Edisi Selasa 16 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 16 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 37 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

KOTAK SUARA - Petugas KPU dibantu masyarakat dan anggota Polri yang membawa kotak suara, Senin (15/4) sore tiba di Dermaga Medang, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa untuk dibawa ke kantor desa setempat.

Empat Daerah Belum Terima Surat Suara

Tidak Terbit Berkaitan dengan Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2019 yang merupakan libur nasional pada Rabu (17/4) SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (18/4). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum.

Terima Kasih Penerbit

3.667.775 Warga NTB Memilih

Bawaslu Siapkan Strategi Awasi 6.026 TPS Rawan

Mataram (Suara NTB) Rabu (17/4) esok, 3.667.775 warga NTB yang memiliki hak pilih, akan menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu (Pilpres dan Pileg 2019) di 15.999 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di seluruh NTB. Dalam upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Bawaslu NTB sudah mengidentifikasi TPS yang dikategorikan rawan dan tidak rawan.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid, mengungkapkan, dari hasil identifikasi dilakukan Bawaslu terdapat sebanyak 6.026 TPS yang tersebar di seluruh NTB masuk dalam kategori rawan.

Di TPS rawan tersebut diang-

TO K O H

gap sangat rentan terjadi pelanggaran Pemilu. ‘’Ada sembilan indikator yang kita gunakan untuk identifikasi TPS masuk kategori rawan,’’ kata Khuwailid yang ditemui di sela-sela kegiatan Bimtek Relawan Pengawas

pemilu, Senin (15/4) kemarin di Mataram.

Disebutkan Khuwailid beberapa indikator yang dijadikan acuan dalam identifikasi TPS rawan tersebut yakni, akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih. Kemudian Daftar Pemilih

Medan Sulit Pengawalan Logistik Pemilu 2019

Harus Mampu Berkompetisi

PEMUNGUTAN suara di NTB tersebar di 15.999 TPS. Pengawalan sarana penyaluran hak pilih Pemilu 2019 ini tak sedikit yang menemui medan sulit. Diantaranya ke wilayah Kecamatan Orong Telu dan Pulau Medang, Kabupaten Sumbawa. Mulai dari menyeberangi lautan sampai terjebak di jalanan berlumpur.

Perjalanan menempuh jarak sekitar 64 Km menuju Orong Telu dari ibukota

PEMPROV NTB mengatakan, tidak bisa membantu kontraktor-kontraktor lokal secara struktural untuk dapat mengerjakan proyek pemerintah. Pengerjaan proyek-proyek pemerintah dilakukan lelang atau tender secara online sesuai Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). ‘’Tidak bisa secara struktural.

Kan kita NKRI, aturannya satu yaitu Perpres.

Bersambung ke hal 15

Sumbawa Besar Minggu (14/4) lalu.

Logistik Pemilu tersebut harus melewati jalan berlumpur sebab infrastruktur jalan yang belum memadai. Sesekali truk bahkan terjebak lumpur.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP H. Purnama menerangkan, surat suara dan kotak suara serta logistik Pemilu lainnya ke kecamatan tersebut sukses sampai tujuan.

Bersambung ke hal 15

H. Rosiady H. Sayuti (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Perpanjangan Rehab Rekon GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengeluarkan surat keputusan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan pascagempa di NTB. Masa transisi harusnya berakhir tanggal 12 April 2019 lalu, namun diperpanjang selama 135 hari. Salah satu kendala yang harus diurai selama perpanjangan adalah masalah material yang stoknya menipis dan harganya mahal.

Bersambung ke hal 15 H. Mohammad Rum

(Suara NTB/why)

LOGISTIK PEMILU - Anggota polisi mengawal logistik Pemilu 2019 menuju OrongTelu, Kabupaten Sumbawa. Pendistribusian logistik itu harus melewati jalan berlumpur.

Tambahan (DPTb), praktik politik uang, netralitas KPPS. Pemungutan suara dan kampanye politisasi SARA di sekitar TPSTPS berada dekat dengan rumah caleg atau Parpol. TPS berada dekat lembaga pendidikan dan lainnya.

Dengan sudah diidentifikasinya TPS rawan, Bawaslu kemudian menyusun langkah dan strategi pengawasan untuk mencegah dan meminimalisir ada potensi kerawanan pelanggaran Pemilu misalnya kecurangan pada

saat proses pungut dan hitung suara tanggal 17 April nanti. ‘’Kita sudah berikan atensi pengawasan bagi TPS dikategorikan rawan tersebut,’’ tandasnya.

Dia membeberkan, dari 6026 TPS dikategorikan rawan, yang paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur yakni sebanyak 1.557 TPS, kemudian disusul Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.305 TPS, ke tiga ditempati Kabupaten Bima sebanyak 491 TPS. Bersambung ke hal 15

Gubernur Gunakan Hak Pilih di Lobar, Wagub di Lotim Mataram (Suara NTB) Hari pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tinggal satu hari lagi. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah akan menggunakan hak pilihnya di luar Kota Mataram.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM mengatakan, Gubernur dan Wagub NTB akan menggunakan hak pilihnya di kediaman masing-masing pada Rabu (17/4) besok. Gubernur akan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar).

Sedangkan Wagub akan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahakan Rakam, Kecamatan Selong Lombok Timur (Lotim).

Selesai memilih, Gubernur, Wagub dan Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D direncanakan akan melakukan peninjauan pelaksanaan pencoblosan di beberapa titik TPS bersama Tim Desk Pemilu Tingkat Provinsi NTB. ‘’Kami sudah rapat dengan Biro Pemerintahan, Asisten I. Peninjauan akan dilakukan di beberapa

titik yang sedang kami koordinasikan dengan Ketua KPU Provinsi,’’ kata Najamuddin dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/4) sore.

Juru Bicara Pemprov NTB ini mengatakan, ada kemungkinan gubernur juga akan melakukan pemantauan ke Pulau Sumbawa. Sejauh ini, rencana tersebut masih ada. ‘’Tapi kita lihat kemungkinannya, belum kita putuskan,’’ imbuhnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) NTB ini menyatakan kondisi NTB jelang hari Pemilu 2019 aman dan kondusif. Sampai sejauh ini beberapa persiapan sudah dilakukan. Wagub mewakili Pemprov NTB melakukan video conference dengan pemerintah pusat bertempat di Polda NTB. Kemudian hari ini juga ada kegiatan video conference dengan Dirjen Kesbangpoldagri yang akan dilaksanakan di Kantor Gubernur NTB. ‘’Sejauh ini suasana kondusif, persiapan seluruh Desk Pemilu kabupaten/kota juga baik. Persiapan koordinasi dengan KPU bahwa NTB siap melaksanakan Pemilu tanggal 17 April besok,’’ ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019, gubernur telah mengeluarkan surat edaran pada 29 Februari lalu.

Bersambung ke hal 15

Implementasi Perda Perlindungan TKI Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus TKI cukup marak di NTB. Dari 1.200 korban TPPO yang dibongkar Bareskrim Polri, sekitar 500 korban berasal dari NTB. Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Foundation

menyoroti lemahnya pengawasan rekrutmen TKI di NTB. Bahkan, ADBMI juga mempertanyakan implementasi atau pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan TKI yang dinilai tidak jalan.

Direktur ADBMI Foundation, Roma Hidayat mengata-

kan banyaknya warga NTB yang menjadi korban TPPO ke Timur Tengah (Timteng) disebabkan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara kawasan Timteng tidak pernah diikuti sosialisasi dan pengawasan yang ketat terhadap rekrutmen calon TKI.

Di lapangan, rekrutmen TKI ke Timteng terus marak terjadi meskipun moratorium sudah diberlakukan sejak 2012 lalu. Di sisi yang lain, animo masyarakat menjadi TKI ke Timteng tetap tinggi. Karena lapangan kerja tidak ada, ditambah ketidaktahuan masya-

rakat tentang moratorium. ‘’Maka banyak yang terjebak jadi korban trafficking,’’ ungkapnya.

Meskipun NTB telah memiliki Perda tentang Perlindungan TKI, Roma mengatakan pengawasan masih lemah.

Bersambung ke hal 15

Kejaksaan Bidik Calon Tersangka Lima Proyek Kakap di Bima Mataram (Suara NTB) Perkembangan penanganan lima proyek kakap di Kota Bima menunjukkan progres. Penyidik Kejati NTB yang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sudah mengarah ke calon tersangka. Hanya saja belum bisa diperdalam karena terbentur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Sinyal dibidiknya calon tersangka itu disampaikan Kajati NTB Arif, SH.,MM, setelah mendapat laporan dari Pidsus terkait hasil gelar perkara belum lama ini. Butuh waktu hanya dua bulan sampai akhirnya dapat disimpulkan soal calon tersangka. ‘’Kasus ini hampir finish. Ke-

marin katanya masih dalam penyelidikan. Saya cukup senang setelah mendapat progres laporannya,’’ jawab Arif akhir pekan kemarin.

Progres yang dimaksudnya, mengarah pada tanda-tanda akan dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. ‘’Ya jelas lah, sudah tidak perlu ditekankan lagi, sudah ada sinyal kearah sana (tersangka, red),’’ tandas Kajati.

Dengan dikantonginya calon tersangka, praktis kata dia sudah ada potensi kerugian keuangan negara, berkembang dari hasil penyelidikan awal sampai pengumpulan alat bukti.

Bersambung ke hal 15

DIUSUT - Tampak bagian depan proyek Taman Amahami Kota Bima, salah satu paket yang diusut Kejati NTB. Namun proyek ini sebeumnya dampingan TP4D.

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Empat daerah di NTB belum menerima distribusi surat suara hingga Senin (15/4) sore. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jendral TNI (Purn) Wiranto memerintahkan agar dituntaskan pengiriman hingga Senin malam.

Kondisi itu terungkap saat video conference (vicom) Menko Polhukam dengan seluruh kepala daerah se Indonesia, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, berlangsung di Ruang Biro Operasional Polda NTB. Usai pertemuan, Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan kendala yang terjadi, distribusi surat suara belum lengkap. Diantaranya untuk Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pengiriman surat suara dimaksud, dari KPU Provinsi ke KPU masing masing kabupaten/kota. ‘’Pak Menteri men-deadline hari ini (kemarin, red) harus tuntas.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

ASN Dikerahkan Tertibkan APK Tak Ada Aula KOMISI Pemilihan Umum Kota Mataram, menunda pendistribusian logistik ke Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara. Tempat yang tak representatif jadi pertimbangan penyelenggara pemilu.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengakui, ada penundaan pendistribusian logistik dari KPU ke Kelurahan Cilinaya. Ia memaklumi bahwa kantor lurah yang berada di Lingkungan Dasan Tapen, tak memililki aula atau tempat khusus untuk penyimpanan barang dengan kapasitas besar. Logistik pemilu akan dikirim besok (hari ini) dan langsung diambil oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing – masing lingkungan.

“Di sana tidak ada aula seperti kelurahan yang lain,” kata Erwan dikonfirmasi, Senin (15/4). Logistik pemilu yang dikirim oleh KPU seperti surat suara, tinta, bilik suara, paku serta formulir. Surat suara yang didiamkan selama 1x24 jam di kelurahan diawasi ketat oleh aparat kepolisian dan petugas KPPS. Mantan Lurah Gomong ini menanggapi 115 TPS rawan yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada apel dan patroli anti politik uang.

Sejauh ini menurut dia, kondisi di masyarakat masih aman dan kondusif. Pun, ada potensi kerawanan merupakan versi Bawaslu selaku pengawas pemilu. “Pantauan saya di masyarakat masih aman,” klaimnya.

Pekerjaan berat yang harus diselesaikan saat ini kata Erwan, bagaimana menyukseskan kontestasi lima tahunan tersebut.

Artinya, masyarakat menggunakan hak pilih mereka serta membantu menjaga keamanan serta kondusivitas selama proses berlangsung. Koordinasi akan diperkuat di tingkat kelurahan dan kepala lingkungan.

“Kita targetkan di Cakranegara partisipasi pemilih bisa mencapai 80 persen,” sebutnya. Di masa tenang hingga pada saat pemilihan, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan berita bohong atau hoaks. Termasuk tidak tergiur dengan praktik politik uang berpotensi merugikan masyarakat.

Dia mengajak masyarakat menyalurkan hak pilih mereka sesuai hati nurani.

Satu suara berarti untuk menentukan kualitas pemimpin dan wakil rakyat lima tahun ke depan. (cem) Muhammad Erwan (Suara NTB/dok)

Harus Ada Persetujuan Dewan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyarankan Pemkot Mataram untuk duduk bersama para pihak, terkait rencana penjualan Kantor Walikota Mataram. ‘’Artinya, minta pendapatlah dari tokoh-tokoh kita di Mataram. Supaya nanti jangan dianggap kemauan Walikota sendiri. Minimal institusi resmi perlu diundang terkait rencana itu,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (15/4).

Penjualan kantor Walikota merupakan hak Pemkot Mataram.

Politisi Gerindra ini tidak mempersoalkan penjualan kantor Walikota Mataram sepanjang tidak merugikan daerah. Karena bagaimanapun, Kantor Walikota itu merupakan aset Kota Mataram yang nilainya cukup besar. ‘’Karena, kalau sudah daerah rugi, rakyat juga ikut rugi,’’ imbuhnya.

Selain meminta pendapat para tokoh, Muhtar juga mengatakan bahwa untuk penjualan asset, terlebih yang nilainya di atas Rp5 miliar harus atas persetujuan DPRD. ‘’Minimal pimpinan Dewan diajak urun rembuklah,’’ cetusnya. Sejauh ini, penjualan Kantor Walikota Mataram dianggap masih sebatas wacana.

Sebab, kata dia, kalau ada hal-hal seperti itu (penjualan aset, red), eksekutif bersurat kepada pimpinan Dewan.

Sedangkan sejauh ini, pihaknya, aku anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini, belum menerima surat terkait rencana penjualan aset berupa Kantor Walikota Mataram. Muhtar tidak ingin berandai-andai terkait arah pembangunan Kota Mataram ke depan. ‘’Tetap kita fokus kepada tata ruang kita,’’ ucapnya. Apapun yang akan dibangun di bekas Kantor Walikota Mataram itu nantinya, harus tetap mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram. ‘’Supaya kita jangan lagi berandai-andai soal pembangunan ini,’’ tambahnya. Karena, kalau aturan itu tidak ditaati, menurut Muhtar percuma ada aturan itu. ‘’Kita yang buat aturan bersama eksekutif masak kita yang melanggar,’’ katanya. Muhtar yakin, pengusaha yang akan membeli Kantor Walikota itu tentu akan melihat seperti apa RTRW Kota Mataram. Sebab, kalau di sana tidak bisa dibangun apa-apa, tentu investor akan berpikir ulang untuk membeli Kantor Walikota Mataram. ‘’Namanya pengusaha itu pasti akan berhitung apa yang saya dapat dari membeli Kantor Walikota,’’ demikian Muhtar. Untuk itu, sebelum ada kesepakatan membeli aset tersebut, harus didahului dengan pembicaraan khusus bersama WaH. Muhtar likota. (fit) (Suara NTB/fit)

Empat Toko di Pasar Pagesangan Terbakar Mataram (Suara NTB) Empat toko di Pasar Pagesangan, Kelurahan Pagesangan, Senin (15/4), ludes terbakar. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.00 Wita. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.

Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Arifuddin membenarkan kejadian tersebut. Empat kios di bagian belakang Pasar Pagesangan ludes terbakar. “Empat kios di bagian belakang yang terbakar,” kata Arif dikonfirmasi via ponselnya, Senin (15/4) sore.

Kejadian itu sempat membuat masyarakat di sekitar panik melihat asap hitam yang membubung ke atas. Arif mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk menjinakkan api. Sejauh ini, belum diketahui penyebab kebakaran. Pihaknya bersama aparat kepolisian masih mendalami kejadian tersebut. “Sampai sekarang belum kita ketahui sebabnya,” tandasnya.

Proses evakuasi dilakukan dengan alat seadanya. Arif belum berani memprediksi berapa total kerugian akibat peristiwa itu.

Tetapi, ia memastikan dari kejadian tersebut tidak akan mengganggu aktivitas pedagang keesokan harinya. “Insya Allah, aktivitas tetap seperti biasa,” demikian imbuhnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Mataram dikerahkan untuk penertiban alat peraga dan bahan kampanye. ASN diminta tetap menjaga netralitas. Proses pemilu diharapkan berjalan demokratis.

Pantauan Suara NTB, penertiban alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye dimulai sekitar pukul 07.30 Wita, Senin (15/4). Sebelum menyebar ke sejumlah titik, ASN mendapatkan arahan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Penertiban menggunakan alat seadanya. Penyelenggara negara mencabut poster, stiker, spanduk serta bendera yang tertempel di tiang listrik, pohon, kios serta fasilitas umum lainnya.

Tak ada penolakan dari peserta pemilu maupun masyarakat.

Satgas sebelumnya juga telah turun menertibkan APK dan bahan kampanye.

Penertiban APK ini untuk bersama – sama mewujudkan suasana tenang dan proses pemilu berjalan demokratis.

“Pada masa tenang ini, saya melibatkan ASN untuk melakukan pembersihan APK,” kata Walikota.

Penertiban APK maupun bahan kampanye tersebar ke semua kelurahan.

Masing – masing organisasi perangkat daerah telah memiliki jadwal dan lokasi. ASN bertugas membersihkan stiker atau spanduk yang masih tertempel dan belum dijangkau oleh satgas.

Ahyar menekankan ASN perlu menjaga netralitas. Persoalan ini berulangkali disampaikan baik saat apel maupun rapat terbatas bersama pimpinan organisasi perangkat daerah.

“Saya tidak membatasi arah dukungan.

Tapi ASN tidak boleh ikut kerja – kerja politik apalagi kampanye,” katanya mengingatkan.

(Suara NTB/cem)

CABUT STIKER CALEG - ASN mencabut stiker caleg dan alat peraga kampanye yang masih tertempel di pohon, dinding, dan lainnya di lingkungan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung, Senin (15/4). Masa tenang ini diharapkan masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah percaya berita bohong.

Sebagai penyelenggara negara, ASN memiliki rel atau ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, ia tidak ingin ada pelanggaran – pelanggaran yang justru melibatkan pegawai di Lingkup Pemkot Mataram.

Pelibatan ASN dalam penertiban

APK dan bahan kampanye diapresiasi oleh Badan Pengawas Pemilu.

Hasan Basri, Ketua Bawaslu mengatakan langkah ini sangat bagus dilakukan oleh Pemkot Mataram. “Ini bagus dan kita mengapresiasi Pemkot Mataram,” ucapnya.

Selain penertiban, Bawaslu juga menekankan agar ASN menjaga netralitas.

Disamping itu, masyarakat pada H – 2 jelang pemilu tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks. Paling penting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan, mesti berbeda pilihan. (cem)

Distan Sosialisasikan Asuransi Ternak Sapi dan Kerbau Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian mensosialisasikan asuransi ternak sapi dan kerbau ke masyarakat di Kecamatan Ampenan. Premi asuransi dibayarkan diharapkan memberikan keuntungan bagi masyarakat terhadap ancaman timbulnya resiko.

Premi asuransi usaha ternak sapi dan kerbau disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, merupakan kegiatan dari Direktorat Pembi-

ayaan Pertanian – Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Untuk Pemprov NTB mendapatkan target pencapaian AUTSK tahun 2019 sebanyak 5.000 ekor.

Dan Kota Mataram mendapatkan target 50 ekor.

Premi asuransi sebesar 2 persen dari harga pertanggungan sebesar Rp10 juta/ ekor per tahun yakni Rp200.000. Pemerintah memberikan bantuan premi 80 persen atau sekitar

(Suara NTB/ist)

ASURANSI TERNAK - Petugas Dinas Pertanian Kota Mataram mensosialisasikan program asuransi ternak sapi dan kerbau ke peternak di Puskeswan Kecamatan Ampenan, Senin (15/4). Program ini diharapkan dapat meningkatkan populasi sapi dan kerbau di Mataram.

Rp160.000/ekor per tahun.

Dan, sisanya swadaya sebesar 20 persen atau Rp40 ribu/ekor. “Jadi pemerintah memberikan bantuan premi 80 persen,” sebut Mutawalli dikonfirmasi, Senin (15/4).

Ditambahkan, jangka waktu pertanggungan asuransi selama satu tahun dimulai sejak dilakukan pembayaran premi dan khusus ternak yang hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada tertanggung dikurangi resiko sendiri sebesar 30 persen dari harga pertanggungan atau sebesar Rp7 juta.

Program ini dinilai menguntungkan peternak. Tujuannya, memberikan bantuan kepada peternak yang melakukan usaha peternakan khusus ternak sapi dan kerbau. “Pemerintah ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada peternak,” tambahnya.

Program ini dinilai cukup berhasil. Realisasi AUTSK sampai April 2019 sebanyak 49 ekor. Ini tersebar di Kecamatan Sekarbela, Ampenan, Mataram dan Selaparang.

Sementara, untuk Kecamatan Sandubaya sedang proses pendataan. Untuk populasi sapi di Mataram saat ini 2001 ekor, sehingga diharapkan semua bisa tercover oleh program tersebut. (cem/*)

DPPKB Gelar Pertemuan Kader di Kecamatan Sekarbela Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram menggelar pertemuan kader se Kecamatan Sekarbela. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan kader, selain mempererat silaturahmi juga sekaligus pembinaan dan evaluasi capaian kader.

Kepala Dinas PPKB Kota Mataram, Sutrisno menyebutkan, pertemuan kader ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk memantau dan membina para kader secara periodik. Pihaknya juga mengingatkan akan tugas dan fungsi para kader sebagai garda terdepan bersama penyuluh KB dalam memberi sosialisasi, informasi dan edukasi kepada keluarga pasangan usia subur yang belum ber KB. “Kita juga memberikan pembinaan kepada peserta KB aktif dan ulangan untuk tetap ber KB agar tidak terjadi putus pakai,” kata Sutrisno, Senin (15/4). Sutrisno menyampaikan, kader sepakat untuk diberikan target mencari akseptor baru sebanyak 12 akseptor per tahun atau 1 akseptor per bulan untuk peserta KB Baru. Sementara untuk peserta KB aktif atau ulangan, masing-masing kader diberikan tanggung jawab untuk membina ratarata 70 akseptor per tahun.

Selain hal tersebut lanjut-

nya, yang harus menjadi perhatian para kader yakni pembinaan terhadap Kelompok Kegiatan (Poktan) secara berkala guna meningkatkan kualitas poktan yang telah terbentuk menjadi poktan paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, para kader diharapkan dapat bekerjasama dengan PKK, kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda serta mitra kerja lainnya yang ada di lingkungan.

“Para kader sangat antusias. Mereka menyepakati untuk terus mencari akseptor,” terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, diberikan biaya operasional kader sebagai motivasi para kader untuk melakukan tugas fungsinya di lingkungan.

Kegiatan semacam ini terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dengan harapan, agar target yang telah di tetapkan dapat dicapai sesuai harapan. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN KADER - Kepala DPPKB Sutrisno (pakai topi) menghadiri pertemuan kader KB se – Kecamatan Sekarbela, Senin (15/4) kemarin. Kader diharapkan meningkatkan capaian atau target pelayanan di masyarakat.

(Suara NTB/cem)

DIDISTRIBUSIKAN - Petugas menaikkan logistik pemilu ke atas mobil truk, Senin (15/4). Pendistribusian logistik dilakukan secara bertahap karena ada kekurangan surat suara. Proses pengiriman mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian dan Bawaslu.

KPU Mataram Masih Kekurangan Surat Suara Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram mendistribusikan logistik pemilu secara bertahap ke tiga kecamatan.

Hingga Senin (15/4) siang, surat suara untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPRD kota khusus dapil dua masih kurang.

Pendistribusian logistik ke tiga kecamatan yakni Kecamatan Sandubaya, Selaparang dan Cakranegara, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Satu truk berisi surat suara, bilik, paku dan perlengkapan dicek serta dipastikan sampai ke kelurahan.

Ketua KPU, M. Husni Abidin menjelaskan, pendistribusian logistik pemilu dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama didistribusikan ke 23 kelurahan di tiga kecamatan. Logistik didiamkan sehari di kelurahan dan keesokan harinya dikirim ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di masing – masing lingkungan. Dua kelurahan yakni Monjok dan Cilinaya ditunda pendistribusiannya karena alasan tempat yang tidak representatif.

“Logistik pemilu masih kita taruh di asrama haji.

Besok (hari ini, red) baru kita bisa kirim ke kelurahan,” sebutnya.

