 2 DPR RI. FGD adalah upaya untuk memfasilitasi pemerintah dengan masyarakat sipil, serta membangun sinkronisasi data lapangan dalam penanganan dampak gempa Lombok-Sumbawa.

Kunjungan ke SumbawaLombok Timur, 5-6 September 2018 Salah satu kritik terhadap Inpres 5 Tahun 2018, yang tidak menyebutkan secara langsung Sumbawa dan Sumbawa Barat sebagai daerah terdampak gempa. Padahal di kedua kabupaten tersebut, lebih dari 20 ribu rumah dilaporkan rusak. Salah satu wilayah terdampak yang cukup parah yaitu pulau Bungin, salah satu pulau terpadat di dunia. Pada hari Rabu, 5 September 2018, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan rombongan mengunjungi pulau Bungin sekaligus mendistribusikan logistik, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke sekolah tanggap darurat di kecamatan Alas.

Sekolah tersebut dibangun oleh relawan dalam jejaring Koin Untuk NTB yang diinisisiasi oleh Fahri Hamzah. Kunjungan dilanjutkan ke Taliwang-Seteluk yang di damping langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr Musyafirin.

Keesokan harinya, pada hari Kamis, 6 September 2018, bersama rombongan, Fahri Hamzah meninjau salah satu produsen local HunianSementara (Huntara) yang menyediakan tempat tinggal non permanen untuk korban/ pengungsi gempa di Lombok Timur.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 Berdasarkan pengalaman penanganan pemulihan gempa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 di Lombok-Sumbawa, Fahri Hamzah mengusulkan 7 Pengalaman 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 NTB untuk Palu : 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 1. Naikkan status bencana Palu sebagai bencana nasional, agar Memeluk seorang korban gempa dengan menguatkan12345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jakarta terlibat penuh dalam penanganan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 hatinya, sembari menatap rumah korban yang remuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 akibat gempa di Lombok.

2. Struktur organisasi penanganan bencana yang lebih ringkas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan cekatan dengan pendekatan leadership yang lebih jelas.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 3. Struktur organisasi penanganan bencana juga mengintegrasi12345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan kementerian yang “diabaikan” dalam Inpres seperti PPN/ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bappenas, BUMN dan Kementrian Desa/PDT 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 4. Menerapkan birokrasi bencana dalam implementasi bantuan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 5. Mengintegrasikan peran lembaga kemanusiaan berbasis lokasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 (spasial).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 6. Jadikan Huntara atau rumah tumbuh sebagai solusi prioritas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 untuk pengungsi. Masukkan dalam skenario pembiayaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 pemerintah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 7. Pastikan alokasi APBN. Jangan campur adukkan antara biaya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 reguler dengan yang bersumber dari dana cadangan. Hindari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 Wakil Ketua DPRRI, Fahri Hamzah memberikan bantu- 12345678901234567890123456789012123456789012345678901 re-claim belanja regular sebagai belanja gempa.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 an kepada korban gempadi kabupaten Sumbawa.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901

Rapat Konsultasi DPR – Pemerintah, 10 September 2018 Menindaklanjuti rencana rapat konsultasi penanganan pemulihan gempa Lombok Sumbawa yang semula direncanakan akhir Agustus; maka pada Senin, 10 September 2018, DPR bersama pemerintah mengadakan rapat konsultasi yang dihadiri oleh anggota DPR asal Dapil NTB dan pimpinan Komisi VIII, Ace Hasan Sadzily. Hadir pula dalam rapat tersebut jajaran kabinet antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Wakil Menkeu Mardiasmo dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. Sementaraitu, dari NTB hadir Kepala BPPD dan Ketua DPRD Provinsi NTB. Sejumlah rekomendasi dilahirkan dalam pertemuan tersebut, antaralain : Pertama, DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan revisi Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi. Kedua, DPR RI meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana gempa NTB dengan kepemimpinan yang lebih solid. Ketiga, DPR RI meminta agar pemerintah agar memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa NTB dengan memastikan program dan sumber pendanaannya.

Keempat, DPR RI meminta agar pemerintah meninjau kebijakan pembangunan Huntara dengan segala fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. DPR RI menyarankan agar Huntara dijadikan rumah tumbuh yang nantinya menjadi hunian permanen.

Kelima,DPR meminta pemerintah agar mempercepat proses pendistribusian dana bantuan

stimulant sementara dana yang sudah ditransfer dapat digunakan secara swakelola oleh masyarakat.

Huntara Expo, 20-21 September 2018 DPR RI menggelar Expo DPR Peduli Huntara (Hunian Sementara) for NTB pada hari Kamis, 20 September 2018. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan, acara ini adalah ikhtiar berlanjut DPR RI atas kepedulian terhadap Nusa Tenggara Barat (NTB).

Partisipan dalam acara selama dua hari tersebut adalah Lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Aksi CepatTanggap, Laznas BSM, Lazis Dewan Dakwah, lembaga Manajemen Infaq, DaarutTauhidPeduli, Filantrust, SuluhInsani, dan Yayasan Pundi Lombok Bangkit.

Kunjungan ke Lombok Utara, 6 Oktober 2018 Pada kunjungan kelima, Sabtu, 6 Oktober 2018, Fahri Hamzah dan rombongan mengadakan pertemuan dengan Bupati Lombok Utara yang juga dihadiri oleh perangkat daerah, kepala desa dan tokoh masyarakat di Lombok Utara. Dalam pertemuan tersebut terungkap, sejauh ini belum ada hunian tetap yang berdiri berasal dari dana stimulan. Kendala terkait birokrasi dan kerumitan persyaratan menjadi tantangan dalam implementasi bantuan stimulan pemerintah. Masyarakat Lombok Utara meminta peninjauan terhadap regulasi terkait bantuan stimulan.(*)

Fahri Hamzah mendengar aspirasi dari para korban gempa bumi

Focus Group Discusion di gedung DPRRI tentang penanganan gempa NTB

Huntara Expo yang digelar DPRRI, sebagai bentuk kepedulian DPRRI terhadap penanganan cepat korban terdampak gempa di NTB

Bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Lombok dan Sumbawa.

PENDIDIKAN

SUARA NT Selasa, 16 Oktober 2018

Halaman 10

Budidaya Kuda Laut Skala Rumah Tangga

Solusi dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pascagempa Kuda laut merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting. Harga di pasaran kuda laut dapat mencapai Rp7.000.000 per kg dengan jumlah kuda laut dalam 1 kg sebanyak 300-400 ekor. Kuda laut dapat digunakan sebagai obat tradisional. Harga kuda laut yang menjanjikan dapat menjadi alternatif pendapatan masyarakat pascagempa yang melanda Nusa Tenggara Barat.

HASIL penelitian Tim Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dari Universitas Mataram menunjukkan kuda laut, khususnya yang jantan mengandung senyawa yang dapat digunakan untuk mensintesis hormon testosteron. Hormon tersebut berguna dalam meningkatkan stamina pria dan

dapat digunakan sebagai afrodisiak.

Kendala perdagangan kuda laut adalah kuda laut termasuk dalam apendix 2 yang berarti penjualan kuda laut dibatasi, karena termasuk hewan yang terancam kepunahannya. Budidaya kuda laut merupakan alterna-

Perkuat Iman Siswa ROHIS (Rohani Islam) merupakan sebuah wahana guna memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Rohis biasanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler di Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMK/ SMA). Seperti halnya di SMKN 2 Mataram.

Waka Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris, salah satu fungsi Rohis sendiri adalah guna berbagi ilmu pengetahuan Islam dalam bentuk forum, pengajaran, dakwah. Ekskul ini memiliki juga program kerja serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rohis mampu membantu mengem(Suara NTB/dok) bangkan ilmu tentang Islam Sulman Haris yang diajarkan di sekolah.

Ekskul Rohis juga jari solusi kepada para pelajar Muslim untuk menambah wawasan pengetahuan Islam, karena jam pelajaran di sekolah sangat terbatas, sehingga rohis sebagai wadah memperdalam agama Islam.

Rohis sendiri memiliki manfaat tersendiri untuk anggota yang mengikuti ekstrakurikuler yang berada di dalam sekolah tersebut, terutama mengajak kepada kebaikan dengan agenda-agenda yang bermanfaat.

Untuk membangun generasi Remaja Islam yang kreatif serta agamis maka rohis ini sangat cocok untuk perkumpulan remaja-remaja Islam yang ingin mengembangkan bakat mereka di bidang agama khususnya dalam konteks keberagaman suku dan budaya yang berbeda.

Di samping itu pengurus rohis merupakan pionir perubahan yang ditiru oleh para siswa karena dapat menyeimbangkan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengamalan niai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga membentuk kepribadian Muslim yang representatif dan berkesinambungan, sehingga syiar Islam terus berkembang secara damai dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. (dys)

tif solusi untuk mengatasi kendala akan terancamnya kepunahan kuda laut.

Tim PKM Universitas Mataram yang dimotori oleh Dewi Nur’aeni Setyowati dari Program Studi Budidaya Perairan telah mengembangkan budidaya kuda laut. Desa binaan tempat pengembangan budidaya kuda tersebut dilakukan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Menurutnya, kuda laut dapat dipelihara di dalam bak, akuarium, maupun di dalam Keramba Jaring Apung. Pemeliharaan kuda laut dapat dilakukan dalam skala rumah tangga. Ibu-ibu dapat diberdayakan untuk melakukan

budidaya kuda laut bekerjasama dengan bapak-bapak sehingga dapat menjadi usaha rumah tangga. Pakan kuda laut berupa artemia yang merupakan udang-udangan kecil.

