Edisi Senin 16 September 2019 | Suara NTB

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 155 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019

Investasi Padat Karya,

Percepat Penurunan Kemiskinan Realisasi investasi di NTB terus mengalami peningkatan. Tahun 2018, realisasi investasi di NTB hampir mencapai Rp14 triliun.

Tahun ini, realisasi investasi ditargetkan mencapai Rp16 triliun.

NAMUN, kontribusi realisasi investasi yang begitu besar masih menjadi pertanyaan. Terutama pengaruhnya terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan di NTB. Dalam kurun waktu 2013 - 2018, angka kemiskinan di NTB hanya turun kurang dari 3 persen, dari target satu persen tiap tahun.

Pada awal 2013, angka kemiskinan di NTB sebesar 17,27 persen, turun menjadi 14,63 persen di akhir 2018. Realisasi investasi yang cukup besar di NTB H. Agus Talino

Nunung Triningsih

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 KEMISKINAN bukan hanya perkara kecilnya penda1234567890123456789012345678901212 patan masyarakat. Akan tetapi kemiskinan juga memi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 liki hubungan yang cukup kuat dengan tingkat literasi 1234567890123456789012345678901212 keuangan masyarakat. Semakin rendah tingkat literasi 1234567890123456789012345678901212 keuangan masyarakat, semakin sulit masyarakat kelu1234567890123456789012345678901212 ar dari mata rantai kemiskinan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pandangan itu disampaikan Kepala Bagian Otoritas 1234567890123456789012345678901212 Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rissa Khairunnisa.

1234567890123456789012345678901212 ‘’Ada keterkaitan yang cukup erat antara tingkat ke1234567890123456789012345678901212 miskinan dengan tingkat inklusi sosial ekonomi serta 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 inklusi keuangan masyarakat. Untuk itu OJK meyakini 1234567890123456789012345678901212 bahwa salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah 1234567890123456789012345678901212 kemiskinan juga dengan meningkatkan literasi keuang1234567890123456789012345678901212 an bagi masyarakat miskin,’’ ujarnya.

1234567890123456789012345678901212 Lebih lanjut dipaparkan Rissa, dalam upaya pengentasan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kemiskinan, pemerintah dan masyarakat selama ini selalu 1234567890123456789012345678901212 fokus pada usaha peningkatan pendapatan. Namun menurut 1234567890123456789012345678901212 Rissa, permasalahan kemiskinan tidak akan langsung tuntas 1234567890123456789012345678901212 dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tanpa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dibarengi oleh peningkatan literasi keuangan.

1234567890123456789012345678901212 ‘’Kami temui di lapangan bahwa sering kali kita 1234567890123456789012345678901212 fokus pada bagaimana masyarakat 1234567890123456789012345678901212 ini mendapatkan penghasilan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tapi kita kurang menyoroti 1234567890123456789012345678901212 dan memperhatikan 1234567890123456789012345678901212 bagaimana masyarakat ini 1234567890123456789012345678901212 mengelola keuangannya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Setelah mendapatkan 1234567890123456789012345678901212 penghasilan, lalu 1234567890123456789012345678901212 penghasilannya itu 1234567890123456789012345678901212 diapakan,’’ 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 katanya.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung 1234567890123456789012345678901212 ke hal 8 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rissa Khairunnisa 1234567890123456789012345678901212

masih didominasi sektor pertambangan, yang tidak padat karya.

Sehingga, ke depan, NTB akan mendorong masuknya investasi padat karya terutama di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri pengolahan.

Demikian terungkap dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema “Investasi dan Pengentasan Kemiskinan” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (12/9). Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Diskusi tersebut dihadiri Asisten II Perekonomian dan

Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Dra.Nunung Triningsih, MM, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rissa Khairunnisa. Kemudian Anggota DPRD NTB, H. Misbach Mulyadi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, H. L. Hery Prihatin, Akademisi Universitas Mataram, Prof. Mansur Afifi dan Ketua Umum Japnas NTB, I Made Agus Ariana.

Bersambung ke hal 8

H. Ridwan Syah

(Suara NTB/ars)

Tingkatkan Literasi Keuangan, Putus Mata Rantai Kemiskinan

(Suara NTB/ars)

Perlu Strategi Investasi yang Menyentuh Masyarakat NVESTASI menjadi salah satu strategi kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Namun untuk mencapai tujuan itu, diperlukan karakteristik investasi yang langsung menyentuh masyarakat. Pemerintah daerah harus berani berinvestasi ke masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD NTB, H. Misbach Mulyadi. Menurutnya investasi penting, tapi perlu dipikirkan investasi yang bisa menyentuh masyarakat. Ia pun mengutarakan ide, terkait penye-

lenggaraan MotoGP 2021 mendatang. Menurutnya, di ajang tersebut, akan hadir sedikitnya 200 ribu orang. ‘’Artinya ini bahwa yang mereka datang ke sini ingin belanja produk lokal, tapi siapkah kita menyiapkan ini? Bahwa pemerintah harus berani investasi. Apa itu? industri kreatif. Kita bikin secara masif suvenir atau apapun namanya,’’ sarannya.

Pada industri pariwisata, kata Misbach, orang yang datang mau berbelanja oleh-oleh dari Lombok. Menurutnya, tidak bisa hanya mengharapkan investasi dari swasta. Pe-

(Suara NTB/ars)

lurus dengan usaha jasa wisata. Imbas positifnya, kebutuhan tenaga kerja meningkat.

Tenaga kerja lokal semestinya punya kemampuan bersaing dari sisi keterampilan dan profesionalitasnya. Pemerintah bisa mengambil peran dengan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun nonformal. ‘’Karena hampir 70 persen tenaga kerja lokal seperti itu.

Kalau ada masalah langsung kabur. Jadi kita ambil tenaga kerja luar. Tapi di satu sisi tenaga kerja luar biayanya tinggi,’’ jelasnya.

Ariana berpendapat bahwa peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembukaan akses pekerjaan di sektor makanan dan minuman di daerah wisata. Dia mencontohkan pengeluaran ratarata wisatawan. Misalnya pengeluaran hotel yang Rp300 ribuan per hari dan kuliner yang sampai Rp500 ribu. ‘’Usaha kuliner itu bisa cukup menjanjikan. Itu harus dikelola dan didukung SDM yang bagus,’’ tandasnya.

Klaster Industri Terintegrasi Kolaborasi swasta, pemerintah, dan masyarakat bisa menjelma sebagai pengurai kemiskinan mujarab.

Sektor bisnis dan industri akan kokoh dengan kemurahan hati insentif pemerintah.

Ekonomi mudah bergerak mengerek naik masyarakat keluar dari kemiskinan.

Bersambung ke hal 8

(Suara NTB/ars)

bahwa pembukaan usaha baru yang mulai banyak dirintis membuka lapangan kerja baru. “Pariwisata hari ini sangat kita harapkan jadi tulang punggung,’’ jelasnya.

Insentif pemerintah daerah kepada pengusaha, imbuh dia, menjadi kunci saling menjaga iklim usaha jasa pariwisata.

Menurutnya, pengusaha baru yang punya peluang membuka lapangan kerja juga rentan dengan risiko-risiko ekonomi.

Insentif itu tak mesti langsung. Juga bisa berupa eksplorasi pengembangan destinasi wisata. Bukan cuma mengandalkan alam tetapi juga wisata atraksi, wisata budaya, atau wisata petualangan. ‘’Destinasi yang banyak pilihan itu okupansi (hotel) tetap terjaga.

Di sini kita masih minim. Tempat wisata yang sudah ada masih belum kondusif kondisinya,’’ jelas Ariana.

Penataan I Made Agus Ariana destinasi itu dalam pandangannya juga akan berbanding

H. Misbach Mulyadi (Suara NTB/ars)

Pacu Pertumbuhan, Undang Investasi dari Luar

Butuh Insentif untuk Pengusaha ERAPAN tenaga kerja di sektor pariwisata menyumbang kontribusi lapangan kerja.

Namun, dinamika sektor usaha tidak akan stabil apabila kualitas tenaga kerja tidak terjaga. Lapangan kerja pun akan berfluktuasi.

Ketua Jaringan Pengusaha Nasional NTB I Made Agus Ariana menyebut

merintah harus memulainya. Misalnya, dengan menyusun secara serius pabrik pembuatan suvenir di NTB. ‘’Kalau bicara Rp200 miliar untuk investasi ini, tidak raguragu. Pemerintah masih sanggup, kita ke luar negeri, ke Malaysia, gantungan kunci saja kita bisa beli tujuh biji.

Masa kita tidak bisa bikin itu. Tapi kita harus fight dengan membuat pabrikasi, pabrikasi suvenir lah.

Kalau kita tunggu swasta tidak mungkin. Tapi mari kita pemerintah ini memberikan contoh,’’ kata Misbach.

Bersambung ke hal 8

PENGAMAT Ekonomi dari Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Mansur Afifi mengatakan, jika ingin mengembangkan ekonomi di NTB, tidak ada cara lain selain meningkatkan investasi. Selain dari daerah sendiri, investasi bisa datang dari luar NTB. Dan itu justru berdampak paling besar terhadap

pertumbuhan ekonomi. ‘’Artinya kalau uang masuk, berarti skala ekonomi kita semakin besar. Itu yang akan menyebabkan kegiatan ekonomi bergerak. Standar hidup suatu negara sangat tergantung seberapa banyak dia memproduksi barang dan jasa.

Jadi kalau kita miskin, berarti produksi kita rendah nilainya,’’ jelasnya.

Mansur menekankan, konsep tersebut juga berlaku pada negara dan daerah, kalau

H.Lalu Hery Prihatin

H. Mansur Afifi

memproduksi sedikit, maka pendapatan juga sedikit.

Oleh karena itu yang paling

mudah ditingkatkan adalah industri, karena paling nyata barangnya.

Jika melihat data, Mansur merincinkan, ekonomi NTB tanpa sektor tambang berada di urutan 23 di Indonesia dengan pertumbuhan rendah sebesar 5,7 persen selama 2011 sampai dengan 2018. Jika digabungkan dengan tambang, maka berada di posisi 31 dengan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5 persen.

“Jadi kinerja ekonomi kita jelek jika dibandingkan dengan provinsi lain,” katanya.

Jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tahun 2010 NTB berada di urutan 28, sementara pada 2018 NTB lebih baik dari Maluku dan NTT. ‘’Tidak ada yang bisa kita banggakan jika kita katakan kita tumbuh besar, setelah lihat datanya, aib,’’ ungkapnya.

Mansur menjelaskan, pertumbuhan ekonomi rendah dikarenakan komponen pertumbuhan tersebut.

Bersambung ke hal 8 (Suara NTB/ars)

SUARA NTB Senin, 16 September 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Semen Langka di Mataram Tidak Sengaja Dibakar KEBAKARAN yang menghanguskan sekitar 40 are pada lahan kosong bekas pabrik minyak PT. Sumber Ampenan di Jalan A.A Gede Ngurah, Panerage, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Jumat (13/9), diduga kuat karena api dari puntung rokok salah satu warga yang beraktivitas di lokasi.

Saat diwawancarai Suara NTB, Lurah Abian Tubuh Baru, Burhanudin, sangat menyayangkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, sampai detik ini, kelurahan belum mengetahui siapa dalang dari kejadian tersebut.

Menurut Burhanudin, (Suara NTB/dok) kebakaran yang terjadi lebBurhanudin ih cenderung karena ada orang yang tidak sengaja membuang puntung rokoknya ke lokasi. “Kayaknya, kan banyak yang jualan kayu di sana. Itu juga lahan kosong. Mungkin dia tidak sengaja. Kita belum tahu,” katanya kepada Suara NTB, Minggu (15/9).

Sebelumnya, lanjut Burhanudin, lahan kosong itu sudah lama tidak ditempati pemiliknya. Dari tahun 2015 lalu, lahan bekas pabrik itu tidak pernah diurus oleh pemiliknya. “Hampir 5 tahun, lokasi ini sudah lama sekali tidak ditempati,” tutur Burhanudin.

“Kita sudah ingatkan kepada penjaga lokasi ini, karena pemiliknya agak susah kita temukan. Jadi, kita himbau, walaupun lokasi itu tidak dimanfaatkan. Di situ kan tumbuh ilalang. Jadi kita mohon kepada penjaganya, tolong dibersihkanlah,” lanjutnya.

Dengan membersihkan lokasi ini, kelurahan Abian Tubuh Baru menjadi lebih bersih. Apalagi lanjut Burhanudin, kelurahan bisa mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat di lingkungan tersebut. “Apalagi di sana banyak aktivitas, seperti toko, kantor, dan akses lalu lintas dekat,” tegasnya.

“Seperti ini kan (kebakaran, red), agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan masyarakat,” pungkasnya. Sampai detik ini, pihak kelurahan belum mengetahui pasti apa indikasi dari kebakaran tersebut. “Tidak ada indikasi sengaja dibakar, kita pastikan itu. Karena ini kan kebakaran terjadi pada siang hari, ini kan berisiko. Karena di kiri kanan ini kan banyak aktivitas warga,” pungkas Burhanudin kembali.

Dari kejadian ini, Kelurahan Abian Tubuh Baru pun menginstruksikan segera dari penjaga lahan untuk segera membersihkan lahan kosong tersebut. Burhanudin pun berharap kepada pemilik lahan untuk segera juga memantau kondisi lahannya. “Apapun alasannya, sekiranya kalau tanah ini akan dijual (pemiliknya). Silakanlah dibersikan selama tidak ada kesepakatan dari pembeli,” tutupnya. (viq)

Mataram (Suara NTB) Distribusi semen sejak beberapa hari ini menipis alias langka. Kelangkaan ini dikhawatirkan akan mengganggu pengerjaan proyek di Kota Mataram.

Distributor juga tidak melayani pembelian banyak.

Guntur, pegawai salah satu kontraktor di Kota Mataram menyampaikan, sampai saat ini, semen langka. Pihaknya pernah memesan 1.000 sak di distributor untuk kebutuhan sejumlah proyek. Oleh distributor tidak diperkenankan untuk beli banyak dan hanya mendapatkan 150 sak. “Betul langka,” tuturnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Untuk mendapatkan 150 sak semen itu pun sambungnya, harus mengantri lebih dari enam jam. Di satu sisi, mereka harus mempercepat pekerjaan di beberapa titik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman belum mengetahui informasi kelangkaan semen di

Mataram. Kalaupun ini benar dikhawatirkan akan mengganggu pekerjaan. Kebutuhan semen pada konstruksi fisik bangunan sangat diperlukan. “Sampai sekarang belum ada laporan dari rekanan,” katanya.

Tahun ini, Dinas PUPR memiliki pekerjaan fisik di antaranya, pengerjaan monumen Mataram Metro senilai Rp11 miliar. Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. Tunggal Ika Kon. Rehab gedung Kantor Walikota senilai Rp1,5 miliar dikerjakan oleh PT. Doro Belo Angkasa, pembangunan Jembatan Repoq Bebek senilai Rp1,5 miliar. Proyek dikerjakan oleh CV. Amalia Pratama, rehab gedung Badan Keuangan Daerah yang dikerjakan oleh CV. Kurnia Karya dengan nilai

pekerjaan Rp1,4 miliar lebih dari pagu Rp1,5 miliar, pembangunan Kantor Lurah Sayang – sayang dengan pagu Rp750 juta. Proyek dikerjakan oleh CV. Graha Utama.

Kantor Camat Ampenan dengan pagu Rp1,5 miliar dikerjakan oleh CV. Dayen Peken. Lanjutan pengerjaan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga dengan pagu Rp1,5 miliar dikerjakan oleh CV. Tiga Serangkai. Dan, lanjutan gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp1,5 miliar dikerjakan oleh CV. Karya Berikhtiar.

Miftah menambahkan, permasalahan ini akan dikoordinasikan dengan rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR. Jangan sampai, proyek

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto menduga penanganan sampah di Kota Mataram belum menjadi prioritas. Dugaan ini menyusul maraknya TPS ilegal di sejumlah titik di Kota Mataram. Menurut dia, penanganan sampah di Mataram merupakan mata rantai yang sesungguhnya tidak boleh terputus.

Karena bagaimanapun, antar bagian ada keterkaitan satu sama lain. Contohnya, TPS ilegal di Babakan. Dikatakan anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, TPS il(Suara NTB/ist) egal itu muncul sebagai Aprianto bentuk reaksi masyarakat karena Pemkot Mataram tidak menyediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara).

Meski sudah hadir kendaraan roda tiga, keberadaan TPS ilegal tetap perlu. ‘’Itu masih diperlukan untuk menampung sampah yang dibuang oleh masyarakat tapi sifatnya sementara,’’ ujar Aprianto kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (15/9). Karena, masih banyak rumah tangga yang tidak terjangkau oleh kendaraan roda tiga tersebut. ‘’Jadi TPS ini untuk masyarakat yang tidak terjangkau kendaraan roda tiga. Mereka bisa langsung membuang ke TPS,’’ imbuhnya.

Oleh karena itu, seharusnya Pemkot Mataram mencari solusi bagaimana menyediakan TPS di masing-masing kelurahan. Politisi PKS ini tidak menyangkal bahwa yang membuang sampah di TPS ilegal yang berlokasi antara Kelurahan Babakan dengan Cakranegara Selatan itu, bukan warga sekitar. Melainkan warga luar Babakan. ‘’Ya karena di kelurahan mereka tidak disediakan TPS, akhirnya membuang di sana,’’ sesalnya.

Sebetulnya, lanjut Aprianto, masyarakat tidak keberatan kalau kawasan mereka menjadi lokasi penempatan TPS. Yang penting, ada komitmen dari DLH bahwa sampah di TPS harus diangkut pada hari yang sama. ‘’Jadi sampahnya tidak boleh menginap. Apalagi sampai berhari-hari,’’ tegasnya. Namun, kesanggupan DLH tidak berlangsung lama. Sampah di TPS tidak diangkut sampai berhari-hari sehingga mengganggu masyarakat. ‘’Ini yang sebetulnya membuat masyarakat akhirnya keberatan di wilayah mereka ada TPS. Karena sampahnya ndak langsung diangkut,’’ demikian Aprianto. Dia mengusulkan solusi penanganan sampah dengan cara menambah armada dan juga mengedukasi masyarakat. Hanya saja, untuk opsi penambahan armada kerap terbentur alasan keterbatasan anggaran. ‘’Ini yang memunculkan pertanyaan, masalah penanganan sampah ini menjadi prioritas atau tidak,’’ tanyanya.

Karena, kalau memang penanganan sampah ini menjadi atensi serius Pemkot Mataram, seharusnya ada anggaran yang signifikan diarahkan ke sana. ‘’Ini yang sedang kita kaji, apakah prioritas atau tidak. Kalau dibilang prioritas kok penanganannya masih ala kadar,’’ pungkasnya. (fit)

terganggu dengan kelangkaan semen. Beda halnya dengan peningkatan kualitas jalan senilai Rp22 miliar dari anggaran tambahan dana alokasi khusus tidak

ada masalah. Karena, semen dibutuhkan tidak terlalu banyak.

Namun demikian diharapkan, semua pekerjaan fisik bisa selesai tepat waktu. (cem)

Dikbud Perketat Penggunaan Anggaran

(Suara NTB/cem)

Harus Jadi Prioritas

(Suara NTB/cem)

TERHAMBAT - Pekerja sedang mengerjakan bagian monumen di Lingkar Selatan, Kamis (12/9). Kelangkaan semen dikhawatirkan akan menghambat sejumlah pekerjaan di Kota Mataram.

SAPU DAUN - Seorang anggota pasukan kuning Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menyapu daun yang berguguran di Jalan Pejanggik, depan Kantor Walikota Mataram, Jumat pekan kemarin. Pasukan kuning memiliki jasa dalam memberi rasa indah dan nyaman dan bersih pada ruas jalan di dalam Kota Mataram. Namun kerja keras mereka masih tak sebanding dengan kesejahteraan diterima setiap bulannya.

Tunggakan Aset Mantan Anggota Dewan Mulai Ditagih Mataram (Suara NTB) Sekretariat DPRD Kota Mataram mulai menagih tunggakan aset diduga dikuasai oleh mantan Anggota Dewan. Pengembalian diharapkan lebih maksimal dibandingkan sebelumnya.

Surat penagihan pengembalian aset akan lebih tegas dari surat penagihan sebelumnya. Kali ini kata Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Mataram, M. Iswan dikonfirmasi pekan kemarin, mantan wakil rakyat diminta mengembalikan aset dalam kondisi baik maupun rusak.

Jika aset diketahui hilang, harus membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

“Kalau surat dulu yang ditandatangani Pak Sekda sifatnya meminta mengembalikan. Tetapi setelah ditagih, tidak ada,” kata Iswan. Rata – rata Anggota Dewan purnatugas kooperatif mulai periode

2004 hingga 2019 mengembalikan aset. Catatannya ada 16 item aset berhasil ditagih dari 12 mantan Dewan. Seperti laptop dan notebook. Sedangkan, kendaraan dinas sejak lama telah dikembalikan.

“Progresnya sudah ada. Laptop dan notebook sudah dikembalikan,” akunya. Klaim Politisi PDI Perjuangan, Nyayu Ernawati mengembalikan aset dibenarkan oleh Iswan. Iswan menegaskan, dari tiga aset dikuasai Nyayu, hanya dua dikembalikan. Satu aset diketahui hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian dibuat tahun 2017 lalu.

Akan tetapi, laporan kehilangan itu tidak langsung atas nama Nyayu sebagai pemegang aset milik pemerintah melainkan atas nama orang lain.

Prosedur ini tidak dibenarkan.

Pemegang aset tercatat adalah atas nama dirinya. Permasala-

han ini akan dikoordinasikan dengan Majelis Tim Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Mataram.

“Baru tadi saya dikasi tahu oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian. Tapi di laporan kepolisian itu atas nama Mahsan. Seharusnya bu Nyayu sendiri karena dia yang memegang aset,” jelasnya.

Iswan juga membenarkan bahwa Majelis TPTGR belum menerima laporan terkait pengembalian aset oleh mantan Anggota Dewan Kota Mataram.

Laporan ini akan diserahkan ke Badan Keuangan Daerah. Lalu, ditindaklanjuti rapat TPTGR untuk mekanisme selanjutnya.

Catatanya aset diduga dikuasai mantan Anggota Dewan Kota Mataram sekitar Rp300 juta lebih. Pengadaan aset berupa laptop, notebook dan handy talky dimulai tahun 2006 – 2010. (cem)

Gelar Jalan Sehat

Upaya Dekatkan Program KB ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Kampung KB Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur menggelar jalan sehat bersama masyarakat. Kegiatan ini salah satu upaya mendekatkan program keluarga berencana kepada masyarakat.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, H. Turmuji mengapresiasi gagasan kader kampung keluarga berencana di Lingkungan Petenom, Kelurahan Pagutan Timur melaksanakan jalan sehat, Minggu (15/ 9). Kegiatan diikuti sekitar dua ribu orang peserta dinilai sebagai upaya mendekatkan program KB ke masyarakat.