Secara keseluruhan TPS di Mataram berjumlah 1.274 yang tersebar di 50 kelurahan. Pengamanan logistik pemilu mendapatkan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Demikian pula, camat dan lurah diminta mengecek kondisi gudang penyimpanan logis-

tik sementara, agar tidak terjadinya kerusakan akibat hujan. “Hasil rakor bersama Pak Walikota kita sudah sampaikan demikian,” tandasnya.

Husni mengakui, masih ada kekurangan surat suara dan perlengkapan lainnya sekitar 3 ribu lebih. Itu terdiri dari surat suara Pilpres 1.700 lembar, DPR RI 169 lembar dan DPRD Kota dapil dua 155 lembar serta bilik suara 549 biji.

Kekurangan logistik ini bukan alasan sehingga proses pendistribusian dilakukan bertahap. KPU RI menjanjikan kekurangan logistik akan datang hari ini (kemarin). Pengiriman menggunakan pesawat.

“Siang ini (kemarin,red) surat suara sudah datang,” ucapnya. Namun demikian, ia memastikan proses pemilihan akan berjalan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kekurangan kertas suara tersebut.

Bawaslu mengawasi secara ketat proses pendistribusian logistik di tiga kecamatan. Komunikasi dengan KPU seperti disampaikan Ketua Bawaslu, Hasan Basri, ada kekurangan kertas suara dan perlengkapan lainnya, sehingga pendistribusian dilakukan bertahap.

“Pengawasannya melekat sampai ke TPS,” kata Hasan. Dia mengharapkan KPU RI segera mengirimkan kekurangan surat suara tersebut, sehingga tidak mengganggu jalannya pemungutan suara di KPPS. KPU juga perlu bekerja cepat dan tepat untuk memenuhi kekurangan tersebut. (cem)

SUARA NTB

Selasa, 16 April 2019

Halaman 3

Bawaslu Lapisi Pengawasan TPS dengan Relawan Pengawas Mataram (Suara NTB) Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap jalannya penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu 2019, yang akan digelar Rabu tanggal 17 April besok. Telah memiliki struktur pengawasan yang kuat sampai ke tingkat TPS. Pasalnya baru kali ini, Bawaslu memiliki perangkat pengawas TPS sepanjang sejarah Pemilu.

Bawaslu telah menerunkan pengawas TPS yang disesuaikan dengan jumlah TPS seluruh

NTB. Pengawas TPS tersebut nantinya lebih fokus dan konsentrasi terhadap proses pungut dan

hitung di TPS. Per satu TPS diawasi satu pengawas TPS. Namun untuk memperkuat pengawasan, Bawaslu kembali merekrut relawan pengawas yang berasal dari kalangan anak muda. Relawan pengawas yang direkrut sebanyak 492 orang yang akan disebar untuk me-

lapisi pengawasan di sejumlah TPS yang dianggap potensial terjadi kerawanan pelanggaran Pemilu. Relawan pengawas pemilu tersebut disebar di lima kabupaten kota di Pulau Lombok, dan Kabupaten Dompu di Pulau Sumbawa.

“Tujuan dari keberadaan dari relawan pengawas Pemilu untuk makin memperkuat pemantauan dan pengawasan dilakukan Bawaslu pada saat proses pungut dan hitung di TPS,” jelas Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid.

Relawan pengawas pemilu itu berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, Ma-

hasiswa, BEM, kelompok perempuan, dan lainnya. Nantinya, Relawan pengawas pemilu itu akan lebih fokus untuk memonitor dan memantau pengawasan secara keseluruhan misalnya TPS per Desa dan lainnya.

“Prinsipnya, semua potensi ada pelanggaran Pemilu kita antispasi dan awasi,” tegasnya.

Sebagai upaya dan langkah cepat dalam merespon temuan dugaan pelanggaran Pemilu di TPS pada saat proses pungut dan hitung. Khuwailid memastikan pengawas TPS sudah dibuatkan grup WhatsApp. Jika mereka menemukan ada dugaan pelanggaran Pemilu saat proses pungut dan hitung. Mereka bisa langsung mengupload dugaan pelanggaran Pemilu terjadi di TPS tempat bertugas tersebut. Sehingga nantinya kemudian, Panwascam segera

(Suara NTB/ndi)

RELAWAN - Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid bersama relawan Pengawas Pemilu saat diberikan BimbinganTeknis (Bimtek) untuk pengawasan Pemilu 2019, Senin (15/4) kemarin. menindaklanjuti dan proses dugaan pelanggaran Pemilu terjadi di TPS tersebut. “kita sudah siapkan pola

koordinasi dengan Panwascam.

Sehingga tiap ada dugaan temuan pelanggaran bisa cepat direspon,” pungkasnya. (ndi)

TP4D Kejari Mataram Kawal Proyek Tiga Rumah Sakit Daerah Mataram (Suara NTB) – Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Mataram bersiap mengawal proyek tiga rumah sakit daerah di Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Tujuannya untuk mencegah kebocoran anggaran dan peningkatan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kejari Mataram dengan RSUD Kota Mataram, RSUD Lombok Utara, dan RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, Senin (15/4) di Mataram.

“Dilihat dari sisi pencegahan ini agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Penggunaan anggaran jadi lebih efektif efisien dan tepat waktu,” ujar Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana ditemui usai kegiatan. Perjanjian kerjasama dimaksud berlaku selama satu tahun. Poin kerjasama juga meliputi pendampingan hukum, pendampingan perkara perdata dan tata usaha negara, serta penataan aset.

“Ini penting karena sematamata untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ucapnya.

(Suara NTB/why)

PERJANJIAN - Kepala Kejari Mataram Ketut Sumedana menandatangani perjanjian kerjasama atau MoU pendampingan tiga RSUD, Senin (15/4) disaksikan Direktur RSUD Kota Mataram H Lalu Herman Mahaputra.

Pelaksanaan isi kerjasama nantinya berupa surat kuasa khusus (SKK) dari pihak rumah sakit kepada jaksa pengacara negara (JPN). “Misalnya nanti mereka digugat, ada permasalahan perdata, atau pasien yang kaya tidak mau bayar kejaksaan siap

menagih. Berobat tidak mau bayar padahal punya uang bisa kita tagih,” paparnya.

Mantan jaksa KPK ini menyebutkan, rumah sakit merupakan lahan basah proyek dengan dominasi proyek fisik dan pengadaan barang jasa seperti alat keseha-

tan dan obat-obatan. Hal tersebut membuat pentingnya pengawalan jaksa dalam eksekusi proyeknya. Kejari memiliki kebijakan pendampingan dengan proyek yang nilainya paling sedikit Rp2 miliar.

“Celah permainan masih tetap ada walaupun sudah ada sistem misalnya elektronik. Pengawalan ini agar proyek bisa tepat waktu, tepat guna, tepat bahan, dan tepat sasaran,” jelasnya. Direktur RSUD Kota Mataram dr H Lalu Herman Mahaputra menegaskan, rumah sakit merupakan institusi padat karya, padat modal, di sisi lain juga padat masalah.

“Nawaitu kita melindungi karyawan dengan bekerja profesional. Tentunya rumah sakit punya SOP, ada acuannya,” sebutnya.

Direktur RSUD Lombok Utara dr H. Samsul Hidayat menambahkan, pihaknya mempertimbangkan pelibatan TP4D untuk eksekusi anggaran di tahun 2019 ini. “Untuk tahun ini, kita punya anggaran Rp28 miliar untuk proyek fisik dan pengadaan Alkes Rp48 miliar. Kami berharap diberi pendampingan TP4D,” ujarnya. (why)

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Hj. Amien Rahmani Bina Taman Gizi dan Canangkan Program PAUD Go Green

Bunda PAUD bersama guru dan anak anak PAUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten, melakukan pembinaan taman gizi PAUD. Sekaligus pencanangan perencanaan program PAUD Go Green (PAUD Hijau), Senin (15/4) kemarin, di PAUD Raudatul Ulum Desa Gontar

Kecamatan Alas Barat.

Hj. Amien Rahmani berharap kepada seluruh Pimpinan PAUD untuk turut mensosialisasikan program ini kepada orang tua/wali murid. Agar anak diberi gizi.

Apalagi pada usia 0- 6 tahun adalah usia emas bagi anak anak.

Makanya, Para Ibu (orang tua) harus berinvestasi soal gizi ini, agar anak anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat. Sebab investasi kesehatan inilah yang san-

Sambutan Bunda PAUD

gat penting. “Saya titip pesan kepada seluruh kepala sekolah, Kepala PAUD di Kecamatan Alas Barat ini, Surat Edaran Saya soal PAUD Go Green ini dapat diperhatikan. Kenapa saya tekankan menanam sayur mayor di pekarangan atau lingkungan PAUD, supaya anak – anak kita itu mengerti dalam menanam sayur sehingga nanti kalau sudah besar bisa kita petik, bisa kita makan dan terpenuhi gizi tubuh anak

– anak itu sendiri. Kemudian mesti pula memperhatikan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman). Tidak harus mahal, misalnya, nasi yang bisa diganti dengan jagung. Ditambahsayur , ikan apalagi bisa dilengkapi susu,” ujar Bunda PAUD. Sebelumnya, Bunda PAUD juga melakukan penyerahan secara simbolis bibit sayur mayur sebanyak 300 bibit kepada Bunda PAUDKecamatan Alas Bar-

at. Yang dilanjutkan dengan pen- tersebut, mesti ada langkah dan anaman bibit sayur di lingkungan upaya yang dilakukan. Selain mengenai kesadaran tentang PUAD Raudatul Ulum.

Kepala Bidang Pembinaan gizi, anak anak juuga dikenalPAUD Dinas Pendidikan dan kan dengan penghijauan.

“Dari kecil anak-anak ini kita Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, Drs. Umar berharap semua harapkan bisa belajar tentang PAUD di Sumbawa bisa melak- penghijauan. Sesuai dengan sanakan kegiatan PAUD Go harapan nasional, baik orang Green, sesuai harapan Bunda tua maupun pemuda sekarang PAUD. Diawali dari peren- ini, kalau suatu saat memakan canaan melalui Rencana Pelak- makanan yang berbiji, diharapsanaan Pembelajaran (RPP). kan bijinya itu dikeringkan, keAgar dalam proses belajar men- mudian setelah kering masuk ke gajar, guru guru PAUD juga men- dalam tas, kemudian disimpan jelaskan tentang program ini. di dalam mobil, suatu saat keDengan harapan jika ada peren- luar kota biji-biji itu bisa dilempar di pinggir-pinggir jalan. Secanaan, nanti bisa dievaluasi.

“Untuk menciptakan taman hingga nanti biji-bijian yang Drs. Umar gizi yang baik, dalam proses be- dilempar itu bisa tumbuh. Ini lajar guru guru PAUD mesti men- salah satu semacam langkah- taris Camat Alas Barat, Kegenalkan anak anak tentang gizi langkah yang harus kita pikir- pala Desa Gontar dan jajarannya. Kemudian para guru dan penghijauan. Setelah anak kan bersama,”ulasnya.

Pencanangan PAUD GO Green PAUD Sekecamatan Alas anak mengerti, bisa langsung dipraktekkan dengan membuat juga dihadiri TP PKK Sumbawa, Barat dan orang tua murid betaman gizi di lingkungan sekolah Bunda Paud Kecamatan, Sekre- serta anak PAUD. (arn/*) masing masing,” terangnya.

Seraya menyebutkan, program ini akan diterapkan di seluruh PAUD di Sumbawa.

Didukung oleh kebijakan Kurikulum 13 yang ada saat ini.

Program ini, lanjut Umar, juga sekaligus membangun karakter anak.

Untik membangun kepedulian terhadap diri dan lingkungannya. Apalagi menyambut generasi emas tahun 2045 mendatang. Untuk Bunda PAUD menyerahkan bantuan bibit sayur mayur mencapai kearah

Bunda PAUD disambut Tarian anak anak PAUD

Hj. Amien Rahmani menanam sayur mayur di Lingkungan PAUD Raudatul Ulum Desa Gontar

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

Samai Kualitas Air Terkenal KUALITAS rasa air dalam kemasan produk perusahaan daerah milik kabupaten Lombok Timur (Lotim) dengan merek Asel diyakinkan tidak jauh berbeda dengan merekmerek air terkenal. Air merek Asel ini pun diklaim sudah menyamai air demineral, yakni sudah melampaui kategori air mineral.

“Kita sama kualitasnya dengan demineral water,” terang Direktur PT Selaparang Energi, H. Zainal Abidin, menjawab Suara NTB, akhir pekan kemarin.

(Suara NTB/rus) Zainal Abidin mengklaim H. Zainal Abidin proses produksi Asel menggunakan alat yang sudah cukup bagus dan dibeli mahal. Di samping itu, sumber air yang diambil sebagai bahan bakunya bukanlah melalui proses pengeboran. Melainkan langsung dari mata air Jelas dari sumber mata air Suryawangi.

“Kita ini tanpa pengeboran, jadi murni dari mata air keluarnya,” ungkap H. Zainal menerangkan. Sudah disampaikan kepada pelanggan, dipersilakan untuk mengecek sendiri kualitas air Asel dengan merek-merek air terkenal lainnya. (rus)

Budidaya Udang Lombok Mengkhawatirkan Selong (Suara NTB)Potensi udang putih di Lombok Timur (Lotim) dinilai sangat besar. Hanya saja belakangan mulai banyak diserang penyakit. Seperti dialami Nandang, pembudidaya udang di Sambelia yang mengaku terkena serangan bakteri yang membuatnya mengalami kerugian besar.

Menjawab Suara NTB, belum lama ini, Nandang mengaku khawatir pascakemunculan penyakit yang menimpa tambak udang miliknya beberapa waktu lalu. Apalagi sejauh ini belum diketahui penyebabnya, apakah karena bakteri, virus atau penyakit lainnya, karena masih dalam proses pemeriksaan di laboratorium. “Kalau saya tidak mau menyalahkan orang lain, saya salahkan diri saya sendiri,” ucapnya.

Serangan bakteri yang dialami Nandang membuatnya terpaksa harus mengosongkan tambaknya selama hampir sembilan bulan. Tujuannya untuk menghilangkan kumankuman yang masih menempel di tambak.

Dari segi air, disampaikan kualitas air laut Lombok memang super jernih. Akan tetapi tidak tahu kandungannya.

Dirinya mengharapkan munculnya bakteri-bakteri ini tidak karena kondisi lingkungan yang kurang bersahabat.

Dituturkan, seperti di Jawa budidaya udang mengalami kondisi yang merugikan pemiliknya. Di mana, air lautnya coklat semua. Hal ini dikarenakan di Jawa sudah banyak pabrik dan kurang memperhatikan tata ruang, sehingga terjadi pembangunan yang tidak terkontrol.

Pelaksana Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan, Harpi yang dikonfirmasi terpisah mengakui budidaya udang ini cukup berat. Udang sendiri sangat sensitif dan rentan diserang bakteri.

Serangan bakteri katanya bisa karena beberapa faktor, namun dipastikan bukan karena air atau lingkungan.

Budidaya udang, ujarnya, butuh tenaga teknisi yang andal dan biaya yang dibutuhkan untuk budidaya pun tidak sedikit.

Paling tidak, ujarnya, butuh minimal ratusan juta baru bisa memulai melakukan aktivitas budidaya yang dimulai dari penyiapan lahan, pembelian bibit, hingga proses budidaya yang memerlukan perlakuan-perlakuan khusus dari para teknis. (rus)

(Suara NTB/rus)

KOSONG - tambak udang milik Nandang di Sambelia kosong, karena sempat terserang bakteri.

Kena Hujan, Sejumlah Kotak Surat Suara Rusak Selong (Suara NTB) Sejumlah logistik untuk pemilu 2019 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditemukan rusak. Terutama untuk kardus penampung surat suara dan logistik lainnya. Kerusakan dipicu lantaran pada saat pendistribusian terkena hujan pada hari Minggu dan Senin kemarin. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui persis berapa total kotak surat suara yang mengalami kerusakan berdasarkan catatan KPU Lotim.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, kerusakan kotak surat suara terjadi di Desa Masbagik Utara Baru, Desa Lendang Nangka, Desa Lendang Nangka Utara Baru dan di wilayah Kecamatan Terara dan Kecamatan Montong Gading. Rata-rata kerusakan akibat diguyur hujan lebat pada saat proses pendistribusian yang menggunakan truk dan hanya ditutup terpal seadanya.

Untuk surat suara dan logistik lainnya yang terdapat di dalam kotak, sejauh ini belum diketahui pasti apakah ada yang mengalami kerusakan atau tidak. Namun khusus untuk surat suara sudah terbungkus plastik untuk menjaga terkena air hujan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Lotim, Dr. M. Junaidi, membenarkan terjadinya kerusakan kotak surat suara saat dilakukan pendistribusian. Akan tetapi untuk jumlah yang mengalami kerusakan tidak banyak dan masih dalam tahap identifikasi untuk keseluruhan yang mengalami kerusakan. “Kerusakan hanya satu dua di beberapa kecamatan. Kotak surat suara yang rusak itu juga sudah kita ganti,” jelasnya, Senin (15/4).

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sudah mengantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan logistik pemilu.

Untuk itu, ujarnya di masing-masing kecamatan sudah didroping sebanyak 11 kotak surat suara pengganti kerusakan. Sementara untuk logistik yang terdapat di dalam kotak rata-rata aman, karena terbungkus plastik. “Surat suara beserta logistik yang terdapat di dalamnya tidak ada masalah,” terangnya.

Adapun untuk pendistribusian logistik pemilu ini masih berjalan sebagian besar logistik sudah tiba di tingkat desa.

Hanya Kecamatan Selong dan Suralaga yang didistribusikan Senin kemarin. (yon)

(Suara NTB/yon)

RUSAK - Kondisi kotak surat suara pemilu yang rusak akibat terkena hujan saat pendistribusian.

Halaman 4

Atasi Banjir, Normalisasi Drainase Jadi Prioritas

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy,MM, meninjau langsung sejumlah titik yang mengakibatkan banjir di Kota Selong, Senin (15/4).

Peninjauan yang dilakukan oleh bupati didampingi langsung Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lotim, Ir. Marhaban, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Ir. Sahri, Camat Selong, Lurah Rakam, Lurah Selong dan beberapa pihak terkait lainnya.

Menurut bupati, normalisasi harus dilakukan, karena beberapa saluran air yang tersumbat akibat proyek pemerintah dan kebiasaan buang sampah sembarangan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan Kota Selong kerap terkena banjir. Hal itu juga berdampak ke beberapa ruas jalan di dalam kota menjadi rusak akibat luapan air.

Usai melakukan peninjauan, bupati langsung menggelar rapat di ruang kerjanya dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memetakan beberapa titik lokasi yang rawan terjadinya luapan air saat hujan. Seperti lokasi yang terdapat di depan Pekuburan Umum Selong, depan Asrama Kodim, belakang Pendopo Bupati dan jembatan Batu Belek di Kelurahan Rakam.

Terhadap masalah ini, beberapa kebijakan diambil pe-

merintah di dalam mengatasi persoalan banjir dimaksud.

Seperti membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan asrama Kodim berikut normalisasi saluran air. Untuk penanganan banjir di Kota Selong, bupati meminta kepada BPBD Lotim mengeluarkan anggaran tidak terduga untuk memperbaiki saluran air tersebut.

Sementara itu, Camat Selong, Baiq Farida Apriani, mengakui banjir yang kerap melanda Kota Selong di beberapa titik di wilayahnya itu disebabkan dangkalnya semua saluran air. Hal tersebut diperparah pula dengan pengerjaan drainase yang tidak tuntas.

Lurah Rakam, Lalu Ridho Arindi, SIP, menjelaskan, meluapnya air pada saluran irigasi rutin terjadi ketika musim penghujan. Kondisi itu disebabkan drainase yang mengalami pendangkalan serta

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy meninjau saluran irigasi yang terdapat di Kelurahan Rakam, Senin (14/4). adanya penyumbatan. Terlebih air yang mengalir merupakan kiriman dari wilayah utara, karena meskipun tidak terjadi hujan, air selalu naik ke badan jalan. “Pemicunya drainase yang kurang baik ditambah timbunan sampah kiriman,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Lalu Ridho menegaskan jika pe-

merintah kelurahan sudah mengkoordinasikannya ke Dinas PUPR Lotim untuk dilakukan normalisasi dan pelebaran saluran irigasi. Namun usulan tersebut tidak pernah mendapat respons dari instansi yang bersangkutan.

“Saya usulkan lagi Musrenbang tahun ini untuk tahun 2020. Hanya saja kita tidak

tahu bagaimana perkembangannya di atas,” ungkapnya.

Terjadinya penyumbatan dan luapan air saluran irigasi ini, dikhawatirkan menyebabkan abrasi serta membahayakan pejalan kaki, karena air naik ke akses utama warga. Ironisnya, salah satu usaha masyarakat berupa ikan air tawar hanyut dibawa luapan air. (yon/rus)

Rendah, Kepatuhan Tinjau Politeknik Lombok Utara, Peserta Pemilu Bersihkan Menristek Dikti Beri Perhatian Khusus APK Secara Mandiri Selong (Suara NTB) Kepatuhan peserta pemilu 2019 dalam menertibkan alat peraga kampanye (APK) maupun bahan kampanye (BK) minim. Pasalnya hingga memasuki hari kedua masa tenang, Senin kemarin. Sejumlah APK dan BK masih bertebaran di sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga. Bahkan yang hanya melakukan penertiban dari aparat gabungan dari Bawaslu, TNI, Polri dan Satpol PP. Ketua Bawaslu Kabupaten Lotim, Retno Sirnopati, mengatakan, pihaknya sudah bersurat ke peserta pemilu untuk menertibkan APK maupun BK-nya masing-masing ketika memasuki masa tenang, dari tanggal 14 April hingga 16 April 2019. Meski sudah bersurat, kata dia, sejauh ini masih rendah kepatuhan dan kesadaran peserta pemilu yang secara mandiri menurunkan APK maupun BK yang sebelumnya dipasang.

Terkait kondisi yang demikian, Bawaslu Lotim berkoordinasi dengan tim terpadu dari TNI, Polri, Satpol PP dan Panwascam

di tingkat kecamatan bergerak untuk menertibkan APK dan BK tersebut. Disebutkan Retno, Bawaslu memberikan waktu kepada peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK dan BK-nya.

Di lapangan sudah ada sebagian yang menertibkan sendiri oleh peserta pemilu namun relatif kecil. “Pantauan dari Bawaslu, kepatuhan masih minim dalam menertibkan sendiri APK dan BK-nya,” jelasnya.

Selain itu, Bawaslu juga mengantisipasi adanya caleg-caleg tertentu yang kembali melakukan pemasangan APK maupun BK. Di mana tindakan itu masuk dalam pelanggaran kampanye di luar jadwal dan bisa dikenakan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 492 undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Maka bisa dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), H. Mohamad Nasir, meninjau kampus Politeknik Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Dusun AmorAmor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Senin (15)4).

Menteri didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dan Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, SH. MH. Menteri meninjau kampus yang notabene berada di kawasan yang menjadi cikal bakal Global Hub tersebut.

Usai melihat kondisi di lapangan, M. Nasir merasa bahwa sudah waktunya Pemda Lombok Utara memperoleh dukungan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan SDM. Sesuai arahan presiden, kata Nasir, pengembangan SDM dan infrastruktur salah satunya adalah Perguruan Tinggi. PT yang ditekankan pada pendidikan vokasi, yaitu Politeknik.

“Terutama di daerah-daerah yang berada di wilayah ter-

depan, terluar, dan tertinggal ini harus didorong. Di NTB, sampai sekarang belum ada pendidikan politeknik, makanya saya perhatian khusus pada NTB,” kata Nasir.

Menristek menjelaskan, politeknik sangat cocok untuk mempercepat pengembangan SDM. Kampus ini pun kan diupayakan untuk memperoleh izin dari kementerian.

Diakuinya kunjungan kali ini, menindaklanjuti pertemuannya pekan lalu antara dirinya dengan Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara dan Bupati Bima. Pertemuan dengan para kepala daerah itu secara khusus membahas pengembangan SDM di NTB. Nasir secara khusus mengapresiasi upaya Pemkab Lombok Utara untuk menaikkan status Vokasi Lombok Utara sebagai Politeknik. Tak dipungkiri institusi pendidikan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik di Lombok Utara maupun masyarakat NTB pada umumnya.

