Edisi 16 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN 16 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 180 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemberantasan ’’Illegal Logging’’ Sejalan dengan Pengentasan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Upaya penegakan hukum bagi pelaku illegal logging di NTB diintensifkan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, penegakan hukum ini tak lantas membuat pelaku yang umumnya masyarakat sekitar hutan kapok untuk menjarah kayu hutan.

Pasalnya, masyarakat lingkar hutan masih jauh dari sejahtera. Untuk itu, pemberantasan illegal log-

di Mataram pekan kemarin.

Ia mengatakan, untuk pengentasan kemiskinan pada masyarakat lingkar hutan, sudah ada program yang dibuat. Yakni menanam tanaman serbaguna dengan sistem tumpang sari. Di mana hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat lingkar hutan.

Tetapi, kata Madani, perlu sinergitas program dengan OPD lainnya supaya masyarakat lingkar hutan dapat keluar dari kemiskinan.

ging harus sejalan dengan pengentasan kemiskinan di daerah lingkar hutan. “Banyak yang sudah ditangkap. Tapi orang tetap saja melakukan ilegal logging. Kesejahteraan itu yang perlu ditingkatkan.

Makanya kita kan mendorong sekarang pengentasan kemiskinan masyarakat lingkar hutann” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB

‘’Karena memang kemiskinan itu tidak bisa hanya ditangani oleh kita. Semua sektor harus masuk,’’ katanya.

Madani mengatakan, masyarakat yang miskin di lingkar hutan persoalannya cukup kompleks. Sehingga OPD lainnya juga perlu ada intervensi program. Sehingga target dua persen penurunan kemiskinan dapat tercapaim ‘’Harus dengan sektor lain.

Pemberantasan illegal logging juga harus sejalan dengan

pengentasan kemiskinan.

Kalau mereka sejahtera saya yakin mereka nggak akan naik hutan,’’ ucapnya.

Menurut Madani, masyarakat menjarah kayu hutan lantaran punya beban ekonomi. Misalnya, mereka membeli sepeda motor dengan cara kredit tiap bulan.

Karena tidak ada mata pencaharian mereka, akhirnya menebang kayu yang ada di hutan.

Bersambung ke hal 15

Dihentikan, Penyelidikan Kasus PLTS Labangka (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terkoneksi jaringan 1 MWp Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, dihentikan. Dari pengecekan yang dilakukan saksi ahli, alat yang ada sudah sesuai dengan spesifikasi dan tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam proyek pemerintah pusat tersebut.

Demikian disampaikan, Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Elyas Ericson, SH., SIK. Pihaknya sudah mendatangkan saksi ahli untuk melakukan pengecekan ke wilayah setempat. Saksi ahli yang berasal dari Balai Besar Teknologi dan Konservasi Energi tersebut, turun pada tang-

gal 5 sampai 7 Juli lalu. Hasilnya diketahui bahwa peralatan yang ada sudah sesuai dengan spesifikasi. Selain itu juga tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ind)

Elyas Ericson

TO K O H Diaudit Khusus Kemendagri

(Suara NTB/nas)

Ibnu Salim

Lokasi PLTS Labangka

Bank NTB Cabang Praya Tempati Gedung Baru

PERALIHAN aset dari 10 kabupaten/kota ke provinsi menjadi atensi khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemda masih diberikan waktu sampai Desember mendatang untuk segera menuntaskannya.

Jika persoalan peralihan aset ini tak bisa tuntas, maka Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri akan melakukan audit khusus yang berujung kepada pemberian sanksi kepada kepala daerah.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/kir)

Tuntaskan Perekaman E-KTP PEMPROV NTB menuntut kreativitas Pemda kabupaten/ kota untuk mengejar target 100 persen perekaman E-KTP sampai Desember mendatang.

Pasalnya, masih ada ratusan ribu masyarakat wajib KTP yang belum melakukan perekaman berdasarkan data Agustus lalu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Bersambung ke hal 15

RESMIKAN; Wagub NTB, H.Muh.Amin didampingi Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT dan Dirut PT. Bank NTB, H. Komari Subakir memotong pita saat meresmikan gedung Bank NTB Cabang Praya yang baru.

Praya (Suara NTB) Setelah melalui proses pembangunan sejak awal tahun 2017, gedung baru Bank NTB Cabang Praya akhirnya resmi digunakan. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si, ditandai dengan pemotongan pita bersama Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT dan Direktur Utama (Dirut) PT. Bank NTB, H. Komari Subakir, di Praya, Minggu (15/10) kemarin.

Keberadaan gedung baru tersebut menggantikan gedung lama yang dipinjam dari Pemprov NTB. Gedung Bank NTB Cabang Praya tersebut menjadi gedung cabang termegah yang dimiliki Bank NTB. ‘’Dengan gedung baru ini kita berharap kualitas pelayanan yang diberikan Bank NTB kepada masyarakat di daerah ini juga bisa semakin meningkat,’’ harap Wagub.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

FOTO BERSAMA; Dirut PT. Bank NTB, H. Komari Subakir, bersama jajaran berfoto bersama di dalam gedung Bank NTB Cabang Praya yang baru diresmikan.

Gubernur Minta Lelang Jabatan Hanya Dua Kepala OPD

(Suara NTB/dok)

H. Ashari

Mataram (Suara NTB) Setelah lama ditunggu, Pemprov NTB akhirnya membuka lelang jabatan pejabat eselon II yang lowong. Namun, dari tiga jabatan eselon II yang lowong, Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi memutuskan untuk lelang jabatan dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). ‘’Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Gubernur, bahwa seleksi dibuka untuk dua JPTP,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (14/10).

Ia mengatakan, dua jabatan Kepala OPD yang dilelang yakni Biro Perekonomian Setda NTB. Kemudian,

‘’

Sesuai petunjuk dan arahan Bapak Gubernur, bahwa seleksi dibuka untuk dua JPTP H. Fathurahman

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sementara jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik tidak dilakukan lelang jabatan atau seleksi.

Fathurahman menjelaskan, pembukaan pendaftaran akan mulai dilakukan sejak 16 - 30 Oktober mendatang.

Lelang jabatan dua Kepala OPD Pemprov NTB ini dapat diikuti pejabat lingkup provinsi dan pejabat dari kabupaten/kota.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 16 Oktober 2017

Soal Sampah Belum Selesai PERMASALAHAN sampah seolah menjadi pekerjaan rumah yang tidak selesai-selesai pada tiap kelurahan di kota Mataram. Seperti di kelurahan Karang Baru yang memiliki TPS sendiri, tepat di samping jalan Dr Soetomo, di mana sampah sampai meluber ke jalan. Menurut Lurah Karang Baru, Masrun,S.H, TPS di Karang Baru menerima sampah dari 4 kelurahan.

“Sampah dari Karang Baru, (Suara NTB/uul) Monjok, Pejarakan, dan RemMasrun biga dibawanya kesini,tapi tidak semuanya buang ke sini kecuali dari Karang Baru,” jelasnya. Ia menambahkan jika dari Monjok Timur dialihkan ke sini karena TPS yang berada di samping pasar ditutup. Sampah yang berada di TPS ini, tambahnya, jika volumenya sudah cukup banyak pihaknya langsung menghubungi dinas kebersihan untuk mengangkut sampah.

“Tetapi masyarakat banyak yang tidak mematuhi aturan, padahal di sini yang paling sering mengangkut sampahnya,” kata Masrun.

Dalam sehari, pengangkutan sampah ke TPA Kebun Kongok dari TPS bisa sampai 3-4 kali sehari. “Kalau malam bisa datang sampai 2 truk, bahkan sampai 3 truk untuk angkut sampahnya,” jelasnya.

Walaupun begitu, tetap saja volume sampah menggunung di TPS akibat masyarakat yang tidak tertib membuang. “Aturannya kan dari jam 17.00 sore sampai malam buangnya bagaimanapun banyaknya, tetapi masih ada juga yang bandel,”kata Masrun. Ia mencontohkan banyak masyarakat sembari berangkat kerja membuang sampah di sana. “Bahkan ada jugayang datang malam-malam pakai mobil bawa banyak sampah dan mereka berasal dari Lombok Barat,” jelasnya.

Pihak kelurahan sudah sering melakukan pengintaian terhadap mereka yang membandel. “Kita juga sering menegur tetapi kembali lagi dilakukan secara diam-diam,” kata Masrun. Apalagi di musim penghujan ini, volume sampah masyarakat meningkat karena penebangan dahan atau pohon untuk menghindari pohon tumbang. (uul)

SUARA MATARAM

Tender Proyek Gerbang dan Monumen Diawasi Ketat Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan gerbang dan monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan masih tahap tender. Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen penawaran rekanan. Agar menghindari kecurangan sistem pengadaan atau tender, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) turut mengawasi dengan cukup ketat.

Pembangunan gerbang dan monumen tersebut dianggarkan masing - masing Rp 2 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memiliki paket pekerjaan sejak akhir September lalu menyerahkan dokumen agar segera ditender. Paket peker-

jaan ini pun masih proses lelang. Dan, rekanan ditarget mengerjakan dua bulan kalender tuntas.

Dua proyek senilai Rp 4 miliar pertama kali dilakukan peletakan batu pertama akhir Agustus lalu oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Namun setelah itu tidak ada pekerjaan konstruksi.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura juga memiliki kekhawatiran terhadap lelang proyek itu. Kekhawatiran tersebut jangan sampai ditender ulang, sehingga dimungkinkan batal-

nya proyek senilai Rp 4 miliar tersebut.

Oleh karena itu, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) turut mengawasi.

Hal ini untuk mengantisipasi potensi kecurangan pada tender. “TP4D tetap mendampingi,” ucapnya pekan kemarin.

Dua item pekerjaan ini masih proses tender. Rekanan sudah memasukkan dokumen penawaran dan panitia ULP sedang melakukan evaluasi. Mahmuddin berharap, tidak ada sanggahan dalam

proses tender. Akan tetapi, ia meyakini pendampingan oleh TP4D bisa memperlancar proses. “Kalau prosesnya bagus dirasa tidak ada masalah,” tuturnya.

Monumen dan gerbang proses penyempurnaan di tahun 2018 ini ditargetkan tuntas selama dua bulan. Anggaran Rp 4 miliar hanya untuk mengerjakan bagian pondasi saja. Jika tidak terjadi halangan, bisa selesai akhir Desember. “Insya Allah, mudah - mudahan dua bulan selesai,” harapnya. (cem)

DPPKB Pelayanan KB Keliling di Karang Pule

Gandeng Pihak Ketiga MEWUJUDKAN Mataram yang nyaman bagi semua pihak, nampaknya masih menjadi tugas berat bagi Pemkot Mataram.

Pasalnya, sejumlah masalah masih nampak di depan mata.

Seperti masalah kebersihan dan penataan taman kota. “Sebenarnya Mataram ini kan tidak luas.

Tata saja taman dan kebersihannya,” ujar wakil ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram. Menurut dia, percuma membangun bangunan - ban(Suara NTB/fit) gunan yang wah, kalau masalah H. Muhtar kebersihan belum juga teratasi.

“Apa artinya bangunan yang megah, yang bagus kalau justru di sana sini numpuk sampah,” sesalnya. Muhtar ingin bagaimana agar Kota Mataram terbebas dari sampah dan taman - taman yang ada ditata rapi. Muhtar melihat, kecenderungan Pemkot Mataram membangun taman tanpa dibarengi dengan pemeliharaan. Itu semua tidak terlepas pada belum berpihaknya anggaran untuk pemeliharaan taman. “Kenapa kita tidak plot saja anggaran itu arahnya ke sana. Kita kan ingin Kota Mataram ini dipandang indah,” tutur politisi Gerindra ini.

Mewujudkan Mataram yang nyaman bagi semua pihak, sejatinya bukan tugas Pemkot Mataram semata. Dalam hal ini memang dibutuhkan adanya komunikasi yang intens antara pemda dengan pihak-pihak swasta. ‘’Di Surabaya mengapa hampir di semua taman menjadi begitu bagus, itu ada pola kerjasama antara pengembang, pemilik ruko bagaimana membuat situasi senyaman mungkin,’’ ungkap Muhtar.

Oleh Pemkot Surabaya, pihak ketiga diberikan tugas dan tanggungjawab memelihara taman yang berada di sekitar perusahaan bersangkutan. Hal yang sama seharusnya bisa diterapkan di Kota Mataram. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mencontohkan Taman Malomba, Ampenan. Di sekitar taman itu ada PLN dan jenis usaha lainnya. ‘’Nah kenapa tidak dipola kerjasamakan saja dengan mereka,’’ sarannya.

Upaya menggandeng pihak ketiga, lanjut Muhtar dapat diawali dengan mengundang para pihak. ‘’Kasi mereka tanggung jawab masing-masing. Kalau ndak seperti itu, sulit,’’ imbuhnya. Selama ini ada kecenderungan bahwa pekerjaan menata, merapikan dan memelihara semua taman kota dikerjakan sendiri oleh Pemkot Mataram. Padahal disadari bahwa anggaran Pemkot Mataram tidak mampu untuk itu. ‘’Makanya kita harus membangun pola kerjasama dengan pihak swasta ini. Supaya kita semua punya tanggung jawab yang sama,’’ pungkasnya. (fit)

Halaman 2

(Suara NTB/cem)

KONTAINER SAMPAH - Foto : Salah seorang petugas di Pasar Selak Mandalika terlihat membantu warga menaikkan sampah ke kontainer. Penempatan petugas sudah satu bulan dan cukup efektif.

Sampah Pasar Selak Mulai Teratasi Mataram (Suara NTB) Kinerja Dinas Lingkungan Hidup patut diberikan jempol.

Sampah di Pasar Selak Mandalika selama ini jadi sumber masalah di Kota Mataram. Kini mulai teratasi dengan baik. Penempatan empat kontainer sampah dan petugas cukup efektif.

Pantuan Suara NTB, salah seorang petugas mengenakan serapan berwarna biru donker lengkap dengan topi dan tongkat duduk di bawah pohon sawo manila. Menghisap sebatang rokok dengan sigap ia mempeloti pengendara lalu lalang di hadapannya.

Lelaki berkumis ini rupanya memiliki tugas mengawasi warga termasuk pedagang yang membuang sampah di areal Pasar Mandalika (Pasar Selak). Sesekali ia berdiri dan mengayunkan tongkatnya menghampiri warga yang membawa tumpukan sampah.

Pria itu mengarahkan agar sampah dibuang ke dalam kontainer. Tak canggung, ia

naik ke atas kontainer memasukan sampah lalu mendorong dengan tongkat yang dipegang.

Pekerjaan itu terus dikerjakan selama 24 jam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi menyampaikan, persoalan sampah di Pasar Selak sudah dievaluasi. Penempatan petugas dan penambahan sarana di lokasi tersebut selama sebulan cukup efektif diterapkan.

Teknis itu dikoordinasikan dengan PT. Pade Angen selaku pengelola pasar swasta di Mataram.

Pola kerjasama seperti kata Irwan dinilai sangat penting.

Sebab, persoalan sampah di lokasi itu tidak terlepas dari kontribusi dari pasar yang dikelola PT. Pade Angen. Oleh karena itu, tata kelola lingkungan yang baik jadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. “Selama persoalan sampah di Pasar Selak tidak selesai, sehingga kami memiliki komitmen yang sama PT. Pade Angen untuk mewujudkan lingkungan baik itu,” kata Irwan

ditemui pekan kemarin.

Teknis dari LH menyepakati membuat kebijakan melakukan pewadahan penerapan waktu dan disiplin pembuangan serta melayani terus menerus tiap hari. Untuk tanggungjawab penempatan petugas kontribusi atau tanggungjawab dari PT. Pade Angen. Pihaknya kemudian melakukan pengangkutan pelayanan secara rutin.

Meskipun dalam satu bulan ini dinilai cukup efektif, namun butuh waktu ekstra keras untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Jika dipandang perlu penambahan tenaga nanti akan kita pikirkan ke arah sana,” ucapnya.

Selama ini, sumber sampah tersebut tidak saja dari lingkungan. Melainkan dari sampah pasar notabene yang dikelola oleh PT. Pade Angen. Irwan berharap pola seperti ini bisa berjalan dengan baik, sehingga sampah di Pasar Selak bisa tuntas dan tidak lagi jadi sumber masalah di Kota Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sebagai program rutin, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram terus menggalakan pelayanan KB di masyarakat. Kamis pekan kemarin, dengan menggunakan mobil pelayanan KB keliling disasar masyarakat di lingkungan Karang Pule.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari warga. Terutama kalangan ibu - ibu yang ingin mendapatkan akses pelayanan KB secara gratis. Dengan sistem jemput bola dilakukan oleh DPPKB yang menyasar masyarakat miskin telah dirasakan hasilnya.

Terutama dari kepesertaan ber KB baik peserta KB baru maupun ulangan. “Kami tetap melakukan secara rutin Pelayanan KB dengan Mobil Pelayanan KB yang sasarannya adalah daerah-daerah yang padat,” kata Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno.

Hal ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan KB di masyarakat, sehingga para pasangan usia subur tidak susah mengakses pelayanan KB. “Pelayanan KB ini diberikan kepada masyarakat secara gratis,” ucapnya. Diakui, sasaran KB adalah keluarga pra sejahtera.

Pelayana semacam ini

tetap dilakukan dan terjadwal terutama pada moment-moment tertentu. Serta kegiatankegiatan lain yang sesuai permintaan masyarakat. DPPKB yang dinakhodai oleh Sutrisno melaksanakan sesuai dengan standar kerja serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam hal ini Puskesmas Tanjung Karang.

Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, kader KB sangat penting. Di satu sisi, peran seluruh elemen ini membantu keberlangsungan dan keberlanjutan program KB di masyarakat. Tokoh masyarakat dan agama memiliki peran penting menyampaikan dan mensosialisasikan.

Dari hasil pelayanan peserta KB baru diperoleh kepesertaan 15 orang menggunakan implant, 5 IUD dan alih cara dari suntikan ke IUD sebanyak 5 akseptor. “Alhamdulillah semua akseptor menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),” katanya.

“Kegiatan semacam ini terus kita lakukan untuk menyisir Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB untuk ber KB, sehingga para keluarga dapat mengatur kelahirannya dengan sehatdan kehidupan keluarganya makin sejahtera,” demikian ujarnya. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno berfoto bersama dengan petugas pelayanan KB usai memberikan pelayanan di Kelurahan Karang Pule.

