Edisi Sabtu 16 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 16 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 283 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Masih Ada Ego Kredit Bermasalah BPR Lotim Tersisa Rp21 Miliar Sektoral Antar OPD Selong (Suara NTB) Angka kredit bermasalah di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lombok Timur (Lotim) tertinggi diantara tujuh BPR lainnya di NTB. Data terakhir, kredit bermasalah di BPR Lotim tersisa Rp21,3 miliar. Demikian diungkapkan, Direktur BPR NTB Lotim, Lalu Suwandi Arwan. Arwan tidak menampik fakta tingginya kredit bermasalah di perusahaan daerah yang mengelola keuangan itu. Lalu Suwandi Arwan kepada Suara NTB, Jumat (15/2) kemarin mengemukakan tingginya kredit macet tersebut menjadi atensi serius untuk segera dientaskan. ‘’Ng-

gih itu prioritas kami untuk saat ini,’’ ujar pengganti Mutawalli ini. Mengenai ratio Non Performing Loan (NPL) atau persentase kredit macet selama ini terus diupayakan penurunannya. NPL 35,78 persen pada posisi Desember 2018 turun menjadi 32.27 persen pada bulan Januari 2019. Bersambung ke hal 11

Lalu Suwandi Arwan (Suara NTB/rus)

Mataram (Suara NTB) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, sudah lima bulan memimpin NTB. Namun, Wagub melihat masih ada ego sektoral antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang satu dengan OPD lainnya. Wagub mengatakan, buntunya penyelesaian suatu persoalan karena OPD belum bersinergi dengan baik. ‘’Yang paling menjadi penyebab buntunya permasalahan atau lambatnya permasalahan itu selesai adalah sinergitas. Satu sama lain OPD itu merasa lebih penting. Pokoknya, intinya ada ego sektoral antara satu dan lain,’’

ungkap Wagub di hadapan puluhan Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB di ruang rapat utama, Jumat (15/2) siang. Ia mengatakan, masih adanya ego sektoral antar OPD merupakan suatu kenyataan. Karena ia bersama gubernur merasakan dan melihat sendiri hal tersebut. Ia mencontohkan jika ada pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa OPD. Apabila tidak dikomandoi oleh atasan maka tak akan jalan. ‘’Misal kita kumpulkan OPD, mau kerjakan ini. Ini nggak akan bisa selesai tanpa dikomandoi. Bersambung ke hal 11

Seluruh PD.BPR NTB ’’Sakit’’

Pemprov Isyaratkan Lakukan Perombakan Direksi

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Menyikapi persoalan ini, Pemprov mengisyaratkan akan melakukan perombakan jajaran Direksi PD. BPR NTB. Biro Perekonomian Setda NTB sudah diminta mengkaji kinerja seluruh PD. BPR NTB. ‘’Kan lagi dikaji sama B i r o Ekonomi. Kalau diang-

TO K O H Merger BPR Disegerakan MERGER (penyatuan) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) satu-satunya cara menjadikannya lebih efektif dan efisien. Bila itu dilakukan, BPR NTB bisa menjadi satu-satunya BPR terbesar di provinsi ini. Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengakui, bahwasanya persoalan yang dihadapi oleh BPR-BPR milik pemerintah daerah, umumnya kurang inovatif. Sehingga tingkat kredit macetnya terbilang tinggi, di atas (Suara NTB/dok) 5 persen. Farid Faletehan ‘’BPR-BPR milik pemerintah daerah ini kredit macetnya tinggi. Makanya ia tergolong dengan NPL (Non Performing Loan) relatif tinggi,’’ jelas Farid. Bersambung ke hal 11

gap memang perlu, maka dilakukan (perombakan). Evaluasinya dicek laporan kinerjanya,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (15/2). Wagub mengatakan, ke depan pengelolaan PD. BPR NTB harus profesional. Orang-orang yang menjadi pengelola harus dipilih betulbetul yang profesional. ‘’Karena kuncinya ada pada direkturnya,’’ ujarnya. Dikatakan, saat ini Biro

Perekonomian sedang melakukan kajian atau evaluasi kinerja seluruh PD. BPR NTB. Dalam evaluasi tersebut dilihat laporan kinerja masingmasing BPR. Dari sana akan terlihat hasil kinerja dari masing-masing Direktur PD. BPR NTB. Tujuannya, bagaimana agar kinerja seluruh PD. BPR NTB lebih baik lagi ke depan. Diketahui, saat ini ada delapan PD. BPR NTB. Yakni PD. BPR NTB Kota Mataram, PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD.

Terbitkan Izin Ternak

Gubernur Mulai Siapkan Industrialisasi Peternakan di Sumbawa

KO M E N TTAA R Kantongi Dugaan Penyimpangan

Purnama (Suara NTB/ars)

POLDA NTB mengantongi sejumlah dugaan penyimpangan pada penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) di NTB. Sejumlah kasus itu sedang dalam proses penyelidikan, bahkan ada yang sudah naik ke tahap penyidikan. Penyaluran dana Bansos bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memang sedang gencar diawasi, sejak dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Sosial (Bansos). Satgas dipimpin l a n g s u n g Wakapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Tajuddin MH. Bersambung ke hal 11

BPR Lombok Timur, PD. BPR Sumbawa Barat, PD. BPR Sumbawa, PD. BPR Dompu dan PD. BPR NTB Bima. Data Pemprov NTB, jumlah penyertaan modal Pemprov NTB di PD. BPR NTB sampai 2018 sebesar Rp78,66 miliar lebih. Sedangkan Pemda kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima sebesar Rp60,77 miliar lebih. Kemudian Pemkot Mataram, KSB dan KLU sebesar Rp7,22 miliar lebih. Sehingga total penyertaan modal Pemprov dan Pemda kabupaten/kota di PD. BPR NTB sudah mencapai Rp146,659 miliar lebih. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/arn)

PERTEMUAN - Pertemuan Gubernur NTB H.Zulkieflimansyah didampingi Wabup Sumbawa H. Mahmud Abdullah dan sejumlah OPD terkait dengan Pepehani di ruang VIP Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa, kemarin.

Curah Hujan Tinggi, Gerakan Tanah Picu Longsor Rinjani Mataram (Suara NTB) Intensitas hujan di Pulau Lombok terus meningkat, dikhawatirkan berdampak longsor di Gunung Rinjani yang terpapar gempa Juli 2018 lalu. Sementara sejumlah titik terpantau terjadi gerakan tanah yang rawan memicu longsor akibat terus diguyur hujan. Pada September sampai Oktober lalu, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melakukan identifikasi identifikasi dampak gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok. Fokus pemantauan di Gunung Rinjani yang masuk kawasan Taman Nasional dan objek wisata. Hasil penelitian itu, menurut Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG, Agus Budiyanto, mengidentifikasi dampak guncangan gempa bumi yang kuat pada Juli 2018 lalu, berlanjut Agustus tahun sama. ‘’Guncangan gempa bumi yang kuat ini telah memicu terjadinya gerakan tanah,’’ kata Agus Budiyanto kepada Suara NTB via pesan instan, Jumat (15/2). Pemeriksaan dilakukan pada jalur pendakian di Plawangan dan jalur pendakian Sembalun dan tempat lainnya di Lombok

Timur dan Lombok Utara. ‘’Hasil pemeriksaan lapangan memang dijumpai titik titik gerakan tanah pada jalur pendakian Plawangan sampai Sembalun, terutama setelah pos tiga ekstra sampai ke Plawangan, jalur menuju danau dan puncak,’’ kata Agus. Gerakan tanah ini juga terjadi pada jalur jalan dan di sekitar permukiman warga di kaki Rinjani. Gerakan tanah berupa retakan-retakan pada permukaan tanah, longsoran pada dinding tebing dan runtuhan batu. ‘’Retakan retakan yang terbentuk itu berpotensi berkembang menjadi longsor jika dipicu juga oleh curah hujan yang tinggi.’’ Ada dua kemungkinan yang akan terjadi, bisa terjadi retakan yang lebih melebar karena gerakan tanah atau disebutnya sebagai retakan intensif. ‘’Atau bisa juga menjadi longsoran. Hal ini tergantung atau dikontrol oleh kondisi geologi dan morfologinya,’’ ujarnya. Sementara Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) terus memantau longsor di lereng-lereng Gunung Rinjani, pascagempa bumi mengguncang NTB, 6,4 dan 7 SR 2018 lalu. Bersambung ke hal 11

Sumbawa Besar (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mendorong Sumbawa segera melakukan industrialisasi peternakan. Sementara ini, izin pengiriman ternak hidup keluar daerah akan diterbitkan sambil dipantau secara selektif dalam jangka waktu setahun ke depan. Sambil mempersiapkan perangkat prosesing industri daging beku. Sekaligus memanfaatkan Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada. Hal itu disampaikan gubernur didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, saat menggelar pertemuan dengan pengusaha ternak yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (Pepehani) Kabupaten Sumbawa, di ruang VVIP Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Jumat (15/2) kemarin. Hadir juga pada kesempatan itu, sejumlah pimpinan OPD terkait provinsi maupun Kabupaten Sumbawa. Gubernur mencermati keluhan para pengusaha ternak yang kesulitan mengirimkan ternak ke luar akibat belum diterbitkannya izin pengiriman ternak ke Pulau Lombok oleh Pemprov NTB. Sementara ternak sudah menumpuk di Karantina Badas Sumbawa. Bersambung ke hal 11

Kasus DBD di Kota Mataram Melonjak Tajam Mataram (Suara NTB) Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Mataram melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan, Kota Mataram sudah menyalip Lombok Barat (Lobar), yang sebelumnya daerah paling tertinggi ditemukan kasus DBD pada Januari lalu. ‘’Mataram sudah mulai menyalip Lombok Barat. Kota Mataram sudah 101 kasus. Enam Demam Dengue, 16 suspect DBD, sisanya positif DBD. Lombok Barat sudah mulai pelan (tidak meningkat signifikan),’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A dikonfirmasi di Mataram, Jumat (15/2) kemarin. Bersambung ke hal 11 Nurhandini Eka Dewi

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Delapan PD. BPR NTB yang tersebar di kabupaten/kota dalam kondisi ‘’sakit’’. Karena kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) berada di atas 5 persen.

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Gotong Royong Cegah DBD KELURAHAN Pagesangan sedang merencanakan melakukan gotong royong, sebagai upaya pencegahan serangan penyakit demam berdarah dengue (DBD). Hingga sekarang ini tidak ada warga yang terkena DBD. Lurah Pagesangan, Ida Bagus Made Ariawan mengatakan, sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sementara gotong royong belum dilaksanakan. “Ada sosialisasinya, kalau gotong royong belum,” ujar Ida Bagus Made Ariawan, Jumat (15/2). Karena gotong royong belum dilaksanakan, namun tetap diupayakan. Gotong royong ini rencananya mau laksanakan di Lingkungan Pagesangan Indah. “Cuma saya koordinasi dulu supaya lengkap, mungkin saya ambil di hari Sabtu atau Minggu,” katanya. Kemudian soal fogging atau pengasapan, kelurahan sudah menganggarkan di tahun ini. Pelaksanaannya sudah diminta melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) pada beberapa hari yang lalu. “Kalau fogging memang kita sudah anggarkan. Untuk sosialisasinya, saat MPBM juga kita sudah minta Puskesmas untuk sosialisasi kepada warga tentang pencegahan DBD,” ujar Ida Bagus. Lanjut Lurah Pagesangan, sampai sekarang dirinya belum dapat informasi atau laporan dari lingkungan. Tapi yang jelas tidak masyarakat terkena DBD. “Biasanya langsung diinformasikan kalau ada masyarakat yang kena DBD,” bebernya. Untuk mengatisipasi serangan DBD, dia mengimbau kepada seluruh masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan seperti membudayakan menguras, menutup dan mengubur (3M). “Untuk tetap kegiatan-kegiatan kebersihan, terutama pencegahan DBD tentang air yang mengendap, kotakotak atau tempat yang bisa jadi sarang nyamuk yang tergenang air,” harapnya. (mhj)

Ida Bagus Made Ariawan (Suara NTB/mhj)

Jangan Tunggu Masyarakat Bereaksi ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menyayangkan jam buang sampah masih belum dipatuhi di sejumlah titik di Kota Mataram. Padahal, aturan itu dibuat oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram. Tujuannya untuk mengatur dan mengendalikan waktu-waktu pembuangan sampah. DLH menetapkan bahwa masyarakat boleh membuang sampah ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dari pukul 18.00 hingga pukul 06.00 wita. Tetapi nyatanya di luar jam tersebut, sampah masih terlihat menumpuk di TPS. Kondisi ini ternyata bukan saja karena masyarakat yang tidak mentaati jam buang sampah, tetapi petugas kebersihan dari DLH juga molor melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. ‘’Ada beberapa warga ke rumah. Bahkan waktu MPBM kelurahan, ada salah seorang warga mengaku tidak bisa buang sampah. Itu saya konfirmasi, sopirnya (DLH, red) itu alasannya BBM,’’ kata Malik kepada Suara NTB kemarin. Selain itu, masalah teknis juga disebut sebagai alasan molornya pengangkutan sampah di sejumlah titik di Mataram. ‘’Kalau semuanya alasannya teknis, yang dirugikan itu siapa,’’ tanyanya. Menurut Malik, inovasi apapun yang dilakukan sepanjang tidak ada sinergisitas antara atasan dengan bawahan, tidak akan bisa berjalan maksimal. Masyarakat diminta buang sampah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, dengan harapan, setelah itu tidak ada lagi tumpukan sampah di TPS. Tetapi semangat ini tidak dibarengi dengan komitmen DLH mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Untuk itu, dia mengimbau kepada Pemkot Mataram untuk menjembatani komunikasi antara DLH dengan BKD (badan Keuangan Daerah) supaya masalah teknis yang dikeluhkan, terutama terkait BBM, bisa segera teratasi. ‘’Ya kita ndak bisa one man show. Harus bersinergi,’’ cetusnya. Apalagi saat libur, volume sampah diyakini semakin meningkat. ‘’Kita ndak bisa memprediksi. Karena Mataram ini kota metro, tujuan orang berwisata, tujuan titik kumpul,’’ sebutnya. Politisi Golkar ini meminta DLH lebih tanggap terhadap kondisi yang ada. Jangan menunggu masyarakat bereaksi baru bertindak. ‘’Kenapa misalnya masih ada masyarakat yang buang sampah sembarangan, karena dengan sarpras yang ada saat ini, juga belum maksimal,’’ sesalnya. Untuk itu, Malik mengajak semua OPD menciptakan iklim kerja dan melayani masyarakat dengan nyaman. (fit)

(Suara NTB/mhj)

MELONJAK - Pedagang sedang menata ayam potong dagangannya di Pasar Pagesangan, Kota Mataram. Harga ayam potong melonjak mencapai Rp40 ribu/kg, Kamis (14/2).

Harga Ayam Potong Melonjok

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pedagang ayam potong di Pasar Pegesangan, Kota Mataram, mengeluh lantaran harga melonjak. Para calon pembeli pun terpaksa membeli daging lain. Sebelumnya harga ayam potong dijual Rp25 ribu/kg, tapi saat ini melonjak menjadi Rp30 ribu-Rp 40 ribu/kg. Jono, pedagang ayam potong dari desa Perampuan mengatakan kurang tahu penyebab kenaikan harga ayam potong. Biasanya dia jual seharga Rp25/kg, terus naik jadi Rp35 ribu/kg. Selama kenaikan harga kata dia, para pengunjung di pasar jadi sepi pembeli. “Kalau sepi-sepi begini bisa kita jual Rp35 ribu/

kg,” ujar Jono kepada Suara NTB, Kamis (14/2). Kenaikan harga tidak menetap, tetapi hari ke hari ada saja kenaikan harganya. Kadang-kadang pedagang bisa menjualnya dengan seharga Rp40 ribu/kg. Itupun untuk mengembalikan modalnya. “Kita jual kadang-kadang Rp40

ribu/kg kalau laku, kadangkadang Rp38 ribu/kg,” akunya. Ketika ditanya lebih jauh, Jono mengaku mengatakan kurang mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga ayam potong. Tapi ia hanya bisa menerima dengan lapang dada. “Nggak tahu kita, kalau kita yang jualan gini me-

Abdul Malik

naik terus, empat kali dia naik,” keluhnya. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli belum menerima laporan terkait kenaikan harga daging ayam di pasar tradisional mencapai Rp 40.000/kg. “Untuk hari ini belum ada laporan dari staf,” jawabnya. Dikatakan, stok DOC atau bibit ayam broiler di distributor sampai sejauh ini aman. Pihaknya kata Mutawalli, akan mencari tahu penyebab melonjaknya harga ayam ke tingkat pengecer.(mhj/cem)

Pemkot Mataram Buka Penerimaan P3K

(Suara NTB/cem)

MELANTIK - Walikota Mataram H. Ahyar Abduh melantik lima pejabat eselon dua lingkup Pemkot Mataram, Jumat (15/2).

Lima Pejabat Pemkot Mataram Dilantik Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik lima pejabat eselon II Lingkup Pemkot Mataram. Pelantikan ini hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Lima pejabat dilantik yakni Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram Mansur sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana I Nyoman Suandiasa sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian

Kesra H. Syaekhul Islam sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, guru SMAN 3 Mataram Lalu Fatwir Uzali menggantikan H. Sudenom sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM Lalu Jauhari menggantikan posisi Miftahurrahman sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Walikota tak memberikan banyak komentar terhadap pelantikan lima pejabat es-

elon dua itu. Namun demikian, ia berpesan pejabat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik - baiknya. Program disusun dalam visi misi sampai 2021 mendatang harus dieksekusi dengan baik. “Banyak PR yang harus tuntas. Apalagi masa jabatan saya tinggal dua tahun,” katanya berpesan. Yang paling penting menurut Ahyar, kelima pejabat mematuhi pakta integritas yang telah ditandatangani. Jangan ada lagi pejabat yang tersandung proses hukum. (cem)

Kadisdik Fokus Lakukan Pembenahan

(Suara NTB/dok)

nerima aja,” ujar Jono. Hal serupa dikeluhkan pedagang lainnya, Maslaah, warga Sekarbela. Adanya kenaikan harga tersebut membuatnya untuk memilih menjual secara terpisah seperti sayap ayam, dada ayam, paha ayam dan kaki ayam atau ceker saja. “Yang paha Rp35 ribu/ kg, yang dada Rp37 ribu/kg, sayap Rp36 ribu/kg, ceker Rp20 ribu/g dan kepalanya Rp20 ribu/ kg,” jelas Maslaah. Dirinya cukup kesal dengan kenaikan harga ayam potong, lantas tidak diberitahukan faktor dari kenaikan harga. “Dari minggu-minggu ini

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Mataram. Pembenahan baik diinternal maupun eksternal akan dilakukan. “Pertama ini saya akan lakukan pembenahan,” kata Fatwir ditemui usai pengambilan sumpah jabatan, Jumat (15/2). Pembenahan dimulai dari segi peningkatan mutu sekolah. Apa yang dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bertahap dipenuhi. Selama ini kata dia, sekolah terkendala pelayanan baik di dinas maupun internal sekolah itu sendiri. Menurut dia, paling mendesak saat ini, bagaimana mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional. Dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan seluruh kepala sekolah

(Suara NTB/cem)

H. Lalu Fatwir Uzali untuk menanyakan kesiapan untuk menghadapi UN. “Di bulan Februari ini paling tidak data nama - nama calon peserta UN harus clear,” tegasnya. Fatwir juga akan turun memantau ke sekolah melihat sarana dan prasara-

na serta kesiapan siswa. Dia memahami Dinas Pendidikan tidak saja berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Pelayanan perizinan sekolah juga jadi bagian yang perlu dirapikan. Ia akan memberikan pelayanan satu pintu di dinas. “Supaya orang yang ngurus izin tidak bingung masuk sana - sini,” tegasnya. Terkait stigma yang berkembang saat ini menurut dia , perlahan dihilangkan. Di hari pertama masuk kerja, ia akan mengingatkan seluruh pegawai di Disdik tidak lagi mendiskreditkan pimpinan.Termasuk melakukan praktik yang bertentangan dengan hukum. Kasus sebelumya terjadi kata dia, harus dijadikan pembelajaran. Terlepas dari itu, ia tetap akan memberikan dukungan moril ke pejabat yang menjalani proses hukum. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mulai Jumat (15/2) membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pemkot memperoleh 88 formasi P3K dari pusat, paling banyak tenaga guru 72 formasi, 6 tenaga kesehatan dan 10 tenaga penyuluh. Kepala BKPSDM Baiq Nelly Kusumawati, Jumat (15/2) mengatakan, pendaftaran pegawai setara pegawai negeri sipil. Pendaftaran diakui terkesan mepet. Tetapi pihaknya hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. “Mulai hari ini (kemarin,red) kita buka pendaftaran,” kata Nelly. Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak - juknis) baru diterima oleh Pemkot Mataram. Nelly menambahkan, perekrutan P3K memiliki konsekuensi terhadap anggaran. Pembiayaan maupun penggajian melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Ya, konsekuensinya begitu,” tandasnya. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Ahmad Mujahidin secara teknis me-