“Ini upaya mendekatkan program kampung KB. Di mana, kampung KB ini dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat,” kata Turmuji.

Tujuan pembentukan kampung keluarga berencana oleh pemerintah adalah, meningkatkan kesejahteraan keluarga yang mengacu pada delapan fungsi. Di antaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi serta

(Suara NTB/ist)

GERAK JALAN - Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji memberikan sambutan pada gerak jalan sehat yang digelar oleh Kampung KB Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Minggu (15/9). fungsi pembinaan lingkungan.

Pembinaan lingkungan ditambah Turmuji, difasilitasi oleh DPPKB serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya.

“Fungsi pembinaan kita arahkan ke masing – masing OPD teknis,” cetusnya.

Di sela – sela jalan sehat, pihaknya juga mensosialisaskan program Genre, pendewasaan usia perkawinan, memberikan pusat konseling,

edukasi dan informasi kepada remaja serta program lainnya.

Kegiatan dihadiri oleh Camat Mataram, Zarkasyi dan perwakilan dari BKKBN Provinsi NTB diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatur kelahiran serta meningkatkan partisipasi untuk menggunakan alat kontrasepsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi – misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, memperketat penggunaan anggaran yang diterima baik melalui anggaran daerah maupun pemerintah pusat. Pengawasan tidak terlepas dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa di instansi rawan praktik korupsi.

Kepala Dikbud Kota Mataram, H. Fatwir Uzali dikonfirmasi pekan kemarin mengatakan, selain pengawasan, Dikbud juga mengadakan pembimbingan terhadap sekolah yang dinilai bersentuhan dengan keuangan. Pengawasan difokuskan pada penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan – bantuan yang diterima dari pemerintah pusat.

Ketatnya penggunaan dana BOS, sehingga ada manajer BOS yang mengadakan pertemuan secara rutin. Sekolah diminta mengkomunikasikan ke dinas bilamana menemui persoalan di lapangan. “Jika tidak dilaksanakan, kita tidak mau tahu,” cetusnya.

Fatwir mengingatkan, sekolah harus mengedepankan prinsip kehati – hatian menggunakan bantuan. Bukan berarti menakut – nakuti kepala sekolah supaya tidak membelanjakan anggaran. Kepala

sekolah diminta menggunakan anggaran sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Jangan ada kepsek berinovasi atau berkolaborasi membelanjakan anggaran sekolah di luar Juklak – Juknis. Tak dipungkiri ada permasalahan internal, tetapi bisa diperbaiki.

Masalahnya adalah, persoalan operator. Operator keluar masuk atau ada ketidakcocokan, sehingga tidak sinkron pelaporan penggunaan anggaran.

Menyoal bagaimana dengan pengawasan di internal Dikbud sendiri yang rentan terjadi praktik korupsi? Disampaikan Fatwir bahwa ada tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan bantuan. Di samping terus berkoordinasi dengan sekolah, juga meminta laporan progres pengelolaan anggaran.

Pasca terbentuknya tim, ada peningkatan signifikan.

Pelaporan yang sebelumnya 20 hingga 30 persen naik menjadi 60 persen. Hal ini akan dipelajari untuk mengetahui pengelolaan anggaran. Untuk sanksi akan disiapkan jika ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran diluar ketentuan. Inspektorat selaku Auditor Pengawas Internal Pemerintah mengambil peran dalam konteks pengawasan. (cem)

(Suara NTB/viq)

AKAN DIPASANG CCTV - Terlihat di lampu stopan perempatan IC Mataram, belum terpasang kamera CCTV untuk memantau aktivitas pengendara. Nantinya, pada perempatan ini dan perempatan Pegesangan akan dipasang kamera CCTV untuk menerapkan sistem e-tilang.

Pemkot akan Tambah CCTV di Perempatan Jalan Mataram (Suara NTB) Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di beberapa lampu stopan di Kota Mataram, dinilai belum efektik menekan pelanggaran lalin dari pengendara motor. CCTV tersebut masih hanya berfungsi memantau pengendara dan jumlah pengendara. Jumlah CCTV akan ditambah di Kota Mataram.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, pemasangan CCTV tersebut masih sebatas pemantauan. Saat ini kata Saleh, CCTV di Kota Mataram terletak di jalan perempatan Rembiga, Perempatan Sweta, Pertigaan Sweta, Pertigaan Turida, dan perempatan Dasan Cermen.

“Jadi pemasangan CCTV ini masih sebatas memantau jumlah pengendara yang melintas. Kita pasang di lima lokasi untuk memantau kemacetan dan juga perilaku pengendara saja. Tahun ini kita akan tambah di perempatan BI sama perempatan Pegesangan,” kata Saleh, Sabtu (14/ 9) kepada Suara NTB. CCTV tambahan itu lanjut Saleh, biaya yang digelontorkan Pemkot senilai Rp1,3 miliar. Penambahan yang di perempatan BI dan

Pegesangan, saat ini masih dalam tahap pengadaan.

Ke depan, Dishub akan bekerjasama mengefektifkan CCTV yang ada. Untuk sementara kata Saleh, CCTV di lima lokasi tersebut, hanya memantau mengatur siklus, e-calling dan memberikan himbauan melalui speaker yang dipasang tepat di tiang lampu stopan tersebut.

Supaya muatannya itu lebih kaya, Dishub tengah berusahamengupayakan sistem e-tilang melalui CCTV tersebut. “Kita upayakan e-tilang melalui CCTV. Ini kan harus bekerjasama dengan kepolisian dan samsat untuk mengetahui siapa punya mobil dan motor itu kan samsat punya data,” tuturnya.

“Mudah-mudahan tahun 2020 bisa terlaksana. Sementara ini kita masih berkomunikasi dulu dengan semua pihak. Di kepolisian juga dan samsat ini nanti bagaimana responnya,” lanjutnya.

Saat ini, Dishub telah memiliki CC room yang berfungsi memantau pengendara. Saleh pun berharap, pada tahun depan CCTV tersebut dapat lebih efektif menekan pelanggaran pengendara di beberapa jalan kota Mataram. (viq)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 155 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tak Melanjutkan Pendidikan Menengah

Kemiskinan dan Pernikahan Dini Jadi Pemicu

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa alat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 panen bantuan Kementerian Pertanian RI tahun 2019 mu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 lai ditindaklanjuti Kejaksaan Tinggi NTB. Saksi-saksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dari kelompok tani di Sumbawa akan dipanggil untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 memroses laporan terkait dugaan pengalihan bantuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 yang menyimpang dari penerima itu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

Kasus Alsintan Panggil Saksi

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 32.355 remaja NTB tak melanjutkan pendidikan menengah tingkat SMA/SMK dan SLB sederajat pada 2018 lalu. Penyebab 32.355 anak usia 16-18 tahun ini tak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah akibat faktor kemiskinan dan pernikahan dini.

H. Aidy Furqon

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, melalui Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, M. Pd kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Ia menyebutkan, ada beber-

apa faktor yang menyebabkan anak- anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Pertama, faktor ekonomi yaitu kemiskinan.

Namun persoalan kemiskinan ini diklaim sudah teratasi dengan biaya sekolah gratis kepada siswa kurang mampu dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Aidy mengatakan, anakanak kurang mampu yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah

jumlahnya terus berkurang. ‘’Setiap tahun jumlahnya terus menurun,’’ ujarnya.

Faktor kedua, penyebabnya masih banyaknya pernikahan dini. Banyak anak-anak usia 16-18 tahun yang menikah ketika akan menempuh ujian nasional. Banyak juga anak-anak kelas III SMP sederajat yang putus sekolah karena pernikahan ketika menjelang ujian nasional.

Selain itu, kata Aidy, banyak juga anak-anak usia sekolah menengah yang mencari pekerjaan, niatnya membantu orang tua. Sehingga tak jarang mereka putus sekolah.

“Upaya yang kita lakukan mengoptimalkan sekolah terbuka, SMA terbuka,” ujarnya.

Saat ini sudah ada SMA Terbuka yang berada di SMA 1 Narmada Lombok Barat.

SMA Terbuka ini untuk menampung anak-anak SMA/ SMK sederajat yang putus sekolah karena perkawinan dan faktor lainnya. ‘’Kita sudah menamatkan. Jadi mereka yang sudah beranak pinak itu melanjutkan di situ dengan pola on off,’’ katanya.

Ia menjelaskan pola on off tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah masuk ke SMA Terbuka. Di sana mereka belajar secara berkala, dua atau tiga bulan sekali.

Gurunya berasal dari SMA/ SMK terdekat dan tutor paket C. Kemudian nanti mereka juga ikut ujian nasional di sekolah induk. ‘’Itu kita dorong untuk mengurangi angka anak tidak melanjutkan sekolah.

Bersambung ke hal 11

Labuan Jambu Teluk Saleh

Titik Labuh Baru yang Membuat Yachter Terkesan WONDERFUL Sail to Indonesia 2019 menjadikan Labuan Jambu, Teluk Saleh, Kecamatan Tarano sebagai titik labuh para wisatawan mancanegara, peserta rally kapal layar dunia (yachter). Mereka tiba secara bertahap sejak Sabtu (14/9). Mereka terkesan, tidak hanya dengan panorama pantai dan wisata hiu paus yang ditawarkan Labuan Jambu. Tetapi juga dengan keramahan dan budaya masyarakat setempat.

Pantauan Suara NTB, sekitar 37 yachter yang tiba dalam gelombang pertama, langsung berbaur dengan masyarakat setempat. Menikmati suguhan kuliner produk UMKM, melihat dari dekat keseharian masyarakat, khususnya nelayan. Dari cara memasak ikan dengan tungku tradisonal hingga proses pengeringan ikan. Sambil berjalan keliling kampung dan semuanya terlihat menikmati. Hingga malam hari mereka

disuguhi kesenian tradisional.

Organizer rally layar Internasional, Raymon J. Tungka yang mendampingi para yachter, menyebutkan, titik labuh ini sangat potensial. Lokasinya tepat tanpa harus merusak terumbu karang dan tidak menggangu lalu lintas laut. Didukung oleh infrastruktur sederhana seperti dermaga kayu dan tangga untuk sampai ke daratan. Kemudian untuk didarat juga ditunjang dengan beberapa fasilitas lainnya.

‘’Mereka (yachter) bisa duduk, bisa beli makan, ngobrol dengan masyarakat,’’ katanya.

Meski diakuinya ke depan masih butuh pembenahan. Dengan mengefektifkan kemampuan yang dimiliki. Seperti menguatkan budaya asli, nuansa yang ada dan keseharian kehidupan masyarakat setempat. “Untuk hari pertama ini di Labuan Jambu, sudah sangat baik.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Ubah Sampah Jadi Berkah WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menekankan pentingnya pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Selama kesadaran untuk memilah dan mengolah sampah dengan baik dapat disebarkan ke masyarakat, maka potensi sampah yang ada dapat diubah menjadi berkah.

Hal tersebut disampaikan Wagub pada kegiatan aksi bersih pantai dalam program Gelegar Pemuda Satu Negeri sebagai rangkaian perayaan HUT-RI ke-74 dan Hari Maritim Nasional ke56, Minggu (15/9) di Pantai Loang Baloq, Mataram.

Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/Humas NTB)

Tim Appraisal Segera Bekerja PEMBEBASAN lahan proyek jalan by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika ditargetkan tuntas Desember mendatang. Tim appraisal akan segera bekerja, turun melakukan penilaian harga lahan yang terdampak pengerjaan proyek senilai Rp1,5 triliun tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, lelang untuk appraisal sudah selesai. Pihak ketiga yang akan melakukan appraisal masih menunggu data by name by address warga yang lahannya terdampak proyek tersebut dari Badan Pertanahan Negara (BPN) NTB. ‘’BPN berjanji selesai minggu besok.

Sudah clear daftar nama-nama pemilik lahan by name by address.

Bersambung H. Azhar ke hal 11 (Suara NTB/dok)

Investor Malaysia Tertarik Investasi Pengolahan Sampah di Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Investor Malaysia berencana akan membangun industri pengolahan sampah di Gili Trawangan Lombok Utara. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB telah menandatangani letter of intent (LoI) dengan investor Malaysia pada saat misi dagang yang dilakukan di Kantor Gubernur, pekan lalu.

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin di Mataram menjelaskan investor Malaysia akan berinvestasi dalam pengolahan sampah di Gili Trawangan dan pengembangan wisata kehutanan. LoI yang sudah ditandatangani nantinya akan didetailkan lagi dalam bentuk perjanjian kerja sama. ‘’Dia mau mencoba pengolahan sampah di Gili Trawangan,’’ kata Madani.

Persoalan sampah di Gili Trawangan menjadi atensi Pemprov NTB. Pasalnya, masalah

sampah di pulau kecil tujuan wisatawan mancanegara itu masih belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Para wisatawan masih banyak menemukan tumpukan sampah di Gili Trawangan.

Dengan adanya investor yang berminat mengolah sampah di Gili Trawangan. Diharapkan persoalan sampah yang sudah lama menjadi masalah segera teratasi.

Selain berencana berinvestasi pengolahan sampah di Gili Trawangan. Madani mengatakan, pihaknya meminta agar investor asal negeri jiran itu bisa membangun pabrik pengolahan sampah skala besar di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat.

TPA tersebut sekarang di bawah pengelolaan Pemprov NTB. Setiap hari ratusan ratusan ton sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat diangkut ke TPA Kebon Kongok.

Bersambung ke hal 11

Madani Mukarom

(Suara NTb/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

SINGGAH - Tampak dari atas, puluhan kapal rally layar para yachter dunia tamu Sail Indonesia yang singgah di Labuan Jambu ,Teluk Saleh.

SUARA NTB Senin, 16 September 2019

Tak Sekadar Formalitas KETUA Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim, Dr. H. Mugni memastikan proses yang dilalui untuk memilih pimpinan Baznas Lotim tak sekadar formalitas.

Dalam hal ini, proses seleksi dilalui tak sekadar memenuhi amanah Undang-Undang Zakat. Akan tetapi, ingin mencari orang-orang yang benarbenar profesional dalam pengelolaan zakat.

Kepada Suara NTB Sabtu (14/9) lalu, Kepala Dinas Pariwisata Lotim ini menjelaskan, (Suara NTB/dok) H. Mugni pimpinan Baznas yang diseleksi untuk periode kepengurusan 2019-2024 sudah diterima pendaftaran selama 20 hari yang lalu. Dalam hal ini, sebanyak 26 orang sudah mendaftar dan dinyatakan lulus untuk tahap selanjutnya 24 orang. “Dua orang tak memenuhi syarat administrasi,” ucapnya.

Menurut Mugni, Pansel mencoba melakukan proses seleksi secara maksimal. Sebutan Baznas sebagai orang-orang yang dekat dengan Bupati atau Wakil Bupati merupakan cerita lama dan sudah tidak berlaku lagi. “Bukan orang dekat Bupati, kita seleksi ini dari umum, siapapun boleh ikut,” ungkapnya.

Sejauh ini katanya tidak pernah proses pemilihan pimpinan Baznas melalui proses seleksi seperti yang sedang dilakukan. Tidak pula main tunjuk orang yang dipercaya kepala daerah. Dikatakan yang dicari adalah orang-orang yang benar-benar profesional.

Menjadi pimpinan Baznas kata Mugni tidak harus seorang tuan guru atau tokoh agama. Pansel terbuka untuk mengikuti proses seleksi. “Jadi pimpinan baznas itu tidak harus tuan guru, karena pimpinan Baznas manajemennya yang utama,” ucapnya.

Para tuan guru nantinya akan ditempatkan posisinya di Dewan Syariah. Dewan Syariah tidak melalui pansel akan tetapi menjadi kebijakan pemerintah daerah untuk menentukan. Dewan Syariah membantu mengarahkan pengurus harian agar menjalankan Baznas sesuai ketentuan agama.

Pimpinan Baznas yang dicari adalah yang memahami tugas manajerial. Hal ini sesuai aturan dan hasil konsultasi pansel dengan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini guna kemajuan Baznas Lotim. Pansel kemudian merekayasa tahapan dalam seleksi, setelah administrasi ada tes tulis dan wawancara. Tes tulis ditujujan untuk mengetahui pemahaman dalam hukum agama, hukum negara dan manajerial pengelolaan.

Tes wawancara itu dengan penyajian makalah.

Sebelum penentuan final siapa pimpinan Baznas, akan digelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Zakat. Bagaimana memimpin dan bagaimana mengambil keputusan zakat. Dari 24 yang mendaftar akan dikerucutkan menjadi 10 orang yang selanjutnya akan diminta rekomendasi dari Baznas pusat. (rus)

Pelayanan Satpas SIM 2019

Satlantas Polres Lotim Raih Juara II Nasional Selong (Suara NTB) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil meraih juara II nasional dalam inovasi pelayanan pada Satpas Surat Izin Mengemudi (SIM) tahun 2019. Keberhasilan Saltantas Polres Lotim ini atas pengembangan Inovasi GemiLotim ciptaannya sendiri. Piala dan piagam penghargaan selaku juara II nasional diberikan oleh Korlantas Mabes Polri beberapa waktu lalu diterima langsung, Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal,SIK. Dikatakan Ryan, keberhasilan Satlantas Polres Lotim meraih juara II nasional tersebut tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Adapun juara I diraih oleh Polres Sleman Yogyakarta, sedangkan juara III Polres Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ditambahkannya, program inovasi yang diberia nama Game Edukasi Millenial Lombok Timur (GemiLotim) dapat diundah menggunakan handphone android.

Melalui GemiLotim, masyarakat khususnya kaum millenial dapat bermain game sekaligus belajar untuk mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Apabila game ini dikuasai oleh masyarakat, maka saat praktik pembuatan SIM, yang bersangkutan dipastikan dapat lulus dengan baik serta memahami aturanaturan dalam berkendaran di jalan raya. Di samping itu, keberhasilan GemiLotim secara tidak langsung mengharumkan nama Kabupaten Lotim, karena game ini dapat dinikmati se-Indonesia.(yon)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Kasat Lantas Polres Lotim Ryan Faisal, saat menerima penghargaan dari Korlantas Mabes Polri dalam pelayanan Satpas SIM tahun 2019.

SUARA PULAU LOMBOK

Semen di Lotim Makin Mahal dan Langka Selong (Suara NTB) Semen di kabupaten Lombok Timur (Lotim) makin mahal dan langka. Harga saat ini sudah ada yang tembus Rp90 ribu per sak. Kondisi ini diharapkan tidak terus terjadi. Harga tersebut terus beranjak naik menjauhi rata-rata normal Rp 60 ribu per sak.

Anggota DPRD Lotim, H. Ruhaiman meminta pemerintah daerah bisa lebih tanggap untuk mengatasi masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti persoalan harga semen, katanya pihak Disperindag bisa memantau terus perkembangan harga dan dinamika pasar. Hal ini penting agar

mpetensi keagamaan, juga harus memiliki kompetensi entrepreneur.

Dalam rangka tersebut, DEK Syariah BI menyelenggarakan FESyar Wilayah Indonesia Timur, 11-14 September di Banjarmasin. Dikatakan Halqi, untuk tahun 2019, BI Perwakilan Wilayah NTB Mataram diwakili oleh 2 UKMK berbasis syariah dan satu pesantren unggul dalam ekonomi syariah.

Ketua YPH PPD NW Pancor, diwakili oleh, Dr. H Khirjan Nahdi hadirdalamacarainidengan3agenda, yakni presentasi pesantren ung-

masyarakat tidak resah dengan lonjakan harga.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lotim Mirza S saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9) mengatakan, terjadinya kelangkaan semen dan cenderung melonjak harganya, karena pabrik semen di Kali-

mantan Selatan (Kalsel) sedang perbaikan. Pasokan semen selama ini diambil dari pabrik di Kalsel tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan sementara, pasokan ke NTB dan khususnya Lombok ini diambilkan dari Jawa Barat. Bongkar muat juga agak terhambat di Lembar, karena saat bongkar muat, yang

didahulukan adalah kapal yang membawa sembako.

Diakuinya, harga terjadi peningkatan. Pantauan Disperindag Lotim di Aikmel tembus Rp85 ribu per sak.

Menurutnya, kelangkaan semen ini terjadi tidak saja di Lotim. Daerah-daerah lain di NTB ini juga mengalami hal yang sama. Pasalnya, distribusi semen dari distributor selama ini sebagian besar bongkar muatnya melalui Lembar. “Se NTB kayaknya begitu,” ucapnya.

Lotim sejauh ini koordinasi dengan pemerintah

provinsi terkait ketersediaan. Informasinya, Dinas Perdagangan NTB bersama dengan Satuan Tugas Polda NTB sudah turun melakukan pengecekan langsung.

Harapannya penambahan stok dari Jawa Barat ini dapat kembali menstabilkan harga.

Soal bongkar, sambungnya tidak bisa juga langsung diminta datang ke Lotim menggunakan Pelabuhan Kayangan atau Pelabuhan Labuhan Haji. “itu kan kapal besar, harus di Lembar dan gudang distributor ini kan rata-rata di Mataram” ucapnya. (rus)

(Suara NTB/ari)

MENGERING - Kondisi Bendung Monggal Atas yang mengering. Perlu ada solusi agar pada musim kemarau, bendung ini tetap bisa menampung air.

Bendung Monggal Atas Mengering Tanjung (Suara NTB) Bendung Dusun Monggal Atas, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, ikut terdampak cuaca ekstrem. Selain faktor cuaca, proyek yang dikerjakan pada 2017 lalu itu dinilai tidak memperhitungkan ketersediaan sumber daya dalam perencanaan sebelum dianggarkan.

Usai meninjau lokasi bend-

ung, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Hakamah, Sabtu (14/9), mengutarakan jika Bendung Monggal saat ini tak menampung air sama sekali. Sumber air yang dibendung hanya berlaku pada musim hujan saja, sedangkan pada musim kemarau, air sungai tersebut memang mengering.

“Dana yang dialokasikan

tahun 2017 lalu senilai lebih dari Rp 4 miliar itu terkesan siasia. Kita bisa melihat pola perencanaan yang dilakukan OPD sangat terburu-buru dan kurang matang,” kata Hakamah.

Berasal dari desa yang sama dengan lokasi Bendung, Hakamah menyebut bahwa di lokasi tidak satu tetes pun air yang mengalir.

