Edisi Selasa 16 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 16 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 104 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

KNKT Investigasi

Tangki Bahan Bakar Helikopter Di duga Kosong Diduga Kekeringan di NTB Jadi Perhatian Presiden NTB jadi salah satu daerah yang terdampak kekeringan jadi atensi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Dalam rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Senin (15/7) dibahas langkah penanggulangan.

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak kekeringan di musim kemarau tahun 2019 ini. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam Ratas itu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

INVESTIGASI - Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Senin (15/7) kemarin, turun ke lokasi jatuhnya helikopter Bell-2064 di dekat Lombok International Airport (LIA) untuk melakukan investigasi.

Praya (Suara NTB) Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Senin (15/7) kemarin, turun ke lokasi jatuhnya helikopter Bell-2064 di dekat Lombok International Airport (LIA). Untuk memulai proses investigasi penyebab jatuhnya helikopter yang ditumpangi tiga warga negara asing (WNA) Minggu (14/7), tim KNKT mengamankan sejumlah dokumen dari lokasi kejadian.

Meski sudah turun ke lokasi kejadi-

an, tim KNKT mengaku belum menemukan hal yang signifikan yang bisa mengungkap penyebab jatuhnya helikopter tersebut. ‘’Soal dugaan penyebab jatuhnya heli, kita belum temukan hal yang signifikan. Jadi kita belum bisa membuat kesimpulan apapun terkait penyebab jatuhnya heli ini,’’ sebut tenaga ahli KNKT, Masruri.

Namun ada fakta lapangan yang ditemukan oleh tim KNKT. Bersambung ke hal 15

357 Hektar Padi di KSB dan Loteng Puso

Mataram (Suara NTB) -

TO K O H Dikawal hingga Tuntas INSIDEN jatuhnya helikopter Bell-2064 di area persawahan di Desa Kawo, Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Minggu (14/7) lalu, mendapat atensi Kapolda NTB. Secara khusus Kapolda NTB, Irjen. Pol Drs. Nana Sudjana AS,MM turun langsung mengecek lokasi kejadian, Senin (15/7) kemarin. Sekaligus melihat perkembangan penanganan insiden yang melukai tiga warga negara asing (WNA) tersebut.

Didampingi sejumlah pejabat utama Polda NTB, Kapolda NTB dalam kunjungan singkatnya mengintruksikan jajarannya untuk mengawal dan mengamankan penanganan insiden helikopter jatuh tersebut sampai tuntas. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Bersambung Nana Sudjana ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Bantuan Tak Tepat Sasaran BANTUAN program keluarga harapan (PKH) di NTB disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, sejak beberapa bulan lalu terus dilakukan verifikasi Basis Data Terpadu (BDT).

Dinas Sosial (Disos) NTB menerima keluhan ada penerima bantuan PKH yang sebenarnya mampu tapi menerima bantuan. Dan ada masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tapi justru tak masuk BDT. ‘’Dari beberapa bulan kemarin BDT itu harus terus (Suara NTB/dok) T. Wismaningsih Dradjadiah diverifikasi, kabupaten/kota yang punya kewenangan,’’ kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin (15/7) siang.

Bersambung ke hal 15

Kekeringan mulai berdampak pada area pertanian. Sedikitnya 357 tanaman padi mengalami puso di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan sebagian di Lombok Tengah (Loteng). Jika tidak diantisipasi, gagal panen berpeluang semakin meluas.

Rincian area sawah yang puso sebagian besar di KSB mencapai 355 hektar. Selebihnya terjadi di Lombok Tengah, mencapai 22 hektar. Jumlah ini berdasarkan data komula-

tif luas tanaman padi yang mengalami kekeringan. ‘’Tanaman padi yang puso ini persentasenya masih kecil dibanding luas area tanam.

Tapi ini harus diantisipasi kare-

na ada yang kekeringan berat mendekati puso,” kata Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi NTB, Ir. Muhtar Arif, MM ditemui usai rapat koordinasi (Rakor) pen-

anggulangan kekeringan bersama BPBD NTB, Senin (15/7).

Instansi ini membuat kategori luasan area tanaman yang terpapar kekeringan, yakni ringan, sedang dan berat. Kekeringan berat akan menjadi puso jika terus berlanjut dan tidak ada langkah antisipasi. Tidak hanya tanaman padi, kondisi ini juga terjadi pada komoditi jagung.

Dirinci Muhtar Arif, untuk kekeringan kategori ringan terbanyak di KSB, mencapai 1.109 hektar, kekeringan sedang 86 hektar dan kekeringan berat 254 hektar. Dampak kekeringan juga terjadi di Sumbawa Besar, untuk kategori ringan mencapai 100 hektar dan kekeringan sedang 125 hektar.

Bersambung ke hal 15

Konjen RI Dukung Penuh Pembukaan Penerbangan Langsung Lombok-Darwin (Suara NTB/humasntb)

KETERANGAN - Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy dan pejabat lainnya, saat memberi keterangan di BPS NTB, Senin kemarin.

Turun 0,07 Persen, Persentase Penduduk Miskin NTB Mataram (Suara NTB) Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk atau P0 di NTB pada Maret 2019 sebesar 14,56 persen.

Angka ini menurun 0,07 persen poin dibanding September 2018 yang sebesar 14,63 persen.

Pemprov NTB merespons lap-

oran BPS tersebut dengan menyebut bahwa Pemprov NTB selama ini memang tetap konsen pada upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM saat menghadiri undangan rilis di BPS NTB, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Darwin mendukung penuh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang mendorong pembukaan penerbangan langsung Lombok-Darwin, Australia. Pembukaan rute penerbangan itu dinilai cukup penting untuk membuka konektivitas antara NTB dan Northern Territory (NT).

Konjen RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja menyatakan, pihaknya mendukung penuh rencana pembukaan rute penerbangan langsung dari Lombok - Darwin dan Darwin Lombok. ‘’Pada prinsipnya kami sangat mendukung. Kami sudah bicara dengan airport management di Darwin. Dan juga beberapa pejabat di sana,’’ ungkap Dicky dikonfirmasi usai pertemuan membahas kerjasama pengiriman tenaga kerja NTB ke Australia di Kantor Gubernur, Senin (15/7) siang.

Ia mengatakan, rencana

pembukaan penerbangan langsung itu perlu ada follow up-nya. Dengan menghitung potensi penumpang dari Darwin maupun Lombok. Sebagai daerah tujuan wisata, menurutnya ada potensi pembukaan rute tersebut. ‘’Kalau daya beli meningkat, kemampuan berlibur ke luar negeri juga semakin besar.

Sehingga bisa mengisi penerbangan ke sana,’’ katanya.

Untuk itulah, kerjasama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengiriman tenaga kerja sedang dijajaki antara NTB dan NT. Dicky menyebut, apabila 50 orang NTB bekerja di Darwin dengan penghasilan yang cukup besar di sana. Maka hal ini akan mendorong untuk dibukanya konektivitas penerbangan Lombok - Darwin. Pihaknya mendorong maskapai penerbangan nasional dapat melayani penerbangan ini.

Sebelumnya, pelaku wisata

(Suara NTB/nas)

Dicky D. Soerjanatamihardja NTB juga mendorong agar rute penerbangan langsung Lombok - Darwin dapat segera direalisasikan. Pasalnya, Australia merupakan pasar wisata yang sangat potensial bagi NTB. Bersambung ke hal 15

Rapat Terbatas dengan Gubernur NTB

Presiden Jamin Persiapan MotoGP 2021 Mataram (Suara NTB) Rapat terbatas membahas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang digelar Presiden RI, Joko Widodo, Senin, 15 Juli 2019, melahirkan sejumlah kebijakan baru untuk NTB. Salah satunya adalah dukungan untuk memastikan persiapan MotoGP di Kawasan Mandalika, Lombok, berjalan sesuai rencana.

Rapat terbatas tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla dan jajaran menteri kabinet kerja, serta lima Gubernur.

Mereka adalah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur NTT dan Gubernur Sulawesi Utara.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah usai rapat tersebut menerangkan bahwa dalam rapat terbatas bersama Presiden dan Wapres hari ini dibahas persiapan Mandalika menjadi Tuan Rumah MotoGP 2021.

Sejumlah proyek strategis yang berkaitan dengan persiapan MotoGP 2021 akan dijamin tuntas tahun depan. Beberapa proyek tersebut adalah, jalan bypass dari BIL ke Mandalika, Perluasan Landasan Pacu Bandara Internasional Lombok, Pelabuhan Lembar dan lain-lain.

“Presiden memastikan semua infrastruktur pendukung harus selesai akhir tahun depan,” ujar Gubernur.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Ist)

RATAS – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menghadiri rapat terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden RI, di Jakarta, Senin (15/7).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

Halaman 2

Gaji PTT akan Dinaikkan Kembangkan Enam Inovasi KELURAHAN Pejanggik, Kecamatan Mataram mewakili Provinsi NTB untuk lomba kelurahan tingkat nasional. Enam inovasi dikembangkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Enam inovasi tersebut disampaikan Lurah Pejanggik, Rahmat Fakhrurozi yakni, unit pelayanan pro edit, angkringan tiga A sebagai wadah bagi pemuda di Lingkungan Majeluk untuk mengembangkan kreativitas di bidang wirausaha, balai kreatif sebagai wadah pengembangan kreativitas atau kerajinan rumahan, wika asri sebagai tempat pengolahan makanan, lembaga krama adat serta Silaturahmi Masyarakat Mataram (SIMAMA) sebagai wadah pengurangan sampah di lingkungan.

Keenam inovasi jadi bagian yang dipromosikan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. “Keenam inovasi ini yang kita kembangkan,” kata Fakhrurozi ditemui, Senin (15/7).

Lahirnya ide ini tidak terlepas dari persoalan ditemukan di lingkungan. Seperti layanan yang tidak efisien serta penyebab lainnya. Sekarang ini, program telah berjalan dan dirasakan oleh masyarakat. Meskipun dari sisi anggaran masih terbatas untuk pengembangan program. “Program ini menjawab persoalan di masyarakat,” tandasnya.

Fakhrurozi menyampaikan, Kelurahan Pejanggik mewakili Provinsi NTB untuk lomba kelurahan tingkat nasional khusus regional IV. Kabupaten/kota yang menjadi peserta yakni Maluku, NTT dan Papua. Pihaknya tidak terlalu khawatir karena secara kualitas serta inovasi dirancang dinilai telah maksimal.

Persoalan dialami daerah setelah menjadi juara dan menerapkan inovasi sulit mempertahankan. Namun demikian, ia memiliki komitmen bahwa program tersebut tetap dijalankan dan akan terus digunakan tiap harinya. “Kita tetap gunakan tiap hari,” tambahnya.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak semua masyarakat dapat mengakses. Terutama masyarakat awan terhadap perkembangan teknologi informasi. Pihaknya telah mengantisipasi dengan mensosialisasikan melalui ketua Rukun Tetangga dan kepala lingkungan.

Pelayanan administrasi di kelurahan melalui aplikasi.

Masyarakat tinggal mengakses dari telepon pintar dan mengambilnya ke kelurahan. (cem)

Rahmat Fakhrurozi (Suara NTB/cem)

Fasilitas Belum Merata ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., mengatakan tidak heran melihat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Mataram yang masih saja diliputi masalah. Meskipun pemerintah pusat telah berupaya membenahi pola PPDB menggunakan sistem zonasi. Misalnya seperti calon siswa atau orang tua calon siswa yang ngotot ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu.

Padahal sekolah yang diminati itu, tidak termasuk dalam zonasinya. Di sini, dibutuhkan ketegasan dari sekolah sekolah untuk melaksanakan sistem zonasi, yang notabene merupakan aturan dari pusat.

“Itu memang keinginan masyarakat, tapi dari pihak sekolah harus tegas,” pintanya. Perlu diingat oleh sekolah sekolah, bahwa aturan zonasi itu juga disertai dengan saksi bagi sekolah yang melanggar. Untuk itu, Suriadi mengajak semua pihak untuk menjaga sistem zonasi ini. Walaupun sistem ini, ada kekurangan dan kelebihannya. Bahkan, ada masyarakat yang menilai sistem zonasi ini sebagai sistem yang kurang berkeadilan. Suriadi mencontohkan salah satu SMP di Kota Mataram yang cakupannya terlalu luas.

“Kenapa zonasinya diperluas, karena kebutuhan masyarakat juga,” cetusnya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (15/7). PPDB dengan sistem zonasi yang masih menuai masalah, lanjut politisi PAN ini, harus segera disikapi oleh pemerintah. Seperti yang sering disuarakan sebelumnya, Suriadi menganggap bahwa persoalan PPDB ini baru bisa diatasi kalau pemerintahan mau mengubah sistem pendidikan. “Seperti yang sering saya sampaikan itu, sekolah satu atap,” sebutnya. Dia menilai sekolah satu atap lebih baik dan lebih solutif ketimbang sistem zonasi.

Karena begitu menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, para siswa sudah jelas akan melanjutkan ke mana. “Jadi ndak lagi pusing pusing cari SMP,” cetusnya. Selain itu, solusi mengurai persoalan PPDB ini, adalah dengan pemerataan fasilitas pendidikan. “Kalau sudah ada pemerataan fasilitas dan kualitas sekolah baru kita (Mataram, Red) bisa zonasi,” ucapnya. Melengkapi fasilitas sekolah berikut meningkatkan kualitasnya, sekaligus sebagai langkah menghapus dikotomi sekolah unggulan dan sekolah pinggiran.

Selama sistem zonasi tetap dijalankan tanpa diimbangi dengan pemerataan fasilitas dan kualitas, masyarakat juga diyakini akan tetap melakukan aksi pilih pilih sekolah. Sasarannya tentu sekolah yang disebut sekolah favorit.

“Kalau masih seperti ini, masyarakat tetap menganggap tidak berkeadilan,” demikian Suriadi. (fit)

Lalu Suriadi

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menaikkan gaji pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer mulai tahun 2020 mendatang. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang mencari skema penganggaran. Diupayakan kenaikan gaji sesuai upah minimum kota (UMK).

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/7) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito membenarkan ada rencana kenaikan gaji honorer. Rencana kenaikan gaji non ASN ini mengakomodir keinginan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

“Insya Allah, ada rencana menaikan gaji honorer mulai tahun depan,” kata Sekda. Besaran kenaikan belum berani dipastikan. Tetapi ada keinginan menyesuaikan dengan UMK. Skemanya pun masih dicarikan, sehingga dapat mengakomodir harapan pegawai serta tidak mengganggu struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Kalau besaran kenaikannya belum berani kita pastikan,” ucapnya.

Salah satu pertimbangan menaikan gaji PTT sejak empat tahun terakhir ini disampaikan Eko, antara lain adalah melihat tingkat kebutuhan semakin meningkat, inflasi serta pertumbuhan ekonomi Kota Mataram. Sekda yang baru pekan kemarin mendapat gelar doktor dari salah satu Perguruan Tinggi di Surabaya

ini menyampaikan, skema kenaikan gaji akan bergantung dari rasio struktur APBD. “Makanya harus disesuaikan dengan kondisi,” ucapnya.

Rencana kenaikan gaji disambut gembira oleh pegawai non ASN. Arie, seorang PTT, misalnya, bersyukur Pemkot Mataram mulai memikirkan kesejahteraan mereka. Pasalnya, sudah empat tahun belum ada kenaikan. “Alhamdulillah, kalau ada rencana itu,” tandasnya.

Kenaikan gaji diharapkan bisa sesuai UMK. Kondisi sekarang ini gaji Rp1,2 juta tidak bisa bertahan lama. Termasuk tidak dapat diakomodir untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional.

Rasa syukur juga disampaikan oleh Fahrurozi. Staf Dinas Sosial ini mengaku, sejak lama mengharapkan ada kebijakan kepala daerah memperhatikan kesejahteraan pegawai di luar ASN. Mahalnya kebutuhan serta biaya pendidikan anak belum mampu menutupi dari pendapatan diperoleh saat ini.

“Kita bersyukur kalau memang ada kebijakan itu. Sebenarnya, sudah lama teman – teman mengharapkan itu,” tandasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

AKAN DINAIKKAN - Sejumlah pegawai honorer Pemkot Mataram berkumpul di acara penilaian lomba kelurahan di Kelurahan Pejanggik, Senin (15/7). Di tahun 2020 mendatang, Pemkot Mataram akan menaikkan gaji PTT.

Harga Cabai Melambung Mataram (Suara NTB) – Harga cabai di pasarpasar tradisional Kota Mataram melambung. Harga salah satu bumbu dapur tersebut mencapai Rp50.000/ kg. Pengendalian harga segera dilakukan agar tak mempengaruhi sektor lainnya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, harga cabai sejak satu pekan terakhir mulai merangkak naik.

Sebelumnya Rp45.000/kg, kini mulai naik menjadi Rp50.000/ kg. Kenaikan harga dipicu stok di tingkat distributor menipis lantaran petani belum masuk masa panen.

“Sekarang belum ada yang panen makanya harganya naik,” kata Mutawalli dikonfirmasi Senin (15/7). Kebutuhan cabai di Mataram dinilai tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah lain. Masyarakat hanya menjadikan sebagai bahan bumbu dapur saja.

Mutawalli menyebutkan, ketersedian cabai untuk hari ini (kemarin, red) di Pasar Mandalika hanya 300 kg.

Sebelum bulan Ramadhan harga relatif stabil. Cabai banyak didistribusikan dari Pulau Jawa, sehingga mampu mengendalikan harga. Pendistribusian cabai luar rupanya telah disisir oleh Satgas Pangan Polda NTB. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terangnya, akan dikomunikasikan dengan pengusaha dari Bima dan Lombok Timur. Sekaligus, pihaknya akan mengidentifikasi penyebab kelangkaan stok tersebut. “Yang banyak mempengaruhi harga cabai kebanyakan dari luar seperti dari Bima dan Lombok Timur,” tambahnya.

Dinas Pertanian mengantisipasi jangan sampai harga cabai menembus harga Rp100 ribu/kg. Alternatifnya bisa mendatangkan cabai dari Pulau Jawa untuk menstabilkan harga. “Nanti kita koordinasi-

(Suara NTB/cem)

HARGA NAIK - Nur, pedagang cabai di Pasar Mandalika menunjukkan cabai miliknya. Harga salah satu bumbu dapur tersebut mencapai Rp 50 ribu/kg. Kenaikan harga dipicu stok menipis karena belum masuk masa panen. kan dengan pengusaha dari Brebes,” tambahnya.

Nur, pedagang cabai di Pasar Mandalika mengaku, harga cabai mulai naik sejak seminggu lalu. Biasanya perkilogram dijual Rp20 ribu – Rp25 ribu/kg. Sekarang naik menjadi Rp46 ribu – Rp47 ribu/ kg. Harga itupun dijual bilamana mengambil cabai dari orang kedua. Beda lagi jika cabai dibeli di orang ketiga, dijual hingga Rp50.000/kg.

“Kalau langsung ke pengepulnya bisa murah.

Nah, kalau sampai tangan ketiga bisa mahal jatuhnya,” tandasnya. Tak diketahui penyebab utama kenaikan harga bumbu dapur tersebut.

Yang jelas stok cabai di langganannya menipis atau tidak seperti biasanya.

Kenaikan harga cabai menyebabkan sepi pembeli.

Cabai dijual Nur sejak dua hari lalu hingga kini belum habis. “Sudah mahal, sepi pula pembeli. Ndak berani orang beli banyak – banyak,” demikian kata dia. (cem)

Pembahasan APBD Tak akan Terganggu Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito meyakini pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 tak akan terganggu. Kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) akan dipercepat. “Insya Allah, tidak akan terganggu,” kata Sekda ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/7).

APBD Kota Mataram terancam tidak bisa dibahas karena masa transisi antara anggota Dewan lama ke anggota Dewan baru yang terpilih pada pemilu 2019. Sementara, anggota DPRD lama akan berakhir pada awal Agustus mendatang.

Pelantikan anggota Dewan baru rencana dilaksanakan pertengahan Agustus.

Artinya, anggota Dewan lama tidak memiliki waktu untuk membahas KUA – PPAS. Sementara, hampir 40 persen keanggotaan di DPRD mengalami perubahan. Dibutuhkan waktu lama untuk membentuk alat kelengkapan Dewan seperti unsur pimpinan dan pimpinan Komisi – komisi.

Sekda menegaskan, perubahan keanggotaan Dewan tidak terlalu signifikan. Keberadaan dua pertiga anggota Dewan yang kembali mengisi parlemen diyakini memiliki pengalaman untuk mempercepat pembahasan. Dinamika politik di internal DPRD tidak terlalu bergejolak. Rata – rata anggotanya merupakan wajah lama yang memiliki pengalaman. “Insya Allah, tidak akan ada dinamika,” tambahnya.

Konsekuensi terhadap tak dibahasnya APBD murni berimbas terhadap tidak bisa dibayarkannya pokok – pokok pikiran (pokir) anggota Dewan.

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito Di samping itu, struktur anggaran akan digunakan akan kembali ke APBD tahun sebelumnya. Struktur anggaran Pemkot Mataram di tahun 2019 sejumlah Rp1.446.318.322.600.

Belanja tidak langsung Rp587,56 miliar. Dari belanja tidak langsung peruntukan belanja pegawai Rp536,92 miliar dan non pegawai Rp50,64 miliar. Sedangkan, belanja langsung Rp858,76 miliar. Untuk pegawai Rp90,71 miliar dan non pegawai Rp768,04 miliar. Dan belanja modal Rp322,94 miliar dan belanja barang dan jasa Rp445,10 miliar.

Hal demikian sambung Sekda, perlu diantisipasi dengan mempercepat menyerahkan rancangan KUA – PPAS ke Dewan.

“Kalau memang itu tidak bisa dibahas, kita pakai APBD tahun sebelumnya. Tapi mudah – mudahan bisa dipercepat,” demikian kata Eko. (cem)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 APBD Kota Mat- sentatif. Sejumlah ruangan tak angkat daerah (OPD). Seplatif. Sejauh ini, Pemkot Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aram tidak mampu layak, lahan parkir sempit ser- erti Badan Perencanaan dan Pemkot Mataram hingga Mataram akan mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 membiayai. Wa- ta aktivitas lainnya tidak bisa Pembangunan Daerah, Dikini masih mencari pola pem- buka komunikasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 likota mengaku, dipusatkan di sini. Untuk ke- nas Komunikasi dan Inforbiayaan untuk pembangunan terkait hal tersebut.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 juga harus ber- pastian pembiayaan bisa ter- matika, Badan Keuangan kantor Walikota. Proyek ini “Kita bicara dulu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pikir jangan sam- lihat pada pembahasan Daerah dan OPD teknis lainjadi program prioritas di dengan Dewan,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pai program di in- kerangka umum anggaran dan nya. “Nanti kita lihat tergantahun 2020. Perencanaan ungkapnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 stansi teknis lain- plafon penggunaan anggaran tung luasan,” tambahnya.

Beberapa opsi pembangunan gedung terse1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pembangunan kantor Wasementara (KUA – PPAS) nya terganggu. pembiayaan sebut telah ditender.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Menurut dia, 2020. “Nanti kita pastikan di likota merupakan program Kebutuhan anggaran dang dipikirkan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 prioritas di tahun 2020 menkondisi kantor Wa- KUA-PPAS,” tambahnya. proyek ini diprediksi menca- Salah satunya ad1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dikonfirmasi terpisah, Ke- datang. Detail engineering delikota di Jalan Pepai Rp127 miliar. Anggaran alah melalui multi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 janggik tak pala Dinas Pekerjaan Umum sign (DED) telah ditender. pendapatan dan belanja year. Dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 r e p r e - dan Penataan Ruang (PUPR) Kalkulasi kebutuhan anggadaerah (APBD) tak mencuk- kondisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Miftahurrahman secara teknis ran sebelumnya Rp127 milupi untuk menanggulangi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menyampaikan, pembangunan iar. Kemungkinan akan berprogram strategis tersebut.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kantor Walikota di Jalan tambah atau berkurang setPola pembiayaan disampai1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Lingkar Selatan konsepnya elah DED rampung. kan sebelumnya oleh Wa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “DED – nya sekarang adalah dua lantai. Ada juga gelikota Mataram, H. Ahyar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dung dengan tiga lantai dise- sudah ditender. Jika bisa Abduh dengan multiyear 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tahu berapa biaya dibutusuaikan dengan luas lahan. atau meminjam uang ke pi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hkan setelah perencanaanDi kantor Walikota baru hak ketiga.

Pola pembi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nantinya akan ada penggabun- nya selesai dikerjakan,” ayaan seperti ini perlu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gan beberapa organisasi per- ujarnya. (cem) dibicarakan dengan legis1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Gedung Baru Kantor Walikota Dibangun Tahun 2020

(Suara NTB/cem)

Miftahurrahman

SUARA NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Halaman 3

Selasa, 16 Juli 2019

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

DPRD Kota Mataram Tetapkan Lima Perda

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Senin (15/7) siang, menetapkan lima Perda dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, H. Muhtar, SH. Adapun lima Perda yang ditetapkan itu, masing-masing : 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 2. Raperda tentang Penanaman Modal; 3. Raperda tentang Pemeliharaan Jalan; 4. Raperda tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan; 5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Juru bicara gabungan Pansus pembahasan raperda, Abdul Malik, S.Sos., menyampaikan, pembentukan Perda Penyelenggaraan Keolahragaan ini dimaksudkan sebagai upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani dan rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga, serta dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kota Mataram.

Raperda tentang penanaman modal dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Menciptakan lapangan kerja. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Raperda Tentang Pemeliharaan Jalan bertujuan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan peme-

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersalaman dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh usai (Suara NTB/ist) berpidato di hadapan paripurna, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, H. Muhtar, SH., memimpin rapat rapat Senin siang. paripurna penetapan lima buah Perda. liharaan jalan, mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal, dan mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagian-bagian jalan. Terkait dengan syarat dan kewajiban pemberian izin pemanfaatan jalan serta pemanfaatan alokasi anggaran infrastruktur jalan, Pansus menyarankan eksekutif agar selalu berpedoman pada Peraturan Menteri terkait dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota. Terkait pemeliharaan jalan yang statusnya jalan nasional dan jalan provinsi, serta mengingat kewenangan dan anggarannya ada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Maka Pemkot Mataram dapat melakukan perbaikan hanya sebatas pemeliharaan/perbaikan. Sementara terhadap kerusakan yang sifatnya ringan untuk mengurangi risiko kecelakaan dengan tetap berkoordinasi dengan Pemprov dan Balai Jalan Nasional.

Raperda tentang pemeliharaan dan penertiban hewan peliharaan dibentuk dalam rangka mencegah penularan penyakit yang ditularkan oleh hewan. Menjamin dan melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia, hewan dan tanaman. Dan, menjaga kebersihan, keter-

tiban dan keindahan kota dari adanya hewan peliharaan. Mengingat Perda ini hanya mengatur secara spesifik tentang pemeliharaan dan penertiban hewan peliharaan, disarankan kepada eksekutif agar di dalam teknis pelaksanaannya dibuatkan Peraturan Walikota yang lebih detail mengatur terkait definisi. Sasaran dan sanksi sehingga Perda ini dapat bermanfaat dan sekaligus menjadi payung hukum/acuan di dalam menjadi ketertiban masyarakat.

Selain itu, eksekutif diminta memberikan batasan/keriteria hewan peliharaan atau ternak yang dapat masuk/dipelihara di wilayah Kota Mataram yang didasarkan pada kearifan lokal dan dikarenakan kondisi Kota Mataram semakin padat, yang selanjutnya teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Raperda tentang perubahan atas Perda No 10 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Mataram tahun 2016-2021 dasar perubahan Perda RPJMD ini untuk memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada daerah untuk segera melakukan penyesuaian RPJMD

berdasarkan kelembagaan Perangkat Daerah yang baru terbentuk sesuai PP tersebut dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

Mengingat belum terakomodirnya hasil peninjauan kembali terhadap RTRW ke dalam dokumen RPJMD, sehingga perubahan RPJMD dibutuhkan agar pembangunan daerah dan kebijakan Pemda berintegrasi dengan RTRW. Memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. ‘’Dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang telah berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektoral yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana, sehingga dibutuhkan perubahan RPJMD,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam pidatonya usai penetapan Perda tersebut, menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian dan kesungguhan seluruh anggota Dewan yang telah membahas serta mengkaji materi lima buah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Sehingga menghasilkan materi

(Suara NTB/ist)

Juru bicara gabungan Pansus pembahasan raperda, Abdul Malik, S.Sos., membacakan laporan hasil kerja gabungan pansus Perda yang maksimal dan aplikatif guna pembangunan Kota Mataram. ‘’Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut, kita telah mempunyai instrumen hukum yang jelas dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pemerintahan dalam rangka percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada publik,’’ demikian Walikota. (fit/*)

Masih Ada SD dan SMP di Mataram Kekurangan Siswa Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD dan SMP telah berakhir. Namun masih ada SD negeri dan SMP negeri di Kota Mataram yang kekurangan siswa. Hal itu disinyalir karena masih adanya masyarakat yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lain.

(Suara NTB/ist)

ANTAR ANAK - Orang tua mengantar anak di MIN 1 Loteng pada hari pertama masuk sekolah, Senin (15/7).

