Page 1

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SABTU, 16 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 12 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus GNE

Polda NTB Surati Inspektorat Minta LHP Mataram (Suara NTB) Polda NTB mulai bergerak untuk melakukan identifikasi informasi terkait dugaan penyimpangan anggaran pada PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Surat ke Inspektorat Provinsi NTB dilayangkan, untuk meminta dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut diminta, karena tertuang di dalamnya data-data terkait hasil audit pengelolaan keuangan PT. GNE. Sebelumnya, Inspek-

torat melakukan pemeriksaan khusus terkait pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Sebab sebelumnya ada laporan dugaan penyimpangan senilai Rp3,1 miliar. ‘’Sekarang kita masih koordinasi dengan Inspektorat dulu. Minta LHP auditnya,” kata Dir Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin kepada Suara NTB kemarin. Dengan LHP itu, menjadi dasar pihaknya untuk melakukan penelusuran awal. Jika dalam temuan Inspektorat itu terdapat indikasi penyimpangan awal, hanya tinggal dilakukan tindak lanjut penyelidikan. “Tapi

Pemeriksaan oleh tim internal kami kan masih berjalan. Jadi belum ada LHP yang diterbitkan Ibnu Salim

kalau mau penyelidikan, tinggal tunggu dulu hasil Inspektorat itu,” jelasnya. Bagaimana jika hasil dari Inspektorat tidak ditemukan penyimpangan? Pihaknya yakin apapun hasil Inspektorat, tetap objektif dan profesional. Namun terlepas dari ada atau tidak temuan, penyelidikan akan tetap dilakukan. “Kita akan jalan terus,” ujarnya. Merespons keinginan Polda NTB itu, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si menyambut positif keinginan Polda NTB tersebut. Namun demikian, permintaan itu belum bisa dipenuhi, sebab pemeriksaan masih berjalan. “Pemeriksaan oleh tim inter-

nal kami kan masih berjalan. Jadi belum ada LHP yang diterbitkan,’’ kata Ibnu Salim. Jika sudah rampung, pihaknya akan mengawali koordinasi dengan Gubernur NTB sebagai atasan langsung. “Nanti kalau sudah jadi LHP-nya, kami akan sampaikan ke Pak Gubernur dulu,” ujarnya. Setelah itu, apa yang jadi petunjuk gubernur Bisa jadi, dokumen itu juga akan dikoordinasikan dengan Polda NTB dan dipenuhi sesuai kebutuhan. Disadari Ibnu Salim, sudah ada kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihaknya selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dengan Kepolisian. Jika memang ada permintaan, maka praktis akan diberikan sesuai keputusan dalam PKS tersebut. Hanya saja, katanya, sesuai PKS yang sama, harus diawali dengan audit Inspektorat.

Sekarang kita masih koordinasi dengan Inspektorat dulu. Minta LHP auditnya. Syamsudin Baharudin Kasus GNE terkait dengan dugaan kebocoran anggaran mencapai Rp3,1 miliar, merupakan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Bersambung ke hal 11

1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 TAK BERFUNGSI - Mesin penyulingan air di Pulau Maringkik 1234567890123456789012345678901212345 yang tak berfungsi, meski komponen lain dan perangkat1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 nya terlihat masih bagus. 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 Selong (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345 Mesin penyulingan air bantuan Kementerian Kelautan Peri1234567890123456789012345678901212345 kanan di Pulau Maringkik, Lombok Timur hingga saat ini tak 1234567890123456789012345678901212345 berfungsi. Setelah diresmikan, hingga saat ini tak pernah diH. Wirajaya Kusuma 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 manfaatkan. Mesin penyulingan air ini ditempatkan di bagi1234567890123456789012345678901212345 an utara Pulau Maringkik. 1234567890123456789012345678901212345 Penampungan air ada dua buah, mesin penyulingan dua 1234567890123456789012345678901212345 buah, satu perangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1234567890123456789012345678901212345 1234567890123456789012345678901212345 sebagai baterainya. Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212345

Dirut GNE Diberhentikan, Pemprov Siapkan Pansel DIREKTUR Utama (Dirut) PT. Gerbang NTB Emas (GNE), Drs. H. Syahdan Ilyas, MM diberhentikan dari jabatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) beberapa hari lalu. Sambil mempersiapkan Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring Dirut GNE yang baru, Pemprov menunjuk Direktur Operasional sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/3) sore kemarin membenarkan pemberhentian Dirut PT. GNE, H. Syahdan Ilyas. Wirajaya mengatakan pemberhentian Dirut PT. GNE tersebu dilakukan dalam RUPS-LB. ‘’Iya, Dirut PT. GNE sudah diberhentikan dalam RUPS Luar Biasa. Penggantinya belum ada. Direktur Operasional ditunjuk sebagai Plt Dirut,’’ katanya. Wirajaya tak menjelaskan secara rinci penyebab diberhentikannya H. Syahdan Ilyas sebagai Dirut PT. GNE. Ketika ditanya apakah pemberhentian itu ada kaitannya dengan persoalan yang terjadi di PT. GNE akhir-akhir ini, Wirajaya tak menjawab. Bersambung ke hal 11

TO K O H Diduga Bermasalah di Spek

(Suara NTB/bul)

Mesin Penyulingan Air di Pulau Maringkik Tak Berfungsi

PENYELIDIKAN pada pengerjaan dua dam pascabencana di Kota Bima mengarah ke indikasi masalah pada spesifikasi fisik. Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB berencana melibatkan ahli untuk memastikan kualitas pekerjaan dam, dengan nilai paket Rp5,2 miliar dan Rp2,2 miliar. Menurut Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH, pihaknya mencium indikasi masalah pada fisik dam yang dikerjakan tahun 2017 itu. Kualitas bendungan harusnya mampu Bersambung Ery Ariansyah Harahap ke hal 11

KO M E N TTAA R PERDA Provinsi NTB No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hanya menjadi macan kertas. Penerapan dan pengawasan Perda tersebut belum maksimal di lapangan padahal sudah lima tahun ditetapkan menjadi produk hukum daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. H. L. Dirjaharta, M. Si mengatakan upaya mewujudkan fasilitas publik yang bebas rokok memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan sosialisasi dan pengawasan yang terus menerus di lapangan. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

Hanya Macan Kertas

PEMINTAL - Perempuan pemintal benang di Pulau Maringkik, Lombok Timur. Sebagian besar penduduk pulau kecil ini berasal dari Suku Bajo di Sulawesi. Sebagian dari mereka menekuni pekerjaan sebagai penenun. Motif tenun yang dilahirnya motifnya khas Bajo. Menenun dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, bukan jadi mata pencaharian utama.

Pemprov Pastikan Pecat PNS Mantan Koruptor Sebelum 30 April 2019 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memastikan menindaklanjuti perintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Men PANRB) soal pemecetan PNS mantan koruptor sebelum 30 April mendatang. Kepala daerah, baik gubernur dan bupati/walikota

terancam diberhentikan sementara apabila tidak menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Men PANRB Nomor B/ 50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) PNS mantan koruptor yang ditujukan ke-

pada Pejabat Pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah, paling lambat 30 April 2019. ‘’Kita laksanakan sesuai perintah surat edaran itu,’’ kata Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Raisah, SE, MM ketika dikonfirmasi

di Mataram, Jumat (15/3). Masalah pemecatan PNS mantan koruptor ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Belum ada keputusan MK mengenai langkah hukum yang sedang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Korpri terkait masalah ini. Raisah mengatakan, dalam

pemecatan PNS mantan koruptor itu, Pemda akan mengikuti apa yang menjadi petunjuk pemerintah pusat atau surat edaran Men PANRB tersebut. Apabila putusan MK keluar sebelum 30 April yang memenangkan pemohon, maka akan dipertimbangkan. Bersambung ke hal 11

Dongkrak Kunjungan Wisatawan

H. L. Dirjaharta (Suara NTB/dok)

Harga Tiket ke Lombok Dipastikan Semakin Kompetitif Mataram (Suara NTB) Kehadiran maskapai penerbangan AirAsia di Lombok International Airport (LIA) diyakini akan mendongkrak kunjungan wisawatan domestik dan mancenegara ke NTB. Selain itu, keberadaan maskapai penerbangan berbiaya murah atau low Halus Mandala cost carrier (LCC) ini

juga akan membuat harga tiket pesawat ke Lombok akan semakin kompetitif. Pemerhati Pariwisata NTB, Dr. Halus Mandala, M. Hum mengatakan, pariwisata NTB akan cepat bangkit dengan pembukaan penerbangan langsung Perth-Lombok dan penambahan frekuensi penerbangan Lombok - Kuala Lumpur oleh maskapai AirAsia. Apalagi, AirAsia juga

akan membuka dua rute domestik dari Lombok. Yakni, Lombok - Denpasar dan Lombok - Yogyakarta. ‘’Dengan kehadiran AirAsia tanggal 9 Juni flight pertama ke Perth - Lombok. Itu angin segar bagi pariwisata NTB,’’ Bersambung ke hal 11

Dewantoro Umbu Joka


SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2019

Halaman 2

Pemkot Cetak 40 KTP untuk WNA

Muzakkir Walad (Suara NTB/mhj)

Rajin ke Posyandu WAKIL Ketua Komisi IV (Bidang Kesehatan) DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati menyayangkan masih ditemukannya kasus gizi buruk di Kota Mataram. Masih adanya kasus gizi buruk di Mataram, menurut dia, tidak terlepas dari peran orang tua. ‘’Orang tua itu sangat berperan sekali untuk memperhatikan balitanya,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Padahal, lanjut Mirdiati, pemerintah sudah menyediakan Posyandu yang berguna untuk mengontrol gizi dan asupan vitamin bagi ibu hamil. ‘’Tujuannya supaya ibunya sehat, dan bayinya lahir normal,’’ kata politisi Gerindra ini. Bahkan, apabila ada balita yang terdetensi mengalami gizi kurang, apalagi gizi buruk, bisa cepat teratasi ‘’Apabila mendekati di bawah garis merah gizi buruk bisa cepat ditangani lebih awal,’’ katanya. Untuk itu, dia mengimbau para orang tua, terutama ibu-ibu supaya rajin ke Posyandu. Selain karena masih ada saja warga yang enggan ke Posyandu, karakter masyarakat, katanya, kadang terlalu mengikuti keinginan anak-anak. ‘’Misalnya untuk makanan seperti snack-snack yang mengenyangkan. Tapi mereka tidak terpikir bahwa anak tidak mengkonsumsi makanam bergizi,’’ sesalnya. Oleh karena itu, anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini mengimbau Pemkot Mataram melalui OPD teknis supaya tidak hentihentinya menggalakkan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Sehingga, bisa mengurangi gizi buruk di Kota Mataram. Mirdiati menilai kehadiran kader Posyandu sangat membantu menekan gizi buruk di Kota Mataram. Selama ini kader menginformasikan kepada warga untuk datang ke Posyandu. ‘’Kader juga membantu untuk menyadarkan. Sehingga masyarakat lebih rutin dan aktif untuk ke Posyandu,’’ imbuhnya. Dengan rutin datang ke Posyandu, Mirdiati yakin warga akan mendapatkan perawatan yang baik dan vitamin yang cukup. ‘’Jadi, kalau ada yang mengalami gizi kurang, djamin akan sehat dan normal,’’ ujarnya. Untuk itu, Mirdiati berharap, Kader perlu terus menggerakkan dan memotivasi ibu-ibu dan masyarakat agar mau memanfaatkan Posyandu. Kader Posyandu diminta lebih aktif mengunjungi ibuibu dari rumah ke rumah. ‘’Ini untuk memantau ibu supaya rutin membawa bayinya ke Posyandu,’’ katanya. Meskipun di sisi lain Mirdiati juga tidak menampik ada saja oknum kader yang terkesan cuek. (fit) Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/ist)

dang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dijelaskan para WNA bisa memiliki KTP, diharuskan memenuhi syarat di antaranya, WNA harus tinggal dan berdomisili selama lima tahun. ‘’Yang jelas WNA ini sudah memegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Imigrasi itu bisa membuat KTP elektronik,’’ katanya. “Kalau yang izin tinggal sementara kita keluarkan surat keterangan tempat tinggal, yang masa berlakunya satu tahun. Kalau KTP elektronik itu masa berlakunya itu sesuai KITAP-nya, lima tahun,

maka di KTP masa berlakunya lima tahun juga,” jelasnya. Lanjut Hasmin, kewarganegaraan yang tercantum dalam KTP yang dicetak oleh Dukcapil untuk warga negara asing dituliskan sesuai dengan negara asalnya masing-masing. “Dalam KTP-nya bertuliskan warga negara asing, misalnya Malaysia, Jepang, Korea, Be-

Dirjen, karena takutnya salah digunakan. Kita disuruh pending untuk sementara percetakannya,” ujarnya. Sementara keberadaan WNA dengan memiliki KTP tersebut, mereka tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pemilu, karena KTP itu hanya sebagai kartu pengenal WNA di negara Indonesia. “Mereka tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih pada pemilu, sebab mereka warga negara asing,” tutupnya. (mhj)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LURAH Banjar, Muzakkir Walad merencanakan untuk mengadakan pelatihan hidroponik di wilayahnya, khusus bagi masyarakat pesisir. Dalam waktu dekat pihaknya bersama H. Masbuhin, Ketua Kelompok Tani Hidroponik Kota Mataram, untuk membuat jadwal pelatihan. Sistem hidroponik ini identik dengan paralon dan sejenisnya. “Untuk sistem ini sangat pas dikembangkan pada areal pesisir pantai, dengan memanfaatkan pasir dan lahan kosong di sekitarnya,” ujar Muzakkir Walad kepada Suara NTB, Jumat (15/3). Sistem hidroponik ini lebih sederhana dan bisa dikembangkan di kawasan minim air seperti di kawasan pesisir. Dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti barang bekas, masyarakat sudah bisa bertani dengan AJB sistem. Hasilnya tentu dapat dikonsumsi sendiri sehingga mengurangi biaya hidup para nelayan sehari-hari. “Kalau hasil pertanian mereka banyak dan bagus, itu nanti bisa langsung dijual dan harganyapun lebih mahal, karenan AJB sistem ini manghasilkan sayur organik,” katanya. Muzakkir, menjelaskan sistem ini merupakan sistem pertanian yang menggabungkan pertanian konvensional dengan pertanian hidroponik. Pasalnya, dalam satu media tanam berupa embar terbagi menjadi tiga, yakni pasir, air dan udara. Bagian air tersebut, lanjutnya tetap mencampurkan nutrisi seperti halnya hidroponik. Sedangkan pasir mengganti rocwool untuk menahan tanaman, agar tidak tumbang dan rongga kosong untuk sirkulasi udara. “Pertanian dengan AJB sistem ini sangat cocok dikembangkan untuk berbagai jenis tanaman. Dan hortikultura ini seperti sayur-sayuran, melon, cabai dan tomat,” ujar Muzakkir. Menurut Lurah ini, system bertani seperti itu bisa menjadi sumber untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di bagian pesisir. Apalagi pihaknya telah merencanakan untuk mengklaster daerah pesisir menjadi kawasan kampung tanggap inflasi. “Kedepannya nanti wilayah pesisir kita nanti bisa jadikan sebagai pasar, untuk kebutuhan sayur sehat dan tanaman produktif lainnya,” tutupnya. (mhj)

WNA pemegang KTP elektronik itu tersebar di enam kecamatan seperti di Selaparang 5 orang, Cakranegara 11 orang, Sekarbela 6 orang, Ampenan 10 orang, Mataram 7 orang dan Sandubaya 1 orang. Kabid Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Hasmin, SH mengatakan dari 40 WNA yang memiliki KTP elektronik tersebut, didominasi oleh warga Negara Jepang. “Sepertinya Jepang yang banyak memiliki KTP ini,” ujar Hasmin kepada Suara NTB, Jumat (15/3). Menurutnya, syarat penerbitan KTP elektronik untuk WNA sudah diatur dalam Un-

landa, Jerman dan sebagainya,” kata Hasmin. Namun di bulan ini untuk sementara, karena berdasarkan perintah dari Direktur Jenderal (Direjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dukcapil Kota Mataram menunda untuk percetakan KTP bagi WNA walaupun itu ada permohonan dari mereka. “Sekarang kita pending untuk sementara karena ada instruksi dari Pak

Mereka tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih pada pemilu, sebab mereka warga negara asing

H. Hasmin

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (Suara NTB/mhj)

Ongkos Naik Haji Ditetapkan Rp38,4 Juta Mataram (Suara NTB) – Kementerian Agama telah menetapkan ongkos naik haji (ONH) bagi jemaah calon haji (JCH) sebesar Rp38.454.504. Proses pelunasan dimulai 19 Maret hingga 5 April. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, H. Burhanul Islam menyampaikan, penetapan ONH tahun ini telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui keputusan presiden sebesar Rp38.454.504. Ada kenaikan sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu dari ONH tahun sebelumnya. “Tadi malam diumumkan penetapan ONH oleh Kementerian Agama,” kata Kepala Kemenag usai pembukaan manasik haji di Pendopo Walikota, Jumat (15/3). Di tahap pertama, JCH memiliki waktu selama dua pekan melakukan pelunasan. Selanjutnya, bagi jemaah yang tidak masuk sistem, penggabungan maupun lansia dapat melunasi di tahap kedua. Kepala Kemenag menyebutkan, keseluruhan JCH Kota Mataram tahun ini 771 orang. Estimasinya yakni 121 jemaah dari Kecamatan Ampenan, 73 jemaah dari Kecamatan Cakranegara, 185 jemaah berasal dari Kecamatan Mataram, Kecamatan Sandubaya 74 jemaah, 157 jemaah dari Kecamatan Sekarbela dan 130 jemaah dari Selaparang. Sampai saat ini, 626 JCH telah menyelesaikan paspor dan 146 jemaah masih tahap proses. “Sisanya kita upayakan segera buat paspor per kelompok untuk mengurus ke Imigrasi,” katanya. Ditambahkan Burhanul, proses mendapatkan visa calon jemaah haji berbeda dari tahun

(Suara NTB/cem)

MANASIK HAJI - JCH Kota Mataram berkumpul mengikuti pembukaan penyelenggaraan manasik haji di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (15/3). sebelumnya. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah baik haji dan umroh untuk melakukan perekaman biometrik. Tidak diketahui tujuan maupun alasannya. Tetapi calon jemaah haji yang sebelumnya telah menunaikan haji akan dikenakan biaya perekaman sekitar 2.000 real atau sekitar

Rp6,5 juta kurs rupiah Rp3.250. Kebijakan pemondokan bagi JCH di tanah suci Mekkah akan lebih teratur. Pemerintah Arab Saudi mengelompokkan berdasarkan negara asal. Ini akan memudahkan proses pengawasan oleh petugas medis. “Jadi yang dari Indonesia mempunyai pemondo-

Pedagang Pasar Tradisional Bayar Retribusi Lewat Bank Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan telah menandatangani kerjasama dengan bank daerah. Kerjasama ini untuk penarikan retribusi sewa toko dan lapak di pasar tradisional. Upaya ini untuk menghindari penyimpangan. Penerapan pembayaran retribusi telah dimulai awal Maret. Ratusan lapak maupun toko yang menjadi aset pemerintah tak lagi ditagih oleh petugas juru pungut. Pedagang pun diwajibkan memiliki rekening bank daerah. Pembayaran retribusi akan dipotong secara otomatis. “Jadi tidak langsung bersentuhan dengan petugas juru pungut. Tabungan pedagang dipotong untuk membayar retribusi,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin, Jumat (15/3). Pola pembayaran retribusi seperti ini terangnya, untuk mempermudah sistem pelaporan. Juga, menghindari diri terhadap kegiatan transaksi tunai yang dikhawatirkan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan pola konvensional selama ini sering terjadi perbedaan data dari Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Perdagangan. Ini sulit mencocokkan kare-

(Suara NTB/cem)

SEWA TOKO - Pedagang di Cakranegara duduk di depan tokonya menunggu pelanggan. Dinas Perdagangan mulai Maret ini menerapkan pembayaran sewa toko dan lapak melibatkan bank daerah. na laporan keuangan belum ma- mencari pola penarikan retribusi bagi pedagang bakulan mengsuk ke kas daerah. Amran menyebutkan, tar- gunakan sistem, sehingga tidak get retribusi pasar tradision- bersentuh dengan petugas. al sekitar Rp4 miliar. Ini ter- “Pedagang bakulan tetap ditarmasuk target sewa toko dan ik pakai karcis,”sebutnya. Pelibatan bank milik pelapak sekitar Rp900 juta. Terkait dengan retribusi merintah akan dievaluasi sepasar bakulan kata dia, tetap tiap bulan. Apakah kata dia, menggunakan karcis. Petugas target perbulannya dapat berjuru pungut menagih setiap hari jalan sesuai harapan atau seke pedagang. Pihaknya juga baliknya. (cem)

