k)
LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 16 AGUSTUS 2019
Pemprov Tahan Izin PT. ESL di KSB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menahan penerbitan izin PT. Eco Solutions Lombok (ESL) yang berencana berinvestasi di Gili Balu, Kabupaten Sum-
bawa Barat (KSB). PT. ESL diminta menyelesaikan kewajibannya membayar iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) sekitar Rp3,4 miliar lebih di kawasan tersebut. Bersambung ke hal 15
Pengemban Pengamal Pancasila
Siap Perpanjang Masa Transisi
Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(ant/bali post)
SAMPAH - Foto udara sejumlah sopir truk menurunkan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, beberapa waktu lalu. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB volume sampah di 10 kabupaten/kota di NTB mencapai 3.388 ton dan sampah yang dibuang per hari mencapai 76 ton. Sedangkan yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 641,92 ton dan sudah didaur ulang baru 51,21 ton perhari.
Rp57,72 Miliar DAK Fisik Berpotensi Gagal Disalurkan di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat sebesar Rp57,72 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 untuk Pemda di NTB berpotensi gagal disalurkan. Puluhan miliar DAK Fisik yang berpotensi gagal disalurkan di NTB, salah satu penyebabnya, belum adanya penandatanganan kontrak.
TO K O H
16 HALAMAN NOMOR 129 TAHUN KE 15
Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM, Kamis (15/ 8) menjelaskan, DAK Fisik yang berpotensi gagal salur di NTB disebabkan dua faktor. Pertama, sebesar Rp38,34
miliar merupakan selisih antara pagu dengan rencana kerja. Hal ini berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dan Pemda untuk kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan. Sebesar Rp38,34 miliar DAK Fisik yang berpotensi gagal salur itu bukan karena Pemda tidak dapat
merealisasikan. Namun penghematan anggaran secara alamiah. Kedua, belasan miliar DAK Fisik berpotensi gagal salur di NTB lantaran belum memiliki kontrak. Dengan rincian, DAK Fisik Afirmasi Transportasi rekomendasi sekaligus Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp900 juta. Kemudian, DAK Penugasan Bidang Pariwisata Kota Mataram sebesar Rp3,82 miliar. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004
Syarwan
Tim Independen Jaring Investor Gili Tangkong
DITARGETKAN berakhir 25 Agustus ini, masa transisi proses pemulihan pascagempa di NTB terus berlangsung. Berdasarkan data BPBD NTB sampai Senin (5/8), masih ada 99.335 unit rumah yang masih dalam tahap pengerjaan, yaitu 42.944 unit rumah kategori rusak berat, 14.645 unit rumah rusak sedang, dan 41.746 unit rumah rusak ringan. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyebut bahwa Hj. Sitti Rohmi Bersambung ke hal 15 Djalilah
Mataram (Suara NTB) Tim independen yang dibentuk Pemprov NTB untuk menjaring investor yang akan mengelola aset daerah di Gili Tangkong, Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) terus bekerja. Dari 15 calon investor yang mendaftar, sekarang sudah mengerucut menjadi enam investor. Nantinya, Tim Independen akan mencari investor yang benar-benar bonafide. Bersambung ke hal 15
Disos NTB Mulai Kewalahan Distribusikan Air Bersih (Suara NTB/dok)
TANDA KEHORMATAN - Hj. Siti Maryam M. Salahuddin, saat diwawancarai Suara NTB tahun 2017 lalu. Tokoh Bima yang berpulang pada Sabtu, 18 Maret 2017 ini dianugerahi gelar tanda kehormatan Mahaputera Nararya oleh Presiden Joko Widodo.
Almarhumah Hj. Siti Maryam Dianugerahi Mahaputera Nararya Bima (Suara NTB) – Presiden Ir.H. Joko Widodo memberikan gelar tanda kehormatan kepada 29 tokoh yang dianggap berjasa di Indonesia. Salah seorang diantaranya anak kedua dari Sultan Bima terakhir, M. Salahuddin, almarhumah Dr. Hj. Siti Maryam M. Salahuddin, SH. Informasi yang dihimpun Suara NTB, Siti Maryam mendapat gelar kehormatan Mahaputera Nararya, sebagai Ilmuwan Kebudayaan Daerah. Pemberian tanda ke-
hormatan berlangsung di Istana Negara, Kamis (15/8). Penganugerahan gelar tersebut tercatat dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 72 tahun 2019 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, kepada Suara NTB, Kamis (15/8) mengaku belum mendapatkan informasi dari Pemerintah Pusat terkait penghargaan kepada Siti Maryam.
“Tapi hari ini memang di Istana Kepresidenan ada penganugerahan gelar kepada para tokoh. Belum tahu apakah Ibu Siti Maryam juga mendapat gelar ini, nanti kita cek dulu,” ujarnya singkat. Dalam catatan Suara NTB, Siti Maryam M. Salahuddin yang dikenal dan disebut warga Bima Ruma Ina Ka’u Mari” ini lahir pada 13 Juni 1927 dan wafat pada Sabtu, 18 Maret 2017. Ia meninggal dunia dalam usia 89 tahun 10 bulan. Bersambung ke hal 15
T. Wismaningsih Dradjadiah
Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) NTB mulai kewalahan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Untuk penanganan krisis air bersih di Pulau Sumbawa, Disos mengirim bantuan armada mobil tangki air bersih ke Bima, Dompu dan Sumbawa. Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah mengatakan, beberapa kabupaten di Pulau Sumbawa diberikan bantuan mobil tangki, Bersambung ke hal 15
Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke 74 pada Sabtu (17/8) yang merupakan hari libur nasional, SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Senin (19/8). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit
Lahan Sirkuit MotoGP Belum Beres
Gubernur Pastikan Tuntas Sebelum ’’Groundbreaking’’ Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SH.M.Sc mengaku optimis persoalan lahan Sirkuit Mandalika akan tuntas sebelum dilakukan groundbreaking Oktober 2019. Disebutkan, luas lahan yang masih belum beres kurang dari 4 hektare. Gubernur menegaskan, proses pembangunan Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Mandalika masih on the track. Masalah lahan yang belum tuntas, dianggap hal yang biasa. Dalam waktu dekat, ia yakin persoalan ini akan segera selesai. ‘’Ada di mana-mana di Indonesia, selalu ada masalah lahan. Tapi kami optimis sebelum groundbreaking, masalah lahan akan selesai. Ndak banyak yang masih tersisa (belum selesai pembe-
basan lahan). Kurang dari 4 hektare,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Ia menyebut luas lahan di KEK Mandalika hampir 1.300 hektare. Namun yang masih bermasalah cuma sedikit, kurang dari 4 hektare. Dikatakan, sudah ada cara penyelesaian mengenai persoalan lahan di KEK Mandalika. Menurut Dr. Zul, Pemda juga tidak ingin mengorbankan
masyarakat. Pemerintah sudah punya cara untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut apabila harganya terlampau jauh dari nilai appraisal. ‘’Untuk kepentingan publik, pemerintah akan membayar dengan harga pasar. Kalau dia (masyarakat) keberatan nanti, biar pengadilan yang menyelesaikan,’’ tandasnya. Pembangunan Sirkuit
Mandalika akan mulai dilakukan Oktober mendatang. Ditargetkan pembangunannya sudah selesai tahun 2020 mendatang. Sehingga sirkuit tersebut sudah bisa digunakan pada 2021. Mendukung keberadaan Sirkuit Mandalika, sejumlah infrastruktur pendukung akan dibangun dengan pendanaan dari APBN dan APBD. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
Halaman 2
Tumbuhkan Semangat Gotong Royong PERAYAAN Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI menjadi pemicu semangat gotong royong masyarakat. Semangat itu diwujudkan dengan berbagai bentuk kegiatan. Salah satu kegiatan dalam menyemarakkan HUT RI yang ke-74 Agustus 2019 mendatang, kata Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasi, yakni membuat serangkaian kegiatan lomba tingkat keluharan. Kata Henny, dari sejumlah mata lomba yang digelar oleh kelurahan Dasan Cermen tersebut bisa berdampak positif di tengah masyarakat. Ada pun lomba yang telah digelar oleh kelurahan Dasan Cermen bertema “Semarak Grebek Kampung Menyambut 17 Agustus” ini terdiri dari lomba: Beriuk Mancing, Peresean Anak, Catur, Sepeda Santai, dan Begangsingan. Dari enam buah mata lomba kata Henny, kelurahan Dasan Cermen bekerjasama dengan ‘kampung berseri astra’, gelora pemuda karang taruna dan masyarakat setempat. Nantinya lanjut Henny, masyarakat yang mengikuti lomba dapat meningkatkan semangat dalam menyambut HUT RI yang ke74 ini. “Lombanya sudah berlangsung. Lomba ini digarap oleh karang taruna gelora pemuda Dasan Cermen dan ada dukungan dari pihak ketiga. Karena Dasan Cermen ini kan binaan dari Kampung Berseri Astra (KBA),” katanya. Semarak 17 Agustus memang harus dipupuk. Tujuannya, dengan mengadakan berbagai macam lomba. Henny berharap dapat memupuk nasionalisme masyarakat. “Menggerakkan warga biar menyemarakkan HUT RI ke 74 ini, selain itu juga ada pembinaan menjaga lingkungan agar terciptanya kebersamaan gotong royong di tengah masyarakat,” pungkas Henny. Khusus untuk lomba beriuk mancing, nantinya masyarakat Kelurahan Dasan Cermen dapat menjaga kelestarian lingkungan. “Sebelum kegiatan lomba beriuk mancing, kita akan melakukan gotong royong dulu, semua bebas mancing. Kita akan lepas ikan 1 kwintal,” katanya. Para pemancing nantinya dapat membeli kupon seharga Rp20 ribu kepada panitai. Dari hasil penjualan kupon tersebut, panitia akan menyerahkan ke salah satu panti asuhan yang ada di Mataram. “Dari penjualan kupon senilai Rp20 ribu tadi akan diperuntukkan untuk Panti Asuhan. Agar uangnya bisa bermanfaat bagi sesama,” tutur Henny. Harap Henny, kegiatan serupa bisa diadakan kembali tahun depan. Mengingat, seluruh masyarakat yang ada di kelurahan Dasan Cermen juga sangat antusias. “Kita juga menggerakkan pemuda-pemuda yang ada di karang taruna, di kelurahan, dan di lingkungan juga, agar terintegrasi semuanya dalam menggerakkan semangat gotong royong dalam menyambut hari lahir bangsa kita tercinta ini,” tutup Henny. (viq) Henny Suyasi
(Suara NTB/cem)
SIRAM TANAMAN - Petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram menyiram tanaman di taman perempatan Karang Jangkong menggunakan mobil tanki baru - baru ini. Aktivitas ini rutin dilakukan setiap harinya demi menjaga keasrian taman kota, mengingat hujan yang semakin jarang turun.
Pemkot Dalami Dugaan Pungli di Pasar Kebon Roek
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram tengah mendalami indikasi pungutan liar (pungli) retribusi lapak di Pasar Kebon Roek. Kasus ini jadi atensi untuk mencari titik permasalahan sebenarnya. Dugaan pungli tidak kali ini saja. Tahun 2018 lalu, Tim Saber Pungli Polda NTB melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap petugas keamanan di Pasar Kebon Roek. Penangkapan itu hasil pengembangan dari laporan masyarakat. Petugas juru pungut menarik retribusi tak sesuai dengan ketentuan. Kasus ini kembali terulang. Permasalahannya petugas juru pungut menarik Rp2.000 dari pedagang. Sementara, retribusi yang dikenakan ke pedagang sesuai Per-
good governance atau pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah pewujudan pemerintahan yang bersih dari pungutan yang tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku. Kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polda NTB tahun 2018 lalu sambung Martawang, kaitannya dengan adanya indikasi pungli. Persoalan demikian tidak lepas dari ada peluang yang dilihat oleh oknum juru pungut. Pemkot Mataram berupaya menata dan tidak memberi-
pembayaran tersebut harus dibedah secara komprehensif. Menyoal apakah Pemkot Mataram menaikkan tarif retribusi pedagang dengan mengubah Perda tentang retribusi ? Martawang menegaskan, akan mempelajari terlebih dahulu supaya memberikan cara penyelesaian yang lebih substansi. Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, H. Amran M. Amin enggan menanggapi dugaan pungli retribusi di Pasar Kebon Roek. Sepenuhnya persoalan demikian diserahkan ke Asisten I. “Supaya tidak salah persoalan ini sekarang lewat satu pintu di Pak Asisten langsung,” demikian kata dia. (cem)
22 Hewan Kurban Terjangkit Sungai di Mataram Tercemar Bakteri Cacing Hati Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian melakukan pemantauan terhadap pemotongan hewan kurban di sejumlah titik di Kota Mataram. Ditemukan 22 sapi terjangkit cacing hati. Agar tak menular dilakukan pemusnahan. Pemantauan pemotongan hewan kurban dilaksanan di 259 lokasi tersebar di enam kecamatan. Di Kecamatan Mataram, dari 774 hewan kurban dipotong, ditemukan cacing hati pada tiga ekor sapi dan satu sapi terjangkit bonustonum. Kecamatan Selaparang dari 66 titik dengan pemotongan hewan 720 ekor hanya ditemukan dua ekor sapi terjangkit cacing hati. Kecamatan Ampenan terdapat empat ekor sapi mengidap cacing hati dan satu ekor sapi mengalami paru diafkir. Diafkir ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, disebabkan oleh inspeksi pada paru hewan ternak. Rata – rata petugas menemukan cacing pada pemotong hewan kurban di enam kecamatan. Temuan ini langsung ditindaklanjuti dengan mengambil bagian yang terkena untuk dimusnahkan dengan cara ditanam. “Kalau tidak kita ambil akan menular ke manusia jika dikonsumsi,” kata Mutawalli dikonfirmasi, Kamis (15/8). Permintaan
(Suara NTB/viq)
Benahi PKL dan Kebersihan
(Suara NTB/ist)
CACING HATI - Petugas memeriksa hati sapi kurban yang disembelih pada saat Idul Adha. Dinas Pertanian menemukan 22 ekor sapi terjangkit cacing hati. Petugas langsung memusnahkan dengan cara ditanam agar tak menular. pengawasan pemotongan sangat banyak. Karena keterbatasan petugas di lapangan tidak semua dapat dipantau. Selain itu, waktu pemotongannya juga bersamaan dengan titik lain. Penemuan cacing hati pada hewan kurban rutin tiap tahunnya. Di tahun 2019 ada peningkatan temuan yang sebelumnya 18 kasus menjadi 22 kasus. Penyebab hewan ternak terutama sapi terjangkit cacing hati karena makanan. Umumnya sapi yang makan di lepas makan sembarang. Berbeda dengan pola peternak di Mataram memberikan makan pada hewan ter-
nak miliknya. “Kalau di sini rumputnya dibersihkan dulu baru diberi ke ternak. Nah, kalau di luar ini dilepas begitu saja. Kita ndak tahu apa yang dimakan,” tandasnya. Hewan ternak terjangkit cacing hati tidak bisa dideteksi. Beda halnya dengan penyakit koreng, flu atau sakit mata pada hewan. Petugas bisa memberikan perawatan atau perhatian khusus. Mutawalli menjelaskan, masyarakat yang mengkonsumsi hati sapi terkena cacing hati akan menular. Jika pengolahannya tidak dilakukan secara benar. (cem/*)
Mataram Harus ke Luar dari Zona Kuning Stunting
(Suara NTB/fit)
SETELAH tiga kali berganti partai, Drs. Salim Bamasaq, akhirnya menemui keberuntungan menjadi anggota Dewan. “Dulu saya pernah di Golkar. Karena tidak dapat posisi yang bagus, saya pindah ke PDK dan sekarang di PKS (Partai Keadilan Sejahtera),” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (15/8). Meski dengan latar belakang PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia), nyatanya tidak sulit juga bagi Salim, sapaan akrab anggota DPRD Kota Mataram dari daerah pemilihan Cakranegara ini, untuk mendapat dukungan dari masyarakat ketika maju di Pileg lalu. Justru, bagi Salim, dorongan yang kuat dari masyarakat memantapkan hatinya untuk menjadi wakil rakyat di parlemen lingkar selatan. “Masyarakat menginginkan saya maju,” katanya. Mau berbagi dengan masyarakat membuat Salim diterima oleh berbagai elemen masyarakat di dapil Cakranegara. Pada Pileg lalu, dia berhasil meraup 1.100 suara. Dengan duduk sebagai anggota DPRD Kota Mataram, dia berharap bisa membantu masyarakat dalam skala yang lebih besar lagi. “Dari segala bidang,” cetusnya. Salim ingin membantu masyarakat tanpa pandang bulu. Pergaulan yang luas, merangkul semua elemen masyarakat, membuat Salim diterima oleh masyarakat. “Masyarakat itu tidak selalu memandang partai tapi figur. Dan baru kali ini PKS dapat kursi di Cakranegara setelah 20 tahun ndak pernah dapat,” cetusnya. Berbicara dapil Cakranegara, menurut Salim masih banyak hal yang perlu dibenahi di sana. Salah satunya adalah penataan. PKL yang masih semrawut. Di samping masalah kebersihan yang juga masih menjadi persoalan bersama. “Tradisi” PKL yang berjualan di sembarang tempat, lanjut Salim, tidak terlepas dari persoalan SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih rendah. Oleh karena itu, Salim mendorong eksekutif melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena jangan sampai, SDM masyarakat Kota Mataram seperti di desa. Tidak hanya PKL dari Mataram, Salim mengindikasikan bahwa banyak PKL yang berjualan di Cakranegara, ada yang berasal dari luar Mataram. ‘’Kita berharap instansi terkait supaya ini dibenahi,’’ pintanya. Salim Bamasaq (fit)
da Rp800,. Kelebihan penarikan retribusi Rp1.200 tak diketahui. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang dikonfirmasi, Kamis (15/8) menegaskan, persoalan demikian juga menjadi atensi dari tim sapu bersih pungutan liar Kota Mataram. Tim sedang mendalami kasus tersebut, sehingga diketahui permasalahan sebenarnya. “Persoalan ini juga menjadi atensi,” kata Martawang. Sejauh ini, Pemkot Mataram memiliki fokus mewujudkan
kan peluang untuk hal tersebut. Namun demikian, perlu didalami adanya perbedaan persoalan antar kasus yang terjadi. “Sehingga, penyelesaiannya pun harus bisa menuntaskan ruang persoalan yang dihadapi,” timpalnya. Fokus didalami oleh penyidik Polda NTB adalah berkaitan dengan nilai lebih dari penarikan retribusi tersebut. Kondisi saat ini diterangkan Martawang, nilai uang Rp200 kadang lebih sulit dibandingkan dengan pecahan ribuan. Terkadang ini yang membuat petugas menggampangkan karena dianggap sepele. Untuk menyamakan persepsi dari nilai lebih
Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD Kota Mataram prihatin dengan cukup tingginya kasus stunting di Kota Mataram yang notabene ibukota provinsi. Seperti diketahui, Dikes NTB merilis dua kabupaten/kota masuk zona kuning atau kasus stunting sekitar 20 persen yaitu, Kota Mataram dan Lombok Utara. ‘’Pemerintah Kota Mataram harus kerja berat. Ini (stunting, red) harus menjadi perhatian kita bersama,’’ kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB di ruang kerja Komisi IV, Kamis (15/8). Stunting, menurut Erna, berkaitan erat dengan gizi ibu dan anak. Untuk itu, dia mendorong Kota Mataram ke luar dari zona kuning. ‘’Jangan sampai ke luar dari zona kuning terus masuk ke zona merah,’’ kelakarnya. Dikatakan Erna, harus ada upaya konkret untuk bisa menjadi zona hijau. Untuk itu, semua aspek harus diperhatikan. Anggota Dewan yang rencananya duduk di Komisi IV (bidang kesehatan) ini, akan mendorong komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Stunting, sambung Erna merupakan tugas
bersama. Dalam penanganannya, Pemkot Mataram diminta melibatkan kader Posyandu. Namun demikian pelibatan kader Posyandu juga harus diimbangi dengan kesejahteraan mereka. Anggota Fraksi Amanat bangsa, Mita Dian Listiawati, AMd., Keb., mengatakan stunting bisa terjadi karena pola asuh yang keliru atau tidak sesuai standar. ‘’Banyak ibu-ibu rumah tangga yang menitipkan anaknya kepada orang tuanya, jadi pola asuhnya tidak standar. Makannya jadi tidak beraturan, istirahatnya juga kurang,’’ sebutnya. Mantan bidan desa ini mengatakan, seperti halnya kasus gizi buruk atau gizi kurang, stunting juga perlu dijangkau hingga ke masyarakat terbawah. Karena, kalau hanya mengandalkan kegiatan Posyandu yang terpusat di satu tempat, jelas tidak akan maksimal. ‘’Diumumkan ada Posyandu saja, mereka kadang tidak dating,’’ sesalnya. Untuk itu, memang perlu adanya pelibatan kader Posyandu untuk menjangkau masyarakat yang luput dari kegiatan Posyandu. ‘’Jadi harus jemput bola juga,’’ kata politisi PKB ini. Namun demikian, pelibatan kader Posyandu ini harus diimbangi dengan kesejahteraan kader. (fit)
Mataram (Suara NTB) Semua sungai di Mataram telah tercemar oleh limbah yang dibuang masyarakat. Empat sungai yang ada di Kota Mataram telah tercemar limbah bakteri e-coli yang bersumber dari masyarakat. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/8), Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi menyampaikan, semua sungai di kota Mataram telah tercemar limbah e-coli. Hal itu disebabkan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem dan fungsi sungai. “Kalau pencemaran (e-coli) itu semua sungai di Mataram telah tercemar. Cuma kan pencemaran itu banyak jenisnya. Salah satunya limbah ecoli. Artinya kalau dari e-coli, ya sudah parah. Pencemaran sungai masih tahap e-coli,” kata Irwan. Selain e-coli, ada banyak jenis pencemaran sungai. Salah satunya ialah pencemaran limbah sampah yang dibuang oleh masyarakat. Dalam ketentuannya lanjut Irwan, semua pembuang sampah sembarangan apalagi ke sungai belum bisa ditindak. DLH sendiri akan melakukan penindakannya jika pembuang sampah sembarangan ke sungai ditemui oleh tim penyidik. “Nanti DLH akan mengadakan tim penyidik untuk itu. Salah satunya penyidik PNS khususnya di bidang LH. Itu masih terbatas, sementara kan tempat bertugasnya banyak,” lanjut Irwan. Padahal, dalam Undang-un-
dang Nomor 10 tahun 2018, pembuang sampah sembarangan di Mataram, khususnya ke sungai bisa terjerat UU tersebut. “Kita punya keinginan yang sama. Kita akan menindak. Tapi kita ada mekanisme dan prosesdur. Kita butuh pegawai penyidik LH yang akan segera diadakan. Kita akan latih orangnya, tidak bisa kita menindak sembarangan. Kita bisa digugat balik,” katanya. Dikatakan Irwan, pihaknya butuh waktu sosisalisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Persoalannya adalah proses penindakannya yang harus sesuai dengan ketentuan. Masalah pembuang sampah sembarangan ke sungai, DLH akan mencoba menguatkan kerjasama degan masyarakat. DLH sendiri mengajak masyarakat segera melapor jika menemukan sejumlah pembuang sampah sembarangan ke sungai di Kota Mataram. “Nanti, tim penyidik tidak terlibat di dalam penindakan. Tim penyidik inilah yang melimpahkan ke kepolisian jika menemukan pelanggaran,” katanya. Masalah tercemarnya sungai di Kota Mataram, DLH sendiri akan melakukan penataan kembali dengan mengedukasi masyarakat terlebih dahulu. “Setelah mengedukasi masyarakat, nanti kita buat tim SPLD (sistem pengelola limbah terpadu) dari LH untuk mengatasi limbah yang ada di sungai di Mataram,” tutur Irwan. (viq)
(Suara NTB/viq)
TERCEMAR - Salah satu sungai di Kota Mataram yang melintas di kampus Universitas Mataram telah tercemar limbah sampah yang dibuang masyarakat.
PKL Masih Jadi Kendala Penataan Pusat Bisnis Cakranegara Mataram (Suara NTB) Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai mengerjakan kelanjutan proyek penataan Pusat Bisnis Cakranegara. Pedagang kaki lima masih jadi kendala. Relokasi harus segera dilaksanakan agar tak mengganggu penataan. Penataan kawasan ini meru-
pakan tahap kedua. Setelah tahun sebelumnya, Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (sekarang Balai Cipta Karya) menggelontorkan anggaran untuk menata kawasan di sekitar Pasar Cakranegara (Jalan Selaparang) dan Jalan Sultan Hasanuddin. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengakui, pe-
nataan pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan. Beberapa waktu sebelumnya, Dinas Perdagangan, kecamatan dan tiga kelurahan di Cakranegara dibantu Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) telah melakukan sosialisasi secara berulang – ulang. Pedagang pun telah memahami rencana – rencana tersebut.
Yang penting pedagang tidak digusur sehingga tidak kehilangan mata pencarian. “Di tata oke. Yang penting mereka tidak digusur,” kata Mohan. Pemkot Mataram berencana menyiapkan lahan nantinya secara kolektif ditempatkan oleh pedagang. Penyiapan lahan ini untuk memastikan supaya pendestrian ini benar – benar
berfungsi secara maksimal. Sehingga, pendestrian di Pusat Bisnis Cakranegara tidak dijadikan ruang untuk PKL. Di satu sisi, sebagian pedagang mulai memahami kebijakan dari Pemkot Mataram untuk menata kawasan tersebut. Secara perlahan kata Mohan, pedagang akan direlokasi. “Kita sudah sampaikan berulang – ulang. Saya kira mere-
ka harus merespon secara baik. Karena ini juga demi kepentingan mereka juga,” tandasnya. Dijelaskan Mohan, ide awal menata Pusat Bisnis Cakranegara supaya mencerminkan kawasan bisnis yang metropolis dengan dilengkapi oleh fasilitas yang memadai. Kemudian, ruang publik dapat dioptimalkan. Diharapkan, ini menjadi salah
satu ikon di Kota Mataram, sehingga memberi daya tarik bagi wisatawan maupun masyarakat untuk berkunjung. Demi mewujudkan cita – cita tersebut memang diperlukan kerja keras lintas sektor. “Saya kira semua sudah memulai dari kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan turut membantu,” demikian kata Mohan. (cem)
SUARA NTB
Jumat, 16 Agustus 2019
Halaman 3
Haul dan Silaturahmi Keluarga Besar Almagfurullah TGH. Mahsun Danger
TGH Mahsun Ajarkan Kekuatan Ilmu dan Persatuan
(Suara NTB/yon)
Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, mewakili Gubernur NTB menyampaikan sambutan dalam acara Haul dan Silaturahim Keluarga Besar Almagfurullah TGH. Mahsun Danger, Masbagik, Kamis (15/8).