Hari Pertama Sekolah

Orang Tua Berperan Beri Pemahaman Lingkungan Sekolah ke Anak Mataram (Suara NTB) Libur panjang sekolah telah usai. Secara serentak siswa lama maupun siswa baru masuk sekolah mulai Senin (15/7). Hari pertama masuk sekolah pun jadi momentum bagi orang tua mengantarkan siswa ke sekolah.

Sisilia, orang tua murid di SDN 42 Mataram tidak ketinggalan juga. Hari pertama masuk sekolah baginya wajib mengantarkan anaknya ke sekolah. Bagi Lia panggilan akrabnya, banyak manfaat mengantarkan anak ke sekolah di hari pertama.

Paling tidak, katanya, dengan mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah, mampu memberi penjelasan kepada anak tentang lingkungan sekitar sekolah yang baru.

Aktivitas mengantarkan anak di hari pertama masuk

sekolah juga dilakukan Nurhasanah. Salah satu orang tua murid di MIN 1 Lombok Tengah. Meski di tengah kesibukan bekerja, namun Nurhasanah menyempatkan diri mengantarkan anaknya ke sekolah.

Menurutnya, mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah selalu dibiasakannya setelah libur panjang. Biasanya saat mengantarkan anak selalu bergantian antara dirinya dengan suaminya. Dia menilai hal tersebut positif bagi anak.

Pengamat Pendidikan FKIP Unram, Dr. Bajang Asrin, menyebut pengalaman mengantarkan anak di hari pertama sekolah, sungguh merupakan sebuah pengalaman menarik dan sekaligus proses pembelajaran diri.

Di sana orang tua akan dapat memahami, bahwa menyekolah-

kan anak bukan hanya berarti mendaftarkan anak disalah satu sekolah dan selebihnya menjadi urusan guru sekolah.

Mengingat selama ini banyak paradigma keliru semacam ini, yang ada sejak dulu dan terus berlangsung hingga kini.

“Banyak orang tua berpikir bahwa tugas orang tua adalah membayar uang sekolah tok dan selebihnya urusan guru sekolah,” jelasnya.

Untuk mengubah cara berpikir yang keliru ini, maka sangat penting, orang tua mengantarkan anaknya sendiri ke sekolah, terutama pada hari hari pertama mengawali sekolahnya. Selain itu juga bermanfaat sebab di sana orang tua akan bertemu dengan guru kelas dan menjalin silaturrahmi dengan wali murid lainnya. (dys)

Kasus BOS SLB Taman Firdaus Kota Bima

Penyidik Telusuri Dana Diduga Tak Bisa Dipertanggungjawabkan Mataram (Suara NTB) – Temuan Inspektorat atas pengelolaan dana BOS SLB Taman Firdaus Kota Bima tahun anggaran 2017/2018 tidak ditindaklanjuti. Bahkan, Kepala SLB menolak kooperatif untuk mengembalikan indikasi kerugian negara.

Penyidik Polda NTB menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan dana tersebut.

Polda NTB menerima laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut. Kemudian menindaklanjutinya dengan penyelidikan. Indikasi korupsi sedang didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen. “Masih berproses itu. Masih penyelidikan,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol

Syamsuddin Baharudin ditemui Senin (15/7) kemarin.

Dia menjelaskan, penyidik Subdit III Tipikor mengantongi alat bukti permulaan.

Yakni temuan kerugian negara hasil audit Inspektorat.

“Kalau tidak salah Rp76 juta itu ya. Sudah diminta (Inspektorat) untuk kembalikan, tapi tidak dikembalikan,” sebut Syamsuddin.

Pada tahun 2017 dan 2018, Sekolah Luar Biasa (SLB) Taman Firdaus Kota Bima mengelola anggaran sekurangnya Rp300 juta. Dana itu berasal dari BOS yang digelontorkan pemerintah pusat. Dana itu dipakai untuk membayar guru honor, biaya antar jemput siswa, dan transportasi guru.

Penyidik mendalami kese-

suaian penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaannya. Polda NTB mengusut indikasi korupsi pengelolaan dana BOS SLB Taman Firdaus berdasarkan LHP Inspektorat Provinsi NTB. Temuan itu diserahkan ke penyidik Polda NTB karena diduga ada indikasi perbuatan melawan hukum, selain kesalahan administrasi.

SLB Taman Firdaus Kota Bima mengelola anggaran yang bersumber dari DAK yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Perhitungan alokasi dananya dihitung dari jumlah siswa. Setiap siswa mendapat Rp2 juta pertahun. (why)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengakui masih ada beberapa SMP dan SD yang masih kekurangan siswa atau daya tampung siswa baru tidak terpenuhi. Pihaknya akan mengevaluasi sistem zonasi masyarakat dengan sekolah yang sudah diterapkan sebelumnya.

“Masyarakat masih aja mendikotomi selolah favorit (dan yang tidak favorit), baik untuk SD maupun SMP,” ujar Fatwir, Minggu (14/7). Meski demikian, kata Fatwir, belum ada komplain yang signifikan dari PPDB dengan zonasi tersebut. Ia mengatakan pihaknya melaksanakan PPDB sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) dan Permendikbud nomor

(Suara NTB/dok)

H. Lalu Fatwir Uzali 51 tahun 2018 tentang PPDB. Fatwir mengakui ada be-

berapa orang tua calon siswa yang memaksa anaknya bersekolah di sekolah tertentu.

Pihaknya berupaya mencegah siswa tersebut untuk pindah.

“Beberapa orang tua memaksa anaknya (diterima di sekolah tertentu) karena alasan jarak dari rumah lebih dekat dan alasan sekolah turun temurun dari kakaknya atau neneknya dan dari keluarganya,” kata Fatwir.

Sejumlah sekolah mengeluhkan belum terpenuhinya kuota siswa baru. Bahkan dengan minimnya siswa itu, saat pendaftaran ulang banyak pendaftar yang ingin menarik diri dan tidak melanjutkan pendaftaran ulang.

Di SMPN 16 Mataram sampai dengan kemarin masih kekurangan 10 siswa dari 168 orang to-

tal daya tampung siswa. Sebenarnya saat pengumuman jalur zonasi, jumlah calon siswa baru sudah terpenuhi.

Namun, menurut Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., ada siswa yang tidak melakukan daftar ulang.

“Masih kurang 10 siswa karena tidak daftar ulang,” katanya saat dihubungi Minggu (14/7).

Selain itu, Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno, sebelumnya, menyampaikan, kuota siswa baru di SMPN 18 Mataram sebanyak 168 orang, dari pengumuman jalur zonasi lalu hanya sebanyak 27 orang yang dinyatakan diterima.

Dari jumlah yang diterima itu beberapa orang ingin mencabut berkas dan mendaftar ke sekolah lain. Suwarno menegaskan, zonasi dalam PPDB SMP sudah ditetapkan, seharusnya siswa tidak boleh pindah lagi.

Ia menyesalkan siswa yang sudah diterima melalui sistem zonasi online malah ingin pindah ke sekolah lain. (ron)

Perpustakaan Lotim Butuh Tenaga Ahli Bidang Kearsipan Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah gencar menata dan melakukan kearsipan yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Hanya saja, sampai saat ini Pemda Lotim dalam hal ini DPK Lotim belum memiliki tenaga ahli bidang kearsipan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim, H. Marwan, S.Pd, kepada Suara NTB, Senin, (15/7). Menurutnya, tenaga ahli untuk dibidang arsip sangat penting untuk mengetahui jenis dan identitas dari arsip itu sendiri dikarenakan banyak arsip-arsip yang berusia puluhan tahun bahkan menggunakan bahasa dan kalimat tempo dulu.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Sosial Lotim ini, menyebut bahwa persoalan lain yang masih dihadapi yakni belum disambut baiknya keberadaan kearsipan oleh semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Lotim. Artinya kesadaran OPD dalam menyerahkan arsipnya hingga saat ini masih rendah.

Sementara arsip yang ditarik dari setiap OPD terutama yang merupakan arsip inaktif harus diolah sebelum dilakukan penyimpanan dan pelestarian.

Dalam pelestarian arsip itu dilakukan beberapa macam.

Pertama pembersihan gedung penyimpanan, penyemprotan anti serangga dan pemberian bahan pengawet. Hanya saja saat ini kepatuhan OPD

dalam menyerahkan arsipnya masih menjadi persoalan terutama yang memiliki masa simpan 10 tahun.

“Kepatuhan SKPD didalam menyerahkan arsipnya yang masih rendah. Seharusnya ada kewajiban untuk menyerahkan dari ketentuan yang ada, baik arsip statis maupun inaktifnya yang memiliki masa simpan 10 tahun. Inilah yang belum difahami oleh teman-teman di OPD,”ujarnya.

Hal senada disampaikan, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim, Lalu Maret Iriandi, bahwa arsip merupakan aset yang sangat berharga. Namun sejauh ini sebagian besar OPD belum memahami pentingnya arsip tersebut untuk terus dijaga dan diselamatkan.

Meski di setiap OPD memiliki tanggung jawab pengelolaannya terutama untuk empat macam arsip, seperti arsip dinamis aktif, inaktif, vital dan terjaga. Sehingga, katanya, inilah yang terus diberikan penyadaran terhadap OPD oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri untuk bagaimana menyerah arsip yang memiliki masa simpan 10 tahun.

Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi OPD untuk menyerahkan arsipnya dengan masa simpan 10 tahun tersebut.

Adapun untuk saat ini unit pengolah arsip memang sudah ada di masing-masing OPD. Namun yang masa simpannya 10 tahun wajib untuk diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(Suara NTB/yon)

BUTUH TENAGA AHLI - Inilah ruang arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lotim. DPK Lotim membutuhkan tenaga ahli kearsipan. Sebab, kesadaran masingmasing OPD dalam menyerahkan arsipnya masih rendah. untuk dijaga dan dilestarikan.

Dijelaskannya bahwa jenis arsip ada dua, yakni inaktif dan statis. Adapun arsip yang masuk ke Perpustakaan dan Kearsipan Lotim sudah memiliki daftar. Dari daftar itu kemudian dapat diketahui apakah sudah masuk atau tidak yang dikelola dengan sistem arsiptera. Dengan sistem ini, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit dapat terdeteksi letak penyimpanan dari arsip tersebut.

Disamping itu, lanjutnya, yang menjadi kendala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Lotim dalam menjalankan sistem arsiptera ini masih terkendala SDM. Sehingga persoalan ini juga terus ditingkatkan. Selain itu, pengetahuan OPD maupun kecamatan didalam menyerahkan arsip yang masih minim.

Sebagian OPD menyerahkan arsip dengan menggunakan karung tanpa mengetahui jumlah arsip yang diserahkan.

“Dalam menyerahkan arsipnya.

OPD ini kerap menggunakan karung dan ditumpuk serta tanpa daftar yang jelas. Seharusnya dikemas dengan baik dan dalam box,” harapnya. (yon)

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

KUA PPAS APBD-P 2019 Lakukan Pembenahan Internal MENGEMBAN amanah baru selaku kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. M. Zaini, mengaku suatu tantangan baru baginya. Namun untuk menghadapi tantangan itu, ia mengaku telah memulai menyusun ancang-ancang untuk memajukan dinas baru yang dijabatnya tersebut.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim ini mengaku, saat ini tengah mengumpulkan data dan informasi perihal program yang sudah dan sedang berjalan serta program-program yang belum dapat berjalan di Dinas Perhubungan Lotim.

Menurutnya, upaya tersebut juga menjadi langkah (Suara NTB/yon) pembenahan untuk kemaM. Zaini juan instansi yang dipimpinnya saat ini. “Pembenahan ini penting karena dari sini kita bisa mengubah sistem, kita akan menemukan kelemahan dan kekurangannya di mana-mana,”ungkap Zaini, kepada Suara NTB, Senin, (15/7).

Pembenahan ini juga diyakini mampu melahirkan solusi dan dapat menyisir program yang tepat dan sesuai pada tiga bidang di Dinas Perhubungan Lotim, yakni bidang darat, laut dan sarana teknik. Lebih jauh disampaikannya, dalam upaya pembenahan dirinya bertekad akan menguatkan koordinasi, kerjasama serta pendekatan dengan stakeholder terkait, baik di tingkat Pemkab Lotim, provinsi hingga ke tingkat pusat. Koordinasi multi pihak ini harus terbangun dengan sebaik-baiknya untuk terwujud dan terlaksananya program yang dicanangkan.

“Jadi antara pemerintah pusat, provinsi hingga pemerinrah daerah harus membangun koordinasi dan sinergi yang kuat.

Harus saling mendengarkan, memberi saran dan masukan supaya segala program dapat berjalan dengan baik,”ungkapnya.

Misalnya untuk di bidang darat, bagaimana usulan-usulan dalam pengembangan program dan kebijakan mendapat timbal balik dari pemerintah provinsi, sehingga dari timbal balik itupun akan berdampak pada tercapainya target-target yang sudah diprogramkan. Misalnya di PAD di sektor perparkiran, uji kir dan beberapa target lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lotim.

Zaini mengungkapkan, apa yang menjadi temuan-temuan di awal jabatannya di Dishub Lotim menjadi catatan tersendiri baginya untuk dibenahi dan ditingkatkan sebagaimana mestinya. Langkah awal yang dilakukan saat ini berupa menyatukan visi dan misi serta semangat bersama semua pegawai di Dishub Lotim. Termasuk dengan kalangan legislatif selaku pihak yang mengetuk anggaran untuk ke depan bersamasama berkomitmen membangun perhubungan darat, laut serta bidang-bidang yang lain ke arah yang lebih baik. (yon)

Pendapatan Turun Rp26 Miliar Tanjung (Suara NTB) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan APBD-Perubahan (RAPBD-P) 2019. Dari yang digambarkan eksekutif dalam rapat paripurna di DPRD KLU, Senin (15/7), besaran pendapatan diproyeksikan menurun dari alokasi APBD murni sebesar 2,33 persen atau Rp26,33 miliar. Kendati demikian, total belanja tetap disikapi optimis dengan proyeksi terjadi kenaikan sebesar 1,28 persen atau sebesar Rp 1,173 triliun.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, S. MH., dalam penyampaian KUA PPAS RAPBD-P, mengungkapkan, proyeksi penurunan pendapatan sebesar 2,33 persen, berasal dari pengurangan pendapatan dana perimbangan yaitu pengurangan DAK non fisik sebesar jumlah Silpa DAK non fisik tahun 2018 yaitu Rp7,48 miliar lebih. Reduksi lain berasal dari pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp20,77 miliar lebih. Reduksi ini bersumber dari pengurangan pendapat hibah air minum Rp1,57 miliar lebih dan bantuan keuangan dari Provinsi DKI sebesar Rp19,2 miliar.

“Kedua pengurangan tersebut terjadi karena pendapatan tersebut telah masuk kas daerah pada akhir 2018. Di sisi lain peruntukannya telah terjabarkan dalam APBD 2019,” ujar Najmul Akhyar.

Ia menyambung, bahwa selama pelaksanaan APBD KLU tahun 2019 diperkirakan penerimaan pendapatan daerah melebihi target yang ditetapkan dalam APBD 2019. Namun berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat menyebabkan terjadinya pe-

rubahan asumsi penerimaan lebih atau naik 1,28 persen pendapatan, baik pengurangan dibanding APBD murni tahun 2019. Belanja daerah terbagi maupun penambahan.

Di sisi lain, pendapatan dalam belanja tidak langsung asli daerah bertambah ber- sebesar Rp408,22 miliar lebih sumber dari lain lain penda- atau turun 1,72 persen, dan bepatan yang sah yaitu setoran lanja langsung mencapai kerugian negara sebesar Rp Rp765 miliar lebih atau naik 675 juta, dan penambahan 2,96 persen. dana perimbangan melalui tambahan bagi hasil pajak/ bukan pajak sebesar Rp 1,25 miliar yang merupakan selisih penganggaran dalam APBD dengan SK Gubernur NTB untuk DBHCHT. Selanjutnya pada poin belanja daerah, Najmul menjelaskan kebijakan perencanaan dan prioritas belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun 2019 disesuaikan dengan prioritas rehabilitasi dan mendukung pemulihan kebutuhan rekonstruksi pascabencana.

Adapun total belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2019 diproyeksikan mencapai Rp 1,173 triliun H. Najmul Akhyar

Bantuan Keuangan Kepada Desa (BUMDes Mart) sebesar Rp900 juta. Selanjutnya, penambahan akibat pergeseran anggaran bantuan rumah tidak layak huni pada belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman menjajdi belanja tidak langsung sebesar Rp5,46 miliar.

Di samping itu juga terdapat penambahan belanja hibah secara umum sebesar Rp 40 juta merupakan akumulasi pengurangan dan penambahan yaitu pengurangan hibah badan/lembaga/organisasi lainnya yaitu hibah bagi desa untuk pengembangan BUMDes yang ditunda pelaksanaannya dengan pengurangan sebesar Rp 660 juta dan penambahan hibah yaitu hibah KPU sebesar Rp 200 juta, Bawaslu sebesar Rp50 juta dalam rangka persiapan pilkada serentak, hibah untuk masjid sebesar Rp250 juta dan penambahan hibah bagi PMI sebesar Rp200 juta. Serta penambahan untuk bantuan keuangan kepada desa untuk penyelenggaraan pilkades sebesar Rp260 juta.

“Proyeksi pembiayaan daerah pada APBD Perubahan tahun 2019 terdiri dari rencana penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp81,31 miliar lebih. Pengeluaraan pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar Rp12 miliar, pembiayaan netto sebesar Rp 69,31 miliar,” tandas Bupati. (ari)

(Suara NTB/ari)

Lamban, Pendataan Areal Lahan Terdampak Kekeringan

Dukung ’’Zero Waste’’

Lotim Butuh Kepedulian Bersama Selong (Suara NTB) Program zero waste yang dicanangkan oleh Pemprov NTB disambut baik oleh berbagai pihak di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Namun untuk menggapai wujud nyata dari program tersebut membutuhkan kepedulian bersama dari berbagai pihak.

Ketua Forum Kepala Madrasah/Sekolah seYPH-PPD NW Pancor, H. Hamdan, M.Pd, menegaskan seluruh madrasah/ sekolah di bawah naungan YPH-PPD NW Pancor sangat mendukung programprogram pemerintah, terutama zero waste. Dalam pelaksanaan program ini, (Suara NTB/yon) madrasah/sekolah sudah Marhaban memilah antara sampah organik dan anorganik serta membawanya ke bank sampah yang sudah dibangun di Pancor Sanggeng.

Edukasi terus dilakukan kepada siswa, sehingga pembiasaan yang masuk dalam pendidikan karakter ini dapat terwujud dengan baik. Tidak hanya itu, zero waste merupakan suatu program yang menanamkan sikap peduli siswa terhadap sampah dan serta terkait pada sikap spiritualnya.

Bahkan untuk kebersihan di lingkungan sekolah saat ini tidak lagi dibebankan kepada penjaga sekolah ataupu cleaning service, namun itu diberikan tanggung jawab kepada santri untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap lingkungannya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Ir. H. Marhaban, menjelaskan untuk mewujudkan zero waste ini membutuhkan kepedulian multi pihak karena persoalan sampah saat ini menjadi momok yang cukup mengerikan, sehingga dalam penanganannya butuh kepedulian bersama.

Terlebih hingga saat ini DLHK Lotim masih kekurangan armada dan personel untuk mengcover 21 kecamatan di Lotim.

Apabila kesadaran minim, maka program zero waste yang dicanangkan oleh Pemprov NTB sulit untuk terealisasi. Untuk itu, ia mengajak keterlibatan desa dan semua stakeholder untuk berpartisipasi bersama-sama mencintai lingkungan dengan melakukan pembersihan terhadap saluran irigasi minimal satu minggu satu kali. Termasuk membiasakan perilaku agar tidak membuang sampah sembarangan.

Apabila itu secara rutin dilakukan, katanya, maka dipastikan tidak ada lagi ditemukan penyumbatan-penyumbatan atau sampah-sampah yang berserakan terutama sekali pada saluran-saluran irigasi yang kerap menyebabkan terjadinya banjir. “Kita berharap pemerintah desa juga berpartisipasi.

Minimal satu seminggu sekali gotong royong membersihkan lingkungan di tingkat desa,” ujarnya.

Hal itu sejalan dengan diluncurkan program sistem padasuka yang merupakan program desa sadar kebersihan oleh Pemkab Lotim beberapa waktu lalu, termasuk program zero waste dari Pemprov NTB. Bersih dari sampah, bebas dari kumuh, dan bebas dari gersang. ‘’Kita juga berharap program yang diluncurkan tidak hanya sebatas nama. Tapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan kepedulian bersama, untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.

Dari DLHK sendiri, lanjutnya, para petugas tetap stand by untuk menjaga hal-hal yang sifatnya emergency berupa luapan air apabila sewaktu-waktu terjadi hujan, pohon tumbang dan lain sebagainya. Hanya saja jumlah personel maupun armada yang ada di LHK Lotim masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan luas wilayah di Kabupaten Lotim yang terdiri dari 21 kecamatan. “Memang yang masih menjadi kendala kita adalah keterbatasan armada dan personel,” akunya. (yon)

“Dengan demikian proporsi belanja langsung mencapai 65,21 persen dan belanja tidak langsung 34,79 persen,” katanya.

Najmul menegaskan, porsi belanja langsung lebih besar, karena alokasinya untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp504,73 miliar, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp 101,8 miliar, urusan pilihan Rp61,4 miliar lebih dan urusan pemerintahan fungsi penunjang Rp97,14 miliar lebih.

Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang merupakan komponen belanja tidak langsung diproyeksikan mencapai Rp 408,22 miliar lebih pada perubahan APBD tahun 2019 atau diproyeksikan berkurang sebesar Rp 7,14 miliar lebih atau turun 1,72 persen.

Pengurangan belanja tidak langsung terutama pada penggeseran belanja bantuan bagi wirausaha baru sebesar Rp 9 miliar ke belanja langsung, pengurangan bantuan sosial rumah tidak layak huni pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 2,75 miliar, pengurangan Belanja

(Suara NTB/yon)

SEGERA DIBENAHI - TRS yang masih tak terurus. Pemda Lotim untuk tahun ini menganggarkan Rp2,9 miliar untuk melakukan pembenahan kembali direncanakan dimulai Agustus bulan depan.

Proses Lelang Final

Pengerjaan TRS Dimulai Agustus Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut proses lelang revitalisasi Taman Rinjani Selong (TRS) sudah final. Artinya pihak dari ULP sudah menentukan pemenang yang akan mengerjakan proyek yang terletak di jantung ibukota Lotim tersebut. Dari hasil lelang itu, pengerjaan dari TRS ini dimulai pada Agustus bulan depan.

“Informasi yang kita dapatkan bahwa untuk Taman Rinjani Selong proses lelang di ULP sudah final. Insya Allah bulan depan, Agustus sudah bisa dikerjakan,” terang Kepala DLHK Lotim, Ir. H. Marhaban, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/7).

Dalam pengerjaan proyek ini, pemerintah daerah melalui DLHK Lotim menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,9 miliar. Nilai dari anggaran ini jauh mengalami pengurangan dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp5 miliar. Adapun untuk perbaikan dari TRS ini akan diubah total dan disesuaikan dengan padatnya rutinitas

masyarakat, khususnya saat kegiatan Hultah NWDI. Untuk itu, dalam desain perubahan taman ini nantinya akan memperbanyak akses pejalan kaki atau jogging track. Sementara untuk porsi bunga dikurangi, karena dikhawatirkan rusak ketika ada event-event besar di Lotim. “Apabila bunga diperbanyak, maka dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada bunga itu sendiri. Inilah salah satu yang menjolok pada perubahan desain Taman Rinjani Selong,” terang Marhaban.

Kendati pengurangan tanaman bunga, mantan Kepala Dinas PUPR Lotim ini mengaku bahwa hal tersebut tidak mengurangi keasrian dari TRS. Pasalnya di taman itu sudah terdapat sejumlah pohon-pohon yang tinggi yang membuat taman asri dan pantas disebut ruang terbuka hijau. Sedangkan untuk air mancur tetap dibangun. Dari desain awal air mancur hanya ditaruh pada posisi tengah, sementara pada desain yang terbaru akan ditempatkan juga di bagian pinggir.

“Jadi air mancur kita perbanyak. Ada di bagian pinggir dan di tengah. Khusus di bagian tengah akan disertakan dengan tempat duduk. Ini akan menambahkan kesejukan dan keasrian dari taman,” terangnya.

Pembenahan TRS, lanjut Marhaban menjadi prioritas Pemkab Lotim. Letaknya yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Lotim sangat strategis bagi masyarakat maupun pegawai untuk menikmati jam istirahat. Termasuk dapat digunakan tempat belajar oleh dunia pendidikan. “Untuk pintu masuk akan dibuat empat koridor. Tidak satu koridor seperti saat ini,” ujarnya.

Ditegaskan Marhaban, anggaran yang digelontorkan saat ini sebesar Rp2,9 miliar menyesuaikan dengan desain yang terbaru dan eksistensinya.

Untuk itu, wajah dari TRS diyakini tidak akan mengecewakan terutama melihat dari desainnya. Untuk fase pengerjaannya ditargetkan tiga sampai empat bulan yang rencananya dimulai pada bulan Agustus mendatang. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Meski musim kemarau sudah melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), areal pertanian terdampak kekeringan belum banyak dilaporkan. Hingga saat ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hanya memperoleh gambaran 12 hektar lahan saja.

Kepala Dinas KPP KLU, Ir. H. Nanang Matalata, melalui Kepala Bidang Pertanian, Sapdi, SP., Senin (15/7) mengungkapkan, dinas sudah melayangkan surat permintaan data kekeringan di 5 UPTD di kecamatan.

Namun baru UPTD Pemenang yang merespon data dimaksud.

“Belum ada dan saya telpon UPTD juga belum ada. Laporan sampai hari ini, kekeringan baru masuk dari Kecamatan Pemenang,” ungkap Sapdi.

Ia menyebut, data kekeringan yang dilaporkan UPTD Pemenang sejumlah 12 hektar.

Rinciannya, areal tanaman padi seluas 3 hektar, areal jagung seluas 3 hektar dan areal kacang tanah seluas 6 hektar.

Menurut Sapdi, areal tersebut belum dapat dipastikan apakah akan mengalami gagal panen. Namun demikian, luasan areal tersebut kemungkinan be-

sar terkendala kelancaran suplai air dari jaringan irigasi.

Sementara itu, sambung Sapdi, di 4 UPTD lain yakni Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan hingga kini belum menyerahkan data.

Pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi kendala UPTD, sehingga belum menginventarisir dan menyerahkan data ke dinas.

Bahkan, Sapdi berasumsi dengan tidak adanya data yang diserahkan oleh UPTD, maka tidak ada dampak kekeringan di 4 wilayah lain. Meski asumsinya tidak sepenuhnya benar, karena musim kemarau cukup ekstrem, sejumlah areal lahan pertanian yang tidak memiliki dukungan sarana sumur artesis dipastikan akan terganggu. “Belum ada kekeringan,” imbuhnya mengacu tidak adanya laporan UPTD. Sebelumnya, Kepala Dusun Dompo Indah, Ahmad Kurdi, mengakui sejak diperbaikinya Bendung Selengen, sebagian besar areal sawah di Dusun Tampes, Perigi, dan Dompo Indah sudah mulai teraliri. “Alhamdulillah sudah tidak kering lagi, sejak bendungan diperbaiki. Masyarakat sini bisa kembali beraktivitas sebagai buruh tani walaupun di musim kemarau,” katanya. (ari)

(Suara NTB/ist)

AREAL - Didukung sumur bor, sejumlah areal di Mumbulsari bisa ditanami 3 kali setahun. Warga berharap jumlah sumur bor diperbanyak.

Penghuni Rutan Selong Kelebihan Penghuni

Nasruddin (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Jumlah penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Selong over kapasitas. Bahkan kelebihan penghuni pada rumah tahanan ini melebihi dua kali lipat dari kapasitas normalnya sebanyak 139 orang. Kondisi demikian pun dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai persoalan.

Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rutan Kelas IIB Selong, Nasruddin, menyebutkan saat ini jumlah

tahanan di Rutan Selong sebanyak 336 orang, terdiri dari 110 tahanan kasus narkoba, sisanya tindak pidana umum dan kasus korupsi di bawah 10 orang.

“Kapasitas memang 139 orang, tapi memang kita sudah over kapasitas hingga dua kali lipat,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (15/7).

Untuk menghindari terjadinya konflik, pihak Rutan Selong mensiasatinya dengan meningkatkan pelayanan, sehingga penghuni Rutan Selong tetap merasa nyaman berada di dalam

rutan. Adapun aktivitas di Rutan Selong beberapa diantaranya seperti bengkel kerja, cuci kendaraan dan serta bercocok tanam di Menanga Baris Pringgabaya. Khusus untuk di Menanga Baris ini bagi narapidana yang akan berakhir masa tahanannya atau bebas bersyarat.

Disebutkan Nasruddin, beberapa waktu lalu ratusan warga binaan yang menghuni Rutan Kelas IIB Selong menjalani pemeriksaan HIV/AIDS dan hepatitis C. Pemeriksaan ini lebih difokuskan kepada warga binaan yang terlibat ka-

sus peredaran narkotika sebanyak 110 orang.