Pengangkatan PTT Diduga Ada Transaksi Mataram (Suara NTB) Sulitnya lapangan pekerjaan yang tak sebanding dengan angkatan kerja dijadikan peluang oleh oknum pegawai. Dengan diiming imingi diangkat sebagai tenaga pegawai tidak tetap (PTT) di salah satu organisasi perangkat daerah, calon pegawai diduga harus membayar belasan sampai puluhan juta rupiah. Belum lagi, titipan pejabat, bahkan oknum anggota Dewan.

Praktik ini diduga lumrah terjadi. Padahal, dari honor yang diperoleh hanya mendapatkan Rp 1,2 juta per bulan. Pengamatan Suara NTB di beberapa SKPD di lingkup Pemkot Mataram, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah stafnya hampir ratusan orang.

Itupun 60 - 70 persen berstatus PTT. Sedangkan, 30 persen lainnya pegawai negeri sipil.

Demikian pula, di Bakesbangpol. Tenaga PTT lebih banyak dan hanya ditempatkan sebagai satgas. Berikutnya, di SKPD teknis bahkan di Setda Kota Mataram. Pembengkakan jumlah tenaga non PNS juga disumbang oleh praktik kerja lapangan (PKL) dari Balai Latihan Kerja. Magang di satu SKPD dalam waktu tiga bulan. Justru tidak dikembalikan ke institusi yang menempatkan mereka.

Dampaknya kemudian pemerintah terbebani oleh anggaran untuk membayar gaji tenaga PTT. Sedangkan, produktivitas kinerja masih jadi tanda tanya besar. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengenal tenaga PTT maupun honorer. Dalam Undang - Undang itu hanya dike-

nal pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah tanpa perjanjian kontrak (P3K).

Sementara, di Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 pegawai tidak tetap sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, Pemkot Mataram masih memberlakukan pegawai tidak tetap dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Untuk tenaga PTT sebelum UU 5 Tahun 2014 yang masih dipertahankan karena sebelum ada ketentuan Pemerintah Pusat.

Maka mengacu ke Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa,” jelas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono dikonfirmasi pekan kemarin.

Pemerintah Pusat memberlakukan tenaga honorer diangkat sebagai P3K atau sebagai PNS melalui formasi K1 atau K2 dari status mereka melalui tenaga honorer. Akan tetapi, tidak secara sepenuhnya bisa terangkat berdasarkan hasil tes.

Sedangkan, tenaga kontrak baru diangkat oleh SKPD seperti RSUD Kota Mataram boleh saja. Status RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Yoyok, sapaan akrabnya, mengakui selama ini di beberapa SKPD penempatan magang dari BLK akhirnya diangkat sebagai tenaga kontrak. Tetapi setelah ketentuan secara penuh PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang larangan pengangkatan honorer. Pemkot Mataram menolak tenaga BLK selama dua tahun. Ini dilakukan demi meng-

hindari sebagai tenaga magang berkelanjutan. “ Mengakomodir tenaga sopir dan cleaning service diarahkan bekerja dengan pihak ketiga.

Kendalanya di sini tidak berada satu gedung,” ujarnya.

Terkait dengan tenaga PTT dititip oleh oknum pejabat dan anggota Dewan, ia enggan mengomentari hal tersebut. Secara normatif disampaikan bahwa BKPSDM tidak mengakomodir tenaga kontrak. Kemungkinan SKPD mengacu ke Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga,data rill mereka berada di Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Mataram. Ditanya kembali dugaan adanya transaksi dalam pengangkatan tenaga PTT, Yoyok menjawab “Wallahu’allam,” ucapnya. (cem)

Senin, 16 Oktober 2017

Lombok Tidak Masuk Nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2017

Mataram (Suara NTB) – Pulau Lombok disebut-sebut sebagai salah satu Bali baru, karena masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas.

Hanya saja pada penganugerahan bergengsi pariwisata Indonesia yaitu Anugerah Pesona Indonesia (API), Lombok gagal masuk menjadi nominasi. Padahal tahun sebelumnya, Lombok mendapatkan berbagai penghargaan, baik nasional maupun internasional.

Gagalnya Lombok meraih nominasi ini seperti membuat pesona Lombok mengalami kemunduran. Bukan kemunduran dalam arti sebenarnya, namun destinasi lain sepertinya lebih cepat berkembang. Padahal Lombok memiliki banyak destinasi yang saat ini tengah dikembangkan.

Namun nampaknya seakan ketinggalan dari pesatnya destinasi lain menunjukkan perkembangannya.

Beragam tanggapan dari berbagai komunitas pecinta pariwisata NTB. Salah satunya Komunitas Pecinta Rinjani, Zulhakim mengatakan bahwa memang masih banyak yang perlu dibenahi oleh NTB, khususnya Lombok. Sebab destinasi lain semakin berkembang dan semakin membuat menunjukkan taringnya. Sementara Lombok tidak memiliki banyak perubahan. Bahkan, menurutnya, persoalan toilet pun belum bisa diselesaikan.

“Wajar saja tidak dapat (nominasi), karena kita ini kan masih banyak kekurangan.

Bukannya tidak berharap, tentu saja kita sangat berharap. Apalagi dengan berbagai promosi yang kita lakukan. Tapi kan wisatawan melihat sendiri, mungkin ada yang tanggapannya berbeda dari yang diinginkannya,” ujarnya, Jumat (13/10).

Tidak jauh berbeda dengan Akrom, anggota Komunitas Jalan-jalan Lombok ini menyebut bahwa masih banyak yang perlu dibenahi untuk memajukan Lombok. Sebagai salah satu destinasi wisata prioritas, ia melihat Lombok masih banyak kekurangan. Terutama soal akses dan kebersihan di destinasi wisata.

Apalagi belum lama ini sedang ramai dibicarakan soal tarif masuk destinasi wisata.

“Kita harus bersyukur karena Lombok sudah semakin dikenal wisatawan. Hanya saja, saya rasa kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Misalnya soal kebersihan di destinasi wisata. Saya melihat ini benar-benar persamalahan serius,” ujarnya.

Beberapa persoalan itu digadang-gadang sebagai penyebab gagalnya Lombok mendapatkan nominasi. Meski demikian, para komunitas pecinta pariwisata NTB ini akan tetap melakukan promosi wisata. Sebab salah satu tujuan pembentukan komunitas adalah untuk memperkenalkan lebih jauh pariwisata NTB kepada dunia. (lin)

SUARA NTB

Halaman 3

SMA Al-Ma’arif Desain Pengayaan Melalui Latihan Soal Secara ”Offline” Mataram (Suara NTB) Dalam mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tahun 2018 mendatang, SMA Al-Ma’arif mulai mendesain kegiatan pengayaan di awal November nanti. Salah satu caranya dengan melakukan latihan soal secara offline di komputer.

“Agar siswa bisa memahami bentuk soal yang ada di UNBK sekarang kita mulai

mendesain kegiatan pengayaan. Insya Allah awal November mulai pengayaan,” ujar Kepala SMA Al-Ma’arif , M. Furkan, S.Pd. ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Melalui latihan secara offline itu diharapkan dapat memberikan dampak kepada siswa Al-Ma’arif. Dengan begitu, siswa dapat mengenal seperti apa model soal UNBK. “Melatih pengenalan kepada peserta didik bahwa sistem UNBK begitu,” katanya.

Lebih utamanya lagi, katanya, dapat melatih mental siswa sejak jauhjauh hari. Apalagi UNBK dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) berbeda. Para siswa dapat beradaptasi sekaligus melatih mental dan kesiapan diri mereka dalam mengerjakan soalsoal UNBK. Di UNBK tahun 2018 mendatang, siswa kelas XII di SMA Al-Ma’arif sebanyak 20 orang yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas IPA dan IPS. Di tahun 2018

mendatang SMA Al Ma’arif akan tetap melaksanakan UNBK. Direncanakan akan membangun satu laboratorium sendiri, sehingga bisa menjadi sekolah penyelenggara UNBK secara mandiri.

Di tahun 2017 lalu, SMA Al-Ma’arif bergabung dengan tiga sekolah lainnya untuk menyelenggarakan UNBK. SMA Al-Ma’arif, SMA Trisakti, SMA Janamarga, dan SMA Saraswati memilih menggelar UNBK di satu lokasi yang sama, yaitu di laboratorium komputer milik

SMK Bina Bangsa.

Furkan menyampaikan, ia berniat untuk menyelenggarakan di laboratorium milik SMA Al-Ma’arif, nantinya pihaknya berupaya untuk menyiapkan laboratorium dan kelengkapan lainnya.

Namun jika sekolah swasta lainnya belum memiliki sarana dan prasarana UNBK, maka pelaksanaan UNBK dengan bergabung bisa menjadi pilihan lagi. (ron)

SUARA NTB Senin, 16 Oktober 2017

Prihatin dengan Kondisi Pendidikan KETUA Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. H. Mahsus prihatin terhadap kondisi pembangunan pendidikan. Menurutnya ada yang salah dalam membangun dunia pendidikan dewasa ini. Utamanya dari kalangan para guru di tingkat satuan pendidikan.

Menjawab Suara NTB di kantornya, Sabtu (14/10), Ketua Dewan Pendidikan yang lama mengabdikan diri di dunia pendidikan ini mengatakan, para tenaga pendidik saat ini sudah kehilangan orientasi mengajar. Terlebih pas(Suara NTB/rus) ca hadirnya sertifikasi, guru lebih H. Mahsus banyak bersikap konsumtif.

Contoh sederhana digambarkan H. Mahsus, pintu-pintu gerbang sekolah saat ini berlomba-lomba diperbesar dengan tujuan agar kendaraan roda empat para gurunnya bebas keluar masuk.

Menjadi sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya, pintu gerbang sekolah dasar misalnya hanya bisa dimasuki sepeda motor.

Fakta lainnya yang menimbulkan keprihatinan Mahsus yang pernah menjadi Utusan Indonesia ke Vietnam tahun 2016 lalu dan Timor Leste tahun 1995 silam yang fokus membahas masalah pendidikan ini menguraikan, para guru saat ini kurang begitu perhatian terhadap pengembangan pengetahuan. Para kepala sekolahnya selalu menjadi sorotan. Sorotan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan atau lain sebagainya.

Guru terkesan kurang ikhlas dalam mendidik. Semestinya, seiring dengan peningkatan kesejahteraan para guru akan dapat meningkatkan tingkat mutu pendidikan. Para kepala sekolah pun katanya kurang dalam melakukan pembinaan terhadap para tenaga pengajar.

“Posisi sebagai guru sekarang sangat bergengsi,” ungkap mantan Kepala Sekolah di semua tingkatan mulai SDN 1 Pohgading Timur, SMPN 1 Sukamulia, SMAN 1 Pringgabaya dan SMAN 1 Sukamulia ini mengungkapkan.

Harapan H. Mahsus yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Permberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lotim, pembangunan pendidikan ke depan bisa menjadi lebih baik. Para guru bisa bekerja lebih ikhlas sehingga mutu pendidikan Lotim menjadi lebih baik. (rus)

Kritik Infrastruktur Jalan, Bupati Minta Dewan Tunjukkan Data Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan, angkat bicara soal sejumlah kritikan para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen DPRD Lotim terkait pembangunan infrastruktur jalan. Menurut bupati, ketika melakukan kritikan harus dapat dibuktikan dengan data dan bukan asal bicara. “Dewan harus berbicara dengan data. Coba diperlihatkan pekerjaan saya yang terlambat,” tantang bupati dikonfirmasi, Sabtu (14/10).

Ditegaskan bupati, segala jenis dan bentuk pembangunan yang dilakukan di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Lotim dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Terlebih Kabupaten Lotim merupakan daerah yang cukup luas dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya khususnya yang ada di NTB. “Pembangunan dilakukan secara bertahap, ada tahapan-tahapannya,” ujarnya.

Untuk itu, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini meminta kepada DPRD untuk tidak asal melontarkan kritik tanpa memiliki dasar yang jelas. Disarankan bupati, apabila progres pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif kurang bagus, alangkah baiknya apabila hal tersebut diperjelas oleh kalangan legislatif dengan mempertanyakan langsung kepada dirinya maupun OPD yang menangani suatu pembangunan tersebut. “Jadi kalau DPRD itu minta penjelasan, itu sangat bagus iya, Jangan bilang pemerintah tidak fokus tanpa ada dasar yang jelas,” pinta bupati.

Lebih jauh, diungkapkan bupati saat ini Pemerintah Kabupaten Lotim terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan, hanya saja banyak yang tidak terlihat karena jalan di Lotim cukup banyak dan panjang. Sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran yang ada. Misalnya saat ini Pemkab Lotim berencana melakukan pelebaran jalan dari Montong Baan menuju objek wisata Joben yang dianggarkan ratusan miliar. Hanya saja permasalahan yang dihadapi saat ini anggaran yang tidak keluar.

“Jangan kira pemerintah tidak bekerja,” sanggahnya.

Terkait dengan aksi penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pringgajurang Utara Kecamatan Montong Gading. Bupati menilai masyarakat yang merugi, karena menutup akses jalannya sendiri.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menilai pembangunan infrastruktur jalan di Lotim bobrok. Kondisi itu disebabkan banyak proyek yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti pembangunan jembatan dan jalan yang bermula dari pelaksanaan tender yang dilakukan oleh pihak Adminstrasi Pembangunan Unit Layanan Pengadaan (Adpem-ULP) yang tidak pernah bagus hasilnya.

Polisiti partai Golkar ini menambahkan, apabila sudah ada standar harga yang ditentukan, maka sejumlah proyek yang dikerjakan diyakini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan. Dicontohkannya seperti pengaspalan jalan, rabat jalan sesuai dalam hitungan meter, sehingga pengadaan yang lain yakni kerikil, batu dan lainnya tetap akan mengacu pada standar harga yang sudah ditentukan. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dewan Sorot Lambatnya Realisasi Aspirasi Pengadaan Ternak Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Utara mengktitik lambannya pola kerja yang dibangun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lombok Utara dalam mencairkan dana aspirasi DPRD. Terlebih lagi, alokasi dana tersebut mengintervensi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam bentuk pembelian bibit kambing dan sapi.

“Kami pertanyakan lambatnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sampai sekarang belum merealisasikan dana aspirasi pengadaan ternak. Karena rata-rata dewan punya dana aspirasi di sana,” kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara, Kardi, A.Ma., Jumat (14/10).

Kardi menyebut, satu orang anggota DPRD bisa men-

empatkan dana aspirasi untuk pembelian bibit ternak yang dibutuhkan warga antara Rp 400 juta hingga Rp 500 juta. Jika 10 orang Dewan saja menempatkan anggaran, maka terdapat sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar yang mengendap.

Ketua Banmus DPRD KLU ini meminta agar SKPD terkait lebih gesit bekerja, mem-

persiapkan administrasi pencairan jauh hari sebelumnya. Mengingat di sisi lain, para penerima merupakan konstituen anggota Dewan yang sejak awal telah didampingi dan dipersiapkan proposalnya. “Komisi terkait perlu memanggil Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Hajat kita untuk mempercepat mobilitas ekonomi masyarakat jangan

sampai terhambat,” cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ir. Melta, melalui Kepala Bidang Peternakan, Raden Adi Dharmawangsa, tak membantah dana aspirasi belum terealisasi. Namun kendala sebenarnya tidak berada di Dinas melainkan di ULP dan LPSE yang berada di bawah Bagian Pembangunan dan Bagian Humas Setda KLU. “Kita sudah revisi semua karena adanya kerusakan server di ULP. Semua dana aspirasi Dewan dilelang, cuma nilai totalnya saya tidak hafal,” ujar Adi via telepon.

Klarifikasi atas keterlambatan pengadaan itu, lanjut Adi mengakui, pihaknya telah dipanggil oleh Komisi II DPRD KLU. Di hadapan Komisi II klarifikasi telah dilakukan dan dipahami bahwa kendala server membuat sejumlah kegiatan tersendat pelelangannya.

“Yang jelas kita sudah dipanggil Komisi II, kita juga sudah rapat dengan ULP, Kabag Pembangunan. Bulan ini bisa diadakan, apalagi kelompok penerima rata-rata mengajukan proposal tahun 2016 lalu. Jadi tidak ada masalah di tingkat kelompok,” demikian Adi. (ari)

Pilkada NTB, Ali BD Masih Bungkam Soal Wakil

(Suara NTB/yon)

SEPEDA SANTAI - Ribuan siswa di Lotim saat mengikuti sepeda santai gerakan bersepeda ke sekolah, Sabtu (14/10).

Ribuan Pelajar SMP Ikuti Sepeda Santai ke Sekolah Selong (Suara NTB) Sebanyak sekitar 1.018 pelajar Sekolah Menengah (SMP) di Lombok Timur (Lotim) mengikuti fun bike dalam rangka sosialisasi gerakan bersepeda ke sekolah. Langkah itu dilakukan sebagai solusi sehat transportasi ke sekolah.

Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan diwakili Kepala Dispora Lotim, Drs. M. Zaini, mengatakan, sepeda santai merupakan salah satu kegiatan olahraga yang disosialisasikan bukan hanya di tingkat kabupaten, melainkan sudah di tingkat provinsi bahkan nasional. Bersepeda, katanya, merupakan solusi untuk mengurangi kemacetan di jalan raya dan sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Dalam kesempatan itu, ditekankan bahwa melalui sepeda santai diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa agar tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah sebelum mengantongi surat izin mengemudi (SIM).

Sementara, Ketua Panitia Penyelenggara fin bike, Lalu Suandi, mengungkapkan, kegiatan sepeda santai dilaksanakan sebagai solusi dari transportasi siswa ke sekolah. Hal itu dikarenakan melihat fenomena siswa ketika berangkat ke sekolah yang cenderung menggunakan sepeda motor terutama di kalangan pelajar SMP. “Tidak hanya belum mengantongi SIM, akan tetapi secara fisik dan psikis mereka belum mampu mengendarai kendaraan dengan baik,” jelas Kadis Dikbud Lotim ini.