(Suara NTB/yon)
Jemaah yang hadir dalam acara Haul dan Silaturahim Keluarga Besar Almagfurullah TGH. Mahsun Danger, Masbagik, Kamis (15/8).
(Suara NTB/yon)
Aneka kegiatan rangkaian peringatan Haul dan Silaturahim Keluarga Besar Almagfurullah TGH. Mahsun Danger, Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Selong (Suara NTB) Puncak peringatan haul dan silaturahmi keluarga besar Almagfurullah TGH. Mahsun di Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berjalan lancar. Masyarakat dari berbagai desa, kecamatan bahkan daerah datang dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan pengajian umum yang diisi langsung oleh, TGH. Lalu M. Turmudzi Badarudin atau dikenal Tuan Guru Bagu yang juga Rais Syuriah PWNU NTB. TGH Mahsun sendiri merupakan sosok pejuang kemerdekaan RI yang pada masa hidupnya mengajarkan ilmu dan persatuan. Acara haul dan silaturahmi keluarga besar Almagfurullah, TGH. Mahsun dipusatkan di Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ijtihad Al-Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik Lotim, Kamis (15/8). Hadir pada acara ini, Ra’is Syuriah PWNU NTB, TGH. Lalu M. Turmudzi Badarudin, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., diwakili oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, Bupati Lotim diwakili Kadis Dikbud Lotim, M. Zainuddin, Ketua Yayasan Ponpes Al-Ijtihad Al-Mahsuni Danger, H. Wahibullah, SIP, pengasuh Ponpes Al-Ijtihad Al-Mahsuni Danger, Hj. Nurhasanah, beberapa tamu undangan lainnya serta ribuan jemaah. Ketua Panitia Haul dan Silaturahim, H. As’ad, SH., MH menyampaikan bahwa Almagfurullah TGH. Mahsun merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan dan tokoh pendidikan yang kharismatik. Sebagai wujud dari implementasi ketokohan TGH. Mahsun terbukti dengan banyaknya murid dan anak cucunya sebagai tuan guru dan da’i yang secara terus menerus mensyi’arkan agama Islam. Semasa hidupnya, TGH. Mahsun sudah mendirikan beberapa lembaga pendidikan Al-Mahsuni melalui dari Taman Kanak-kanak (TK),
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) hingga perguruan tinggi yang diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Danger serta Yayasan YADINU Masbagik. Dalam peringatan acara ini, pihak panitia sebelumnya melakukan beberapa aneka kegiatan. Mulai dari lomba tahfidz hingga pawai taaruf yang diikuti oleh pelajar dan masyarakat di Desa Danger. Ketua Yayasan Pondok Pesantren, Al-Ijtihad Al-Mahsuni Danger, H. Wahibullah,SIP, menjelaskan, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Almagfurullah TGH. Mahsun, merupakan lembaga pendidikan kemasyarakat untuk mengkader masyarakat untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik serta memiliki pemikiran global. Sejauh ini, yayasan Al-Ijtihad AlMahsuni sudah mencetak alumni-alumni yang memiliki banyak berkontribusi dan kiprah di tengah-tengah masyarakat luas dalam mencerdaskan generasi bangsa. Didirikannya Yayasan AlMahsuni bukan untuk mengejar jabatan yang tinggi. Tapi didirikannya yayasan ini dengan penuh keihklasan dan keistiqomahan Almagfurullah TGH. Mahsun dalam berjuang melalui jalur pendidikan. “Haul ini sekaligus ajang silaturahmi akbar bagi alumni, kader-kader dan keluarga besar yayasan Al-Ijtihad AlMahsuni. Jangan pernah berhenti berikhtiar, berdoa dan berusaha untuk kehidupan yang lebih baik,” pesannya. Sementara, Gubernur NTB, Dr. Zukieflimansyah, SE, MSc, diwakili oleh Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, menyampaikan, Almagfurullah TGH. Mahsun semasa hidupnya mengajarkan kekuatan ilmu dan menjaga persatuan. TGH. Mahsun selalu mengajak supaya masyarakat Masbagik kokoh dalam persatuan dan menguatkan ilmu pengetahuan. Apa yang pernah diajarkan itupun saat ini sejalan dengan visi-misi pemerintah
provinsi di bawah kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menuju NTB Gemilang. Beberapa program itu diantaranya, ilmu pengetahuan atau pendidikan, di mana pemerintah provinsi NTB terus melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan program disekolahkannya anak-anak muda NTB ke luar negeri, kebangkitan ekonomi masyarakat melalui industrialisasi dan khusus untuk Masbagik di bidang politik untuk terus dikuatkan dikarenakan kekuatan Masbagik dalam persatuan. “Pemerintah provinsi melihat Masbagik sebagai etalase kekuatan ekonomi di Lombok Timur, maka pemerintah provinsi berharap akan lahir juga industrialisasi sesuai program Pemprov saat ini,” terangnya. Selaku putra asli Masbagik sekaligus keluarga besar AlMahsuni, Ahsanul Khalik berharap apa yang sudah diwujudkan oleh Almagfurullah TGH. Mahsun harus diteruskan oleh masyarakat dan keturunannya. Pihak yayasan harus intens melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah baik kabupaten dan provinsi. Dari pemerintah provinsi tentu akan memberikan perhatian juga berupa fasilitasi kebutuhan yayasan AlIjtihad Al-Mahsuni sesuai kewenangan yang dimiliki. “Mari masyarakat Masbagik, kita bisa membangkitkan kembali semangat yang telah ditanamkan oleh Almagfurullah TGH. Mahsun,” harapnya. Pengajian umum, Ra’is Syuriah PWNU NTB, TGH. Lalu M. Turmudzi Badarudin, mengajak masyarakat untuk pandai-pandai bersyukur atas perjuangan yang telah dilakukan oleh TGH. Mahsun. Salah satu bentuk kecintaan dan rasa syukur dapat diwujudkan dengan menjaga dan mengembangkan lembaga pendidikan yang didirikan oleh TGH. Mahsun sebagai sarana menuntut ilmu. (yon/*)
(Suara NTB/yon)
Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik mencium tangan dan memeluk Rais Syuriah PWNU NTB, TGH. Lalu M. Turmudzi Badarudin dalam acara Haul dan Silaturahim Keluarga Besar Almagfurullah TGH. Mahsun Danger, Masbagik, Kamis (15/8).
(Suara NTB/yon)
Rais Syuriah PWNU NTB, TGH. Lalu M. Turmudzi Badarudin menyampaikan pengajian umum dalam acara Haul dan Silaturahim Keluarga Besar Almagfurullah TGH. Mahsun Danger, Masbagik, Kamis (15/8).
(Suara NTB/yon)
Para tamu undangan yang hadir dalam acara Haul dan Silaturahim Keluarga Besar Almagfurullah TGH. Mahsun Danger, Masbagik, Kamis (15/8).
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Transisi Pergantian Anggota Legislatif
Bupati: Tidak Ada Alasan Vakum
(Suara NTB/rus)
PANEN - Petani tembakau di Lotim sedang menjemur tembakau yang baru selesai dipotong.
Harga Tembakau Virginia Naik
Selong (Suara NTB) Harga jual tembakau virginia Lombok musim tanam 2019 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 lalu. Sesuai hasil rapat dengan salah satu perusahaan mitra tembakau virginia, disebut harga grade AF2H tertinggi Rp 43 ribu per kilogram krosok. Sedangkan tahun 2018 lalu Rp 41 ribu per kilogram krosok. “Alhamdulillah terjadi kenaikan harga,” terang Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Lotim, Masri saat dikonfirmasi Kamis (15/8). Sementara grade kedua sanggup dibeli perusahaan senilai Rp 42 ribu per kilogram sedangkan pada tahun 2018 lalu terjual dengan harga Rp 41 ribu per kilogram. Grade terendah disebut NZ, harganya sama Rp 4.500 per kilogram krosok. Harga tersebut kata Masri baru satu perusahaan. Diakui masih banyak perusahaan yang belum menetapkan harga. Di sisi lain, Dinas Pertanian Lotim hanya menunggu undangan dari perusahaan mitra untuk membahas harga. Musim tanam 2019 ini diprediksi memang dari sisi luas aral tanam lebih luas dibandingkan tahun 2018 lalu. Ada kelebihan luas areal sekitar 2 ribu hektar lebih, sehingga pihaknya memprediksi akan terjadi luapan produksi. Akan tetapi, prediksi tersebut sudah mulai terbantah dari jumlah produksinya. Masri menuturkan, sesuai pengakuan dari sejumlah petani tembakau yang disebut sudah berpengalaman menanam tembakau virginia menyebutkan musim tanam 2019 ini lebih rendah produksinya dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 bisa melakukan pengovenan tujuh kali dalam satu musim. Sedangkan tahun ini maksimal hanya lima kali. Lebih jauh soal harga, kata Masri petani Lotim tidak perlu khawatir. Semua tembakau diyakinkan akan terbeli. Perusahaan yang masuk ke Lotim untuk membeli tembakau cukup banyak, yakni terdapat 18 perusahaan yang ada di Lotim. “Ada rencana tiga lagi perusahaan yang masuk dan siap membeli,” tuturnya Kenaikan harga tembakau musim 2019 ini diyakini musim panen tahun ini akan menggembirakan petani, karena banyak perusahaan yang butuh tembakau. “Kita berdoa supaya tidak terjadi sesuatu masalah dengan petani,” paparnya. Mengenai total produksi kata Masri saat ini belum bisa dihitung. Pasalnya, belum ada laporan dari masing-masing perusahaan. Perusahaan-perusahaan pembeli ini juga disebut banyak yang tak lapor. (rus)
Selong (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) periode 2014-2019 sudah berakhir maja jabatannya 5 Agustus lalu. Kendati sudah lewat dari batas waktu, pada masa transisi pergantian anggota legislatif yang baru ini dipastikan tidak boleh adanya kekosongan. Termasuk, tidak ada alasan bagi anggota DPRD Lotim untuk vakum. Demikian dikatakan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat menerima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim yang menyerahkan hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD Lotim hasil Pemilihan Umum 17 April 2019 lalu, Kamis (15/8). Bupati menambahkan proses pergantian wakil rakyat yang baru ini telah sedang dilalui. Mulai dari pengajuan usulan penghentian anggota DPRD periode 2014-2019 tersebut ke Gubernur NTB. Setelah menerima dokumen penetapan tersebut, Pemkab Lotim pun segera diusulkan ke Gubernur untuk menjadwalkan pelantikan. Harapan awalnya, proses pergantian wakil rakyat baru ini dapat tuntas sebelum 17 Agustus esoknya. Akan tetapi, Bupati Sukiman menyadari prosesnya tidak dapat dituntaskan dengan segera. Namun demikian ia optimis Lombok Timur akan merayakan Hari Jadi Republik Indonesia ini dengan anggota DPRD baru walaupun dengan pimpinan sementara. Pada prosesi penyerahan yang ber-
(Humas dan Protokol Lotim)
HASIL PEMILU - Komisioner KPU Lotim menyerahkan dokumen hasil penetapan caon terpilih DPRD Lotim kepada Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, Kamis (15/8). langsung di Ruang Kerja Bupati tersebut sempat disinggung pula keberadaan gedung kantor KPU demi optimalisasi pelaksanaan tugas KPU. Pemkab Lotim berjanji akan menghibahkan lahan untuk pembangunan gedung kantor baru KPU. Sementara Ketua KPU Lotim, M. Junaidi menyampaikan penyelenggaraan pesta demokrasi di Lotim tahun 2019 secara serentak ini telah berjalan sukses. Hal ini tak lepas dari peran
serta Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim dalam membantu mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pilpres. Selain itu, ujarnya, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menempatkan Lotim pada posisi tertinggi di Indonesia nyatanya tidak terbukti berkat dukungan pemerintah dan semua pihak. IKP yang akan dirilis mendatang diyakini posisi Lotim akan lebih baik. Apalagi melihat angka partisi-
Edukasi Mitigasi Bencana
EF Bangun Pusat Gempa Lombok
(Suara NTB/dok)
Tarik Ulur Pilkades Serentak, Sokong Akhirnya Batal Tanjung (Suara NTB) Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang berlangsung 21 November mendatang, secara pasti akan diikuti oleh 25 dari 26 desa. Sedangkan Desa Sokong, meski sempat terjadi tarik ulur, akhirnya memilih tidak terlibat pilkades serentak. Kepastian tidak terlibatnya Sokong pada pilkades serentak disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Kholidi Halil, Kamis (15/8). KeH. Kholidi Kholil pada wartawan, Kholidi menegaskan keputusan final keikutsertaan pilkades berada di tangan BPD Sokong. “Jadi kalau merekanya sendiri tidak siap, tidak mungkin dong, masa kami yang melaksanakannya ‘kan begitu,” ungkap Kholidi. Mantan Asisten I Setda KLU ini tak menyangkal, dalam Rapat Banggar DPRD KLU beberapa waktu lalu memberanikan diri akan menyelesaikan persiapan di desa, sehingga Sokong tidak tertinggal dalam pilkades serentak. Jaminan dari pihaknya juga memastikan adanya floating anggaran Pilkades Sokong pada APBD P 2019. Namun demikian, meski Dinas P2KBPMD telah melakukan komunikasi ke BPD, BPD Sokong tetap bersikukuh dan menyatakan tidak siap. “Kenapa kami siap kemarin itu (menjawab Banggar DPRD), karena kami berharap BPD itu siap. Karena tidak mungkin kami paksakan, karena yang bentuk panitia adalah BPD,” imbuhnya. Pilkades Sokong sendiri, sambung dia, tidak diperhitungkan dari 26 desa yang saat ini dipimpin oleh Pjs Kades dari unsur PNS. Dinas dalam hal ini memprioritaskan 25 desa, mengingat Desa Sokong masih dalam proses sengketa hasil Pilkades 2017 yang tak kunjung selesai. Kepesertaan Sokong dalam Pilkades muncul belakangan, setelah putusan MA menganulir kasasi yang dilayangkan calon kades terpilih 2017. Hanya saja, saat putusan MA keluar, tahapan Pilkades di 25 desa lain sudah berjalan. Dalam perjalanannya, setelah BPD Sokong menggelar musyarawah di desa, mereka memutuskan tidak ikut peserta. “Entah berapa persen yang setuju dan tidak dalam musyawarah itu, kita tidak tahu. Kita juga tidak mungkin akan mengintervensi sejauh mana mereka melakukan musyawarah,” tandasnya. Terpisah, tokoh masyarakat Desa Sokong sekaligus mantan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., mengaku kecewa karena desanya tidak terlibat dalam pilkades. Ia membayangkan, absennya Sokong pada Pilkades ini akan menyebabkan desanya dipimpin oleh Pjs antara 2-3 tahun ke depan. Ia juga kecewa, karena BPD dalam hal ini seolah tidak berani mengambil keputusan. Padahal jika mengacu pada hasil putusan MA yang menganulir kasasi Marianto, maka jelas bahwa Pemda KLU telah memenangkan sengketa pilkades berdasarkan hasil putusan PTTUN Surabaya. “Sebetulnya kalau BPD siap melakukan sejak 8 Agustus itu, sebenarnya bisa dilakukan. Jadi tidak akan ada yang terlambat kaitannya dengan tahapan, karena menyangkut persolan administrasi saja. Tetapi kalau saat ini, beberapa waktu kita gunakan hanya untuk berdiskusi saja tanpa ada ujung, maka saya rasa tidak bisa dilakukan,” katanya. Ia mengingat, sejak masih di Komisi I dan membahas APBD-P 2019, ia tegas agar anggaran untuk Pilkades Sokong disediakan. Tetapi kesimpulan akhirnya tetap pada keputusan BPD yang menyatakan tidak siap. (ari)
pasi pemilih di daerah ini mencapai 87 persen. Adapun dokumen yang diserahkan KPU ke bupati tersebut adalah berupa hasil penetapan pada rapat pleno 12 Agustus lalu. Terlampir daftar calon tetap (DCT). Junaidi menambahkan setelah mengikuti sidang Mahkamah Konstitusi pada 8 Agustus, untuk Lotim tidak ada permohonan yang dikabulkan, sehingga tidak ada perubahan pada hasil Pemilu. (rus)
(Suara NTB/yon)
DIAMANKAN - Inilah dump truck pengangkut pasir yang diamankan Satlantas Polres Lotim bersama Dishub. Pengamanan karena dump truck tersebut karena tidak dilengkapi surat-surat.
Sejumlah ”Dump Truck” Pengangkut Pasir Diamankan Selong (Suara NTB) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim melakukan tindakan tegas terhadap sopir dump truck pengangkut pasir di Kelurahan Geres Kecamatan Labuhan Haji. Pengamanan terhadap dump truck tersebut dikarenakan tidak patuhnya para sopir terhadap aturan berlalu lintas. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/8), Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK, menjelaskan penertiban yang dilakukan supaya para sopir dump truck mematu-
hi aturan berlalu lintas seperti kelengkapan surat-surat dan kelengkapan kendaraan berupa penutup terpal saat ada muatan. Namun dari tujuh dump truck yang diamankan, sebagian besar tidak dilengkapi surat-surat kendaraan berupa SIM, STNK, dan pajak mati. “Sebanyak 7 unit dump truck yang kita amankan. Nanti para pemilik dump truck itu kita minta supaya melengkapi surat-suratnya sebagaimana mestinya,”ujarnya. Operasi terhadap dump truck ini, kata Ryan Faisal berdasarkan laporan masya-
rakat yang mengeluhkan tindakan para sopir dump truck di wilayah tersebut. Pasalnya, tidak digunakan penutup terpal saat mengangkut pasir maupun tanah dari wilayah Geres sangat mengganggu masyarakat sekitar serta pengendera sepeda motor. Kondisi itupun sangat mengancam keselamatan pengendara yang lain dalam berkendara. Di samping itu, sopir dump truck ini juga terkesan sering kebut-kebutan sedangkan akses jalan di Kelurahan Tanjung, Ijobalit, Geres hingga tembus Pringgabaya terbilang cukup sempit. (yon)
Sempat Gagal Tender
Proyek Pembangunan Air Mancur Dipastikan Tetap Berjalan Praya (Suara NTB) Setelah sempat dinyatakan gagal tender, proyek pembangunan air mancur di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muhajirin dipastikan tetap akan berjalan. Pengerjaan proyek senilai Rp 3 miliar tersebut, direncanakan akan dilaksanakan usai perayaan HUT RI tahun ini. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., saat dikonfirmasi wartawan, dikantor Bupati Loteng, Kamis (15/8). Proses tender proyek tersebut saat ini sudah dinyatakan selesai dengan ditunjuknya CV. Sinar Jaya sebagai rekanan proyek senilai Rp 2,6 miliar dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 3 miliar. Pengerjaan proyek tersebut direncanakan akan memakan waktu sekitar 4 bulan. Dengan estimasi waktu penyelesaian
akhir tahun ini atau pada bulan Desember mendatang. “Jadi akhir bulan Desember proyek ini ditargetkan sudah rampung,” imbuhnya. Ia menjelaskan, air mancur itu nantinya akan dibangun tepat di tengah-tengah RTH Muhajirin dengan luas bangunan sekitar 16 are, sehingga kemungkinan para pedagang yang rencananya akan direlokasi karena adanya proyek tersebut, tidak jadi dipindah. Karena tidak akan terdampak aktivitas proyek. “Tapi ke depan seiring dengan rencana pengembangan dan perluasan kawasan RTH Muhajirin, bisa jadi pedagang yang ada sekarang akan dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang lebih baik,” imbuhnya. Firman mengatakan, Pemkab Loteng memang ada rencana untuk perluasan kawasan RTH. Di mana nantinya beberapa bangunan yang ada disekitar RTH Muhajirin
akan diratakan. Seperti kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) maupun kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng. Termasuk gedung KONI Loteng, saat ini sudah dirobohkan, sehingga kawasan RTH Muhajirin ke depan akan semakin luas. Sejumlah fasilitas penunjang yang belum tersedia juga akan dibangun, karena RTH Muhajirin itu nantinya diharapkan bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat di daerah ini sekaligus bisa menjadi pusat pergerakan ekonomi. “Pembangunan air mancur ini salah satu bentuk fasilitas penunjang yang akan dibangun di RTH Muhajirin,” ujarnya. Dengan keberadaan air mancur itu nantinya, bisa menjadi daya tarik atau bahkan bisa menjadi destinasi wisata kota bagi masyarakat di daerah ini. Bahkan diharapkan bisa mendatangkan wisatawan nasional maupun internasional. (kir)
Tanjung (Suara NTB) Yayasan Endri’s Foundation (EF) Kabupaten Lombok Utara (KLU), kembali membuat gebrakan. Kali ini dengan upaya ikut memberi edukasi mitigasi bencana melalui pembangunan gedung Lombok Earthquake Center (Pusat Gempa Lombok), di Dusun Kapu, Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung Presiden EF, Endri Susanto, Kamis (15/8) usai peletakan batu pertama LEC, mengatakan pembangunan LEC lahir dari ide bagaimana mengedukasi masyarakat pascabencana gempa yang melanda Lombok Utara tahun 2018 lalu. Menurut dia, masyarakat harus diberikan edukasi tidak hanya saat ini tetapi generasi berikutnya. “Sebelumnya tidak ada niatan untuk membangun pusat pelatihan mitigasi bencana ini. Namun bencana gempa tahun lalu memberi pelajaran kepada kita semua,” ujarnya. Endri menyebut, LEC dibangun di lahan milik Pemda KLU seluas 5 hektar. LEC nantinya diperuntukkan sebagai pusat edukasi, simulasi, hingga shelter penanganan tanggap darurat. Di LEC sendiri, EF akan menyiapkan klinik yang siap melayani
masyarakat setiap saat. Terlebih pada momen bencana, kerap kali faskes milik pemerintah kewalahan, karena banyaknya pasien korban bencana, sehingga dengan hadirnya klinik LEC, dapat meringankan beban Pemda ke depannya. “Ada dua kontainer yang didesain sebagai basecamp dan klinik lengkap dengan bed, medicine box, kulkas dan lainnya,” pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., mengapresiasi dukungan stakeholder dalam pembangunan LEC sebagai pusat edukasi bencana. LEC dianggap sebagai sebuah ide yang mendukung program pemerintah dalam menerapkan mitigasi bencana. “Pemerintah mengapresiasi, dan mendukung dalam bentuk pinjam pakai lahan untuk Lombok Earthquake Center ini,” kata Sekda. Ia mengatakan, keberadaan LEC ini harus sukses mengedukasi warga terkait mitigasi bencana. Setidaknya, di benak masyarakat harus sudah tertanam bagaimana upaya menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Masyarakat juga tahu bagaimana mengevakuasi diri sehingga dampaknya dapat diminimalisir. (ari)
1.340 Rumah Warga Korban Gempa dalam Proses Perencanaan Tanjung (Suara NTB) Tenggat waktu pencairan dana bantuan sosial Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kurang dari dua pekan. Menyikapi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menggencarkan proses agar warga yang belum menerima rekening bantuan dapat memperoleh bantuan sesuai haknya. Kepala Pelaksana BPBD KLU, Muhadi, SH., melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD KLU, Wardoyo, S.Sos., Kamis (15/8), mengungkapkan progres rehab rekon rumah warga korban gempa terus berproses. Data BPBD NTB hingga 11 Agustus lalu mencatat, jumlah rumah yang sudah selesai (100 persen) dibangun sejumlah 5.221 unit (8 persen) terdiri dari 4.804 unit rusak berat (RB) (10,91 persen), 101 unit rusak sedang (RS) (5,75 persen) dan 316 rusak ringan (RR) (7,74 persen). Hingga periode yang sama, rumah warga korban gempa yang sedang dalam proses pembangunan tercatat sejumlah 29.754 unit RB (67,60 persen), 103 unit RS (5,86 persen) dan 209 unit RR (5,12 persen). “Ada juga rumah warga yang sedang dalam tahap perencanaan, sebanyak 1.340 unit. Rinciannya, 1.025 RB, 108 RS dan 207 RR,” ujar Wardoyo sembari menekankan upaya agar warga mendapat bantuan sebelum 25 Agustus. Ia menjelaskan, jumlah ru-
mah rusak sesuai data sejumlah 49.853 unit dari asumsi total jumlah rusak se KLU mencapai 75.741 unit. Dari 49.853 unit tersebut dirinci 44.014 RB, 1.758 unit RS dan 4.081 unit RR. Dari 48.853 unit itu pula, diketahui jumlah penerima dana sejumlah 41.898, dengan rincian 41.391 RB, 128 RS dan 379 RR. Dari cakupan warga tersebut, telah tergabung dalam pokmas sebanyak 2.980 pokmas, masing-masing 2.953 pokmas RB dengan jumlah anggota 37.107 orang, 8 pokmas RS dengan anggota 127 orang dan 19 pokmas RR dengan anggota 351 orang. Dari keseluruhan yang sudah terakomodir persentasenya mencapai 75 persen. “Dari data BPBD NTB itu juga, terdapat KK yang belum tergabung ke dalam anggota pokmas, jumlahnya sebanyak 12.268 KK, dengan rincian 6.907 KK RB, 1.631 KK RS dan 3.730 RR,” imbuhnya. Lantas apakah seluruh warga dalam SK telah menerima rekening? Wardoyo menyebutkan, dari data yang sama bahwa rekening yang sudah terisi dana kepada sejumlah 2.971 pokmas dengan rincian 2.953 pokmas RB setara 37.107 KK, 6 pokmas RS setara 74 KK dan 12 pokmas RR setara 212 KK. Dari masing-masing katagori kerusakan, total jumlah dana yang tersalur ke rekening sebesar Rp 1.771.770.000.000, dengan rincian Rp 1.767.800.000.000,ke RB, Rp 1,85 miliar ke RS dan Rp 2,12 miliar ke RR. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
’’Upgrade’’ Kemampuan ’’Airport Security’’ PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok Internasional Airport (LIA) mengelar Workshop Pengenalan Produk Perikanan dan Kelautan Kategori Contraband, bekerjasama dengan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram, sejak Rabu (14/8). Workshop digelar untuk meng-upgrade kembali kemampuan dan pengetahuan para Security Airport (petugas keamanan bandara), terkait produk perikanan dan kelautan yang masuk ketegori dilarang untuk (Suara NTB/dok) dikirim atau barang selunduNugroho Jati pan (contraband). General Manager PT. AP I LIA, Nugroho Jati, Kamis (15/ 8), mengatakan, pengenalan produk contraband perikanan dan kelautan tersebut penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan personel keamanan di bandara. Dalam melaksanakan tugas, mengawal dan mengantisipasi aksi penyelundupan, khususnya ikan yang melalui jalur udara. Terlebih dengan adanya beberapa regulasi tambahan yang baru, maka penting bagi para petugas keamanan bandara untuk mengetahuinya, sehingga petugas bandara benar-benar paham barang atau produk mana saja yang dilarang atau tidak boleh dikirim. “Ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BKIPM Mataram dengan PT. AP I LIA sebelumnya,” sebut Jati. Dikatakannya, LIA termasuk bandara yang cukup rawan dan memang kerap dijadikan jalur penyelundupan produk perikanan dan kelautan. Mengingat, Pulau Lombok dan NTB pada umumnya merupakan daerah yang kaya akan potensi perikanan dan kelautan. Terbukti dengan seringnya dilakukan penggagalan upaya penyelundupan produk perikanan dan kelautan, terutama benih lobster rentan sejak tahun 2016 lalu. Data menyebutkan, pada tahun 2016 saja ada 6 kasus penggagalan upaya penyelundupan benih lobster di LIA dengan total kerugian negara sebesar Rp7,8 miliar. Kemudian di tahun-tahun 2017 dan 2018 masing-masing setidaknya ada 2 kasus penyelundupan yang digagalkan dengan nilai Rp3,3 miliar dan Rp4,6 miliar. “Itu yang oleh petugas bandara saja. Belum termasuk kasus penggagalan penyelundupan yang dilakukan oleh instansi terkait. Seperti Polri, TNI dan PSDKP,” sebutnya. Di mana di tahun 2016 ada 13 kasus penyelundupan yang digagalkan dengan kerugian negara mencapai Rp1,4 miliar. Ada juga penggagalan penyelundukan dari Ditpider Mabes Polri di tahun 2017 sebanyak satu kasus dengan nilai mencapai Rp450 juta. Kemudian di tahun 2019 ini total sudah ada 2 kasus yang digagalkan oleh instansi terkait yaitu KP3 dan TNI-AL dengan jumlah kerugian mencapai Rp2,1 miliar. Ke depan, koordinasi dengan instansi terkait juga akan terus ditingkatkan. Dalam upaya menekan potensi terjadi penyelundupan melalui LIA. Dengan begitu diharapkan potensi perikanan dan kelautan di daerah ini bisa tetap terjaga. Pihaknya tegas Jati, dalam hal ini juga tidak akan mentolerir setiap personel pengamanan bandara apabila terlibat upaya penyelundupan atau contraband dDengan menjatuhkan sanksi tegas sesuai regulasi yang ada. “Kalau ada petugas kami yang terlibat penyelundupan, kami pasti personel bersangkutan mendapat sanksi tegas,” ujarnya. (kir)
Bupati Lobar Segera Berhentikan Sementara Kades Lingsar Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid segera memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades) Lingsar yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Pemberhentian sementara ini dilakukan kalau memenuhi syarat tergantung dari usulan dari BPD dan surat pemberitahuan dari Kejari. Selanjutnya penunjukan Pelaksana tugas (Plt) tergantung dari pasal yang dikenakan terhadap oknum kades tersebut. “Kami tinggal tunggu surat pemberitahuan dari Kejaksaan dan usulan BPD, baru atas dasar itu kita berhentikan sementara. Apakah kita tunjuk Plt nanti tergantung pasal apa yang dikenakan,” ujar Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (15/8). Pihaknya sejauh ini belum menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan. Setelah ada surat pemberitahuan, atas dasar itu nanti pihaknya melakukan langkah selanjutnya. Apakah pihaknya akan menunjuk Plt tergantung pasal yang dikenakan oleh kejaksaan. Bisa jadi, kata dia, tidak memenuhi syarat nanti ditunjuk Plt kalau pasal yang dikenakan itu ada batasnya. Asisten I yang juga Plt. Inspektorat Lobar M. Ilham men-
gatakan, terkait desakan warga agar kades dibebaskan pihaknya tak bisa masuk ke sana. Pemda saat ini tengah menyiapkan proses penunjukan Plt, karena kades sudah ditahan. Terkait kapan ditunjuk Plt kades, menurut dia tergantung usulan dari BPD. Camat Lingsar Jamaludin mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Forkopimcam, seperti polsek, TNI dan desa serta warga yang menyegel untuk membuka segel tersebut. Sebab, jelas dia, kantor desa ini tempat pelayanan kepada masyarakat. “Sejauh ini pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, sebab yang disegel oleh warga hanya kantor BPD saja,” jelasnya. Rabu (14/8) lalu, warga Desa Lingsar yang pro ter-
hadap kades menggelar aksi di kantor desa. Mereka nekat menyegel kantor desa setempat, lantaran keberatan kades nya ditahan oleh Kejaksaan. Warga mendesak agar kades tersebut dibebaskan atau ditangguhkan. Akibat aksi warga ini pelayanan di kantor desa yang pernah meraih predikat juara 1 Desa terbaik Indonesia regional IV itu lumpuh total. Staf desa dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terpaksa pulang dan keluar dari kantor desa. Kuasa Hukum Kades Lingsar, Bion Hidayat, SH., MH., mengungkapkan rasa keprihatinannya atas aksi warga yang peduli terhadap kadesnya yang tengah mengalami ujian hukum tersebut. Semestinya menurut Bion,
(Suara NTB/her)
DONOR DARAH - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sekaligus Ketua PMI Lobar ikut donor darah bersama warga.