Pemeriksaan yang dilakukan ini juga merupakan program rutin yang dilaksanakan terhadap warga binaan di Rutan Selong. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, pihak Rutan Selong melibatkan Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Lotim dan komunitas peduli Lotim. Apabila ada warga binaan yang positif HIV, maka akan langsung dilakukan pembinaan dan pengobatan agar tidak menular ke penghuni Rutan lainnya. (yon)

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

Usut Sejumlah Kasus KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Mataram telah mengantongi calon tersangka dugaan kasus Corporate Social Responsibility (CSR) Desa Lingsar Kecamatan Lingsar. Pihak Kejari segera menetapkan tersangka dalam waktu dekat ini. Penetapan tersangka ini setelah melalui tahap penyidikan oleh penyidik Kejari. Selain kasus CSR ini, pihak Kejari juga mendalami dugaan kasus penguasaan aset daerah oleh oknum kepala desa (kades) di Labuapi. Dalam pengusutan kasus ini, pihak kejaksaan tidak melibatkan Inspektorat Lobar, sebab kasus tidak terkait dengan masalah Dana Desa (DD).

“Perkembangannya satu (kasus CSR) sudah penyidikan, satunya (aset) masih dalam pendalaman. Sebentar lagi kita tetapkan tersangkanya yang kasus CSR,” tegas Kepala Kejari Mataram Ketut Sumedana ditemui usai menghadiri rapat pimpinan (rapim) di Kantor Bupati Lobar, Senin (15/7).

Perkembangan kasus dana CSR, ujarnya, sudah masuk tahap penyidikan. Sebentar lagi, pihaknya akan menetapkan tersangkanya. Pihaknya sudah mengantongi calon tersangka dalam kasus CSR. “Minggu inilah sudah ada tersangkanya, kita umumkan,” ungkapnya.

Apakah calon tersangkanya dari pihak desa? pihaknya menolak membeberkan dengan alasan perlu ditetapkan. Indikasi pelanggaran yang dilakukan dalam kasus ini jelas dia, penggunaan pribadi dana CSR. Menurut dia, yang jelas begitu masuk dana itu ke rekening pribadi seharusnya diserahkan ke rekening desa. Penggunaannya pun harus melaui proses persetujuan dari BPD dan melalui APBDes dulu. “Nggak bisa uang negara itu untuk orang lain, mekanisme birokrasi ini harus jalan semua, ada aturan dan UU itu tidak dilalui semua,” tegas dia.

Sebab kalau semua bisa menggunakan anggaran seperti itu, maka APBD pun akan bisa dipakai seenaknya. Karena itulah perlu diatur melalui aturan. Kaitan kasus ini, lanjut dia, semua pihak terkait diperiksa, baik PDAM dan pihak terkait lainnya.

Menyoal aset daerah yang diduga dikuasai oknum kades di wilayah Labuapi, pihaknya maish mendalami kasus ini. Menurut dia kasus ini terus diusut, sebab tidak ada perkara yang berhenti di kejari.

“Tunggu saja, ndak ada perkara yang berhenti di Kejaksaan, jalan semua,” tegas Ketut Sumedana dia. (her) (Suara NTB/dok)

Bingung Perbaiki Rumah

Korban Gempa Mempertanyakan Kejelasan Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa di Lombok Barat (Lobar) menunggu kepastian bantuan dana dari pemerintah. Pasalnya banyak korban gempa belum memperoleh bantuan dana gempa, terutama yang rusak sedang dan ringan. Akibat ketidakpastian ini, korban gempa pun bingung mau memperbaiki rumahnya. Korban gempa berharap agar bisa diakomodir mendapatkan bantuan dana gempa tersebut.

Seperti di Desa Narmada, Kecamatan Narmada. sebanyak 202 kepala keluarga (KK) korban gempa yang kategori rusak sedang dan ringan belum mendapatkan kepastian bantuan. Kepala Desa Narmada Subayanto mengatakan pelaksanaan pembangunan rumah gempa di desanya belum semuanya tuntas. Khusus rumah rusak berat sebagian besar sudah selesai, hanya beberapa saja yang belum.

Kalau dipersentasekan dari jumlahnya total rusak berat, ujarnya, sebanyak 140 unit lebih hanya tinggal 20 persen. Saat ini kata dia, ada masih dalam proses pelaksanaan, baik pembangunan rumah, pembentukan pokmas dan ada yang pembuatan rekening pokmas serta ada yang proses administrasi.

Untuk rumah rusak ringan dan sedang, sebagian besar dalam proses pembangunan dan ada juga yang sudah selesai satu kelompok di Dusun Temas. Pihak pokmas sudah melaporkan ke desa bahwa sudah selesai pembangunan.

“Masalahnya ada juga sebagian masyarakat kami yang belum terdaftar dalam penerima bantuan, ada 202 KK belum terdaftar,” jelas kepala desa yang baru terpilih ini.

Terhadap korban gempa yang belum mendapatkan bantuan ini, pihak dinas sudah meminta desa untuk mengajukan kembali warga yang belum terverifikasi. Kebanyakan warga ini ada di Dusun Muhajirin. Ia berharap agar warga yang belum mendapatkan bantuan ini bisa segera mendapatkan jawaban yang jelas. “Kami menunggu kejelasan soal bantuan dana gempa ini,”jelas dia.

Menurutnya, dari total 400 lebih KK, terdapat sekitar 30 persen atau 202 KK belum mendapatkan bantuan. Menyoal rumah rusak sedang dan ringan ini tidak bisa memperoleh bantuan, menurut dia kemungkinan yang dimaksud usulan baru.

Sedangkan warganya ini bukan usulan baru, namun sudah masuk usulan sebelumnya, akan tetapi namanya belum keluar pada usulan sebelumnya yang dilakukan di awal gempa tahun lalu.

Selesai pendataan, tambahnya, baru turun banyak SK. Namun dari sekian SK yang turun ini, warganya ini belum mendapatkan bantuan, sehingga pihaknya kembali melakukan inventarisir lagi di lapangan, selanjutnya akan diusulkan lagi ke pihak pemda.

Saat ini. pihaknya menunggu kejelasan, apakah warganya ini bisa memperoleh bantuan atau tidak. Pihaknya sudah mengusulkan sekitar awal tahun ini, namun yang baru keluar hanya perubahan grade. “Ini yang baru dibuat pokmas,” jelas dia.

Untuk itu, pihaknya akan mempertanyakan hal ini langsung ke pemda dalam hal ini BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman serta fasilitator yang ada. Sejauh ini, ujarnya, pihak pemda meminta menunggu kepastian tersebut. Sebab pemda beralasan perlu ada pengolahan data yang sudah masuk. Ia menambahkan, terkait bantuan jadup belum ada realisasi di desanya, karena baru sekedar dilakukan pedataan di lapangan ke desa.

Sementara Kepala Bidang Perumahan pada Disperkim Lobar, L. Ratnawi mengatakan pihak pemda sudah mengusulkan yang masuk kategori rusak sedang dan ringan, namun ditolak oleh BNPB. Alasan penolakan, kata dia, pihak terkait memprioritaskan yang rusak berat. “Kalau rusak ringan dan sedang, retak – retak sedikit masak yang gini-gini kita usulkan. Ada ribuan yang tidak berani kita usulkan lagi,” tegas dia.

Untuk usulan tahap selanjutnya ini pihaknya selektif, sebab jika mau dilakukan validasi lagi agak berat apalagi kondisi tenaga fasilitator yang terbatas. Di samping memang kerusakan rumah yang diusulkan tak layak untuk diajukan ke Subayanto pusat. (her) (Suara NTB/her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

31 OPD di Lobar Rapor Merah Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid bersama Wakil Bupati (Wabup) Hj. Sumiatun memimpin rapat pimpinan (rapim), Senin (15/7).

Dalam rapim itu, dibahas berbagai capaian, di antaranya PAD, keuangan, lelang, dan berbagai tindak lanjut LHP BPK serta pencegahan korupsi.

Dari berbagai pokok bahasan ini, capaian realisasi fisik dan keuangan menjadi sorotan. Pasalnya, hingga semester II ini banyak OPD baru mencapai di bawah 50 persen bahkan ada di bawah itu. Sebanyak 31 OPD pun masuk rapor merah akibat capaiannya sangat rendah.

Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni, melaporkan realisasi belanja berdasarkan SP2D dari BPKAD, termasuk dana BOS dan BLUD sampai tanggal 12 Juli dari belanja langsung sebesar Rp 985,5 miliar baru terealisasi 367,9 miliar atau 37,3 persen lebih. “Realisasi di atas 45 persen ada 12 OPD berada di garis hijau (rapor hijau), kemudian untuk realisasi di bawah 45 persen ada 31 OPD masuk rapor merah,” ujarnya.

Di antara OPD yang memiliki realisasi keuangan tertinggi, ujarnya, yakni RSUD Tripat sebesar 56,7 persen lebih, sedangkan realisasi terendah adalah Dinas Pariwisata sebesar 13,85 persen lebih.

Untuk progres pengadaan

barang dan jasa melalui ULP, ujarnya, untuk jenis konstruksi jumlah paket 91 paket dengan total dana Rp 279 miliar lebih yang belum diajukan lelang sebanyak 28 paket, sudah kontrak 34 paket dan tayang 14 paket serta yang belum tayang atau kaji ulang 15 paket.

Untuk konsultan, ada 9 paket dengan nilai Rp 4,5 miliar lebih. Terdiri dari 1 paket belum diajukan lelang, 5 paket terkontrak dan sudah tayang 3 paket . Untuk pengadan barang, ada 16 paket senilai Rp 9,8 miliar lebih. Belum diajukan lelang 4 paket, 4 paket kontrak dan 4 paket sudah tayang serta 4 paket belum tayang.

Ia menambahkan, dalam pengadaan ini yang paling penting diatensi OPD adalah SiRUP sebab masih banyak OPD yang merah akibat ada kelebihan tayang dalam SiRUP. Beberapa OPD terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup. Ada juga, OPD yang belum menayangkan SiRUP, sehingga menjadi

(Suara NTB/her)

RAPIM - Bupati H. Fauzan Khalid dan Wabup Hj. Sumiatun serta Sekda H. Moch. Taufiq saat memimpin rapim, Senin (15/7). kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq menyoroti rendahnya realisasi keuangan dan lelang OPD. “Apa yang disampaikan

oleh Bu Asisten II tolong dicermati oleh semua kepala OPD,” ujarnya mengingatkan. (her)

Pelantikan Anggota Gaji ASN di Lobar DPRD Loteng Baru Terancam Tak Bisa Dibayar Terancam Mundur Praya (Suara NTB) Proses pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) hasil Pemilu legislatif tahun 2019, berpotensi mundur dari jadwal yang ada, karena adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan muncul dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD kabupaten dari Partai Gerindra daerah pemilihan (dapil) VI (Batukliang-Batukliang Utara) serta dari caleg DPRD provinsi dari Partai Demokrat Dapil VIII NTB. “Kalau dari jadwal yang ada, pelantikan direncanakan pada tanggal 12 Agustus mendatang.

Tapi karena ada gugatan PHPU di MK,kemungkinanpelantikananggota DPRD Loteng yang baru bisa mundur,” terang Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Senin (15/7).

Dikatakan, seharusnya pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru digelar pada tanggal 11 Agustus 2019. Mengingat anggota DPRD Loteng yang lama dilantik pada tanggal 11 Agustus tahun 2014 silam. Tapi karena jatuh pada hari libur, sehingga pelantikan direncanakan pada tanggal 12 Agustus 2019.

Selain itu, karena ada gugatan PHPU di MK, jadwal pelantikan bisa mundur lagi. Mengingat, MK baru akan menyampaikan putusan terhadap sengketa PHPU pada tanggal 6 sampai 9 Agustus mendatang. Di satu sisi pelantikan anggota DPRD kabupaten yang baru itu ada prosedur dan tahapannya. Dimulai dari penetapan oleh KPU setempat.

Baru kemudian KPU mengajukan permohonan penerbitan SK dari Gubernur. Setelah itu baru bisa dilantik. Sementara waktu antara putusan MK dengan rencana pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru sangat mepet, yakni hanya tiga hari.

(Suara NTB/dok)

R. Mulyatno Junaidi “Dari putusan MK ke penetapan oleh KPU, waktunya maksimal tiga hari. Kemudian antara penetapan oleh KPU sampai penerbitan SK oleh Gubernur juga ada batasan waktunya. Berdasarkan asumsi itulah, maka pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru kemungkinan mundur,” terangnya.

Apakah hal itu tidak melanggar regulasi, karena bisa saja masa kerja anggota DPRD yang lama lebih dari lima tahun? Mulyatno mengaku tidak. Pasalnya, di aturan yang terbaru masa kerja anggota DPRD yang lama tidak disebutkan berakhir sampai lima tahun. Tetapi sampai anggota DPRD yang baru dilantik.

Dengan kata lain, kalaupun masa kerja anggota DPRD yang lama sudah lebih lima tahun, tetapi belum ada pelantikan anggota DPRD yang baru, maka anggota DPRD lama tetap menjabat. Termasuk semua hak-haknya sebagai wakil rakyat juga melekat.

“Tidak ada istilah status quo di keanggotaan DPRD. Anggota yang lama baru berakhir masa kerjanya begitu anggota DPRD baru dilantik,” imbuhnya. (kir)

Bupati Lobar Tekankan Semua Jajaran OPD Tebarkan Aura Positif Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menekankan kepada seluruh jajaran agar bertindak sebagai bagian dari masyarakat dengan menyebarkan aura-aura positif ke tengah masyarakat. Salah satunya dengan memasukkan semua kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di media, baik media cetak, lebih-lebih media sosial.

Bupati mengaku, mengikuti grup OPD dan banyak yang sudah dilakukan OPD, namun tidak terekspose di media. Padahal, kata dia, beberapa bulan lalu sudah diadakan pelatihan di masing-masing OPD mengutus staf untuk membuat berita.

“Kita (pemda) sudah seharusnya bertindak sebagai bagian dari masyarakat yang menyebarkan aura-aura positif ke tengah masyatakat. Utamanya dengan memasukkan kegiatan kita di media, cetak lebih-lebih media sosial,” kritiknya dalam rapat pimpinan, Senin (15/7).

Adanya ekspose lewat media, ujarnya, bukan ingin menyo-

mbongkan diri sudah banyak yang dilakukan. Namun pihaknya ingin menyebarkan energi positif kepada masyarakat, sehingga nanti diharapkan bisa mendorong dan memotivasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama.

Terutama, konteks dalam penanganan sampah, droping air bersih,penanganan bencana dan kreasi lain yang bisa menyebarkan aura positif. Dalam hal penanganan bencana gempa misalnya, ia mencontohkan Jepang yang dilanda gempa beberapa tahun silam. Penanganannya cepat sekali selesai dibandingkan dengan di Lombok sulit sekali selesai. Salah satu sebabnya, di Jepang tidak ada saling menyalahkan. “Ndak ada berita negatif, bandingkan dengan kita,” ujarnya membandingkan.

Akibat dari itu, jelas dia, penyelesaian dari berbagai persoalan ini menjadi lambat.

Karena itulah menjadi kewajiban bersama untuk menebarkan aura positif di tengah masyarakat. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq mengatakan pendapatan daerah yang diajukan pada APBDP sebesar Rp1,9 triliun, di mana terdapat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp11 miliar.

“Ini (rasionalisasi dan efisiensi) terpaksa dilakukan untuk menyeimbangkan anggaran sampai bulan Desember. Sebab kalau OPD bertahan dengan belanja yang ada, maka kemungkinan bulan Desember gaji terbayarkan setengah. Karena anggaran tidak sampai Rp 30 miliar, kita akan kekurangan sekitar Rp16 miliar,” akunya, Senin (15/7).

Untuk menutupi defisit,

pihaknya sudah merasionalisasi seluruh honor selama 5 bulan, sehingga tidak boleh dibayarkan. Termasuk, kata dia, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sudah menandatangani surat untuk dilakukan rasionalisasi seluruh OPD. Itu sebabnya perjalanan luar daerah dipangkas.

Selain itu, OPD diimbau mengurangi perjalanan dinas.

Bila perlu OPD tidak melakukan perjalanan dinas jika tidak penting. “Apalagi angka target PAD Rp 268 miliar ini tidak bergerak dan keliatannya Bapenda pesimis mencapai Rp 268 miliar ini,’’ akunya.

Kalau semua OPD bertahan dengan belanja yang sudah ada, tambahnya, maka gaji terancam tidak bisa terbayarkan secara penuh pada bulan

Desember. Sebab, kata dia, ada kekurangan sekitar Rp 16 miliar. Karena itulah ia menekankan kepada semua OPD agar melaksanakan Surat Bupati tersebut, sebab pertimbangannya ada defisit PAD yang masuk. Kecuali, kalau Bapenda dan BPKAD optimis bisa mencapai PAD Rp268 miliar, maka OPD bisa menggunakan anggaran yang harus diefisiensi tersebut.

“Tapi ini tidak ada pemecahan jangka pendek, maka itu terjadi nanti di bulan Desember, jadi mohon pengertian OPD dan laksanakan surat yang akan ditandatangani oleh pak bupati untuk OPD melakukan efisiensi,” jelas dia. (her)

Pihak Keluarga Pertanyakan Penetapan Tersangka Kasus Tambang Giri Menang (Suara NTB) Keluarga Sudi Hartawan, tersangka dugaan kasus tambang biji besi ilegal sangat keberatan atas penetapan status tersangka oleh pihak Polda NTB. Pihak keluarga mempertanyakan dasar pihak kepolisian menetapkan tersangka, sebab dasar operasional pertambangan biji besi sudah memenuhi izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Lobar yang berlaku sejak tahun 2011-2021. Mereka mendesak agar kepolisian membebaskan bersangkutan atas dasar kepemilikan izin tersebut.

Selain masalah penetapan tersangka yang dianggap janggal, pemilik lahan di lokasi sekitar pertambangan ini juga mempertanyakan dasar pensertifikatan lahan oleh oknum pengusaha. Pasalnya, pihak warga mengaku tidak pernah menjual lahan tersebut.

Budiman, adik dari keluarga dari Sudi Hartawan mengatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap kakaknya tidak mendasar.”Padahal semua bukti izin (IUP) sudah ada.

IUP berlaku sejak 2011-2021.

Jadi apa dasarnya penetapan tersangka itu?”tegas Budiman mempertanyakan.

Kasus ini, kata dia, dilaporkan oleh pengusaha atas dugaan tambang ilegal. Ia mempertanyakan kenapa kakaknya disangkakan melakukan pertambangan tanpa izin alias ilegal. Menurut dia tidak ada dasarnya tuduhan tersebut. Sebab bukti yang dimiliki berupa IUP sudah lengkap.

Ia pun mengaku keberatan atas penetapan status tersangka kakaknya, karena akibat penetapan tersangka dan penahanan terhadap kakaknya sangat merugikan pihak keluarga. Sebab semenjak ditahan praktis pertambangan ditutup. Padahal kakaknya sudah mengeluarkan dana besar, baik untuk sewa lahan itu.

Ditambah lagi kata dia, pemilik lahan tempat kakaknya

menyewa lahan itu justru tanahnya disertifikatkan dan dieksekusi oleh pihak pengadilan.

Lahan milik warga ini kata dia dipakai sebagai tempat kolam pengendapan air hujan.Sebab persyaratan ketika mengurus izin di Dinas Lingkungan Hidup, pemohon izin harus membuat semacam kolam tersebut, karena di bawah lokasi itu ada pemukiman warga. Jangan sampai ketika hujan, perkampungan warga banjir. Kakaknya pun memenuhi persyaratan tersebut dengan mengeruk lahan.”Cuma kenapa dipersoalkan pengerukan lahan, itu yang dilaporkan karena dibilang merusak lingkungan.Padahal itu kan syarat dari pemda untuk pengurusan izin,” jelas dia.

Pihaknya sudah menunjukkan IUP tersebut ke pihak kepolisian, namun pihak kepolisian justru tidak memakai IUP tersebut sebagai dasar penanganan kasus ini.Menurut dia, penetapan tersangka kakaknya pun premature dan tanpa dasar.Kalaupun polisi berdalih ada aktivitas pengerusakan yang dikeluhkan warga, menurut dia tidak ada dasarnya juga. Sebab sejauh ini warga begitu mendukung akivitas penambangan tersebut karena warga setempat dipekerjakan.

L. Yogi Dirgantara selaku pemilik lahan yang berada di sekitar lokasi tambang bijih besi mengaku keberatan lahannya disertifikatkan dan dieksekusi oleh pihak pengadilan.Pasalnya, menurut dia lahan seluas dengan total 3 hektar lebih milik keluarganya bersertifikat dan sudah dipecah-pecah. Yang bermasalah dengan oknum pengusaha karena disertifikatkan ini seluas 1 hektar 70 are dan dieksekusi oleh pihak pengadilan. Ia mempertanyakan kenapa dalam eksekusi itu tidak ada pemberitahuan ke pihaknya.

Lahan ini tegas dia adalah milik keluarganya. Karena sudah ada sertifikat lahan tahun 1995 atas nama pemilik tanah 9 orang di sertifikat

alas hak. Pada tahun itu, ada rencana pihak keluarga menjual, namun saat itu hanya diberikan persekot oleh pengusaha yang saat ini mensertifikatkan lahan tersebut. Sampai saat ini kata dia, pihak keluarga tidak pernah menandatangani akte jual beli di notaris.

Di hadapan penyidik ia menegaskan bahwa tanah ini tidak pernah dijual, sebab tidak pernah ada penjualan lahan tersebut. Kalaupun kata dia, ada proses balik nama yang diklaim oknum pengusaha menurut dia tidak ada dasarnya. “Jadi tidak ada dasarnya itu,”tegas dia.

Langkah selanjutnya, pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan menggugat pengusaha tersebut ke pengadilan.

Sementara itu, Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan Sudi sudah ditahan Polda NTB atas dugaan penambangan tanpa izin. Direktur CV Padak Mas ini mengantongi IUP operasi produksi dari Distamben sejak tahun 2011. Izin penambangan bijih besi masih berlaku sampai Agustus 2021 mendatang. Namun, perusahaan itu tidak punya izin menambang tanah urug. Sudi sebagai Direktur CV Padak Mas menyuruh Saharudin (48) menambang tanah urug sejak Juli 2018.

Dia menambahkan, penambangan tanah urug itu juga merugikan pemilik lahan Jamal Buyung.Lahan tersebut merupakan milik Jamal sesuai putusan inkrah Pengadilan Tinggi NTB tahun 2015.

Sudi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan bersama Sahar.”Dua tersangka itu sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” ucap Darsono.

Para tersangka dijerat dengan pasal 158 juncto pasal 48 UU RI No4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp10 miliar. (her/why)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

Halaman 6

Suara Bidang PBB-P2 Bapenda Sumbawa

Agustus, Bapenda Mutakhirkan Data Wajib Pajak Moyo Utara dan Moyo Hilir Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa segera melakukan pemutakhiran data wajib pajak di Kecamatan Moyo Utara dan Moyo Hilir Agustus mendatang.

Setelah sebelumnya dilakukan pertemuan persiapan pemutakhiran bersama pejabat kecamatan dan desa sasaran yang dihadiri camat dan kepala desa.

“Sudah kita rapat persiapan pemutakhiran di dua kecamatan itu.

Ada hadir camat Moyo Utara dan Moyo Hilir serta semua kades hadir,” sebut Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah M.Si, didampingi Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB-P2 dan PBHTB, Sri Wahyuningsih, Senin (15/7).

Dalam rapat persiapan tersebut, masing-masing kepala desa mem-

bawa nama calon petugas, yang nantinya akan dibekali tata cara pemutakhiran. Sesuai permintaan Bapenda. “Sudah membawa daftar petugas. Masing-masing desa itu tergantung luasan, tergantung jumlah objek pajaknya, jumlah SPPTnya di sekitaran desa itu,” jelasnya.

Pembekalan yang rencananya Agustus mendatang, akan disesuaikan dengan jumlah petugas serta luasan areal pendataan. Bapenda akan menyiapkan dua tim. Masingmasing tim akan dikirim untuk mempersiapkan petugas pendataan ke Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara.

“Moyo Utara kemarin minta pembekalan tiga hari. Moyo Hilir mungkin nanti empat hari. Kita dari sini siapkan dua tim untuk memberikan pembekalan kepada petugas. Nanti untuk turun ke lapangan dibekali

(Suara NTB/ist)

Komisi I Ingatkan Sekolah Jangan Beratkan Siswa

Muhammad Hatta

Taliwang (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan seluruh sekolah agar tidak memberatkan siswa barunya dengan berbagai kewajiban di luar urusan akademik.

“Ini kan tahun ajaran baru. Biasanya banyak sekolah wajibkan siswa beli baju ini itulah yang justru memberatkan siswa dan para orang tua.

Kami minta jangan sampai ada seperti itu,” tegas anggota Komisi I DPRD KSB, Muhammad Hatta

kepada wartawan, Senin (15/7).

Ia menyatakan, institusi sekolah harus bisa memberikan rasa nyaman kepada setiap siswanya. Bukan sebaliknya memberikan beban yang justru membuat siswa tidak bisa fokus dalam belajar. “Tugas siswa itu belajar. Bukan diberi beban lainnya yang justru jauh dari unsur edukasi,” cetusnya.

Hatta mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah cepat Dinas Dikpora dalam menindaklanjuti tim Saber Pungli di dua sekolah saat kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu lalu. Di mana Dikpora memerintahkan sekolah mengembalikan dana pembelian baju seragam yang dijadikan sekolah sebagak syarat daftar ulang. “Kan jelas PPDB itu tidak boleh ada pungutan sepeser pun dari calon peserta didik,” tandasnya.

Ke depan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berpesan kepada Dinas Dikpora agar selalu mengawasi kegiatan sekolah. Tidak saja dalam hal akademik tetapi juga hal lain yang memungkinkan memberatkan siswa. “Utamanya saat penerimaan siswa baru ya. Kami tidak mau ke depan ada kasus yang sama lagi terjadi,” tukasnya. (bug)

juga dengan SK Bupati, sebagai dasar turun. Pembekalan di bulan Agustus, setelah itu langsung action di lapangan petugasnya untuk melakukan pemutakhiran. Di dua kecamatan, Moyo Utara dan Moyo Hilir, ada 16 desa,” terangnya.

Disampaikan, pemutakhiran data rencananya akan berlangsung selama tiga bulan sejak pembekalan petugas. Sehingga masih menyisahkan waktu petugas di Bapenda untuk menginput data hasil pemutakhiran, sekitar November 2019 nanti. “Kita kasih waktu tiga bulan sejak pembekalan. Agar ada waktu kita juga untuk imput data pemutakhiran. Novembernya kita sudah mulai input,” katanya.

Diungkapkan, seluruh desa di Kabupaten Sumbawa sangat antusias. Serta meminta Bapenda segera melakukan pemutakhiran. Sebab, se-

lama ini petugas desa yang belum dimutakhiran, cukup kesulitan karena masih menggunakan data 2014.

“Kita juga lihat desa ini juga antusias untuk dilakukan pemutakhiran, karena desa juga kesulitan karena data belum dimutakhirkan. Banyak hal yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, SPPT masih nama kakek, nenek, bapak, ibu, sudah berubah sekarang. Atau yang sudah dijual.

Apalagi dengan adanya sertifikat gratis itu, maka diperbaiki nama dan luas sesuai dengan sertifikat, itu kan lebih riel lagi datanya,” jelasnya.

Dikatakan, tahun depan pola pemutakhiran data akan diubah dari per kecamatan, menjadi seluruh kecamatan secara bersamaan. Namun dengan jumlah yang dibatasi atau ditentukan masing-masing desa per tahun.

“Memang ini sudah tahun ke tiga,

terus selama dua tahun terakhir data lebih bagus. Tapi kita lihat, setahun agak lambat kalau hanya dua atau tiga kecamatan. Kecamatan lainnya lama kita jangkau, sementara kecamatan lainnya juga minta dimutakhirkan. Jadi kita ingin ubah polanya, tetap namanya pemutakhiran tapi kita lakukan di seluruh kecamatan bersamaan. Tapi kita tentukan batas jumlahnya masing-masing kecamatan setiap tahunya, kita batasi. Nanti kita lihat mata yang lebih bagus itu yang diterapkan seterusnya.

Kita lihat mudah-mudahan cara itu lebih baik dari yang sudah kita terpakan.

Jadi pelan-pelan kita rapikan data kita, karena data kita ini sudah sejak 2014 belum diubah,” pungkasnya. (arn/*) Arif Alamsyah

Pembangunan Sumur Bor Dalam Tidak Maksimal

(Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Sumur bor dalam bantuan Provinsi di kecamatan Poto Tano belum memberikan hasil maksimal. Sebagian sumur bor ada yang mengeluarkan air asin. Sebagian lagi tidak ada airnya sama sekali karena diduga terlalu dangkal.

Minimnya kordinasi dinilai menjadi faktor pemicu sumur bor tidak memberikan manfaat maksimal bagi warga korban kekeringan.

“Harus kita akui banyak sumur bor bantuan Provinsi yang tidak kunjung memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd, Senin (15/7).

Menurutnya, untuk Kecamatan Poto Tano saja, sekitar tujuh unit yang terbangun.

Tetapi yang mampu memberikan kontribusi ke masyarakat hanya sebagian kecilnya saja.