Begitu pula dengan keberadaan

Atasi ’’Zero Waste’’

MA. Muallimin NW Pancor Kembangkan Formula E=MC2 Selong (Suara NTB) Terwujudnya zero waste hendaknya dimulai dari pola pikir berbasis lingkungan yakni melakukan meta forma terhadap lingkungan di mana kita berpijak. Kemampuan dan kemauan untuk menata lingkungan hidup sekitar, sehingga sehat dan menyehatkan. Dalam konteks ini, kebiasaan membuang sampah seenaknya merupakan gambaran kebiasaan buruk masyarakat. Atas dasar itu, MA Muallimin NW Pancor dengan positif thinking bermaksud menghilangkan kebiasaan buruk ini melalui formula E= MC2 Menurut Kepala MA Muallimin NW Pancor, H. Munawar,M.Pd, dalam pengaplikasiannya mengelaborasikan formula tersebut agar benar-benar berubah menjadi patterned behaviour (kebiasaan yang terpolakan). Di antaranya, E= En-

YPH-PPD NW Pancor Juara I Pondok Pesantren Unggulan FESyar Selong (Suara NTB) Yayasan Pendidikan Hamzanwadi - Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor berhasil menjadi I pondok pesantren unggulan FESyar (Festival Ekonomi Syariah) dalam pengembangan bisnis berbasis syariah pesantren yang dilakukan Bank Indonesia melalui Deputi Ekonomi dan Keuangan Syariah sedang mendorong pengembangan bisnis berbasis syariah pesantren.

Demikian disampaikan Humas YPH-PPD NW Pancor, Dr. Muhamad Halqi,M.Pd, Minggu (15/9).

Rasionalisasi dari program ini bahwa pesantren sudah dan terus menjadi model pendidikan dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Sebagai institusi pendidikan berbasis Islam, pesantren memiliki peran strategis dalam melahirkan agen-agen pembangunan masa depan.

Dua tujuan utama program DEK Syariah BI ini, yakni menumbuhkan sentra bisnis berbasis pesantren yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kalangan pesantren, sehingga tidak hanya menjadi konsumen produk luar jangka pendek. Namun untuk jangka panjang menjadi agen pembangunan masa depan yang lahir dari pesantren. Selain memiliki ko-

Halaman 4

gul bersaing dengan Pesantren Nurul Aman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pesantren Wali Sanga, Kabupaten Ende, NTT. Selain presentasi pesantren unggul, tim YPH-PPD NW Pancor juga menjadi narasumber dalam seminar pengembangan ekonomi pesantren berbasis syariah, panel bersama Prof. Hafidz Anshary selaku Pengarah Syariah Perbankan Syariah Kalimantan Selatan, Bambang Himawan, Deputi DEK Syariah BI Pusat, dan pimpinan pesantren nominasi pesantren unggul dari Sulsel dan NTT. (yon)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Ketua YPH PPD NW Pancor, diwakili Khirjan Nahdi (paling kiri), saat menerima penghargaan juara I pesantren unggulan FESyar dalam pengembangan bisnis berbasis syariah pesantren tahun 2019.

(Suara NTB/ist)

SAMPAH - Sampah plastik yang dijadikan dinding dalam mewujudkan lingkungan madrasah yang fresh sekaligus mendukung program zero waste di MA Muallimin NW Pancor. gage yakni bagaimana zero waste terbangun dengan sistem yang bersifat mengajak. M= Measurable yakni kemampuan untuk mengajak bermula dari lingkungan kita sendiri, C= Commitment yang menunjukkan komitmen bersifat berkesinambungan bukan wishy washy atau wah wih dan C= Consciousness ( Kesadaran merupakan nukleus untuk mensinergikan tahapan E, M, dan C. Munawar mengungkapkan, dalam quantum fresh yang dikutip dikatakan bahwa untuk menjadi manusia unggul sekaligus berbudi luhur membutuhkan kesehatan. Sebab kesehatan laksana mahkota yang terpasang di kepala orang-orang yang sehat yang hanya bisa terlihat oleh mereka yang sehat.

Maka dari itu, sebagai warga madrasah membuat annaza fatuminal iman menjadi true and trust hendaknya dilakukan dengan 4 P yaitu; perhatian, pemberian materi, peluang, dan pemberdayaan. Perwujudan 4P berbasis suara hati bukan syahwati yang terus dijaga, rawat, dan pelihara agar lingkungan madrasah fresh.

Untuk itu, Munawar yang juga Ketua MKKS MTs-MA YPH-PPD NW Pancor ini menarik kesimpulan bahwa zero waste terlaksana dengan baik membutuhkan zero mind process melalui the power of mind atau siapa saja bisa bahagia dan kaya bila ia tahu cara mengelola pikiran secara SMART (Spesific, Measurable, Action, Reasonable, and Trust). (yon)

pipa yang dihajatkan sebagai saluran irigasi tetes, tak berfungsi sebagaimana direncanakan.

“Saat ini setetes pun tidak ada air yang masuk ke pipa, tapi anehnya ada pembangunan dudukan pipa baru yang dibangun di bulan Ramadhan lalu. Padahal nyatanyata lokasi itu menurut saya tidak cocok untuk induk pengambilan air bersih,” paparnya.

Diorbitkan sebagai aggota Komisi II oleh Fraksinya Gerindra, Hakamah menegaskan akan menyuarakan kepada lembaga legislatif untuk menindaklanjuti kasus ini. Setidaknya, Komisi II yang membidangi ekonomi dan pariwisata, berkepentingan terhadap dampak turunan dari adanya proyek bendung tersebut. (ari)

Hutan di Gunung Malang Terbakar Selong (Suara NTB) Ratusan hektare kawasan hutan di HKM BKPH Rinjani Timur yang terjadi di empat titik seperti di Dusun Aik Manis, Dusun Leper, Dusun Permatan Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya, Sabtu (14/9) terbakar. Pemadaman kebakaran di kawasan ini dilakukan oleh tim gabungan satgas dari kepolisian, Polhut, TNGR, DLHK NTB, KPH Rinjani Timur dan beberapa pihak terkait lainnya.

Cukup luasnya kawasan hutan yang terbakar sejak hari Jumat itu dikarenakan jalur untuk menuju lokasi cukup sulit, sehingga petugas hanya melakukan pemadaman dengan alat seadanya.

Petugas berjibaku sejak, hari Jumat untuk melakukan pemadaman dan berhasil dipadamkan pada, Sabtu siang. Melihat dampak dari kebakaran,

diduga penyebab kebakaran akibat ulah manusia yang membuka lahan dengan cara membakar. “Dugaan itu masih dilakukan penyelidikan,” terang Kapolsek Pringgabaya, AKP. Amar Ma’ruf, kepada Suara NTB di akhir pekan lalu.

Titik yang terbakar di hutan, ujarnya, ada di HKM BKPH Rinjani Timur yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung. Meski api sudah berhasil dijinakkan, Amar Ma’ruf mengaku tetap siap siaga di lapangan, karena cuaca yang ekstrem dan kawasan hutan dipenuhi semak belukar yang kering, sehingga mudah terbakar.

“Lokasi kebakaran berada di kawasan perbukitan. Sehingga pemadaman yang kita lakukan secara manual. Kita hanya menggunakan Apar dan karung,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

KEBAKARAN - Petugas gabungan saat melakukan pemadaman kawasan hutan dan lahan yang terbakar di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya, Sabtu (14/9) lalu.

Kominfo Targetkan 50 WiFi Gratis di Tempat Umum Tanjung (Suara NTB) Dinamika dan perkembangan informasi berkembang begitu cepat. Ditambah dengan kepemilikan perangkat IT (handphone) yang nyaris dimiliki oleh semua orang dari remaja sampai orang dewasa.

Mengimbangi hal itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lombok Utara akan memasang WiFi di 50 titik tempat umum untuk mendukung kebutuhan informasi masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo KLU, H. Muhammad, S.Pd., kepada wartawan Jumat (13/9). Dikatakan Muhammad, fasilitas WiFi gratis disiapkan pemer-

intah Lombok Utara untuk mendukung akses informasi masyarakat. Tempat-tempat yang di sasar antara lain, Lapangan Umum Tioq Tata Tunaq, objek wisata, pelabuhan serta area publik lain yang ramai dikunjungi. “Kita menargetkan pemasangan WiFi di 50 titik, saat ini sudah dipasang di 19 titik,” ungkap Muhammad.

Mantan Kadisbudpar KLU ini menyebut, dari lokas pemasangan di 19 titik tersebut, 12 titik di antaranya terpasang di kawasan destinasi wisata. Misalnya di area objek wisata baru TT12 (Karang Bajo), Ekowisata Kerujuk (Menggala), lembaga Klub

Baca Perempuan Karang Anyar, serta di Lapangan Tioq Tata Tunaq.

Pemasangan WiFi gratis di titik tersebut kata Muhamad, tidak asal pasang. Pemilihan lokasi mempertimbangkan aspek kebutuhan, tingkat keramaian pengguna jaringan internet, serta lokasi yang notabene dikelola kelompok masyarakat yang sah secara hukum.

“Kelompok yang terbentuk secara resmi dan ada penanggung jawab di dalamnya. Seperti klub baca misalnya, di sana aktivitas pemuda pelajar kita bisa lihat. Mereka tentu membutuhkan layanan internet untuk menggali informasi lebih luas,” paparnya.

Muhammad menambahkan, target pemasangan WiFi sebanyak 50 titik tersebut akan dilakukan bertahap.

Pasalnya anggaran yang dimiliki tidak tersedia untuk seluruh titik tersebut. Tahun ini saja, Dinas harus membayar kuota jaringan sebesar Rp 600 ribu per titik. “Tahun 2020 nanti kita usulkan pemasangan kembali untuk 10 titik, begitu pula di tahun berikutnya, sehingga target terpenuhi,” imbuhnya.

Di spring pemasangan, Diskominfo juga akan mengawasi penggunaan WiFi. Seluruh jaringan akan diproteksi dari layanan yang memiliki konten pornografi. (ari)

SUARA NTB Senin, 16 September 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Belum Sertijab

Tunjangan Jabatan Puluhan Pejabat di Lobar Ditahan Giri Menang (Suara NTB) – Tunjangan jabatan bagi puluhan pejabat di Lombok Barat (Lobar) ditunda atau ditahan oleh pemda. Penundaan pemberian tunjangan jabatan ini sebagai bentuk sanksi (hukuman) kepada puluhan pejabat, akibat belum menyerahkan berita acara serah terima jabatan (sertijab). ‘’Puluhan pejabat ini baru akan diberikan tunjangan jabatan kalau mereka sudah menyerahkan berita acara sertijab. Hingga sekarang dari puluhan pejabat ini, baru 5 orang yang menyerahkan berita acara ke Badan Kepegawa-

ian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PDSM),’’ ungkap Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., akhir pekan kemarin.

Diakuinya, ada 50 lebih pejabat yang dimutasi baik rotasi maupun promosi bebera-

Lelang Belum Tuntas LELANG proyek di Lombok Barat (Lobar) belum juga tuntas hingga memasuki triwulan III tahun 2019 ini. Sebanyak 11 paket proyek belum selesai dilelang terdiri dari proyek rekonstruksi fasilitas kesehatan, seperti Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan puskesmas. ‘’Selain itu ada juga Pasar Gunungsari tahap II. Dari belasan paket ini, satu paket proyek dilelang ulang lantaran yakni Pustu Eyat Mayang senilai Rp 500 juta. Proyekproyek ini didanai dari APBN dan APBD dengan total mencapai Rp 7-8 miliar lebih,’’ ujar Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ) Setda Lobar Ahad Legiarto akhir pekan kemarin.

Saat ini, katanya, lelang proyek ini masih tahap evaluasi pembuktian klarifikasi. Lelang semua proyek ini ditargetkan harus segera tuntas, sehingga bisa terkontrak akhir bulan ini. Sebab masa pengerjaan semua proyek ini ratarata 90 hari hingga akhir Desember mendatang.

Diakuinya, 10 paket proyek ini rata-rata bernilai Rp 400 juta, kecuali rekonstruksi pustu di Senggigi senilai Rp 700 juta, proyek Poskedes di Eyat Mayang senilai Rp 500 juta dan di Bukit Tinggi senilai Rp 500 juta. Ia berharap proyek ini segera berproses, sebab waktu pengerjaan selama 90 hari. “Tahapan saat ini sedang evaluasi, pembuktian klarifikasi,” jelas dia.

Untuk pelaksanaan proyek , ia mewanti-wanti agar mengantisipasi beberapa kendala. Karena kata dia, pengerjaan proyek ini bersamaan dengan daerah lain, bukan saja Lobar perlu diantisipasi tukang, bahan dan semen. Terkait limitnya semen sudah diantisipasi dengan bupati bersama Disperindag turun sidak ke Lembar. Informasi sementara, keterlambatan semen disebabkan kerusakan pabrik di Kalimantan.

“Alhamdulillah saat ini sudah mulai normal minggu-minggu ini,”jelas dia.

Dampak lain yang perlu diantisipasi, cuaca yang sudah memasuki musim hujan. Hal ini harus diingatkan kepada rekanan oleh PPK, konsultan dan tim percepatan pembangunan. (her)

Ahad Legiarto (Suara NTB/her)

Warga Khawatir Dampak Limbah Abu PLTU Giri Menang (Suara NTB) – Belasan ribu ton limbah abu sisa pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang mesti segera diatasi. Pasalnya, tumpukan abu sisa yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat ini dikhawatirkan memicu pencemaran lingkungan, bahkan dampak sosial di masyarakat.

Sebab dampak yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat tak sebanding dengan kompensasi atau imbal balik yang diterima warga dari pihak PLB PLTU. Kepala Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung. Tajuddin mengatakan terkait limbah pembakaran ini belum ada komunikasi yang baik antara desa dengan pihak pengelola PLTU. Sesuai ketentuan, kata dia, seharusnya abu itu tidak boleh mengendap terlalu. “Itu harus segera diangkut secara rutin,” sarannya.

Meski demikian, ujarnya, pada kasus ini, bukan hanya persoalan pengangkutannya, namun bagaimana mengkomunikasikan persoalan ini agar desa dan masyarakat bisa memberikan masukan-masukan ke pihak PLTU. Pihak desa akan mengklarifikasi PLTU terkait persoalan ini, sebab bagaimanapun dampak dari PLTU akan tetap ada.

Menanggapi hal ini, Manager PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang Melky Victor Borsalino mengatakan pengangkutan limbah abu sisa pembakaran di lokasi penampungan dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Tahun ini saja, kata dia, sudah dua kali dilakukan pembuangan abu sejumlah kurang lebih 14 ribu matrik ton. Satu kali lagi pengangkutan sebanyak 7 ribu ton. “Saat ini, masih ada tersisa 14 ribu ton, dari jumlah ini akan diangkut 7 ribu ton sehingga masih tersisa 7 ribu ton,” kata dia.

Menurut dia, sisa abu ini masih dibatas ambang normal.

Tempat penampungan ini jelas dia, berlaku masa simpan abu ini selama satu tahun. Dalam setahun, rata-rata dilakukan pengangkutan 2-3 kali secara utin.

Lebih jauh kata dia, kedepan abu ini akan diolah namun sejauh ini belum ada izin pemafaatannya. Kalau di unit PLTU besar, abu itu bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan semen, paving blok, beton. Ke depan kalau ada izinnya, pihaknya bisa menggunakan untuk kegiatan eskternal dan sumbangkan ke warga. diperkirakan, pertengahan tahun depan izinnya bisa keluar. Kebutuhan bahan bakar batu bara untuk 25 MW mencapai 15 ribu ton satu bulan, sehingga untuk tiga unit pembangkit mencapai 45 ribu ton. “Itu kalau kandungan 1 kilogram batu bara mengandung abu 3 persen, maka tinggal dikalikan saja dengan 45 ribu ton, itu abu yang dihasilkan tiap tahun,”jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

LOKASI - Lokasi tempat penampungan abu sisa pembakaran PLTU Jeranjang.

pa waktu lalu belum semua menyerahkan berita acara sertijab. Padahal mengacu, Perbup Nomor 28 tahun 2019 tentang tata cara sertijab, para pejabat yang dimutasi harus melakukan sertijab dan menyerahkan berita acaranya

ke BKD. “Dampaknya terhadap hak-hak kepegawaian mereka, seperti tunjangan jabatan belum bisa diberikan (ditahan), sebab sesuai perbup itu tunjangan baru bisa diberikan kalau sudah dilakukan sertijab,” jelas Suparlan.

Mengacu perbup tersebut, bentuk sanksi yang diberikan kepada para pejabat ini tidak diberikan hak-hak kepagawaiannya sampai menyerahkan berita acara. Kenapa mereka tidak melakukan sertijab?

Menurut dia, kemungkinan karena kebijakan ini tergolong hal baru, sehingga belum banyak dilaksanakan oleh pejabat.

Ia menegaskan seharusnya kalau pun tidak ada perbup, pejabat harus melakukan sertijab. Seperti halnya dirinya ketika menjabat di camat, ketika naik jabatan melakukan sertijab kepada pejabat baru. Sebab, kata dia, sertijab ini penting agar semua program bisa diketahui dan dilanjutkan oleh pejabat baru. Di

samping itu, jelas dia kalau ada persoalan seperti piutang di OPD terkait bisa diketahui oleh pejabat baru. Dengan sertijab ini, diketahui kapan program dimulai dan siapa yang berutang, sehingga jelas siapa yang akan bertanggung jawab terhadap persoalan ini.

Setelah diingatkan pada rapim lalu, sejumlah pejabat pun mulai menyerahkan berita acara. Menurut dia, kemungkinan besar mereka sudah membuat sertijab, namun

belum diserahkan ke BKD. Pihaknya sudah bersurat kepada para pejabat agar segera menyerahkan berita acara. Jika tak mengindahkan juga surat tersebut, pihaknya akan kembali bersurat kepada para pejabat tersebut.

Sebab pihaknya berharap agar semua pejabat ini segera menyerahkan berita acara sertijab. “Kami berharap agar semua pejabat segera menyerahkan berita acara itu,” harapnya. (her)

Pelayanan PDAM Praya Terganggu Praya (Suara NTB) Kondisi debit air baku untuk keperluan pengolahan air bersih oleh PDAM Praya Lombok Tengah (Loteng) diakui terus menurun.

Saat ini ketersediaan air baku maksimal tinggal setengah dari kondisi normal.

Untuk itu, masyarakat pelanggan PDAM diharapkan bisa lebih bijak serta hemat menggunakan air.

“Terus terang kita juga tidak bisa berbuat banyak.

Karena memang kondisi debit air baku sekarang sudah jauh berkurang. Sehingga wajar kalau pelayanan air bersih belum maksimal kita berikan,” ungkap Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab, kepada Suara NTB, Sabtu (14/9).

PDAM Praya, ujarnya, memiliki dua sumber air baku. Ada yang bersumber dari wilayah utara dari beberapa mata air.

Ada juga yang bersumber dari Bendungan Batujai. Di mana untuk Bendungan Batujai menggunakan sistem pengolahan air bersih. Sementara untuk wilayah utara menggunakan sistem gravitasi.

Meski demikian, kondisi kedua sumber air baku tersebut hampir sama. Bahkan untuk Bendungan Batujai kondisi lebih parah, karena debit airnya sudah menyusut tajam.

Belum lagi persoalan pendangkalan dan sedimentasi. “Den-

(Suara NTB/kir)

MENYUSUT - Kondisi debit air di Bendungan Batujai terus menyusut dampak dari musim kemarau. Akibatnya pelayanan air bersih ke pelanggan oleh PDAM Praya, terganggu. gan kondisi debit seperti ini, merta langsung kembali nor- mengatakan kalau hujan Kondisi ini, ujarnya, akan kita tidak bisa berbuat bany- mal begitu hujan turun, kare- tahun ini diprediksi mundur semakin mempersulit upaya ak. Tetapi kita tetap berupaya na biasanya, kondisi debit air dari prediksi awal. Di mana penanganan dampak kekerinmemberikan pelayanan se- baru kembali normal dua bu- semula hujan di prediksikan gan. Termasuk dalam hal pebaik mungkin,” tandasnya. turun pada bulan Oktober. layanan air bersih oleh lan setelah hujan turun.

Agar pelayanan air bersih Sementara itu, Kepala Pel- Namun informasi terakhir PDAM. “Kita berdoa semoga bisa kembali normal, harus aksana Badan Penanggulan- dari pihak BMKG, hujan di saja hujan cepat turun. Agar menunggu hujan turun. Itupun gan Bencana Daerah (BPBD) Loteng khususnya mundur kekeringan bisa segera berladebit air baku tidak serta Loteng, Drs. H. Muhammad, dua bulan dari prediksi awal. lu,” tandasnya. (kir)

Pengembangan Kawasan Meang Avsec LIA Dilatih Sekotong Mangkrak Kenali Senjata dan Bahan Peledak Berbahaya

Giri Menang (Suara NTB) – Semenjak kawasan wisata Meang, Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong bermasalah, menyusul mantan Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Zaini Arony tersangkut KPK, lantaran pengurusan izin kawasan ini. Praktis sejak saat itu pengelolaan kawasan ini mandek, lantaran lnvestor diduga menelantarkan lahan tersebut.

Mandeknya pengembangan kawasan ini pun mengundang tanya dari kalangan masyarakat, karena kawasan ini sangat potensial dikembangkan sebab posisinya yang strategis yang dekat dengan kawasan KEK Mandalika.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lobar, Rosyidi mempertanyakan keseriusan investor mengembangkan kawasan ini. “Padahal hampir enam sampai tujuh tahun ini kawasan Meang ini mangkrak, semenjak kasus mantan bupati tersangkut KPK tahun 2014 silam,” tegas pria asal Sekotong ini.

Hingga kini kata dia pengembangan kawasan yang awalnya akan dijadikan lokasi lapangan golf dan resort ini justru tidak ada kejelasan, akibatnya kawasan ini pun terbengkalai. Padahal, menurut dia, kawasan ini memilki potensi kawasan ini sangat potensial, mengingat Sekotong menjadi penyangga KEK Mandalika.

Menurut, ada beberapa keunggulan dari kawasan Meang ini ke depan di samping memiliki keindahan alam yang sangat bagus. Kawasan ini juga dekat dengan KEK Mandalika, sehingga bisa menjadi alternatif bagi wisatawan.

Bahkan ia yakin bukan hanya menjadi alternatif, namun menjadi tujuan utama pengunjung. Seharusnya menurut dia pemda di era FauzanSumiatun ini cekatan

(Suara NTB/her)

KAWASAN MEANG - Warga memandangi keindahan kawasan Meang Sekotong. Pengembangan kawasan ini mangkrak semenjak mantan Bupati Lobar H. Zaini Arony tersangkut KPK akibat perizinan kawasan ini. menangkap peluang ini den- kan lahan. Investor ini mau segan mendesak investor segera rius atau ndak, kalau ndak mengembangkan kawasan ini. kasih yang serius. Jangan didIa berharap pihak Pemda iamkan 10-20 tahun,” tegas bisa saja menawarkan ke ITDC dia. Di samping itu pemda untuk mengembangkan ka- harus memberikan kemudahwasan ini, sebagai salah satu an perizinan bagi investor. kawasan yang bisa dikembang- Menurut dia hal ini menjadi kan, bukan saja Mandalika. Ia pemikirannya ke depan agar juga berharap agar pemda ini para investor ini bisa lebih nyalebih serius lagi mempertanya- man dan aman berinvestasi.

