HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 16 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 257 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penurunan Angka Kemiskinan NTB Tercepat Kedua di Indonesia (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Penurunan angka kemiskinan di NTB selama 2019 dinilai sangat baik. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan memberi ranking penurunan kemiskinan di NTB tercepat kedua di Indonesia.

Suntono

‘’Penurunan angka kemiskinan NTB sebesar 0,68% (tahun 2019). NTB menempati peringkat ke dua tercepat setelah Papua sebesar 0,98%,’’ ujar Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono kepada Suara NTB, Rabu (15/1). Pada Maret

2019, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 735.960 orang (14,56 persen). Pada September 2019 jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebesar 705.680 ribu orang (13,88 persen). Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat

sebesar 365.050 orang atau 14,85 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 340.630 orang atau 12,97 persen. Tiga faktor yang menyebabkan cepatnya penurunan angka kemiskinan. Diantaranya, inflasi (kenaikan harga) yang sangat terkendali. Sampai Desember 2019, inflasi NTB sebesar 1,8%, jauh di bawah target inflasi pemerintah sebesar 3,5±1. Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum juga cukup baik. NTP menggambar-

kan tentang pendapatan masyarakat pedesaan yang dominan di wilayah NTB. Menurut Suntono, dengan membaiknya NTP, mengindikasikan daya beli masyarakat pedesaan juga meningkat, konsumsi menjadi tinggi. ‘’NTP naik 4,16 persen setahun. Berarti secara ekonomi, masyarakat pedesaan itu tandanya sudah mampu,’’ katanya. Kemudian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kenaikan PDRB didorong

naiknya pendapatan masyarakat pedesaan. Salah satunya karena kenaikan NTP. Diketahui, dalam setahun PDRB NTB rata-rata dikisaran Rp120 triliun. ‘’PDRB NTB sampai triwuan III 2019 tumbuh 5,41%. Kenaikan PDRB ini diantaranya karena selain dana desa, rehab rekon (recovery pasca gempa), ini artinya program pemerintah jalan,’’ jelas Suntono. Demikian juga dengan gini ratio (ketimpangan kaya-miskin). Pada September 2019, tingkat ketimpangan penge-

luaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,374. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,379. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391, Gini Ratio September 2019 turun sebesar 0,017 poin. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,401 mengalami penurunan 0,006 poin Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemprov NTB meletakkan kesehatan pada posisi utama atau menjadi prioritas yang terkandung pada berbagai program dalam membangun NTB Gemilang. Hal itu disampaikan Wagub pada kegiatan visitasi dari kolegium obstetri dan Bersambung ke hal 15

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Eksekusi Berbasis Data GUBERNUR dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah turun langsung mengamati program unggulan dan inovasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama dua hari, Senin dan Selasa lalu. Asisten III Administrasi Umum dan Aparatur Setda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, gubernur dan wagub menekankan pentingnya eksekusi atau penanganan program yang berbasis data. ‘’Persoalanpersoalan penyelarasan data yang terpenting. Input data yang benar. Bersambung ke hal 15 H. Fathurrahman

TANAM POHON - Gubernur H.Zulkieflimansyah didampingi Bupati Lombok Timur, H.Sukiman Azmy disambut warga pada acara penanaman 6.035 pohon bibit buah-buahan di atas lahan seluas 60 hektar di Desa Perigi, Kabupaten Lombok Timur (foto atas). Penghijauan ini melibatkan berbagai pihak termasuk anak-anak sekolah, Rabu (15/1).

Dihentikan, Penyelidikan Hijaukan NTB, Distribusikan Kebahagiaan Empat Kasus di Kota Bima untuk Generasi Mendatang AK kenal lelah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc terus bersafari menyapa masyarakat di pelosok NTB. Bukan silaturahmi biasa, tetapi juga mengajak warga untuk

rajin menanam pohon menghijaukan NTB. Karena menanam pohon, bagi gubernur yang akrab disapa Bang Zul, bukan hanya akan bermakna untuk menciptakan lingkungan yang asri dan lestari saja. Atau sekadar meng-

hijaukan lahan dan hutan yang sudah gundul. Akan tetapi sekaligus juga menanam harapan dan mendistribusikan kebahagian bagi generasi- generasi dimasa yang akan datang. Bersambung ke hal 15

Pusat akan Buka Rekrutmen P3K dan CPNS Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat direncanakan akan kembali membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS tahun 2020. Pembukaan rekrutmen P3K dan CPNS kemungkinan akan dilaksanakan akhir 2020 ini. ‘’Kalau P3K tahap II, termasuk formasi CPNS 2020 akan ada lagi seleksi. Kemungkinan akhir tahun ini,’’ kata Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Raisah, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Dijelaskan, rekrutmen CPNS yang sedang dilaksanakan saat ini merupakan formasi tahun 2019. Pelaksanaan seleksinya memang untuk dua tahun anggaran. Ia mengatakan apabila ada formasi P3K tahap II, maka akan bersamaan dengan formasi CPNS 2020. Ia menambahkan, rekrutmen P3K tahap II pada 2019 tidak ada karena formasinya dialihkan ke formasi CPNS 2019. Bersambung Raisah ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB memutuskan menghentikan penyelidikan empat kasus dugaan korupsi di Kota Bima. Alasannya, karena kerugian negara sudah dikembalikan. ‘’Kasus dihentikan, karena ada yang kerugian negara sudah dikembalikan, ada yang kelebihan volume,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH kemarin. Penyelidikan kasus saat Kajati dipimpin Arif dan Aspidsus dijabat Ery Ariansyah ini mandek setelah pihak pihak terkait pada proyek tersebut menyelesaikan temuan kerugian negara. Seperti kasus Masjid Terapung Kota Bima senilai Rp18 miliar, terdapat kelebihan pembayaran ratusan juta rupiah. ‘’Temuan kelebihan bayar itu sudah dikembalikan. Jadi penyelidikan dihentikan,’’ kata Dedi Irawan. Bersambung ke hal 15

Kejaksaan Mulai Selidiki Jembatan Longken

(Suara NTB/nas)

Elemen Prioritas NTB Gemilang

(Suara NTB/ist)

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB mulai menyelidiki pekerjaan pada proyek Jembatan Longken Cs yang mangkrak. Tahap awal, sedang dilakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (Puldata Pulbaket). ‘’Sedang jalan. Sekarang kan masih puldata dan pulba-

ket dulu,’’ ujar Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.MH, kemarin. Namun tak dirinci kegiatan Puldata dan Pulbaket, karena menjadi teknis kegiatan di Bidang Pidsus. Penyelidikan tidak terpengaruh dengan pendampingan TP4D yang pernah berlangsung sebelumnya. Bersambung ke hal 15

’’Home Base’’ Kapal Dipindah ke Lembar

Pemprov Desak Perbaikan Dermaga II Padangbai Dipercepat Mataram (Suara NTB) Perbaikan dermaga II Pelabuhan Padangbai Bali dinilai akan berdampak terhadap antrean kendaraan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar). Pemprov NTB mendesak agar perbaikan dermaga II Pelabuhan Padangbai dapat dipercepat, agar arus penyeberangan Lembar - Padangbai segera berjalan normal. Sementara itu, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XII Wilayah Bali - NTB membuat strategi memindahkan home base kapal yang ada di Padangbai ke Lembar. Supaya tidak terjadi antrean kapal di ke dua pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. Lalu Bayu Windya, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/1) mengatakan, baru mendengar kabar

mengenai perbaikan dermaga II Pelabuhan Padangbai. Ia mengatakan, akan langsung berkoordinasi dengan BPTD XII Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Bayu mengatakan, untuk kendaraan barang atau penumpang yang menuju Surabaya dapat beralih menggunakan kapal Legundi atau Oasis. ‘’Harapan kita segera dermaga II diperbaiki, dipercepat perbaikannya. Saya akan berkoordinasi seperti apa dia perbaikannya,’’ kata Bayu. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Pelaksana Pelabuhan Lembar BPTD XII Bali - NTB, Koda Pahlianus Nelson Dallo mengatakan, pihaknya membuat strategi agar tidak terjadi antrean kapal dan kendaraan di Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbai. Bersambung ke hal 15

LANCAR - Pelayanan di Pelabuhan Lembar masih normal meskipun Dermaga II Padangbai, Bali rusak.