Sementara sisanya ada yang airnya asin karena dianggap terlalu dalam ada juga yang tidak airnya sama sekali.

“Hal ini tentu sangat disayangkan karena dianggap sia-sia saja bantuan yang

sudah diberikan tersebut,” ujarnya.

Dikatakannya, faktor utama sehingga banyak sumur bor dalam yang tidak berfungsi yakni karena pola kordinasi dengan Pemkab tidak dilakukan pada saat pembangunannya. Karena rata-rata sumur bor yang terbangun saat ini lebih kepada tata letak yang dianggap tidak sesuai. Sebut saja proyek sumur bor di desa

(SuaraNTB/ist)

SAPI - Belasan sapi yang diduga hendak diselundupkan ke Pulau Lombok, saat diamankan di Balai Karantina, Poto Tano, Minggu (14/7).

Pengiriman Sapi Tanpa Dokumen Digagalkan Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim ) Polres Sumbawa Barat, menggagalkan pengiriman 11 ekor sapi tanpa dokumen dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok. Penyelundupan hewan ternak diindikasi sengaja dilakukan jelang hari raya idul adha

Belum Dibayar, Rekanan Segel Sekolah Taliwang (Suara NTB) Hari pertama masuk sekolah di SD Seminar Salit, kecamatan Brang Ene, Senin (15/ 7) kemarin, tidak diwarnai keceriaan siswa.

Pasalnya siswa terhalang masuk lingkungan sekolah gara-gara rekanan pelaksana rehab menyegel sekolah mereka.

Perihal penyegelan sekolah oleh pihak rekanan itu dibenarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sekretaris Dinas Dikpora KSB, Firmansyah, S.Pd mengatakan, alasan rekanan mengambil langkah tersebut karena belum mendapatkan bayaran penuh atas hasil pekeriaan mereka merenovasi sejumlah gedung kelas di SD bersangkutan.

“Sementara informasi yang masuk ke kami seperti itu. Jadi rekanan belum dapat bayarannya,” katanya kepada wartawan.

Mendapatkan informasi tersebut, Firmansyah mengaku, pihaknya telah melakukan negosiasi dengan rekanan dimaksud. Namun hingga siang hari, pihak rekanan tidak bergeming. “Sebentar lagi kami akan turun ke lokasi. Kebetulan pak Kadis mulai cuti haji, jadi saya yang akan ke sana,” sebutnya.

Empat gedung kelas yang direhab di SD

nya berharap supaya Provinsi bisa memberikan bantuan yang bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya sekedar melakukan pembangunan saja karena pasti tidak akan memberikan manfaat jika sistem penggaliannya dianggap tidak sesuai standar.

“Kami berharap penyerahan bantuan dari Provinsi khusus sumur bor tolong Kabupaten dilibatkan supaya tidak ada yang sia-sia pembangunannya. Karena sebagai yang punya wilayah kami pasti tahu lokasi mana saja yang dianggap baik untuk sumur bor dalam dan anggaran yang dikucurkan nanti tidak akan sia-sia,” tandasnya. (ils)

Bupati Ingin ASN Terbaik Isi Jabatan Sekda Sumbawa

Melimpah, Stok Beras Bulog Aman Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketersediaan beras di gudang Bulog Sumbawa mencapai puluhan ribu ton. Stok yang ada bahkan bisa memenuhi kebutuhan dua wilayah yakni Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat hingga 88 bulan kedepan.

“Stok kita sekitar 31 ribu ton. Itu bisa mencukupi untuk 88 bulan kedepan,” kata Kepala Perum Bulog Subdivre Sumbawa, Heri Sulistiyo, Senin (15/7).

Menurutnya, selama ini ketersediaan beras di gudang Bulog selalu surplus. Hanya saja jika terlalu lama disimpan di gudang, dikhawatirkan berdampak pada kualitas beras.

Makanya pihaknya selalu melakukan pengecekan secara berkala di seluruh gudang yang ada. Percepatan penyaluran beras kepada masyarakat melalui bansos juga dilakukan guna menjaga stok beras selalu dalam keadaan segar.

“Kita selalu melakukan perawatan secara rutin dan melakukan monitoring. Itu salah satu upaya kita untuk menjaga kualitas,” ujarnya.

Pihaknya juga melakukan pengiriman beras ke daerah yang kekurangan, seperti Provinsi NTT. Dimana sejak Januari hingga Juli ini, tercatat sekitar 7.000 ton beras dikirim.

“Kita juga kirim ke daerah lain yang membutuhkan, seperti NTT. Dari Januari hingga Juli sudah sekitar 7.000 ton kita kirim ke NTT,” terangnya.

Sementara ini, lanjutnya, pihaknya juga terus melakukan serapan gabah/beras petani. Dari target sekitar 43.800 ton, yang sudah terserap sekitar 23 ribu ton atau sekitar 52 persen. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan apakah serapan nantinya bisa mencapai target hingga akhir tahun. “Untuk target, tergantung kondisi panen di lapangan nantinya,” pungkasnya. (ind)

Siantar. Sejak selesai dibangun hingga sekarang belum bisa dirasakan manfaatnya.

Itu terjadi karena galiannya terlalu dalam sehingga bukan air tawar yang ada melainkan air asin. Akibatnya kini tidak memberikan manfaat. Hal ini tentu sangat disayangkan terjadi karena dari segi jarak antara air tawar dan asin sangat dekat. Maka dari itu, salah satu bantuan yang paling efektif bagi wilayah Poto Tano yakni mesin penyulingan air.

Jika tetap saja dipaksakan dengan konsep sumur bor dalam maka hasilnya tidak akan bisa maksimal karena faktor jarak air tawar dan asin yang dekat. Untuk itu, pihak-

Seminar Salit merupakan program kegiatan rehabilitasi pasca gempa. Kegiatan itu dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) dengan pelaksana utama oleh perusahaan konstruksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dijelaskan Firmansyah, dalam pelaksanaannya perusahaan BUMN yang mendapatkan proyeknya menggandeng rekanan pengusaha konstruksi lokal. Selanjutnya pengusaha konstruksi lokal yang mengerjakan pembangunannya. “Nah yang segel ini rekanan lokalnya. Yang sepertinya belum dapat pembayaran penuh atas hasil kerjanya itu,” paparnya.

Untuk menyudahi aksi penyegelan itu, Firmansyah menyatakan, Dinas Dikpora akan segera memfasilitasi kontraktor lokal dengan perusahaan BUMN pemberi kerja. Ia berharap tuntutan rekanan itu secepatnya dipenuhi sehingga siswa bisa masuk sekolah dan melaksanakan aktivitas belajarnya.

“Mudah-mudahan dengan kami turun hari ini segelnya dibuka ya, karena kasihan anak-anak kalau berlarut-larut tidak bisa nyaman ke sekolah,” pungkasnya. (bug)

mendatang dengan tujuan bisa meraup keuntungan lebih, Minggu (14/7) di pelabuhan penyeberangan Poto Tano.

Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH., SIK kepada Suara NTB, Senin (15/7) membenarkann adanya pengungkapan kasus penyelundupan hewan ternak sapi tersebut.

Sapi-sapi tersebut diketahui bermasalah, lantaran pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada satupun dokumen yang bisa ditemukan. Baik itu keterangan asal usul hewan, perjanjian jual beli maupun surat angkut dari Balai Karantina Tumbuhan dan Hewan di Poto Tano.

Selain ternak, Polisi juga mengamankan satu tersangka berinisial SPD (51) warga desa Poto Tano sebagai pelaku tunggal. Hewan-hewan ini terpaksa diamankan karena dikhawatirkan hasil dari perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang merasa hewan ternaknya hilang untuk datang ke balai karantina untuk melakukan pengecekan.

Karena untuk saat ini hewanhewan tersebut masih diamankan dan dipelihara oleh balai karantina menunggu tindak lanjut terhadap kasus tersebut.

“Belasan ekor sapi ini masih kita amankan di Balai Karantina untuk sementara waktu sembari menunggu ada atau tidaknya warga yang kehilangan sapi. Sementara pelaku sampai dengan saat ini masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif,” ungkapnya.

Dikatakannya, Pengungka-

pan terhadap kasus tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait mobilisasi hewan ternak ke Pulau Lombok secara besar-besaran dengan menggunakan truk. Mendapatkan laporan tersebut, tim opsnal kemudian melakukan pengintaian dan pemeriksaan terhadap truk yang akan menyeberang ke pulau Lombok. Pada saat truk yang dikendarai pelaku dengan nomor Polisi B 9055 NDA melintas, tim langsung melakukan pemeriksaan.

Saat diperiksa, pelaku mengaku truknya berisi pakan ternak dan tongkol jagung yang akan dibawa ke Lombok Timur.

Merasa ada yang janggal dengan kondisi bak truk karena sedikit tinggi dari biasa, tim kemudian melakukan pemeriksaan mendetail. Benar saja, saat tongkol jagung dan pakan tersebut diangkat ternyata ada belasan ekor sapi didalamnya.

Pada saat diminta menunjukan surat-suratnya, ternyata tidak ada satupun dokumen untuk bisa melegalkan pengiriman hewan ke Pulau Lombok tersebut. Maka dari itu, atas dasar tersebut pihaknya langsung menangkap pelaku untuk diproses lebih lanjut.

“Pelaku kita amankan dengan tuduhan melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahunb1992 tentang karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan hukuman satu tahun penjara. Kami juga akan terus melakukan pengawasan ekstra terhadap pengiriman hewan jelang Idul Adha mendatang,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Panitia Seleksi Terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kembali membuka kesempatan bagi para PNS yang memenuhi persyaratan.

Untuk mendaftar seleksi jabatan Sekda dan dua Kepala OPD. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, menginginkan ASN terbaik yang akan mengisi jabatan dimaksud.

Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Pansel pengisian jabatan, Senin (15/ 7). Diharapkan melalui kegiatan ini nanti akan lahir perangkat kerja yang andal, professional dan cerdas. Agar kemudian dirinya terbantu dalam sisa tugas kedepan.

Terutama jabatan strategis khususnya Sekretaris Daerah.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada tim seleksi dan tim asesor dari provinsi.

Pansel diharapkan ikhlas dalam bekerja sehingga mendapatkan yang terbaik diantara yang baik.

“Silahkan Pansel bekerja tulus dan jujur untuk memberikan yang terbaik untuk saya.

Segala aspek penilaian silahkan betul – betul dilaksanakan dan hasilnya nanti mohon dengan hormat agar hasilnya langsung disampaikan kepada saya,” sambungnya.

Terakhir Bupati berharap ASN serius mengikuti pansel ini. Dengan menumpahkan semua kemampuannya. Agar Bupati juga tidak keliru dalam memilih dan dan menempatkan pejabat. Sekaligus menegaskan tidak ada upaya pendekatan pribadi dalam pengisian jabatan Sekda dan dua pimpinan OPD yang sedang berlangsung. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada hasil seleksi dari tim Pansel.

“Tidak ada penekanan khusus, mana yang terbaik itulah yang saya pakai. Tidak ada pendekatan lain-lain. Apa gunanya kita percayakan tim pasel itu, kalau masih kita menggunakan hak-hak pribadi untuk hal jabatan seperti ini. Saya tetap konsen terhadap hasil mereka. Apa ben-

tuk yang dilaporkan kepada saya, itulah yang akan saya laksanakan. Kita serahkan sepenuhnya kepada pansel,” tegasnya.

Sebelumnya dalam laporanya Ketua Tim seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, Dr. H. Iwan Jazadi,M.ED menyampaikan, dari lingkungan Pemkab Sumbawa telah mendaftarkan diri sebanyak lima orang sebagai Sekretaris Daerah, lima orang sebagai bakal calon kepala Dinas Arpusda Kabupaten Sumbawa dan empat orang untuk kepala Satpol PP. Tahapan selanjutnya adalah tes kompetensi yang dalam hal ini secara teknis, Pansel bekerja sama dengan asesor dari asesmen center BKD Provinsi NTB yang sudah memiliki pengalaman dan trek record asesmen yang sangat luas dan teruji.

“Kami yakin hasil yang akan dicapai ini akan mencerminkan kebutuhan dari Pemkab Sumbawa. Sebagai anggota pansel kami kemudian nanti akan melanjutkan dengan tahapan 21-24 Juli 2019 uji rekam jejak kemudian tanggal 29 Juli 2019 kurang lebih enam hari bisa dilanjutkan dengan presentasi dan wawancara. Dari hasil itulah nanti kami meyakini sebagai pansel bisa menghasilkan secara obyektif,” terangnya.

Nantinya Pansel akan memilih tiga orang calon terbaik pada setiap jabatan. Untuk kemudian dapat ditetapkan oleh Bupati siapa yang akan menempati jabatan dimaksud. Khusus untuk posisi Sekda tentunya ada konsultasi dan komunikasi dari Gubernur. Tetapi tetap sebagai pengguna Bupati memiliki kewenangan preogratif untuk menentukan siapa diantara tiga yang terbaik. “Pansel dengan sebaik – baiknya dan seobyektif nya akan mengawal proses ini, menjaga kerahasiaannya hingga Insya Allah tidak ada yang tahu sebelum tanggal yang ditetapkan,” pungkasnya. (arn/ind)

(Suara NTB/ist)

SELEKSI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama Pansel dan asessor serta pejabat yang mengikuti seleksi pengisian jabatan Sekda dan dua Kepala OPD di Sumbawa.

Pilkada 2020

(Suara NTB/Ist)

Kawal IDP-Dahlan, Demokrat Belum Tentukan Sikap Bima (Suara NTB) – DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima belum menentukan sikap untuk mengusung figur Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang, karena masih mengawal Pemerintah Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, dan Drs. Dahlah M. Noer M.Pd (IDP-Dahlan).

Demikian penegasan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Imam Syuhadi, kepada Suara NTB, Kamis (15/ Imam Syuhadi 5). Imam mengaku tidak ingin membahasnya terlalu jauh karena tahapannya (Pilkada.red) masih jauh.

“Kita saat ini masih menunggu pelantikan anggota DPRD hasil Pemilu 2019 kemarin. Lagipula tahapan Pilkada masih jauh,” katanya.

Ia mengaku jika tahapan telah berjalan, dipastikan sikap Demokrat akan diketahui dengan sendiri. Imam menegaskan Demokrat akan tetap memprioritaskan kader sendiri untuk diusung Pilkada 2020 mendatang. “Saya kira hampir semua Parpol jelas akan prioritaskan kadernya sendiri, termasuk Demokrat,” katanya.

Imam menyebutkan, selain dirinya ada sejumlah nama kader Demokrat yang memiliki kans untuk diusung. Seperti H. A. Rahman H. Abidin SE, Abdul Rauf ST (anggota DPRD Provinsi NTB terpilih), Nukrah, dan Tiar Rahman. “Yang jelas dalam mengusung figur kita akan tetap mengikuti tahapan dan mekanisme partai,” katanya.

Tidak hanya itu, sampai saat ini, belum ada Parpol lain yang membuka komunikasi dengan Demokrat terkait Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang, karena kemungkinan tahapannya dianggap masih jauh. “Belum ada komunikasi terkait Pilkada ini. mungkin karena tahapannya masih jauh sehingga hal ini tidak dibahas,” katanya.

Terlepas itu, saat ini partai Demokrat, lanjut Imam masih mengawal Pemerintahan IDP-Dahlan yang masih tersisa satu tahun setengah lagi. Yang sudah berjalan baik akan terus didukung. “Serta mendorong agar mengerjakan program-program yang belum dilakukan,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Walikota Belum Pastikan Realisasi Insentif Honorer K2 Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, memberi isyarat insentif honorer Katagori Dua (K2) sebesar Rp1 Juta setiap bulan tidak akan direalisasikan tahun 2019 ini.

“Realisasinya insentif honorer K2 belum bisa dipastikan tahun ini,” katanya kepada wartawan, Senin (15/7). Ia mengatakan kendala tidak direalisasikan tahun 2019 ini bukan karena persoalan anggaran. Alasannya, kata dia, karena tahapan validasi dan verifikasi honorer K2 belum dinyatakan final.

“Validasi dan verifikasi belum final. Hingga saat ini lanjutnya prosesnya masih dilakukan,” katanya.

Lutfi menegaskan, hasil validasi dan verifikasi yang dilakukan kemarin, kemungkinan terjadi manipulasi, sehingga perlu dicek kembali selama satu tahun ke depan.

Pemerintah juga tidak ingin memberikan insentif tersebut kepada orang yang salah.

“Kadang-kadang yang didata kemarin hilang, hanya datang setor muka. Besok hilang lagi, kan bisa saja seperti itu, makanya perlu dicek lagi selama setahun ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil validasi dan verifikasi selama empat bulan oleh tim, jumlah honorer K2 di Kota Bima yang aktif hanya mencapai 1.838 orang dari yang terdata sebanyak 1.999 orang.

Jumlah tersebut telah dikeluarkan keputusannya melalui rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima dan para tim internal validasi dan verifikasi honorer K2.

Jumlah Honorer K2 Kota Bima yang dinyatakan tidak

bekerja lagi atau sudah nonaktif sebanyak 161 orang. Mereka diantaranya ada yang pindah tugas luar daerah, meninggal dunia dan sebagian sengaja tidak masuk kantor (absen).

Ratusan pegawai tersebut hampir berada di semua instansi. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sektor Pendidikan (sekolah.red), Pemerintah Kecamatan hingga Kelurahan.

Bahkan, terakhir jumlah 1.838 orang itu telah disampaikan kepada Walikota Bima untuk ditetapkan serta dikeluarkan surat keputusan (SK) sebagai dasar pemberian insentif Rp1 juta perbulan sesuai visi-misi Kepala Daerah. (uki) H. Muhammad Lutfi

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

Laporkan Warga, Walikota Ingin Hukum Ditegakkan Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE mengakui telah melaporkan salaseorang warganya ke Mapolres Bima Kota beberapa waktu lalu. Laporan tersebut akan terus dilanjutkan. “Saat ini laporannya masih berproses. Tetap dilanjutkan,” katanya, Senin (15/7).

Lutfi menilai laporan tersebut sebagai langkah penegakkan supremasi hukum, karena semua warga negara harus menegakkan aturan yang berlaku berdasarkan porsinya masing-masing. “Mana yang pantas dan tidak pantas. Kalau negara hukum, yak hukum harus ditegakkan,” katanya.

Seperti diketahui, Walikota Bima seorang warganya inisial, Ys ke Mapolres Bima Kota. Laporan itu, terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oknum Ys pada sosial media Facebook.

Kuasa Hukum Walikota Bima, Azwar Anas SH, mengatakan secara pribadi dan kelembagaan, kliennya resmi melaporkan akun Facebook Aji Messy diduga milik dan dikelola oknum Ys. Menurutnya, isi postingan oknum Ys di akun facebook pribadinya, yang diduga menghina Walikota Bima baik secara lembaga dan pribadi telah diserahkan kepada penyidik Tipiter Sat Reskim Polres Bima Kota.

“Setelah laporan diterima Walikota langsung memberikan keterangan kepada penyidik. Tapi biar jelasnya silahkan konfirmasi ke pihak Mapolres,” katanya beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo, S.IK, membenarkan akun Facebook Aji Messy yang diduga milik oknum Ys dilaporkan oleh H. Muhammad Lutfi SE yang merupakan Walikota Bima. “Laporannya kita terima, sedang diproses,” katanya.

Hilmi mengatakan Lutfi melaporkan pemilik akun Facebook tersebut lantaran tidak terima dengan isi postingan yang diduga mengarah penghinaan serta pencemaran nama baik. “Laporan dugaan dugaan ini akan kami proses lebih lanjut. Pelapor juga sudah kita ambil keterangan lebih dari dua jam,” katanya.

Dalam menindaklanjuti laporan tersebut, selain mengambil keterangan pelapor, Hilmi mengaku juga akan meminta keterangan para saksi lainnya. Seperti saksi ahli hingga pihak yang berkomentar dalam postingan yang dilaporkan.

“Intinya kami akan memproses laporan ini sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

Demo Mahasiswa

(Suara NTB/uki)

DEMONSTRASI - Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jembatan Kananta dan mengatasi persoalan krisis air bersih di Kantor Camat Soromandi, Senin (15/7).

Tuntut Perbaikan Jembatan dan Atasi Krisis Air Bersih Bima (Suara NTB) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Donggo dan Soromandi (HIMDOS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Camat Soromandi, Senin (15/7).

Selain menuntut Pemerintah Daerah agar mengatasi persoalan krisis air bersih di Dusun Ndano Ndere Desa Bajo setiap tahun. Mereka juga menununtut agar jembatan Kananta yang rusak pada

tahun 2018 diperbaiki.

Ketua HIMDOS, Iskandar menilai, langkah Pemerintah Daerah dalam menangani krisis air bersih dan jembatan Kananta sangat lamban. Padahal kondisi tersebut sudah lama terjadi. “Krisis air bersih setiap tahun dialami warga.

Pemerintah belum ada langkah yang tepat untuk mengatasi kondisi ini,” katanya.

Ia mengatakan warga Dusun Ndano Ndere selama ini

kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan setiap tahun.

Untuk mendapatkan air bersih mereka harus mengambil ke desa-desa tetangga. “Seharusnya ada langkah dan solusi jangka panjang mengatasi persoalan ini. Setiap tahun warga kesulitan mendapatkan air bersih,” katanya.

Iskandar mengatakan pendistribusian air bersih yang dilakukan Pemerintah juga hanya sesekali. Belum ada langkah

dan solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan tersebut. “Ini yang harus dilakukan kedepannya. Aksi hari ini menjadi poin penting dalam tuntutan kami,” katanya.

Sedangkan persoalan Jembatan di Kananta, sampai sekarang belum ada sikap dari Pemerintah Daerah dan Provinsi NTB. Padahal jembatan tersebut rusak pada tahun 2018 lalu.

“Tidak ada sikap dan kejelasan kapan jembatan ini diperbaiki.

2020, Dikpora Prioritaskan Pembangunan Ruang Kelas SMPN 5 Woja

Lonjakan Harga Cabai Dipicu Keterbatasan Stok Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Dompu, H. Iskandar mengakui adanya lonjakan harga cabai keriting di tingkat pasaran. Namun, lonjakan ini dinilai belum signifikan karena hanya terpaut Rp10 ribu dari harga per kilogram sebelumnya. Keterbatasan stok dari wilayah pemasok dianggap pemicu utama.

“Kenaikan ini karena hasil panen petani di Lombok berkurang.

Otomatis stok yang kesini juga sedikit. Sehingga mahal,” kata dia dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (15/7).

Naik turunnya harga komoditas pertanian non subsidi semacam ini, lanjut dia, bukan karena ada upaya penimbunan oleh sejumlah pihak. Tetapi murni pengaruh pola tanam dan menurunnya hasil panen petani.

Untuk menimbun demi mengambil keuntungan yang tidak seberapa justru akan merugikan pengusaha itu sendiri. Sebab bumbu dapur ini tak bisa bertahan lama di ruang tertutup.

“Mau nimbun seperti apa cabai pasti busuk. Begitupun bumbu dapur lain,” ujarnya.

Karena bahan pokok tersebut merupakan barang non subsidi pemerintah. Disperindag tak bisa berbuat banyak untuk mengintervensi layaknya bahan pokok lain, seperti misalnya lonjakan harga telur, beras, gula yang bisa diatasi dengan menggelar pasar murah. Sementara untuk kebutuhan ini sepenuhnya tergantung pada petani dan pengusaha luar daerah yang datang memasok.

Pun sebetulnya, tegas H. Iskandar, konsumen serta pengecer di daerah bisa memaksa petani menurunkan harga bahan pokok tersebut. Salah satunya dengan tidak menampung dalam jumlah banyak kebutuhan untuk penjualan beberapa hari ke depan.

“Kalau dibatasi saja stok yang dijual dengan sendirinya harga ini pasti akan turun.

Apalagi ketika panen petani melimpah pasti anjlok dia,” jelasnya.

Disinggung hasil pantauan harga pihaknya pekan ini, ia menyebut hanya cabai keriting yang ditemukan naik. Yakni dari Rp70 ribu/Kg sekarang sudah Rp80 ribu/Kg, sedangkan bawang merah, bawang putih dan komoditas lain masih bertahan pada harga sebelumnya dengan kisaran Rp20-Rp40 ribu/Kg. H. Iskandar (Suara NTB/jun) (jun)

Padahal jembatan ini sangat dibutuhkan oleh warga,” katanya.

Menurutnya akibat akses jembatan rusak, dua desa yakni Sai dan Sampungu terisolasi hingga saat ini. untuk itu ia mendesak Pemerintah Daerah dan Provinsi segera menindaklanjuti. “Kami mendesak agar persoalan ini bisa ditindaklanjuti secepatnya. Dengan harapan jembatan bisa dibangun atau diperbaiki pada tahun 2019 ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/jun)

HANGUS - Bangunan PAUD di Dusun Foo Mpongi Desa Madaprama, Dompu hangus terbakar, Senin (15/7).

PAUD Al Ihsan Terbakar, Damkar Terlambat Terima Informasi Dompu (Suara NTB) – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun Foo Mpongi Desa Madaprama, hangus terbakar pada Senin (15/7) Pukul 00.30 dini hari. Kobaran api diduga berasal dari hubungan arus pendek. Belum bisa ditaksir berapa kerugian yang ditimbulkan.

Warga setempat, Arif kepada Suara NTB menyampaikan, percikan api dari salah satu ruangan yang sudah menjalar ke atap bangunan sekolah tersebut pertama kali disaksikan Fatimah. Ia spontan berteriak meminta pertolongan warga, termasuk menginformasikan pemilik yayasan untuk dilakukan upaya pemadaman.

Namun, api yang terus membesar dan menjalar ke atap bangunan lain membuat upaya pemadaman dengan peralatan seadanya oleh warga sekitar itu tak membuahkan hasil. Si jago merah bahkan sampai merembet ke pemukiman warga.

Sementara pemadam kebaka-

ran yang dihubungi beberapa warga tiba di lokasi setelah api menghanguskan semua bangunan beserta isinya. “Karena terlambat tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan lagi dari PAUD ini. Semua hangus termasuk satu rumah warga,” ungkapnya.

Lambannya penanganan kebakaran ini lantas dikeluhkan.

Bahkan menurutnya ini buka kali pertama petugas kebakaran terlambat tiba di lokasi kejadian. Tetapi pada insiden-insiden serupa sebelumnya pun demikian.

Kasat Pol PP Dompu, Muh. Syaiun, SH, MH, yang dikonfirmasi Suara NTB di kantornya mengakui, jajarannya tiba di lokasi kejadian setelah hampir 70 persen bangunan PAUD hangus dilahap si jago merah. Tetapi keterlambatan itu bukan karena ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Melainkan murni akibat petugas piket terlambat menerima laporan dari masyarakat.

Sebab kecenderungan warga selama ini ketika terjadi ke-

bakaran langsung panik dan berusaha melakukan pemadaman sendiri. Jika sudah merasa tidak mampu baru mengingat dan berusaha menginformasikan petugas pemadam kebakaran. “Cepat dan lambatnya petugas ke lokasi itu tergantung informasi masyarakat. Kebetulan tadi malam itu terlambat di informasikan,” jelasnya.

Meski lamban, lanjut dia, setidaknya delapan orang petugas dengan tiga unit mobil pemadam yang dikerahkan bisa meminalisir dampak kobaran api. Dalam artian api tidak sampai menyasar ke beberapa rumah warga lainnya.

Sementara disinggung kerugian yang timbul akibat insiden ini, Muh Syaiun mengaku belum bisa memastikan. “Kerugian belum kita berani taksir berapa.

Cuma himbauan kami bagaimana setiap ada kejadian seperti ini langsung dilaporkan supaya petugas cepat menangani. Karena petugas kita tiap malam disiagakan,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) – Kekurangan ruang kelas yang dialami SMPN 5 Woja di Desa Mumbu, bukan luput dari perhatian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu. Terbatasnya anggaran yang dimiliki serta aturan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sulit diubah, memaksa sekolah tersebut tak masuk skala prioritas tahun ini. Namun dipastikan, 2020 mendatang usulan penambahan tiga ruang kelas itu akan direalisasi. Demikian ditegaskan Kadispora Dompu, H. Ichtiar, SH., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/7).

Ia menjelaskan, sulit mengubah aturan penggunaan DAK yang tiap tahun dialokasikan pemerintah. Sebab sasarannya harus tetap mengacu pada cepat atau lambatnya usulan disampaikan oleh pihak sekolah.

“Sebetulnya saya ingin ubah aturan penggunaan DAK itu tapi ternyata tidak bisa. Jadi jatuhnya 2020 untuk SMPN 5 Woja. Pasti itu untuk tiga ruang kelas,” ungkapnya.

Alokasi DAK untuk pembangunan fisik tahun ini dikucurkan bagi SMPN 8 Satap Woja. Disamping sekolah tersebut telah lolos survei untuk memperoleh bantuan dan lebih awal mengusulkan, juga kondisi bangunannya tak kalah memprihatinkan.

Sementara SMPN 5 Woja, Lanjut H. Ichtiar, sambil menunggu pembangunan kelas baru tahun depan diharap bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ruang perpustakaan dan laboratorium sekolah saat ini.

“Misalnya ada yang praktik di laboratorium tentunya kelas mereka itu dipakai oleh siswa dari perpustakaan itu. Tapi sebaik-baiknya memang harus ada kelas sendiri,” jelasnya.