Selain itu, harapan supaya orang tua yang mengantar jemput anaknya bukanlah langkah yang cukup efektif, karena memiliki kesibukan masing-masing. Termasuk harapan terhadap transportasi umum yang saat ini belum bisa menjawab terhadap semua jalur. Untuk itu, sosialisasi gerakan bersepeda ke sekolah menjadi solusi alternatif bagi siswa untuk menjawab segala kendala di lapangan. “Bagi yang jalur umum kendaraan, harus menggunakan kendaraan umum. Siswa yang dekat rumah-

Disiplin Murid MI NW Liqaul Amal Keruak Digodok Selong (Suara NTB) Madrasah Ibtidaiyah (MI) NW Liqaul Amal tengah gencar melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat para murid. Peserta didik diperhatikan dan diberi ruang untuk mengoptimalkan kemampuan dan potensi mereka. Kenyataannya, tidak sedikit bakat peserta didik terpendam lantaran tidak diasah secara intensif.

MI NW Liqaul Amal, Keruak, Lombok Timur (Lotim) atas dukungan Sampoerna untuk Indonesia melalui After School Program (ASP) tahun 2017 yang dioperasikan oleh Putera Sampoerna Foundation-School Development Outreach (PSF-SDO) menyelenggarakan serangkaian kegiatan ekstrakurikuler. Di antara kegiatan yang dis(Suara NTB/ist) elenggarakan pihak madrasah adalah PELATIHAN - Murid MI NW Liqaul Amal Keruak mendapatkan pelatipramuka, pencak silat, tari tradision- han disiplin dari personel Polsek Keruak pekan kemarin. al, tari egrang, permainan tradisional gobak sodor. Selain itu dilaksanakan mengundang pihak kepolisian setem- tangkas. Di samping itu, anak-anak pula sepak boa, catur, melukis, serta pat sebagai narasumber sekaligus akan lebih mengenal polisi sebagai beberapa aneka kegiatan lainnya. pelatih anak-anak dalam bidang mitra masyarakat.

Kegiatan ekstrakurikuler dimulai kepramukaan, khususnya untuk maDitegaskannya, dengan adanya kegbulan September 2017. Suasana di teri Latihan Keterampilan Baris Ber- iatan ini diharapkan bisa lebih menmadrasah tiap sore ramai oleh para baris (LKBB). Para peserta tampak ingkatkan rasa persatuan dan rasa cinpeserta didik yang akan mengikuti bersemangat mengikuti setiap arah- ta tanah air. Sangat penting menanberbagai kegiatan ekstrakurikuler. an dan aba-aba yang diberikan oleh amkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini Mereka kelihatan sangat ceria dan personel dari Polsek Keruak. kepada siswa. Merekalah yamg akan antusias. Demikian juga halnya para Kepala MI NW Liqaul Amal, menjadi penerus masa depan bangsa guru pendamping dan pelatih penuh Juma’ah, S.Pd. menjelaskan, tujuan ini. “Secara khusus pihak Madrasah semangat membimbing para peserta. mengundang pihak Kepolisian untuk menyampaikan terima kasih kepada Dari sekian banyak kegiatan ek- melatih LKBB adalah dalam rangka Sampoerna untuk Indonesia yang telah strakurikuler yang dilaksanakan, ada menanamkan disiplin, mempertebal mempercayai serta memberikan dukuhal menarik yang dilaksanakan ma- semangat kebersamaan, menumbu- ngan untuk melaksanakan program ekdrasah. MI NW Liqaul Amal sengaja hkan sikap jasmani yang tegap dan strakurikuler ini,”pungkasnya (yon/*)

nya dengan sekolah bisa jalan kaki, dan bagi yang rumahnya tidak terjangkau dengan transportasi umum. Maka sepeda kita tawarkan menjadi solusi,”ujarnya.

Sedangkan, Kapolsek Selong, Iptu. I Ketut Parka menyampaikan erakan bersepeda ke sekolah merupakan solusi transportasi sehat.

Di mana harus ada kedisiplinan saat menggunakan jalan raya. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2009 pasal 77 yang berbunyi setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki SIM. (yon)

Selong (Suara NTB) Sosok Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan hingga saat ini masih memilih bungkam terkait siapa yang akan menjadi wakilnya untuk bertarung pada pesta demokrasi 2018 mendatang. Ali BD-sapaan akrabnya, mengungkapkan siapapun yang akan menjadi wakilnya akan dipublikasikan pada waktu yang tepat.

Disinggung terkait sejumlah bakal calon yang sudah melakukan deklarasi dengan pasangannya masing-masing. Bupati Lombok Timur (Lotim) ini, mengaku senang melihat sejumlah figur yang sudah memiliki pasangan. Akan tetapi, menurut Ali BD yang akan maju melalui jalur independen, dirinya masih fokus untuk mengemban amanah menjadi Bupati Lotim. terutama melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ngak saya tentukan, ndak saya umumkan.

Nanti ada waktunya,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, Sabtu (14/10).

Ali BD mengutarakan, orang yang maju untuk bertarung pada pesta demokrasi melalui jalur independen didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dan tidak oleh organisasi atau orang-orang tertentu. Alasan dirinya belum menentukan pilihan hingga saat ini, karena seorang independen lebih gampang dalam hal memilih siapa yang akan menjadi pendampingnya. Hal tersebut jauh berbeda apabila figur tersebut di-

usung oleh partai yang jauh lebih sulit dengan mengikuti sejumlah mekanisme yang ada. “Kita independen itu gampang iya mencari wakil, berbeda dengan partai,” jelasnya.

Disinggung terkait apakah pendampingnya berasal dari Pulau Sumbawa atau Pulau Lombok, orang nomor satu di Gumi Selaparang selama dua periode ini mengaku hingga saat ini dirinya belum menentukan. “Kita tidak peduli dari pulau-pulau. Anda juga bisa jadi wakil saya,” selorohnya.

Kendati demikian, sejumlah figur yang diklaim akan menjadi pendampingnya di Pilkada NTB 2018 mendatang, seperti Subuhunnuri, Hj. Putu Selly Andayani, Lalu Rudy Irham Srigede, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, KH. Lalu Gede Wirasakti, menurutnya semua figur tersebut orangorang baik. “Semua calon itu saya suka ketemu sama mereka, baik yang sudah berpasangan maupun belum memiliki pasangan. Mereka itu orangorang baik,” sanjungnya.

Terkait dengan sejumlah figur yang mengklaim berpasangan dirinya, Ali BD menilai hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Termasuk dalam pemasangan iklan, spanduk dan lainnya. “Silakan saja mereka pasang iklan, mengklaim berpasangan dengan saya. Saya justru berterima kasih. Yang jelas saya tidak menyuruh mereka pasang iklan itu iya,” tegasnya. (yon)

SUARA NTB Senin, 16 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Suara NTB

Jatah Rastra Terancam TAHUN depan penyaluran beras sejahtera (rastra) secara nasional diberlakukan tidak lagi tunai berupa beras, namun pola penyalurannya diubah menjadi bantuan pangan non tunai. Per Kepala Keluarga (KK) diberikan dana Rp 110 ribu dan beras 10 kilogram. Namun untuk melaksanakan program ini, Dinas Sosial masih terkendala data warga penerima bantuan yang belum merekam E-KTP. ‘’Selain itu, jika warga penerima belum memiliki NIK hingga (Suara NTB/dok) akhir tahun ini, maka Hj. Made Ambarwati mereka tak bisa masuk sebagai penerima rastra, sehingga mempengaruhi jatah rastra,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial Hj. Made Ambarwati akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, untuk penyaluran rastra ini tahun depan mulai dengan pola non tunai. “Tapi kami masih kesulitan mengambil data kependudukan sesuai E KTP, karena banyak yang belum memiliki NIK,”keluh Ambar.

Untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya mendesak Disos untuk mempercepat perekaman terutama bagi warga yang kurang mampu. Pihaknya meminta agar warga yang belum punya E-KTP dan NIK ini perlu dilengkapi segera, paling lambat akhir Desember bisa diselesaikan 100 persen agar bisa masuk data tahun 2018 terkait dokumen kependudukan. Sebab NIK ini diperlukan untuk persyaratan penerimaan rastra non tunai. Pihaknya juga tengah melengkapi dokumen penduduk warga yang belum memiliki NIK. Karena itu pihaknya akan turunkan petugas pendamping dan TKSK untuk mempercepat pendataan ulang terhadap warga yang belum memiliki E-KTP. Menurutnya, dalam jatah formasi Rastra yang diberikan oleh pusat sebanyak 66.996 KK dengan total rastra 1.004.940 kilogram, masih banyak warga belum memiliki NIK, sehingga perlu dilengkapi segera sebelum tahun 2018. (her)

BPPD DPRD Loteng Tuntaskan Pembahasan Raperda Pemakmuran Masjid Praya (Suara NTB) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemakmuran Masjid. Raperda tersebut selanjutnya akan dibawa untuk dibahas di tingkat fraksi-fraksi di DPRD Loteng untuk mendapat persetujuan pembahasan ke tahap selanjutnya.

Hasil pembahasan raperda yang merupakan raperda inisiatif Komisi IV DPRD Loteng disampaikan BPPD DPRD Loteng dalam rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.S.E., Jumat (13/10).

Juru bicara BPPD DPRD Loteng, Ahmad Yani, mengatakan, keberadaan raperda memiliki peran strategis, sehingga BPPD DPRD Loteng, akhirnya menyetujui adanya raperda tersebut.

Meski demikian, ujarnya, masih banyak hal yang belum diatur dalam raperda tersebut, sehingga pihaknya merekomendasikan supaya dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Adanya penyempurnaan ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang kini tengah dihadapi masyarakat di daerah ini.

“Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi BPPD DPRD Loteng diharapkan bisa menjadi acuan saat pembahasan raperda tersebut pada tahap lebih lanjut. Terutama terkait landasan dan hukum dari raperda tersebut harus benar-benar matang, sehingga tidak sampai memicu persoalan di kemudian hari, ketika raperda tersebut dilaksanakan,’’ ujarnya.

Ahmad Yani mengatakan, keberadaan Raperda Pemakmuran Masjid sangat penting dalam upaya memperkuat eksistensi masjid di masa yang akan datang. Mengingat, dengan kemajuan zaman

sekarang ini, peran dan keberadaan masjid mendapat tantangan berat.

Pesatnya perkembangan informasi kian menggerus peran masjid di tengah masyarakat.

Masjid kini sudah tidak begitu berperan lagi, terutama dalam menjalankan fungsifungsi siar agama. Untuk itu peran masjid perlu diperkuat.

“Salah satunya dengan menyiapkan regulasi yang bisa jadi acuan. Agar peran masjid bisa semakin kuat,” ujarnya.

Ia mengatakan, jumlah masjid di Loteng saat ini sudah sangat banyak. Hampir di setiap desa bahkan dusun, ada masjid yang berdiri. Hanya saja, pemakmuran yang kurang. Itu bisa dilihat dari minimnya kegiatan keagaman di masjid, terutama kegiatan salat berjemaah juga belum optimal.

Masyarakat, ujarnya, kurang begitu memanfaatkan keberadaan masjid dan masjid tidak lebih hanya se-

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat paripurna penyampaian laporan hasil kajian BPPD DPRD Loteng terhadap Raperda Pemakmuran Masjid, Jumat (13/10). bagai simbol. “Padahal sebagai pusat kegiatan keagaman, masjid bisa memainkan peran yang besar,” ujarnya.

Untuk itu, perlu ada upaya untuk memperkuat peran dan fungsi masjid, baik dari aspek spiritual maupun aspek perekonomian. “Selain bisa menjadi pusat kegiatan agama, masjid sesungguhnya juga bisa menjadi pendorong perekonomian di

masyarakat sekitar,” tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.SE., menambahkan laporan hasil kajian BPPD DPRD Loteng atas draf raperda usul Komisi IV selanjutnya akan dibahas di tingkat fraksi-fraksi. Pada tahap itulah, diharapkan kekurangankekurangan dalam draf raperda disempurnakan lagi. (kir/*)

Tim Penanggulangan Kemiskinan Dinilai Kurang Peka Persoalan Warga Miskin Giri Menang (Suara NTB) SKPD yang tergabung dalam tim penanggulangan kemiskinan harus rajin-rajin turun melihat kondisi warga miskin yang dihimpit persoalan berat, sebab banyak warga yang miskin layak mendapatkan bantuan rumah kumuh, namun tak tersentuh bantuan hingga puluh tahun lamanya.

(Suara NTB/her)

BERPOSE BERSAMA - Pengurus PKS NTB dan Lobar berpose bersama H. Fauzan Khalid usai pengumuman dukungan PKS pada Pilkada Lobar di Kediri, Sabtu (14/10).

Pilkada Lobar, PKS Usung Fauzan-Sumiatun Giri Menang (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memutuskan dukungan ke paket H. Fauzan Khalid yang berpasangan dengan Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun. Di mana, Sabtu (14/ 10), Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PKS NTB TGH. Muharrar Mahfudz secara resmi mengumumkan, jika PKS akan masuk ke gerbong paket Zaitun (Fauzan-Sumiatun).

Masuknya PKS menjadi salah satu partai pengusung paket Zaitun menambah deretan beberapa partai besar yang sudah terlebih dahulu berikrar untuk memenangkan paket yang menamakan diri Sopoq Angen itu. Partai yang sebelumnya menyatakan dukungan dan mengusung Fauzan-Sumiatun antara lain PPP, Nasdem, dan PAN. Termasuk Golkar sudah berikrar mendukung petahana.

“Ini untuk masa depan Kabupaten Lobar, ini merupakan amanah dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Daerah (Musda) agar PKS berkontribusi maksimal dalam Pilkada Lobar mendatang,” ujar Ketua DPD PKS Lobar H. Wahid Syahril, Lc dalam konferensi pers, Sabtu (14/10).

Pertimbangan PKS mengusung paket Zaitun, ujarnya, sudah melalui proses di semua tingkatan seperti DPD PKS Lobar, DPW PKS NTB dan juga di tingkat DPP PKS. “Jadi secara resmi PKS memberikan dukungan dan mengusung Fauzan-Sumiatun, Zaitun atau Sopoq Angen. Ini sekaligus mengikrarkan ke mana arah PKS,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wahid Syahril juga menegaskan agar semua struktur, kader di semua level untuk all out dalam upaya pemenangan dan berikhtiar untuk memenangkan paket Zaitun dalam Pilkada mendatang. “DPD PKS Lobar sendiri akan memulai berkoordinasi untuk langkah-langkah pemenangan,” katanya.

Dikonfirmasi mengenai SK DPP PKS terkait dukungan ke paket Zaitun, Wahid Syahril dengan tegas menyatakan SK DPP sudah siap. Hanya saja, fisiknya belum bisa ditunjukkan karena saat ini DPP hingga tingkat DPD sedang sibuk mendaftar ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. “Fisiknya sudah ada, bahkan SK dari DPD PKS Lobar sudah ada sejak Agustus lalu,” jelasnya kemudian.

Alasan PKS mengusung paket Zaitun, kata anggota DPRD Lobar setidaknya ada tiga hal, yakni kesamaan visi dan misi antara PKS dan paket Zaitun. Kemudian yang ke dua adalah rekam jejak dari Fauzan Khalid hingga menjadi Bupati Lobar saat ini tidak memiliki cacat. “Terakhir adalah aspirasi masyarakat, termasuk hasil survei yang keluar beberapa waktu lalu cukup menjadi modal. Dan itu tidak bisa diragukan,” tutupnya kemudian.

Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dimintai tanggapannya atas dukungan PKS nampaknya tidak bisa berkata banyak. Fauzan berjanji akan bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi pengharapan masyarakat Lobar saat ini dan ke depan. “Apresiasi tinggi tentu saya berikan untuk PKS. Saya, secara ideologi dan theologies kebijakan saya mencerminkan kondisi Lobar. Baik itu dilihat dari azas proporsional dan azas keadilan mencerminkan bagaimana Lobar ini sesungguhnya,” jawabnya.

Mengenai dukungan partai politik, Fauzan menyatakan PKS merupakan partai kedua yang mengumumkan secara resmi dukungannya ke publik. Tak hanya itu, walaupun baru dua parpol yang mengumumkan dukungannya secara terbuka yakni PPP dan PKS, sebenarnya ada dua lagi partai yang secara resmi memberi dukungan melalui surat rekomendasi DPP yakni Nasdem dan PAN. “Untuk Golkar, secara fisik, SK belum saya pegang. Mudahan dalam waktu dekat ini sudah turun,” ujarnya.

Selain H. Fauzan Khalid, hadir juga Ketua DPD PKS Lobar H. Wahid Syahril, serta jajaran DPW PKS NTB seperti Ketua MPW PKS NTB TGH. Muharrar Mahfudz, Ketua Dewan Syariah DPW PKS NTB TGH. Satriawan Lc, Ketua Bidang Kesra DPW PKS NTB Hj. Nurul Adha dan beberapa pengurus inti DPW PKS NTB dan DPD PKS Lobar. (her)

“Tim penanggulangan kemiskinan harus turun dan tanggap terhadap persoalan semacam ini dan harus dijadikan prioritas. Jangan hanya menunggu data dari bawah, baik dusun dan desa,” kritik politisi PKS Hj. Nurul Adha, akhir pekan kemarin.

Wakil Ketua Komis IV DPRD Lobar ini mencontohkan ada kasus di Kediri Selatan. Di mana, ada seorang warga bernama Nuraini yang tinggal di gubuk kumuh dan sakit berat.

Menurutnya, kondisi semacam ini tim harus tanggap menangani, sebab bisa jadi data yang naik dari bawah berubah-ubah, sehingga warga yang seharusnya berhak diberikan seperti Inaq Nuraini tidak masuk.

Ia juga meyoroti kinerja Tim Percepatan Penanggulangan Ke-

miskinan bentukan Pemda yang belum maksimal. Untuk itu, pihaknya meminta bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kemiskinan, sehingga terjadi penurunan yang melambat hanya 0,65 persen, ia menilai Pemda tidak mau bekerja keras untuk mengejar target. “ Kalaupun target tidak tercapai tahun 2016, harusnya dilakukan evaluasi di mana titik lemahnya.

Bukan dengan cara menurunkan target, seharusnya kinerja yang perlu ditingkatkan dan dikencangkan,”jelasnya.