Pemkot Kembali akan Mutasi Pejabat Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah menerima tiga besar nama pejabat hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Kadis Naker. Satu nama telah dikantongi. Pengisian jabatan akan berbarengan dengan pengisian puluhan jabatan lowong pekan depan. “Iya, sudah kemarin saya terima,”jawab Walikota usai membuka manasik haji gratis, Jumat (15/3). Satu nama pejabat telah diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah rekomendasi diterima akan

langsung dilakukan pengisian untuk jabatan Kadis Naker. Penetapan Kadis Naker kata Walikota, tidak jauh dari hasil pansel. Dia melihat dari uji kompetensi dan rekam jejak. “Pokoknya tidak jauh dari hasil uji kompetensi,” terangnya. Pengisian jabatan dijadwalkan pekan depan ini, rencananya akan bersamaan dengan pengisian puluhan jabatan lowong di eselon III dan IV. Walikota melihat banyak sekali pejabat pensiun dan mendesak untuk diisi. Kepastian mutasi besar – besaran juga jadi pertimbangan. Sebab, tidak ada ruangan yang

representatif untuk melantik puluhan pejabat. “Iya, kita lihat kondisi saja nanti. Kalau bisa sekaligus mengisi yang kosong – kosong ini,” tandasnya. Sementara informasi diterima Suara NTB menyebutkan, dari empat pejabat yang mengikuti seleksi jabatan Kadis Naker yang masuk tiga besar ialah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak H. Suhartono Toemiran, Camat Mataram Hariadi dan Kabid Dinas Lingkungan Hidup Haris Rasyid. Sedangkan, Kabid Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Muslim terpental. (cem)

kan sendiri,” jelasnya. Sebelum pemberangkatan, JCH mendapatkan pelatihan manasik haji gratis dari Pemerintah Kota Mataram. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, pelatihan manasik haji salah satu program pemerintah untuk membekali JCH sebelum menunaikan ibadah haji

di tanah suci Mekkah. Pemerintah menginginkan ada perbedaan JCH asal Kota Mataram dengan daerah lain di NTB. Segala perlengkapan dipersiapkan dan ditanggung oleh pemerintah. “Mulai dari sandal hingga topi kita siapkan gratis. Jadi jemaah tidak perlu repot – repot,” demikian kata Walikota. (cem)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – program sudah jelas. Terma1234567890123456789012345678901212 Wakil Walikota Mat- suk dedikasi para kader cuk1234567890123456789012345678901212 aram, H. Mohan Roliskana up tinggi dan semua bekerja 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 prihatin dengan masih dite- dengan baik. “Saya pikir 1234567890123456789012345678901212 mukannya kasus gizi buruk tidak perlu lagi merevitalisa1234567890123456789012345678901212 di daerah itu. Persoalan ini si Posyandu,” tandasnya. 1234567890123456789012345678901212 akan menjadi pekerjaan Persoalan saat ini adalah, 1234567890123456789012345678901212 rumah untuk segera disele- adanya kesadaran tinggi un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 saikan. “Saya kira ini akan tuk bekerja keras baik itu lu1234567890123456789012345678901212 jadi pekerjaan rumah kita rah dan kepala lingkungan 1234567890123456789012345678901212 ke depannya,” kata Mohan untuk melaporkan kondisi so1234567890123456789012345678901212 dikonfirmasi, Jumat (15/3). sial di masyarakat. Sement1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Prevalensi status gizi ara, kader yang menjadi per1234567890123456789012345678901212 pada bayi di Kota Mataram panjangan tangan dinas 1234567890123456789012345678901212 di tahun 2018 tercatat gizi kesehatan, bekerja. Dan, 1234567890123456789012345678901212 buruk 1,41 persen, gizi dibantu peran serta tim peng1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kurang 5,27 persen, gizi gerak PKK memaksimalkan 1234567890123456789012345678901212 baik 91,36 persen dan gizi pelayanan Posyandu. 1234567890123456789012345678901212 Kepala Dinas Kesehatan lebih 1,97 persen. Data ini 1234567890123456789012345678901212 diperoleh secara random dr. H. Usman Hadi men1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 atau acak dari pelaksanaan yampaikan, kasus gizi bu1234567890123456789012345678901212 ruk tidak saja disebabkan Posyandu pada 66 balita. 1234567890123456789012345678901212 Tetapi secara rill ada lima oleh faktor ekonomi. Perta1234567890123456789012345678901212 kasus gizi buruk ditemukan ma, 30 persen ibu hamil 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang tersebar di Kecamata mengalami penyakit ane1234567890123456789012345678901212 Ampenan, Mataram, Sekar- mia. Otomatis jika tidak 1234567890123456789012345678901212 bela dan Cakranegara. Pe- mengkonsumsi vitamin 1234567890123456789012345678901212 merintah kata Mohan, sudah maka mengalami anemia. 1234567890123456789012345678901212 banyak cara untuk menekan Anemia ini memiliki resiko 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kasus itu. Intervensi dilaku- ibu melahirkan meninggal 1234567890123456789012345678901212 kan oleh Pemkot Mataram atau berat badan rendah. 1234567890123456789012345678901212 Resiko mengarah pada gizi dan Pemerintah Pusat. 1234567890123456789012345678901212 buruk atau kematian. Program dilaksanakan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kedua, penyakit yang di tingkat 1234567890123456789012345678901212 disebabkan saat lahir lingkun1234567890123456789012345678901212 atau lingkungan. Sebagai gan cukup 1234567890123456789012345678901212 contoh, penyakit TBC. efektif. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ketiga, pola asuh. Pola Menurut1234567890123456789012345678901212 asuh ini bukan disebabnya, tidak 1234567890123456789012345678901212 kan faktor ekonomi. perlu lagi 1234567890123456789012345678901212 Terkadang orangtua merevital1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 secara ekonomi mapan, isasi 1234567890123456789012345678901212 tetapi pola asuhnya yang posyandu. 1234567890123456789012345678901212 salah. (cem) Sebab, 1234567890123456789012345678901212 konkret 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 H. Mohan Roliskana 1234567890123456789012345678901212

Posyandu di Mataram Tak Perlu Direvitalisasi

(Suara NTB/cem)

Hidroponik untuk Warga Pesisir

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram telah mencetak sebanyak 40 Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi Warga Negara Asing (WNA) sejak tahun 2016 hingga 2019 ini.


SUARA NTB

Sabtu, 16 Maret 2019

Halaman 3 (Suara NTB/bul)

DERMAGA - Kondisi dermaga utara Pulau Maringkik.

Dermaga Utara Maringkik Dibangun Diduga Tak Sesuai Fungsinya Selong (Suara NTB) Pemerintah belum lama ini membangun sebuah dermaga rakyat di bagian utara Pulau Maringkik, Kabupaten Lombok Timur. Awalnya dibangun untuk kemudahan mobilitas antar pulau masyarakat setempat. Sayangnya hajat tersebut tak kesampaian. Pulau Maringkik dibangunkan dua dermaga oleh pemerintah. Di bagian utara dan bagian selatan. Hanya dermaga yang di bagian selatan yang difungsikan dan cukup menunjang mobilitas antar pulau masyarakat setempat. Beda halnya dengan dermaga utara.

Kondisinya justru mengkhawatirkan. Selain tak dapat difungsikan untuk sandar perahu-perahu pengakut barang. Dermaga juga nampak mulai miring. Rupanya masyarakat setempat juga khawatir, janganjangan ambruk. “Dermaga ini padahal baru dibangun. Seki-

Jaksa Dorong Kesadaran Bebas Sampah dari Internal Mataram (Suara NTB) Organisasi persatuan istri Jaksa, Ikatan Adhiyaksa Dharmakarini (IAD) Kejati NTB melakukan aksi bersih pantai Loang Balok, Ampenan, Mataram, Jumat (15/3) kemarin. Aksi itu selain sebagai wujud kesadaran, juga mendukung penuh program zero waste yang sedang dikampanyekan Pemprov NTB. Aksi bersih pantai berlangsung sekitar pukul 08.00 Wita, puluhan anggota IAD dipimpin Ketua IAD Kejati NTB Sri Wahyunigsih, yang juga istri Kajati NTB. Hadir Wakil Kepala Kejati (Wakajati) NTB R Febri Tryanto, mewakili Kepala Kejati NTB Arif. Turut hadir Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom. Aksi bersih pantai melibatkan jajaran Kejati NTB, pejabat, staf dan pegawai Dinas LHK dan terlibat juga jajaran Dinas Pariwisata Kota Mataram. Sampah yang berserahakan sepanjang pantai hanya dalam dua jam akhirnya bersih. Dominan jenis sampah non organik yang terhempas dari laut, juga berbagai jenis sampah organik lain yang menutupi permukaan pasir. Wakajati NTB menjelaskan, kegiatan dari ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai peduli dengan kondisi lingkungan. Lebih khusus, untuk mulai membangun kesadaran di internalnya, soal upaya sukseskan zero waste. “Jangan hanya kita disibukkan dengan lingkungan kerja saja, tapi tidak peduli dengan kondisi sekitar. Semoga kegiatan ini bisa menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan sosial itu merupakan implementasi dari Gerakan Indonesia Bersih dan Sehat yang sebelumnya telah dicanangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. ‘’Jadi dari kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya perilaku ini harus dimulai dari pribadi kita,” kata Wakajati NTB Febri. Selain melakukan bersihbersih pantai, kegiatan peduli lingkungan juga dilaksanakan dengan menanam bibit tanaman bakau di sekitar kawasan wisata Taman Loang Baloq. Sri Wahyuningsih menambahkan, gerakan zero waste akan didukung penuh jajarannya. “Kami sedang mulai membangun kesadaran dari internal kami sendiri. Itu sudah berjalan, juga di lingkungan keluarga. Kami harus memberi contoh,” jelasnya. Selain karena kesadaran sendiri, program bersih bersih juga instruksi dari IAD Kejaksaan Agung. Semangat mengurangi jumlah sampah itu akan terus ditularkan kepada sesama pengurus dan masyarakat sekitar. “Bagi kami program zero waste ini penting. Karena menumbuhkan kesadaran kita semua tentang kebersihan,” jelasnya. Insiden kapal pesiar yang batal ke Lombok gara gara sampah tidak boleh terulang lagi. Caranya, kata dia, kesadaran itu harus dibangun bersama. Madani Mukarom mengapresiasi semangat para istri jaksa tersebut. Sebagai pimpinan instansi pemerintah, ia sepakat, membangun kesadaran soal kebersihan harus dimulai dari lingkungan kerja. “Pegawai pegawai harus memberi contoh. Saya sepakat, ini harus dimulai dari pegawai. Karena di semua daerah, kawasan pelosok sekalipun ada pegawainya. Mereka harus tergerak,” harapnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

BERSIH - Sejumlah jaksa bersama pengurus IAD Kejati NTB, Dinas LHK dan Dispar Mataram melakukan aksi bersih Pantai Loang Baloq. Dalam dua jam, pemandangan pantai lebih indah setelah sampah yang terserak terangkut.

tar tahun 2015. Tapi kita tetap syukur pemerintah membangunkan kita,” kata beberapa warga Pulau Maringkik. Dermaga ini hanya dijadikan tempat nongkrong dan memancing masyarakat setempat. Itupun di bagian yang tidak miring. Turun naik penumpang dan perahu nelayan juga difung-

sikan bagian tangga di sisi kiri kanan dermaga yang konstruksinya tak miring. Seharusnya, dermaga ini dapat difungsikan untuk menurun naikkan penumpang dan barang di bagian ujung dermaga. Tapi tak berfungsi seperti itu. Karena pemerintah membangun dermaga ini tanpa disiapkan ponton sebagai tempat menurun naikkan barang dan penumpang perahu - perahu nelayan. Dari informasi warga setempat, anjang dermaga 254 meter. 100 meter panjang dermaga yang konstruksinya mir-

ing. Itupun di bagian tengah dermaga. Sehingga untuk ke ujung dermaga, dengan membawa barang akan cukup mengkhawatirkan. Di bawah dermaga juga seharusnya dapat dimanfaatkan. tapi masyarakat di sana juga khawatir. Terutama di bagian dermaga yang telah miring. Dari hasil pantauan media ini, kemiringan konstruksi dermaga terlihat sangat jelas. Bahkan, di ruas-ruas tertentu konstruksinya terpisah dengan ruas yang lain. Jika dilihat dari permukaan sepanjang derma-

ga, nampak bergelombang dan kemiringannya sangat jelas. Alhasil, dermaga ini difungsikan hanya sebagai tempat rekreasi saja masyarakat di Pulau Maringkik. Menurut Agus, salah seorang perangkat desa Pulau Maringkik, dermaga utara ini sangat penting bagi masyarakat Pulau Maringkik. Dari dermaga ini, masyarakat memanfaatkannya untuk menyeberang langsung ke Pulau Lombok, membawa penumpang, dan membawa barang. Sekaligus menghubungkan dermaga ke pasar di Tanjung Luar,

Lombok Timur. “Awalnya sangat berharap fungsi dermaga untuk menunjang aktivitas niaga dari dan ke Maringkik. Pedagang-pedagang bisa memanfaatkan dermaga ini seharusnya,” kata Agus. Dermaga dapat berfungsi bila pembangunannya sekalgus dilengkapi dengan ponton. “Karena tidak ada ponton, apalagi kalau air surut, dalam. Bagaimana perahu bisa sandar dan orang bisa turun naik. Kondisi dermaga ini sudah kita laporkan tahun kemarin,” demikian Agus. (bul)

Kasdam IX/Udayana Tutup Opster Penanganan Bencana Tanjung (Suara NTB) Kepala Staf Kodam IX/ Udayana Brigjen TNI Kasuri menutup secara resmi kegiatan Operasi Teritorial (Opster) tahun 2019 TNI Kodam IX/Udayana di lapangan Tioq Tataq Tunaq Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (15/3). Operasi Teritorial (Opster) tahun 2019 TNI sudah berlangsung selama 2 bulan penuh di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, berhasil membangun 70 unit Huntara dan 7 sumur bor di daerah kekurangan air bersih terdampak gempa baik di Lombok dan Sumbawa. Kasdam IX/Udayana menyampaikan, Operasi Teritorial TNI TA 2019 Kodam IX/ Udayana di wilayah Korem 162/WB merupakan wujud rasa kebersamaan dalam kemanunggalan TNI Rakyat dengan bersama-sama membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan. “Bersama Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya, TNI berupaya meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah berupa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terkena dampak gempa bumi beberapa waktu lalu dengan harapan dapat men-

ingkatkan kesejahteraan dan kondisi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik,” jelas Kasdam membacakan amanat Pangdam. Dilanjutkannya, selama pelaksanaan Opster TNI, semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, baik sasaran fisik maupun non fisik. “Untuk sasaran fisik, TNI dan Polri bersama masyarakat serta instansi terkait melaksanakan gotong-royong membangun sarana dan prasarana umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan terdampak bencana alam. Se-

dangkan sasaran non fisik dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan serta nasionalisme dan rasa kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya. Upacara penutupan Opster TNI dihadiri Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Ludi Muharjo, Danlanud ZAM Rembiga Kolonel Nav Budi Handoyo, Forkopimda KLU dan Lombok Barat, Muspika se KLU, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (ars/*)

(Suara NTB/ist_penrem)

PENUTUPAN - Penutupan kegiatan Opster penanganan bencana di Lombok - Sumbawa di Tanjung, KLU, Jumat kemarin.

(Suara NTB/ist_penrem)

JEMBATAN TEKASIRE - Kegiatan pengecoran jembatan Tekasire Dompu yang sudah tuntas.

Jembatan Tekasire Tuntas, TMMD Berlanjut ke Sasaran 2 Dompu (Suara NTB) Pengecoran jembatan di sasaran I Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa Dompu sudah tuntas. Dengan demikian, sasaran TMMD akan dilanjutkan menyelesaikan jembatan di sasaran 2 untuk infrastruktur berikutnya. Hal itu diungkapkan Dansatgas TMMD ke 104 Kodim 1614/Dompu Letnan Kolonel Czi Arief Hadiyanto, S.IP., saat meninjau Desa Tekasire, Jumat (15/3). Jembatan dengan ukuran 5 x 6 meter tersebut merupakan jembatan penghubung dari jalan diperkeras menuju sasaran pembukaan jalan ekonomi sepanjang 2.600 meter. “Jembatan ini sebagai pintu masuk menuju jalan ekonomi yang merupakan sasaran TMMD. Ini akan memberikan segala kemudahan bagi para petani baik dalam mengangkut bibit, pupuk maupun hasil produksi per-

taniannya,” jelas Arief. Menurutnya, jalan ekonomi sesuai namanya dapat memperkecil pengeluaran para petani khususnya biaya pengangkutan dari jalan raya menuju lahan karena sudah ada fasilitas jalan dan jembatan. Setelah ini selesai, sambungnya, anggota Satgas di Tekasire akan melanjutkan proses pembangunan jembatan di sasaran II dengan ukuran yang sama dan pembuatan beton deker. Ditambahkannya, sampai saat ini, di sasaran II bangunan penyangga jembatan sudah jadi dan Sabtu (16/3) hari ini akan dilanjutkan penembokan sayap kiri dan kanan penyangga sehingga diperkirakan minggu depan sudah selesai. Dansatgas berharap agar seluruh anggota Satgas TMMD tetap semangat dan penuh rasa tanggung jawab. (ars/*)

PLN Berencana Bangun STAHN Gde Pudja Mataram Laksanakan Kegiatan ’’Visiting Professor’’ Infrastruktur Kelistrikan Tambahan Pulau Moyo dan Bajo Pulau Sumbawa (Suara NTB) PT. PLN (Persero) telah merencanakan pembangunan infrastruktur tambahan untuk memenuhi kebutuhan listrik di pulau-pulau terpencil. Diantaranya Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa dan Bajo Pulau di Kabupaten Bima. Di dua pulau ini, masyarakatnya menjerit lantaran terbatasnya ketersediaan daya listrik dari PLN. Masyarakat dua pulau ini hanya menikmati listrik 12 jam, sore hari sampai pagi hari. Sisanya, masyarakat harus menyediakan daya listrik secara mandiri. Dapat menggunkan solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya, atau dapat membeli genset bagi yang mampu. Sementara mereka yang tak mampu, terpaksa harus puasa menggunakan listrik pada pagi sampai sore hari. Pihak PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, kata Rofia Fitri tak dinampikkan hanya dilayani 12 jam oleh PLN. Hal tersebut lantaran keterbatasan tangki storage BBM PLN, dan keterbatasan transportasi pengiriman BBM ke kedua pulau tersebut. “Khusus untuk masalah transportasi, faktor cuaca pastinya sangat menentukan juga karena kapal adalah satu satunya transportasi untuk menuju Moyo dan Bajo Pulau,” kata Rofia Fitri memberi klarifikasi. Lebih lanjut, untuk Moyo

dan Bajo Pulau saat ini adalah sistem sendiri (isolated) dan tak terkoneksi dengan sistem Sumbawa. Kapasitas pembangkit di kedua pulau tersebut juga cukup untuk kebutuhan listrik di sana. “Ke depannya, untuk mengantisipasi kebutuhan listrik masyarakat Moyo dan Bajo Pulau sudah ada rencana - rencana,” imbuhnya. Untuk Moyo, PLN sedang lakukan kajian kelayakan untuk pembangunan PLTS. Pilihan PLTS lebih realistis. Jika PLN menggunakan tenaga listrik dengan BBM, maka akan bergantung kembali pada transportasi pengiriman BBM ke Moyo. Sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh ke keandalan sistem. Sementara untuk Bajo Pulau, masih menurut Rofia Fitri, tahun ini PLN sudah merencanakan pembangunan crossing over saluran kabel 20 kV dari Sape ke Bajo Pulau. “Jadi, Bajo Pulau akan disuplai listrik dari sistem Sape,” terangnya. Sebagai informasi, biaya pokok produksi untuk Pulau Moyo adalah Rp5.477,10, dan harga jual listrik per kWh adalah Rp 852/ kWh. Terdapat selisih sebesar Rp 4.625/kWh antara BPP dengan harga jual. Jumlah pelanggan PLN sendiri utk Moyo sebanyak 689 pelanggan dengan rata rata adalah tarif rumah tangga. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan kegiatan Visiting Professor dengan menghadirkan Prof. Dr. I.B.G. Yudha Triguna, MS. Kegiatan itu mengusung tema membangun cara berpikir dan bertindak akademik. Dilaksanakan di Kampus STAHN Gde Pudja, pada Jumat (15/3), dengan diikuti oleh dosen, karyawan, mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 STAHN Gde Pudja. Ketua panitia kegiatan visiting professor, Dr. Joko Prayitno, S.Ag., ST., M.Pd.H., dalam laporannya mengatakan, sebanyak 192 orang peserta mengikuti kegiatan ini yang berjumlah 192 orang, dengan panitia sebanyak delapan orang. Ia menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk menyampaikan materi. “Tujuan kegiatan ini untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan akademik,” katanya. Sementara itu, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran narasumber yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Nyoman mengatakan, pihaknya kedatangan orang besar yang memberi inspirasi. “Kali ini kita kedatangan orang besar, Prof. Dr. I.B.G. Yudha Triguna, MS., ia memberi inspirasi. Menginspirasi kita agar tidak pernah berhen-

ti berjuang untuk membesarkan umat Hindu,” katanya. Nyoman juga meyampaikan, kampus STAHN Gde Pudja memang kecil, tapi memiliki mimpi yang harus besar. “Mimpi kami ingin menjadi universitas. Menteri Agama pernah berpidato di STAHN dan berjanji pada tahun 2019 beliau akan membantu kampus ini (STAHN Gde Pudja) menjadi institut,” katanya. Kegiatan visiting professor itu dimoderatori oleh Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag. Sementara itu, Prof. Dr. I.B.G. Yudha Triguna, MS., dalam pemaparan materi menyampaikan orang yang belajar akademik akan berpikir terukur, sedangkan yang tidak belajar akademik terkadang berbuat ngawur. “Oleh karena itu sebagai insan akademik, maka

harus berpikir, berbicara berbuat secara akademik. Kenali dirimu, potensi kamu ada di mana dalam struktur keilmuan,” ujarnya. Ia menjelaskan prinsip dasar berpikir akademik yaitu berpikir, berkata, dan bertindak konseptual. Konseptual dalam Trikaya Parisuda dicirikan logis, sistematis, dan terukur. Indikator atau ukuran dalam definisi konsep dijadikan batasan dalam berpikir, berkata, dan bertindak. “Berpikir akademik level menengah adalah berpikir proporsional yaitu berpikir dengan membangun pernyataan yang menghubungkan dua atau lebih konsep sehingga menghasilkan pernyataan yang mengandung sebab-akibat. Berpikir akademik yang terbaik adalah berpikir teoritis axiomatic,” kata I.B.G. Yudha Triguna. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

VISITING PROFESSOR - Prof. Dr. I.B.G.Yudha Triguna, MS., saat memaparkan materi saat kegiatan visiting professor di STAHN Gde Pudja Mataram, Jumat (15/3).