Sementara informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya dari Wakasek Kurikulum SMPN 5 Woja, Diaul Anhar, bahwa kekurangan ruang kelas selama tiga tahun terakhir itu memaksa pihak sekolah memanfaatkan ruang perpusatakaan dan laboratorium sebagai pusat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa.

Akibatnya, proses tersebut tidak bisa berjalan maksimal lantaran peserta didik harus berdesakdesakan menerima materi pelajaran.

Kondisi ini makin diperparah keadaan beberapa lokal bangunan yang sudah lapuk dan rusak termakan usia. (jun)

H. Ichtiar (Suara NTB/jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

Halaman 8

Syafi’i - Aksar Berpeluang Duet di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Sejumlah figur bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Lombok Tengah terus bergerak membangun komunikasi politik. Baik dengan partai politik untuk mendapatan dukungan kendaraan maupun antar figur bakal calon untuk menjajaki peluang berpasangan.

Kostelasi politik jelang Pilkada Loteng semakin menghangat, dengan munculnya wacana duet antara Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i dan Mantan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori. Mereka baru-baru ini telah bertemu dan berdiskusi cukup serius terkait kondisi Loteng ke depan.

Aksar Ansori yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/7) kemarin membenarkan jika dirinya belakangan ini cukup intens berkomunikasi dengan

Syafi’i. Pertemuannya dengan Syafi’i membahas banyak hal seputar kondisi pembangunan di Loteng.

“Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Loteng. Beliau juga adalah seorang birokrat senior di Provinsi NTB. Banyak hal yang kami bicarakan seputar Loteng,” ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut soal jalannya komunikasi, apakah juga membahas persiapan jelang Pilkada, sebab keduanya digadanggadang sebagai figur bakal

calon yang akan maju.

Aksar menjawab bahwa pembicaraannya dengan Syafi’i tidak spesifik soal pencalonan saja. Namun lebih banyak berdiskusi tentang kondisi Lombok Tengah, yang mengeksplore potensi dan strategi mengelolannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jejak kemitraan dengan beliau cukup intens. Beliau adalah figur cerdas, kaya pengalaman, serba bisa dan hangat dalam komunikasi. Apapun yang dibahas bersama beliau

selalu menarik dengan sudut pandang yang lengkap,” ujar Aksar memuji sosok Syafi’i.

Dimata Aksar, Syafi’i figur yang menurutnya sangat layak diberikan kepercayaan untuk memimpin Lombok Tengah ke depan. Ia meyakini, Syafi’i mampu mengelola Lombok Tengah dengan segudang potensi yang terpendam.

Dikonfirmasi terpisah, Lalu Syafi’i tidak menampik jika dirinya belakangan ini sering berkomunikasi dengan Aksar. Senada dengan Aksar, ia mengaku pembicaraannya baru membahas seputar kondisi Lombok Tengah. Belum mengarah pada agenda politik Pilkada 2020.

Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa

komunikasinya dengan Aksar bisa mengerucut soal Pilkada.

Karena ia juga mengakui bahwa sosok Sekretaris PWNU NTB itu merupakan sosok pemikir dan pekerja yang juga sangat layak untuk ditawarkan kepada masyarakat Lombok Tengah. “Bagus, ya sama seperti yang disampaikan Aksar, kita banyak diskusi soal kondisi Lombok Tengah,” ujarnya menjawab Suara NTB dengan via pesan WhatsApp. Sementara itu, kabarnya duet kedua figur ini jika benar terealisasi, pasangan ini berpeluang besar didukung dua partai politik, yaini PKB dan PAN. Kedua figur tersebut samasama masuk dalam daftar kandidat yang bakal diusung oleh kedua partai tersebut. (ndi)

Calon Pimpinan DPRD NTB Sudah Mengerucut Mataram (Suara NTB) Empat partai peraih suara dan kursi terbanyak di DPRD NTB yakni Golkar, Gerindra, PPP, dan PKS, berhak atas kursi pimpinan. Kini sosok figur yang bakal diutus duduk di kursi pimpinan dari masing-masing parpol tersebut mulai mengerucut.

Dari Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak, memiliki dua nama yang tengah bersaing untuk memperebutkan kursi Ketua DPRD NTB, yakni Ketua harian DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi dan Sekretaris DPD I, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Keduanya dianggap sama-sama memiliki kans kuat untuk duduk di kursi pimpinan.

Ketua Fraksi Golkar, Humaidi yang dikonfirmasi, Senin (15/7) menjelaskan bahwa partainya akan melakukan rapat pleno penentuan siapa yang akan diutus untuk menjadi pimpinan. Ditargetkan Agustus ini, keputusan siapa yang akan diutus Golkar jadi pimpinan di DPRD NTB dan kabupaten/kota lainnya yang tempat Golkar meraih kursi pimpinan akan diputuskan.

“Nanti mekanisme dua nama akan diusulkan, dari dua nama itu akan putuskan dalam rapat pleno, yang dihadiri oleh pengurus DPP untuk Provinsi, dan pengurus DPD I untuk Kabupaten/ Kota,” jelas Humaidi.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra, Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi terkait dengan pimpinan DPRD utusan Gerindra, mengatakan bahwa partainya belum memutuskan. Karena hal itu menjadi kewenangan DPP. “Itu ranah DPP, siapapun nanti yang ke luar namanya, itulah yang berhak duduk di kursi pimpinan,” ujarnya. Dari informasi yang diserap, bahwa nama Ridwan Hidayat sendiri, saat ini paling dijagokan untuk duduk di kursi pimpinan DPRD. Dikonfirmasi hal itu, Ridwan enggan menjawab. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Sementara itu, dari partai pemenang ketiga, PPP, memastikan bakal mengutus calegnya yang mendapatkan suara terbanyak yang akan diutus menjadi pimpinan DPRD NTB. Hal itu sudah menjadi kebijakan politik dalam partai berlambang Ka’bah tersebut.

Dilihat dari perolehan suara caleg PPP, yang bakal melenggang ke Udayana, maka caleg peraih suara terbanyak dimiliki oleh H. Muzihir. “Itu sudah jadi kontrak politik PPP, bahwa siapa yang dapat suara terbanyak, maka dia yang berhak jadi pimpinan DPRD, dan tentu dengan syarat-syarat lainnya juga,” kata Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah kepada Suara NTB baru-baru ini.

Dari PKS, nama yang muncul digadang-gadang kuat bakal duduk di kursi pimpinan yakni Yek Agil. Anggota dewan dua periode dari Dapil Loteng Utara itu dianggap paling berpeluang diutus jadi pimpinan. Ia dianggap layak sebagai pimpinan, lantaran dinilai mampu membangun komunikasi politik dengan lintas fraksi.

Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi yang dikonfirmasi, Senin (15/ 7) kemarin tidak menampik jika Yek Agil merupakan salah satu kandidat calon pimpinan DPRD dari PKS. Namun demikian, jelas Hadi dalam penentuannya, tetap akan melewati mekanisme. Sehingga semua kader termasuk Yek Agil memiliki peluang yang sama.

Ditegaskan Hadi, kriteria sosok calon pimpinan dari PKS tersebut minimal memenuhinya sejumlah pertimbangan, seperti kemampuan berkomunikasi bersama dengan anggota, dan dapat diterima oleh semua, katanya. (ndi)

Terdakwa Kasus BOS SMAN 1 Monta, Kembalian Kerugian Negara Rp70 Juta Mataram (Suara NTB) Terdakwa mantan Kepala SMAN 1 Monta, Nurul Mubin menitipkan uang Rp70 juta dalam persidangan, Senin (15/7) kemarin.

Terdakwa korupsi dana BOS SMAN 1 Monta ini meniatkannya sebagai pengganti kerugian negara. Atas penitipan itu, pemulihan kerugian negara dalam kasus tersebut sudah maksimal.

Terdakwa Mubin didampingi penasihat hukumnya, Suhartono menyerahkan uang tunai Rp70 juta itu untuk dititipkan.

Titipan uang pengganti kerugian negara itu diserahkan kepada jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim yang diketuai Anak Agung Ngurah Rajendra.

“Uang tersebut dititipkan ke jaksa di hadapan majelis. Ini masih uang yang dititipkan,” ujar Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi. Sebab, Mubin sebelumnya juga sudah menitipkan uang sebesar Rp80 juta. Selain itu, mantan terdakwa Wahidin menitipkan sejumlah Rp70 juta.

Mubin didakwa korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2016.

Mubin dibantu dua bawahannya bergantian, mantan Bendahara SMAN 1 Monta Umar Zakaria dan Wahidin. Perbuatan mereka membuat negara rugi Rp339,3 juta, sesuai hasil perhitungan BPKP. Wahidin meninggal dunia di Lapas Mataram, semasa sidang masih berjalan. Jaksa sudah menghentikan penuntutan atas terdakwa Wahidin. Dana BOS SMAN 1 Monta pada tahun 2016 yang dicairkan per triwulan. Total dana yang diterima sejumlah Rp706,6 juta. Mubin memakai dana BOS tersebut tanpa melibatkan tim manajemen BOS pada setiap kegiatan.

Mubin sebagai pengelola dana tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Sementara Umar membantu membuat laporan pertanggungjawaban dana triwulan I yang sudah dimanipulasi. Sementara Wahidin melakukan hal yang sama seperti Umar pada LPH triwulan ke-II sampai ke-IV. Nota dan kwitansi dibuat sendiri. Caranya dengan membuat duplikat stempel atau cap toko untuk menutupi nilai uang yang telah dipakai tidak sesuai Juknis. Dalam pencairan dana BOS Triwulan IV yang totalnya sebesar Rp237,6 juta sebagian diantaranya dimasukkan dalam kantong terdakwa sendiri.

Dalam lima kali penarikan, Mubin mengantongi antara Rp9 juta sampai Rp35 juta. (why)

(Suara NTB/why)

SERAHKAN UANG - Terdakwa Nurul Mubin (kedua kanan) dan penasihat hukumnya, Suhartono (ketiga kanan) menyerahkan uang tunai Rp70 juta ke pada jaksa penuntut umum untuk dititipkan, Senin (15/7) di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

(Suara NTB/ist)

DUET - H. Lalu Syafii bersama Lalu Aksar Ansori dalam satu momen baru-baru ini. Keduanya digadang-gadang bakal tampil sebagai kandidat pasangan bakal calon kepala daerah di Pilkada Loteng.

Jaksa Kasasi Vonis Bebas Nizam EF

Pidana ITE Pengancaman dan Pemerasan Tidak Terbukti

(Suara NTB/why)

SALAM - Terdakwa Taufik Rusdi (kanan) menyalami jaksa penuntut umum, Budi Tridadi Wibawa (kiri) usai sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (15/7).

Pledoi Kasus Sampan Fiberglass Bima 2012

Minta Mantan Ketua DPRD Kota Bima Diusut Mataram (Suara NTB) Terdakwa korupsi pengadaan sampan Fiberglass Kabupaten Bima tahun 2012, H M Taufik Rusdi menyampaikan nota pembelaannya, Senin (15/ 7). Mantan Kepala BPBD Kabupaten Bima ini tak mau masuk sel sendirian. Selain meminta bebas, Taufik juga meminta mantan Ketua DPRD Kota Bima, Hj Fera Amelia turut menjadi terdakwa.

Hal itu disampaikannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif. Pledoi terdakwa dibacakan penasihat hukumnya, Muhammad Nukman.

Nukman menyebut bahwa peristiwa pidana korupsi tidak bisa hanya dilakuan satu orang.

Sehingga menurutnya, pihak lain yang terlibat harus juga diseret diseret ke muka persidangan. “Pelaksana proyek Hj Fera Amelia harus dijadikan terdakwa. Mens rea (sikap batin pelaku) terletak di sana,” ucapnya ditemui usai persidangan.

Nukman menyebut, proyek lima sampan fiberglass tidak dapat diselesaikan namun

tetap dibayar. Hal itu berkat campur tangan Hj Fera Amelia, yang kala itu menjabat Ketua DPRD Kota Bima dan punya hubungan kekeluargaan dengan mantan Bupati Bima, H. Feri Zulkarnaen.

Proyek yang telat selesai itu menjadi temuan kerugian negara sebesar Rp159,8 juta. Rusdi yang merupakan pejabat pembuat komitmen proyek tersebut langsung mengembalikan temuan. Posisi kasus kala itu sedang di tahap penyelidikan.

“Hj Fera akhirnya mengakui bahwa yang mengembalikan (uang kerugian negara) itu terdakwa ini. Tidak seperti di BAP sebelumnya di Polda kalau dia (Hj Fera) yang mengembalikan,” terangnya.

Sebelumnya, terdakwa dituntut penjara satu tahun enam bulan serta dendan Rp50 juta dan subsider dua bulan kurungan. Jaksa menyebut Rusdi menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pengadaan lima sampan fiberglass.

Caranya, Rusdi membagi paket pengadaan dengan anggaran Rp1 miliar itu menjadi lima paket. Rekanannya pun dapat menjadi penunjukkan

Djekat - Mariadi, Kandidat Balon Golkar di Pilkada KLU Mataram (Suara NTB) Menghadapi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Partai Golkar memastikan bakal menurunkan kadernya sebagai bakal calon Bupati. Golkar mengklaim memiliki banyak stok kader potensial yang bisa dijagokan untuk turun bertarung di Kabupaten termuda di NTB tersebut.

Demkian ditegaskan Ketua DPD II Partai Golkar KLU, Djekat Demung saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/7) kemarin. Ia menjelaskan, keputusan mengusung kader tersebut merupakan aspirasi dan keinginan yang berkembang di internal partainya. “Kita akan memilih mengusung kader,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, Djekat, sebagai parpol pemenang Pemilu kedua, Golkar pun mulai menggodok kader terbaiknya untuk disiapkan di Pilkada, sambil mencermati konstelasi dan dinamika politik saat ini berkembang di KLU. “Sebagai partai pemenang Pemilu kedua, kita prioritaskan kader jadi orang nomor satu,” ucap Wakil Ketua DPRD KLU itu.

Namun demikian, pihaknya tidak ingin terlalu cepat memutuskan nama yang layak atau tidak. Golkar sampai saat ini masih dinamis berbicara soal Pilkada. Karena itu, pihaknya sangat berhati-hati dalam melakukan penjajakan namanama yang layak untuk diusulkan sekaligus pasangan.

Pasalnya, Golkar menarget-

kan bisa menjadi parpol pemenang di Pilkada KLU 2020. Sehingga pihaknya akan sangat cermat dan teliti dalam menentukan arah dukungan di Pilkada. ”Kita targetkan dalam Pilkada KLU 2020 bisa unggul menjadi partai pemenang,” katanya.

Dari informasi yang diserap, dua kader Golkar yang namanya mencuat punya potensial untuk diusung dipilkada KLU, yakni Djekat dan Mariadi. Dikonfirmasi terkait hal itu, Djekat tidak menampiknya. Namun dia memastikan Golkar KLU belum mengusulkan siapa nama kader akan diusulkan ke DPP untuk memperoleh rekomendasi untuk diusung di Pilkada.

Djekat sendiri tidak menutup kemungkinan untuk maju. Namun hal itu sangat tergantung dari perkembangan dinamika politik ke depan. Akan tetapi jika nanti partai instruksikan dirinya maju di Pilkada. Tentu sebagai kader dirinya akan siap berkompetisi di Pilkada.

Disinggung soal komunikasi politik dengan parpol lain untuk kemungkinan koalisi di Pilkada KLU, dia mengatakan, sudah ada komunikasi politik dengan parpol lain tetapi belum intens.

Pendekatan dan komunikasi politik harus dilakoni parpol berlambang pohon beringin itu karena tidak memiliki raihan kursi cukup untuk mengusung pasangan calon di Pilkada.

“Tetapi memang belum ada kesepakatan politik apapun, masih dinamis,” pungkasnya. (ndi)

langsung tanpa perlu tender.

Mereka yang mendapat proyek antara lain CV Lewamori Putra Putra Pratama untuk pengadaan sampan di Desa Kore, Sanggar, Kabupaten Bima senilai Rp198,2 juta; kontrak Rp 198,4 juta dengan CV Lamanggila untuk pengadaan sampan di Desa Punti, Soromandi.

CV Wadah Bahagia untuk pengadaan sampan di Desa Lamere, Sape dengan kontrak Rp198,3 juta; kontrak senilai Rp198,3 juta dengan CV Sinar Rinjani untuk pengadaan di Desa Sangiang, Wera; dan kontrak sebesar Rp198,2 juta dengan CV Bima Putra Pratama untuk pengadaan di Desa Bajo Pulau, sape.

Rusdi dalam merencanakan proyek tidak membuat dokumen pengadaan, Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar pekerjaan.

Malahan, Rusdi meminta Hj Fera untuk mempersiapkan kelengkapan lima dokumen atau profil perusahaan tersebut. Hj Fera mengatur rekanan yang mengerjakan proyek tidak lain karena kedekatan kekeluargaan.

Pekerjaan pengadaan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak, yakni 13 Desember 2012. Namun terdakwa tetap melakukan pembayaran 100 persen. Realisasi pembayaran sebesar Rp991,6 juta sementara pengeluarannya hanya sebesar Rp741,6juta. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp159,8 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) Warga Lombok Utara yang juga korban gempa, Amusrien Kholil lepas dari jerat pidana pasal 27 ayat 4 UU ITE. Pegiat sosial Endri’s Foundation ini tidak terbukti bersalah dari menulis komentar Facebook. Unsur pengancaman terhadap pejabat Pemda KLU tidak terbukti.

Majelis hakim yang diketuai Kurnia Mustikawati membebaskan Kholil dari dakwaan jaksa penuntut. Meskipun tidak dengan suara bulat. Hakim anggota Tenny Erma Suryathi sepakat dengan Kurnia. Namun, hakim anggota Nyoman Ayu Wulandari menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang menyebut dakwaan pasal 27 ayat 4 UU ITE terbukti.

Atas vonis bebas tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. “Jaksa wajib mengajukan kasasi atas vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama,” tegas Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana dikonfirmasi, Senin (15/7) kemarin.

Dia menyebutkan, jaksa mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan memori kasasi.

Hal itu setelah pernyataan kasasi diajukan selama kurun waktu tujuh hari setelah vonis diucapkan. “Memori kasasi sedang kita susun. Pada intinya pertimbangannya sesuai dengan yang ada pada surat tuntutan jaksa,” jelasnya.

Terpisah, penasihat hukum Kholil, Yan Mangandar mengaku menghormati putusan majelis hakim. Sebab, dari fakta persidangan bahwa Kholil tidak dapat dijatuhi hukuman. Pemerasan dan pengancaman yang dimaksud pada pasal 27 ayat 4 tidak terbukti.

Merujuk pada pasal 368 atau 369 KUHP, unsur keuntungan yang didapatkan Kholil dari pen-

gancaman itu tidak dapat dibuktikan.“Tidakadapenyerahanbarang atau penghapusan dari Pemda KLU terhadap Kholil. Penerapan pemerasan pasal 368 KUHP perbuatannya harus tuntas meski yang diserahkan hanya uang bernilai seribu rupiah,” bebernya.

Lebih daripada itu, sambung Yan, unsur pengancaman yang merujuk pada personal atau diri pribadi juga tidak terbukti. Seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 29 UU ITE. “Itu jelas menyebut perorangan, pasal itu mengatur khusus mengenai pengancaman. Tidak ada yang terbukti,” tegasnya lagi.

Selain itu, hakim memutus bebas sebab keterangan ahli ITE dianggap tidak valid karena tidak memiliki dasar hukum.

Sebab, jaksa menghadirkan ahli yang tidak memiliki kompetensi pada bidangnya. Yakni saksi dari pihak swasta pada Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrassructure.

Sebagaimana hal itu dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 43 ayat (5) huruf J UU ITE. Sementara, pihak terdakwa menghadirkan saksi meringankan ahli ITE Teguh Arifiyadi, Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kementerian Kominfo RI yang anggota tim perancan UU ITE perwakilan pemerintah.

“Ahli yang kami hadirkan ini telah memiliki banyak pengalaman menjadi ahli dalam persidangan Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, dan Buni Yani. Ahli ini salah satu tim perancang UU ITE dan perubahannya,” terang Yan. Teguh menyebutkan dalam keterangannya bahwa syarat utama motif keuntungan. Apabila pasal 27 ayat 4 diterapkan, maka harus menyertakan motif keuntungan yang terhitung bagi pelaku. (why)

(Suara NTB/why)

BEBAS - Terdakwa bebas kasus ITE, Amusrien Kholil (keempat dari kiri) bersama penasihat hukumnya, Yan Mangandar (ketiga dari kiri) dibebaskan dari tahanan rutan usai divonis bebas PN Mataram.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

Halaman 9

Kontribusi Merosot

BI Dorong Perbaikan Hulu Hilir Sektor Pertanian

(Suara NTB/dok)

Kembangkan Program Konvensi SEKOLAH Tinggi Pariwisata (STP) Mataram mengembangkan program konvensi sebagai bagian dari revitalisasi Program Studi (Prodi) D3 Perjalanan Wisata pada tahun akademik 2019/2020. Program konvensi itu diharapkan menjadi jawaban akan kebutuhan sumber daya manusia pada bidang konvensi atau event organizer.

Wakil Ketua Bidang Akademik, STP Mataram, Drs. I Putu Gede, M.Par., mengatakan, ada tiga prodi di STP Mataram, yaitu Prodi D3 PerI Putu Gede hotelan, S1 Pariwisata, dan D3 Perjalanan Wisata. di tahun ini pihaknya merevitalisasi program perjalanan wisata dengan menambahkan program konvensi di dalam proses akademik Prodi D3 Perjalanan Wisata.

“Ini menjadi program keunggulan di sini, karena satusatunya yang memiliki pogram konvensi, karena kita mengantisipasi yang namanya KEK Mandalika itu, di mana akan segera beroperasi, MotoGP, dibutuhkan orang yang memilki kemampuan di event organizer,” katanya.

Terlebih di Kota Mataram sering dijadikan tempat untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Oleh karena itu sangat dibutuhkan banyak tenaga kerja pada bidang itu yang memiliki kompetensi yang memadai.

“Ke depan program studi inilah (perjalanan wisata dan konvensi) yang menjadi kebaruan dari STP Mataram,” katanya.

Persiapan untuk program konvensi itu sudah dilakukan STP Mataram melalui kegiatan lokakarya. Menurut Putu Gede, pihaknya akan memadukan program perjalanan wisata dengan program konvensi dengan begitu mahasiswa bisa mendapatkan ilmu yang lebih. “Di samping sebagai pengelola perjalanan, dia punya keterampilan khusus yang menangani untuk event, karena kita sudah atur kurikulumnya. Ternyata banyak hal yang mereka nanti bisa dapatkan dalam kegiatan event, dan rata-rata event ini membutuhkan tenaga yang banyak, terlebih lagi STP Mataram punya fasilitas untuk event berupa Hotel Lombok Vaganza,” jelas Putu.

Ia meyakini peluang kerja dan tempat praktik cukup banyak bagi mahasiswa terutama pada bidang konvensi. Nantinya STP Mataram akan lebih banyak memberikan pengalaman praktik, karena mereka merupakan mahasiswa vokasi. Selain itu untuk program tahun ini STP Mataram akan mengupayakan kemampuan bahasa Inggris setiap mahasiswa meningkat. “Kita ada pusat bahasa, sebelum diterima sebagai mahasiswa baru diberikan pelatihan bahasa sebelum melaksanakan pembelajaran,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) memberikan perhatian penuh pada sektor pertanian NTB. Sektor unggulan ini dalam beberapa tahun terakhir kontribusinya terhadap PDRB terus merosot. BI Senin (15/7) kemarin menggelar desiminasi laporan perekonomian NTB di quarter, sekaligus prediksi arah kebijakan terkait perekonomian quarter II 2019.

Menghadirkan narasumber berkompeten. dinas dan stakeholders terkait dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga diundang. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah diwakili Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi. Pada kegiatan ini, dibedah perekonomian NTB terkini, tantangan, serta peluangnya.

Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia menyampaikan kepada seluruh stakeholders. Terutama terkait kondisi ekonomi NTB yang dialami saat ini. Lalu yang paling penting disampaikan adalah setelahnya, yaitu arah di mana sektor-sektor tertentu yang

diperkuat dan sejalan dengan RPJMD NTB yang telah ditetapkan.

Salah satunya yang dibahas adalah sektor pertanian.

Bank Indonesia, kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani, merasa sektor pertanian ini belum optimal. Setahun terakhir setelah gempa, rata –rata pertumbuhannya di bandingkan lima tahun sebelum gempa termasuk rendah.

“Bisa jadi terkait produktifitasnya yang semakin rendah, bisa jadi juga ada alih lahan tapi yang paling utama adalah ada semangat untuk

memproduksi dan akan berlanjut dengan industri olahannya,” kata Achris. Tidak hanya hasil pertanian perkebunan dipetik, kemudian langsung dijual. Tapi harus ada hilirisasi produk komoditas ini dapat memberi nilai tambah.

Artinya, dapat memberikan sumbangan kepada produktivitas sekaligus sumbangan perekonomian yang lebih baik lagi kepada NTB. Pertumbuhan sektor pertanian sata ini rata-rata catatan terakhir, pertanian hanya tumbuh 0,07 di quarter I 2019.

“Dulu rata-rata kita lihat pertumbuhan sektor ini di atas 5.

(Suara NTB/bul)

Pertama di Indonesia

Gubernur NTB Teken Pergub Perlindungan Pelaku Jasa Konstruksi Lokal

(Suara NTB/bul)

Tingkatkan Rasio Elektrifikasi

PLN UP3 Mataram Gelar Pelatihan untuk Pegawai Mitra Kerja

jelas Achris.

Melalui kegiatan desiminasi, diharapkan lahir kesepahaman yang sama.

Gubernur dan Wakil Gubernur, yang diibaratkan sebagai dirijen bagaimana mengendalikan program kerja yang diibaratkan sebagai nyanyian antar semua pihak di bawahnya menjadi seiring sejalan untuk mewujudkan industrialisasi.

Sementara Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi menyampaikan apresiasi, BI sangat responsif terhadap kebijakan pemerintah daerah yang mendorong industrialisasi untuk komoditi – komoditi unggulannya. Apa yang dilakukan oleh BI menurutnya menjadi sesuatu yang berkaitan antara hulu ke hilir.

Harapannya ini menjadi kerjasama yang harus diperkuat koordinasinya agar industrialiasi terwujud untuk memberikan nilai tambah. (bul)

Gaet Pengunjung, Taman Narmada Butuh Tambahan Wahana Bermain

SALINAN PERGUB - Ketua LPJK Provinsi NTB, didampingi Ketua Inkindo Provinsi NTB, H. Hasmudin dan perwakilan Gapensi NTB, Eddy Sophiaan dan Ketua ASTTI NTB, H. Rizal Oyong menerima salinan resmi Pergub Nomor 20 tahun 2019

PELATIHAN - Pelatihan kepada pegawai mitra kerja PLN untuk mendukung peningkatan RE dan pelayanan pelanggan.

Dari quarter I 2018, dari sebelum gempa dan sesuah gempa, hanya 2,2. Jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

Dari 2017 ke bawah, 5 tahun kebelakang kita masih di atas 5 persen,” papar Achris.

Artinya, ada sesuatu yang harus segera dibenahi. Sektor unggulan ini memberikan kontribusi sebesar 30 persen dari total PDRB NTB sebesar Rp100 triliun lebih. Sayang sekali jika tak dimanfaatkan potensi ini kata Achris. Bank Indonesia fokus ingin mengawal sektor pertanian sampai industri pengolahannya, atau dari hulu ke hilir.

“Karena itu, kita mengundang beberapa narasumber kompeten. Terkait bagaimana kita bisa memproduksi lebih baik dan optimal. Tidak hanya pertanian saja, tetapi integrated dengan peternakan, perikanan dan perdagangan,”

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah resmi menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan bagi masyarakat jasa konstruksi lokal. Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini menjadi gubernur pertama di Indonesia yang mengeksekusi kebijakan turunan Permen PU PR nomor 7 tahun 2019 dan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Sebelumnya, masyarakat jasa konstruksi yang tergabung dalam koordinasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB meminta pemerintah daerah menerbitkan payung hukum untuk melindungi masyarakat jasa konstruksi di NTB. Proyekproyek dengan sumber anggaran daerah (APBD) yang dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan luar daerah diharapkan dikerjasamakan dengan masyarakat jasa konstruksi yang ada di NTB untuk transfer knowledge.

Tak lama diajukan, diproses, Gubernur langsung membubuhkan tanda tangan dan Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi. “Alhamdulillah, Pergub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB telah terbit,” kata Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah, ST, MT. Senin (15/7) kemarin, salinan SK ini diterimanya di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mendorong peningkatan rasio elektrifikasi (RE) dan pelayanan pelanggan, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram menggelar Pelatihan Teknis dan K3 khusus untuk Pegawai Mitra Kerja Sambungan Rumah dan Alat Pembatas Pengukur (SR-APP).

Pelatihan ini digelar Senin (15/7), di Kantor Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal (AKLI) NTB. Hadir sebagai pembicara Manager PLN UP3 Mataram, Dony N. Gustiarsyah, Manager Bagian Transaksi Energi Listrik, Lalu Muliadi, serta Pejabat Pelaksana K3L, Davit Saputra.