Bupati Ikut Donor
PMI Lobar Target 1.100 Kantong Darah
(Suara NTB/her)
Ahad Legiarto
(Suara NTB/her)
Rosidi
Giri Menang (Suara NTB) – Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 74, Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan PMI Cabang Lobar menggelar donor darah. Tujuannya adalah mencapai 1.100 kantong darah. Gebrakan ini dalam rangka memecahkan rekor Museum Republik Indonesia (MURI) di NTB. Kegiatan yang sama, beberapa tahun sebelumnya hanya mencapai 750 kantong darah. Dalam kegiatan sosial ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sekaligus ketua PMI Lobar ikut donor darah bersama warga lain. “Insya Allah, kita optimis
mencapai rekor MURI tahun ini, karena semua elemen baik masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta turut serta melakukan donor, termasuk pak bupati,” jelas Sekretaris PMI Cabang Lobar, Mustar di sela-sela berlangsungnya kegiatan donor darah di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar di Gerung, Kamis (15/8). Optimisme Mustar bukan tidak beralasan. Selain mengandeng Pemkab Lombok Barat, PMI juga menggandeng Perhimpunan Indonesia - Tionghoa (INTI) sebagai pemrakarsa. Banyak cara yang dilakukan untuk menggaet pe-
serta, termasuk menyediakan door prize menarik dari salah satu dealer kendaraan terkemuka di Kota Mataram. Di tempat yang sama, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid di selasela melakukan donor darah mengatakan, PMI Lobar sebagai pen-support, ukurannya bukan soal kekurangan stok darah. Intinya adalah, PMI Lobar sebagai pensuplai. Jika darah di salah satu rumah sakit kekurangan stok, maka PMI Lobar memberikan pinjaman, sementara menunggu stoknya tercukupi sebagai pengganti. “Kita PMI Lombok Barat ini sebagai koordinator,” jelasnya. (her)
Kadin Desak Rekanan Ambil Loteng Tuan Rumah Rakernas MUI Bahan Baku di Lobar Direncanakan Dibuka Presiden Jokowi Giri Menang (Suara NTB) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lombok Barat (Lobar) mendorong rekanan yang mengerjakan proyek di wilayah Lobar agar mengambil bahan baku, seperti rangka baja, multi roof dan bahan lain di Lobar. Pasalnya, Kadin sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan pabrikasi bahanbahan tersebut di wilayah Lobar. Penyerapan baja dari lokal ini penting untuk memberdayakan pengusaha lokal sesuai kebijakan Pemda Lobar. Di samping itu yang paling penting pihak rekanan bisa lebih efesiensi waktu, karena tak perlu lagi mendatangkan bahan-bahan dari luar daerah seperti Jawa. Wakil Ketua Kadin Lobar, Rosidi mengatakan, rekanan yang menawarkan jasa menjadi mitra usaha pemerintah tak perlu jauh-jauh mengambil bahan. “Karena cukup di Lobar sudah ada bahan-bahan itu seperti rangka baja, multi roof dan PPC. Minta dukungan apa saja di Lobar ini kami (Kadin, red) sudah siapkan,” jelasnya, Kamis (15/8). Pihaknya sudah bertemu dengan perusahaan yang dikumpulkan melalui Kadin. Melalui perusahaan ini kata dia bisa memenuhi bahan baku rekanan. Bahkan, pihaknya sudah mengundang beberapa perusahaan untuk pogram perbantuan penanganan gempa, juga siap membantu program pengerjaan fisik APBD supaya proyek ini lebih cepat dikerjakan. Sehingga jelas dia, perusahaan ini bisa bermitra dengan rekanan di Lobar. Apalagi kata dia kondisi lelang proyek berlangsung pelaksanaannya selama empat bulan. “Apakah bisa nanti itu bisa mencapai target selesai sesuai kontrak kerja, dengan waktu yang tersisa hanya empat bulan, ini kan sudah bulan delapan,” kata dia. Sementara itu, Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP-BJ) Setda Lobar, Ahad Legiarto mengatakan, progres lelang saat ini DAK sudah selesai. Tinggal, kata dia, delapan paket yang sudah masuk proses di ULP sebanyak enam paket sedangkan dua paket menyusul. Di antara paket proyek ini masih ada yang masa sanggah. “Tinggal delapan paket proyek belum selesai lelang, masih pemeriksaan dokumen. Semuanya di Dikes,” jelas dia. Terkait lambatnya OPD mengajukan, pihaknya tidak tahu sebab pihaknya hanya menerima dari OPD. Delapan paket ini jelas dia, termasuk puskesmas, rumah jabatan dengan nilai di bawah Rp 1 miliar. Menyoal perlunya menyerap bahan dari lokal, menurut dia tentu hal ini harus sesuai dengan mutu hasil pekerjaan seperti gedung, bahan-bahannya yang menentukan tim teknis PPK dan PPK sendiri. Sebab jelas dia yang merencanakan pihak konsultan, selanjutnya hasil perencanaan yang sudah disetujui PPK ini diantarkan ke ULP. “Soal banting harga penawaran ini di ULP mengevaluasi bebetapa tahapan seperti pra kualifikasi, menyeleksi badan usaha dan ada administrasi lalu evaluasi teknis baru evaluasi harga,”jelas dia. (her)
Halaman 5
Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini mendapat kehormatan sebagai tuan rumah lokasi penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan yang direncanakan bakal digelar tanggal 10 sampai 13 Oktober mendatang itu akan dibuka langsung oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan pusat kegiatan akan dilaksanakan di kawasan The Mandalika Kuta. Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., Kamis (15/8), mengungkapkan Rakernas MUI tahun ini akan diikuti delegasi dari pengurus MUI seluruh Indonesia ditambah dari pengurus pusat. “Semua perwakilan pengurus MUI seluruh Indonesia dan pengurus pusat bakal hadir,” terangnya. Selain agenda rakernas, juga ada beberapa agenda lainnya yang bakal digelar selama tiga hari kegiatan. Mulai dari kegiatan pameran produk unggulan daerah, bazar serta seminar internasional. Dan, semua kegiatan dipusatkan di kawasan The Mandalika Kuta. Di tempat yang sama, Ketua Umum Panitia Rakernas MUI, Nadjumuddin Ramly, mengatakan, pemilihan Loteng sebagai tuan rumah khususnya KEK Mandalika didasari beberapa pertimbangan. Salah satunya karena Loteng sudah dikenal sebagai destinasi wisata halal. Itu sesuai dengan tema besar rakernas tahun ini ialah memperkenalkan secara luas wisata halal. “Seminar internasional
(Suara NTB/kir)
RAPAT - Rapat persiapan Rakernas MUI di Ruang Rapat Tastura I kantor Bupati Loteng, Kamis (15/8). yang akan digelar nantinya pun itu juga mengusung tema halal life style (gaya hidup halal). Itu sangat relevan dengan brand wisata halal yang kini tengah dikembangkan di Loteng dan kawasan The Mandalika pada khususnya,” tandasnya. Apalagi ke depan Indonesia berharap bisa terus menggaungkan gaya hidup halal tersebut dan merupakan negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, sehingga branding wisata halal harus terus diperkenalkan. Mulai dari wisatanya sampai dengan gaya hidup keseharian warga masyarakat. “Sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, memang sudah sewajarnya Indonesia menjadi kiblat gaya hidup halal. Dan, arah untuk ke
sana sudah mulai dirintis sejak dari saat ini,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal MUI pusat ini. Lebih lanjut Nadjamuddin, karena kegiatan dipusatkan di kawasan The Mandalika, maka konsentrasi peserta juga akan dipusatkan di kawasan tersebut. Termasuk peserta seminar internasional juga akan diinapkan dihotel-hotel yang ada di kawasan The Mandalika. Hal itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh MUI, untuk turut serta memperkenalkan kawasan The Mandalika kepada dunia. “Selain kita ingin sukses menyelenggarakan rakernas, kita juga berharap bisa sukses memperkenalkan kawasan The Mandalika kepada dunia. Melalui peserta seminar internasional nantinya,” pungkasnya. (kir)
(Suara NTB/her)
TUNTUT DIBEBASKAN - Warga Lingsar pendukung kades menuntut kades yang ditahan kejaksaan segera dibebaskan. yang lebih tepat keberatan dan melaporkan jika kliennya dari awal melakukan kesalahan adalah pihak PDAM selaku
pemberi dana CSR dan yang merasa dirugikan. “Tapi ini tidak ada masalah (dengan PDAM, red),” pungkasnya. (her)
Baru Dilantik, Dewan Godok Pembentukan Fraksi Giri Menang (Suara NTB) – Sehari setelah dilantik, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) langsung tancap gas. Kamis (15/8) semua anggota DPRD Lobar langsung masuk kerja dan membentuk susunan fraksi di DPRD Lobar. Beberapa fraksi baik anggota dewan dari satu partai maupun gabungan beberapa parpol sudah dipastikan akan dibentuk. Jumlah fraksi yang sementara ini mencuat yakni sembilan fraksi. Rapat pembentukan fraksi dipimpin oleh Ketua Sementara Hj Nurhidayah dan Wakil Ketua DPRD Sementara Hj Nurul Adha. Usai rapat, Ketua DPRD Lobar Sementara Hj. Nurhidayah menjelaskan, di bawah kepemimpinan dirinya, dia ingin DPRD Lobar kerja cepat, agar para wakil rakyat bisa bekerja lebih cepat untuk masyarakat.” Hari ini kita sudah rapat, besok (hari ini, red) bisa langsung diparipurnakan,” ujarnya. Usai pelaksanaan rapat secara terbuka, kemudian dari masing-masing partai melakukan rapat dengan internal partai masing-masing. Namun dalam rapat sudah disepakati, jumlah anggota satu fraksi untuk disesuaikan dengan jumlah komisi, yaitu minimal empat anggota. Dari 45 anggota DPRD Lobar setelah dihitung ada sembilan jumlah fraksi dengan tujuh fraksi utuh dan dua fraksi gabungan. Setelah dilaku-
kan paripurna, maka hari senin akan langsung membahas Tata Tertib (Tatib) DPRD Lobar.” Hari Senin kita akan langsung membahas Tatib DPRD Lobar,” ujarnya. Tujuh fraksi utuh yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Berkarya, Partai PKB dan Fraksi partai Demokrat. Sedangkan dua fraksi gabungan yaitu Fraksi Amanat Nasional dan Restorasi gabungan antara Partai Nasdem dan PAN. Fraksi gabungan lainnya Fraksi Perjuangan Rakyat. Gabungan antara PDIP dan PKPI. Dari hasil rapat internal yang sudah dilakukan, hasil sementara pimpinannya tujuh fraksi seperti di Partai Demokrat yaitu dipimpin oleh Indra Jaya Usman (IJU). Sedangkan enam pimpinan fraksi sementara yang lainnya yaitu di Partai Gerindra Ketua Fraksi Minaim. Wakil Ketua Romi Rahman. Sekretaris Tunik Hariyani, Anggota fraksi Lalu Irwan dan gabungan dari Partai Hanura yaitu Lalu Budi Erawadi, Lalu Adi Prana Kendra. Partai PKS, Ketua Fraksi Isman, Wakil Ketua Zulfahmi. Sekretaris Ahyar Rosidi dan Bendahara Abu Bakar Abdullah. Selanjutnya ada PKB, Ketua Fraksi TGH Khudari Ibrahim dan Wakil Ketua Hamdi. Sekretaris Hendra Hadianto dan anggota TGH Hardiyatullah. (her)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Banyak PJU Mati 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Giri Menang (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong Pemda 1234567890123456789012345678901212 Lobar segera merealisasikan Kerjasama Antara Pemerintah 1234567890123456789012345678901212 dan Badan Usaha (KPBU) untuk pemasangan lampu Peneran1234567890123456789012345678901212 gan Jalan Umum (PJU) di wilayah Lobar. Pasalnya, pola KPBU 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ini dinilai menguntungkan daerah, sebab bisa lebih efisiensi 1234567890123456789012345678901212 pemakaian dalam pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ). 1234567890123456789012345678901212 “Kami mendorong agar pemda segera realisasikan KPBU 1234567890123456789012345678901212 ini, karena ini lebih efesiensi hingga 50-60 persen. Artinya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 selama ini kita bayar rata-rata Rp 1,7 miliar per bulan bisa 1234567890123456789012345678901212 diefesiensi menjadi Rp 460 juta per bulan,” jelas anggota 1234567890123456789012345678901212 DPRD Lobar Lalu Ahmad Zaenuri, Kamis (15/8). 1234567890123456789012345678901212 Menurut dia jika KPBU ini berjalan maka dipastikan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 semua wilayah Lobar bisa terpasang PJU seperti halnya 1234567890123456789012345678901212 ibu kota. Semua ruas jalan di Lobar dipasangkan LED, 1234567890123456789012345678901212 sehingga tidak ada yang gelap, seperti saat ini terjadi 1234567890123456789012345678901212 banyak titik termasuk kawasan wisata Senggigi. 1234567890123456789012345678901212 Lebih lanjut dijelaskan, PPJ yang diperoleh Lobar saat ini 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rp 1,7 miliar per bulan. KWH meter listrik yang dipakai un1234567890123456789012345678901212 tuk PJU dibayar pemda sebesar Rp 1,8 sampai 2 miliar per 1234567890123456789012345678901212 bulan. Sehingga kata dia pemda mengalami defisit. Karena 1234567890123456789012345678901212 itu ke depan kalau menggunakan KPBU ini, tidak lagi terjadi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 defisit, namun yang ada surplus. Defisit yang dialami menca1234567890123456789012345678901212 pai Rp3-5 miliar. Dengan pola kerjasama ini, ke depan 100 1234567890123456789012345678901212 persen PPJ yang diperoleh pemda ini diserahkan ke perusa1234567890123456789012345678901212 haan. Kemudian hasil efisiensi dari pembayaran PJU ini di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pakai untuk membangun instalasi lampu PJU. 1234567890123456789012345678901212 Sementara itu, Kabid Pertamanan pada Dinas Peru1234567890123456789012345678901212 mahan dan Permukiman H. Saefullah mengatakan, untuk 1234567890123456789012345678901212 skema KPBU ini ada opsi pertama kerjasama selama 10 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tahun dengan jumlah lampu yang dipasang 9.629 titik. Di1234567890123456789012345678901212 targetkan sekitar bulan Maret tahun 2020 PJU ini bisa 1234567890123456789012345678901212 terpasang. Kalau ini berhasil, maka PJU akan bisa men1234567890123456789012345678901212 yala semua di seluruh Lobar. “Tinggal menunggu saja, ka1234567890123456789012345678901212 lau sudah selesai perencanaan detail kita bawa ke DPRD 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 untuk dibahas dan disetujui, kalau sudah disetujui tinggal 1234567890123456789012345678901212 dilakukan lelang,” jelas dia. (her) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 PJU MATI - Lampu PJU di wilayah Lobar yang banyak 1234567890123456789012345678901212 mati. DPRD Lobar mendesak pemerintah segera 1234567890123456789012345678901212 melakukan KPBU agar PJU mati bisa diatasi. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212
DPRD Dorong Pemda Segera Realisasikan KPBU
(Suara NTBher)
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Masyarakat Brang Rea Keluhkan Keterbatasan Pupuk NPK Taliwang (Suara NTB) – Masyarakat Kecamatan Brang Rea, mengeluhkan pasokan pupuk NPK yang terbatas di musim tanam kedua tahun 2019. Hal itu terjadi karena distribusi pupuk NPK ke lokasi tersebut dianggap belum maksimal dari kebutuhan 30 ton hanya bisa dipenuhi 20 ton saja. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Tanbunnak) melalui Kabid pertanian tanaman pangan, Saiful ULum SP kepada Suara NTB, Kamis (15/8) tidak menampik adanya keterbatasan ketersediaan pupuk khususnya jenis NPK di Kecamatan Brang Rea. Hanya saja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pihaknya sudah melakukan realokasi distribusi pupuk jenis NPK dari kecamatan lainnya. Sebut saja dari kecamatan Jereweh dan Maluk saat ini ketersediaan pupuk NPK masih banyak, makanya dialihkan untuk pemenuhan pupuk di Brang Rea. Tentu proses pemindahan lokasi tersebut pihaknya juga menetapkan dalam Surat Keputusan (SK) kepala
dinas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya saja permintaan dari masyarakat di kecamatan Brang Rea tidak bisa sepenuhnya dipenuhi Pemkab karena stoknya juga terbatas. Bahkan dari 30 ton pupuk NPK yang diminta hanya bisa dipenuhi sekitar 20 ton saja, karena memang stoknya terbatas. Sementara untuk pupuk dengan jenis yang lain sampai dengan saat ini masih terpantau aman dan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. “Memang untuk pupuk jenis NPK kita masih sangat terbatas jumlahnya. Makanya kita mencoba untuk melakukan realokasi dari kecamatan yang masih banyak ke lokasi lainnya sehingga tidak terjadi kelangkaan,” ungkapnya. Dikatakannya, selain masalah tersebut ada lagi masalah yang masih menjadi kendala bagi Pemkab setempat yakni antara usulan dan yang bisa terealisasi masih sangat jauh. Sesuai dengan RDKK kebutuhan pupuk untuk di KSB sekitar 24.025 ton di tahun 2019 ini, sementara yang mampu terealisasi hingga saat ini baru sekitar 6.350 ton.
Itu artinya ada sekitar 17.675 ton pupuk yang belum disiapkan oleh Pemerintah untuk jatah KSB sesuai RDKK. Terkait masalah tersebut, pihaknya sudah mengusulkan jumlah tambahan, tetapi hingga saat ini belum mampu direalisasikan. Meskipun demikian, pihak terkait juga merasa terbantu dengan adanya program Kartu Bariri Tani yang juga menyiapkan pupuk bagi para petani. Khusus untuk NPK yang saat ini mengalami kelangkaan, kebutuhan petani sesuai dengan RDKK mencapai angka 8.452 Ton sementara yang tersedia saat ini hanya 822 ton saja. Tentu jumlah tersebut dianggap sangat minim, maka dari itu pihaknya berencana untuk kembali mengusulkan di tahun-tahun berikutnya sehingga ketersediaan pupuk di KSB tidak terkendala lagi. “Meskipun RDKK kita tidak terpenuhi dengan maksimal, tapi kita tetap upayakan supaya tidak terjadi kelangkaan pupuk. Maka dari itu, pola realokasi kita terapkan supaya ketersediaan pupuk di masing-masing kecamatan tercukupi dengan baik,” tandasnya. (ils)
Halaman 6
Pembebasan Lahan Smelter Butuh Waktu
Taliwang (Suara NTB) Proses pembebasan lahan pembangunan smelter di kecamatan Maluk, tampaknya belum akan tuntas dalam waktu dekat. Meski sebelumnya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan selesai dalam bulan ini, tetapi fakta di lapangan masih ada masyarakat yang menolak tawaran harga untuk melepaskan lahannya. Wakil ketua tim percepatan rencana pembangunan smelter dan industri turunannya, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si tak menampik kondisi tersebut. Ia mengakui, sementara ini beberapa warga pemilik lahan belum menyetujui tawaran harga yang diajukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Meski harga yang diajukan tersebut sesuai hasil perhitungan tim apraisal. “Iya memang maish ada (belum sepakat harga). Tapi bukan menolak ya, hanya minta naik harga,” tegasnya kepada Suara NTB, Kamis (15/8). Menurutnya, terhadap pemilik lahan yang masih bertahan. Pemerintah bersama pihak perusahaan tetap akan berupaya mencari cara. Salah satunya saat ini tim mengajukan tawaran baru kepada warga dengan tetap mengacu pada hasil penilaian tiap lahan. “Tentu naik, kita kan berusaha cari jalan tengah supaya masyarakat mau melepaskan lahan mereka,” cetusnya. H. Amry tak menampik, akan butuh waktu sedikit lebih lama agar
seluruh lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan smelter di kecamatan Maluk itu tuntas sehingga dapat digunakan. Namun ia tetap optimis kerja-kerja tim percepatan sejauh ini masih sesuai dengan target waktu. “Ya memang perlu waktu lagi sampai semua lahan clear dibebaskan. Tapi saya kira tidak akan molor kok, semua masih sesuai jadwal,” tukas H. Amry yang juga menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB ini. Selanjutnya ia mengatakan, terlepas dari lahan yang masih dipertahankan pemiliknya. Telah banyak juga lahan yang sudah posisinya siap dilepaskan dan tinggal menunggu pembayaran dari pihak perusahaan. Bankan PTAMNT saat ini sudah membebaskan sekitar 130 hektar lahan baik yang sejak awal masuk dalam penguasannya termasuk juga hasil pembebasan terbaru. “Jadi kalau dibilang akan molor ya tidak juga. Toh sekarang sudah
(Suara NTB/bug)
H. Amry Rakhman ada lahan yang dibebaskan, ada yang posisinya tinggal dibayar. Sedang yang masih belum fix itu kan tinggal puluhan hektar saja. Tidak banyak,” klaim H. Amry. Sebelumnya, sejumlah warga di dusun Otak Kris, desa Maluk masih bertahan belum mau melepaskan lahan mereka yang terdampak pembangunan smelter PTAMNT. Warga beralasan nilai pembelian atau ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan terlalu rendah. Sementara lahan mereka itu selama ini menjadi sumber penghidupannya.(bug)
(Suara NTB/ist)
KUKUHKAN PASKIBRAKA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat mengukuhkan anggota Paskibraka 2019.