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2019

Perbaikan RTLH Jadi Atensi RUMAH tidak layak huni (RTLH) masih menjadi persoalan besar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Salah satu indikator masyarakat Lotim disebut miskin, karena dilihat dari kondisi rumahnya yang kumuh. Pemkab Lotim 2019 ini akan kembali melakukan penanganan perbaikan RTLH. Dialokasikan dana lebih besar dari sebelumnya. “Kita alokasikan Rp 17,5 juta per unit,” terang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lotim, Sahri saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (15/3). (Suara NTB/rus) Dia menjelaskan tahun ini Sahri ada sebanyak 300 unit dari dana kabupaten yang akan digunakan untuk penanganan RTLH. Mengenai jumlah RTLH yang masih tersisa di Kabupaten Lotim, diuraikan Sahri saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan. Tidak saja rumah kumuh yang sedang didata, namun semua rumah. “Rumah mewah itu berapa, rumah kumuh berapa dan rumah-rumah lainnya itu semua kita ingin tahu dan lihat data semuanya,” terangnya. Saat ini, sambungnya, sedang sosialisasi bagaimana model dan bentuknya. Penanganan rumah kumuh didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang menangani bidang perumahan maupun bidang permukiman. TFL ini baru saja direkrut dan selanjutnya akan diterjunkan melakukan pendampingan di lapangan. Selain mengandalkan dana kabupaten, Pemkab Lotim sudah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB. Ada rencana dari dana APBD Provinsi ini akan ada sekitar 700 lebih perbaikan RTLH. Harapan lainnya juga, ada dana pusat yang bisa digunakan untuk mempercepat penanganan rumah kumuh. Kalau tidak ada tahun ini, harapanya tahun 2020 Lotim bisa kecipratan anggaran dari pusat untuk penanganan RTLH dan lainnya. Dana Rp 17,5 juta katanya langsung akan masuk ke rekening warga penerima program. Guna lebih mempercepat penaganan RTLH yang masih banyak di Lotim, peranan pemerintah desa juga sangat diharapkan. Melihat banyaknya rumah kumuh di Lotim, penanganan oleh Dinas Perkim akan butuh waktu yang lama, sehingga sangat disarankan desa untuk mengalokasikan anggarannya untuk turut menangani masalah rumah kumuh. (rus)

Dua Terduga Pengedar Sabu Diringkus Polisi Selong (Suara NTB) HE (38) dan YH (26) asal Desa Kesik Kecamatan Masbagik terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Polres Lotim. Keduanya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya lantaran melawan hukum dengan mengedarkan narkoba. Keduanya ditangkap pada hari, Kamis (14/3) sekitar pukul 20:40 wita usai melakukan transaksi. Penangkapan terhadap keduanya berawal informasi dari masyarakat ke pihak berwajib. Kemudian Kasat Resnarkoba, Iptu. Surya Irawan, SH memerintahkan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian terhadap situasi TKP, aktivitas orang orang yang keluar masuk TKP, serta penggalian beberapa informasi terkait TO yang dicurigai pelaku penyalahgunaan narkotika. Dari pantauan itu, kemudian pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 Pukul 19.40 wita Tim Opsnal melakukan penggerebekan rumah milik HE di Kesik. Pada saat penangkapan, tim kemudian tim meminta warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan polisi, tim kemudian melakukan penggeledahan badan, dan pakaian, tidak ditemukan barang yg berkaitan dengan TP narkotika. Kemudian ketika dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar terduga pelaku. Petugas berhasil menemukan, 10 poket berisi sabu yang ditemukan di lantai, 2 buah korek api gas,1 bungkus klip, 2 buah HP merek Samsung, dan 1 buah dompet. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Dalam kasus ini, kata Kasat Narkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, kedua pelaku disangkakan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan I diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. (yon)

(Suara NTB/ist)

TANGKAP - Petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Masbagik.

Opster Berakhir, 1.000 Aparat TNI Ditarik Tanjung (Suara NTB) Operasi Teritorial (Opster) tahun 2019 TNI yang sudah tergelar selama 2 bulan, berakhir Jumat (15/ 3). Sebanyak 1.000 orang TNI yang sebelum dikerahkan membantu percepatan rehab rekon rumah rusak akibat gempa, ditarik. Upacara penutupan Opster TNI, dipusatkan di Lapangan Tioq Tata Tunaq, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Acara itu dihadiri, antara lain, Danrem 162/WB Kolonel CZi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Ludi Muharjo, Danlanud ZAM Rembiga, Kolonel Nav Budi Handoyo, Kapolda NTB, Irjen Pol, Ahmad Juri, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, Forkopimda KLU dan Lombok Barat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jalannya upacara penutupan sendiri, dipimpin Kepala Staf Kodam IX/ Udayana, Brigjen TNI Kasturi, diikuti ratusan prajurit TNI, kepolisian, ASN hingga pelajar. Selama operasi, TNI turut membantu warga korban gempa dengan membangun 70 unit huntara dan 7 sumur bor di daerah kekurangan air ber-

sih terdampak gempa baik di Lombok dan Sumbawa. Sementara, Pangdam IX/ Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., dalam sambutan yang dibacakan Kasdam IX/Udayana, menyampaikan Operasi Teritorial TNI TA 2019 Kodam IX/Udayana di wilayah Korem 162/WB merupakan wujud rasa kebersamaan dalam kemanunggalan TNI Rakyat dengan bersama-sama membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan. Bersama Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya, TNI berupaya meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah berupa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terkena dampak gempa bumi. “Selama pelaksanaan Opster TNI, semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, baik sasaran fisik mau-

(Suara NTB/ari)

POSE BERSAMA - Pose bersama TNI/Polri Pemda dan fasilitator berprestasi usai upacara penutupan Operasi Teritorial (Opster) di Tanjung, Jumat (15/3). pun non fisik,” katanya. Untuk sasaran fisik, TNI dan Polri bersama masyarakat serta instansi terkait melaksanakan gotong-royong membangun sarana dan prasarana umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan terdampak bencana alam. Sedangkan sasaran non fisik dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

Sejumlah Desa di Lotim Garap Objek Wisata Selong (Suara NTB) Pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini berlomba-lomba untuk menggarap potensi desa khususnya di bidang pariwisata. Pasalnya, objek wisata dinilai wadah yang sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meraup sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur. Pedesaan yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani ini mulai melirik dan mengembangkan potensi desanya di bidang pariwisata. Inilah yang beberapa bulan terakhir ini digarap, dibenahi dan dipromosi objek wisata di Desa Jeruk Manis kepada masyarakat di bawah pimpinan Kades Jeruk Manis, Abdul Mu’is. Berdasarkan analisa pengamatannya, Abdul Mu’is, menegaskan sangat memungkinkan sekali untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui objek wisata. Di mana Desa Jeruk Manis sendiri memiliki banyak objek wisata, diantaranya air terjun Jeruk Manis, air terjun Tibu Bunter, air terjun Sarang Walet, air terjun Ketibu Keloang. Untuk panorama alam seperti bukit berbunga, serta budaya dan kesenian

(Suara NTB/yon)

Abdul Mu’is hingga tradisi masyarakat yang unik, sehingga itu harus dipertahankan, karena merupakan kearifan lokal yang dapat merekatkan masyarakat. Objek wisata ke depan diharapkan dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat apabila target untuk mengembangkan objek wisata di Desa Jeruk Manis tercapai dengan baik. Maka dari itu, Abdul Mu’is, mengajak kepada masyarakat di Desa Jeruk Manis untuk bersatu mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Jeruk Manis. Termasuk masya-

rakat khususnya pemuda di Desa Jeruk Manis untuk menguasai bahasa asing. “Jadi saat ini kita terus menginventarisir potensi-potensi wisata di Desa Jeruk Manis. Kita melibatkan semua unsur di desa,”jelasnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lotim, H. M. Juaini Taofik, sangat menyambut baik inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan digelontorkannya anggaran yang cukup fantastis ke desa-desa menunjukkan bahwa pembangunan harus dimulai dari tingkat desa. Maka sangat tepat ketikan pemerintah desa memiliki inovasi dengan melihat potensi desa yang dipimpinnya. Saat inipun, kata Taofik, pemerintah desa juga didorong untuk mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu tujuan dari hadirnya BUMDes, supaya pemerintah desa dapat memberikan bantuan modal kerja ke masyarakat untuk terangkatnya produk unggulan dari desa tersebut. Dicontohkannya, di Desa Sakra saat ini terdapat kios-kios sederhana yang menjadi tempat penjualan jajanan khas desa setempat yakni temerodok. (yon)

KPU KLU Terima Logistik Pilpres dan DPR RI Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU), sudah menerima logistik pemilu, Kamis (14/3). Hanya saja, jumlah logistik yang terkirim masih terbatas untuk logistik pemilihan presiden (pilpres) dan DPR RI. Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., Jumat (15/3), menjelaskan, surat suara pemilu yang diterima dari KPU NTB sejumlah 174.972 lembar. Jumlah ini termasuk surat suara cadangan. Hanya saja, dari total lembar surat suara yang dibutuhkan, masih defisit. “Surat suara yang datang, khusus surat suara pemilihan Presiden dan DPR RI, sedangkan yang lainnya belum datang,” katanya. Defisit surat suara diklaim Juraidin sejumlah 351 lembar. Kekurangan ini sendiri sudah dikonfirmasi dan akan dipenuhi pada pengiriman berikutnya. “Dan kekurangan ini, memang diakibatkan dari percetakannya dan itu akan dikirim belakangan,” sebutnya. Sementara, surat suara berikutnya untuk Pileg DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, itu akan dikirim menyusul. Tidak disebutkan

(Suara NTB/ari)

LOGISTIK - Logistik pilpres dan DPR RI yang diterima KPU KLU, Kamis (14/3) lalu. waktu pengiriman berikutnya, namun KPU sendiri sudah menjadwalkan pengiriman logistik ke daerah pada rentang tanggal 17-18 Maret 2019. “Sebenarnya di jadwal itu, surat suara seharusnya dikirim pada tanggal 17-18 bulan Maret ini. Tapi karena instruksi dari KPU pusat, diarahkan untuk mendahulukan surat suara Presiden dan DPR RI ini,” imbuhnya. KPU Lombok Utara sendiri masih harus mensortir pada hari Minggu (17/3) besok sekaligus KPU juga akan melipat surat suara. Saat disortir nantinya, akan diketahui jumlah surat suara yang rusak dan harus

dikembalikan. Sortir surat suara nantinya akan berlangsung di Gedung Sekolah Luar Biasa (SLB), Desa Sokong, Tanjung. Selain surat suara, KPU Lombok Utara juga sudah dan sedang memberikan pelatihan (bimtek) kepada PPK dan PPS. Secara umum, Juraidin mengklaim, PPK dan PPS sudah mengetahui SOP dan mekanisme kerja dalam menentukan surat suara sah dan tidak dalam proses perhitungan nantinya. “Dan untuk surat suara sah dan tidak sah, itu sudah satu persepsi, karena memang sudah ada panduannya jadi tidak ada masalah,” tandasnya. (ari)

Bawaslu Atensi Kerusakan Kotak Suara Selong (Suara NTB) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan atensi terhadap potensi kerawanan pada pagelaran pemilu 2019. Terutama dalam pendistribusian logistik menjelang hari pencoblosan pada 17 April mendatang. Salah satunya yakni terkait kotak surat suara yang dikhawatirkan rusak, lantaran terbuat dari kardus. Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati, Jumat (15/3), mengaku, pihaknya sedang melakukan training of trainer (TOT) untuk bagaimana pengawas melakukan bimtek pada saksi dari partai politik. Termasuk pengawas TPS untuk persiapan puncak pesta demokrasi lima tahunan ini. Mengacu pada pengalaman pilkada, maka Bawaslu akan menyampaikan potensi-potensi kerawanan di masing-masing TPS, sehingga direkrut yang men-

jadi pengawas TPS berasal dari warga setempat agar mengetahui oknum-oknum atau tim yang bermain money politics. Adapun poin-poin yang perlu diwaspadai pada pemilu 2019 yakni adanya caleg maupun tim sukses pilpres yang melakukan kampanye pada masa tenang, potensi oknum timses penyebar money politics. Untuk keamanan logistik dengan menggunakan kardus, ujarnya, tentu sangat rawan mengalami kerusakan. Seperti pada saat perpindahan gedung penyimpanan logistik dari gelang ke Mini Mall Selong, ditemukan sebanyak 46 kotak suara mengalami kerusakan. Apalagi nanti pengangkutan ke tingkat kecamatan hingga ke tingkat TPS yang berada di pelosok dengan medan yang cukup ekstrem. Di mana dalam kotak suara itu sendiri terdapat beberapa item logistik, sehingga perlu diatensi agar tidak terjadi keru-

Halaman 4

sakan. “Logistik ini memang menjadi atensi kita. Termasuk dalam penghitungan suara nantinya. Maka dari itu kita sudah rekrut pengawas TPS,” ujar dia. Terpisah, Ketua KPU Lotim, M. Junaidi, mengklaim jika untuk pendistribusian logistik sudah terjadwal dari kabupaten hingga ke tingkat KPPS. Pengiriman logistik mulai dari tanggal 12 April-15 April dari KPU kabupaten ke PPK, kemudian PPK akan mengirim ke PPS, sehingga logistik itu akan tiba di TPS H-1. Dalam pendistribusian logistik ini, wilayah-wilayah yang cukup jauh dengan medan cukup ekstrim menjadi prioritas. Di antaranya wilayah Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Jerowaru dan Keruak. “Jadi kita sudah melakukan penjadwalan pendistribusian logistik, bahwa pada tanggal 16 April sudah ada di TPS,”jelasnya. Terkait kotak suara, yang

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

M. Junaidi sudah dilakukan perakitan, saat ini tercatat sudah 52 yang rusak. Itupun sudah dilaporkan ke KPU RI melalui provinsi. Untuk kotak suara ini tidak ada cadangan, melainkan untuk satu TPS kebutuhannya sudah dihitung sebanyak 5 kotak suara. Alasan

Retno Sirnopati tidak ada cadangan karena kotak suara sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Maka semua pihak khususnya dari KPU, PPK, PPS hingga KPPS tentunya akan menjaga dan melakukan langkah-langkah antisipasi ketika terjadi hujan. (yon)

dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan serta nasionalisme dan rasa kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya. Mewakili Gubernur NTB, Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti, usai upacara memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang ikut membantu masyarakat. TNI dan Polri bersama stakeholder

lain, sangat berperan membantu beban pemerintah daerah dan masyarakat terdampak gempa. “Progres untuk rumah warga yang rusak berat dan rusak ringan ini sangat luar biasa. Kemarin kami sudah adakan rapat, dan sudah belasan ribu rumah yang sudah tertangani, malah sekarang sudah 33 ribu yang sedang dalam progres,” ujarnya. (ari)

Penataan Kawasan Konservasi Diharap Tidak Asal Bangun Selong (Suara NTB) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang berlokasi di Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata. Kawasan tersebut oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim akan ditata dan dibangunkan beberapa fasilitas wisata. Menyambut rencana pemerintah ini, Kepala Desa Sugian, Lalu Mustiadi berharap pemerintah tidak asal membangun. Sebagai kawasan konservasi, KKLD yang terdiri dari dua wilayah gili yakni Sulat dan Lawang ini harus tetap terjaga keasriannya. Di daratan boleh membangun penginapan beton. Namun diingatkan bukanlah hotel. Lebih disarankan berbentuk homestay. Pembangunan pariwisata harapannya tetap libatkan masyarakat, sehingga pengelolaannya ke depan harus berbasis masyarakat. Desa Sugian, katanya adalah salah satu desa wisata di Lotim. Desa pun sudah membuat master plan penataan kawasan. Tak tanggung-tanggung dari dana desa dialokasikan 2018 Rp300 juta yang diperoleh dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Begitu juga di tahun 2019 dibangun lagi fasilitas wisata dengan alokasi dana Rp180 juta. Sebagai kawasan konservasi, sambungnya, KKLD dengan dua gili di dalamnya harus tetap dijaga dengan baik. Masyarakat sendiri di Desa Sugian dipastikan sudah menyadari arti penting menjaga kelestarian lingkungan.