Sementara itu Asisten II kan keseriusan investor dalam membangun kawasan ini. Setda Lobar, Hj Lale PrayatSebab jangan sampai setelah ni mengatakan terkait pimendapatkan izin justru tak haknya belum tahu rencana pengembangan Meang Sekokunjung membangun.

Anggota Dewan Lobar dari tong, sebab tidak pernah dibaFraksi PKS, Abu Bakar Abdul- has. Apalagi kata dia, izinlah juga mendesak agar Pem- nya sempat bermasalah dan da segera mendorong investor ditangani KPK. Semenjak yang sudah mendapatkan izin saat itu, investor ini tidak pengelolaan lahan segera be- pernah datang lagi. “Kalau raktivitas. Ia menyoroti, bany- masalah membangun belum ak investor yang terindikasi ada, karena mereka (invesmelantarkan lahan, sehingga tor) tidak pernah datang menyebabkan investasi di Lo- lagi,”kata dia. Apakah menbar, terutama di Sekotong gajukan lahan ini ke BPN semandek. “Pemda harus dide- bagai lahan terindikasi tersak agar mendorong investor lantar? Pihaknya belum yang sudah mendapatkan izin membahas persoalan lahan tapi terindikasi menelantar- di Meang,’’ ujarnya. (her)

Praya (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) Lombok International Airport (LIA) terus berupaya meningkatkan kemampuan para personelnya dalam upaya mengantisipasi pelanggaran hukum di kawasan bandara.

Terutama dalam hal antisipasi masuknya senjata dan bahan peledak berbahaya yang bisa mengancam keselamatan penerbangan.

“Jadi sejak dua hari terakhir kemarin, kita sudah latih para personel Avsec terkait senjata api dan bahan peledak. Berkerjasama dengan Sat Brimob Polda NTB,” ungkap General Manager (GM) PT. AP I LIA, Nugroho Jati, Sabtu (14/9).

Harapannya dengan pengetahuan yang dimiliki para personel Avec bisa lebih optimal kinerja dalam mencegah dan mengantisipasi masuknya bahan peledak ataupun senjata api ke kawasan bandara. Karena bagaimanapun juga, sebagai pintu keluar dan masuk suatu wilayah, bandara sangat rawan dijadikan akses masuk dan keluar bahan-bahan ber-

bahaya serta senjata api.

Untuk itu, pemahaman yang baik tentang bahan peledak dan senjata api, mutlak dimiliki para personel Avsec LIA. “Adapun jenis bahan peledak yang diperkenalkan yakni bahan peledak komersil serta bahan peledak untuk keperluan militer,” sebutnya.

Walaupun pada prinsipnya jenis dan ragamnya sama.

Dalam arti, sama-sama memiliki daya ledak. Hanya saja, tata cara penggunaannya berbeda dan juga diatur oleh regulasi khusus. “Dengan mengenal jenis dan bahan peledak yang ada, para petugas Avsec bisa mengetahui mana yang boleh digunakan untuk keperluan komersial dan mana yang digunakan untuk kebutuhan militer,” tambah Nugroho.

Adapun sejumlah senjata api yang diperkenalkan kepada personel Avsec LIA di antaranya tipe AK-47, SMG, Pistol, M16, Steyr AUG, dan senjata laras panjang (sniper). Para personel Avsec LIA juga diperkenalkan tata cara membongkar serta memasang jenis-jenis senjata api tersebut. (kir)

(Suara NTB/ist)

LATIHAN - Anggota Sat Brimob Polda NTB, memperkenalkan sejumlah tipe senjata api kepada personel Avsec LIA, dalam latihan pengenalan bahan peledak dan senjata api, Jumat (13/9) lalu.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 “Kalau bicara target, kita menyongsong gelaran Pilkada masing daerah, Suhaili men- daerah lainnya yang Praya (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Dari tujuh kabupaten/ akan upaya maksimal bisa serentak yang akan digelar tahun gaku tergantung situasi serta menggelar pilkada seren12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 potensi yang ada. Mana yang tak tahun ini ialah Kabukota yang akan menggelar menang di semua daerah. Tapi 2020 mendatang.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Suhaili mengatakan, bisa menjadi nomor satu, akan paten Sumbawa, KabupatPemilihan Kepala Daerah paling tidak, di Mataram, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Pilkada) serentak di NTB Bima, Loteng dan KLU itu jadi dalam menghadapi gelaran diupayakan menjadi nomor en Sumbawa Barat (KSB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tahun 2020 mendatang, target minimal Partai Golkar,” pilkada serentak di NTB, Par- satu. Begitu juga kalau poten- serta Kabupaten Dompu.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Partai Golkar membidik ke- ungkap Ketua DPD I Partai tai Golkar berupaya serasion- si dan peluangnya hanya no- “Bicara kader hampir di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menangan minimal di em- Golkar NTB, H.M. Suhaili FT. al dan selogis mungkin dengan mor dua, tidak masalah men- semua daerah Partai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Guna mencapai target yang tidak mematok target yang jadi nomor dua, karena Partai Golkar punya potensi. Tapipat daerah, karena po12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tensinya dinilai lebih besar. ada, ujarnya, Partai Golkar ter- muluk-muluk. Tetapi tetap Golkar ingin memenangi kan tidak serta harus di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Masing-masing Pilkada us melakukan persiapan. Dalam berupaya ikhtiar maksimal pilkada dan bukan hanya seke- usung. Semua harus ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kota Bima, Mataram, Kabu- hal ini, mesin partai juga terus untuk bisa mencapai hasil dar ikut-ikutan mengusung dasarkan pertimbangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 potensi serta peluang,” calon kepala daerah. paten Lombok Tengah (Lo- digerakkan untuk membangun yang maksimal pula.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Selain Kota Mataram, Kota pungkas mantan Ketua Soal posisi yang diincar di teng) serta Kabupaten Lom- kepercayaan masyarakat ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 hadap Partai Golkar dalam pilkada serentak di masing- Bima, Loteng dan KLU, tiga DPRD NTB ini. (kir) bok Utara (KLU).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Partai Golkar Bidik Kemenangan di Empat Daerah

SUARA NTB Senin, 16 September 2019

Masyarakat Diimbau Tak Sebarkan Konten Meresahkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Menyikapi maraknya penyebaran foto maupun video kejadian pembunuhan di kawasan Kelapis Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc melalui Kepala Dinas Kominfotik mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan gambar, foto maupun video korban pembunuhan maupun pelaku melalui media apa pun agar tidak menebar keresahan dalam masyarakat.

Kadis Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori menga(Suara NTB/ist) takan dampak penyebaran Rachman Ansori foto, gambar dan video tersebut, dikhawatirkan akan memicu kemarahan publik terhadap pelaku maupun keluarga pelaku. Bupati menghimbau, agar masyarakat tetap tenang dan selalu menjaga kondisifitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Mengingat kasus tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Bupati juga menegaskan, kata Ansori pentingnya terus bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini.

“Aparat penegak hukum telah bekerja cepat menangani kasus ini, kita patut mengapresiasi dan mendukung kerja aparat yang responsif ini,” ujar Bupati disampaikan Ansori.

Bupati juga menghimbau masyarakat apabila menemukan konten negatif atau meresahkan di media sosial maupun media lainnya bisa diadukan antara lain melalui portal aduankonten.id dan Twitter @aduankonten yang dikelola langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Mari kita bijak menggunakan medsos untuk hal-hal positif dan bermanfaat bukan menyebarkan hal-hal yang negatif dan meresahkan,”pungkasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

DPP Golkar Putuskan Putra Sulung Bupati Bima Jadi Ketua DPRD Bima (Suara NTB) – Putra sulung, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, yang bernama Muhammad Putera Feryandi S.IP resmi ditunjuk oleh DPP Partai Golkar sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bima Periode 2019-2024.

Penunjukkan anggota Legislatif termuda pertama yang juga merupakan Raja Muda Bima (Jena Teke.red) sebagai pimpinan DPRD berdasarkan keputusan DPP partai Golkar.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Bima Dafullah M.Pd, yang dikonfirmasi Suara NTB akhir pekan kemarin membenarkannya. Kata dia, kabar tersebut sudah dinyatakan final. “Sudah pasti dan final.

Saat ini Feryandi masih berada di Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, dalam menentukan Ketua DPRD Kabupat-

en Bima periode 2019-2024 pihak DPD II merekomendasikan tiga nama. Antara lain, M. Putera Feryandi S.IP, Ir. Suryadin (Sekretaris Golkar dan Ketua Komisi II DPRD), dan Hj. Suhartini.

“Ada tiga nama yang kita rekomendasikan ke DPP kemarin. Namun yang ditunjuk adalah Feryandi,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) partai Golkar, lanjutnya dalam menentukan pimpinan DPRD, partai di tingkat DPD II (Kabupaten) hanya mengusulkan nama.

Minimal tiga orang. “Usulan

ini akan diserahkan ke DPD I (Provinsi) untuk dilanjutkan ke DPP (Pusat). Sehingga keputusan akhirnya ada ditangan DPP,” katanya.

Dafullah menambahkan penunjukkan Feryandi sebagai Ketua DPRD sudah dipertimbangkan matang oleh DPP. Termasuk perolehan suara tertinggi diantara depalan anggota DPRD terpilih. “Di antara sembilan kursi yang diperoleh, suara terbanyak disumbangkan Feryandi. Tentu ini jadi pertimbangan DPP,” katanya.

Selain itu, Feryandi juga

(Suara NTB/Ist)

DPP GOLKAR - Muhammad Putera Feryandi bersama pengurus DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (14/9). merupakan kader muda partai Golkar yang cukup memberikan kontrubusi dan tidak dira-

gukan lagi loyalitannya dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin ini. (uki)

RPH Bali Bunga Belum Penuhi Standar Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Zainal Arifin mengakui, Rumah Potong Hewan (RPH) Bali Bunga di Kecamatan Woja belum memenuhi standar. Ditandai tak lengkapnya sarana prasarana penunjang seperti tempat penyimpanan, pendingin, pelayuan maupun pengawet daging yang dihasilkan. Untuk itu, di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki saat ini diharapkan adanya dukungan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Kalau memang ada ang(Suara NTB/jun) garan dukungan dari pusat Zainal Arifin sangat kita harapkan. Karena memang ini masih dibawah standar rumah potong,” ungkapnya kepada Suara NTB di kantornya beberapa waktu lalu.

RPH Bali Bunga baru dapat dikatakan telah sesuai standar rumah potong hewan ketika SOP dari Kementerian Pertanian (Kementan) di atas terpenuhi. Termasuk dalam hal pengelolaan limbah yang dihasilkan tiap harinya.

Namun karena pemanfaatannya saat ini masih difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan daging masyarakat lokal saja, belum ditemukan persoalan yang cukup krusial. “Karena di kita ini begitu dipotong langsung dibawa ke pasar jadi tidak ada masalah,” jelasnya.

Sementara menyangkut limbah yang dikeluhkan warga sekitar beberapa bulan terakhir. Diungkapkan Zainal Arifin, dari awal pihaknya sudah mendesain sedemikian rupa RPH pengganti ini jauh dari pemukiman warga. Namun, karena pertumbuhan penduduk terus bertambah pihaknya tidak bisa berbuat banyak jikalau keberadaan RPH kini kembali diresahkan masyarakat.

Disamping memastikan pengelolaan limbah dibekali izin lingkungan, Disnakeswan akan berupaya meminimalisir dampak limbah tersebut dengan pola yang dikembangkan saat ini. Seperti misalnya melakukan penyaringan dan pengeringan sebelum kemudian membuangnya ke TPA yang sudah disiapkan pemerintah.

“Tetap akan kita berupaya maksimal seperti misalnya membuat tempat pembuangan. Tidak seperti di RPH kemarin yang ketika musim hujan limbahnya masuk ke pemukiman warga,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Ist)

BAKAR GUBUK - Tim Operasi Terpadu Penanganan Kerusakan Hutan dan Lahan membakar gubuk di So Lano Kecamatan Mapangga, Sabtu (14/9).

Empat Gubuk Dibakar, Pembakar Hutan Diburu Bima (Suara NTB) – Tim Operasi Terpadu Penanganan Kerusakan Hutan dan Lahan menggelar operasi di lahan hutan di So Lano Kecamatan Madapangga, Sabtu (14/9).

Operasi ini dipimpin Kasatgas Gakkum yang juga Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Hendry Christianto S. Sos. Dalam operasi melibatkan anggota

Polres Bima, Polsek Madapangga, Dinas LH Kabupaten Bima, anggota Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Madapangga, anggota Satuan Pol PP Kabupaten Bima dan TNI. “Operasi terpadu ini tujuannya untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan yang marak terjadi,” kata Kapolres Bima AKBP Bagus S. Wibowo S. IK. Menurutnya dalam operasi itu, petugas menemukan empat gubuk yang telah dibangun oleh oknum masyarakat, serta lahan baru yang dibuka dengan cara

membabat hutan tutupan. “Di lokasi tidak ditemukan oknumoknum masyarakat yang diduga melakukan pembabatan hutan ini,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan kerusakan hutan dan lahan kedepannya, petugas kemudian membakar empat gubuk, yang bangun oleh masyarakat di atas lahan bekas hutan tutupan.

“Persoalan ini dalam tahap penyelidikan. Sementara pelaku pembakaran lahan mengarah ke oknum pemilik gubuk yang kita bakar,” ujarnya.

Bagus menegaskan, pi- Apalagi saat ini memasuki haknya akan terus melaku- persiapan menanam jagung,” kan operasi yang serupa. Se- pungkasnya. (uki) mentara untuk waktu dan lokasi operasinya belum dibeberkan, lantaran dikhawatirkan akan diketahui.

Taliwang (Suara NTB) “Operasi ini Dinas Pertanian Perkebunan dan Peterakan tetap nakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barkita gelar. at (KSB) mulai tahun depan akan merubah fokus bantuan program Bariri Ternak. Jika sebelummya program itu lebih banyak menyalurkan bantuan dalam bentuk ternak besar terutama sapi, tahun depan jenis ternak akan fokus pada jenis unggas.

Kepala Bidang Peternakan, DPPP KSB, Jamilatun, S.Pt menjelaskan, spesifikasi jenis unggas yang akan disalurkan pihaknya lewat program Bariri Ternak mulai tahun depan adalah ayam petelur. Di mana DPPP KSB telah menyiapkan anggarannya untuk pengadaan sekiyar 20.000 ekor dan nantinya disalurkan lewat sejumlah kelompok ternak. “Anggarannya sudah kami siapkan di APBD murni 2020,” terangnya.

Dipilihnya ayam petelur sebagai bantuan bukan Bariri Ternak bukan tanpa alasan.

Menurut Jamilatun, pihaknya telah melalukan kajian sebelum memilih ternak ayam petelur. Mulai dari segi teknologi pemeliharannya hingga sisi ekonomisnya. “Teknologi (Suara NTB/ist) cara beternaknya sederhana sehingga kami MERKURI – Barang bukti merkuri yang diamankan tim yakin masyarakat penerima program pasti Opsnal Polres KSB dari warga. bisa memelaharanya. Dan sangat ekonomis gan penggunaan bahan tersebut wilayah setempat. Menindak karena bisa cepat diuangkan,” timpalnya. sangat berbahaya bagi lingkun- lanjuti laporan tersebut, tim Kecepatan produksi ayam petelur, diakui gan dan juga bagi tubuh manu- Opsnal langsung melakukan Jamilatun sebenarnya menjadi alasan utasia. Kedua orang pelaku sampai pengintaian terhadap kedua orma DPPP KSB. Menurutnya, dibanding terdengan saat ini masih dilakukan ang pelaku dimaksud. Setelah nak besar, ayam petelur dapat menghasilkan pemeriksaan untuk pengemban- dipastikan bahwa kedua orang dalam waktu lebih singkat. Hal ini membuat gan lebih lanjut terhadap kasus pelaku ini menjual bahan bermasyarakat bisa segera menikmati hasil tertersebut. “Sengaja kita tidak se- bahaya tanpa izin, petugas langnaknya dari penjualan telur. “Kalau sapi ekonbutkan identitas untuk menjaga sung melakukan penangkapan. omisnya baru terlihat paling cepat di tahun Kedua pelaku terancam dijerkondusivitas wilayah, apalagi ketiga setelah bantuan diterima. Sedang ayam kedua pelaku ini merupakan at pasal 106 undang-undang RI petelur hanya hitungan bulan,” urainya. warga asli KSB. Keduanya masih Nomor 07 Tahun 2014 tentang Sebenarnya penyaluran bantuan ternak terus kita lakukan pemeriksaan tindak pidana perdagangan denjenis unggas lewat program Bariri Ternak busecara intensif untuk pengem- gan hukuman empat tahun penkan baru pertama kali. Sejak tahun pertabangan lebih lanjut terhadap ka- jara. Pihak terkait juga akan terma Bariri Ternak di mulai 2017 lalu, ribuan us memberikan atensi sangat sus tersebut,” ungkapnya. unggas sudah turut di salurkan. Hanya saja Dikatakannya, pengungka- serius terhadap penggunaan ungkap Jamilatun, jenis ternak unggas yang pan terhadap kasus tersebut merkuri. Karena dampak yang disalurkan terlalu beragam sehingga sulit berawal dari adanya laporan ditimbulkan sudah sangat melihat efektivitasnya secara ekonomi bagi masyarakat terkait maraknya mengkhawatirkan bagi lingkunmasyarakat penerima program. (bug) penjualan bahan berbahaya di gan dan masyarakat. (ils)

Miliki Tiga Botol Merkuri, Warga Taliwang Diciduk Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, mengamankan dua terduga pelaku penjualan dan pengedar bahan berbahaya jenis merkuri.

Dari tangan kedua pelaku, Polisi mengamankan tiga botol merkuri dengan berat masing-masing sekitar satu kilogram dan satu botol seberat 0,5 kilogram.

Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., S.Ik kepada Suara NTB, membenarkan adanya pengungkapan terkait kasus dugaan penjualan bebas bahan berbahaya jenis merkuri tanpa izin di wilayah hukum Polres setempat.

Hanya saja, Polisi masih enggan untuk memberikan informasi terkait identitas kedua orang pelaku. Hal itu sengaja disembunyikan petugas untuk tetap menjaga kondusifitas, sehingga tidak muncul tindakan yang tidak diinginkan nantinya.

Apalagi pengungkapan terhadap pelaku penjualan bahan berbahaya jenis merkuri dilakukan sebagai salah satu tindakan nyata untuk bisa mengurangi penggunaan merkuri sebagai bahan untuk pemurnian emas.

Hal itu dilakukan karena dampak yang ditimbulkan den-

Tahun Depan, Bariri Ternak Fokus Salurkan Bantuan Unggas

SUARA NTB Senin, 16 September 2019

POLHUKAM

Halaman 7

Cari Wakil, Najmul Bangun Komunikasi Politik dengan Semua Figur (Suara NTB/ndi)

KONSOLIDASI - Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri saat membakar semangat para pengurus lartai dan kadernya, saat konsolidasi partai jelang menghadapi Pilkada 2020.

Mahalli Dorong Ketua DPC Demokrat Maju di Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri mendorong semua Ketua DPC Demokrat di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 untuk tampil maju bertarung. Mahalli menginginkan di semua daerah yang menggelar Pilkada 2020, Demokrat mengusung kadernya sendiri.

Hal itu disampaikan Mahalli Fikri dalam forum konsolidasi Partai Demokrat yang dirangkaikan dengan peringatan HUT partai, Sabtu (14/9) pekan lalu. Pada kesempatan itu, ditegaskan Mahalli bahwa selama ada kader, maka Demokrat akan mengarusutamakan mengusung kader untuk maju.

“Kesempatan yang pertama dan utama akan diberikan kepada ketua DPC dulu, kecuali kalau dia kalah dalam survei, baru kita calonkan kader yang surveinya lebih bagus itu,” tegasnya.

Dikatakan Mahalli, pada Pilkada 2020, Demokrat tidak akan membuka pendaftaran calon kepala daerah, selama masih ada kader yang akan dicalonkan. Karena Partai Demokrat dibuat untuk kadernya sendiri. Dalam kesempatan itu, Mahalli pun memprovokasi para Ketua DPC Demokrat tujuh kabupaten/ kota untuk tidak ragu tampil di Pilkada.

“Saya bilang untuk apa anda-anda jadi ketua DPC kalau anda tidak mau jadi bupati. Itulah mengapa saya kumpulkan semua di sini. Untuk menyampaikan siapa yang mau jadi bupati segera. Ndak usah malu-malu, bahasa sembunyi itu sekarang kurang menguntungkan. Kalau anda mau sesuatu langsung saja ngomong, saya mau ini, jangan ragu-ragu ini buat siapa, ndak usah, langsung ngomong saya mau ini,” tegasnya.

“Kenapa saya katakan demikian, supaya kalau kader mau maju, ndak perlu kita buka penjaringan, ndak usah kita tawarkan kepada orang lain partai ini. Kita ini sudah lelah bikin kuenya, setelah jadi kok kita mau tawarkan ke orang lain, kan goblok amat itu,” sambung Mahalli saat membakar semangat kadernya jelang menghadapi Pilkada 2020.

Kegiatan konsolidasi tersebut dihadiri oleh semua anggota Fraksi Demokrat di DPRD, baik Provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, hadir juga para ketua DPC semua kabupaten/kota Demokrat se-NTB. Konsolidasi tersebut merupakan langkah awal pemanasan mesin politik Partai Demokrat untuk menghadapi Pilkada serentak 2020.

“Komunikasi Politik Demokrat ini untuk menghadapi Pilkada 2020 sudah dimulai, tetapi keputusanya akan kita sampaikan pada waktunya. Ibarat salat itu ada waktunya. Tahapan di KPU kan mulainya tahun 2020 juga, jadi tunggu waktunya siapa yang akan dicalonkan oleh Demokrat nantinya,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Kandidat petahana Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020, Najmul Ahyar terus bergerak membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik dan figur-figur yang bakal digandengnya sebagai bakal calon wakil.

Najmul Akhar yang dikonfirmasi di sela-sela konsolidasi fraksi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota partai se-NTB, Sabtu (14/9) pekan kemarin menyampaikan bahwa sampai saat ini dirinya masih belum memutuskan siapa figur yang akan digandengnya menjadi wakil dalam Pilkada 2020.

Dikatakannya, karena dinamika politik yang masih bergerak dinamis, ia membuka diri terhadap semua partai politik dan figur-figur lainnya yang ingin berpasangan dengan dirinya dalam menghadapi Pilkada KLU 2020. Diakuinya, sejauh ini, dirinya telah banyak menerima pihak-pihak yang berkeinginan untuk menjadi wakilnya, baik dari kalangan partai maupun profesional.