Sebagai responsnya, ia pun menugaskan Dirjen Kelembagaan, dan Direktur Pembinaan untuk mengecek kondisi di

lapangan. Setidaknya, persyaratan-persyaratan pemberian izin PT agar dipenuhi lebih dulu seperti aset, infrastruktur dasar, dan berita acara serah terima aset. Jika sudah terpenuhi, maka Kemenristek melaporkan ke Presiden untuk disetujui pembiayaannya dari APBN. “Saya ingin di luar Jawa, Lombok juga kami data. ita ingin pemerataan pembangunan di Indonesia ini,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah berterima kasih atas kehadiran Menristek Dikti di NTB, khususnya meninjau Vokasi Lombok Utara. Kehadiran menteri ia korelasikan dengan kerja keras Bupati Lombok Utara untuk melobi pemerintah pusat.

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, pada kesempatan yang sama berharap, Politeknik Lombok Utara dapat memperoleh izin lebih cepat. Pemda Lombok Utara sendiri akan mengikuti syarat pemerintah pusat untuk menghibahkan aset untuk membangun Politeknik. “Kit harapkan, ini keluar izinnya 4-5 bulan ke depan. Sekarang tim yang sudah kita bentuk mengawalnya,” imbuhnya. (ari)

Terpengaruh Gempa, Realisasi Investasi Rp500 Miliar (Suara NTB/yon)

PENERTIBAN - Tim terpadu melakukan penertiban terhadap APK dan BK. Sangat disayangkan, kepatuhan peserta pemilu minim untuk membersihkan APK dan BK secara mandiri.

ASN Jadi Anggota KPPS

Bupati Berikan Dispensasi Tambahan Hari Libur Selonh (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy,.MM mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan puncak pemilu pada 17 April 2019.

Dalam surat edaran. Itu, bupati memberikan dispensasi kepada aparatur sipil negara (ASN) lingkup Setdakab Lotim berupa penambahan hari libur hingga, Kamis 18 April. Dispensasi itu berlaku bagi ASN yang bertugas sebagai Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS).

Keputusan tersebut sebagai tindaklanjut dari surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Nomor 121/PP.01.7/02-sSD/5203/ KPU-Kab/IV/2019, tanggal 9 April 2019 perihal permohonan dispensasi hari kerja ASN yang bertugas sebagai KPPS. Berdasarkan ketetapan KPU, kata bupati, hari Rabu 17 April akan dilaksanana pemilu berupa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Mengacu pada surat tersebut, maka pemerintah daerah memberikan dispensasi berupa penetapan hari Kamis 18 April 2019 sebagai hari kerja yang diliburkan terbatas bagai ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Lotim. Kebijakan itu berlaku terhadap ASN yang bertugas menjadi anggota KPPS tahun 2019. “Bagi yang tidak menjadi anggota KPPS, tetap masuk seperti biasanya,” terang bupati, Senin (15/4).

Maka dari itu, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini mengingatkan kepada semua karyawan dan karyawati untuk tidak menambah hari libur. Diminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk melakukan pemantauan dan pengawasan internal terhadap seluruh karyawannya masing-masing. Hasil itu harus dilaporkan kepada bupati melalui bagian organisasi Setdakab Lotim. “Jadi jangan ada yang coba-coba menambah hari libur.

Mari kita menjadi abdi negara yang tekun,”jelasnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Realisasi investasi tahun 2018 cukup berpengaruh oleh gempa. Meski tidak memenuhi target, namun capaiannya cukup tinggi, yakni Rp563 miliar lebih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Kabupaten Lombok Utara, Agus Tisno, melalui Kepala Bidang Penanaman Modal, Ali Zulkarnain, menyebut realisasi investasi itu terdiri dari Rp240,98 miliar lebih dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dan Rp322,36 miliar lebih dari PMA (Penanaman Modal Asing). Ali menyebut, beberapa kendala dalam capaian realisasi investasi pada tahun 2018 tidak lain gempa tanggal 5 Agustus 2018.

“Gempa berdampak pada terhentinya beberapa investasi yang masih pada tahap konstruksi. Sehingga kita hanya bisa menaikkan realisasi investasi yang sudah berada tahap produksi, itupun kecil karena dampak dari gempa yang mengakibatkan sektor pariwisata menjadi anjlok

Ali Zulkarnain

sebagai sumber realisasi investasi terbesar,” ujarnya, Senin (15/4).

Ali melanjutkan, adanya peralihan sistem perizinan dari sistem manual ke sistem baru yang disebut OSS (Online Single Submission) turut mempengaruhi capaian. Sebelum diberlakukannya OSS, para pelaku usaha melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui aplikasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Sistem ini merupakan gerbang informasi dan layanan perizinan serta non perizinan penanaman modal Indonesia yang berbentuk piranti lunak, karena berbasis situs (website), sehingga mudah diakses oleh siapa saja.

Hanya saja, kata dia, tidak seluruh informasi yang disajikannya terbuka bebas akibat adanya jaminan kerahasiaan data dan informasi perusahaan.

Setiap pelaku usaha akan memiliki hak akses untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya, baik berupa realisasi investasi maupun kendala-kendala. Dari laporan kendala itu, Dinas setidaknya bisa mengetahui sekaligus memfasilitasi dan menemukan solusi atas permasalahannya.

“Nah, ketika

sistem perizinan berubah ke sistem OSS, maka User OSS dan User SPIPISE terintegrasi menjadi satu User, sementara masih banyak pelaku usaha memiliki izin manual yang belum dikonversi ke sistem OSS. Sehingga kalau pelaku usaha melaporkan realisasi investasinya, dia harus konversi dulu izinnya ke sistem OSS,” jelasnya.

Masih barunya sistem OSS ini, menyebabkan sebagian pelaku usaha kesulitan beradaptasi dengan sistem baru ini, sehingga laporan realisasi investasi juga menjadi terhambat. Sebagai solusi, Ali menerangkan gempa yang terjadi hampir bersamaan dengan diterapkannya sistem OSS di Kabupaten Lombok Utara, maka pihaknya merasa perlu menghitung ulang nilai investasi di daerah. Teknisnya dengan cara mengkonversi izinizin manual ke sistem OSS. “Hal ini kami lakukan untuk mengetahui gap antara nilai investasi dan realisasi investasi, selain juga untuk menentukan target realisasi di tahun berikutnya,” tambahnya.

OSS mengharuskan sinkronisasi antara sistem perizinan dan sistem pelaporan penanaman modal. Oleh karenanya, Disnaker dalam hal ini, memberikan pendampingan secara intensif kepada para pelaku usaha untuk mengisi data di OSS dan SPIPISE sekaligus. Pasalnya, turunnya realisasi investasi pada tahun 2018, bukan hanya disebabkan oleh faktor bencana alam gempa, tetapi juga disebabkan ketidakmampuan pelaku usaha beradaptasi dengan sistem baru. (ari)

(Suara NTB/ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

Fokus Jalankan Tugas NAMA Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), H.M.Nursiah, Sos.M.Si., disebut-sebut bakal ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang berpasangan dengan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Namun kabar tersebut langsung dibantah yang bersangkutan.

Kepada wartawan, Senin (15/4) kemarin, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan dirinya masih ingin fokus menuntaskan tugasnya selaku Aparatur Sipil Negera (ASN) terlebih dahalu, baru kemudian bicara politik. “Soal itu (Pilkada Loteng, red) masih jauh. Masih ingin fokus (Suara NTB/dok) sebagai ASN dulu” jawabnya.

H. M. Nursiah Nursiah mengatakan, menuntaskan amanah sebagai ASN jauh lebih penting untuk saat ini. Adapun soal kemungkinan politik, itu nantinya setelah tugas sebagai ASN tuntas. Pihaknya tidak ingin setengah-setengah menyelesaikan tugas sebagai ASN. “Saat ini status saya sebagai ASN. Jadi fokus utama sekarang ialah bagaimana menuntaskan tugas-tugas sebagai ASN. Karena itu jauh lebih penting untuk saat ini, dari pada bicara soal politik terkait kemungkinan maju di Pilkada Loteng tahun depan,” tandasnya.

Selain Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., ada Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP.,beberapa tokoh partai juga disebut-sebut akan maju. Di antaranya Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., Ketua DPC PBB Loteng, H.L.Arif Rahman Hakim, S.E. Termasuk juga dari kalangan ASN Loteng, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng, H.L. Putria.

Sebelumnya, Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, mengarakan, untuk pelaksaan Pilkada Loteng sendiri sudah positif digelar tahun 2020 mendatang. KPU Loteng sudah menerima surat penetapan Loteng akan menggelar pilkada tahun depan bersama 6 kabupaten/kota lainnya di NTB. Sedangkan secara nasional total ada sebanyak 132 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun 2020 mendatang. (kir)

Bawaslu Temukan Kotak Suara Rusak dan Belum Disegel Praya (Suara NTB) Distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) hari pertama di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tak berjalan mulus, karena hujan turun. Akibatnya, belasan kotak suara rusak terkena air. Tidak hanya itu, belasan kotak suara juga ditemukan dalam kondisi belum disegel.

Atas temuan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng pun sudah merekomendasikan agar kotak suara dibuka lagi untuk mengecek kembali kelengkapan logistik pemilu yang ada.

“Sampai sore ini total ada 12 kotak suara yang basah dan serta segel pengamannya rusak. Ditambah 17 kotak suara belum disegel,” ungkap Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, S.H., Senin (15/4).

Kotak suara yang rusak dan belum disegel tersebut ditemukan di beberapa desa.

Seperti di Desa Lajut dan Desa Batunyala Kecamatan Praya

Tengah. Kemudian ada juga temukan kotak suara d Desa Pemepek yang gembok kotak suaranya tidak terkunci. Belum lagi ada 18 TPS di Kelurahan Gerunung Praya yang kotak suara tanpa segel pengaman.

“Kemungkinan temuan kasus serupa masih akan bertambah. Pasalnya, panwascam masih terus melakukan pemantauan di wilayah kerjanya masing-masing,” terangnya. Terhadap temuan pihaknya sudah berekomendasikan supaya kotak suara dibuka kembali untuk mengecek logistik yang ada.

Melihat kondisi yang ada, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPU Loteng untuk mengatur kembali proses distribusi. Jika memang kondisi hujan, pengamanan di armada pengangkut logistik diminta supaya ditambah kembali. Tapi jika tidak memungkinkan karena cuaca, supaya ditunggu sampai hujan reda dulu, baru distribusi logistik dilakukan kembali.

“Catatan hari pertama distribusi logistik ini jadi bahan evaluasi kita bersama dengan KPU, terkait pola distribusi pada hari kedua besok (hari ini,red),’’ ujar Hanan. (kir)

Distan Salahkan Sosialisasi Perda Minim

Distribusi Logistik Pemilu Dikawal Aparat Bersenjata Lengkap Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng), Senin (15/4) mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019. Distribusi logistik dilakukan di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap. Hal itu untuk memastikan logistik pemilu bisa sampai dengan aman dan lancar.

Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, mengatakan untuk mendistribusikan logistik pemilu, pihaknya mengerahkan sebanyak 37 armada. Di mana masing-masing armada dikawal oleh dua personel kepolisian dan satu anggota TNI bersenjata lengkap. “Kita ingin pastikan logistik pemilu sampai ke tujuan dengan aman tanpa ada gangguan. Jadi personel yang mengawal kita perbanyak,” ujarnya.

Distribusi logistik suara sendiri ditargetkan dilaksanakan dua hari sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Karena memang, sesuai regulasi yang ada sehari sebelum pencoblosan seluruh logistik pemilu sudah sampai ke PPS di desa dan dilanjutkan ke masing-masing TPS. Ia pun mengaku optimis seluruh logistik pemilu sampai tepat waktu. Mengingat, jika dilihat dari jarak tempuh tidak ada yang terlalu jauh. Jadi dalam sehari setengah dari total logistik pemilu sudah sampai ke PPS. “Jarak PPS yang paling jauh hanya 33 km. Jadi tidak terlalu jauh. Dan, akses jalanya juga sudah bagus seluruhnya,” sebut Fuad.

Disinggung logistik pemilu, Fuad menegaskan sudah tidak ada persoalan. Surat surat pengganti yang rusak juga sudah diterima seluruhnya. Termasuk kekurangan surat suara yang ada. Jadi untuk surat suara tidak perlu khawatir. Dari sisi jumlah, semua sudah lengkap.

Sebelumnya, Dandim 1620/ Loteng, Letkol. CZI Prastiwanto, mengatakan TNI menerjunkan sebanyak 36 personel bersenjata lengkap untuk mengawal distribusi logistik pemilu bersama-sama dengan aparat kepolisian. Dengan keberadaan aparat keamanan tersebut diharapkan proses distribusi logistik pemilu bisa berjalan aman. (kir)

(Suara NTB/kir)

KAWAL - Aparat kepolisian dan TNI mengawal ketat distribusi logistik pemilu di Loteng, Senin (15/4).

(Suara NTB/kir)

HUJAN - Hujan yang melanda wilayah Loteng membuat sejumlah kotak suara menjadi basah. Hal ini menyebabkan surat suara menjadi rusak.

Loteng Optimis Pertahankan Predikat WTP

Belum Tindaklanjuti Perbup

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat (Lobar) Muhur Zokhri mengakui jika pihaknya belum menindaklanjuti perda yang sesuai arahan Bupati H. Fauzan Khalid. Perda yang belum ditindaklanjuti tercatat dibuat sejak beberapa tahun terakhir. Ia berdalih jika pihaknya belum menindaklanjuti, akibat minimnya sosoialisasi perda ke OPD terkait.

“Tapi memang sosialisasi terhadap perda ini masih minim ke OPD, sehingga kami pun belum tindaklanjuti. Namun dalam waktu dekat ini kami segera tindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh pak bupati,” ujarnya, Senin (15/4).

Ditanya soal kendala yang dihadapi, Muhur mengaku perda ini sebelum diturunkan menjadi perbup harus dipelajari betul. Ia ingin melihat pasal per pasal dalam perda tersebut, bagian mana yang harus ditindaklanjuti. Yang jelas, kata dia, terdapat 9 perbup yang harus ditindaklanjuti yang akan segera disusun. Ia mengklaim sudah menyiapkan drafnya, namun tidak mau tergesa-gesa, sebab perlu mempelajari dulu perbup, sehingga aturan ini match betul. “Jangan sampai baru dipelajari sekali belum dipelajari mendalam nanti jadi tidak match dan tidak pas,”kata dia.

Menurut dia, kalau perbup yang disusun ini tidak cocok dengan di lapangan justru menghambat operasional di lapangan. Ia tak ingin ada kendala pelaksanaan di lapangan. Ia menghindari adanya penyusunan perbup yang kurang baik.

Untuk itulah ia ingin mempelajari dan membahas dengan tim secara matang barulah disusun menjadi perbup. “Karena ini kan menjadi acuan masalahnya ini jadi kita harus hati-hati dalam menyusun perbup ini,”jelas dia. (her)

Halaman 5

(Suara NTB/ist)

JALAN RUSAK - Akses jalan wisata Desa Pakuan - Sesaot ini nyaris terputus akibat longsor. Jalan ini perlu segera diperbaiki.

Akses Jalan Wisata Pakuan-Sesaot Nyaris Putus Akibat Longsor Giri Menang (Suara NTB) Jalur desa wisata di Pakuan Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) yang menghubungkan Desa Sesaot dan sejumlah desa lain di Kecamatan Narmada serta Lingsar nyaris terputus akibat longsor Minggu (14/4). Setengah dari badan jalan ini terkena longsor, sehingga tak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Akibat nya kendaraan roda empat yang melalui jalur itu terpaksa berbelok arah melalui jalur lain.

Kepala Desa Pakuan, Mardan Haris mengatakan, kejadian longsor terjadi sekitar pukul 15.00 akibat intensitas hujan yang tinggi. “Jalan ini mau putus akibat longsor, sebagian badan jalan longsor.

Sudah tiga diperbaiki tapi rusak lagi,” aku Haris.

Akses jalan selebar 6 meter ini hampir semua terkena longsor, sehingga tak bisa dilalui kendaraan roda empat. Jalan ini rusak dipicu tak hanya akibat hujan, na-

mun juga kemungkinan lalu lalang kendaraan pengangkut material. Sebab di akses jalan ini dilalui kendaraan pengangkut galian C. Akibat kondisi badan jalan sebagian besar longsor, kendaraan yang lalu lalang dari Desa Keru menuju Pakuan dan Sesaot menuju Pakuan terganggu. Kendaraan besar tak bisa melewati jalur ini, sehingga dialihkan menuju jalur Desa Lembah Sempaga lalu keluar di Suranadi. Menurut dia, akses jalan ini pernah diperbaiki terakhir tahun 2017. Bahkan jalan ini tiga kali dipasangkan beronjong, namun rusak lagi.

Sementara Sekretaris Kecamatan Narmada M. Busyairi mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan melaporkan ke BPBD. “Sudah ditindaklanjuti oleh BPBD dengan menurunkan tim ke lokasi,” jelas dia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar

Made Artadhana mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan. “Saat ini tengah didesain dan digambar, tinggal dicari sumber pembiayaan untuk perbaikan,” jelas dia.

Terkait kapan diperbaiki, pihaknya belum berani memastikan, sebab perlu menunggu kepastian sumber dana. Yang jelas ia menyusun gambar dan RAB, barulah ia berkoordinasi dengan BPBD yang memiliki dana darurat. Sebab dari Dinas PUPR agak sulit, karena APBD sudah diketok. Diakui lokasi ini memang beberapa kali diperbaiki, namun rusak lagi. Hal ini kata dia disebabkan kondisi alam. Terkait usulan agar di lokasi ini perlu dibangun jembatan?

Menurut dia pihaknya sudah meminta tim menghitung secara total kebutuhan lapangan. Selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan pihak desa. (her)

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) optimis mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait pengelolaan APBD tahun 2018 lalu, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kendati banyak mendapat catatan dari BPK RI. Penegasan ini disampaikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos,.M.Si., kepada Suara NTB, Senin (15/4).

“Soal catatan dari BPK tentu ada. Tapi tentu bukan penghalang untuk bisa memperoleh predikat WTP. Yang penting dari catatan tersebut, jelasnya ialah soal tindak lanjut dan penyelesaian,’’ terangnya.

Jika berhasil mempertahakan predikat WTP tahun ini, maka itu merupakan predikat WTP yang ke delapan kali atau ke tujuh kali berturut-turut sejak pertama kali meraih predikat WTP pada tahun 2012 silam. Prestasi ini bakal menjadikan Loteng sebagai kabupaten/kota yang pertama meraih capaian ini.

Nursiah, menjelaskan, BPK RI saat ini tengah melakukan audit terhadap pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018 lalu.

Pemkab Loteng juga tengah

berupaya menyelesaikan beberapa catatan atau rekomendasi dari BPK RI yang belum tuntas.

Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, mengatakan, sejak tahun 2003 silam sampai sekarang, total sudah ada total rekomendasi yang diterima Loteng dari BPK RI terkait hasil audit pelaksanaan APBD Loteng, sebanyak 640 lebih rekomendasi. Di mana, 600 lebih rekomendasi di antaranya sudah diselesaikan.

“Capaian ini merupakan yang tertinggi di NTB,” sebutnya.

Sampai saat ini memang masih ada rekomendasi BPK RI yang belum tuntas. Beberapa di antaranya nilainya cukup besar.

Misalnya, rekomendasi soal pengembalian kerugian negara dalam kasus penyertaan modal pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) dari total Rp 900 juta dana yang harus dikembalikan, yang sudah kembali baru Rp 200 juta.

Artinya masih ada Rp 700 juta lagi dana penyertaan modal pada PT. LTB yang belum kembali.

“Soal pengembalian dana penyertaan modal pada PT. LTB ini memang sudah menjadi rekomendasi BPK RI sejak dua tahun terakhir,” jelasnya. (kir)

Lobar Siap Jadi Lokasi Perluasan Kampus Unram Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) siap menjadi lokasi perluasan kampus Universitas Mataram (Unram), menyusul telah rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Berdasarkan RDTR itu, telah memiliki format pembangunan di Kota Gerung, baik sebagai pusat pemerintahan maupun pusat pertumbuhan ekonomi.

“Insya Allah, bila dimungkinkan, kita juga akan mendorong bila kampus Universitas Mataram akan mengalami perluasan, maka berdasarkan RDTR yang kita miliki, kita siap bila Kota Gerung dipercaya untuk menjadi lokasi pembangunan kampus Universitas Mataram,” katanya, Senin (15/4).

Lebih lanjut, kata dia, untuk rencana penataan ibukota kabupaten telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Adanya RDTR itu menjadi modal untuk pembangunan kota ke depan baik sebagai pusat pemerintahan maupun pusat pertumbuhan

ekonomi. Termasuk, kata dia jika nantinya Lobar ditunjuk sebagai lokasi perluasan kampus Unram.

Seperti diketahui, kampus Unram rencananya akan dipindahkan di luar Kota Mataram.

Rencana relokasi tersebut disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dalam pertemuannya dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, di Mataram, Senin (15/4).

Ada tiga alternatif lokasi Unram yang baru, di antaranya Lombok Utara, Lombok Barat atau Lombok Timur. Relokasi tersebut bertujuan untuk pengembangan Unram dan juga mengakselerasi pembangunan di daerah yang akan dijadikan lokasi baru. Selain itu, pada pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan tiga perguruan tinggi negeri di tiga lokasi di NTB, yakni di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. (her)

Fauzan-Sumiatun Siap Tunaikan Janji Kampanye Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menjelaskan, pada Hari Ulang Tahun (HUT) Lobar ke-61 tahun 2019 akan menjadi tahun untuk mewujudkan janji kampanyenya bersama wakilnya Hj. Sumiatun.

Apalagi keduanya dijadwalkan dilantik sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lobar tanggal 23 April oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah.

Hal itu disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat ditemui pada momen HUT Lobar ke 61, Senin (15/4).

Setelah dilantik, ujarnya, dirinya bersama wakilnya akan langsung bekerja untuk mempertajam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangannya sudah ada dan ditargetkan tiga bulan setelah dilantik bisa selesai. Fokusnya adalah untuk menjalankan spirit HUT Lobar yaitu, Amanah, Sejahtera dan Berprestasi. Amanah yang dimaksud memperkuat sistem, agar semakin kuat, sehingga

tidak ada peluang terjadinya praktik korupsi.

Sedangkan untuk aspek pelayanan kepada masyarakat, pihaknya akan mewujudkannya dalam pemenuhan janji kampanye yang sudah disampaikan kepada masyarakat saat kampanye dulu.’’ Semua janji kampanye dalam bentuk pelayanan saya usahakan akan terealisasi pada tahun 2019 ini,’’ tegasnya.

Ia pun menjabarkan sejumlah janji kampanyenya, terkait dengan aspek pelayanan itu. Di antaranya pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar yang rencananya akan dibangun di tiga titik kawasan Lobar. Yaitu Kecamatan GunungSari-Batulayar, Narmada-Lingsar dan Lembar-Sekotong. Mengingat sejauh ini masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa melakukan pelayanan dokumen kependudukan di kantor Dukcapil Lobar di Gerung.

Tidak sampai situ saja, mantan Ketua KPU NTB ini

juga berencana membangun UPT untuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Lobar.

Di mana pembangunannya pun sama di tiga titik yang akan dibangun juga UPT Dukcapil.

“Di masing-masing UPT itu kita taruh satu armada pemadam kebakaran. Jadi begitu ada kebakaran yang satu menangani sambil menunggu bantuan datang,” sambungnya.

Di bidang kesehatan, tidak luput dari janji kampanye pasangan Zaitun berjargon Sopoq Angen. Menurutnya akan ada penambahan puskesmas di Lobar agar sesuai dengan standar jumlah penduduknya.

Sedangkan untuk puskesmas yang sudah dibangun, sebagiannya akan ditingkatkan. Dari puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap. “Kayak Pelangan itu statusnya naik jadi perawatan kita bangun tahun ini, kemudian Kediri. Kalau puskesmas baru ada di Sesela,” sambungnya.

Disinggung terkiat dengan kabar pelantikannya, Fauzan mengatakan hal itu menjadi tugas panitia di provinsi. Namun dari informasi yang

diperolehnya, sudah dipastikan 23 April mendatang dirinya akan dilantik. “Insya Allah tanggal 23 April, hari ini (kemarin, red) kita diundang rapat teknisnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq justru tidak berani memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilangsungkan 23 April mendatang, karena penentuan pelantikan menjadi wewenang pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak pemerintah provin-

si. Meski demikian, Taufiq mengaku pihaknya tetap akan melakukan persiapan.

Untuk diketahui Puncak peringatan HUT Lobar tampak beda dibanding peringatan tahun lalu yang hanya sarat dengan nuansa birokrasi, politisasi serta sajian konsumtif yang rada modern, namun peringatan HUT tahun ini, sarat dengan nuansa Muslim Sasak yang kuat. Nuansa ini terlihat dari busana yang dikenakan hampir seluruh undangan. (her)

(Suara NTB/humas Lobar)

FOTO BERSAMA - Bupati Fauzan Khalid bersama wabup terpilih Hj. Sumiatun foto bersama dengan para tamu undangan yang hadir pada apel puncak peringatan HUT Lobar, Senin (15/4).