(Suara NTB/her)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

Halaman 2

Pulbaket Dugaan Korupsi

Pejabat DPPKB Diminta Kooperatif Mataram (Suara NTB) Inspektorat meminta pejabat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram kooperatif dan memenuhi permintaan penyelidik atas dugaan tindak pidana korupsi di OPD itu. Saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah melakukan pengumpulan bahan data dan keterangan (pulbaket) atas pelaksanaan proyek di DPPKB tahun 2019. Audit komprehensif baru mulai dilakukan oleh Inspektorat di DPPKB tanggal 6 Januari pekan kemarin. Indikasi dugaan korupsi pada proyek rehabilitasi serta pengadaan

kendaraan penerangan KB akan dikoordinasikan dengan APH. ‘’Kita baru mulai mengaudit pelaksanaan anggaran tahun 2019,’’ kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram,

Lalu Alwan Basri, Rabu (15/1). Penanganan kasus ini baru tahap pengumpulan data oleh penyidik. Item pekerjaan ditelisik aparat penegak hukum (APH) adalah berkaitan dengan rehabi-

litasi atap gedung unit pengelolaan teknis dinasi (UPTD) Kecamatan Selaparang, perluasan ruang pertemuan UPTD Selaparang dan Kecamatan Cakranegara, penembokan ruang rapat UPTD Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Cakranegara, pembuatan gapura kampung keluarga berencana di Kecamatan Sekarbela dan pengadaan mobil unit penerangan KB. Rehabilitasi pekerjaan gedung serta gapura dikerjakan den-

gan sistem penunjukan langsung (PL). Nilai pekerjaan di bawah Rp200 juta. Sedangkan, pengadan mobil unit penerangan KB dilakukan tender menggunakan e – katalog. Pagu anggaran pengadaan kendaraan senilai Rp872.927.450. Harga perkiraan sementara Rp849.999.999. Pengadaan unit kendaraan dimenangkan oleh PT. Mahkota Amelia Mandiri dengan nilai pengawaran terendah Rp774.510.000.

Alwan menegaskan, audit dilakukan tidak saja fokus pada permasalahan yang tengah didalami oleh APH. Auditor Pengawas Internal Pemerintah memeriksa secara komprehensif pekerjaan – pekerjaan di tahun 2019 lalu. Untuk tahap awal akan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Diakui, kasus ini telah dikomunikasikan oleh Kepala DPPKB, Sudirman ke Inspektorat. Pihaknya menyarankan dokumen yang dimin-

ta oleh penyidik dipenuhi. Dan, pejabat yang akan dimintai keterangan diminta kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Dalam proses pemeriksaan nantinya, dokumen yang diserahkan oleh DPPKB ke penyidik juga akan diminta sebagai bahan untuk memeriksa. “Dokumen akan dipakai sebagai bahan untuk memeriksa. Dokumennya lengkap. Kita minta kooperatif,” demikian kata Alwan. (cem)

Taati Jadwal Pembuangan Sampah JADWAL pembuangan sampah harus diaati semua warga, dari pukul 18:00 wita sampai pukul 06:00 pagi wita. Ditepatinya jadwal tersebut bisa mengurangi tumpukan sampah di masing-masing tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di lingkungan kelurahan Kekalik Jaya. Lurah Kekalik Jaya, Bilyadi Idul Islam mengatakan, warga Kekalik Jaya harus menaati jadwal pembuangan sampah. Sebab, jadwal pembuangan sampah sudah diatur sedemikian rupa dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. Dari jadwal yang (Suara NTB/viq) sudah ditetapkan tersebut, dapBilyadi Idul Islam at kiranya membantu petugas mengangkut sampah agar lebih efisien ke tempat pembuangan akhir (TPA). “Kalau jadwal ini dilanggar, yang tadinya kapasitas sampah sudah bisa diprediksi jumlahnya, malah jadi tambah menumpuk. Dari itu makanya kita minta ke semua warga untuk ikuti jadwal pambuangan sampah dengan tertib. Karena kalau sudah jadwal pengangkutan, seharusnya tidak ada lagi aktivitas membuang sampah,” tegas lurah yang baru menjabat ini, Rabu (15/1). Menurutnya, dari jadwal tersebut, petugas kebersihan di kelurahan juga bisa mengoptimalkan waktu yang diberikan untuk mengangkut sampah. Bukan hanya itu, keadaan TPS juga menjadi bersih saat jadwal pembuangan sampah ditutup. Padahal, sudah jelas-jela kata Bilyadi, jadwal tersebut menjadi aturan baku yang sudah diberlakukan oleh DLH kota Mataram. “Ini kerap merepotkan petugas kebersihan juga. Misalnya sampahnya sudah bersih tapi ada warga yang membuang tidak mematuhi jadwal membuat sampah menumpuk di TPS. Itu juga yang menyebabkan bau. Apalagi di Lingkungan Kekalik Gerisak, lokasi TPS-nya memang di pinggir sungai,” paparnya. Bukan hanya itu kata Bilyadi, warga di kelurahan juga diinstruksikan mengikuti gerakan pemilahan sampah dari rumah. Dari gerakan pemilahan sampah ini kata dia, sebisa mungkin dapat meminimalisir timbulnya bau sampah di TPS. “Selama ini sampah itu dicampur semua. Baik plastik dan non-plastik. Jadi kita akan upayakan nanti gerakan untuk pemilahan sampah ini agar diberlakukan,” pungkasnya. Ia berharap warga di lingkungan bisa bekerjasama dalam menyukseskan program turunan dari Pemprov NTB gerakan Zero Waste. Kata Bilyadi, gerakan ini tidak bisa berjalan tanpa adanya kemauan kuat dari warga untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih nyaman agar bisa terhindar dari wabah penyakit yang ditimbulkan dari adanya tumpukan sampah. “Apalagi kalau dibuang ke selokan dan ke sungai, bisa menyebabkan banjir. Nanti program Zero Waste ini juga akan coba kita sinkronkan juga dengan program di kelurahan sesuai dengan hasil musyawarah di kelurahan,” tutup Bilyadi. (viq)

(Suara NTB/fit)

Pemerintah Belum Serius ANGGOTA Pansus narkoba DPRD Kota Mataram, Indra Sutiadi menilai pemerintah belum terlalu serius melakukan upaya pemberantasan narkoba. Padahal, enam kelurahan di Kota Mataram sudah masuk zona merah narkoba. Enam kelurahan itu adalah Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Dasan Agung, Abiantubuh, Pagutan Timur, Turida dan Rembiga. Untuk itu, kata dia, dibutuhkan aturan yang tegas bagaimana langkah pencegahan seharusnya dilakukan. “Kalau ini tidak segera dilakukan, maka kita akan sangat berdosa karena tidak ada upaya pencegahan yang kita lakukan,” ujarnya dalam rapat pansus dengan sejumlah OPD, di DPRD Kota Mataram, kemarin. “Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin narkoba juga akan menyasar orang-orang terdekat kita, anak kita, keluarga kita,” imbuhnya. Dikatakan Politisi Golkar ini, bahwa pemberantasan dan pencegahan narkoba, membutuhkan kesungguhan dari eksekutif, baik Walikota maupun Wakil Walikota. “Makanya kita harus saling dukung,” cetusnya. Indra berharap, betul-betul ada kesungguhan untuk lebih serius melakukan pencegahan narkoba. Apalagi sekarang peredaran narkoba sudah tidak memilih tempat. Peredaran narkoba disebut sebut sudah merambah lingkungan sekolah. “Jangan seperti yang terjadi selama ini, seolah olah ada pembiaran,” sesalnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini melihat ada kesan pengedar narkoba seperti dibiarkan tumbuh dan berkembang. Indra khawatir peredaran gelap narkoba ini akan berdampak sangat buruk kepada masyarakat. Dia meminta supaya OPD terkait seperti Satpol PP yang notabene OPD pengaman perda agar bersungguh-sungguh melaksanakan perda ini nantinya. Satpol PP, katanya, harus mengantongi data narkoba yang valid. Data ini, salah satunya menjadi acuan Satpol PP dalam menyusun rencana kerja terkait pencegahan dan pemberantasan Indra Sutiadi narkoba. (fit)

(Suara NTB/cem)

SIMULASI CPNS - Sejumlah pelamar CPNS Kota Mataram mengikuti simulasi tes CPNS di ruang laboratorium komputer SMKN 3 Mataram, Rabu (15/1). Rata – rata pelamar tidak mampu menjawab keseluruhan soal karena terkendala pengaturan waktu.