“Kalau ada yang mau berpasangan dengan kita, berarti itu suatu bentuk penghargaan

kepada kita. Bagi saya, siapapun yang datang kita terima dengan baik, kita ajak berdiskusi.

Karena bagi saya ruang Pilkada ini bukan semata-mata ruang kompetisi tapi ruang fastabiqul khairat,” katanya.

Ketika ditanya soal peluang kembali berduet dengan Wakil Bupati, Syarifuddin.

Najmul menjawab diplomatis. Ia juga tidak menutup pintu. Menurutnya, dengan Syarifuddin, segala kemungkinan bisa terjadi, apakah paket Najmul-Syarif pada Pilkada 2015 lalu akan berlanjut di 2020 ini atau justru pecah.

“Segala kemungkinan bisa terjadi, karena ini kan masih dinamis, bisa ya bisa juga tidak. Akan tetapi dengan beliau sampai dengan saat ini belum pernah ada komunikasi yang membicarakan soal Pilkada. Kami berdua masih

fokus melayani masyarakat yang berkaitan dengan recovery. Itu yang lebih sering kami diskusikan dari pada dikusi, kami lebih banyak bicara sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah,” terangnya.

Lantas kapan Najmul akan memutuskan siapa yang akan digandengnya menjadi pasangan pada Pilkada 2020 mendatang.

Ketua DPC Partai Demokrat KLU itu menjawab diplomatis, menurutnya ia akan memutuskan siapa bakal jadi wakilnya pada waktu yang tepat nantinya.

“Kita ikuti saja dulu perjalanan ini, kita lihat perkembangan politik. Kalau sudah ketemu yang tepat, pasti kita akan umumkan pada waktunya, sembari kita tunggu juga arahan dari partai. Yang jelas Insya Allah kita tidak akan ketinggalan Pemilu,” katanya tegas.

Sejauh ini, konstelasi poli-

(Suara NTB/ndi)

H. Najmul Akhyar bersama Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri di sela-sela kegiatan konsolidasi Fraksi Partai Demokrat se-NTB, Sabtu (14/9). tik termuktahir jelang Pilkada di KLU, peta pertarungan masih memperlihatkan hanya akan diikuti oleh dua kandidat saja, yakni kembali mempertemukan persaingan antara Najmul dan Djohan Sjamsu.

Jika pun nantinya muncul pasangan calon lain di luar Najmul dan Djohan, hanya

akan menjadi pelengkap saja.

“Kalau kita apa saja, mau banyak calon, mau sendikit calon sama saja. Kalau banyak, berarti masih banyak yang peduli dengan KLU. Bagi saya yang penting adalah kita semua berikhtiar, karena saya yakin menjadi pemimpin itu adalah soal takdir,” pungkasnya. (ndi)

Polda NTB Gali Modus Dugaan Korupsi Bibit Bawang Bima 2016 Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyiapkan penyelidikan lanjutan dugaan penyimpangan pengadaan bibit bawang Bima tahun 2016.

Batas waktu pengembalian temuan kerugian negara sudah habis. Kerugian negara dimaksud mengindikasikan ada yang tidak beres dalam proyek senilai total Rp40 miliar tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudinmenegaskanbahwakinipenyidiktinggalmendalamiunsurkorupsi dariprosespengadaan.Setelahindikasikerugiannegarasudahmuncul.

“Kita telusuri apakah kerugian negara itu akibat dari perbuatan melawan hukum. Kita cari unsur pidana korupsinya. Kerugian negara kan sudah ada,” ujarnya dikonfirmasi Sabtu (15/9) akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, namun sampai kini baik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI maupun Inspektorat Kabupaten Bima belum menembuskan surat kepada penyidik. Penyidik Subdit III Tipikor menerima informasi bahwa audit Itjen Kementerian Pertanian menemukan indikasi kerugian negara Rp 2,3 miliar.

“LHP-nya kan dari Kementerian (Pertanian) sudah diserahkan ke (Inspektorat) Bima. Itu sudah ditindaklanjuti belum temuan LHP-nya.

Kalau belum, kita lanjutkan. Kalau memenuhi unsur, kita naikkan ke penyidikan,” terangnya. Sejauh ini, penyidik sudah mengklarifikasi 26 kelompok tani di 13 kecamatan Kabupaten Bima. Mereka antara lain yang menerima pembagian bibit bawang merah tahun 2016.

Klarifikasi itu terkait pembagian bibit disesuaikan dengan pengajuan calon penerima calon lokasi (CPCL). Pengadaan bibit bawang tahun 2016 di Kabupaten Bima dibiayai APBN dengan penyaluran dua tahap. Tahap pertama dengan pagu anggaran Rp26,06 miliar dimenangi PT LB dengan kontrak RP24,34 miliar. Sementara pada tahap kedua, PT QPI menyalurkan bibit dengan kontrak Rp16,11 miliar dari pagu anggaran Rp16,17 miliar. (why)

Kejati NTB Anggap Agunan Lahan LCC Soal Perdata Mataram (Suara NTB) – Penyidikan dugaan korupsi aset Pemda Lobar di mal Lombok City Center Narmada belum menyasar bagian kakapnya. Proses pelepasan tidak dibidik. Alasannya, aset Pemda seluas 8,4 hektare itu belum lepas.

Kepala Kejati NTB Arif menyatakan proses agunan itu diduga menyalahi aturan.

“Itu memang ada kesalahannya. Punyanya daerah gak boleh diagunkan,” ucapnya dikonfirmasi akhir pekan lalu.

Namun, penyidik beranggapan uang hasil agunan sebesar Rp96 miliar itu bukan (Suara NTB/dok) merupakan kerugian negara.

Arif Selain itu, sertifikat lahan yang diagunkan belum beralih hak. Menurutnya, agunan lahan itu masuk sebagai urusan privat antara Pemkab Lombok Barat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. Penagihan kembali alas hak lahan melalui jalur gugatan perdata.

Ketentuan agunan itu diselipkan dalam perjanjian kerjasama operasional antara PT Bliss dengan PT Tripat selaku perwakilan Pemkab Lombok Barat. Sementara aturan di atasnya, yakni pasal 49 ayat 5 UU RI 1/2004 tentang Keuangan Negara yang mengaturkan larangan aset negara dijadikan agunan.

“Tapi kan daerah masih tetap memiliki (aset tanah). Belum beralih, masih disimpan di bank sana. Kasus itu banyak nuansa perdatanya. Harus ada putusan perdata dulu. Makanya untuk dapat mengambil kembali, Pemkab Lobar gugat perdata,” jelasnya. Pihaknya menyarankan Pemkab Lombok Barat untuk menyerakan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejati NTB. Keperluannya untuk melawan PT Bliss secara perdata untuk meminta lagi alas hak atas lahan tersebut. “Kita ini mau cepat kerjanya. Ini Pemkab Lobar gak mau serahkan ke sini. Serahkan ke kejaksaan agar bisa diambil kembali secara perdata,” tandas Arif. (why)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka pencurian di tiga tempat di wilayah Cakranegara, Pencok digiring anggota Polsek Cakranegara. Pencok dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba kabur ketika ditangkap.

Curi Motor Teman Sendiri Demi Sabu dan Judi Mataram (Suara NTB) – Demi hobi sabu dan judi, Rajit (29) nekat mencuri motor kawannya sendiri. Modusnya, tersangka yang sering main ke rumah korban menduplikasi kunci motor. Di lain waktu kunci itu dipakainya membawa kabur motor korban.

Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam menerangkan bahwa tersangka sudah merencanakan pencurian tersebut.

“Motor dibawa kabur menggunakan kunci duplikat,” terangnya didampingi Kapolsek Cakranegara AKP Zaky

Maghfur, Sabtu (14/9) lalu.

Pada satu waktu, terangnya, Rajit seperti biasa bertamu ke rumah korban di Ampenan Utara, Ampenan, Mataram. Kala itu tersangka meminjam motor korban. Korban mempersilakan tanpa rasa curiga.

Namun ternyata Rajit pergi menduplikasi kunci motor tersebut. Motor lalu dikembalikan seperti biasa. Mereka kemudian ke Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara berboncengan berdua. Mereka pergi bertamu. Rajit lalu diam-diam membawa kabur motor tersebut.

Korban baru sadar ketika hendak beranjak pulang. Motor Honda Scoopy DR 4254 EB sudah tidak ada. Begitu juga tersangka. Korban sudah tahu pelakunya siapa dan melapor polisi. Tak berselang lama, Rajit ditangkap lagi tak jauh dari lokasi pencurian. “Dia ini ketagihan judi dan sabu. Motornya mau digadai tapi belum sempat,” kata Alam.

Di tempat lain yakni di Karang Pendem, Cilinaya, Cakranegara, tersangka Pencok (25) beraksi lagi. Residivis kasus pencurian ini ketahuan

mencuri motor dari rekaman CCTV rumah korban Kapolres menjelaskan bahwa Pencok masuk ke rumah korban dengan merusak garasi. Dari jauh hari Pencok membidik Yamaha Jupiter MX DR 4484 CF punya korban. Kunci motor korban dirusak dengan kunci T. Motor curian itu sukses digadai. Namun tidak lama kemudian Pencok ditangkap.

Lengkap dengan timah panas yang bersarang di betis kirinya karena mencoba kabur. “Dari catatan kepolisian, pelaku ini sekurangnya sudah beraksi di

tiga TKP antara Bulan Juni sampai Agustus. Dia juga diduga yang mencuri laptop SD 10 Cakra,” beber Kapolres.

Pencok juga diduga mencuri televisi, ponsel, dan dompet di kos-kosan Jalan Tamtanus, Cilinaya Cakranegara pada bulan Juli. Sebulan sebelumnya, Pencok diduga juga mencuri 16 tabung elpiji 3 kg di Jalan Subak Cilinaya, Cakranegara.

“Barang bukti yang sudah kita sita, motor Jupiter, TV, dan laptop. Barang bukti lain masih dalam pencarian,” tandas Kapolres. (why)

Makmur Said akan Tata Kawasan Lingkar Selatan Jadi Pusat Wisata Kuliner Mataram (Suara NTB) – Bakal calon Walikota Mataram 2020, Ir. HL. Makmur Said, MM., (HMS) memandang kawasan lingkar selatan, memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dan ditata sebagai salah satu pusat baru sentra ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Saat ini, kawasan lingkar selatan telah mulai memperlihatkan geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, dengan hadirnya berbagai aneka jenis penjualan kuliner. Jika pemerintah memiliki kemauan serius untuk menata aktivitas berjualan masyarakat tersebut, maka kawasan lingkar selatan bisa tumbuh menjadi sentra wisata kuliner.

Kawasan lingkar selatan sudah terdapat belasan lapak ikan bakar segar yang dijual warga, serta berbagai macam kuliner lainnya. Sayangnya, lokasi tersebut belum terlalu populer di mata masyarakat Kota Mataram. Bahkan Lingkar Selatan masih menyandang sterotip atau image sebagai ‘jalur buangan’ atau jalur yang tidak strategis.

“Padahal potensi Lingkar Selatan sangat besar. Aneka kuliner laut dijual masyarakat

di sana, tapi memang belum populer,” kata Makmur Said sembari menambahkan Pemerintah perlu hadir dan memberikan pemberdayaan ekonomi kepada pedagang kuliner agar lebih optimal dalam menjalankan bisnis kuliner laut.

Dinas Perdagangan, lanjut Makmur Said, selain melakukan pendampingan dan pemberdayaan perlu juga melakukan terobosan kebijakan terkait pemberian bantuan keterampilan maupun modal usaha melalui skema dana bergulir. “Melalui skema tersebut para pedagang lapak kuliner memiliki spirit dan tanggungjawab dalam membesarkan usahanya,” tandas mantan Sekda Kota Mataram itu, Minggu (15/9) kemarin.

Lebih jauh disampaikan bakal calon Walikota Mataram yang akan maju lewat jalur independen ini mengatakan, untuk mempopulerkan Lingkar Selatan perlu adanya penataan dan pembenahan lapak-lapak pedagang yang terkesan kurang indah dipandang. Terdapat beberapa pedagang masih menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang yang mengurangi estetika di kawasan itu. Mak-

mur juga berharap agar di Lingkar Selatan dapat disediakan lapak atau kedai kopi lebih banyak lagi. Sehingga wilayah tersebut menjadi alternatif baru hiburan bagi masyarakat Kota Mataram.

Dia menyarankan, jika di selatan wilayah Lingkar Selatan berderet lapak ikan bakar, maka di utaranya perlu dibangun lapak-lapak kedai kopi. Sehingga jalur tersebut akan semakin ramai. Karena jika hanya diisi oleh lapak ikan bakar, maka tidak setiap hari masyarakat akan berkunjung ke sana. Karena itu untuk mempopulerkan Lingkar Selatan perlu adanya trobosan baru.

“Jika di selatan Lingkar Selatan terdapat lapak ikan maka di utara harus ada deretan kedai kopi atau kuliner lain.

Sehingga masyarakat tidak bosan ke sana. Karena selera orang tidak setiap hari makan ikan bakar,” imbuhnya.

Sementara itu terkait perencanaan pengembangan lingkar selatan, Makmur mengatakan konsep awalnya untuk pembebasan lahan dan pembangunan sekitar 8 hektar, tapi yang mampu dibebaskan hanya 3 hektar. Kawasan lingkar selatan didesain men-

jadi pusat rekreasi dan kuliner seperti ‘Mini Ancol Kota Mataram’. “Saya tahu persis proses awalnya, karena terlibat langsung dari sisi penyediaan anggaran mulai dari perencanaan, penyediaan anggaran sampai dengan pembangunannya,” ungkapnya.

Selain itu dia berharap fasilitas penerangan dan keamanan di wilayah tersebut lebih dioptimalkan.

Itu agar Mataram memiliki wajah yang lebih nyaman dan tentunya membawa keuntungan bagi pedagang sekitar. “Perlu optimalisasi dan pemberdayaan kaw a s a n Lingkar Selatan sebagai pusat rekreasi dan kuliner,” tandasnya, lebihlebih pusat pemerintahan bakal diali-

hkan ke kawasan lingkar selatan.

Sementara terkait progres pengumpulan KTP, Makmur Said mengatakan saat ini Tim Relawan HMS m a s i h melakukan proses verifikasi terhadap setiap dukungan KTP warga K o t a M a t aram. (ndi/*)

HL. Makmur Said

Senin, 16 September 2019

SUARA NTB

Investasi Padat Karya, Percepat Penurunan Kemiskinan Dari Hal. 1 Sekretaris DPMPTSP NTB, Nunung Triningsih menjelaskan, RPJMD 2019-2023 telah menetapkan program prioritas NTB ramah investasi. Beberapa langkah terobosan dilakukan untuk mewujudkan NTB ramah investasi. Misalnya, penyederhanaan perizinan.

Karena pintu masuk dari investasi adalah perizinan.

Strategi menarik investasi terus dibenahi. Sebelumnya, dilakukan pameran di mal-mal.

Namun sekarang dilakukan kunjungan atau temu bisnis di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong investor di Indonesia. Seperti Jawa Timur dan Kalimantan Timur. ‘’Kita akan mencari kantong-kantong investor. Dan kita berusaha menetapkan tema roadshow adalah industrialisasi. Sebagaimana yang telah ditetapkan, (prioritas) yang utama adalah industrialisasi,’’ ujar Nunung.

Terobosan lainnya dalam mewujudkan NTB ramah investasi adalah dengan mempermudah perizinan melalui sistem online yang dikenal dengan online single submission (OSS). Lewat OSS, investor dapat mengurus perizinan dari rumah, sehingga akan keluar Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP. Namun, bagi investor yang tidak bisa mendaftar dari rumah secara mandiri, kata Nunung, mereka bisa datang ke Kantor DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota. DPMPTSP menyiapkan pendampingan untuk mempermudah izin investasi di NTB. DPMPTSP juga memfasilitasi investor ketika mengalami kesulitan dalam perizinan di lapangan. DPMPTSP memfasilitasi investor dari proses perizinan maupun dalam pelaksanaan investasinya di lapangan. Apabila terjadi masalah, investor akan difasilitasi oleh DPMPTSP, baik provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian dengan instansi terkait seperti Imigrasi, Polda, BPN dan OPD sesuai permasalahan investor di lapangan.

Dari beberapa strategi dan terobosan yang dilakukan dalam menarik investasi ke NTB, Nunung mengatakan, terjadi tren peningkatan realisasi investasi. Hal tersebut terlihat dari Laporan Keterangan Penanaman Modal (LKPM). Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi di NTB meningkat sampai 2018 yang mencapai hampir Rp14 triliun.

Terkait pengaruh langsung meningkatnya realisasi investasi terhadap penurunan kemiskinan, Nunung mengatakan DPMPTSP NTB belum pernah melakukan kajian. Ia menyebutkan investasi yang masuk ke NTB dapat dilihat dari sektornya.

Investasi yang masuk ke NTB didominasi sektor pertambangan dan pariwisata.

Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kedua sektor ini membutuhkan skill lulusan SMP ke atas. Tidak bisa kemudian tenaga kerjanya lulusan SMP ke bawah. Meskipun ada lulusan SMP ke bawah yang diserap, jumlahnya sedikit. ‘’Sehingga bisa dikatakan bahwa investasi ini memang bisa dikatakan tidak punya dampak secara langsung terhadap kemiskinan. Tapi secara tidak langsung, mempunyai dampak.

Karena kita lihat, dengan adanya investasi ini bisa menyerap tenaga kerja,’’ ujarnya.

Nunung mengungkapkan, investasi padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja masih nol di NTB. Investasi padat karya tersebut adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Pada 2018, realisasi investasi di sektor pertanian dan perkebunan nol berdasarkan data LKPM. Sehingga ke depan, perlu mendorong dan menarik investor yang menanamkan modalnya di sektor pertanian dan perkebunan. Industri pengolahan di sektor tersebut sangat perlu didorong. Karena potensi di sektor pertanian dan perkebunan cukup besar.

“Cuma, ketertarikan ini yang betul-betul kita harus mencari investor yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Data sampai 2018 memang untuk sektor pertanian adalah nol. Ini berdasarkan data LKPM yang masuk ke kami,’’ungkapnya.

Memacu Sektor Pertanian Sementara itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP melihat terjadi anomali peningkatan realisasi investasi di NTB. Di saat realisasi investasi begitu tinggi, belasan triliun setiap tahun. Tetapi belum begitu signifikan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan di NTB. Secara normatif, kata Ridwan, investasi diharapkan meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja.

Sehingga pada akhirnya akan menurunkan angka kemiski-

nan. Pertanyaan besarnya, kata Ridwan, investasi yang menyerap banyak lapangan kerja di sektor apa.

Dari penjelasan DPMPTSP, sebenarnya sudah terjawab. Bahwa investasi di sektor pertanian dan perkebunan realisasinya nol pada 2018. Sementara itu, jika dilihat karakteristik kemiskinan di NTB, separuh penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Tetapi, investasi di sektor tersebut justru nol.

Malah, investasi yang besar berada di sektor pertambangan, perhubungan dan pariwisata. Sehingga dapat diambil kesimpulan, realisasi investasi di NTB didominasi sektor yang tidak berkontribusi langsung terhadap penurunan kemiskinan. ‘’Karena dia (investasi) berada pada sektor yang tidak padat karya,’’ kata mantan Kepala DPMPTSP NTB ini.

Selain itu, kata Ridwan meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun, dari 5,38 persen pada 2013 menjadi 3,72 persen di tahun 2018.

Namun penurunannya tidak signifikan dengan bertambahnya realisasi investasi di NTB. Penyerapan tenaga kerja sangat kecil untuk sektor pertambangan, meskipun realisasi investasinya paling tinggi pada 2018. Hal ini disebabkan SDM yang belum terkoneksi antara pendidikan keahlian dengan kebutuhan sektor industri yang masuk ke NTB. Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, saat diskusi penyusunan RPJMN 2020-2024 di Labuhan Bajo beberapa waktu lalu yang dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. Dimana gubernur diundang menjadi salah satu pembicara di acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut gubernur mengatakan cara paling ampuh mempercepat penurunan kemiskinan adalah lewat industrialisasi.

Industri yang berbasis sumber daya lokal. Industrialisasi yang dibangun dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Misalnya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, kawasan industri smelter dan industri turunannya di Sumbawa Barat dan Bandar Kayangan di Lombok Utara.

Dijelaskan, KEK Mandalika ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia.

Apalagi dengan adanya gelaran MotoGP 2021 mendatang.

Maka investasi yang masuk ke sana, harus dikreasikan supaya bisa menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya.

KEK Mandalika dan event MotoGP harus bisa menjawab persoalan-persoalan kemiskinan di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Tengah.

Selain Mandalika, Pemda mendorong PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mempercepat pembangunan smelter. Karena ini amanat UU Minerba, bahwa AMNT wajib membangun smelter dan harus beroperasi tahun 2022.

Dengan adanya industri smelter, akan mendorong tumbuhnya industri ikutan.

Seperti pabrik semen, pabrik pupuk, industri kabel dan lainnya. Sehingga, hal ini akan berkontribusi terhadap penyerapan banyak tenaga kerja.

Menyiapkan SDM Lokal Selain mendorong pembangunan industri skala besar tersebut, kata Ridwan, Pemprov sedang fokus mengembangkan industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Misalnya, industri pengolahan jagung menjadi pakan ternak.

Pasalnya, selama ini NTB masih mengirim jagung dalam bentuk mentah. Belum diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga nilai tambahnya belum ada di dalam daerah.

Dengan pengembangan industrialisasi sesuai sumber daya lokal, ke depan jagung harus diolah dulu menjadi pakan ternak. Pakan ternak yang dihasilkan tersebut minimal untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah NTB. Pakan tersebut sangat dibutuhkan di sektor peternakan, seperti budidaya unggas, sapi, perikanan dan lainnya.

Selama ini, pakan ternak didatangkan dari luar daerah.

Dengan mengolah jagung menjadi pakan ternak di dalam daerah, maka akan menyerap tenaga kerja.

“Kata kunci dalam menurunkan angka kemiskinan benar investasi. Kita sepakat memilih industrialisasi yang berbasis sumber daya lokal. Kita jangan membayangkan industrialisasi membangun pabrik-pabrik besar. Pariwisata pun juga industri,” kata Ridwan.

Menurut Ridwan, membangun industri berbasis pertanian dan menarik investasi sebesar-besarnya di sektor tersebut sangat penting.

Dalam pengembangan industri pengolahan harus diduku-

ng industri permesinan. Mesin-mesin yang dibutuhkan masyarakat untuk mengolah produk-produk hasil pertanian, perkebuan, peternakan, perikanan dan kelautan harus menggunakan mesin produk lokal yang dihasilkan anakanak NTB. Sehingga mendorong terciptanya nilai tambah.

Menurut Ridwan, jenis dan lokasi pembangunan industri harus dipastikan. Termasuk kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia lokal.