Selain itu, ujarnya, kuda laut dapat dikawinkan secara massal. Uniknya kuda laut adalah kuda laut jantan yang hamil atau mengerami anaknya. Namun, sperma tetap berasal dari kuda laut jantan dan sel telur dari kuda laut betina. Kuda laut hamil selama kurang lebih 2 bulan. Pada malam hari biasanya induk jantan akan mengeluarkan anakan satu demi satu. Setelah anakan keluar kuda laut jantan siap untuk hamil

kembali. Anakan yang dikeluarkan dapat dibesarkan hingga mencapai ukuran konsumsi dalam waktu 6 bulan.

Pemeliharaan kuda laut di Keramba Jaring Apung menjanjikan karena ukuran anakan lebih besar dibanding dengan kuda laut yang dipelihara di bak maupun akuarium. Selain itu, pemeliharaan kuda laut di Keramba Jaring Apung juga dapat menghemat pengeluaran untuk pakan karena kuda laut dapat memperoleh pakan dari perairan. Oleh karena itu, budidaya kuda laut dapat menjadi aternatif pendapatan masyarakat di Lombok yang mengalami goncangan ekonomi akibat gempa yang melanda Lombok. (r/*)

Sekolah Pelaksana UNBK Khawatir Kekurangan Komputer Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tahun 2018 ini masih kekurangan komputer sebagai sarana penunjang UNBK. Dengan kenyataan itu, sekolah tersebut dihantui kekurangan komputer untuk UNBK di tahun 2019 nanti.

Kondisi seperti itu terjadi di SMAN 4 Mataram. Pada tahun 2018 ini SMAN 4 Mataram memang melaksanakan UNBK, tapi sekolah hanya memiliki 40 komputer, padahal dibutuhkan setidaknya 90 komputer. Oleh karena itu sekolah meminjam laptop di guru dan siswa.

Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid, ditemui di ruang kerjanya pekan kemarin mengakui pihaknya masih terkendala komputer yang jumlahnya masih kurang untuk melaksanakan UNBK di tahun 2019. “Kalau belum

ada bantuan dari pemerintah, kita kembali meminjam di siswa dan guru,” ujarnya.

Ia berharap untuk UNBK tahun 2019, pihaknya bisa dibantu fasilitas komputer oleh pemerintah agar memudahkan untuk pelaksanaan UNBK di tahun-tahun mendatang. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mengatasi masalah itu. “Kita tetap berupaya mengatasi masalah itu,” ujarnya.

Kelas XII yang akan mengikuti UNBK pada tahun 2019 nanti sebanyak 291 siswa. Dengan begitu jumlah

komputer yang dibutuhkan SMAN 4 Mataram untuk UNBK juga akan meningkat.

Meskipun masih kekurangan komputer untuk UNBK, pihaknya tetap melaksanakan persiapan UNBK. Pengayaan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sementara try out atau uji coba akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober.

Kondisi serupa juga terjadi di SMAN 9 Mataram atau SMKN 8 Mataram. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 9 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., mengatakan, komputer yang tersedia masih belum

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Perwakilan Seoul National University Jun Seok Hwang menyerahkan bantuan bagi korban terdampak gempa di Kecamatan Bayan.

banyak, baru ada 20 komputer, padahal kelas XII memiliki tujuh rombongan belajar. Di tahun 2018 ini SMKN 8 Mataram melaksanakan UNBK. Pihak sekolah meminjam ke siswa dan guru untuk melengkapi kekurangan.

Rubiyanto belum bisa memastikan mengenai jalan keluar dari kurangnya fasilitas komputer untuk UNBK. “Apakah kita pinjam lagi atau bagaimana, laptop anak-anak kita pinjam, atau apa, tapi sekarang belum ada ruangan khusus untuk itu karena terdampak gempa, mudahan bisa dipakai saat UNBK,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari, ditemui di ruang kerjanya

menyampaikan pelaksanaan UNBK di tahun 2019 akan tetap terlaksana di semua sekolah dengan menggunakan mekanisme berbagi sumber daya. “Insya Allah bisa melaksanakan UNBK di semua SMA negeri dan swasta,” ujarnya.

Pelaksanaan UNBK diyakini akan tetap bisa dilaksanakan karena pelaksanaan UNBK antara SMA dan SMK tidak berlangsung secara bersamaan. SMA bisa menggunakan SMK yang memiliki sarana, begitupun sebaliknya.

“Kenapa bisa yakin? karena SMA dan SMK tidak bersamaan UNBK-nya. Bisa saling numpang, begitu juga saat simulasi bisa menggunakan peralatan secara bergiliran karena tidak dilaksanakan secara bersamaan,” katanya. (ron)

Dosen dan Mahasiswa Unram Diberi Pemahaman Pemanfaatan Nuklir

Seoul National University Bantu Korban Gempa hingga KKN di Lombok Praya (Suara NTB) ICMI NTB bekerjasama dengan Yayasan Generasi Muslim Cendekia (YGMC) menggalang donasi gempa Lombok dari berbagai sumber seperti Majelis Pengurus Pusat ICMI, kolega peneliti dari berbagai negara seperti USA, Jerman, UK, Australia, Jepang, Malaysia, dan China. Donasi tersebut telah disalurkan dalam empat tahap penyaluran oleh ICMI NTB dan YGMC di Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan KLU Sementara pada Sabtu (14/10) kemarin, pihak Seoul National University (SNU), yang diwakili Prof. Dr. Jun Seok Hwang, menyerahkan bantuan gempa Lombok kepada Ketua YGMC, Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph. D di Sekretariat YGMC, Puyung Lombok Tengah.

Penyaluran bantuan juga dilanjutkan pada hari Minggu 14 Oktober 2018 di beberapa titik di seluruh kecamatan yang ada di Lombok Utara. Rombongan mulai bergerak dari Kecamatan Pemenang sampai Bayan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa cinta warga Seoul kepada korban Gempa Lombok.

Pihak SNU sebelumnya berencana mengirimkan mahasiswa KKN ke Yayasan GMC Puyung pada bulan Agustus Lalu. Namun harus tertunda, karena musibah gempa yang mengguncang Lombok. Pihak SNU berencana mengirimkan mahasiswa KKNnya pada bulan Desember mendatang.

Prof. Dr. Jun Seok Hwang, mengungkapkan pihaknya menjatuhkan pilihan untuk melaksanakan KKN di Lombok lantaran menilai Lombok sebagai tempat yang menarik bagi mahasiswa-mahasiswa SNU. Menurutnya, rencana awal pelaksanaan KKN akan berlangsung pada awal bulan Agustus lalu. Kesiapan untuk itu pun sudah matang. Hanya saja akibat musibah gempa melanda Lombok, niatan tersebut diurungkan. “Mendatangkan mahasiswa untuk lalukan KKN pada awalnya pada bulan agustus tapi karena ada gempa bumi. Setelah mendengar berita gempa bumi cukup dahsyat lalu berpikir diundur,” ungkapnya saat ditemui, Sabtu kemarin.

Kini, setelah gempa berlalu dan dirasakan kondisi Lombok mulai kondusif, SNU akan melanjutkan rencana KKN bersama dengan Unram tersebut. Diakuinya, mahasiswa peserta KKN nantinya berjumlah antara 20-25 orang. Selama KKN, mereka akan fokus pada upaya penyediaan air bersih di wilayah Lombok Tengah dan wilayah-wilayah terdampak gempa, serta membangun rumah yang rusak.

“Fokusnya ialah soal penyediaan layanan air kebersihan di tempat ini. Sambil mengidentifikasi wilayah terdampak gempa dan membangun fasilitas air dan membangun rumah,” ungkapnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

KUDA LAUT - Kuda laut memililki prospek cerah untuk dikembangkan. Inilah yang menjadi fokus Tim PKM Unram untuk dikembangkan pada masyarakat.

(Suara NTB/ist)

FGD - Suasana FGD yang digelar Prodi Sosiologi Unram bertemakan Upaya Pembentukan Komunitas Sadar PUP di Kecamatan Sekotong.

Prodi Sosiologi Samakan Persepsi Terkait PUP di Sekotong Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Mataram (Unram) melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Focus Group Discussion yang bertemakan Upaya Pembentukan Komunitas Sadar Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, beberapa waktu lalu.

Kegiatan itu untuk membangun persepsi yang sama terkait pendewasaan usia pernikahan (PUP).

Kegiatan ini diikuti oleh dua puluh peserta yang berasal dari perwakilan perangkat desa di Kecamatan Sekotong, di antaranya Desa Sekotong Tengah, Desa Sekotong Barat, Desa Cendi Manik, Desa Taman Baru, Desa Gili Gede, Desa Kedaro, Desa Buwun Emas, Desa Pelangan, Desa

Batu Putih.

Adapun peserta lainnya seperti Kepala Camat Sekotong Lalu Ahmad Satriadi, ST, beberapa kader LSM Santai, perwakilan PKK Kecamatan Sekotong, serta dosen dan mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Mataram dengan narasumber Suharti selaku Direktur LSM Santai.

Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio, dalam sambutannya, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama terkait PUP. “Serta bersinergi dalam upaya pembentukan komunitas sadar pendewasaan usia pernikahan di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat,’’ ujarnya.