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati nambahkan, penerimaan tidak jauh beda dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil. Pelamar akan menjalani proses tes administrasi, kompetensi dan wawancara. Tetapi tes wawancaranya dalam bentuk computer asisted test (CAT). (cem)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) lakukan sesuai Perda Nomor 1234567890123456789012345678901212 Satpol PP Kota Mataram 2 Tahun 2015. Terhadap peda1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 memusnahkan ratusan liter gang miras semakin marak di 1234567890123456789012345678901212 minuman keras (miras) tra- pinggir jalan, kata dia, perlu 1234567890123456789012345678901212 disional, Jumat (15/2). keterlibatan dari Kabupaten 1234567890123456789012345678901212 Miras tradisional jenis tuak Lombok Barat untuk memu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dan brem tersebut merupa- tus mata rantai pendistribu1234567890123456789012345678901212 kan hasil operasi gabungan sian ke Kota Mataram. 1234567890123456789012345678901212 beberapa waktu lalu. “Iya, itu yang mau kita 1234567890123456789012345678901212 Kasat Pol PP Kota Mat- stop,” ucapnya. Pintu masuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 aram, Bayu Pancapati men- miras tradisional disinyalir 1234567890123456789012345678901212 gatakan, pemusnahan ratu- dari jalur - jalur tikus. Pintu 1234567890123456789012345678901212 san liter barang bukti masuk harus melalui keter1234567890123456789012345678901212 miras tradisional merupa- libatan lintas sektor dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan hasil operasi gabungan Pemprov NTB. Paling tidak 1234567890123456789012345678901212 bersama TNI dan Polri be- peredaran miras tradisional 1234567890123456789012345678901212 berapa waktu lalu. Pemus- dapat ditekan. 1234567890123456789012345678901212 nahan dengan cara dibuang. Bayu mengimbau, camat 1234567890123456789012345678901212 Pihaknya mengaman- dan lurah proaktif mem1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan dari sejumlah tempat bantu kondisi di wilayah1234567890123456789012345678901212 hiburan di Kota Mataram. nya. Konflik di masyarakat 1234567890123456789012345678901212 “Ini hasil Opgab beberapa terutama pemuda - pemudi 1234567890123456789012345678901212 waktu lalu,” kata Bayu. banyak dipicu oleh kesenan1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ditambahkan Bayu, pen- gan mereka mengkonsumsi 1234567890123456789012345678901212 ertiban miras secara masif di- miras. (cem) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Pol PP Musnahkan Miras Tradisional

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Arahkan Kaum Milenial Berinvestasi di Sektor Properti Mataram (Suara NTB) Kaum milenial atau generasi muda produktif memiliki andil yang besar menggerakkan ekonomi. Asal, mereka dikelola dengan baik. Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan daerah memiliki program yang dapat menggerakan kaum milenial ini berinvestasi. Arahkan saja ke sektor properti yang paling menjanjikan saat ini. Menurut Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono, ekonomi saat ini sedang perlu upaya kuat untuk mendongkraknya. Hal ini berlaku secara global. Tetapi masih ada potensi penolong yang dapat dikelola dengan baik. Generasi milenial yang umumnya lebih mementingkan gaya hidup bebas, happy, shoping. Padahal, ada kebutuhan yang mestinya tidak diabaikan. Sebut saja kebutuhan utama rumah. Kecenderungannya, pendapatan generasi milenial ini sebagian besar dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak terlalu signifikan memenuhi kebutuhan utamanya. Mengapa sektor properti? Sambung Suntono, sektor ini jika bergerak, akan menghidupkan 100 usaha turunan. Dan ini sangat signifikan membantu menggerakkan ekonomi. Selain, generasi-generasi milenial ini akan terpenuhi kebutuhan hidupnya sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan. “Bisa dikelola, orang milenial sekarang potensi besar. Salah satu yang menggerakkan ekonomi adalah dia. Salah satu yang meningkatkan konsumsi, juga orang-orang milenial. Cuma dananya tidak produktif ke investasi, beda orientasi,” demikian Suntono. Di kota – kota besar juga sudah mulai menjadi tren generasigenerasi milenial berinvestasi. Di NTB fenomena itu bisa dikembangkan. Strateginya, pemerintah memiliki program khusus yang dapat menggerakkannya lebih bijak memanfaatkan dananya. (bul) Suntono

Pulihkan NTB, Parkir Pesawat Bisa Digratiskan Mataram (Suara NTB) Sebelumnya makan pizza, sekarang makan lemper. Kira-kira itulah pelaku usaha perhotelan menggambarkan keadaan sekarang. Sebut saja city hotel. Hotel-hotel di Kota Mataram okupansinya (tingkat keterisian kamar) sangat rendah. Kegiatan-kegiatan meeting juga sepi. Hotel-hotel di Kota Mataram khususnya, sedang “bertarung” melawan keadaan. Tingkat kunjungan wisatawan masih sangat sepi. Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran sejauh ini belum dapat diharapkan sebagai penolong. Kegiatan-kegiatan pemerintah relatif sepi. Mantan Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Reza Bovier menyebutkan, tingkat keterisian hotel di Kota Mataram awal tahun ini belum menebus 60 persen. kegiatan meeting berkurang akibat mahalnya harga tiket pesawat atau diberlakukannya bagasi berbayar oleh maskapai. Hal itulah yang membuatnya secara khusus memutar otak. Kegiatan-kegiatan in door dilakukan untuk memancing tamu datang. Sebagai GM Hotel Santika Mataram, keputusannya juga mengerahkan tim melakukan kunjungan ke perusahaanperusahaan swasta, serta stakeholders di Jakarta. “Swasta juga ndak bisa diabaikan sekarang ini. Tapi secara khusus, okupansi kami di atas 60 persen. Bahkan awal pekan ini, tingkat keterisian kamar kami sampai 86,99 persen,” terangnya. Dalam kondisi ini, tidak bisa lagi menurutnya melakukan promosi dengan cara biasa-biasa. Harus kreatif mendatangkan banyak orang. Karena ini bukan saja tugas pemerintah. Melainkan tugas semua untuk menggairahkan kembali Lombok dan Sumbawa. Ia mengatakan, jangan panik. Karena Lombok, Sumbawa punya potensi yang bisa dijual. Apalagi Kota Mataram yang secara khusus menjadi pusat MICE. Dalam hal ini, tentu campur tangan pemerintah juga tak dapat dipandang sebelah mata. Secara spesifik ia bependapat, bahwa NTB ini bisa saja mencuri perhatian orang luar untuk masuk. Dari pengalamannya memegang hotel di Malaysia, Reza mengatakan, pemerintah Malaysia sangat konsen, bahkan memberikan tempat yang spesial bagi wisatawan. Kebijakan pemerintah setempat dengan memberikan subsidi bagi kursi maskapai yang datang dan pergi dari Malaysia, memberikan subsidi 50 persen bagi bahan bakar pesawat yang datang dan pergi dari negara itu, kemudian mensubsidi penuh parkir pesawat. Subsidinya 100 persen. “Mungkin berat mengadopsi cara itu secara penuh. Tetapi sangat memungkinkan hanya sekedar memberikan subsidi penuh bagi pesawat yang parkir di Lombok,” harapnya. Karena itu, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menyuarakannya ke pusat. Agar tidak satu cara yang dilakukan bersama-sama untuk membangkitkan kembali pariwisata NTB agar ekonomi bergerak kembali. Terpisah, GM PT. Angkasa Pura I, Nugroho Jati menyebut, harapan itu menjadi kebijakan AP I yang sudah berlaku bagi maskapai eksisting. “Rute baru 100 persen free landing fee. Additional Flight (tambah frequensi) 50% landing fee,” katanya. Atau dalam bahasa sederhananya, maskapai yang sudah ada saat ini akan mendapatkan fasilitas kebijakan apabila, membuka rute baru dari dan ke Lombok akan diberikan 100% bebas biaya landing. Dan bila menambah lagi frekuensi penerbangannya dengan rute yang sama, kata Jati, akan diberikan 50% biaya landing. (bul)

(Suara NTB/dok)

PARKIR PESAWAT - Pesawat dari salah satu maskapai tengah parkir di Lombok Internasional Airport

(Suara NTB/bul)

PARKIR DAMRI - Armada Damri yang terparkir di Pool Damri Mataram akibat sepinya penumpang dari pool Damri ke bandara maupun sebaliknya.

AKDP Kehilangan 50 Persen Pangsa Pasar Mataram (Suara NTB) Pascagempa dan kebijakan nyeleneh maskapai, dari menaikkan harga tiket pesawat, hingga memberlakukan tarif untuk bagasi dengan berat tertentu menjadi pukulan telak bagi sederet usaha ikutan sektor pariwisata NTB. Terutama jasa transportasi darat merasakan dampak yang hebat. Saat ini yang penting mampu bertahan. Jangan berharap lebih, seperti sebelumnya. Jumat (15/2) kemarin, pool Perum Damri Mataram tak terlihat ramai penumpang. Padahal biasanya padat. Puluhan armadanya juga terparkir. Jangan disebut BRT bantuan dari Kementerian Perhubungan. Total “tidur”. Operasional Damri tak sepadat sebelum-sebelumnya. Tingkat keteresian penumpang yang sangat minim membuat manajemen memutuskan menyesuaikan operasional armadanya. GM Perum Damri Mataram, Sumijan, atau akrab dipanggil Jajak mengkalkulasi pendapatan perusahaan milik pemerintah begitu tak menggembirakan akhir-akhir ini. Dimulai pascagempa akhir tahun kemarin, disusul kenaikan harga tiket pesawat yang

menjadi sorotan publik di tanah air. Apalagi diantaranya maskapai memberlakukan bagasi berbayar bagi bawaan penumpang pesawat di atas 7 Kg. Belum lagi awal tahun, cuaca ekstrem terjadi, angin, gelombang. Mengakibatkan keinginan orang bepergian turun drastis. “Lengkap sudah penderitaan kita,” kata Jajak kepada Suara NTB. Damri kehilangan 50-an persen pasarnya. Akibat yang muncul, penumpang pesawat menjadi sepi. Objek-objek wisata minim kunjungan. Keadaan sangat berubah, tingkat keterisian kursi armada Damri juga turun drastis. Armada Damri biasanya menjadi primadona bagi penumpang dari dan ke bandara. Belakangan, setidaknya 10 penerbangan dibatalkan dalam sehari di Bandara In-

ternasional Lombok. Damri memiliki pangsa pasar masyarakat menengah ke bawah. Yang notabenenya adalah pangsa pasar maskapai tarif rendah. “Adanya kenaikan harga tiket, dan bagasi berbayar, pangsa pasar kami ini hilang 50 persen. orang dari Sumbawa ke Lombok juga kurang, demikian sebaliknya. Kelihatan sekali orang mengurangi keinginan bepergian,” jelas Jajak. Khusus untuk ke bandara, tingkat keterisian kursi armada Damri saat ini hanya 30 persen. kerana itu, diputuskan dilakukan penyesuaian. Sebelumnya, tiap 30 menit, armada dari dan ke bandara diberangkatkan. Sekarang, bisa ditunda, maksimal sampai 1 jam. “Tapi kita fleksibel lagi. Bisa juga tetap jalan seperti biasa. Tergantung keadaan penumpang,” demikian Jajak.

Harapannya, keadaan akan kembali normal. Asal, maskapai juga melakukan penyesuaian kembali. Perum Damri tak dapat mengkonversinya. Sebab keadaan penumpang yang memang kurang. Kendatipun disiapkan pelayanan khusus ke daerah-daerah pariwisata. “Bahkan saya dengar sudah ada kawan-kawan yang jual busnya,” kata Jajak. Damri sendiri sedang mengupayakan terobosan untuk menghidupkan kembali gerak orang. Rute bandara-Senggigi yang biasa dilewati melalui Rembiga, dialihkan melalui pusat perbelanjaan epicentrum mall, itupun belum signifikan. Karena itu, untuk rute Lombok – Sumbawa, biasanya layanan hanya sampai Empang. Jajak mengatakan akan meneruskannya sampai Dompu. Harapannya, keadaan akan secepatnya kembali normal. Di pool Safari Dharma Raya di Sweta juga keadaannya demikian. Pemesanan tiket penumpang sangat kurang. Krisis seperti ini, kata H. Sarfan, Pimpinan Cabang NTB, terjadi sejak tahun 2010

lalu. Saat maskapai memberlakukan harga tiket pesawat murah. Orang berbondong-bondong menggunakan pesawat. Meski maskapai telah memberlakukan harga tinggi, nyatanya penumpang bus rute antar provinsi tak naik signifikan. H. Sarfan mengatakan, karena itulah rute MataramYogyakarta yang biasanya setiap hari dilayani, kini menjadi 2 kali seminggu. Demikian juga Mataram Jakarta, yang tiap hari biasanya, dikurangi menjadi 5 kali seminggu, itupun langsung dari Bima. Yang naik signifikan titipan barang. Jumlah penumpang kurang, justru titipan barang naik sampai 300 persen. Bahkan, pengiriman barang tak bisa langsung hari itu, mengingat prioritasnya penumpang. “Sejak harga bagasi pesawat naik. Banyak sekali titipan barang kami layani. Sampai kami harus tunda pengirimannya. Tapi dampaknya kecil bagi bisnis kami, karena harga bagasi yang kami berlakukan kecil,” demikian H. Safran. (bul)

Komisi XI DPR-RI Dalami Pengelolaan Keuangan NTB

(Suara NTB/rus)

Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dan Direktur Utama Bank NTB Syariah di Lotim, Jumat kemarin

Pinjaman ke Bank NTB Syariah

Pemkab Lotim Siap Jadi Agunan Petani Jagung Selong (Suara NTB) Kabupaten Lotim adalah kabupaten dengan jumlah penduduk mayoritas petani. Usaha bidang pertanian ini disadari juga membutuhkan permodalan. Menjawab persoalan petani itu, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menyarankan petani mengajukan pinjamannya ke Bank NTB Syariah. Pemerintah Kabupaten Lotim siap sebagai penjaminnya. Demikian dikatakan Bupati Sukiman saat bersilaturahmi dengan Direksi PT Bank NTB Syariah, Jumat (15/2). Petani jagung, sebut Bupati, pasti membutuhkan modal usaha. Jaminan Pemkab Lotim adalah kepemilikan saham milik Pemkab Lotim sendiri di bank NTB syariah. Saham yang sudah ada di Bank milik pemerintah daer-

ah yang ada di NTB ini dapat menjadi agunan. Jagung dinilai cukup prospek di Lotim. Bupati meminta kepada Bank NTB Syariah agar memfasilitasi para kelompok tani jagung. Selain untuk mempermudah petani, hal ini juga dimaksudkan agar keberadaan Bank NTB Syariah dapat dirasakan oleh masyarakat bawah. Menurut Bupati Sukiman, masyarakat kita masih banyak yang enggan bersentuhan dengan bank. Masih banyak beralasan lebih banyak mudaratnya. Ada juga masyarakat yang bersentuhan dengan Bank Syariah saja dan ada juga masyarakat yang bersentuhan dengan bank konvensional. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo menjelaskan bahwa

masyarakat NTB saat ini telah memiliki lembaga keuangan berbasis syariah. Hal ini patut kita syukuri melihat geografi Penduduk Lotim yang 98 persen muslim. Keberadaan lembaga keuangan ini sangat sesuai dengan kaidah dan juga tuntutan Allah SWT. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Bank NTB Syariah, TGH. Rubai Ahmad Munawar, menyampaikan, silahturrahim tentang hidup berkah tanpa riba. Dia mengajak seluruh masyarakat Lotim untuk bersama-sama membangun Bank NTB ini dengan sistem Syar’i yang diridhoi Allah SWT. Bank NTB akan mempertanggungjawabkan kesyariahannya dengan cara melakukan kegiatan pengawasan, Pembinaan dan pelaporan secara jujur. (rus)

Mataram (Suara NTB) Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja terkait pengelolaan keuangan negara (APBN) untuk mendalami sejauh mana pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara, termasuk dana yang ditransfer ke daerah di Provinsi NTB. Pimpinan rombongan Anggota Komisi XI, H.Willgo Zainar, SE, MBA mengatakan agenda ini guna mendapatkan informasi terkait pencapaian target serta optimalisasi yang akan dan sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan Provinsi NTB, agar target perpajakan yang sudah ditargetkan dapat lebih optimal. “Penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam menjalankan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ke depan, optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus menerus dioptimalkan dari tahun ke

tahun,” papar Putra NTB ini saat memimpin Tim Kunker Komisi XI di Provinsi NTB. Komisi XI DPR-Ri juga ingin mengetahui kondisi ekonomi di wilayah NTB yang meliputi kondisi makro ekonomi, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan, kesejahteraan, gerakan nasional non tunai, serta perkembangan Kredit Usaha Rakyat. “Komisi XI ingin mendapatkan data terkini guna mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan tugas institusi-institusi pemerintah pusat yang ada di daerah, dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta permasalahan yang terjadi khususnya di NTB,” ujar legislator Partai Gerindra dapil NTB ini. Hadir pada rapat Kamis (14/ 2) di Novotel, unsur dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Perbankan, PT. Askrindo, Perum Jamkrindo, Kanwil Kementerian Keuangan, Kanwil BPK, Kanwil BPKP, pemerintah provinsi NTB. (bul/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - H. Willgo Zainar foto bersama usai memimpin rapat kunjungan kerja terkait pengelolaan keuangan negara (APBN) di NTB

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2019

Halaman 4

Sejumlah Pengusaha Tolak Pembangunan Dermaga Barat Trawangan

Tanjung (Suara NTB) Rencana pembangunan dermaga di barat Gili Trawangan, menuai pro kontra antarpengusaha. Termasuk Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT), Acok Zaini Baso, menolak rencana itu dengan beberapa pertimbangan. Kepada wartawan, Jumat (15/2), Acok menegaskan menolak rencana pembangunan dermaga di sebelah Barat Gili Trawangan. Ia memandang, wilayah perairan di bagian Barat Trawangan merupakan kawasan favorit wisatawan untuk diving. “Zona tempat pembangunan itu bukan zona yang tepat. Di sana sering dijadikan tempat diving para wisatawan. Kalau itu tetap dibangun, maka bisa merusakan lingkungan bawah laut Trawangan,” ujarnya. Acok menyebut, fast boat yang sandar di dermaga dengan GT besar nantinya bisa merusak ekosistem bawah laut. Dikhawatirkan pula, keindahan bawah laut Gili Trawangan menurunkan minat wisatawan untuk menyelam. Alasan selanjutnya disampaikan Acok, ombak perikatan laut di wilayah setempat cukup deras. Lain pula dengan sikap persetujuan para pengusaha, di mana menurut dia, tidak semua pengusaha dilibatkan dalam diskusi pembangunan dermaga. “Rencana itu kan tidak melibatkan semua pengusaha.

Dermaga ini menyangkut persoalan masa depan gili, terutama kami yang tinggal di gili. Kalau mereka tahunya berusaha saja,” cetusnya. Terhadap rencana itu pula, Acok berinisiatif untuk mengundang para pemerhati lingkungan untuk menguji kondisi eksositem bawah laut. Mengingat zonasi pembangunan wilayah Gili Matra telah diatur oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Selain itu, Acok menegaskan akan bersurat ke Menteri Perikanan dan Kelautan atas rencana pengusaha dan Pemda KLU tersebut. Pasalnya warga yang tinggal di pulau, sangat mengkhawatirkannya kondisi terumbu karang di wilayah setempat. “Jika tidak dipertimbangkan, saya akan laporkan ke ibu Susi,” tandasnya. Pengusaha lainnya, Lalu Kusnawan, menguatkan rencana bangun dermaga patut diapresiasi karena pemerintah sampai saat ini belum turun tangan menata Gili Trawangan. Namun demikian, mengingat adanya penentuan zona-zona di area Gili oleh BKKPN, maka rencana terse-

but sebaiknya dipertimbangkan. Kusnawan lebih condong untuk memperbaiki dermaga sebelah selatan yang kondisinya memprihatinkan. Sangat disayangkan Gili sebagai salah satu tujuan wisata international, belum memiliki dermaga yang layak. “Ketika sosialisasi itu saya hadir, namun ternyata dana yang baru terkumpul adalah sekitar Rp3 miliar, sementara total biaya sekitar Rp14 miliar. Dan kami disarankan untuk ikut menyumbang, tidak dipaksakan. Mengingat kondisi masih dalam masa recovery, kami tidak bisa untuk ikut berpartisipasi, kami utamakan dana untuk internal perusahaan terlebih dahulu,” ujar GM Hotel Wilsons ini. Diberitakan sebelumnya, GM Hotel Vila Ombak, Made Mada, sudah berkomunikasi dengan Pemda Lombok Utara perihal rencana itu. Pemda KLU pun memberi lampu hijau. Diketahui dermaga akan dibangun di areal milik pengusaha, dengan perkiraan dana yang dihabiskan mencapai Rp14,7 miliar. Menanggapi itu, Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. H.