Jangan sampai kehadiran industri di NTB yang membutuhkan puluhan ribu sampai ratusan ribu tenaga kerja, berasal dari luar daerah.

Sehingga, SDM lokal harus disiapkan dari sekarang. Misalnya, menyambut kehadiran pabrik smelter dan industri turunannya di Sumbawa Barat. Maka SDM lokal harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai tenaga kerjanya nanti berasal dari luar daerah.

Untuk penyiapan SDM lokal ini, kata Ridwan, Pemprov sedang mendorong pembangunan Politeknik Pertambangan di Sumbawa. Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMK juga perlu didorong mencetak SDM yang dibutuhkan ketika pabrik smelter dan industri turunannya beroperasi di Sumbawa Barat.

Yang cukup mendesak harus disiapkan dalam waktu dekat ini adalah penyiapan SDM lokal menyambut MotoGP 2021.

Disebutkan, untuk menjaga sirkuit saja dibutuhkan tenaga kerja sekitar 900 orang. Tenaga kerja lokal inilah yang perlu dipersiapkan dari sekarang, terutama Lombok Tengah.

Untuk penyiapan SDM lokal ini, kata Ridwan, perlu juga melibatkan pengelola kawasan dalam hal ini Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kawasan, kata Ridwan, Gubernur dan Bupati Lombok Tengah bisa meminta ITDC untuk ikut membantu penyiapan SDM lokal yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan di KEK Mandalika. ‘’Kita harus membuat regulasi untuk memastikan industri apapun yang dibangun di Mandalika atau di KSB harus menyerap tenaga kerja lokal.

Konsekuensinya ketika regulasi dibuat, siapkah kita? Ini harus paralel. Regulasi kita siapkan, orangnya juga kita siapkan sesuai kebutuhan,’’ katanya.

Berkaitan dengan industrialisasi yang sedang dikembangkan di NTB, Pemprov sedang merancang regulasi tentang pemanfaatan dan perlindungan produk lokal.

Pemprov menginginkan agar bantuan-bantuan mesin kepada masyarakat tidak perlu membeli dari luar daerah.

Tetapi membeli mesin-mesin pengolahan yang dibuat oleh anak-anak NTB. Tetapi tentunya, mesin-mesin yang dibuat tersebut harus sesuai standarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. ‘’Kita bikin e-catalog 2020.

Ada Pergub atau Perda yang mewajibkan membeli minimal mulai dari OPD. Bahwa mesin-mesin bantuan yang diberikan ke masyarakat harus membeli mesin-mesin dari kita. Tapi syaratnya harus distandarisasi dulu. Soal harga bisa bersaing,’’ katanya.

Hal itu merupakan semangat Pemda dalam rangka mendorong industri pengolahan dan industri permesinan benar-benar mendorong peningkatan sumber daya lokal.

Ridwan kembali mengatakan bahwa industrialisasi adalah pilihan yang sangat pas untuk mempercepat penurunan kemiskinan di NTB. Namun pengembangan industrialisasi berbasis sumber daya lokal juga harus sejalan dengan peningkatan SDM. Dalam sektor pariwisata, telah dibangun Poltekpar di Lombok Tengah. Kehadiran Poltekpar ini untuk penyiapan tenaga kerja yang kompeten di bidang perhotelan dan pariwisata di NTB. Jika dibangun 25.000 kamar hotel saja, maka membutuhkan tenaga kerja sekitar 75.000 orang tenaga kerja. Dalam event MotoGP 2021, diperkirakan jumlah wisatawan atau penontong yang hadir sebanyak 300 ribu orang selama seminggu. Sementara, hotel yang ada di NTB hanya mampu menampung 55.000 orang. Artinya, lebih dari 200.000-an tidak akan dapat kamar. Sehingga inilah yang perlu disiapkan dari sekarang. ‘’Karakteristik atau apa yang diinginkan oleh orang yang datang ini perlu dipahami oleh pemerintah dan para pelaku pariwisata. Sehingga pasar yang tersisa ini bisa diambil pangsanya oleh kawasan di luar Mandalika atau Mataram,’’ ujarnya.

Menurutnya harus disinergikan peran-peran yang ada.

Karena tidak mungkin Pemerintah pusat, Pemda kabupaten maupun provinsi yang membangun sendiri sarana prasarana yang ada. Tetapi harus disinergikan antara program pusat, provinsi, kabupaten/kota dan dunia usaha. (nas)

Halaman 8

Tingkatkan Literasi Keuangan, Putus Mata Rantai Kemiskinan Dari Hal. 1 Temuan OJK dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan pemerintah dengan bunga rendah, dalam rangka memberikan bantuan modal usaha pertanian kepada masyarakat pada awal musim tanam. Namun setelah musim panen, sebagian hasilnya digunakan untuk melunasi KUR tersebut, dan sisanya dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sehingga pada saat datang musim tanam berikutnya, masyarakat kembali membutuhkan KUR. ‘’Jadi kalau polanya tetap terus berlanjut seperti itu, maka siklusnya tidak akan terputus. Masyarakat akan tetap berada pada siklus yang sama, tidak bisa naik kelas. Karena masalahnya pengelolaan keuangan yang belum tepat.

Penghasilan yang didapatkan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif tanpa

ada upaya menyisihkan untuk investasi tambahan modal usaha selanjutnya,’’ cetusnya.

Hal tersebut terjadi, menurut Rissa karena tingkat inklusi keuangan masyarakat masih sangat rendah. Perhatian pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk cerdas mengelola keuangan masih sangat minim sekali dilakukan. Karena itu, salah satu menjadi fokus OJK yakni mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat. ‘’Selama 2019 ini OJK telah melakukan banyak sosialisasi dan edukasi kepada berbagai segmen masyarakat seperti nelayan, petani, pedagang pasar dan pelaku UMKM dan pelajar,’’ katanya. Tujuannya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk layanan keuangan untuk meningkatkan skill masyarakat mengelola keuangannya sendiri.

Dengan harapan budaya pengelolaan keuangan masya-

rakat itu semakin meningkat. ‘’Sosialisasi inklusi keuangan yang dilakukan OJK diberikan mulai dari usia dini, dengan menyasar pelajar dan mahasiswa. Karena membuat budaya masyarakat agar memiliki kesadaran atas pengelolaan keuangan ini akan sangat efektif dari usia dini. Meskipun memang untuk usia pelajar uang yang dikelola belum terlalu besar,’’ sambungnya.

Lebih-lebih dengan kondisi perekonomian dunia yang mengalami pelembatan dan tekanan perdagangan dunia, tentunya semakin lama akan semakin terasa imbasnya ke Indonesia, yang kemudian pada saatnya ini bisa berdampak pada meningkatnya kemiskinan. ‘’Untuk itu kami di OJK berupaya untuk meminimalisir dan mengantispasi tekanan yang muncul itu dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi dan mencapai tujuan ekonomi

masing-masing induvidu masyarakat,’’ cetusnya.

Dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, OJK juga kemudian mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga jasa keuangan yang menawarkan investasi kepada masyarakat. Melalui Satgas Waspada Investasi, OJK bersama pihak kepolisian dan kejaksaan senantiasa melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang melakukan jasa investasi yang tidak masuk akal dan yang tidak berizin. ‘’Selama tahun 2019 bersama Satgas Waspada Investasi, sudah melakukan penutupan terhadap sekitar 49 lembaga jasa keuangan tidak berizin yang menawarkan investasi. Harapan kami memang masyarakat dapat lebih bijaksana lagi untuk merencanakan keuangannya agar penghasilannya dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik di masa yang akan datang,’’ pungkasnya. (ndi)

Perlu Strategi Investasi yang Menyentuh Masyarakat Dari Hal. 1 Selain itu, jika dilihat dari pertanian dan perkebunan, menurut Misbach industri yang saat ini sedang populer yaitu kopi. Kebun kopi di Lombok begitu luas. Tapi penanganannya masih terbatas. Ia menyayangkan Lombok tidak masuk pada peta kopi Indonesia.

Padahal Lombok memiliki potensi 17 ribu hektar kebun kopi.

Menurut Misbach, ada daya beli masyarakat untuk industri kopi. Masyarakat yang bekerja di industri ini juga ada. Peluang untuk penyerapan tenaga kerja cukup baik di industri kopi. ‘’Tapi kita tidak kelola dengan baik, barangkali kalau dari perkebunan ini menyerap tenaga kerja besar, kita subsidi dengan teknologi perkopian, saya pikir Indonesia sudah luar biasa,’’ katanya.

Ia tertarik pada program Pemprov NTB beberapa tahun lalu yang ingin menciptakan 100

wirausaha baru. Hal itu bisa dilakukan kembali, tapi harus selektif. Ia mencontohkan, saat ini dirinya memiliki satu hotel yang memiliki 10 kamar. Ia coba mencari pekerja dari warga berpendidikan di kampung sekitar hotel itu, ketika diajak bicara mereka mau bekerja. ‘’Dan yang terjadi, mereka sekarang bekerja,’’ katanya.

Misbach menyarankan, perlunya industri suvenir atau industri kreatif dibuat secara massif. Ia mencontohkan, salah satu toko oleh-oleh yang berawal dari Ruko kecil, tapi karena peminatnya banyak akhirnya memperbesar usahanya dengan membuka cabang dan merekrut lebih banyak pekerja. ‘’Saya yakin pemberi lapangan pekerjaan ini dapat mengurangi kemiskinan,’’ katanya optimis.

Ia juga menyoroti peluang pada MotoGP 2021. Jika ada 2000 kamar bintang lima, di mana dalam satu kamar ada tiga orang bekerja, maka dibu-

tuhkan setidaknya 6000 tenaga kerja. Jika 20 sampai 30 persennya berasal dari orang sekitar wilayah itu, akan memberikan dampak yang besar.

Misbach berharap 10 tahun kemudian Lombok bisa memiliki10 ribu kamar hotel. Jika MotoGP 2021 sudah terlaksana, Lombok akan kesulitan menikmatinya karena minimnya kamar dan restoran. Orang-orang diyakini akan tinggal di Bali. ‘’Karena kamar kita cuma 6 ribu, kalau 200 ribu orang datang, bisa apa? Butuh 100 ribu kamar,’’ sebutnya.

Namun demikian, ia mengatakan, penduduk di kawasan wisata bisa diberi dorongan untuk mengelola homestay di rumah mereka sendiri. Ia menekankan pemerintah harus membantu, setidaknya satu kamar dengan nilai Rp25 juta. ‘’Diasuh oleh hotel yang bisa mendidik satu orang keluarganya di sana untuk men-serve tamu-tamunya sesuai dengan klasifikasi melayani turis. Itu

kan bisa kita lakukan. Bukan tidak mungkin kawasan itu akan menjadi lebih baik. Ada sebanyak 99 desa wisata di NTB, satu rumah bisa dibikinkan satu kamar oleh pemerintah,’’ sarannya.

Selain itu, ia memandang kesinambungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten masih perlu ditingkatkan.

Menurut Misbach, kontribusi PAD ke pemerintah kabupaten sangat besar, mencapai ratusan miliar. Paling tidak, pendapatan itu bisa dikembalikan untuk ide homestay.

“Kalau misalnya dana pariwisata itu kita kembalikan ke pariwisata, modal untuk homestay. Satu kamar Rp25 juta sudah bagus dan mereka bisa hidup di rumah itu, kalau kamar seharga Rp200 ribu, bisa mendapatkan Rp6 juta se-bulan. Bisa sekolahkan anaknya satu keluarga itu. Tapi, kita tidak pernah berani memberikan (investasi) itu kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (ron)

Pacu Pertumbuhan, Undang Investasi dari Luar Dari Hal. 1 Jika dilihat dari 17 sektor, ada pertumbuhan yang positif dan ada juga yang negatif. Sejak 2017 sampai tahun ini pariwisata tumbuh negatif, pada 2018 sebesar 0,1 persen, sedangkan saat ini tumbuh 8,87 persen karena adanya bencana gempa bumi.

Sementara itu, industri tidak bergerak banyak walau pun industri tumbuh pada triwulan kedua sebesar 7,73 persen. Namun kontribusinya masih di antara 3,47 persen.

Industri kecil dan menengah tidak banyak bergerak dalam hal sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mansur mengakui, industri kecil dan menengah tumbuh, tapi tidak menyebabkan kontribusi menjadi semakin besar terhadap struktur ekonomi NTB. Jika dilihat dari investasi, investasi Foreign Direct Investment (FDI) hampir tidak ada pada tahun 2018. FDI hanya ada pada tahun 2017. Pada tahun 2018 hampir tidak. Pada triwulan kedua tahun ini naik karena ada investasi di kawasatan Mandalika. ‘’Hal ini juga menjadi masalah,’’ katanya.

Mansur juga mengatakan, jika dilihat dari PDRB berdasar-

kan pengeluaran untuk triwulan kedua tahun 2019, net ekspor antar daerah NTB minus. ‘’Artinya kita tidak berproduksi, atau kalau kita memproduksi tidak cukup memenuhi kebutuhan di daerah. Bagaimana kita mau kaya, (jika diibaratkan) orang kaya yang berdagang. Karena barang banyak untuk dijual, tidak dikonsumsi semua. Sehingga mendatangkan pendapatan. Kondisi kita -20,84 persen pada triwulan kedua 2019. Itu masalah kita,’’ urai Mansur.

Selain itu investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) naik pada tahun 2018, tapi Mansur melihat dari data PMDN dan PMA, total penanaman modal di NTB meningkat sangat signifikan. Pada tahun 2017 sebesar Rp11,3 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp15,8 triliun. ‘’Kalau data ini saya lihat, ini (kenaikan) di (sektor) pariwisata. Karena tahun 2017 Bappenas mengatakan bahwa investasi FDI tidak ada, perusahaan pertambangan tidak banyak,’’ katanya.

Menurut Mansur, wajar saja kalau angka kemiskinan susah turun, karena faktor

yang mendukungnya tidak ada.

Artinya kecil sekali peluang untuk turun. Lebih besar penurunan angka kemiskinan di Indonesia, dibandingkan penurunan angka kemiskinan di NTB, sehingga jaraknya dengan nasional semakin jauh. ‘’Jadi kalau mau mengentaskan kemiskinan. Sederhana saja, supaya tidak miskin harus berpendapatan. Kalau mau berpendapatan dia harus bekerja atau harus berproduksi, dalam artian menawarkan barang dan jasa,’’ katanya.

Mansur menyampaikan secara keseluruhan agregat produksi di NTB sedikit. Sehingga NTB masih impor. Pekerjaan rumah (PR) NTB adalah berproduksi. Oleh karena itu, kalau industrialisasi, kirakira industri yang akan dibuka yaitu yang bisa dikerjakan oleh massa. ‘’Persoalan kita kalau kita menginginkan industrialisasi dengan mengundang investor yang besar dalam skala yang besar, itu susah di NTB ini.

Karena kembali kalau berproduksi dalam jumlah yang besar, dia akan jual ke luar.

Kalau dijual ke luar, harus transportasi, biaya berproduksi di NTB ini untuk skala yang besar lebih tinggi.

Relatif tinggi dibandingkan daerah lain,’’ jelasnya.

Terutama, sambung Mansur, saat mendistribusi produknya. Kalau di Jawa pasar luas. Sementara penduduk NTB, kalau kawasan Jawa dibandingkan dengan Lombok dan Sumbawa, pasar terlalu kecil. ‘’Kalau bawa ke Jawa, biaya transportasi meningkat. Itu sebabnya ndak mungkin kita mengembangkan industri besar di NTB, yang bisa UMKM,’’ urainya.

Terkait industrialisasi, Mansur menekankan, strateginya harus jelas. Apakah mau substitusi impor atau mau promosi ekspor, karena dua paradigma itu berbeda strateginya.

“Kita belum lihat, sudah setahun program industrialisasi belum jelas. Arah dan strateginya belum jelas. Yang ada hanya baru mengembangkan Science Technology, Industrial Park (STIP) yang tugasnya itu membuat mesin. Tapi mesin apa yang mau dibuat, belum jelas, karena memang road map belum ada. Jadi kita berpacu dengan waktu, sementara kondisi kita ini secara relatif masih jauh dibandingkan daerah lain,’’ pungkas Mansur. (ron)

Butuh Insentif untuk Pengusaha Dari Hal. 1 Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB Ir.H.Lalu Hery Prihatin mengatakan, usaha berbagai sektor dapat mudah terdongkrak apabila iklim investasi menyediakan keleluasaan ruang gerak. ‘’Mengurangi angka kemiskinan sebenarnya tidak sulit kalau tepat yang kita lakukan. Contoh ini bahkan tenaga kerja kita sampai butuh dari luar,’’ terangnya.

Hal itu mengindikasikan bahwa kebutuhan tenaga kerja yang tinggi. Namun menjadi ironi ketika masyarakat NTB minim keterampilan dan keahlian untuk mengisi ceruk lapangan kerja dimaksud.

Lapangan pekerjaan yang disediakan industri pertambangan tidak punya umur panjang. Sebab eksploitasi mineral akan habis seiring cadangan produksinya menipis. Sektor andalan NTB seperti pertanian dan pariwisata bukan hanya untuk dilirik tetapi digarap tuntas.

Kolaborasi Industri Pengolahan Hery menjelaskan, hasil pertanian punya potensi besar yang belum digarap maksimal.

Pintu masuknya melalui pembukaan industri pengolahan

yang juga membuka ruang lapangan pekerjaan. ‘’Kita industrialisasi dalam food and beverages itu sangat bisa. Tidak usah incar pasar ekspor tetapi konsumsi dalam negeri. Kita selama ini salah kaprah,’’ jelasnya.

Sikap pemerintah terhadap pengusaha, imbuh dia, sejauh ini dipandang belum mengakomodasi tujuan utama investasi. Yakni pengusaha perlu diyakinkan dengan potensi keuntungan ekonomi.

Maka, masih kata Hery, industri besar di NTB dibangun dengan tidak lagi memandangnya dalam skala lokal. Namun pemberdayaan regional dengan tujuan pasar nasional.

Industri tersebut dibangun dengan ekosistem yang memungkinkan input dan output yang terukur. Efisiensi produksi akan menghasilkan produk yang punya daya saing kuat. ‘’Kita butuh industri besar, di sini lah kita perlu bangun kolaborasi yang besar mengajak NTT, Sulawesi bahkan sampai Papua. Mereka hasilkan raw material, processing industry-nya di sini,’’ cetusnya.

Hery mencatat sekurangnya 1.000 usaha makanan dan minuman dengan pangsa pasar besar di NTB. Maka pola pikirnya NTB harus menjadi produsen dengan tujuan daerah pasok

yang potensial berkembang. ‘’Ini dibutuhkan kolaborasi antara kepentingan swasta, kepentingan pemerintah, dan kepentingan masyarakat. Ini tidak bisa ditolak. Buat saja satu industri skala besar untuk konsumsi nasional,’’ sebutnya.

Pola seperti itu, sambung dia, membutuhkan kekuatan integrasi antara rantai suplai, pemrosesan, dan pangsa pasar. Tujuannya menjadi penyuplai kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tenaga kerjanya diambil dari lokal ketika kekurangan baru mengambil dari daerah tetangga. ‘’Ini tentang bagaimana kita saling kolaborasi all out demi masyarakat tertampung lapangan kerja, ada income-nya. Kemiskinan hilang, investor juga senang. Ada suatu kepastian mata rantai,’’ papar Hery.

Pada dasarnya, klaim dia, Kadin tidak punya pretensi untuk mencari peluang mengambil dana pemerintah lewat proyek-proyek. Tetapi yang dibutuhkan adalah dukungan pemerintah lewat kebijakan. ‘’Kadin tidak minta uang sepeser pun dari pemerintah.

Tapi dukungan adanya cluster integrated industry dengan asuransi, penjamin resiko, dan insentif juga,’’ ungkapnya.

Contohnya insentif biaya pengelolaan lahan pemerintah

yang lunak. ‘’Mungkin bayar sewa setelah nanti opening.

Jangan baru nongol langsung diminta setor ini yang buat investasi ngadat,’’ beber Hery.

Rancang Pariwisata Kejuaraan Dunia Hery menyebut sektor pariwisata punya kesempatan berkembang sendiri. Namun perlu disusun rencana pengembangan wisata gelaran kompetisi kejuaraan dunia. Hal itu mendiversifikasi wisata andalan agar tidak saling menggerus pariwisata daerah lain. ‘’Itu bisa lebih besar dari apa yang sudah ada. Kalau kita mau bertanding resort dengan Bali, mereka sudah advance.

Pariwisata world championship ini yang kita gali,’’ cetusnya.

Dia mengemukakan Bali jadi tujuan wisata kelas dunia dengan dukungan sekitar 200 ribuan kamar hotel. Lombok tembus 10 ribu kamar pun belum. Belum lagi dengan bandara yang landasan pacunya masih perlu ditingkatkan untuk menampung pesawat berbadan lebar. Begitu juga kapasitas pelabuhan. ‘’Ada 200-an championship di dunia yang bisa dibuat agar mereka bisa datang ke sini. Jadi mereka ke sini untuk tantangan selain untuk resort. Jadi kita punya spesial,’’ terangnya. (why)

SUARA NTB

Senin, 16 September 2019

Halaman 9

Perselobar vs Persebi Berakhir Imbang Mataram (Suara NTB) Pertandingan final antara Perselobar dengan Persebi di babak final Leg Pertama Liga Tiga Asprov NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram berakhir imbang tanpa gol. Kedua tim yang merupakan finalis Zona Pulau Lombok dan Zona Pulau Sumbawa itu tak satupun yang dapat mencetak gol sehingga skor berakhir imbang.

Wakil Sekretaris Asprov Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) NTB, H. Ahmad Sarfan yang dihubungi Suara NTB usai pertandingan mengatakan pertandingan final liga tiga Asprov

PSSI NTB digelar dengan sistem home and way (tandang kandang).

Dalam hal ini, kedua tim, Perselobar dan Persebi merupakan finalis atau juara di Zona Pulau Lombok dan Zona Pulau Sumbawa.

Pertandingan final Liga Tiga NTB digelar tandang kandang , yakni di GOR 17 Desember Turide Mataram dengan tuan rumah Perselobar dan di Woha Kabupaten Bima dengan tuan rumah Persebi.

Di final leg pertama di GOR 17 Desember Turide Mataram, Minggu (15/9), tuan rumah Perselobar han-

ya mampu bermain imbang 0-0 atas Persebi. Skor imbang ini tidak memengaruhi masing-masing tim, dalam hal ini Perselobar dan Persebi masih punya peluang bertanding sekali lagi untuk memastikan diri sebagai juara di turnamen tersebut.

“Hasil imbang ini tidak mempengaruhi kedua tim.

Mereka masih bermain sekali lagi di Kecamatan Woha Kabupaten Bima,” ucapnya.