Sementara Direktur Santai Suharti mengungkapkan fenomena pernikahan usia

anak merupakan suatu fenomena yang kompleks yang tidak bisa dikerjakan sendiri, sehingga dibutuhkan keikutsertaan serta peran aktif segenap elemen terkait guna mengatasi problema tersebut. “Salah satu solusinya melalui program pendewasaan usia pernikahan,” katanya.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini di tandai dengan adanya komitmen bersama yang disimbolkan dengan tanda tangan dari semua perwakilan pihak Kecamatan Sekotong, LSM Santai, civitas akademis serta perangkat desa. Komitmen bersama ini dilakukan sebagai upaya untuk mengedukasi diri sendiri dan masyarakat terkait Komunitas Sadar Usia Pendewasaan Pernikahan. (ron)

Tingkatkan Kualitas Guru Lewat Kelompok Kerja Guru Mataram (Suara NTB) MTsN 3 Mataram berupaya meningkatkan kualitas guru dan pendidikan di sekolah melalui kelompok kerja guru. Setiap guru yang berada di rumpun mata pelajaran yang sama melakukan rembuk terkait persoalan yang dihadapi di kelas.

Wakil Kepala MTsN 3 Mataram Bidang Humas, Ahmad Ijazi, S.Pd.I., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin mengatakan, pihaknya meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) per rumpun mata pelajaran. “Apa saja kesulitan dalam proses belajar mengajar dirembukkan bersama,” katanya.

Lokakarya itu dilakukan setiap semester sebelum dimulainya semester yang baru. Tujuannya untuk peningkatan kualitas guru secara terus menerus. “Semester ini dilaksanakan bulan Agustus kemarin,” katanya.

Selain itu, guru juga mengikuti musyawarah guru mata pelajaran dengan Kelompok Kerja

Madrasah. Dalam kegiatan itu, guru saling menguatkan dan berembuk terkait berbagai persoalan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Pihaknya juga melaksanakan rukun kelas di MTsN 3 Mataram. Ijazi menjelaskan, setiap tiga bulan diadakan pertemuan antaran orang tua siswa dan wali kelas. Cara ini menurutnya efektif untuk mengetahui permasalah yang dihadapi di madrasah.

“Di rukun kelas kita adakan pertemuan per tiga bulan antara orang tua siswa dan wali kelas,” katanya.

Kualitas lulusan juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan program yang dilaksanakan MTsN 3 Mataram. Ijazi menyampaikan pembinaan untuk olimpiade terus dilaksanakan pihaknya.

Program-program lainnya yang menjadi ciri khas MTsN 3 Mataram juga tetap dilakukan, seperti doa bersama, Salat Dhuha setiap hari, Salat Dzhur berjamaah dan pemahaman Al Quran. Pada sore hari dilaksanakan berbagai ekstrakurikuler. (ron)

Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Inronesia menggelar “Diseminasi IPTEK Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Indonesia”, di lantai III Rektorat Unram pada Senin (15/ 10). Puluhan dosen dan mahasiswa Unram diberikan pemahaman terkait pemanfaatan tenaga nuklir dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam paparannya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BAPETEN Runi Handayani, menjelaskan keberadaan tenaga nuklir dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai. Bahkan bisa dianggap tidak bisa dipisahkan.

Hampir setiap detik kehidupan manusia tak terlepas dari sentuhan tenaga nuklir, dan hal demikian berlaku bagi setiap aspek kehidupan mulai dari kesehatan, penelitian, pertanian dan lainnya. Semua membutuhkan tenaga nuklir.

Meski banyak dibutuhkan manusia, hanya saja manusia belum memahami pemanfaatan lebih jauh tenaga nuklir berikut dampak penggunaannya. Karena jika salah menggunakan, manusia bisa terpapar radiasi yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Keberadaan BAPETEN sebagai salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan penggunaan tenaga nuklir dilakukan secara tepat.

Di samping itu, keberadaan pihaknya untuk melakukan

pembinaan dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi, dan pengamanan bahan nuklir, pelaksanaan perizinan dan inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, instalasi nuklir, fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan nuklir.

Semua itu bertujuan agar terjaminnya kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat, menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dan memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir, serta meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir.

“Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir dan menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan nuklir,” Runi Handayani.

Wakil Rektor IV Unram Prof. Ir. Suwardji menyambut baik adanya upaya diseminasi bidang IPTEK nuklir bagi civitas akademika Unram. Menurutnya, penting bagi masyarakat mengetahui manfaat tenaga nuklir serta antisipasi mencegah dampak buruk penggunaan tenaga nuklir.

Sebagai upaya berkelanjutan atas upaya diseminasi ini, Unram juga sebelumnya telah bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Indonesia yang bertujuan banyak mendukung upaya riset di bidang tenaga nuklir. (dys)

(Suara NTB/dys)

DEMO - Mahasiswa dan dosen Unram sedang melakukan demonstrasi pemanfaatan tenaga nuklir dari logam, Senin (15/10).

SUARA NTB, Selasa, 16 Oktober 2018

EKONOMI DAN BISNIS

BPS Tawarkan Solusi Menjaga Angka Kemiskinan Pascagempa

Kredit Bunga 3 Persen PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki kewajiban mendukung tumbuh kembangnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di setiap wilayah operasionalnya.

Dengan bunga kredit sangat lunak, hanya 3 persen, disiapkan dana Rp900 juta untuk UMKM di provinsi ini.

Tahun 2017 lalu, Jasa Raharja NTB juga menggelontorkan dana Rp900 juta untuk program kemitraan. Tahun 2018 ini, Kepala Jasa Raharja NTB, Amiruddin Zein mengatakan telah mengusulkan ke pusat Rp1 miliar. Jumlah yang disetujui sama dengan tahun lalu.

(Suara NTB/bul) “Kita usulkan besaran Amiruddin Zein dana kemitraan ini lebih besar dari tahun lalu. Yang disetujui tetap sama, Rp900 juta,” jelas Amiruddin Zein di kantornya. Kredit lunak program ini, menurutnya dapat diakses oleh siapapun pelaku usaha. Dapat menghubungi langsung kantor pelayanan Jasa Raharja. Induknya di Jalan Majapahit Mataram. Pengajuan kredit, maksimal dibatasi Rp30 juta. “Namanya juga kredit untuk usaha kecil,” katanya.

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program yang digariskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepada BUMN-BUMN dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan. Selain itu, untuk pemerataan ekonomi rakyat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan Jasa Raharja agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Jasa Raharja melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan bersifat hibah. Dengan berbagai fitur bantuan, di antaranya bantuan bagi korban bencana alam. Selain itu, bantuan ke sektor pendidikan, sarana ibadah, sarana umum, sosial pengentasan kemiskinan, pendidikan dan latihan, serta promosi mitra binaan.

PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-03/ MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan memiliki program pokok berupa pinjaman modal bergulir dan pembinaan manajerial yang diberikan kepada mitra binaan dengan jasa administrasi menurun. Sejauh ini, Jasa Raharja NTB telah cukup banyak berperan mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan di daerah.

Dengan pembinaan kepada para pelaku usaha, Jasa Raharja selain memberikan kredit lunak, juga mendukung promosi dan pemasaran produk mealui kegiatan-kegiatan pameran. Baik yang berskala regional, maupun nasional. Untuk tahun 2019 mendatang, kata Amiruddin Zein, informasinya program kemitraan ini tak lagi dikelola langsung oleh Jasa Raharja. Melainkan diserahkan ke PNM. “Kita hanya support dananya, yang kelola PNM. Jasa Raharja hanya fokus di penyaluran santunan untuk korban lakalantas,” katanya. (bul)

Halaman 11

(Suara NTB/bul)

IKAN - Ikan Tongkol menjadi salah satu jenis ikan hasil tangkapan yang populer di kalangan nelayan Kota Mataram. Tongkol yang mendarat di pantai-pantai di Kota Mataram ini biasanya dijual lagi dalam bentuk ikan bakar di sepanjang jalan raya di Loang Baloq, sampai Pantai Gading. Harganya berlipat-lipat dari harga segarnya. Salah seorang istri nelayan sedang mensortir tongkol yang baru saja naik di Pantai Penghulu Agung Mataram.

Pelayanan Masuk Kategori A

Empat Tahun, BPSPL Denpasar Terbitkan 2.080 Rekomendasi Peredaran Hiu/Pari Mataram (Suara NTB) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja yang meliputi 4 (empat) proVinsi yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, BPSPL Denpasar mendapatkan tugas untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk penerbitan surat rekomendasi pere-

Suko Wardono (Suara NTB/bul)

daran hiu dan pari.

Pelayanan penerbitan surat rekomendasi peredaran hiu dan pari ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan telah berjalan selama 4 (empat) tahun. Pada tahun 2015 telah diterbitkan 119 surat rekomendasi peredaran hiu/pari, tahun 2016 sebanyak 404 surat rekomendasi dan tahun 2017 sebanyak 723 surat rekomendasi. Hingga akhir September 2018, telah diterbitkan 834 surat rekomendasi dengan total volume produk hiu dan pari mati sebesar 3.336.609,02 Kg dan produk hiu dan pari hidup sebesar 2.899 ekor.

“BPSPL Denpasar berkomitmen selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Kepala BPSPL Denpasar, Suko Wardono.