Manager PLN UP3 Mataram, Dony N. Gustiarsyah menyampaikan bahwa untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dibutuhkan kerjasama yang optimal, tidak hanya dari PLN tetapi juga para mitra kerja. “Kami menargetkan dapat mencapai rasio elektrifikasi 99 persen pada akhir tahun ini. Untuk mencapainya tentu perlu kerja optimal dari semua pihak.

Salah satunya, pegawai mitra kerja yang menjadi ujung tombak dalam melakukan penyambungan ini harus kita tingkatkan kinerjanya,” kata Dony. Hingga Bulan Juli tahun 2019, rasio elektrifikasi di Pulau Lombok telah mencapai 96,65 persen. Pada tahun 2019 ini, PLN ditargetkan melakuMataram (Suara NTB) kan penyambungan baru Gubernur NTB, Dr. H. Zulk93.000 pelanggan rumah tangieflimansyah, SE, M. Sc akan ga agar rasio elektrifikasi dapmenandatangani Letter of Intent at mencapai 99 persen.

(LoI) dengan Konsulat Jenderal Dony menambahkan kegia(Konjen) RI di Darwin terkait tan dalam bentuk upskilling rencana pengiriman tenaga kerini juga merupakan upaya pija NTB ke Australia. Ribuan haknya dalam meningkatkan lowongan kerja tiap tahun tersepengetahuan petugas mitra dia di Australia dengan gaji kerja untuk dapat memberiyang cukup besar, minimum kan pelayanan yang prima dan Rp400 juta setahun. profesional. Dalam kesempaKonjen RI di Darwin, Dicky tan ini Dony juga menekankan D. Soerjanatamihardja mengakepada seluruh pegawai mitra takan Australia membutuhkan kerja akan pentingnya pengtenaga perawat di panti jompo, gunaan alat pelindung diri perawat anak dan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. di sektor perkebunan. Selain itu, “Jangan sampai karena dikeAustralia juga membutuhkan jar target, keselamatan tidak tenaga kerja di bidang perhotediperhatikan. Saya harus terus lan dan pertambangan. tekankan dalam bekerja uta‘’Kalau kebutuhannya banymakan keselamatan. Bekerja ak. Mungkin satu tahun itu unsesuai prosedur dan gunakan tuk semua sektor sedikitnya ribuan orang tenaga kerja yang alat pelindung diri yang standibutuhkan,’’ sebut Dicky dikondar,” demikian Dony. (bul)

NTB. Dalam Pergub ini, mengatur beberapa ketentuan teknis.

Untuk paket jasa konsultansi konstruksi, nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sampai dengan Rp1 miliar disyaratkan hanya untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai HPS di atas Rp1 miliar - Rp2,5 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi menengah. Nilai HPS di atas Rp2,5 miliar disyaratkan untuk perusahaan kualifikasi besar.

Sementara untuk paket pekerjaan konstruksi, nilai HPS sampai dengan Rp10 miliar disyaratkan hanya untuk perusahaan kualifikasi usaha kecil.

Nilai HPS di atas Rp10 miliar - Rp100 miliar, disyaratkan untuk usaha kualifikasi menengah. Sementara nilai HPS di atas Rp100 miliar disyaratkan untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

Sementara kewajiban KSO (Kerjasama Operasional) dan Subkontrak diatur. Bahwa perusahaan luar daerah Provinsi NTB yang mengikuti tender dengan risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya dengan klasifikasi menengah wajib melakukan KSO dengan perusahaan jasa konstruksi NTB. Bagian pekerjaan untuk jasa konstruksi dapat disubkotrakkan adalah, pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, wajib mensubkontrak-

kan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis (apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis). Dan, sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil.

Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100 miliar, wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis.

Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat yang dimaksud. Penyedia tidak mensubkotrakkan seluruh pekerjaan utama. Penyedia usaha kecil tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh.

“Kami menyampaikan syukur dan terimakasih, pemerintah daerah NTB telah mendukung dan menjawab harapan para pelaku jasa konstruksi di NTB,” kata Nurul Hijjah. Dengan Pergub ini, ada ruang bagi pelaku jasa konstruksi NTB meningkatkan kapasitasnya melalui kerjasama dengan pelaku jasa konstruksi luar daerah.

Tidak hanya itu, Pemprov NTB secara langsung mendukung kearifan lokal. Asosiasi terkait diharapkan memanfaatkan peluang yang disiapkan pemerintah daerah ini. dengan mempersiapkan diri sebaikbaiknya. “Kami berharap agar OPD juga konsisten menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh gubernur,” demikian Siti Nurul Hijjah. (bul)

Giri Menang (Suara NTB) – Perusda PT. Tripat melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Taman Narmada yang masih rendah, pascagempa tahun lalu. Selain itu, munculnya banyak lokasi wisata baru di sekitar wilayah setempat menjadi pesaing yang banyak dikunjungi wisatawan.

Upaya yang dilakukan manajemen mulai dari pembenahan pelayanan, menata kawasan taman, serta menjaga kebersihan. Untuk meningkatkan kunjungan ke taman tersebut, butuh penambahan wahana bermain untuk anak-anak. Selain itu perlu ditambah semacam fasilitas bagi pengunjung dan kegiatan rapat serta diklat.

Manajer Eksekutif Divisi Taman Narmada, Kamarudin mengakui semenjak menangani Taman Narmada Bulan Oktober tahun 2018 lalu, kondisi pengunjung sepi. Ketika itu pascagempa diikuti gempa susulan. Bahkan ketika kondisi kunjungan ramai, kembali diguncang gempa. Sehingga pengunjung menurun drastis.

Disaat kondisi pengunjung menurun, pihaknya melakukan pembenahan. Terutama dari sisi pelayanan. Bagaimana pengunjung nyaman dan aman masuk. Sebab ketika ke taman narmada mereka ingin berekreasi, pulangnya bahagia. Pihaknya membenahi karyawan di loket tiket agar ramah, senyum dan rapi.

Fasilitas yang belum dirawat dibenahi, penataan bunga, titik yang banyak sampah dibersihkan. Kemudian kolam diperbaiki sehingga sekarang bisa mancur airnya. “Alham-

dulillah tamu yang masuk sangat apresiasi dengan kebersihan, pelayanan yang kami berikan,” jelas dia. Pihaknya tidak saja menjamin keamanan dan kebersihan di dalam taman, namun di luar juga.

Diakui kenapa Taman Narmada sepi pengunjung, tak lepas akibat adanya wisata baru yang bermunculan di wilayah setempat dan daerah lain.

Tentu pengunjung ingin mengunjungi lokasi wisata ini sehingga terpecahlah pengunjung ini, ada yang ke Narmada, dan lokasi lain. Kalau dulu kata dia, tidak ada saingan sehingga Taman Narmada ini selalu ramai. Untuk menggaet pengunjung ke Taman Narmada, pihaknya tengah menata dan berencana membuat tempat foto (selfie).

Pihaknya berencana membuat spot foto di lantai II gedung di taman tersebut. Selain itu pihaknya mengusulkan pembangunan wahana baru seperti wahana anak bermain.

“Lokasinya sudah ada, kalau itu ada maka kami yakin pengunjung akan ramai lebihlebih musim libur,” jelas dia.

Saat ini diakui Taman Narmada masih kurang wahana bermain.

Selain itu, pihaknya akan menyiapkan tempat resepsi pernikahan. Tempat ini, kata dia, teduh yang lumayan luas untuk kegiatan resepsi. Disamping itu tambah dia perlu ada tempat diklat atau rapat di sekitar taman. Di lokasi ini sudah ada bangunan, tinggal kata dia ditambahkan bangunan. Sebab OPD di Lobar butuh tempat diklat, pertemuan. Apalagi tiap tahun ada anggaran pelatihan. (her)

(Suara NTB/her)

SPOT FOTO - Manajer eksekutif Divisi Taman Narmada, Kamarudin saat menunjukkan spot foto dari atas gedung lantai II

Gubernur akan Teken LoI, Gaji Minimum Naker di Australia Rp400 Juta Setahun

(Suara NTB/nas)

RAPAT - Rapat membahas kerjasama pengiriman tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM NTB ke Australia di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (15/7) siang. firmasi usai membahas kerjasama pengiriman tenaga kerja NTB ke Australia di Kantor Gubernur, Senin (15/7) siang.

Disebutkan setiap perusahaan yang ada di Australia mempunyai kuota untuk mengimpor tenaga asing. Ada yang 100 orang, 300 orang dan 400 orang. Ia

menyebut sekarang ada kemudahan dalam mengimpor tenaga kerja asing di Australia. ‘’Syarat diturunkan, kemampuan bahasa diturunkan. Sehingga bisa diberikan visa kerja yang lebih mudah. Dan bisa bekerja sampai dua tahun, tiga tahun bahkan kalau sudah bekerja dua

tahun, tiga tahun dan disenangi perusahannya. Bisa diberikan izin tinggal tetap,’’ ucapnya.

Dicky menyebut gaji minimum pekerja di Australia sebesar 42.000 dolar Australia atau lebih dari Rp400 juta dalam setahun. Semua sektor pekerjaan di Australia, gaji minimumnya sebesar itu. Sedangkan untuk perawat gajinya bisa mencapai Rp600 - 700 juta setahun. ’’Tapi kalau punya sertifikat, gaji paling sedikit 50.000 dolar Australia. Kalau perawat yang punya sertifikat ahli seperti ners, dia bisa sampai 120 -190 ribu dolar Australia per tahun,’’ sebutnya.

Untuk tahap awal diharapkan ada 50 tenaga kerja asal NTB dapat bekerja di Australia. Ia mengingatkan bagi tenaga kerja yang dapat ke Australia agar bekerja keras dan belajar keras. ‘’Jangan hanya bermimpi mau dapat gajinya besar tapi tak mau

bekerja keras. Tahap awal maksimum mungkin 50 orang. Tapi itu suatu proses awal,’’ tandasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Sc mengatakan Pemprov NTB memanfaatkan peluang kerjasama ini untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Menurutnya, hal ini akan berdampak terhadap terciptanya pasar kerja baru di Australia. Kerjasama dengan Northern Territory (NT) akan ditindaklanjuti dengan sister province. ‘’Kita ada komitmen menindaklanjuti sister province antara NTB dan NT. Mudahan ini menjadi pertama kita wujudkan,’’ harapnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang ketenagakerjaan, nantinya akan dibicarakan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Pemprov te-

lah memiliki Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) yang berada di dekat Bandara Internasional Lombok. ‘’Untuk memastikan ini berjalan, pak Gubernur akan menandatangani komitmen dengan PT. Global Labour Solutions. Dengan komitmen ini tentu akan ada komunikasi lebih intens, memastikan agenda bisa ditindaklanjuti,’’ terangnya.

Iswandi mengatakan kerjasama pengiriman tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM ini harus disosialisasikan sampai ke kabupaten/kota. Karena ini peluang sangat penting.

“Penandatangan LoI antara Pak Gubernur dan Pak Konjen sebagai langkah awal mengimplementasikan kesepahaman yang kita bangun di sini,’’ pungkasnya. (nas)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

Halaman 10

Menjawab Tantangan Perubahan ”Mindset” Berjiwa Wirausaha Setelah membaca Harian Umum Suara NTB, Sabtu (13/ 7) yang lalu, yang mengangkat berita berjudul “Dari Jumpa Bang Zul – Umi Rohmi, Etos Kerja dan Jiwa Wirausaha Masih Jadi PR”, kami cukup mengapresiasi atas terlakasananya pertemuan tersebut. Kami berpendapat bahwa masalah wirausaha merupakan andalan pemerintah daerah, karena wirausaha ini merupakan acuan standar kemakmuran suatu negara.

Kalau saja kita bandingkan negara kita yang tergabung dengan negara-negara ASEAN lainnya, maka angka pertumbuhan wirausaha kita baru mencapai 3%, sehingga pemerintah selalu memandang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai motor penggeraknya.

Berdasarkan hasil pembukaan Rakernas HIPMI di Tangerang tahun lalu, diketahui bahwa perkembangan kewirausahaan di Indonesia masih tertinggal oleh beberapa negara tetangga lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya manusianya.

Dilansir dari laman ristekdikti.go.id per tanggal 3 Februari 2012, pemerintah memandang bahwa pengem-

bangan kewirausahaan sebagai langkah strategis dalam upaya turut mengatasi permasalahan ekonomi bangsa.

Sebagaimana yang diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh adanya aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh kalangan dunia usaha, berdasarkan data yang telah dirilis di tahun 2015 dikatakan bahwa hanya sebesar 1,65% dari penduduk Indonesia yang berkiprah sebagai pengusaha.

Melihat hal tersebut, maka setiap perguruan tinggi telah mencanangkan pendidikan kewirausahaan.

Kita sadari bahwa setiap adanya gelaran bursa kerja, maka akan selalu dipadati oleh para pencari kerja yang melebihi perkiraan, sehingga benar apa yang diungkapkan oleh yang terhormat DPRD Provinsi pada masa sidang beberapa waktu lalu, bahwa istilah “pengangguran tidak kentara” telah lama terjadi.

Tetapi tentu kita masih optimis, bahwa pengangguran tersebut adalah para sarjana yang telah terdidik dari perguruan tinggi. Seandainya saja para pengangguran ini berkumpul membentuk suatu organisasi yang menjadi organisasi ilmiah, maka diharapkan pemikirannya dapat bermanfaat untuk memberikan

Oleh : Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) masukan kepada pemerintah.

Kita tidak khawatir bahwa mereka akan membentuk suatu “negara ilmiah di atas negara RI” karena latar belakang seluruh PT/PTS adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Untuk menjawab kesenjangan ini, kampus-kampus telah memberikan materimateri pelajaran kewirausahaan. Seperti halnya pada Perguruan Tinggi STIE AMM Mataram dengan misinya untuk meluluskan para mahasiswa dengan bekal kesiapan untuk menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebagian besar lulusan memilih lapangan kerja swasta daripada menjadi pegawai negeri.

Diakui pula bahwa pada Perguruan Tinggi diberikan pelajaran tentang kewirausahaan secara klasikal. Hal ini tidak cukup untuk mengubah pola pikir para mahasiswa. Untuk itu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh kampus itu sendiri untuk menunjang kegiatan belajar tersebut.

Kelengkapan yang telah kami sebutkan di atas telah

Undang Orang Tua dan Unsur Terkait

SMPN 2 Lingsar Bangun Karakter Cinta Lingkungan Siswa Melalui MPLS

(Suara NTB/her)

SEMATKAN - Kepala SMPN 2 Lingsar Tajuddin menyematkan ID card kepada peserta didik baru sebagai tanda dimulainya MPLS.

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Kepala SMPN 2 Lingsar Tajuddin bersama orang tua, dinas, camat, kades , posramil, Polsek dan pihak terkait yang diundang pada pembukaan MPLS. Giri Menang (Suara NTB) – SMPN 2 Lingsar Kecamatan Lingsar menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru, mulai dibuka Senin (15/7). Melalui MPLS yang digelar selama 3 hari ini, pihak sekolah ingin membangun dan menumbuhkan karakter serta budaya

cinta lingkungan di kalangan siswa serta siswi baru.

Ketika sudah terbentuk karakter mengenal dan cinta lingkungan, maka mereka akan rajin serta giat belajar, sehingga anak-anak bisa berprestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Kepala SMP 2 Lingsar Tajuddin mengatakan, untuk kegiatan

MPLS pihaknya turun mengundang orang tua siswa, wali murid. Di samping itu pihaknya mengundang unsur dinas, Dikbud, UPTD, komite sekolah, kecamatan, kapolsek, kepala desa, Danramil.

Semua pihak ini diundang supaya mereka ikut terlibat dalam pengawasan murid dan koordinasi selanjutnya ke depan. Sebab, kata dia, di sekolah sangat terbatas jam mendidik siswa, lebih banyak kata dia di lingkungan orang tua, sehingga butuh pengawasan dari para pihak terkait.

Untuk materi dalam MPLS ini, pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan polsek, posramil. Bahkan kata dia untuk materi hari kedua nanti, pihak polsek akan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba. Sedangkan terkait materi pengenalan lingkungan sekolah akan diberikan oleh para guru. Dan untuk baris- berbarisnya akan melibatkan Babinsa serta Babinmaspol desa setempat akan mengajarkan anak-anak.

Dalam MPLS ini, lanjut dia, bertujuan utama membangun karakter murid supaya mencintai lingkungan.

“Melalui MPLS ini yang utama kita bangun dan tumbuhkan karakter dan budaya mencintai lingkungam. Kita tumbuhkan karakter dan jati diri mengenal lingkungan, sehingga dia bangga dan mencintai lingkungan dulu, sehingga kalau sudah mencintai lingkungan dia akan rajin, mereka belajar dan kami didik. Sehingga anak-anak bisa berprestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga seterusnya,” jelas dia.

Menurut Ketua PGRI Lobar ini, membangun karakter ini penting untuk kekuatan diri sendiri siswa.

Sebab kalau sudah kuat jati dirinya, karakternya bagus maka perlu orang tua juga menjaganya, sehingga dengan mengundang orang tua dan pihak terkait pada MPLS inilah bisa dilakukan koordinasi. “Sebab kami terbatas jam mendidik mereka, selebihnya orang tua yang perlu menjaga yang bagus ini,”jelas dia.

Hal ini pun sudah disampaikan kepada orang tua.

Untuk menunjang prestasi siswa dengan koordinasi dengan orang tua murid, pihaknya menjalin komunikasi dengan orang tua melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Ia menambahkan terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 284 dari 300 lebih yang mendaftar. Diakuinya, ada penurunan dibandingkan dengan yang lulus sebanyak 352, diakibatkan pembatasan dan kebijakan zonasi. Menurut dia, peserta didik baru ini akan ditampung di 10 kelas dengan 10 rombel. “Kita bagi menjadi 10 rombel, satu rombel 32 berisi anak, sesuai dengan SPM karena SPM kan 32 , boleh kurang asalkan jangan lebih dari itu,” jelas dia. (her/*)

kami implementasikan di kampus STIE AMM Mataram, dengan didukung oleh kemampuan para dosen yang memberikan pengajaran dan pembinaan tentang kewirausahaan. Hal ini terbukti dari proposal Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) yang telah diajukan telah lolos seleksi pendanaan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti berdasar-

kan salinan keputusan Nomor 158/B/HK/2019.

Sebanyak dua proposal mahasiswa STIE AMM yang mengikuti program KBMI terpilih dari total 470 proposal lainnya yang berasal dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. adapun dua judul yang berhasil lolos seleksi tersebut antara lain Dragon Fruit Tea (Drafruit Tea) dan Candypar.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, kiranya pemerintah daerah perlu memaklumi bahwa khusus anak-anak muda tidak semudah itu mengadopsi jiwa kewirausahaan, kecuali mereka berada pada lingkaran keluarga yang hidupnya dari usaha yang kuat. Hanya melalui jalan edukasi yang memberikan pelajaran konsep teoritis serta praktik di lapangan yang didahului dengan penyusunan proposal-proposal usaha. Meskipun berbagai usaha UMKM dan Koperasi telah berkembang, akan tetapi usaha-usaha ini belum dapat dijadikan andalan untuk dapat bersaing di tingkat ASEAN. Kebijakan pemerintah khususnya melalui Kemenristekdikti, telah menekankan kepada seluruh Perguruan Tinggi

baik negeri maupun swasta agar memasukkan ilmu kewirausahaan ke dalam kurikulum walaupun bersifat ekstra kurikulum. Hal ini telah banyak merubah masyarakat dan paradigma mahasiswa untuk mulai melirik ke berbagai bidang usaha yang bersifat online dengan memanfaatkan perangkat digital media elektronik.

Sesungguhnya apabila Pemerintah Daerah Provinsi membuka suatu area atau lahan yang dapat dibangun oleh perguruan tinggi berupa kioskios sebagai tempat praktikum bagi seluruh mahasiswa, maka setiap Perguruan Tinggi akan dapat menggunakannya untuk melatih setiap mahasiswanya secara bergiliran. Di mana nantinya, kegiatan praktik kewirausahaan tersebut akan dapat diarahkan melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan melalui kerjasama dan pembinaan melalui pemerintah dan lembaga perguruan tinggi tersebut.

Selain itu, praktikum lapangan juga dapat mengarahkan mereka untuk mampu menganalisis kebutuhan/ trend pasar. Bahkan dengan pembinaan dan dukungan yang baik, mereka juga berpotensi untuk membangun jaringan dengan para stakeholders. Artinya, selain memenu-

hi kebutuhan pasar, mereka juga dilatih untuk dapat “membuat” kebutuhan pasar. Dari yang tadinya tidak ada kebutuhan, menjadi ada permintaan akan kebutuhan yang telah mereka ciptakan.

Melalui praktikum lapangan seperti inilah, tercipta sistem pembelajaran praktikum kewirausaahaan yang sistematis, terukur, dan terarah. Selain diharapkan para lulusan akan keluar sebagai alumni yang memiliki pengalaman di lapangan, praktikum tersebut akan menumbuhkan mindset positif untuk mereka berwirausaha.

Selama ini pemberian teori atau seminar-seminar dan latihan bagi anak muda belum dapat mengubah mindset mereka karena teori tinggallah teori.

Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai suatu pengalaman lapangan. Sehingga menjadi pikiran tersendiri bagi mereka untuk menanggung segala risiko, yang akhirnya berakhir pada kegagalan yang menyelimutinya.

Untuk itu, selain peran lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi, dibutuhkan juga peran dan dukungan pemerintah secara konkret dalam meningkatkan angka partisipasi berwirausaha di masyarakat. (*)

Kekurangan Siswa Berdampak Negatif ke Sekolah Mataram (Suara NTB) – Sejumlah SMA di Kota Mataram masih kekurangan siswa selama pelaksananaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri tahun pelajaran 2019/ 2020. Kekurangan siswa yang cukup banyak akan berdampak negatif bagi sekolah.

Salah satu SMA negeri yang masih kekurangan siswa yaitu SMAN 10 Mataram. Sampai dengan data Sabtu (13/7) lalu siswa yang dipastikan diterima hanya 48 orang dari total daya tampung 228 siswa di SMAN 10 Mataram.

Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd.,M.MPd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/7) mengatakan, dengan kekurangan siswa itu akan berdampak kepada sekolah antara lain kekurangan jam mengajar bagi guru yang sudah sertifikasi.

Pembiayaan dari Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) juga akan menurun untuk pengembangan sekolah. “Dampaknya juga kekurangan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat untuk operasional dan pengembangan,” ujar Ridwan.

Jumlah siswa yang diterima di awal tahun ajaran baru ini sangat minim jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu SMAN 10 Mataram memperoleh 125 siswa baru yang terbagi menjadi lima kelas. “Harapan kami mestinya tahun ini bisa tambah siswa dan lebih dari tahun lalu tapi nyatanya tidak bisa,” sesalnya.

Saat ini pihaknya tengah menunggu adanya siswa baru yang mendaftar. Sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi diberikan kesempatan menerima siswa baru sampai dengan Rabu (17/7). “Kita menunggu pendaftaran, untuk sekarang tidak terbatas zona seperti sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Ridwan, penyebab kekurangan siswa disinyalir, karena zona yang berkurang, karena adanya SMA negeri baru yaitu SMAN 11 Mataram. Selain itu, dampak kesalahan sistem yang membuat siswa dari Kelurahan Pagesangan tidak bisa masuk di sistem PPDB, juga turut mempengaruhi, karena Pagesangan termasuk zona untuk SMAN 10 Mataram.

Ridwan berharap pada tahun

mendatang PPDB dapat berjalan lebih baik lagi, zona yang sudah ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) harus dipatuhi. “Sistem juga diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan dan membingungkan masyarakat,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman men-

yampaikan bahwa pendaftaran ke sekolah yang kuotanya belum terpenuhi dilaksanakan pada Jumat (12/7) sampai dengan Rabu (17/7). Pendaftaran dilakukan secara offline dengan cara langsung mendatangi sekolah tujuan. (ron)

Ridwan

Selasa, 16 Juli 2019

Bawaslu Ajukan 9,3 Miliar untuk Pilkada 2020 Dompu (Suara NTB) Bawaslu Kabupaten Dompu mengajukan anggaran Rp9,3 M untuk Pilkada serentak tahun 2020. Alokasi ini diharapkan mulai disiapkan di APBD Perubahan 2019, mengingat tahapan Pilkada mulai dipersiapkan September 2019.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs Irwan kepada Suara NTB di ruang kerjannya, Senin (15/7) mengaku, mengajukan proposal kebutuhan anggaran Pilkada serentak tahun 2020 sejak 14 Juni 2019 lalu. “Kebutuhan anggaran (pilkada serentak) ini dibahas secara na(Suara NTB/ula) sional. Kita Kabupaten Irwan Dompu mengajukan anggaran Rp9,3 M untuk semua tahapan,” kata Irwan.

Alokasi anggaran ini, lanjut Irwan termasuk untuk gaji dan honor serta diklat dan lainnya. Karena pengawas yang harus direkrut hingga TPS dan semua harus diberi pelatihan. Masing – masing pengawas memiliki masa jabatan dan pengawas Kecamatan masa jabatannya 10 bulan.

Tahapan Pilkada serentak yang direncanakan hari pemungutan suara pada 23 September 2020, dikatakan Irwan, sudah mulai dipersiapkan pada September 2019 dan direncanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada Oktober 2019. “Harapan Bawaslu, Pemda bisa membantu untuk memberikan panjar anggarannya tahun 2019 ini,” ungkapnya.

Sebagaimana diberikan sebelumnya, Pemda Dompu sudah menyampaikan KUA/PPAS untuk APBD perubahan 2019 ke Dewan untuk dibahas bersama. Dalam dokumannya, tidak terdapat alokasi anggaran untuk dana cadangan Pilkada. Pemda Dompu ingin mengalokasikan sekaligus anggaran Pilkada di APBD 2020.

Namun menjelang pengajuan KUA/PPAS APBD 2020 ke Dewan, KPU Dompu belum juga mengajukan permohonan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak. (ula)

SUARA NTB

Halaman 11

Pengurus KONI Kabupaten Sumbawa Dilantik Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengurus KONI Kabupaten Sumbawa masa bakti 2019-2023 dilantik oleh Ketua KONI NTB, Senin (15/7), di Padepokan Beladiri KONI Sumbawa.

Pelantikan dihadiri Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, didampingi Ketua TP PKK Sumbawa dan pimpinan Forkopimda.

Ketua KONI Sumbawa yang baru dilantik, Syamsul Fikri AR, S.Ag, M.Si, berharap seluruh cabor agar dapat menjalin hubungan harmonis tanpa melihat kepentingan politis. Dilaporkan, atlet dari Kabupaten Sumbawa yang akan mengikuti PON 2020 di Papua, sebanyak enam orang atlet dan dua orang pelatih. Para atlet tersebut berasal dari cabang Atletik, cabang Tinju, cabang Voli Pantai, cabang Menembak dan cabang Pencak Silat. Sedangkan yang sedang mengikuti pra PON sejumlah 26 orang.

Selain itu, Ketua KONI juga berharap mempunyai sarana dan prasarana olahraga yang refresentatif dan strategis. Hal tersebut digunakan untuk pembinaan atlet jangka panjang, tempat pemusatan latihan, meningkatkan jumlah atlet sumbawa, memudahkan program pengembangan fisik

dan psikologis atlet, serta untuk efisiensi anggaran.

Pihaknya juga meminta bantuan Pemda untuk mewujudkan terbangunnya asrama atlet di eks Asrama Haji dan stadion baru yang lebih representatif di Kabupaten Sumbawa. Untuk menunjang peningkatan prestasi olahraga di daerah. Untuk pembangunan GOR, rencananya, menggunakan DAK tahun anggaran 2020 dengan kisaran anggaran Rp. 15 miliar yang telah dikoordinasikan dengan Kemenpora RI. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto menjelaskan, olahraga di NTB sejauh ini telah mampu memberikan prestasi yang cukup gemilang. Meski anggarannya terbbatas. Secara nasional NTB berada di peringkat menengah, yakni 14 nasional. Makanya Andi berpesan kepada Ketua KONI Sumbawa untuk memilih ilih

cabor yang memang menjadi unggulan di Sumbawa untuk ditingkatkan prestasi. Bukan berarti mengabaikan cabor yang tidak unggul.

“Kirimlah cabang olahraga yang memang menjadi unggulan di Sumbawa untuk ditingkatkan prestasi. Bukan berarti mengabaikan cabang olahraga yang tidak unggul.

Tetapi kita harus memiliki strategi untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan olahraga. Oleh karena itu, Sumbawa silahkan berkompetisi semua cabor,” katanya.

Sementara Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus KONI Sumbawa yang baru. Kepada pengurus KONI periode sebelumnya disampaikan terima kasih karena telah melaksanakan tugas dengan baik dan banyak menoreh prestasi.

(Suara NTB/ist)

PELANTIKAN - Suasana Pelantikan Pengurus KONI Sumbawa yang dihadiri Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril di Padepokan Beladiri KONI Sumbawa, Senin (15/7).

“Mudahan prestasi ini dapat dipertahankan, bahkan diperjuangkan untuk lebih banyak lagi prestasi yang dapat raih. Tidak hanya prestasi ditingkat provinsi, tapi juga ditingkat nasional bahkan internasional. Kalau olahraga ini dilakukan secara rutin dan teratur, maka saya percaya prestasi anak bangsa yang ada di Kabupaten Sumbawa ini pasti akan jauh lebih baik.