Ia juga mempertanyakan alasan pemda menurunkan target kemiskinan, karena masalah anggaran dan pencapaian penurunan kemiskinan tidak mencapai target tahun 2016 lalu. Menurut anggota DPRD asal Kediri ini tidak

(Suara NTB/her)

BELUM TERSENTUH - Salah satu warga miskin Inaq Nuraini yang belum tersentuh oleh pemerintah. Selain miskin, kondisinya juga sedang menderita sakit. seharusnya disikapi dengan miskinan mengacu Pemuta- gan Kemiskinan, sehingga bisa memangkas target kemiski- khiran Berbasis Data Terpadu ditanggulangi tahun 2018 mennan. Pemda seharusnya men- (PBDT), sehingga penanganan datang. Terkait evaluasi tergevaluasi secara menyeluruh, rumah kumuh, seperti Inaq hadap tim percepatan pengenbaik dari sisi anggaran, kiner- Nuraini harus mengacu PBDT. tasan kemiskinan pemda, jelasja SKPD, sasaran program “Ini masukan akan kita per- nya, terus melakukan evaluasi, hatikan, bisa masuk updating sehingga pemda pun memperbedan bentuk programnya. sar target kemiskinan menjadi Menjawab hal ini Kepala data PBDT,” imbuhnya.

Pihaknya akan mengkomuni- 16 persen lebih.“Aturan memboBappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi menegaskan terkait penan- kasikan hal ini ke SKPD terkait lehkan revisi target indikator,” ganan penanggulangan ke- yang masuk Tim Penanggulan- jawabnya. (her)

Sempadan Pantai di Sekotong Diduga Dikapling Pengusaha Luar Giri Menang (Suara NTB) Sempadan pantai di sepanjang wisata Sekotong di bagian barat diduga telah dikapling oleh oknum pengusaha dari luar.

Di sepanjang sempadan pantai bahkan sudah dipasang pagar pembatas menggunakan beton, sehingga menghalangi pemandangan pengunjung yang ingin menikmati keindahan pantai di wilayah setempat. Namun kondisi yang telah lama terjadi ini, seolah dibiarkan pemda.

Pasalnya sejauh ini belum ada langkah tegas dari Pemda menangani persoalan ini.

Demikian ditegaskan pelaku wisata sekaligus ketua pokdarwis Sekotong Barat, Sahnil ditemui akhir pekan kemarin.

Menurutnya, penembokan di sepadan pantai di kawasan

ini bukan persoalan baru namun telah lama terjadi, sehingga kondisi ini bukan marak lagi, namun sudah mengkhawatirkan para pelaku wisata di daerah setempat. Bahkan, jelasnya, kondisi ini dikeluhkan oleh para pelaku wisata dan wisatawan yang berkunjung ke Sekotong.

Selain menghalangi pandangan pengunjung, pemasangan pagar ini juga melanggar sempadan pantai. Menurutnya, bangunan tembok dan vila yang dibangun banyak yang liar lantaran tak berizin. Kalau pun berizin, jelas Sahnil, tentu melanggar ketentuan jarak sempadan pantai. Sebab jaraknya dengan sempadan pantai hanya 10 meter bahkan kurang. Sementara mengacu aturan jarak

dengan sempadan pantai seharusnya 30-50 meter.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, MEd., menyatakan terkait persoalan pantai yang ditembok bukan masalah Dinas Pariwisata saja, namun banyak pihak, yakni BKPRD dan Bappeda menyangkut RT RW serta penertiban ranah Satpol PP. Diakuinya dari aspek pariwisata, keberadaan bangunan ini sangat jelek sekali karena menutup akses pemandangan. “Di sini perlu peran multi stakeholder, jika memang terjadi pelanggaran serius di sana kita harus tangani bersama,” sarannya.

Menurutnya persoalan sempadan pantai, tidak saja terjadi di Lobar, namun terjadi secara masif di sejumlah tempat. (her)

Fauzan Tunjuk TGH. Muharrar Mahfudz Jadi Ketua Tim Pemenangan Giri Menang (Suara NTB) H. Fauzan Khalid resm menunjuk TGH. Muharrar Mahfudz sebagai Ketua Tim Pemenangan dari unsur relawan non partai. Fauzan memiliki relawan dinamakan “Tim Sopoq Angen” yang merupakan relawan dari unsur masyarakat.

Sabtu (14/10), Tim Sopoq Angen secara resmi dipimpin TGH. Muharrar Mahfudz untuk berjuang memenangkan paket Fauzan-Sumiatun (Zaitun) pada pilkada 2018 mendatang.

Penunjukan TGH. Muharrar Mahfudz sebagai Ketua Tim Sopoq Angen disampaikan langsung H. Fauzan Khalid yang saat itu didampingi beberapa perwakilan Tim Sopoq Angen di bawah komando Dr. H. Ahyar Fadli. “Tim (Sopoq Angen) ini di luar tim partai. Untuk tim dari parpol akan dibicarakan dengan partai pengusung lainnya,” katanya di sela-sela deklarasi dukungan PKS ke paket Zaitun di Lingkungan Asrama Putri Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri yang juga kediaman Ket-

ua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PKS NTB TGH. Muharrar Mahfudz.

Mengenai sosok dari TGH. Muharrar Mahfudz, Fauzan Khalid mengaku dirinya sangat sulit memberikan pujian. Menurutnya, tokoh agama yang satu itu sangat lengkap baik itu dari sisi keilmuannya di bidang agama, politik hingga pergaulan ke masyarakat banyak.

“Pertanyaannya sulit sekali saya jawab. Agak sulit saya memuji beliau, karena saking banyaknya,” katanya ketika ditanya alasan penunjukan Tuan Guru ini sebagai Ketua Tim Pemenangan.

Fauzan berharap keberadaan TGH. Muharrar Mahfudz sebagai Ketua Tim Sopoq Angen bisa membimbing dirinya dan tim dalam perhelatan demokrasi yang tinggal hitungan bulan tersebut. “Kami membutuhkan banyak bimbingan dari beliau (TGH. Muharrar Mahfudz). Beliau saya anggap mampu mengkoordinasikan tim pemenangan dan diterima oleh semua pihak, termasuk Partai Politik,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan Tim Sopoq Angen Dr. H. Ahyar Fadli menjelaskan pembicaraan untuk meminta TGH. Muharrar Mahfudz untuk menjadi Ketua Tim sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, kurang lebih satu bulan terakhir. “Tujuannya agar perjuangan kami lebih maksimal. Dan beliau akhirnya setuju,” katanya.

Menanggapi penunjukan dirinya sebagai Ketua Tim Sopoq Angen, TGH. Muharrar Mahfudz dengan tegas mengatakan bdirinya secara pribadi ingin memberi kontribusi yang positif bagi Kabupaten Lobar.

Mengenai bersedianya dia menjadi Ketua Tim Sopoq Angen, Muharrar mengakui bahwa pribadi dari Fauzan Khalid yang membuat dirinya luluh. Menurut dia, Fauzan merupakan tipikal orang yang enak, baik bergaulnya, santunnya dan terpenting taat beribadah. Satu hal yang tak kalah penting adalah, Fauzan Khalid orangnya bersih tidak memiliki rekam jejak tertimpa kasus hukum. (her)

PKS Pendaftar Kelima

Berkas PPP dan PDIP Dikembalikan KPU Giri Menang (Suara NTB) Jumlah partai politik (parpol) yang menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU Lombok Barat (Lobar) hingga Minggu (15/10) sudah banyak.

Namun baru empat parpol yang diterima berkasnya, antara lain Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Hanura dan Nasdem. Sedangkan sisanya parpol besar seperti PDIP,PPP PAN dan Gerindra serta Berkarya berkasnya dikembalikan. Pengembalian ini sesuai Sistem Informasi Parpol Politik (Sipol) yang diberikan DPP ke KPU RI. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi pendaftar ke lima di KPU. Kedatangan pengurus dan kader PKS Mingu (15/10) siang diiringi musik Islami, rudat atau zikir zaman.

Pendaftaran dipimpin Ketua Umum DPD PKS Lobar, H. Wahid Syahril Lc. Mereka membawa 922 KTA persyaratan yang diserahkan KPU. Jumlah ini melampaui dari target yang diwajibkan 713 KTA. Kedatangan pengurus PKS ini disambut Komisioner KPU Lobar, Suhardi, SH., sekitar pukul 14.00 Wita.

Ketua Umum DPD PKS Lobar, H Wahid Syahril menjelaskan, PKS merupakan parpol lama yang berdiri sejak 1999.

Artinya partai lama yang tentu memiliki azam permohonan kepada Allah dan masyarakat agar PKS menjadi pantai lebih besar dan pemenang di Pileg tahun 2019 mendatang. “Kami menyerahkan KTA sebanyak 922, dari target 713 KTA oleh KPU,” jelasnya.

Ia mengakui, cukup banyak masyarakat yang membawa persyaratan ingin menjadi pengurus dan kader PKS baik yang langsung ke DPD dan lewat struktur di desa. Masyarakat, jelasnya, mengajukan mendapatkan KTA, namun karena sipol ini hanya bisa menerima KTP eletronik saja, selain itu tidak bisa masuk sistem, sehingga menjadi kendala.

Para pengurus yang ikut ke KPU, jelasnya, anggota DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, Zul Pahmi, Wakil Ketua Umum DPD PKS Lobar Mirsani Lc, dan Sekretaris Umum Saeful Muslim, M.Si, Bendum, Sukartini, ST serta Bidang Kaderisasi Haris Budianto.

Pihaknya menargetkan pada Pileg tahun depan, paling tidak kader PKS mampu duduk di semua dapil. Minimal jelasnya, hal itu menjadi target. Komisioner KPU Lobar, Suhardi menjelaskan, hingga saat ini sudah lima parpol yang menyerahkan KTA. (her)

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Ketua Umum DPD PKS Lobar, H.Wahid Syahril menyerahkan berkas ke Komisioner KPU Lobar Suhardi, Minggu (15/10).

SUARA NTB Senin, 16 Oktober 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Fokus Tahun Depan, Koneksikan Destinasi Unggulan dengan Event Wisata

Rekanan Lokal Dijatah Tiga Paket Proyek Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjanji akan melakukan pemerataan pemberian paket proyek penunjukan langsung (PL) kepada rekanan pengusaha lokal. Karena itu bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyiapkan aturan main agar hal tersebut benar-benar terealisasi secara kerkeadilan.

Bupati menyatakan, melalui tim monitoring dan evaluasi (Monev) proyek PL setiap rekanan lokal akan dipastikan mendapatkan paket pekerjaan dari pemerintah. Setiap rekanan lokal akan mendapatkan maksimal 3 paket pekerjaan yang tersebar di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada.

“Kita sudah lakukan hitung-hitungan. Jadi setiap rekanan hanya akan kita batasi tiga pekerjaan saja,” tegasnya.

Pembatasan jumlah pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam satu waktu oleh rekanan lokal itu didasari atas jumlah paket yang disiapkan pemerintah. Menurut bupati, hal utama pembatasan itu juga untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan harapan pemerintah.

“Kalau lebih dari itu (tiga pekerjaan) saya kira rekanan akan sulit mengaturnya. Kalau sudah begitu jaminan kualitasnya pasti akan diabaikan,” sebutnya.

Selain membatasi, bupati juga mengingatkan agar rekanan lokal tidak melakukan praktik membeli paket proyek dari pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak.

Pemerintah katanya, melalui tim akan mengetahui praktik tersebut karena setiap rekanan yang telah mendapatkan pekerjaan akan terdata dalam sistem.

“Kalau mereka sudah dapat tiga dan membeli paket lagi akan ketahuan. Karena begitu masuk sistem nama perusahaan akan kelihatan kalau sudah mendapatkan pekerjaan.

Dan itu akan kita batalkan,” tegasnya.

Bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaa paket PL, bupati berharap agar mengikuti aturan yang ada. Caranya membentuk perusahaan sendiri sehingga dapat mengerjakan paket proyek yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka.

“Jumlah perusahaan rekanan di sini masih sangat sedikit. Baru sekitar 150 perusahaan sementara paket PL yang kita siapkan jumlahnya mencapaiu ribuan per tahun. Jadi kalau mau dapat buat perusahaan sendiri,” sarannya seraya menambahkan, agar masyarakat juga menghindari praktik “pinjam bendera.”

“Pinjam bendera (meminjam perusahaan) itu merugikan.

Pertama jelas merugikan pemerintah karena biaya meminjam bendera itu ada dan pasti akan mengambil dari uang proyek. Dan kedua merugikan bagi pemilik perusahaan karena kalau bermasalah, pemilik perusahaan yang akan bertanggung jawab, bukan si peminjam bendera yang melaksanakan pekerjaan,” beber bupati.

Terakhir bupati berharap, rekanan lokal terus meningkatkan kapasitasnya mengingat ke depan masih banyak program pekerjaan yang disiapkan pemerintah dalam rangka pemenuhan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tingkatkan terus grade perusahaannya supaya bisa mengerjakan proyek yang lebih besar lagi.

Jangan terus-terusan mengandalkan proyek PL karena yang tender juga banyak dan untuk bisa dapat itu kualifikasi peruhahaan harus bagus juga,” pungkasnya. (bug)

”

Kalau mereka sudah dapat tiga dan membeli paket lagi akan ketahuan H. W. Musyafirin

Halaman 6

(Suara NTB/arn)

BERKAS - Penyerahan berkas oleh Ketua DPC Nasdem, H. Asaat Abdullah kepada Yuyun selaku Komisioner KPU Sumbwa, disaksikan Ketua Panwaslu Sumbawa, Samsi Hidayat.

Jelang Tutup Pendaftaran

Baru Lima Parpol yang Diterima KPU Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sampai Minggu (15/10) sore, atau sehari jelang penutupan pendaftaran Parpol di KPU, baru ada lima Parpol yang berkas kelengkapannya diterima KPU Sumbawa. Sementara dua parpol lain yang telah mendaftar berkasnya dikembalikan lagi untuk diperbaiki.

Sebagaimana disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbawa, Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, saat dikonfirmsasi Suara NTB, lima partai yang berkasnya telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU yakni, PDI P, Nasdem, Perindo, Partai Berkarya dan PKS. Data di aplikasi SIPOL telah sesuai dengan berkas ecara manual.

“Berkas dokumen pendaftaran partai ini dapat diterima,

karena KTA dan KTP serta hardcopy sesuai dengan softcopy data SIPOL,” terangnya.

Penyerahan berkas ini dilakukan oleh pengurus DPC/ DPD Parpol masing masing.

Bahkan ada yang datang membawa pasukan lengkap.

Seperti Nasdem yang langsung diserahkan Ketua DPD Nasdem Sumbawa, H. Asaat Abdullah S.T. Begitu pula PPP, langsung datang Ketua DPC, Rusli Manawari bersa-

ma jajaran pengurusnya.

Sementara dua parpol ikut mendaftar, namun berkasnya dikembalikan untuk perbaikan yakni, Hanura dan PPP. Untuk dilengkapi kembali keesokan harinya. Mengingat jadwal penutupan pendaftaran Parpol di KPU sesuai jadwal hingga Senin 16 Oktober 2017. Jadi masih ada waktu sehari lagi bagi Parpol mendaftar sebagai peserta pemilu legislatif 2019. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bidang Destinasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa, M. Irfan S.P, M.M, menyatakan fokus tahun depan, melakukan pembenahan destiasi wisata unggulan. Yang kemudian dikoneksikan dengan berbagai event budaya dan pariwisata di lokasi obyeknya langsung. Agar ada penguatan dari sisi sarana, aksesibilitas dan gerakan masyarakat dalam pelibatan pariwisata.

“Ada beberapa obyek wisata unggulan yang perlu diintervensi. Baik dari sisi pembenahan sarana maupun penyelenggaraan event. Agar ada satu kesatuan, dengan lebih mendekatkan event di objek wisata. Itu fokus kita tahun depan,” kata Epun, panggilan akrabnya, Minggu (15/10).

Pada saat yang sama, pihaknya juga akan melakukan penguatan dari sisi kapasitas sumber daya manusia. Terutama para pelaku wisata, khusunya pelibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai event. Begitu pula secara kelembagaan Pokdarwis akan terus dibina. Agar turut melakukan pengelolaan destinasi. Pengunjung atau wisatawan juga akan betah berada di destinasi tersebut, melalui komunikasi yang

baik dengan masyarakat. Sapta Pesona parwisata betul betuldijalankan.

Beberapa obyek unggulan yang menjadi prioritas tahun depan, seperti Gili Dewa, yang berada di gugusan pulau pulau kecil di kecamatan Empang dan Tarano. Yang menawarkan keindahan dan panorama alam. Termasuk keunikan dari fenomena alam di sekitarnya.

Selanjutnya Gili Tapan, pulau yang berpunghuni sebagai bagian dari pengembangan pulau pulau kecil. Masyarakat yang tinggal di Pulau Tapan, harus dibekali dengan baik. Agar wisatawa tertarik dan betah berada di Gili Tapan.

Tak terlupakan juga pengembangan jalur lingkar utara SAMOTA. Terutama sepanjang pesisir Ai Bari, Ulu Air, Limung dan sekitanya.

Yang perlu dilengkapi dengan fasilitas dasar pariwisata.

Terutama kebutuhan air minum dan listrik. Di Limung juga telah ada gaziboo atau tempat peristirahatan bagi tamu sebelum ke Pulau Moyo.

“Dari Limung ini sangat dekat ke Pulau Moyo. Jadi daratannya peru dibenahi minimal ada selter dan homestay dengan panorama alam di sekitarnya yang tidak kalah menarik. Kita akan mulai dari hal hal kecil,” tukasnya Epun. (arn)

Pengerjaan Dermaga Sebotok Dimulai Pekan Depan Sumbawa Besar (Suara NTB)Proyek Dermaga Sebotok, Desa Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas dalam waktu dekat akan dikerjakan. Proyek tersebut mulai dikerjakan pekan depan setelah kapal tongkang (pengangkut material) tiba dalam dua hari mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Ir. Mukmin yang dikonfirmasi, Minggu (15/10).

Dijelaskannya, sejauh ini sudah dilakukan sejumlah kegiatan persiapan di lokasi dermaga.

Seperti pengukuran kondisi site, menentukan lokasi akses sementara untuk penurunan mate-

rial dari kapal tongkang, dan persiapan lokasi untuk pekerjaan. Kemudian pembuatan tempat tinggalnya para dan shop drawing sudah diserahkan kepada konsultan pengawas untuk melakukan beberapa perbaikan.

“Sejumlah persiapan di lokasi sudah dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, kata Mukmin, semua material termasuk alat berat untuk bekerja sudah dimobiliasi melalui jalur darat. Dimana material tersebut sudah berada diatas kapal tongkang. Dari informasi yang diterima, kapal tongkang akan tiba dalam dua hari mendatang. Setelah material dan alat berat tiba, maka akan langsungh dilakukan p-engerjaan.