(Suara NTB/ari)

MEMPRIHATINKAN - Kondisi dermaga Gili Trawangan memprihatinkan. Destinasi wisata dunia ini “miskin” sentuhan kebijakan. Hermanto kepada wartawan mengklaim persoalan pro kontra antar pengusaha merupakan ranah pengusaha untuk

diselesaikan. Pihaknya berharap, pengusaha memiliki persepsi yang sama untuk setuju atau tidak setuju dengan

Dikembalikan ke Kecamatan

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menargetkan pada tahun 2019 dapat menghimpun dana zakat sebesar Rp1,8 miliar. Peningkatan target ini dikarenakan Baznas Lotim memastikan dana zakat dapat dihimpun dari perusahaan swasta yang ada di Lotim. Demikian disampaikan Ketua Baznas Lotim, TGH. Solehuddin Ishak,Lc dikonfirmasi, Jumat (15/2). Selain dana zakat, ia juga menegaskan akan melakuTGH. Solehuddin Ishak kan penambahan jumlah santunan dan akses transparansi dalam mengelola dana zakat. TGH. Solehuddin Ishak, mengatakan, tingginya dana zakat yang dihimpun pada kepengurusan sebelumnya sebesar Rp1,5 miliar, menjadi motivasi bagi Baznas Lotim dengan menargetkan himpunan dana zakat di tahun 2019 ini sebesar Rp1,8 miliar. Selain itu, untuk ke depannya bahwa jumlah santunan juga akan ditingkatkan. Baik yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ataupun berada di asuhan keluarga. Pasalnya, selain dari Baznas Lotim, Pemda Lotim juga sudah menganggarkan sebesar Rp5 miliar untuk pendidikan 1.000 anak yatim pada tahun 2019 ini. “Selain kita, kan ada juga dari pemerintah daerah,” sebutnya. Ditegaskan kembali, dana zakat sebesar Rp1,8 miliar itu ditargetkan dapat tercapai oleh Baznas Lotim. Hal tersebut dikarenakan selain sumber dana zakat yang ditargetkan itu dari ASN dan perusahaan daerah. Baznas Lotim akan menghimpun dana zakat dari perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

Himpun Dana Zakat

Pembuatan Adminduk Perlu Penambahan Sarana Pendukung Selong (Suara NTB) Program H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi SJ, SH., di masa kepemimpinannya ingin mengembalikan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat kecamatan. Langkah itu dilakukan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Akan tetapi fakta di lapangan, pelayanan pembuatan adminduk belum maksimal, karena masih terbatasnya sarana pendukung. Seperti disampaikan Camat Montong Gading, Humaidi, dikembalikannya pelayanan adminduk ke kecamatan, mulai dari kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan E-KTP, sangat memudahkan masyarakat. Hanya saja, katanya, yang menjadi kendala saat ini yakni masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung berupa printer pembuatan akta kelahiran. “Untuk persiapan yang lain sudah 99 persen,” jelasnya. Ditegaskannya, pelayanan akan semakin lancar apabila perekaman E-KTP dibarengi dengan blanko. Pasalnya,

masyarakat yang membutuhkan identitas itu harus menunggu kedatangan surat keterangan (suket) pengganti E-KTP yang ditandatangani oleh kabupaten. Maka dari itu, diharapkan bahwa untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, alangkah baiknya penandatanganan suket itu diserahkan ke camat layaknya kartu keluarga. “Untuk suket itu saja, masyarakat harus menunggu hingga tiga hari,” ujarnya. Terpisah, Sekretaris Dinas Dukcapil Lotim, Azis, menjelaskan, perpindahan pelayanan Adminduk dari kabupaten ke tingkat kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, berupa pembuatan Suket, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Namun hingga saat ini, untuk penandatangan berupa Suket dan Akta Kelahiran masih dilakukan penandatanganan ke Dinas Dukcapil. Untuk KTP, penyebab prosesnya lama dikarenakan ketersediaan blanko yang masih sedikit diberikan oleh pemerintah pusat. Dikatakan Azis,

Dukcapil Lotim terkadang hanya mendapatkan blanko sebanyak 3.000 keping. Itu kemudian dibagi ke semua kecamatan dengan masing-masing kecamatan kecamatan mendapat sekitar 50 keping blanko. “Memang dari segi pengurusan adminduk ini semakin dekat. Itulah keuntungan masyarakat. Tetapi dari segi prosesnya yang agak lama karena proses penandatangan kembali ke Dukcapil. Namun sejauh ini penembalian pelayanan pembuatan adminduk ke tingkat kecamatan, prosesnya lancar,” jelasnya. Kendati demikian, Dukcapil tetap melayani kebutuhan masyarakat yang sifatnya emergency berupa perubahan data, konflain dan lain sebagainya. Dalam pengembalian pelayanan ke tingkat kecamatan, hingga saat ini masih terus dilakukan pembenahan terhadap kebutuhan pemerintah kecamatan, mulai dari proses pemasangan alat yang dibutuhkan berupa jaringan, alat cetak KTP elektronik dan lainnya. (yon)

Pelabuhan Labuhan Haji

(Suara NTB/rus)

UPP Ditarget Berikan PAD Rp 700 Juta Selong (Suara NTB) Pelabuhan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ditarget bisa memberikan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Lotim. Meskipun diketahui belum bisa beroperasi secara maksimal, Pelabuhan Labuhan Haji ini disebut sudah bisa memberikan PAD. Tahun 2019 Unit Pengelolaan Pelabuhan (UPP) ini ditarget Rp700 juta. Hal ini disampaikan Kepala UPP Labuhan Haji, Risyad Nuqson. Menjawab Suara NTB, Risyad menyebut biaya operasional pelabuhan ini cukup besar dalam setahun, yakni mencapai Rp386 juta. Meski demikian sudah ada PAD yang dihasilkan, meski belum maksimal sesuai harapan. Diakuinya, tahun 2018 PAD ditarget Rp350 juta. Akan tetapi realisasinya mencapai Rp396 miliar, artinya sudah melampaui dari target. Tahun 2019 ini terjadi peningkatan target dua kali lipat dari target sebelumnya dan diharapkan bisa tercapai pascapengerukan. Menurut Risyad, target besar itu cukup besar membuat tantangan berat bagi UPP. Kapal yang berlabuh dan bongkar muat di Pelabuhan Labuhan Haji diharapkan bisa lebih banyak lagi. Sejauh ini yang datang memanfaatkan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji hanya kapal tongkang pengangkut cangkang sawit. ‘Insya Allah kita optimis bisa meningkat,” ungkapnya. Sejauh ini meski sebatas survei beberapa pemilik kapal sudah ada yang datang. Selain sawit, ada juga batu bara. Status pelabuhan Labuhan Haji diakui saat ini masih Pengumpan Lokal. Pengumpan Lokal itu dikelola oleh pemerintah daerah. Ruang lingkupnya memang sebatas kabupaten. Mengenai akan dikaitkan dengan dengan beberapa kabupaten lain coba nanti akan dilakukan kajian. Pelabuhan Labuhan Haji sementara waktu ini masih sebatas tempat pengangkutan barang. Belum ada rencana sebagai tempat pelabuhan penyeberangan seperti di Kayangan Pringgabaya dan Lembar Lombok Barat. Mengenai keinginan Wakil Bupati yang akan menyerahkan pengelolaan pada pemerintah pusat, prinsip sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Risyad Nuqson mengaku tidak mempersoalkan. “Bagi kami ASN, mau diserahkan ke pusat ataupun tetap di kelola oleh Pemkab Lotim tidaklah Risyad Nuqson masalah,” demikian. (rus)

rencananya. Ia juga tidak ingin, pemerintah daerah dibenturkan dengan pro kontra yang berkembang antar pengusaha.

“Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku wisata yang ada di Gili Trawangan,” ujarnya singkat. (ari)

UNBK SMP Pinjam Fasilitas SMA Tanjung (Suara NTB) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tingkat Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan berlangsung pada bulan April mendatang. Sebagai bentuk persiapan ke arah itu, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) KLU, mengundang pihak sekolah untuk menyelenggarakan UNBK secara menyeluruh. Sekdis Dikpora KLU, Putradi, S.Sos., Jumat (15/2) mengakui, pihaknya sudah mengumpulkan para penyelenggara sekolah dan mempermaklumkan suksesi kegiatan UNKB sebagai persiapan siswa mengikuti ujian. Dikpora mengarahkan agar pelaksanaan UNBK berjalan lancar meski sarana dan prasarana sekolah rusak akibat gempa. “Kita sudah mengumpulkan perwakilan SMP Negeri dan Satap, untuk mengetahui sejauhmana kesiapan sekolah-sekolah menggelar UNBK,” ujarnya. Putradi, menyebut gelaran UNBK dilaksanakan pada bulan April mendatang di Lombok Utara. UNBK berlaku bagi SMP Negeri, SMP Satap, Madrasah Tsanawiyah serta siswa PKBM. Dari semua katagori sekolah, hanya SMP Satap yang belum siap.

Sebelum pelaksanaan, Dikpora kembali akan mengecek persiapan di sekolah-sekolah. Meski Dikpora juga sudah melakukan survei, namun prasarana yang dibutuhkan agar dipersiapkan secara penuh sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. “Kalau sekolah negeri sudah tidak ada masalah, mereka sudah siap melaksanakan UNBK,” imbuhnya. Menyadari tidak semua sekolah memiliki fasilitas, maka kata Putradi, sekolahsekolah yang tidak memiliki bangunan dan peralatan disarankan meminjam tempat dan peralatan di SMA terdekat. Hal ini sesuai dengan arahan Dinas Dikbud NTB. “Untuk alat-alat UNBK dana gedungnya akan sharing dengan SMA/SMK, sesuai arahan Pemprov NTB. Misalnya SMP Gangga bisa numpang di SMA Gangga,” jelasnya. Dalam pelaksanaan UNBK nantinya, Dikpora KLU juga masih memikirkan kendala yang mungkin timbul di lapangan. Sekdis mencontohkan, kemampuan siswa untuk membiayai transportasi ke sekolah tempat UNBK, mengingat jarak tempuh yang berbeda. “Sesuai arahan, seluruh MTs juga melaksanakan UNBK tanpa terkecuali,” tandasnya. (ari)

Baidullah Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Lotim

(Suara NTB/ist_Humas KPU Lotim)

RAKIT - Petugas merakit kotak surat suara dikawal aparat kepolisian di Mini Mall Selong, Jumat (15/2).

Perakitan Kotak Suara Ditargetkan Tuntas Tujuh Hari Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Jumat (15/2) mulai melakukan perakitan terhadap kotak surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019 yang hari puncaknya pada 17 April mendatang. Perakitan kotak surat suara yang bertempat di Mall Mini Selong ini ditargetkan tuntas selama tujuh hari. Perakitan kotak surat suara ini dilakukan 21 orang yang telah ditentukan oleh KPU Lotim. Target perakitan sebanyak 125 kotak per orang untuk per harinya. Adapun dalam proses perakitan kotak surat suara ini, diawasi langsung 7 pengawas KPU Lotim. Ketua KPU Lotim, M.

Saleh, menjelaskan, perakitan kotak surat suara ini membutuhkan waktu sekitar 20 hari dengan kapasitas petugas perakitan dapat merakit ratusan kotak untuk satu hari. Lokasi yang menjadi tempat perakitan dipastikan steril dari aktivitas masyarakat umum dengan dilakukan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dengan begitu, maka kotak surat suara dipastikan aman untuk digunakan. Digunakannya Mini Mall Selong sebagai tempat perakitan kotak suara dikarenakan lokasinya yang strategis dan berkapasitas besar, sehingga dapat menampung logistik Pemilu. Dengan begitu, pengamanan yang dilakukan oleh petugas dapat dilakukan ter-

pusat. “Kapasitasnya cukup besar. Karena sebelumnya kita pakai dua lokasi yakni di Gedung Wanita Selong dan Gedung Badminton di Gelang,” sebutnya. Di samping itu, dilakukan pula penyusunan DPTb dan DPK dan perbaikan DPTHP-2 beberapa hari sebelumnya, tujuan dilaksanakannya untuk melindungi hak konstitusi warga negara Indonesia dan memudahkan warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dan menghasilkan data yang akurat, menyeluruh pada pemilu 2019. Sehingga semua pihak terutama PPK, PPS, dan KPPS memahami petunjuk teknis dan cara pengelolaan data DPTb dan DPK. (yon)

Selong (Suara NTB) Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Ir. Baidullah, MAB resmi dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) sisa masa jabatan 2014-2019, Jumat (15/ 2). Prosesi pengambilan sumpah jabatan dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Selong, Wari Yunianti, SH. MH. Baidullah mengganti H. Ridwan Bajri yang meninggal dunia. Sementara itu, pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Lotim Asri Hadi yang juga dilantik. Penganbilan sumpah dilakukan Ketua DPRD Lotim R. Rahadian Soedjono. Asri Hadi sebagai pengganti antar waktu di daerah pemilihan III Wilayah Terara, Sikur dan Montong Gading. Sidang paripurna DPRD Lotim dipimpin Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori. Pros-

esi pelantikan berlangsung lancar dan dihadiri anggota dan tamu undangan dari keluarga Asri Hadi dan Baidullah. Selaku Wakil Ketua DPRD, Baidullah atau lebih akrab disapa Ubed saat diwawancara mengaku, selaku pimpinan dirinya bukanlah atasan daripada anggota. Pimpinan dewan fungsinya adalah koordinasi. Tidak mentang mentang menjadi ketua lalu berbuat seenaknya. Selanjutnya ia tegaskan, masalah pendidikan menjadi salah satu atensi serius. Mengenai regulasi katanya perlu diperlengkap agar bisa menjadikan dunia pendidikan bisa menjadi lebih baik. Regulasi memang belum maksimal. Perlu tingkatkan. Sisa enam bulan masih ada waktu. Meskipun besok mau kiamat tetap akan bekerja memberikan yang terbaik. (rus)

(Suara NTB/rus)

LANTIK - Ketua PN Selong Wari Yunianti melantik Baidullah sebagai Wakil Ketua DPRD Lotim, Jumat (15/2).

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5 (Suara NTB/humas Lobar)

Belum Semua Sampah Tertangani VOLUME sampah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari waktu ke waktu terus meningkat hingga mencapai 210 ribu meter kubik per tahun dengan penyumbang sampah terbesar berasal dari kawasan perkotaan. Dari jumlah total sampah ini belum seluruhnya bisa ditangani, tapi baru sekitar 40 persen saja. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng, L. Rahadian, kepada Suara NTB, Jumat (15/2). Terbatasnya jumlah fasilitas penunjang pengelolaan (Suara NTB/dok) sampah menjadi salah satu L. Rahadian penyebab belum optimalnya penanganan sampah di daerah ini. “Sampah yang bisa ditangani kurang dari separuh dari total volume sampah yang ada. Sisanya ada yang dibuang ke sungai dan lain sebagainya,” ujarnya. Ia menjelaskan untuk armada pengangkut sampah saja, pihaknya memiliki 18 armada pengangkut. Namun yang bisa optimal digunakan hanya 4 armada. Itupun difokuskan penanganan di wilayah Kota Praya saja. Sedangkan untuk di luar Kota Praya, tetap ditangani. Tetapi secara berkala, tidak setiap hari. Alasannya, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas LH, fokus penanganan sampah ada di wilayah perkotaan sementara untuk wilayah luar perkotaan, itu menjadi tugas dari pemerintah desa. Tetapi pihaknya tetap akan membantu jika memang ada permintaan dari desa. Untuk itu, penting peran pemerintah desa untuk bisa mendukung penanganan sampah, karena kalau hanya berharap dari Dinas LH saja, jelas tidak akan bisa maksimal. Mengingat, luasnya wilayah yang harus dijangkau. Sementara fasilitas pendukung masih terbatas. “Untuk penanganan sampah di luar wilayah perkotaan, itu kita dorong pemerintah desa bisa lebih pro aktif. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Tidak kemudian hanya berharap dari Dinas LH saja,” ujarnya. Sejauh ini lanjut Rahadian, beberapa desa di Loteng sudah ada yang mulai terbuka pola pikirnya, sehingga ada desa yang mulai menganggarkan untuk pembelian fasilitas pengolahan sampah. Seperti kendaraan pengangkut sampah maupun mesin komposer sampah. “Ke depan semua desa di Loteng bisa memiliki fasilitas pengolahan sampah. Minimal kendaraan pengangkut sampah agar bisa mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah yang ada, sehingga sampah tidak menumpuk di desa,” tambahnya. Karena pada prinsipnya persoalan sampah bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja. Tetapi menjadi tanggung jawab semua pihaknya. Kalau semua sudah mau terlibat menangani sampah, paling tidak dengan tidak membuat sampah sembarang persoalan sampah pastinya ditangani. Salah satu upaya untuk menggugah kesadaran masyarakat terkait penanganan sampah, Dinas LH Loteng sudah membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS). “Tahun lalu kita sudah membentuk 50 KMPS dan tahun ini tambahan 50 KMPS lagi. Yang diharapkan bisa sebagai garda terdepan penanganan sampai. Dimulai dari tingkat rumah tangga,” klaimnya. (kir)

LAYANI - Kalak BPBD Lobar H. M. Najib saat melayani warga di Narmada beberapa waktu lalu.