Mudahan dengan kepengurusan baru ini saya harap agar yang namanya usaha, upaya dan semangat, dapat terpatri kiranya di dalam hati kita masing-masing,’’ ujarnya.

Sementara terhadap harapan Ketua KONI Sumbawa kebutuhan dana sekitar Rp1,5 triliun, Bupati siap membantu KONI melobi anggaran tersebut ke Pemerintah Pusat dan provinsi. (arn/ind)

Pilkada 2020

PKPI KSB Tunggu Aspirasi Konstituen Taliwang (Suara NTB) Memiliki dua kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) tentu menjadi salah satu partai yang diharapkan dukungannya oleh para calon yang akan bertarung di Pilkada 2020.

Meski demikian, partai berlambang burung garuda merah ini tak tergesa menyiapkan arah dukungannya.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME mengatakan, dalam menentukan arah dukungan pada Pilkada 2020 partainya akan menetapkannya berdasarkan aspi(Suara NTB/bug) rasi masyarakat. Khususnya Aheruddin Sidik konstituen partai yang selama ini telah mempercayakan amanat aspirasinya kepada PKPI. “Intinya apa kata konstituen kami, maka ke salahlah dukungan akan kami jatuhkan” katanya kepada Suara NTB, Senin (15/7).

Menurutnya, sebagai sebuah partai, PKPI bukanlah partai yang keputusan finalnya berada di tangan ketua dan jajaran pengurus. PKPI dalam menentukan pilihan selalu berupaya menjadikan aspirasi konstituen sebagai bahan pertimbangan utamanya. “Partai ini bukan milik saya begitu pun pengurus lain sampai di pusat sana. Partai ini adalah milik rakyat karena PKPI bisa seperti ini khususnya di KSB adanya kepercayaan masyarakat memilih kami,” timpalnya.

Karena itu, sebelum nantinya menentukan pilihan terhadap calon yang maju di Pilkada KSB, mekanisme menyerap aspirasi konstituen partai akan diutamakan. “Kami tetap melalukan penjaringam calon ya, tapi finalnya seberapa besar kesesuaian calon dengan aspirasi masyarakat itulah yang kami dukung,” tegas Aheruddin.

Ada alasan lain PKPI KSB menjadikan aspirasi konstituen sebagai penentu arah dukungan partai. Bagi Aheruddin, pihaknya tidak ingin dukungan PKPI terhadap calon yang diusung sekedar menjadi formalitas persyaratan agar calon lolos administrasi mendaftar di KPU. Ia ingin gerbong dukungan menyeluruh di mana konstituen PKPI turut menjatuhkan pilihannya di hari pencoblosan nanti.

“Insyaallah berapa suara yang kami peroleh di Pemilu tahun ini segitu juga suara yang kami bisa sumbang ke calon kami dukung.

Bahkan akan lebih banyak lagi karena pasti kami akan berjuang sekuat tenaga memenangkan calon kami,” janji Aherudin.

Pada Pilkada 2015 lalu, PKPI turut menjatuhkan dukungannya pada pasangan HW. Musyafirin - Fud Syaifuddin yang nota bene diprediksi tetap maju dalam satu paket di Pilkada tahun depan sebagai calon petahana. Ditanya apakah tetap akan mengusung paket tersebut Aheruddin tak memberikan jawaban pasti.

Namun baginya, kelemimpinan pasangan tersebut sejauh ini cukup berhasil dan sesuai dengan garis-garis perjuangan partainya.

“Ya kami lihat bagus sejauh ini ya, hasil kerjanya dirasakan masyarakat. Tapi tadi seperti saya sampaikan, apakah tetap mengusung mereka atau tidak di Pilkada nanti, PKPI menunggu suara konstituen,” imbuhnya. (bug)

Johandi Gagal Finis di Road Race Mataram (Suara NTB) Atlet balap sepeda NTB, Johandi gagal menorehkan prestasi di Pra-PON yang berlangsung di Lubuk Linggau Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (15/7). Atlet asal Kota Mataram mengalami kecelakaan saat lomba di nomor road race sehingga gagal finis.

“Johandi mengalami kecelakaan saat lomba. Dia terjatuh saat ikut di nomor road race dan tak bisa melanjutkan lomba,” ucap Sekretaris ISSI NTB, Ilyas SP kepada Suara NTB di Mataram, Senin (15/7).

Informasi terkait kecelakaan yang dialami atlet balap sepeda NTB itu diterima Ilyas via ponselnya. Bahkan Ilyas mendapat video kecelakaan atletnya tersebut. “Saya dikirim langsung oleh atletnya video. Sepedanya rusak parah akibat kecelakaan saat lomba tadi,” jelasnya.

Menurut Ilyas, Johandi kecelakaan saat mengikuti lomba nomor road race yang melibatkan sedikitnya 100 atlet dari 34 provinsi Se Indonesia. Johandi saat itu sempat berada dibarisan depan, namun tiba-tiba dalam kerumunan ratusan atlet Johandi terjatuh. Tragedi itu membuat sepeda Johandi rusak, sementara Johandi tidak apa-apa.”Sepedanya aja yang rusak, Johandi tidak apa-apa,” jelasnya.

Menurut Ilyas Lomba nomor road race merupakan balapan terakhir. Sebelumnya Johandi sudah mengikuti lomba di nomor Individu Time Trial (ITT), namun bertahan diperingkat sembilan besar. Selanjutnya di nomor kriterum Johandi juga gagal membwa pulang medali.

Meski gagal meraih medali, namun kata Ilyas atlet NTB berhasil meraih tiket PON. Pasalnya pertandingan itu menggunakan sistem poin. “Johandi lolos PON karena poin yang dikumpulkan dalam lomba itu sudah cukup untuk lolos PON,” jelasnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

SELEKSI - Sejumlah atlet mengikuti seleksi tim Bima Sakti untuk pertandingan sepak bola Liga Tiga Asprov PSSI NTB, di Loteng, 4 Agustus 2019.

Hadapi Liga Tiga 2019

Bima Sakti Seleksi Puluhan Pemain Mataram (Suara NTB) Menghadapi Liga Tiga Asprov PSSI NTB yang akan berlangsung di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 1 Agustus 2019, tim Bima Sakti menggelar Seleksi pemain di Lapangan Sepak Bola Universitas Mataram (Unram), Senin (15/7).

Pelatih Tim Bima Sakti, Hasan yang ditemui Suara NTB di sela-sela seleksi mengatakan, ajang seleksi yang dipimpin dirinya saat itu melibatkan kurang lebih 30

atlet dari dari pulau Lombok.

Seleksi tersebut dalam rangka menghadapi kompetisi liga tiga Asprov PSSI NTB di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, awal Agustus 2019.

“Saya harap para pemain serius menjalani seleksi hari ini, karena kita akan mengambil sebanyak delapan belas pemain untuk bermain di liga tiga Asprov PSSI NTB nantinya,” ucapnya.

Tim Bima Sakti yang sebelumnya menempati peringkat empat besar di liga tiga Pulau

Lombok tahun 2018 akan kembali tampil untuk merebut posisi juara di Wilayah Pulau Lombok. Tim yang dimanajeri oleh Zulkarnain ini akan bermain di Grup A (Pulau Lombok) atau satu grup dengan PS Mataram, Perslobar, Perslotim, PSLT, PS Fatahillah 354, PS. Daygun dan PS Selera.

“Tim Bima Sakti akan bertanding dengan tujuh tim yang ada di Zona Pulau Lombok. Mereka akan mencari posisi juara untuk bermain mewakili Pulau

Demokrat Pertanyakan Suara Partai di Dapil Dompu 4 Dompu (Suara NTB) Partai Demokrat Kabupaten Dompu menempati urutan 5 dari 100 persen suara yang masuk di sistem hitungan cepat (Situng) KPU yang dirilis 29 Juni – 5 Juli 2019 dan di urutan ke 6 pada 14 Juli. Perolehan ini membuat pengurus dan kader Demokrat Dompu mempertanyakan ke KPU dan Bawaslu Dompu. Padahal, hasil rekapitulasi akhir KPU Dompu menempatkan partai ini di urutan ke 7 perolehan suara dari 6 kursi yang diperebutkan.

Demokrat pun secara resmi melaporkan kasus ini ke Bawaslu Dompu, kendati masa keberatan atas hasil rekapitulasi telah ditutup awal Juli 2019 lalu setelah dimulainya gugatan di MK RI. “Partai Demokrat pada dasarnya tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi manual KPU. Munculnya perolehan suara yang dirilis situng KPU, ini memberi ruang kepada partai memperoleh kursi. Pada situng yang dirilis 29 Juni sampai 5 Juli, suara yang masuk sudah 100 persen dan Partai Demokrat berada di urutan ke 5 (dengan peroleh 2.001 suara). Sementara di Dapil 4 ini ada 6 kursi yang diperebutkan,” kata Ismul Rahmadin, S.Pd.I selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu di Bawaslu Dompu, Senin (15/7).

Pada Minggu (14/7), situng KPU kembali menkoreksi perolehan suara partai di Dapil Dompu 4 (Kecamatan Kempo dan Pekat) dengan suara yang masuk 99 persen dan Partai Demokrat berada di urutan ke 6 dengan porsentase perolehan suara 6,7 persen dan Partai Hanura di urutan ke 7 den-

(Suara NTB/ula)

DENGAR PENDAPAT - Ketua DPC Partai Demokrat Dompu, Ismul Rahmadin, saat dengar pendapat ke Bawaslu Dompu, Senin (15/7). gan persentase suara 4 persen.

KPU mengakui itu akibat kesalahan input dan sudah diperbaiki. Kesalahan itu ada di 3 TPS. “Dengan suara yang masuk 99 persen dan selisih persentase antara Partai Demokrat dan Hanura yang cukup jauh, itu artinya ada peluang (partai Demokrat memperoleh kursi di Dapil Dompu 4). Ini yang kami pertanyakan,” katanya.

Pengurus dan kader Partai Demokrat yang diterima langsung Ketua Bawaslu Dompu, Drs. Irwan dan komisioner Bawaslu, Nurkumala, SE mengapresiasi pengaduan Partai Demokrat. Karena tahapan keberatan atas hasil Pemilu sudah selesai dan saat ini memasuki tahapan gugatan di MK RI. Partai Demokrat sendiri tidak mempersoalkan hasil Pemilu Dompu di MK. Tapi karena temuan ini baru terjadi dan diketahui, Bawaslu perlu mengkajinya lebih lanjut. Termasuk mengkonsultasikan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. “Izinkan kami mengkaji dan membahas dulu persoalan ini. Kami juga perlu

mengkoordinasikan dengan Bawaslu di atas,” harap Ketua Bawaslu Dompu, Drs. Irwan.

Ketua KPU Dompu, Drs. Arifuddin yang dihubungi terpisah mengakui didatangi Partai Demokrat Dompu yang mempersoalkan perolehan suara partai hasil rilis situng KPU. Perolehan suara yang menempatkan Partai Demokrat memperoleh suara lebih besar tersebut akibat kekeliruan entri saat imput dan sudah dikoreksi. “Itu ada kesalahan imput dan menambah data mereka (partai Demokrat). Sudah kita koreksi,” kata Arifuddin.

Kekeliruan ini, kata Arifuddin, dipicu oleh banyaknya data yang harus diunggah. Karena data situng awalnya hanya untuk merilis hasil Pilpres, tapi belakangan mengharusnya semua hasil pemilihan juga diunggah. Namun ia menegaskan, hasil situng tersebut tidak bisa dijadikan dasar.

Hasil rekapitulasi itulah yang dijadikan dasar, karena berdasarkan data C1 dan telah melalui tahapan kros cek pada rekapitulasi di setiap tingkatan. (ula)

Lombok di babak final,” tim Zulkarnain yang biasa disapa Zul. Menurut Zul, seleksi pemain tim Bima Sakti akan berlangsung hingga akhir Juli.

Sebab, tanggal 4 Agustus mereka sudah harus mengikuti pertandingan. Dari 30 atlet yang di seleksi itu akan diambil 18 pemin yang akan perkuat tim Bima Sakti. “Dari 30 pemain yang ikut seleksi akan diambil 18 pemain untuk perkuat Bima Sakti,” jelasnya.

Sementara itu, puluhan pe-

main yang ambil bagian di ajang seleksi kemarin didominasi oleh atlet-atlet asal Bima yang berdomisili di Pulau Lombok. Mereka terdiri dari Mahasiswa asal Bima yang berdomisili di pulau Lombok.

Selain itu, ada juga warga Lombok namun berdarah campuran Bima-Lombok.

Dalam seleksi hari pertama kemarin sebanyak 30 pemain dibagi dua untuk memainkan game dalam bentuk pertandingan. (fan)

Puluhan Atlet Gateball Ikuti Uji Coba Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga gateball NTB menggelar uji coba alias try out di Lapangan Gateball Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Sabtu (13/7) lalu. Ajang uji coba atlet daerah itu melibatkan 50 atlet dari kabupaten/kota di NTB. Sekretaris Umum (Sekum) Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) NTB, Anton Soekamto yang diwawancara Suara NTB disela-sela kegiatan mengatakan try out tersebut merupakan ajang untuk mengasah potensi atlet dari kabupaten/kota di NTB. Lewat try out tersebut pihak Pergatsi NTB akan mencari atlet berbakat yang dipersiapkan mewakili NTB di Pra-PON Gateball bukan Oktober 2019.

“Try out ini sebagai ajang untuk mencari atlet yang akan disiapkan mewakili NTB di Pra-PON. Kami akan memilih

atlet-atlet terbaik,” ucapnya.

Try out yang berlangsung selama satu hari itu kata Anton melibatkan 50 atlet dari kabupaten/kota di NTB. Pihaknya akan mencari 20 atlet yang akan dipersiapkan mengikuti Pra-PON Gateball bukan Oktober 2019. “Kita akan mengirim 20 atlet di PraPON. Mereka akan ikut di lima kelas yang diperlombakan,” jelasnya.

Sementara itu, try out yang dihelat di halaman depan Kantor PU NTB kemarin mempertandingkan tiga nomor pertandingan yakni nomor ganda campuran, triple campuran dan beregu campuran. Anton juga ikut di try out tersebut.

Sebab, dia akan dijagokan di nomor perorangan putra. Maklum ia merupakan atlet yang pernah meraih medali emas di kelas perorangan di kejurnas gateball tahun 2015. (fan)

(Suara NTB/fan)

UJI COBA - Seorang atlet gateball sedang berusaha memasukan bola dalam gawang kecil di ajang uji coba gateball di Depan Halaman Kantor Pekerjaan Umum (PU) NTB, Sabtu (13/7).

SUARA NTB

Selasa, 16 Juli 2019

Halaman 12

Kenalkan Lingkungan Sekolah, MPLS Libatkan Orang Tua Mataram (Suara NTB) Guna memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, pihak sekolah mulai melibatkan orang tua siswa saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Seperti yang dilakukan SMKN 2 Mataram.

Pembukaan Kegiatan MPLS 2019 dengan Tema “ Kita jadikan Peserta Didik Baru yang Berkepribadian, Mandiri, Kreatif, Inovatif, Disiplin dan Religius”. Peserta

keseluruhan MPLS SMKN 2 Mataram berjumlah 357 orang yang terdiri dari 10 Program Studi Keahlian.

Sulman Haris, M.Pdi., selaku Ketua panitia menjelaskan dalam kegiatan ini mengacu kepada regulasi yang ada dan melibatkan semua unsur sekolah termasuk orang tua peserta didik baru.

“Upacara dilaksanakan di lapangan sesuai jadwal kegiatan dengan melakukan pengamatan tanda peserta kepa-

da perwakilan peserta MPLS Tahun 2019,” jelasnya.

Sejumlah materi disampaikan selama kegiatan.

Adapun materi yang disampaikan sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang PLS. Diantaranya ialah pengenalan wawasan wisata mandala oleh Drs. H. Wildan, Kepramukaan oleh Amalia Nurjanah, SE., kesadaran berbangsa dan bernegara oleh Dra. Nyoman Sugiarti, cara belajar efektif oleh Erly Sumawati, SE. MM dan materi tentang pendidikan karakter oleh Drs. Suratman.

“Adapun materi selingan oleh panitia dengan melibatkan OSIS dan ekskul adalah games edukatif. Semua diawali dan diakhiri dengan doa pagi dan siang yang dipandu

oleh tim mental keagamaan oleh Ketua Tim Bapak Muhibbin,” jelasnya. (dys)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3017 CJ NOKA/NOSIN : MHIJFK111EK176230/JFK1E113918 AN.AGUS PRASETYO URWO NUGROHO HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

HLG STNK R2 HONDA DR.4979 CS NOKA/NOSIN : MH1JF117GK215564/JF1E1217764 AN.SALMAH HLG D’SKTR JL.PEMUDA KOTA MATARAM

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 16 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 PERSENTASE penduduk miskin di NTB, menurun 0,07 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persen. Meski penurunannya tidak terlalu besar, namun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bila terus dikhtiarkan, bukan tidak mungkin, jumlah pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 duduk miskin di NTB, akan jauh berkurang. Jumlah pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 duduk miskin di NTB pada Maret 2019 tercatat 735,96 ribu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 orang (14,56 persen). Pada September 2018, jumlah pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 duduk miskin di NTB sebesar 735,62 ribu orang (14,63 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 384,65 ribu orang atau 15,74 persen. Sedangkan penduduk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 miskin di daerah perdesaan 351,31 ribu orang atau 13,45 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persen. Peranan komoditi makanan terhadap garis Ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 miskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kesehatan).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Berkurangnya jumlah penduduk miskin ini, tidak terle12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemda. Pemprov 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 NTB menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 2020. Tahun 2020, Pemprov menargetkan angka kemiski12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nan turun menjadi 12,75 persen sesuai target RPJMD 201812345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 2023. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pemprov akan menangani 10.000 Rumah Tangga Sangat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Miskin (RTSM) yang tak memperoleh bantuan Program 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Keluarga Harapan (PKH) lewat APBD. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pada tahun 2019, angka kemiskinan NTB ditargetkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 turun menjadi 13,75 persen. Kemudian pada 2020, angka 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 12,75 persen.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Pada akhir RPJMD, angka kemiskinan NTB ditargetkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 menjadi satu digit yakni sebesar 9,75 persen. Berdasar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kan RKPD 2020, angka kemiskinan masing-masing kabu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 paten/kota ditargetkan turun. Untuk Lombok Barat, angka 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kemiskinan ditargetkan turun menjadi 15,90 persen, Lom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 bok Tengah 15,09 persen, Lombok Timur 15,50 persen.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kemudian Sumbawa turun menjadi 8,87 persen, Dompu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 10 - 11 persen, Bima 11,62 persen, Sumbawa Barat 7,7 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persen, Lombok Utara 24,13 persen, Kota Mataram 7,06 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persen dan Kota Bima 9 persen.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Ada beberapa kabupaten yang angka kemiskinannya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 masih berada di atas angka kemiskinan provinsi. Di ant12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aranya Kabupaten Lombok Utara 28,83 persen, Lombok 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Barat 15,20 persen, Lombok Timur 16,55 persen, Bima 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 14,84 persen. Di NTB ada dua dua kota yang angka ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 miskinannya di bawah dua digit yakni di Kota Mataram 8,96 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 persen dan Kota Bima 8,79persen.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sedangkan untuk intervensi kemiskinan di desa Pem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 da dalam hal ini, Pemprov NTB juga telah menyusun strat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 egis. Gubernur telah menetapkan 100 desa prioritas pen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 anggulangan kemiskinan 2019. Untuk mempercepat penu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 runan angka kemiskinan di NTB, maka sinergitas antar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dan Pemda kabupaten/kota menjadi harga mati.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sebanyak 100 desa prioritas penanggulangan kemiski12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 nan sudah ditetapkan melalui keputusan Gubernur. Pene12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 tapan 100 desa tersebut dengan melihat permasalahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 yang banyak ditemukan di sana. Misalnya kasus stunting, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kurang gizi, gizi buruk, angka pernikahan dini, rumah tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 layak huni dan persoalan lainnya. Persoalan yang ada di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 setiap desa dikeroyok oleh OPD dan diprioritaskan pada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 100 desa termiskin tersebut. Dengan penanganan yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sinergis antar OPD dan kabupaten/kota, diyakini angka 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kemiskinan akan semakin cepat menurun. Apalagi inter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 vensi yang dilakukan by name by address. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

’’Keroyok’’ Kemiskinan

OPINI

Halaman 14

Strategi Teologi Memitigasi Kekeringan di NTB EKERINGAN menjadi bencana hidrometeologi klasik yang terjadi tiap tahun di sebagain wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat Nusa Tenggara bersama sebagian besar Jawad dan Bali tahun ini berpotensi kekeringan meteorologis dengan kriteria panjang hingga ekstrem.

Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat bahwa daerah rawan kekeringan sebagian besar juga menjadi kantong kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan mesti dilakukan oleh semua elemen di NTB melalui banyak strategi, termasuk strategi berbasis teologi.

Teologi Kemiskinan Jumlah penduduk miskin paling banyak mendominasi di pulau Jawa sebesar 15,31 juta jiwa. Sedangkan sisanya tersebar di Sumatera sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku sebanyak 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan 0,99 juta jiwa.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan dalam teropong teologis adalah melalui optimalisasi dana zakat. Umat Islam jadi mayoritas di Indonesia, tetapi penduduk miskin juga didominasi muslim.

BAZNAS (2019) mencatat adanya potensi zakat yang besar yaitu sekitar Rp 217 triliun atau hampir 10 persen dari APBN. Sedangkan zakat yang terhimpun baru 1,2 persen atau Rp 3 triliun. Sentuhan teologis dan praktis penting guna optimalisasi zakat dan sejenisnya.

Multiefek (multiplier effect) dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat sangat besar. Efek tersebut akan semakin membesar sebanding dengan besarnya jumlah zakat yang didistribusikan dan didayagunakan. Dengan demikian hal yang penting adalah memperbesar jumlah zakat yang dikumpulkan.

Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS melaporkan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS pusat tahun 2018 telah

Oleh: Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)) berhasil dalam banyak hal. Pertama, berhasil meningkatkan penghasilan mustahik rata-rata sebesar 97,88 persen, atau mendekati 100 persen.

Kedua, tambah dia, berhasil secara signifikan memperbaiki tidak hanya kesejahteraan ekonomi mustahik, tetapi juga kesejahteraan spiritual (keislaman) mustahik, tingkat pendidikan dan kesehatan mustahik dan kemandirian ekonomi mustahik. Ketiga, berhasil mengentaskan 28 persen mustahik dari garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS).

Keempat, bisa memperpendek 3,68 tahun dari waktu yang diperlukan untuk mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan versi BPS, yang berarti jika tanpa zakat, waktu pengentasan kemiskinan menjadi 3,68 tahun lebih lambat.

Kelima, sukses meningkatkan penghasilan mustahik hingga melampaui garis Kebutuhan Pokok Minimal (had kifayah) pada 36 persen mustahik.

Keenam, BAZNAS berhasil meningkatkan penghasilan mustahik hingga melampaui garis nishab zakat pada 26 persen mustahik dengan standar nishab emas dan 23 persen mustahik dengan standar nishab beras, yang berarti bahwa mustahik tersebut telah dientaskan dari kemiskinan sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan telah berubah status menjadi muzaki.

Semua agama dan filsafat memiliki perhatian dan terus berusaha mencari solusi atas kemiskinan.

Teologi Islam meyakini kemiskinan sebagai penyakit yang dapat disembuhkan. Pengentasan kemiskinan bukan berarti menafikan takdir.

Allah berfirman, Islam lebih mengedepankan langkah aktif-konstruktif serta usaha yang sadar dan realistik. Solusi Islam mewujudkan masyarakat sejahtera antara lain dengan realisasi penciptaan lapangan kerja, jaminan keluarga dekat yang mampu, zakat, jaminan negara, kewajiban material non zakat, serta donasi

RADIO

sukarela.

Optimalisasi Zakat Zakat dan sejenisnya dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta peningkatan pembangunan.

Sosialisasi dan penyadaran berbasis spiritual penting digalakkan kepada calon muzakki atau donatur. Distribusi juga penting tepat sasaran dan berkonsep pemberdayaan sebagai solusi jangka panjang mengentaskan kemiskinan.

Sosialisasi zakat penting untuk mengoptimalkan penyadaran spiritual berbasis teologi. Sosialisasi merupakan kunci keberhasilan pengumpulan zakat. Amil penting memberikan fasilitas ekstra, seperti bantuan penghitungan hingga penjemputan dan pelaporan distribusi. Pembayaran zakat pada level tertentu sudah menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Hal ini dengan niat ikhlas dan pemahaman akan hikmah besar dari zakat.

Antara lain menyucikan harta dan mengembangkannya, menyucikan dan membersihkan orang yang berzakat, orang yang fakir menjadi lapang, menguatkan rasa saling menolong, sebagai wujud syukur, menunjukkan shiddiqul iman (kejujuran iman), serta dapat menjadi sebab mendatangkan keridhaan.

Basis data juga penting dimiliki minimal oleh pengurus atau takmir masjid atau lembaga amil zakat.

Data kemiskinan jamaah salah satunya dapat di-update setahun sekali. Perkembangan jamaah miskin mesti terpantau. Kerja sama antarmasjid dibutuhkan guna saling tukar data demi kepentingan distribusi.

Selanjutnya, distribusi yang tepat dan visioner. Visi distribusi zakat mestinya tidak sekadar mengentaskan kemiskinan, tetapi mengantarkan yang semula penerima (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzakki). Pendekatan pemberdayaan berbasis kewirausahaan penting dioptimalkan. Informasi dan data dapat menjadi rujukan

guna mendapatkan gambaran kemampuan mustahik dan peluang usaha di wilayahnya.

Pemerintah penting mendukung dan memfasilitasi optimalisasi zakat ini. Zakat merupakan komponen yang tidak akan mengganggu penerimaan pajak. Bahkan dapat menambah sumber pengentasan kemiskinan. BAZNAS hingga daerah-daerah dapat berperan sebagai fasilitator membimbing, mengawasi, dan mengeksekusi proses pengumpulan hingga disribusi.

Zakat dapat dimasukkan dalam masterplan nasional pengentasan kemiskinan. Sinergi dan sinkronisasi program juga penting dilakukan antara amil dan pemerintah.

POJOK 357 hektar padi di KSB dan Loteng puso

Antisipasi kondisi yang sama di daerah lainnya

*** Kontribusi merosot, BI dorong perbaikan hulu hilir sektor pertanian

PR untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 16 Juli 2019

Diskominfotik NTB Persiapkan Pembentukan ’’NTB-CSRIT’’ Mataram (Suara NTB)Mengantisipasi terus meningkatnya serangan terhadap sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, mulai tahun ini telah mempersiapkan pembentukan Tim Keamanan Siber Daerah atau sebuah Tim yang diberi nama NTB-Computer Security Incident Response Team (NTB-CSIRT).

Tim tersebut akan bertugas untuk menangani setiap insiden dan melakukanpemulihankeamananbilaterjadiseranganterhadapsistem informasi pemerintah daerah. ‘’Persiapan pembentukan CSRIT tersebut, harus dimulai dari penyiapan SDM dengan meningkatkan kapasitas dan skill di bidang keamanan sistem informasi,’’ ujar Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MM di Mataram, akhir pekan kemarin.

Ia menjelaskan seiring kebijakan dan komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, maka akan semakin banyak pula sistem informasi atau aplikasi yang akan digunakan. Sebagai media untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan publik. ‘’Hal itu harus diimbangi dengan dukungan keamanan sistem yang handal,’’ tegas mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil asesmen dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada awal bulan Mei yang lalu, NTB dinilai telah siap untuk membentuk CSRIT itu. Karena telah memiliki pedoman tata kelola, komitmen dan potensi SDM yang cukup tersedia. ‘’Karenanya, BSSN memberikan prioritas kepada NTB bersama 17 provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk diberikan asistensi dalam rangka persiapan pembentukan CSRIT,’’ terang Aryadi.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pusat, tutur Aryadi maka bulan Agustus ini, Tim dari BSSN, sudah dikonfirmasikan akan turun memberikan asistensi. ‘’Sehingga momen tersebut akan digunakannya untuk meng-up grading SDM bidang IT di NTB agar lebih siap jika terjadi insiden,’’ tandasnya.

“Kami memiliki 40 tenaga fungsional pranata komputer yang tersebar di sejumlah OPD. Mereka ini akan terus kami berdayakan untuk mem-back up keamanan jaringan data,” tegasnya. Terlebih Pimpinan (Bapak Gubernur, Bu Wagub dan Pak Sekda) telah menugaskan agar SDM di bidang IT dimaksimalkan dalam menangani sistem informasi untuk pelayanan masyarakat.

Ia menegaskan Keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber. Dampaknya akan sangat merugikan. (r)

357 Hektar Padi di KSB dan Loteng Puso Dari Hal. 1 Terdata dampak kekeringan di Lombok Tengah, mencapai 273,70 hektar, kekeringan sedang 15 hektar. Kemudian di Lombok Barat tercatat 52 hektar untuk kekeringan ringan. Sementara di Dompu hanya 10 hektar.