“Berdasarkan laporan tenaga lapangan kontraktor, semua material termasuk alat berat sudah ada di atas kapal tongkang.

Dalam dua hari ini akan tiba. Insya Allah pengerjaan akan langsung dilakukan minggu depan,” terangnya.

Seperti diberitakan, Dermaga Sebotok rencananya akan dijadikan dermaga rakyat dengan maksud memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat dalam hal transportasi laut. Karena dermaga yang sudah ada kondisinya sudah cukup tua. Proyek dermaga ini dananya senilai Rp 9,5 miliar.

Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementrian PDT. (ind)

Diversifikasi Pangan akan Dimaksimalkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa Barat akan memaksimalkan program diversifikasi pangan yang ada di masyarakat.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah-satu cara supaya masyarakat tidak bergantung pada pangan yang berasal dari beras saja melainkan bisa dari pangan-pangan yang lain.

Kepala DKP Sumbawa Barat Ir. Alimin M. Si, kepada Suara NTB, Sabtu (14/10) mengatakan, meskipun stok pangan khsususnya beras sangat melimpah di Sumbawa Barat, tetapi perlu ada upaya untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat untuk menkonsumsi beras. Mengingat potensi pangan non beras di KSB ini masih sangat melimpah. Diakuinya memang pemanfaatan umbi umbian khususnya sebagai bahan pangan sumber karbohidrat non beras masih sangat rendah.

Hal ini terjadi karena ada persepsi di masyarakat bahwa pangan lokal adalah pangan kelas rendah. Tetapi sebenarnya sumbangan energi yang diberikan oleh kelompok umbi umbian setarah dengan energi yang dihasilkan oleh nasi.

“Mindset tersebut harus kita ubah sehingga, kita tidak sangat bergantung pada beras,” ungkapnya.

Dikatakannya, program diversifikasi pangan ini dimaknai sebagai suatu upaya untuk memaksimalkan pangan olahan yang berasal dari makanan non beras dengan tetap mempertahankan gizi yang seimbang.

Seperti makanan yang berasal dari olahan jagung, umbi-umbian, singkong dan gadung yang banyak terdapat di masyarakat. Karena hal tersebut akan mengacu kepada gaya hidup sehat, cerdas serta produktif. Bahkan keberagaman ini nantinya juga diharapkan bisa meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat serta meningkatkan lapangan kerja rumahan baru bagi masyarakat itu sendiri.

“Kita berharap melalui program diversifikasi pangan yang sudah kita canangkan, bisa menjadi tolak ukur untuk mengurangi ketergantungan masyarakat akan beras,” tandasnya. (ils)

M. Irfan

Gudang di Eks Kejari Dibobol, Tiga Dus BB Tramadol Raib Kota Bima (Suara NTB) – Salahsatu gudang di eks kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima yang juga dijadikan tempat menyimpan Barang Bukti (BB), dibobol kawanan pencuri. Tiga karung BB berisi tramadol serta dua dus berisi rokok raib dibawa kabur.

“Kejadiannya terjadi pada Sabtu (14/10), dinihari sekitar pukul 03.00 wita, dan sudah dilaporkan ke Mapolres Bima Kota,” kata Kasubag Humas Polres Bima, Ipda Suratno.

Suratno mengaku, kejadian tersebut telah dilaporkan oleh salahseorang pejabat Kejari setempat, I Wayan Suryawan, yang juga menjadi korban pengancaman oleh kawanan pencuri.

“Laporannya tentang tindak pencurian dan pengancaman ini akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Menurut Suratno, berdasarkan isi laporan, kasus pencurian tersebut bemula, ketika korban mendengar suara pintu gerbang kantor berbunyi. Mendengar hal itu,

korban keluar untuk melakukan pengecekan.

“Namun belum sampai di gerbang korban tiba-tiba diancam oleh pelaku yang tidak dikenal menggunakan senjata tajam jenis parang,” ujarnya.

Mendapat ancaman tersebut, korban saat itu mengaku tak berdaya, sehingga pencuri yang jumlahnya lebih dari satu orang itu, langsung menuju ke sebuah gudang penyimpanan BB dan membongkarnya secara paksa.

“Dari gudang ini para pelaku mengambil tiga karung berisi tramadol serta dua kardus rokok. Setelah itu mereka melarikan diri,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal S.Ik, mengaku kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Kawanan pencuri tersebut masih ditelururi identitasnya.

“Perkara ini, pelapor dan saksi sudah dimintai keterangan. Kami juga sudah melakukan olah TKP. Yang jelas kasusnya masih dalam penyelidikan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

DIBOBOL - Gudang penyimpanan BB di kantor eks Kejari Raba Bima, yang dibobol kawanan pencuri, Sabtu (14/10) dinihari.

Pesona

SUARA NTB Senin, 16 Oktober 2017

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram masih menjadi tempat atau destinasi tujuan wisatawan. Dalam memajukan pariwisata di NTB, para pelaku usaha berupaya untuk membantu pemerintah dalam menyediakan fasilitas. Salah satunya penginapan yang menjadi salah satu kebutuhan utama wisatawan. Sehingga telah dibuka hotel baru berlantai dua dengan 50 kamar yang disediakan, yaitu Hotel Puri Indah Subak. Hotel ini berada di Jl. Subak IV No. 6 Cakranegara, Kota Mataram.

“Kami melakukan promo harga hingga akhir tahun ini. Karena ini hotel baru dibuka dan baru beroperasi. Kami berharap banyak tamu yang datang menginap, khususnya wisatawan,” kata Manager Hotel Puri Indah Subak Eko Yuwono, di Mataram, Sabtu (14/10).

Hotel Puri indah memiliki 50 kamar dengan tipe superior. Di hotel ini juga ada ruang pertemuan dengan kapasitas hingga 80 orang.

Sehingga tamu yang memiliki agen-

Di hotel ini juga ada restoran yang buka hingga pukul 22.00 Wita.

Tidak saja tamu hotel, namun masyarakat juga dapat memesan makanan di restoran hotel ini.

Apalagi harga-harganya pun cukup terjangkau. Terlebih hidangan yang disajikan pun memiliki cita rasa yang nikmat. Karena dimasak dan dihidangkan oleh chef profesional.

“Sementara kita bukanya sampai jam 10 malam. Nanti menumenu makanan yang ada di Pon-

da pertemuan tertentu dapat menggunakan fasilitas yang ada di Hotel Puri Indah Subak ini. Terlebih terdapat banyak kamar yang disediakan untuk menginap para peserta suatu pertemuan.

“Untuk kamar kami promosi hingga Desember dengan harga Rp 250 ribu permalam. Ini menjadi bentuk penghargaan kepada para tamu yang menginap di tahun pertama beroperasinya hotel Puri Indah Subak,’’ ujarnya.

Halaman 7

nya. Fasilitas di masing-masing kamar pun terbilang cukup lengkap.

Sesuai dengan standar dan menggunakan properti yang memang sudah berstandar.

“Memang kebanyakan twin bed.

Jadi kalau ada yang melakukan pertemuan hingga puluhan orang, satu kamar bisa dihuni berdua,”

dok Es Krim Moncheri Kafe Mataram akan didapatkan juga di sini,” ujarnya.

Hotel ini dibangun di atas tanah seluas seribu meter persegi dan memiliki dua lantai. Selain kamar, fasilitas yang disediakan oleh Hotel Puri Indah Subak juga berupa musala dan beberapa fasilitas lainnya. Sehingga tamu muslim tidak perlu khawatir akan kebutuhannya dalam beribadah.

“Kami punya musala yang dapat digunakan oleh setiap tamu yang datang ke Puri Indah Subak,” ujarnya.

Sementara itu, untuk tipe kamar sendiri lebih banyak berupa kamar dengan twin bed. Sehingga sangat cocok untuk tamu yang ingin menginap bersama rekan atau keluarga-

ujarnya.

Beroperasinya Hotel Puri Indah Subak diharapkan dapat membantu dalam memajukan pariwisata daerah, terutama Kota Mataram.

Sehingga tidak ada lagi cerita tentang wisatawan yang sulit mendapatkan kamar saat berkunjung ke Kota Mataram. Kehadiran Puri Indah Subak diharapkan mampu melengkapi kebutuhan wisatawan akan penginapan.

“Tentu saja kami berharap ini bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk membantu pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata.

Karena bagaimanapun fasilitas berupa penginapan ini sangat penting. Apalagi wisatawan sudah menempuh perjalanan jauh dan butuh tempat untuk mengistirahatkan diri,” ujarnya.

Kedepannya akan dilengkapi pula berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sehingga semua kebutuhan tamu atau wisatawan dapat terpenuhi dan bisa didapatkan saat menginap di Hotel Puri Indah Subak. Eko juga mengajak masyarakat atau wisatawan untuk menikmati promo yang diberikan hingga akhir Desember mendatang. (lin/*)

Manager Hotel Puri Indah Subak, Eko Yuwono

Tampak depan Hotel Puri Indah Subak.

Kamar mandi di tiap kamar Hotel Puri Indah Subak.

Restoran Hotel Puri Indah Subak.

(Suara NTB/ist)

Kamar dengan twin bed.

(Suara NTB/ist)

Ruang pertemuan di Hotel Puri Indah Subak.

Lobi Hotel Puri Indah Subak.

(Suara NTB/ist)

Tempat hidangan makanan di Restoran Hotel Puri Indah Subak.

(Suara NTB/ist)

Ruang pertemuan dengan kapasitas 80 orang.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kamar di Hotel Puri Indah Subak.

SUARA NTB

Senin, 16 Oktober 2017

Halaman 8

Pilkada Lotim

Dua Kubu PPP Bersatu Dukung Sukma Mataram (Suara NTB) Pada Pilkada Kabupaten Lombok Timur, dua kubu PPP, yakni PPP pimpinan Romahurmuziy dan Djan Faridz, berada dalam satu barisan, karena mereka kompak mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, H. M. Sukiman Azmi dan H. Rumaksi SJ (Sukma).

Hal itu diketahui, setelah masing-masing pimpinan partai ber-

lambang Ka’bah itu, mengumumkan arah dukungannya pada pasan-

gan SUKMA. Hj. Wartiah, Ketua DPW PPP kubu Romahurmuziy,

sudah lebih dulu mengumumkan mendukung pasangan Sukma.

“Kita mendukung pasangan Sukma di Lombok Timur, jadi saya perkirakan dukungan kita sama.

Lotim satu kubu, saya dengar mereka juga dukung Sukiman,” ujar Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, H. Muhammad, SH., kepada wartawan, Minggu kemarin.

Sedangkan untuk Pilkada Kota Bima dan Kabupaten Lombok Barat, Muhammad belum bisa memastikan, apakah PPP juga akan kembali bersama-sama dalam satu barisan mendukung pasangan calon yang sama atau tidak. Sebab, sampai saat ini pihakn-

ya masih belum memutuskan arah dukungan di dua daerah yang juga akan menggelar pilkada serentak 2018 itu.

Muhammad, hanya memastikan dirinya bahwa untuk Pilkada NTB, kedua kubu PPP dipastikan tidak dalam satu barisan. Mereka akan berhadap-hadapan. Sebab masing-masing kubu telah menjatuhkan dukungan pada bakal calon yang berbeda. Dimana kubu Romahuemuziy yang dipimpipin oleh Hj. Wartiah, telah memutuskan mendukung pasangan balon H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi. Sedangkan PPP kubu Djan Faridz, yang dipimpin Muhammad, mendukung pasangan Suhaili FT - Muh. Amin.

“Kalu di NTB kita berbeda, karena kan kita dikung H. SuhailiAmin, mereka dukung Pak AhyarMori,” tegas Muhammad.

Namun demikian, Muhammad mengimbau pada pasangan calon yang didukung oleh PPP supaya berhati-hati. Sampai saat ini status hukum keberadaan PPP masih dalam keadaan dualisme. Kedua kubu sama-sama memiliki alas hukum untuk mengajukan calon.

Sementara itu untuk SK DPP akan segera terbit, sebab PPP NTB sudah mengajukan surat rekomendasi ke DPP. “Sudah saya ajukan ke DPP, tinggal tunggu keluar saja,” ucapnya. (ndi)

Jelang Akhir Pendaftaran

Baru Satu Parpol yang Memenuhi Syarat

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah membuka pendaftaran bagi partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, sejak 3 Oktober lalu. Namun hingga jelang penutupan masa pendaftaran pada 16 Oktober besok baru Partai Perindo yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi tahap pertama.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Loteng, Zaeroni, kepada Suara NTB, Sabtu (14/10), mengatakan hingga Jumat (13/10), baru dua parpol yang sudah mendaftarkan diri.

Masing-masing Partai Perindo dan Partai Serikat Indonesia (PSI). Namun setelah dilakukan verifikasi syarat-syarat administrasi, masih terdapat kekekurangan.

Sehingga oleh KPU Loteng, sudah mengembalikan berkas dan dokumen kedua parpol bersangkutan, untuk dilengkapi kembali. “Nah terakhir, Partai Perindo sudah mengembalikan berkas dan dokumen ke KPU Loteng. Dan, akhirnya dinyatakan lolos administrasi tahap pertama.

Adapun PSI belum mengembalikan berkas dan dokumennya ke KPU Loteng,” terangnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa persyaratan utama yang mesti dipenuhi parpol untuk bisa dinyatakan lolos verifikasi administrasi tahap pertama. Selain dokumen terkait identitas parpol bersangkutan, juga harus bisa memenuhi persyaratan jumlah minimal anggota parpol.

Dimana dengan jumlah penduduk Loteng lebih dari 1 juta jiwa, maka jumlah anggota parpol yang diserahkan minimal seribu orang. Dengan dilampiri kartu anggota dan KTP anggota parpol bersangkutan. Kalau kemudian hanya ada nama tapi tidak ada kartu anggota serta KTP, maka anggota tersebut dianggap tidak ada.

“Untuk persyaratan tersebut Partai Perindo sudah bisa memenuhinya. Data anggota serta kartu anggota dan KTP anggota bersangkutan pun sudah sesuai dengan data yang diserahkan ke KPU Loteng,” jelasnya.

Terhadap parpol yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi tahap pertama, selanjutnya akan melalui tahap verifikasi faktual. Pada tahap ini, KPU Loteng akan turun ke lapangan untuk mensurvei dan mengecek keabsahaan daftar anggota yang diajukan parpol bersangkutan. Apakah memang benar terdaftar sebagai RUPA-RUPA anggota dan mendukung parpol tersebut.

Tapi tidak semua anggota DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KO- parpol yang akan diverifikasi.

MPLEKS PERTOKOAN LON- Hanya sekitar 10 persen dari CENG MAS BERTAIS BER- daftar anggota yang diajukan.

MINAT HUB. 081907815224 “Misalnya daftar anggota yang diajukan oleh parpol berBonris Cake and Pastry Disc sangkutan sebanyak 1.200 or20% off , 23-29 September ang. Maka yang akan disurvei 2017, Promo Dahsyat u/Bon- hanya 120 orang secara acak,” ris (Bolu Na Artis)Bisa di da- jelasnya. patkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

LOWONGAN PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

(Suara NTB/kir)

BERKAS PENDAFTARAN - Pengurus parpol mengurus berkas pendaftaran parpol di Kantor KPU Loteng.

Kalau kemudian dari hasil survei ternyata kurang dari 100 orang yang menyatakan sebagai anggota dan pendukung parpol bersangkutan, maka parpol tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat. Dengan cara, menyerahkan kembali daftar anggota baru sebanyak jumlah yang diserahkan pada tahap pertama.

Daftar anggota baru itu nantinya juga akan divalidasi kembali. “Jika pada tahap ini, parpol bersangkutan tidak memenuhi syarat, maka KPU Loteng akan mengeluarkan rekomendasi kalau parpol bersangkutan dinyatakan tidak

terdaftar sebagai parpol di Loteng,” ujarnya.

Namun demikian, tidak berarti parpol tersebut tidak bisa ikut pemilu. Karena bisa jadi, parpol tersebut lolos verifikasi di daerah lain. “Jadi memang proses yang harus dilalui oleh parpol untuk bisa dinyatakan sah dan terdaftar sebagai parpol peserta pemilu tahun 2019, cukup panjang,” imbuh Zaeroni.

Lalu bagaimana dengan parpol lama? mantan Ketua Panwaslu Loteng ini, mengaku tetap harus mendaftar ke KPU Loteng. Dengan ketentuan yang sama pula. Tapi kalau sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi tahap pertama, langsung dinyatakan sah sebagai parpol peserta pemilu. Tidak perlu melalui tahapan verifkasi faktual layaknya parpol baru. “Istilahnya kalau parpol lama hanya daftar ulang saja,” pungkas Zaeroni. (kir)

SALON

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner .

JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

SUARA NTB

Senin, 16 Oktober 2017

Halaman 9

Bakesbangpoldagri NTB Gelar Lokakarya Wawasan Kebangsaan Bagi Perempuan

(Suara NTB/nas)

Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. L. Syafii saat membuka bimtek tentang Pemilukada yang melibatkan Kadus dan Toma, Sabtu (14/10).

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Kesbangpoldagri NTB telah sukses menggelar Lokakarya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) bagi Perempuan se-Pulau Lombok. Lokakarya itu dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB H. Lalu Syafi’I bertempat di Kota Mataram pada Sabtu (14/10).

Ia mengatakan bahwa peranan perempuan sangat besar di dalam berbangsa dan benegara. Sehingga perempuan, khususnya perempuan di NTB harus diberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki wawasan kebangsaan. Sehingga dapat tercipta kehidupan bernegara yang aman dan penuh kasih sayang. Sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan merupakan mitra Pemda dalam pembangunan, khususnya pembangunan keluarga yang sejahtera.

“Perempuan ini kan punya banyak pengaruh dalam kehidupan. Sehingga perlu dipupuk wawasan kebangsaannya, sehingga bisa menjadi pilar dalam menjaga ketertiban. Ibu-ibu terutama, mereka ini memiliki kekuatan yang bebeda, sehingga diharapkan dapat terus menjadi partner dalam memajukan bangsa,” kata Syafi’I, di Mataram, Sabtu (14/10).