(Suara NTB/rus)

Lalu Mustiadi Dua gili yang masuk wilayah Desa Sugian ini turut dijaga dengan baik oleh warga. Hutan mangrove tidak ada yang berani menebang. Tidak saja itu, Gili Lawang dan Sulat tidak ada yang berani mendiami, karena warga Sugian sepakat tetap di daratan dan menjaga Sulat dan Lawang sebangai pulau kecil yang melindungi Desa Sugian dari hempasan gelombang. Warga juga sudah sangat memahami aturan mengenai larangan membangun di gili. Gili harus tetap terjaga. Tidak boleh ada bangunan fisik. Boleh sekadar gazebo. Bangunan di atas gili mencerminkan eco tourism. Ditambahkan, KKLD saat ini tidak saja akan disentuh pengelolaannya oleh Dispar. Tapi ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB dan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB juga ikut mengawasi. Agar kawasan tersebut tetap terjaga dengan baik, semua pihak diharapkan bisa bersinergi. (rus)

SPPD Belum Ada Perubahan Selong (Suara NTB) Besaran dana surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di DPRD Lombok Timur (Lotim) belum ada perubahan. itu artinya, SPPD masih sama dengan tahun lalu. Menurut Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lotim, Purnomo saat dikonfirmasi, Jumat (15/3), Peraturan Bupati 18.45/PKAD/ 2019 seperti disampaikan anggota Dewan sebelumnya itu tidak mengatur mengenai besaran, melainkan tata cara mengenai siapa yang menandatangani SPPD, mulai dari bupati, sekda hingga para wakil rakyat. “SPPD itu sama seperti tahun lalu. Antara lain mengenai penginapan di Jakarta misalnya dialokasikan Rp1,6 juta. Sedangkan harga tiket Rp3,5 juta pulang pergi. “Memang belum ada perubahan,” urainya. Perbedaannya dengan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan itu untuk tiket pesawat masuk kelas bisnis. Sedangkan untuk anggota DPRD dan pejabat lainnya itu masuk kelas ekonomi. Mengenai ada yang menombok, karena harga tiket yang naik, ke depan bisa dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan tarif yang berlaku. “Tentu kalau ada pe-

rubahan siap akan disesuaikan dengan tarif yang ada yang ada sekarang,” ucapnya. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Lotim, Hasni menambakan sebenarnya biaya SPPD ini sudah lebih dari biaya makan dan minum. Akan tetapi diakui, harga tiket pesawat akhir-akhir ini mengalami lonjakan yang cukup tajam. Sistem real cost dalam belanja ini diyakini tidak akan jadi masalah. Terpisah, para wakil rakyat Lotim mengeluhkan soal terbatasnya biaya SPPD. Seperti dikemukakan H. Lalu Hasan Rahman yang mengaku nombok biaya tiket. Wakil rakyat ini pun menyarankan agar segera dilakukan penyesuaian standar harga belanja oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pengelola jasa tour dan travel di Lotim, Pardi menuturkan persoalan harga tiket pesawat saat ini memang menjadi problem. Utamanya tiket pesawat Garuda. Pulang pergi JakartaLombok saat ini rata-rata Rp 4 juta atau sekitar Rp 3,9 juta. Saat berangkat bisa membeli dengan harga Rp 1,8 juta, maka saat pulang berlaku harga Rp 1,9 sampai Rp 2 juta. Acap kali ketika bepergian ini tidak bisa menggunakan Garuda saja. “Perginya menggunakan Garuda, pulangnya baru pakai pesawan Lion,” terangnya. (rus)


SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2019

Rebut Pimpinan Dewan KETUA DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Lombok Barat (Lobar) H. Lukman Mukhtar menegaskan komitmen partainya yang mampu meraih unsur pimpinan di DPRD Lobar pada Pemilu 2019 ini. Tidak hanya itu, dirinya optimis bisa lolos ke DPRD NTB. “Saya maju jadi caleg provinsi dan optimis PBB bisa raih kursi di DPRD provinsi,” katanya, Jumat (15/3). Dibantu dengan para caleg di Lobar, Lukman optimis raihan suara di DPRD provinsi akan tinggi, sehingga PBB bisa meraih kursi di DPRD provinsi. Termasuk, se(Suara NTB/ist) maksimal mungkin memH. Lukman Mukhtar buat PBB bisa meraih kemenangan di Lobar. “Kita maksimalkan semua kerjasamanya caleg ini untuk Lobar,” ujarnya. Khusus di DPRD Lobar, ia optimis PBB mampu memperoleh kursi di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Sehingga dengan raihan jumlah kursi ini, PBB pun membidik posisi 4 besar perolehan kursi legislatif dan mampu menempatkan kadernya di posisi unsur pimpinan yang sebelumnya mampu diraih secara berturut-turut pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Namun pada periode 20142019 ini, posisi unsur pimpinan tersebut lepas. Terget itu cukup optimis diraih pihak PBB, sebab pada pemilu 2014 lalu, PBB hanya memperoleh 2 kursi di DPRD Lobar, sehingga hal ini yang ingin diperbaiki oleh partai tersebut. “Terget semua dapil terisi, kebetulan caleg yang kita ajukan ini sebagian besar tokoh semua,” ungkap dia. Ia mengaku tokoh-tokoh yang maju dari PBB tersebut hampir di seluruh dapil memiliki nama, baik dari latar belakang tokoh pondok pesantren (ponpes), tokoh masyarakat, pengusaha hingga caleg yang masih menjadi incumbent dalam pileg kali ini.”Sehingga kita optimis. Caleg-caleg kita yang 43 itu yang bersaing ketat kurang lebih 35 orang, kalau gender-gender ini banyak yang stagnan,” bebernya. (her)

Presiden Jokowi Direncanakan Cek Lokasi Sirkuit MotoGP Praya (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan datang berkunjung ke Pulau Lombok dalam waktu dekat ini. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini untuk mengecek kesiapan lahan lokasi pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan The Mandalika. “Memang ada rencana pak Presiden akan datang ke Lombok untuk melihat langsung lahan lokasi sirkuit MotorGP,” sebut Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., Jumat (15/3). Hanya saja, Suhaili mengaku belum mengetahui kapan Presiden Jokowi akan datang, karena masih direncanakan. “Mudahan saja benar-benar terwujud. Hal ini untuk menunjukkan komitmen pemerintah pusat, bahwa sirkuit MotoGP benar-benar akan dibangun,” tegasnya. Namun terlepas dari itu semua ialah bagaimana kesiapan masyarakat di daerah ini dalam menyongsong gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika. Karena bagaimanapun juga, MotoGP dipastikan bakal digelar di kawasan The Mandalika. Dan, proses pembangunan sirkuitnya sendiri akan dimulai tahun ini juga. Dikatakannya, gelaran MotoGP memiliki peran sangat vital dalam upaya mendukung pengembangan kawasan The Mandalika. Gelaran MotoGP nantinya akan bisa menjadi magnet tersendiri bagi kawasan The Mandalika menarik minat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara untuk datang ke daerah ini. Pemkab Loteng sendiri sebagai tuan rumah, tentunya juga ikut berbenah. Bukan hanya soal fasilitas penunjang fisik saja. Tetapi juga dari aspek sumber daya manusia (SDM). Di mana kualitas SDM masyarakat Loteng harus terus dipacu, agar ke depan bisa bisa ikut terlibat dan merasakan secara langsung dampak dari pembangunan kawasan The Mandalika dan tidak hanya jadi penonton semata. “Semua program di daerah ini semaksimal mungkin kita dorong agar bisa mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat di daerah ini. Supaya masyarakat Loteng bisa terlibat dan bukan hanya jadi penonton,” harap mantan Ketua DPRD NTB ini. Masyarakat dalam hal ini juga tidak mesti berdiam diri. Hanya menunggu dukungan program dari pemerintah daerah saja. Tetapi secara mandiri juga bisa menyiapkan diri dengan skill dan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja, karena kemampuan pemerintah daerah juga terbatas. Jangan sampai kemudian sektor-sektor pekerjaan yang ada nantinya justru diambil masyarakat luar. “Ini yang tidak boleh terjadi. Ruang-ruang pekerjaan yang tersedia harus mampu kita isi. Caranya, mulai sekarang kita siapkan diri dengan bekal skill dan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja nantinya,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Lapak UKM Bazar Mandalika Bakal Dikelola Profesional Praya (Suara NTB) Pengelolaan lapak UKM yang ada di Bazaar Mandalika di kawasan The Mandalika sampai sejauh ini dinilai belum optimal. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah (Loteng) berencana akan mengelola fasilitas tersebut secara lebih profesional supaya bisa bermanfaaat secara maksimal baik bagi UKM maupun pengembangan kawasan The Mandalika. Sebagai langkah awal, ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Loteng, Ihsan, S.Hut., saat dikonfirmasi Suara NTB, pihaknya saat ini tengah menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dengan ITDC, selaku pengelola kawasan soal tata kelola fasilitas bagi UKM tersebut. Salah satu terkait alur perizinan bagi pelaku UKM yang berkeinginan masuk di Bazaar Mandalika. Hal penting untuk diatur, karena selama ini pengaturan soal UKM mana saja yang masuk ke bazar Mandalika belum diatur. Ada yang masuk melalui Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata ada juga yang masuk langsung melalui ITDC. “Inilah yang perlu diatur. Supaya jelas penanggung jawabnya. Siapa yang mengatur soal izin pemanfaatan fasilitas ini. Sehingga kalau ada UKM yang mau masuk, tinggal berkomunikasi dengan penanggung jawab Bazaar Mandalika,” terangnya. Itu artinya, semua aktivitas di Bazaar Mandalika terkontrol dan termonitor dengan baik tahapannya. Itulah yang akan dibangun nantinya bersama pihak ITDC, karena tidak bisa lepas dengan pihak ITDC, selaku pengelola kawasan. “Selama ini semua mau masuk. Sehingga kesannya tidak terkontrol dengan baik,” tambahnya. Terlebih fasilitas ini berada di kawasan pariwisata internasional, sehingga semua fasilitasnya juga harus ditata dan tertata dengan baik serta profesional. Jangan sampai, karena penataan dan pengelolaan kurang baik bisa menimbulkan ekses-ekses yang kurang baik. Untuk jumlah lapak UKM yang tersedia di Bazaar Mandalika saat ini sebanyak 303 unit dan dibagi dalam tiga klaster. Pertama, klaster kuliner dan pusat oleh-oleh kerajinan tangan. “Khusus untuk klaster kuliner itu ada sekitar 41 lapak. Dan, penggunaannya harus untuk kuliner. Tidak boleh yang lain. Begitu pula untuk lapak yang lainnya,'' ujarnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Disperkim Lobar Bantah Hambat Pengerjaan Rumah Korban Gempa Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar) membantah tudingan pihak PPK Pemprov yang menganggap bahwa Disperkim menghambat progres pengerjaan rumah rusak dengan mengeluarkan kebijakan validasi ulang terhadap penerima bantuan. Disperkim Lobar melakukan validasi ulang terhadap penerima bantuan, karena sebagai bentuk kehati-hatian dan langkah antisipasi agar bantuan tidak salah sasaran. Korban gempa yang divalidasi pun tidak semua, namun penerima bantuan yang ditemukan bermasalah. Validasi ulang ini pun diklaim tidak mengangkangi aturan, karena sudah ada dalam juklak dan juknis. Kepala Bidang Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi mengatakan dalam hal proses pengerjaan rumah korban gempa pihaknya tidak mengangkangi aturan yang dibuat pemerintah. Kenapa harus dilakukan validasi ulang oleh fasilitator dan tenaga teknis? Karena, kata dia untuk menganilisis kerusakan rumah apakah sesuai dengan kondisi rusak berat, sedang dan ringan. Kalau di SK tercatat rusak berat, namun setelah divalidasi ulang ditemukan rusak sedang atau ringan, maka harus direvisi SK bupati tersebut. “Sebab kalau tidak direvisi kan itu namanya salah sasaran, apa fungsinya fasilitator kalau tidak bisa menganalisis secara teknis kondisi rumah

itu. Itu lah makanya dilakukan validasi,” tegas dia. Menurut dia, kalau semua korban gempa penerima bantuan diloloskan tanpa validasi dikhawatirkan bantuan yang diberikan itu salah sasaran. Sehingga kata dia, sebelum dilakukan pendebetan dana bantuan, fasilitator harus turun ke penerima bantuan satu per satu sesuai by name by addres untuk memastikan apakah benar kondisi di lapangan itu sesuai dengan SK. Kalau tidak sesuai kata dia, maka dibuatlan berita acara untuk tim turun validasi lagi. “Ini dalam rangka pengawasan kita agar sesuai dengan sasaran,”tegas dia. Kalau tidak dilakukan pengawasan di lapangan kata dia, ketika terjadi persoalan, maka kesalahan dil-

impahkan ke dinas. Setelah SK bupati keluar dilakukan lagi uji publik untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan kategori di lapangan dan apakah ada masyarakat yang belum terdaftar bantuan. Ia menegaskan proses check and richeck melalui validasi ini bukan mau menghambat, namun sebagai bentuk pengawasan di lapangan agar bantuan tepat sasaran. Validasi yang dilakukan tim hingga uji publik ini jelas dia diatur dalam juklak dan juknis. ”Lantas apanya yang tak sesuai dengan juknis, kita melakukan tahapan ini sesuai dengan juknis untuk pengawasan. Sebab kalau tim tidak turun kan lolos-lolos saja,” jelas dia. Menurut dia tidak bisa pemprov maunya semudah itu, be-

gitu SK langsung dieksekusi, sebab jika ada persoalan justru dinas dan warga yang diperiksa. Karena itulah pihaknya melakukan pengawasan terhadap rumah-rumah yang dianggap bermasalah. Validasi ulang ini, kata dia, bukan untuk semua korban gempa, namun khusus bagi yang bermasalah, di mana ditemukan kesalahan kategori yang rusak berat masuk kategori rusak sedang. Kesalahan kategori inilah yang divalidasi ulang. Menurut dia, pemda ingin agar proses pengerjaan ini cepat, hanya saja tahapan dan mekanisme pengawasan tetap dijalankan. “Supaya jangan nanti yang rusak ringan dikasih Rp50 juta, kan jadi masalah di kami nanti,” tegas dia. Sebab, kata dia, hasil temuannya banyak bantuan yang salah kamar, sehingga perlu divalidasi ulang. Termasuk temuan dalam satu KK mendapatkan bantuan 2-3 SK, temuan ini perlu divalidasi lagi sebab tidak boleh semua nama dalam satu KK ini dimasukkan sebagai penerima bantuan. Sehingga perlu disaring lagi dan ini dilakukan tim

(Suara NTB/her)

L. Ratnawi validasi dan tim teknis dalam proses pengawasan. Ia berharap dalam pengerjaan rumah korban gempa ini perlu koordinasi yang bagus. Jangan mau proses cepat, namun di lapangan ada masalah yang belum dibereskan. Di sinilah fungsinya tim validasi untuk memecahkan masalah di lapangan. (her)

Bawa Ribuan Wisatawan, Kapal Pesiar MV. Sun Princess Singgah di Lembar Giri Menang (Suara NTB) – Di awal tahun ini, sebanyak lima kapal pesiar tiba di Lombok melalui Pelabuhan Lembar. Lima kapal dari berbagai negara ini di antaranya MV. Star Legend, MV Aidavita, MV Star Legend, MV Aidavita dan terakhir kapal pesiar MV. Sun Princess singgah di Lembar, Jumat (15/3). Kapal pesiar mewah yang langsung datang dari Pelabuhan Darwin, Australia ini membawa wisatawan sebanyak 2.191 orang dengan jumlah kru kapal 855 orang. Itu artinya, total wisatawan yang diangkut lima kapal pesiar ini mencapai 9.234 wisatawan. General Manager Pelindo III Lembar Erry Ardiyanto ditemui di sela-sela menyambut kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Pelindo III mengatakan, tahun ini ditargetkan kunjungan kapal pesiar ke Lombok melalui pelabuhan Lembar sebanyak 26 kapal. “Sampai saat ini, sudah 5 kapal pesiar sudah berkunjung ke lombok. Total wisatawan yang diangkut lima kapal pesiar ini hampir 10 ribu orang,” jelas Erry. Jumlah ini diharapkan bisa bertambah, karena para wisatawan ini merasa sangat gembira dan senang datang ke Lombok. Hal ini kata dia membuktikan Lombok sudah kembali bangkit pascagempa dan tetap menjadi primadona bagi mereka. Di mana, kapal pesiar MV. Sun Princess ini langsung bertolak dari Pelabuhan Darwin, Australia tujuan langsung ke Lombok selanjutnya baru bertolak ke Phu My, Vietnam. Dengan dikunjungi kapal pesiar ini kata dia, patut menjadi kebanggan karena wisatawan asing bisa melihat langsung keindahan lokasi wisata dan budaya di Lombok, sehingga mereka tertarik. Ia berharap tidak hanya destinasi di Lombok saja yang dikunjungi di NTB, namun juga desti-

nasi di Pulau Sumbawa dapat tereksplore, sehingga target dari pemda untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak bisa tercapai. Untuk melayani kapal pesiar ini, pihak Pelindo sendiri telah menyiapkan pelabuhan bertaraf internasional yakni Gili Mas Port, di mana pelabuhan ini menjadi termegah kedua setelah Bali. Diharapkan dengan adanya pelabunan ini nanti, bukan hanya menjadi kebanggaan BUMN, namun masyarakat NTB khususnya dan Indonesia umumnya. Apalagi, Pelabunan Lembar ini dianggap unik, karena satu-satunya berada di bawah bukit, sehingga ketika wisatawan tiba di Lembar merasa masuk di alam pegunungan. Menurut dia, banyaknya kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal pesiar di tahun 2019 ini, merupakan hasil kerja keras bersama tidak hanya Pelindo. Namun semua instansi baik Dinas Pariwisata Provinsi dan Lobar serta instansi terkait lainnya. U n t u k meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat kegiatan kunjungan kapal pesiar melalui Pelab u h a n Lemar, Pelindo III Lembar berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Oto-

Lalu Mashudi, Anggota DPRD Loteng Tutup Usia Praya (Suara NTB) Kabar duka menyelimuti DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Salah seorang anggotanya, yakni Lalu Mashudi, S.H., Jumat (15/3) siang tutup usia. Anggota Komisi III DPRD Loteng ini meninggal dunia di RSUD Praya, setelah sebelumnya dikabarkan mendapat serangan jantung. Itu artinya, jumlah anggota DPRD Loteng dipastikan berkurang menjadi 49 orang, karena dipastikan tidak bisa diganti, lantaran terbentur aturan Pergantian Antarwaktu (PAW). “Almarhum memang mengidap penyakit jantung. Bahkan sempat meminta untuk berobat ke Jakarta sebelumnya,” ungkap Kabag. Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng, Suhadi Kana, S.H. Mashudi merupakan anggota DPRD Loteng dua periode, yakni periode 2009-2014 dan 2014-2019. Almarhum tercatat sebagai anggota Fraksi Nurani Perjuangan. Pada pemilu legislatif tahun 2019 ini, Mashudi tercatat sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan (dapil) I (PrayaPraya Tengah) nomor urut 1. Di partai moncong putih, Mashudi menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Loteng. Selain itu, Mashudi juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan. Termasuk ikut sebagai pengurus KONI Loteng. Sebelumnya Mashudi juga pernah tercatat sebagai Ketua Gapensi Loteng. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga Kampung Ganti Kelurahan Tiwu Galih Praya, pada Sabtu, hari ini. “Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu usai Salat Dzuhur,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/her)

SAMBUT - Wisatawan yang turun dari kapal pesiar disambut musik dan tarian tradisional gendang beleq di Pelabuhan Lembar, Jumat (15/3). ritas Pelabuhan Lembar, Kesatuan Pelaksanaan Pengam-

anan Pelabuhan Lembar, Polairud, Basarnas, Dinas Pari-

wisata NTB, Dinas Pariwisata Kabupaten Lobar. (her)


SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2019

Kyai Zul Berharap Masyarakat Tak Terpecah karena Pemilu Taliwang (Suara NTB) Tokoh Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM berharap pada perhelatan Pemilu tahun ini tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Konstelasi Pemilu tahun ini dipandang Kyai Zul sapaan akrabnya sangat tinggi terutama pada pemilihan presiden. “Iya memang sangat tinggi khususnya Pilpres. Makanya saya berharap jangan sampai itu memicu perpecahan di tengah masyarakat kita,” harap Kyai Zul kepada wartawan. (Suara NTB/bug) Menurut pandanganya, KH. Zulkifli Muhadli khusus di Pilpres ada tiga golongan masyarakat di Pemilu tahun ini. Pertama golongan yang menganggap Pilpres sangat menentukan masa depan bangsa dan ummat (secara aqidah). Golongan ini kemudian menjalankan misi Pilpres bagian dari jihad sehingga mereka tidak cukup dengan bergerak sendiri. “Mereka ini punya argumentasi dengan keyakinannya itu. Dan karena menganggap jihad mereka kemudian mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk memenangkan jagonya,” kata Kyai Zul. Kemudian golongan kedua, yang beranggapan Pilpres hanya sebagai bagian dari agenda demokrasi. Pihak yang seperti itu, kata Kyai Zul adalah pemilih yang berdikari. Mereka tidak melakukan mobilisasi mengajak pihak lain memenangkan jagonya dan cukup menunaikan kewajibannya di hari pencoblosan nanti. “Jadi mereka ya diam-diam saja. Tinggal tunggu hari H, mereka nyoblos habis itu selesai,” urainya. Berikutnya kelompok ketiga yakni kelompok pragmatis. Bagi Kyai Zul kelompok ketiga ini adalah yang paling merugikan. Mereka tidak memiliki orientasi demorasi kecuali memanfatkannya untuk kepentingan pribadinya. “Ini yang paling parah dan harapan saya, kepada masyarakat KSB khsusunya dan Indonesia umumnya jangan menjadi pemilih seperti ini,” tandas mantan bupati KSB dua periode ini. Bada golongan pertama dan kedua, bagi Kyai Zul tidak jadi masalah. Selama memiliki argumentasi yang rasional dan tidak melakukan hal-hal yang memicu perpecahan dalam memenangkan calon yang dukungannya. “Yang menanggap Pilpres jihad juga ada yang sangat kanan ada juga yang sangat kiri dan mereka ini beda cara pandang. Nah harapan saya jangan kemudian ini memicu konflik. Begitu juga dengan kelompok kedua,” timpalnya. Bagi Kyai Zul, rasa persaudaraan sebagai anak bangsa dan rasa persatuan sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia yang sudah dipupuk sejak puluhan tahun lalu teramat mahal jika harus dihancurkan dengan aroma persaingan Pemilu. “Pemilu itu baik Pileg, Pilpres, Pilkada dan pemilihan lainnya hanya wadah yang diatur secara konstitusi dalam melaksanakan hajat perpolitikan. Lepas dari itu kita ini semua bersaudara sebagai anak bangsa,” imbuhnya. (bug)