Lanjutnya, pertandingan lanjutan leg kedua yang akan berlangsung di Lapangan sepak bola Woha Kabupaten Bima akan di helat tanggal 22 Sep-

tember 2019. Tuan rumah kabupaten Bima, Persebi butuh menang 1-0 untuk dapat keluar sebagai juara, sementara Perselobar butuh imbang 1-1 agar bisa menjuarai event itu.

Untuk diketahui, Perselobar adalah tim yang mewakili Zona Pulau Lombok setelah keluar sebagai juara Zona Pulau Lombok karena mampu mengalahkan tim Kota Mataram di final Zona Lombok belum lama ini. Sementara itu Persebi adalah tim mewakili Zona Pulau Sumbawa usai mengalahkan tim PSKT Sumbawa Barat di final Liga Tiga

Zona Pulau Sumbawa. (fan)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP.4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 16 September 2019

Jakarta, 10/9 (ANTARA) Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,953 triliun untuk pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas di tahun 2019 – 2020.

“Ini kita lakukan sebagai wujud dukungan Kemenhub, setelah dapat arahan Presiden, saya dedikasikan anggarannya,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan untuk alokasi anggarannya, ada yang memang sudah dianggarkan, ada juga yang kita lakukan efisiensi pada program lain untuk dialihkan mendukung program pariwisata ini.

Dari total Rp2,953 triliun, Kemenhub mengalokasikan sebe-

Nias Selatan, 14/9 (ANTARA) Puncak acara Sail Nias 2019 usai sudah yang diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 14 September 2019 di Dermaga Pelabuhan Baru, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara.

Puncak acara Sail Nias 2019 digelar di Pelabuhan Baru, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, yang juga dimeriahkan penampilan kesenian, demo udara, parade sampan nelayan, dan terjun payung.

Penyelenggaraan Sail Nias 2019 melibatkan empat kabupaten dan satu kota di Pulau Nias yakni Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan Nias Utara.

Sail Nias 2019 merupakan acara layar ke-11 yang digelar Pemerintah Indonesia sejak 2009.

Meski telah dikenal dunia sebagai titik selancar nomor dua setelah Hawaii, Nias diharapkan akan lebih banyak dikenal dan dikunjungi wisatawan setelah perhelatan tersebut.

Selain acara puncak pada 14 September 2019, rangkaian kegiatan Sail Nias telah dimulai Mei lalu dengan yacht rally. Selain itu, ada festival lompat batu se-Kepulauan Nias, parade kapal nelayan tradisional, gebyar kopi, hingga lomba voli pantai.

Sail Nias 2019 merupakan acara lomba perahu layar ke-11 yang digelar pemerintah Indonesia sejak 2009. Meski telah dikenal dunia sebagai titik selancar nomor dua setelah Hawaii, Nias diharapkan akan lebih banyak dikenal dan dikunjungi wisatawan setelah perhelatan tersebut.

Berbagai harapan pun muncul yang pada umumnya mengharapkan Sail Nias tersebut dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan pariwisata di kepuluan Nias, khususnya Nias Selatan agar menjadi destinasi wisata bahari kelas dunia.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Taufik Madjid menyebutkan Nias Selatan, sangat layak menjadi salah satu destinasi wisata bahari kelas dunia mengingat berbagai potensi wisata bahari yang ada di daerah itu sangat memikat wisatawan.

“Potensi itu sudah diakui dunia dan tentunya Nias Selatan sangat

Jakarta, 14/9 (ANTARA) Kementerian Pertanian terus mendorong pemenuhan protein hewani produksi dalam negeri dengan meningkatkan produksi ternak serta memberikan ragam pilihan untuk masyarakat.

“Masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan, seperti daging ayam ras dan lokal, daging bebek, telur ayam ras, daging kambing/ domba, dan juga daging sapi/kerbau. Hampir semuanya kita sudah swasembada, dan potensi untuk diekspor. Khusus untuk daging sapi/kerbau target swasembada kita adalah tahun 2026,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Sebagai contoh, data Ditjen PKH sampai bulan ini, potensi kebutuhan daging ayam ras tahun 2019 (Januari-Desember) adalah sebesar 3.251.745 ton atau ratarata 270.979 ton per bulan, sedangkan potensi produksi daging ayam ras tahun 2019 (Januari Desember) sebesar 3.829.663 ton atau rata-rata 319.139 ton per bulan. Dari data tersebut terdapat potensi surplus sebanyak 577.918 ton atau 17,77 persen selama pe-

Halaman 10

sar Rp353,99 miliar pada 2019 dan Rp2,6 triliun pada 2020, untuk mengembangkan kelima destinasi pariwisata super prioritas tersebut.

Pemerintah telah menetapkan lima Destinasi Super Prioritas, yang terdiri empat dari 10 (sepuluh) Bali Baru yang sudah masuk super prioritas, yakni Danau Toba Sumut, Borobudur Joglosemar, Mandalika Lombok dan Komodo, Labuan Bajo NTT. Ditambah satu Calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu di Likupang, Sulawesi Utara, yang berasal dari lima Destinasi Unggulan, yaitu: Sungai Liat Bangka, Tanjung Gunung Bangka, Cikidang Jabar, dan Likupang Sulut.

Dukungan yang dapat diberikan oleh Kementerian Perhubun-

gan di antaranya dengan menyusun beberapa kebijakan seperti: untuk transportasi angkutan darat, yaitu dengan pemberian layanan subsidi operasional angkutan antarmoda dan angkutan penyeberangan, pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan, Pembangunan dermaga danau pada kawasan pariwisata dan Pembangunan kapal RoRo dan Bus Air. Sementara, untuk transportasi perkeretaapian, yaitu dengan Pembangunan jalur KA menuju kawasan pariwisata, Reaktivasi jalur kereta pariwisata, dan konektivitas jaringan kereta api dan menuju ke Bandara.

Untuk transportasi laut, yaitu dengan perpanjangan dermaga dan pengerukan kedalaman alur agar kapal cruise dapat bersan-

dar dan pemberlakuan terminal pelabuhan Laut pada destinasi pariwisata, akan diperuntukan khusus untuk terminal penumpang laut dan tidak bercampur dengan terminal angkutan barang.

Sedangkan untuk transportasi udara, dengan melakukan Perpanjangan landasan pacu dan apron untuk dapat didarati pesawat narrow body (sekelas B-737), membuka jalur penerbangan internasional dan peningkatan konektivitas rute dari dan menuju ke lokasi pariwisata.

Menurut Menhub kebijakan tersebut diturunkan ke dalam berbagai kegiatan prioritas untuk mendukung terwujudnya destinasi pariwisata yang terjangkau baik dari sisi keterjangkauan wilayah maupun harga.

“Contohnya daerah yang men-

galami problem aksesibilitas seperti di Jogja kita adakan kereta api, kita investasi Rp1 triliun kereta api yang ke bandara. Karena sekarang ini waktu tempuhnya 1,5 jam, kita mau waktu tempuhnya itu kurang dari 1 jam,” kata Menhub.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pemerintah menargetkan kunjungan Wisman pada tahun 2019 sebanyak 17,5 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 308 juta perjalanan serta target penerimaan devisa sebesar 20 juta dolar AS. Sedangkan pada tahun 2020, target kunjungan Wisman sebanyak 18,5 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 310 juta perjalanan serta target penerimaan devisa adalah sebesar 19 - 21 juta dolar AS.

(ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dengan tema “Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Kemudahan Aksesibilitas di Destinasi Pariwisata Super Prioritas 2019 – 2020” di Jakarta, Selasa (10/9).

(ANTARA FOTO/SEPTIANDA PERDANA)

Sejumlah pelajar menampilkan atraksi lompat batu pada acara puncak Sail Nias 2019 di Pelabuhan Baru Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (14/9/2019). layak menjadi salah satu destinasi wisata bahari dunia,” katanya.

Itu ia sampaikan terkait digelarnya Nias Pro International Surfing di Pantai Sorake, Nias Selatan dari 10 hingga 15 September 2019. Nias Pro International Surfing merupakan bagian dari kegiatan Sail Nias 2019.

Ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di desadesa di seluruh daerah termasuk dengan mempromosikan berbagai destinasi wisata.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang yang kaya sumber daya alam seperti halnya destinasi wisata di Pantai Sorake yang saat ini menjadi tempat digelarnya peselancar tingkat internasional yang diikuti 26 peserta dari 15 negara.

Berdasarkan informasi bahwa ombak di Pantai Sorake Kabupaten Nias Selatan ini adalah terbaik kedua setelah Hawaii. Itu tentunya menjadi potensi yang sngat besar untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Nias Selatan.

“Kita bangga dengan anugerah keindahan alam itu. Kita harap dengan Sail Nias akan menjadi promosi pariwisata

Sumatera Utara khususnya Nias sebagai pintu gerbang pariwisata bahari dunia,” katanya.

riode 2019.

Khusus daging sapi/kerbau, Ketut menjelaskan untuk mewujudkan swasembada daging sapi/ kerbau, Kementan telah melaksanakan program terobosan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB), penambahan sapi indukan, pengembangan sapi Belgian Blue dan sapi Wagyu, yang didukung dengan upaya peningkatan status kesehatan hewan, penjaminan keamanan pangan asal ternak, skim pembiayaan, investasi dan asuransi ternak.

Secara nasional program Upsus Siwab sejak 2017 hingga saat ini, menunjukkan realisasi yang menggembirakan, yaitu Inseminasi Buatan/IB dengan realisasi 10.548.530 ekor akseptor atau 105,49 persen dari target 10 juta ekor akseptor, kebuntingan sebanyak 5.498.695 ekor atau 76,37 persen dari target 7,2 juta kebuntingan; dan kelahiran sebanyak 4.140.916 ekor atau 71,89 persen dari target 5.760.000 ekor.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan untuk mewujudkan swasembada, program kedua adalah penambahan sapi indukan Brahman Cross pada tahun 2015, 2016, dan 2018.

Sekitar 8.985 ekor sapi Brahman

Cross telah didistribusikan ke 16 ProvinsidiseluruhIndonesia(Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur).

“Upaya lain kita dengan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau yaitu dengan Program Pengendalian Betina Produktif.

Kami bekerjasama dengan Baharkam Polri,”tegas Ketut.

Hal ini penting mengingat pemotongan betina produktif tercatat cukup tinggi setiap tahunnya. Sebelum tahun 2017, angka pemotongan betina produktif ada di atas 22 ribu ekor.

“Tahun 2018 angka ini dapat ditekan menjadi 12.209 atau menurun 47,10 persen dibanding tahun 2017. Sementara pada hingga Agustus 2019 tercatat angka pemotongan sapi betina produktif masih cukup rendah diangka 7.268 ekor,” ujarnya.

Upaya lain pemerintah untuk percepatan swasembada daging, menurut Ketut dengan pengembangan sapi ras baru, yaitu Belgian Blue. Langkah ini dengan supervisi para ahli, akademisi serta praktisi di bidang perbibi-

Pemerintah dukung penuh Pemerintah memberikan dukungan penuh kepada pengembangan pariwisata di Kepuluan Nias, Sumatera Utara, mengingat destinasi wisata khususnya wisata bahari di daerah itu sangat layak menjadi tujuan wisata dunia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sektor pariwisata sangat penting untuk terus dikembangkan, karena merupakan salah satu penopang peningkatan perekonomian.

Bahkan Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa salah satu pilar pertumbuhan Indonesia saat ini adalah sektor pariwisata dan Nias termasuk didalamnya, yang memang banyak memiliki destinasi wisata terutama destinasi wisata bahari.

Presiden tahun 2016 saat datang ke Gunungsitoli, Nias, menitipkan pesan kepada kepala daerah setempat agar fokus pada potensi yang ada di Nias yakni fokus pariwisata dan perikanan.

“Itu mengapa pemerintah akan mendukung penuh pengem-

bangan pariwisata di Nias, seperti yang dilakukan melalui Sail Nias ini yang juga dirangkai dengan kejuaraan selancar internasional di Pantai Sorake,” katanya.

Untuk itulah ia mengajak masyarakat di Nias untuk sama-sama menyiapkan diri terutama dalam hal menyambut investor dalam bidang pariwisata yang datang ke Nias.

‘Kami sejumlah menteri datang kemari untuk memberikan dukungan kebangkitan pariwisata Nias. Ayo kita siapkan diri kita menyambut datangnya wisatawan dengna senyum dan tentu juga dengan keramahtamahan,” katanya.

Sebagai kegiatan bahari bertaraf internasonal, kata dia, pihaknya melihat Nias salah satu daerah yang paling terkenal untuk selancar, kompetisi selancar internasional dilakukan.

Untuk itu meminta kepada seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat, agar sama-sama berkomitmen bekerja keras mempromosikan Kepulauan Nias untuk menarik perhatian para turis.

“Masyarakat supaya menerima dengan baik, pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya, karena pemerintah tugas pokoknya adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” katanya.

Kegiatan Sail Nias 2019 ini, lanjut dia, merupakan Sail yang ke-11 dari rangkaian Sail Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 2009 di Bunaken.

Sail dilaksanakan bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

“Dulunya Sail ini untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, tapi seiring dengan perkembangan tidak itu lagi. Mulai Sail Sabang, penyelenggaraan Sail itu diutamakan untuk mendorong pariwisata di tempat-tempat dilaksanakannya Sail ini,” katanya.

tan, bahkan dengan MoU perguruan tinggi untuk program percepatan pengembangan tersebut.

Ketut berharap pada 2019 akan lahir sebanyak 1.000 ekor sapi Belgian Blue. “Penting bagi kami semua pihak memiliki presepsi dan pandangan yang sama terkait kebijakan pemerintah tersebut. Semua demi kepentingan nasional,” katanya.

Menurut Ketut saat ini tingkat konsumsi daging di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan tingkat konsumsi per kapita dari empat negara ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand, Philipina, dan Vietnam yang bersama Indonesia memiliki memiliki tingkat konsumsi daging mencapai 4,5 kilogram per kapita.

Konsumsi per kapita Indonesia berada di bawah ratarata dengan hanya 2,6 kilogram per kapita.

Dengan tingkat konsumsi per kapita sekarang, kontribusi Indonesia terhadap total konsumsi daging sapi di ASEAN hanya mencapai 48 persen, sementara penduduk Indonesia merupakan yang terbanyak di ASEAN hingga 69 persen. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan gairah industri peternakan di Indonesia.

(Antara/HO/Humas Kementerian Pertanian)

(Antara/Bayu Prasetyo)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong ditemui di halaman Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.

Jakarta, 11/9 (ANTARA) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan lima keluhan investor kepada Indonesia, salah satunya regulasi yang tumpang tindih dan bertele-tele.

“Tumpang tindih kewenangan atau suka berubah mendadak tanpa pemberitahuan dahulu. Kemudian juga perizinan yang bertele-tele dan pendaftaran dijadikan izin, syarat dijadikan izin,” kata Lembong ditemui di halaman Kantor Presiden, Jakarta, Rabu sore.

Lembong menjelaskan pemerintah telah melangsungkan rapat terbatas untuk membahas perbaikan ekosistem investasi.

Dia mengatakan sejumlah regulasi yang rumit sangat menghambat dunia usaha.

Hal kedua yang dikeluhkan investor yakni insentif perpajakan yang perlu diringankan bagi para investor.

“Ketiga, urusan lahan di lapangan, di daerah jelas banyak sekali sengketa la-

han dan ada kesulitan untuk membebaskan lahan, tapi juga izin-izin terkait izin bangunan dan sertifikat layak fungsi yang bisa butuh waktu berbulan-bulan untuk mengurusnya dengan biaya yang tidak kecil,” kata Lembong.

Selanjutnya yang keempat mengenai ketenagakerjaan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0.

Hal kelima yakni dominasi BUMN dan hubungan dengan pengusaha swasta yang kurang kondusif.

“Dunia usaha itu sangat menginginkan sebuah postur yang bersahabat.

Postur kemitraan dari BUMN. Jadi sangat mengharapkan tidak ada postur konfrontasional atau istilahnya win-lose. Ini yang perlu kami kaji,” demikian Lembong.

Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mempercepat pembahasan upaya reformasi ekosistem investasi di Indonesia untuk menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi global.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 16 September 2019

Kemiskinan dan Pernikahan Dini Jadi Pemicu Dari Hal. 3 Kalau faktor kemiskinan sudah teratasi dengan biaya pendidikan gratis bagi yang miskin. Sekarang tinggal motivasi mereka melanjutkan saja,’’ katanya.

Aidy menambahkan, penyebab anak tidak melanjutkan sekolah jenjang pendidikan menengah bukan karena keterbatasan akses layanan pendidikan. Ia menyebut akses pendidikan sudah menyebar di seluruh NTB. Jika pada suatu daerah tidak ada sekolah negeri, maka sudah ada sekolah swasta.

Bahkan dengan pola zona yang sudah diterapkan dua tahun terakhir, semakin mendekatkan anak ke sekolah terdekat. Sehingga tidak lagi butuh biaya besar untuk bersekolah.

Ia menyebut angka partisipasi sekolah setiap tahun terus meningkat. Namun dalam perjalanannya, tidak semua anak tuntas pendidikannya.

Kadang ada yang putus sekolah dengan berbagai faktor yang ada.

Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan dengan pemetaan zona. Daerah-daerah yang padat penduduk maka harus dibangunkan sekolah baru. Jika penyebabnya akibat pernikahan dini, maka diintensifkan pelaksanaan sekolah-sekolah terbuka baik SMA maupun SMK. “Tantangan kita juga mereka yang tidak melanjutkan sekolah ini banyak yang tertarik bekerja. Seperti di daerah wisata, karena tak perlu keterampilan khusus. Cukup ijasah SMP, bisa menyapa tamu dengan baik maka bisa diterima bekerja,” tandasnya.

Berdasarkan data Pemprov dalam NTB Satu Data, sebanyak 32.355 anak usia 16-18

tahun tidak mengenyam pendidikan menengah pada 2018 lalu. Jumlah penduduk NTB usia 16-18 tahun pada tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 267.651 orang.

Dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun tersebut, yang menempuh pendidikan menengah hanya sebanyak 235.296 orang. Sebanyak 235.296 anak yang mengenyam pendidikan menengah dengan rincian, untuk SMA 98.354 orang, MA 66.799 orang, SMK 66.509 orang, Paket C 3.381 orang dan SMALB 254 orang.

Dengan melihat selisih jumlah penduduk usia 1618 tahun dengan anak yang bersekolah pada jenjang tersebut, sekitar 32.355 anak NTB yang tidak mengenyam pendidikan menengah pada tahun 2018. Anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah tersebar di Lombok Barat 10.742 orang, Lombok Tengah 15.574 orang, Lombok Timur 19.556 orang, Sumbawa 5.871 orang, Dompu 2.662 orang, Bima 4.236 orang, Sumbawa Barat 436 orang, Lombok Utara 3.321 orang, Kota Mataram 481 orang, dan Kota Bima 895 orang.

Dari data tersebut, terlihat APM sekolah menengah untuk masing-masing kabupaten/kota di NTB. Lombok Barat sebesar 80,18 persen, Lombok Tengah 85,79 persen, Lombok Timur 89.09 persen, Sumbawa 86,74 persen. Kemudian Dompu 88,91 persen, Bima 93,70 persen, Sumbawa Barat 93,31 persen, Lombok Utara 79,42 persen, Kota Mataram 96,21 persen dan Kota Bima 91,55 persen. (nas)

Investor Malaysia Tertarik Investasi Pengolahan Sampah di Gili Trawangan Dari Hal. 3 ‘’Saya tawarkan di Kebon Kongok silakan buat pabrik yang besar. Kalau memang dia siap, kita siapkan. Bahan baku sampah banyak di sana. Biar dia habisin itu. Kita syukur, orang tertarik mengolah sampah,’’ kata mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini.

Selain mendorong investor, Pemprov NTB melalui Dinas LHK NTB menargetkan tahun ini terbangun pabrik pengolahan sampah kapasitas 5 ton sehari. Pabrik tersebut akan mengolah sampah menjadi bahan bakar energi listrik khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dinas LHK akan membeli mesin pengolah sampah sebanyak satu unit tahun ini. Mesin pengolah sampah ini nantinya akan dikembangkan oleh Science Technology and Industrial Park (STIP) NTB yang berada di Banyumulek untuk kapasitas yang lebih besar.

Mesin pengolahan sampah yang diadakan tahun ini rencananya akan ditaruh di Tempat Pemrosesan Industrialisasi Sampah Rincung. Dengan adanya pabrik pengolahan ini semua jenis sampah dapat diolah menjadi pelet.

Pelet sampah inilah yang akan menjadi campuran batu bara untuk bahan bakar PLTU. Terkait pasar pelet sampah, Madani mengatakan nantinya bank sampah bisa bekerjasama dengan PLTU Jeranjang, PLTU Sambelia

dan PLTU AMNT. Karena selama ini pelet sampah untuk kebutuhan PLTU Jeranjang didatangkan dari Bali.

Madani mengatakan, nantinya mesin pengolahan sampah menjadi bahan bakar energi listrik ini harus ada di bank sampah yang dibentuk di kabupaten/kota. Dengan adanya pabrik pengolahan ini, ia yakin tak akan ada lagi sampah yang memenuhi TPA Regional Kebun Kongok. Pasalnya semua jenis sampah, baik plastik dan organik dapat diolah menggunakan mesin tersebut.

Produksi sampah di NTB cukup tinggi. Untuk Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

Ubah Sampah Jadi Berkah Dari Hal. 3 Untuk itu, Rohmi secara langsung mensosialisasikan pentingnya memilah dan mengolah sampah kepada para pedagang dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah agar bernilai ekonomis versi orang nomor dua di NTB itu adalah dengan menerapkan ecobrik. Yaitu memilah sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti kemasan makanan kemudian memasukkannya ke dalam botol mineral untuk membuat semacam bata ramah lingkungan.

Menurut Rohmi masyarakat NTB perlu bersyukur karena telah diberikan hamparan alam yang begitu indah, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Karena itu, menjaga kebersihan merupakan satu bagian penting untuk mewujudkan masa depan NTB. ‘’Kita harus menjaganya. Harus memeliharanya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan,’’ ujar Rohmi di hadapan raturan peserta aksi yang memadati lokasi kegiatan tersebut.

Selain mendatangkan manfaat ekonomis, salah satu manfaat dari memilah dan mengolah sampah adalah untuk menjaga lingkungan. Diterangkan Rohmi bahwa Indonesia saat ini tengah menjadi penghasil sam-

pah plastik terbesar kedua di dunia. Sehingga kenyataan bahwa masih banyak masyarakat NTB yang membuang sampahnya langsung ke sungai merupakan hal yang ironis. ‘’Kita harusnya sedih.

Sampah plastik yang masuk ke laut, kemudian dimakan oleh ikan. Setelah itu ikannya kita makan,’’ ujar Rohmi. ‘’Makanya tidak heran jika kita terpapar mikro plastik.

Hal itu terjadi karena ulah kita semua,’’ tegasnya.