Paskibraka 2019 Sumbawa Dikukuhkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, mengukuhkan 52 anggota Paskibraka Kabupaten Sumbawa Tahun 2019, Kamis (15/7). Mereka akan bertugas pada upacara detikdetik Proklamasi di halaman Kantor Bupati, 17 Agustus mendatang. Bupati menyampaikan, Sang Saka Merah Putih tak akan berkibar 74 tahun yang lalu, tanpa peran petugas pengibarnya. Bendera Pusaka pertama kali dikibarkan di rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, setelah Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. “Hari ini kita menyaksikan pen-
gukuhan anak-anak kita, putra putri terbaik di Tana’ Samawa yang mendapat kepercayaan dan kehormatan sebagai barisan generasi muda pengibar bendera merah putih, pada puncak peringatan Detik-Detik Proklamasi dan pada Upacara Penurunan Bendera Sabtu, 17 Agustus 2019 yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi anak-anak kita,” paparnya. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sumbawa, Salahuddin MA, SH., dalam laporannya menyatakan, pemilihan anggota Paskibraka Kabupaten Sumbawa melalui tahapan seleksi sejak Januari 2019, yang diikuti sekitar 327 peserta dari be-
berapa kecamatan, yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dikatakan, dari lima tahapan seleksi, telah menghasilkan 26 putra dan 26 putri pilihan, dari beberapa kecamatan yang mengikuti seleksi. Dijelaskannya, seleksi bukan berdasarkan kuota, tetapi benarbenar mencari yang terbaik, yang dilakukan oleh tim pelatih sekaligus tim penguji awal dari berbagai unsur. Dilaporkan pula, tahun 2019 Kabupaten Sumbawa mengirimkan tiga orang putra-putri terbaik untuk menjadi paskibraka tingkat propinsi dan nasional, yakni 1 orang paskibraka nasional dan 2 orang paskibraka propinsi. (arn)
Pembangunan Puskesmas, Kontraktor Diminta Perhatikan Jadwal Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, menargetkan pembangunan enam puskesmas tahun 2019 ini dapat dituntaskan November mendatang. Untuk itu, para kontraktor diminta memperhatikan jadwal pelaksanaan agar bisa diselesaikan tepat waktu. Sekretaris Dikes Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos, mengakui, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap pembangunan enam puskesmas tahun ini. Karena dalam pengerjaan proyek banyak menggunakan bahan pabrikasi. Disarankan kepada kontraktor dan konsultan pengawas juga tetap memantau kegiatan di lapangan. “Terutama konsultan pengawas jangan sampai ada kegiatan fisik yang luput diawasi. Sehingga di kemudianharitidakmunculmasalah. Kepada kontraktor agar melihat kondisi schedule, jangan sampai ada deviasi. Sehingga nanti di bulan November bangunan fisik bisa selesai dan bisa dimanfaatkan,” jelasnya. Dipaparkannya, pembangunan
enam puskesmas yang bersumber dari DAK Afirmasi tersebut sekarang ini semuanya sudah kontrakdansudahdimulaipengerjaan. Puskesmas dimaksud yakni di Kecamatan Lantung, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu dan Batulanteh. Khusus dua puskesmas yakni Lenangguar dan Lunyuk akan direlokasi. Sedangkan empat puskesmas lainnya akan dibangun di tempat semula. Dari progres yang ada, rata-rata sudah sekitar 15 persen. Saat ini, pengerjaannya masih sesuai dengan jadwal dan belum ditemui adanya hambatan. “Dari persentase ini belum ada deviasi. Untuk sementara ini belum ada kendala yang ditemui masih berjalan lancar. Sekarang masih pada tatanan sesuai dengan jadwal,” sebutnya. Pihaknya optimis pembangunannya bisa selesai tepat waktu. Nantinya setelah pembangunan pondasinya selesai, tinggal dilakukan pemasangan bahan pabrikasi. Dengan terpasangnya bahan pabrikasi tersebut, maka realisasi pengerjaannya akan lebih cepat. (ind)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
Halaman 7
Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
200 Posyandu di Dompu Berhasil Direvitalisasi Jadi Posyandu Keluarga
(Suara NTB/ula)
Hj. Iris Juita Kastianti Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu berkomitmen merevitalisasi Posyandu menjadi Posyandu keluarga hingga 2020. Dari 424 Posyandu, saat ini sudah 200 Posyandu yang berhasil direvitalisasi. Pada Posyandu keluarga diterapkan
program jimpitan sampah dan makanan tambahan IBU JARI (inovasi bubur, jagung, kelor dan ikan). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB beberapa waktu lalu menyebutkan progres revitalisasi Posyandu di Dompu cukup cepat bila dibandingkan target Provinsi hingga 2023 menjadi Posyandu keluarga. “Di Dompu ada 424 Posyandu dan Posyandu keluarga sudah 200 Posyandu. Kami sudah musyawarah dengan Posyandu. Tahun 2020 akan total (menjadi Posyandu keluarga) dengan jimpitan sampah,” katanya. Saat ini, kata Hj. Iris Juita, sudah 200 Posyandu keluarga terbentuk dari 424 Posyandu se Kabupaten Dompu. Jika Posyandu konvensional hanya melayani bayi, balita dan ibu hamil, tapi Posyandu keluarga juga melayani remaja hingga lansia. Posyandu keluarga juga sudah diubah waktu pelayanan menjadi sore hari disesuaikan karena
kesibukan warga berusaha dan bertani di pagi hari. Perubahan Posyandu di Dompu tidak hanya cakupan layanan, tapi juga pada sistem layanan. Karena sebelumnya, warga peserta Posyandu membayar biaya pengobatan bagi mereka yang bukan peserta BPJS atau KIS dengan beras 1 gelas. Tapi saat ini diubah dengan jimpitan sampah bekerjasama dengan bank sampah. Setiap warga diminta untuk membawa sampah plastik seperti botol dan gelas plastik sisa minuman. Sampah yang dibawa ini kemudian ditimbang dan menjadi biaya pengobatan, tapi tidak sampai mengganggu pelayanan Posyandu. Sehingga penimbangan dilakukan setelah pelayanan Posyandu. Bagi yang membawa sampah banyak, sisa uangnya akan dimasukan ke dalam tabungan. Program ini, Dikes melalui Puskesmas tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan bank sampah. Sehingga pengobatan dengan sampah ini tidak hanya di Posyandu, tapi di selu-
ruh jaringan perawatan Puskesmas seperti Polindes, Poskesdes dan Puskesmas. Program ini, kata Hj. Iris Juita, tidak hanya membiasakan masyarakat untuk hidup bersih, tapi sebagai upaya menjaga kesehatan lingkungan. Sehingga program pengobatan dengan sampah dan jimpitan sampah pada Posyandu untuk mendorong program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta program Zero Waste (bebas sampah) yang menjadi program Provinsi NTB. Terobosan juga dilakukan terhadap makanan tambahan bagi peserta Posyandu. Jika sebelumnya difokuskan hanya pada bubur, kini dikenal dengan IBU JARI yaitu inovasi bubur, jagung, kelor dan ikan. Inovasi ini lebih kepada pemanfaatan sumber daya lokal. Seperti kelor memiliki kandungan vitamin dan mineralnya cukup lengkap sesuai kebutuhan pada bayi dan balita. “Kelor juga sangat mudah ditemukan di masyarakat, karena hampir setiap ru-
mah menanamnya. Kandungan vitamin dan mineralnya sesuai kebutuhan pada bayi dan balita dalam menanganai stanting,” ungkap Hj. Iris Juita. Berbagai terobosan perbaikan layanan kesehatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan dan pelibatan semua pihak sangat diharapkan, terutama Desa yang kini memiliki kewenangan lebih dengan dukungan APBDes-nya. “Desa selalu kita ajak terlibat, karena pada APBDes juga ada pos untuk kesehatan,” katanya. (ula/*)
TABUNGAN SAMPAH Seorang ibu di Kempo menunjukan buku tabungan dan kupon dari program jimpitan sampah di Posyandu. Sehingga masyarakat tidak hanya didorong menjaga kesehatan, tapi juga diajak membiasakan menabung dari sampah yang dibawa. (Suara NTB/ula)
(Suara NTB/arn)
CINDERAMATA - Penyerahan cinderamata antara APKASI dan Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah.
Buka Program APKASI, Wabup Minta Siapkan SDM Andal Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah membuka Audiensi dan Sosialisasi Program Unggulan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Bidang PeningkatanMutu Pendidikan, Iman dan Taqwa serta Literasi di Kabupaten Sumbawa, Kamis (15/8). Wabup mengapresiasi seluruh tim dari APKASI bidang pendidikan untuk memberikan pengetahuan praktis tentang matematika dan Bahasa Inggris di Kabupaten Sumbawa. Dikatakan, saat ini kiprah APKASI semakin menggeliat. “Ke depan, yang dibutuhkan yaitu penyediaan SDM (Sumber Daya Manusia). Benar kita mempunyai SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah, tapi tidak akan bisa dikelola dengan maksimal tanpa adanya SDM yang berkompeten. Dan kata kuncinya adalah bagaimana kita menyiapkan SDM yang andal agar kita dapat bersaing dengan daerah lain, sehingga kita tidak jauh ketinggalan dari daerah lain,” ucapnya. Wabup berharap, dari kegiatan audensi dan sosialisasi yang diikuti kalangan pendidik, pegiat pendidikan maupun unsur Dinas Dikbud ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sumbawa. Sesuai dengan visi Husni–Mo yaitu terwujudnya masyarakat Sumbawa yang mandiri, berdaya saing dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong royong. Sebelumnya Staf Ahli Apkasi Bidang Pendidikan Hj. Himmatul Hasanah, MP menyampaikan berdasarkan data dari Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, APKASI telah hadir di kurang lebih 160 kabupaten dan kota, dan telah memberikan pelatihan untuk 140 ribu guru di seluruh Indonesia. Apa yang dilakukan APKASI ini, merupakan hal terbesar sepanjang sejarah dibidang pendidikan, mengingat dari Kementerian sendiri belum bisa mencapai kuantitas sampai sejumlah itu, dan target APKASI adalah sebesar 1 juta dalam memberikan Smart Teaching Indonesia. Dikatakan, APKASI hadir untuk memberikan berbagai alternatif metode yang cepat dan menyenangkan. Khususnya dalam program pelajaran matematika dan Bahasa Inggris yang merupakan pelajaran yang menjadi momok bagi siswa, sehingga pola pikir terkait kedua mata pelajaran yang dianggap susah tersebut, akan ada solusinya. Dalam 2 tahun ini sudah ditemukan sebuah metode pembelajaran yang sangat cepat, diperlukan cukup 1 sampai 3 hari untuk menemukan metode belajar yang tepat, dan hal tersebut sudah dibuktikan di Lombok Utara yaitu dengan 400 guru yang diberikan waktu hanya 1 hari dan langsung menemukan metode belajar yang sangat cepat ini. (arn)
Tekan Pembalakan Liar, Tim Gabungan Bangun Pos Pantau Dompu (Suara NTB) – Menindaklanjuti temuan ratusan kubik kayu hasil pembalakan liar di kawasan Geopark Nasional Gunung Tambora. Tim gabungan TNIPolri dan instansi terkait akan membangun pos pemantauan khusus. Tidak hanya bertempat di bundaran Manggelewa sebagai pusat pengecekan lalulintas truk pengangkut kayu keluar daerah, tetapi di pusat kegiatan merusak itupun seperti Tambora akan mendapat pengawalan ketat. Demikian ditegaskan Dandim 1614/ Dompu, Letkol CZI. Arief Had(Suara NTB/jun) iyanto, S. IP., kepada Suara Arief Hadiyanto NTB, Kamis (15/8). Ia menyampaikan, sudah berkoordinasi dengan KPH Tambora, PT. AWB dan DLHK Provinsi NTB terkait temuan kayu yang sempat menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. “Rencananya kita akan buat pos bersama di sekitar Manggelewa. Jadi nanti semua perjalanan kayu dari tambora atau dari manapun tetap diperiksa di pos khusus,” kata dia. Tidak hanya lalu lintas kayu keluar daerah yang akan menjadi sasaran tim gabungan. Tetapi dipastikan semua kawasan hutan negara diwilayah ini akan diawasi ketat. Apalagi sekarang TNI sudah ada MoU dengan Pemrov NTB untuk terlibat aktif dalam pengawasan persoalan kehutanan. Bahkan di tambora, lanjut Arief Hadiyanto, dengan potensi hasil hutan kayu yang cukup besar tersebut tim akan terus intensif menggelar patrol gabungan. “Sekarang patroli masih terus kita lakukan bersama tim di tambora. Bahkan disemua wilayah KPH baik di Huu, Ampang Riwo Soromandi maupun Toffo Pajo,” jelasnya. Sembagaimana diketahui, tim gabungan TNI-Polri dan instansi terkait sebelumnya berhasil mengamankan ratusan kubik kayu diduga hasil pembalakan liar. Tepatnya berada di dalam wilayah konsesi PT. AWB. Dan atas persoalan itu DLK NTB saat ini tengah membangun berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mencari langkah penyelesaiannya. “Sekarang DLH masih koordinasi dengan PT. AWB untuk penanganan di wilayah AWB yang sekarang,” pungkasnya. (jun)
Kebakaran Lahan Mengancam Jelang Musim Tanam Bima (Suara NTB) – Menjelang musim tanam, kebakaran lahan terus terjadi di wilayah Kecamatan Sanggar. Sehari sebelumnya atau Selasa (13/8) siang, ratusan hektare lahan di Desa Piong terbakar. Namun berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Peristiwa kebakaran lahan serupa terjadi di Desa Oi Saro pada Rabu (14/8) malam. Ada sekitar 50 hektar lahan yang terbakar. Bahkan lahan milik warga setempat juga ikut terbakar. Sekretaris Desa Oi Saro Kecamatan Sanggar, Hamdin S.Pd mengungkapkan, kebakaran lahan diprakirakan terjadi pukul 17.00 wita. Jarak lokasi lahan yang terbakar dengan pemukiman penduduk sekitar kurang 6 kilometer. Saat terjadinya kebakaran lanjut Hamdin, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Bhabinkantimbmas Desa setempat untuk mengecek ke lokasi kebakaran dan memadamkan kobaran api. “Dan Alhamdulillah kobaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 02.00 wita,” katanya. Ia mengaku tidak mengetahui pemicu ataupun oknum yang melakukan pembakaran. Namun Ia menduga sumber api berasal dari warga yang mem-
bakar lahan untuk persiapan tanaman jagung. “Lahan yang terbakar berupa semak belukar dan ilalang. Api diperikarakan menghanguskan lahan sekitar 50 hektar,” katanya. Sementara Kapolsek Sanggar, Iptu Indra Killa mengakui adanya kebakaran lahan di Desa Oi Saro. Kata dia, kasus tersebut adalah yang kedua kali terjadi dalam waktu berselang satu hari. “Kejadian ini kedua kali. Kemarin di Desa Piong, ada sekitar ratusan hektar lahan yang terbakar,” katanya. Menurutnya kobaran api dapat dipadamkan setelah pihaknya bersama Pemerintah Desa dan sejumlah warga mengambil isiatif memadamkan api dengan cara dipukul dan membuatkan sekat agar kebakaran tidak meluas. “Kejadian ini sedang kita selidiki. Termasuk pemicu dan dugaan ada oknum pelaku yang melakukan pembakaran lahan,” katanya
(Suara NTB/Ist)
KEBAKARAN LAHAN - Kebakaran lahan di desa Oi Saro Kecamatan Sanggar, Rabu (14/8) malam. Indra menambahkan, sebelum terjadinya kebakaran tersebut, pihaknya memberikan penyuluhan dan himbauan
Cakades di Enam Desa akan Diseleksi Dompu (Suara NTB) – Tahap pendaftaran Calon Kepala Desa (Cakades) di 23 Desa yang akan mengikuti Pilkades serentak tahun ini, rampung dilakukan panitia penyelenggara. Namun demikian, dari proses tersebut ditemukan enam desa dengan calon melebihi lima orang kuota yang ditetapkan. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) setempat selaku panitia tingkat kabupaten akan melakukan penyeleksian awal. Kadis PMPD Dompu, Khairudin, SH., kepada wartawan menyebutkan, enam desa dengan Cakades melebihi kuota tersebut antara lain Desa Jambu, Lepadi, Kareke, Kiwu, Soritetanga dan Nangakara.
Sementara yang lain hingga batas akhir pendaftaran kemarin masih sesuai batas ketentuan yang ada. “Karena calonnya lebih dari lima ini harus kita lakukan seleksi awal,” ungkapnya. Proses seleksi awal untuk menggugurkan beberapa diantara mereka yang melebihi kuota itu, lanjut dia, rencananya akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Pun pelaksanaannya oleh pihak ketiga untuk menghindari subyektifitas panitia dalam menentukan hasil akhir. Sementara item penilaian tak berubah sebagaimana yang pernah dilakukan pada pilkades seretak sebelumnya. Seperti misalnya tes tulis dan wawancara untuk melihat sejauhmana kemampun cakades tersebut dalam memimpin dan
mengelola pemerintahan desa. “Disini akan disaring siapa yang benar-benar memiliki kemampuan sebagai Cakades,” jelasnya. Dikatakan Khairudin, meski ini hanya bagian terkecil dari pilkades serentak, namun cukup riskan jika tak diperhatikan lokasi pelaksanaannya. Karena tidak menutup kemungkinan pendukung bakal calon yang gagal akan ribut dan bertindak diluar koridor hukum. Untuk itu, jika memungkinkan harapannya proses itu bisa berlangsung di Mapolres Dompu untuk lebih menjamin keamanannya. “Di Polres dan dimana saja bisa sebenarnya, karena posisi itu rawan juga kalau tidak diperhatikan,” pungkasnya. (jun)
Musim Kemarau Potensial untuk Budidaya Rumput Laut Dompu (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, setahun terakhir menghentikan budidaya rumput laut di wilayah perairan teluk saleh. Pasalnya, kondisi air yang tercemar limbah pestisida tak memungkinkannya untuk bisa tumbuh dengan baik. Kalaupun dipaksa dengan alasan menyukseskan program terpijar yang tengah digalakkan pemerintah daerah, dirasa percuma. Kendati demikian, hal itu tidak lantas membuat DKP berhenti mencoba. Tahun ini misalnya, uji coba budidaya rumput laut dilakukan saat musim kemarau dan dengan pengamanan waring pada bidang persegi. Alhasil, pertumbuhannya cukup baik dan disimpulkan layak untuk diprogramkan tahun depan.
“Karena hasil uji coba ini pertumbuhannya bagus kita akan programkan. Kalau memang dari Dompu tidak ada dana kita coba dari provinsi maupun pusat,” ungkap Kadis DKP setempat, Ir. Wahidin kepada Suara NTB, Kamis (15/8). Budidaya rumput laut ketika musim kemarau dan dengan pengamanan waring, menurutnya lebih menjanjikan ketimbang dilakukan saat musim hujan. Karena dimusim tersebut hampir semua limbah keluarga bermuara ke laut akibat tergerus banjir. Termasuk cairan pestisida yang dimanfaatkan petani untuk memberantas gulma rerumputan. Kondisi ini, lanjut Wahidin, membuat perairan tercemar dan tidak baik untuk membudidayakan rumput laut yang
notabene sangat sensitif akan kotoran sampah. “Makanya lebih tepatnya kita budidaya saat musim kemarau. Kalau musim hujan istirahat sampai kondisi airnya betu-betul kembali jernih,” jelasnya. Jika percontohan ini bisa meyakinkan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk kemudian mengucurkan anggaran pelaksanaan programnya dalam skala besar. Diharapkan agar bantuan tersebut juga diimbangi pengadaan kapal atau jarring penangkap ikan. Tujuannya, agar disaat musim hujan para pembudidaya rumput laut tetap bisa mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut lepas. “Saat budidaya rumput istirahat masyarakat bisa mencari ikan, usaha tambak atau dibidang pertanian lain,” pungkasnya. (jun)
kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan pembakaran lahan. “Kita sudah himbau agar tidak membabat
pohon, membakar semak belukar dan ilalang untuk membuka lahan pertanian,” katanya menambahkan. (uki)
Persekobi Tetap Ngotot Ikut Liga 3 Kota Bima (Suara NTB) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bima tidak bisa berbuat banyak untuk membantu anggaran Persatuan Sepak Bola Kota Bima (Persekobi) yang akan berlaga dalam Liga 3 Zona Pulau Sumbawa di Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Dompu. Sekretaris KONI Kota Bima, H. Alwi Yasin M. AP memastikan, tidak ada penambahan anggaran untuk Persekobi karena sudah terbatas. Anggaran yang bisa dialokasikan hanya Rp15 juta. “Memang hanya Rp15 juta yang bisa dialokasikan karena anggaran sangat terbatas. Lagipula ada cabang olahraga (Cabor) lain yang juga membutuhkan,” kata Alwi, Kamis (15/8). Menurutnya ada sekitar 26 cabor yang harus disentuh KONI, Itu pun masih menggunakan sistem prioritas. Bahkan ada juga beberapa cabor yang belum tersentuh sama sekali karena minimnya anggaran. “Jika KONI memfokuskan anggaran hanya untuk Persekobi, maka cabor lain dipastikan tidak akan tersentuh,” katanya. Alwi menegaskan, anggaran yang ada di KONI hanya bersifat sebagai stimulan. Saat ini juga ada cabor Bilyard yang akan mengikuti Pra PON sehingga fokus anggaran untuk cabor yang mengikuti Pra PON. “Kami berharap PSSI dan Persekobi bisa memakluminya serta mencari sponsor luar. Karena berdasarkan AD dan ART, Persekobi memiliki hak menggunakan anggaran yang bersumber dari pihak lain seperti sponsor,” ujarnya. Terpisah Sekretaris PSSI Kota Bima, M. Saleh, mengatakan meski KONI tidak bisa membantu. Namun PSSI dan Persekobi tidak akan menyerah, karena masih ada kesempatan beberapa hari kedepan untuk merinci kembali kebutuhan dan mencari sumber anggaran lain. “Kita akan merinci kembali kebutuhan serta mencoba peluang untuk mendapatkan tambahan anggaran. Dan ini sedang diskusikan,” katanya. Ia menegaskan, saat ini yang terpenting bukan soal pertandingan ataupun anggaran yang dibicarakan. Namun dampak yang akan terjadi apabila Persekobi gagal ikut Liga 3 zona Pulau Sumbawa. “Jika Persekobi gagal ikut, maka akan disanksi dan tidak boleh mengikuti pertandingan apapun selama dua tahun ke depan. Makanya kita berjuang, bagaimanapun caranya,” ujarnya. Saleh menambahkan untuk kebutuhan para pemain akan disiasati. Sedangkan transportasi dan penginapan, pihaknya sudah memiliki beberapa alternatif. Salahsatunya meminjam mobil Dinas Perhubungan (Dishub). “Untuk penginapan pemain, kita bisa menumpang. Saat ini bagaimana menyiasati perlengkapan pemain dan semua ini harus dibicarakan dengan para pemain,” pungkasnya. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
Halaman 8
Pilkada KLU
PPP Tak PD Dorong Kader Jadi Cabup
(Suara NTB/why)
DITAHAN - Para terdakwa kasus pemotongan gaji guru terpencil Kemenag Bima 2011 mulai menjalani penahanan di Lapas Mataram sejak Rabu (14/8) lalu.
Jaksa Tahan Tiga Terdakwa Korupsi Tunjangan Guru Kemenag Bima Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Kemenag Bima, Yaman segera duduk di kursi persidangan. Dia bersama, Irfun dan Vivi ditahan jaksa Kejari Bima. Berkas tiga terdakwa itu sudah di tahap penuntutan. Kasi Pidsus Kejari Mataram Wayan Suryawan menyebutkan bahwa tiga terdakwa itu sudah ditahan di Lapas Mataram. “Berkasnya segera kita limpahkan ke pengadilan,” ujarnya, Kamis (15/8). Penahanan jaksa penuntut umum itu, sambung dia, setelah menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik Polres Bima Kota. Kasus tersebut sebelumnya dinyatakan lengkap berkasnya atau P-21. Wayan mengatakan surat dakwaan untuk tiga terdakwa itu sudah disusun. Pelimpahannya tinggal menunggu proses administrasi. Sejauh ini, belum ada permohonan penangguhan penahanan dari pihak terdakwa. Kasus tersebut bergulir cukup lama di penyidik. Para terdakwa diduga memotong tunjangan guru terpencil yang dialokasikan anggarannya pada Kemenag Kabupaten Bima tahun 2011. Sejumlah guru terpencil tidak menerima tunjangan gaji sesuai dengan yang disalurkan. Para terdakwa bekerjasama membuat proses pembayaran seolah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Padahal yang diterima para guru terpencil sudah dikurangi dari alokasi seharusnya. Dalam kasus itu, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara mencapai Rp615,6 juta. Angka itu muncul dari selisih pembayaran tunjangan yang digelontorkan dengan yang yang dibayarkan. (why)
Mataram (Suara NTB) Kontestasi politik jelang Pilkada 2020 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dominan rivalitas antara Bupati KLU, Najmul Ahyar dengan mantan Bupati, Djohan Sjamsu. Diluar dua nama itu, diketahui sampai saat ini belum belum ada yang muncul figur yang akan mencalonkan diri sebagai calon bupati. Jika pun ada figur menyatakan kesiapan maju bertarung di Pilkada, relatif hanya siap menjadi orang nomor dua atau calon pendamping bagi salah satu kubu tersebut. Polarisasi politik yang hanya memunculkan dua kubu itu mengakibatkan konstelasi persaingan memperebutkan kursi Bupati di KLU berlangsung sengit. Dengan kondisi itu, pda dasarnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudi-
an merasa terdorong untuk mengajukan kadernya tampil bertarung di kontestasi Pilkada KLU. “PPP tertarik dorong kader di Pilkada KLU,” kata Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri. PPP memiliki kader dinilai punya kans dan potensi untuk bisa dijagokan di Pilkada. Misalnya, ketua DPC PPP KLU, Nasruddin. Dengan ada tampil kader PPP di Pilkada KLU, sebagai figur memecah rivalitas
politik diantara dua kubu sudah ada, serta jadi pilihan alternatif bagi masyarakat di Pilkada KLU. Hanya saja, Parpol berlambang ka’bah itu juga harus realitis. Pasalnya, PPP hanya memiliki raihan dua kursi di DPRD KLU. Dengan raihan dua kursi dimiliki itu membuat pihaknya cukup berat untuk bisa jajaki dan bangun poros sendiri. Sementara disisi lain, dari dinamika politik berkembang,
dan komunikasi politik sudah terjalin, hampir sebagian besar parpol sudah berikan sinyal dukungan kepada dua kubu tersebut (Najmul Ahyar dan Djohan Syamsu). Meskipun, Parpol ada, itu belum menentukan secara resmi siapa bakal diusung di Pilkada KLU. “Tapi tanda-tanda ke arah sana sudah mulai terlihat dari parpol (Dukung Najmul Ahyar atau Djohan Syamsu, red),” ungkap Anggota DPRD NTB terpilih tersebut. Kondisi dan situasi itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sisi elektabilitas dan popularitas dua figur itu paling menonjol saat ini. Akibatnya, Parpol lebih bersikap realitis.