Jelang Audit, Kades Diminta Siapkan SPJ Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, meminta kepada seluruh Kepala Desa (Kades) untuk menyiapkan bukti penggunaan anggaran. Hal tersebut diatensikan, karena tim audit BPKP akan kembali turun bulan April mendatang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di masingmasing desa. Upaya itu juga dilakukan untuk menekan adanya Kades yang terjerat masalah hukum. “Saya minta kepada para Kades agar bisa menyiapkan laporan terhadap penggunaan anggaran di tahun 2018. Kami berharap tidak ada lagi masalah didalam pengelolaan anggaran yang ada di desa saat audit nantinya. Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk kita siapkan saja dari sekarang, sehingga ketika ada kekurangan bisa langsung dilengkapi,” ungkapnya kepada Suara NTB, Jumat (15/3) kemarin. Dikatakannya, anggaran untuk desa saat ini sudah ditambah, bahkan rata- rata mendapatkan anggaran sekitar Rp2 miliar. Tentu dengan banyaknya dana yang dikucurkan tersebut, maka pertanggung jawabannya juga akan semakin berat. Yang menjadi masalah berat saat ini yakni SDM yang dimiliki masing-masing desa masih belum maksimal. Sehingga pendampingan maksimal harus dilakukan, karena jika tidak maka penyimpangan juga akan terjadi nantinya. Untuk itu, Wabup juga meminta supaya Pemerintah dari kecamatan untuk membantu Desa menyusun SPJnya. Karena jika terjadi masalah, bukan hanya desa tetapi pemerintah kabupaten juga akan mendapat catatan negatif. Maka dari itu, kekurangan SDM yang ada di desa harus bisa dilengkapi. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan semakin ditekan nantinya. “Harus diakui SDM yang dimiliki oleh Desa masih belum maksimal untuk mengelola anggaran miliaran. Makanya kita minta supaya Kecamatan juga membantu proses penyusunan laporan penggunaan anggaran tersebut supaya tidak ada yang terjerat masalah,” tukasnya. (ils)

Dinas LH Masih Kekurangan Sarpras Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (LH) masih kekurangan sarana dan prasarana (sarpras) dalam penanganan sampah. Kendati demikian, dinas setempat tetap memaksimalkan sarpras yang ada. ”Yang dikeluhkan oleh Lingkungan Hidup, sarana prasarana yang masih kurang. Katakan saja masyarakat mau buang sampah tapi tidak disediakan tempatnya. Banyak yang menuntut supaya di tempat pembuangan sampah sembarangan di pasang kontainer. Supaya bisa buang langsung ke situ. Kemudian tinggal truck amrol itu yang mengangkut ke TPA,” kata Plt Kepala Dinas LH, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, Jumat (15/3). Disebutkannya, kontainer saat ini ada sekitar 36 tersebar di beberapa tempat di Sumbawa. Kemudian terdapat sekitar 11 truck dan amrol yang digunakan untuk operasional. Sarana dan prasarana tersebut memang masih kurang. Untuk menyiasatinya, sarpras yang ada dimaksimalkan penggunaannya. “Kita efektifkan yang ada,” terangnya. Nantinya, lanjut H. Ikhsan, sarpras ini akan diupayakan pengadaannya melalui APBD secara bertahap. Meskipun diakuinya untuk APBD 2019 tidak ada pengadaannya. “Sarpras ini kita akan mengadakan lewat APBD secara bertahap. Tahun ini tidak masuk. Mudahmudahan nanti APBD Perubahan,” tandasnya. Pihaknya berharap, adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena bagaimanapun sarana yang digunakan, tanpa didukung kesadaran masyarakat akan sulit berjalan. “Seberapapun sarana kita, kalau tidak adanya kesadaran di tingkat masyarakat susah juga,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Musim Panen, Harga Gabah di KSB Turun Taliwang (Suara NTB) Memasuki musim panen, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani justru turun dari Rp4.600 per kilogram menjadi Rp3.900 hingga Rp3.800 di awal Maret. Penurunan harga di sejumlah kecamatan itu terjadi, akibat panen raya di wilayah setempat. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) KSB, Suhadi SP., M. Si kepada Suara NTB, Jumat (15/ 3) tidak menampik mulai turunnya harga gabah di sejumlah kecamatan. Hanya saja penurunan harga tersebut belum termasuk dalam kondisi parah, karena masih tinggi dari harga pokok pembelian pemerintah (HPP). Kendati demikian, pihaknya memprediksikan angka yang ada saat ini akan semakin di pertengahan bulan Maret. Prediksi itu tentu sangat berdasar, karena saat ini baru ada

sekitar 2. 715 hektar padi yang sudah dipanen. Untuk itu, pihak terkait tetap intens memantau kondisi harga yang terjadi di masyarakat agar bisa menekan harga semakin anjlok. “Memang kalau dari segi harga, maka GKP saat ini sudah mulai turun. Tapi kita sangat bersyukur harga saat ini masih diatas HPP,” ungkapnya. Dikatakannya, dengan kondisi harga yang masih diatas HPP, maka Bulog masih belum melakukan intervensi untuk melakukan penyerapan gabah dari petani. Jika harga

dibawah HPP baru Bulog akan bergerak melakukan penyerapan. Faktor lainnya sehingga harga gabah menurun karena kadar air yang dimiliki diatas 25 persen. Hal ini (kadar air) belum bisa diintervensi secara maksimal, karena sarananya masih belum dilengkapi. Pihak terkait juga meminta Bulog agar menambah mitra yang ada di KSB, karena jika hanya mengandalkan satu mitra yang eksis saat ini serapan gabahnya juga tidak akan maksimal. Sehingga petani yang sangat membutuhkan uang, terpaksa menjual dengan harga yang rendah tersebut. Meskipun demikian, pihaknya tetap meminta agar Bulog tetap melakukan penyerapan gabah meski hargannya diatas HPP ini untuk membantu petani.

“Meski harganya masih di atas HPP, kami minta supaya Bulog tetap menyerap. Karena hingga saat ini masih belum ada yang bisa diserap oleh Bulog,” imbuhnya. Ditambahkannya, di dalam Inpres, disebutkan HPP untuk gabah kering panen tingkat petani Rp3.700. Harga GKP di penggilingan Rp3.750 serta harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp4.600 per kilogramnya. Selain itu, untuk harga GKG di gudang Bulog Rp4.650 dan HPP beras di Gudang Bulog Rp7.300 per kilogram. Atas dasar itulah yang menjadikan Bulog masih belum bisa menyerap gabah dari petani. Tetapi pihaknya meminta supaya Bulog bisa melakukan penyerapan segera untuk memenuhi target diriwulan perta-

(Suara NTB/ils)

Suhadi ma serapan sekitar 6. 348 ton (Januari- Maret). “Target penyerapannya sudah ditentukan, makanya kita agar Bulog bisa menyerap,” tandasnya. (ils)

Gencarkan Gotong Royong Atasi Sampah

(Suara NTB/arn)

RUSUNAWA - Inilah Rusunawa Unter Katimis bantuan program dari Kementerian PUPR yang telah terbangun.

Suara Dinas PRKP Sumbawa

Rusunawa Unter Katimis Ditargetkan Rampung Maret Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di belakang taman Unter Katimis tinggal proses akhir pada sejumlah bagian. Kini tinggal dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti jaringan air PDAM dan instalasi listrik serta fasilitas lainnya. Sebelumnya, nantinya dilakukan penyerahan dari pemerintah pusat ke daerah. Sebagaimana disampaikan Kabid Bangunan Rumah dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa melalui Direksi Teknis Pembangunan Rusunawa dari PRKP, Alwan Patawari S.T, Jumat (15/3). Rusunawa bantuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI ini, seluruhnya akan dirampungkan Maret bulan ini. “Kini dalam proses pemasan-

(Suara NTB/arn)

Alwan Patawari gan instalasi listrik dan ar bersih,”terangnya. Setelah itu, baru kemudian dibentuk Tim Pengelola dan seterusnya diseleksi peneriman

manfaat dari keberadaan rusunawa. Diketahui, Rusunawa terdiri dari 42 kamar. Setiap kamarnya bertipe 36 dengan fasilitas dua buah kamar tidur, kamar mandi, ruang makan dan ruang tamu. Yang dilengkapi pula oleh meubeler. “Setelah serah terima dari pusat ke daerah, baru kemudian nanti pengelola terima sewa,” sebut Alwan. Pembangunan Rusunawa Unter Katimis ini memakan biaya hampir Rp13 Miliar di luar biaya meubeler. Sasaran penerima manfaat dari Rusunawa ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang nantinya akan diseleksi. Rencananya tahun 2020, PUPR juga akan kembali memberikan bantuan pembangunan Rusunawa ke Sumbawa untuk ASN. Yang lokasinya sekitar Rusunawa Uter Iwes yang saat ini telah berdiri. (arn/*)

Dies Natalis Ke-6

UTS Gelar Kuliah Umum dan Talkshow Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menggelar Kuliah Umum dan Talk Show, pada acara Dies Natalis Ke-6, Kamis (14/3). Kuliah Umum menghadirkan anggota Komisi VII DPR RI, Aryo P.S. Djojohadikusumo. Kemudian Talk Show dengan tema Miniatur of Indonesia “Create The Future from Here” sebagai pemateri, H. Muhammad Syafruddin, Anggota DPR RI, Boris Syaifullah CEO PT BorSya Cipta Communica dan Head Of Corporate Communicate Mommunication PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara, Anita Avianty. Kegiatan berlangsung di Bangunan Kreatif Area kampus UTS. Dalam sambutannya, Rektor UTS, Dr. Andy Tirta, M.Sc, menyampaikan kepada seluruh mahasiswa yang hadir untuk menggali informasi dan ilmu pada acara tersebut. Dengan kuliah di UTS, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. “Termasuk kesempatan yang sama untuk menunjukkan kita siapa dan kita bisa berkarya dimanapun kita berada,” terangnya. Dalam acara Kuliah Umum dan Talk Show, pemateri memaparkan bermacammacam motivasi kepada mahasiswa untuk tetap belajar dan berproses selama perkuliahan. Kemudian juga mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk terbang layaknya elang muda. Sesuai dengan yelyel yang dikumandangkan mahasiswa saat acara berlangsung.

(Suara NTB/arn)

SAMBUTAN - Rektor UTS, Andy Tirta memberi sambutan di hadapan para pemateri dan peserta kuliah umum dan talkshow Dies Natalis Ke-6. Aryo menambahkan, di abad ke-21, harus terus mengembangkan diri, menyiapkan data diri karena dianggapnya sangat berharga dan terus bekarya supaya kualitas diri tetap terjaga. Hal senada juga disampaikan Boris, untuk mempergunakan segala fasilitas dan kemampuan yang dimiliki untuk terus berinovasi di era digital sekarang ini. Begitupun dengan yang disampaikan Anita, untuk mempersiapkan diri sejak di bangku kuliah demi mendapat pekerjaan yang diinginkan, dan terus fokus dengan kemampuan diri sendiri. Usai kegiatan Kuliah Umum dan Talk Show, kemudian diselenggarakan juga kegiatan Tabligh Akbar bersama Ustadz Riza Muhammad

dengan tema “Nilai Islam Dalam Kebudayaan Nusantara”. Dalam ceramahnya, Ustadz Riza menyampaikan sesama Islam dilarang berseteru, bercerai dan mengolokolok kelompok yang lain. Hal ini mengingat mahasiswa UTS yang berasal dari beragam suku dan kebudayaan. Acara tersebut diikuti oleh ribuan jama’ah yang terdiri dari mahasiswa UTS, pelajar Sekolah Menengah Atas dan Masyarakat umum. Selain kegiatan tersebut, Dies Natalis UTS ke-6, juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lainnya. Seperti UTS CUP, Stand Up Comedy, Tari Kreasi, pemilihan Duta Mahasiswa UTS 2019 dan Parade Festival Budaya. (arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) menggencarkan gotong royong dalam menangani persoalan sampah. Kegiatan ini difokuskan terutama di tempat-tempat pembuangan sampah sembarangan. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, mengakui terkait penanganan sampah, Bupati sudah memerintahkan seluruh OPD untuk melakukan gotong royong setiap Jumat. Bahkan sudah ada surat edaran agar masyarakat juga melakukan gotong royong di lingkungan masing-masing setiap hari Minggu. Khusus Dinas LH gotong royong ini tetap dilaksanakan, fokusnya di tempat-tempat pembuangan sampah sembarangan. “Jadi banyak tempat-tempat yang rawan pembuangan sampah. Itu yang kita akan sisir setiap hari jumat pagi. Kita akan keliling, contoh tadi di Unter Ketimis. Jumat depan kita akan bergeser ke Karang Gudang Kebayan. Nanti setelah itu kita bergeser ke jembatan-jembatan untuk membersihkan bantaran kali,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/3). Menurutnya, gotong royong ini juga sebagai upaya mendukung Zero Waste yang dicanangkan Gubernur NTB. Kedepannya gotong royong ini akan semakin digencarkan. Makanya melalui surat edaran, camat juga diharapkan dapat meneruskan kepada desa dan juga dusun-dusun. Karena untuk men-

(Suara NTB/ind)

H. Muhammad Ikhsan gatasi persoalan sampah juga membutuhkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat. “Untuk memberikan contoh kepada masyarakat, di Lingkungan Hidup kita mulai dari diri sendiri dulu. Kemudian di lingkungan keluarga dan lingkungan masing-masing,” tukasnya. Khusus di dalam kota, lanjutnya, Bupati sudah memerintahkan di semua kelurahan membeli roda tiga untuk mengangkut sampah masyarakat. Karena truk sampah tidak bisa menjangkau hingga ke gang-gang kecil. Makanya diharapkan masyarakat dapat memilah sampah, sehingga diangkut kendaraan roda tiga untuk dibawa ke kontainer. “Itulah yang kita harapkan kesadaran masyarakat. Karena untuk menangani persoalan sampah harus bersama-sama,” pungkasnya. (ind)

Minim Mitra, Bulog Kesulitan Serap Gabah Petani Taliwang (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) memiliki kendala tersendiri sehingga sedikit kesulitan menyerap secara maksimal gabah petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kendala itu berupa minimnya jumlah kemitraan Bulog di KSB. Kepala Subdivre Bulog Sumbawa - KSB, Heri Sulistiyo mengatakan, saat ini jumlah pengusaha yang menjadi mitranya di KSB hanya satu pengusaha. Dengan jumlah tersebut secara otomatis kemampuan menyerap gabah atau beras petani setiap panen tiba sangat terbatas. “Mitra kami ini juga kan tentu terbatas modalnya sementara jumlah petani di KSB cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan,” terangnya kepada wartawan. Beberapa tahun sebelumnya, Bulog sebenarnya memiliki beberapa mitra pengusaha di KSB. Namun perlahan satu persatu mereka berhenti. Menurut Heri, pihaknya tidak mengetahui alasan para mitra tersebut akhirnya menghentikan aktivitas pembelian produk gabah atau beras petani untuk melanjutkan kemitraannya dengan Bulog. “Kami kurang tahu ya. Mungkin juga karena manajemen internal mereka. Tapi yang jelas sekarang hanya satu yang bertahan,” sebutnya. Ia menyatakan, pihaknya sangat membutuhkan tambahan mitra untuk menyerap gabah petani di KSB. Karena itu Heri berharap, para pengusaha di KSB yang selama ini bergerak di bidang usaha beli produk pertanian mau bergabung dengan pihaknya. “Mudah-mudahan lewat ini (media) ada teman pengusaha yang berminat pasti kami siap menjalin kemitraan,” harap Heri. Secara teknis tidak ada batasan pembelian gabah petani oleh Bulog sepanjang kualitas dan harganya sesuai aturan. Tahun ini Subdivre Bulog NTB Sumbawa - KSB mendapat kuota minimal 43.800 ton pembelian. Heri menyebutkan, areal tanam di

(Suara NTB/bug)

Heri Sulistiyo Sumbawa lebih besar dari KSB, meski demikian tidak ada kuota antara wilayah. “Artinya kalau ada mitra lebih banyak di sini, tentu jumlah pembelian kita semakin besar untuk memenuhi kuota minimal kita itu,” cetusnya seraya menambahkan fasilitas Bulog di KSB saat ini sudah sangat memadai. “Kita kan sudah punya gudang khusus KSB plus petugasnya 2 orang. Jadi kami tidak kesulitan lagi menampung hasil panen petani. Hanya saja tadi kami kekurangan mitra di sini,” sambung Heri. Soal banyaknya petani menjual hasil panen kepada tengkulak. Heri mengatakan, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk mengatur petani menjatuhkan pilihannya untuk melepas hasil panennya. Biasanya petani sejak awal sudah berkomunikasi dengan para tengkulak. “Makanya harapan kami sejak awal petani harus dikondisikan jangan berhubungan dengan mereka (tengkulak). Mungkin Pemda bisa mengimbau petani dalam hal ini,” ujarnya. Ia menyampaikan, secara aturan kemampuan Bulog menyerap hasil panen petani hanya berkisar 10 sampai 20 persen secara nasional. Jumlah itu menyesuaikan pemenuhan kebutuhan stok cadangan pangan nasional. (bug)


SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Baru Surat Suara Pilpres Diterima KPU Dompu

Disnakeswan Kesulitan Vaksin Anjing Liar Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehawan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Ir. Zainal Arifin, M.Si mengungkapkan kesulitan pihaknya dalam melakukan vaksinasi anjing di Dompu. Kebanyakan pemilik anjing di Dompu melepas liar anjingnya di ladang, sehingga kesulitan divaksin. Kesadaran masyarakat untuk memberi vaksin anjingnya juga masih kurang. Hal itu disampaikan Zainal Arifin kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Jumat (15/3/2019) kemarin. (Suara NTB/ula) “Kondisi kita di Dompu, anZainal Arifin jing diikat di ladang untuk jaga ladang jagung. Itu yang menjadi masalah kita. Hanya sebagian kecil yang bawa ke petugas untuk divaksin. Malah kita lakukan kunjungan dari satu ladang ke ladang lain, tapi kan tidak maksimal karena medannya susah,” katanya. Yang dikhawatirkan pasca panen jagung karena anjing penjaga kebun akan melepas anjingnya dan akan kembali liar serta kembali ke kampung untuk mencari makan. Sehingga para Camat dan Desa didorong agar meminta warganya memvaksin anjing – anjingnya. “Vaksin kita stoknya masih ada, tapi anjing yang mau divaksin ini dimana? Itu yang menjadi masalah,” ungkapnya. Jika hewan pembawa rabies (HPR) tidak ditangani secara massal, Zainal Arifin mengaku, kedepan daerah bisa bangkrut karena anggaran daerah hanya untuk membiayai korban gigitan anjing. Hal ini yang harus diantisipasi dengan penanganan lebih awal. “Saat awal – awal ini, pemerintah atasan akan mensuport. Tapi kalau lama kelamaan, akan diserahkan ke daerah untuk menangani,” terangnya. Ia pun mengakui, saat ini kasus gigitan anjing baru masih terjadi di Dompu. Rata – rata kasus gigitan anjing terjadi pada daerah yang kesadaran masyarakat untuk memvaksin anjingnya kurang dan daerah – daerah ladang jagung. (ula)

Percepat Pelayanan, Disdukcapil Sumbawa Segera Terapkan TTE Sumbawa Besar (Suara NTB) Guna mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa segera menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui sistem barcode. Kepala Disdukcapil Sumbawa, Ir. H. Zulqifli menyebutkan, baru-baru ini pihaknya mengikuti Rakornas di Makasar dalam rangka Dukcapil Go Digital. Dalam pelayanannya, nantinya Duk(Suara NTB/ind) capil seluruh Indonesia harus H. Zulqifli sudah menerapkan tanda tangan secara elektronik. Paling lambat penerapannya dalam tahun ini. “Paling lambat 2019 sudah melaksanakan. Mudahan minggu depan atau awal April saya sudah bisa laksanakan itu,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/3) kemarin. Menurutnya, penerapan TTE ini dapat memperlancar dan mempermudah layanan adminduk. Misalnya saat dirinya melakukan perjalanan dinas, tandatangan bisa dilakukan secara elektronik. “Nanti kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau dulu saya pergi ke luar daerah, stagnan pelayanan terutama yang butuh tandatangan basah saya. Ada banyak sekali berkas numpuk. Tetapi dengan diterapkan TTE nantinya tidak ada lagi kendala dalam pelayanan. Bisa dimana saja melakukan tandatangan, yang penting ada sinyal,” jelasnya. Saat ini, TTE ini masih dalam proses dan akan diupayakan penerapannya dengan segera. Sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi kendala dalam pelayanan yang dilakukan.(ind/arn)

(Suara NT/jun)

KEDALUWARSA - Salah seorang pegawai di Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu saat menunjukan obat kedaluwarsa yang sudah dipilah, Jumat (15/3).