BKN Simulasi Penggunaan Peralatan Seleksi CPNS Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan uji coba penggunaan peralatan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Rabu (15/1). Simulasi ini untuk memastikan ketahanan server. Pelamar kesulitan menjawab karena keterbatasan waktu. Pantauan Suara NTB, dua staf Kanreg BKN Denpasar mengecek satu persatu komputer serta peralatan lainnya. Simulasi digelar dengan menghadirkan sekitar 40 pelamar CPNS. Pelamar diberikan kesempatan 15 menit menjawab 50 soal yang terdiri dari tes intelijensi umum, tes wawasan ke-

bangsaan dan tes kepribadian. Staf Kantor Regional BKN Denpasar, Ida Ayu Widyantari Arnawa mengatakan, pihaknya ingin mensurvei kesiapan lokasi pelaksanaan test dan peralatan di SMKN 3 Mataram. Simulasi digelar untuk memastikan kekuatan server dan alat. “Sudah kita cek dan berjalan dengan baik,” kata Widya, Rabu (15/1). Pelamar yang mengikuti simulasi diberikan nomor peserta dan pin. Tampilan di layar monitor komputer sama persis seperti pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) tahun sebelumnya. Uji coba kata Widya, BKN

memberikan kesempatan bagi pelamar untuk menjawab 50 soal dalam waktu 15 menit. “Kalau yang ikut simulasi CPNS tahun lalu di UPT BKN. Tampilan layar monitornya berbeda,” ucapnya. Risma, salah satu pelamar CPNS mengikuti simulasi mengaku kewalahan menjawab soal. Pasalnya, urutan soal yang diperoleh mulai dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum (TIU) dan tes kepribadian. Dalam waktu 15 menit, ia tidak bisa mengerjakan soal kepribadian. “Urutannya beda kayak tahun lalu,” tuturnya.

Risma yang mengambil formasi auditor di Inspektorat mendapatkan nilai 68 dari 50 soal tersebut. Setidaknya, ia memiliki gambaran soal yang akan keluar pada seleksi 27 Januari yang akan datang. Berbeda halnya dengan Toni. Waktu 15 menit tidak cukup baginya untuk mengerjakan soal secara keseluruhan. Ia lebih fokus mengerjakan soal tes intelijensi umum, sehingga soal lainnya tidak cukup. Skor diperoleh hanya 35. “Saya fokusnya di TIU,” jawabnya. Nuramlahjugamengatakanhal sama. Keterbatasan waktu menjadi penyebab sehingga tidak mam-

pu mengerjakan soal secara keseluruhan. Tetapi, ia akan belajar mengatur waktu pada tes nantinya. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menyampaikan, simulasi ini untuk memberikan gambaran bagi pelamar sekaligus tim dari BKN memastikan kesiapan peralatan serta kekuatan server. Secara teknis peralatan tidak ada masalah. Tim dari SMKN 3 Mataram akan mem-back up pada proses pelaksanaan tes. (cem)

Pilkada Kota Mataram

Mohan Segera Umumkan Bakal Calon Wakilnya Mataram (Suara NTB) Bakal calon (balon) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sampai saat ini belum menentukan balon wakil walikota yang akan mendampinginya untuk maju pada Pilkada Kota Mataram. Namun dia berjanji akan segera mempublis balon yang akan mendampinginya tersebut. “Sampai hari ini belumlah (bisa diputuskan). Kita masih penjajakan dulu. Kita masih mencoba mencari figur yang tepat untuk bisa nanti mendampingi saya untuk maju di Pilkada Mataram tahun 2020.Yang jelas mestinya ada tolok ukur yang bisa kita gunakan untuk menentukan

siapa kira-kira itu,” kata politisi Golkar ini, Rabu (15/1). Telah diisukan akan berpasangan dengan beberapa kandidat calon wakil walikota, Mohan menepis dengan santai. Mohan, misalnya diisukan akan berpasangan dengan TGH Mujiburrahman dengan paket Harum (H Mohan Roliskana - TGH Mujiburrahman). “Kalau paket Harum saya kira tidak ada apa-apa, karena orang juga punya ekspektasi dan harapan kepada figurnya. Biarkan orang-orang membuat pamflet walau sudah tersebar di beberapa media dan beberapa baliho. Karena ini masih dinamis,” kelitnya saat ditanya

awak media. Kata Mohan, untuk figur yang bakal maju mendampinginya pada Pilkada Mataram, tentunya ada kriteria tertentu yang harus ada dalam diri balon wakilnya. “Tentu kriteria itu harus ada chemistry dan komitmen yang sama untuk membangun kota Mataram. Dan tentunya juga yang bersangkutan secara kapabilitas, elektabilitas, dan popularitas bisa mempengaruhi secara signifikan terhadap potensi dukungan suara bagi masyarakat kita di Mataram,” paparnya. Dari waktu yang sudah bergulir, beberapa kandidat yang maju pada Pilka-

da Mataram, Mohan pun tak menampik, akan ada prediksi-prediksi politik masih berjalan secara dinamis. “Itu memang dinamika yang berkembang. Ini kan politik, tidak ada yang tidak mungkin, kita akan lihat perkembangannya nanti,” tuturnya. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di internal partai Golkar kata Mohan, ia akan mengumumkan bakal calon wakil walikota Mataram yang akan maju bersama dia akan diumumkan secara resmi pada bulan Februari 2020 mendatang. “Mudah-mudahan kita bisa deklarasi di bulan Februari, nanti kita bisa muncukan calon wakilnya. Nanti Insha Allah kita umumkan,” tutupnya. (viq)

Pengendara Diduga Rusak Gembok Psikologi Murid Dikhawatirkan Terganggu Roda Mobil Milik Dishub Mataram (Suara NTB) Pelaku perusakan gembok roda kendaraan milik Dinas Perhubungan (Dub) Kota Mataram hingga kini belum ditemukan. Pengendara diduga melakukan perusakan gembok lantaran tidak diterima roda kendaraannya digembok Dishub saat parkir di ruas jalan depan Epicentrum Mall. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/1), Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub Kota Mataram, Zulkarwil membenarkan aksi perusakan gembok milik Dishub Kota Mataram. Katanya, aksi perusakan ini berawal dari penggembokan yang dilakukan Dishub di Jalan Majapahit pada Minggu malam lalu. “Benar memang malam itu sekitar pukul 21:00 Wita Minggu malam kita sedang melakukan aksi penggembokan di depan Lombok Epicentrum Mall. Setelah kita gembok, kita tinggal sebentar sekitar 30 menit untuk melakukan pengamanan di Jalan Pejanggik depan Taman Sangkareang. Pas baliknya sudah tidak ada mobil tersebut, hilang membawa gembok itu,” tegasnya. Zulkarwil heran, pengguna roda empat Honda Jazz warna silver dengan nomor polisi yang dia catat tersebut bisa membawa lari gembok milik Dishub. Padahal kata Zulkarwil, Dishub kota Mataram sudah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) cara membuka gembok. Ia berasumsi, pengendara membuka paksa gembok dengan cara merusak gembok. “Padahal SOP-nya untuk membuka gembok tidak gampang. Pemilik mobil harus menghubungi Satlantas Polres Mataram untuk minta surat tilang, kami langsung

bisa buka gemboknya,” jelasnya. Dari kasus ini tegas Zulkarwil, sesuai arahan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh, untuk segera diadukan ke pihak Polres Mataram agar ditindaklanjuti. Melalui aduan itu kata Zulkarwil, untuk menemukan pelaku perusakan gembok. “Sesuai aduan, kita akan lakukan pencarian kepada pemilik kendaran tadi. Apakah akan ditilang atau ditindak nanti kita serahkan ke pihak Kepolisian. Karena ini kan barang milik negara jadi harus diusut,” pungkasnya. Selama tiga hari pencarian, Dishub Kota Mataram menemukan gembok dalam kondisi rusak. “Gembok itu ditemukan oleh security di Epicentrum Mall. Dari info yang kita terima, gombok itu ditemukan dalam keadaan rusak dibuang di taman depan Epicentrum Mal,” tegasnya. Dari 10 gembok yang dimiliki Dishub Kota Mataram, 1 gembok khusus untuk menggembok kendaraan jenis truk dan sembilan gembok khusus kendaraan mini bus roda empat. Dari penggembokan yang dilakukan Dishub Kota Mataram jelas Zulkarwil, sejak Agustus 2019 lalu, Dishub sudah menggembok 78 kendaraan di Kawasan Tertib Lalu Lintas di Mataram. Baik di kawasan Jalan Majapahit, Jalan Pejanggik dan Kawasan Bisnis Cakranegara. “Tapi, selama ini tidak ada mobil yang digembok dua kali. Kita berharap di tahun 2020 ini bisa menurunkan angka pelanggaran parkir liar dengan adanya penggembokan ini,” tegasnya. Harga satuan gembok milik Dishub Kota Mataram tersebut senilai Rp2,9 juta. Jadi biaya pengadaan gembok tersebut senilai Rp29 juta. (viq)