Karena parpol ingin dukung dan usung figur yang memiliki peluang menang lebih besar di Pilkada. Termasuk PPP berpikir realitis menghadapi kontestasi Pilkada KLU. Sebab itu, Opsi sangat realitis dilakukan Parpol berlambang kakbah itu mendorong kader untuk jadi orang nomor dua. Dengan kader PPP disodorkan kepada salah satu kubu tersebut. Apakah kader disodorkan ke Najmul Ahyar atau Dohan Syamsu, dua opsi sama-sama terbuka dan berpeluang. “Apakah PPP dukung Najmul atau Djohan, tentu tergantung komunikasi politik berkembang,” pungkasnya. (ndi)
KPU Larang Mantan Koruptor Ikut Pilkada Serentak 2020 Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mewacanakan untuk melarang mantan narapida korupsi untuk ikut menjadi peserta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada serentak 2020 mendatang. Kini KPU tengah menggodok regulasi sebagai dasar hukum untuk menghadang para mantan napi korupsi itu masuk sebagai kontestan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/ 8) kemarin. Disampaikannya, sudah menjadi komitmen KPU untuk menyelenggarakan pemi(Suara NTB/dok) lu yang bebas dari pihak-pihak Suhardi Soud yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Dipilkada besok, KPU kembali akan mengatur larangan bagi mantan koruptor agar tidak masuk lagi menjadi calon kepala daerah,” ujarnya. Pada pemilu 2019 lalu, sebenarnya KPU telah mulai menerapkan aturan larangan bagi para mantan napi korupsi untuk ikut jadi peserta pemilu. Namun kebijakan KPU tersebut mendapat perlawanan dari para mantan napi korupsi yang merasa dirugikan. Sehingga aturan pelarangan tersebut kemudian di gugat ke Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan judicial review, dan akhirnya aturan pelarangan tersebut dibatalkan. “Kemarin memang sudah kita laksanakan, miskipun MA akhirnya menerima judical review dan membatalkan larangan bagi mantan koruptor untuk jadi peserta pemilu. Nah tapi kenyataanya kita temukan bahwa mantan napi yang ikut nyalon dan berhasil terpilih sebagai kepala daerah, itu ternyata bisa kembali melakukan korupsi,” jelasnya. Hal itulah kemudian yang mendorong KPU melarang mantan napi korupsi itu tidak boleh ikut dalam Pilkada serentak 2020. Untuk mendapatkan dukungan, KPU juga berencana akan mengkonsultasikan hal tersebut ke Komisi II DPR RI yang membidangi terkait dengan kepemiluan, untuk memberikan dukungan kepada KPU melarang mantan napi koruptor jadi peserta Pilkada. Diketahui di NTB sendiri, Pilkada serentak 2020 akan digelar di tujuh daerah Kabupaten/Kota yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU) Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima. Dari sejumlah bakal calon kepala daerah yang sudah muncul sejauh ini akan tampil maju bertarung di tujuh daerah tersebut, belum ada satupun yang sudah terdeteksi sebagai mantan napi koruptor. Ketika ditanya lebih jauh terkait dengan persiapan KPU NTB menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Suhardi mengatakan bahwa pihaknya sudah sangat siap untuk menggelar Pilkada di tujuh daerah. Salah satu tahapan yang sedang dilaksanakan saat ini yakni terkait dengan penyiapan anggaran, yang sedang dibahas bersama dengan pemerintah daerah yang akan menggelar Pilkada. “Pemda bersama KPU sudah melakukan uji klinis terkait dengan kesiapan anggaran. Kita juga sudah dorong KPU kabupaten/ kota agar diupayakan NPHD sudah ditandatangani pada Bulan Oktober besok ini. Kenapa kita ambil start hari H-nya tahapan dimulai pada, September, karena pengalaman kita kalau terlalu dekat dengan awal tahun terkendala dengan anggaran, sehingg sekarang ini anggaran itu bisa dilakukan di 2020,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/why)
SABU - Wakapolres Mataram Setya Widjatono (kanan) menunjukkan barang bukti sabu diduga milik tersangka AM (tengah) Kamis (15/8), didampingi Kasatresnarkoba Kadek Adi Budi Astawa.
Janda Residivis Upal, Ditangkap Atas Dugaan Kepemilikan Sabu Mataram (Suara NTB) Hidup ditinggal suami membuat AM (28) bekerja ekstra keras menghidupi diri. Residivis kasus pemalsuan uang kertas ini membuka bisnis haram narkoba. Wanita ini ditangkap atas dugaan kepemilikan sembilan poket sabu seberat 3,68 gram. Wakapolres Mataram Kompol Setya Widjatono menjelaskan bahwa tersangka ditangkap di sebuah kamar kos di Bertais, Sandubaya, Mataram. “Dia ini mantan residivis kasus pemalsuan uang. Sudah bebas, tapi begitu ke luar dia main
narkoba,” ucapnya, Kamis (15/8) kemarin bersama Kasatresnarkoba AKP Kadek Adi Budi Astawa. Pekan lalu, tim Satresnarkoba Polres Mataram menggerebek AM pada sore hari menjelang magrib. Kamar kos tersebut cukup berantakan. Diantaranya berserakan pernak pernik aksesoris kecantikan. Ada juga plastik klip yang belakangan diklaim tersangka sebagai bungkus barang dagangan aksesorisnya tersebut. Namun, ternyata di dalam kotak alat kecantikan juga ditemukan plastik klip yang berisi sabu.
“Totalnya ada sembilan poket. Pengakuan tersangka itu untuk pakai sendiri. Tersangka juga positif sabu setelah dites urine,” jelas Setya. Penggeledahan terus berlanjut. Sampai kemudian ditemukan alat hisap yang dibuat dari bekas botol minuman ringan. Tersangka AM mengaku tidak menjual sabu tersebut. Namun dia mengakui sabu itu memang dibelinya. “Dia mengaku barangnya dari Karang Bagu. Ini sedang kita telusuri siapa penjualnya,” kata Wakapolres.
Tiga Anggota Fraksi PDI-P Tetap Ikut Kunker ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Tiga dari lima orang anggota Fraksi PDI-P DPRD Provinsi NTB tetap berangkat kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Padahal sebelumnya Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat telah mengeluarkan pernyataan tegas untuk melarang anggotanya ikut melaksanakan kunker tersebut, lantaran dinilai tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang
rakyat saja. Tiga anggota Fraksi PDIP yang diketahui mengikuti kegiatan kunker pada pemberangkatan gelombang II itu, yakni Ruslan Turmuzi, Ahmad Yadiansyah dan Firman. Rombongan kunker luar negeri gelombang II tersebut dengan tujuan sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Prancis dan Belgia, serta ada yang ke Australia. Mereka mulai berangkat, Selasa (13/8) kemarin.
Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi membenarkan bahwa ketiganya ikut pergi melaksanakan kunker tersebut. “Ya sudah berangkat kemarin sesuai dengan jadwal,” ujar Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi wartawan. Rachmat Hidayat yang dikonfirmasi atas kepergian tiga anggota fraksi PDI-P, tidak memberikan jawaban. (ndi)
Kasus Gedung RSUD Dompu
Hasil Cek Fisik Dihitung Auditor Mataram (Suara NTB) Polda NTB menurunkan ahli konstruksi untuk mengecek gedung RSUD Dompu. Hal itu bagian dari penyelidikan proyek pembangunan senilai Rp9,46 miliar tersebut. Hasilnya cek fisik itu dikoordinasikan dengan auditor. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat Syarif Hidayat menjelaskan tim (Suara NTB/dok)
ahli sedang menyelesaikan analisa cek fisik gedung RSUD Dompu. Ahli tersebut dari Fakultas Teknik Unram. “Itu sedang dihitung ahli konstruksi. Apakah ada kekurangan pekerjaan atau tidak. Begitu juga spesifikasinya dilihat,” ujarnya dikonfirmasi Kamis (15/8) kemarin. Selanjutnya, hasil dari cek fisik itu dijadikan bekal penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti. Salah satunya indikasi kerugian negara. Peny-
idik akan berkoordinasi dengan BPKP. “Dikoordinasikan saja hasilnya (cek fisik). Belum hitung kerugian negara, bukan investigasi juga karena dia (BPKP) tidak turun. Nanti dihitung dari cek fisik itu saja misalnya kekurangan pekerjaannya apa, apakah ada kerugian negaranya,” kata Syarif. Polda NTB mengusut proyek pembangunan gedung RSUD Dompu. Proyek itu dibiayai APBD Dompu senilai
Rp9,46 miliar. Proyek pembangunan itu dikerjakan PT Telaga Pasir Kuta. Pekerjaan molor dari batas waktu 27 Desember 2016. Pembangunannya meliputi gedung pelayanan medis dan penunjang medis. Antara lain instalasi gawat darurat (IGD), instalasi rawat jalan (IRJ), dapur, instalasi pemeliharaan sarana prasarana, ruang laundry, dan ruang isolasi. (why)
Tersangka AM mulai menekuni bisnis sabu sepeninggal suaminya. “Suaminya dulu pernah kena kasus penyelundupan lobster. Sudah meninggal gantung diri,” imbuh Adi. Ter-
sangka AM bakal mendekam di penjara lagi. Kali ini dengan sangkaan kepemilikan narkoba pasal 112 dan pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang narkotika. (why)
Fokus Sosialisasikan Kader
PKS Tak Tergesa-gesa Bangun Koalisi Mataram (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terpengaruh dengan manuver sejumlah partai politik yang telah mungungkpakan arah dukungan dan koalisi mereka, jelang Pilkada Mataram 2020 mendatang. Menurut PKS, konstelasi penjajakan koalisi dan arah dukungan saat ini masih berlangsung sangat cair. “Ini kan waktunya masih lama, masih panjang. Kemungkinan baru akan mulai mengerucut itu pada awal tahu depan (2020), karena kan pendaftaran calon itu Bulan April. Jadi sekarang ini masih sangat cair, saya kira belum lah harus tergesa-gesa,” ujar Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri kepada Suara NTB, Kamis (15/8) kemarin. Menurut Jafri, pihaknya pun saat ini cukup aktif dan intens untuk membangun komunikasi politik dengan partai lainnya dan juga para figur bakal calon lain. Namun itupun belum ada yang terlalu serius, baru sebatas komunikasi penjajakan saja. “Sehingga kalau pun ada manuver-manuver itu biasa bagian dari dinamika, kita juga bangun komunikasi penjajakan koalisi, tapi belum ada itu yang sudah sangat serius baru sebatas komunikasi-komunikasi saja,” katanya. Saat ini, partainya lebih fokus untuk mensosialisasikan enam kadernya yang dicalonkan sebagai kandidat bakal calon Walikota/Wakil Walikota pada Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Hal itu menurut Jafri lebih mendesak
untuk saat ini, karena posisi elektablitas calon yang akan diajukan sangat penting. “Setelah kita umumkan enam kader yang kami ajukan untuk kita usung di Pilwakot itu, mereka sudah kita perintahkan untuk melakukan sosialisasi. Dari laporan yang kami terima mereka juga sudah bertemu dengan beberapa kandidat calon dari partai lain,” katanya. Pada Pilwakot 2020 mendatang ini, PKS cukup optimis bisa mengajukan kadernya sebagai calon, dan memenangkan Pilwakot Mataram. Jafri mengaku partainya memiliki modal politik yang cukup baik, sehingga pihaknya sangat percaya diri bisa memenangkan Pilwakot Mataram. “Kami ini partai yang memiliki modal politik yang cukup baik untuk menghadapi Pilwakot Mataram. Dari segi Infrastruktur kami semua punya, mulai dari anggota DPRD kota, Provinsi dan satu di DPR RI. Saya kira itu bisa menjadi modal kami yang cukup baik untuk memenangkan Pilwakot Mataram,” cetusnya. Dari sisi keunggulan yang dimiliki itulah, PKS sangat percaya diri untuk tidak kesulitan membangun koalisi dengan partai lain. Karena siapapun yang bakal didukung oleh PKS, mereka memiliki potensi menang yang cukup besar. “Dan kami sudah punya pengalaman memenangkan Pilkada Mataram dua kali. Sehingga kami optimis akan membangun koalisi dan mengusung calon yang menang,” pungkasnya. (ndi)
SUARA NTB
Latih Tenaga Kerja Spesifik
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mendatangi perusahaan-perusahaan tambang. Mengajak untuk memfasilitasi pelatihan tenaga kerja khusus yang nantinya akan mengisi peluang-peluang kerja di sektor pertambangan. Diketahui, jumlah perusahaan tambang di NTB tak sedikit. Dari yang kelas menengah, sampai ke perusahaan tambang besar. Sebut saja yang paling menonjol adalah PT. Amman Mineral Nusa Tenggara pengganti PT. Newmont Nusa Tenggara yang melakukan eksploitasi di Kabupaten Sumbawa barat. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meminta kepada perusahaan tambang agar menyatukan diri dengan masyarakat, setidaknya di sekitar kawasan tambang. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan keahlian khusus di sektor pertambangan. Dengan begitu, kata gubernur tak perlu mendatangkan orang luar, kecuali tenaga-tenaga yang sangat spesifik. “Masyarakat jangan dilawan. Jangan dihadapkan dengan petugas di lapangan. Beri mereka pelatihan dan libatkan mereka bekerja. Masyarakat sendiri yang akan menjaga tambang itu nantinya dengan keringat, air mata dan darahnya. Karena mereka bagian dari itu. Bukan dengan mendatangkan orang luar,” kata gubernur di kantor Suara NTB, Kamis (15/8) kemarin. Kaitannya dengan hal ini. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH menyatakan mendukung sepenuhnya semangat gubernur agar sektor pertambangan ini memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Sampai saat ini belum ada kerjasama perusahaan tambang dengan pemerintah daerah untuk program pelatihan kepada masyarakat di bidang kerja khusus di sektor pertambangan. Karena itu, Agus Patria mengatakan Pemprov NTB siap bekerjasama dengan perusahaan pertambangan. Kepala dinas juga mengatakan akan jemput bola. Kepada perusahaan-perusahaan pertambangan untuk bekerjasama melatih masyarakat untuk bidang-bidang pekerjaan khusus di sektor pertambangan. Pemprov NTB memiliki perangkat pelatihan keterampilan, yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB di Dasan Cermen Mataram. “Jenis keahlian yang dilatih masih umum. Misalnya otomotif, kelistrikan, las. Belum ada secara spesifik bidang-bidang di pertambangan. Tapi lulusan umum ini juga sudah bekerja di pertambangan,” imbuhnya. Diketahui angkatan kerja di NTB setiap tahun makin bertambah. Satu perguruan tinggi bahkan dua kali menelurkan alumni. Disatu sisi, angkatan kerja ini belum siap dijamin tertampung dunia kerja. Pertambangan adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sayangnya, hanya sedikit putra-putri daerah yang menjadi bagian di dalamnya. (bul) Agus Patria
Pegadaian Swasta akan Beroperasi di NTB Mataram (Suara NTB) Dua pegadaian swasta lokal telah mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam waktu tak lama lagi, diproyeksikan pegadaian ini akan beroperasi. Menurut Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, satu dari dua yang mengajukan izin tersebut sangat progresif. Seluruh syarat-syarat yang diminta oleh otoritas, dipenuhi relatif cukup cepat. “Ngurus izin-izinnya aktif sekali. Kita minta ini disempurnakan, langsung diselesaikan. Kita minta itu diperbaiki, langsung diperbaiki,” kata Farid kepada Suara NTB. Pegadaian swasta lokal yang mengajukan izin-izin operasi ini termasuk dikategorikan pegadaian besar. Modalnya relatif kuat. Kata Farid, tidak saja mengajukan izin operasional di wilayah NTB, pun rencananya pegadian ini ingin ekspansi membuka cabang di luar daerah. Untuk NTB, ada empat yang rencananya akan diajukan. Tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. “Mereka mau buka pegadaian dengan nama lain-lain. Tapi saya sampaikan, lebih baik buka kantor pusat. Lalu membuka kantor cabang di mana – mana. Karena satu izin modal intinya kalau ndak salah Rp250 juta atau Rp500 juta. Lumayan kalau empat izin diajukan. Padahal yang ngajukan izin dia juga,” katanya. Dari progres pengajuan izinnya, Farid juga menegaskan fit propert test kepada jajaran manejemen akan dilakukan. Ia melihat dengan rencana operasional pegadaian swasta lokal ini, akan semakin berdampak baik bagi ekonomi dan keuangan di NTB. Masyarakat akan mendapat layanan keuangan yang lebih variatif. Dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan. “Karena orang lokal, karakteristik masyarakat sudah dipahami. Kebutuhannya juga bisa difahami. Saya fikir ini bagus juga bagi NTB,” jelas Farid. Karena itu, komitmen beroperasinya lembaga keuangan non bank ini beroperasi di NTB juga akan dilayani secepatnya tuntas oleh OJK. Disisi lain, seperti dirilis oleh Bank Indonesia NTB, kinerja perbankan pada triwulan II 2019 relatif tumbuh terbatas. Tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan di Provinsi NTB yang tumbuh melambat, terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan jenis kredit investasi yakni tumbuh sebesar 3,47% (yoy). Melambatnya kredit investasi diperkirakan disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit pada LU pertambangan. Di sisi lain, kredit konsumsi justru tumbuh meningkat, hal tersebut mengindikasikan kuatnya konsumsi RT pada triwulan II 2019. Sejalan dengan pertumbuhan kredit yang melambat, penghimpuanan dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh melambat di triwulan II 2019. Perlambatan terutama didorong oleh pertumbuhan tabungan yang tumbuh melandai dari sebelumnya 31,91% (yoy) pada triwulan I 2019, menjadi 16,17% (yoy) pada triwulan II 2019. Meningkatnya permintaan masyarakat menjelang perayaan HBKN Idul Fitri dan Lebaran ketupat mendorong kecenderungan masyarakat untuk meningkatkan spending dan mengurangi saving. (bul) Farid Faletehan
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/dok)
Pemprov NTB akan Datangi Perusahaan Tambang
Halaman 9
24 Izin Sektor Pertambangan Ditutup Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB menutup 24 izin di sektor petambangan dan penggalian. Izinizin ini ditutup karena tak dilakukan perpanjangan perizinan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB,. Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si yang mengatakannya. Berdasarkan data base yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2019, berdasarkan izinizin yang dikeluarkan. Diantaranya meliputi 12 izin sektor lingkungan. 7 izin sektor kehutanan. Dan untuk izin sektor pertambangan, sampai dengan Juli 2019 ada 75 izin eksplorasi batuan (galian C) yang diterbitkan. Sebanyak 77 izin operasi produksi galian C. Sementara jumlah IUP yang telah diterbitkan berdasarkan komoditas logam
diantaranya emas sebanyak 8 izin usaha, pasir besi 9 izin usaha, mangan 6 izin usaha, dan timah 1 izin usaha. Serta tembaga 2 izin usaha. Atau total sebanyak 26 izin usaha untuk komoditas logam. “Dari izin-izin itulah, kita melakukan pengakhiran terhadap 24 izin yang memang sudah selesai izinnya dan tidak mereka melakukan peparjangan,” jelas kepala dinas. Dengan kata lain, dicabut izinnya. Perkara beroperasi atau tidaknya nanti. Tentu, kata Gita, kegiatannya dikatakan masuk kategori ilegal mining. Selanjutnya, status pengelolaan lahan tentu
menjadi kewenangan bagi pemilik lahannya. “Kalau mau mengajukan izin kembali, silahkan. Kita fasilitasi,” imbuhnya. Saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan-kemudahan perizinan. Salah satunya melalui sistem dengan mekanisme OSS (Online Single Submission). Pemerintah telah menjalankan OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/ Walikota yang dilakukan secara elektronik. Pengajuan izin meng-
gunakan sistim ini, kata kepala dinas cukup banyak dilakukan oleh investor. Hanya tinggal mengakses sistem yang telah disiapkan oleh pemerintah. Dokumendokumen perizinan juga dapat disertakan secara online. “Ibaratnya, hanya sambil tidur-tidur di rumah untuk pengajuan izin. Kalau ndak bisa, bisa langsung DPMPTSP, kami bantu masuk ke menumenu perizinan yang dibutuhkan,” jelasnya. (bul)
L. Gita Ariadi
(Suara NTB/dok)
Jumat, 16 Agustus 2019
(Suara NTB/bul)
Launching Desa Sesela sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pertama di NTB
Pertama di NTB
Sesela Jadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mataram (Suara NTB) Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, menjadi satu-satunya desa di NTB sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Launching sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan Kamis (15/8) kemarin oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono bersama Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid. Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, merupakan inisiatif yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 600 desa di seluruh Indonesia. Agus Susanto memberikan keterangan. Salah satu syarat dinobatkannya sebuah desa sebagai desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dengan terdaftarnya para aparatur desa pada program perlindungan jaminan so-
sial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. “Desa Sesela merupakan desa keenam yang diresmikan sebagai desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun ini dan kami merencanakan sebanyak 198 desa akan diresmikan sebagai desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Agus. Dengan adanya desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat pekerja dengan meningkatnya kesadaran untuk memiliki jaminan sosial. Program ini memberi cakrawala kepada seluruh masyarakat yang memunculkan kesadaran bahwa program BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu kebutuhan. Selain itu. dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten hingga aparat desa sangat diperlukan se-
bagai bentuk bahwa Negara hadir dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat. Inisiatif awal pembentukan desa sadar jaminan sosial ini bermula pada tahun 2017, di mana 276 desa dinobatkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 sebanyak 201 desa. “Jadi, di penghujung tahun 2019 nanti, Indonesia sudah memiliki 675 desa yang resmi menjadi desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” tambahnya. Menurut Agus, semakin luas sebaran desa yang dinobatkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, maka akan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya program perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. “Karena target kami adalah mencapai Universal Coverage
bagi seluruh pekerja di Indonesia,” tegasnya. Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memberikan apresiasi terhadap diresmikannya Sesela sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dinilai sebagai langkah maju dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang. Fauzan juga berharap kedepan tidak hanya satu desa yang menjadi desa sadar pelrindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, melainkan satu kecamatan sekaligus. Hal ini dalam rangka menjamin kehidupan masyarakat Lombok Barat jika dihadapkan dengan kecelakaan kerja.
“Cara berpikir seperti ini harus kita tanamkan ditengah masyarakat karena ini perlindungan ketika kita mengalami kesulitan. Jadi terimakasih dan saya sengat mengapresiasi ini,” tutup Fauzan. Seperti diketahui, Desa Sesela sendiri telah terdaftar 1.245 warganya terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan baik dari aparat desa, pegiat pasar, petani dan lainnya. Dari sisi pelayanan jaminan, Kantor Cabang NTB sampai dengan Juli 2019 telah membayarkan klaim dengan total Rp69,2 miliar. Sedangkan wilayah Kabupaten Lombok Barat sendiri terdapat 1.376 klaim dengan total pembayaran Rp11,1 miliiar. (bul)
Pelajar Bengkulu Studi Nasionalisme Mantan Bendahara SMKN 1 Narmada di Korem 162/WB Dituntut Lebih Berat
Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada menjalani sidang tuntutan. Mantan kepala sekolah, Maliki dituntut penjara satu tahun delapan bulan. Sementara mantan bendahara, Nurhidayah dituntut dua tahun penjara. Jaksa penuntut umum Iman Firmansyah mengajukan tuntutan tersebut kepada majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra. Menurutnya, dua terdakwa itu terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Sampai membuat negara rugi Rp314,68 juta. Pertimbangannya berdasarkan pembuktian dakwaan kedua, yakni pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana penjara, dua terdakwa itu juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar harus diganti kurungan selama tiga bulan. Tuntutan untuk Maliki lebih ringan. Iman menegaskan sudah ada itikad baik Maliki mengembalikan kerugian negara sebesar 157,34 juta. Tapi tidak demikian dengan Nurhidayah. “Tuntutan untuk Buk Nur lebih berat karena belum ada sama sekali membayar kerugian negara. Pembayaran kerugian ini tanggung renteng, dibagi dua sama rata sama kepala
(Suara NTB/why)
TUNTUTAN - Mantan Bendahara SMKN 1 Narmada, Nurhidayah mendengarkan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang korupsi dana BOS tahun 2014/2015 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, kemarin. sekolah,” paparnya kemarin. Nurhidayah dituntut membayar sisa kerugian negara sebesar Rp157,34 juta, apabila tidak dibayarkan dihitung satu bulan sejak putusan inkrah, maka Nurhidayah harus menggantinya dengan penjara selama satu tahun. Para terdakwa itu, menurut jaksa, terbukti korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2014/2015. SMKN 1 Narmada mendapat gelontoran dana BOS sebesar Rp749 juta di tahun 2014 dan Rp907 juta di tahun 2015. Dana tersebut dihitung dari pengajuan 233 siswa kelas X, 290 siswa kelas XI, dan 183 siswa kelas XII. Besarannya, Rp500 ribu per siswa per bulan. Alokasi anggarannya dipakai untuk membeli buku pelajaran,
alat tulis kantor, penggandaan soal ujian, alat praktik pendidikan, pembinaan kegiataan kesiswaan, pemeliharaan ringan srana prasarana, langganan daya dan jasa, peningkatan mutu, dan penyusunan laporan. Pertanggungjawabannya tidak lengkap. Para terdakwa membuat kwitansi dan faktur pesanan barang dengan meminjam stempel rekanan, membuat stempel palsu, dan memalsukan tanda tangan pihak ketiga. Namun dalam penggunaannya, hanya sebesar Rp1,29 miliar yang bisa dipertanggungjawabkan. Sisanya sebesar Rp364,7 juta diduga fiktif, mark-up, dan tidak jelas penggunaannya. Dikurangi pajak Rp47,8 juta, kerugiannya menjadi Rp314,6 juta. (why)
Mataram (Suara NTB) Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori menerima perwakilan siswa-siswi SMK Sederajat dan SLB dari Provinsi Bengkulu di Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan nomor 162 Mataram, Kamis (15/8). Kehadiran 46 orang siswasiswi itu didampingi para guru dan perwakilan Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu. Kunjungan ke Makorem dalam rangka menanamkan jiwa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air dengan program siswa mengenal nusantara. Kasrem 162/WB dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan itu sangat bagus dan positif dalam rangka menumbuhkan rasa kecintaan kepada tanah air, bangsa dan negara. “Melalui kegiatan yang bermanfaat ini, adik-adik siswa-siswi semaksimal mungkin dapat berinteraksi, bersilaturrahmi dan menggali nilai-nilai kearifan
lokal yang ada di Pulau Lombok untuk diterapkan dalam praktik kehidupan seharihari,” ungkap pria yang juga kelahiran Bengkulu tersebut. Sebagai putra kelahiran Bengkulu, sambung mantan Dandim 1604/Kupang tersebut, memiliki kebanggaan tersendiri menyambut siswa-siswi. Dia berharap agar terus belajar dan belajar serta berlatih untuk menjadi pribadi yang berkarakter sebagai pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Sedangkan Ketua rombongan Erik Yulian Hidayat dari Kepala UPT Pengembangan Pendidikan dan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu mengaku merasa bangga berada di NTB dan Korem 162/WB serta berharap agar diberikan pencerahan. “Kami berharap agar diberikan pencerahan kepada para siswa-siswi karena mereka sebagai generasi penerus cita-cita bangsa kedepan,” tutupnya. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori saat menerima pelajar Bengkulu.