Dikes Terkendala Anggaran Musnahkan Obat Kedaluwarsa yang sengaja mengambil lalu mengedarkannya keluar untuk dikonsumsi masyarakat. Dan kasus tersebut sudah pernah diungkap dan dilaporkan pihaknya ke APH. “Bahayanya kalau disimpan tidak ada, akan bahaya ketika dipakai obat yang kedaluwarsa ini. Memang pernah dicuri dan sudah kita lapor, itu anak-anak yang pemabuk itu,” ujarnya. Mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki Dikes sebagaimana arahan BPK saat ini hanya melakukan pemilahan kembali obat-obat

Dompu (Suara NTB) – Obat kedaluwarsa dari tahun 2008-2019 masih menumpuk di gudang IFK Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu. Bahkan kerap menjadi sasaran pencurian oleh kalangan penyalahgunanya. Untuk pemusnahan, mereka masih terkendala anggaran yang terbatas. Sekretaris Dikes Dompu, Maman, Skm, MMKes kepada Suara NTB di ruang kerjanya mengatakan, pemusnahan obat kedaluwarsa ini memang menjadi pekerjaan rumah cukup berat pihaknya, karena jumlahnya yang besar belum diimbangi kemampuan anggaran untuk pemusnahan.

“Anggaran kita ini terlalu minim untuk pemusnahan karena obat kedaluwarsa tersebut sangat banyak, terkumpul sudah belasan tahun,” kata dia. Untuk tahun 2019 ini, lanjut dia, anggaran yang dimiliki hanya cukup untuk memusnahkan beberapa karung obat saja. Sementara di gudang

sudah terkumpul ratusan karung obat kedaluwarsa dari berbagai jenis. Karenanya, pemusnahan terpaksa harus ditunda sementara waktu. Dampak penyimpanan obat menurutnya tidak begitu membahayakan bagi kesehatan lingkungan, hanya saja dikhawatirkan ada oknum-oknum

kedaluwarsa tersebut sesuai jenis dan tahun edarnya. Disamping mengupayakan adanya suntikan dana pemusnahan dari pemerintah daerah. Kalaupun tidak mampu dimusnahkan total, Maman berharap, tetap dialokasikan anggaran pemusnahan untuk bisa mengurangi obat yang tertampung di gudang penyimpanan. “Sisanya kan bisa dilanjutkan tahun depan, memang idealnya tiap tahun itu harus kita musnahkan cuma selama ini selalu ditunda-tunda,” pungkasnya. (jun)

Penyegelan Incometer, PDAM Sebut Kesalahan Warga Dompu (Suara NTB) – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu, Agus Supandi, SE., membenarkan adanya aksi penyegelan incometer air warga di Dusun Selaparang, Kamis (14/3) lalu. Namun, ia membantah telah melakukannya secara sepihak. Penyegelan tersebut terpaksa diambil bagi mereka yang sudah bertahun-tahun tidak membayar beban pemakaian air bulanan, berikut denda Rp5000/bulan. Ironisnya, PDAM mengakui selama beberapa tahun terakhir tidak pernah memasok air ke wilayah tersebut. Piutang beban pemakaian dan denda yang kini menjadi dasar penyegelan meski disadari tidak pernah memasok air selama beberapa tahun terakhir, ditegaskan Agus Supandi, mucul akibat kesalahan warga sendiri sebagai pelanggan PDAM. Karena pada saat kesulitan air mereka tidak pernah melapor, apalagi menyetujui pemutusan incometer air untuk menghentikan besaran beban pemakaian tiap bulannya di buku rekening. “Kalau memang berlarut tidak ada air kita tutup dulu dari pada rekeningnya terbit, tapi kan

pelanggan ndak mau ditutup, tidak juga mau membayar,” ungkapnya menjawab Suara NTB di kantornya, Jumat (15/3). Meski di wilayah tersebut diketahui tidak akan mendapat pasokan air selama beberapa tahun, namun pihaknya tidak bisa serta merta langsung melakukan penutupan incometer. Sebab, harus melalui persetujuan pelanggan itu sendiri. Tak heran jika saat ini denda dan tagihan yang menjadi beban mereka cukup tinggi. Seadainya menyetujui permintaan petugas untuk penutupan, Agus Supandi, memastikan tidak akan ada beban yang menjadi piutang. Dan untuk pemasangan kembali ketika air dirasa sudah lancar hanya menghabiskan biaya Rp7000 untuk administrasinya. “Kita tidak membiarkan persoalan ini, pelanggan sendiri yang tidak mau ditutup,” ujarnya. Incometer yang kini disita baru akan bisa dipasang ketika pelanggan bersedia membayar lunas atau separuh dari beban pemakaian selama ini. Sedangkan denda akan diupayakan keringanan sesuai kesepakatan bersama. Salah seorang pelanggan PDAM, Muhtar dikonfirmasi terpisah mengaku heran men-

dengar adanya sistem pemutusan incometer sementara untuk menghentikan beban pemakaian tersebut. Karena selama ini PDAM tak pernah mensosialisasikannya sedikitpun. “Kalau memang seperti itu otomatis kita mau kalau incometer diputus saat tidak ada air beberapa tahun kemarin. Selama ini kami hanya tahu kalau diputus ketika dipasang lagi maka biaya sama seperti pemasangan awal, makanya tidak ada yang mau masyarakat kalau diputus,” jelasnya. Baru diketahuinya sistim kerja PDAM tersebut, menurut dia, salah satu bukti pihak pengelola tidak pernah melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat dan hanya memikirkan tagihan bulanan. Selain itu, aksi penyegelan incometer sepihak oleh petugas beberapa waktu lalu dianggapnya bentuk perampasan hak masyarakat. Sebab, incometer tersebut merupakan barang milik warga yang sudah dibeli dengan biaya sendiri saat pemasangan awal. “Jadi tidak bisa dibawa sembarangan seperti itu. Kalau begitu tidak menutup kemungkinan kasus ini akan kami laporkan ke APH,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima berencana akan mencanangkan Kabupaten Literasi Tahun 2019. Mengingat literasi dianggap akan membantu mengurangi angka buta aksara. Wakil Bupati (Wabub) Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, mengaku keinginan Pemerintah mencanangkan sebagai Kabupaten Literasi dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Bima Nomor 11 tahun 2019, beberapa waktu lalu. “Kabupaten Bima merupakan daerah pertama di NTB yang menerbitkan Perbup Literasi,” katanya, Jumat (15/3). Diakuinya, gerakan literasi yang dicanangkan tersebut akan menyentuh segala aspek penting. Seperti Pendidikan, Keagamaan, Media dan Digital. Gerakan

akan menyasar ke Desa-desa dan juga akan didanai melalui Dana Desa (DD). “Khusus Literasi media dan digital dilakukan agar informasi hoax yang beredar dapat diminimalisir,” ujarnya. Dahlan menegaskan aktivitas Literasi merupakan satu hal yang sangat penti n g bagi

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Wabup menilai Literasi muncul supaya generasi terhindar dari buta aksara. “Tantangan gerakan Literasi adalah bagaimana mengurangi angka buta aksara khususnya pada tingkat pendidikan dasar,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Aminurlah

Literasi Kurangi Angka Buta Aksara

Dahlan M. Noer

(Suara NTB/Uki)

Taufik HAK

Kepala IFK Dimutasi

(Suara NTB/Uki)

Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu baru menerima surat suara untuk pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI dan langsung disortir. Hasil sortir, sebanyak 731 kekurangan surat suara Pilpres dan 1.501 surat suara yang rusak. Untuk surat suara DPRD Kabupaten direncanakan akhir pekan ini dan DPRD Porvinsi, DPR RI serta DPD RI belum ada kepastian. Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs. Arifudin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (15/3/2019) kemarin mengungkapkan, surat suara untuk pemilihan (Suara NTB/ula) Presiden dan wakil Presiden Arifudin diterima pihaknya Kamis, 7 Maret 2019 sore lalu dan langsung disortir pihaknya. Hasil sortir ditemukan sebanyak 1.502 surat suara dinyatakan rusak. “Diantaranya karena surat suaranya kotor, kabur, kusut atau mengkerut, sobek, dan ada bercak,” kata Arifudin. Berdasarkan berita acara, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 165.424 lembar surat suara. Setelah dilakukan sortir, jumlah surat suara sebanyak 166.194 lembar. Namun, yang baik sebanyak 164.693 lembar. “Kita masih kekurangan 731 lembar surat suara untuk Pilpres yang harus dipenuhi kembali perusahaan penyedia jasa percetakan,” katanya. Untuk surat suara calon anggota DPRD Kabupaten Dompu, kata Arifudin, hasil koordinasi pihaknya dengan petugas akan sampai di Kabupaten Dompu Minggu (17/3) ini dan surat suara DPD RI diperkirakan akan dikirim pekan depan. Namun untuk surat suara DPRD Provinsi, dan DPR RI belum bisa dipastikan. “Kita masih menunggu pendistribusian dari penyedia jasa yang ditunjuk KPU RI,” katanya. Terhadap daftar pemilih seperti temuan WNA yang masuk dalam DPT di Kabupaten Dompu, diakui Arifuddin, hanya satu orang yaitu Panagiotis Xydias yang beralamat di Balibunga Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Ia tercatat dalam DPT karena memiliki keluarga dan tinggal di Dompu, sehingga tercatat dalam KK dan memiliki KTP sehingga dicatat oleh petugas saat coklit. “Dalam KTPnya masih tercantum kewarganegaraannya sebagai WNA, tapi sudah dihapus dari DPT,” katanya. Terkait keluar masuk pemilih menjelang pencoblosan, Arifudin mengatakan, sebanyak 182 orang yang pindah masuk memilih di Kabupaten Dompu dan 164 orang yang pindah memilih keluar Kabupaten Dompu. (ula)

Bima (Suara NTB) – Sebanyak 105 pejabat fungsional dan struktural Pemerintah Kabupaten Bima dimutasi dan dirotasi, belum lama ini. Salah seorang diantaranya ternyata Kepala Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Nurkasna Wahyuni, S.Si Apt, Mars. Ia dirotasi sebagai Kasi P4 Bappeda dan Litbang. Proses rotasi dan mutasi Kepala IFK tersebut disorot oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE. Duta PAN ini menduga ada indikasi lain dibalik proses rotasi tersebut. “Saya menduga ada indikasi lain soal rotasi dan mutasi Kepala IFK ini. Terutama terkait polemik pengadaan obat dan bahan medis Rp3,6 miliar,” katanya, Jumat (15/3). Diakuinya, meskipun kebijakan rotasi dan mutasi merupakan wewenang Kepala Daerah, namun prosesnya tidak untuk saat ini. Mengingat persoalan pengadaan obat dan bahan medis sedang diselidiki oleh penegak hukum, karena ada dugaan bermasalah. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, pemindahan atau rotasi Nurkasna, dari Kepala IFK ke Bappeda tersebut tidak sesuai dengan keahliannya karena latar

belakang pendidikan. “Hal-hal semacam ini bisa memunculkan spekulasi lain terkait mutasi Nurkasna ini,” katanya. Aminurlah mengaku sangat kecewa dengan kebijakan tersebut. Semestinya pengambil kebijakan menempatkan pejabat secara profesional melalui pertimbangan yang matang. Bukan sesuai selera ataupun emosional. “Kebijakan itu harusnya lebih arif dan bijaksana. Harus bisa melihat kebutuhan bukan sesuai selera,” katanya. Terpisah, Sekretaris Daerah, Drs. H. Taufik HAK M.Si menegaskan ratusan pejabat yang dilantiik Bupati Bima beberapa waktu lalu, termasuk Kepala IFK sudah sesuai dengan mekanisme serta pertimbangan yang matang. “Tidak ada sesuai selera. Sudah melalui ketentuan dan pertimbangan matang,” katanya. Taufik menegaskan mutasi Kepala IFK ke Bappeda tidak ada kaitannya dengan soal pengadaan obat dan bahan medis yang diduga ada masalah itu. Ataupun adanya ketidaksukaan Kepala Daerah terhadap yang bersangkutan. “Ini murni kebijakan Bupati Bima melalui mekanisme yang ditetapkan. Tidak ada unsur lainya,” tegasnya. (uki)


POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2019

Halaman 8

Penyalinan C1 Rawan Dimanipulasi ri. Nah kenapa tingkat PPK itu rawan, karena lebih banyak perserta Pemilu yang tidak akan dapat alokasi kursi dari yang dapat,” jelasnya. Ditempat terpisah, Divisi Data dan Informasi, Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi, terkait hal itu, menurutnya semua pihak, baik penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta peserta Pemilu harus memiliki persepsi yang sama terkait dengan ketentuan Pemilu. Hal itu sangat penting untuk meminimalisir terjadinya perbedaan penafsiran. “Misalnya dalam hal menentukan suara sah dan tidak sah, itu harus punya pemaha-

Mataram (Suara NTB) Kerawanan manipulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2019 rentan terjadi saat proses rekapitulasi di tingkat PPK. Karena itu KPU menekankan sejak awal, agar semua pihak, baik penyelenggara, pengawas dan saksi agar memiliki kesamaan data hasil pemungutan suara pada tingkat TPS.

Dua Pengedar Diduga Kuasai 102,81 Gram Sabu Mataram (Suara NTB) – Bisnis gelap narkoba duo pengedar sabu bubar. Tersangka LP alias SS (38) dan tersangka SS (39) dipergoki saat hendak menambah stok jualannya. Sabu seberat 102,81 gram yang dibeli dari bandar gagal diedarkan lagi. Dua tersangka tersebut ditangkap di sebuah lesehan di Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram. SS baru saja mengambil sabu tersebut dari bandar berinisial KM. “Sabu dalam bungkus besar disembunyikan di bawah meja lesehan,” kata Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam Jumat (15/3) didampingi Kasatnarkoba AKP Kadek Adi Budi Astawa. Rumah tersangka LP di Jatisela, Gunungsari, Lombok Barat digeledah. Ditemukan barang lain terkait narkoba seperti timbangan, plastik klip, alat hisap dari bekas botol, alat pres plastik, bunder plastik klip besar, dan batu timbangan tertulis 50 gr. Tersangka LP mengaku saat diinterogasi. “Barang yang ditemukan di lesehan itu rencananya akan dibagi dalam poket dan dikirim ke pemesan,” kata Alam. Selama setahun belakangan ini, tersangka LP bukan kali ini bertransaksi dalam jumlah besar. Akhir tahun lalu, LP memperdagangkan 50 gram sabu. Namun saat itu belum tercium polisi. “Yang kali ini dia tertangkap. Kalau dirupiahkan ini nilainya sampai Rp150 juta. Dengan penangkapan ini, ada sekitar 800 orang yang berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba,” terangnya. Tersangka LP dan SS juga pengguna sabu. Terindikasi dari hasil tes urine keduanya usai penangkapan. “Sama-sama makai. Dari keduanya ini, yang dominan LP. Setiap ambil barang, SS yang diminta mengambil. SS tidak kenal dengan bandarnya. Yang kenal dan memesan barang itu LP,” terangnya. Mereka disangka melanggar pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 127 UU RI No 35/ 2009 tentang narkotika. “Pidananya paling lama 20 tahun, karena barang buktinya di atas 5 gram,” tutup Kapolres. (why)

Romi Di-OTT KPK, Elektabilitas PPP Diprediksi Merosot Mataram (Suara NTB) Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, Jumat (15/3) kemarin, menjadi pukulan yang telak bagi kader partai berlambang Ka’bah tersebut menjelang Pemilu 2019 yang sudah di depan mata. Isu tertangkapnya Romi, sapaan akrab ketua umum PPP itu, kini telah menjadi trending topic di social media di tengah dinamika percaturan politik Pemilu 2019 yang eskalasinya semakin sengit. Peristiwa OTT Romi tersebut merupakan sebuah “kecelakaan” besar bagi partai Ka’bah di tengah para kader sedang berjuang keras untuk merebut kemenangan Pemilu 2019, baik Pileg maupun Pilpres. Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah yang dikonfirmasi Suara NTB via ponsel, tidak memberikan banyak komentar. Ia mengaku belum mendapat informasi yang valid dari DPP terkait kebenaran informasi OTT tersebut. ”Ini kan baru kita tahu dari media sosial soal beritanya. Kita belum mendapatkan informasi dari DPP. Jadi kalau saya ditanya terkait hal itu, saya belum bisa memberikan banyak komentar, sampai pemberitahuan resmi dari partai,” katanya menjawab Suara NTB. Ketika lebih lanjut, terlepas dari asas praduga tidak bersalah kepada sang ketua umum. Namun isu terkait OTT kepada Romi tersebut sudah beredar luas dan menjadi konsumsi publik. Lantas hal itu tentu akan menimbulkan persepsi tersendiri di tengah masyarakat terhadap PPP menjelang Pemilu 2019. Penangkapan Romi tentu akan memberikan dampak politik yang sangat besar terhadap kesiapan PPP menghadapi pemilu 2019. Ditanya terkait hal itu, Wartiah memilih bungkam. “Soal itu saya no comment,” katanya. Sejumlah petinggi PPP NTB lainnya yang dihubungi Suara NTB juga memilih tidak berbicara perihal penangkapan Romi tersebut. Ditempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, MA. Pol menyampaikan bahwa kasus OTT Romi tersebut telah memberikan dampak politik yang cukup besar bagi PPP menjelang perhelatan Pemilu 2019. “Secara institusi kepartaian tentu semakin memperburuk citra partai. Kasus OTT Romi ini akan berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas PPP dalam pemilu bulan depan,” katanya. Dengan kasus yang menerpa Romi itu, menurut Ihsan, bisa mengancam PPP tidak bisa menembus ambang batas perlemen 4 persen di Pemilu 2019 ini. “Dengan kasus ini tantangan PPP masuk senayan semakin berat, bahkan semakin mengancam PPP untuk tidak bisa lolos PT 4 persen apalagi dalam berbagai survei PPP masih stagnan di kisaran 2-3 persen,” jelasnya. Dengan tertangkapnya Romi bukan berarti menjadi akhir dari segalanya bagi PPP. Pasalnya PPP masih punya waktu satu bulan untuk melakukan konsolidasi penyelamatan partai dalam pemilu 2019 pasca kasus OTT Romi tersebut. “Harapan PPP tentu masih terbuka, asal para caleg dalam semua tingkatan tetap fokus untuk memenangkan diri masing-masing dan berusaha meminimalisir penokohan ketum, dengan mengutamakan nama besar dan sejarah PPP yang ada,” pungkasnya. (ndi) Hj. Wartiah

(Suara NTB/dok)

dengan salinan yang diterima oleh masing-masing saksi dan pengawasan. Dikhawatirkan ada perbedaan data, yang dilakukan dengan secara sengaja diubah. Sehingga pada saat pleno di tingkat PKK, akan muncul menjadi permasalahan. “Karena akan muncul di PPK nanti. Kalau sampai tingkat PPK bermasalah maka itu bisa mengganggu jalannya proses rekapitulasi,” katanya. Disampaikan Zur-

iaty, pada tahap rekapitulasi di tingkat PPK itu, pada dasarnya peserta Pemilu sudah bisa mengetahui hasil Pemilu secara keseluruhan. Sehingga peserta Pemilu sudah bisa memprediksikan perolehan kursi masing-masing. “Sampai di PPK itu peserta sudah bisa menghitung sendiri perolehan kursinya, apakah dia dapat atau tidak, kemudian siapa yang dapat itu, mereka sudah bisa kalkulasi sendi-

Usai Diperiksa Enam Jam

Camat Prabarda Ditahan Polisi Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) resmi menahan Camat Praya Barat Daya (Prabarda), Kamarudin, S.H., Jumat (15/ 3) kemarin. Terkait kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot masjid. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan diperiksa selama enam jam lebih oleh penyidik Polres Loteng. Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., didampingi Kasat Reskrim, AKP Rafles Girsang, SIK., mengatakan, tersangka datang sekitar pukul 09.00 wita. Dua orang pengacara ikut mendampingi tersangka untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekitar pukul 16.00 wita, Camat Prabarda keluar dari ruang penyidik. Untuk selanjutnya digiring ke sel tahanan Mapolres Loteng. “Tersangka kita tahan hingga 20 hari ke depan untuk tahap pertama dan bisa diperpanjang. Sampai menunggu berkas penyidikan dinyatakan lengkap,” sebut Kapolres Loteng. Namun ada kemungkinan penahanan tersangka bisa lebih cepat. Jika semua berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa. “Kalau berkas sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan tidak ada rekomendasi yang perlu dilengkap, pekan kasus ini sudah bisa kita naikkan ke tahap dua. Sehingga berkas serta tersangka sudah bisa kita limpahkan ke jaksa,” tegasnya. Ia menjelaskan, tersangka dipanggil kembali untuk melengkapi berkas penyidikan sebelumnya. Sekaligus untuk memberikan kesempatan bagi tersangka untuk menyampaikan keterangan yang mungkin belum sempat disampaikan pada saat pemeriksaan sebelum-sebelumnya seputar penyidikan perkara