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

Kasus Laka Kerja, Polres KSB Agendakan Periksa Pengawas Taliwang (Suara NTB)Kepolisian Resort (Polres) Kabulaten Sumbawa Barat masih terus mendalami kasus dugaan kecelakaan kerja di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum lama ini. Bahkan di proses pendalaman terhadap kasus tersebut, semua bukti dan saksi sudah dikumpulkan serta dimintai keterangan. Sementara yang masih tersisa saat ini tinggal menunggu hasil pemeriksaan tim dari UPTD Pengawas Tenaga Kerja di Pulau Sumbawa untuk diklarifikasi dalam waktu dekat ini.

Kapolres KSB, kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim, AKP. Muhaemin SH., SIK, Senin (15/4) mengatakan, memang untuk kasus laka kerja tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pengempulan bahan keterangan dari para saksi. Bahkan hasil pemeriksaan para saksi sudah dinyatakan lengkap semua yang masih tersisa saat ini yakni masalah keterangan saksi ahli dari pengawas tenaga kerja.

Untuk sementara ini masih hanya sebatas meminta klarifikasi belum ada informasi lanjutan terkait penetapan tersangka. Karena untuk menetapkan tersangka, yang harus dilihat lebih dahulu yakni adanya unsur kelalaian dari kasus yang menyebabkan meninggal dunia atau tidak. Semua fakta itu jugs akan terlihat dengan sendirinya jika proses penyelidikan dan pemeriksan pengawas tenaga kerja itu dirampungkan.

“Jika sudah kita periksa semua pihak, nanti akan kita buka semuanya. Kita rencanakan setelah pemilu kami akan buka kasus ini supaya ada kepastian dan tidak menggantung seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, semua prosedur dalam penanganan kasus ini juga sudah dilakukan semua tanpa ada yang ditinggalkan. bahkan pihak keluarga yang berada di Malang juga sudah dipangil untuk diperiksa. Hanya saja untuk saat ini kasus tersebut belum bisa dilanjutkan kembali karena anggota masih berada dilapangan untuk pengamanan pemilu.

Tetapi yang jelas prosesnya tetap akan berlanjut, karena tinggal menunggu pemeriksaan pengawasa tenaga kerja saja.

Jika itu sudah ada maka proses selanjutnya gelar perkara, apakah kasus ini bisa terus berlanjut ke tahap selanjutnya atau dihentikan. Pada intinya saat ini tim masih terus bekerja untuk mendalami kasus itu. Apakah ada unsur lalai dan pemakaian Alat Perlindungan Diri (APD) yang tidak standar ataupun masalah lainnya. Jika hasi pemeriksaan tidak ada SOP yang dilanggar dan itu murni kecelakaan tunggal, maka penyelidikan kasusnya akan dihentikan dan ditutup.

“Untuk sementara kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami juga tidak akan menutupi kasus tersebut, jika ada yang dilanggar kami tetap akan proses sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Serentak, Hari Ini KPU KSB Distribusi Logistik Pemilu Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memanfaatkan hari terakhir, Selasa, 16 April 2019, untuk mendistribusikan logistik Pemilu ke seluruh desa/kelurahan.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd menjelaskan, pihaknya sengaja menanfaatkan hari terakhir mendistribusikan logistik ke seluruh wilayah desa/kelurahan. Karena berdasarkan hasil analisa, waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah terjauh dan terpencil tidak lebih dari 12 jam. “Makanya kita putuskan serempakkan di hari terakhir besok,” katanya kepada Suara NTB, Senin (15/4).

Dari pemetaan wilayah

yang dilakukan KPU KSB, hanya ada dua wilayah desa yang paling jauh dan relatif sulit dijangkau. Yakni desa Talonang di kecamatan Sekongkang dan desa Mantar di kecamatan Poto Tano. Denny menjelaskan, untuk menjangkau kedua desa itu pihaknya telah menyiapkan kendaraan khusus 4X4 karena medan jalannya yang ekstrim. “Jadi sudah tidak ada masalah. Kami yang sudah siapkan kendraan khusus un-

tuk dua desa itu,” sebutnya.

Menurut Denny, tidak ada logistik Pemilu yang ditempatkan di kantor kecamatan. Pendistribusian langsung ke desadesa tujuan. “Tidak ada yang diinapkan di kecamatan. Besok langsung ke kantor desa supaya di hari H bisa cepat distribusikan ke TPS,” paparnya.

Proses distribusi logistik akan dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI. Denny mengatakan, kehadiran aparat mengawal logistik Pemilu

sudah dilibatkan sejak logistik pertaman diterima KPU KSB. “Dua gudang yang kami gunakan selama ini selalu dikawal polisi. Nanti sampai di TPS pun begitu kami tetap libatkan aparat demi keamanan,” cetusnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, untuk kebutuhan logistik yang sebelumnya mengalami kekurangan kini telah terpenuhi. Terakhir surat suara untuk pemilihan DPR RI diterima KPU KSB pada Minggu malam lalu.

“Termasuk kotak suaranya yang kemarin kurang 5 unit sudah dilengkapi juga,” klaimnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Denny Saputra

RSUD Sumbawa Segera Buka Layanan Operasi Mata Sumbawa Besar (Suara NTB)Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain mengoptimalkan pelayanan, juga membenahi ruangan dan fasilitas. Termasuk di bulan April ini, RSUD Sumbawa akan melakukan pelayanan operasi mata.

Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri mengakui akan dilakukannya pelayanan operasi mata terse(Suara NTB/ind) but. Dimana pihaknya sudah Dede Hasan Basri menyediakan ruang operasi khusus. “Untuk pelayanan mata targetnya bulan ini mulai dilakukan. Jadi sudah ada OK (ruang operasi) khusus untuk mata dibuat,” ujarnya saat ditemui wartawan, Senin (15/4) kemarin.

Dijelaskannya, selama beberapa tahun ini RSUD memiliki dokter spesialis mata. Tetapi tidak pernah melakukan operasi karena fasilitas dan peralatan pendukung belum memadai. Sekarang hal itu sudah disiapkan, sehingga diharapkan pelayanan operasi mata ini dapat dilakukan di RSUD. “Pasien mata biasanya kan ke RSMA. Tapi untuk pelayanan Bansos tidak bisa diterima di RSMA. Harapannya, operasi ini bisa dilakukan di RSUD,” terangnya.

Selain operasi mata, pihaknya juga sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check up untuk calon Pekerta Migran Indonesia (CPMI). Pihaknya sudah memulai sejak bulan Februari lalu untuk pemberangkatan ke Hongkong, Malaysia, dan Singapura dengan aplikasi online.

“Kalau pemeriksaan kesehatan CTKI sudah berjalan lancar.

Sistemnya sudah online, satu pulau Sumbawa di kita sudah berjalan, ada ruangan khusus dia untuk pelayanan CTKI. Dimulainya sejak bulan dua, yang dilayani CTKI Hongkong, Malaysia, kecuali Brunei yang belum,” tambah Dede.

Dengan pelayanan kesehatan online yang diterapkan RSUD Sumbawa, hasil medical CTKI sudah langsung terbaca oleh dokter (tim medis) di negara penempatan. Sehingga tidak ada alasan bagi negara tujuan untuk menolak CTKI dengan dalih unfit (tidak sehat). Sebagaimana yang selama ini sering terjadi, berangkat dalam kondisi fit tiba di negara tujuan justru dinyatakan unfit sehingga CTKI itu dipulangkan ke negara tujuannya. Ini bisa terjadi karena lamanya CTKI berada di penampungan atau juga fasilitas kesehatan yang ditunjuk dan bekerjasama dengan PJTKI tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. “Paling tidak yang kami harapkan tidak perlu adanya pemeriksaan lagi di tempat tujuan. Yang kedua Balai Latihan Kerja seharusnya kerjasama dengan pihak PJTKI dan juga dengan kesehatan, Disnakertrans. Sehingga tidak perlu ada balai tenaga kerja di luar Pulau Sumbawa, kalau bisa di Sumbawa harus ada. Sehingga pengiriman tenaga kerja itu langsung dari Sumbawa ke negara tujuan. Tenaga kerja yang berangkat dan pulang, dengan mudah dikontrol, baik dari sisi kesehatannya dan keberadaannya,” pungkasnya. (ind/arn/*)

(Suara NTB/ind)

DILANTIK - Para pejabat yang dilantik oleh Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Senin (15/4).

10 Jabatan Lowong Terisi, Puluhan ASN Digeser Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 10 jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa resmi terisi setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi. Mereka resmi dikukuhkan bersamaan dengan puluhan ASN yang dimutasi Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Senin (15/4).

Sepuluh pejabat pimpinan OPD tersebut diantaranya yaitu I Ketut Sumadi Arta, SH

dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum, Abdul Haris, S.Sos menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup, Rachman Ansori, S.Sos. M.Se menjabat sebagai Kadis Kominfotik, Drs. Abdul Aziz, M.Si menjabat Kadis Perhubungan, Varian Bintoro, S.Sos.,M.Si menjabat sebagai Kadis PMD, Drs. Burhanuddin, MT.,MTP sebagai Kadis PRKP, H. Rosihan, ST.,MT Kadis PUPR, Drs. Irawan Subekti sebagai Kaban Kesbangpoldagri, Tata Kostara, S.Sos

sebagai Kadis Pemadam kebakaran dan Syahruddin, SH sebagai Kepala BKPP. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan hasil seleksi ada 30 nama ASN yang diusulkan layak mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama pada 10 OPD. Kemudian setelah dinilai dari segala aspek, terutama dalam aspek kompetensi untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, maka 10 ASN ditentukan.

Pemkab Sumbawa Perhatikan Penyuluh Agama dan Pengurus Masjid Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa sangat serius memperhatikan dan mengapresiasi keberadaan Penyuluh Agama Islam (non PSN), pengurus Masjid AgungNurul Huda, para imam dan marbot masjid besar kecamatan, serta para guru TPQ. Dengan menganggarkan insentif secara rutin melalui APBD Sumbawa sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah atas pentingnya keberadaan Penyuluh PAI, pengurus Masjid Agung Nurul Huda, para imam dan marbot serta para guru TPQ dalam mentransformasikan pengetahuan dan pemahaman agama kepada umat.

Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc saat membuka kegiatan pembinaan Penyuluh Ag-

ama Islam, Pengurus Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar, Imam dan Marbot Masjid Besar Kecamatan dan Guru TPQ se-Kabupaten Sumbawa, Senin (15/4). Bupati mengapresiasi kegiatan ini, sebagai salah satu ikhtiar bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang religius, yang benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (parenti’) Tau Samawa, yakni takit ko nene kangila boat lenge.

Bupati berpesan kepada para penyuluh agama Islam agar dapat bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan juga keteladanan. Serta diharapkan turut berperan dalam mendukung programprogram pembangunan daerah

demi kemajuan masyarakat Kabupaten Sumbawa, baik secara fisik maupun spiritual. Mengingat tugas penyuluh agama pada dasarnya bukan sekedar melakukan pendidikan agama kepada umat. Tetapi juga melakukan penyuluhan pembangunan dengan bahasa agama, guna meningkatkan peran serta umat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam acara tersebut, Bupati menyerahkan insentif secara simbolis kepada pengurus Masjid Agung Nurul Huda yang diwakili oleh Drs. H. Nur, M.Pd, Penyuluh Agama Islam yang diwakili oleh Munajat, LC, MH, perwakilan Imam Masjid Besar Kecamatan H. Syaifullah, SH, dan perwakilan marbot besar kecamatan Abu Bakar R. (arn)

Salurkan Bantuan, SKPD Jangan Tebang Pilih Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST mengingatkan seluruh jajarannya agar dalam menyalurkan bantuan program pemerintah kepada masyarakat tidak tebang pilih.

Berbicara di hadapan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Aula kantor Bappeda Litbang, Senin (16/4) kemarin, Wabup selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menyatakan, dirinya tidak ingin ada sepeser pun dana program bantuan ke masyarakat tidak tepat sasaran.

“Jangan karena ada warga misalnya punya kedekatan dengan bupati atau saya sendiri terus dibantu. Padahal nyatanya mereka tidak berhak. Apalagi ada kede-

katan dengan bapak ibu jangan sampai seperti itu,” ancamnya.

Menurutnya seluruh program bantuan yang disiapkan pemerintah baik itu berbentuk pemberdayaan maupun bantuan langsung lainnya tujuannya untuk pengentasan kemiskinan. Karena itu kategori miskin harus menjadi kata kunci memprioritaskan penyaluran setiap bentuk bantuan. “Kalau tidak memenuhi syarat jangan berikan bantuan. Kita ini buat program untuk mensejahterakan rakyat tanpa terkecuali,” tandasnya.

Wabup bersyukur sejumlah program yang diulgulirkan telah membawa dampak positif yang dibuktikan dengan trend penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Namun demikian dirinya berharap kepada seluruh SKPD terus memacu kin-

erjanya karena secara total angka kemiskinan daerah belum sesuai dengan target RPJMD. “Kita punya target penurunan 2 persen per tahun. Terakhir kita sudah hampir mendekati angka 2 persen itu dan mulai tahun ini saya ingin itu sudah tercapai dan seterusnya,” tegasnya.

Berdasarkan data angka kemiskinan yang dilansir Bappeda Litbang KSB, angka kemiskinan di KSB tahun 2015 berada diangkat 16,97 persen. Dan pada tahun 2018 lalu angka itu turun menjadi 14,17 persen.

Untuk pengentasan kemiskinan sendiri, Pemda KSB sejak medio tahun 2016 lalu meluncurkan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Program ini memiliki dua kegiatan yakni peningkatan ekonomi masyarakat melalui agenda Bar-

(Suara NTB/bug)

RAPAT - Wabup KSB, Fud Syaifuddin saat memimpin rapat koordinasi pengentasan kemiskinan daerah bersama seluruh kepala SKPD. iri yang menyentuh masyarakat butuhan dasar masyarakat seppetani, nelayan, peternak hing- erti subsidi iuran BPJS kesehaga pendagang kecil. Sementara tan masyarakat miskin dan bankedua yakni agenda Pariri men- tuan dana bagi Lansia dan pencakup pemenuhan pelayanan ke- yandang disabilitas.(bug)

“ASN yang dilantik pada hari ini adalah ASN yang saya pandang cakap dan mampu mempercepat terwujudnya kebutuhan organisasi serta visi misi Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021. ASN yang dilantik pada hari ini semata mata dinilai dari faktor kompetensi dan profesionalisme bukan karena faktor lain,” ujar Bupati.

Pelantikan 10 Pimpinan OPD ini juga bersamaan dengan pergesesaran puluhan ASN serta pengukuhan 4

pimpinan tinggi pratama administrator dan pengawas di Lingkungan Pemkab Sumbawa. Dimana diterangkan Bupati, mutasi bagi ASN adalah bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi. Sekaligus untuk penyegaran dan kebutuhan personel dalam sebuah organisasi birokrasi.

“Khusus kepada yang dilantik, selamat bekerja dan berkarya untuk Kabupaten Sumbawa yang hebat dan bermartabat ini,” terangnya. (ind/arn)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Taliwang (Suara NTB) bermasalah dan belum diteta123456789012345678901234567890121 Dinas Pemberdayaan pkan,” ungkapnya.

123456789012345678901234567890121 Masyarakat dan Desa (DPMD) 123456789012345678901234567890121 Dikatakannya, terkait 123456789012345678901234567890121 Kabupaten Sumbawa Barat masih molornya penyusunan 123456789012345678901234567890121 (KSB) mencatat hingga saat ini APBDes di tahun 2019, kare123456789012345678901234567890121 belum satupun desa yang na hubungan tidak harmonis 123456789012345678901234567890121 sudah mencairkan anggaran di antara kepala desa dan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dana desa (DD) tahap pertama BPD. Selain masalah terse123456789012345678901234567890121 sebesar 20 persen. Hal terse- but, hasil evaluasi yang dilaku123456789012345678901234567890121 but terjadi karena lambatnya kan terhadap APBDesnya 123456789012345678901234567890121 penetapan APBDes di masing- juga masih belum dilaporkan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 masing desa. Bahkan, dari 57 untuk mendapatkan SK 123456789012345678901234567890121 desa, ada sembilan desa yang pencairan dana tersebut. Ken123456789012345678901234567890121 belum sama sekali melaporkan dati demikian pihaknya tetap 123456789012345678901234567890121 progres RAPBDesnya.

123456789012345678901234567890121 memberikan waktu hingga 123456789012345678901234567890121 Kepala Dinas PMD KSB akhir bulan April sudah harus 123456789012345678901234567890121 melalui Kabid Pemdes, selesai semua. Jika tidak, 123456789012345678901234567890121 Syaifullah S. Stp, kepada maka akan sangat berdamp123456789012345678901234567890121 Suara NTB, Senin (15/4) tidak ak pada penyaluran anggaran 123456789012345678901234567890121 menampik kondisi tersebut, tahap selanjutnya.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bahkan total anggaran yang Selain itu, pihaknya juga 123456789012345678901234567890121 saat ini masih mengendap di akan memberikan sanksi bagi 123456789012345678901234567890121 Kas Daerah mencapai Rp12 desa-desa yang molor untuk 123456789012345678901234567890121 Miliar. Sementara desa yang memberikan efek jera. Kare123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 belum sama sekali melapor- na masalah ini tetatp terjadi 123456789012345678901234567890121 kan APBDesnya yakni Desa setiap tahunnya, dengan 123456789012345678901234567890121 Seloto, Mujahiddin, Banjar, adanya sanksi tegas yang 123456789012345678901234567890121 Kokarlian, Banjar, Mantun, akan diberikan diharapkan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Benete, Dasan Anyar, Tepas, bisa menjadi pelecut peruba123456789012345678901234567890121 dan desa Lamuntet. han yang ada di masing-mas123456789012345678901234567890121 Molornya penyusunan ing desa. Sanksi itu nantinya 123456789012345678901234567890121 APBDes ini tentunya sangat akan diatur di dalam Peratu123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 disayangkan terjadi, karena ran Bupati (Perbup) sebagai 123456789012345678901234567890121 sudah lama diingatkan agar turunan petunjuk penggunaan 123456789012345678901234567890121 segera merampungkan APB- anggaran tersebut. Karena 123456789012345678901234567890121 Des. Bahkan ditargetkan di jika tetap saja molor seperti 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bulan April semua desa sudah ini dari tahun ke tahun 123456789012345678901234567890121 mencairkan anggarannya dan masyarakatlah yang akan 123456789012345678901234567890121 tidak ada lagi masalah dengan dirugikan, karena pelaksan123456789012345678901234567890121 APBDes. Tetapi faktanya, aan program yang terganggu 123456789012345678901234567890121 sampai dengan saat ini masih dan pembiayaan lainnya.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 tetap saja molor. Selain itu, “Kita tidak secara pasti 123456789012345678901234567890121 masalah SK Bupati juga men- apa yang menjadi masalah 123456789012345678901234567890121 jadi kendala lain sehingga ang- sehingga desa ini tetap saja 123456789012345678901234567890121 garan DD ini masih tetap men- lambat menyusun APB123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 gendap di kas daerah.

Desnya. Tapi yang jelas san123456789012345678901234567890121 “Anggarannya sudah ma- gat disayangkan hal itu ter123456789012345678901234567890121 suk ke kas daerah di bulan jadi karena akan berdamp123456789012345678901234567890121 Maret, tapi hingga saat ini ak pada pelaksanaan pro123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 belum ada desa yang mencair- gram di desa masing -mas123456789012345678901234567890121 kan karena APBDesnya yang ing,” tandasnya. (ils) 123456789012345678901234567890121

Sembilan Desa Belum Selesaikan RAPBDes

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

40 Persen Area Pemulihan Ekosistem Hutan Rusak

Dewan Apresiasi Kejati NTB Usut Lima Proyek di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan S. Adm mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang memproses lima proyek di Kota Bima yang diduga bermasalah. Bahkan saat ini dikabarkan tengah membidik calon tersangka.

Alfian mengaku sejak mengetahui ada sejumlah proyek di Kota Bima yang terindikasi bermasalah diusut oleh Kejati NTB, pihaknya mendukung penuh langkah dan kinerja untuk mengusut dan memprosesnya.

“Informasinya juga yang saya ketahui saat ini sudah ada calon tersangkanya. Ini menunjukkan keseriusan Kejati NTB untuk mengusut perosalan proyek-proyek ini,(Suara NTB/Uki) ” katanya kepada Wartawan Alfian Indrawirawan Senin (15/4).

Meski demikiam, Alfian berharap kepada Kejati NTB agar segera menetapkan tersangka atau siapa saja yang terlibat dalam proyek tersebut, setelah pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

“Kita berharap tersangkanya sudah ditetapkan ada setelah Pemilu ini,” harapnya.

Alfian menambahkan sejak awal menduga pengerjaan proyek-proyek tersebut bakal berurusan dengan hukum, karena ada prosesnya yang janggal, atau atau tahapannya tidak sesuai mekanisme.

Bahkan saat berada di Komisi III dan di Banggar DPRD Kota Bima, dirinya paling getol mempertanyakan. Mulai dari awal pembahasan, proses perencanaan, pelelangan hingga pengerjaan proyek.

“Tapi bagaimapun suara kami di DPRD semua akan kembali ke otoritas Pemerintah atau Eksekutif. Kami hanya bisa mengawasi,” ujar Duta Partai Golkar ini.

Seperti diketahui Kejati NTB tengah mengusut lima proyek di Kota Bima karena diindikasi bermasalah. Lima paket proyek antara lain Taman Amahami, masjid terapung, proyek lahan relokasi dan dua paket proyek dam di wilayah Kecamatan Rasanae Timur. (uki)

ASN Wajib Netral Tapi Jangan Golput Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, kembali meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para Pegawai ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Bima agar tetap menjaga netralitas Pemilu 2019.

“ASN wajib netral tapi jangan Golput,” katanya, Senin (15/4). Ia mengingatkan ASN agar mematuhi aturan berlaku tentang larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Selain itu, juga tidak ikut melakukan kampanye terhadap salahsatu pasangan calon di Pilpres maupun Caleg.

(Suara NTB/Uki) “Saya ingatkan ASN Indah Dhamayanti Putri dalam menghadapi Pemilu 17 April 2019 harus netral,” katanya. Bagi Ibu dua orang anak ini, dengan menunjukkan sikap netral tersebut bukan berarti ASN harus pasif terhadap politik. Atau tidak ikut serta memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019.

“Dalam pesta demokrasi ini saya ingin ASN bisa memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak ikut Golput,” katanya.

Namun jika apabila ditemukan adanya ASN dan Pegawai yang sengaja melibatkan diri dalam politik praktis. Terindikasi hingga terbukti menjadi tim sukses Caleg, Ia menegaskan akan memberikan sanksi.

“Kita akan berikan sanksi sesuai aturan berlaku. Sanksinya bisa ditunda kenaikan pangkat dan jabatan,” katanya.

Selain itu, dalam menentukan pilihan politik, Bupati berharap kepada para pemilih termasuk para ASN mengedepankan hati nurani. Tidak ikut -ikutan ajakan kelompok maupun personal manapun.

“Masyarakat dan ASN harus memiliki sikap politik yang independen. Jangan mau dipaksa atau dibeli dengan uang dalam menentukan pilihan,” katanya.

Bupati menghimbau para pemilih yang terdaftar untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (17/4) mendatang. Memilih calon pemimpin yang dapat menjalankan amanah rakyat dalam membesarkan bangsa dan daerah.

“Kita sukseskan bersama pesta demokrasi lima tahunan ini (Pemilu.red) dengan aman dan nyaman,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

SORTIR – Petugas KPU Dompu melakukan sortir surat suara kekurangan yang baru dipenuhi perusahaan percetakan setelah didatangi komisioner KPU Dompu, Senin (15/4).

Kena Hujan, Kotak Suara Rusak Saat Pendistribusian

Dompu (Suara NTB) Kotak surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI di TPS 4 Desa Taa Kecamatan Kempo rusak akibat terkena air hujan saat pendistribusian logistik, Minggu (14/4) siang. Selain itu, terdapat 6 kotak suara lainnya juga basah dan kondisinya masih bisa dimanfaatkan. Kendati terkena hujan, surat suara di dalamnya tidak sampai rusak.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan kepada Suara NTB yang dikonfirmasi, Senin (15/4) kemarin mengakui ada kotak suara yang didistribusikan ke Kecamatan Kempo rusak setelah terkena air hujaan saat pendistribusian. Namun hanya satu kotak suara yang rusak yaitu kotak suara untuk Pilpres di TPS 4 Desa Taa. Kerusakan kotak suara ini langsung dibuatkan berita acara dan dibawa ke KPU Dompu untuk dilakukan penggantian. “Kotak suara yang rusak dan dibawa ke KPU, sekarang sudah dibawa

kembali ke Kempo dengan pengawalan Kepolisian dan Panwas,” ungkap Irwan.