Wagub mengimbau agar kesadaran tentang memilah dan mengolah sampah terus ditingkatkan. Terutama dengan dukungan aktif masyarakat untuk menyukseskan salah satu program unggulan pemerintah tersebut.

Kepada seluruh peserta kegiatan, Rohmi meminta agar kampanye pentingnya kebersihan dilakukan mulai dari lingkup terkecil.

Yaitu dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekolah, dan orang-orang terdekat di sekitar. ‘’Insya Allah (dengan) bersama-sama semua yang kita cita-citakan akan terwujud. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, walaupun sedikit, kita dapat memberikan manfaat dan contoh bagi lingkungan kita,’’ pungkas Rohmi. (bay)

Halaman 11

STAHN Gde Pudja Mataram Dipersiapkan Menjadi Institut Mataram (Suara NTB) Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Hindu Menuju Institut, dan Visitasi tim Sekretariat Negara, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, bersama Kementerian Agama di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram dilaksanakan pada Minggu (15/9) di aula kampus STAHN Gde Pudja Mataram.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, pimpinan dan seluruh civitas akademika STAHN Gde Pudja Mataram berharap dengan kedatangan tim visitasi dari Sekretariat Negara, bersama dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan dari Kementerian Agama, dan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi NTB, DPRD Provinsi, pejabat Ditjen Bimas Hindu serta tokoh agama dan masyarakat, semoga STAHN Gde Pudja bisa menjadi institut.

“Agar kami lebih banyak lagi dapat memberi kontribusi terhadap pembanguna sumberdaya manusia Indonesia khususnya NTB,” katanya.

Dalam kesempatan itu ha-

dir Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenag RI, Drs. H. Afrizal Zen, M.Si., Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretriat Negara RI, Hanung Cahyono beserta tim, Direktur Pendidikan Agama Hindu, Drs. I Wayan Budha, M.Pd., beserta Kasubdit Pendidikan TinggiAgama Hindu, Kasubdit HPP K/L 2 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, Mujibuddawah, dan Kepala Bidang Bimas Hindu dan jajarannya.

Juga hadir Ketua PHDI Provinsi NTB, Ketua WHDI Provinsi NTB, Ketua PHDI Kabupaten/ kota se-Pulau Lombok, Ketua WHDI kabupaten/kota se-Pulau Lombok. Beserta tamu undangan lainnya.

Nyoman Wijana mengatakan, rencana perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut memerlukan persiapan yang cukup panjang. Dimulai dari pembukana program studi baru, baik program sarjana, mau pun program pascasarjana, dan sampai saat ini suda ada 9 Prodi di STAHN Gde Pudja.

Setelah semua unsur dipandang memenuhi syarat, maka pihaknya menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan antara lain

penyusunan proposal perubahan bentuk pada tahun 2017 lalu. Kemudian dilanjutkan dengan audiensi untuk memperoleh rekomendasi dari Walikota Mataram, Kakanwil Kemenag NTB, Gubernur Provinsi NTB, dan DPRD Provinsi NTB. “Mereka langsung memberi respon yang luar biasa berupa dukungan dalam bentuk rekomendasi,” kata Nyoman.

Selanjutnya pada 3 Oktober 2018, tim dari STAHN Gde Pudja menghadap menteri Agama RI sekaligus mengajukan proposal untuk perubahan bentuk menjadi institut. Kemudian pada 15 sampai dengan 17 Oktober 2018, pihaknya diundang untuk mempresentasikan proposal perubahan bentuk menuju institut di hadapan tim dari Kemenag RI yang dipimpin Kepala Biro Ortala, bertempat di kampus IHDN Denpasar.

“Proposal kami dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diproses ke tahapan berikutnya,” ujar Nyoman.

Dalam kurun waktu bulan Oktober 2018 itu, STAHN Gde Pudja mendapat kunjungan dari Menteri Agama dan rombongan.

Pada kesempatan itu Menteri Agama menyatakan merestui peningkatan perubahan bentuk sekolah tinggi menjadi institut.

Selanjutnya pada 20 Oktober 2018, STAHN Gde Pudja divisitasi lapangan oleh tim Kementerian Agama Pusat, untuk memastikan bahwa semua yang tertuang di proposal sesuai dengan fakta lapangan.

“Pada hari ini (kemarin) kami merasa terharu kedatangan tim dari Sekretaria Negara, Kementerian Keuangan, bersama dari

Kementerian Agama, dalam rangka FGD sekaligus visitasi persiapan perubahan bentuk menjadi institut,” katanya.

Ia berharap semoga kedatangan tim untuk visitasi sekaligus FGD sebagai persiapan perubahan bentuk menuju institut ini, betul-betul dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA: Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., berfoto bersama dengan tim Sekretariat Negara, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, bersama Kementerian Agama dan tamu undangan lainnya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Hindu Menuju Institut, dan Visitasi di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, Minggu (15/9).

Gubernur Apresiasi Sedekah Seribu ala Warga Babakan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menghadiri penyerahan santunan Gerakan Sedekah Seribu (Gassibu) di Masjid Raudhatul Akhror Babakan Kebon, Mataram, Minggu (15/ 9). Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan rasa bangga dan senang sekali bisa mengunjungi masyarakat Babakan pada acara santunan kepada yatim piatu dan kaum dhuafa.

Menurut gubernur, yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat adalah kedatangan para pemimpin untuk menyapa masyarakat dan mendengar secara langsung keluhan masyarakat itu sendiri. Gubernur Dr.Zul pun mendorong terus upaya-upaya semacam ini. Hal ini sebagai

salah satu bentuk empati dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap merekamereka yang membutuhkan uluran tangan. ‘’Niat mulia ini harus kita dukung, dan Insya Allah pemerintah NTB akan membantu gerakan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur NTB yang datang menggunakan sepeda motor ini berharap supaya Gassibu ini terus berjalan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. ‘’Menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW,’’ tambahnya.

Selain itu, Muhammad Farhan selaku Ketua Gassibu mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur NTB yang telah menyempat-

kan waktunya untuk datang dan memberikan santunan secara simbolis kepada yatim piatu dan kaum dhuafa.

Farhan menerangkan, program Gassibu ini sudah berjalan selama tiga tahun. Gerakan ini pun diinisisasi oleh masyarakat Babakan sendiri dengan harapan bisa bersedekah meskipun hanya dengan Rp 1000. ‘’Untuk penyerahan santunan tahun ini kami dari Gassibu memberikan santunan kepada yatim piatu sebanyak 42 orang sementara untuk kaum dhuafa sebanyak 26 orang,’’ katanya.

Dalam acara tersebut hadir juga Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Mutawalli, Lurah, kepala lingkungan, tokoh agama, masyarakat, pemuda, beserta puluhan yatim piatu dan kaum dhuafa. (r)

(Suara NTB/ist)

GASSIBU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, hadir pada penyerahan santunan Gassibu di Masjid Raudhatul Akhror Babakan Kebon, Mataram, Minggu (15/9).

Tim Appraisal Segera Bekerja Dari Hal. 3 Baru tim appraisal yang sudah ditunjuk bisa bekerja,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (14/9).

Proses appraisal membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

Artinya, November mendatang, hasil appraisal sudah keluar.

Setelah hasil appraisal keluar, maka dilakukan pembayaran ganti rugi lahan warga yang

terkena proyek jalan by pass sepanjang 17 Km tersebut. ‘’Selesai appraisal November. Desember sudah terbebaskan lahannya. Karena 2020 sudah mulai pelaksanaan konstruksi,’’ jelasnya.

Proyek jalan by pass LIA KEK Mandalika ditargetkan tuntas pertengahan 2021 mendatang. Proyek ini akan dikerjakan multiyears selama dua tahun, yakni 2020 dan 2021.

Pembangunan proyek tersebut menggunakan dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun. Dana bantuan Bank Dunia itu merupakan bagian dari proyek pengembangan pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Project (ITDP).

Dimana, NTB mendapatkan bantuan sekitar Rp6 triliun.

Anggaran sebesar ini akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur

di sekitar KEK Mandalika.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MT menjelaskan pengerjaan jalan by pass sepanjang 17 Km tersebut akan dibagi menjadi lima paket dengan pola pengerjaan multiyears. Pembagian paket pekerjaan ini dimaksudkan agar pengerjaannya bisa tuntas tepat waktu. ‘’Nanti kita kontrak sekali

lima paket pekerjaan. Sepanjang 17 Km kita bagi lima paket pekerjaan. Kita keroyok.

Kita selesaikan dengan cara tak biasa. Strateginya kita gempur cara pengerjaannya,’’ tandas Syahdan.

Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 km. Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)

Titik Labuh Baru yang Membuat Yachter Terkesan Dari Hal. 3 Karena tidak ada kegaduhan, masyarakat mendapatkan hiburan, ada yang menjual makanan, tamu sail senang dan bisa kembali ke kapal dengan nyaman karena titik labuhnya tidak bergelombang.

Kita berharap ini terus berlanjut,’’ harap Raymon.

Salah satu yachter, July dari Norwegia, mengaku terkesan dengan keramahan dan budaya masyarakat Labuan Jambu. Ia juga senang bisa bertemu, berbaur dan merasakan keseharian aktivitas masyarakat.

Tour guide sail, Safrudin juga bisa merasakan kesan baik saat berbincang dengan para wisman. Mereka senang bisa berjalan berkeliling kampung. Peserta sail tertarik dengan aktvitas nelayan, melihat masyarakat menjemur ikan hingga proses memasak yang masih menggunakan tungku tradisional. Dan semua ini dirasa memiliki nilai ekonomi.

‘’Ternyata mereka senang dengan back to nature. Jadi kalau selama ini diotak kita industri itu bangunan megah, hotel bintang ternyata tidak. Saya berharap kepada semua pihak, karena kita berhadapan dengan karakter dan budaya yang berbeda. Pertahankan budaya kita yang selalu welcome kepada siapa saja,’’harapnya.

Kades Labuhan Jambu, Musykil Hartsah mengatakan, hanya memiliki waktu 10 hari mempersiapkan lokasi dan masyarakatnya sebagai tuan rumah. Pihaknya bersyukur dengan kesan baik dari para yachter. Meski diakuinya masih cukup banyak kekurangan yang mesti diperbaiki ke depannya.

Pemda akan melakukan upaya apapun nantinya untuk membenahi lokasi titik labuh ini.

Sebab masih terbuka luas untuk dikembangkan. Hingga tak menutup kemungkinan wilayahnya akan dikunjungi setiap tahun ini oleh wisman.

Apalagi dengan adanya wisata hiu paus. ‘’Karena ini tidak menutup

kemungkinan akan menjadi titik labuh bagi para yachter di tahun berikutnya. Dan kami itu bahkan membangun komunikasi meminta dermaga apung untuk wisata. Sehingga terpisah dengan dermaga perikanan yang ada saat ini.

Dermaga khusus lah. Kami juga akan buat patung hius paus sebagai ikon dari Labuhan Jambu,’’ katanya.

Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri MM, menyambut baik dengan dijadikannya Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano menjadi titik labuh peserta sail. Sekaligus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkenalkan budaya dan potensi alam yang ada, termasuk destinasi wisata hiu paus. Dampaknya pun luar biasa dalam menggerakan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, ke depan, Pemkab akan melakukan sejuumlah upaya pembenahan lokasi, terutama dukungan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain tentunya berharap masyarakat da-

pat terus memperkuat budaya aslinya yang justru menjadi daya tarik tersendiri bagi wisman. ‘’Alam dan budaya kita punya karakter yang berbeda dengan daerah lainnya. Tidak bisa ditiru daerah. Keunggulan inilah yang mesti kita jual. Sehingga jika ada yang bagus supaya diceritakan ke teman-temannya. Supaya kedepan lebih mengenal keindahan alam dan budaya Sumbawa, budayanya,”harapnya.

Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec. Dev, yang didampingi Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata, M. Irfan S.P, M.M, salut dengan konsep yang ditampilkan oleh tim kreatif. Dengan penyajian yang sederhana namun sangat dinikmati para tamu sail. Begitu juga dengan antusiasme masyarakat yang dapat ikut berbaur. “Saya juga melihat ini bentuk keberhasilan betapa kuatnya gravitasi, konsep yang kita bangun ini. Yang kita jual kepada mereka, sehingga

mereka merasa penting untuk hadir di acara kita. Sederhana pelaksanaannya, kesannya luar biasa, ditunjang oleh teman-teman itu kemudian oleh masyarakat yang menerima, sangat familiar. Saya kira acara ini sudah dikemas sebaik mungkin,” katanya.

Dikatakannya, penyambutan hari pertama peserta sail di Desa Labuhan Jambu ini dapat menjadi contoh baik bagi potensi lainnya. Karena meskipun memiliki keterbatasan, namun dengan konsep yang dipikirkan secara matang dapat memberikan penampilan menarik. Sehingga diharapkan bisa menjadi pengungkit semangat bagi Pokdarwis lainnya.

Sejauh ini, sudah ada 25 kapal yacht dengan jumlah peserta sail 37 wisman yang berlabuh di perairan teluk Saleh, Desa Labuhan Jambu, Sumbawa. Diharapkan jumlah tersebut dapat bertambah hingga 90 peserta, sesuai dengan permintaan perpanjangan pasport di Imigrasi Sumbawa. (arn)

Kasus Alsintan Panggil Saksi Dari Hal. 3 Panggilan dilayangkan kepada tiga kelompok diantaranya Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) untuk pemeriksaan Selasa (17/9). Kelompok yang dipanggil itu diantaranya UPJA Sabeta, UPJA Lestari dan UPJA Saling Santuret, alamat di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

Pelapor dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumbawa memastikan panggilan itu sudah dilayangkan kepada kelompok yang terdata penerima bantuan. ‘’Panggilannya untuk pemeriksaan Selasa,’’ kata Direktur LBH Sumbawa, Kusnaini kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Ia berharap Kejaksaan serius menindaklanjuti laporan itu, karena melihat ada kepentingan kelompok tani yang dirugikan. Sebab tiga kelompok petani itu terdata penerima bantuan sesuai surat dari Direktorat Jendral (Dirjen) Ketahanan

Pangan dan Pemasaran Hasil Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. Bantuan kepada tiga kelompok tani berupa Combine Harvester untuk tiga kelompok. Alat pertanian bernilai miliaran rupiah, namun setelah sampai di Pemkab Sumbawa, dialihkan ke kelompok lain.

Dari pengakuatn ketua kelompok, bahwa sampai saat ini bantuan Alsintan Combine Harvester Besar tersebut belum diterima. Diduga, kata dia, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dialihkan ke tempat lain.

Akibat pengalihan bantuan itu, menurut Kusnaini, kelompok petani penerima merasa dirugikan.

Kusnaini juga merespons polemik pascadilaporkannya kasus itu, ada pihak yang dianggap menyeret ke persoalan politik.

Ditegaskan Kusnaini, tidak ada sangkut paut dengan kontestasi Pilkada yang akan digelar 2020 mendatang. Ia men-

jamin, tidak ada motif politik apapun. Menurut dia, persoalan ini murni ada kelompok UPJA yang datang merasa dirugikan dengan membawa bukti dan dokumen.

Mestinya, ujar Kusnaini, kelompok yang mendapat bantuan Alsintan tersebut berdasarkan surat permohonan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dan SK penetapan bantuan dari Kementerian, namun fakta di lapangan justru bantuan Alsintan tersebut dialihkan ke pihak lain. ‘’Sebetulnya pokok masalahnya di situ. Sehingga saya menampik kalau saya masukan laporan ke Kejati NTB bagian dari politisasi menjelang Pilkada,’’ tegasnya.

Justru, ditegaskanya, persoalan ini diungkap ke publik dengan harapan agar Bupati dan calon Bupati Sumbawa yang akan datang ikut membantu mencari jalan ke luar dan dijadikan pelajaran agar jangan sampai terulang lagi di

kemudian hari. ‘’Harapan kelompok sederhana saja, agar bantuan Alsintan combine harvester besar tersebut dikembalikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan SK penetapan pusat,’’ pungkasnya.

Dihubungi terpisah, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH memastikan pemanggilan saksi itu sebagai tindaklanjut atas laporan masyarakat terkait pengadaan Alsintan Sumbawa. Pemanggilan menurutnya sebagai upaya klarifikasi kepada pihak yang dianggap dirugikan.

Empat Kasus Jalan di Tempat Pada kesempatan sama, penanganan empat kasus di Kota Bima jalan di tempat.

Belum ada perkembangan signifikan. Satu diantara kasus yang sudah naik penyidikan pun belum tetapkan tersangka.

Empat kasus itu yakni pembangunan Masjid Amahami, lahan relokasi korban

banjir di Sambinae, Dam Dadi Mboda dan Dam Kapao.

Kasus-kasus tersebut masih berkutat pada tahap penyelidikan.’’Masih sama seperti sebelumnya. Kasus-kasus di Kota Bima masih lidik semua,’’ kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan.

Penanganan kasus ini sudah diambil alih penyelidik Pidana Khusus Kejati NTB. Sebelumnya, penyelidikan kasus tersebut sempat ditangani Bidang Intelijen. ‘’Belum dinaikan ke penyidikan. Hanya terkait soal lahan relokasi. Itu pun masih penyidikan umum,’’ jelasnya.

Sepanjang penyelidikan, jaksa sudah meminta keterangan pihak-pihak terkait.

Mulai dari satker yang berhubungan dengan empat proyek itu hingga rekanan.

Ditambahkan, klarifikasi pihak terkait sudah dilakukan, masih harus dilakukan gelar perkara untuk penetapan ke penyidikan. Sehingga dipastikannya, sementara belum ada perkembangan. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 16 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wisuda Ke 47 Ummat

Menuju Universitas Berdaya Saing di Kawasan ASEAN Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) menggelar wisuda angkatan ke 47 sarjana dan diploma, Sabtu 14 Muharram 1441 H / 14 September 2019 M. Para lulusan telah menyempurnakan prestasi akademik waktu tiga sampai empat tahun, dinilai sebagai aktualisasi kualitas penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), sekaligus peta jalan menuju universitas yang berdaya saing dikawasanAssociationofSoutheast Asian Nations (ASEAN).

Dalam sambutannya, Rektor Ummat, Dr. H. Arsyad A. Gani, M.Pd menyebut, dalam Rencana Induk Pengembangan lembaga, saat ini Ummat

sedang berada pada tahap ke tiga, yaitu berdaya saing secara nasional tahun 2018-2023.

Sebagai wujud komitmen itu, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan, Polandia, Ceko seperti University of Malaysia, Universitas Kuala Lumpur, University Teknologi Malaysia, Universitas Warsawa Polandia, Universitas Omdurman Sudan.

Demi berdaya saing di kancah nasional dan ASEAN itu, kampus yang dipimpinnya itu terus berbenah. Di antaranya membangun berbagai fasilitas, seperti auditorium di Batu Ringgit, sehingga target selanjutnya dapat menggunakan fasilitas baru itu. Selanjutnya, pembangunan gedung FISIP berlantai tiga. Selain itu pem-

bangunan Masjid Al-Khoory berlantai dua, juga dapat digunakan sebagai aula wisuda. Pembangunan lain, RS PKU Muhammadiyah di Sikur-Lombok Timur.

Terobosan tidak habis habisnya dilakukan Ummat. Selain melakukan penanaman nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui program “Baitul Arqam dan Sertifikasi baca Qur’an”, juga peningkatan kapasitas akademik di kampus.

Pada tahun akademik 2019/ 2020, Ummat telah membuka program studi S1 Teknik Pertambangan, S1 Pendidikan dan Profesi Kebidanan, S1 Farmasi, dan menjadi mitra Pemerintah sebagai LembagaPenyelenggaraDiklatPenguatan Kepala Sekolah (LPPKS).

Sedangkan yang sedang dalam proses izin operasional yaitu S1

Ekonomi Syariah dan S2 Hukum.

Pesan Rektor kepada para lulusan, bahwa wisuda hanyalah salah satu momentum dari perjalanan mencapai pendidikan tinggi. Sebab setelah wisuda, ada jalan panjang dengan berbagai rintangan dilalui para wisudawan/wisudawati.

“Untuk itu, bersiaplah mengamalkan ilmu sesuai dengan derajat akademik dan keilmuan dengan tetap berpegang teguh pada ikrar wisudawan/ wisudawati. Ingatlah selalu pada orangtuamu dan juga almamatermu,” pesan Rektor.

Usai wisuda, kegiatan dirangkaikan dengan kuliah perdana mahasiswa baru Ummat. Rektor Ummat juga mengisi kuliah umum Pukul 16.00 Wita di tempat sama. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

Rektor Ummat H. Arsyad A. Gani saat membuka sidang terbuka senat Ummat pada wisuda ke 47.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ketua MK Motivasi Mahasiswa Ummat Mataram (Suara NTB) Wisuda angkatan ke 47 Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) terasa istimewa dengan kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Anwar Usman S.H., M.H. Hakim konstitusi kelahiran Kabupaten Bima ini memberi motivasi kepada wisudawan dan wisudawati Ummat.

Anwar Usman mengungkapkan, menjadi pejabat negara di level apapun bukan hal mustahil. Termasuk menjadi hakim konstitusi sebagaimana posisinya.

“Sepanjang dilakukan dengan sungguh sungguh, bukan sebuah hal yang mustahil,” ujarnya memotivasi saat menyampaikan orasi ilmiah.

Ia sendiri membuktikan itu, dengan menjabat sebagai Ketua MK, melanjutkan kiprah putra asli NTB sebelumnya, Hamdan Zoelva. Untuk itu, ia mendorong syarat syarat sukses

harus terpenuhi. Ikhtiar, pendidikan, ibadah dan doa. “Jenjang Pendidikan S3 adalah salah satu syarat itu. Maka mulai lah dari sekarang bercita cita,” ajaknya. Ia sendiri hadir untuk memenuhi janjinyauntukhadirlangsungatasundangan Rektor Ummat. Meski diantara waktu yang padat, ia mengaku menyempatkan hadir karena sebagai warga NTB merasa kuat hubungan secara emosional.

Dalam orasi ilmiahnya, Ketua

MK memaparkan soal kewenangan MK yang lahir tangggal 13 Agustus 2003, selain memiliki fungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, juga pelindung hak konstitusi warga negara.

Sesuai tema, “MK Sebagai Pengawal Ideologi”, paparnya, merupakan bagian dari ikhtiar untuk peningkatan pemahaman tentang Pancasila dan konstitusi, serta kewenangan MK berdasarkan UU 1945. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

Ketua MK H. Anwar Usman menyalami wisudawan/wisudawati terbaik Ummat.

Rektor Ummat H. Arsyad A. Gani

Sambutan Ketua MK H. Anwar Usman

Rektor Ummat H. Arsyad A. Gani menyalami wisudawan terbaik

Sambutan H.Mohammad Rum mewakili Gubernur NTB

Wisudawan dan Wisudawati Ummat angkatan ke 47