Temukan Kesalahan di Berkas

BPBD Minta Fasilitator Lebih Teliti Giri Menang (Suara NTB) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar), H. M. Najib geram setelah menemukan ada tanda tangan pada salah satu dokumen persyaratan pendebetan rekening bantuan korban gempa di-scanner. Ia pun langsung meminta surat pernyataan yang di-scanner tersebut diganti dengan tanda tangan asli. Atas temuan ini, Najib menekankan kepada segenap tim dan fasilitator agar lebih teliti lagi dalam mengecek dokumen persyaratan yang diajukan kelompok masyarakat (pokmas). Sebab jika dokumen ini lolos maka berdampak hukum nantinya. Najib yang dikonfirmasi di kantornya, Jumat (15/2), mengaku menemukan ada salah satu syarat pendebetan rekening di lembar kedua yang di-scanner. Menurutnya, lolosnya dokumen ini merupakan kelemahan dari fasilitator, sebab seharusya pihak fasilitator mendampingi pokmas dalam pengurusan do-

kumen tersebut. “Ada dua lembar, di lembar pertama itu bagus tanda tangannya, tapi lembar kedua ini tidak memenuhi standar surat pernyataan pertanggungjawaban pokmas. Lembar kedua itu di-scanner, begitu saya temukan itu langsung saya minta perbaiki dan

sudah diperbaiki,” jelasnya. Setelah ditanya, ujarnya, pihak terkait mengakui kalau tanda tangan dalam surat itu di-scanner. Pihaknya pun langsung meminta surat itu diperbaiki dengan tanda tangan asli. Jumlah surat yang ditemukan hanya 1-2 kasus saja. “Saya sendiri mempertang-

Pekan Depan, Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Marbot Praya (Suara NTB) Satuan Reskrim Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih terus melengkapi bukti dan keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot di Kecamatan Praya Barat Daya. Jika tidak aral melintang pekan depan tersangka dalam kasus tersebut sudah bisa ditetapkan. Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Jumat (15/2). “Soal calon tersangka (Suara NTB/dok) sudah kita kantongi. Kita tingRafles Girsang gal melakukan gelar perkara untuk kemudian dilakukan penetapan tersangka yang direncanakan pekan depan. Tersangkanya kemungkinan hanya satu orang. Karena belum ada indikasi soal keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut,’’ terangnya. Untuk jumlah saksi, sampai sejauh ini sudah lebih dari 70 saksi yang dimintai keterangan dan masih ada beberapa saksi, terutama marbot masjid yang akan dimintai keterangan. Karena sesuai petunjuk jaksa, untuk marbot masjid diminta supaya semua marbot dimintai keterangannya dan tidak hanya dibuat keterangan saja. “Awalnya kita hanya akan memeriksa paling banyak 50 orang marbot sebagai saksi. Sisanya hanya akan dibuatkan keterangan saja. Untuk mempercepat proses penyidikan. Namun jaksa minta agar semua marbot diperiksa dan dimintai keterangannya,” sebut Rafles. Untuk itu marbot-marbot yang sebelumnya tidak dimintai keterangan, saat ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Total ada sebanyak 86 marbot masjid yang akan dipanggil dan periksa. Dan, sejauh ini sudah 70 marbot yang sudah selesai dimintai keterangannya. “Hari ini (Jumat kemarin, red) Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, kembali kita panggil untuk dimintai keterangannya kembali. Karena ada keterangan dari yang bersangkutan sebelumnya yang tidak sinkron dengan keterangan para marbot,” papar Rafles. Disinggung terkait rencana audit kerugian negara, Rafles mengaku kemungkinan tidak akan dilakukan, karena nominal yang belum diterima oleh marbot sudah jelas, sehingga tidak perlu ada audit khusus. Meski demikian, pihaknya kembali ke petunjuk jaksa seperti apa nanti, kalau harus dilakukan audit khusus, maka akan dilakukan audit. Namun sampai sejauh ini pihaknya belum memperoleh petunjuk dari jaksa untuk melakukan audit. “Untuk audit kerugian negara nanti bisa berjalan. Karena secara umum, nilai kerugian negaranya sudah bisa diketahui,” ujarnya. (kir)

diberlakukan (penurunan tiket pesawat), kalau dampaknya ke kunjungan wisatawan belum ada,” jelas dia. Pengunjungnya sudah mengagendakan bulan ini, justru mundur bulan Maret sebab dinilai harga tiket masih dianggap terlalu tinggi. Harga tiket masih dominan di atas Rp 1 juta. Namun adanya penurunan harga tiket ini diharapkan ada respons masyarakat. Minimal mereka mencari tahu tentang harga tiket. Namun yang berdampak langsung ke bisnis wisata belum ada, sebab tamu belum ada yang langsung memesan kamar hotel. Menurut dia, dampaknya kemugkinan bulan depan, sebab tamunya memesan kamar hotel untuk bulan depan. Selain itu, yang menjadi soal adalah harga bagasi atau kargo. Padahal wisatawan sendiri kalau berkunjung membawa barang bawaan atau oleh-oleh.. Biaya bagasi ini jelas dia

dirinya akan terkena masalah. Untuk itu, ia ketat dalam mengawasi dan meneliti berkas tersebut. “Kami betul-betul teliti sekali,” imbuhnya. Selain itu, pihaknya juga menemukan banyak dokumen yang diperbaiki menggunakan tipe x, sehingga memperlambat proses pendebetan, karena berkas harus diganti pokmas.”Ada beberapa dokumen yang banyak ditipe x, sudah ditandatangan ditipe x lagi. Itu secara administrasi tidak boleh, makanya harus diganti,” ujar Najib. Meski demikian, hal itu tidak menjadi masalah. Bahkan diperbolehkan pihak Korem. Hanya saja pihaknya menyarankan jika ada kesalahan penulisan angka dapat dicoret. (her)

Pemda Dikritik Lamban Realisasikan Belanja di Awal Tahun

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, H.L. Herdan memberikan keterangan pers terkait rangkaian perayaan Bau Nyale, di kantor Bupati Loteng, Jumat (15/2).

’’Surfing Contest’’ Buka Rangkaian Perayaan ’’Bau Nyale’’ Praya (Suara NTB) Rangkaian perayaan Festival Pesona Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan dimulai dengan event Surfing Contest di Pantai Gerupuk Desa Sengkol Pujut, Minggu (17/ 2) besok. Hal itu diungkapkan Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., saat memberikan keterangan pers, di kantor Bupati Loteng, Jumat (15/2). Selain surfing contest, ujarnya, ada 14 event yang akan digelar selama perayaan Festival Pesona Bau Nyale tahun ini. Event yang digelar pun seluruhnya bertaraf nasional, sehingga peserta yang akan hadir bukan hanya dari lokal saja, tapi ada juga peserta dari luar NTB bahkan dari luar negeri. Termasuk untuk event surfing contest. Setelah surfing contest, ujarnya, dilanjutkan dengan

Festival Desa Wisata yang akan diikuti semua desa wisata di daerah ini. Kemudian ada juga peresean dan Mandalika Fashion Carnival yang akan dipusatkan di Kota Praya. Untuk kegiatan Mandalika Fashion Carnival opsi awalnya direncanakan di kawasan The Mandalika. Namun karena beberapa pertimbangan, sehingga lokasi untuk event tersebut dipindahkan ke Kota Praya, mengingat, hampir sebagian besar event Bau Nyale digelar di kawasan Pantai Kuta. Kalau di Kota Praya juga lebih memungkinkan untuk dicapai oleh peserta karnaval. Pasalnya, peserta karnaval sendiri tahun ini tidak hanya dari Loteng saja. Ada juga peserta dari luar daerah. “Mandalika Fashion Carnival ini akan dipadukan dengan parade budaya. Digelar para hari Sab-

tu (23/2) mendatang,” sebutnya. Adapun untuk malam puncak perayaan yakni tanggal 24 Februari, akan diisi pegelaran budaya serta pemilihan Putri Mandalika sebelum kemudian pada Senin (25/2) dini hari, ritual Bau Nyale akan dimulai. Setelah itu pada Senin paginya masih ada beberapa kegiatan lain, seperti Belancara serta ditutup dengan kegiatan bersih-bersih pantai. Menurut Herdan kegiatan bersih-bersih pantai sendiri merupakan salah satu upaya untuk mendukung program Zero Waste yang telah dicanangkan oleh pemerintah provinsi. “Di luar kegiatan yang sudah disusun oleh panitia Bau Nyale ada juga kegiatan tambahan berupa fun bike serta Wirebakti Run yang merupakan rangkaian kegiatan HUT Korem 162/WB,” pungkas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

Penurunan Harga Tiket Belum Berdampak pada Kunjungan Wisatawan Giri Menang (Suara NTB) Penurunan harga tiket pesawat yang mulai diberlakukan baru-baru ini belum berdampak terhadap kunjungan wisatawan di kawasan wisata Lombok Barat (Lobar). Sebab diperkirakan, dampaknya kemungkinan akan terjadi beberapa bulan ke depan. Pasalnya, para pengunjung yang berencana datang bulan ini tepaksa menjadwal ulang keberangkatan pada Maret nanti, mengingat harga tiket belum dianggap masih tinggi. Sejauh ini tingkat kunjungan hotel di kawasan Senggigi baru 20-30 persen. General Manager Hotel Montana Senggigi, Binang Odi Alam mengatakan, kondisi hunian saat ini masih sangat rendah. Meskipun kata dia sudah diberlakukan tiket pesawat baru-baru ini. Menurut dia, kalau dampak penurunan harga tiket terhadap kunjungan belum ada. “Kan ini baru

gungjawabkan dana Rp1,4 triliun lebih, tanpa honor. Ini pekerjaan kemanusiaan, tapi jangan buat saya dipenjara gara-gara kesalahan sedikit itu,” tegas dia. Dalam pengecekan berkas pendebetan dana ini sangat ketat, karena diteliti secara berlapis. Dari meja pertama diregister, lalu diperiksa oleh fasilitator. Begitu diperiksa oleh fasilitator tidak ada masalah barulah ia tandatangani. “Tapi masih saja dia salah walaupun sudah dikoreksi, ini yang kita minta perbaiki,” kata dia. Menurutnya, kalau berkas persyaratan pendebetan rekening itu di-scanner dipastikan menyalahi aturan. Sebab termasuk memalsukan tanda tangan. Jika ini sampai lolos

perlu jadi atensi terhadap dampak terhadap bisnis pariwisata. Sebab kata dia, pengunjung berwisata itu perlu juga membawa oleh-oleh pulang minimal 5-10 kilogram. Namun dengan tambahan biaya bagasi ini, mereka jadi enggan datang berkunjung. Ia menambahkan tingkat akupansi hotel di kawasan Senggigi rata-rata 20-30 persen, pengunjung ini pun kebanyakan lokal. Sedangkan dari wisatawan asing masih jarang. Namun sudah ada beberapa wisatawan asing yang datang, hal ini menandakan bahwa paradigm tentang bencana sudah hilang. Hanya saja masih terkendala tiket pesawat. Sebab harga tiket dari Malaysia ke Lombok masih sangat mahal. Sementara itu Sekretaris Dinas Pariwisata, L. Ahmad Satriadi mengatakan penurunan harga tiket ini diharapkan bisa mendongkrak kun-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Binang Odi Alam jungan wisatawan ke Lobar. Sejauh ini, ujarnya, belum berdampak signifikan, namun sedikit sudah ada dampaknya. Ia meyakini dampaknya pasti terlihat beberapa bulan ke depan. “Sebab ini kan baru diberlakukan,” jelasnya.

L. Ahmad Satriadi Untuk mendorong kunjugan, pihaknya sendiri menggelar sejumlah kegiatan yang dihadiri oleh Putri Indonesia di Sekotong. Putri Indonesia berkunjung ke sejumlah tempat di Sekotong seperti Buwun Mas dan Sundancer Sekotong Barat. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dikritik lamban merealisasikan belanja di awal tahun ini. Padahal APBD tahun 2019 sudah diketok akhir tahun lalu. Seharusnya, APBD bisa dieksekusi bulan Januari-Februari, namun sampai bulan ini anggaran belum berjalan diakibatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlambat turun ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPA ini molor, karena perencanaan yang dinilai belum matang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lobar, Rosidi, Jumat (15/ 2). Menurutnya, eksekusi anggaran ini tidak akan mengalami keterlambatan jika perencanaan OPD ini matang. Perlunya percepatan eksekusi anggaran ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascagempa. Namun akibat eksekusi anggaran lambat, perputaran anggaran daerah ini tidak bisa jalan, sehingga berdampak terhadap melambatnya perekonomian di bawah. Pemda, harus menggenjot realisasi anggaran ini, supaya perputaran APBD ini segera dinikmati masyarakat. Idealnya kata dia, eksekusi anggaran pada triwulan I ini sudah berjalan sebab pada triwulan II sudah memasuki tahap pengerjaan program fisik. Namun akibat keterlambatan ini, pekerjaan di triwulan II pun menjadi molor. Eksekusi anggaran daerah ini tidak seimbang. Karena itu pihak

Kadin kata dia, mendorong agar anggaran segera dieksekusi dan tidak perlu menunggu. “Hal ini sudah kami sarankan saat bertemua Plh Bupati,” jelas dia. Sementara itu Kepala BPKAD Lobar,HMahyudinmengakuDPA sedikit terlambat turun. Hal ini dikarenakan pengesahan DPA dilakukan oleh banyak OPD antara lain oleh Bappeda, Bagian Pembangunan, Asisten II, baru kemudian ditandatangani oleh sekda. DPA ini juga sangat banyak mencapai ratusan lembar yang harus ditandatangani basah oleh OPD terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dengan sekian banyak kegiatan bisa saja memiliki DPA sampai 500 lembar. Yang jelas, kata dia, sambil berjalan sudah ada beberapa pengesahan DPA. Pihaknya sudah melakukan langkah mempercepat eksekusi anggaran tersebut. “Kami sudah sisasati dengan mengeluarkan anggaran kas, supaya segera dieksekusi anggaran-anggaran yang memang dijadwalkan dikeluarkan bulan Januari dan Februari, ini cara kami mensiasati untuk mempercepat,” kata dia. Diakuinya, serapan anggaran 15 persen di triwulan I sering kali tidak tercapai selama ini, sehingga pihaknya menyiapkan langkah-langkah pecepatan realisasi anggaran. Sejauh ini, berdasarkan serapan anggaran mengacu pada SP2D yang tercatat di BPKAD belum mencapai 6 persen. Namun ia optimis di ujung Maret (triwulan I), diharapkan mencapai 15 persen. (her)

Mantan Kades Braim Ditahan Praya (Suara NTB) Mantan Kepala Desa (Kades) Braim Kecamatan Janapria, Hab, sejak Kamis (14/2) kemarin, resmi menjadi tahanan Polres Lombok Tengah (Loteng) setelah berkas perkara penyidikan terkait dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 yang menjerat pelaku, dinyatakan lengkap. Polisi kini tinggal melengkapi beberapa persyaratan administrasi lagi sebelum berkas bersama tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. “Untuk berkas perkara kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kades Braiam, Ha sudah dinyatakan P21 (lengkap). Sehingga sejak kemarin (kamis) tersangka sudah kita tahan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Jumat (15/2) kemarin. Ia menjelaskan, langkah penahanan dilakukan pihak kepolisian untuk mempermudah proses pelimpahan ke pihak jaksa nantinya, karena pihak kepolisian tinggal melengkapi syarat administrasi saja. “Rencananya Senin besok

berkas dan tersangka kita akan limpahkan ke jaksa,” terangnya. Rafles mengatakan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim sudah dilakukan sejak setahun terakhir. Di mana dalam kasus tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 520 juta. Kerugian tersebut bersumber dari pengelolaan ADD Desa Braim pada tahun 2015 lalu. “Jadi sesuai hasil audit BPK, negara ditemukan kerugian negara sebesar Rp 520 juta,” sebutnya. Hal ini menjadikan kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim sebagai salah satu kasus dugaan korupsi dengan nilai kerugian terbesar yang pernah ditangani jajaran Polres Loteng. Bagi Polres Loteng sendiri, kasus dugaan korupsi ADD Desa Braim menjadi kasus pertama yang bisa dituntaskan tahun ini dari empat kasus dugaan korupsi yang ditargetkan tuntas tahun ini. “Setelah kasus Braim selesai, kita akan lanjut dengan penyelesaian beberapa kasus dugaan korupsi lainya,” tandas Rafles. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2019

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

H. Hasanuddin

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sedikitnya Sepuluh Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), dari Kabupaten Sumbawa akan diusulkan untuk disertifikasi oleh pusat. Agar warisan budaya tersebut tetap dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Serta tidak diakui daerah lain. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H. Hasanuddin S.Pd, upaya pencarian, pendataan dan pendokumentasian warisan budaya dimaksud telah dimulai

Guru Pertanyakan Tunjangan Sertifikasi Bima (Suara NTB) – Sejumlah Guru SMA di Kabupaten Bima mempertanyakan dana tunjangan sertifikasi yang belum dicairkan hingga saat ini, di Kantor UPTD Dikmen Bima, pada Jumat (15/2). Menurut Ketua Asosiasi Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer Kabupaten Bima, Farida Nuryanti Gaffar S.Pd, tercatat guru SMA yang belum menerima tunjangan sertifikasi mencapai 10 persen. “Makanya kita ke sini untuk mempertanyakannya,” katanya kepada Suara NTB. Diakuinya, persyaratan administrasi proses pencairan tunjangan telah terpenuhi oleh para. Seperti nama sudah terdata dalam Dapodik. Menerima SK dan status sebagai penerima tunjangan, hanya saja belum dicairkan. “Ada yang 1 tahun yang belum menerima. Bahkan ada juga yang dua tahun. Persoalan ini sejak peralihan SMA/ SMK ke Pemerintah Provinsi,” katanya. Sebelum peralihan dari Kabupaten ke Provinsi lanjutnya, proses pencairannya berjalan lancar. Tunjangan sertifikasi akan langsung masuk ke rekening guru penerima masing-masing setiap triwulan atau persemester. “Satu triwulan yang diterima ada Rp4 juta. Sementara per semester mencapai Rp8 juta. Namun sampai saat ini belum ada,” katanya. Farida mengatakan, persoalani tersebut telah lama dipernyatakan oleh pihaknya. Namun sayangnya tidak ada jawaban atau tanggapan yang memuaskan dari pihak UPTD Dikmen setempat. “Bahkan Kepala UPTD Dikmen yang menaungi Guru SMA/SMK ini terkesan apatis. Padahal kami hanya meminta solusi. Berharap agar mencari tahu persoalan ini. Mengapa dananya belum dicairkan sampai saat ini,” katanya. Sementara Kepala UPTD Dikmen Bima, Abbas M.Pd enggan memberikan tanggapan terkait persoalan pencairan tunjangan sertifikasi yang belum dicairkan tersebut. Bahkan Ia terkesan bungkam. (uki)

sejak 2018 lalu. Untuk kemudian diusulkan pada 2019. “Selama ini kita fokus menggelar festival, lomba dan sebagainya. Tahun 2018 baru kita lakukan, dan sekarang kita akan upayakan sertifikasi terhadap 10 obyek karena keterbatasan anggaran,” cetusnya. WBTB untuk kajian akademis pembuatan foto dan film dokumenter. Hal Ini diperlukan, karena hasil kajian dan pendokumentasian ini nanti, akan menjadi penyerta ketika diusulkan untuk disertifikasi secara nasional. Warisan budaya yang akan diusulkan tersebut antara lain Sakeco, Tari Nuri dan Ratib Rabana Rea dari kategori kesenian. Janda Barenang dari kategori kuliner, LAR dari kategori kearifan lokal masyarakat, dan Pina Berang dari

kategori keterampilan. Untuk kajian akademis akan merangkul kampus atau lembaga kajian yang ada. Kemudian diserahkan ke rumah produksi untuk memproses dokumentasi foto dan video. “Ini gambarnya harus beresolusi besar, karena kalau tidak bisa ditolak saat pertanggungjawaban nanti. Untuk kajiannya kita akan jajaki nanti Februari. Bisa kampus dan lembaga kajian,” ucapnya. Dikatakan, terdapat ribuan WBTB di Sumbawa, baik yang bersifat bahasa dan sastra, upacara dan perayaan, pengetahuan tradisional, kuliner serta keterampilan. Sehingga upaya pendokumentasian, untuk menjaga kelestarian dan tidak diakui daerah lain. “Penting didokumentasikan dalam bentuk buku karena

akan diterbitkan di pusat, agar dapat dipelajari oleh generasi berikutnya, dan tidak diakui oleh daerah lain. Sementara kita pilih yang sepuluh ini, yang khas dulu,”jelasnya. Selain itu, Balai Pelestarian Nilai Budaya, wilayah Bali-Nusra akan mengusulkan satu WBTB Sumbawa yaitu barempuk, untuk disertifikasi. Kalau di NTB sudah cukup banyak yang sudah disertifikasi. Makanya, untuk Sumbawa perlu didorong agar bisa sejajar dengan daerah lain. Paling tidak setiap tahunnya ada 10-15 warisan bidaya yang bisa diusulkan. Upaya ini sekaligus penerapan dari program pokok pikiran kebudayaan daerah yang menjadi strategi kebudayaan nasional. Selain itu, pada tahun ini, Dinas Dikbud Sumbawa juga akan menda-

ta obyek-obyek yang diduga sebagai cagar budaya atas laporan dan temuan masyarakat. Sebagai kajian awal sebelum ditindaklanjuti oleh Balai Cagar Budaya-Denpasar. “Kalau kemarin kita menerima laporan masyarakat itu ada 22, sudah kita kunjungi. Ternyata ada menyusul lagi 3, jadi 25 obyek cagar budaya baru disamping 42 obyek yang sudah di SK-kan oleh Bupati,”sebutnya. Setelah pendataan, akan dikaji sebagai kajian awal untuk mengetahui potensi atau kemungkinan untuk diusulkan ke pusat sebagai cagar budaya. “Kalau kemungkinannya dia besar untuk ditetatapkan sebagai cagar budaya, maka kami akan bersurat ke Balai Arkeologi Denpasar, karena mereka yang akan meneliti terlebih dahulu,” jelasnya. (arn/*)