Apalagi Indonesia mengharuskan setiap warga negaranya untuk hidup dan memperjuangkan empat konsensus dasar. Diantaranya, UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar ini diharapkan dapat terus dikuatkan dengan adanya peran wanita di dalamnya.

Wawasan kebangsaan memang menjadi hal yang kurang populer.

Apalagi jika di tengah masyarakat timbul sikap individualis serta solidaritas yang sempit karena berdasarkan suku, agama, rasa dan adat istiadat. Masalah-masalah itu dapat diatasi salah satunya dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya wawasan kebangsaan. Sehingga hal-hal yang menjadi persoalan di tengah masyarakat dapat teratasi, terutama oleh kaum perempuan.

“Kemajemukan yang kita miliki ini merupakan kekayaan. Sehingga kita harus bersyukur dan harus menjadikan itu sebagai kekuatan positif. Disinilah peran perempuan atau ibu-ibu sebagai bagian dari partener pemerintah dalam membangun kekuatan

positif itu pula,” ujarnya.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan itu adalah Pemerhati Budaya Sasak H.Lalu Anggawa Nuraksi dan Direktur Pascasarjanan IPDN Jatinegara Dr. Samara Lukman, MA. Lalu Anggawa memberikan materi berupa aktualisasi kearifan lokal Suku Sasak dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai faslsafah dasar dan dasar Negara. Sedangkan Dr. Samara memberikan materi tanteng pentingnya keharmonisan dalam berumah tangga dan toleransi serta tenggang rasa dalam bermasyarakat.

“Kita berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan semangat baru bagi perempuan di NTB dalam menjaga wawasan tentang kebangsaannya,” tandasnya. (lin/*)

(Suara NTB/lin)

Para peserta Lokakarya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Perempuan se-Pulau Lombok.

Suasana bimtek tentang Pilkada yang digelar Bakesbangpoldagri NTB dengan melibatkan Kadus dan Toma, Sabtu (14/10).

Wujudkan Pilkada Berkualitas dan Berintegritas, Bakesbangpoldagri NTB Bimtek Kadus dan Toma Mataram (Suara NTB) Untuk mewujudkan Pemilukada berkualitas dan berintegritas di NTB tahun 2018 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada kepala dusun (kadus) dan tokoh masyarakat (toma) di daerah ini.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Fave Hotel Mataram, Sabtu (14/10) dengan menghadirkan pembicara mantan Sekretaris KPU Pusat, Prof. Arif Rahman Hakim, KPU dan Bawaslu NTB. Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H.L.Syafi’I,MMyangdikonfirmasiSuara NTB menjelaskan pihaknya menginginkan Pemilukada serentak 2018 menda-

tang semakin berkualitas dan berintegritas. Baik dari sisi persiapan, pelaksanaan dan hasilnya.

“Karena Pemilukada ini arena memilih pemimpin. Bagaimana pemimpin itu dipilih sesuai hati nurani. Begitu dia dipilih maka didukung oleh masyarakat. Jadi, tidak mengecewakan pemilih,” kata Syafi’I. Menurutnya, peran Kadus dan Toma dalam Pemilukada sangat penting.

Karena merekalah yang paling memahami masalah pada saat Pemilu maupun Pemilukada. Sehingga, Bakesbangpoldagri memberikan bimtek Pemilukada 2018 kepada para Kadus dan Toma yang ada di NTB. Dengan Bimtek ini diharapkan para

Kadus dan Toma dapat menanyakan seluruh regulasi yang berkaitan dengan Pemilukada. Karena para narasumber yang dihadirkan merupakan para pembuat regulasi, baik itu KPU maupun Bawaslu.

Bimtek para Kadus dan Toma ini diharapkan juga dapat meningaktkan angka patisipasi masyarakat dalam Pemilukada mendatang.

Syafii menyebutkan pada Pemilukada sebelumnya, angka partisipasi pemilih di NTB mencapai 73 persen.

Angka ini melebihi target yang ditetapkan sekitar 71 persen. Dalam Pemilukada 2018 mendatang, angka partisipasi pemilih ditargetkan dapat mencapai 73 persen. (nas/*)

(Suara NTB/lin)

Foto bersama Kepala Bakesbangpoldagri NTB bersama pemateri.

Alcatraz ”Selamatkan” Gubernur NTB Cup V Mataram (Suara NTB) Tim Alcatraz berhasil menyelamatkan Piala Bergilir Gubernur NTB Cup dari rengkuhan klub asal negeri jiran, Malaysia. Alcatraz yang merupakan klub futsal asal NTB, sukses menundukkan klub GBFC Malaysia sehingga piala bergilir Gubernur NTB Cup tidak sampai diboyong ke luar negeri oleh GBFC.

(Suara NTB/fan)

TROFI - Tim Alcatraz berpose bersama trofi juara di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (15/10).

Gelar juara bergengsi itu sukses diraih oleh anak-anak Alcatraz setelah menaklukan GBFC Malaysia dengan skor 3-2 di laga final yang dihelat di sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (15/10) kemarin. Alcatraz pun tampil sebagai kampiun dalam Turnamen Futsal Internasional Gubernur NTB Cup V 2017 tersebut.

Tiga gol kemenangan Alcatraz dicatatkan oleh Fandi Hidayat, Panji dan Gian Far-

Tiga Tahun Sudah SPBN Jambu Mangkrak Dompu (Suara NTB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Jambu yang dibangun Kementrian Kelautan dan Perikanan di daerah pelabuhan Jambu Kecamatan Pajo sekitar tahun 2013 lalu hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan. Bahkan proyek yang menghabiskan anggaran milyaran tersebut kini kondisinya sudah banyak yang rusak akibat tidak terurus.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir Wahidin kepada Suara NTB, Minggu (15/10) kemarin, mengakui, sejak dibangun tahun 2012 – 2014 lalu SPBN Jambu belum dimanfaatkan karena masih ada alat di pompa yang belum terpasang.

“Masih ada perangkat yang belum dipasang. Belum diselesaikan pemasangan pompanya. Saat dikoordinasikan, dijanjikan akan diselesaikan.

Tapi sampai sekarang kita tunggu belum datang (pasang alatnya),” jelas Wahidin.

Wahidin mengaku, proyek pembangunan SPBN ini merupakan proyek dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. Pihaknya hanya penerima manfaat. Karena dirinya tidak terlibat dalam proyek pembangunan SPBN, sehingga tidak mengetahui proses penyelesaiannya. “Kita ndak tahu, apakah sudah diserah-

kan (ke Pemda Dompu) atau tidak,” katanya.

SPBN yang dibangun saat kepemimpinan Sharif Cicip Sutarjo selaku Mentri Kelautan dan Perikanan tahun 2011 – 2014 ini semula akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk mengelolanya. Akibat belum selesaikan dikerjakan, mekanisme pengurusan BBM di Pertamina juga terhambat. Kondisi ini diperparah oleh adanya keberatan

dari koperasi pengelola hutan kerakyatan di sekitar Jambu dengan melaporkannya ke Polda NTB. Padahal keberadaan SPBN ini sangat dibutuhkan para nelayan. Terlebih pelabuhan Jambu menjadi daerah sandarnya kapal – kapal penangkap ikan di laut selatan.

Selama ini, para nelayan disulitkan untuk pengisian BBM dan harganya pun relatif mahal. (ula)

(Suara NTB/ula)

TIDAK TERURUS – Kondisi SPBN di Pelabuhan Jambu Kecamatan Pajo yang dibangun beberapa tahun silam hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan dan justru kondisinya mulai banyak yang rusak akibat tidak terurus.

handika. Sementara dua gol balasan dari GBFC Malaysia dicatat oleh Muhammad Nurasyraaf.

Hasil itu membawa tim Alcatraz menjuarai turnamen tersebut dan membawa pulang hadiah uang pembinaan sebesar Rp 20 juta, sementara juara dua diraih oleh GBFC Malaysia dengan membawa pulang uang pembinaan sebesar Rp 10 juta.

Pencetak gol terbanyak diraih oleh pemain GBFC

Malaysia, Muhammad Nurasyraaf dengan mengoleksi delapan gol.

Ketua Panitia, Agus Sukmayadi yang diwawancara Suara NTB di lokasi mengatakan turnamen tersebut diikuti lima tim, yakni, Mataram FC, Vamos Mataram, Alcatraz, MAC Malaysia dan GBFC. Namun, di laga tersebut hanya dua tim yang maju ke babak final yakni Alcatraz dan GBFC Malaysia. Sementara

tiga tim lainnya tersingkir di babak penyisihan Group.

Tim Alcatraz lolos ke babak final setelah mengumpulkan poin tertinggi di turnamen tersebut dengan mengoleksi 10 poin. Poin tersebut diraih atas kemenangan tiga kali dan seri sekali, sementara GBFC Malaysia menempati posisi Runner up dengan meraih sembilan poin.

Pertemuan kedua tim di babak final sebenarnya pertemuan yang kedua, sebelumnya Alcatraz unggul 3-2 di babak penyisihan grup. Kemudian di babak final tim Alcatraz kembali unggul 3-2 atas GBFC Malaysia.

Pantauan Suara NTB di babak final, tim Alcatraz

mendominasi pertandingan babak pertama. Terbukti anak-anak Alcatraz berhasil unggul 2-0 di babak pertama.

Dua gol Mataram FC tercipta di menit ke-8 lewat sontekan kaki Fandi Hidayat, dan gol kedua Alcatraz dicatatkan oleh Panji di menit ke 14.

Memasuki babak kedua, tim Alcatraz kembali menambah gol ketiganya lewat Gian Farhandika di menit ke 22.

Selanjutnya tim GBFC baru bisa memperkecil kekalahan dengan mencetak dua gol di babak kedua lewat sontekan pemainnya Muhammad Nurasyraaf di menit ke 23 dan menit ke-24. Hasil 3-2 itu pun membawa Alcatraz menjuarai event tersebut. (fan)

Sopir Angkot Desak Polres Dompu Tertibkan Odong-Odong Dompu (Suara NTB) Odong-odong rupaya lebih diminati masyarakat sebagai jasa transportasi umum. Meski jumlahnya hanya empat unit, mereka mampu menyaingi puluhan Angkutan Kota (Angkot) yang beroperasi di Dompu. Akibatnya, pedapatan sopir angkot menurun signifikan, terlebih tak mampu menutupi biaya operasional tiap harinya.

Merespon persoalan itu puluhan sopir angkot lantas mendemo Polres Dompu. Mereka mendesak agar odong-odong segera ditertibkan. “Kalau Rp 120 itu untuk minyak saja, belum kita ganti ban empat bulan sekali, oli Rp 155, belum gaji sopir dan sebagainya,” keluh perwakilan sopir, Zainal Abidin, di halaman Mapolres Dompu, Minggu (15/10).

Ia mengaku, selama tujuh bulan menjadi sopir angkot tak ada keuntungan pribadi yang diperolehnya. Hasil operasi tiap hari cukup untuk biaya operasional. Bagiamana tidak, penumpang yang biasanya memanfaatkan angkot kini beralih ke odong-odong. Bahkan pihaknya sering pulang pergi dengan muatan kosong.

“Kalau pun ada siswa itu paling satu atau dua orang, ongkosnya ndak seberapa hanya Rp 2.000, itu tidak bisa tutupi biaya operasional kita,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya meminta Polres Dompu segera men-

(Suara NTB/jun)

BERJEJER - Puluhan angkot berjejer di sepanjang Jalan Bhayangkara Polres Dompu, Minggu (15/10). ertibkan operasi odong-odong tersebut, apalagi kendaraan ini termasuk kendaraan yang tidak menjamin keselamatana penumpang. Persolan ini lanjut Zainal Abidin, pun sudah beberapa kali disampaikan kepada Dishubkominfo, hanya saja tak direspon positif mengingat salah seorang pegawai dishub juga pemilik salah satu odongodong yang beroperasi.

“Kita kalau mengeluhkan ini ke perhubungan susah, kita ketahui pemilik odong-odong ini kan salah satu (pegawai, red) dishub. Makanya kepolisian ini yang lebih pas,” ungkapnya.

Kasat Lantas Polres Dompu, Iptu Gde Sukarta, SH., yang menemui sopir angkot mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya penertiban odongodong ini, bahkan beberapa kali melayangkan surat teguran agar tidak lagi beroperasi. Hanya saja mereka masih saja bersikukuh untuk mengoperasikan kendaraan yang dirubah bentuknya tersebut.

“Odong-odong itu tidak ada surat jalan, dari mana surat jalannya? Siapa yang berani mengizinkan? itu sudah menyalahi ketentuan,” tegasnya.

Bentuk tindak lanjutnya

ialah memberhentikan operasi odong-odong tersebut, karena ada kekhawatiran penggunaan odong-odong ini sangat mengancam keselamatan penumpang.

Dan penumpang juga tidak akan mendapat santunan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Meski alasan antara angkot dan odong-odong ini untuk mencari nafkah kebutuhan keluarga, tentunya polisi akan mengutamakan kendaraan yang memang sesuai dengan aturannya.

“Tidak mungkin kita mengijinkan operasi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan, salah kita,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB

Senin, 16 Oktober 2017

Halaman 10

400 Mahasiswa Poltekpar ”Eksplore” Industri Pariwisata Lokal H.Fauzan Khalid

Rintis Sekolah Adiwiyata

Guru SMPN 5 Lembar Sempat Jadi Penyiar dan Dosen Giri Menang (Suara NTB) SMPN 5 Lembar Lombok Barat (Lobar) terus berupaya meningkatkan prestasinya di bidang akademik dan non akademik.

Untuk menunjang itu, SMP yang dipimpin H. Karnaen ini mendapatkan pengajar baru, yakni masing-masing Wakasek Kuriku(Suara NTB/ist) lum, Helmianti dan Helmianti dan Khusnul Chotimah guru baru SMPN 5 Lembar. koordinator kegiaBahasa Inggis di SD tidak ada. sehingga ia tan ekskul Khusnul Chotimah. meminta ke Kepala Dinas Dikbud saat itu Kedua guru ini terbilang cemerlang H. Ilham, agar mengajar ke SMA. Namun dari sisi kariernya. Mereka pernah menbelum ada tindak lanjut, sehingga ia pun jadi penyiar di Radio Giri Menang (SGM) diusulkan ngajar di SMP menyusul pendan dosen serta guru perintis Adiwiyata didikan SMA diambil alih ke provinsi.

(Bidang Lingkungan) yang mengharum“Habis itu, Pak Hendra (Kadis Dikbud) mekan sekolah lamanya. nempatkan saya ngajar di SMPN 5 LemSeperti Koordinator Kegiatan Ekskul bar,” jelasnya, seraya menambahkan, aktif Khusnul Chotimah, mengaku berkarir ngajar di SMPN 5 sejak Agustus 2017 lalu. menjadi PNS, karena ikut tes tahun 2013 Sementara itu, Wakasek Kurikulum, lalu melalui jalur tenaga K2. Sebelum Helmianti menuturkan sudah diangkat menjadi PNS, ia mengabdi selama pulujadi PNS sejak 2006, sebelumnya diangkat han tahun di SDN 4 Beror (Sekarang SDN menjadi guru bantu pusat tahun 2001, han2 Jakem Timur). Ia mengabdi sejak tahun ya 11 orang yang ditunjuk sebagai guru 2003 mengunakan ijazah SMA lalu lanbantu. Ia pernah mengajar di SMPN 1 jut S1 STKIP Lotim Cabang Lobar.

Gerung, sejak tahun 1999. Diakui, selama Saat itu ia tetap mengabdi di SD, lalu berkarier ia sempat menjadi pembina tahun 2008 ikut siaran di Radio Giri sekolah Adiwiyata SMPN 1 Lembar.

Menang dan kemudian ada tawaran ngaSaat itu, SMPN 1 Lembar diantar jar di IKIP Mataram dan ikut mengajar menjadi satu-satunya sekolah adiwiyadi Jurusan Bahasa Inggris. Ia menjadi ta di Lobar bahkan di NTB hanya dua penyiar hampir 5 tahun. dengan SMP di Bima yang masuk naBerlanjut tahun 2010 awal, ada sional. “Bahkan ada piala yang langsung perekrutan untuk beasiswa. Ia pun ikut kami terima dari Presiden,” jelasnya. terjaring, sehingga melanjutkan kuliah Ia merintis sejak 2007 barulah tahun S2 di Universitas Negeri Surabaya. Lalu 2011 diresmikan. Karena itulah, protahun 2012 akhir ia sudah menyelesaigram sekolah Adiwiyata ini akan diterkan pendidikan pascasarjana, ia kembaapkan tempat barunya di SMPN 5 Lemli mengajar di IKIP dan SD. bar. Mantan Guru SMPN 3 Kuripan ini, Kemudian tahun 2013 ada tes CPNS menambahkan akan mengembangkan jalur K2. Kebetulan ia sudah masuk syarsekolah sehat (UKS). Termasuk at, sehingga lulus. Dari 780 peserta ia mengembangkan eskul pramuka. berhasil lulus. Setelah lulus, ia masih Kepala SMPN 5 Lembar, H. Karlanjut mengajar di SD, karena belum ada naen menambahkan penambahan dua penempatan CPNS. Lalu ia ditempatguru ini menjadi penyemangat baru kan di SDN 1 Jantung, untuk mengajar memajukan prestasi sekolah. Sebab di sana. Ia menjalani semua ini. para guru ini termasuk bagus-bagus.

Kenapa bisa ngajar di SMP? Menurut“Kita juga sudah kembangkan lingkunnya, kebetulan saat itu ia mengusulkan ungan yang kita arahkan menjadi sekolah tuk ngajar di SMP. Sebab latar belakang Adiwiyata,”ujarnya. (her) ilmunya, Bahasa Inggris, sementara mapel

Mataram (Suara NTB) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok menggerakkan sebanyak 400 mahasiswanya untuk mengenal lebih jauh tentang industri pariwisata. Seluruh mahasiswa, didampingi 30 dosen pendamping melaksanakan program belajar sambil berwisata pada pekan kemarin.

Program yang dilaksanakan perdana ini disebut Widya Wisata.

Mahasiswa diajak langsung menjadi tamu hotel, sekaligus untuk mengenal secara detail bagaimana cara dilayani dan melayani tamu.

Dr. Hamsu Hanafi, MM, Direktur Politekpar Negeri Lombok menyebut program Widya Wisata ini merupakan bagian dari pendidikan di Poltekpar, untuk mewujudkan insan-insan pariwisata yang andal dan profesional.