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
Hasilkan SDM Berkarakter Kembangkan Pendidikan Vokasi KEMENTERIAN Agama (Kemenag) telah mengembangkan madrasah vokasi atau madrasah keterampilan yang sensitif terhadap dunia kerja. Untuk itu upaya dan kemungkinan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lain terus digalakkan. Sebagaimana dilakukan MAN 1 Lombok Barat (Lobar). Kepala MAN 1 Lobar, Drs. Nasri Anggara, menyebut pihaknya kini tengah mengembangkan pendidikan vokasi untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk mengembangkan madrasah vokasi terus dilakukan. Kendati bergerak di bidang pendidikan keterampilan, madrasah vokasi berbeda dengan sekolah kejuruan. Dia menjelaskan, madrasah vokasi akan memaksimalkan potensi yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah. ‘’Sebagai contoh madrasah yang berada di wilayah perkebunan akan diarahkan untuk mendalami usaha jenis perkebunan,’’ ujarnya di Mataram, Kamis (15/8). Sedangkan untuk MAN 1 Lobar, keterampilan yang akan dikembangkan ialah fokus mengembangkan dunia pariwisata. Nantinya sekolah ini akan mampu melahirkan siswa yang siap bekerja sekaligus di saat yang sama memiliki akhlak. Dia optimistis program ini akan sangat membantu para siswa yang memiliki kecenderungan menonjol di bidang usaha dan industri. Kata dia, semua potensi yang dimiliki peserta didik akan difasilitasi sebagai komitmen pengembangan pendidiNasri Anggara kan. (dys) (Suara NTB/dys)
Dibutuhkan Pencermatan Khusus untuk Proses Akreditasi Sekolah Baru Mataram (Suara NTB) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/ M) Provinsi NTB sedang melakukan visitasi untuk proses akreditasi. Salah satu yang menjadi perhatian khusus BAN S/M Provinsi NTB mengenai proses akreditasi sekolah baru. Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., kepada Suara NTB, Kamis (15/8) mengatakan, saat ini memasuki visitasi tahap 2, tahap 1 sudah diumumkan hasilnya sebanyak 812 sekolah. Pada tahun 2019 ini BAN S/M Provinsi NTB akan mengakreditasi sebanyak 1.650 sekolah/ madrasah dari sumber APBN Balitbang Kemendikbud. Menurut Suyanto, tidak ada kendala yang dihadapi pada saat visitasi tahap 1. Namun, ia memperkirakan pada sesi dua tahap 2 diperlukan pencermatan khusus saat visitasi karena banyak sekolah baru. Kebijakan BAN-S/M sekolah baru harus divisitasi. Pengalaman tahun lalu, kata Suyanto, sejumlah sekolah baru hingga saat visitasi belum mengerjakan Data Isian Akreditasi (DIA). “Oleh karena itu tugas asesor dimulai dari memberikan pemahaman semua hal tentang akreditasi kepada pihak sekolah hingga membimbing pengisian instrumen 8 standar agar memperoleh hasil penilaian tingkat kelayakan,” ujar Suyanto. Sebelumnya, ia juga menyampaikan, sebenarnya total sasaran sekolah atau madrasah yang memerlukan penilaian pada tahun 2019 ini sebanyak 2.984 sekolah dan madrasah. Dengan rincian sasaran baru dan SMA sederajat yang telah habis masa akreditasi sebanyak 665. Dan reakreditasi bagi SA/MI dan SMP/MTs sebanyak 2.319. Namun kuota yang diberikan sebanyak 1.650, dengan rincian sasaran baru dan SMA sederajat yang telah habis masa akreditasi sebanyak 665. Dan reakreditasi bagi SA/MI dan SMP/MTs sebanyak 985 sekolah dan madrasah. “Tetapi patut kita syukuri karena kuota awal hanya 798, kemudian menjelang penandatanganan MoU ditambah menjadi 1.585, yang akhirnya ditambah lagi menjadi 1.650 S/M,” jelasnya. Prioritas sekolah/madrasah yang akan diakreditasi tahun 2019 adalah sekolah/madrasah yang belum diakreditasi, SMA sederajat yang telah habis masa berlaku akreditasi dan habis masa berlaku di tahun 2019, sekolah/madrasah yang telah habis masa akreditasi dua tahun atau lebih, dan sekolah/madrasah yang sudah habis masa akreditasi satu tahun. Selain itu, juga untuk sekolah/madrasah yang berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar. (ron) H. Suyanto (Suara NTB/ron)
PMP Harus Dikuatkan di Sekolah-sekolah Mataram (Suara NTB) Pendidikan di Indonesia seharusnya menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter Pancasila. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian menunjukkan kurangnya penginternalisasian nilai-nilai dan moral Pancasila. Hal ini berdampak pada munculya perilaku menyimpang pada perkembangan diri peserta didik. Demikian disampaikan Romo Prof. Franz Magnis Suseno saat menghadiri Dialog Kebangsaan, Kamis (15/8). Menurut Prof. Magnis, gejala perilaku ini tampak pada berbagai perilaku di hampir setiap satuan pendidikan maupun di masyarakat. Untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila, diperlukan perubahan, penyempurnaan, dan penataan di satuan pendidikan secara signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan manajemen sekolah yang berorientasi pada proses perencanaan visi, misi, dan tujuan pendidikan moral Pancasila
melalui segala aspek kegiatan pembelajaran di sekolah. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah perlu berupaya menguatkan nilai dan moral Pancasila pada proses pembelajaran. Penguatan tersebut ditujukan kepada stakeholder pendidikan dan peserta didik mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah. Muatan nilai dan moral Pancasila akan diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses internalisasi tersebut dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Dikatakan bahwa pendidikan
nilai moral Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai dan moral Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Mengacu pada kondisi saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila mengalami penyurutan yang sangat tajam. Banyaknya peristiwa tawuran pelajar bahkan tawuran antarwarga di masyarakat menunjukkan bahwa nilai toleransi dan persatuan dalam Pancasila mengalami
degradasi makna. Banyak perilaku dan sikap beberapa pejabat dan elite publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, pada kenyataannya banyak yang mempertontonkan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai moral Pancasila. Selain itu munculnya berbagai paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila akhirakhir ini, merupakan hal yang perlu menjadi perhatian serius. Paham tersebut yang mengatasnamakan agama adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan moral Pancasila seperti nilai toleransi, kemanusiaan, keberagaman, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan. Hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, karena Pancasila merupakan pandangan hidup Bangsa Indonesia, yang seharusnya menjadi acuan setiap warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu dilakukan penguatan nilai moral Pancasila
(Suara NTB/dys)
Franz Magnis Suseno pada satuan pendidikan bukan hanya dilaksanakan dalam pembelajaran PPKn, tetapi pada semua mata pelajaran seperti sejarah. Penguatan nilai moral Pancasila menyasar satuan pendidikan formal, keluarga dan masyarakat. (dys)
Sekolah Butuh Bantuan Pemerintah untuk Siapkan UNBK Mataram (Suara NTB) SMP di Kota Mataram masih banyak yang belum melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sekolah membutuhkan bantuan sarana dari pemerintah untuk bisa melaksanakan UNBK pada tahun 2020. Kepala SMPN 8 Mataram, H. Ishaka ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembenahan diri agar bisa mengikuti UNBK tahun mendatang. Ia berharap agar ada bantuan dari pemerintah untuk melengkapi sarana UNBK. Saat SMPN 8 Mataram juga sudah memiliki sebagian komputer dan laboratorium komputer untuk persiapan UNBK. “Lagi persiapan, mudahan ada bantuan. Sudah kita siapkan, belikan alat seperti komputer. Nanti kekurangan mudahan Dinas Pendidikan bisa bantu,” harapnya. Selain itu, SMPN 8 Mataram juga akan mempersiapkan siswa terlebih dahulu. Dengan adanya pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Ishaka meyakini siswa akan siap mengikuti UNBK. “Pengayaan akan kami laksanakan di awal semester genap, agar anak-anak tidak merasa bosan,” katanya. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menargetkan seluruh SMP di Kota Mataram melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK) pada tahun 2020 mendatang. Salah satu yang diupayakan dengan berkolaborasi dengan SMA/SMK untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang UNBK. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pihaknya akan mencoba berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan UNBK. “Kita coba UNBK tahun depan, dengan cara membeli server atau kita pinjam ke SMA/SMK. Server ini yang kita pinjam karena harganya relatif mahal,” ujarnya. Sementara itu, nantinya untuk laptop, pihak sekolah akan mengusahakan untuk mengumpulkan atau membeli. Selain itu juga nanti bekerjasama dengan siswa atau orang tua siswa untuk meminjamkan laptop mereka selama pelaksanaan UNBK. Seperti diberitakan sebelumnya, Dari total 24 SMP negeri, hanya sembilan SMP negeri yang akan melaksanakan UNBK. Selain itu, 13 SMP swasta juga akan melaksanakan UNBK. Sedangkan untuk MTs, sebanyak tiga MTs negeri mengikuti UNBK dan 21 MTs swasta akan mengikuti UNBK. Sementara itu, 15 SMP negeri di Kota Mataram akan tetap melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Dan, sebanyak 6 SMP swasta di Kota Mataram juga akan melaksanakan UNKP. (ron)
Pembangunan SLB Baru Belum Bisa Penuhi Seluruh Kebutuhan SLB Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membangun tiga Sekolah Luar Biasa (SLB) baru di sejumlah tempat pada tahun 2019 ini. Meski demikian, SLB baru itu belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan SLB di NTB. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., kepada Suara NTB, Kamis (15/8) mengatakan, akan membangun tiga unit SLB baru di Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di Selebung Mantang, Kabupaten Lombok Tengah, dan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Salah satunya pembangunan SLB di Sakra sudah mencapai 50 persen. Menurutnya, pembangunan SLB itu sudah bisa memenuhi kekurangan SLB. Namun belum sepenuhnya terpenuhi. “Bisa memenuhi kekurangan cuma masih kita butuh sekolah baru,” katanya. Jumlah SLB di NTB masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan SLB. Hanya ada 44 SLB negeri dan swasta di NTB, sementara wilayah NTB cukup luas. Di sejumlah wilayah masih belum ada SLB. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membangun tiga unit SLB baru di NTB. Saiful menekankan, dengan adanya tiga SLB baru nanti, NTB masih tetap kekurangan
(Suara NTB/dok)
H. Saiful Islam SLB. Ia menyebutkan di daerah Pringgabaya sampai dengan Sembalun, Lombok Timur masih belum ada SLB. Di Sekotong juga belum ada SLB, termasuk di Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. “Kami sudah cek lokasi, sangat tepat di sana, apalagi di Selebung ini, anak-anak di bagian Aik Bukak, kebanyakan sekolah di Praya, bagi yang mampu sekolahkan anaknya di sana, bagi yang tidak mampu tidak sekolah, maka kita bangunkan di sana melalui APBD,” ujar Saiful. Di NTB sendiri jumlah SLB negeri dan swasta sebanyak 44 SLB. Dengan rincian 28 SLB swasta dan 16 SLB negeri. “Kita butuh tambahan SLB lagi, mudahan tahun depan ada lagi anggaran untuk pembangunan SLB baru,” harap Saiful. (ron)
(Suara NTB/ist)
ANGKAT SAMPAH - Siswa-siswi MAN 1 Lotim memungut sampah dalam pawai alegoris serangkaian menyambut HUT Kemerdekaan di Selong.
MAN 1 Lotim Kampanyekan Gerakan Sastik Selong (Suara NTB) Ada pemandangan berbeda dalam pawai alegoris memperingati 17 Agustus di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tahun ini. Biasanya, penonton melihat siswa siswi berbaris menggunakan beragam busana adat, profesi, dan lainnya. Namun, kali ini ada kontingen yang mencuri perhatian dengan penampilannya. Adalah di barisan siswa MAN 1 Lotim, tampak para siswa Kelas X MIA 3 menggunakan seragam ala pemulung dengan wajah dicat putih semua. Sambil membawa karung, mereka memunguti sampah plastik di sepanjang jalan yang dilalui. Ternyata, ini adalah kegiatan perdana mereka mengkampanyekan Gerakan Sastik (Siswa Anti Plastik). “Ini pertama kali kami pawai, tapi mungutin sampah, seru dan edukatif, kami sebelumnya enggan untuk memungut sampah. Namun hari ini kami semua belajar untuk lebih peduli lingkungan,” ungkap Tegar dan Anggi, siswa MAN 1 Lotim di sela-sela memungut sampah, Kamis (15/8). Menurutnya apa yang dilakukan pihak sekolah sangat tepat dalam memberikan pendidikan bagi siswa, sehingga bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Sementara Wali Kelas X MIA 3, Jien Raharja, menjelaskan, gagasan ini awalnya muncul sebagai alternatif agar siswa bisa berkreasi dan menampilkan konsep yang lebih variatif dalam pawai. Namun, ternyata bisa diaplikasikan sebagai sebuah gerakan positif. Terlebih dalam pawai seperti ini, potensi sampah plastik sangat besar, karena pesertanya mencapai ribuan.
“Saya sampaikan ke siswa, bayangkan jika semua peserta minum air mineral saja, sudah berapa banyak sampah plastik terkumpul. Belum lagi yang makan permen, bungkus cilok, kue, dan lain-lain. Siswa sepakat, dan mereka antusias menjadi ‘relawan sampah plastik’ dalam pawai ini,” ungkap Itho – sapaan akrab vokalis The Datu ini. Jien menambahkan, ide Sastik ini sebagai permulaan dan berharap tidak berhenti di pawai ini saja. Apalagi potensi sampah plastik banyak di sekolah-sekolah, termasuk di MAN 1 Lotim. Untuk itu, ujarnya, siswa berkomitmen untuk meneruskan gerakan ini. ‘’Ke depan, akan ada program KARSAKU, yakni Tukar Sampah Dengan Buku, konsepnya sudah ada, dan kami akan bekerjasama dengan Bank Sampah di desa-desa. Semoga bisa terwujud,” harapnya. Di sisi lain, Kepala MAN 1 Lotim M.Nurul Wathoni, menilai gerakan ini patut diapresiasi. Terlebih, Pemprov NTB tengah menggalakkan program Zero Waste, di mana salah satu tujuannya mengurangi sampah plastik. “Ini adalah gerakan yang sederhana, dan bisa diterapkan di mana saja. Kami mengapresiasi dan akan mendukung kepedulian siswa, sekaligus sebagai wujud dukungan kami terhadap program pemerintah NTB dalam menjaga kebersihan lingkungan, semoga bisa diadopsi oleh siswa-siswa lain,” harapnya. Usai pawai, mereka membawa kumpulan sampah ke depan sekolah dan diangkut oleh petugas sampah dari instansi yang menangani masalah sampah di Lotim. (r)
Halaman 11
Jumat, 16 Agustus 2019
Program Dispora Galakkan Ayo Bergerak, Ribuan Peserta Ikut Senam Massal dan Jalan Sehat
Wabup Lobar, Hj. Sumiatun dan Ketua TP PKK Lobar, Hj. Khairatun Fauzan Khalid saat mengikuti senam massal dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-74, Kamis (15/8). Ma’ad Adnan Giri Menang (Suara NTB) Ribuan warga Lombok Barat (Lobar) memadati Lapangan Kantor Bupati Lobar sejak pukul 07.00 WITA, Kamis (15/8). Warga mengikuti senam massal dan jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Selain warga sekitar, hadir pula Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, ASN Kabupaten Lobar, mahasiswa, dan para pelajar. Kegiatan senam massal dan gerak jalan sehat ini juga menjadi salah satu program Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mendukung “Ayo Bergerak” yang digalakkan oleh Kemenpora. Disamping itu, kegiatan ini merupakan upaya dispora dalam memasyarakatkan olahraga. Untuk jalan sehat kali ini mengambil rute di depan Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar menuju ke arah Bundaran Giri Menang Square kemudian belok kiri menuju ke arah Gerung dan finish di komplek perkantoran Pemkab Lobar. Selain senam dan jalan sehat, kegiatan juga dirangkai dengan donor darah yang diawali pemeriksaan kesehatan dan juga bazaar yang diinisiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar. Wabup Lobar, Hj. Sumiatun yang diwawancarai, mengapresiasi kegiatan ini. “Kegiatan ini salah satu rangkaian perayaan HUT RI ke 74 yang diadakan oleh Pemda Lobar,” jelas dia. Plt. Kepala Dispora Lobar, Ma’ad Adnan mengatakan, peser-
Wabup Lobar, Hj. Sumiatun dan Ketua TP PKK, Hj. Khairatun Fauzan Khalid didampingi Asisten II Setda Lobar saat melepas peserta jalan sehat.
Putu-Dhita
akan Tampil di SEA Games 2019 Mataram (Suara NTB) Tim voli pasir putri NTB, Putu Dini Jasita dan Dhita Juliana akan mewakili Indonesia di SEA Games Manila, Filipina, November 2019. Pasangan unggulan Indonesia ini mengincar prestasi tertinggi agar dapat membuka peluang tampil di Olimpiade 2020. “Di SEA Games nanti kita akan berusaha tampil maksimal, mudahmudahan bisa meraih medali emas,” ucap Putu Dini Jasita Utami yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (14/8). Putu Dini mengatakan peluang mereka meraih medali emas di SEA Games 2019 cukup terbuka lebar. Pasalnya di Kejuaraan Asia Tenggara di Palembang tahun 2017 mereka berhasil tampil sebagai juara setelah mengalahkan Thailand di final. Meski sempat unggul di Kejuaraan voli pasir level Asia Tenggara tahun 2017, namun Putu bersama pasangannya Dhita tak berani sesumbar. Pasalnya Thailand masih menjadi musuh yang tangguh bagi pasangan peraih medali emas Pekan Olahraga Nasional (PON) di
(Suara NTB/ist)
Putu Dini Jasita dan Dhita Juliana Riau 2012 ini. Sebab setiap kali bertemu tim Thailand Putu-Dhita selalu mendapatkan perlawanan yang sangat ketat. “Kita (tim Indonesia) dengan Thailand hampir sama kuat. Kita kadang kalah melawan Thailand, dan kita juga sering menang dikompetisi yang berbeda,” jelasnya. Meski Thailand dianggap lawan yang sangat kuat, namun Putu/Dhita tetap waspada dengan lawanlawan lainnya. Karena bagaimanapun semua tim yang bertanding di event itu memiliki persiapan
dan ambisi yang sama untuk menjadi yang terbaik. Namun demikian Putu/Dhita akan tetap berusaha tampil maksimal, sebab mereka Dhitargetkan meraih prestasi tertinggi di SEA Games guna membuka peluang meraih tiket Olimpiade Tokyo 2020. “Kita harus Juarai Kejuaraan level Asia dulu baru bisa berbicara Olimpiade,” terang Putu yang baru saja menyumbangkan medali perak di Kejuaraan Voli Pasir Asia Pasifik AVC Tour Cina Taipe, Minggu, 11 Agustus 2019. (fan)
Ribuan peserta jalan sehat. ta yang ikut pada gerak jalan sehat dan senam massal yang ini hampir 3 ribu orang. Terdiri dari para pelajar SD, SMP, ASN dan umum dengan rute yang dilalui sepanjang 6 kilometer. “Tujuan kegiatan ini salah satunya memeriahkan HUT RI, dan kita melaksanakan program Kemenpora yang menggalakkan ayo
bergerak. Bergerak lah sama siapa, kapan saja dan dimana saja,” jelas dia. Menurut dia kalau masyakarat sehat, barulah bisa Indonesia unggul dan maju. Sejauh ini aktivitas jalan kaki di Indonesia masih rendah. Kegiatan ini juga dalam rangka pembudayaan olahraga. (her/*)
(Suara NTB/fan)
GIRING BOLA - Pemain tim Polda NTB menggiring bola ke gawang lawannya, tim Rumah Sakit Mataram (RSM) di pertandingan final perebutan juara tiga Futsal antar instansi di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (15/8). Dalam pertandingan itu, tim Polda NTB meraih juara tiga setelah unggul 4-3 atas RSM.