BPR Sumbawa Akui Kredit Macet Tinggi, KSB Merasa Sehat Sumbawa Besar (Suara NTB) Berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) seluruh PD. BPR NTB kabupaten/kota termasuk Sumbawa berada di atas lima persen. Adanya kredit macet ini, ditanggapi Direktur PD. BPR NTB Sumbawa, Basri, S.E yang ditemui Suara NTB, Jumat (15/2). Pihaknya mengakui adanya kredit macet di atas lima persen tersebut. Sesuai pernyataan dari Kepala Biro Perekonomian Setda NTB baru-baru ini. Hal ini ditanggapinya positif, sebagai pemicu dan semangat untuk menurunkan NPL atau kredit macet. “Memang benar kredit macet. Karena NPL rata-rata BPR di NTB di atas lima persen. Kita sebagai pelaksana di lapangan menanggapi positif pernyataan Pak Karo sebagai pemicu kita supaya bisa bekerja lebih baik dan giat lagi. Pokoknya jadi penyemangat di kami supaya NPL ini bisa kita turunkan,” ujarnya. Dijelaskan, adanya kredit macet di atas lima persen ini akumulasi tunggakan nasabah baik kredit produktif maupun konsumtif. Untuk produktif seperti UMKM memang tidak bisa dihindari terjadi tunggakan. Dimana banyak permasalahan, diantaranya karena usahanya macet, menurun, dan ada juga karena terdampak gempa. Sehingga kemampuan untuk membayar angsurannya menurun. Begitujuga kredit

untuk konsumtif seperti nasabah pegawai-pegawai baik PNS maupun pegawai honor. “Banyak yang nunggak terutama yang UMKM. Konsumtif juga ada. Rata-rata memang tidak bisa dihindari. Tunggakan produktif sekian, konsumtif sekian, sehingga menjadi di atas 5 persen,” terangnya. Mengenai kredit macet ini diakuinya, sejak mencairkan kredit tetap ada tunggakan. Bahkan akumulasi yang ada sejak dari awal BPR berdiri. Hanya saja untuk data pasti jumlah tunggakan yang ada, tidak bisa disampaikannya. “Tunggakan yang ada, dari semula kita mencairan kredit pasti ada tunggakan. Ini ngumpul dari awal zaman BPR Berdiri. Mengenai data pasti tidak bisa kita keluarkan,” akunya. Berdasarkan pihak OJK, batas toleransi untuk kredit macet yakni di bawah 5 persen. Tetapi sekarang ini kredit macet di atas 5 persen. Hal ini berdampak terhadap penurunan laba. Karena akan menambah biaya untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif (PPAP). “Karena banyak yang macet, kita cadang-

kan dari pendapatan itu untuk membentuk PPAP. Karena kita membentuk membutuhkan biaya. Maka akan mengurangi laba,” lanjutnya. Kedepannya, pihaknya akan berupaya untuk menurunkan kredit macet ini. Tentunya ada banyak upaya yang dilakukan, diantaranya dengan melakukan penagihan, kemudian dilakukan restro (perjanjian kembali) jika angsuran kredit terlalu besar. Tidak Sedang “Sakit” Sementara Direksi PD BPR Kabupaten Sumbawa Barat, menampik adanya informasi yang menyebutkan kondisi BPR Sumbawa dalam keadaan “sakit”. Pernyataan tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang terjadi di KSB. Sebab, kondisinya dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah sedikitpun terkendala. Direksi PD BPR KSB, Hasan Kepada Suara NTB, Jumat (15/2) mengatakan pernyataan yang dilontarkan tentang kondisi BPR itu tidak benar. Bisa jadi di daerah tertentu saja yang sakit dan tidak di semua daerah. Pernyataan

(Suara NTB/ils/ind)

(Suara NTB/arn)

Dikbud Sumbawa Usulkan Sertifikasi Warisan Budaya Sumbawa

Hasan itu tentu sangat disayangkan karena bisa menimbulkan kesan negatif dari para nasabah. “Kami tegaskan kondisi PD BPR KSB saat ini dalam kondisi sehat serta tidak ada masalah sedikitpun. Kalaupun sudah ada pernyataan yang menyebutkan semua BPR yang ada di NTB sakit, tetapi tidak terjadi di KSB,” ungkapnya. “Memang harus kita akui, kondisi saat ini banyak kreditur yang macet. Tapi masalah itu sudah bisa tertangani dengan baik sehingga tidak menjadi beban di keuangan BPR,” sebutnya. Ditambahkannya, saat ini kondisi idle cash (dana yang menganggur) di kas PD BPR, mencapai angka Rp30 miliar. Selain itu, kondisi kas rasio saat ini sudah melebihi ang-

Basri ka 30 persen sedang untuk asset yang ada saat ini sudah mencapai angka Rp27 miliar dan KAR mencapai 40 persen. Karena jika sesuai aturan dari OJK hanya berada pada posisi 12 persen saja sudah dianggap sangat baik. Itu artinya, kondisi keuangan di PD BPR KSB masuk kedalam kondisi yang sehat. Sehingga pihaknya tidak setuju dengan adanya statemen Karo perekonomian NTB mengungkapkan bahwa kondisi BPR di NTB masih dalam kondisi sakit. “Kita tidak ada masalah dengan kondisi keuangan, karena semuanya sudah terdata dan tercatat dengan baik. Bahkan idle cash kita juga masih melimpah dan siap untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman,” tukasnya. (ind/ils)

Dompu Gelar ”Ngaha Kawiri” untuk Tolak Bala (Suara NTB/uki)

MENUNGGU - Para guru SMA di Kabupaten Bima menunggu Kepala UPTD Bima untuk mempertanyakan soal tunjangan sertifikasi yang belum dicairkan sampai saat ini, di kantor UPTD Dikmen Bima, Jum’at (15/2).

DPRD Bentuk Pansus Lahan Amahami Kota Bima (Suara NTB) – Usai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima membentuk tim khusus untuk menelusuri riwayat lahan di Amahami beberapa waktu lalu. Kini giliran DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pembentukan Pansus lahan Amahami tersebut pada saat berlangsung rapat paripurna DPRD Kota Bima, belum lama ini. Politisi PKS, H. Armansyah, SE, ditunjuk sebagai Ketua Pansus. “Pansusnya sudah dibentuk kemarin dan saya sendiri ditunjuk sebagai ketua pansus,” kata Armansyah. Bahkan lanjutnya, Pansus yang dibentuk tersebut sedang bekerja. Yakni mengumpulkam data dan fakta yang berkaitan dengan lahan amahami. Kemudian direncanakan akan memanggil pihak terkait, terutama BPN. Menurutnya, kewenangan Pansus bisa memanggil siapa saja atau pihak yang bersentuhan dengan lahan tersebut. Artinya kewenangannya sangat luas dan tidak ditentukan oleh waktu. “Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan memanggil kepala daerah sebelumnya. Kalaupun diperlukan,” ujarnya. Meski demikian, pihaknya akan menelusuri awal persoalan lahan tersebut dengan menggunakan waktu se optimal mungkin. Selain itu juga melakukan konsultasi, penelusuran tanah hingga investigasi. “Kita ingin bekerja dengan hati-hati dan teliti. Tentunya juga membutuhkan waktu, pungkasnya. (uki)

Armansyah (Suara NTB/Ist)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu menggelar Ngaha Kawiri (makan bubur nasi) serentak di delapan Kecamatan, Jumat (15/2) pagi melibatkan anak sekolah. Ngaha Kawiri ini merupakan budaya masyarakat Dompu dan dihajatkan untuk berdoa seiring bencana Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies, wabah DBD serta kasus kejahatan di Dompu. Ngaha Kawiri dilangsungkan serentak Jumat pagi dan dipusatkan di kecamatan masing-masing. Ngaha Kawiri di kecamatan Dompu dipusatkan di kantor Bupati. Di kantor Bupati, anak-anak tidak hanya makan bubur yang disiapkan. Mereka juga mendapat uang baru Rp5 ribu yang dibagikan istri Bupati Dompu, Hj. Eri Ariani. Sebelum Ngaha Kawiri dilakukan, H. Rifaid, SE memimpin acara doa bersama anak-anak SD dan SMP di depan kantor Bupati Dompu. Selain doa bersama, H. Rifaid

(Suara NTB/ula/Humas Pemda Dompu)

NGAHA KAWIRI - Suasana Ngaha Kawiri di simpang empat pasar Soritu Kecamatan Manggelewa, Jumat (15/2) . juga memimpin zikir dan bacaan surat-surat pendek. Sementara di Kecamatan lain, ada yang melangsungkan di persimpangan

jalan, masjid dan mushallah, di tanah lapang dan lainnya. Hj. Eri Ariani pun berharap, acara makan bubur bagi anak-

Ikut Seleksi P3K, Honorer Eks K2 Harus Penuhi Syarat Taliwang (Suara NTB) Ternyata ada persyaratan yang harus dipenuhi para tenaga honorer eks kategori II (K2) untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibuka oleh pemerintah di awal tahun ini. Pada tahap awal seleksi yang menyasar tenaga guru dan tenaga penyuluh pertanian itu, mereka harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/406/FP3K/ M.SM.01.00/2019. “Jadi ada syarat yang mereka harus penuhi ya terlebih dahulu,” kata Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Setda KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, Jum’at (15/2). Dalam surat Menpan-RB itu, H. Malik Nurdin menjelaskan, adapun syarat yang ditetapkan bagi tenaga honorer guru jika ingin mengikuti seleksi PK3 itu. Mereka harus tercatat masih aktif mengajar sampai saat ini yang dibuktikan dengan surat penugasan dari kepala sekolah/

kepala dinas yang memuat informasi minimal NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Sementara bagi tenaga penyuluh pertanian, mereka wajib memiliki SK Menteri Pertanian dan/atau MoU atau nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Pemda setempat tempatnya ditugaskan. Berikutnya memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SMA serta memiliki sertifikat di bidang pertanian. “Ini harus mereka miliki karena itu syarat mereka bisa mendaftar nantinya,” imbuh H. Malik Nurdin. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis, MH sebelumnya menyatakan, penerimaan P3K itu memberi peluang daerah untuk menutupi kebutuhan pegawai saat ini. Terutama tenaga guru. Karena dalam beberapa tahun terakhir jumlah guru di KSB terus mengalami penurunan karena banyak yang memasuki masa pensiun. Sementara di sisi lain penerimaan pegawai melalui rekrutmen CPNS sangat terbatas. (bug)

anak ini tidak terhenti. Tapi bisa dilanjutkan pada JumatJumat berikutnya oleh masyarakat sebagai bentuk rasa

syukur atas nikmat dan doa menolak bencana. “Saya berharap ini berlanjut pada Jumat-Jumat depan, tidak hanya sekali ini saja,” harapnya. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Dompu, Muhammad Ikhsan, SST, MM mengatakan, acara Ngaha Kawiri yang berlangsung serentak di delapan Kecamatan se kabupaten Dompu ini berlangsung sukses. Kegiatan ini sebagai rasa syukur masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Dompu atas berbagai nikmat yang didapat dan mengharap wabah rabies serta DBD yang menimpa daerah tergantikan dengan nikmat yang membahagiakan. “Bupati berharap dengan syukuran Ngaha Kawiri ini, bala dan bencana yang menimpa tersebut segera Allah angkat dan menggantinya dengan kenikmatan yang membahagiakan buat seluruh masyarakat, pemerintah dana Ngahi Rawi Pahu,” kata Ikhsan. (ula)

Material Longsor Nanga Doro Belum Dibersihkan Dompu (Suara NTB) – Tanah dan batuan bekas longsor yang menutup badan jalan di Dusun Nanga Doro Desa Huu tak kunjung dibersihkan. Padahal kondisi tersebut sudah ditinjau dan dilaporkan langsung ke balai pengawasan jalan Provinsi NTB oleh BPBD setempat. Lalu lalang masyarakat dan wisatawan asing kini belum bisa berjalan normal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M Hasan dikonfirmasi persoalan ini mengaku, tak mengetahui jelas apa alasan pemerintah provinsi belum menindaklanjuti pemberitahuan pihaknya beberapa waktu lalu. “Memang masih dibiarkan itu, belum disentuh sama sekali. Upaya kita kan sudah meninjau dan melaporkan, coba ada anggaran sudah kita perbaiki sendiri,” kata dia dihubungi Suara NTB, Jumat (15/2). Tak kunjung dibersihkannya bekas material longsor tersebut, menurut dia, membuat pengguna jalan khususnya turis yang ingin menikmati keindahan laut di sekitar des-

tinasi wisata Matiti terus terancam. Terutama akan terjadinya longsor susulan di tengah cuaca yang sulit diprediksi akhir-akhir ini. Kondisi itu diperparah tekstur tanahnya yang gembur serta tidak diimbangi keberadaan tanggul penyangga. “Ini yang sangat bahaya apalagi tidak ada tanggul, jadi longsor susulan pasti akan terjadi kalau melihat kondisi tanah dan kemiringan tebing itu,” ujarnya. Mengantisipasi munculnya korban jiwa akibat lambannya penanganan tersebut, Imran M. Hasan menegaskan, dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi ke Pemprov NTB agar segera dilakukannya pembersihan serta pemasangan tanggul oleh instansi teknis. Sekaligus meminta kejelasan terkait langkah penanganan lanjutan soal penanggulangan abrasi yang merusak badan jalan di Kecamatan Kilo. “Perbaikan jalan akibat abrasi di Kilo itu baru-baru ini dilakukan tapi cepat sekali rusak, makanya kita coba minta keseriusan nanti bagaimana upaya penanganannya tahun ini,” pungkasnya. (jun)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2019

Halaman 7

CERPEN

Anak Penyu, Tuhan dan Lelaki Itu Tak Kunjung Datang Jeli Manalu

Saya saat ini ada di punggung burung rajawali. Paruhnya tiba-tiba menjepit kulit lengan saya. Saya lalu dilemparkan ke bagian tubuh belakangnya kemudian membawa saya ke tempat yang semakin lama semakin tinggi: kami menembus awan dan berulangkali mengitari cakrawala. Paling saya ingat sebelum itu saya tertidur pulas. Dalam tidur saya dikagetkan sesosok raksasa. Dengan kecepatan tinggi ia berlari ke arah saya, memeluk saya yang tadinya baik-baik saja, senja itu, saya menunggu gerombolan penyu muncul di bibir pantai. Saya ingin menangkap berukuran paling kecil, mencium kaki-kakinya dengan hidung sambil sesekali mengajak bicara, dan tak lama sesudahnya saya melepas mereka sampai yang terlihat berupa buih-buih di permukaan air. KETIKA sesosok raksasa saya rasakan merangkul badan saya amat kasar, suasana bagai hamparan kosong seperti ketika mata ditutupi kain hitam demi sensasi kejut pada perayaan ulangtahun. Sesudahnya bola-bola lampu pecah. Tiang-tiang listrik roboh. Telinga serta kedua lubang hidung saya perlahan dimasuki air, lalu dingin menusuk sum-sum tulang. Saya lari. Saya berusaha lari meski badan rasanya berat sekali. Kepala berdenyut-denyut lebih nyeri dibanding sakit karena malaria, atau sewaktu saya dirujuk ke rumah sakit akibat demam berdarah. Sendu. Sunyi. Sesudahnya gelap gulita menutupi samudra raya. Dalam kekalutan besar itu dalam hati saya bertanya: di atas sana, adakah roh Tuhan melayang-layang supaya ditangkap-Nya badan dingin saya? Barangkali Tuhan yang beberapa tahun lalu dikenalkan seseorang pada saya punya handuk dan baju panas. Kaus kaki tebal serta topi bulubulu. Barangkali juga Ia punya tungku agar saya menghangatkan jari-jari. Mungkin di sekitar perapian Tuhan punya segelas teh manis panas atau segelas kopi tanpa gula pun tak apa, atau setetes anggur sisa-sisa perjamuan dalam cawan yang mungkin lupa dikeringkan agar kerongkongan saya hangat lalu bisa berteriak: tolong! Tolong! Tolonglah saya. ** Saya namanya Rara. Nama pemberian seorang Tuan Pastor asal Sumatera. Saya menyebut ia tuan karena belum menikah meski beberapa rambutnya telah putih serta sudah pakai kacamata. Rara, artinya merah. Merah pemberani, katanya, menatap mata saya seakan ia mengirim kekuatan yang tidak mungkin sirna. Waktu itu umur saya sebelas menuju dua belas tahun. Sebelum berkenalan dengan Tuan Pastor di tempat sebelumnya saya dipanggil ‘hei.’ Bahkan sering dipanggil ‘idiot’ saja ketika suasana hati orang-orang sedang buruk terhadap keadaan terlebih akan saya. “Jadi nama saya bukan ‘hei’ lagi?” “Bila ada memanggilmu demikian jangan menoleh.” “Berarti mulai sekarang nama saya Rara, umm, Rara yang pemberani, bernyala-nyala dan penuh gairah?” Tuan Pastor tak jawab namun kasih saya senyuman, dan ia selalu panggil saya “Rara.” Selalu Rara. Saya akan jawab, “Ya, Tuan Pastor,” sambil menyilangkan dua telapak tangan di depan dada

(pexel)

dibarengi kepala menunduk. Tuan Pastor tertawa lebar lalu berkata “Aduh, kamu ini.” Ia larang saya melakukannya lagi. Ia bilang kami itu teman. Terhadap teman tak seharusnya demikian. Nanti saya jadi tak enak lagi minta tolongnya kalau begini, katanya. Saya terharu. Benar-benar terharu hingga ke relung hati paling dalam dan perasaan itu sampai sekarang tak mau pergi dari sana. Kata orang-orang yang pernah rawat saya, saya awalnya bayi merah di dekat kandang lembu. Harihari tertentu bila perempuan yang menemukan saya itu kehabisan uang kepada saya katanya diminumkan air tajin. Juga disuapkan bubur nasi terkadang singkong sebelum usia enam bulan. Diusahakan sekenyang mungkin agar tak merengek bikin bising. Setahun kemudian menurut cerita orang-orang yang diceritakan kembali oleh tukang kebun Tuan Pastor, pada pagi buta dalam keadaan menangis sesenggukan, saya ditemukan para pejalan kaki di pinggir trotoar depan suatu rumah sudah ditinggal pergi pemiliknya. Satu dari para pejalan

kaki menyerahkan saya ke tangan Tuan Pastor yang kebetulan baru muncul dari pintu kapel. Umur tiga tahun menurut cerita yang didapat tukang kebun Tuan Pastor lagi, saya diadopsi keluarga yang dalam lima tahun pernikahan belum dikaruniai keturunan. Katanya kedatangan saya bisa memicu si istri segera mengandung. Dua tahun kemudian harapan itu terwujud. Saya punya adik perempuan dan saya sungguh sayang padanya. Kemudian saya terpisah dari mereka. Penyebab perpisahan justru saya sendiri katanya. Saya menyembunyikan adik di bawah tiga bantal demi mendapat sensasi kejut di wajah Mama sama seperti yang Mama lakukan terhadap boneka penyu saat ulangtahun saya—saya berpikir Mama pasti menyukainya. Saat saya bisiki telinga Mama tentang di mana adik Mama melompat ke tempat tidur. Sesudahnya Mama pukul kaki tangan saya pakai tangkai sapu. Sesudahnya lagi baju-baju saya terlempar keluar jendela, beberapa masuk parit lalu hujan yang

mendadak deras membuat hati saya basah. Setelah tinggal di kediaman sama dengan Tuan Pastor meski saya awalnya hanya bantu-bantu tukang kebun, semakin ke sini, saya merasa jadi manusia seutuhnya. Usai mengerjakan tugas di belakang saya belajar hal lain. Saya dianjurkan membaca. Saya catat apa yang tak dipahami. Saya diajari juga mengamati peristiwa alam. Seperti bumi guncang bikin burung-burung panik katanya itu gempa. Hujan disertai angin. Hujan yang bikin banjir atau luapan air laut menenggelamkan kota— ia menceritakan Nuh beserta keluarga dan beberapa jenis binatang turut dalam perahu. Tuan Pastor bilang saya harus jadi gadis pintar. Tidak boleh ketinggalan walau tak seberuntung orang-orang. Sewaktu bolak-balik saya tanyakan pertanyaan sama ia tak marah. Tidak apa-apa, santai saja, katanya. Sejak itu saya mulai kenal dengan Tuhan. Mulai merasakan Tuhan di getar dada saya tiap interaksi dengan Tuan Pastor yang

matanya damai hingga saya pernah ingin ke sana. Apa benar Tuhan di langit, tanya saya ketika perjamuan saya lihat ia menengadah ke atas. Ia tak jawab ya atau tidak. Ia bilang saya hanya perlu merasakannya saja, memikirkannya saja, sebab Tuhan ada di mana-mana. ** Air menghadang dari segala penjuru. Rasa sakit meremukkan badan yang menggigil kelelahan. Darah bergelegak panik. Denyut nadi kecepatannya melebihi denyutan saat berlari meninggalkan bibir pantai dan dada saya rasakan kini seibarat balon ulangtahun yang terus-terusan dipompa. Balon semakin sesak dan ketat. Semakin sesak dan ketat. Saya amat khawatir sebentar lagi sesuatu pasti meledak dari saya disusul peristiwa kematian otak yang kemudian memisahkan saya dari badan saya—kira-kira demikian penjelasan satu tulisan yang saya baca rahasia di buku-buku lain milik Tuan Pastor ketika ia sedang tak ada. Lalu, saya teringat akan Tuhan yang diperkenalkannya saat dalam kekalutan besar itu tak ada suara

untuk saya mintai tolong. Saya menajam-najamkan ingatan bagaimana melatih hati agar bisa merasakan Tuhan setiap waktu terlebih di saat-saat terdesak begini. Pejamkan mata. Pusatkan pikiran, dengan lembut Tuan Pastor berkata suatu hari. Saya melakukannya. Tuhan, panggil saya tiga kali. Saya belum juga merasakan Tuhan rangkul saya. Tuhan Maha Penyayang, ujar saya lebih keras lagi sambil merapal doa seperti biasa diperdengarkan Tuan Pastor pada malam-malam perjamuan dengan harum dupa serta mekarnya mawar, tapi, Tuhan dan Tuan Pastor tak kunjung datang. Ke mana lelaki yang beberapa tahun ini telah lekatkan Tuhan ke hati saya sampai saya benar-benar gadis berwarna merah? O-o, ya, ya, saya salah. Saya salah lupa menanyakan rupa Tuhan seperti apa. Adakah Tuhan bersayap sebab rumah tinggal-Nya di ketinggian langit lalu tak lama lagi menukik agar bisa menangkap tubuh saya? Saya coba mengingat-ingat lagi kejadian sebelumnya. Paling saya ingat, senja itu, saya di bibir pantai menunggu gerombolan anak penyu dari persembunyian. Saya berencana mengejutkan Tuan Pastor dengan cerita bila saya sangat suka mencium kaki-kaki penyu berukuran paling kecil menggunakan hidung. Saya merasa geli saat kaki-kaki mungil itu menginjak bibir saya sambil mengusahakan agar mulutnya tak menggigit, lalu menuntunnya bergerak ke kiri-kanan buah dada saya. Rasa geli membuat aliran darah saya liar serta detak jantung saya berpacu: saya ingin jelaskan, saya suka sekali sensasi itu. Setengah jam di bibir pantai tak satu penyu pun muncul lagi untuk saya. Saya sedih. Saya merana. Saya tersedu-sedu sekaligus kaget melihat air mata sendiri dibawa gulungan ombak ke tengah lautan. Setelahnya gelombang raksasa berwarna hitam bergerak ke luar, semakin lama semakin cepat mendekati saya. Saya lari. Saya berlari sambil memikirkan Tuan Pastor dan gerombolan penyu. Dalam pelukan air yang saya pikir saya sudah mati itu, entah kenapa kulit lengan saya tiba-tiba dijepit burung rajawali. ** Riau, Oktober 2018 Jeli Manalu lahir di Padangsidimpuan, 2 Oktober 1983. Buku kumpulan cerpen terbarunya berjudul Kisah Sedih Sepasang Sepatu (Basabasi,2018).