Mataram (Suara NTB) Penolakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri 36 Mataram dengan SDN Model terus berlanjut. Kasus ini justru dikhawatirkan berdampak terhadap terganggunya psikologis murid. Dinas Pendidikan terus berupaya mencari solusi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menjelaskan, penggabungan murid SDN Model ke SDN 36 Mataram memang menjadi inisiatifnya. Murid SDN Model sifatnya hanya dititip sementara waktu. Karena secara teoritis tidak mungkin akan dibangun sekolah di lokasi tersebut mengingat lahan tidak ada. Disdik juga memikirkan kondusivitas di SMPN 14 Mataram. Saat ini, siswa SMPN tersebut belajar di bawah tenda. Padahal, ruangan digunakan belajar oleh SDN Model milik mereka. “Saya memberanikan diri mengangkat persoalan ini supaya sama – sama kita mencarikan solusi,” kata Fatwir dikonfirmasi, Rabu (15/1). Persoalan ini menurutnya, adalah warisan dari peninggalan kepala dinas sebelumnya. Sebagai pimpinan di Dinas Pendidikan, mau tidak mau harus bertanggungjawab dan menyelesaikan persoalan itu. Dinamikaberkembangdimasyarakat telah disampaikan ke Pemkot Mataram. Pihaknya akan membuat kajian kondisi tiga sekolah tersebut. Kajian ini tentu menggambarkan kondisi SDN 36 Mataram yang tidak memiliki murid. SDN Modeltidakmemilikigedungsebagaitempat belajar. Dan, siswa SMPN 14 Mataram masih belajar di bawah tenda. “Kajian ini sebagai bahan sehingga tidak semberono mengambil keputusan. Saya ingin semua berjalan

(Suara NTB/cem)

H. Lalu Fatwir Uzali dengan manis,” harapnya. Penolakanpenggabunganduasekolah ini, jelas berdampak pada psikologis murid.TerutamabagipesertadidikSDNModel. Fatwir mengaku, kasihan dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, ia berkoordinasi dengan kepala sekolah, komite dan legislatif untuk mencarikan solusi. Bagaimana pun juga, ia harus bertanggungjawab dengan kondisi murid di tiga sekolah tersebut. Penolakan warga harus dicarikan alternatif serta solusi – solusi, sehingga satu sama lain tidak dibebankan. “Saya kira ini persoalan komunikasi saja,” ujarnya. Ia menilai warga memiliki kepentingan. Tetapi, ia ingin masalah ini segera selesai. Meskipun dari sisi waktu belum berani dipastikan sampai kapan permasalahan tersebut terselesaikan. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

Pemprov Garap Pegiat Perfilman Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB merintis untuk menggairahkan industri perfilman lokal. Para pegiat industri kreatif ini disiapkan wadah dan akan didukung pemerintah daerah. Dalam konteks industrialisasi, Pemprov NTB dalam rencana jangka menengahnya akan konsen pada lima bidang. Salah satunya adalah ekonomi kreatif. Didalamnya, ada muslim fashion industri, kerajinan, perfilman, fotografi, dan risert yang dikembangkan oleh Sain Teknologi Industri Park (STIP). Ketertarikanuntukmenggerakkan industri perfilman ini, kata Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME sebab

potensi perekonomian yang cukup besar bisa berkembang. Modalnya, NTB sudah memiliki SDM para pegiat-pegiat perfilman. “Teater, vlogger, entertain sudah ada. Simpul-simpulnya sudah ada,” kata Nuryanti kepada Suara NTB. Dikomunitas generasi milenial, membuat vlogger sudah menjadi trend. Menurutnya, tinggal dibuatkan wadah. Kemudian mendorongnya mengembangkan ide-ide kreatifnya mengembangkan industri perfilman di NTB. Industri perfilman yang dimaksudkan, bukan pada konteks industri perfilman skala nasional atau international. Meksipun itu sangat memungkinkan. Industri perfilman yang ingin dikembangkan di daerah adalah film-film pendek yang bisa dikawinkan dengan potensi yang ada dimiliki daerah, potensi pariwisata. Dalam konsep kepala dinas, para pegiat film ini membentuk komunitas, atau asosiasi di daerah. Kemudian memiliki studio khusus tempat berkumpulnya. Nantinya, mereka yang tergabung dalam komunitas i n i akan dik-

Hj. Nuryanti

awinkan dengan biro-biro perjalanan wisata (travel) yang ada di Lombok. “Misalnya, ada paket-paket wisata 2 atau 3 hari, wisatawan akan didampingi selama berwisata. Wisatawan dibuatkan film perjalanan wisatanya di Lombok. Pasti wisatawan akan terkesan. Bayangkan, target kita adalah 4,5 juta wisatawan datang. Kalau satu wisatawan satu film, sudah berapa besar nilai ekonominya,” jelas kepala dinas. Selain wisatawan, para pegiat film ini juga dianggap akan cukup membantu promosi NTB. Desa-desa yang tertinggal, jika dikemas dalam film-film pendek, tidak menutup kemungkinan akan menjadi desa yang memiliki nilai jual tinggi. Demikian juga pondok-pondok pesantren. Semuanya menjadi potensi NTB yang bisa diangkat melalui film-film pendek. Dinas Perindustrian Provinsi NTB mulai merintis, mengumpulkan para pegiat-pegiat film untuk didorong membuat wadah. Pemprov NTB juga menurutnya sangat terbuka menerima aspirasi para pegiat seni ini. Mendorong para pegiat film sudah mulai dilakukan melalui kegiatan pekanan, Ngopi Eksis di pojok pelataran Dinas Perindustrian. Dari kegiatan ini, ia ingin menyerap seluruh aspirasi para pelaku industri. “Apa yang menjadi kebutuhannya, sebisa mungkin daerah hadir memfasilitasi. Kalau sudah terbentuk, bisa kita berikan bantuan sesuai kebutuhannya. Sesuai kemampuan daerah,” demikian Hj. Nuryanti. (bul)

(Suara NTB/bul)

Halaman 3

Penerimaan Pajak PJU di Lobar Lampaui Target Giri Menang (Suara NTB) – Penerimaan daerah dari pajak penerang jalan (PPJ) dari PJU di Lombok Barat selama dua tahun (2018-2019) melampui target. Bahkan capaiannya hingga 101-102 persen dari target yang dipasang oleh Pemda. Hanya saja, meskipun PPJ melampui target akan tetapi pembayaran PJU selalu menunggak. Terhitung sejak 2016, 2017, 2018 dan 2019 pembayaran PJU ini menunggak sehingga menjadi atensi aparat penagak hukum (APH). Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar Tahun 2018 dari target Rp19,4 miliar mampu dicapai Rp19,7 miliar atau sekitar 101,90 persen. Begitupula tahun 2019, meskipun target naik mencapai Rp25,6 miliar, realisasinya melampui target Rp 26,3 miliar atau 102,76 persen. “Terjadi kenaikan penerimaan (PPJ, red) dari 2018 ke 2019 sebesar Rp6,5 miliar atau 33,17 persen,” terang Kepala Bapenda melalui Kabid Penagihan M Subayin Fikri. Dijelaskan, pembayaran PPJ dari PLN selalu tepat waktu di bawahtanggal20bulanbersangkutan.Kecuali,katadia,BulanDesember 2019 agak telat karena kemungkinanpihakPLNmenunggupembayaran PJU dari Pemda. Terkait hitungan PPJ ini pihaknya hanya menerima dari PLN. Pihaknya sudah berupaya meminta data potensi pelanggan PJU di Lobar sebagaiacuanmenghitungPPJtersebut, hanya saja pihak PLN tidak mau memberikan ke Bapenda. Pihaknya kesulitan mendapatkan data potensi tersebut. Pihak PLN berlasan kalau data pelang-

gan dicampur semua daerah, Lobar, Kota Mataram. Bagaimana memastikan PPJ yang diterima sesuai dengan PJU yang dibayar? Menurut dia, yang jelas pihaknya tidak bisa mendapatkan data potensi dari PLN tersebut. KabidPertamananH.Saefullah mengakui tunggakan pembayaran PJU telah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Terhitung empat tahun terjadi tunggakan pembayaran, piutang pembayaran PJU selamaduabulandenganjumlahratarata Rp2,5 miliar. Pembayaran piutangtahunbersangkutan(tahunberjalan) pun dikukan tahun berikutnya dan ingklud dengan pembayaran tahun berjalan tersebut. Kabid Pertamanan H. Saefullah yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengakui hal tersebut. PembayaranPJUtahun2016sebesar Rp20,9 miliar lebih. Pembayaran tahun 2016 ini ada tunggakan dua bulan, namun sudah dibayarkan tahun 2017. Lalu pembayaran PJU ini menunun di tahun 2017 sebesar Rp20,3 miliar lebih. Tahun 2017 ini pun terdapat tunggakan selama dua bulan dan dibayarkan tahun 2018. Tahun