Tim Dikbud dan LHK Bentrok di Final Mataram (Suara NTB) Tim futsal Dikbud NTB dan LHK NTB akhirnya ketemu di babak final setelah unggul dalam pertandingan Futsal Antar-instansi yang digelar Dispora NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, 13-16 Agustus 2019. Tim futsal Dikbud NTB mengantongi tiket final setelah mengalahkan tim Polda NTB 6-3 di babak semifinal yang berlangsung di arena yang sama, Kamis (15/8). Kemenangan enam gol tim Dikbud NTB dicatat oleh Arsani empat gol dan Lalu Suanda dan Yudistira masing-masing satu gol. Sementara tim Polda hanya dapat memperkecil kekalahan tiga gol lewat Tresna, Risky dan Agus masing-masing satu gol. Sementara itu tim LHK NTB unggul atas RSM NTB 4-3 lewat drama
adu penalti di babak penyisihan. Pertandingan LHK dan RSM dibabak pertama hingga babak kedua berakhir berlangsung ketat. Mereka samasama memasukan satu gol di pertandingan normal. Satu gol LHK dicetak oleh Usman, sementara satu gol dari RSM dicetak oleh Franstiawan. Hasil imbang itu mengharuskan kedua tim untuk beradu penalti. Dari hasil penalti itulah tim LHK unggul dengan skor akhir 4-3 untuk kemenangan tim LHK. Sukses memenangkan babak semifinal Dikbud dan LHK akan bertemu di babak final yang akan di gelar, Gelandang Pemuda Mataram, Jumat (17/8) hari ini. Sedangkan pertandingan perebutan juara tiga sudah berakhir kemarin. Dimana tim Polda NTB berhasil keluar sebagai juara tiga setelah
mengalahkan tim RSM NTB 4-3. Ketua Panitia Pertandingan, Anang Zulkarnain kepada Suara NTB memgatakan pertandingan final akan dilanjutkan, Jumat (16/8) hati ini. Dimana tim Dikbud NTB melawan tim LHK NTB. “Pertandingan final akan dilanjutkan besok pagi. Mereka akan memperebutkan gelar juara satu, sedangkan juara tiga diraih oleh Polda NTB,” jelas Anang yang sehari-harinya menjabat Kabid Olahraga Dispora NTB. Sebagaimana diketahui pertandingan futsal dalam rangka memeriahkan HUT RI ini melibatkan 32 tim dari sejumlah instansi dan lembaga yang ada di lingkup Pemprov NTB. Turnamen futsal ini memperebutkan piala tetap Gubernur NTB dan uang pembinaan. (fan)
KKI NTB Tuan Rumah Gashuku Zona Tiga Mataram (Suar NTB) Pengprov KKI NTB dipercaya
menjadi tuan rumah penyelenggaraan Gashuku (ujian kenaikan tingkat) Zona Tiga yang berlangsung di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, 24-25 Agustus 2019. Ujian kenaikan Dan satu hingga Dan dua itu akan melibatkan 100 peserta dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan NTB. Ketua Panitia Gashuku Zona Tiga, AKP I Wayan Redana yang ditemui Suara NTB di Kantor Dispora NTB, Kamis (15/8) kemarin mengatakan penujukan NTB menjadi tuan rumah ujian kenaikan tingkat mulai Dan satu hingga Dan dua itu tidak gampang. Pasalnya tuan rumah ujian Gashuku Zona Tiga ditentukan langsung oleh Pengurus Pusat (PP) KKI lewat Rakernas. NTB sendiri ditunjuk sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan
ujian kenaikan tingkat Dan satu hingga Dan dua karena telah sukses melaksanakan Gashuku Zona tiga tahun lalu. “Gashuku Zona tiga tahun ini merupakan ketiga kali diselenggarakan di NTB,” ucapnya. Penyelenggaraan Gashuku nantinya akan dihadiri langsung oleh Dewan Guru KKI Pusat, Sensei Imam Bukhori. Dewan Guru tersebut akan menguji kemampuan para karateka mulai Kyu satu hingga Dan satu yang berasal dari provinsi Bali, NTT dan NTB. Redana memastikan Gashuku Zona tiga di NTB akan melibatkan peserta mulai Kyu satu hingah Dan satu. Mereka akan mengikuti ujian kenaikan tingkat ke Dan yang lebih tinggi. “Peserta yang ikut ujian Dan satu minimal sudah latihan Kyu satu selama dua tahun. Selanjutnya peserta Dan satu minimal sudah latihan selama dua tahun,” jelasnya seraya menambahkan bahwa usia peserta yang ikut ujian Dan minimal berusia 13 tahun. Selanjutnya, tujuan Gashuku tersebut untuk mencetak para pelatih yang akan menyebarkan ilmu beladiri KKI ke seluruh penjuru negeri. Sehingga ke depan akan lahir atlet-atlet karate yang mampu berprestasi di kancah nasional hingga internasional. (fan)
SUARA NTB
Jumat, 16 Agustus 2019
Halaman 12
Agen Perjalanan Mulai Tersenyum Mataram (Suara NTB) – Mengikuti masa high season tren liburan di bulan Agustus 2019, para pelaku wisata seperti agen perjalanan di NTB mulai bisa tersenyum. Pasalnya setelah sempat mengalami penurunan kunjungan wisatawan mencapai 70% pascagempa, kenaikan tingkat kunjungan mulai naik signifikan. Ketua Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa paket wisata yang dibuat agen perjalanan mulai banyak dipesan wisatawan. “Peningkatannya ada, sudah mulai hidup bus dan transportasi,” ujarnya kemarin di Mataram. Peningkatan itu mencapai 60%. Naiknya angka kunjungan disebut Dewantoro didominasi oleh wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk wisatawan lokal masih belum menunjukkan peningkatan kunjungan yang signifikan pascagempa. “Yang paling berasa itu (wisatawan) lokal. Setelah gempa, mereka kena tiket mahal dan bagasi berbayar,” ujar Dewantoro. Diakuinya kenaikan tingkat kunjungan telah terlihat sejak Maret lalu. Namun karena NTB kembali dilanda gempa beberapa kali, tingkat kunjungan tersebut sempat kembali menurun. Selain itu, Dewan-
toro mengakui bahwa jika membandingkan tingkat kunjungan pada musim berlibur kali ini dengan masa sebelum gempa, maka persentasinya memang masih sangat jauh. “Dibandingkan dengan 2017 itu kita masih turun. Tapi kenaikannya (musim ini) besarlah dibandingkan dengan (awal) pascagempa,” ujarnya. Disebut Dewantoro, ada dua destinasi wisata yang menjadi primadona dalam penjualan paket perjalanan wisata. Yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok tengah dan kawasan Tiga Gili di Lombok Utara. KEK Mandalika dan Tiga Gili disebut punya daya tarik lebih untuk ditawarkan kepada wisatawan, khususnya mancanegara. “Itu sudah pasti paling gampang jualannya,” ujar Dewantoro. Walaupun begitu, paket-paket lainnya yang mengakomodir seluruh kawasan wisata di NTB juga terus ditawarkan kepada para wisatawan tersebut. Satu yang menjadi atensi bagi para pelaku agen perjalanan, yaitu rendahnya angka kun-
jungan wisatawan domestik. Diterangkan Dewantoro sebelum tejadi gempa, angka kunjungan wisatawan didominasi 60% oleh wisatawan domestik. Namun pascagempa persentase itu berbalik didominasi oleh wisatawan mancanegara. Dicontohkan Dewantoro seperti wisatawan asal Jakarta dan Surabaya yang sebelumnya sering berkunjung dan memberikan dampak positif bagi majunya pariwisata di NTB. Untuk itu, seluruh stakeholder terkait diharapkan mampu mengemas potensi wisata dengan baik agar
wisatawan domestik bisa menikmati paket liburan tanpa mempermasalahkan lagi mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi moda utama transportasi mereka. (bay)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 16 Agustus 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
Selektif Pilih Investor PEMPROV NTB sedang giat-giatnya mendorong investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di NTB. Bahkan, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dengan sukarela menemani calon investor untuk turun ke lapangan, terutama lokasi yang menjadi jualan daerah pada investor. Terakhir gubernur mendampingi salah satu pengusaha meninjau Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek Kediri Lombok Barat. NTB sebagai salah satu daerah di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk berinvestasi. Sebut saja di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan bidang lainnya yang cukup menjanjikan. Melihat potensi besar yang dimiliki NTB ini, tentu saja banyak investor yang sudah datang dan menyatakan untuk berinvestasi. Bahkan, ada di antara investor tersebut sudah melakukan groundbreaking dengan melibatkan pejabat tertinggi di daerah ini. Keberanian investor mengundang pejabat daerah hingga pusat melakukan groundbreaking tentu merupakan bentuk ‘’keseriusan’’ investor tersebut untuk berinvestasi. Termasuk membuat masterplan untuk pengembangan investasi, sehingga mampu mengubah daerah yang menjadi lokasi investasi sebagai daerah baru dan idola baru. Namun, apa yang terjadi? Setelah melakukan groundbreaking, investor tersebut menghilang tanpa kabar. Rencana pengembangan kawasan yang sudah dipresentasikan dengan sangat meyakinkan ditambah groundbreaking akhirnya hilang tanpa bekas. Inilah salah satu contoh investor yang tidak serius untuk berinvestasi. Belum lagi, investor-investor lain yang sudah menguasai lahan justru mengagunkan sertifikat lahan tersebut untuk berinvestasi di daerah lain. Akibatnya, lahan-lahan yang semestinya dikembangkan dan dibangun justru menjadi lahan telantar, sehingga merugikan masyarakat dan daerah. Investor yang tidak serius atau yang menjadi makelar (broker) inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang diharapkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., agar tidak ada investor abal-abal di NTB. Paling tidak investor yang serius menanamkan investasi adalah investor yang memiliki rekam jejak yang baik alias bukan broker atau spekulan. Di sinilah menjadi tugas berat dari pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah investasi dan masalah seleksi untuk mengerjakan proyek milik pemerintah lebih selektif lagi. Rekam jejak investor atau rekanan bisa dilihat secara langsung ke alamat perusahaan bersangkutan. Jangan sampai pengalaman yang sebelumnya terjadi terulang kembali hanya keteledoran aparatur yang tidak ketat dalam menyeleksi calon investor yang masuk. Bayangkan, seperti data yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, dari 48 perusahaan yang didatangi lokasi izin investasinya, diketahui 28 perusahaan yang tidak tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Di mana, nilai investasi yang berpotensi gagal dari yang direncanakan mencapai Rp2.057.521.700.000 (kurs Rp13.500 per dolar Amerika). Kemudian pada 18 Juni 2019, dari 25 perusahaan yang didatangi, 14 perusahaan berpotensi batal investasinya mencapai Rp421.640.380.000 (Rp13.500 per dolar Amerika). Itu artinya, kalau pemerintah tidak betul-betul selektif memilih investor, maka investor yang menelantarkan lahan yang dikuasainya sangat besar terjadi lagi. Pada bagian lain, kita juga mengapresiasi kebijakan yang dilakukan tim independen yang dibentuk Pemprov NTB untuk menjaring investor yang akan mengelola aset daerah di Gili Tangkong Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar). Dari 15 calon investor yang mendaftar, sekarang sudah mengerucut menjadi enam investor. Setelah itu Tim Independen akan mencari investor yang benar-benar bonafide. Hal ini untuk mencegah investasi abal-abal yang dikhawatirkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan cara seperti ini, pemerintah pasti akan mendapatkan calon investor yang betulbetul serius dan segera merealisasikan investasinya. Jangan sampai, hanya gara-gara tidak selektif dalam memilih investor, pemerintah kecolongan dan lahan yang ada diagunkan oleh spekulan berkedok investor. Ini yang harus dihindari. Untuk itu dalam menggarap potensi besar yang dimiliki NTB, maka pemerintah harus selektif dalam memilih investor agar tidak terjebak dalam permainan para spekulan. (*)
RADIO
OPINI
Halaman 14
Mengintegrasikan Tata Kelola Pendidikan EGAMANGAN Menteri Keuangan, Sri Mulyani terhadap belum memuaskannya hasil/kualitas pendidikan dengan 20% APBN, memang sangat lumrah dan wajar. Ia menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun 20% alokasi APBN, kualitas pendidikan kita, masih belum memuaskan, bahkan kita kalah oleh Vietnam. Ia juga menyebutkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan, mulai PAUD, SD, SMP dan SMA, murni ditangani oleh pemerintah daerah, dari level kabupaten-kota hingga pemerintah provinsi, belum tersinkronisasi dengan baik untuk mencapai kualitas pendidikan yang seragam/sama. (diolah dari berbagai sumber) Desentralisasi Pendidikan Tata kelola pendidikan yang semula berpusat di pemerintah pusat prareformasi, dirasakan oleh sebagian kalangan menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan pendidikan daerah. Maka melalui otonomi daerah yang diberlakuakan melalui UU nomor 23 tahun 1999, menjadi harapan akan membaiknya kualitas pendidikan di daerah sehingga mampu bersaing dengan pendidikan di kota. Semangat otonomi daerah, khususnya bidang pendidikan, seharusnya menjadi angin segar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah melalui pendidikan. Pada perkembangannya sejak diberlakukan, otonomi daerah dalam mengelola pendidikan ternyata belum juga sesuai dengan harapan. Ketimpangan kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain di nusantara ini, ternyata masih juga ada. Bahkan ketimpangan itu terkesan makin jauh dan melebar. Dalam hasil risetnya pada tahun 2018, SMERU Reseach Institute menemukan bahwa banyak kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan dalam meningkatkan nilai siswa yang tidak efektif. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah tersebut seringkali belum sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Anisah H. Zulfa dkk. 2019). Artinya bahwa, ada ketidak-sinkron-an antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diambil dalam menyelesaikan masalah pendidikan nasional. Melihat hal ini, bisa jadi bahwa masih tidak meratanya kualitas pendidikan kita antara satu daerah di nusantara ini, disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. APBD untuk Pendidikan Amanat undang-undang untuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), memang telah dijalankan oleh pemerintah pusat. 20% APBN untuk pendidikan telah disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Aga-
Oleh: Lalu Mungguh (Guru SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat) ma, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi pendidikan dasar dan menengah, kemudian mentransfer sebagian besar anggaran tersebut ke daerah, selain yang dikelola sendiri oleh kementerian. Daerah sendiri, belum banyak yang mengalokasikan 20% APBDnya untuk pendidikan. Berdasarkan pernyataan Menteri Pendikan Kebudayaan Muhadjir Efendi, baru 7 pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan-nya lebih dari 20%. Anggaran tersebut murni berasal anggaran daerah, bukan anggaran transfer pemerintah pusat. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bangli. Kita bisa membandingkan dengan jumlah pemerintah daerah (provinsi-kab/kota) yang ada. Alangkah masih minimnya. Konsultasi, Koordinasi, Intervensi Permasalahan pendidikan secara nasional, merupakan akumulasi permasalahan-permasalahan pendidikan di daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut bahkan menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Sarana prasarana pendidikan, tenaga kependidikan, kurikulum, sampai tata kelola pendidikan yang masih belum menyatu. Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat-nasional. Komunikasi dalam bentuk konsultasi pemerintah daerah ke pemerintah pusat menjadi mutlak diperlukan. Adapun pemerintah pusat, harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan semua program-program pendidikan yang direncanakannya. Dua arus garis tata kelola pendidikan, sebenarnya menjadi merupakan bagian dari sistem tata kelola pendidikan yang sangat ideal dalam pemerintahan otonomi daerah. Kedua arus sistem tata kelola pendidikan ini, sangat diyakini sangat sering dilakukan. Namun, sangat diyakini pula, bahwa masih sering dan banyak arus kedua garis ini terputus di tengah jalan. Terputus karena berbagai sebab dan alasan, terutama sebab di daerah. Garis konsultasi dan koordinasi tata kelola pendidikan, juga sering menafikan peran pemerintah di atasnya. Pemerintah kabupaten/kota, sering melompati pemerintah provinsi untuk langsung konsultasi ke pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, garis koordinasi pemerintah provinsi, tak mampu bicara banyak pada pemerintah kabupaten/kota. Keadaan seperti ini, membuat semua kebijakan dan program pemerintah pusat sering mandeg pada satu tempat, atau tidak sampai pada tujuan yang diinginkan. Pemerintah pusat, juga dirasakan
tidak memiliki ‘taring’ yang kuat dalam mengimplementasikan program-programnya karena terbentur oleh aturan dan undang-undang, terutama undang-undang otonomi daerah. Undang-undang yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan keadaan dan juga kewnangannya. Hal inilah yang seringkali menyebabkan, sinkronisasi tata kelola pendidikan daerah dan pemerintah pusat menjadi terputus. Melihat keadaan ini, pemerintah pusat pun mulai mengambil langkah dan strategi tata kelola pendidikan. Tata kelola yang terintegrasi dan menyatu-padu. Tata kelola pendidikan yang ‘mengintervensi-memaksa’ pemerintah daerah untuk menyingkronkan program-program, rencana-rencana, tata kelola pendidikannya dengan programprogram, rencana-rencana, tata kelola pendidikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan. Sistem Dapodik, bisa menjadi contoh bentuk ‘pemaksaan’ pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan. Sistem ini mengatur sekolah (siswa-tenaga kependidikan) yang dikelola pemerintah daerah agar memiliki satu basis data yang akurat. Data yang akurat dan integrasi, merupakan langkah awal dalam menyusun segala perencanaan dan program pendidikan. Sistem Terintegrasi Melihat banyaknya permasalahan pendidikan nasional kita, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus mulai memikirkan satu sistem yang terintegrasi. Sistem terintegrasi yang menjadi landasan-dasar dalam mengambil semua bentuk kibajakan secara bersama. Sistem yang men-sinkronkan kebijakan/program pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Sistem yang satu padu, sebagaimana satunya visi misi pendidikan nasional kita. Sistem terintegrasi ini juga, diharapkan menjadi sistem tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Berkesinambungan mulai dari pendidikan di tingkat dasar, sampai pendidikan di tingkat tinggi (universitas). Dengan sistem terintegrasi, akan memudahkan tata kelola pendidikan kita yang majemuk-beragam ini. Dengan sistem yang terintegrasi ini, adalah bentuk lain dari proses konsultasi dan koordinasi dari pemerintah daerah (kabupaten-Kota/provinsi ) dengan pemerintah pusat (kementerian), atau sebaliknya, dari pemerintah pusat (kementerian), kepada pemerintah daerah (kabupaten-kota/ provinsi). Sehingga, diharapkan bahwa tidak ada lagi dirasakan ketidaksinkronan tata kelola pendidikan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tidak ‘jalan’ sendiri-sendiri. Penyusunan kalender pendidikan yang berbeda-beda antar satu daerah
RADIO
kabupaten/kota dalam satu provinsi, adalah salah satu contoh tata kelola pendidikan yang kurang terintegrasi. Masing-masing daerah memiliki kalender pendidikan tersendiri. Perbedaan kebijakan yang terlihat dalam penyusunan kalender pendidikan ini bahkan sangat mencolok. Perbedaan penentuan awal masuk tahun pelajaran, ujian semester, hari libur, dan sebagainya, secara tidak langsung memengaruhi iklim belajar di satu daerah. Satu pemerintah kabupaten/kota yang meliburkan sekolah sesuai kelander pendidikannya, sedang satu pemerintah kabupaten/kota lainnya tetap masuk, menggambarkan bahwa sistem tata kelola pendidikan kita terasa ‘timpang’ dan jalan sendiri-sendiri. Terlebih bernaung di satu provinsi yang sama. Setidaknya, pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah atas, menjadi induk bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun dan menentukan arah kebijakan pendidikan di daerah. Selain itu, di level even/kegiatan nasional, yang dilihat adalah utusan sebuah provinsi, bukan lagi utusan kabupaten. Permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada, akan terus menjadi permasalahan yang ‘abadi’, apabila pihak-pihak terkait, terutama pemerintah (daerah-pusat) belum mau bersinergi untuk menanggulanginya. Sinergitas yang padu adalah langkah awal mencapai tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sudah sewajarnya memiliki satu sistem baku. Sistem yang ‘memaksa’ tata kelola pendidikan menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang berkualitas.
POJOK Tim Independen jaring investor Gili Tangkong Waspadai investor abal-abal
*** Sungai di Mataram tercemar bakteri Kasus lama belum ada solusi
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 16 Agustus 2019
Halaman 15
Warung Kecil Dibantu Permodalan, Diajak Melek Teknologi Mataram (Suara NTB) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk., (selaku pengelola jaringan Alfamart) membantu usaha mikro masyarakat melalui bantuan permodalan. Kucuran modal ini disupport oleh Toko Modal (PT Toko Modal Mitra Usaha) bekerja sama dengan pemilik warung kecil yang sudah menjadi mitra Alfa Mikro, program pemberdayaan warung milik Alfamart. Program ini juga sekaligus mengajak pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk memanfaatkan teknologi digital. Caranya dengan unduh di Play Store sehingga para pemilik warung mendapatkan kemudahan untuk memesan barang yang diinginkan. “Aplikasi Alfa Mikro sederhana dan sudah sangat mempermudah pemilik warung yang jadi member kami. Kini semakin dipermudah dengan support pinjaman modal dari Toko Modal. Pesan dulu semua barangnya, bayar belakangan,” tutur Tri Hartoyo selaku Store Sales Point (SSP) Senior Manager Alfamart di sela-sela pelatihan manajemen ritel bagi pedagang eceran UMKM dari wilayah Mataram sekitarnya di ruang training Kantor Cabang Alfamart Lombok, Rabu (14/8). Mengusung tagline “Sahabat Usaha Mikro untuk Rakyat”, Alfa Mikro dan
Toko Modal memastikan banyak keuntungan bagi pemilik warung yang bergabung menjadi mitra. “Artinya, ada jeda waktu untuk memutarkan barang dagangan. Sangat cocok untuk membantu usaha mereka,” ucap Tri menambahkan. Syarat bagi pemilik warung yang ingin bergabung menjadi member sangat mudah. Keuntungannya, memesan barang mudah dan cepat, pendanaan eksklusif dengan biaya terjangkau dan pembayaran tagihan mudah di toko Alfamart. Dia mengatakan, dalam sesi pelatihan manajemen ritel tersebut, peserta umumnya adalah pedagang eceran. Mereka mendapatkan pengetahuan materi terkait teknik menata barang, pengetahuan produk, cash flow, hingga melayani konsumen. Deputy Branch Manager Alfamart Lombok Dikdik Dirgantara mengatakan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala di berbagai wilayah guna mendukung program meningkatkan keberlangsungan UMKM supaya terus tumbuh dan berkembang. Ia menambahkan, pelatihan yang melibatkan para pedagang warung ini digelar secara rutin setiap tahun dan di setiap wilayah yang memiliki jaringan toko. “Tujuannya, mengajak para pelaku UMKM khususnya yang juga memili-
Dari Hal. 1
BANTUAN - Pemilik warung di wilayah Mataram sekitarnya diberikan bantuan modal berupa barang bekerja sama dengan pihak ketiga bernama Toko Modal. ki bisnis ritel untuk memahami manajemen ritel modern. Pelaku UMKM sudah saatnya tumbuh berdampingan. Keduanya harus bersinergi. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan, yakni menjadi jaringan distribusi ritel yang berorientasi pada pemberdayaan pedagang kecil. Pelaku UMKM perlu dibekali dengan ilmu manajemen agar memiliki daya saing. Terutama pelatihan hari ini lebih lengkap dari biasanya, karena kami menambahkan materi
bisnis online di dalamnya “ ucapnya. Sementara itu Herald Putra selaku Direktur Toko Modal mengatakan, pihaknya memberikan kemudahan kepada pemilik warung yang sudah jadi member binaan Alfamart untuk berbelanja dengan sistem pembayaran menggunakan jenjang waktu yaitu selama tujuh hari. “Para pemilik warung mendapatkan pinjaman berupa barang yang bisa dijual terlebih dahulu dan setelah laku baru dibayar,” ucapnya. (r)
Pascapemilu, Polarisasi Umat Harus Diakhiri
SPAM Regional untuk Pastikan Seluruh Masyarakat Pulau Lombok Terlayani Air Bersih
Praya (Suara NTB) Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang baru lalu, diakui Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Nadjamuddin Ramly, telah membuat umat Muslim terpolarisasi ke dalam beberapa kelompok. Bahkan tidak jarang menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Namun kini, dengan telah usainya gelaran pemilu, polarisasi umat tersebut diharapkan bisa berakhir. “Kita di MUI memang membaca gejala polarisasi umat selama gelaran pemilu yang lalu. Dan, memang agak sulit untuk mencegah hal itu terjadi,” ujar Nadjamuddin, kepada wartawan usai rapat persiapan Rakernas MUI di kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng), Kamis (15/8). Polarisasi umat terjadi karena memang di tengah umat Muslim memiliki pandangan dan pilihan politik yang berbeda. Terutama soal pilihan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu yang membuat polarisasi ditengah umat semakin kencang. “Terutama di dunia maya, polarisiasi umat ini begitu terlihat,” sebutnya. Aksi saling hujat, saling caci dan maki terjadi dunia maya, khususnya melalui media sosial. Dan, ironisnya itu berimbas pada kehidupan sehari-hari. Ironisnya lagi, setelah gelaran pemilu usai polarisasi umat masih terlihat, sehingga MUI sebagai induk organisasi Islam di Indonesia tentunya sangat berharap polarisasi tersebut bisa segera berakhir. Salah satu cara yang paling efektif untuk bisa mengakhir atau paling tidak meminimalisir polarisasi yang ada ialah para elite politik di negara ini harus segera melakukan rembuk nasional guna menyatukan kembali perbedaan pandangan dan pilihan politik yang ada. Karena kalau elite politik masih terpecah, maka sulit untuk bisa mengakhiri polarisasi di tengah umat, khususnya umat Muslim. Tidak kalah penting kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan umat seagama harus semakin diperkuat. MUI dalam hal ini juga akan turun berperan aktif menjaga dan mengawal kerukunan dan toleransi tersebut. Walaupun diakui, dengan hiruk pikuk pemilu yang baru lalu memperkuat kembali kerukanan dan toleransi di tengah masyarakat bukanlah perkara mudah. “Soal kerukunan antara umat beragama serta umat seagama memang harus di-recovery pasca pemilu. Dan, MUI berkomitmen untuk terus mendukung upaya recovery tersebut,” tandasnya. karena bagaimanapun juga, kerukunan antara umat dan sesama umat beragama merupakan modal utama bagi pembangunan di negara ini. Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang, jika masyarakat tidak rukun. “Sebagai negara dengan multi agama, kerukunan harus dijaga dan dipelihara. Karena itulah modal utama membangun negara ini,” ujar Nadjamuddin. (kir)
Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan keberadaan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional untuk memastikan seluruh masyarakat yang ada di Pulau Lombok terlayani kebutuhan air bersihnya. Proyek SPAM Regional Pulau Lombok yang sedang diusulkan pembangunannya dengan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini tujuannya agar potensi air baku yang ada dapat dikelola. “Supaya air ini teratur dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan, didistribusikan dengan baik,” kata Azhar dikonfirmasi Kamis (15/8). Ia menjelaskan nantinya SPAM Regional akan menjual air baku ke PDAM, KEK Mandalika, Bandar Kayangan dan lainnya. Namun hajat Pemda, agar semua masyarakat di NTB terlayani jaringan air bersih. Kepada masyarakat kurang mampu di daerah-daerah kekeringan yang ada di Pulau Lombok nantinya akan dibantu. Sehingga keberadaan SPAM Regional ini bukan membebani