Selain kotak suara, formulir salinan C1-nya juga rusak, sehingga harus dilakukan penggantian. Namun C1 plano hologram yang juga kena air hanya dilakukan pengeringan dan disetrika, karena masih bisa dimanfaatkan. “Kalau surat suaranya tidak rusak karena di dalam kotak suara dibungkus lagi dengan plastik kedap air,” ungkap Irwan.

Irwan juga mengungkapkan, ada 6 kotak suara di Desa Taa yang terkena percikan air hu-

jan. Tapi kotak suara ini hanya mengalami kelembaban, sehingga hanya dilakukan penjemuran oleh PPK Kecamatan Kempo yang dikawal Panwas Kecamatan Kempo dan dikawal aparat kepolisian. “Tadi kami cek. (Kondisinya) Sudah baik, karena hanya kelembaban percikan air,” katanya.

Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin yang dikonfirmasi membenarkan adanya kotak suara yang rusak dan basah akibat terkena air hujan saat pendistribusian logistik. Kerusakan tersebut tidak sampai merusak surat suara dan ko-

tak suara yang rusak hanya satu dan langsung dilakukan penggantian. “Tidak ada masalah, semua logistiknya aman,” ungkap Arifuddin.

Datangi Percetakan Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin mendatangi langsung percetakan untuk memenuhi kekurangan surat suara DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi.

Setelah didatangi, kekurangan surat suara ini akhirnya dapat dipenuhi perusahaan percetakan.

“Setelah mendapat persetujuan Bawaslu, kami datangi perusahaan percetakan.

Ternyata, kekurangan surat suara belum dicetak. Untungnya kami datang dan langsung dicetakkan. Kekurangan surat suaranya langsung kami bawa. Sekarang sedang dis-

ortir,” kata Arifuddin kepada Suara NTB, Senin (15/4).

Kekurangan surat suara, kata Arifuddin, bukan hanya untuk DPR RI. Tapi juga untuk DPD RI dan DPRD Provinsi. Untuk DPD RI kekurangannya 469 lembar, DPR RI sebanyak 11.509 lembar dan DPRD Provinsi sebanyak 526 lembar. “Kekurangan ini sudah dipenuhi,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPU Dompu sudah mulai mendistribusikan logistik pemilu untuk wilayah Kecamatan Pekat dan Kempo pada Minggu (14/4) serta Kecamatan Manggelewa, Kilo, Pajo dan Huu pada Senin (15/4). Sementara untuk Kecamatan Dompu dan Woja akan didistribusikan pada Selasa (16/4) pagi. Kekurangan surat suara ini akan diarahkan untuk 3 PPS di Kecamatan Dompu. (ula)

Pemilu 2019 Ratusan Personel Gabungan Sisir Caleg Diduga Berani Bayar Kerawanan Pemilu di Dompu Rp500 Ribu Satu Suara

Dompu (Suara NTB) – Ratusan personel gabungan TNI-Polri dan Satuan Pol PP Kabupaten Dompu, Senin (15/4) pagi menggelar patroli pengamanan wilayah. Kegiatan itu merupakan salah satu upaya antisipasi menghadapi kerawanan Pemilu serentak 2019 ini.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., kepada Suara NTB mengukangkap, penyisiran wilayah dengan rute Makodim 1614/Dompu hingga Bundaran Manggelewa itu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas menjelang Hari H pencoblosan 17 April mendatang.

Melibatkan total 340 orang personel dengan menggunakan 64 unit kendaraan roda dua dan 16 unit roda empat.

Selain memastikan kondusifitas wilayah di masa tenang, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun sinergitas dengan semua elemen masyarakat. Sehingga tercipta Pemilu yang aman, nyaman sebagaimana harapan bersama. “Patroli skala besar gabungan TNI-Polri dan pemda ini sebagai upaya membangun sinergitas dalam tahapan masa tenang menjelang pemu-

(Suara NTB/jun)

SISIR WILAYAH – Ratusan personel gabungan saat menyisir kerawanan Pemilu di wilayah kota Dompu, Senin (15/4). ngutan suara 17 April 2019, sehingga terjamin rasa aman di masyarakat,” kata dia.

Sejauh patroli yang dimpimpin langsung Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo, S. IK, MIK dan Dandim 1614/ Dompu, Letkol Czi. Arief Hadiyanto, s. IP tersebut belum ditemukan hal-hal menonjol. Atau kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas. Melainkan disambut antusias masyarakat setempat.

Kendati begitu, langkah pengamanan dengan persenjataan

lengkap hingga hari H akan terus digencarkan. Kegiatan serupa pun harapannya bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing polsek, koramil dan camat setempat. Sehingga keamanan wilayah betul-betul terjamin pasca penghitungan suara nantinya. “Apabila intensitas patroli skala besar gabungan TNI-Polri dan Pemda juga dilakukan oleh jajaran Polsek, Koramil dan Camat, maka potensi kerawanan jelang giat pemungutan suara dapat diminimalisir dengan baik,” pungkasnya.(jun)

Warga Mengaku Rugi Manfaatkan Bantuan LPG Dompu (Suara NTB) – Bantuan subsidi LPG 3 Kg di Dompu bukannya meringankan beban masyarakat. Terutama mereka dari kalangan ekonomi rendah. Tetapi yang terjadi justru bantuan tersebut dianggap merugikan, karena beban pemanfaatan barang ini lebih besar dari biaya pemakaian subsidi Minyak Tanah (Mitan).

Salah seorang warga di Kelurahan Dorotangga, Dewi kepada Suara NTB, Senin (15/4) mengaku, sudah jarang memanfaatkan tabung LPG bantuan tersebut lantaran harga isi ulangnya cukup tinggi. Yakni Rp50 ribu untuk tabung ukuran 3 Kg. Biaya yang dikeluarkan itu terbilang jauh lebih tinggi dibanding beban pemanfaatan minyak tanah. “Minyak tanah kalau kita beli Rp10 ribu saja bisa kita pakai masak satu minggu, sementara LPG dengan isi ulang Rp50 ribu itu paling satu atau dua minggu, kandang tidak nyampai juga,” ungkapnya.

Jika dihitung pengeluaran

bulanan keluarga untuk memenuhi beban tabung LPG bisa mencapai Rp100 ribu. Sedangkan pemanfaatan mitan paling maksimal biayanya berkisar Rp40-50 ribu.

Atas dasar itu pihaknya terpaksa kembali beralih ke subsidi mitan. Ditengah ketersediaannya yang masih cukup normal di wilayah ini. “Setelah saya hitung-hitung ternyata tambah banyak beban kita.

LPG ini bukan meringankan tapi tambah mencekik, apalagi untuk keluarga-keluarga kita yang kurang mampu,” ujarnya.

Biaya isi ulang LPG 3 Kg sebesar Rp50 ribu, ungkap dia, jauh berbeda dengan harga penjualan di luar daerah. Seperti halnya di Pulau Lombok, untuk tabung ukuran 3 Kg diperkirakan paling tinggi Rp20 ribu. Ditambah mudah diperoleh masyarakat setempat jika dibanding daerah ini. Pangkalannya masih terbatas diwilayah tertentu saja.

Terpisah, warga lainnya, Hafsah kepada Suara NTB men-

gaku tidak pernah lagi memanfaatkan tabung bantuan tersebut semejak gasnya habis dipakai. Ia kebingungan mencari pangkalan LPG hingga akhirnya memutuskan kembali memanfaatkan mitan, bahkan terkadang memakai kayu bakar.

“Hampir semua penerima bantuan disini tidak ada yang memakai kompor gas. Karena sulit isi ulangnya dan dengar kabar juga mahal. Makanya saya biarkan nganggur begitu saja kompornya,” jelasnya.

Parahnya, tak sedikit dari tetangganya terpaksa harus menjual bantuan tersebut. Selain karena kesulitan isi ulang juga mereka khawatir akan terjadinya ledakan tabung seperti di Kabupaten Bima beberapa waktu lalu.

Kabid Perdagangan Diperindag Dompu, H. Iskandar yang berusaha dikonfirmasi terkait persoalan ini tak berhasil ditemui di ruang kerjanya siang kemarin. Pun demikian dengan Kabag Ekonomi Setda Dompu, Soekarno. (jun)

Dompu (Suara NTB) Jelang hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Dompu diwarnai informasi soal politik uang. Tidak tanggung – tanggung, jumlah uang yang diberikan ke calon pemilih hingga Rp500 ribu per suara. Praktik politik uang ini tidak hanya untuk DPRD Kabupaten, tapi juga menyasar hingga calon DPR RI. Informasi soal politik uang ini tidak ditampik Bawaslu Kabupaten Dompu. Namun, mereka belum bisa menindaknya karena belum menemukan atau adanya laporan dari masyarakat. “Sejauh ini kami belum menemukan (praktik politik uang). Tapi infonya (ada),” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan kepada Suara NTB di KPU Dompu, Senin (15/4).

Irwan pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan bila menemukan ada praktik politik uang oleh calon anggota legislatif ataupun tim suksesnya. Laporan tersebut harus diikuti dengan saksi, agar bisa lebih mudah ditindak lanjuti. Karena tindak pidana pemilu memiliki masa waktu penanganan, tidak seperti tindak pidana lainnya.

“Teman – teman wartawan juga kalau temukan, sampaikan saja. Kita pastikan akan menyembunyikan identitasnya,” ungkap Irwan.

Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kabupaten Dompu, Swaztari HAZ, SH yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku pada masa tenang masa kampanye ini pihaknya meningkatkan patroli pengawasan politik uang yang dilakukan bersama tim terpadu dari Gakumdu, TNI dan Polri.

“Sekarang ini, sedang dilakukan penertiban APK dan dibarengi dengan patroli

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Sekitar 40 persen area pemulihan ekosistem hutan di Kawasan Taman Nasional Tambora rusak. Sebagian besar berada di lahan terbuka yang menjadi pusat pelepasliaran ternak masyarakat.

Baik di SPTN I jalur Piong maupun SPTN II wilayah Doro Saha.

Pejabat Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan (PEH) BTNT Kabupaten Dompu, Adi Kurniawan, S. Hut kepeda Suara NTB, Senin (15/4) menjelaskan, pada Desember 2018 lalu pihaknya sudah melakukan pemulihan ekosistem dengan menanam 30.000 bibit pohon asli tambora, seperti ketapang, kepuh dan beringin.

Akan tetapi, dari 100 Ha luas lahan yang ditanami itu 40 persen diantaranya rusak akibat terinjak ternak yang dilepas liar masyarakat. Sementara 60 persen lainnya tumbuh karena berada di area tertutup semak belukar. “Kalau di area terbuka itu yang biasa dilalui ternak rata-rata rusak sekitar 40 persen,” kata dia.

Kerusakan bibit pohon asli tambora akibat lalu lintas ternak ini sulit ditekan. Meski berbagai upaya sudah coba dilakukannya bersama warga setempat. Areanya yang terbuka dan lalu lintas ternak yang tidak menentu membuat pihaknya kewalahan.

Dan untuk melakukan pemagaran, Adi Kurniawan menegaskan, hal itu tidak dibenarkan dalam aturan penggunaan anggaran pemulihan. Cara satu-satunya yakni meminta para peternak untuk tidak menjadikan area tersebut pusat pelepasliaran ternak. “Itu saja cara satu-satunya meminta kesadaran masyarakat untuk tidak lepas ternak disitu. Kendala seperti kebakaran ada cuma ini bisa kita tekan,” jelasnya.

Atas beberapa persoalan yang dihadapi tersebut, BTNT tahun ini menargetkan kembali melakukan pemulihan ekosistem hutan untuk luas lahan bekas perambahan, penebangan liar dan padang savana sekitar 700 Ha. Hanya saja pola yang akan diterapkan berbeda. Dimana pemulihan yang bekerjasama dengan BAPEDAS tersebut akan diserahkan ke pihak ketiga. BTNT hanya tahu bibit pohon tumbuh usia tiga tahun. “Jadi metodenya nanti kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. BTNT tahunya pohon itu tumbuh. Tergetnya kita sekitar 700 hektar lahan,” pungkasnya. (jun)

Irwan

pengawasan politik uang,” ungkapnya.

Sejauh ini pihaknya belum menemukan maupun mendapat pengaduan soal praktik politik uang menjelang masa pencoblosan. Yang diproses pihaknya selama ini baru sebatas pelanggaran administrasi dan tindak pidana soal netralitas ASN. Diantaranya keterlibatan Ketua BPD Desa Bakajaya yang telah diputus dengan putusan masa percobaan 5 bulan kurungan dengan denda Rp5 juta.

Untuk netralitas ASN, Swastari mengaku, tengah memproses 7 – 8 ASN dan 2 kasus sudah final dengan memberikan rekomendasi ke Komisi ASN. Salah satunya oknum ASN di Dinas Kesehatan Dompu karena secara massif mengkampanyekan pasangan Capres 01 melalui media sosial Facebook. “Kita belum mengecek ke komisi ASN (hasil rekomendasi Bawaslu Dompu), karena kita menunggu Bawaslu RI,” katanya.

Menurut Swastari, setiap rekomendasi Bawaslu soal netralitas ASN disampaikan ke pejabat pembina kepegawaian. Ketika pembina kepegawaian tersebut menjadi tim kampanye pasangan Capres – Cawapres atau berafiliasi dengan partai politik, Bawaslu memiliki alat kontrol agar rekomendasi ditindak lanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian. Diantaranya bila 3 hari setelah rekomendasi dikeluarkan dan tidak direspon, akan disurati ke Komisi ASN. “Tiga hari setelah rekomendasi itu dikirimkan, maka Bawaslu akan menanyakan lagi. Kalau tidak ditindak lanjuti, maka Komisi ASN yang akan bertindak,” katanya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, peredaran uang jelang masa pencoblosan di Kabupaten Dompu cukup massif terjadi. Para caleg anggota DPRD Kabupaten Dompu bahkan ada yang berani membayar hingga Rp.500 ribu per suara untuk mendapatkan dukungan pada 17 April mendatang.

Namun rata – rata peredaran uang per calon pemilih Rp.200 ribu hingga Rp.250 ribu.

Angka di atas itu tergantung basis Caleg lain yang menjadi saingan. Kondisi ini semakin diperparah oleh perilaku calon pemilih yang menuntut bayaran. (ula)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

Halaman 8

IPM NTB Bergeser ke Urutan 29 Mataram (Suara NTB)Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 66,58 di tahun 2017 menjadi 67,30 pada tahun 2018. Dengan peningkatan ini, IPM NTB di urutan ke 29 dari 34 provinsi. Meskipun, IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang.

“IPM saat ini bisa jadi adalah buah dari hasil kerja sebelumnya. Progres pertumbuhan IPM kita relatif lebih cepat dalam tiga tahun terakhir,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono dalam keterangan resmi di kantornya, Senin (15/4) kemarin.

Pertumbuhan IPM NTB di tahun 2018 mencapai 1,08 persen. Laju pertumbuhan IPM NTB merupakan ke tujuh tercepat dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Perkembangan komponen pembentuk IPM tahun 2018 diantaranya, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat menjadi 65,87 tahun dengan peningkatan sebanyak 0,32 tahun. Artinya setiap bayi yang lahir di tahun 2018 mempunyai harapan untuk hidup hingga berusia 65,87 tahun.

Komponen pembentuk kedua adalah Harapan Lama

(Suara NTB/bul)

Suntono Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,47 tahun dengan penambahan sebanyak 0,01 tahun.

Artinya penduduk usia 7 tahun ke atas di NTB memiliki harapan untuk sekolah hingga tingkat perguruan tinggi.

Lalu Rata-rata Lama Sekolah (RLS), meningkat menjadi 7,03 tahun dengan penambahan sebanyak 0,13 tahun.

Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di NTB masih setara kelas VII

(sekolah menengah pertama).

Sementara Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Per Tahun bertambah menjadi Rp10.284 ribu dengan peningkatan sebesar Rp407 ribu.

Hingga saat ini, kata Soentono, IPM masih menjadi salah satu alat ukur pembangunan yang digunakan dalam target pembangunan pemerintah. IPM juga masih dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan asumsi makro di DPR RI dan bahkan menjadi alokator dalam membagi Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian IPM Provinsi NTB dalam 7 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 67,30 pada tahun 2018.

Selama periode 2010-2018, IPM Provinsi NTB telah bertambah 6,14 poin dengan sta-

tus capaian IPM sedang.

NTB berada pada urutan ke 29, terpaut 0,41 poin dari Gorontalo. Dibawah NTB ada Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Soentono mengatakan, NTB mauk sepuluh besar provinsi dengan pertumbuhan IPM tercepat di nasional. “Kalau kita komit setahun dua tahun ini, kita bisa menggeser Gorontalo, bisa kita ke urutan 28,” jelas Soentono.

Karena itu, kekompakan pemerintah daerah dalam membangun daerah menjadi sangat penting. Termasuk di dalamnya kekompakan masing-masing OPD, instansi vertikal dan stakeholders lainnya. Persoalan yang dihadapi NTB adalah stunting (tubuh pendek), kematian ibu dan bayi. Kedepan harus lebih fokus penyelesaiannya.

Pertumbuhan IPM di kabupaten/kota di NTB oleh BPS juga dibagi. Tahun 2017-2018 masing-masing, tertinggi adalah Kabupaten Lombok Tengah (1,55%), menyusul Kabupaten Lombok Timur (1,52%) dan Kabupaten Sumbawa (1,41%). Sementara kabupaten

Pengawasan Pangan akan Diintensifkan Jelang Puasa Mataram (Suara NTB) BBPOM Mataram akan mengintensifkan pengawasan pangan menjelang puasa ini.

Pengawasan akan dilakukan dari pasar tradisional, distributor, hingga ritel-ritel modern.

Hal ini ditegaskan Kepala BBPOM Mataram, Ni GAN Suarningsih usai penyerahan Sertifikat CPIB dari BKIPM Mataram kepada ritel modern di Mataram, Senin (15/4) kemarin. Waktu akan dilakukannya pemeriksanaan, katanya masih menunggu turunnya surat perintah dari BPOM RI. “Seluruh item akan kita periksa. Lalu pada bulan puasa akan kita periksa takjil,” jelas Suarningsih. Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan di antaranya, menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/

manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target intensifikasi pengawasan difokuskan pada pangan olahan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak di sarana distribusi pangan.

Selain itu, petugas BPOM dan BBPOM di seluruh Indonesia pun meningkatkan pengawasan terhadap pangan jajanan berbuka puasa (takjil) yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya. Selain pengawasan, pendekatan preventif lain juga dilakukan BBPOM, antara lain mengajak pelaku usaha dan para peritel untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan mutu pangan sepanjang rantai distribusi.

(Suara NTB/bul)

BAWANG MERAH - Bawang merah di rumah Hj. Semah yang dikeringkan sebelum dibawa ke pasar.

Kepala Bidang Perdagan- wati. Untuk stok pangan, semengan Dalam Negeri Dinas Per- tara ini yang masih menjadi perdagangan Provinsi NTB, Ni hatian adalah bawang.

Bawang merah terjadi penNyoman Darmilaswati mengatakan, menjelang bulan gurangan stok sebelumnya akipuasa 2019 ini, pengawasan bat banjir beberapa waktu lalu akan dilakukan bersama- di beberapa wilayah di Dompu. sama. Selain mutu, penga- Kendati demikian, pasokan wasan dilakukan untuk me- bawang terus diperkuat. “Akan mastikan ketersediaan stok ada panen juga. Kita ndak khawatir. Harga saat ini antara kebutuhan saat Ramadhan.

“Dalam waktu dekat akan Rp38.000 sampai Rp40.000 sekiada FGD (Forum Group Discus- lo. Pasti akan berangsur-angsur sion). Mengundang seluruh stake- turun seiring penguatan stok dari holders untuk memastikan ket- Pulau Sumersediaan barang dan keama- bawa,” katnannya,” demikian Darmilas- anya. (bul)

’’Job Fair’’ di Mataram Mall Libatkan 25 Perusahaan Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram kembali melaksanakan agenda rutin tahunan yakni pameran bursa kerja atau dikenal dengan job fair.

Kali ini, bursa kerja dilaksanakan di Mataram Mall dan dijadwalkan akan dibuka Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada Sabtu 20 April 2019. Bursa kerja atau job fair dilaksanakan selama dua hari, Sabtu dan Minggu (20-21 April 2019).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi SIP menjelaskan, sebanyak 25 perusahaan sudah memastikan mengikuti pameran bursa kerja tersebut. Adapun bidang usaha perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam bursa kerja ini antara lain bergerah di bidang perhotelan, perbankan, perdagangan, medis atau kesehatan, kecantikan, dan lain-lain.

Kepala Dinas mengharapkan masyarakat terutama lulusan SMK, SMA, D3, S1 hingga S2 yang ingin mendapatkan informasi lowongan pekerjaan untuk berbondong-bondong mendatangi lokasi bursa kerja. Karena di lokasi tersebut sudah tersedia beraneka macam lowongan pekerjaan yang ada di masing-masing perusahaan peserta job fair. ‘’Ini kesempatan bertemunya pencari kerja dan pengguna tenaga kerja,’’ kata Hariadi.

Walaupun job fair diinisiasi Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, tetapi

‘’Kami tidak membatasi perusahaan, tetapi harapannya paling tidak 50 persen tenaga kerja yang diserap dari hasil job fair ini berasal dari Kota Mataram,’’ jelas Hariadi yang saat itu didampingi Siti Nuraeni SH, Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram.

Sesuai data yang Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, job fair yang dilaksanakan tahun 2017 dikunjungi 7.000 pencari kerja.

Dan berhasil dibukukan 1.125 lowongan pekerjaan yang terisi.

Tahun 2018 juga mendapat jumlah pengunjung yang fantastis dan berhasil mengisi 460 lowongan pekerjaan yang tersedia. Job fair seperti ini sangat efektif mempertemukan para pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan.

Apalagi saat ini banyak perusahaan perdagangan dan lainnya yang membutuhkan tenaga kerja mengisi job menjelang puasa hingga Idul Fitri. Disisi yang lain, sekolah SMA, SMK dan yang sederajat juga sudah selesai menyelenggarakan ujian nasional sehingga banyak lulusan SMK maupun SMK dan MA yang membutuhkan informasi lowongan pekerjaan.(*)

(Suara NTB/ist)

Hariadi SIP pameran ini pada prinsipnya terbuka untuk umum. Masyarakat dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur bahkan dari luar wilayah NTB tidak dibatasi untuk mendatangi lokasi pameran. Hanya saja, Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram berharap kepada perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam pemeran ini untuk memberikan porsi yang lebih banyak kepada calon tenaga kerja dari Kota Mataram pada saat perekrutan.

PLMG Bima Beroperasi

PLN UIP Nusra Siap Sambut Investasi dan Industrialisasi Mataram (Suara NTB) PT. PLN (Persero) melalui PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara (NTB, NTT) memastikan telah memperkuat sistim kelistrikan di Nusa Tenggara Barat, Khususnya di Pulau Sumbawa. Hal ini setelah Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bima beroperasi.

PLTMG Bima berkapasitas 50 MW (Mega Watt) ini telah beroperasi dan memenuhi pasokan listrik ke Sistem Sumbawa. Pembangkitnya dibangun di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Bima, NTB ini telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) kata Lalu Irlan Jayadi, Asisstent Manager Komunikasi PLN UIP Nusra di temui di ruang kerjanya, Senin (15/4) kemarin.

“Hal ini tentunya sebuah kabar baik untuk para investor dan

masyarakat di Provinsi NTB, kesiapan pemenuhan kebutuhan listrik untuk sektor industri dan pariwisata di provinsi ini semakin membaik,” tegas Irlan. Dengan masuknya PLTMG Bima Unit 1, 2, dam 3 ini, total kapasitas pembangkit listrik yang ada di NTB saat ini mencapai 356 MW. PLTMG 50 MW Bima tersebut merupakan salah satu proyek ketenagalistrikan program 35.000 megawatt (MW) yang menjadi salah satu program prioritas nasional, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air dapat menikmati listrik. Rasio elektrifikasi Indonesia tahun 2019 ditargetkan lebih dari 99 persen. Untuk mencapai target tersebut, berbagai program kelistrikan terus dipercepat.