Survei kepuasan kepada pengguna layanan secara berkala dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan dan mengetahui kelemahan/ kekurangan yang perlu diperbaiki. Pada triwulan ketiga yaitu periode Juli hingga September 2018 diperoleh data hasil kuesioner dari 33 responden yang

tersebar di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 89.458. Survei dilakukan per triwulan dengan cara memberikan kuisioner kepada pengguna layanan yaitu pelaku usaha peredaran hiu dan pari yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Nilai IKM tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang telah dilakukan oleh BPSPL Denpasar adalah pada kategori nilai A atau Sangat Baik. BPSPL Denpasar memiliki motto PRIMA dalam pelayanan yaitu profesional, ramah, informatif, mudah dan akuntabel yang telah diterapkan dalam keseharian serta memberikan pelayanan yang mengedepankan senyum, sapa, salam, sopan dan santun.

“Penilaian Sangat Baik ini tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi yaitu dengan cara melakukan langkah tindaklanjut dan perbaikan terutama pada unsur yang ditengarai memiliki nilai rata-rata rendah guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat,” kata Suko Wardono.

Tugas pelayanan itu terkait pengendalian pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi khusunya hiu dan pari. Di Indonesia ada beberapa jenis hiu/pari. Diantaranya yang dilindungi (tidak boleh dimanfaatkan), boleh dimanfaatkan di dalam negeri (tidak boleh diekspor), dan boleh dimanfaatkan baik untuk dalam negeri maupun ekspor. Atas ketentuan dan aturan tersebut tentunya perlu pengendalian dalam peredarannya yaitu melalui pemberian rekomendasi peredaran hiu dan pari. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di NTB tersebar 737,46 ribu jiwa (14,75 persen). Jumlah ini rawan dan berpotensi membengkak, bilamana pemerintah tak lihai menyiasati penanganan pascagempa. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menawarkan solusi agar angka kemiskinan NTB tak menggelembung.

Kita tahu, Lombok dan Sumbawa diguncang gempa besar sejak 29 Juli 2018. Dampaknya cukup besar terhadap kerugian moril maupun materil. Bencana alam ini berpotensi dampaknya juga akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Berapa besarannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suntono mengatakan, BPS harus menunggu hasil pemotretan lapangan.

“Dari sisi pengamatan sih memang ada peningkatan (kemiskinan). Cuma berapa besarnya, kita lihat saja nanti,” kata Suntono dalam diskusi santai dengan media.

Terhadap dampak gempa inipun, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah juga telah berkoordiniasi khusus dengan kepala BPS. Dalam hal kemungkinan potensi dampaknya terhadap kemiskinan untuk menekankan program-program penanganan kemiskinan oleh Pemprov NTB. Suntono mengatakan, penting, komandan di daerah meminta program-program strategis masing-masing OPD dan stakehodersnya untuk penanganan kemiskinan. Program-program itu harus dikawal.

“Saya lihat konsepnya sudah bagus pimpinan baru ini,” kata Suntono.

Terhadap kemungkinan pengaruh gempa terhadap potensi penggelembungan angka kemiskinan ini, Suntono menyarankan, paling penting pemerintah daerah harus menyangga/menopang rumah tangga yang terdampak langsung.

Dengan cara terus mengintervensi kebutuhan-kebutuhan strategisnya. Orang yang dikategorikan miskin terbagi menjadi miskin kronis, miskin, dan miskin karena faktor lain. Misalnya karena bencana.

“Ada yang tadinya orang tidak miskin. Karena bencana misalnya. Dia kehilangan harta bendanya, dia menjadi miskin,” jelas Suntono.

Perubahan status inilah yang disebutnya masa transisi. Dia tetap dikatakan miskin.

Kemiskinan seperti ini ia mengibaratkannya seperti sedang beraktivitas di bawah penerangan lampu. Tiba-tiba saja, listrik mati. Secara otomatis, mereka diterangi lampu ini akan menjadi gagap. Penolong pertamanya, kata Suntono, harus ada secercah cahaya agark tak menjadi gelap gulita. Setidaknya harus ada lilin.

Dalam konteks pascagempa ini, lilin itu ia ibaratkan bantuan-bantuan langsung kepada rumah tangga. Rumah tangga

(Suara NTB/bul)

Suntono sasarannya harus tepat. BPS juga menyarankan menggunakan acuan Basis Data Terpadu (BDT) harus yang terbaru.

Sementara data BDT terakhir diketahui masih menggunakan data lama, tahun 2011.

Kebutuhan utama yang harus disangga adalah beras.

Karena tingkat kemiskinan juga dihitung berdasarkan kalori.

Beras adalah konsumsi rumah tangga yang paling besar hitungan kalorinya.

Raskin atau rastra, atau bantuan tunai salah satunya yang paling penting dijaga. Dan pemerintah harus memastikan, rastra ini dibagikan tepat sasaran, dengan porsi yang seharusnya ia terima (15 Kg/RTS). Sementara keadannya di kampung, dengan alasan pemerataan, jatah ini kemudian dibagi-bagi, bahkan kepada masyarakat yang sebetulnya tidak miskin.

“Akhirnya ada yang dapat 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Kalau dibagi rata dan kurang. Daya ungkitnya kecil. Walaupun jor-joran didistribusikan tidak ngefek, daya ungkitnya kurang. Kalau tepat sasaran (15 Kg/RTS) bisa efektif itu,” jelas Suntono.

Unutk menjaga agar tingkat kemiskinan tak membengkak pascagempa, Suntono dalam koordinasinya dengan Wakil Gubernur juga mempertanyakan seberapa kuat anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menopangnya?

Idealnya, untuk penangnan angka kemiskinan ini, harus diintervensi antara 40 sampai 50 persen orang miskin. “Punya anggaran untuk penanganan lebih dari 50 persen sudah cukup aman.

Kalau untuk 30 persen, 32 persen, kecil itu. Ndak terlalu ngefek.

Karena itu, penting sekarang perbaharui data, dan intervensi yang benar-benar tepat sasaran,” demikian Suntono. (bul)

SUARA NTB

Selasa, 16 Oktober 2018

Penyerapan Pajak Masih Belum Optimal Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mencatat hingga triwulan ke IV, penyerapan sektor pajak masih belum optimal. Tiga sektor penyerapan pajak belum optimal yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak parkir dan pajak reklame.

Tahun ini, PBB ditargetkan Rp26 miliar. Realisasi sampai September sekitar 80 persen.

Demikian pula, pajak reklame dari target Rp4 miliar. Realisasi pada posisi September sekitar 45 persen.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi mengatakan, pajak reklame masih menunggu peraturan Walikota selesai. Regulasi ini akan jadi pedoman, sehingga lebih fokus menyelesaikan pembayaran pajak. “Perwal ini kita tunggu sehingga menunda penertiban,” kata Syakirin ditemui, Senin (15/10).

Pajak parkir diakui, tidak terserap optimal selama satu bulan setengah. Ini memicu perubahan target pada APBD Perubahan.

Sedangkan, PBB ada kebijakan dari kepala daerah memberikan tambahan waktu jatuh tempo pembayaran. Tanpa dikenakan sanksi administrasi. “Seharusnya jatuh temp 31 Agustus. Karena ada bencana dimundurkan,” ucapnya. Dikatakan, di satu sisi kata dia, penagihan PBB pernah dilakukan ke wajib pajak (WP).. WP meminta menunda pembayaran hingga akhir Desember. (cem)

Halaman 12

UMKM Ajukan Penundaan Pembayaran Cicilan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram telah mengajukan penundaan pembayaran cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank.

Ini disebabkan karena setelah gempa, perekonomian mereka belum pulih. Sehingga mereka tidak bisa membayar cicilan KUR di bank.

“Banyak UMKM kita yang sudah ajukan, karena mereka belum mampu bayar cicilan.

Ada yang minta penundaan tiga bulan, enam bulan, bahkan ada juga yang satu tahun,” kata Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, Senin (15/10).

Ia mengatakan bahwa penundaan pembayaran ini sangat penting bagi UMKM yang tak mampu bayar. Sebab jika tidak membayar, bisa saja mereka kena denda pembayaran. Hal inilah yang dihindari, maka para debitur UMKM ini

diberikan keringanan berupa penundaan pembayaran.

“Saya belum dapat data pasti jumlah yang mengajukan. Tapi kemarin saja ada kurang lebih seratus UMKM yang sudah ajukan. Nanti mereka ini menunggu verifikasi dari bank,” ujarnya.

“Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh OJK dan memberikan keringanan kepada para pemilik UKM yang tidak mampu membayar cicilan KUR untuk bisa diringankan atau diberikan tambahan modal. Itulah yang menjadi dasar kepada kami untuk meminta perbankan agar memberikan keringanan kepada UKM kami,” ujarnya.

Perbankan saat ini sedang melakukan evaluasi kepada UKM dalam rangka memberikan keringanan kepada mereka. Rencananya mereka akan diberikan penundaan pembayaran dalam kurun waktu tiga bulan, enam bulan dan satu tahun. Bahkan ada pula yang diberikan tambahan pinjaman sebagai modal untuk membangkitkan

HLG STNK HONDA VARIO R2 DR.2703 HT NOKA/NOSIN MHIJFKII3EK248237/JFKIE1247328 AN.ANDI HLG DSKTR DS.MURNANGGA DESA SOKONG TANJUNG LOMBK UTARA. HLG STNK R2 YAMAHA DR.3376 CI NOKA/NOSIN MH31K00DEJ823086/ IKP-823053 AN.MARIANI HLG SKTR JL.TEGUH FAISAL SWETA. Yance Hendra Dirra (Suara NTB/lin)

kembali usahanya.