(Suara NTB/ist)

DIPERBAIKI - PJU Lobar yang diperbaiki oleh bidang pertamanan Disperkim 2018 lanjut dia, alokasi untuk pem- pai empat bulan dengan angka Rp bayaran PJU Rp 19,0 miliatr lebih, 4,8 miliar lebih. Kemudian tahun terjadipenurunanyangsignifiakan. 2019 pembayaran PJU sebesar Rp Untuktahun2018initerdapattung- 16 miliar dan tunggakan dua bulan gakan yang lumayan besar, menca- sebesar Rp 2,5 miliar. (her)

Bentoel Group Hijaukan Lombok dengan 6.035 Pohon Buah Selong (Suara NTB) Bentoel Group terus berpartisipasi mendukung kelestarian lingkungan NTB. Perusahan yang bergerak di hulu hilir industri pertembakauan ini terus berkontribusi menjaga keseimbangan alam. Mengawali tahun 2020, Bentoel Group menginisiasi penanaman 6.035 pohon buah, tersebar di Pulau Lombok. Penanaman pohon buah ini secara simbolis dilakukan manajemen dan Dewan Komisaris Bentoel Group di Desa Perigi, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, di kaki Gunung Rinjani bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik dan Kepala Bappeda NTB, M. Ridwansyah beserta jajaran lainnya. Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy dan jajaran pada Rabu (15/1) kemarin. Dari Bentoel Group, diwakilkan Dewan Komisaris, Eddy Abdurrachman. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat menyambut antusias kegiatan ini. Bentoel Group men-

dorong partisipasi masyarakat untuk secara bersama-sama melestarikan lingkungan sekitar. Kegiatan aforestasi dilakukan di beberapa lokasi di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan rekomendasi dari Balai Kesatuan PengelolaanHutan(BKPH)RinjaniTimur. Lokasi yang menjadi sasaran kegiatan aforestasi tersebut antara lain berupa tanah kawasan hutan milik BKPH Rinjani Timur, tanah milik kelompok tani yang bekerja sama dengan BKPH, serta tanah milik petani mitra Bentoel Group. Untuk tahun ini beberapa jenis pohon buah yang digunakan untuk penghijauan. Diantaranya pohon buah manggis, pohon lengkeng, pohon rambutan, pohon durian, pohon jambu, pohon nangka, pohon mangga, serta pohon alpukat. Pemilihan pohon buah-buahan tersebut diharapkan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar dan mencegah kemungkinan masyarakat menebang pohon tersebut untuk keperluan tertentu. Mercy Francisca Hutahaean, Legal and External Affairs Director Bentoel Group dalam keterangan resminya menyampaikan, kegiatan aforestasi telah dilakukan sejak tahun 2006 ini merupakan wujud tanggung

jawab sosial Bentoel Group untuk membantu pelestarian lingkungan di Lombok. Selain itu, perusahaan juga berharap agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekologis dan ekonomis dari penanaman pohon tersebut. Selain lingkungan yang semakin asri, tentunya keberadaan pohon-pohon tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat setempat untuk dapat melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan hasil dari buah-buahan yang telah ditanam, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pendapatan tambahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan aforestasi ini merupakan salah satu bagian dari Program Tembakau Berkelanjutan atau Sustainable Tobacco Program (STP) di mana Bentoel Group telah menjalin kemitraan langsung dengan 1.226 petani di wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah. Melalui STP, Perusahaan ingin turut serta membantu pengembangan mitra petani melalui berbagai program pelatihan pertanian, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan. “Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat untuk ber-

Dewan Komisaris Bentoel Group, Eddy Abdurrachman melakukan penanaman pohon

sama-sama menjaga lingkungan dan melestarikan hutan kita. Hutan sebagai paru-paru dunia telah menyediakan sumber air, oksigen, serta menjadi tempat hidup bagi jutaan flora dan fauna yang telah menjadi penyeimbang ekosistem dan mencegah pemanasan global. Selain itu, hutan juga menyediakan potensi ekomonis yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat, seperti menjadi tempat untuk budidaya tanaman pertanian,” demikian Mercy. Untuk suksesnya program penghijauan ini, Bentoel Group juga membutuhkan dukungan seluruh pihak. Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian Bentoel Group di Lombok Timur. Diantara sekian perusahaan rokok yang ada di Lombok, Bentoel Group disebut sebagai salah satu perusahaan yang konsisten melakukan pembinaan dan pembelian tembakau, termasuk penghijauan. “Ucapan dan penghargaan setinggi-tingginya Pemda Lombok Timur. Kita harapkan, ke depan Bentoel Group juga melakukan penghijauan hingga di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur,” harapnya. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah (tiga dari kiri), Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy (dua dari kiri) dan paling kanan, dewan komisaris Bentoel Group Eddy Abdurrachman secara simbolis menyerahkan pohon buah dari Bentoel Group untuk penghijauan di Desa Pergigi, di kaki Gunung Rinjani. H. Zulkieflimansyah juga menyampaikan hal yang sama. Menanam pohon buah menurutnya bukan sekedar tujuan untuk memetik buahnya. Lebih dari itu, penghijauan dengan pohon buah juga menyambung masa depan anak cucu generasi selanjutnya. Ketika Lombok Timur dihi-

jaukan, dampaknya juga akan dirasakan masyarakat NTB. Karena itu, masyarakat dan seluruh pihak diminta menjaga dan mendukung apa yang dilakukan oleh Bentoel Group. “NTB juga sangat ramah investasi. Kalau ada Polisi, Jaksa yang menghambat investasi, laporkan kepada kami. Arahan

Presiden Joko Widodo jelas. Pak Komisaris, tolong sampaikan salam kami kepada manajemen, tolong dikawal. Pada saatnya kita akan memetik buah yang manis,” demikian orang nomor satu di NTB ini. (bul/*)

Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik mendampingi Gubernur NTBmelakukan penanaman pohon

Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy melakukan penanaman pohon

Foto bersama

Tim Bentoel Group

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Penurunan Angka Kemiskinan

BPS Klaim Lotim Paling Progresif di NTB Selong (Suara NTB) Persoalan kemiskinan masih menjadi tujuan utama pemerintah untuk ditangani. Dari tahun ke tahun, penggelontoran anggaran dan program penanganan kemiskinan cukup besar dan bervariasi. Dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Lotim, Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur (Lotim) mengklaim Kabupaten Lotim paling progresif penurunan kemiskinan dari 10 kabupaten/kota di NTB. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Muh. Saphoan, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (15/1). Dijelaskannya di Kabupaten Lotim pada tahun 2018 jumlah warga miskin sebanyak 16,55 persen, sementara untuk tahun 2019 turun menjadi 16,15 persen atau terjadi penurunan sebesar 0,4 persen berdasarkan hasil survei atau pemotretan bulan Maret 2019 atau jumlah jiwa penduduk miskin di Lotim tahun 2019 sebanyak 193.560 jiwa, tahun 2018 sebanyak 196.870 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 215.812 jiwa. “Kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Itu ada yang 0,2 persen, ada 0,24 persen penurunan angka ke-

miskinannya. Sementara Lotim 0,4 persen dan Lotim paling progresif,” terangnya. Penurunan kemiskinan 0,4 persen di tahun 2019 ini diakui Saphoan memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 penurunan angka kemiskinan dari tahun 2017 sebesar 1,73 persen. “Nanti kita juga akan melakukan pemotretan atau survei pada bulan Maret 2020,” jelasnya. Dikatakan Saphoan, data kemiskinan BPS digunakan oleh pemerintah daerah termasuk Dinas Sosial. Hanya saja, data di Dinas Sosial lebih tinggi dikarenakan mengakomodir masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan atau hampir miskin. Apabila