(Suara NTB/kir)

PENAHANAN - Kapolres Loteng, Budi Santosa, menunjukkan surat perintah penahanan Camat Prabarda didampingi Kasat Reskrim Polres Loteng, Rafles Girsang, Jumat (15/3) kemarin. Jadi materi pemeriksaan serta menghilangkan barang angguhan penahanan ke Polres yang menjeratnya. “Mungkin saja ada beber- hanya mengulang saja hasil bukti. “Sesuai aturan yang ada Loteng. Dan, rencana tersebut apa keterangan yang mau pemeriksaan sebelumnya. tersangka dapat ditahan. Un- sudah dikomunikasikan kepadisampaikan atau ditam- Siapa tahu ada keterangan tuk menghindari hal-hal yang da tersangka maupun keluarbahkan oleh tersangka. Nah, yang mau dikoreksi ataupun tidak diinginkan,” tandasnya. ga. “Penangguhan penahanan Sementara itu, kuasa hu- ini hak tersangka. Jadi besok pada pemeriksaan kali inilah ditambahkan oleh tersangka. Rafles menjelaskan, ter- kum tersangka, Suryahadi, (hari ini, red) surat pemohonan kesempatanya,” tambah Kasat Reskrim Polres Loteng, sangka sendiri ditahan karena S.H., mengaku akan segera penangguhan akan kita layAKP Rafles Girsang, SIK. dikhawatirkan melarikan diri mengajukan permohonan pen- angkan,” jawabnya. (kir)

Jelang Pelantikan Bupati - Wabup Lobar

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Vonis ’’Inkracht’’ 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – banding sehingga perkara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mantan Kadisdik Kota dinyatakan inkracht,” 1234567890123456789012345678901212 Mataram, H Sudenom sudah ucapnya singkat saat dikon1234567890123456789012345678901212 menjadi terpidana. Perkara- firmasi terpisah. Demikian 1234567890123456789012345678901212 nya dinyatakan inkracht. juga dengan penasihat hu1234567890123456789012345678901212 Sudenom akan dieksekusi se- kum Sudenom, Hijrat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lambatnya dalam kurun satu Prayitno yang menyatakan 1234567890123456789012345678901212 bulan mendatang. Kepala Ke- kliennya sudah menerima 1234567890123456789012345678901212 jari Mataram I Ketut Sumed- putusan tersebut. “Karena 1234567890123456789012345678901212 ana mengatakan, jaksa prinsipal kami menerima, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 penuntut umum menerima ya kami menerima. Nanti 1234567890123456789012345678901212 vonis yang dijatuhkan hakim kami dampingi pada saat 1234567890123456789012345678901212 terhadap terdakwa sehingga eksekusi,” ucapnya. 1234567890123456789012345678901212 tidak mengajukan banding. terdakwa H Sudenom di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Eksekusi dilaksanakan hukum penjara selama 2 1234567890123456789012345678901212 setelah putusan berkekua- tahun dan 8 bulan, dan den1234567890123456789012345678901212 tan hukum tetap,” ujarnya da Rp50 juta subsidair 2 1234567890123456789012345678901212 dihubungi dari Mataram bulan kurungan, dalam per1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Jumat (15/3). Dia menye- sidangan yang dipimpin 1234567890123456789012345678901212 butkan pelaksanaan ek- ketua majelis hakim Sura1234567890123456789012345678901212 sekusi berdasar pada sali- di. Sudenom terbukti ber1234567890123456789012345678901212 nan putusan pengadilan di- salah secara sah dan mey1234567890123456789012345678901212 terima jaksa penuntut akinkan sesuai dakwaan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 umum. “Kalau salinannya pasal 11 UU RI No 20/2001 1234567890123456789012345678901212 sudah kita terima, kita tentang perubahan atas UU 1234567890123456789012345678901212 siapkan eksekusinya. Juru RI No 31/1999 tentang pem1234567890123456789012345678901212 Bicara Pengadilan Tipikor berantasan tindak pidana 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pada Pengadilan Negeri korupsi juncto pasal 64 ayat 1234567890123456789012345678901212 Mataram Fathurrauzi 1 KUHP. Sudenom memu1234567890123456789012345678901212 mengatakan, sampai pada ngut uang dari 37 kepala SD 1234567890123456789012345678901212 batas waktu Selasa (12/3) dan 21 kepala SMP di Kota 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lalu, tidak ada pernyataan Mataram sejak Juli sampai 1234567890123456789012345678901212 banding baik dari jaksa September 2017 dengan 1234567890123456789012345678901212 maupun penasihat hukum. total pungutan sejumlah 1234567890123456789012345678901212 “Tidak ada permohonan Rp117,2 juta. (why) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Bagian Umum Persiapkan Ruang Sudenom Dieksekusi Kerja dan Renovasi Pendopo Sebulan Lagi

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat melalui Bagian Umum dan Perlengkapan tengah mempersiapkan ruang kerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang rencananya akan dilantik tanggal 23 April mendatang. Untuk sementara, ruang kerja kedua pimpinan daerah ini akan disiapkan di gedung lama sembari gedung putih selesai diperbaiki akhir bulan ini. Selain ruang kerja, bagian umum juga merenovasi pendopo II yang bakal ditempati Wabup Hj. Sumiatun. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Lobar, H. Suherman mengatakan pihaknya segera melakukan renovasi pendopo II. “Rencananya, selesai perbaikan kantor lama yang di belakang untuk ruang kerja Bupati dan Wabup, kita akan lakukan renovasi pendopo II,” jelasnya. Sesuai hasil koordinasi dengan dinas PU yang mengerjakan perbaikan kantor lama tersebut, ditargetkan dalam waktu sepekan ke depan perbaikan kantor bupati lama akan selesai sehingga Bupati dan para pejabat lain seperti Sekda, para asisten bisa pindah kantor dari Pendopo ke gedung lama tersebut.

Bupati, kata dia, akan pindah ke ruang kerja sementara di kantor lama dan bersebelahan dengan Wabup di gedung yang sama. Termasuk para Asisten akan ditempatkan di gedung kantor yang saat ini ditempati kepala BKD. Pihaknya menargetkan perbaikan gedung lama ini tuntas pekan depan. Setelah kantor lama ini selesai diperbaiki dan ditempati oleh Bupati, sekda dan para Asisten barulah pihaknya memperbaiki pendopo II. “Begitu bupati dan wabup terpilih dilantik langsung bisa menempati ruang kerja di gedung lama dan ibu wabup bisa menempati pendopo II,” jelasnya. Sedangkan untuk perbaikan gedung putih sendiri jelas dia saat ini tengah proses tender di Dinas PU. Untuk perbaikan gedung ini dianggarkanRp 1,4 miliar. Ditargetkan perbaikan gedung putih ini selesai akhir bulan ini. Sembari menunggu perbaikan gedung putih ini kata dia, Bupati dan para pejabat

akan menempati kantor sementara dulu di gedung lama. Sementara itu, Anggota Banggar, Ahmad Zaenuri mengritik pemerintah pusat yang ingkar janji terhadap berbagai komitmennya membantu Pemda merehabilitasi infrasturktur dasar berupa saluran irigasi, jalan dan fasilitas perkantoran yang rusak terdampak gempa. Buktinya, dana bantuan di APBD 2019 nihil. (her)

H. Suherman

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/why)

SABU - Kapolres Mataram Saiful Alam menunjukkan barang bukti sabu seberat 102,81 gram yang diduga milik dua tersangka LP dan SS.

“Untuk mencegah kecurangan diingatkan agar sebelum C1 ditandatangani, terlebih dahulu harus dicek kesamaan datanya. Ini KPU dan Bawaslu harus saling mengingatkan, agar jangan ditandatangani sebelum dicek,” kata Koordinator Divisi Teknis KPU Provinsi NTB, Zuriaty, Jumat (15/3) kemarin. Jika tidak dilakukan pengecekan persamaan data C1 Plano

man yang sama sesuai dengan ketentuan dalam undangundang. Jangan sampai membuat penafsiran sendiri. Nah ini jadi potensi masalah,” jelasnya. Pihaknya juga mengingatkan kepada penyelenggara baik KPU dan Bawaslu agar menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di tingkat masing-masing. Misalnya pada tingkat TPS, harus bisa tuntas di sana juga. “Itu sudah jadi ketentuan bahwa permasalahan harus diselesaikan oleh penyelenggara di level masing-masing, tidak ada yang dibawa ke tingkat berikutnya,” jelasnya. (ndi)

Jadi Wali Nikah Putrinya, Jaksa Kawal Terdakwa Taufik Rusdi Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi proyek sampan fiberglass Kabupaten Bima, Taufik Rusdi mendapat restu majelis hakim untuk pulang kampung. Plt Kepala BPBD Bima yang ditahan di Lapas Mataram ini hendak menikahkan putri pertamanya hari ini. Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi mengatakan, majelis hakim menetapkan untuk memberi izin terdakwa Taufik Rusdi selama dua hari. “Sesuai dengan permoho-

nannya pada saat sidang pertama itu. Kita berikan izin dengan alasan kemanusiaan,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, jaksa penuntut umum melaksanakan penetapan majelis hakim tersebut. “Termasuk pengamanannya,” ucapnya. Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan menambahkan, penetapan tersebut sudah dilaksanakan. Setelah masa izin berakhir, terdakwa akan dikembalikan ke Lapas Mat-

aram. “Sudah (dilaksanakan). Ada jaksa yang ikut mengawal,” terangnya singkat. Terdakwa Rusdi, melalui penasihat hukumnya, Muhammad Nukman memohon majelis hakim mengizinkan kliennya pulang ke Kabupaten Bima untuk keperluan menjadi wali nikah. “Ini pernikahan putri pertamanya,” kata Nukman. Rusdi sebelumnya pada Selasa (12/3) lalu, diajukan ke persidangan dengan dakwaan primair pasal 2 dan dakwaan subsidair pasal

3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Rusdi didakwa sekongkol dengan Hj. Fera Amelia mantan Ketua DPRD Kota Bima pada proyek pengadaan lima sampan fiberglass tahun 2012 lalu. Pengadaan sampan fiberglass tahun 2012 mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Transdes Kemendagri sebesar Rp1 miliar. Pada proyek itu Rusdi selaku PPK. Dokumen proyek dibuat

belakangan setelah proyek selesai dikerjakan. Modus lainnya, dengan rekayasa proses penunjukan langsung rekanan yang mengerjakan proyek. Pekerjaan pengadaan tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak, yakni 13 Desember 2012. Namun terdakwa tetap melakukan pembayaran 100 persen. Realisasi pembayaran sebesar Rp991,6 juta sementara pengeluaran riil sebesar Rp741,6juta. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp159,8 juta. (why)


SUARA NTB Lokasi Gedung SMP Jadi Kendala PPDB

Halaman 9

Sabtu, 16 Maret 2019

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan menerapkan aturan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Namun, letak geografis SMP di Kota Mataram yang tidak merata diakui menjadi kendala saat PPDB. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd. Menurutnya, Disdik Kota Mataram akan menerapkan PPDB sesuai Permendikbud tentang PPDB. Namun, ia menekan-

kan pihaknya harus pandai dalam menerjemahkan aturan dari Permendikbud itu. “PPDB akan ikut Permendikbud, semua berawal dari Permendikbud itu, kita tidak boleh lari dari itu, tapi kita harus pandai-pandai menerjemahkan zonasi, prestasi, dan sebagainya agar tidak salah kaprah,” katanya. Mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini menyampaikan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan PPDB terutama pada mekanisme zonasi, yaitu jumlah sekolah di tiap kecamatan yang tidak merata. “Permasalahan kita di Kota Mataram untuk PPDB itu adalah jumlah sekolah di tiap keca-

matan tidak merata, itu yang jadi masalah. Persebarannya yang tidak tepat,” katanya. Kecenderungannya masyarakat akan lebih banyak memilih sekolah tertentu. Kehadiran sekolah swasta di sejumlah tempat di Kota Mataram ikut membantu mengisi persebaran sekolah. Namun, banyak masyarakat yang lebih memilih sekolah negeri ketimbang sekolah swasta. “Permasalahan anakanak tidak mau di sekolah swasta hanya mau di sekolah negeri, itu yang jadi masalah,”

kata Fatwir. Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi. Serta, kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi an-

tardaerah. Fatwir juga sebelumnya mengatakan, dengan PPDB sistem zonasi, anakanak tidak bisa lagi pilih sekolah tertentu. Mereka harus memilih sekolah yang berada di zona tempat tinggalnya. Oleh karena itu, semua sekolah harus menjadi sekolah unggul. Nantinya jika siswa memilih sekolah di mana saja, tidak lagi menjadi masalah, karena mutu sekolah yang merata. (ron)

Dikbud Ingatkan SMK Tingkatkan Kompetensi Mataram (Suara NTB)Pemerintah mengingatkan agar SMK tak berhenti berinovasi setiap saat. Inovasi penting untuk meningkatkan mutu dan daya saing. Sehingga ujungnya ialah meningkatnya kualitas SMK. Kabid SMK Dikbud NTB, Drs. H. M. Yahya, M.Pd., menyampaikan agar para kepala sekolah mampu mencari terobosan pengelolaan SMK. Dikatakan, bahwa semakin banyak inovasi, maka akan mendatangkan banyak manfaat bagi SMK sendiri. Sehingga bisa mendapat bantuan dari Kementerian untuk melakukan uji kompetensi.

Yahya lebih lanjut menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke beberapa SMK yang mana kompetensi peserta didik bisa dikembangkan baik di rumah ataupun di tengah masyarakat. Kata dia, jangan sampai peserta didik yang belajar di SMK tidak mampu mengaplikasikan kompetensi yang didapatkan di sekolah di mana mereka berbaur dengan masyarakat. Selain itu, Yahya juga ingatkan masyarakat juga harus paham dan bisa memberikan dukungannya. Lebih lanjut dia mengatakan model SMK harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk itu pihaknya terus berupaya agar bagaimana SMK bisa mampu melahirkan sikap mental sesuai kompetensi yang mampu menjawab tantangan. (dys)

HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4171 UB NOKA/NOSIN : MH1KF4118JK284712/ KF41E1285576 AN.SALMAH HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

HLG STNK R2 YAMAHA DR.3466 CE NOKA/NOSIN : MH31LB001DKO47307/ 1LB047334 NO.BPKB K05486852 AN.ANITA SUKMA F HLG ‘SKTR AMPENAN

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB

Sabtu, 16 Maret 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 10


RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 16 Maret 2019

Diduga Bermasalah di Spek Dari Hal. 1 membendung air untuk kepentingan irigasi dan tahan dari terjangan banjir pada tekanan tertentu. ‘’Kita lihat itu kan cuma seperti orang ngecor. Susunan batu dan semen. Nah, ambruk ketika datang banjir. Harusnya kan bisa menahan air dan ndak sampai rusak kalau terjadi banjir. Ini yang kita coba dalami,’’ ujar Aspidsus Jumat (15/3). Dari hasil penelusuran awal fisik proyek itu, dam tersebut senilai Rp5,2 miliar. Hitungan lapangan sesuai dokumen, Rp1,9 miliar untuk material batu dan semen. Dengan nilai sebesar itu, justru kekuatan pekerjaan diragukan. Dam hancur saat digerus banjir. Sementara sesuai dokumen diperoleh penyidiknya, nomenklatur pengerjaan dam itu merujuk pada spesifikasi untuk proyek pertanian. Juklak juknis yang dipakai untuk proyek bidang pertanian, bukan kebencanaan, meski tujuannya untuk penanggulangan bencana banjir yang kemungkinan datang lagi. ‘’Mengacu ke mana sih cara bikin damnya? Masak bisa bikin dengan susunan batu seperti itu? Makanya kita cek, apakah dia betul misalnya 1.500 Meter kubik batu yang digunakan, perlu

kita cek lagi,’’ jelasnya. Berdasarkan dokumen dan data diperoleh itu, akan jadi rujukan pihaknya mendalami lagi pengerjaan dua paket dam di Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima itu. Pemanggilan sudah dilakukan terhadap sejumlah pihak, fokus pada panitia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan. Dikonfirmasi soal dugaan dam tersebut dikerjakan dengan modus pinjam bendera? Pihaknya belum sejauh itu melakukan pelacakan. Karena masih fokus pada pekerjaan fisik. Indikasi pinjam bendera akan didalami lebih jauh dan pengaruhnya pada kualitas proyek. Kesimpulan awal itu diperoleh dari hasil cek fisik awal oleh penyidik Pidsus Kejati NTB sebelumnya, terkait proyek Dam Dadi Mboda yang dibangun dengan anggaran Rp 2.247.517.000. Proyek ke dua, rekonstruksi Dam Kapao di Kelurahan Lampe tahun 2017 senilai Rp 5.653.043.000. Dua proyek tahun anggaran 2017 sumber anggarannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima sebagai proyek infrastruktur pascabencana. (ars)

Pemprov Pastikan Pecat PNS Mantan Koruptor Sebelum 30 April 2019 Dari Hal. 1 ‘’Kalau putusan MK itu bisa selesai sebelum 30 April, maka kita pertimbangkan. Tapi kalau putusan MK sampai 30 April belum keluar, maka diabaikan. Perintah Menpan itu yang harus dilaksanakan,’’ katanya. Mengenai draf SK pemecatan PNS mantan koruptor, kata Raisah sudah jadi. Namun, masih menunggu putusan MK dan hasil koordinasi dengan Pemda kabupaten/ kota. Nantinya, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemprov dengan Pemda kabupaten/kota. Jumlah PNS mantan koruptor di NTB sebanyak 73 orang. Khusus untuk Pemprov NTB sebanyak delapan orang. Angka tersebut kemungkinan bisa bertambah karena adanya PNS yang beralih ke provinsi. Sebelumnya, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota merumahkan 73 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan napi koruptor. Puluhan ASN mantan napi koruptor tersebut mulai 1 Januari 2019 sudah tak diberikan lagi gaji dan hakhak keuangan lainnya. Langkah yang diambil awal Januari lalu itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersa-

Dirut GNE Diberhentikan, Pemprov Siapkan Pansel Dari Hal. 1 Namun mengenai penentuan Dirut PT. GNE yang baru, Wirajaya mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan pembentukan Pansel. ‘’Kita sedang mempersiapkan pembentukan panitia seleksinya. Kita harapkan sesegera mungkinlah,’’ tandasnya. Diberitakan Suara NTB sebelumnya, Pemprov NTB memang sedang fokus memperbaiki kinerja keuangan dan perusahaan PT. GNE. Pemprov NTB melalui Biro Perekonomian sudah melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya PT. GNE. Supaya kinerja keuangan maupun kinerja organisasi perusahaan tersebut semakin baik. ‘’Langkah-langkah kita sudah ada. Terutama kita

sudah melihat dan mengevaluasi kinerja,’’ kata Wirajaya. Evaluasi kinerja GNE juga dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Evaluasi kinerja ini diminta langsung oleh manajemen PT. GNE sejak beberapa tahun terakhir. Evaluasi kinerja yang dilakukan BPKP terhadap GNE untuk mengetahui kinerja manajemen GNE dalam hal ini direksi. Hasil evaluasi kinerja BPKP, kata Wirajaya juga menjadi bahan catatan Pemprov melakukan perbaikan perusahaan milik daerah tersebut di masa mendatang. Dengan meminta dilakukan evaluasi kinerja keuangan dan perusahaan, harapannya benar-benar akuntabilitas dan transparansi dapat dipertanggungjawabkan. Seperti diketahui, PT. GNE menjadi sorotan setelah munculnya dugaan

Halaman 11

kebocoran keuangan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp3,1 miliar. Nilai kebocoran keuangan BUMD ini diduga mencapai Rp3,1 miliar. Nilai ini diduga merupakan akumulasi dari penggunaan anggaran dari tahun 2014 – 2017. Akibat dugaan kebocoran anggaran itu, internal PT. GNE melakukan audit melibatkan auditor independen. Audit kemudian diperkuat dengan pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dari hasil audit internal, ada indikasi potensi kerugian PT. GNE mencapai Rp3,1 miliar. Inspektorat NTB sudah diminta melakukan audit investigatif mengenai dugaan kebocoran keuangan PT. GNE sebesar Rp3,1 miliar tersebut. Bahkan, Inspektorat sudah memeriksa salah satu mantan direktur perusahaan daerah tersebut. (nas)

ma (SKB) Mendagri, Men PANRB dan Kepala BKN tentang pemecatan ASN mantan napi koruptor paling lambat 31 Desember 2018. Berdasarkan SKB tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah baik gubernur dan bupati/walikota diminta memecat dengan tidak hormat ASN yang pernah terlibat kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, Pemprov belum memecat ASN bersangkutan tetapi merumahkannya sampai keluar putusan MK. Belakangan keluar surat edaran Men PANRB Nomor B/ 50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) PNS mantan koruptor yang ditujukan kepada Pejabat Pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah. Sebagai PPK, Gubernur dan Bupati/Walikota diberikan tenggat waktu sampai 30 April untuk memecat PNS mantan koruptor. (nas)

TALKSHOW - SPV Promotion Area NTB, Dewi Rachmah Agustin, Food & Baverage Director Lombok Astoria Hotel, Suhaedi dan Marcomm Lombok Astoria Adelia Vicky Ruswandi saat menghadiri talkshow di Radio Global FM Lombok, Jumat (15/03) kemarin.