“Misalnya kemarin mereka pinjam Rp10 juta, karena gempa ini perbankan jadi kasih tambahan modal Rp5 juta. Jadinya mereka bisa dapat Rp15 juta. Jadi ada dua model yang ditawarkan, yaitu

penundaan pembayaran cicilan atau penambahan modal,” ujarnya.

Namun ia melihat aktivitas UMKM di Kota Mataram berangsur normal. UMKM yang paling cepat pertumbuhannya ialah UMKM yang bergerak pada bidang pangan.

Sementara bidang lainnya masih berusaha untuk bangkit kembali. (lin)

MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

HLG BPKB R4 TOYOTA KIJANG DR.1622 AA NOKA/ NOSIN MHF21KF4001169573/5K-9235434 NO.BPKB A-1991560.0 AN JERO KARSINI HLG D’SKTR JL.LANGKO

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

HLG STNK R2 SUZUKI DR.3714CC NOKA/NOSIN MH8BG41CADJ926882/ G420-1D1007186 AN.LALU SYAFRUDIN HLG D’SKTR JL.LINGKAR SELATAN.

RUPA-RUPA

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910

HLG BPKB R2 DR.2634 CA HONDA NOKA/NOSIN MHIJFBII4CK118738/JFB1E1117733 NO BPKB 109730732.0 AN.EMMILDA HLG SKTR JL.YOS SUDARSO AMPENAN. HLG STNK R2 YAMAHA DR.5359BL NOKA/NOSIN MH328D0029K573304/ 28D573062 AN.MASNUN HLG DSKTR JL.R.M PANJI ANOM KOTA MATARAM

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA

HILANG

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 16 Oktober 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Selasa, 16 Oktober 2018

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) genap berusia 73 tahun, Senin (15/10) kemarin. Selama rentang waktu perjalanan daerah bermotto Tatas Tuhu Trasne ini, banyak perubahan yang terjadi.

Dari daerah yang dulunya dikatakan tertinggal, kini sudah bergerak menuju daerah maju. Bermodalkan potensi luar biasa di tiga sektor – pertanian, kelautan dan pariwisata, Loteng kini terus bergerak mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lainnya di NTB bahkan nasional.

Momentun perayaan HUT Loteng yang ke 73 tahun ini pun diharapkan bisa menjadi momentum memacu kembali semangat untuk terus bergerak menjadi daerah yang lebih maju. ‘’Tantangan pembangunan ke depan semakin berat dan komplek. Untuk itu, semangat kita jangan kendur. Terus dipacu, demi mewujudkan cita-cita pembangunan daerah,’’ ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., saat menjadi inspektur upacara perayaan HUT Loteng.

Mengingat berat dan kompleknya tantangan pembangunan ke depan, maka semangat kebersamaan harus terus dipupuk. Karena pembangunan tidak akan bisa berjalan dan berhasil secara maksimal, jika beban tanggung jawabnya hanya diserahkan kepada satu pihak saja. Dalam hal ini pemerintah daerah.

Butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Baik itu se-

SUARA NTB

Halaman 14

Bupati Loteng, H.Suhaili FT jadi inspektur upacara cara personal maupun kelompok. Karena berhasil tidaknya pembangunan di Loteng ke depan ada di tangan semua elemen masyarakat di daerah ini. ‘’Sekecil apapun peran kita, semua harus bergerak. Karena Loteng ada milik kita bersama,’’ tandasnya.

Menurutnya, Loteng punya semua

Bupati Loteng, H.Suhaili FT menyambut Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah

potensi untuk maju. Di sektor pertanian, Loteng hingga saat ini masih tercatat sebagai salah satu lumbung pangan NTB dan nasional. Kemudian potensi kelautannya tidak kalah dengan daerah lain. Apalagi potensi pariwisatanya. Dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mandalika sebagai motor penggeraknya, potensi pariwisata Loteng sangatlah cerah.

Tinggal sekarang bagaimana daya dukung dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Untuk sama-sama mendukung pembangunan di daerah ini.

Tidak kalah penting, masyarakat juga

Bupati bersama Gubernur NTB menuju tempat upacaya perayaan HUT Loteng

harus menyiapkan diri menghadapi kemajuan yang akan terjadi tersebut.

Jangan sampai masyarakat di daerah ini ke depannya hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri, di tengah kemajuan yang terjadi.

Jalannya perayaan HUT Loteng sendiri berlangsung khidmat. Perayaan

HUT kali ini juga terasa lebih spesial. Karena untuk pertama kalinya perayaan HUT Loteng, Gubenur NTB bisa hadir langsung. Kendati tidak bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyempatkan diri hadir dan memberikan sambutan. Meski hanya beberapa menit.

Karena harus segera bertolak ke Jakarta, untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas penanganan pascagempa Lombok dan Sumbawa.

Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Tajuddin, bersama Danlanud ZAM Kol. Nav Budi Handoyo, M.Tr.(Han) beserta jajaran Forkompinda NTB juga hadir pada perayaan yang dipusatkan di Bencingah Adiguna Praya tersebut. Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Sukisman, mantan Sekda NTB, M. Nur serta sejumlah anggota DPD RI dan DPRD NTB, juga tampak diantara anggota Forkompinda serta kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng lainnya.

Diakhir acara, Bupati Loteng bersama Wabup Loteng disaksikan ribuan undangan melakukan pemotongan tumpeng serta melepas merpati. Sebagai simbul bahwa Loteng merupakan daerah yang aman dan nyaman serta terbuka untuk dikunjungi. ‘’Dengan pelepasan merpati ini, semoga bisa menjadi pembawa pesan bahwa Lombok sudah bangkit dan Loteng sudah aman serta nyaman untuk dikunjungi,’’ pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir/*)

Wakil Bupati Loteng, menyambut undangan

Para tamu undangan dan Kepala SKPD Loteng

Para tamu undangan dan Kepala SKPD Loteng

Bupati Loteng, H.Suhaili FT bersama Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah

Bupati Loteng, H.Suhaili FT bersama mantan Sekda NTB, H.M.Nur

Para undangan dan peserta upacara HUT Loteng

Bupati dan tamu undangan melepas burung merpati

Bupati Bupati bersama menyerahkan Gubernurpenghargaan NTB menujuTastura tempat upacaya Award kepada perayaan masyarakat HUT Loteng berprestasi

Foto bersama Ketua TPP PKK Loteng dengan istri Kepala SKPD dan foto bersama Bupati Loteng dengan staf

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 16 Oktober 2018

NTB Dapat Bantuan Bank Dunia Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, dana bantuan dari Bank Dunia itu dipinjam oleh pemerintah pusat atau negara. Sedangkan daerah hanya memanfaatkan. Jika dana bantuan ini diperoleh NTB, Ridwan berharap beban anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi tanggungan Pemprov sebesar Rp633 miliar sesuai rencana aksi yang telah disusun diharapkan tak membebani APBD. Untuk itu, setelah rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersusun, Pemprov akan menyusun kebutuhan anggaran yang perlu mendapatkan dukungan kementerian/lembaga. Pemprov akan mendatangi setiap kementerian/lembaga untuk memasukkan kebutuhan yang menjadi tanggung jawab APBN maupun kebutuhan daerah di dalam APBN 2019. ‘’Baik melalui dana reguler APBN maupun DAK. Tanpa adanya kebijakan khusus, itu akan menjadi berat buat kita,’’ terangnya.

Belanja rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2018. Yang menjadi kewenangan provinsi dari Rp12,28 triliun itu adalah Rp633 miliar.

Jika rehab rekon dipastikan hanya satu tahun saja yakni 2019. Berarti Pemprov harus mengalokasikan anggaran se-

kitar Rp633 miliar di tahun 2019. ‘’Dalam arti tidak ada tambahan anggaran, DAU, DAK, affirmative policy untuk penanganan bencana.

Berarti kita tak punya tambahan anggaran apapun,’’ katanya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan dana dari Bank Dunia tersebut menjadi angin segar. Karena NTB akan mendapatkan bagian, selain Sulteng.

Namun Rum belum mengetahui jumlah dana dari Bank Dunia tersebut untuk NTB. Karena masalah pinjaman dana dari Bank Dunia ini berada di Kementerian Keuangan dan Bappenas. ‘’Kita belum tahu untuk apa saja. Yang jelas untuk penanganan pascabencana rehab rekon.

Tapi menurut saya kemungkinan besar untuk rumah,’’ katanya.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa di NTB, sebut Rum sekitar Rp7 triliun. Angka kebutuhan anggaran sebesar itu jika dilakukan relokasi warga pada daerah-daerah yang berada di jalur sesar gempa. ‘’Tapi kalau tanpa relokasi Rp5 triliun untuk rumah,’’ sebutnya. (nas)

Wagub Minta Pimpinan OPD Gesit Dari Hal. 1 NTB membutuhkan dukungan anggaran pusat. Untuk itu, perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan harus inline dengan program pemerintah pusat. ‘’Jangan sampai kita diperdaya oleh RPJMD yang keliru. Ada sesuatu yang keliru dalam RPJMD kita. Kemudian tak bisa bergerak dalam lima tahun.

Jadi harus betul-betul RPJMD ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita leluasa bergerak sesuai dengan visi kita. Sehingga target-target yang kita inginkan lima tahun ke depan berjalan dengan sebaikbaiknya,’’ harapnya.