data masyarakat hampir miskin dikeluarkan, maka data antara BPS dan Disos dipastikannya sama. Adapun kriteria kemiskinan tidak berubah, pengukuran dilakukan berupa kebutuhan kalori makanan dan non makanan. Untuk makanan, masyarakat dikatakan miskin apabila konsumsinya di bawah 2.100 kilo kalori per hari per individu. 2.100 kilo kalori inilah yang dinilai dengan uang ditambah non makanan, barulah hasilnya ditemukan garis kemiskinan (GK) yang angkanya setara sebesar Rp430.727 per bulan per kapita. Metode ini dikatakan pendekatan moneter atau pendekatan keuangan dengan mengukur kemiskinan ber-

dasarkan garis pengeluaran makanan dan non makanan yang diukur dari besaran rupiah yang dikeluarkan untuk mendapatkan 2.100 kalori per kapita per hari untuk makanan ditambah non makanan. Maka dari itu, yang perlu dijaga saat ini bagaimana harga dari bahan-bahan makanan untuk tetap stabil. Apabila kebutuhan pokok tidak dijaga, sementara pendapatan masyarakat tetap tentunya daya beli masyarakat berkurang, sehingga sangat penting supaya stabilitas harga terjaga terutama untuk 42 komoditi yang dipantau perkembangan harganya. Dari 42 komoditi itu, di antaranya seperti beras, ikan dan lainnya dilihat kebutuhannya dan menghitung jumlah kalorinya. Terkait bencana gempa yang terjadi tahun 2018 lalu, Muh. Saphoan, mengungkapkan tidak ada masyarakat yang mengalami kelaparan melainkan kebutuhan setiap hari terpenuhi. Sementara parameter kemiskinan dilakukan oleh BPS dari makanan dan non

makanan. Sehingga dari hasil pemotretan kemiskinan sosial ekonomi masyarakat kondisi Maret 2019. Artinya survei yang dilakukan pascaterjadi gempa pada Agustus 2018 ditemukan penurunan kemiskinan sebesar 0,4 persen. “Jadi setiap bulan Maret kita lakukan survei sosial ekonomi nasional. Saat survei pas gempa, masa-masa pemulihan dan kebutuhan makanan masyarakat terpenuhi,” jelasnya.

”

Menurutnya, komitmen dari pemerintah daerah untuk bagaimana membersihkan data-data kemiskinan yang saat ini masih inklusing error yang data dalam daftar sudah tidak layak mendapat bantuan atau sudah mampu. Hanya saja, persoalan itu tidak dipungkiri karena menggunakan data BPS tahun 2015. Dalam prosesnya, setiap tahun semestinya menjadi kewajiban kabupaten/kota untuk

Kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Itu ada yang 0,2 persen, ada 0,24 persen penurunan angka kemiskinannya. Sementara Lotim 0,4 persen dan Lotim paling progresif,” Muh. Saphoan

melakukan update data, karena dalam kurun waktu sekitar 6 tahun terakhir ini terdapat masyarakat meninggal, pindah dan status ekonominya berubah. Untuk pembaharuan data ini harus, menurut BPS, dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang mengenal betul kondisi masyarakatnya. “Untuk kita melakukan pendataan kembali belum ada instruksi dari presiden,” ujarnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

Diduga Catut Lembaga PWI

Polisi Segera Periksa Ketua BPPD Lotim

Ingatkan Kepala OPD DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lotim untuk serius dalam menyusun program kerja di tahun 2020 ini, terutama yang berkaitan dengan pengerjaan fisik. Tahapan perencanaan berupa tender harus lebih cepat diusulkan untuk dilakukan proses tender. Dalam perencanaan pelaksaan tahap tender, perencanaan pelaksanaan pembangunan. Diharapkan secepatnya dapat selesai untuk mendapat hasil (Suara NTB/yon) pengerjaan yang berkualitas, Hasan Rahman sehingga kecepatan masingmasing OPD untuk melakukan tender sangat dibutuhkan. “Kalau ULP sudah siap untuk melakukan tender. Tinggal masing-masing OPD cepat tidaknya memasukkan berkas tendernya,” terang Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, Rabu (15/1). Politisi Partai Golkar ini menyebutkan untuk tahun 2018-2019 banyak pengerjaan fisik yang tidak terselesaikan tepat waktu. Termasuk adanya tender, namun pengerjaan fisik tidak dilaksanakan, hal-hal seperti inilah yang diwanti-wanti di tahun anggaran 2020 supaya tidak terjadi lagi pengembalian uang ke pemerintah pusat. “Saat ini harus dilakukan perencanaan yang lebih matang, sehingga pengerjaan suatu program berjalan lancar,” harapnya. Hasan Rahman mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengawasi pengerjaan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Lotim. Terutama proyek paling besar yaitu pembangunan jalan supaya baru beberapa bulan dikerjakan kemudian tergerus. Di mana saat ini untuk 2019 sebagian pengerjaan jalan dihabiskan pada anggaran 2020, seperti di jalan Pringgasela, Jerowaru, Pringgabaya dan beberapa titik lainnya. Untuk infrastruktur lainnya seperti puskesmas, pembangunan pasar maupum pembangunan fisik sekolah juga terdapat yang masuk pengerjaannya di tahun 2020. Misalnya untuk pembangunan gedung sekolah dan puskesmas ini, Hasan Rahman mengharapkan supaya tidak hanya satu sekolah yang diberikan, melainkan secara merata, terutama memprioritaskan sekolahsekolah yang over kapasitas. (yon)

Penyimpangan Dana BUMDes

DP2KB KLU Arahkan Penyelesaian Internal Tanjung (Suara NTB) Perangkat BUMDes Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, diduga menyelewengkan dana BUMDes senilai Rp 85 juta. Warga bersama kepala dusun mendatangi kantor desa, Senin (13/1) lalu. Kepala dusun bersama sejumlah warga di Desa Tegal maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Mendatangi Kantor Desa, Senin 13 Januari. Tokoh Pemuda, Oki David Kendy mengatakan tuntutan warga bermula dari hasil temuan masyarakat. Sejumlah kuitansi diduga tidak sesuai dengan pelaksanaan. Setelah dilakukan penyesuaian dengan rekening bank dan fakta administratif, diketahui dana dikelola manajer dan Bendahara BUMDes setempat. BUMDes Tegal Maja diketahui mengelola dana mencapai Rp 200 juta lebih dari Pemdes. Rinciannya, tahun 2015 digelontorkan Rp 100 juta, 2016 Rp 50 juta dan di 2017 sebesar Rp 83 jutaan. Dalam pengelolaannya di lapangan tidak terlihat pengelolaannya oleh warga. “Saat ini ada sisa dana Rp 85 juta di rekening. Dana tersebut disepakati tidak digunakan desa sebab ada dugaan penyimpangan pada dana sesebelumnya. Namun pada kenyataannya, terdapat aliran uang keluar masuk dari rekening tersebut,” kata Oki. “Kelihatan indikasinya apakah diberikan ke masyarakat atau digunakan pribadi,” sambung dia. Menurutnya, bendahara sudah mengakui menggunakan dana BUMDes sebesar Rp 52 juta. Uang tersebut digunakan secara pribadi dan diakui bendahara dalam rapat tersebut. Selain itu, dugaan penyimpangan dana juga mengarah pada Manager BUMDes, Sukamto. Warga menemukan indikasi anggaran menyimpang sebesar Rp 56 juta lebih. Warga menduga, dana digunakan untuk kepentingan pribadi oknum. Menanggapi hal ini, Manager BUMDes, Sukamto membantah tudingan tersebut. Ia menolak tudingan telah menggunakan dana BUMDes sebanyak Rp 56 juta lebih. Sebaliknya, ia mengklaim hanya menggunakan Rp 23 juta. Jumlah itu ia gunakan untuk keperluan kegiatan desa yang ia anggap mendesak (baca, ganti rugi PTSL). Selain Sukamto, Bendahara BUMDes, Widia Sari, juga membantah tudingan serupa. Klaim warga bahwa ia menggunakan Rp 85 juta lebih tidak benar. Ia mengakui menggunakan sebanyak Rp 52 juta lebih. Hasil mediasi dengan warga, menyimpulkan Widia menjamin untuk mengganti uang tersebut sesuai kesepakatan dengan warga yakni selama 6 bulan. Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD, H. Kholidi Halil, kepada wartawan Rabu (15/1) mengatakan telah meminta internal BUMDes menyelesaikan persoalan secara internal. Oknum, tegas Kholidi, harus bertanggung jawab penuh. “Segera selesaikan, pikirkan apa langkah yang ditempuh. Apakah itu dikembalikan atau lainnya,” tegas Kholidi. Kholidi tidak ingin berasumsi apakah penyelesaian akan mengarah di tingkat aparat. Tetapi diharapkan persoalan selesai dengan arif di samping pengawasan di BUMDes dan Pemdes juga berfungsi optimal. “Oknum bendahara dan Manager BUMDes harus diklarifikasi kapan penggantian dana tersebut,’’ tandasnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

HATI-HATI - Peringatan pada masyarakat yang melintas di kawasan Pusuk Sembalun agar berhati-hati, karena tebing yang ada di kawasan ini rawan longsor dan jalan amblas.

