BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 16 April 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Kata Brigjen Pol Firli tentang NTB
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tapi Timpang
(Suara NTB/ist)
DERMAGA SEBOTOK - Dermaga Sebotok, Sumbawa, yang telah rampung pengerjaannya beberapa waktu lalu. Pemkab sedang mengkoordinasikan untuk pemanfaatan dermaga ini ke pemprov dan pusat.
Pemda Sumbawa akan Koordinasikan Pemanfaatan Dermaga Sebotok
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dermaga Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dihajatkan untuk mempermudah akses transportasi laut masyarakat setempat. Dermaga yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perhubungantahun2017ini,kinisudahrampungdikerjakan.Unukpemanfaatannya, Pemerintah daerah (Pemda) akan melakukan langkah-langkah koordinasi, baik dengan Pemprov maupun pusat. Plt Kepala Dinas Perhubungan
(Dishub) Kabupaten Sumbawa, Ir. Ahmad Yani yang dikonfirmasi baru-baru ini mengakui pembangunan dermaga setempat sudah dituntaskan. Untuk sementara ini tentunya ada regulasi yang harus dilakukan untuk pemanfaatannya. Dalam hal ini pihaknya akan berkoordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat. “Fisiknya sudah oke. Tinggal kita bersama teman-teman melakukan koordinasi untuk pemanfaatannya. Sehingga semua arus lalu lintas semua perahu yang akan ke Sebotok bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dijelaskannya, pembangunan dermaga Sebotok ini anggarannya bersumber dari DAK. Tentunya harus dimanfaatkan dengan baik, karena keberadaanya dapat mempermudah arus lalu lintas laut bagi masyarakat setempat. Dalam waku dekat pun, pihaknya berencana melakukan pengecekan ke lokasi..” Yang jelas kita akan memanfaatkan dengan secepatnya. Yang penting arus lalu lintas laut masyarakat dari Pulau Moyo ke Sumbawa bisa lebih muda,” pungkasnya. (ind)
Mataram (Suara NTB) – Dalam waktu dekat, Brigjen Pol Firli akan segera mengakhiri jabatannya sebagai Kapolda NTB. Dia yang kini sudah dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK itu punya masukan bagi pembangunan NTB. Firli yang dilantik pada 14 Februari 2017 itu menjabat selama satu tahun dua bulan sebagai Kapolda NTB. Perjalanan kedinasannya di NTB menemukan sejumlah simpulan. Firli mengidentifikasi sektor-sektor unggulan pembangunan NTB. Di antaranya sektor pertanian, peternakan, pariwisata, kelautan, dan pertambangan. Sejumlah sektor itu menyumbang pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan bagi NTB beberapa tahun belakangan ini. Contohnya pada tahun 2017 yang mencapai 7,10 persen. Sementara Firli menjelaskan pertumbuhan ekonomi tersebut tak akan berarti banyak apabila tidak menyentuh setiap lapisanmasyarakat.Pertumbuhanekonomi
bukanhanyamiliksegelintirelemen.“Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi NTB tinggi tetapi belum merata. Ketimpangan jugamasihtinggi,”kataFirlidalamwawancara di Mataram, Sabtu (15/4). Hitung-hitungannya dengan indeks Gini yang mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Semakin mendekati nol maka menunjukkan pemerataan, sementara mendekati angka satu menunjukkan ketimpangan. Gini Ratio NTB menurut data BPS NTB per Maret 2017 adalah 0,371. “Semakin kecil semakin merata, itu yang harus kita bangun,” sebutnya. Menanggapi kondisi itu, Firli menawarkan sejumlah solusi. Untuk sektor pertambangan, dia melihat
perlu dipertahankan. Contohnya di Sumbawa Barat yang merupakan daerah tambang emas menunjang gini ratio gini yang semakin kecil. Dalam pandangannya, solusi yang paling utama adalah perbaikan pendidikan dan peningkatan sumberdaya manusia NTB. Berikut ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat NTB di daerahnya sendiri. “Kebutuhan pekerja di sektor pariwisata mencapai 20.000. Nah kita ini cuma bisa menyediakan 200 sampai 300 orang per tahun,” kata dia. Pariwisata NTB yang tengah menanjak dipandang sebagai solusi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Pendidikan yang terkait dengan pariwisata dibangun. Meskipun dampaknya baru dirasakan dalam jangka panjang. Sembari kepolisian menjaga kondusivitas, Firli mengatakan pemerintah perlu fokus pada hal-hal tersebut untuk mewujudkan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan warga NTB. (why)
Belum Ada RPJMD Baru
Bappeda Jamin RKPD NTB 2019 Tak Bodong
Mataram (Suara NTB) Meskipun Pemprov belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018 - 2023, Bappeda menjamin Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 tak bodong. Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, MTP menjelaskan berdasarkan Permendagri, bagi daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada, sementara belum punya RPJMD karena gubernur baru belum terpilih. “Itu bisa menyusun RKPD dengan mengacu kepada evaluasi RPJMD yang lama. Dari hasil evaluasi itu lahirlah isu-isu strategis. Ada lima prioritas daerah,” kata Ridwan ketika dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (14/4).