Wagub Buka Musda Ke VI PTGMI NTB Mataram (Suara NTB)Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, membuka Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) NTB, Jumat (15/3). Dalam sambutannya wagub

Hanya Macan Kertas Dari Hal. 1 ‘’Tugas kita mengawal Perda dan Perkada. Makanya tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Harus ada kawasan tempat merokok di tiap OPD,’’ kata Dirjaharta dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/3) siang. Kantor Gubernur telah ditetapkan menjadi kawasan tanpa rokok. Namun, OPD harus menyiapkan ruangan khusus untuk merokok. Sehingga ASN tidak merokok sembarangan. Untuk penerapan Perda ini, kata Dirjaharta, diawali dari Kantor Gubernur NTB. Pascadilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menetapkan kantor gubernur sebagai kawasan tanpa rokok. Dirjaharta mengatakan tidak mungkin Satpol PP menaruh setiap anggotanya di tiaptiap OPD untuk mengawasi ASN yang merokok sembarangan. Untuk itu, perlu pengawasan dari masing-masing pimpinan OPD. Terpenting, OPD harus menyiapkan ruang khusus untuk merokok sesuai amanat Perda No. 3 Tahun 2014.

‘’Kalau dijumpai, ada yang merokok sembarangan akan diingatkan bahwa ini kawasan tanpa rokok. Sekarang belum sampai ke pengadilan. Sekarang ini kita sebatas melakukan BAP. Tahap teguran, peringatan bagi yang melanggar,’’ katanya. Ke depan, kata mantan Kepala Biro Pemeritahan Setda NTB ini, Perda tersebut harus benar-benar ditegakkan. Tetapi harus dimulai dari masingmasing OPD. ‘’Ada biro di sana. Kepala biro mengingatkan stafnya. Sosialisasinya harus digencarkan, kemudian mengingatkan. Tak serta merta kita langsung mengambil tindakan,’’ tandasnya. Dirjaharta mengatakan, Perda KTR ini memang sudah lama. Namun baru sekarang mulai diterapkan untuk lingkup Pemprov NTB. ‘’Kita mulai dari internal OPD. Jangan menyalahkan orang luar, kita mulai dari internal dulu,’’ imbuhnya. Sekarang, lanjut Dirjaharta, setiap OPD harus memasang plang kawasan tanpa rokok. Dan OPD juga harus memasang plang kawasan yang boleh untuk merokok. (nas)

menyampaikan bahwa perawatan gigi dan mulut masih belum menjadi prioritas masyarakat dalam hal kesehatan. ‘’’Di NTB, bahkan Indonesia, perawatan gigi dan mulut masih belum menjadi prioritas yang ditekankan di dalam keluarga,’’’ kata Hj. Rohmi. Wagub juga kembali mengingatkan akan pentingnya revitalisasi posyandu karena dapat dijadikan sebagai media untuk mengedukasi masyarakat dalam hal kesehatan gigi dan mulut. ‘’Posyandu kita di seluruh NTB semoga bisa berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan bukan hanya mengobati. Karena hal-hal seperti perawatan gigi dan mulut bisa masuk penyuluhan-penyuluhan yang ada di Posyandu,’’’ jelas Hj. Rohmi. Ia berharap PTGMI dan pemerintah dapat membangun kerja sama yang lebih baik ke

depannya. ‘’’Mudah-mudahan ke depannya semakin banyak yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah, semoga tugas dan tanggung jawab kita dalam mengedukasi masyarakat dalam hal kesehatan bisa berjalan dengan baik,’’’ harapnya. Pada kesempatan yang sama, Epi Nopiah, S.Pd, MAP, selaku Ketua Umum DPP PTGMI, mengapresiasi respons positif dan kerja sama wagub serta mengucapkan terima kasih kepada PTGMI Provinsi NTB. Ketua DPD PTGMI Provinsi NTB, Sufie Haswinda, SKM , berharap PTGMI ke depan dapat lebih menunjukkan diri dan bersinergi dengan pemerintah. ‘’’Kami dari PTGMI NTB berharap agar ke depan dapat menunjukkan serta mendekatkan diri dengan program pemerintah, dan juga membangun sinergi dengan bidang profesi kesehatan lainnya,’’ kata Sufie. (nas)

Polda NTB Surati Inspektorat Minta LHP Dari Hal. 1 diperkuat dengan hasil audit independen. Dugaan kerugian daerah itu, akumulasi dari temuan sejak 2015, 2016 sampai 2017. Kasus ini kemudian mencuat setelah dilaporkan ke Inspektorat dan diminta dilakukan audit investigasi. Sejumlah pihak dipanggil untuk klarifikasi, baik para direktur aktif maupun mantan direktur sampai bendahara. Ibnu Salim menambahkan,

pihaknya masih berusaha merampungkan hasil audit investigasi. Karena masih ada beberapa pihak yang belum tuntas diklarifikasi. “Masih berlanjut klarifikasinya. Mudahan dalam waktu dekat rampung, LHP baru kita keluarkan,” jelasnya. Sebelum LHP terbit, akan diawali membuat kesimpulan dalam gelar internal auditor. Jika ada kekurangan keterangan dan dokumen, akan diisi dan dirampungkan dalam LHP dimaksud. (ars)

Mesin Penyulingan Air di Pulau Maringkik Tak Berfungsi Dari Hal. 1 Saluran air dari sumur juga masih terpasang, termasuk pompa airnya. Sayangnya, komponen kelistrikan penghubung masing-masing perangkat sudah putus. Mesin penyulingan air ini nampaknya masih dapat dimanfaatkan. Demikian pengakuan perangkat desa Pulau Maringkik, Hadrian Agus Andri. Ditempatkan di sebuah area khusus, mesin penyulingan air bantuan ini telah dipenuhi semak-semak. Sepertinya tak lagi ingin diurus oleh masyarakat setempat. Apalagi mesin penyulingan ini pada saat diberikan tahun 2013 lalu hanya dimanfaatkan tak lama. Itupun, hanya mampu memenuhi kebutuhan air untuk beberapa KK terdekat saja. Mesin penyulingan air ini seperti diketahui, dibantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih/ air tawar masyarakat pesisir. Karena itulah, pemerintah me-

nempatkan mesin penyulingan ini salah satunya di sana. Harapan masyarakat Maringkik, mesin penyulingan ini dapat difungsikan. Meski tak menghasilkan air bersih yang layak minum, setidaknya kata Hadrian, kebutuhan air bagi masyarakat sekitarnya dapat dikurangi ketergantungannya pada pasokan air bersih dari luar. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat di Pulau Maringkik mengandalkan air yang dibelinya dari pulau seberang. Satu jeriken isi 30 liter, masyarakat membelinya seharga Rp5.000. Ada juga yang dijual satu tandon, kapasitas 350 liter, harganya Rp80.000. ‘’Atau kalau hujan seperti sekarang, air hujan dari talang dialirkan ke tempat tempat penampungan. Agak terbantu kalau sedang musim hujan,” terangnya. Untuk kebutuhan mendasar ini, Pemkab Lombok Timur, melalui PDAM telah memasangkan saluran air bersih ke Maringkik.

Hanya saja, tujuh bulan terakhir, masyarakat tak mendapatkan pasokan air lagi. ‘’Kilometer sudah terpasang. PDAM sudah lama masuk, tapi tidak ada air yang dialirkan. Kan percuma juga pemerintah memasang pipa ke Maringkik,’’ imbuh Hadrian kepada Suara NTB saat menyambut tim Ekspedisi Laskar Nusa 2019 kemarin. Karena itulah, masih ada harapan karena pemerintah agar mesin penyulingan diperbaiki kembali sehingga bisa dimanfaatkan. Setidaknya, untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan air bersih dari luar Maringkik. Camat Keruak, Kamaruddin yang dikonfirmasi mengaku telah menghubungi pihak PDAM di daerah setempat. Jawaban PDAM, rencananya akan ditelurusi kembali jaringan distribusinya agar air sampai ke Maringkik. ‘’Katanya April ini akan dicek kembali sama PDAM. Sudah saya datangi langsung pihak PDAM,’’ kata Kamaruddin. (bul)

Harga Tiket ke Lombok Dipastikan Semakin Kompetitif Dari Hal. 1 kata Halus dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/3) siang. Destinasi wisata tiga-gili di Lombok Utara dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika akan menjadi sasaran wisatawan asal Australia. Ia mengatakan, wisatawan asal negeri Kanguru itu senang berwisata ke tiga gili dan KEK Mandalika. Ia menyebut, angka kunjungan wisman asal Australia pernah menjadi nomor pertama di NTB. Sekarang, kunjungan wisman terbanyak berasal dari Cina. Dengan dibukanya penerbangan langsung Perth - Lombok, Halus yakin wisman asal Australia akan mendominasi kunjungan ke NTB. Diharapkan, Pemprov dapat melobi AirAsia agar membuka penerbangan ke sejumlah kota di Indonesia. Seperti Lombok - Jakarta, Lombok - Surabaya dan lainnya. Ia melihat, untuk rute tersebut saat ini dikuasai maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air. ‘’Sehingga rata-rata harga tiket ke Lombok lebih mahal. Karena memang monopoli dua maskapai itu selama ini. Dengan kehadiran AirAsia maka harga tiket penerbangan ke Lombok semakin kompetitif,’’ ujarnya. Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata (STIP) Mataram ini berharap Pemprov dapat melobi maskapai AirAsia membuka rute-rute domestik lainnya. Sehingga ada pilihan bagi wisatawan domestik memilih transportasi. Pasalnya, selama ini harga tiket

ke Lombok jauh lebih mahal dibandingkan daerah lainnya. ‘’Sehingga masyarakat punya banyak pilihan dan murah. Selain itu, pemerintah perlu melobi untuk bisa mendesak pembatalan bagasi berbayar. Kaena dampaknya besar, industri kreatif bisa mati,’’ katanya. Terkait dengan pembukaan penerbangan langsung Perth Lombok, Halus memberikan masukan agar Pemprov juga mendorong kerjasama bisnis antara NTB dengan Australia. Supaya penerbangan langsung tersebut dapat bertahan. Hal ini berkaca dari maskapai Jestar Airways yang pernah membuka rute yang sama dan akhirnya menutup rute tersebut akibat tingkat keterisian penumpang yang sedikit. ‘’Kalau hanya mengandalkan pelancong saja, baliknya bisa kosong. Pemerintah harus mendorong bisnis NTB supaya lebih bergairah,’’ sarannya. Terpisah, Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka mengatakan, pembukaan penerbangan langsung Perth - Lombok berpengaruh positif untuk meningkatkan kunjungan wisman ke NTB. Selain itu, wisatawan domestik juga diperkirakan akan banyak ke NTB. Pasalnya, AirAsia juga akan membuka penerbangan langsung Lombok - Denpasar dan Lombok Yogyakarta. ‘’Yang pasti, dengan masuknya AirAsia buka rute Lombok-Denpasar dan Lombok - Yogyakarta itu menjadi alternatif atau ada pilihan lain yang murah bagi calon

penumpang,’’ katanya. Dengan dibukanya penerbangan langsung tersebut diprediksi pendapatan sektor pariwisata NTB mencapai 20,45 juta dolar Amerika. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, M. Si dalam rapat pimpinan (Rapim) yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, 24 Januari lalu. Faozal menyebutkan, estimasi jumlah penumpang AirAsia dari Perth ke Lombok pada semester I 2019 sebanyak 10.935 orang. Kemudian untuk semester II sebanyak 12.393 orang. AirAsia akan melayani penerbangan Lombok - Perth tiga kali dalam seminggu. Rata-rata jumlah penumpang setiap penerbangan diasumsikan 80 persen menggunakan pesawat Airbus 320. Faozal menambahkan pihaknya bersama tim AirAsia menghitung rata-rata lama tinggal wisatawan Australia selama di Lombok lima hari. Dengan asumsi pendapatan sebesar itu diperkirakan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada 2019. Penerbangan langsung Lombok - Perth akan disubsidi oleh pemerintah. Dengan adanya subsidi, maka harga tiket Lombok - Perth hanya 120 dollar Australia. Jika nilai tukar satu dolar Australia sebesar Rp10.000. Maka harga harga tiket hanya Rp1,2 juta dari Lombok ke Perth. (nas)


BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 16 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Masih Banyak Angka Stunting

Masyarakat Ikuti Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK dari Perwakilan BKKBN NTB Bersama Mitra Kerja Mataram (Suara NTB)Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditetapkan sebagai kampung KB karena banyaknya angka stunting. Perwakilan BKKBN NTB bersama Mitra kerja dalam hal ini Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi advokasidanKIEprogramKependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Jumat (15/3). Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS, Plh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samaan, M.Si, Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph, dan Kepala Desa Bagik Payung Timur. Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph mengatakan, setelah penetapan sebagai Kampung KB, maka program-program harus sudah dijalankan. Adapun program yang harus dijalankan seperti penyuluhan tentang stunting dan penyuluhan tentang

berbagai program kampung KB . “Karena sudah ditetapkan, Insya Allah program-program sudah dijalankan,” katanya. Samsul Anam memberikan semangat kepada peserta agar bisa ikut mencegah stunting di Desa Bagik Payung Timur. Ada tiga cara mencegah stunting, salah satunya pola asuh. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk melahirkan di tenaga kesehatan atau di bidan. “Jadi pola asuh itu sejak kehamilan sudah harus diperhatikan dan melahirkan di nakes (tenaga kesehatan) atau bidan,” katanya. Kepala Desa Bagik Payung Timur, Nasrun, A.Ma dalam sambutannya menekankan kepada masyarakat untuk mengatur jarak melahirkan dalam jangka tiga tahun. Selain itu, Kepala Desa Bagik Payung Timur juga meminta agar di desanya ditempatkan satu orang dokter untuk betugas di desanya. Pasalnya, saat ini tenaga kesehatan yang ada hanya satu orang bidan. Sementara jarak antara desa dengan Puskesmas cukup jauh yaitu sekitar 5 km. “Mohon bantuan untuk Puskesdes ditempatkan seorang dokter. Karena jauh dari Puskesmas, biar ada teman ibu bidan betugas melayani masyarakat di desa kami,” harapnya. Selain bantuan tenaga dokter, infrastruktur di desa terse-

Plh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samaan M.Si, saat membawakan materi sosialisasi

but juga banyak yang sudah rusak. Untuk memperlancar aktivitas masyarakat setempat, infrastruktur jalan diharapkan agar segera diperbaiki. Plh Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samaan M.Si, dalam arahannya mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu desa

agar bisa ditetapkan sebagai kampung KB di antaranya adalah peserta KB nya rendah, program stunting menjadi fokus kedepannya serta beberapa syarat lainnya. Program kampung KB dan program stunting memiliki keterkaitan yang erat. “Kampung KB itu berdasarkan SK bupati. Tentunya penentu-

Penyerahan laptop kepada Kampung KB yang diterima oleh perwakilan dari Kampung KB. Tampak Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS, (dua dari kanan) Plh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samaan M.Si, (dua dari kiri) Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samsul Anam, M.Ph (paling kanan) saat menyerahkan laptop kepada perwakilan dari Kampung KB dalam acara sosialisasi advokasi dan KIE program KKBPK Jumat (15/3) kemarin di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS berdialog dengan peserta, saat membawakan materi sosialisasi

Peserta sosialisasi saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB

Unram dan ’’University of New England’’ Sepakat Perluas Kerjasama Mataram (Suara NTB)Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Lalu Husni SH., M.Hum bersama Prof. Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc., Ph.D. dan Dekan Fakultas Peternakan Dr. Ir. Maskur, M.Si. mengunjungi University of New England (UNE) di Australia untuk menjajaki peluang kerjasama yang lebih luas dalam bidang penelitian, publikasi, seminar/konferensi, dan bidang-bidang lainnya, Rabu (13/3). Dalam lawatannya ke UNE Australia tersebut, Prof. Husni diterima langsung oleh Vice Chancellor UNE Prof. Annabelle Duncan. Pertemuan kedua belah pihak menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu Kerjasama Unram – UNE yang telah dilaksanakan sejak 2017 lalu akan diper-

an ini ada banyak syaratnya, antara lain di kampung KB itu program KB nya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kampung-kampung yang lain. Di situ program stunting menjadi fokus kedepan. Sehingga program stunting dan kampung KB dipadukan,” katanya. Dijelaskan Samaan, hubun-

panjang dan diperbaharui. Perpanjangan kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti dengan menggelar pertemuan antara Unram, Dikti dan UNE di Bali, 28 April mendatang. Selain itu, Prof. Husni dan rombongan juga melakukan pertemuan dengan Tim Indobeef untuk membicarakan Project Indobeef yang merupakan kerjasama Fakultas Peternakan dengan UNE, hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan di Mataram, sekitar bulan Juli 2019 dengan melibatkan pelaku bisnis. Fakultas Peternakan dan UNE juga melakukan kerjasama menyelenggarakan seminar Internasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Kerjasama lain

yang juga disepakati Unram-UNE yaitu menggelar kuliah tamu Adjunct Profesor Dahlanuddin di UNE. Selain membahas kerjasama, Unram juga berkesempatan mempelajari model pembelajaran e-learning yang sudah sangat maju di UNE. Prof. Annabelle berharap dapat terus menjalin kerjasama dengan Unram, tidak hanya dalam Project Indobeef, tetapi juga dengan fakultas fakultas lain yang ada di Unram. Prof. Husni berharap kerjasama yang dibangun dengan universitas - universitas di luar negeri dapat meningkatkan kemajuan Unram dalam berbagai bidang. “Semoga kerjasama Unram dengan UNE dan Universitas lain bisa kita tindak lanjuti untuk kemajuan Unram,” ungkap Prof. Husni. (dys/*)

gan program kampung KB dengan program stunting yaitu bagaimana pola asuh anak. Karena dengan pola asuh yang baik maka akan mencegah stunting pada anak. Ditekankan agar tidak melahirkan kurang dari tiga tahun antara bayi yang satu dengan yang lain. Karena akan mempengaruhi pola asuh. Untuk menjaga jarak kehamilan, Perwakilan BKKBN NTB tetap mengkampanyekan penggunaan alat kontrasepsi. Saat ini, tidak saja tersedia alat kontrasepsi bagi perempuan, melainkan juga untuk pria. “Hubungan antara program KB dengan program stunting yaitu bagaimana pola asuh anak yang baik. Kalau ibu-ibu punya anak dalam setahun itu dua bagaimana cara mengasuh anak dengan baik ? kan tidak mungkin, kecuali anak itu kembar,” katanya. Program kampung KB, tidak saja berbicara program KB dan stunting, melainkan juga pendidikan. Keberadaan kampung KB yang ada juga akan dievaluasi setiap 3 bulan. Program yang akan dievaluasi seperti program KB, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena MHS, menekankan agar bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika pertum-

buhan penduduk tidak dikendalikan maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan atau membangun tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena lahan kosong sudah mulai berkurang. Untuk itu pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dan diatur agar lebih baik Selain pengendalian penduduk, Ermalena juga menekankan agar mencegah pernikahan dini. Karena banyak persoalan yang akan timbul seperti stunting, putus sekolah, kemiskinan dan lain sebagainya. Dengan demikian, keberadaan kampung KB ditekankan untuk bisa merencanakan semuanya mulai dari usia menikah, melahirkan hingga jumlah anak. Untuk memeriahkan kegiatan sosialisasi, panitia memberikan berbagai macam hadiah menarik dalam bentuk doorprize kepada para peserta. Untuk mendukung dan memudahkan kerja Kampung KB Bagik Payung Timur, panitia menyerahkan satu buah laptop yang diterima oleh ketua Kampung KB dan Panitia juga menyerahkan satu unit warreles kepada kepala Desa Bagik Payung Timur. (azm/*)

Foto bersama seusai penyerahan hadiah doorprize

Profile for e-Paper KMB

Edisi Sabtu 16 Maret 2019 | Suara NTB  

Headline : Kasus GNE Polda NTB Surati Inspektorat Minta LHP

Edisi Sabtu 16 Maret 2019 | Suara NTB  

Headline : Kasus GNE Polda NTB Surati Inspektorat Minta LHP

Advertisement