PUISI Julaiha Sembiring

Pinang Tak Pulang, Tak Ke Tampuknya

Catatan Pulang Pagi

Cermin, Aku Sepasang Dada

Bocah yang Menatap Langit

kapan orang-orang memandang pinang tak pulang, tak ke tampuknya

inginku lebih besar, Tuhan suara-suara burung lebih jernih di senja menyelami kekosongan

tidak ada perkara baik menyelinap di dada perempuan yang mengembara rumah ke rumah memilih sebuah jalan pemujaan dunia dan kematian bersama angin

Ada hujan berjatuhan di matamu kedap bintang mengairi cahaya musim dari bumi, langit mengasah gulita yang matang sebagai bakal mimpi

pelamun aku meninggalkan waktu sia-sia berderai daun kering tanpa peringatan kematian atas jasa-jasanya kekasih, ibumu telah usai menakar sabar yang diciptakan tanpa takar musim telah mengubah haluan tak menemui kenangan yang melulu membiru kapan orang-orang memandang pinang tak pulang tak ke tampuknya ibuku hanya berdoa semoga kaki-kaki hendak kuat untuk pulang bukan ke tampuknya melainkan rahim telah lama kering tanpa cahaya Medan, 2018

dari dadamu, pendosa-pendosa bersembunyi menawarkan keinginan yang tak hela ditolak inginku lebih besar, Tuhan setelah malam jajali begitu dekat petani-petani bergerak dari subuh embun dan angin pagi biru menjelajahi seisi tubuh tak ada yang sama dariku yang bermimpi subuh yang suci berbondong-bondong menjejak masjid Redakah kemarau di dadaku setelah ombak begitu sering menangkapku dalam kebimbangan

sepasang dada rindu kesepian dari huru-hara lelaki dan gemelut malam meski dalam kesepian lain, batu dan debu semilir berlalu menghapus sisa sisa darah di wajahku

Ia tetap kukuh mengakarkan rimbun harapan memoar; menukik janji sampai pulang ke jangkar hari dan pagi-pagi penuh recehan ilusi Medan, 2017

aku hujan di hutan yang hijau membaca basah air, jangan pandang dadaku jangan pandang mataku Medan, 2018

Medan, 2018

Julaiha Sembiring lahir di Medan, 11 Juni 1993. Bergiat di Kompensasi, Labsas, dan KPPI-Medan. Buku puisinya berjudul MulaMula Kita Pergi Selanjutnya Tersesat (Obelia Publishers, 2016).

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Kerawanan Pemilu 2019

Transportasi Publik Kebutuhan Vital bagi NTB SEKRETARIS Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan perhubungan, Nurdin Ranggabarani kembali mendorong pemerintah daerah Provinsi NTB, untuk menghadirkan pelayanan transportasi publik yang baik dan nyaman kepada masyarakat. “Sejak 15 tahun yang lalu, saya berkali-kali menyampaikan usulan melalui lembaga DPRD, agar Pemerintah hadir dalam memberikan layanan transportasi publik yang baik kepada masyarakat. Karena (Suara NTB/ndi) selain menjadi Nurdin Ranggabarani amanat UU. No. 22/ 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, juga termuat dalam RPJMN dan Renstra Perhubungan,” ujar Nurdin. Ditegaskan Nurdin, ukuran dari suatu daerah maju ditandai dengan moda transportasi publiknya yang baik. Hal itu bisa dilihat dari kota-kota besar di dunia yang kemajuannya sangat pesat, karena ditopang oleh tranportasi publiknya yang baik. Dengan ketersediaan alat transportasi publik, maka arus mobilitas penduduk dan barang menjadi lancar, sehingga perekonomian menjadi makin maju. “Sebuah daerah atau kota yang tidak memiliki transportasi publik yang baik, mustahil dapat berkembang dengan baik. Karena tanpa transportasi publik tersebut, tentu tidak dapat terkoneksi dengan maksimal antara satu titik kawasan dengan titik kawasan lainnya,” jelasnya. “Keberadaan transportasi publik di tiap-tiap kabupaten/ kota akan berdampak baik bagi daerah tersebut. Seperti tertib dan tertata serta mudah dan lancarnya mobilisasi, pergerakan dan perpindahan arus orang dan barang, terkoneksinya titik simpul kawasan,” sambungnya. Dengan keberadaan alat transportasi publik yang baik, menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang disebabkan oleh makin tumbuhnya kendaraan pribadi. Nurdin meyakini dengan tersedianya transportasi publik akan tercipta keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan raya, hemat bahan bakar dan berkurang emisi, terciptanya lingkungan yang lebih sehat, berkurangnya beban jalan raya, yang berakibat panjangnya usia jalan, serta berbagai dampak positif lainnya, katanya. “Saya sependapat dengan pernyataan pak Gubernur NTB, adalah fakta lapangan yang telah berlangsung lama. Tumbuhnya transportasi publik alternatif adalah bukti nyata kegagalan kita bersama menyediakan transportasi publik yang baik dan representatif. Tidak heran kalau lahir dan berkembanglah Ojek, Grab, baik yang terdata maupun yang liar. Saya berharap Pemprov dan Pemkab/Pemkot bersinergi mengatasi masalah ini,” tegasnya. Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa itu, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan transportasi publik yang baik, layak, nyaman dan representatif di setiap kabupaten/kota se-NTB. Salah satu caranya yakni dengan mengintervensi sektor ini dengan membuat regulasi, badan usaha khusus dan tenaga pengelola dengan manajemen yang profesional. “Intervensinya harus maksimal, tidak lagi hanya sekedar keterlibatan biasa. Untuk kasus NTB dan kota-kota di seluruh wilayah NTB, baik di Pulau Lombok dan Sumbawa, hari ke hari kita menyaksikan transportasi publik kita menjelang punah. Karena itu perlu melahirkan regulasi berupa Perda tentang Pembentukan Badan Usaha Bersama yang mengelola Transportasi Publik. Bahkan bisa dengan mengundang dan melibatkan pihak swasta. Siapkan infrastrukturnya, seleksi manajemen profesional pengelolanya, tata jalur dan trayeknya,” pungkasnya. (ndi)

Politik Uang Rentan Terjadi Saat Minggu Tenang Mataram (Suara NTB) Rapim Polri 2019 tingkat Polda NTB menelurkan kebijakan terkait pengamanan Pemilu 2019. Pengamanan pesta demokrasi akbar lima tahunan ini jadi fokus utama polisi. Berita hoaks, konflik sosial dan politik uang menduduki peringkat atas potensi kerawanan. Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin menerangkan pemetaan daerah rawan gangguan keamanan Pemilu 2019 terus diperbarui. Wilayah yang tergolong kerawanan tinggi diperbanyak distribusi personelnya.

Polda NTB menerjunkan 2/ 3 dari total kekuatan personelnya untuk pengamanan Pemilu 2019. “Wilayah yang dianggap rawan nanti ada backup dari Polda. Wilayah tertentu yang rawan ada tam-

bahan personel,” ucapnya ditemui Jumat (15/2) kemarin . Penguatan pasukan tersebut, sambung dia, untuk kebutuhan pendekatan preventif. Konflik atau potensi gesekan antarpendukung dideteksi dan dicegah sejak dini.

Analisis dan evaluasi bulanan Polda NTB menunjukkan kerawanan masih pada kejahatan konvensional seperti pencurian. Pelanggaran pidana Pemilu belum terjadi. Namun, antisipasi paling tinggi yakni kepada potensi konflik sosial, penyebaran berita hoaks yang berpotensi menimbulkan konflik, serta politik uang untuk memengaruhi pilihan politik. “Seperti (pelanggaran) Pemilu sejauh ini belum ada.

Kita masih pada antisipasi hoaks, di reserse kita kan ada patrol siber. Ya kalau melanggar kita proses,” ungkapnya. Laporan politik uang juga belum terpantau. Tajuddin mengatakan, politik uang berpeluang terjadi mendekati hari pemungutan suara pada April nanti. “Biasanya politik uang rawan pada saat minggu tenang. Kita aktifkan patroli supaya kesempatan untuk melakukan itu tidak ada,” pungkas Tajuddin. (why)

KPU Mataram Buka Posko Pendataan DPTb di Kampus

(Suara NTB/KPU)

KOTAK SUARA - Para pekerja tengah melakukan perakitan kotak surat di gudang penyimpanan

KPU Tekankan Kesiapan Distribusi Logistik Pemilu 2019 ”Zero Mistake” Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 bersama KPU kabupaten/kota se-NTB, Jumat (15/2). Rakor tersebut digelar untuk memastikan proses pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik di Provinsi NTB berjalan dengan baik dan lancar hingga hari pencoblosan dan kembali lagi ke KPU. Rakor yang dipimpin Ketua KPU NTB, Suhardi Soud itu, menekankan kepada KPU kabupaten/kota se NTB agar berkerja ekstra untuk menjaga dan mengelola logistik dengan baik. Sehingga keberadaan logistik benar-benar dipastikan dalam kondisi aman sampai hari H pemungutan suara. “Kita harus berprinsip, zero mistake, tidak ada kesalahan. Karena itu, kita harus benarbenar teliti dan hati-hati dalam pengelolaan logistik ini,” kata Suhardi. Pada kesempatan itu Suhardi menekankan agar KPU kabupaten/kota terus memastikan gudang tempat penyimpanan dapat menampung seluruh logistik. Tidak hanya kemampuan daya tampung gedung, yang harus diperhatikan, namun juga keamanan gudang

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dua terdakwa korupsi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pengelolaan anggaran Sat123456789012345678901234567890121234567890123456789 pol PP Kabupaten Bima 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tahun 2014 menjalani 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sidang vonis di Pengadilan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Tipikor pada Pengadilan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Negeri Mataram. Mantan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kabag TU, Kadrin dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mantan Bendahara, Samsul 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bahri dihukum masing123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 masing 1 tahun 3 bulan pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 jara. Vonis tersebut dijatu123456789012345678901234567890121234567890123456789 hkan majelis hakim yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 diketuai Suradi dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hakim anggota Fathurrauzi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan Abadi dalam persidan123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan Jumat (15/2) petang. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Majelis hakim penilai VONIS - Terdakwa Samsul Bahri (kiri) mendengarkan pem123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 para terdakwa terbukti ber- bacaan vonis dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada 123456789012345678901234567890121234567890123456789 salah melanggar pasal 3 Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (15/2). 123456789012345678901234567890121234567890123456789 juncto pasal 18 UU RI No 20/ 123456789012345678901234567890121234567890123456789 2001 tentang perubahan basi langsung menerima. Se- bukti menyelewengkan ang123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 atas UU RI No 31/1999 ten- mentara jaksa penuntut garan Pol PP Kabupaten 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tang Pemberantasan Tindak umum Wayan Suryawan Bima tahun 2014. Satpol PP 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pidana Korupsi juncto pasal masih pikir-pikir lebih dulu. Kabupaten Bima mengelola 123456789012345678901234567890121234567890123456789 55 KUHP juncto pasal 64 Selanjutnya Samsul Bahri anggaran Rp2,2 miliar yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 KUHP. “Menjatuhkan pi- dihukum dengan vonis yang bersumber dari APBD. Per123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dana penjara kepada terdak- sama. Hakim menjatuhkan pi- buatan mereka merugian 123456789012345678901234567890121234567890123456789 wa Kadrin selama 1 tahun dana penjara selama 1 tahun 3 negara Rp431, 8 juta. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan tiga bulan dikurangi se- bulan untuk mantan bendahara Penyimpangan berupa 123456789012345678901234567890121234567890123456789 lama terdakwa di dalam Satpol PP Kabupaten Bima ini. pengeluaran fiktif dan mark123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tahanan,” kata Suradi. Disertai kewajiban mem- up. Diantaranya, kegiatan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kadrin juga dijatuhi pi- bayar denda sebesar Rp50 operasi pemberantasan per123456789012345678901234567890121234567890123456789 dana denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar ladangan liar dan ilegal log123456789012345678901234567890121234567890123456789 juta dengan ketentuan apa- wajib diganti dengan kurun- ing, Operasi penertiban dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bila tidak dibayarkan maka gan selama 1 bulan. pembinaan terhadap pel123456789012345678901234567890121234567890123456789 diganti dengan pidana se“Uang sebesar Rp110 juta anggaran perda dan pencega123456789012345678901234567890121234567890123456789 lama 1 bulan. yang dititipkan, sebesar Rp90 han penyakit sosial. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sementara uang titipan juta disita untuk negara. SisanOperasi penertiban PNS, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 terdakwa sebesar Rp100 ya Rp20 juta dikembalikan ke- operasi identifikasi dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 juta di Kejari Bima dirampas pada terdakwa,” kata Suradi. pemetaan daerah rawan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 untuk disetor ke kas negara Penggantian kerugian negara trantibum dan pengurangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dihitung sebagai uang peng- itu sesuai dengan fakta terdak- resiko bencana, serta pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ganti kerugian negara. wa yang menikmati uang hasil gadaan kain dinas lapangan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Menanggapi putusan korupsi sebesar Rp90 juta. training dan pakaian dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 itu, Kadrin tanpa basaDua terdakwa tersebut ter- baret provost. (why) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Dua Mantan Pejabat Satpol PP Bima Dihukum 15 Bulan Penjara

(Suara NTB/why)

dari kondisi cuaca. Termasuk aman dari rayap dan tikus yang implikasinya dapat berdampak buruk terhadap citra kualitas Pemilu 2019. “Jadi, jangan sampai kita buat sejarah baru Pemilu 2019 digagalkan oleh rayap dan tikus,” tegasnya. Rakor tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari imbauan KPU RI kepada KPU Provinsi untuk melakukan supervisi dan koordinasi secara intensif dan berkala kepada KPU kabupaten/kota terkait kondisi dan distribusi logistik. Terpisah, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menjelaskan bahwa proses pengadaan Logistik Pemilu 2019 dilaksanakan dalam dua tahun anggaran yaitu 2018 dan 2019 yang dibagi dalam 3 kewenangan, yaitu KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2018, sesuai kewenangannya KPU RI telah melaksanakan pengadaan Kotak Suara dan Bilik Suara. KPU Provinsi melaksanakan pengadaan Sampul, sementara KPU kabupaten/kota mengadakan Alat Kelengkapan Pemungutan Suara di TPS. Dari keseluruhan jenis logistik itu, saat ini sudah berada di KPU kabupaten/kota, di mana Sampul dan Alat Kelengkapan Pemungutan Suara dan Sampul sudah selesai disortir. Sedangkan kotak suara sedang dalam proses perakitan. Lebih jauh dijelaskan, pada tahun 2019 logistik yang diadakan yaitu KPU mengadakan Surat Suara dan Formulir ber-

hologram, KPU Provinsi mengadakan Formulir Katalog dengan sistem Klik Nasional dan Formulir Non Katalog serta Daftar Calon Tetap (DCT), sementara KPU kabupaten/Kota mengadakan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS. Untuk Surat Suara untuk keperluan Pemilu di NTB, lanjut Mars Ansori, akan diproduksi oleh KSO PT. Puri Panca Pujibangun Surabaya sebagai pemenang Tender, yang akan mulai melakukan produksi tanggal 2 Maret, dan dijadwalkan akan mulai didistribusi oleh rekanan kepada KPU kabupaten/ kota se NTB secara berangsurangsur mulai tanggal 4 Maret dan pengiriman terakhir diperkirakan tanggal 18 Maret. Untuk Formulir e-katalog akan diproduksi oleh PT. Temprina Jember sebagai pemenang tender. Produksi formulir saat ini sedang berlangsung dan akan tiba di kabupaten/kota pertengahan Maret. “Sementara untuk Formulir Non Katalog sedang dalam proses tender, sambil menunggu diundangkannya Peraturan KPU mengenai Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil,” jelasnya. Logistik Pemilu, baik yang diadakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota selanjutnya akan disortir dan dipacking oleh KPU kabupaten/kota pada pertengahan Bulan Maret, dan distribusikan ke PPK, PPS dan TPS hingga menjelang pemungutan Suara. Prioritas distribusi pertama adalah daerah paling jauh dan sulit secara geografis. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Untuk memastikan semua warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2019, meskipun seseorang tersebut sedang tidak berada di alamat asalnya karena berbagai alasan. KPU akan mendaftarkan mereka sama Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Kota Mataram merupakan salah satu daerah yang cukup tinggi potensi pemilih yang masuk dalam DPTb. Sampai sejauh ini sudah ada ratusan orang yang berasal dari luar daerah telah mendaftarkan diri ke KPU Kota Mataram untuk menyalurkan hak pilihnya di Mataram. “Jumlahnya lumayan yang sudah terdata, ada sekitar ratusan orang, tapi angka pastinya besok kita ketahui pada saat rapat pleno tanggal 17 ini. Sekarang prosessnya masih di PPS dan berlanjut terus ke PPK,” jelas anggota KPU Kota Mataram, divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Sopan Sopian Hadi, Jumat (15/2) kemarin. Disampaikan Sopian, beberapa tempat yang sudah dideteksi KPU potensi pemilih tambahan tersebut yakni tersebar di kampus-kampus, kemudian di rumah sakit, lembaga permasyarakatan (lapas) dan warga yang pada saat hari H pemilihan berada di Mataram karena tugas dan pekerjaan. “Karena itu kita akan buka posko di kampus-kampus itu, sekarang sedang dipersiapkan. Kemudian yang di Lapas juga sudah kami siapkan 6 TPS di sana. Kemudian rumah sakit juga sudah kami

bersurat ke rumah sakit apakah kira-kira karyawan yang bekerja pada hari H pemungutan suara itu,” jelasnya. “Nah untuk yang di lapas sudah kita data, tapi ada beberapa yang belum lengkap identitasnya, ada warga binaan yang belum rekam eKTP, itu kita komunikasi dengan Dukcapil,” sambungnya. Pihaknya mengimbau kepada semua masyarakat yang pada hari H pemilihan berpotensi pindah memilih untuk segera melaporkan diri, agar difasilitasi proses perpindahan memilihnya. Jika ada warga yang masih belum masuk DPT juga agar segera melaporkan diri untuk didata dalam daftar pemilih khusus (DPK). “Belum masuk DPT itu mereka akan dimasukkan dalam DPK, misalnya warga indonesia yang berada di Malaysia, nah dia balik pada beberapa hari sebelum hari H pemilihan, itu harus diakomodir dalam DPK,” jelasnya. Pada saat itu, dari pantauan Suara NTB, sejumlah mahasiswa asal Provinsi NTT sedang mendaftarkan diri ke KPU Kota Mataram sebagai pemilih tambahan. Karena mereka berasal dari lintas provinsi, maka mereka hanya akan mendapatkan surat suara pemilihan presiden saja. “Ya ndak apa-apa, yang penting kami bisa menyalurkan hak pilih kami, dari pada harus balik ke rumah, jauh tidak cukup waktu,” kata Cristian Walla Bole, salah seorang mahasiswa IKIP dari NTT itu. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

PEMILIH TAMBAHAN - Tiga orang mahasiswa IKIP Mataram asal Provinsi NTT datang mendaftarkan diri ke KPU Kota Mataram untuk menjadi pemilih tambahan. Mereka diberikan surat keterangan sebagai pemilih tambahan oleh komisioner KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi.