Sedangkan komoditi jagung yang terdampak, totalnya 82 hektar. Tersebar di Sumbawa Besar 2 hektar, Lombok Barat 61 hektar dan Kabupaten Dompu terbanyak 19 hektar. ‘’Sehingga jika diakumulasi keseluruhan kategori ini, termasuk puso, tanaman terdampak kekeringan sudah mencapai 2.486 hektar,’’ sebutnya.

Arif mengaku sedang mendorong integrasi peran dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I agar memaksimalkan bendungan yang menjadi harapan penampung dan distribusi air pertanian. ‘’Bagaimana agar areaarea kekeringan ringan ini bisa diselamatkan agar tidak menjadi kekeringan berat, apalagi puso,’’ jelasnya.

Diminta masyarakat tidak terlalu khawatir dengan dampak yang mengarah ke rawan pangan. Karena rasio dampak kekeringan hanya 2 persen dari total 80.000 hektar area tanam seluruh NTB. ‘’Jadi masih sangat kecil. Ndak lah sampai rawan pangan,’’ katanya.

Sementara pihak BWS juga berjanji akan membantu penang-

gulangan kekeringan pada kawasan pertanian dengan memaksimalkan bendungan dan irigasi.

Kasi Operasi dan Pemeliharaan BWS NT 1, Gede Suardiari menyebut, langkah pihaknya mendayagunakan semaksimal mungkin ketersediaan air.

Pola penggunaan disebutnya operasional kering. ‘’Supaya kebutuhan air tidak kontinu, tapi efisien dan efektif,’’ ujarnya ditemui usai rakor kekeringan.

Ia sampaikan juga pola penanganan terintegrasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengukur sejauhmana kekeringan hidrologi yang berdampak pada Daerah Aliran Sungai (DAS).

Disebutnya, saat ini ada sembilan bendungan di NTB yang masih tersedia air. Hanya saja, dua diantaranya sedang mengkhawatirkan, yakni Bendungan Pandanduri dan Bendungan Batujai karena debit airnya semakin berkurang.

Pola pemakaian air sedang diperketat jelang berakhirnya Musim Tanam Dua (MT 2), agar tidak kekurangan saat masuk MT 3 mendatang. ‘’Jadi jangan sampai kosong sat MT3,’’ pungkasnya. (ars)

Kekeringan di NTB Jadi Perhatian Presiden Dari Hal. 1 ‘’Saya dapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 ini akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai nanti September. Terjadi di beberapa provinsi, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT,’’ kata Presiden sesuai keterangan tertulis yang diteruskan BPBD NTB, Senin (15/7) malam.

Beberapa daerah di Indonesia, termasuk NTB, menurut Presiden, sudah mengalami keadaan tanpa hujan dengan rentang waktu yang bervariasi. Mulai dari 21 hari tanpa hujan atau berstatus waspada, 31 hari tanpa hujan atau berstatus siaga, hingga 61 hari tanpa hujan atau berstatus awas.

Oleh karena itu, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi serta mitigasi terhadap dampak kekeringan ini.

“Saya juga minta dicek suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari. Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan

sumur bor,” ujarnya.

Tindaklanjut imbauan Presiden itu, khusus di NTB menurut Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik sebelumnya sudah diawali dengan distribusi air bersih. Proses distribusi air untuk penanggulangan kekeringan yang sifatnya sementara, melibatkan Polri, TNI, PDAM serta NGO yang peduli masalah kekeringan.

BPBD kabupaten dan kota terdampak kekeringan sebagai secara bertahap melakukan distribusi air ke dusun dusun yang prioritas karena alami kekurangan air parah.

Namun disadarinya, pola penanganan darurat kekeringan saat ini belum cukup. Agar tidak jadi pekerjaan rutinitas setiap tahun, pihaknya mendorong masing masing kabupaten dan kota terdampak untuk menyampaikan usulan program penanganan kekeringan jangka panjang. Salah satu cara dengan penetapan siaga darurat kekeringan oleh Bupati dan Walikota yang daerahnya terdampak kekeringan.

Permintaan ini beberapa kali disampaikan, namun sampai saat ini belum ada kepala daerah yang menerbitkan SK tersebut. (ars)

Dikawal hingga Tuntas Dari Hal. 1 Pasalnya insiden tersebut cukup menyita perhatian masyarkat luas. Hal itu dibuktinya dengan tingginya intensitas masyarakat yang datang ke lokasi kejadian. Untuk melihat langsung kondisi helikopter yang jatuh tersebut. ‘’Personel Polres Loteng saya minta untuk membantu TNI AU mengamankan lokasi sampai tim dari KNKT selesai melakukan investigasi,’’ ujarnya.

Sementara itu Tenaga Ahli Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Masruri, mengatakan, untuk proses evakusi badan helikopter kemungkinan bakal

berlangsung cukup lama. Karena harus menunggu proses investigasi oleh KNKT selesai.

Belum lagi oleh perusahaan helikopter tersebut sudah diasuransikan.

Itu artinya, proses evakuasi badan helikopter harus menunggu penilaian dari pihak asuransi. Untuk menilai tingkat kerusakan helikopter. Karena itu berkaitan dengan klaim asuransi helikopter tersebut. “Untuk proses evakuasi badan helikopter belum bisa kita pastikan kapan. Karena masih menunggu investigasi oleh KNKT selesai,’’ jelasnya. (kir)

Halaman 15

Tinju Amatir di KSB

NTB dan Papua Pimpin Klasemen Sementara Taliwang (Suara NTB) Pertandingan Kejuaraan Nasional Tinju Amatir Danrem 162/WB dan Bupati KSB Cup 2019 masih berlangsung di KTC Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Minggu (14/7). Petinju NTB cukup mendominasi.

Hari kedua kemarin, sekitar 12 pertandingan digelar, diikuti para atlet dari sejumlah daerah.

Menurut Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos, juara didominasi petinju dari NTB dan Papua. “Mereka rata-rata berasal dari NTB dan Papua,” ujar Dahlan.

Pertandingan tinju hingga saat ini dari beberapa klasemen dihelat. Tampil di atas ring, seperti kelas 44 kilogram tiga

kali pertandingan, kelas 45 kilogram tiga kali, kelas 49 kilogram satu kali, kelas 56 kilogram satu kali dan kelas 60 kilogram sebanyak tiga pertandingan.

Sedangkan untuk petinju dari daerah lain, mereka tetap mempersiapkan diri sambil menunggu jadwal pertandingan yang dikeluarkan panitia.

Adapun juara pada Kelas 44 kg Junior Putra, Dimas (Bima A) vs Bilal Kumara (Bima B) dimenangkan oleh Dimas (Bima A), M Fathurahman (Dompu) vs Agis Fahrezi (Sumbawa) dimenangkan oleh M Fathurahman (Dompu) dan Semba Gasal (KSB A) vs Ihsan Jamil (KSB C) dimenangkan oleh Ihsan Jamil.

Di kelas 49 kg Youth Putra

yakni Syamhaji (Kota Bima A) vs M. Fajrin (Kabupaten Bima) dimenangkan oleh M. Fajrin, Rioadrian (KSB A) vs Sopianto (Lotim A) dimenangkan oleh Sopianto, Kevin Darmawan (KSB B) vs Dani Rumheng (Papua) dimenangkan oleh Dani Rumheng. Di kelas 45 kg Elite Putri yang bertanding antara Yeyen (Dompu) vs Dwi Anggar (Sumbawa) dimenangkan oleh Yeyen. Kelas 56 kg Elite Putra antara Abdurohman (Kabupaten Bima) vs Yudi (Lotim) dimenangkan oleh Abdurohman Sedangkan kelas 60 kg Elite Putra adalah Rizal (Sumbawa) vs Shamsul Z (Loteng) dimenangkan oleh Rizal, Ikbal (Kabupaten Bima) vs Malkias

(Suara NTB/penrem)

BERLAGA - Dua petinju berlaga di atas ring Minggu (14/7) dalam pertandingan Danrem 162/WB Cup dan Bupati KSB Cup. (Kota Bima) dimenangkan oleh Ikbal dan Annanis (Papua) vs

Basten (KSB B) dimenangkan oleh Annanis. (ars/*)

Satgas TMMD Lotim Tuntas Perbaiki Puluhan RTLH Selong (Suara NTB) Satuan Tugas (Satgas) TNI

Manunggal Membangun Desa (TMMD) berhasil membangun

(Suara NTB/penrem)

PEMBANGUNAN - Proses pembangunan Musala As Habulyamin oleh anggota Satgas TMMD.

dan memperbaiki puluhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sasaran fisik dalam TMMD ke 105 ini dilaksanakan Kodim 1615/Lotim yang dipusatkan di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto, S.Sos., memberikan apresiasi atas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan TMMD. Dengan harapan, progres TMMD dapat berjalan sesuai harapan.

Puluhan RTLH yang sudah dibangun bisa langsung ditempati. “Sudah selesai 100 persen.

Seperti di Dusun Budandak Desa Sepit maupun di beberapa dusun

Turun 0,07 Persen, Persentase Penduduk Miskin NTB Dari Hal. 1 Senin (15/07) mengatakan, Provinsi NTB pascagempa sering diasumsikan dengan daerah yang terpuruk dari sejumlah sektor, salah satunya terkait kemiskinan. Namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS NTB dari September 2018 – Maret 2019, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di NTB justru menurun meskipun tipis.

Pendekatan kebutuhan dasar untuk menghitung kemiskinan adalah kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan. Terkait dengan hal ini, masyarakat NTB pascagempa banyak menerima bantuan makanan dan non makanan dari berbagai kalangan, sehingga terhindar dari kekurangan makanan yang bisa berpengaruh pada naiknya angka kemiskinan. ‘’ Kita memiliki daya tahan.

Karena pasokan makanan dan non makanan selama pascagempa tetap mengalir dari banyak pihak. Sehingga angka 0,07 persen ini harus disikapi sebagai optimisme kita. Saat kita terpuruk pun kita masih bertahan di angka 0,07 persen,’’ kata Najamuddin Amy. Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan S.ST, M.Si dalam rilisnya mengatakan, selama September 2018 – Maret 2019, garis kemiskinan naik sebesar 3,03 persen, yaitu dari Rp 373.566,- per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 384,880,- per kapita per bulan pada Maret 2019. ‘’Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

Pada Maret 2019, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,54 persen pada garis kemiskinan,’’ kata Arrief.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2019 tercatat sebesar 735,960 orang

(14,56 persen). Pada September 2018, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 735,620 orang (14,63 persen). Memang terlihat angka kemiskinan naik tipis 340 orang selama periode tersebut karena adanya penambahan jumlah penduduk. Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin terhadap total penduduk selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu ada penurunan sebesar 0,07 persen poin.

Pada periode September 2018 - Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTB mengalami penurunan dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di NTB cenderung mendekati garis kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019. Ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Adapun distribusi persentase kemiskinan di 34 provinsi se-Indonesia dari nilai yang paling tinggi ke nilai paling rendah, Provinsi NTB berada diurutan ke 8 tertinggi setelah Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh dan Bengkulu. Adapun secara nasional, angka kemiskinan berada di angka 9,41 persen.

Ada beberapa faktor yang membuat kondisi NTB tetap bertahan pascabencana, salah satunya karena inflasi yang terus terjaga. Catatan BPS NTB, inflasi di daerah ini dari September 2018 ke Maret 2019 tetap terkendali di angka 1,32 persen. Jika angka inflasi tetap terkendali ke depannya, maka jumlah penduduk yang miskin akan tetap bisa dikurangi.

Selanjutnya yang membuat NTB tetap bertahan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di atas angka 100. Dari September 2018 – Maret 2019, angka NTP naik dari 109,76 menjadi

110,46. ‘’Artinya kesejahteraan masyarakat petani, terutama di pedesaan meningkat, sehingga secara otomatis penduduk miskin akan tertahan,’’ kata Arrief.

Faktor selanjutnya yang membuat persentase penduduk miskin berkurang karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT di NTB turun sebesar 0,45 persen dari Agustus 2018 – Februari 2019. ‘’Faktor tersebut bisa menjadi daya ungkit agar persentase penduduk miskin di Provinsi NTB itu turun,’’ katanya.

Adapun faktor yang menghambat penurunan angka kemiskinan kata Arrif, salah satunya bantuan program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT di NTB turun sebesar 1 persen dari tahun 2018 ke 2019. Angka tersebut juga berpengaruh. Jika BPNT diberikan kepada yang berhak atau semuanya tepat sasaran, program itu bisa menyumbang penurunan kemiskinan sebesar 0,6. ‘’Itu menjadi salah satu faktor kenapa penurunanya kok sedikit. Bisa kita seharusnya menurunkan angka kemiskinan lebih tinggi,’’ katanya.

Terkait dengan Gini Ratio, pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,379. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372, Gini Ratio Maret 2019 naik tipis sebesar 0,007 poin.

Distribusi Gini Ratio 34 provinsi se-Indonesia, dari nilai yang paling tinggi ke nilai paling rendah, maka Provinsi NTB berada diurutan ke 9 tertinggi yaitu 0,379.

Angka ini lebih rendah daripada Gini Ratio secara nasional yang berada di angka 0,382. “Kita masih berada di bawah angka nasional. NTB masih untung karena secara nasional yaitu 0,382,” kata Najamuddin Amy. (r)

yang lain,” kata Dandim.

Selaku Dansatgas TMMD Lotim, ia mengajak dan berharap agar masyarakat setempat untuk aktif bergotong royong secara bergantian. Sehingga musala, RTLH maupun Poskamling yang dibangun selesai tepat waktu .

Sementara itu, ratusan personel TMMD fokus dalam program pengerjaan fisik seperti rehab rehab musala dan pembangunan poskamling di per-

batasan desa.

Danramil 1615-04/Keruak, Letnan Satu Inf Agil selaku Dan SSK TMMD mengatakan, proses pembangunan Musala As Habulyamin dikerjakan oleh anggota Satgas di sasaran 1C bersama masyarakat setempat.

Mereka bahu membahu menyelesaikan rehab tempat ibadah itu.

“Mereka hari ini menaikan kayu untuk bahan atas musala,” kata Agil. (ars/*)

Bantuan Tak Tepat Sasaran Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, penerima bantuanPKHberdasarkanBDTtahun 2015. Sehingga dilakukan verifikasi apakah penerima masih berhak menerima bantuan atau tidak.

Kalau ada perubahan data, maka harus ditetapkan lewat musyawarah desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel).

Apabila ditemukan penerima PKH sudah tidak layak menerima bantuan, kata Wismaningsih, maka Pemerintah Desa harus mengeluarkannya dengan membuat surat pernyataan. Kemudian apabila ada masyarakat miskin yang belum terdata menerima PKH, maka bisa jadi pengganti. ‘’Itu berdasarkan hasil Musdes dan Muskel. Itulah makanya kewajiban desa dan kelurahan. Laporkan ke kita kalau ada yang mampu menerima bantuan PKH,’’ ujarnya.

Wismaningsih menegaskan, apabila data penerima PKH tidak ada perubahan sejak beberapa tahunlalusampaisekarang.Sementara banyak masyarakat miskin yangberhakmenerimabantuantapi tak terdata, maka Kepala Desa (Kades)ataulurahbisadituntutdan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum(APH).Karenasekarangsudah ada Satgas Bansos yang mengawasi penyaluran bansos termasuk PKH di lapangan. ‘’Bisa kita tuntut kepala desa

atau lurah mengenai perubahan data. Kapan dilakukan musyawarah desa, musyawarah kelurahan,’’ katanya.

Berdasarkan data Maret lalu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk ibu hamil yang mendapatkan dana PKH di NTB sebanyak 4.920 orang, balita 90.661 orang dan anak prasekolah 23.697 orang.

Rincian ibu hamil yang mendapatkan dana PKH di kabupaten/ kota. Yakni Bima 869 orang, Kota Bima 183 orang, Dompu 356 orang, Sumbawa Barat 94 orang, Sumbawa 238 orang, Lombok Utara 427 orang, Lombok Timur 1.514 orang, Lombok Tengah 622 orang, Lombok Barat 293 orang dan Kota Mataram 324 orang.

Untuk Balita, di Bima 11.357 orang, Kota Bima 2.069 orang, Dompu 4.493 orang, Sumbawa Barat 1.575 orang, Sumbawa 6.169 orang, Lombok Utara 5.822 orang, Lombok Timur 30.203 orang, Lombok Tengah 12.212 orang, Lombok Barat 11.214 orang dan Kota Mataram 5.547 orang.

Kemudian untuk anak prasekolah, di Bima 1.208 orang, Kota Bima 385 orang, Dompu 1.565 orang, Sumbawa Barat 1.186 orang, Sumbawa 2.116 orang, Lombok Utara 1.420 orang, Lombok Timur 8.380 orang, Lombok Tengah 3.430 orang, Lombok Barat 2.193 orang dan Kota Mataram 1.814 orang. (nas)

Presiden Jamin Persiapan MotoGP 2021 Dari Hal. 1 Gubernur mengakui masih ada sedikit persoalan yang mengganjal. Yaitu, pembebasan lahan di tempat sirkuit. “Tapi mudahmudahan dengan diberlakukannya UU No 2 th 2012 tentang pengadaan Tanah untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar tanah bisa dibayar tidak terlalu jauh di atas harga normal dan harga pasar,” harap Gubernur.

Kabar gembira lain juga diutarakan Gubernur dari hasil rapat tersebut. Dimana, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah mengalokasikan tambahan

dana sebesar Rp6,5 triliun untuk empat destinasi wisata.

Empat destinasi wisata tersebut adalah Toba, Mandalika, Borobudur dan Labuan Bajo.

“Dan Pak Menteri Pariwisata juga sedang mengusahakan Direct Flight dari Darwin Australia ke Lombok,” ujarnya.

Gubernur mengharapkan seluruhelemenmasyarakat agar memberikan dukungan baik tenaga maupun doa. “Agar daerah kita tetapdalamkeberkahandandalam Lindungan Allah SWT. Mudahmudahan dengan ikhtiar maksimal, semua akan indah pada waktunya,” tegas Gubernur. (*)

Tangki Bahan Bakar Helikopter Diduga Kosong Dari Hal. 1 Di mana tangki bahan bakar helikopter tersebut dalam kondisi kosong. Tapi apakah itu penyebab jatuhnya helikopter tersebut, juga belum bisa dipastikan. Karena penyebab tangki bahan bakar helikopter kosong masih diselidiki. Apakah memang habis sebelum jatuh atau habis karena benturan saat helikopter jatuh ke tanah.

Dengan kata lain, tangki bahan bakar kosong belum bisa dipastikan sebagai penyebab jatuhnya helikopter. Sebelum ada hasil investigasi lebih mendalam oleh tim KNKT. ‘’Intinya

kita masih terus melanjutkan proses investigasi. Untuk memastikan penyebab jatuhnya helikopter tersebut,’’ katanya.

Disinggung target waktu investigasi, Masruri mengaku pihaknya punya waktu 12 bulan untuk melakukan investigasi. Namun demikian pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa sesegera mungkin mengungkap penyebab jatuhnya helikopter yang dioperasikan oleh PT. Carpediem Air tersebut.

Menurutnya, KNKT kemungkinan akan butuh waktu cukup lama untuk bisa mengungkap insiden tersebut. Pasalnya, helikopter tersebut tidak dilengka-

pi oleh black box yang berfungsi merekam percakapan antara pilot dengan petugas ATC bandara yang bisa sangat membantu mengungkap penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Sehingga pihaknya harus mengumpulkan bukti pendukung di lapangan sebanyak-banyaknya.

Ditanya soal kelayakan terbang helikpoter tersebut, Masruri kembali menegaskan secara umum helikopter tersebut dalam kondisi layak terbang. Karena secara logika pilot tidak mungkin berani menerbangkan helikopter tersebut jika tidak dinyatakan layak terbang. “Tunggu saja hasil investigasi. Semoga bisa seg-

era terungkap,” tandasnya.

Tim KNKT sendiri turun didampingi petugas dari PT. AP I LIA, aparat TNI AU serta dari kepolisian. Sebelum turun ke lokasi, tim KNKT terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Kantor PT. AP I LIA. “Tim KNKT landing di LIA sekitar pukul 08.30 wita.

Langsung melakukan rapat di Kantor PT. AP I LIA. Sebelum kemudian turun ke lokasi jatuhnya helikopter,’’ ungkap Comunication Legal Section Head PT. AP I LIA, Nyoman Siang.

Seperti diberitakan sebuah helikopter tipe Bell-2064 dengan nomor registrasi PKCDV yang di-

tumpang tiga warga negara asing (WNA) jatuh di tengah persawahan di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) dekat LIA, Minggu (14/7). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

Pilot dan seluruh penumpang dinyatakan selamat. Kendati harus dilarikan ke RSUD Praya karena mengalami luka-luka.

Ke tiga penumpang WNA masing-masing Luka Marie (Jerman), Nicholas Alexander (Inggris) serta Donoso Lillo (Chille). Adapun pilot helikopter tujuan Labuan Bajo – Lombok tersebut Capt. Kustiyadi juga dalam kondisi selamat. (kir)

Konjen RI Dukung Penuh Pembukaan Penerbangan Langsung Lombok-Darwin Dari Hal. 1 Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka mengungkapkan pada umumnya pasar Australia sangat bagus. Artinya, semakin banyak direct flight yang dibuka dari Lombok ke Australia, maka akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB. Ia menjelaskan, pasar wisata Australia cukup besar. Bahkan wisatawan Australia yang datang ke NTB sebelum adanya penerbangan langsung Lombok - Perth, mereka lewat Bali.

Karena tidak ada penerbangan langsung ke Lombok pada waktu-waktu sebelumnya, akhirnya mereka berlibur dulu ke Bali

baru berkunjung ke NTB. ‘’Cuma Bali duluan terkenal.

Karena selama ini tak ada direct flight ke Lombok. Tapi kalau alamnya sangat cocok dengan Australia.

DuluadaDarwin-Kupang,mungkin Darwin - Lombok bagus,’’ katanya.

Untuk menarik minat maskapai membuka rute Lombok - Darwin, kata Dewantoro, pemerintah bisa melakukan seperti saat mengupayakan rute Lombok - Perth. Artinya, maskapai diberikan subsidi dalam jangka waktu tertentu.

Menurutnya, Pemda bersama pelaku wisata bisa mendatangi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengenai rencana pembukaan rute penerbangan

langsung ini. Pasalnya, Kemenpar juga punya kepentingan untuk mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya ke Indonesia, termasuk NTB. Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan untuk mendekatkan Darwin dengan NTB, ia telah meminta Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si untuk mengupayakan rute penerbangan Darwin-Lombok segera dibuka. Gubernur berharap, hal ini sudah bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Berhubung dekat secara geografis, waktu tempuh penerbangan langsung Darwin-Lom-

bok tidak akan lama, sekitar 1,5 jam. Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia.

Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerah-daerah lain di Australia. Secara keseluruhan, keadaan alam di kawasan Australia Utara mirip dengan Moyo Hilir di Sumbawa. Atau, seperti Sape di Bima atau di Dompu. Kemiripan ini akan memudahkan banyak kemajuan di kawasan tersebut, untuk diadaptasi di daerah-daerah di NTB. Misalnya, kemajuan sektor peternakan

di Australia Utara.

Terbukanya akses penerbangan langsung Darwin-Lombok memungkinkan transformasi keterampilan beternak, serta manajemen sektor peternakan dari Darwin ke daerah-daerah di Lombok dan Sumbawa.

Gubernur membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan semakin eratnya koneksi dua daerah ini.

Kelak, bukan tidak mungkin peternak-peternak dari NTB akan lebih mudah membeli hewan ternak di Kawasan Utara Australia. Bahkan, bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 16 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BPBD NTB Minta Kabupaten/Kota Segera Terbitkan SK Darurat Kekeringan Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mendorong Bupati dan Walikota yang daerahnya terdampak kekeringan segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tanggap darurat. Kondisi saat ini di-

nilai sudah memenuhi syarat disebut darurat kekeringan. Dengan SK itu jadi dasar pengajuan kebutuhan anggaran kepada Pemprov NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang.

123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Desak Penanganan 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Kekeringan Jangka Panjang 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Sementara dari unsur TNI dan Polri, siap membantu penanggu123456789012345678901234567890121234567 langan kekeringan. Dari segi kewenangan, akan mengantisipasi ker123456789012345678901234567890121234567 awanan keamanan dan gejolak sosial yang timbul. Sementara kon123456789012345678901234567890121234567 tribusi, khususnya Polri, sudah mendistribusikan air dengan mobil 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 tangki yang sudah tersedia di masing - masing Polres. Demikian 123456789012345678901234567890121234567 juga pihak PDAM membantu dengan memfasilitasi air bersih den123456789012345678901234567890121234567 gan perbankan dengan dana CSR yang tersedia.

123456789012345678901234567890121234567 Sedangkan usulan BPBD kabupaten dan kota, tetap berharap agar 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 penanganan kekeringan tidak lagi jangka pendek. Mereka berharap ada 123456789012345678901234567890121234567 langkah untuk penyelesaian jangka panjang. Sebagaimana usulan Kepala 123456789012345678901234567890121234567 BPBD Lombok Tengah, H. Muhammad dan Kepala BPBD Dompu, M. 123456789012345678901234567890121234567 Imran. Mereka meminta proyek yang digelontorkan berupa sumur bor dalam.

123456789012345678901234567890121234567 Pembuatan sumur bor dangkal hanya bisa menjangkau beberapa 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 meter, ketika kekeringan parah justru tak berfungsi. “Jika sumur bor 123456789012345678901234567890121234567 dalam, bisa sampai 40 meter. Bisa dibayangkan, 123456789012345678901234567890121234567 jika proyek sumur bor dalam ini ada, bisa mengai123456789012345678901234567890121234567 ri satu dusun,” kata Muhammad. Imran juga 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 yakin, jika proyek sumur bor dalam bisa tereal123456789012345678901234567890121234567 isasi, titik - titik kekeringan terparah satu per 123456789012345678901234567890121234567 satu bisa diatasi.

123456789012345678901234567890121234567 BMKG juga dihadirkan dalam rakor 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 itu, sebab jadi dasar penetapan 123456789012345678901234567890121234567 darurat kekeringan. Dalam presen123456789012345678901234567890121234567 tasinya, Kepala Seksi Data dan 123456789012345678901234567890121234567 Informasi BMKG Stasiun 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Klimatologi Kelas I Lombok 123456789012345678901234567890121234567 Barat, Luhur Tri Uji Prayitno, 123456789012345678901234567890121234567 SP menyebutkan, saat ini 123456789012345678901234567890121234567 hingga dua bulan kedepan, 123456789012345678901234567890121234567 NTB akan berada pada musim 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 kemarau. Puncaknya pada 123456789012345678901234567890121234567 Agustus mendatang. “Curah 123456789012345678901234567890121234567 hujan pada Agustus sangat 123456789012345678901234567890121234567 rendah, kurang dari 20 mm, 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 dengan sifat umumnya normal 123456789012345678901234567890121234567 sampai bawah normal. Pada 123456789012345678901234567890121234567 Bulan September dan Oktober 123456789012345678901234567890121234567 sudah mulai hujan, tapi masih 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 rendah,” sebutnya. (ars/*) 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Kelas I Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno saat presentasi 123456789012345678901234567890121234567 analisis kekeringan di NTB. 123456789012345678901234567890121234567

Dorongan itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kekeringan di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (15/7).

Disebutnya, sudah 674.000 jiwa terdampak kekeringan. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun - tahun sebelumnya. “Sehingga harus berpikir bagaimana langkah - langkah kita. Sebab sampai sekarang belum ada kabupaten/kota yang menerbitkan SK tanggap darurat kekeringan,” kata Ahsanul Khalik.

Dengan SK itu akan menjadi dasar pihaknya mengajukan anggaran ke Pemprov NTB melalui APBD. Paling penting, SK itu untuk pengajuan kebutuhan anggaran kepada BNPB yang memang sudah menyediakan melalui Dana Siap Pakai (DSP). Anggaran itu bisa cair hanya dengan SK dari Bupati dan Walikota, dengan tujuan penggunaan anggaran selanjutnya untuk penanggulangan kekeringan jangka Panjang.

Rapat koordinasi itu mensinergikan peran BPBD Provinsi, kabupaten dan kota, menghadirkan juga BMKG Stasiun Klimatologi, PDAM, Perwakilan Polda NTB, Korem 162/WB, Perbankan serta Lembaga Sosial.

Dana tanggap darurat kekeringan yang saat ini tersedia di BPBD NTB akan dibagi habis untuk kebutuhan distribusi air yang melibatkan unsur lain, seperti PDAM, TNI dan Pol-

Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik (kanan) saat memimpin rakor penanggulangan kekeringan di Gedung Sangkareang, Senin (15/7). ri. Karena puncak kekeringan diperkirakan akan terjadi Agustus mendatang, perlu antisipasi krisis air semakin parah. Harus diatasi agar penanganan instan ini tidak

menjadi pekerjaan rutin tiap tahun.

“Bersama - sama kita pikirkan, kita ajukan SK ke Kabupaten dan Kota. Agar setiap tahun kita tidak bangga dengan distribusi air,” tegas-

nya. Khalik juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melobi Kementerian/Lembaga di pusat yang bisa membantu mengatasi kekeringan di NTB. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

BPBD kabupaten/kota bersama unsur TNI, Polri, Perbankan, BMKG serta perwakilan OPD yang hadir dalam rakor penanggulangan kekeringan.