Sebelumnya pada bulan yang

sama sejumlah Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan di NTB sudah mendapat Sertifikat Laik Operasi (SLO). Diantaranya adalah Gardu Induk 70kV Bonto, GI 70kV Bima Extension, GI 70kV Alas, SUTT 70kV Alas - Taliwang. Irlan menegaskan, selanjutnya terdapat 4 proyek yang sedang proses penerbitan SLO di provinsi NTB. “Kesiapan energi di NTB ini sangat penting mengingat Provinsi NTB ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara,” imbuh Lalu Irlan. Di Pulau Lombok Sendiri terdapat dua proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang sedang proses Prakonstruksi, yaitu jalur transmisi SUTT 150 kV Jeranjang – Sekotong dan jalur transmisi SUTT 150 kV Mataram – Mantang. (bul)

kota dengan pertumbuhan IPM terendah adalah Kota Mat-

aram (0,7 %), Sumbawa Barat (0,90%) dan Kota Bima (0,91%).

Kabupaten lainnya, tumbuh dengan kategori sedang. (bul)

Selasa, 16 April 2019

SUARA NTB

Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pemindahan Kampus Unram Beri Dampak Pertumbuhan Ekonomi Baru Mataram (Suara NTB) Rencana pemindahan kampus Universitas Mataram (Unram) makin menjadi kenyataan. Senin (15/4), Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof. Mohamad Nasir bersama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, meyakinkan rencana pemindahan kampus Unram ke luar Kota Mataram akan memberi dampak pada upaya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi baru di daerah tempat pemindahan kampus.

Menurut Dr. Zul – sapaan akrabnya, Unram mempunyai potensi besar untuk menjadi salah satu Universitas terbaik di Indonesia. Tenaga pendidik di Unram sebut gubernur memiliki kualitas dan lulusan berasal dari kampus terbaik Indonesia bahkan dunia.

Lebih jauh Dr. Zul mengatakan rencana mengembangkan Unram ke luar Mataram adalah ide yang sangat bagus, karena nantinya akan memberi dampak ikutan seperti pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar kampus.

“Kita pindahkaan Unram ke tempat sepi, luas dan tertinggal, Kira membutuhkan lahan 200 atau 300 hektar,” ujar gubernur saat menghadiri kuliah umum peran mahasiswa dalam menghadapi revolusi industri

4,0 di Auditorium Yusuf Abubakar Unram, Senin (15/4).

Menurutnya dengan hadirnya Unram di kampus baru maka perkembangan yang pesat bagi Unram. Di samping itu, daerah baru tempat kampus lanjut gubernur bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTB. Karena setidaknya dengan kehadiran Unram daerah sepi dan tertinggal akan segera ramai dan menjelma menjadi kota baru.

Sementara kampus Unram yang ada saat ini lanjutnya, tetap akan berfungsi, namun difokuskan pada pendidikan pascasarjana dan program doktoral. “Tentu tetap menjadi Unram tapi mungkin fokusnya lebih pada S2 dan S3 dan berbagai pendidikan eksekutif dan lainnya,” ungkapnya.

Adanya kekhawatiran perpindahan kampus Unram akan berdampak pada ekonomi sekitar, Dr. Zul meminta agar pemilik kos dan bisnis untuk tidak khawatir. Ia menyatakan roda perekonomian di lingkungan sekitar Unram tetap akan menggeliat, karena Unram tetap beroperasi meski lebih difokuskan pada pendidikan pasca sarjana.

“Nggak perlu khawatir karena kalau sekarang yang kos adalah mahasiswa S1 maka ke depan yang kos ya mahasiswa S2 dan mahasiswa S3,” ujar gubernur.

Rencana perpindahan kampus Unram sendiri telah mendapat persetujuan Mesnristekdikti. Bahkan Menristekdikti meminta rektor Unram untuk membentuk tim

proses perpindahan.

Rencananya kampus Unram akan dipindah di antara salah satu lokasi di tiga daerah yakni Lobar, Lotim dan KLU. Adapun luas yang dibutuhkan untuk membangun kampus yang baru sekitar 300 hektar.

Dimintai komentarnya soal rencana pemindahan, Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni, secara singkat menyebut ide itu perlu adanya kajian mendalam terutama yang berkaitan dengan lahan, jalan, dana untuk membangun sarana prasarana dan lain sebagainya.

Sementara Menristek Dikti, Mohamad Nasir dalam kuliah umumnya, menjelaskan sejumlah kriteria bagi mahasiswa untuk sukses di era revolusi industri saat ini.

Salah satu hal yang paling mendasar yang harus dimiliki setiap mahasiswa adalah mereka harus berani bertarung. Menurutnya, sikap pemberani harus diimbangi dengan sejumlah aspek yang lain. “Sikap pemberani tidak memiliki arti kalau tidak dibarengi dengan sikap kejujuran, disiplin, mudah ber-

(Suara NTB/dys)

KULIAH UMUM – Menristek Dikti Mohamad Nasir, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Rektor Unram H. Lalu Husni dan tamu undangan lainnya menghadiri kuliah umum di Unram, Senin (15/4). gaul, didukung dengan bekerja keras,” ujarnya Di samping itu mahasiswa juga harus mencintai peker-

jaannya mempunyai, memiliki kepemimpinan yang baik, kepribadian yang kompetitif hidup serba teratur dan mem-

punyai kemampuan menjual ide yang dimiliki atau kreatif.

Hal inilah penentu kesuksesan di masa depan. (dys)

Pembekalan Asesor BAN S/M, Penilaian SMK Yarsi Mataram Kerja Sama Akreditasi Diharapkan Objektif dengan Rumah Sakit Gelar UKK Mataram (Suara NTB) – Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/ M) Provinsi NTB melaksanakan pembekalan terhadap 253 assesor, bertempat di Kota Mataram, dari tanggal 11 April sampai dengan 14 April. Penilaian akreditasi

bersinergi dengan Dapodik dan EMIS, sehingga sekolah/madrasah tidak bisa lagi memanipulasi data. Diharapkan hasil penilaian bisa betulbetul objektif.

Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., dalam pemaparannya me-

(Suara NTB/ron)

PEMBEKALAN - Ketua BAN S/M Provinsi NTB, H. Suyanto (tengah) menyampaikan pemaparan saat pembekalan terhadap 253 asesor, bertempat di Kota Mataram, dari tanggal 11 April sampai dengan 14 April. nyampaikan, BAN-S/M Provinsi NTB melaksanakan pembekalan terhadap 253 assesor dengan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama terdiri dari 94 orang yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Tahap kedua berasal dari kabupaten/ kota di Pulau Sumbawa yang terdiri dari 55 orang. Dan tahap ketiga terdiri dari 102 orang berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah.

Empat Agenda dalam Kegiatan Pembekalan adalah kebijakan BAN-S/M 2019, Strategi Pelaksanaan Penilaian Akreditasi tahun 2019, Refleksi Pelaksanaan Visitasi tahun 2018, dan Penilaian Daring online (SISPENA).

“Penjaminan Mutu Pendidikan perlu dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Untuk penjaminan mutu internal, sekolah/madrasah bertanggung jawab untuk mengevaluasi dirinya setiap tahun dan berupaya memperbaiki kekurangannya serta meningkatkan pencapaian setiap komponen Standar Nasional Pendidikan,” jelas Suyanto.

Suyanto menjelaskan, untuk pelaksanaan, Penjaminan Mutu Internal (PMI) ini di masing-masing Dinas Pendidikan telah dibentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (PMPD). Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) juga telah membentuk sekolah-sekolah model agar dapat menularkan pengalamannya dalam melaksanakan penjaminan mutu kepada sekolah/madrasah di sekitarnya. BAN-S/M, sebagai lembaga independen melakukan Penilaian Eksternal.

Peta mutu yang dihasilkan setiap tahun berdasarkan capaian 8 standar untuk pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag dijadikan dasar kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya. Bagi sekolah, hasil pemetaan digunakan sebagai dasar perencanaan Progam Pengembangan Sekolah/ Madarasah.

Dalam kebijakan akreditasi untuk tahun 2019, Suyanto menyampaikan, prioritas utama adalah sekolah dan madrasah yang belum pernah dinilai dan SMA sederajat yang telah habis masa berlaku sertifikatnya pada tahun 2019 atau sebelumnya.

Kuota untuk NTB di tahun ini sebanyak 1650 sekolah/ madrasah. Jumlah itu baru mencapai 55 persen dari kebutuhan sebanyak 2900 lebih. “Oleh karena itu prioritas selanjutnya adalah sekolah/ madrasah yang telah habis masa berlaku sertifikatnya dimulai dari yang terlama. Di samping itu, Sokolah/Madrasah yang berada di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) juga menjadikan prioritas,” jelasnya.

Selain itu, dari surat edaran Ditjen Dikdasmen yang menyangkut hasil penilaian akreditasi, bahwa mulai tahun 2020 dana BOS hanya dialokasikan untuk sekolah/ madrasah yang sudah terakreditasi.

“Di samping dana BOS Reguler, Ditjen Dikdasmen merencanakan akan dialokasikan dana BOS Afirmasi untuk sekolah/madrasah di wilayah 3T dan BOS Kinerja untuk sekolah/maadrasah yang berkinerja baik,” pugkasnya. (ron)

Mataram (Suara NTB) SMK Yarsi Mataram melaksanakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bagi siswa kelas XII di Laboratorium Keperawatan SMK Yarsi Mataram, dari 15 April sampai dengan 23 April mendatang. UKK itu bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram.

Kepala Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., pada Senin (15/4) mengatakan, pihaknya melaksanakan UKK bekerjasama dengan RSI Siti Hajar yang berada dalam satu yayasan dengan SMK Yarsi Mataram. UKK itu diikuti oleh 83 siswa kelas XII di SMK Yarsi Mataram.

“UKK itu jadi ujian terakhir dari seluruh ujian praktik siswa sejak kelas X sampai dengan kelas XII,” katanya.

Nantinya dari hasil UKK itu akan dibuat sertifikat kompetensi yang bisa digunakan siswa untuk bekerja. “Tanpa mengikuti UKK, siswa lulusan SMK Yarsi tidak bisa mendapatkan sertifikat kompetensi yang akan menjadi bekal mereka untuk bekerja,” jelas Wahyu.

Siswa SMK Yarsi Mataram diuji oleh pihak RSI Siti Hajar. UKK di SMK Yarsi Mataram menggunakan Laboratorium Keperawatan miliki SMK Yarsi. Laboratorium Keperawatan itu sudah diverifikasi dan memenuhi syarata untuk ujian kejuruan. “Para penguji dari RSI Siti Hajar yang datang ke SMK Yarsi,” katanya.

Siswa kelas XII di SMK Yarsi Mataram

(Suara NTB/ist)

UKK - Siswa SMK Yarsi Mataram saat mengikuti UKK di Laboratorium Keperawatan SMK Yarsi Mataram, Senin (15/4). yang mengikuti UKK pada tahun ini merupakan siswa dari jurusan Keperawatan dan Jurusan Farmasi. “Mereka berasal dari jurusan keperawatan dan farmasi,” ujar Wahyu. (ron)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Menristek Dikti Mohamad Nasir saat memberikan penghargaan kepada mahasiswa Ummat, Senin (15/4) di kampus Unram.

Empat Mahasiswa Ummat Terima Penghargaan Menristek Dikti Mataram (Suara NTB) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof. Mohamad Nasir memberikan penghargaan kepada empat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Senin (15/4). Penerima penghargaan berupa laptop masing masing satu unit itu adalah penerima beasiswa Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) dengan nilai IPK 4,0.

Penghargaan diberikan menteri saat mengisi kuliah umum di Universitas Mataram (Unram). Ke empat mahasiswa terpilih itu, Muh Sau-

qy dari Program Studi (Prodi) Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP), Sri Solehah dari Prodi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dua lainnya, Ruli Alfian dari Prodi THP Fakultas Pertanian dan Elin Elnawati dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP. Sebelumnya ada 100 mahasiswa berbagai Prodi yang terpilih mendapat beasiswa tersebut. Dari jumlah itu, pada momen kunjungan menteri kemarin, empat orang mendapat penghargaan, karena menyandang IPK tertinggi.

“Ini kebanggaan luar biasa bagi kami. Karena wakil Ummat

mendominasi mendapat penghargaan itu,” kata Wakil Rektor III Ummat Hafsah, Senin (15/4).

Ke empat mahasiswanya itu bersaing dengan kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se NTB, untuk jajaran Kopertis Wilayah VIII. Hafsah mengaku sangat bersyukur.

Penghargaan itu tidak lepas dari pembinaan civitas Ummat selama ini, sehingga mampu menciptakan mahasiswa berprestasi. “Ke empat mahasiswa semoga menjadi inspirasi mahasiswa Ummat lainnya untuk berprestasi. Apalagi ini penghargaan langsung dari menteri,” ungkapnya. (ars/*)

Pinjam Sarana UNBK

H. Muhamad Ali

SMPN 5 Mataram akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019.

Keikutsertaan pada tahun ini merupakan kali pertama. Pihak sekolah pun harus meminjam seluruh sarana pendukung agar bisa mengikuti UNBK. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, mengatakan, pihaknya harus meminjam sejumlah sarana berupa laptop ke guru dan para siswa untuk melengkapi kebutuhan sarana penunjang UNBK. “Kami sudah mengikuti gladi bersih, saat ini laptop diambil lagi oleh siswa. Nantinya kami akan kumpulkan lagi untuk persiapan UNBK,” ujarnya.

Siswa kelas IX di SMPN 5 Mataram

yang akan mengikuti UNBK tahun ini sebanyak 321 orang. Dibutuhkan setidaknya 120 laptop untuk melengkapi kebutuhan sarana. Ali menyampaikan, laptop pinjaman dari guru sebanyak 30 unit. Sementara dari siswa sebanyak 70 sampai dengan 80 unit.

“Kami baru dapat minjam sekitar 70 sampai 80 unit dari siswa. Kalau ada kekurangan kami akan cari lagi nanti,” ujar Ali. Pihak sekolah sendiri sudah menyiapkan server dan jaringan. Nantinya akan ada tiga server dan satu server cadangan seluruh siswa kelas IX akan dibagi menjadi tiga kelas dengan tiga sesi. Pelatihan proktor secara mandiri juga sudah dilakukan dengan melibatkan 10 guru yang dilatih menjadi proktor. Pelatihan itu di bawah bimbingan proktor nasional.

Ali menekankan, tekad dan kemauan sekolah sudah besar untuk mengikuti UNBK.

Ia berharap tidak ada kendala saat pelaksanaannya, baik gangguan peralatan atau pun kesiapan siswa. Pihaknya juga akan mempertimbangkan menyewa genset untuk mengantisipasi gangguan listrik selama pelaksanaan UNBK. “Harapannya bisa berjalan lancar, insya Allah berjalan lancar, kalau masih kekurangan laptop kita pinjam ke tempat lain,” katanya.

Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019 dan pengumuman hasil UN SMP/MTs pada 2728 Mei 2019. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

Petarung Juara Asia Tenggara akan Jadi TKI Mataram (Suara NTB) Masa depan atlet berprestasi di NTB sepertinya belum dijamin sepenuhnya oleh Pemprov NTB. Munakip misalnya. Atlet peraih medali emas di Kejuaraan Asia Tenggara tahun 2014 masih luput dari perhatian Pemprov NTB. Sudah empat kali ia mengharumkan nama NTB di kancah nasional bahkan berprestasi di level internasional. Namun, masa depan Munakip belum dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah. Terkait belum adanya jaminan masa depan dari Pemprov NTB, Munakip berencana akan melamar sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi tahun ini.

“Saya sedang mengurus Visa keberangkatan saya ke Arab Saudi. Kebetulan ada saudara saya mengajak saya jadi TKI di Arab Saudi,” ucap Munakip saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (11/4).

Rencana keberangkatan ayah dua anak ke Negara Timur Tengah ini cukup beralasan. Pasalnya sejak Pelatda Mayung tahun 2018 berakhir dia tak lagi memiliki penghasilan yang memadai.

Alasannya panitia Pelatda Mayung NTB tak memperpanjang kontraknya sebagai sebagai bapak Asrama atlet.

Munakip sudah melamar kerja di berbagai tempat. Terakhir, Munakip melamar sebagai ASN tahun 2018 namun tidak lulus.

Karena belum ada pekerjaan tetap sementara ini Munakip diterima sebagai guru honorer di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Loteng. Namun honornya sebesar Rp150 ribu perbulan yang didapat sebagai pengajar di sekolah tersebut tak cukup menafkahi anak dan istrinya.

Atas alasan kesulitan keuangan, atlet peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016 ini memutuskan akan jadi TKI di Arab Saudi.

Munakip sudah mendatan-

gi pengurus cabor untuk mengadukan nasibnya. Namun pengurus cabor tarung derajat tak punya kuasa untuk memberikan pekerjaan tetap kepada patriot olahraga nasional itu.

“Saya malu terlalu menuntut ke cabor dan KONI NTB soal kerja, makanya saya memilih melamar jadi TKI saja. Kebetulan ada saudara saya yang kerja di Arab Saudi,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Sekum Pengprov Kodrat NTB, Dedy Nurcholish yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan atletnya, Munakip tengah melamar jadi TKI. “Munakip sudah cerita ke saya bahwa dia mau jadi TKI,” ucapnya.

Menurut Dedy, alasan Munakip jadi TKI karena kontraknya sebagai Kepala Asrama Pelatda Mayung sudah putus. Sehingga Munakip harus memilih jadi TKI. “Kami (pengurus cabor-red) sudah mengusulkan Munakip ke KONI NTB untuk diperjuangkan jadi ASN tahun 2018, tapi tidak bisa,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa kesejahteraan atlet menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun sebelum mendapatkan jaminan pekerjaan dari Pemprov NTB, pihak KONI NTB akan merekrut Munakip sebagai staf KONI NTB bulan Mei mendatang.

“Kesejahteraan atlet menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun untuk sementara saya akan merekrut Munakip sebagai staf KONI NTB,” janjinya. Sementara itu Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin belum mau berkomentar panjang lebar. Pasalnya penerimaan CPNS tahun ini belum ada. “Kan belum ada kuota CPNS,” ucapnya singkat. (fan)

Bagus Persembahkan Medali Perak Mataram (Suara NTB) – Atlet balap sepeda NTB, I Gusti Bagus Saputra masih menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di kejuaraan level internasional. Atlet Asal Kota Mataram itu mempersembahkan medali perak di Kejuaraan Asian Cycling Champhionship (ACC) BMX 2019 yang berlangsung di Nilai, Malaysia, 13-14 April lalu.

“Medali emas diraih atlet asal Jepang, dan medali perak diraih Rio Akbar sesama atlet Indonesia,” ucap I Gusti Bagus Saputra yang dikonfirmasi via ponselnya, Senin (15/4).

I Gusti Bagus Saputra mencatat waktu 30,23 detik di ajang yang melibatkan pembalap Asia tersebut. Peraih medali perak Asian Games 2018 ini mengalahkan rival terberatnya sesama tim BMX Indonesia, Rio Akbar yang menempati peringkat tiga di event tersebut. Rio Akbar adalah juara bertahan di di ACC BMX tahun 2018.

I Gusti Bagus Saputra yang biasa disapa Bagus mengatakan capaian prestasi dirinya di event itu masih sama di tahun lalu. Dimana dia juga meraih medali perak di Asian Games 2019.

Meski belum ada peningkatan prestasi di event itu, namun Bagus mengaku masih beruntung. Pasalnya ia masih bisa mengalahkan juara bertahan, Rio Akbar. Selain itu dia juga berhasil mengumpulkan poin yang relatif tinggi agar bisa tampil di Olimpiade di Jepang tahun 2020.

Bagus mengakui, keikutsertaan dirinya di event tingkat internasional untuk mencari poin agar bisa tampil di Olimpiade tahun 2020. Dalam hal

(Suara NTB/ist)

RAIH PERAK - Tampak atlet balap sepeda BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra (kiri) tengah menerima medali usai meraih medali perak di Asian Cycling Champhionship (ACC) BMX 2019, di Malaysia, 14 April. ini dia harus mampu meraih minimal rangking minimal dua di Asia. Bersaing dengan

pembalap Jepang, Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, Hongkong dan Korea. (fan)

KSB Target 11 Emas di Danrem Cup 2019 Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Terbuka Danrem Cup akan dilaksanakan di Sumbawa Barat bulan Juni 2019. Pihak pengurus cabor tinju Sumbawa Barat siap mesang target tinggi, yakni meraih 11 medali emas.

“Jika lima atlet senior dan sepuluh atlet junior tidak ada halangan, kami yakin bisa meraih 11 medali emas,” ucap Pelatih Sasana Tinju Notorius Sumbawa Barat, Indah Dugi Cahyono kepada Suara NTB, via ponselnya, Senin (15/4).

Indah Dugi Cahyono yang biasa disapa Dugi mengatakan target 11 sangat realistis. Pasalnya petinju asal Sumbawa Barat terdapat tujuh orang berprestasi nasional, mereka adalah HuswatunHasanah,SaputraSamada,Jubaitul,Endang, Karmila, Ainun Azizah dan Karmila. Dari tujuh atletseniordiakuinyabisamerebutsedikitnyalima medali emas dari 15 kelas yang dipertandingkan.

Selain menyiapkan atlet Senior, Sumbawa Barat juga menyiapkan sebanyak 10 atlet junior yang siap diorbitkan di Danrem Cup. Sebanyak sepuluh atlet itu kata Dugi sudah menjalani latihan panjang menghadapi event nasional tingkat junior.

“Dari 10 atlet junior yang akan kami ikut sertakan di Danrem Cup 2019, kita menargetkan enam emas,” jelasnya.

Di tempat terpisah Sekum Pertina NTB, H. Haryoto mengatakan kejuaraan tinju terbuka Danrem Cup 2019 akan melibatkan petinju-petinju nasional. Pasalnya pihak Pertina NTB akan mengundang semua provinsi di Indonesia mengikuti event itu.

Pihak Pertina NTB akan mengundang atlet-atlet tinju Nasional, karena memang event itu akan dijadikan ajang eveluasi atlet tinju Pelatda Mayung NTB. Selain itu pihak Pertina NTB akan menyeleksi atletatlet junior (pelajar) yang dipersiapkan mewakili NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua 2019.

“Kita akan mengundang atlet nasional untuk mengikuti Kejuaraan Tinju Danrem Cup 2019. Selain itu kejuaraan Danrem Cup akan dijadikan ajang seleksi atlet pelajar yang mewakili NTB di Popnas 2019,” terangnya. (fan)

Arif dan Reza Terbaik di Selekda Tenis Meja Mataram (Suara NTB) Seleksi Daerah (Selekda) tahap II atlet tenis meja Pra-PON NTB berlangsung di Aula Korem 162/Wira Bhakti (WB), Minggu (14/4). M. Arif Azidan Nur dan Reza Amanda Aulia berhasil keluar sebagai juara.

Data dari panitia pertandingan M. Arif Azidan Nur merebut juara satu di pertandingan tenis meja putra setelah unggul dalam lima kali tanding. Sedangkan peringkat kedua diraih Edi Setiawan dan juara tiga diraih Jihad Ali Akbar. Sementara juara dipertandingan putri diraih Reza Amanda Aulia, disusul Fadila Mayang Febriana di peringkat dua dan Regina diperingkat tiga Sekum PTMSI NTB, H. Sudarman yang diwawancara Suara NTB mengatakan seleksi atlet Pra-PON tenis meja tahap dua merupakan seleksi terkahir pemain PraPON tenis meja NTB. Event ini melibatkan 14 atlet yang terjaring dalam Selekda tahap pertama bulan Maret lalu. Terdiri dari delapan putra dan enam putri.

Di Selekda tahap kedua itu para atlet

putra dan atlet putri diuji kemampuan masing-masing lewat pertandingan sistem kompetisi penuh. Dalam hal ini delapan atlet putra bertemu semua dalam pertandingan itu. Begitu juga di partai putri yang melibatkan enam atlet putri bertemu semua dalam kompetisi itu.

Hasilnya terseleksi delapan atlet, yakni empat putra dan empat putri.

“Delapan atlet hasil Seleksi ini akan kita siapkan mengikuti Pra-PON Tenis Meja di Jakarta sekitar bulan September. Hasil ini akan kami sampaikan kepada Pimpinan PTMSI NTB untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Rencananya, sebelum bertanding di PraPON 2109, delapan atlet yang terseleksi dalam Selekda ini akan mengikuti Pelatda di Mataram. Belum tau kapan Pelatda Pra-PON tenis meja terpusat akan dimulai, namun Sudarman berharap Pelatda Pra-PON atlet tenis meja NTB tahun 2019 mendapat dukungan dana dari pihak KONI NTB dan PTMSI NTB, sehingga Pelatda bisa dilaksanakan secepatnya. (fan)

Turun di Dua Nomor, Zohri Bidik Rekor Baru Mataram (Suara NTB) Atlet unggulan NTB, Lalu Muhammad Zohri akan bertandang ke Doha, Qatar, 18 April 2019.