Cukong Selundupkan Kayu Sulawesi untuk Cari Untung Rehab Gempa Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus penyelundupan 177 m3 kayu rimba campuran asal Sulawesi Tenggara sudah tuntas. Para tersangka berkongsi untuk mengedarkan kayu di Lombok. Sebab, permintaan kayu meningkat untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. Tiga tersangka DAG, NA, dan ZA sudah resmi ditahan jaksa penuntut umum Jumat (15/2). Mereka kemudian dititipkan penahanannya di Lapas Mataram sembari proses pelimpahan berkas penuntutan ke pengadilan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarom menjelaskan, para tersangka memanfaatkan kondisi bencana alam untuk mencari keuntungan. “Indikasinya kita kan lagi butuh kayu, permintaan tinggi karena ada kebutuhan rehab rekon bencana. Cuma mereka sudah keburu ketangkap,” ucapnya Jumat (15/ 2). Didampingi Direktur Gakkum Pidana Kementerian LHK RI Yazid Nurhuda. Tersangka DAG berperan sebagai pengoplos izin angkut kayu, sementara NA dan ZA sebagai cukong pembeli kayu ilegal. “Jadi dua ini (NA dan ZA) yang punya duit, pembelinya.

Di hulunya masih ada tersangka lain. Masih tahap penyelidikan,” kata Madani. Yazid menambahkan, total tersangka ada delapan orang. Lima tersangka lainnya sudah diidentifikasi. Dua diantaranya buron dan masih dalam pengejaran. “Masih ada lima orang yang akan kita tindaklanjuti lagi. Apakah itu pelaku lapangan, pengirim, atau pemodal. Intinya tiga orang ini sudah kita limpahkan sisanya nanti saya sudah perintahkan untuk penyelidikan lebih lanjut,” terangnya. Lima tersangka lainnya diidentifikasi berada di Sulawesi Tenggara. Diantaranya KS yang berperan menerbitkan dokumen atas nama CV Mona Fitta. Kayu diangkut bersama KD, LA, AH, dan MT. Mereka diduga terlibat secara bersama-sama memanipulasi penebangan kayu kawasan Buton Utara, Sulawesi Tenggara, dengan barang bukti 213 batang kayu rimba campuran atau setara volume 177 meter kubik, atau setara 11 kontainer. Kerugian Rp3,5 Miliar Pada November 2018 lalu, dua tersangka NA dan ZA kepergok saat buang sauh di Labuhan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur. Kode batang Sistem Informasi Pe-

natausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) ternyata tidak sesuai dengan isi muatan. Kayu dibawa dengan Kapal Layar Motor Bunga Yuliana yang bertonase 102 gross ton. Kapal berlayar dari Buton Sulawesi Tenggara. Lacak balak bersama tim Gakkum Kemen LHK RI, penyidik PNS Dinas LHK Provinsi NTB menemukan bahwa kayu selundupan itu berasal kawasan hutan Suaka Margasatwa Buton Utara. Pengiriman kayu itu diduga menggunakan dokumen palsu yang dipakai CV Cahaya Rembulan milik tersangka NA dan ZA. Dua tersangka ini membeli kayu itu sebesar Rp480 juta.

“Modusnya pemanfaatan kayu secara ilegal menggunakan dokumen perizinan dan surat angkut kayu yang tidak sah dibuat terkesan menjadi sah,” terang Yazid. Dia menyebutkan, kerugian negara dan lingkungan hidup akibat kasus itu mencapai sekurangnya Rp3,5 miliar. Rinciannya perhitungan potensi penerimaan negara sah yang hilang sebesar Rp270 juta ditambah 10 kali biaya denda, serta nilai tegakan kayu Rp800 juta. “Tapi ada kerugian ekologi yang tidak ternilai harganya. ini menyangkut ekosistem dan makhluk hidup di dalamnya,” pungkas Madani. (why)

(Suara NTB/why)

KETERANGAN PERS - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Madani Mukarom (paling kanan) bersama Direktur Gakkum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Yazid Nurhuda, Jumat (15/2) memberi keterangan pers kasus kayu ilegal yang diselundupkan ke Lombok.

SUARA NTB Santri Dinilai Mumpuni Kembangkan Pertanian NTB

Sabtu, 16 Februari 2019

Mataram (Suara NTB)Selain sebagai tempat untuk memperdalam pendidikan dan ilmu agama, pondok pesantren (ponpes) juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi. Salah satu sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di ponpes adalah pertanian. “Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan kita di NTB selain pariwisata, sehingga untuk memaksimalkan sektor ini perlu pelibatan dan partisipasi banyak pihak. Salah satu yang potensial ialah Pesantren,” kata Calon Anggota DPD RI dapil NTB Nomor Urut 30, H. Irzani dengan Tagline ‘’Batik Ijo’’, Jumat ( 15/2). Menurutnya, potensi pesantren bisa didorong sebagai salah satu penggerak pember-

dayaan ekonomi yang Lebih inklusif, termasuk melalui sektor pertanian. Apalagi, jumlah pesantren di NTB ini cukup banyak dan sudah banyak menyumbang hal positif dalam pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Batik Ijo H Irzani mengatakan, secara nasional potensi besar yang dimiliki Pesantren

menjadi daya tarik untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Saat ini Kementerian Pertanian juga tengah melakukan kajian mendalam mengenai potensi apa saja yang bisa dikembangkan Pesantren di sektor pertanian. “Secara nasional Kementan sedang inventarisir berapa lahan yang dimiliki dan apa kebutuhan Pesantren untuk pengembangan sektor pertanian ini,” katanya. Irzani mengatakan, kepemilikan lahan Pesantren yang cukup luas bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Apalagi komoditas tertentu bisa ditanam dan

berproduksi di lahan yang tak terlampau luas. Sementara Pesantren didorong berpartisipasi di sektor pertanian, Pemerintah Pusat melalui Kementan serta Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan pemenuhan kebutuhan. Seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk para santri, penyediaan bibit dan juga saprodi. Pelatihan mengoperasikan alsintan dan pendampingan oleh para penyuluh merupakan bantuan non material yang bisa saja diberikan pemerintah. Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya. Menurut Irzani, untuk pengembangan kapasitas para santri, program pertukaran pelajar dan beasiswa Pemprov NTB bisa juga dimanfaatkan. “Misalnya mengirim santri untuk belajar pertanian di negara-negara lain yang teknik dan sistemnya sudah lebih baik. Saya pikir ada banyak yang masih bisa

Halaman 9

H. Irzani diperbuat,” ucap Irzani usai mengikuti Bimtek Calon Anggota DPD RI yg diadakan oleh Mahkamah Konstitusi tentang PHPU 2019 di Jakarta. Ia menegaskan, sebagai anggota DPD RI perwakilan NTB nantinya, program penguatan pertanian dengan melibatkan Pesantren dan lainnya akan disuarakan. Sebab, salah satu tugas DPD RI adalah menjaring potensi dan aspirasi masyarakat, kemudi-

an mengusulkan program itu, dan sekaligus memantau dan mengawasi program pembangunan pemerintah pusat yang tengah berjalan di daerah. Termasuk salah satu yang diatensi Komite II DPD RI adalah sektor Pertanian dan Perkebunan. “Inshaa Allah saya pasti berbuat maksimal. Khusunya untuk program-program pengembangan pertanian

(Suara NTB/ist)

yang menjadi program strategis NTB ini,” tukas H Irzani yang berlatar belakang Dosen Universitas Islam Negri (UIN ) Mataram ini. (038/*)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 16 Februari 2019

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 16 Februari 2019

Pemprov Isyaratkan Lakukan Perombakan Direksi Dari Hal. 1 Dengan komposisi kepemilikan saham 53,634 persen Pemprov NTB, 41,438 Pemda Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Serta 4,928 persen Pemkot Mataram, KSB dan KLU. Sementara itu, dividen yang disetor PD. BPR NTB sejak 2008 - 2018 bervariasi. Pada 2008, dividen PD. BPR NTB sebesar Rp3,054 miliar, 2009 Rp4,30 miliar, 2010 Rp4,399 miliar, 2011 turun menjadi Rp2,084 miliar. Kemudian pada 2012 sebesar Rp3,062 miliar, 2013 sebesar Rp5,463 miliar, 2014 sebesar Rp6,988 miliar, 2015 sebesar Rp8,121 miliar, 2016 sebesar Rp11,631 miliar, 2017 sebesar Rp11,035 miliar dan 2018 sebesar Rp9,485 miliar. Diberitakan sebelumnya, seluruh PD. BPR NTB dalam kondisi ‘’sakit’’. Kredit macet atau NPL pada delapan perusahaan daerah milik Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota itu berada di atas lima persen. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, sebagai pemilik saham, Pemprov melakukan evaluasi kinerja PD. BPR dengan melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas). Pemprov sudah memanggil Direksi PD. BPR NTB dan menelaah kinerja keuangannya. ‘’Kita fokus bagaimana menurunkan NPL atau kredit macet. Karena setelah dievaluasi, rata-rata di atas 5 persen kredit macet semua BPR. Kalau menurut OJK, di bawah lima persen NPL-nya, itu disebut sehat,’’ kata Wirajaya dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (14/2). Diketahui, saat ini ada delapan PD. BPR NTB. Yakni PD. BPR NTB Kota Mataram, PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR Lombok Timur, PD. BPR Sumbawa Barat, PD. BPR Sumbawa, PD. BPR Dompu dan PD. BPR NTB Bima. Wirajaya enggan menyebutkan persentase kredit macet masing-masing PD. BPR NTB. Ia mengatakan

persentase kredit macet masing-masing PD. BPR bervariasi. Yang jelas, persentase kredit macet di atas lima persen. ‘’Bahkan, ada satu BPR yang persentase kredit macetnya sangat tinggi, lebih dari 10 persen, yakni PD. BPR NTB Lombok Timur,’’ katanya dengan nada prihatin. Atas kondisi ini, PD. BPR NTB Lombok Timur dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. ‘’Semua BPR itu tidak sehat. Saya mencoba berdiskusi dengan Kepala OJK. Memang karakteristik semua BPR se Indonesia begitu,’’ katanya. Mantan Penjabat Walikota Bima ini mengatakan, setiap tahun OJK mengaudit seluruh BPR yang ada. Menurut Wirajaya, permasalahan yang dihadapi BPR berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mengelola perbankan. ‘’Kita tekankan kepada teman-teman direksi agar menerapkan standar perbankan. Sekecil apapun pelanggaran ditemukan, dilakukan tindakan tegas,’’ katanya. Untuk mencegah peningkatan kredit macet, Direksi PD. BPR NTB diharapkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Wirajaya mengatakan, ada beberapa PD. BPR NTB yang kredit macetnya meningkat pascagempa. Yakni PD. BPR Lombok Barat dan PD. BPR NTB Lombok Tengah. Terhadap hal ini dapat dimaklumi karena para nasabah terdampak gempa. Namun untuk PD. BPR NTB yang lain diminta agar memetakan kredit macet masing-masing cabang. Jika kredit macet masih tinggi di suatu cabang maka mereka jangan melakukan ekspansi. ‘’Kita panggil direksi, agar tingginya NPL itu dijadikan perhatian. Masing-masing cabang agar dipetakan NPL-nya. Kalau tinggi, jangan dikasih ekspansi. Terjadi penurunan NPL, baru lakukan ekspansi,’’ tandasnya. (nas)

Kredit Bermasalah BPR Lotim Tersisa Rp21 Miliar Dari Hal. 1 Atau digambarkan dari nilai rupiahnya yang masih tersendat pada posisi Januari jumlah kredit bermasalah bisa diturunkan sebesar Rp2,3 miliar. Data kredit bermasalah bulan Desember 2018 Rp 23.623.877.500, turun Rp2,3 miliar dan tersisa Rp 21.320.885.900. ‘’Kami harapkan untuk tahun 2019 trendnya akan menurun terus,’’ paparnya. Beberapa upaya dilakukan untuk menekan NPL bisa mendekati batas toleransi. Diantaranya dengan melakukan penyelesaian melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ada dilayangkan gugatan sederhana melalui pengadilan akan tetap dilakukan terhadap debitur debitur yang bermasalah. Terutama debitur dengan plafon yang cukup besar.

Menurut Lalu Suwandi, dibutuhkan sinergi semua pihak dalam proses penagihan kredit bermasalah tersebut. ‘’Ini memjadi perhatian jajaran pengurus bank bagaimana sampai ratio NPL itu bisa sampai di ambang kewajaran seperti yang diamanatkan peraturan perundang-undangan,’’ harapnya. Terpenting upaya-upaya yang dilakukan tersebut semata untuk mengembalikan BPR NTB Lotim yang pernah menjadi salah satu BPR terbaik ini kembali sehat. Upaya penurunan ratio NPL tetap dkan dilaksanakan di samping itu juga pemgembangan kredit melalui ekspansi kredit. Pastinya dengan memperhatikan prinsip kehati hatian. “Ini adalah bagian dari upaya kami menurunkan ratio NPL,” demikian. (rus)

Merger BPR Disegerakan Dari Hal. 1 Tetapi sebaiknya menurut OJK, BPR milik Pemda umumnya setoran modalnya kuat. Baik BPR milik Pemprov NTB, maupun kabupaten/ kota. ‘’Setoran modalnya terbilang bagus dan dari sisi permodalannya sudah cukup memadai,’’ kata Farid. Prinsipnya, BPR tetap memperbaiki kredit bermasalah. Tetapi risiko atas kredit bermasalah tersebut telah dicover dengan modalnya yang disetorkan oleh Pemda. ‘’Tetapi ya harus tetap diperbaiki. Caranya dipercepat proses konsolidasinya. Biar lebih bagus lagi, lebih efisien lagi,’’ imbuhnya. Terkait sasaran kredit, umumnya BPR bergerak mendukung pembiayaan di sektor produktif. Hanya saja, SDM atau pengelola BPR ini yang harus lebih baik. Agar kreditkredit yang dikucurkan tersebut tidak menjadi tambahan kredit macet. Tidak semakin memburuk kualitas BPR. Karena itu, masuk akal jika dilakukan pembaharuan perangkat pelaksana BPR. Pelatihan-pelatihan kepada pelaksananya harus lebih giat dilakukan, meningkatkan kompetensinya mengelola kredit. Integritas

juga harus baik. Yang paling tepat, menurut Farid, dipercepat proses merger BPR. Dengan demikian, Pemda hanya cukup mencari direksi dan komisaris untuk satu BPR, tidak untuk banyak BPR. ‘’Ndak perlu nyari banyak, direksi dan komisaris,’’ sarannya. Proses merger ini sebelumnya pernah dikebut oleh Pemprov NTB. Tahapannya juga telah dikawal OJK. Hanya saja, mandek. Proses lanjutannya, sampai saat ini OJK masih tetap menunggu Pemprov NTB,’’ kata Farid. Sekiranya diajukan kembali merger, harus dimulai lagi dari awal. Tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya tak bisa lagi dilanjutkan, harus diperbaharui. Misalnya, penentuan calon komisaris dan direksi. Seluruhnya diajukan kembali mulai dari awal. Menurut Farid, yang lainnya ada yang belum lengkap. Yang belum lengkap lainnya itu diantaranya terkait Perda BPR, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), laporan konsolidasi dan lainnya. (bul)

Halaman 11

Ketua Syarikat Islam Apresiasi Kepedulian ACT untuk Palestina IKHTIAR ACT untuk terus membantu perjuangan bangsa Palestina mendapatkan apresiasi luas dari tokoh masyarakat, salah satunya dari Hamdan Zoelva yang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/ Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI). Apresiasi ini disampaikan Hamdan ketika Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersilaturahmi ke kan-

tor SI pada Rabu (13/2) lalu. “Bagi saya apa yang dilakukan oleh ACT sangat luar biasa dan patut untuk dihargai. Itu merupakan aksi nyata yang dilakukan dalam rangka kemanusiaan khususnya bagi persaudaraan Islam saat ini. Saya sebagai ketua umum menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sangat besar terhadap langkah-langkah dan bantuan yang dilakukan

oleh ACT dengan upaya ACT mendapatkan donasi dari umat,” ujar Hamdan. Tak hanya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh ACT, Hamdan juga mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kondisi rakyat Palestina yang dijajah oleh Israel. Menurutnya, umat Islam lah yang dapat membantu rakyat Palestina yang selalu dirundung duka. Perhatian terhadap Palestina bukan hanya semata-mata karena kemanusiaan tetapi juga karena persaudaraan Islam. “Ukhuwah Islamiyah ini menjadi tali bagi umat Islam terutama di Indonesia untuk memberikan perhatian kepada Palestina. Kehidupan Rakyat Palestina di sana jauh lebih sulit karena menghadapi intimidasi dan ancaman dari Yahudi Israel. Oleh karena itu permasalahan ini perlu menjadi perhatian umat Islam Indonesia. Apalagi saat ini Palestina juga dihadapkan pada

Industri MICE Terancam Gulung Tikar

Omzet UMKM Turun hingga 60 Persen Mataram (Suara NTB) Kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar berdampak luas terhadap sektor pariwisata NTB. Industri Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) terancam gulung tikar jika harga tiket terus melambung. Bahkan, Dinas Koperasi dan UMKM NTB mendapatkan laporan, omzet UMKM sektor pariwisata turun hingga 60 persen. ‘’Industri yang berkecimpung di dunia MICE terus meningkat. Travel agen yang dulu hanya jual paket-paket tour, sekarang sudah sebagiannya sudah jual paket MICE. Ini kan juga berdampak. Bisa gulung tikar ini. Terancam gulung tikar EO, vendor-vendor yang sudah tumbuh,’’ kata Ketua DPD Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) NTB, M. Nur Haedin, dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (15/2) siang. Ia mengatakan beberapa tahun terakhir industri MICE di NTB cukup berkembang. Kemudian sekarang terpukul akibat kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar. Selain itu, ada kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang Pemda rapat di hotel. Ia menyebutkan, jumlah hotel yang memiliki ballroom di Lombok sebanyak 20 hotel. Kegiatan meeting yang dilakukan pemerintah di perhotelan rata-rata 800 rapat. Jika dikalikan dengan jumlah hotel yang memiliki ballroom, maka sekitar 16.000 rapat.