Bawaslu KLU Rekomendasikan Dua ASN ke KASN Tanjung (Suara NTB) Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) benar-benar menunjukkan taringnya dalam melakukan pengawasan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) agar tidak terlibat politik praktis. Hal ini terlihat dari sikap tegas Bawaslu yang merekomendasikan dua ASN ke Komisi ASN di Jakarta. Kedua ASN itu adalah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KLU, H. Muhammad, S.Pd., dan Dr. H. M. Sukri, selaku bakal calon yang digadanggadang berpasangan dengan petahana, H. Sarifudin, SH. MH. Kedua ASN terindikasi terlibat politik praktis. Untuk H. Muhammad, yang bersangkutan direkomendasikan karena postingan komentar di FB yang berbau politis. Sementara, Dr. Sukri, - sebagaimana diberitakan sebelumnya, diketahui hadir di Desk Pilkada Golkar KLU saat pendaftaran paket Bakal Calon Sarifudin M. Sukri (SMS). Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Rabu (15/1) mengakui, rekomendasi keduanya dikirim ke KASN. Di tingkat ASN, hanya Muhammad dan Sukri yang terindikasi melanggar netralitas ASN dalam politik. “Tidak ada yang lain, hanya Sukri dan Kadis Kominfo saja,” aku Adi. Ia menjelaskan, sebelum rekomendasi di kirim Bawaslu telah mempelajari materi pelanggaran keduanya. Bawaslu telah menurunkan surat perintah tugas kepada stafnya untuk mencari tahu kedudukan keduanya pada instansi masing-masing. Untuk Sukri, staf diarahkan ke Universitas Mataram. Terpisah, Sekretaris DPC

Golkar Lombok Utara, Gede Lilarsa, mengakui jika dirinya hadir saat diundang oleh Bawaslu dalam rangka klarifikasi. Lilarsa dimintai keterangan oleh Bawaslu atas status bakal calon ASN yang hadir saat pendaftaran di Golkar. “Saya ditanya sekitar 10 pertanyaan, ya saya benarkan beliau (Dr. Sukri) hadir bersama Pak Sarif,” katanya. Lilarsa menambahkan, dari klarifikasi yang dilakukan Bawaslu kepada dirinya, Bawaslu menyiapkan berita acara yang ditandatangani. Sementara, Ketua Bidang OKK Gerindra KLU, Abdullah, mengaku tidak menghadiri undangan Bawaslu. Menurut dia, undangan tersebut tidak memaksa. “Saya tidak hadir, namanya diundang, boleh datang boleh juga tidak,” klaimnya. Terpisah, H. M. Sukri, cukup santai menyikapi rekomendasi Bawaslu ke KASN. Ia menganggap statusnya sebagai ASN sekaligus bakal calon sama dengan yang dialami figur di kabupaten/kota lain. Sukri melanjutkan, secara regulasi ia memahami netralitas PNS dalam politik adalah hal yang dilarang. Namun dalam penekanan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur sebelumnya, menyebutkan bahwa pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) disebutkan jika PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,

Walikota/Wakil Walikota. Untuk ASN yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Selanjutnya jelas Sukri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang diajukan oleh delapan orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keputusan MK tahun 2019 lalu itu sebagai acuan atas uji materil yang dilakukan ASN. Menurut MK kata Sukri, Putusan No. 45/PUU-VIII/2010 dan Putusan No. 12/PUU-XI/ 2013, sebenarnya Mahkamah telah menyatakan pendiriannya menyangkut syarat pengunduran diri ASN ketika hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik. “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon,” tandas Sukri. Terpisah, Kepala Dinas Kominfo KLU, H. Muhammad, mengakui dirinya sudah diundang oleh Bawaslu untuk klarifikasi. Ia bahkan hadir langsung ke Bawaslu menjelaskan komentarnya di media sosial. “Sudah saya ke sana, saya gitu ‘kan (komentar) agar jangan sampai Bawaslu dianggap over,” ujarnya. Muhammad tidak sungkan mengatakan untuk ikut mendukung mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas. “Kominfo siap kok bekerjasama dengan Bawaslu,” imbuhnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Akhmad Roji nampaknya harus berhadapan dengan hukum. Pasalnya, yang bersangkutan diduga dua kali mencatut nama organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk meraih kedudukan di BPPD. Terkait hal ini, sejumlah wartawan di Lotim selaku anggota resmi PWI melaporkan perbuatan tersebut Polres Lotim. Akhmad Roji diduga sudah dua kali mengatasnamakan dirinya dari PWI serta mendapat rekomendasi dari organisasi wartawan tertua di Indonesia itu. Pertama saat di masa pemerintahan, Bupati, H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati, H. Haerul Warisin, pada saat itu Akhmad Roji dipercaya menduduki posisi Ketua BPPD Lotim periode 2017-2021. Sementara pencatutan kedua diduga di masa kepemimpinan kepala daerah saat ini, H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi Sjamsuddin, di mana Akhmad Roji menduduki kursi wakil ketua. Hanya saja, untuk SK dan pelantikan dibatalkan oleh bupati dikarenakan adanya kejanggalan, salah satunya terkait rekomendasi Akhmad Roji tersebut. “Kami melaporkan ke polisi Ketua BPPD Lotim karena diduga mencatutan nama organisasi PWI untuk bisa duduk menjadi pengurus BPPD Lotim dan ini kedua kalinya melakukan dugaan pencatutan nama PWI,” tegas Anggota PWI Lotim, Hasanah Efendi (Hasfen) yang didampingi anggota PWI lainnya di Selong, Rabu (15/1). Laporan resmi dilayangkan oleh sejumlah anggota PWI pada hari Senin ke pihak kepolisian dan diterima langsung Wakapolres Lotim. Dikatakan Hasfen, pihaknya telah memberikan kesempatan kepada Ketua BPPD Lotim dalam somasi yang layangkan sebelumnya untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara tertulis kepada anggota PWI Lotim.

Namun dalam kenyataan tidak dilakukan, termasuk juga oknum pengurus BPPD Lotim lainnya yang menggunakan nama PWI dalam SK tersebut, sehingga inilah yang tentunya sangat sayangkan. Hal yang sama dikatakan anggota PWI Lotim lainnya, Dimyati menegaskan upaya hukum tetap berjalan terhadap oknum Ketua BPPD Lotim karena yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang ada Hal yang sama dikatakan anggota PWI Lotim, Syamsurrijal menegaskan mengenai masalah upaya hukum yang akan dilakukan atas dugaan pencatutan nama PWI ini sudah melakukan komunikasi dengan PWI Cabang NTB. Di mana anggota perwakilan PWI Lotim dipersilakan melapor ke pihak berwajib terkait dugaan pencatutan nama PWI yang dilakukan oknum Ketua BPPD Lotim. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, sudah mengetahui laporan tersebut. Hanya saja laporannya belum diterima, karena langsung diarahkan ke Wakapolres dan Kapolres Lotim. Namun apabila laporan tersebut sudah turun atau diterima, maka akan dipelajari dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Menanggapi laporan ini, Ketua BPPD Lotim, Ahkmad Roji, menyambut baik tindakan dari anggota PWI yang membawanya ke ranah hukum merupakan langkah yang tepat. Secara pribadi, Oji-sapaan akrabnya menegaskan dirinya tidak pernah melakukan pencatutan karena dirinya tidak pernah melamar untuk menjadi pengurus BPPD. Dirinya hanya difungsikan oleh kepala daerah saat itu. Untuk itu, ia berkeyakinan bahwa tidak bersalah dan mengikuti Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013, sehingga persoalan ini penting diluruskan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Selaku terlapor, Akhmad Roji siap mengikuti segala proses hukum sebagaimana mestinya. (yon)

(Suara NTB/yon)

MELAPOR - Sejumlah anggota PWI Lotim saat melapor Ketua BPPD Lotim ke Polres Lotim, Rabu (15/1).