Ke depan, Wagub meminta pimpinan OPD terus menerus berinovasi. Karena dalam kondisi seperti sekarang, tidak bisa Pemda hanya bergerak biasa. Kalau tak ada inovasi, maka tak mungkin akan bergerak kencang dalam kondisi bencana seperti saat ini. ‘’Sekarang kita diminta semua kita harus gesit, harus ber-

lari, harus betul-betul kita paham keadaan di lapangan sesuai tupoksi kita. Diharapkan semua OPD memahami secara komprehensif permasalahan di lapangan sesuai tupoksinya,’’ katanya.

OPD diharapkan jemput bola, melakukan inovasi dan mengeluarkan ideide untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Pimpinan OPD diminta jangan menunggu perintah kemudian bergerak. ‘’Tetapi langsung action di lapangan. Apa kira-kira yang dilakukan. Sehingga permasalahan yang berhubungan dengan OPD-nya tidak tunggu satu sama lain,’’ katanya.

Ke depan, kata Wagub, Pemprov memiliki pekerjaan rumah (PR) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari BUMD dan sumber-sumber pendapatan lainnya harus dimaksimalkan. OPD diminta membuat inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. (nas)

Jangan hanya Jadi Penonton Dari Hal. 1 ‘’(KEK) Mandalika dan berbagai proyek besar sudah berjalan. Harus kita dukung. Tapi tidak kalah penting, kita jangan hanya jadi penonton,’’ tegas Dr. Zul, saat memberikan sambutan pada upacara perayaan HUT Loteng ke 73, di Praya, Senin (15/10) kemarin.

Sehingga penting bagi masyarakat di daerah ini mempersiapkan diri. Dengan bekal ilmu dan keterampilan.

Supaya bisa terserap pada proyek-proyek besar di daerah ini. Dengan begitu, manfaatnya dari keberadaan proyekproyek besar tersebut benarbenar bisa dirasakan oleh masyarakat Loteng seutuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB juga mengajak

semua masyarakat Loteng untuk terus memperkuat silaturahmi. Agar bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Meski berbeda pandangan dan pilihan politik. Karena dengan cara itulah, daerah ini akan bisa maju. ‘’Dalam melaksanakan peran, boleh kita berbeda pandangan dan pilihan politik.

Namun kita tetap satu,’’ ujarnya. Pandangan ini harus terus dijaga dan dipelihara di masamasa yang akan datang. Karena pada prinsipnya boleh berbeda, tetapi harus tetap satu.

Mantan anggota DPR RI ini pun berharap ke depan Loteng bisa semakin maju, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili, FT – H.L. Pathul Bahri, S.Ip. (kir)

Realisasi Masih Minim Dari Hal. 1 Supaya pada saat musim hujan nanti mereka punya tempat tinggal sementara yang lebih layak. ‘’Huntara sudah 15.700 unit. Masih banyak yang dibutuhkan. Dari 60 ribuan target kita,’’ kata Rum. Disebutkan, jumlah huntara yang dibutuhkan korban gempa sekitar 69 ribu unit.

Angka itu mengacu dari jumlah rumah warga yang rusak berat. Dijelaskan, pembangunan huntara selama ini menggunakan dana non APBD. Belasan ribu huntara yang terbangun semuanya dilakukan lembaga non pemerintah atau Non Goverment Organization (NGO).

Menurut Rum, data huntara yang terbangun saat ini berdasarkan laporan yang diterima dari NGO. Ia mengatakan, sebenarnya huntara yang terbangun sudah lebih dari angka 15.700 unit. Karena ada juga huntara yang dibangun masyarakat dengan swadaya dan mandiri.

Karena musim hujan diprediksi akan mulai turun bulan depan, diharapkan pembangunan huntara yang mencapai 69 ribu unit dapat terealisasi bulan ini. ‘’Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan ini,’’ harapnya.

Pemprov NTB telah meminta beberapa pihak untuk

membangun huntara. Pemerintah pusat telah menghimpun beberapa BUMN dan Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa lembaga yang akan membangun sekitar 50.000 unit huntara.

Palang Merah Indonesia (PMI) juga akan membangun sekitar 20.000 huntara.

Dari jumlah itu, sebanyak 2.000-an sudah terbangun.

Pemprov NTB sendiri akan mengalokasikan anggaran untuk membangun huntara. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pengiriman mahasiswa ke luar negeri sebesar Rp1,4 miliar akan dipergunakan untuk membangun huntara.

Data Pusat Komando Penanggulangan Bencana NTB pekan kemarin, sebanyak 2.743 unit Risha akan dibangun. Hal itu sesuai dengan minat masyarakat. Sedangkan rumah konvensional sebanyak 1.360 unit. Data sebelumnya sampai 7 Oktober 2018, sebanyak 63.672 unit rumah rusak berat yang sudah terverifikasi.

Jumlah Risha yang sudah terbangun sebanyak 11 unit, sedang proses pembangunan 12 unit Risha dan 61 rumah konvensional. Secara keseluruhan progres rumah warga yang sudah terbangun baru 0,57 persen. (nas)

Halaman 15

Berjemaah dalam Muamalah Melalui Global Wakaf Mataram (Suara NTB) Penanggulangan bencana gempa Lombok tak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena dalam proses ini, banyak hal yang perlu pulihkan. Mulai dari pemukiman masyarakat, hingga pemulihan ekonomi.

Pemulihan ekonomi dinilai sangat penting, karena berangkat dari ekonomi yang baik dan sehat, maka masyarakat yang terdampak gempa, akan berangsur-angsur membaik bahkan bisa lebih baik dari sebelum gempa.

Hal ini yang mendasari Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendirikan warung wakaf melalui Global Wakaf. Program ini, merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi ritel. Di mana masyarakat mengelola warung yang didirikan oleh ACT. Branch Manager ACT NTB, Lalu Muhammad Alfian dalam acara penandatanganan nota kesepahaman pengelola warung wakaf Lombok, pada Jumat (15/ 10) memaparkan, jika masyarakat menjalankan syariat islam dengan sungguh-sungguhterutamabidang muamalah, pastilah masyarakat akan jauh lebih sejahtera.

“Terutama jika kita kelola dengan cara berjamaah. Akan banyak mendatangkan man-

faat. Pengelolaan wakaf memang harus demikian. Dikelola bersama untuk kemaslahatan ummat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, warung wakaf ini sendiri memiliki mekanisme pengelolaan sendiri.

Dimana, ACT menjadi supervisor sementara kelompok masyarakat melalui pengelola masjid dan mushalla akan menjalankan aktivitas penjualan.

Nantinya, keuntungan akan dibagi, antara pengelola dengan infak yang langsung diberikan kepada masyarakat sekitar. Sehingga, warung wakaf ini tak hanya memberikan keuntungan bagi pengelola saja, namun warga yang memang membutuhkan di sekitar warung itu berdiri.

“Nantinya keuntungan akan dibagi kepada masyarakat sekitar. Karena ini tujuan umum dari Warung Wakaf ini bukan bisnis, namun kemanusiaan,” ungkapnya.

Warung ini, tidak memiliki rentan waktu pelaksanaan. Sehingga, jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan benar, tentu akan mendatangkan banyak manfaat. Untuk menjaga kualitas pengelolaan yang ideal, ACT akan selalu mendampingi masyarakat, mulai dari ketersediaan barang dagangan, hingga sistem pengelolaan yang

berbasis syariah.

Selain itu, warung yang pada tahap awal ini akan berdiri di 10 lokasi, yang tersebar mulai dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat ini, dalam beberapa waktu ke depan ditargetkan akan dapat peroperasi.

“Karena ini dikelola oleh pengurus masjid dan musholla, tentu kami harapkan masjid dapat menjadi pusat kebangkitan ummat. Mulai dari dakwah hingga muamalah, yang sesuai dengan tuntunan islam,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu warga pengelola warung wakaf, Dedi Haris Sandi memaparkan, warung wakaf yang nantinya akan dikelola oleh pengurus mushalla Nurul Huda NW Rampi Lombok Barat ini, akan menjadi penopang ekonomi masyarakat sekitar. Tak hanya bagi masyarakat pembeli, namun juga masyarakat yang memiliki warung-warung kecil di sekitar warung wakaf.

“Seperti yang dijelaskan, warung wakaf ini nantinya akan menjual barang dengan harga grosir dan akan membina warung kecil lain di sekitarnya. Sehingga, tidak akan merasa tersaingi, melainkan saling mengisi,” jelasnya.

Dia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada ACT,

Ummat Hadiri ”Workshop” Manajeman Reputasi PTM Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 40 pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) bagian kehumasan mengikuti Pelatihan Manajemen Reputasi di hotel Djayakarta, Yogyakarta tanggal 10 – 13 Oktober 2018 lalu. Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) ambil bagian sebagai peserta. Kegiatan dilaksanakan Majelis Pendidikan Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, saat membuka acara dalam penyampaiannya menjelaskan, bahwa training itu sangat strategis karena akan memberikan keuntungan bagi PTM yang komitmen melakukan pengembangan kehumasan. “Humas diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam membangun citra positif sebuah perguruan tinggi,” kata Lincolin.

Dr. Lukman, M. Pd mewakili Ummat menyampaikan, dari rangkaian kegiatan itu ia memetik kesimpulan bahwa lembaga pendidikan PTM harus “change” dalam segala hal. Ini menurutnya sesuai dengan perkembangan tren digitalisasi dan perkembangan berbagai aspek kehidupan sosial di masa akan datang.