Belum lagi event-event yang dilaksanakan di NTB sekitar 200 event setahun. Ia mengatakan, secara nasional INCCA sudah meminta pemerintah memperhatikan dampak kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar tersebut. Secara khusus, INCCA meminta agar sektor pariwisata NTB diperhatikan. Terlebih daerah ini baru bangkit dari bencana gempa. Akibat mahalnya harga tiket dan bagasi berbayar, mereka yang sebelumnya merencanakan berlibur dan menggelar pertemuan di Lombok akhirnya membatalkan. Karena mereka membandingkan harga tiket ke Lombok dengan daerah lainnya di Indonesia. ‘’Dia hitung budget, mahal sekali ke Lombok. Akhirnya dia memilih, kalau ndak ke Bali, ke Yogyakarta, Surabaya. Bahkan yang mengejutkan dengan menggunakan Lion, mereka bisa berlibur lebih murah ke Kuala Lumpur dan Singapura,’’ katanya. Ia memperkirakan dampak kenaikan harga tiket dan bagasi berbayar ini, kegiatan MICE akan turun 20-30 persen. Kegiatan MICE yang ada di NTB didominasi oleh kegiatan pemerintah. Sehingga, pihaknya mendorong BUMN dan mitra kerjanya menyelenggarakan kegiatan di NTB. ‘’Kita berterimakasih kepada Garuda yang sudah menurunkan harga tiket 20 persen. Tapi tidak semua orang naik Garuda. Ratarata bisnis MICE ini dengan pen-

erbangan yang murah, seperti Lion, AirAsia,’’ ujarnya. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM mengatakan kenaikan harta tiket dan bagasi berbayar berdampak terhadap UMKM sektor pariwisata. Terlebih saat ini, anggaran dari pemerintah belum bergerak atau cair karena masih awal tahun anggaran. “Kalau tiket masih mahal dan bagasi berbayar. Ini kan hal-hal yang mengganggu juga, seluruh Indoesia, bukan saja di NTB. Bayangkan, awal tahun anggaran belum ada, tiket mahal. Program apapun cukup berat. Tapi kemarin ada kebijakan Presiden minta segera menurunkan harga bahan bakar pesawat,” kata Saswadi dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (15/2) siang. Akibat mahalnya harga tiket dan bagasi berbayar, kunjungan wisatawan ke NTB berkurang. Hal ini berdampak terhadap sepinya sentra penjualan oleh-oleh dan rumah makan atau restoran. ‘’Memang ongkos bagasi juga tinggi. Itu juga jadi pertimbangan. Omzet penjualan turun untuk kondisi saat ini 60 persen. Karena saat ini juga kunjungan tamu sedikit karena low season juga,’’ katanya. Ia menyebutkan jumlah UMKM yang ada di NTB hampir mencapai 600.000 UMKM. Dari jumlah tersebut, 20.000 UMKM bergerak di sektor pariwisata. (nas)

Curah Hujan Tinggi, Gerakan Tanah Picu Longsor Rinjani Dari Hal. 1 Struktur tanah dominan pasir sehingga ada pergerakan sedikit terjadi longsor. Kepala BTNGR, Sudiyono sebelumnya menjelaskan, terpantau rekaman CCTV TNGR yang terpasang di Gunung Kondo, asap putih kekuningan yang merupakan debu longsor terlihat jelas di lereng gunung di atas Danau Segara Anak. “Volume sudah cukup be-

sar, kita tidak bisa menduga berapa volumenya tetapi terus berlangsung berjalan turun ke bawah,” ungkap Sudiyono. Longsor tersebut mengarah ke bawah menuju hulu Sungai Kokok Puteq yang merupakan satu-satunya pembuangan dari Danau Segara Anak. ‘’Kami khawatir apabila musim hujan, longsor di atas ini yang volumenya cukup besar bisa menghambat aliran pembuangan

Segara Anak dan ketika Segara Anak meluap kita khawatir terjadi air bah,’’ kata Sudiyono. Jika aliran pembuangan tersebut tertutup longsor maka air danau akan meluap. Dikhawatirkan akan terjadi banjir bandang, isinya tidak hanya air tetapi bercampur pasir. Terkait hal ini, warga di sepanjang aliran Sungai Kokok Puteq diminta untuk tetap waspada. (ars)

Kasus DBD di Kota Mataram Melonjak Tajam Dari Hal. 1 Dari 101 jumlah kasus yang ditemukan di Kota Mataram, sebanyak 79 kasus positif DBD. Sedangkan 16 suspect DBD dan 6 kasus demam dengue (DD). Sebelumnya, di Lobar sebanyak 72 kasus poositif DBD. Secara total, jumlah warga positif DBD pada pekan lalu sebanyak 249 kasus. Nurhandini mengatakan, semula yang dikhawatirkan kasus DBD meningkat tajam adalah Kabupaten Sumbawa. Tetapi jus-

tru angkanya tak meningkat signifikan. Begitu juga Lombok Timur, angkanya sama seperti pekan sebelumnya. ‘’Dibandingkan pekan kemarin, minggu ini Mataram melonjak tingi. Karena Mataram daerah padat penduduk,’’ jelasnya. Upaya-upaya yang dilakukan, kata Nurhandini dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Selain itu melakukan fogging fokus. Dikatakan, puncak kasus DBD diperkirakan Maret mendatang. Karena pada bulan tersebut merupakan pun-

cak musim hujan. Tercatat, sebanyak empat warga yang meninggal akibat DBD di NTB. Terdapat di Kota Bima dan Dompu masing-masing dua orang. Data Dikes NTB, sepanjang Januari 2019 ditemukan 249 kasus suspect DBD di NTB. Dengan rincian Lombok Barat 105 kasus, Lombok Timur 25 kasus, Lombok Tengah 24 kasus, Sumbawa 22 kasus, Kota Mataram 20 kasus, KLU 19 kasus, Kota Bima 16 kasus, Dompu 9 kasus, Bima 6 kasus dan Sumbawa Barat 3 kasus. (nas)

masalah kekurangan bahan bakar, pangan, dan kekurangan lainnya,” lanjut Hamdan. Dalam kesempatan tersebut, Hamdan yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Keempat periode 2013-2015 juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan Indonesia Selamatkan Palestina, bentuk kepedulian ACT dan masyarakat Indonesia terhadap Palestina. “Mari kita bergabung berpartisipasi dalam gerakan Indonesia Selamatkan Palestina, dalam arti politik yaitu Palestina sebagai negara merdeka. Tapi juga jauh lebih penting dari itu, Paletina sebagai bangsa tetap survive, mereka bisa hidup, anak-anak mereka bisa sekolah dan berpendidikan dan mereka tidak lagi terjerembab dalam kesulitatan ekonomi. Mari Selamatkan Palestina,” pungkas Hamdan. Seperti yang diketahui,

saat ini Palestina sedang menghadapi krisis air bersih, pangan dan energi. Pada tahun 2019 sedikitnya lima rumah sakit pemerintah terancam berhenci beroperasi karena pasokan bahan bakar tidak lagi mencukupi untuk menyalakan listrik. Untuk air bersih, PBB menyebutkan, hanya 10 persen dari dua juta warga Gaza yang memiliki akses air bersih. Sedangkan untuk pangan, berdasarkan data Badan Pangan Dunia menyatakan 22,5 persen atau 1,3 juta orang di Palestina tidak memiliki sarana untuk membeli makanan bergizi. Melihat permasalahan tersebut, ACT melalui gerakan Indonesia Selamatkan Palestina telah menyalurkan berbagai macam bantuan, mulai dari bantuan pangan, air bersih dan energi. Tentunya, dengan donasi dari masyarakat Indonesia, ACT akan terus berikhtiar membantu Palestina. (r/*)

Kejurprov Drag Bike Digelar Hari Ini Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Drag Bike akan dihelat 5 Seri di NTB. Untuk seri pertama akan berlangsung di Eks. Bandara Selaparang Mataram, 16-17 Februari 2019. Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (15/2) mengatakan Kejurprov Drag Bike perdana tahun ini akan melibatkan sebanyak 200 atlet dari kabupaten/kota di NTB. Selain itu melibatkan puluhan atlet dari Pulau Bali dan Jawa. “Sekitar 200 atlet se NTB sudah mendaftar. Dan ada juga puluhan peserta dari Pulau Jawa dan Bali yang ikut,” ucapnya. Event ini merupakan program Kejurprov Dragbike IMI NTB yang akan berlangsung 5 putaran di tahun 2019. Di event putaran pertama tahun ini akan mempertandingkan sebanyak 13 kelas. Terdiri dari bebek tune up, metik TU, sport TU dan lainnya. Masing atlet terdiri dari atlet pelajar dan senior. Ajang yang digelar atas Kerjasama IMI NTB dan PT Angkasa Pura I Lombok International Airport ini bertujuan untuk menjaring komunitas balapan jalanan yang dijadikan atlet-atlet drag bike handal dan mampu bersaing di level nasional. Para atlet berprestasi yang terjaring dalam kejuaraan itu nantinya

(Suara NTB/ist)

M. Nur Haedin dipersiapkan menghadapi kejurnas dan kejuaraan drag bike terbuka nasional bergengsi. “Kejurprov tahun ini untuk menjaring komunitas balap motor jalanan utk dijadikan atletatlet bermotor yang andal. Sekalian cari bibit atlet berbakat untuk dipersiapkan mewakili NTB di level nasional,” jelasnya. Ditambahkannya, selain menggelar Kejurprov drag bike, pihak IMI NTB akan menggelar Kejurprov balap motor dan drag bike yang akan di gelar pertengahan tahun ini. Sasarannya untuk menjaring atlet yang dipersiapkan mengikuti Pra-PON 2019. “Karena drag bike tidak dipertandingkan di Pra-PON, kejurprov balap motor juga akan kita gelar tahun ini dalam menghadapi Pra PON 2019 menuju PON Papuatahun2020,”tuturnya.(fan)

Kantongi Dugaan Penyimpangan Dari Hal. 1 ‘’Jadi sudah banyak laporan yang masuk. Beberapa sudah jalan penyelidikan. Ada juga yang sudah naik dik (penyidikan,red),” kata Kabid HumasPoldaNTB,AKBPPurnama, SIK saat berkunjung ke Redaksi Suara NTB, Jumat (15/2). Ditanya jumlah detail kasus dan siapa saja yang terlibat, Kabid Humas belum bisa menyampaikan detail karena masih dalam proses pendalaman. Pengawasan dan pengamanan dana Bansos diakuinya atas perintah Mabes Polri, untuk memonitor semua penyaluran sampai ke tangan masyarakat. Atensi korps seragam cokelat ini tidak

lepas dari banyaknya laporan masyarakat terkait indikasi korupsi, modus pemotongan anggaran sampai penyaluran fiktif. ‘’Sehingga kita lakukan pengamanan dan penanganan bantuan sosial. Sebab kegiatan bantuan ini dimintakan kepada Polri, khususnya ke Polda NTB,’’ ungkapnya. Dalam proses pengawasan dana Bansos ini, institusinya melibatkan sejumlah Satuan Kerja (Satker), termasuk di dalamnya Ditreskrimsus untuk fungsi penyelidikan dan penyidikan. Satker Intelijen untuk pengawasan tertutup. Ada juga Satker untuk pendekatan persuasif. (ars)

Masih Ada Ego Sektoral Antar OPD Dari Hal. 1 Kalau tak ada di atasnya yang memerintahkan mereka day to day, mengontrol segala macam. Tak akan jalan,’’ ucapnya. Seharusnya, kata Wagub, masing-masing OPD sudah mengetahui tugas dan fungsinya. Mereka seharusnya berkoordinasi satu sama lain tanpa disuruh oleh atasan. ‘’Mereka sudah punya peran masing-masing. Kalau tidak ada di atasnya pasti saling tunggu, saling lihat. Tidak ada manajemen yang baik saya

lihat,’’ katanya. Wagub mengharapkan widyaiswara yang selama ini mendidik ASN agar memberikan pelatihan-pelatihan yang riil ke depannya. Sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. ‘’Bagaimana mewujudkan ASN yang melayani ndak gampang. Saya lihat ASN kadang, kebanyakan minta dilayani. Tidak berorientasi melayani publik. Padahal kuncinya, kalau kita punya jiwa melayani, melaksanakan tugas dengan baik, selesai urusan,’’ katanya. (nas)

Gubernur Mulai Siapkan Industrialisasi Peternakan di Sumbawa Dari Hal. 1 Seperti dikatakan Ketua Pepehani Sumbawa, Burhan dan pengurus lainnya, Rusdi dan Rahmad, pengusaha ternak menjadi gamang akibat penghentian izin tersebut. Sementara pengusaha tetap melakukan pengadaan ternak di lapangan. Mengacu kepada SK penetapan kuota pengiriman ternak sapi yang diterbitkan Desember 2018 lalu yang jumlahnya mencapai 16 ribu ekor. Untuk itulah, mereka menuntut sikap tegas pemerintah. Sebab akibat tidak diterbitkannya izin pengiriman, sekitar 500 ekor ternak yang berada di Karantina Badas menjadi telantar. Pengusaha ternak mengalami kerugian karena harus menyiapkan pakan. ‘’Kami terperangkap dengan aturan yang tidak jelas. Izin dihentikan, se-

mentara SK penetapan kuota juga tidak dibatalkan,’’ terangnya. Sejumlah pengurus Pepehani pun pada kesempatan tersebut memahami dan siap mendukung program industrialisasi peternakan. Dengan mengirim daging beku ke luar daerah, sehingga akan membuka lapangan kerja bagi yang lainnya. Namun kebijakan ini tidak boleh serta merta diberlakukan, harus ada tahapan dan proses karena pasarnya harus terbentuk dulu. ‘’Kami juga sudah pernah berusaha menjual daging ke luar daerah. Namun pasarnya sangat sulit dan biayanya mahal,’’ katanya. Sekretaris Dinas Peternakan NTB, Iskandar, yang hadir pada kesempatan tersebut, mengakui adanya kuota sebesar 16 ribu pengiriman sapi dari Sumbawa ke Pulau Lombok. Sesuai arahan gubernur, izin ini akan dibu-

ka dulu, agar ternak yang sudah tertampung dapat dikirimkan. Dr. Zul, sapaan akrab Guberur NTB, juga langsung menginstruksikan Kadis Peternakan NTB menerbitkan izin untuk sapi yang sudah ada di Karantina Badas. ‘’Kalau untuk Pepehani kan sekarang ternaknya sudah di sana (Karatina,red). Tapi kita kan orang Sumbawa ngertilah. Jangan sampai kebiasan terus jualjual tapi tidak ada kemajuan. Padahal kalau dipotong di sini, nanti kulitnya bisa dimanfaatkan untuk UKM , dagingnya bisa dibuat untuk macammacam. Kalau dibiarkan seperti sekarang tidak maju-maju kita. Mesti ada keberanian untuk memulai,’’terangnya. Untuk itulah, keputusannya untuk sementara ini, diberikan waktu selama setahun untuk

dipantau perizinannya. Sambil mempersiapkan proses industrinya. Memprosesnya menjadi daging beku. ‘’Dan sudah ada beberapa perusahaan ingin investasi di sini. Sementara ini perizinannya kita terbitkan, karena sudah numpuk sangat banyak (di Karantina Sumbawa). Tapi kita sangat selektiflah,’’ tukas gubernur, seraya meminta pengusaha ternak pada setiap pengiriman ternaknya menyisihkan zakat infaq 2,5 persen bagi kepentingan masjid dan pondok pesantren. Kepala Dinas Pedagangan NTB, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menyatakan, siap mencarikan pasar untuk daging beku. Industrialisasi peternakan sudah menjadi keharusan saat ini, agar bisa memberikan nilai tambah. Hewannya dipotong di Sumbawa dan dikirim-

kan dalam bentuk daging beku. Kemudian UMKM juga bisa memanfaatkan kulit ternak untuk penyamakan. Apalagi kini ada KEK Mandalika tentu membutuhkan daging beku yang cukup besar. ‘’Kita Dinas Perdagangan sering menggelar pasar murah. Termasuk menjual daging beku kerjasama dengan RPH, agar masyarakat pun bisa merasakan daging sapi,’’ katanya. Sekarang ada KEK Mandalika juga tentu ada tuntutan kebutuhan akan daging beku. Kemudian penyamakan kulit sebagai nilai tambah melalui Perindustrian juga bisa dilakukan. Namun memang semua butuh proses. Kita juga akan berupaya menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya sebagai pasar daging beku ini nantinya,’’ kata Selly. (arn)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 16 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

SILATURAHMI- Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK (dua dari kanan) diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino (dua dari kiri), Jumat (15/2). Dalam silaturahmi itu, dibahas upaya polisi dan peran media menangkal berita bohong (hoaks) jelang Pemilu 2019.

Sebagian Mapel USBN SMK akan Tetap Diujikan Seusai UNBK Mataram (Suara NTB) – Beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sempat menyampaikan akan melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bagi SMK akan dilaksanakan seusai UNBK. Namun seusai Rapat Koordinasi (Rakor) UNBK beberapa waktu lalu, disepakati USBN SMK akan dimulai pada 23 Maret atau sehari sebelum UNBK. Namun, jadwal USBN pada 23 Maret itu hanya untuk mata pelajaran Agama. USBN akan dilanjutkan setelah UNBK. UNBK sendiri

dijadwalkan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019, dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. “Jadi, cuma khusus mata pelajaran Agama harus serentak tanggal 23 Maret untuk SMA dan SMK. Selanjutnya hari Senin, 25 Maret jadwal UNBK SMK, setelah itu berlanjut dengan (jadwal) USBN lainnya,” ujar Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., pada Kamis (14/4). Setelah UNBK, barulah jadwal USBN untuk mata pelajaran lainnya diujikan. Umar mengatakan pelaksanaan USBN seusai UNBK dijadwalkan sampai dengan tanggal 9 April 2019. “Berakhir

(Suara NTB/ist)

DISURVEI - Tim dari Euro management Indonesia dengan siswa-siswi yang disurveinya.

Minat Siswa NTB Kuliah di Eropa Disurvei Mataram (Suara NTB) Lembaga ‘’Euro Management Indonesia’’ telah mulai melakukan survei minat siswa-siswi di NTB yang ingin melanjutkan kuliah ke Eropa. Sejumlah sekolah telah didatangi, seperti SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, dan MAN 2 Mataram. ‘’Euro Management Indonesia’’ adalah sebuah lembaga profesional yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan konsultasi pendidikan internasional secara terpadu dan terintegrasi untuk calon mahaiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi di lebih dari 29 negara maju di dunia. “Euro Management Indonesia sebuah lembaga profesional yang memfasilitasi persiapan studi ke 29 Negara terbaik di dunia,” kata Ishak, perwakilan lembaga itu di Mataram, Jumat (15/2). Dikatakannya bahwa lembaga itu menjadi market leader di bidang jasa konsultasi pendidikan internasional di Indonesia. Salah satu tahapan awalnya ialah dengan mensurvei minat dan kecenderungan siswa terkait dengan apa yang mereka inginkan ketika hendak kuliah keluar negeri. Pihaknya menargetkan 100 orang siswa dari setiap keberangkatan dapat terseleksi dengan tujuan beragam negara. Seperti Jerman, Finlandia, Perancis, dan Norwegia. Sebagaimana arahan Gubernur NTB, bahwa negara-negara eropa yang jadi prioritas ialah mereka yang memberikan beasiswa gratis. “Pak gub prioritas kampus yang kampus gratis Jerman, Prancis, Finlandia, Norwegia,” ungkapnya. Berbeda dengan persiapan SMA atau mereka yang ingin melanjutkan studi ke jenjang SI harus dimulai dengan tahap pemantapan bahasa selama beberapa bulan terlebih dahulu. “Tahapan selanjutnya ialah dengan tes angket untuk tahu minat studi ke luar negeri kalau ada minat berarti mulai harus persiapkan sejak dini mentalnya bahasanya,” jelasnya. Termasuk sosialisasi ke orang tua mereka agar ada kesamaan persepsi anak dan orang tua. Karena jika masih SMA, kendala utama sebagaimana pengalaman ialah kendala izin orang tua yang kadang tidak siap. Untuk itu, sosialisasi seperti ini ke sekolah-sekolah selanjutnya hasilnya bisa disampaikan ke orang tua agar mereka yakin. “Seleksi toefl bahasa harus dipersiapkan bahasanya. Nantinya dengan adanya gandeng beberapa institusi. Jika terpilih tapi bahasanya kurang bisa dipersiapkan,” tutupnya. (dys)

tanggal 9 April,” katannya. Sebelumnya Umar menekankan jadwal USBN dilaksanakan setelah UNBK karena waktu efektif pembelajaran di semester ini sangat singkat. Belum lagi dengan adanya hari libur nasional dan pemilihan umum. “USBN tetap setelah UN. Sangat tidak rasional kalau USBN dilaksanakan sebelum UN, rumus bagaimana dua bulan sudah USBN. Kecuali kalau pembelajaran siang malam,” katanya. Pada tahun 2018 lalu USBN dilaksanakan sebelum UNBK. Sementara untuk tahun 2019 ini dipastikan sebagian mata pelajaran dilaksanakan setelah UNBK. “Ada waktu beberapa hari untuk membenahi atau susulan sebelum pengumuman tanggal 13 Mei pengumuman UN, pelaksanaan ujian kita maksimalkan bulan April,” jelas Umar. (ron)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257