Selain itu, penyusunan RKPD 2019 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMN. “Karena sesungguhnya pembangunan ini siapapun gubernurnya kan harus selaras antara provinsi dan pusat harus sejalan. Ukurannya, ada dalam RPJMN,” terangnya. Di dalam RPJMN, lanjut Ridwan sudah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan lainnya di masing-masing daerah. “Karena belum memiliki RPJMD, acuan kita itu. Supaya ini tidak menjadi RKPD yang bodong,” jelasnya. Supaya tidak menjadi RKPD yang bodong, kata Ridwan, Pemprov sudah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pro-
gram Indikatif 2019. Ridwan mengatakan, tahun 2019 merupakan APBD transisi. Dari RPJMD yang lama ke RPJMD yang baru. Apakah RKPD 2019 akan mengakomodir visi dan misi empat calon gubernur NTB? Ridwan menjelaskan di dalam Musrenbang, tidak ada kewajiban mengakomodir visi misi calon kepala daerah. Namun, dalam APBD 2019, harus mengakomodir visi dan misi gubernur terpilih. “Ini kan masih panjang. Ketika gubernur terpilih, barulah proses, kita memulai mengawinkan perencanaan teknokratik ini dengan perencanaan politik atau visi misi gubernur terpilih,” terangnya. Ia menjelaskan, APBD murni 2019 akan diketok pada November men-
datang. Sementara gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih akan dilantik 17 September mendatang. “Itu memang bagian yang akan menjadi menarik. Kami sekarang ini membaca visi misi calon gubernur yang ada. Hasil bacaan kami, masih link and match. Masih seputar kemiskinan, infrastruktur, lingkungan hidup, peningkatan nilai t a m b a h ekonomi sektor pertanian,” katanya. Ridwan
KSB Terapkan Program Hibah ’’Online’’ Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana menerapkan program hibah Bantuan Sosial berbasis online (e-Bansos) di tahun 2018. Penerapan sistem ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan penyaluran Bansos dari setiap program yang telah dicanangkan Pemkab setempat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin
Rachman,SE,kepadaSuaraNTB,belumlamainimengatakan, untuk penerapan sistem ini, saat ini pihaknya tengah membuat password (kata kunci) bagi masingmasing SKPD untuk bisa memasukkan Bansos yang dimiliki ke sistem. Dari sistem ini nantinya, semua proposal dari masyarakat bisa terpantau dengan maksimal.BahkandiSKPDprosesdaripengusulanBansosini hanyamemilikiwaktu14hariuntukdiverifikasiapakah layak mendapatkan program. Setelah diverifikasi akan langsung diserahkan ke BPKD untuk diberikan anggaran. “Kita sudah siapkan password-nya dan akan langsung diserahkan ke operator di SKPD untuk penginputan Bansos yang ada,” ungkapnya. Dikatakannya, program ini merupakan program adopsi dari Pemerintah kota Bandung untuk diterapkan di KSB. Hal ini dilakukan karena program tersebut di Kota Bandung dianggap sukses untuk menekan terjadi penyimpangan anggaran. Pola yang mengedepankan proses transparansi tersebut, menjadi salah satu ikhtiar Pemkab setempat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (good goverment). Tentu tidak hanya Bansos, program yang ada di APBD juga bisa dipantau langsung oleh masyarakat. Bahkan statistik di APBD juga sudah disebar untuk bisa dipantau dan dipelajari masyarakat. “Kita lebih utamakan transparansi dari penerapan sistem ini, sehingga warga bisa memantau postur APBD serta hibah yang kita miliki,” terangnya. Seraya menyebutkan, penerapan sistem transparansi juga diatensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terjadi karena kebanyakan dari kasus yang saat ditangani KPK terjadi minimnyatransparansi.Selainitu,penerapan sistem ini juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hibahBansosyangmuncultiba-tiba tanpa melalui proses dan tidak sesuai dengan program pemerintah. Untuk itu, sistem ini juga berfungsi sebagai filter program untuk dilaksanakan. Harapannya, dengan adanya program ini tidak ada lagi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. “Sengaja kita lakukan satu pintu, supaya tidak ada lagi yang tidak terpantau. Karena dari tahun-tahun sebelumnya masalah hibah Bansos selalu menjadi masalah,” tandasnya. (ils)
menyatakanjikamembacavisidan misi empat calon gubernur NTB saat ini, semuanya punya keterkaitan yang erat, cuma beda penekanan saja. Dari sisi perencanaan, Bappeda sedang menyiapkan “ru-
mah”yangdinamakanRKPD2019. Untuk mencegah adanya perombakan RKPD yang ekstrem akibat perubahan kepemimpinan kepala daerah, kata Ridwan, Mendagri telah membuat atu-
ran main. “Bisa saja ada perubahan program nanti. Karena masing-masing kepala daerah beda fokusnya. Misalnya ada yang fokus infrastruktur, industri dan lain-lain,” pungkasnya. (nas)