Siap Perpanjang Masa Transisi Dari Hal. 1 progres pembangunan rumah dalam masa transisi itu terbilang baik. Walaupun begitu, Pemprov selaku pemegang kebijakan mempertimbangkan perpanjangan masa transisi seandainya sampai batas waktu yang ditentukan masih banyak pengerjaan rumah yang belum selesai. “Rehab-rekon bagus prosesnya. Kita lihat kalau sampai waktunya memang harus ada perpanjangan lagi, ya kita perpanjang,” ujar Rohmi kepada Suara NTB di Mataram. Disebutnya, perpanjangan masa transisi itu kemungkinan besar terjadi. ‘’Kita lihat. Tapi kalau memang belum selesai (maka) diperpanjang,’’ sambungnya. Sampai saat ini rumah yang telah selesai dibangun adalah 60.747 unit, dengan rincian rumah rusak berat 15.283 unit, rumah rusak sedang 10.620 unit, dan rumah rusak ringan 34.844 unit. Progres itu didapat dengan mengerahkan 1.700 orang fasilitator sipil yang dibantu oleh 1.000 orang fasilitator TNI, 1.000 orang tenaga bantuan Satuan Zeni TNI, dan 700 orang fasilitator Polri. Untuk mempercepat proses rehab-rekon Pemprov NTB telah mengerahkan Pemda masing-masing kabupaten/kota terdampak untuk menerapkan sistem zonasi RTG. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu penyerapan Dana
Siap Pakai (DSP) yang sudah diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan rumah korban gempa. Beberapa waktu lalu Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos juga menerangkan bahwa pihaknya bersama-sama dengan stakeholder terkait memang memiliki kesepahaman tentang perpanjangan waktu “Ada kesepahaman kita dengan pemerintah pusat, kita akan bisa melakukan perpanjangan satu kali lagi sampai bulan Oktober,” ujar Ahsanul. Diterangkan Ahsanul setelah masa transisi berakhir maka DSP yang sudah diberikan dalam bentuk stimulan kepada masyarakat akan ditarik kembali oleh pemerintah untuk kemudian dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk dana hibah. Setelah itu, proses rehab-rekon akan berlanjut dengan menerapkan sistem kontraktual. ‘’Artinya pembanguanan itu tetap berlanjut, masyarakat tetap menerima bantuannya. Hanya masyarakat harus bersabar dengan aturan yang berbeda dari yang sekarang,’’ ujarnya. Untuk itu masyarakat yang telah menerima dana stimulan disarankan agar segera memulai proses pembangunan sehingga tidak terkena aturan baru setelah masa transisi nantinya. (bay)
Gubernur Pastikan Tuntas Sebelum ’’Groundbreaking’’ Dari Hal. 1 Antara lain, penambahan kapasitas Bandara Internasional Lombok berupa perpanjangan runway, apron dan terminal. Kemudian pembangunan jalan by pass BIL-KEK Mandalika, pembangunan akses jalan Pelabuhan Gili Mas menuju BIL - KEK Mandali-
ka. Selanjutnya, pelebaran jalan provinsi di sisi utara KEK Mandalika. Selain itu, pembuatan embung retensi, pengendalian alihfungsi lahan dan normalisasi daerah aliran sungai. Serta pembangunan rumah sakit untuk kebutuhan balap, penonton dan masyarakat. (nas)
Almarhumah Hj. Siti Maryam Dianugerahi Mahaputera Nararya
masyarakat. Tetapi justru akan membantu masyarakat terlayani kebutuhan air bersihnya. Pengelola SPAM Regional nantinya akan mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat kurang mampu yang berada di daerah-daerah kekeringan untuk penyediaan jaringan air bersih. “Justru pemerintah memikirkan itu agar masyarakat yang tidak mendapatkan air bisa terlayani dengan air. Mereka boleh berbisnis, tapi mereka juga membantu masyarakat yang tidak mampu dan daerah kekeringan. Itu diharapkan pemerintah,” katanya. Dengan adanya SPAM Regional, kata Azhar, semua masyarakat dapat terlayani jaringan air bersih PDAM. Sebenarnya, kata Azhar, saat ini jaringan air bersih sudah ada. Tetapi diprediksi dalam 5-10 tahun ke depan, jumlah konsumen atau masyarakat pengguna air semakin bertambah. Sementara sumber-sumber air baku tetap sama. Sehingga SPAM Regional ini akan mensuport semua PDAM yang ada. SPAM Regional akan menyuplai air baku ke PDAM-PDAM yang
ada. Sehingga kebutuhan air bersih masyarakat NTB terpenuhi. “SPAM ini hanya membantu. Kalau sekarang kebutuhan air 300 liter per detik. Mungkin 5 -10 tahun akan datang bisa jadi 500 - 600 liter per detik.Itulah yang disuplai oleh SPAM regional ini. SPAM regional untuk masa depan,” terangnya. Pembangunan SPAM Regional ini diklaim sebagai upaya jangka panjang untuk menangani persoalan krisis air bersih akibat kekeringan yang terjadi di NTB tiap tahun. Berdasarkan feasibility study (FS) yang dilakukan 2018 lalu, proyek penanganan kekeringan jangka panjang tersebut akan menelan anggaran sekitar Rp2,6 triliun. Pembangunan SPAM Regional akan diusulkan menggunakan pola KPBU. BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyatakan siap menjamin proyek tersebut. Selain siap menjamin proyek SPAM Regional, Pemprov juga akan mengusulkan penjaminan proyek peningkatan RSUP NTB agar berstandar internasional dan RS HL. Manambai Abdul Kadir Sumbawa sebagai rumah sakit rujukan provinsi di Pulau Sumbawa. (nas)
Tim Independen Jaring Investor Gili Tangkong Dari Hal. 1 Untuk mencegah investasi abal-abal, Pemprov akan mewajibkan investor yang akan mengelola Gili Tangkong menyerahkan uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai investasi di bank daerah. ‘’Nanti dalam perjanjian kerjasama kita atur. Makanya dalam ketentuannya, 10 persen mereka wajib menyimpan uangnya di bank daerah. Sebagai jaminan investasi,’’ kata Plt Kepala BPKAD NTB, Zainul Islam dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. Ia menyebutkan, lahan milik Pemprov di Gili Tangkong seluas 7 hektare dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Uang jaminan investasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi calon investor yang
akan mengelola Gili Tangkong. Rencananya, pada 24 Agustus mendatang, ke enam calon investor tersebut akan mengekspose rencana investasinya. Terkait dengan masa waktu maksimal yang diberikan kepada investor merealisasikan investasinya. Zainul mengatakan, sesuai ketentuan mereka akan diberikan kesempatan maksimal selama dua tahun. Apabila sampai dua tahun tak kunjung merealisasikan investasinya, maka izin yang sudah diberikan akan dicabut. ‘’Itu aturan dalam investasi. Mereka investasi besar, sehingga banyak yang harus disiapkan,’’ tandasnya. Zainul menambahkan, Tim Independen yang dibentuk Pemprov untuk menjaring investor Gili Tangkong terdiri dari unsur kejaksaan dan per-
guruan tinggi. Harapannya, akan diperoleh investor yang benar-benar bonafide. “Kita lakukan penelusuran rekam jejak. Sejak daftar kita sudah turun. Sampai ada dari Riau calon investornya, “ tandas Zainul. Sebelumnya, aset Pemprov yang ada di Gili Tangkong dikelola oleh PT. Anasia Nusantara Tangkong. Karena tak kunjung merwalisasikan investasinya, kerjasama pemanfaatan aset/ tanah yang berada di Gili Tangkong telah diputus sesuai keputusan Gubernur NTB Nomor 032-571 tahun 2017 tanggal 21 juli 2017 tentang pemutusan kontrak produksi antara Pemprov NTB nomor 593/250/ kap/2004 dan nomor 17/ant/v/ 2004 tentang pengelolaan tanah milik Pemprov NTB di Gili Tangkong Kecamatan Sekotong Lombok Barat. (nas)
Disos NTB Mulai Kewalahan Distribusikan Air Bersih Dari Hal. 1 karena armada yang dimiliki terbatas. “Armada mereka sudah tidak cukup. Makanya kita tambah masing-masing satu unit,” kata Wismaningsih. Memasuki puncak musim kemarau seperti saat ini, Wismaningsih mengaku pihaknya mulai kewalahan mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Dari sisi anggaran pendistribusian air bersih, Disos masih punya anggaran. ‘’Distribusi air, kita juga lagi kewalahan. Maksudnya kita fokus di Pulau Lombok. Terus Sumbawa kita berikan tambahan armadanya,’’ katanya. Ia menyebut armada mobil tangki air bersih yang ada di Disos NTB saat ini tinggal tiga unit. Setiap hari, Disos melalui Tagana mendistribusikan air ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan di Pulau Lombok. Seperti Lombok bagian selatan dan Lombok Utara. ‘’Sudah banyak sekali kita kirimkan tiap hari air bersih ke masyarakat terdampak kekeringan. Kita memang lebih sering bersama kabupaten,’’ tandasnya. Sampai bulan Agustus, jumlah air yang telah dikirimkan ke daerah-daerah terdampak di Pulau Lombok mencapai 1.215.000 liter. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Disos NTB, Chandra Aprinova, A.KS, M.P., menerangkan sampai saat ini pihaknya masih terus mendistribusikan
air ke daerah-daerah menggunakan dana tanggap bencana yang dikelola Disos NTB. Disebutkan, air bersih yang telah didistribusikan di Lombok Timur sebanyak 720.000 liter dan Lombok Utara 420.000 liter untuk kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana gempa. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat dikirimkan 15.000 liter air bersih untuk kebutuhan air wudhu dan konsumsi masyarakat dan Kota Mataram sejumlah 60.000 liter untuk memenuhi kebutuhan air wudhu di Islamic Center NTB. Distribusi air bersih di Lombok Timur sendiri terpusat di Kecamatan Jerowaru. Rinciannya di Desa Serewe yaitu Dusun Kaliantan dengan 279 KK terdampak dikirimkan 120.000 liter air bersih, Dusun Serewe 675 KK 75.000 liter, Dusun Semerang 132 KK 75.000 liter, Dusun Temodo 288 KK 75.000 liter, Dusun Setapuk 57 KK 30.000 liter, dan Dusun Temodo Oleng 120 KK 30.000 liter. Selanjutnya di Desa Sekaroh, yaitu di Dusun Telone 236 KK dikirimkan 45.000 liter air bersih dan Dusun Ujung Ketangga 286 KK 45.000 liter. Desa Batu Nampar Selatan, yaitu Dusun Batu Nampar Selatan 295 KK menerima 75.000 liter, Dusun Temayang 165 KK 30.000 liter, dan Dusun Batu Nampar Utara 275 KK 30 ribu liter. Desa Kwang Rundun, yaitu di Dusun Kwang Rundun 149 KK 30.000 liter, Dusun Kwang
Rundun Timur 164 KK 30.000 liter, dan Dusun Kwang Rundun Utara 154 KK 30.000 liter. Di Kabupaten Lombok Utara pendistribusian air bersih dilakukan di Kecamatan Kayangan, yaitu di Desa Selengen, Dusun Sambil Jengkel Barat dan Dusun Panggung Tengah dengan masing-masing 100 KK terdampak kekeringan menerima masing-masing 45.000 liter air bersih. Desa Salut, yaitu Dusun Panggung Barat 110 KK, Dusun Lokok Mandi 120 KK, dan Dusun Musinjong 150 KK juga masing-masing menerima 45.000 liter. Dusun Lokok Baru 150 KK dan Dusun Sasalut Barat 100 KK masing-masing menerima 30.000 liter, Dusun Tanjung Besi 100 KK 60.000 liter, dan Dusun Tanak Sebang 150 KK 75.000 liter. Di Kabupaten Lombok Barat distribusi air bersih dilakukan di Kecamatan Kediri, Desa Banyumulek. Tepatnya untuk kebutuhan di Masjid Al-Mustofah yang meminta 15.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan wudhu dan konsumsi 5.000 orang jemaah. Mekanisme yang diterapkan dalam pendistribusian air bersih, adalah pengiriman air bersih untuk daerah yang mengirimkan surat permohonan atau daerah yang telah menetapkan status darurat kekeringan. Sampai saat ini diterangkan Chandra dana tanggap bencana untuk pendistribusian air tersebut telah terpakai 60 persen. (nas/bay)
Semasa hidupnya, ia menjaga museum Samparaja yang diresmikan oleh Menteri Kebudayaan pada tahun 1995 silam. Museum itu tempat menyimpan beberapa koleksi seperti Manuskrip Kesultanan, Meriam tua Kolonial Belanda, sampai perabotan-perabotan zaman kesultanan dulu. Peneliti, arkeolog, budayawan, sejarawan hingga mahasiswa lokal, dalam negeri dan mancanegara pernah mengunjungi Museum yang terletak di jalan Gajah Mada Karara Kota Bima itu yang juga merupakan kediaman pribadinya. Tamu yang yang berkunjung juga akan disuguhi sebuah buku besar atau naskah bersampul kulit yang lusuh, yang dikenal Bo Sangaji Kai. Dalam naskah tersebut sudah diterjemahkan dalam ber-
bagai bahasa, yang asli bahasa adalah Arab-Melayu. Beberapa halaman nampak ada bagian yang pudar dan tidak terbaca, Dalam naskah tersebut, berupa catatan atau tulisan Sultan Bima dulu, saat ini satusatunya yang bisa membaca dan menerjemahkan naskah itu hanya Maryam yang dipelajarinya selama lima tahun. Sedangkan masalah tulisan Maryam pernah menerbitkan buku tentang kebudayaan Bima seperti Pemerintahan Adat Kesultanan, (1992), dan Katalog naskah Bima, (2007), yang hingga kini sebagai referensi mahasiswa dan peneliti dalam menguak sejarah Kesultanan Bima. Terakhir buku yang berhasil diterbitkan yakni buku berjudul Naskah Hukum Adat Tanah Bima, dalam perspektif hukum Islam, yang diterbitkan pada tahun 2015 lalu. (uki)
Pemprov Tahan Izin PT. ESL di KSB Dari Hal. 1 ‘’Semuanya ada di mereka (PT ESL) sekarang. Sopan santunnya, kalau salah satu perusahaan jika mau bekerja di tempat baru, selesaikan dulu kewajiban yang lama. Itu tata kramanya. Beresin yang itu dulu (Sekaroh), baru yang lain (KSB),’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (15/8) siang. Madani menjelaskan, PT. ESL belum membayar kewajibannya berupa iuran IUPJWA di Hutan Lindung Sekaroh. Nilainya di atas Rp3 miliar lebih. Sekarang mereka meminta untuk penerbitan IUPJWA di KSB. PT. ESL diminta menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu baru akan diterbitkan izinnya. Terkait dengan tunggakan pembayaran iuran atas izin yang ada di Sekaroh, Madani mengatakan pihaknya sudah tiga kali memberikan teguran ke PT.ESL. ‘’Beresin dulu yang Sekaroh. Jalan tengahnya dia nyicil,’’ ujarnya. Terkait dengan belum keluarnya IUPJWA di KSB, Madani mengatakan PT.ESL harus membayar dulu iurannya. Sehingga izin bisa keluar. Madani menjelaskan, bukan menghambat IUPJWA PT ESL di KSB. ‘’Tetapi dia harus menyelesaikan kewajibannya dulu, baru izin akan keluar.’’ ‘’Urutannya persyaratan administrasi dilengkapi. Terus bayar iuran izin. Baru boleh keluar izinnya,’’ jelasnya. Untuk izin yang berada di KSB merupakan hutan produksi. Sehingga besaran iuran perhektar sebesar Rp5 juta. Kemudian retribusi sebesar Rp50 ribu per hektare per tahun. Jika PT. ESL menunggak pembayaran iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) sekitar Rp3,4 miliar lebih untuk izin yang berada di Hutan Sekaroh. Selain itu, PT. ESL juga berkewajiban membayar iuran IUPJWA sekitar Rp3,2 miliar lebih, untuk investasi yang berada di KSB. Direktur Hukum PT. Eco Region Indonesia, Bima Harahap yang dikonfirmasi usai pertemuan di Kantor Gubernur NTB, Senin lalu menjelaskan penyebab belum adanya pembangunan di kawasan Hutan Sekaroh. Ia menjelaskan sejak mendapatkan izin pada 2013, pihaknya tidak bisa mengakses lokasi. Kontainer yang dibawa untuk dijadikan bangunan kantor dihadang oleh Satpol PP Lombok Timur pada waktu itu. Dengan pergantian kepemimpinan di Lotim, Bima mengatakan PT. ESL memiliki harapan baru. Setelah Bupati Lotim kembali dijabat Drs. H. M. Sukiman Azmy, pihaknya punya harapan bisa masuk ke lokasi. Dulunya, kata Bima, kontainer yang dipasang, dibakar oleh warga. Begitu juga plang-plang yang dipasang, dicabut oleh warga.
Ia berharap tahun ini sudah mulai bisa dilakukan pembangunan di kawasan Hutan Sekaroh. Rencananya, PT. ESL dalam jangka panjang akan membangun 5.000 kamar hotel. Karena lokasinya berada di kawasan hutan, maka bangunan hotel maksimal dua lantai. Hotel yang dibangun sejenis vila. “Kurang lebih 5.000 kamar. Izin kita peroleh 339 hektare,” sebutnya. Investasi yang disiapkan untuk dua tahun ke depan sekitar 5 juta dolar Amerika. Jika ditambah dengan pembangunan klinik, investasinya mencapai 10 juta dolar Amerika. Investasi bertahap, dua tahun ke depan paling tidak kita 5 juta dolar Amerika. Bagian selatan jalan akan ada klinik, itu menunggu KEK, 2-3 tahun selesai. KEK selesai, klinik jalan mungkin 100 juta dolar Amerika. Terkait dengan kewajiban sebesar Rp6 miliar untuk pembayaran iuran IUPJWA di Sekaroh dan KSB. Bima mengatakan, pihaknya sedang berdiskusi dengan Pemda. Sebenarnya, kata Bima, kewajiban ini timbul sebelum izin keluar. Untuk di kawasan Hutan Sekaroh, izin PT. ESL keluar pada Agustus 2013. Ia mengaku sudah membayar kewajiban ini tetapi pada waktu itu izin PT. ESL mau dibatalkan oleh bupati, karena mau digantikan investor lain. Sehingga iuran IUPJWA yang dibayarkan dikembalikan. “Jadi uang itu dikembalikan ke kita. Inilah yang mau kita diskusikan. Apakah kewajiban kita ini mengikuti peraturan yang lama atau peraturan yang baru,” kata Bima. Ia mengatakan, seharusnya hukum tak berlaku surut. Sejak 2015, ketika iuran yang dibayarkan dikembalikan. Bima mengatakan di mana mereka harus membayar iuran tersebut. Dan berapa besaran iuran yang harus dibayar. ‘’Seharusnya kita bayar kembali apa yang kita bayarkan pada waktu itu. Nah ini sebenarnya kita sangat pingin bayar,’’ ujarnya. Ia menyebutkan, dulunya iuran yang harus dibayar sebesar Rp339 juta sesuai dengan luas izin yang diberikan. Pada waktu itu, satu hektare, iurannya sebesar Rp1 juta. Namun dalam aturan yang baru, meskipun PP belum ada, Bima mengatakan iuran IUPJWA per hektare sebesar Rp10 juta. Sehingga tunggakan iuran yang harus dibayar nilainya miliaran rupiah. Hal inilah yang dipertanyakan. ‘’PNBP kita bayarkan ke pemerintah pusat. Tapi yang mengatur tarifnya pemerintah provinsi. Ini yang sekarang kita pingin diskusi,’’ katanya. Terkait persoalan lahan, pihaknya berharap segera selesai. BPN diharapkan segera membatalkan puluhan sertifikat yang berada di kawasan hutan Sekaroh. Pasalnya, dari sisi hukum juga sudah ada putusan pengadilan. (nas)
Rp57,72 Miliar DAK Fisik Berpotensi Gagal Disalurkan di NTB Dari Hal. 1 Selanjutnya, DAK Penugasan Bidang Irigasi Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp13,21 miliar. Dan DAK Fisik Transportasi Rekomendasi sekaligus Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1,45 miliar. Secara keseluruhan, sampai 31 Juli 2019, DAK Fisik yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke NTB sebesar Rp547,1 miliar lebih atau baru 21,33 persen dari total pagu DAK Fisik tahun 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Untuk Pemprov NTB baru terealisasi Rp64,6 miliar atau 14,16 persen dari pagu Rp457 miliar. Kemudian Lombok Barat, baru terealisasi Rp75,3 miliar atau 23,46 persen dari pagu Rp321 miliar. Lombok Tengah baru terealisasi Rp47,6 miliar
atau 21,25 persen dari pagu Rp224 miliar. Lombok Timur baru terealisasi Rp68,2 miliar atau 23,2 persen dari pagu Rp294 miliar. Bima baru Rp55,5 miliar atau 24,59 persen dari pagu Rp225 miliar lebih. Sumbawa baru Rp68,1 miliar atau 24,78 persen dari pagu Rp274,8 miliar. Selanjutnya, Dompu baru terealisasi Rp50 miliar atau 25,71 persen dari pagu Rp194,8 miliar lebih. Sumbawa Barat baru Rp31 miliar atau 21,6 persen dari pagu Rp143,5 miliar. Lombok Utara baru Rp49,9 miliar atau 19,2 persen dari pagu Rp260 miliar. Selain itu, Kota Mataram baru terealisasi Rp18,6 miliar atau 19,12 persen dari pagu Rp97,6 miliar dan Kota Bima baru terealisasi Rp17,8 miliar atau 24,89 persen dari pagu Rp71,5 miliar. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 16 Agustus 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Beragam Agenda Ramaikan Hari Jadi Lotim Selong (Suara NTB) Tahun 2019 ini Lombok Timur memperingati hari jadi ke-124. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2013 tentang Hari Jadi Lombok Timur, hari jadi Lombok Timur adalah 31 Agustus 1895, saat pertama kalinya Lombok Timur dibentuk sebagai sistem Pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Staatsblad Nomor 181 tahun 1895. Staatsblad merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman pada era kolonial Belanda. Staatsblad ini kemudian disempurnakan dengan StaatsbladNomor 183 tahun 1895 di mana Lombok Timur mendapat status Afdeeling. Afdeeling adalah sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat Kabupaten. Administratornya dipegang oleh seorang asisten residen. Mengingat dan mengabadikan sejarah menjadi landasan bagi Pemda Lombok Timur untuk menetapkan Hari Jadi ini. Sebab sejarah merupakan proses aktualisasi ide dan semangat juang generasi terdahulu yang memberi warna dan corak pada eksistensi di masa kini. Peringatan ini juga menjadi salah satu cara menanamkan serta membangkitkan semangat juang sebagai cermin rasa cinta daerah. Peringatan tahun 2019 ini masih diwarnai suasana pascagempa. Masyarakat Lombok Timur masih belum berhasil pulih sepenuhnya kendati telah setahun penuh peristiwa tersebut. Dalam suasana kebatinan tersebut ditetapkan tema besar “Bangkit, Maju Bersama,” untuk mendongkrak kembali semangat masyarakat Lom-
bok Timur. Tema saja tentu tidak cukup untuk menularkan positivisme. Karena itu sejumlah kegiatan diagendakan. Tidak saja untuk membangkitkan semangat melainkan juga untuk membentuk resonansi, menggemakan hingga ke pelosok peringatan Hari Jadi ke-124 ini beserta maknanya. Jatuhnya Hari Jadi Lombok Timur di bulan Agustus yang berdekatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadikan Pemda memadukan keduanya dalam satu nafas. Peringatan ini diawali dengan karnaval pada 13-15 Agustus yang diikuti berbagai elemen masyarakat. Ada pula lomba drumband untuk siswa-siswi sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai SMA/sederajat. Kegiatan lainnya adalah gerak jalan, tarik tambang, senam aerobik, karate, dan bina raga, serta tidak ketinggalan “jurakan”, atau panjat pinang sebagai ikon peringatan Agustusan yang paling khas. Menggambarkan masyarakat Lombok Timur yang religius dan dikenal pula sebagai daerah dengan banyak santri, kegiatan juga diisi Lomba seni baca al-Quran dan kaligrafi. Tidak lupa pula zikir dan doa, serta santunan kepada fakir miskin dan anak yatim yang dijadwalkan berlangsung 25 Agustus. Masih ada pula pentas seni, hiburan, dan pameran. Peringatan tahun ini juga bertepatan dengan datangnya 1 Muharram 1441 H. Hal tersebut menambah semarak agenda kegiatan. Pada puncak acara Hari Jadi, yaitu 31 Agustus ada sederet acara penting. Penting di sini tentu tidak hanya sebagai agenda Pemerintah, tapi juga untuk masyarakat Lombok Timur. Usai upacara peringatan hari jadi yang berlangsung di Lapangan Tugu, akan ada penyajian dulang bagi tamu dan masyarakat sekitar yang had-
ir pada upacara tersebut. Dulang merupakan representasi adat budaya masyarakat Lombok Timur. Dulang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman, juga solidaritas. Parade Dulang ini juga merupakan bagian dari Pekan Pesona Gumi Selaparang yang merupakan branding pariwisata Lombok Timur. Setelah itu dijadwalkan pula peresmian Rumah Sakit Daerah Labuhan Haji dan Kantor Pelayanan Finansial, juga Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Penanggulangan Kemiskinan. Ketiganya menjadi upaya Pemda Lombok Timur untuk lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menuju masyarakat Lombok Timur yang adil, sejahtera, dan aman. Tidak lupa pula menjelang 1 Muharram 1441 H diselenggarakan Muratal Al-quran, diikuti doa awal akhir dan awal tahun. Seluruh rangkaian kegiatan akan ditutup dengan resepsi HUT RI dan Hari Jadi yang diisi pesta rakyat. Hari Jadi tidak saja menjadi agenda Pemerintah. Berbagai elemen masyarakat turut meramaikan dengan berbagai kegiatan. Tidak ketinggalan pula mitra Pemerintah, pilar ke-empat demokrasi: wartawan. Seperti Jurnalis Bersuara (JB) yang menggelar Diskusi Kedaerahan bertema “Bangkit Maju Bersama, Pers Mengawal Kebijakan Pemda Lotim Untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Timur yang juga sekretaris panitia Peringatan Hari Jadi ke-124 ini, Iswan Rakhmadi, pada intinya peringatan hari jadi bukanlah serentetan acara seremonial yang berakhir menjadi rutinitas, melainkan menjadi evaluasi berbagai rencana serta pelaksanaan pembangunan. “Peringatan ini menjadi evaluasi apa yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan di
Galeri Kegiatan Hari Jadi Lotim dan HUT RI Ke 74 di Kabupaten Lombok Timur.
Lombok Timur untuk penyempurnaan di tahun-tahun mendatang,” katanya. Dengan
Lobar akan Terbitkan Perbup Bale Mediasi
Bupati bersama Ketua Bale Mediasi NTB Mamiq Mariun dan tokoh agama serta masyarakat yang terlibat dalam bale mediasi Giri Menang (Suara NTB) Berangkat dari kearifan lokal yang disebut “Kerame Desa” atau sebuah tatanan bermasyarakat di Suku Sasak yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan keharmonisan, serta jauh dari konfilk, Pemkab Lombok Barat (Lobar) saat ini tengah menggodok Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bale Mediasi. Tujuannya, untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu dikatakan Bupati
Lobar, H. Fauzan Khalid saat menghadiri Festival Pranata Adat di lapangan umum Mareje Gerung, Rabu (14/8). Menurut Bupati, adat istiadat memiliki nilai kebijakan untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. “Kalau masyarakat memiliki komitmen dan sadar akan arti penting dari adat istiadat dan budaya yang kita miliki, tentu tidak akan pernah ada konflik di tengah masyarakat. Kalaupun ada terjadi akan sangat mudah
untuk diselesaikan karena di dalam adat istiadat itu banyak terdapat kebijaksanaan,” tegas Bupati. Ketua Bale Mediasi NTB, Mamiq Mariun mengatakan akan membentuk 1.146 Bale Mediasi di NTB. Nantinya yang akan menjadi mediator adalah Kepala Desa atau Lurah, didampingi tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Bale Mediasi ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 pasal 36. Dengan segera terbentuknya Bale Mediasi di Lobar, Mariun berharap permasalahan atau konflik di masyarakat tidak harus diproses di pengadilan atau ranah hukum. “Tidak perlu semua masalah atau sengketa masuk ke pengadilan dan ini juga membantu negara. Mediatornya bisa juga didampingi tokoh pemuda dan budayawan, bisa juga tokoh perempuan, tergantung apa yang diperkarakan,” jelasnya. “Saya selaku Ketua Balai Mediasi NTB berharap agar Balai Mediasi ini segera terbentuk di setiap desa dan kelurahan. Meskipun wadahnya belum
ada tetapi faktanya musyawarah dan mufakat ini tetap terjadi di masyarakat,” lanjut Mariun. Respon positif segera terbentuknya Bale Mediasi disampaikan Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Hasrul Edyar yang hadir dalam acara Festival Pranata Adat tersebut. Ia mengatakan bangga dan gembira dengan segera terbentuknya Perbup Bale Mediasi di Lombok Barat. “Kami doakan, semoga Perbup itu segera hadir dan menjadi pilot project seluruh Indonesia. Dan semoga cepat selesai agar Kabupaten Lombok Barat menjadi tempat study banding bagi kabupaten lain dalam rangka penyelesaian permasalahan atau konflik, dan mewujudkan perdamaian di m a s y a rakat,” katanya. (her)
demikian diperoleh gambaran untuk upaya memperbaiki dan menambal kekurangan. “Ket-
erlibatan semua elemen dalam kegiatan ini adalah langkah awal untuk maju
bersama.”124 tahun Lombok Timur, Bangkit, Maju Bersama. (r/*)
SMAN 4 Mataram Bina Siswa Lewat Kelas Unggulan Mataram (Suara NTB) SMAN 4 Mataram membentuk kelas unggulan pada awal tahun ajaran 2019/2020. Cara itu dilakukan untuk membina khusus siswa yang masuk melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi akademik. Mereka akan diberikan pelajaran tambahan untuk memperdalam penguasaan pada mata pelajaran tertentu. Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid mengatakan, pihaknya membentuk kelas unggulan bagi siswa baru yang diterima melalui PPDB jalur prestasi. Siswa yang memiliki prestasi akademik disatukan di kelas khusus. Siswa-siswa itu juga akan diberikan pelajaran tam-
bahan. “Diwajibkan mengikuti tambahan pelajaran pada sore hari atau pengayaan, siswa memilih mata pelajaran tertentu untuk diberikan jam tambahan,” katanya. Disebutkannya, ada siswa yang memilih mata pelajaran kimia, matematika, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta biologi. Pada pekan ini program itu mulai dilaksanakan. Rencananya akan dilaksanakan pada setiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. “Mulai minggu ini berjalan programnya,” kata Jauhari. Kelas unggulan diisi oleh 36 siswa kelas X. Namun untuk program khusus ada juga siswa kelas XI yang mengikutinya berdasarkan saran dari guru. “Memang awalnya mau
concern pada kelas X, berdasarkan masukan dari guru ada kelas XI memang punya minat di bidang itu, kita tarik juga untuk mengikuti program ini,” ujar Jauhari. Jauhari menyebutkan, tujuan pihaknya membuat kelas unggulan agar anak-anak SMAN 4 Mataram yang memiliki kemampuan lebih di bidang akademik betul-betul kemampuannya bisa tersalurkan. Sekolah membina mereka lebih dalam lagi agar pengetahuan yang dimiliki mereka semakin matang. “Ini sebagai antisipasi sekolah, apabila ada lombalomba seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), anak-anak itu kita tinggal rekrut. Dari awal kita berikan pembinaan sehingga dia lebih siap,” ujarnya. (ron)