Widya Wisata, menurutnya adalah impelementasi sistem pengajaran yang diterapkan di Poltekpar, di mana mahasiswa belajar teori dengan langsung praktik. Program ini dilaksana-

kan untuk mahasiswa semester awal. Dengan harapan ke depan akan lebih cepat dan mudah memahami industri pariwisata.

Ketua Pelaksanakan kegiatan Widya Wisata, Muh. Yahyaddin menambahkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan Widya Wisata adalah seluruh mahasiswa Poltekpar Lombok Semester 1 pada Program Study Pengaturan Perjalanan, Divisi Kamar, Tata Hidang dan Seni Kuliner.

Widya Wisata dilaksanakan di hotel berbintang di Pulau Lombok, terutama hotel yang ada di kawasan wisata di Lombok Barat.

Tanpa terkecuali para mahasiswa ini juga diajak mengunjungi pintu masuk wisatawan di Pelabuhan Lembar, lalu menuju ke objek wisata lainnya, salah sataunya Taman Narmada di Lombok Barat. ‘’Kegiatannya observasi, untuk mengenal objek wisata, sejarahnya, dan keunggulan objek wisata (Taman Narmada),’’ terangnya.

Mahasiswa, menurutnya harus mengetahui secara detail

(Suara NTB/ist)

WIDYA WISATA - Kegiatan Widya Wisata Poltekpar Negeri Lombok ke beberapa hotel yang ada di Lombok Barat pekan kemarin. tentang pelayanan, objek wisata karena itulah yang akan menjadi bekalnya sebagai pelaku industri pariwisata pada saatnya nanti.

Widya Wisata ini terselenggara karena adanya kerjasama yang baik antara Poltekpar Negeri Lombok dengan beberapa pelaku usaha pariwisata, Dinas Pariwisata Lombok Barat dan stakeholders

terkait. “Dengan kegiatan ini, secara tidak langsung Poltekpar Negeri Lombok ingin mempromosikan data tarik wisata yang ada, sehingga dapat dikenal lebih luas.

Tentunya harapan kami juga ke depan kegiatan pariwisata akan berpengaruh lebih besar terhadap perekonomian masyarakat,” demikian Yahyaddin. (bul/*)

Sosialisasi ke Instansi Pemerintah

Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Provinsi NTB Terus Bergerak Mataram (Suara NTB) Tidak saja dalam bidang penindakan, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terus bergerak dari sisi preemtif atau pencegahan. Dalam hal ini kelompok kerja (pokja) pencegahan gencar mendatangi instansi pemerintah, memberi pemahaman pegawai sampai tingkatan penjabat tentang langkah pencegahan pungutan liar.

Kegiatan sosialisasi bidang pencegahan berlangsung selama Agustus 2017 lalu oleh tim pokja pencegahan. Pokjak yang

di dalamnya melibatkan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda NTB dengan Inspektorat Provinsi NTB. Kegiatan yang disebut pembinaan dan penyuluhan (binluh) berlangsung di sejumlah tempat, seperti Kantor Camat Kediri Lombok Barat tanggal 23 Agustus lalu, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat tanggal 29 Agustus lalu.

Di dua kegiatan ini, sebagai penyaji Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda NTB, AKBP Zamroni, S.Ag., dan Makbul Hidayat staf Inspektorat NTB. Poin yang disampaikan, sep-

erti menghindari pungli dengan menaati semua mekanisme yang sudah diatur.

Kegiatan lainnya tanggal 10 Agustus lalu di Kantor Kecamatan Sikur Lombok Timur.

Substansi penyuluhan sama dengan sebelumnya, dilakukan oleh Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda NTB, AKBP Zamroni, S.Ag., dan Multazam staf pada Inspektorat NTB. Menurut Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si, kegiatan Dit Bimas dan Inspektorat Provinsi NTB ini memberikan penerangan dan sosialisasi agar menghin-

dari perbuatan pungli. Sehingga pembangunan yang diharapkan masyarakat dapat tercapai.

Kegiatan sama juga berlangsung Rabu 16 Agustus lalu di Kantor Camat Batukliang Lombok Tengah.

Isi kegiatan, berupa sosialisasi atau binluh terkait saber pungli dengan menggunakan mobil sentra pelayanan masyarakat di kantor camat setempat. Penyaji dalam kegiatan itu, AKBP Zamroni, S.Ag bersama Lalu Marzuki dari Inspektorat NTB. Mengutip isi materi pen-

yaji itu, Inspektur menjelaskan pungli telah merusak sendi kehidupan masyarakat, bahkan berbangsa hingga bernegara. Sehingga pemerintah perlu melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. “Tapi ingat bahwa selain kegiatan penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT), Saber Pungli Provinsi juga sedang gencar melakukan kegiatan preemtif, dalam hal ini dilakukan oleh pokja pencegahan,” jelas Ibnu Salim. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

Dir Binmas Polda NTB, Kombes Pol Benny Basir Warmansyah bersama Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim.

(Suara NTB/ist)

Rangkaian sosialisasi tim Saber Pungli ke sejumlah kantor camat beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

Penyaji dari tim Saber Pungli Provinsi NTB foto bersama pejabat BPN Lombok Barat.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kegiatan sosialisasi tim Saber Pungli di Kantor Bupati Lombok Barat.

Penyuluhan tim Saber Pungli di Dinas Kesehatan Lombok Tengah.

SUARA NTB

Senin, 16 Oktober 2017

Halaman 11

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 16 Oktober 2017

Halaman 12

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Senin, 16 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 13

SUARA NTB

Senin, 16 Oktober 2017

Halaman 14

Puncak Perayaan HUT Ke-72 Loteng

Momentum Membangkitkan Semangat

Membangun Daerah Perayaan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke 72, Minggu (15/10) kemarin, ditandai dengan kegiatan upacara bendera di Bencingah Agung Adiguna Praya. Diikuti ribuan undangan dan peserta. Sekaligus menandai puncak gelaran Bulan Pesona Mandalika “Sholah, Sholeh, Sholoh” tahun 2017.

BUPATI Loteng, H.M. Suhaili, FT., bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Hadir pada upacara tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh. Amin, M.Si, anggota Forkopimda NTB, dan sejumlah pejabat pusat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dari Kementerian Pariwisata. Bupati Sumbawa dan Wabup Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga tampak hadir. Bersama para anggota Forkopinda Loteng dan segenap pejabat teras lingkup Pemkab Loteng lainnya.

Upacara berlangsung khidmat.

Dengan ribuan pasang mata ikut menyaksikan momen peringatan hari jadi Bumi Tatas Tuhus Trasne, bertempat di Lapangan Umum Muhajirin Praya tersebut. Tidak sama dengan upacara lainnya, peserta upacara mengenakan pakaian adat asal daerah masing-masing.

Bagi pemerintah dan masyarakat Loteng, momen peringatan hari jadi tersebut tidak hanya sebatas seremoni semata. Tetapi lebih penting lagi, peringatan hari jadi menjadi momentum untuk menumbuhkan dan membangkitkan kembali kebanggaan dan semangat membangun daerah. Dengan begitu, proses pembangunan di daerah ini bisa lebih maksimal berjalan.

Sehingga pada akhirnya nanti, apa yang menjadi tujuan pembangunan di daerah ini bisa tercapai. ‘’Jadi peringatan hari jadi merupa-

kan momentum untuk terus membangkitkan semangat membangun daerah. Karena tanpa semangat yang kuat, pembangunan tidak akan bisa berjalan,’’ ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Loteng. Untuk bisa mewujudkan Loteng sebagai daerah yang maju dan bersatu. Dan, itu semua tentunya butuh dukungan dari semua pihak di daerah ini. ‘’Daerah akan maju kalau semua elemen di dalamnya mendukung dengan semangat membangun yang sama pula,’’ tambah mantan Ketua DPRD NTB ini.

Usai upacara, dilanjutkan dengan penampilan dari Polisi Cilik (Pocil) binaan Polres Loteng. Yang berkesempatan menunjukkan kebolehan baris berbaris. Kemudian ada juga atraksi barongsai dari komunitas warga Tionghoa Loteng.

Pada sesi terakhir ditutup dengan pentas “red carpet” Paguyuban Duta Lingkungan Loteng serta drama teatrikal dari sanggar drama SMA Negeri 1 Kopang, bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT).

Pada sore harinya, ditempat yang sama grup Band Debu tampil menghibur masyarakat bersama dengan Ustadz Solmed. ‘’Semua ini ditampilkan, untuk menyemarakkan perayaan HUT Loteng ke 72 tahun ini,” tutup Kabag Humas dan Protokel Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si. (kir/*)

Bupati Loteng potong tumpeng didampingi Wabup, H.L.Pathul Bahri dan Wagub NTB, H.Muh.Amin.

Berbagai kegiatan serangkaian puncak peringatan HUT Kabupaten Lombok Tengah ke 72, Minggu (15/10) kemarin.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 16 Oktober 2017

Berwisata Sambil Bermain Musik di Bale Jukung Tanjung (Suara NTB) – Saat ini masyarakat menjadi semakin kreatif untuk menjadikan tempatnya sebagai destinasi wisata. Hal ini menjadi sangat menarik, karena itu tidak terlepas dari kearifan lokal masyarakat setempat. Hal ini juga akan menambah daftar destinasi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Salah satunya Bale Jukung di Kabupaten Lombok Utara yang kini menjadi destinasi wisata alternatif bagi wisatawan yang gemar bermain musik.

“Tempatnya sangat menarik dan wisatawan juga bisa menyalurkan hobinya bermain musik,” kata wisatawan asal Kota Mataram Muhammad Nur, Sabtu (14/10).

Di lahan seluas enam are, pengunjung bisa bermain musik atau sekadar menyaksikan para musisi lokal yang asyik berlatih dalam suasana penuh kekeluargaan. Berbagai alat musik, mulai dari gitar, jimbe, suling, bass, hingga handrumalat musik khas Irlandia-bisa dimainkan para pengunjung.

Bale Jukung merupakan buah karya kreatifitas Midi.

Musisi yang sudah belasan tahun melanglang buana dari satu kafe ke kafe lain di Bali, menginginkan Bale Jukung sebagai wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan hobi bermusik.

Selain menjadi sarana orang dewasa bermain musik, Bale Jukung juga menjadi wadah belajar musik bagi anak-anak sekitar setiap dua kali dalam sepekan. Meski belum genap setahun, Bale Jukung tak pernah sepi dari pengunjung, baik warga sekitar maupun wisatawan mancanegara. Terlebih saat jam sesion yang rutin digelar setiap malam minggu.

Komunitas Bale Jukung sendiri terbentuk atas kesamaan minat akan mengkombinasikan alat musik, baik tradisional dan modern.

Nama Bale Jukung memiliki arti rumah perahu. Tak heran jika pengunjung menemui banyak perahu yang berada di dalam area. Maklum saja, lokasi Bale Jukung sendiri berada hanya sekitar 150 meter dari Pantai Sorong Jukung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

Selain bermusik, pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam di Pantai Sorong Jukung. Bale Jukung juga menyiapkan dua kamar homestay yang bisa dimanfaatkan para pengunjung dengan tarif Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per malam. (lin)

(Suara NTB/ist)

BERMAIN MUSIK - Sejumlah wisatawan saat bermain musik di Bale Jukung yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Diaudit Khusus Kemendagri Dari Hal. 1 ‘’Bagi pemerintah provinsi sesuai arahan Pak Gubernur, akan dibentuk Satgas untuk mempercepat peralihan aset ini. Supaya tidak ngefek ke persoalan-persoalan lain,” kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram pekan kemarin.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota beralih ke provinsi. Seperti bidang pendidikan jenjang SMA/SMK, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta ketenagakerjaan. Seluruh aset dan dokumen yang berkaitan dengan peralihan kewenangan itu diserahkan Pemda kabupaten/ kota ke provinsi.

Penyerahan dokumen dan aset tersebut seharusnya sudah tuntas pada akhir tahun 2016.

Namun, hingga saat ini masih ada beberapa kabupaten yang belum menyerahkannya ke provinsi. Ibnu menyatakan sampai 3 Oktober 2017, Lombok Timur belum menyerahkan aset beserta dokumennya.

Paling banyak aset yang belum diserahkan yakni bidang kehutanan dan pendidikan jejang SMA/SMK.

Peralihan aset itu, lanjut Ibnu sedang dalam proses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). ‘’Inspektorat, kalau tidak tuntas tentu akan meminta Itjen Kemendagri untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu bisa berdampak terhadap sanksi.

Ini pemeriksaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan amanat UU,’’ terangnya.

Ibnu menjelaskan, jika UU tak dilaksanakan maka tentu akan terjadi penyimpangan. Kalau ada penyimpangan maka berdampak juga terhadap kerugian negara dan daerah. Selain itu, tata kelola aset juga bisa berpengaruh kepada pencapaian WTP. ‘’Ini semua sedang bekerja, BPKAD, Dikbud dan akan ada Satgas untuk percepatan itu. Maksimal kita bekerja sampai Desember.

Mudah-mudahan bisa.

Makanya harus bekerja siang malam ini,’’ tandas mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini. (nas)

Tuntaskan Perekaman E-KTP Dari Hal. 1 Dr. H. Ashari, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram mengatakan, banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman lantaran kendala peralatan. Menurutnya, kendala teknis seperti ini tidak boleh menjadi alasan.

Pemda kabupaten/kota bisa mengatur penggunaan peralatan yang ada di kecamatan. Misalnya di kecamatan A peralatannya terbatas, maka dapat meminjam peralatan di kecamatan B yang tidak digunakan. ‘’Tergantung kreativitas daerah masingmasing,’’ kata Ashari.

Menurutnya, kunci pokoknya terletak di Pemda kabupaten/kota. Sehingga, Pemprov menuntut kreativitas Pemda kabupaten/kota. ‘’Sekarang makanya dituntut kreativitas kabupaten/kota di dalam mencari sampai dia di ‘’lubang semut’’ misalnya kalau di sana tinggalnya harus dicari. Itu tanggung jawab masing-masing daerah,’’ kata mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini.

Data DPMPD dan Dukcapil NTB, jumlah warga yang wajib KTP sebanyak 3.805.902 orang. Sampai dengan Agustus lalu, jumlah warga yang melakukan perekaman sebanyak 3.232.864 orang atau 84,94

persen. Artinya, masih ada 573.038 orang warga NTB yang wajib KTP belum melakukan perekaman.

Dengan rincian, Kota Mataram 12.171 orang, Lombok Barat 95.596 orang, Lombok Utara 11.464 orang, Lombok Tengah 124.629 orang dan Lombok Timur 161.177 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 4.110 orang, Sumbawa 90.222 orang, Dompu 3.924 orang, Kabupaten Bima 57.510 orang dan Kota Bima 12.235 orang.

Meskipun masih banyak warga yang belum melakukan perekaman, kata Ashari, namun Pemda kabupaten/kota sudah berupaya maksimal. Namun, tidak ada alasan Pemda untuk tidak menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil. ‘’Itu tanggung jawab negara melalui kabupaten/ kota,’’ imbuhnya.

Persoalan perekaman EKTP ini, lanjut Ashari terkait juga kesadaran masyarakat.

Sehingga peran kepala lingkungan (Kaling), kepala dusun (Kadus) , kepala desa dan lurah cukup penting. ‘’Jadi peran Kaling dan Kadus sangat penting. Karena garda terdepannya di situ,’’ tandasnya. (nas)

Halaman 15

Harga Bawang Bima Anjlok Sampai Rp 8.500/Kg Bima (Suara NTB) – Harga bawang di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Woha dan Soromandi Kabupaten Bima, anjlok. Komoditas ini turun harga hingga menembus Rp 8.500/kg. Hal itu, disebabkan melimpahnya hasil panen dalam dua minggu ini.

Anjloknya harga bawang tersebut seperti yang dirasakan oleh petani yang berada di desa Risa Kecamatan Woha. Lantaran harganya dinilai cukup murah, sebagian petani terpaksa menyimpannya terlebih dahulu.

“Jika dipaksakan justru rugi, karena produksi bawang hampir merata,” ujar petani setempat, Salmah Abdurahman kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, anjloknya harga tersebut, terjadi dalam satu minggu belakangan ini. Sebelumnya, menurut dia, harganya lumayan tinggi meski bervariasi, antara dari Rp 13.000/ kg hinggga Rp 11.000/kg.

“Hanya saja, saat ini mulai turun drastis. Hargannya ada

yang Rp 10.000 perkilo hingga sampai Rp. 8.500,” katanya.

Ia mengaku, lantaran dihargai yang tidak layak, Ia terpaksa menyimpan baangnya terlebih dahulu, hingga harganya mengalami peningkatan.

Namun di satu sisi Salmah mengaku cemas apabila disimpan terlalu lama.

“Jika disimpan terlalu lama tentu akan membusuk. Tapi mudah-mudahan dua hari kedepan harganya berubah,” ujarnya.

Selain di Desa Risa. Petani di Desa Sai Kecamatan Soromandi, salahsatunya Ramdyansyah, mengeluhkan hal yang sama terkait turun drastisnya harga bawang merah.

“Harganya sekarang kisaran Rp 8.500 perkilo,” katanya Menurutnya, harga terse-

but tidak sesuai dengan biaya selama masa tanam. Salahsatunya obat-obatan yang sangat mahal. Belum lagi biaya produksi selama masa panen.

“Kami menginginkan harganya berkisar Rp 15.000 atau Rp 13.000. Harga ini paling minim ada keuntungannya,” ujarnya.

Ia menambahkan lonjakan harga tersebut berlangsung setiap tahun, apalagi menjelang musim panen. Ia berharap pemerintah dapat segera mengatasinya. Salahsatunya membangun gudang penyimpanan bawang.

“Gudang ini yang kami diinginkan, kalau produksi melimpah dan harganya anjlok. Bawangnya bisa kita simpan dalam gudang,” pungkasnya. (uki)

Pelaku Pariwisata Sumbawa Desak Pemda Lengkapi Fasilitas Mataram (Suara NTB) – Semangat masyarakat NTB untuk memajukan dan menjadikan daerahnya sebagai tujuan wisata semakin terlihat. Salah satunya dengan meminta pemda untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada di destinasi-destinasi wisata. Tidak terkecuali destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa. Para pelaku pariwisata berharap Pemda NTB segera mengambil tindakan untuk melengkapi sejumlah fasilitas destinasi wisata.