“Paling penting adalah memperkuat dan menata kembali pengelolaan Ummat yang lebih komprehenship untuk mengejar

(Suara NTB/ist)

Peserta workshop Manajemen Reputasi PTM yang dihadiri Dr. Lukman mewakili kampus UMMAT. kampus bereputasi tinggi,” harap Lukman menjawab Suara NTB, Senin (15/10).

Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah petinggi PTM. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan perwakilan Rektor Universitas Muhamadiyah Yogyakarta sebagai “best practice” dalam pelatihan ini memberikan ide-ide dan berbagi pengalaman tentang bagaimana menaikkan citra PTM, menjalankan pelayanan prima, dan bagaimana cara melakukan sesuatu yang berbeda dari perguruan tinggi lainnya.

Selain rektor, Direktur TVMu, Pemimpin Redaksi Suara Muhammadiyah, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah (Pimpinan Media Online Muhammadiyah,red), Pimpinan

Media Republika dan Direktur Menara 62, juga memberikan kiatkiat dalam mempublikasikan dan meningkatkan citra Perguruan Tinggi di Tingkat Nasional dan Internasional.

Dua narasumber yang dihadirkan, yakni Widodo Muktiyo sebagai Fasilitator menyampaikan materi tentang Strategi Kehumasan, Manajemen Reputasi PTMA, dan Mengelola Komunikasi dan Reputasi Pendidikan Tinggi di Era Disrupsi. dan Herawati W, menyampaikan materi tentang manajemen Reputasi dan Meningkatkan Citra PTMA melalui Pelayanan Prima. Pelatihan ini banyak mengedepankan praktik dan tindakan, sehingga mudah diaplikasikan di kampus masingmasing melalui pelayanan prima. (ars/*)

Nurul Sumbang Perunggu di Kejuaraan Internasional Mataram (Suara NTB) Atlet panjat tebing andalan NTB, Nurul Iqamah menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Kali ini dia menyumbangkan medali perunggu di Kejuaraan Internasional Climbing Master di Wanxianshan, Cina 14 Oktober 2018.

Informasi dari Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Panjat Tebing, Adi Hendra Susanto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (15/10) kemarin mengatakan, Nurul Iqamah yang memperkuat tim panjat tebing Indonesia meraih medali perunggu di kelas speed putri di kejuaraan internasional master Climbing di Cina 14 Oktober lalu.

Sementara, medali emas diraih oleh Aries Susanti Rahayu yang juga dari Indonesia dan medali perak direbut oleh Agustina Sari yang juga sama-sama berasal dari Indonesia.

Menurut Adi, prestasi yang diukir oleh Nurul Iqomah di event internasional kali ini merupakan sejarah baru bagi peningkatan prestasi atlet panjat tebing NTB. Pasalnya sebelumnya belum ada satupun atlet asal NTB yang mampu berprestasi di level internasional, namun demikian, lewat Nurul Iqamah, atlet asal daerah NTB mampu mendulang medali di event internasional.

Meskipun itu medali perunggu.

“Medali perunggu ini merupakan pertama diraih oleh atlet NTB Nurul Iqamah di event internasional. Dan ini menjadi sejarah pertama kalinya atlet asal NTB mampu bersaing di level internasional,” ucapnya.

Untuk diketahui, Nurul adalah atlet nasional asal NTB yang sudah mencatatkan prestasi di level nasional. Terakhir atlet kelahiran Kota Bima ini sukses mempersembahkan medali perunggu

untuk NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016. Selain itu Nurul juga sukses meraih medali emas di Pra-PON 2015 dan medali emas di Kejurnas Panjat Tebing tahun 2017.

Sukses di beberapa event nasional, Nurul Iqomah dipromosikan masuk Pelatnas jangka panjang tahun 2015. Sejak dipromosikan sebagai atlet Pelatnas prestasi Nurul Iqamah terus menunjukan perbaikan.

Hal itu sudah dibuktikan oleh Nurul Iqamah dengan meraih medali perunggu di kejuaraan internasional master Climbing di Cina belum lama ini.

Pihak Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB berharap prestasi Nurul bisa terus berlanjut. Sehingga cabor panjat tebing dapat mempersembahkan medali di PON XX Papua tahun 2020. (fan)

(Suara NTB/ist)

PENANDA TANGANAN - beberapa pengelola warung wakaf menandatangani nota kesepahaman di kantor Cabang ACT NTB, Senin (15/10) kemarin. Disaksikan langsung oleh Branch Manager ACT NTB, Lalu Muhammad Alfian. yang selama ini hadir di Lombok mulai dari tanggap darurat gempa, recovery hingga masa rehabilitasi yang berbentuk warung wakaf ini.

Karena menurut Dedi, kebangkitan ekonomilah yang menjadi kekuatan kebangkitan pasca gempa. karena percuma masyarakat dibangunkan rumah yang baik, namun secara ekonomi, masyarakat belum sejahtera.

“Kami khawatirkan, nantinya

akan ada kelangkaan bahan pokok, karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan secara serentak. Namun, karena ada warung wakaf ini, rasa khawatir pun ini hilang,” ungkapnya.

Dia berkomitmen, warung wakaf ini tak hanya akan dijalankan pasca gempa ini saja. Namun hingga warung ini bisa melahirkan warung-warung lain yang bisa menyejahterakan semakin banyak masyarakat. (act/*)

PT. AMNT Sponsori 14 Mahasiswa NTB Penerima Beasiswa Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Pada gelombang pertama pengiriman mahasiswa ke luar negeri ini, Gubernur NTB akan mengirim 19 orang ke Negara Polandia. Sebanyak 14 orang mahasiswa yang akan diberangkatkan didanai oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Senior Manager Social Responsibility PT. AMNT, Sarafudin Jarot usai bertemu dengan 14 mahasiswa penerima beasiswa ke luar negeri, Senin (15/ 10) sore mengatakan, beasiswa yang akan diberikan kepada 14 mahasiswa tersebut selama satu semester. Pemberian beasiswa ini sejalan dengan program PT. AMNT di bidang pendidikan. Karena selama ini, beasiswa yang diberikan oleh perusahaan hanya bersifat lokal. Artinya untuk tingkat SMP hingga jenjang Strata 2(S2) di dalam daerah.

Pemberian beasiswa ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah.

“Untuk sementara ini kami berikan satu semester. Karena anggaran tahun ini. Namun untuk kedepannya kita akan bicarakan kembali. Karena untuk mengawali ini kami ikut di angkatan pertama. Karena ini merupakan program yang luar biasa,”katanya Dikatakan Jarot, dukungan pada tahap pertama ini merupakan hasil kesepakatan dengan pemerintah daer-

ah. Setelah tahap pertama ini, pihaknya akan melihat perkembangan dari masingmasing mahasiswa tersebut.

“Kami belum pernah mengirim mahasiswa ke luar negeri. Dan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di NTB,”ujarnya.

Sementara itu salah satu Tim Gubernur NTB, Kevin Hansen Samsi mengatakan, 14 mahasiswa ini akan diberangkatkan tanggal 30 Oktober mendatang. Karena saat ini masih dalam tahap pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan. “Kalau ini di akhir Oktober rencananya.

Tapi ini proses masih pengumpulan dokumen ke PT. AMNT nya gitu. Kalau kemarin memang agak buru-buru dari Bank NTB nya soalnya mereka sekolahnya sudah mulai bulan September,” terangnya.

Diakui Kevin, beasiswa yang diberikan oleh perusahan-perusahaan tersebut hanya satu semester. Namun untuk semester berikutnya, Gubernur NTB akan mencari donatur lain untuk membiayai pendidikan 19 mahasiswa tersebut selama masa pendidikan di Luar Negeri.

“Benar. Ini biayanya bukan sampai selesai, tapi per semester. Bank NTB pun membiayainya satu semester saja.

Untuk semester berikutnya kita akan cari lagi yang lain,” kata Kevin. (azm)

(Suara NTB/azm)

BEASISWA - Para penerima beasiswa foto bersama dengan Manajemen PT.AMNT, kemarin.

Inspektorat dan BPKP Inventarisir Proyek Mangkrak Dari Hal. 1 Nanti diinventarisir dulu baru disampaikan apa saja hasilnya,’’ ujar Ibnu.

Menguatkan penjelasan BPKP, bahwa audit akan fokus pada proses pemanfaatan aset. Jika sudah dipakai,

maka akan diidentifikasi persentase penggunaannya.

Atas alasan itu pihaknya belum bisa memberi penjelasan lebih jauh. ‘’Intinya ini audit untuk tujuan tertentu, terkait tata kelola dan pemanfaatan aset yang produktif atau tidak,’’ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, telah menyampaikan daftar proyek mangkrak yang tersebar di beberapa daerah ke Gubernur NTB. Harapannya, agar pemerintah daerah di bawah

kepemimpinan Gubernur baru, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dapat menuntaskan pembangunannya.