Juara dunia atletik junior tahun 2018 ini akan ambil bagian di Kejuaraan Asian Athletics Champhionship ke-23 di Doha, Qatar, 2124 April mendatang.

Di kejuaraan Asia tersebut, Lalu Muhammad Zohri akan tampil di dua nomor andalannya, yakni 100 meter perorangan putra dan estafet

4x100 meter putra. “Zohri akan ikuti dua nomor pertandingan, 100 meter perorangan dan estafet 4x100 meter putra,” ucap Pelatih Pelatnas Asal NTB, Aria Yuniawan yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (14/4).

Aria Yuniawan yang juga menjabat pelatih Atletik Pelatda Mayung NTB ini mengatakan Zohri menyandang misi besar di event yang melibatkan para Sprinter terbaik Asia tersebut, yakni

meraih limit lolos Olimpiade Jepang tahun 2020. Untuk lolos Olimpiade Zohri harus mencatat limit waktu 10.05 detik.

Meraih limit lolos Olimpiade tidaklah mudah, karena memang catatan waktu terbaik yang pernah dicatat atlet asal Lombok Utara itu, 10.18 detik. Itu artinya, masih kurang 0,13 detik lagi. Catatan waktu ini dicatat Zohri di Kejuaraan Dunia Junior di Finlandia tahun 2018.

Lanjutnya, bila Zohri bisa men-

embus limit Olimpiade Jepang tahun 2020, maka akan menjadi rekor baru dibuat oleh atlet Indonesia di level internasional. Pasalnya rekor terbaik nasional Indonesia saat ini 10.17 detik yang pernah dicatat oleh atlet Jateng, Suryo Agung di SEA Games 2009 lalu.

Zohri dinilai punya peluang untuk meningkatkan limit waktu, sebab usia Zohri masih muda dan selalu membuat kejutan di setiap event yang diikuti. (fan)

(Suara NTB/fan)

SELEKDA - Suasana Seleksi Daerah (Selekda) atlet tenis meja Pra-PON NTB di Aula Korem 162/WB, Minggu (14/4). Tampak atlet putra sedang berkompetisi memperebutkan peringkat terbaik.

SUARA NTB

Selasa, 16 April 2019

Halaman 12

Hari Tenang, Caleg Petahana Saling Mendoakan Mataram (Suara NTB) Setelah masa kampanye pemilu legislatif 2019 resmi berakhir Sabtu (13/4) pekan kemarin, gedung wakil rakyat DPRD NTB di Jalan Udayana mulai nampak

beraktivitas kembali. Sejumlah anggota sudah terlihat hadir masuk kantor, Senin (15/4), setelah sebelumnya selalu sepi karena ditinggalpenghuninyaberkampanye.

Meskipun tidak ada agenda resmi yang akan mereka lakukan, namun mereka masuk masuk kantor untuk bertemu dengan rekan-rekannya sesama wakil rakyat untuk sekadar temu kangen dan bertukar cerita dan kisah selama mereka menjalani aktivitas kegiatan kampanye. Mereka tak lupa saling mendoakan agar terpilih kembali.

“Tapi kita di sini sudah saling bagi, tidak ada yang saling mengganggu basis,” kata Lalu Jazuli Azhar, dari fraksi partai Gerindra asal dapil Lombok Tengah bagian selatan ini.

Kisah yang sama juga ditutur-

kan oleh Lalu Pelita Putra, anggota DPRD NTB dari fraksi PKB. Bahkan Pelita juga menuturkan ia sempat mengalami kesulitan finansial untuk membiayai kegiatan kampanyenya.

Mereka kemudian saling mendoakan agar bisa kembali terpilih lagi sebagai wakil rakyat ini periode berikutnya. Mereka telah menjalani kegiatan kampanye, dan tinggal menunggu hasilnya pada hari H pemungutan suara, Rabu (17/4) besok.

“Kita semua berharap bisa kembali, kita saling doakan, mudah-mudahan ditakdirkan kembali oleh Allah SWT. Kita sudah berusaha, kita tunggu

saja hasilnya besok ini,” kata Pelita Putra.

Bagi Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda juga mengutarakan hal demikian. Selama dalam masa kampanye ia mengaku banyak mendapat serangan kampanye hitam dari rival politiknya untuk memperebutkan kursi wakil rakyat dari dapil III Lombok Timur bagian Utara.

“Saya diserang dengan isu penolakan nama bandara, dan itu dihembuskan oleh salah satu caleg yang mencoba merusak nama saya. Tapi saya tegaskan saya sama masyarakat itu tidak benar,” tuturnya.

Namun demikian ia sangat

optimis bisa kembali terpilih sebagai wakil rakyat untuk periode keduanya di DPRD NTB. Bahkan ia meyakini bahwa dukungan masyarakat kepadanya akan jauh lebih besar lagi dari yang dia peroleh pada pemilu 2014 lalu. “Kita berharap dan berdoa semua bisa kembali terpilih lagi,” pungkasnya. (ndi)

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

q

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 16 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

OPINI

Suara NTB Selasa, 16 April 2019

Halaman 14

Triple Helix Itu Ada di Sumbawa

Tindak Tegas Pelaku TPPO PEMERINTAH sudah gencar dan intens melakukan sosialisasi pada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja ke luar negeri agar melalui jalur resmi, namun masih ada saja calon pekerja migran yang bekerja dengan jalur ilegal. Padahal sekarang ini, di beberapa kabupaten di NTB yang selama ini menjadi kantong calon pekerja migran sudah ada Pos Tenaga Kerja (Posnaker) Indonesia di tiap desa. Bahkan, relawan dari Posnaker Indonesia langsung melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat agar kalau ada yang berminat menjadi calon pekerja migran harus melalui jalur resmi.

Banyaknya kasus yang menimpa TKI di luar negeri, termasuk asal NTB beberapa waktu lalu diharapkan tidak terulang kembali. Banyak di antara pahlawan devisa ini yang pulang dalam kondisi lumpuh hingga dalam kondisi sudah menjadi mayat. Apalagi sebagian besar di antara pekerja yang bermasalah ini adalah pekerja ilegal. Meski saat keberangkatan mereka melalui jalur resmi, namun, saat penempatan di negara tujuan kabur dari perusahaan atau rumah majikan, sehingga keberadaannya menjadi ilegal.

Di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pengawasan terhadap pengiriman pekerja migran ke luar negeri, khususnya melalui jalur ilegal, ada saja pihak-pihak yang mencari kesempatan dengan mengirim calon pekerja migran ilegal, khususnya ke negara Suriah, Maroko, Turki dan Arab Saudi. Tentunya, apa yang dilakukan oknum ini sangat membahayakan keselamatan dari calon pekerja migran itu sendiri. Apalagi, mereka diimingi sebagai asisten rumah tangga dengan gaji jutaan rupiah sebulan.

Apa yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang menangkap empat jaringan perdagangan orang ke Timur Tengah ini patut diapresiasi. Penangkapan ini membuktikan masih banyaknya jaringan-jaringan orang yang terlibat sebagai calo atau makelar calon pekerja migran ke luar negeri di daerah, termasuk di NTB. Bagi Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota harus tidak boleh lemah atau kendor dalam melakukan pengawasan di lapangan. Keberadaan aparatur pemerintah, mulai dari tingkat RT hingga kepala desa atau lurah harus dioptimalkan, terutama aktivitas pihak-pihak yang mencurigakan.

Selain itu, sosialisasi ke masyarakat harus lebih intens lagi, terutama ke daerah yang menjadi lumbung calon pekerja migran. Jangan sampai, sosialisasi yang dilakukan beberapa tahun sekali dan dimanfaatkan oleh oknum untuk merayu masyarakat bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Begitu juga dengan masyarakat agar tidak mudah terbujuk rayu dari oknum tertentu untuk bekerja ke luar negeri, apalagi tidak memiliki dokumen resmi.

Melihat jumlah warga NTB yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan negara Timur Tengah, pemda tidak boleh berdiam diri. Pemda harus langsung bersikap di lapangan dengan mencari tahu siapa-siapa warga NTB yang menjadi korban dan memulangkan ke daerah. Setidaknya, apa yang dilakukan pemda ini menjadi bukti pemerintah peduli terhadap kondisi rakyatnya yang sedang dilanda permasalahan. Apalagi, mereka menjadi korban TPPO dari jaringan sindikat internasional. Untuk itu, kita menunggu bagaimana Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Dr. M. Agus Patria, SH., MH., memperjuangkan nasib warganya yang berada di luar daerah.

Selain itu, bagaimana mendorong aparat memproses dengan tegas pelaku yang terlibat di dalamnya. Adanya kelonggaran terhadap hukuman yang diberikan terhadap pelaku selama ini membuat mereka kembali mengulang tindakannya. Dalam hal ini tindakan tegas aparat terhadap pelaku TPPO harus diberikan, agar kasus serupa tidak terulang lagi dan tidak lagi warga yang jadi korban. (*)

ALAU Kabupaten Sumbawa belum berhasil mewakili NTB di tingkat nasional dalam ajang Lomba PPD (Perencanaan Pembagunan Daerah) tahun 2019 ini.

Kabupaten sumbawa masih menyimpan embrio potensi yang akan berkembang pesat bila terus diasah.

PPD adalah Lomba yang diselenggarakan rutin oleh Bappenas RI setiap tahun. Daerah disyaratkan untuk meningkatkan beberapa indikator makro ekonomi dibandingkan nasional, memiliki ketepatan perencanaan dan juga inovasi. Saya adalah salah satu juri tingkat provinsi yang ikut melakukan verifikasi dokumen dan menilai presentasi kepala-kepala Bappeda kabupaten Kota se-NTB, salah satunya Kabupaten Sumbawa.

Sepulang dari Sumbawa, Saya memutuskan secara pribadi mendalami lebih jauh inovasi yang oleh Henry Etzkowitz namakan sebagai triple helix di Kabupaten Sumbawa. Inovasi itu bernama O’Samawa.

Sejarah Inovasi Triple Helix Triple helix adalah pengembangan inovasi berdasar peran tiga komponen yaitu pemerintah, kampus dan bisnis. Menurut Etzkowitz triple helix merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat berbasis pengetahuan melalui inovasi dan kewirausahaan. Pada awal abad ke20 kolaborasi diawali pratek kerja bisnis MIT (Massachusetts Institute of technology bersama pemerintah dan pelaku bisnis.

Salah satu bentuk nyata dari triple helix adalah lahirnya kawasan aglomerasi bisnis raksasa ÒSilicon ValleyÓ di Amerika Serikat sebagai bentuk kerja sama antaraStanfordUniversity,PelakuBisnisdan Pemerintah.

Di era industri 4.0 pola bisnis telah bergesar, inovasi yang berawal dari membangun kawasan industri (aglomerasi) menjadi berbasis jaringan dan teknologi. Saat ini pengembangan industri tidak lagi berbasis kawasan industri namun berbasis jaringan informasi. Ini yang ditemukan dalam O‘Samawa.

O‘Samawa adalah satu komunitas kelembagaan yang dibangun berlandaskan tiga komponen dalam triple helix.

Komunitas dirancang untuk menyiapkan pasar, jaringan dan modal UMKM

Oleh

:

Dr. M Firmansyah

(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRAM dan Tim Penasehat Investasi Provinsi NTB)

”

O‘Samawa diharapkan menjadi role model proses industrialisasi daerah berbasis triple helix. Memang disayangkan kebanyakan daerah belum banyak mengasah potensi beberapa pihak untuk mencapai industrialisasi itu.

Hal ini menyebabkan industrialiasi mandek bahkan terkadang terjadi deindustrialisasi

di Sumbawa. Unsur pemerintah difasilitasi Bappeda Sumbawa, kampus oleh UTS (Universitas Teknologi Sumbawa), sedangkan bisnis ada perbankan, perusahaan dan UMKM. Hakekat Inovasi Tentu saja sudah menjadi tuntutan, banyak daerah yang ingin menggapai inovasi. Namun demikian, inovasi sulit lahir dari tangan birokrasi yang sangat proseduralistik dan daya jangkauan program yang terbatas.

Inovasi lahir dari anak-anak muda di kampus dan cafe-cafe dalam suasana santai, tinggal diberi ruang.

Sumbawa sukses membangun jaringan ekonomi pengetahuan, dan banyak anak-anak muda kreatif terlibat di dalamnya. Komonitas ini berdiri baru sekitar satu tahun lalu. Mereka bertemu, berdiskusi akhirnya menghasilkan gagasan hebat. Keberadaan anak-anak muda kreatif, tentu saja tidak boleh dilewatkan pemerintah daerah. Political will kepala daerah dibutuhkan untuk terus mendukung dan memfasilitasi kerja-kerja kreatif anak-anak muda.

Triple helix dapat menjelma ke dalam beberapa aspek kegiatan, di antaranya akselerator dan inkubator bisnis serta STP (Science Techno park).

Akselerator adalah membangun kapasitas bisnis yang sudah ada supaya sayap bisnis berkembang, pasar dan jaringan meluas. Sedangkan inkubator adalah laboratorium untuk mereka-

yasa konsep dan metode untuk menciptakan lahirnya wirausahawan baru.

Sementara STP pada akhirnya melahirkan kawasan kerja Bersama (terpadu) antara kampus, pemda dan pelaku bisnis. Kebutuhan inovasi teknologi dan sistem bisnis dibantu kampus dan difasilitasi pemerintah. Dengan demikian, bila daerah ingin fokus untuk industrialisasi maka tahapan kerja triple helix perlu mendapat perhatian.

Harus diakui pemerintah daerah tidak mungkin mampu berjalan sendiri, demikian pula bisnis dan kampus.

Kampus memiliki SDM dan kapasitas riset dan pengembangan yang mumpuni, namun bila tidak diimplementasikan, kerja riset dan pengembangan kampus hanya akan tersimpan di rak-rak perpustakaan. Sehingga, sebagai center of excellence kampus perlu diberi ruang untuk berpartisipasi membangun ekonomi daerah.

Demikian pula dengan bisnis. Triple helix memungkinkan daerah menjadi mandiri ekonomi ke depanya.

Dengan inovasi dan rekayasa teknologi yang ada, pelaku bisnis daerah akan menguasai minimal sebagian besar pasar lokal. Dalam konteks ini, target subtitusi impor saya kira perlu dikedepankan. Road map industrialisasi yang paling menantang adalah menjadikan subtitusi impor produk industri besar lebih dari 50 persen beberapa tahun mendatang.

Model mandiri ekonomi merupakan

semacam blue print O’Samawa di Kabupaten Sumbawa. Tahapannya berawal dari bangun komunitas, jaringan pasar, perbaiki produk sesuai kebutuhan pasar dan mengusai pasar lokal.

Setelah itu, akan dilakukan expansi ke pasar yang lebih luas di luar Sumbawa.

Di umur yang masih sangat muda, memang O‘Samawa belum kelihatan gaung bagi banyak kalangan. Sehingga beberapa hal perlu dibenahi secara serius seperti dukungan riset dan pengembangan pemerintah, identifikasi produk primer dan sekunder, produk potensial, buat standarisasi dan adaptasi produk, indentifikasi kebutuhan pasar dapat menjadi landasan inovasi ke depan.

Akhirnya, O‘Samawa diharapkan menjadi role model proses industrialisasi daerah berbasis triple helix. Memang disayangkan kebanyakan daerah belum banyak mengasah potensi beberapa pihak untuk mencapai industrialisasi itu. Hal ini menyebabkan industrialiasi mandek bahkan terkadang terjadi deindustrialisasi. (*)

POJOK

Kado Manis di HUT Lobar Ke-61

Bupati dan PDAM Giri Menang Raih Penghargaan Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) PDAM Giri Menang kembali menorehkan prestasi di level nasional. Berdasarkan hasil penilaian kegiatan Top BUMD 2019, yakni sebuah ajang penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD terbaik di Indonesia, PDAM Giri Menang berhasil meraih prestasi di beberapa kategori antara lain Best All Criteria dan Top BUMD Sektor.

Tak hanya perusahaan ini meraih predikat juara, namun Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid juga berhasil menjadi pemenang sebagai Top Pembina BUMD 2019. Bupati Lobar dinobatkan sebagai Top Pembina BUMD bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Selain itu dua kepala daerah itu, Dirut PDAM, H. Lalu Ahmad Zaini juga dinobatkan sebagai Top Ceo BUMD. Kepastian mengenai penghargaan yang diraih oleh PDAM ini setelah ada pemberitahuan melalui surat undangan yang dikirim pihak penyelenggara ajang penghargaan ini kepada Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dan Dirut PDAM. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati itu, memberitahukan perihal Keputusan Dewan Juri Pemenang Top Pembina BUMD 2019. “Undangan ini sekaligus meminta kehadiran kepala daerah dalam hal ini pak Bupati untuk menerima Penghargaan sebagai Top BUMD 2019,” kata Dirut PDAM, H. Lalu Ahmad Zaini kemarin di sela-sela menghadiri apel puncak HUT Lobar di Giri Menang.

Pihak penyelenggara kata dia, berterima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan PDAM selaku BUMD dalam penilaian kegiatan Top BUMD 2019. Top BUMD ini sendiri adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD), yang terbesar dan paling komprehensif di Indonesia.

Top BUMD merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD terbaik di Indonesia, atas Achievement (prestasi) dan Improvement (perbaikan) yang telah dilaku-

H. Fauzan Khalid

kan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Kegiatan Top BUMD 2019 ini dilakukan untuk mendukung program & kebijakan pemerintah pusat dan dan pemerintahan daerah, guna mempercepat peningkatan kinerja BUMD dan pembangunan perekonomian di daerah.

Kegiatan Top BUMD ini diselenggarakan oleh majalah TopBusiness, bekerjasama dengan Asia Business Research Center, serta beberapa lembaga Tim Penilai seperti SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, Harvard-Intellectual Business Community, dan Alvara Strategi Indonesia.

“Kegiatan Top BUMD 2019 ini, diikuti oleh 200 Nominasi BUMD terbaik, yang sebelumnya sudah diseleksi dari lebih 1.149 BUMD di seluruh Indonesia,” jelas dia. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara objektif dan independen oleh Tim Penilai dan Dewan Juri, maka Dewan Juri menetapkan Pemenang Penghargaan Top Pembina BUMD 2019 kepada Bupati Lobar atas kinerja dan penghargaan yang diperoleh PDAM Giri Menang yakni sebagai BUMD Best All Criteria dan Top BUMD Sektor. Ditambah lagi penghargaan diraihnya sebagai Top CEO BUMD. “Rencananya pak Bupati diundang terima penghargaan tanggal 28 April nanti di Jakarta,” jelas dia.

Penentuan pemenang Top Pembina BUMD dilakukan berdasarkan prestasi yang diraih oleh BUMD terkait, dengan dasar penilaia dan pertimbangan bahwa keberhasilan BUMD tidak terlepas dari komitmen, dukungan, dan pembinaan Kepala Daerahnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap BUMD, dapat terpacu untuk selalu berprestasi dan berperan penting dalam pembangunan daerah dan perekonomian nasional. (her/*)

H. Lalu Ahmad Zaini

(Suara NTB/her)

SERAHKAN CSR - Bupati H. Fauzan Khalid bersama Dirut PDAM, H. Lalu Ahmad Zaini saat menyerahkan CSR kepada perwakilan kepala desa sumber mata air

PDAM Serahkan CSR kepada Desa Sumber Mata Air Giri Menang (Suara NTB) PDAM Giri Menang menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada desadesa yang menjadi sumber mata air baku yang dikelola PDAM. Terdapat 8-9 desa di dua kecamatan yakni kecamatan Narmada dan Lingsar yang diberikan CSR dengan total Rp850 juta. Di samping desa-desa ini, ada juga desa lain akan diinisasi pihak perusahaan untuk diberikan bantuan. Pemberian CSR ini sendiri sebagai bentuk nyata perhatian perusahaan plat merah ini terhadap masyarakat lingkar sumber mata air.

Penyerahan CSR ini dilaksanakan bertepatan pada apel puncak perayaan HUT Lobar, Senin (15/4) di lapangan Bencingah Kantor Bupati Lobar. Bantuan CSR ini diserahkan oleh Bupati H. Fauzan Khalid bersama Dirut PDAM, H. Lalu Ahmad Zaini. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid sangat mengapresiasi penyerahan CRS ini.

Menurut dia, hal ini bentuk perhatian nyata PDAM kepada masyarakat yang ada di lingkar sumber mata air. “Kita apresiasi pihak PDAM memberikan CSR kepada desa-desa sumber mata air, ini bentuk nyata perhatian PDAM kepada masyarakat,” jelas Fauzan.

Dirut PDAM, H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan, pihaknya mengalokasi dana CSR mencapai Rp1,2 miliar. Dari total dana ini, Rp850 juta diberikan langsung ke desa sedangkan sisanya nanti inisiasi perusahaan untuk diberikan ke desa-desa lain dan kegiatan-kegiatan lain. “CSR yang langsung kami serahkan kepada desa-desa sumber mata air mencapai Rp850 juta, masih ada lagi sisanya nanti itu menjadi inisiasi perusahaan ke desa-desa lain yang dilalui jalur pipa dan lain-lain, nanti itu lewat inisiasi perusahaan,” kata Zaini.

Dijelaskan, desa-desa ini diberikan CSR secara proporsional sesuai dengan kapasitas, karena rata itu kata dia, tidak adil namun adil itu jika diberikan secara proporsional. Desa yang mendapatkan CSR paling besar kata dia, antara lain Surenadi dan Buwun Sejati. Karena di dua desa ini kapasitas sumber mata airn-

(Suara NTB/her)

PENERIMA CSR - Dirut PDAM H. Lalu Ahmad Zaini pose bersama kepala desa penerima CSR ya setengah dari kapasitas total PDAM. Dana CSR ini langsung ditransfer dari PDAM ke masing-masing rekening desa seperti halnya ADD. Selanjutnya, desa diberikan kewenangan menggunakan dana ini untuk keperluan sesuai kebutuhan masyarakat di desa itu. Meski wewenang penggunaan dana ini di desa, namun rambu-rambu penggunaannya sudah diatur melalui juklak dan juknisnya sehingga tidak bisa sembarangan dipakai oleh desa. Dalam memakai dana ini desa harus mengacu pada juknisnya, seperti untuk program konservasi (penanaman pohon) dan community development atau pemberdayaan masyarakat. Nantinya melalui juknis ini pihaknya akan melakukan audit terhadap penggunaan dana tersebut.

Dalam penggunaan dana ini nanti lanjut Dirut PDAM ini, desa bersurat ke PDAM. Misalnya desa Sesaot berencana memasang pipa

air untuk masyarakat. Desa harus bersurat ke PDAM bahwa peruntukan dana ini untuk pemasangan pipa. “Nanti kita yang setujui,” jelas dia. Menurut dia, keluhan masyarakat terkait jaringan pipa air bersih bisa diatasi melalui dana CSR ini, namun kembali lagi ke desa untuk penggunaannya. “Dia bisa kombinasi, kombinasinya itu dengan DD ada peruntukannya bisa untuk air, jadi bisa dikombinasikan,” jelas dia.

Menurut dia, CSR ini tambahan untuk desa membangun di desa baik untuk perpipaan sehingga dengan demikian semua kegiatan di desa sudah tercover dengan dana itu. Sehingga pihaknya pun tidak lagi menerima usulan proposal dari desa-desa tersebut. Di samping desadesa ini, pihaknya juga konsentrasi untuk desa lainnya. Desa lain ini akan mengajukan proposal ke PDAM selanjutnya dikaji oleh PDAM apakah layak diberikan atau tidak. (her/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 16 April 2019

Halaman 15

Implementasi Perda Perlindungan TKI Dipertanyakan Dari Hal. 1 Ia menjelaskan terlibat dalam diskusi perancangan Raperda perlindungan TKI tersebut.

Ia menuding Perda itu dibuat hanya sebagai proyek dan macan kertas saja. Ia menilai DPRD NTB juga turut andil mengenai lemahnya pengawasan pelaksanaan Perda ini.

Dewan dituding tidak melakukan pengawasan terhadap implementasi Perda tersebut.

Untuk mencegah warga NTB menjadi korban TPPO bermodus TKI, Roma menyarankan Pemprov dan Pemda kabupaten/kota agar memperhatikan anggaran untuk pengawasan dan perlindungan TKI dalam APBD masing-masing.