“Kami sangat berharap Pemda NTB segera mengambil tindakan untuk melengkapi berbagai kekurangan di destinasi wisata yang ada di Sumbawa,” kata pelaku pariwisata asal Sumbawa Boden kepada Suara NTB, Minggu (15/10).

Ia mengatakan sangat banyak kekurangan di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa dan kabupaten lain di Pulau Sumbawa. Ia melihat sudah saatnya Pem-

da NTB untuk lebih memerhatikan Sumbawa. Sebab potensi untuk mendatangkan banyak wisatawan juga dimiliki Pulau Sumbawa. Apalagi saat ini sudah banyak destinasi wisata baru yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi.

“Kami punya banyak destinasi wisata. Memang saya akui, Pemda sudah melakukan beberapa hal untuk membantu. Tapi saya rasa itu masih kurang, sangat kurang. Karena kami sebagai pelaku pariwisata tidak bisa menjual banyak destinasi di Sumbawa,”ujarnya.

Menurutnya, ia dan pelaku pariwisata lainnya tidak bisa menjual beberapa destinasi kepada calon wisatawan karena masih kekurangan fasilitas.

Misalnya fasilitas toilet, tempat ibadah hingga akses yang tidak memadai. Hal inilah yang membuat kunjungan wisatawan kurang maksimal jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimilikinya.

Hal yang sama diungkapkan Muhammad Isnaini, pelaku pariwisata asal Kabupaten Bima. Ia melihat geliat wisata di Bima semakin terlihat. Bahkan pihaknya merasa lebih percaya diri menjual Baji dibandingkan Bima. Sebab Bajo dianggap lebih siap jika dibandingkan beberapa destinasi andalan di Bima pada khususnya.

“Kami punya banyak destinasi yang sebenarnya jauh lebih bagus dari Bajo. Tapi ini soal kesiapan, dan tidak mungkin kita menjual destinasi yang belum siap.

Nanti malah mempermalukan diri dan daerah,” ujarnya.

Para pelaku pariwisata berharap Pemda NTB dapat membantu dalam melengkapi berbagai fasilitas pendukung di bebagai destinasi yang sekiranya bisa diandalkan mendatangkan banyak wisatawan. Sehingga para pelaku pariwisata bisa lebih percaya diri dalam mempromosikan destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa. (lin)

Gubernur Minta Lelang Jabatan Hanya Dua Kepala OPD Dari Hal. 1 Pemprov berani membuka pendaftaran untuk seleksi dua Kepala OPD ini setelah mendapatkan persetujuan dari Mendagri dengan nomor : 800/7797/OTDA. Perihal persetujuan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditujukan kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tertanggal 29 September 2017.

Persetujuan Mendagri itu isinya meminta kepada gubernur dalam pelaksanaan seleksi terbuka itu agar mempedomani

pasal 110 ayat 1,2,3 dan 4 UU 5/ 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan seleksi terbuka JPTP dapat disetujui dengan ketentuan agar dilaksanakan secara kompetitif dan berkoordinasi dengan KASN. Persetujuan itu ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah, Dr.Sumarsono, MDM atas nama Mendagri.

Meskipun cuma melelang dua jabatan, Fathurahman menyatakan anggota Pansel tetap tujuh orang. Terdiri dari tiga orang unsur internal Pemprov NTB dan empat orang unsur eksternal atau akade-

misi. Tiga orang unsur internal Pemprov tersebut, yakni Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, Asisten III Setda NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd dan Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman.

Sementara, empat orang unsur eksternal, semuanya merupakan akademisi dari dua perguruan tinggi di Mataram. Yakni, Universitas Mataram sebanyak dua orang dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebanyak dua orang.

Para akademisi itu antara lain, Prof. Sarjan, Dr. Fathurahman dan Dr. Jamaludin.(nas)

(Suara NTB/uki)

SIMPAN BAWANG - Aktivitas para petani bawang merah di Desa Sai yang menyimpan bawang merah di dalam rumah, karena anjloknya harga.

Pembebasan Lahan Genangan Bendungan Tanju Akhirnya Rampung Dompu (Suara NTB) Masalah pembebasan lahan warga di daerah genangan bendungan Tanju Kecamatan Manggelewa yang selama ini menghambat penyelesaian proyek bendungan Tanju akhirnya diselesaikan. Penyelesaian pembebasan lahan warga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan bendungan Tanju.

Plt Camat Manggelewa, M Imran, S.Pt, MSI kepada Suara NTB, Minggu (15/10) kemarin, mengatakan, pekerjaan pembangunan bendungan Tanju yang sempat terhenti hingga 2 bulan akhirnya kembali beraktifitas seperti biasa. Saat ini pekerjaan sedang dalam pembersihan daerah genangan air dan penimbunan bendung. Setelah semua pekerjaan bendung rampung, baru dilanjutkan dengan menyelesaikan pengeboran. Sehingga air bisa dialirkan ke bendungan Tanju dari sungai di wilayah Woja.

“Kalau sudah selesai bendungan baru bisa dialirkan airnya melalui terowongan,” ungkapnya.

Diakui Imran, selain menyelesaikan sisa 40 persen tunggakan pembebasan lahan sebesar Rp 1,8 M, warga juga menuntut sertifikat hibah tanah pekarangan. SK hibah tersebut sudah diterbitkan dan diserahkan kepada warga. “Yang masih menjadi tunggakan kita untuk lahan irigasi,” jelasnya.

Kendati penyelesaiannya terpisah dari lahan genangan air, namun untuk pembebasan lahan saluran irigasi ini juga sudah tersedia anggarannya dan tinggal menilaian perkiraan harga tanah. Setelah itu baru dilakukan proses pembebasan lahan dan anggarannya juga tersedia di BWS sekitar Rp 1,7 M. Imrah pun berharap, penyelesaian bendungan Tanju yang menjadi bagian dari mega proyek Rababaka kompleks ini bisa segera diselesaikan. Karena bendungan ini akan mengairi sawah irigasi tekhnis hingga 2.500 ha di wilayah Manggelewa hingga Kempo. Penambahan sawah irigasi ini akan memberi nilai tambah bagi petani dan semakin memajukan ekonomi rakyat Dompu. (ula)

Pemberantasan ’’Illegal Logging’’ Sejalan dengan Pengentasan Kemiskinan Dari Hal. 1 ‘’Dengan ngangkut sekali bisa dapat Rp 200 ribu. Karena tuntutan ekonomi dan biaya hidup.

Kredit motor, HP sementara kerjaan ndak ada,’’ katanya.

Berdasarakan data Pemprov NTB, dari 16,02 persen atau 786.580 orang penduduk miskin di NTB sesuai rilis BPS September 2016, penduduk miskin didominasi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian atau petani. Di mana, sekitar 55,94 persen merupakan pet-

ani. Kemudian nelayan 3,01 persen, masyarakat pinggir hutan 0,83 persen, buruh dari berbagai sektor 11,46 persen dan sisanya 28,76 persen di sektor lainnya.

Jika dihitung, jumlah petani yang miskin sekitar 430.020 orang lebih, nelayan 23.676 orang lebih, masyarakat pinggir hutan 6.528 orang lebih, buruh 90.142 orang lebih, sektor lainnya 226.220 orang lebih.

Belum lama ini, petugas KPH Rinjani Barat menan-

gkap tiga orang warga yang menggunakan sepeda motor mengangkut kayu diduga hasil illegal logging dari Sesaot.

Ketiga warga lingkar hutan ini diperiksa oleh PPNS Dinas LHK NTB untuk mencari pelaku lainnya atau pengusaha yang menampung kayu hasil yang diangkutnya.

Selain di Sesaot, juga ditangkap terduga pelaku illegal logging di Sekotong. Ada juga penangkapan tiga truk kayu diduga hasil pembalakan liar di kawasan Hutan Tambora. (nas)

Dihentikan, Penyelidikan Kasus PLTS Labangka Dari Hal. 1 ‘’Saksi ahli sudah datang untuk melakukan pengecekan.

Hasilnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang ditemukan. Jadi semua barang yang dipakai sesuai dengan spesifikasi. Sehingga penyelidikannya dihentikan,” ujarnya.

Dijelaskannya, belum dimanfaatkannya PLTS karena belum adanya penyerahan aset dari Kementerian ESDM kepada Pemda Sumbawa. Terkait adanya peralatan yang diduga tidak bisa difungsikan, setelah dilakukan pengecekan semuanya bisa berfungsi. Untuk itu saksi ahli merekomendasikan supaya Pemda berkoordinasi dengan Kementrian ESDM terkait serah terima tersebut. ‘’Kendalanya karena Kementerian ESDM belum menyerahkan asetnya ke Pemda Sumbawa,’’ terangnya.

Rencananya, PLTS nantinya akan disambungkan dengan PLN. Di mana Pemda sudah

menunjuk Perusahaan Daerah (Perusda) Sumbawa sebagai pengelola. Bahkan saat itu, kontraktor sudah memberikan pelatihan kepada pegawai Dinas ESDM, PLN dan Perusda terkait cara operasional peralatan. Hanya saja Pemda tidak bisa mengangaarkan biaya perawatan, karena belum adanya penyerahan aset dari Kementerian ESDM. ‘’Pemda belum bisa menganggarkan biaya perawatan PLTS karena belum ada serah terima dari Kementerian ESDM,’’ jelasnya Seperti diberitakan Suara NTB, sejak selesai dikerjakan proyek PLTS terkoneksi jaringan 1 MWp Labangka, Kecamatan Labangka belum bisa dimanfaatkan. Proyek pusat senilai Rp 25 miliar tersebut dikerjakan tahun anggaran 2012/2013. Dari 70 unit yang dikerjakan diduga hanya 38 unit yang bisa dimanfaatkan.

Diduga proyek tersebut tidak sesuai sfesifikasi.

Dalam pengerjaan, Pemda

Sumbawa hanya menyiapkan lahan sekitar 3 hektare. Sedangkan pemerintah pusat (Kementerian ESDM) selaku pelaksana dan pengadaan produk. Dalam kasus ini, polisi sudah memanggil sebagian besar saksi terkait.

Yakni sejumlah pegawai Distamben Sumbawa saat itu dan Perusda Sumbawa. Selain itu polisi juga sudah memintai keterangan mantan Kepala Distamben Sumbawa dan rekanan pelaksana. Termasuk sejumlah saksi dari Kementerian ESDM. Diberitakan sebelumnya, proyek PLTS Interkoneksi 1 MW di Kecamatan Labangka ini hingga kini belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Awal pelaksanaan proyek dengan nilai anggaran keseluruhan Rp 31,8 miliar ini, dibangun 70 unit pembangkit. Dari jumlah ini hanya 38 unit yang bisa dimanfaatkan.

Kuat dugaan hasil pengerjaan proyek ini tidak sesuai spesifikasi. Kasus ini ditangani Polres Sumbawa. (ind)

(Suara NTB/kir)

Wagub NTB, H.Muh. Amin, menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu yang ada di sekitar gedung Bank NTB cabang Praya yang baru.

Bank NTB Cabang Praya Tempati Gedung Baru Dari Hal. 1 Menurutnya, ketersedian fasilitas berupa gedung merupakan salah satu pendukung utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Namun yang tidak kalah penting juga, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus terus ditingkatkan. Sehingga ke depan Bank NTB mampu memberikan pelayanan prima. ‘’Dari sekian banyak gedung milik Bank NTB yang pernah saya resmikan ini (gedung Bank NTB Cabang Praya,red) ini yang paling megah,’’ ujar Amin.

Di tempat yang sama Dirut PT. Bank NTB, H. Komari Subakir, mengatakan bahwa proses pembangunan gedung baru Bank NTB Cabang Praya tersebut sudah cukup lama direncanakan. Mengingat, dari sekian kantor cabang yang ada, tinggal Bank NTB Cabang Praya yang kondisi gedungnya cukup memprihatinkan.

Sehingga pihaknya memberanikan diri untuk membangun gedung baru. Dalam upaya

peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sejak awal tahun lalu. Gedung baru itu dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah seluas 29 are lebih. Lahan tersebut pun kini sudah dijadikan penambahan penyertaan modal Pemkab Loteng di Bank NTB. Ke depan kata Komari, setelah Bank NTB Cabang Praya pihaknya juga berencana membangun gedung baru lainnya. Diantaranya gedung Bank NTB Cabang Kabupaten Lombok Utara (KLU). ‘’Dari sisi ketersedian kantor cabang, secara bertahap akan terus kita tingkatkan,’’ kata Komari.

Lebih lanjut ia menjelaskan, gedung baru Bank NTB Cabang Praya ini merupakan prototipe gedung Bank NTB ke depan. Dibangun dengan konsep yang sangat futuristik dan sesuai perkembangan zaman. ‘’Ini juga sebagai bentuk transformasi kita dalam menjawab tantangan dan perkembangan zaman,’’ tandasnya. (kir/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 16 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kampanyekan Pelayanan KB

BKKBN ’’Roadshow’’ Lintas Pulau Sumbawa DALAM mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera dan berkualitas.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB bekerjasama dengan Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTB menggerlar Roadshow Lintas Pulau Sumbawa. Roadshow di gelar di empat kabupaten dan satu kota di Pulau Sumbawa, dimulai dari Kabupeten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima selama empat hari berturut-turut. Tercatat 1.266 peserta di empat kabupaten dan satu kota tersebut mengikuti pelayanan KB. Berdasarkan data yang diterima dari BKKBN Provinsi NTB, peserta yang sejumlah 1.266 tersebut terdiri dari berbagai bentuk pelayanan KB. Seperti di KSB tercatat palayan pemasangan Implantt sebanyak 24 orang, pelayanan suntikan 5 orang, pil 2 orang, Intra Uterine Device (IUD) sebanyak

Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi

8 orang dan pemeriksaan Infeksi Visual Asam Asetat (IVA) sebanyak 7 orang. Di Kabupaten Sumbawa tercatat Pelayanan implantt sebanyak 120 orang, suntikan 15 orang, IUD 72 orang dan pemeriksaan IVA 30 orang. Menyusul Dompu tercatat pelayanan implant sebanyak 193 orang, suntikan 18 orang, IUD 6 orang dan pemeriksaan IVA 25 orang. Kemudin Kota Bima tercatat pelayanan implant sebanyak 45 orang, suntikan 6 orang, dan pemeriksaan Iva 18 orang. Terakhir kabupaten Bima tercatat pelayanan implant sebanyak 262 orang, suntikan 325 orang, pil 22 orang, IUD 113 orang dan pemeriksaan IVA sebanyak 60 orang.

Menurut Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) BKKBN Prov. NTB, Drs. Samsul Anam, M. Ph, mengatakan permaslahan seperti tingkat kelahiran yang tinggi, tidak menggunakan KB, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, ke-

Wali Kota Bima, H. M. Qurais H. Abidin

hamilan tidak diinginkan, kemiskinan, ini akan menyebabkan bencana demografi.

“Hal ini dapat dicegah dengan menghindari kelahiran terlalu muda, idealnya jangan melahirkan di bawah usia 20 tahun.

Jangan terlalalu dekat, atur jarak kehamilan 3 s/d 5 tahun. Jangan terlalu banyak, dua anak cukup agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera dan bahagia. Jangan terlalu tua, idealnya hindari kelahiran di atas usia 30 tahun,” kata Samsul, Selasa (10/10).

Lanjut Samsul, ledakan penduduk akan terjadi jika program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak dijalankan dengan baik.

Terkait K pertama atau kependudukan, ini harus diatur dengan baik. Karena Bumi ini tidak pernah bertambah, hanya satu. Jika terjadi ketidakseimbangan antara jumlah yang lahir dan jumlah yang mati, maka ini akan menjadi persoalan yang serius sepeti kepadatan penduduk dan lain-

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri

nya. Kemudian terkait KB, kegiatan ini yang mendorong masyarakat apabila ingin berkeluarga benar-benar direncanakan.

Dimulai saat pernikahan, idealnya perempuan menikah pada usia 21 dan laki-laki 25 tahun. Dan jumlah anak hanya dua agar keluarga berkualitas. Kemudia terkait PK, Kegiatannya meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). BKB mendorong keluarga agar dapat mengasuh anaknya dengan baik, memonitor pertumbuhan dan perkembangannya. BKR supaya keluarga dan remaja bisa berkomunikasi dengan baik sehingga remaja itu tidak salah jalur. Dan BKL bisa berkontribusi berbagi pengalaman untuk generasi yang akan datang.

Pada kesempatan Roadshow Lintas Pulau Sumbawa, BKKBN provinsi NTB juga mencanangkan kampung KB. Seperti pencanangan kampung KB di Lingkungan

Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin

Surya Bhakti, Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Rabu (11/10). Kampung KB diharapkan bisa menyelesikan Nawa Cita ketiga yakni memperkuat desa-desa dan pinggiran. Kemudian Nawa Cita ke lima, melalui kampung KB diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia . Dan Nawa Cita ke delapan, diharapkan melalui kampung KB bisa melakukan revolusi mental, bergotong royong sehingga masyarakatnya mempunyai integritas yang bagus, mempunyai etos kerja dan semangat kerja yang bagus. “Harapannya melalui kampung KB semua program bisa didorong dengan bagus,” ujarnya.

Selain itu BKKBN Provinsi NTB juga menggelar acara pertemuan kemitraan dengan media massa lokal di empat kabupaten dan satu kota di Pulau Sumbawa.

Dengan tema menyelesaikan masalah NTB bersama media. (*)

Bupati Sumbawa, Drs. H. M. Husni Djibril

Bupati KSB, H.W. Musyafirin

Foto bersama penerima bantuan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pertemuan dengan kemitraan media massa lokal di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan temu media juga dilaksanakan di Kabupaten dan Kota se Pulau Sumbawa.

Pelayanan

Kunjungan Kabid KBKR Drs. Samaan, M.Si dan Kabid Akpin Drs. Samsul Anam M. Ph ke pencanangan Kampung KB di Kabupaten Sumbawa

KB di Kabupaten Sumbawa

Pembinaan industri ekonomi kreatif.

Pelayanan KB di Kabupaten Dompu

Peyerahan bantuan dari BKKBN Provinsi NTB kepada PAUD HI di Kabupaten Bima

Bersama Kepala Bidang KBKR Drs. Samaan, M.si dan Kepala Bidang Akpin Drs. Samsul Anam, M. Ph dengan bidan pelayanan KB Kabupaten Bima.