Sepuluh proyek mangkrak yang dilaporkan tersebut, Pelabuhan Telong-Elong di Kecamatan Jerowaru, Terminal Haji dan TKI, Rumah Mutiara,

Rumah Kemasan, Balai Pusat Data NTB (Balai ITE). Terminal Bertais, Terminal Binte di Bima, , Pasar Agropolitan di Alas Utan. Pasar Agropolitan Tamase, di Kecamatan Buer, Sumbawa, dan terakhir sejumlah proyek penyediaan air bersih. (ars)

Gubernur Bertemu Presiden, Pencairan Dana Bencana Tak Lagi Ribet Dari Hal. 1 Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME mengatakan bahwa memang gubernur dipanggil mendadak oleh Presiden ke Istana Negara. Gubernur dipanggil kaitannya dengan penanganan bencana gempa di NTB. “Yang pasti Presiden ingin tahu perkembangan-perkembangan, progres penanganan

bencana. Pak Gubernur tadi dari Lombok Tengah langsung ke Jakarta, pesawat jam 09.40 Wita. Sebelum jam 12 sudah ada pertemuannya di Istana Negara,’’ ujar Irnadi.

Mengenai penanganan pascabencana gempa, kata Irnadi, Pemprov NTB bersama Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang dibentuk Pemerintah Pusat sudah berupaya maksimal melakukan upaya-upaya perce-

patan. Terutama dalam rangka melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. ‘’Hanya saja ada kendalakendala kecil yang harus diketahui Pak Presiden. Misalnya, ada beberapa proses yang perlu ada. Seperti verifikasi, pembentukan pokmas dan mekanisme pencairan dana,’’ ujarnya.

Hal itulah yang disampaikan gubernur kepada Presiden.

Sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis dalam

upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada tujuh kabupaten/kota terdampak gempa di NTB. Sebelumnya, Presiden Jokowi direncanakan akan kembali berkunjung ke NTB, Sabtu (13/ 10) lalu. Namun, kunjungan Presiden tersebut ditunda.

Data Pusat Komando Penanggulangan Bencana NTB pekan lalu, sebanyak 2.743 unit Risha akan dibangun. Hal itu sesuai dengan minat

masyarakat. Sedangkan rumah konvensional sebanyak 1.360 unit. Data sebelumnya sampai 7 Oktober 2018, sebanyak 63.672 unit rumah rusak berat sudah terverifikasi.

Jumlah Risha yang sudah terbangun sebanyak 11 unit, sedang proses pembangunan 12 unit Risha dan 61 rumah konvensional. Secara keseluruhan progres rumah warga yang sudah terbangun baru 0,57 persen. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 16 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BKKBN Gelar Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Selong (Suara NTB) Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB menggelar sosialisasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja tahun 2018 di Yayasan Pondok Pesantren Assholihiyah Lingkok Lekong, Desa Santong kecamatan Terara Lombok Timur, Minggu (14/10). Acara tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari kelompok, tokoh dan organisasi masyarakat.

Sosialisasi dihadiri empat pemateri. Yakni Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripudin, wakil ketua komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, Kepala OPD, KB, Permberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Timur, H. Suroto, S.KM, M.Kes. dan ketua Yayasan Ponpes Assholihiyah, Muhammad Sazali, M. Pd. Menurut Makripudin, program pengendalian kependudukan tidak melarang kita untuk melahirkan, melainkan perlu untuk dikendalikan. Karena penduduk ideal bumi sebenarnya hanya 4,5 sampai 5 miliar.

Namun sekarang penduduk bumi sudah melebihi kapasitas idealnya yakni sekitar 7,5 miliar. “Inilah yang menyebabkan berbagai bencana di muka bumi,” ujarnya.

Selain itu menurut Suroto, Lotim memiliki

jumlah penduduk terbanyak di NTB. Sebanyak 1.300.000 lebih. Padahal kabupaten Lombok Utara saja sekitar 200 ribu lebih penduduk. Penduduk Lotim setara hampir sama dengan jumlah penduduk di lima Kabupaten dan Kota di pulau Sumbawa jika digabung menjadi satu.

“Ini disebabkan karena terlalu banyak yang melahirkan. Jumlah kelahiran di Lotim dalam satu tahun sekitar 26 ribu, yang meninggal sekitar 9 ribu.

Jadi setiap tahunnya penduduk Lotim bertambah sekitar 17 ribu. Dari jumlah kelahiran tersebut, ibu yang hamil sekitar 30 ribu, artinya ada 4 ribu yang hamil tapi tidak melahirkan. Karena banyak yang tidak bisa memelihara kehamilannya,” jelasnya.

Ketidaktahuan masyarakat tersebut menurut Suroto disebabkan oleh 4T, yakni melahirkan terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak.

Sehingga anak-anak itu dianjurkan harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu baru menikah.

Pada kesempatan itu, Hj. Ermalena juga me(Suara NTB/ist) negaskan bahwa di NTB bukan jumlah penduduknya saja yang harus dikendalikan. Tetapi DIALOG - Dialog interaktif dengan narasumber Hj. Ermalena, H. Makripudin dan Suroto dalam program pengendalian penduduk juga kualitas penduduknya. Agar bisa menjadi pemimpin di daerah sendiri, bukan dikuasai oleh orang di luar daerah NTB. “Anak-anak di NTB harus sekolah hingga tuntas. Hindari perilaku menyimpang agar nanti langsung bekerja sesuai dengan bidangnya. Sehingga perekonomian menjadi (Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist) lebih baik,” MEMBERIKAN - Hj. Ermalena memberikan bantuan PEMAPARAN - Hj. Ermalena di tengah peserta memberitandasnya. (*) kepada Ketua Yayasan Assholihiyah. kan pemaparan tentang makna keluarga berencana.

Ponpes

(Suara NTB/ist)

H. Makripudin

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, H. Makripudin memberikan hadiah kepada peserta.

(Suara NTB/ist)

Hj. Ermalena dan H. Makripudin di antara para peserta dari unsur tokoh masyarakat.

Sepakati KUA PPAS RAPBDP 2018

DRPD Lobar Fokus Arahkan Anggaran untuk Penanganan Bencana Giri Menang (Suara NTB) Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk RAPBD Perubahan 2018 akhirnya disepakati oleh legislatif dan eksekutif melalui rapat paripurna laporan gabungan komisi dan pendapat Fraksifraksi serta penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA PPAS perubahan yang berlangsung Sabtu (13/9) malam.

Dalam dokumen KUA PPAS tersebut, disepakati bahwa kebijakan anggaran diarahkan untuk percepatan penanganan pascabencana gempa yang melanda daerah Lobar. Juru bicara gabungan komisi dan pendapat Fraksi-fraksi DRPD, H. Sadli mengatakan perubahan KUA PPAS dilaksanakan atas dasar hasil evaluasi yang secara kontinyu dilaksanakan setiap triwulan terhadap kegiatankegiatan yang dipandang menjadi skala prioritas lebih-lebih pascagempa yang melanda 4 kecamatan di Lobar. “Sehingga untuk penanganan pascagempa perlu adanya pergeseran anggaran dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk pembenahan dan bantuan kepada masyarakat,” tegas politisi Golkar ini.

Di samping itu adanya asumsi pertambahan di bidang pendapatan baik pendapatan dari pusat maupun penurunan PAD disebabkan terjadinya gempa. Karena itu diperlukan perencanaan yang sistematis dan profesional agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai tujuan.

Setelah melalui proses pembahasan yang alot dan panjang, kata Sadli, beberapa hal yang disepakati dalam KUA PPAS tersebut di antaranya, sepakat dilakukan perubahan APBD 2018 dengan memprioritaskan penanganan pascagempa. Adanya penambahan pendapatan dari pusat dan menurunnya PAD. Perlu dilakukan rasionalisasi pada belanja yang belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan tahun 2018. Pihak eksekutif diminta lebih proaktif dalam melaksanakan kegiatan

dan mencari terobosan PAD dan mengutamakan prinsip prioritas dan efesiensi Anggaran.

Secara garis besar berdasarkan hasil pembahasan gabungan komisi dan penjelasan TAPD terhadap KUA PPAS perubahan 2018, pendapatan daerah secara keseluruhan sesuai yang ditandatangani pada APBD 2018 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.

721.032.000.000 terdiri dari PAD setelah perubahan menjadi Rp254.444.000.000 lebih.

Dana perimbangan sebelum perubahan Rp1.112.197.000.000 lebih setelah perubahan menjadi Rp 1.125.781.000.000 lebih dan lain-lain pendapatan yang sah Rp340.806.000.000 lebih.

Belanja daerah secara keseluruhan menjadi sebesar Rp1.721.728.000.000 lebih terdiri dari belanja tidak langsung Rp915.552.000.000 lebih dan belanja langsung Rp806.175.000.000 lebih.

Pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus sebelum perubahan dianggarkan Rp11.003.000.000 lebih, setelah perubahan naik menjadi Rp21.503.000.000 lebih. Sedangkan pengeluaran daerah setelah perubahan men-

(Suara NTB/ist)

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS RAPBD-P.

(Suara NTB/ist)

Paripurna penyampaian laporan gabungan komisi dan Fraksifraksi serta penandatanganan nota KUA PPAS RAPBD-P 2018. jadi sebesar Rp20.808.000.000 lebih atau mengalami penurunan Rp6.841.000.000 lebih.

Dalam kesempatan itu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan dengan penandatanganan nota KUA-PPAS ini maka eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama mela-

lui fungsi dan kewenangan masing-masing. Ia menekankan kepada OPD agar proaktif mengikuti pembahasan tahap selanjutnya. “Kami berharap APBD-P ini berjalan optimal untuk percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa,” tukasnya. (her/*)

(Suara NTB/ist)

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. H. Makripudin memberikan hadiah kepada anak-anak dari para peserta KB aktif.