Kemudian Pemda diminta menambah sumber daya manusia untuk melakukukan pengawasan dan perlindungan. Selain itu melibatkan dan mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam pendataan serta mencegah rekrutmen TKI ilegal. Tak kalah pentingnya, Roma meminta Pemda memberantas calo dalam setiap tahapan proses penempatan TKI. Sementara itu, Kepala Di-

nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH membantah Perda Perlindungan TKI belum dilaksanakan. Ia menegaskan Perda tersebut sudah diimplementasikan. ‘’Bukan belum jalan, sudah jalan. Kalau bilang belum jalan, itu salah. Kita sudah mengoptimalkan masalah perlindungan TKI,’’ ujarnya.

Agus mengatakan, kasus TKI ilegal akan selalu ada. Namun jika dihitung persentasenya dari tahun ke tahun terus terjadi penurunan. Agus tak memberikan data detail mengenai penurunan kasus TKI ilegal tersebut.

Mantan Asisten I Setda NTB ini mengatakan, perlu keterlibatan masyarakat dari tingkat desa dalam mencegah pemberangkatan TKI ilegal. Ia menegaskan, tidak mungkin pemerintah akan menanganinya sendiri tanpa bersinergi dengan stakeholders lainnya. Karena apapun sesuatu yang dilakukan tanpa sinergi pasti tidak akan berhasil. (nas)

Gubernur Gunakan Hak Pilih di Lobar, Wagub di Lotim Dari Hal. 1 Inti surat edaran tersebut, gubernur mengajak seluruh masyarakat NTB menyambut Pemilu dengan riang gembira dan suka cita.

Kerahkan ASN Bersihkan APK Menjelang hari pencoblosan, Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sepanjang jalan protokol di Kota Mataram.

“Kami dari provinsi dan kota hari ini bakti sosial membersihkan jalan-jalan dan gang-gang dari APK. Dan ternyata masih banyak. Banyak APK kita temukan di jalan protokol. Apalagi di gang-gang, masih banyak yang perlu dibersihkan,” kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dikonfirmasi Senin (15/4) siang.

Sekda mengatakan, semua APK yang dipasang di jalan protokol seperti Jalan Pejanggik Kota Mataram dibersihkan. Termasuk APK yang berada di halaman rumah warga yang berada di Jalan Protokol. ‘’Dan hari ini mudahan tak ada

lagi tersisa. Sehingga hari tenang ini bersih dari APK. Termasuk juga bersih dari diskusi politik di media sosial,’’ harapnya.

Dengan pembersihan APK tersebut diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan dirinya menuju TPS pada hari pencoblosan bebas dari rasa ketegangan. Masyarakat diharapkan menyambut Pemilu dengan riang gembira. ‘’Masyarakat harus tenang. Kemudian tokoh masyarakat menjaga suasana kondusivitas terutama Pilpres,’’ pesannya.

Jangan sampai ketegangan di media sosial terkait dengan Pilpres kemudian terbawa ke dunia nyata.

Sekda optimis, NTB bisa mewujudkan Pemilu yang riang gembira.

Meskipun demikian, ia mengaku NTB merupakan salah satu daerah dinilai rawan. Namun, gubernur sudah mengeluarkan imbauan agar para tokoh jangan memprovokasi masyarakat. ‘’Siapapun Presiden yang terpilih itulah memang kehendak rakyat. Dua-duanya putra terbaik Indonesia,’’ katanya. (nas)

Perpanjangan Rehab Rekon Dari Hal. 1 ‘’Perpanjangan terhitung tanggal 13 April 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019,’’ kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum, Senin (15/4).

Kebijakan perpanjangan tersebut dikeluarkan Gubernur NTB melalui SK Gubernur NTB Nomor 360-331 Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019. ‘’Dengan pertimbangan utamanya adalah bahwa penanganan perbaikan dan pemulihan bencana di Pulau Lombok dan Sumbawa itu masih membutuhkan penambahan waktu sekitar 135 hari lagi mengingat belum pulihnya keadaan dan kondisi di wilayah yang terkena dampak bencana,’’ jelas Mohammad Rum. Sisi lain, perpanjangan masa tanggap darurat ini masih terdapat kendala menipisnya stok

material lokal jenis bata merah. Produksi material bata merah untuk kebutuhan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) sudah menipis. Harganya pun semakin mahal hingga Rp 850.000 yang sebelumnya hanya Rp 350 – 450.000 per 1000 biji.

Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani juga membenarkan situasi itu. Harga semakin tak terkendali. ‘’Situasi ini memang terjadi saat ini. Makanya kita koordiansi dengan Dinas Perkim untuk kendalikan harga,’’ kata Danrem.

Masalah itu sudah disampaikan ke Dinas Perkim karena dianggap berwenang menentukan limit harga yang direkomendasikan, sesuai dengan alokasi anggaran bantuan. Perkim juga diminta mengatur harga jika di masing masing daerah standarnya berbeda. (ars)

Kejaksaan Bidik Calon Tersangka Lima Proyek Kakap di Bima Dari Hal. 1 ‘’O ya jelas itu jelas. Pasti sudah ada indikasi kerugian negaranya,’’ ujarnya. Penekanan yang sama disampaikan Senin (15/4) usai menggelar pertemuan di Mapolda NTB. Pertanyaan seputar siapa dan dari kalangan mana calon tersangka, enggan dijelaskannya. ‘’Penyelidikan harus diperdalam lagi,’’ katanya. Solusi untuk beberapa kendala ditemukan ketika gelar perkara menjadi masukannya kepada penyidik Pidsus.

Kendala dihadapi seperti jarak tempuh saksi yang jauh dari Kota Bima ke Kejati NTB di Kota Mataram. Penyidik pun masih harus memeriksa saksi lagi. ‘’Ada yang belum lengkap berkasnya, sehingga saksi kembali dipanggil lagi, ini butuh waktu,’’ ujarnya.

Lima paket proyek kakap yang diusut itu dikerjakan antara tahun 2017 dan tahun 2018.

Diantaranya proyek pembangunan Masjid Terapung di kawasan wisata Amahami yang bernilai kontrak sebesar Rp12 miliar. Di kawasan sama, dibidik juga proyek Taman Amahami senilai Rp8,5 miliar. Selain itu, paket proyek rehabilitasi pascabencana banjir, berupa

pengadaan lahan relokasi warga bantaran sungai di Kelurahan Sambinae sebesar Rp 4,9 miliar.

Dua item lainnya, proyek dam senilai Rp7,8 miliar.

Itemnya, proyek Dam Dadi Mboda di Kelurahan Kodo senilai Rp 2,2 miliar dan Dam Kapao di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur dengan nila kontrak sebesar Rp 5,6 miliar.

Namun dalam percepatan penanganan kasus itu, Kajati merasa harus lebih teliti. Sebab ada diantaranya yang pernah ditangani TP4D. Akan dikaji, apakah yang pernah ditangani TP4D tersebut sudah clear dari potensi masalah. Paket yang diketahui pendampingan adalah pekerjaan Taman Amahami. ‘’Nanti kita pilah-pilah dulu. Sebab ada yang didampingi ada yang tidak,’’ ujarnya. Tapi bukan berarti menurutnya mempengaruhi proses jalannya penyelidikan.

Hanya saja, untuk proses percepatan tidak mudah, karena berbenturan dengan agenda Pemilu tanggal 17 April esok. Setelah agenda Pemilu tuntas, kasus ini akan dilanjutkan lagi. (ars)

Lobar Targetkan Bebas Stunting 2024 Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menargetkan tahun 2024 nanti sudah bebas stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan “Deklarasi Lombok Barat Menuju Bebas Stunting” saat gelaran apel HUT Kabupaten Lombok Barat ke61 di Kantor Bupati, Senin (15/4).

Penandatanganan dilakukan usai apel oleh Bupati H. Fauzan Khalid dan diikuti ratusan peserta apel.

Tahun 2017 lalu, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Lobar bersama tiga daerah lain di Indonesia sebagai daerah percontohan penanganan kasus stunting.

Pemerintah menilai program, terobosan, dan komitmen dari para kepala daerah tersebut sangat baik menghadapi stunting. Angka kasus stunting di tahun 2007 di Lobar adalah 49%. Dinas Kesehatan kemudian terus berinovasi menurunkan angka tersebut.

Beberapa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Lobar di antaranya sensus terhadap seluruh balita, inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi), Gerakan Masyarakat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan upaya penguatan sistem melalui e-Puskesmas, ePustu, e-Poskesdes dan e-Posyandu.

Dengan dukungan bupati serta keterlibatan lintas sektor seperti TP-PKK dan lainnya, angka kasus stunting dapat turun menjadi 32% di tahun 2016. Data terakhir menunjukkan, tahun 2018 angka kasus stunting di Lobar turun menjadi 28%. Angka tersebut bahkan di bawah rata-rata nasional. “Hal tersebut tidak boleh membuat kita menjadi puas, sehingga hari ini kita bersama-sama mendeklarasikan Kabupaten Lobar Bebas Stunting tahun 2024. Mudah-mudahan ini dimudahkan dan terwujud sehingga Lobar menjadi kabupaten yang bebas stunting,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra usai acara.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Lobar, Hj. Khairatun Fauzan Khalid selaku penggagas Deklarasi Bebas Stunting menyampaikan pihaknya menjadikan penurunan angka stunting sebagai program utamanya. Di setiap roadshow di berbagai desa dan dusun, Hj. Khairatun dan jajaran bersama Dinas Kesehatan selalu men-

sosialisasikan program kesehatan menurunkan angka stunting.

“Berbagai macam kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung kegiatan tersebut termasuk dengan turun ke Posyandu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pola asuh, dan bagaimana penting 1.000 hari per-

tama kehidupan. Seperti diketahui saat ini ada beberapa isu atau persoalan strategis yang menjadi pokok perhatian Pemerintah Daerah, salah satunya stunting. Tentu ini membutuhkan sinergitas atau kekompakan untuk bersama-sama mengatasi bahkan mencegah persoalan itu,” jelasnya. (her)

H. Fauzan Khalid

DEKLARASI - Tamu undangan dan peserta apel serta wartawan menandatangani Deklarasi Lombok Barat Menuju Bebas Stunting

(Suara NTB/penrem)

Anggota TNI yang terjun langsung Minggu malam lalu untuk mengecek logistik Pemilu.

Korem 162/WB Terjunkan Kekuatan PenuhAmankan Pemilu Mataram (Suara NTB) Satuan jajaran Korem 162/WB sejak Minggu (14/4) lalu siap dengan personel pengamanan Pemilu 2019, ditandai dengan apel malam di satuan masing-masing.

Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, menginstruksikan kejajaran untuk melaksanakan apel malam dalam rangka pengecekan sekaligus penempatan personel tersebar di seluruh wilayah.

“Mulai malam kemarin, seluruh anggota TNI AD jajaran Korem 162/WB sudah masuk kedudukan. Satuan Kodim yang ada di wilayah diperkuat oleh satuan Yonif 742/SWY,” ungkap Danrem Senin kemarin.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan aman, nyaman dan damai serta lancar. “Seluruh pasukan yang ada akan tetap berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di daerah sebagai pasukan pengamanan terdepan selama proses pelaksanaan Pemilu karena TNI sifatnya mem - back up aparat Kepolisian,” ujarnya.

Danrem juga menjelaskan, sesuai ketentuan pihaknya menerjunkan 2/3 personel dari seluruh kekuatan Polri. Kendati demikian akan tetap mensiagakan seluruh kekuatan untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan.

“Kita siapkan seluruh personel yang ada di jajaran Korem 162/WB, itu kita lakukan diminta atau tidak diminta dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama dan setelah pemilihan atau pencoblosan,” terangnya.

Sementara Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan secara menyeluruh di satuan TNI, melibatkan seluruh perangkat desa seperti pertahanan sipil (Hansip) untuk ikut serta andil dalam membantu pengamanan.

“Khusus untuk satuan jajaran Korem 162/WB di NTB, mulai malam kemarin dikerahkan untuk apel malam dan langsung masuk kedudukan sesuai dengan wilayah Koramil masing-masing dan pasukan Yonif 742/SWY akan dibagi sesuai kebutuhan, namun secara keseluruhan melaksanakan siaga dan siap untuk digerakan kapanpun dan dalam kondisi apapun,” papar Dahlan. (ars/*)

Robiatul Adawiyah Antisipasi Potensi Kerawanan Daerah Mataram (Suara NTB) – Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE, menyadari besarnya potensi kerawanan daerah di Pemilu 2019. Karenanya, hal itu menjadi salah satu topik yang ia pertanyakan dalam kesempatan resesnya, belum lama ini.

Topik mengenai potensi kerawanan daerah itu ia pertanyakan saat beraudiensi dengan Bawaslu Kabupaten Bima. Terkait dengan Ancaman Keamanan dan kerawanan Sosial di daerah Kabupaten Bima Menjelang Pemilu 2019 ini, Bawaslu Kabupaten Bima melalui Ketu-

anya, Abdullah, SH pun memberikan sejumlah jawabannya.

Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah masih adanya beberapa desa yang masih keberatan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 yang perlu diantisipasi dampaknya sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Kemudian, mobilisasi pemilih lintas Daerah Pemilihan. Hal lain adalah pemahaman peserta pemilu dan pemilih terkait konsekwensi surat suara yang diterima bagi pemilih yang pindah memilih. Ada pula problematika mengenai Pemilih yang te-

lah memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK dikarenakan tidak memiliki EKTP karena belum melakukan perekaman E-KTP Robiatul Adawiyah juga menyoroti keterlibatan pemilih pemula di Pemilu 2019. Hal itu pun menjadi materi yang ia pertanyakan dalam agenda reses yang digelarnya di Kabupaten Bima belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Robiatul Adawiyah melontarkan pertanyaan mengenai upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula di Pemilu 2019.

Mengenai hal ini, Bawaslu

Empat Daerah Belum Terima Surat Suara Dari Hal. 1 Bila perlu, kalau harus dikirim malam ini, ya harus selesai malam ini (kemarin),’’ jelas Danrem mengutip perintah Menko Polhukam.

Poin lain dalam vicon itu, agar gubernur, bupati/walikota, TNI – Polri maksimal menjaga kondusivitas daerah jelang pencoblosan, saat hari H, hingga pascapemilu. Menteri memerintahkan semua pihak bergerak untuk membantu

menciptakan kondisi aman. ‘’Dan alhamdulillah, dalam rapat tadi kami sampaikan bahwa NTB kondisinya sampai hari ini kondusif,’’ jelasnya.

Sementara untuk daerahdaerah terpencil, distribusi logistik Pemilu berupa kotak suara dimaksimalkan kemarin. Petugas KPU dibandu TNI dan Polri menyusuri daerah pelosok yang harus menempuh jarak jauh hingga menyebrang laut.

Informasi dari Kabid Humas Polda NTB, AKBP Pur-

nama, SIK, distribusi logistik Pemilu sore kemarin dilanjutkan ke Pulau Medang, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Pengiriman dibantu anggota Polri melakukan pengawalan kotak suara dari Labuhan Goa menuju Pulau Medang sore kemarin menggunakan perahu motor. ‘’Petugas sudah tiba di Dermaga Bajo Medang. Selanjutnya kotak suara di bawa ke Kantor Desa Bajo Medang,’’ ujarnya. (ars)

Kabupaten Bima menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula, antara lain dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, perguruan Tinggi swasta yang ada di kabupaten Bima. Juga ke kelompok masyarakat dan pemuda di seluruh kecamatan dan desa yang ada di kabupaten Bima.

Problem finalisasi penyiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) khusus Kabupaten Bima juga menjadi topik yang dipertanyakan oleh Robiatul Adawiyah.

Terkait hal ini, Bawaslu menjelaskan bahwa DPT Kabupaten Bima yang ditetapkan pada tanggal 09 Desember 2018 dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT sebanyak 365.795 dengan rincian laki-laki : 180.533 perempuan : 185.262 yang tersebar di 6 (enam) Daerah Pemilihan, 18 Kecamatan, 191 Desa, 1.568 TPS Se- Kabupaten Bima Dinas Dukcapil Kabupaten Bima selalu membantu dan mendampingi KPU Kabupaten

Bima dalam proses penyusunan daftar pemilih mulai dari penyusunan DPS, DPSHP, DPT, DPTHP-1 dan DPTHP-2 akhir serta berkaitan dengan pemilih anomali, pindah memilih dan pemilih AC (Pemilih Potensial Non KTP Elektronik) selalu dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Bima.

KPU Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten yang tidak membentuk Pantarlih dikarenakan telah selesai melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

Menurut Bawaslu, kendala yang dihadapi dalam finalisasi DPT yaitu Pemilih di Lapas yang berada di luar wilayah Kabupaten Bima. Kemudian, Pemilih yang telah pindah administrasi kependudukan, tetapi belum melaporkan ke disdukcapil setempat, pemilih luar negeri (TKI) yang tidak mengantongi surat resmi dan pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP tetapi telah memenuhi syarat sebagai pemilih. (r/*)

Bawaslu Siapkan Strategi Awasi 6.026 TPS Rawan Dari Hal. 1 Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menyebutkan bahwa di Kota Mataram sendiri terdapat sekitar 315 TPS yang masuk kategori rawan. Adapun indikator TPS yang masuk dalam penilaian rawan di Kota Mataram yakni pertama terkait dengan praktik politik uang, distribusi logistik, kemudian netralitas penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas.

Persoalan itu rentan terjadi di TPS-TPS yang berada di

lingkungan tim sukses dan juga calon-calon legislatif. TPS khusus, seperti di rumah sakit, perguruan tinggi, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga masuk dalam pemetaan TPS rawan. ‘’Ada juga yang misalnya tiga TPS jadi satu tempat, ini juga rawan,’’ katanya.

Karena itu, Bawaslu Kota Mataram telah menyiapkan tim patroli yang bertugas mengawasi kegiatan mulai dari masa tenang, pencoblosan, sampai perhitungan surat suara. ‘’Nanti basisnya tim patroli ini akan hadir di setiap TPS-TPS,’’ ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengimbau

kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2019 ini agar berjalan dengan aman, jujur, dan adil.

Bila menemukan indikasi pelanggaran, Hasan mengharapkan masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak Bawaslu. ‘’Jadi jika di lapangan ditemukan dugaan pelanggaran tadi yang saya sebutkan, segera laporkan kepada kami,’’ pesannya.

Berdasarkan DPTHP3 per tanggal 3 April 2019 jumlah pemilih di NTB sebanyak 3.667.775 jiwa. Terdiri dari pemilih laki-laki 1.801.219 orang dan perempuan 1.866.556 orang. (ndi)

Medan Sulit Pengawalan Logistik Pemilu 2019 Dari Hal. 1 ‘’Pendistribusian menggunakan truk yang dikawal anggota berseragam dilengkapi senjata. Juga pengamanan tertutup intelijen,’’ katanya, Senin (15/4).

Tantangan serupa tapi tak sama juga pada pendistribusi ke Pulau Medang, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Logistik terdistribusi ke Kantor Desa Medang Senin (15/4) sore dengan aman menggunakan kapal kayu.

‘’Kotak suara sebanyak 20 lengkap sampai di tujuan. Anggota kami di tempat lainnya juga masih melakukan pengawalan. Sampai lokasi-lokasi yang sulit,’’ jelas Purnama.

Dalam Pemilu 2019 ini, sebanyak 4.661 personel dikerahkan untuk mengamankan 15.999 TPS di seluruh NTB. Setara dengan 68,7 persen dari total personel. Ikut bergabung sebanyak 31.978 Linmas.

Pasukan Brimob yang disia-

gakan sejumlah 900 personel.

Gelar pasukan Brimob dibagi dalam empat rayon. Diantaranya zona A meliputi Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara dengan 297 personel. Sebanyak 191 personel di zona B mencakup wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Zona C untuk menangani Sumbawa Barat dan Sumbawa sebanyak 172 personel, dan terakhir zona D mencakup Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima sebanyak 200 personel. (why)

(Suara NTB/ist)

AUDIENSI - Anggota DPD RI Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, SE, saat beraudiensi dengan Bawaslu Kabupaten Bima, baru-baru ini.

Harus Mampu Berkompetisi Dari Hal. 1 Dalam Perpres tak mengenal kontraktor lokal dan nasional.

Siapa yang memenuhi syarat, itulah yang dipakai,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (15/4) siang.

Agar kontraktor lokal dapat berkompetisi dengan kontraktor luar daerah. Sekda meminta asosiasi penyedia jasa seperti Gapensi, Kadin dan lainnya memberdayakan anggotanya. ‘’Sehingga dia (kontraktor lokal) bisa menang tender secara alamiah. Kalau secara aturan (dibuat) tidak mungkin,’’ katanya.

Jumlah proyek milik Pemprov NTB yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun ini sebanyak 117 paket senilai

Rp288,808 miliar. Sampai dengan pertengahan April ini, baru tiga paket proyek yang sudah selesai lelang.

Ditanya mengenai tender yang lambat, Sekda menjelaskan terjadi masalah sebelumnya berkaitan dengan sistem. Namun sekarang, sistem aplikasi lelang sudah selesai. ‘’Tapi intinya, di awal-awal ada perubahan versi. Sehingga membuat pelaksanaan lelang lambat.

Tapi sekarang sudah running well (berjalan baik),’’ katanya.

Dengan adanya sistem lelang versi yang baru, kata Sekda semua rekanan mengetahui dokumen masing-masing yang melakukan penawaran. Ia menyebut sistem versi terbaru ini lebih canggih dari versi sebelumnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 16 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

DP3AP2KB NTB Kembangkan PIK-R di Kabupaten Dompu Mataram (Suara NTB) Upaya membentuk remaja yang berkualitas menuju generasi NTB yang gemilang terus dilalukan Pemerintah Provinsi NTB melului DP3AP2KB NTB, sebagaimana kegiatan yang dilakukan pada tanggal 12 April 2019 lalu. DP3AP2KB NTB menggelar kegiatan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di SMAN 1 Dompu. Pesertanya merupakan siswa-siswi SMAN 1 Dompu, SMAKN 1 Hu’u dan Madrasah Manggalewa.

Kadis DP3AP2KB Provinsi NTB, Drs. H. Imhal meminta agar para siswa selalu berpikir positif. Terutama tentang masa depan mereka.

Karena dengan cara berpikir

seperti itu, mereka akan menghindari tindakan dan pikiranpikiran yang negatif.

Selain itu, kegiatan pengembangan PIK-R juga mendatangkan narasumber lainnya yaitu dr. H. I Putu Diatmika, Biomed, SpKJ, yang merupakan Psikiater RSJ Mutiara Sukma dan Siti Muzakarah, SKM Kasi Keluarga Sejahtera DP3AP2KB Provinsi NTB, dengan materi mengenal remaja dan permasalahannya dan teknik konseling bagi Konselor Sebaya.

Pada penyampaian materi oleh narasumber, terutama dokter psikiater dari RSJ lebih ditekankan pada pengenalan diri remaja, penguatan mental remaja untuk berprestasi, kreatif dan inovatif.

Termasuk mereka diminta untuk menghindari menggunakan kata-kata bunuh diri untuk mengurangi trauma remaja-remaja yang ada di Kabupaten Dompu.

Kasi Keluarga Sejahtera DP3AP2KB NTB, Siti Muzakarah, SKM., menjelaskan bahwa melalui pengembangan PIKR di sekolah-sekolah di Kabupaten Dompu, diharapkan para remaja mendapat pemahaman yang benar terkait seluruh persoalan remaja.

Mengingat keberadaan PIKR berfungsi memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

PIK-R terdapat di lembaga pendidikan sekolah maupun lem-

baga non pendidikan. Keberadaan PIK-R juga diharapkan mampu mewujudkan TRIAD KRR (tiga Kesehatan Reproduksi Remaja) di sekolah antara lain No sex bebas, No NAPZA dan No HIV/AIDS. Melalui PIK-R, remaja diharapkan mampu membangun hubungan baru secara baik dengan lingkungannya. Di samping itu remaja mampu berperilaku dan bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Selain itu bisa belajar jadi mandiri dan mampu mengelola emosi secara baik serta mampu merencanakan karir dan masa depan yang baik.

Dikatakan lebih jauh, hal penting lainnya yang perlu

diketahui para remaja ialah terkait dengan masalah reproduksi. Remaja wajib memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di se-

kitarnya, mengingat remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksinya. “Sehingga mereka dapat melakukan berbagai pencega-

han atau sedini mungkin melakukan tindakan pengobatan bila memiliki permasalahan dengan sistem, proses dan fungsi alat reproduksinya,� jelas Siti Muzakarah. (dys/*)

(Suara NTB/ist)

KEMBANGKAN PIK-R - Berbagai upaya dilakukan DP3AP2KB NTB dalam membangun generasi NTB. Di kabupaten Dompu, DP3AP2KB mulai mengembangkan PIK-R di samping terus berupaya membangun sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat di Dompu.