Warga Korban Gempa SK22-27 Segera Dapat Dana Tanjung (Suara NTB) Warga korban gempa SK2227 tampaknya akan mendapat bantuan dapat Dana Siap Pakai (DSP) dalam waktu dekat. Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah berkoordinasi dalam rangka pendebetan dari PPK kepada rekening penerima. Kabar pendebetan menyeruak setelah Danrem 162 Wira Bhakti bertemu dengan Bupati dan BPBD KLU, Rabu (15/1) Sekilas dari informasi yang dihimpun, Pemda KLU masih akan fokus untuk merekonstruksi rumah warga korban gempa katagori rusak berat. Bupati Lombok Utara, Dr.

H. Najmul Akhyar, SH. MH., kepada wartawan usai pertemuan mengakui akan memprioritaskan rumah yang rusak berat terlebih dahulu. “Makanya kita prioritaskan yang rusak berat. Kalaupun nanti bisa mengerjakan yang rusak sedang dan ringan, ‘kan persentasenya tidak seperti yang rusak berat,” ungkap Najmul. Prioritas penanganan pada rumah rusak berattidak lepas dari faktor kepemilikan rumah. Rumah rusak berat umumnya roboh dan warga setempat tidak memiliki tempat berlindung. Sementara rumah pada katagori RA dan RT, di-

asumsikan masih bisa bersabar dengan kondisi bahwa mereka masih bisa menempati kediamannya untuk sementara waktu. “Kecuali yang rusak sedang yang masih rumahnya tapi tidak berani menempati, mungkin itu juga menjadi perhatian kita,” katanya. Sementara, Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. Muhadi, SH., mengatakan transfer dana akan segera dilakukan. Sesuai kesepakatan rapat, pihak Danrem berharap untuk mengejar progres penyelesaian rumah. Tidak saja rusak berat, tetapi juga rusak sedang dan rusak

ringan sesuai dengan dana yang tersedia saat ini. “(Transfer) Tentunya harus didasari hasil reviu yang pertama. Setelah kita konsultasi dan bertemu dengan Pak Bupati, beliau juga berharap agar memprioritaskan masyarakat yang rusak berat,” ujarnya. Catatan Muhadi, jumlah rumah rusak berat sejumlah 3.358 unit. Jumlah ini akan tercover dengan dana yang sudah ada. Kalau hanya yang rusak berat. Adapun rincian rumah rusak berat meliputi, SK 22 sejumlah 1.940 unit, SK 23 sebanyak 157, SK 24 sebanyak 1.084 dan SK 25 sebanyak 117

KK. Tidak disebutkan jumlah rusak berat pada SK 26-27. Muhadi mengklaim, BPBD akan menghitung ulang coverage jumlah rumah yang bisa tertangani dari dana yang masih tersedia. Asumsi sementara, jumlah yng bisa ditangani sebanyak 5 ribu unit dengan prioritas rusak berat sebanyak 3.358 unit ditambah rusak sedang dan rusak ringan. “Tapi nanti SK berapa yang disetujui nanti tergantung pilihan, makanya kita akan konsultasi kan ke bupati. Mudahan sore ini sudah jadi konsepnya agar bisa langsung dibawakan ke bupati,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sirkuit MotoGP Siap Diaspal

(Suara NTB/dok)

Perajin Didorong Urus HAKI PARA perajin suvenir di Provinsi NTB, terlebih di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang sedang mengembangkan suvenir bercorak event MotoGP agar tidak lalai mengurus HAKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual. HAKI ini sangat diperlukan untuk mencegah pelaku usaha dari luar daerah atau dari luar negeri meniru produk yang sedang dikembangkan oleh perajin lokal. “Kita dorong Dinas Perindustrian atau OPD terkait agar mengatensi persoalan suvenir ini. Terlebih suvenir corak MotoGP bisa menjadi ikon ke depan, sekaligus bisa menjadi promosi produk kita ke mancanegara,” kata Anggota DPRD NTB Dapil Loteng, Yek Agil kepada Suara NTB, Rabu (15/1). Ia mengatakan, aneka suvenir dengan corak MotoGP bisa menjadi brand andalan yang bisa dijual oleh para perajin di NTB menyusul event olahraga dunia tersebut akan segera digelar tahun depan. Sektor industri yang memproduksi suvenir dalam bisnis turisme memang akan sangat menguntungkan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan kreasi perajin lokal harus diproteksi melalui HAKI tersebut. “Industri China selama ini paling cepat meniru produk yang sedang laris di sini. Apa yang laku keras, biasanya akan diproduksi di luar. Karena itu kita dorong agar perajin dan OPD terkait mengurus HAKI,” terangnya. Anggota Komisi II DPRD NTB ini mengatakan, aneka suvenir khas MotoGP dengan beragam bahan dasar seperti dari perak, kayu hingga tanah liat memiliki potensi untuk berkembang pesat. Industri ini bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Adapun terkait dengan model suvenir khas MotoGP yang bisa dikembangkan oleh perajin lokal yaitu suvenir yang tidak memiliki hak paten dari perusahaan lain misalnya dari Dorna Sport. “ Jika satu desain masuk memiliki hak paten, jangan masuk ke sana. Namun kita bisa kembangkan bentuk yang belum ada hak patennya,” katanya. Pihaknya di komisi II DPRD NTB kata Yek Agil siap menfasilitasi para perajin yang ingin mengurus HAKI tersebut, tentunya bersama OPD terkait di Pemprov NTB.” Silakan komunikasikan ke saya jika ada kendala. Kami akan menjembataninya,” terangnya. Selain kerajinan perak di Desa Ungga, kerajinan gerabah di Penujak Lombok Tengah juga sudah mulai membuat desain suvenir khas MotoGP. Misalnya Artshop Yulia Poetri di Penujak sedang membuat miniatur MotoGP dari tanah liat yang nantinya akan diikutsertakan dalam seleksi produk yang akan dibina oleh pemerintah daerah.(ris) Yek Agil

Pemekaran Narmada Dapat Lampu Hijau Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengatakan terkait rencana pemekaran Kecamatan Narmada, pihak Pemda Lobar sudah membentuk tim. Bahkan hasil komunikasi dan konsultasi dengan pusat sudah dilakukan. Secara lisan hasil komunikasinya dengan pusat, pemekaran Narmada boleh dan memenuhi syarat. “Bahkan secara lisan sudah lampu hijau,” jelas bupati saat ditemui ketika peresmian rehabilitasi Masjid Baital Atiq Gerung, Rabu (15/1). Sementara untuk pemekaran Kecamatan Sekotong, ujarnya, belum dibolehkan, karena kekurangan desa. Untuk itu, perlu dilakukan pemekaran desa di Sekotong. Meski demikian, tambahnya, pemekaran Kecamatan Narmada ini kata dia butuh proses, sehingga tidak bisa begitu ngomong langsung dimekarkan. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar, L .Edy Sadikin, jika rencana pemekaran Kecamatan Narmada sangat berpeluang. Alasannya, di Lobar, baru dua kecamatan di Lobar sudah tuntas masalah batas desanya, yakni Narmada dan Lingsar. Apalagi dari sisi jumlah desa dan penduduk, menurut dia, Narmada sangat memungkinkan dimekarkan. “Tapi kita tunggu koordinasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi juga,” jelas dia Terkait pemekaran desa di Sekotong, tambahnya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda NTB tentang mekanisme dan tata cata pemekaran desa. Hasil koordinasi itu ternyata banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya yang paling krusal adalah batas desa harus ada. Bagaimanapun juga, ujarnya, batas desa ini menjadi syarat yang krusial sebab jangan sampai setelah mekar terjadi saling klaim batas desa. Untuk itu, tahun ini pihak Bappeda akan menyelesaikan permasalahan batas desa dibarengi dengan pihaknya turun melakukan sosialisasi tentang tata cara pemekaran desa kepada desa-desa yang ingin mekar. Di sisi lain, Kepala Desa Golong yang juga Ketua Forum Kades Kecamatan Narmada, HM Zainuddin mengatakan secara keseluruhan pihak desa di Narmada tetap mendukung Pemkab Lobar untuk berbuat lebih maksimal lagi termasuk memekarkan Kecamatan Narmada. Apalagi, kata dia, desa sudah diperhatikan dengan pemberlakuan PP 11/2019 adanya kenaikan Siltap atau Gaji untuk Perangkat Desa. Pihaknya menyambut baik dan mendukung rencana pemda memekarkan Kecamatan Narmada. “Yang kita ingin peningkatan Anggaran Dana Desa dan Pemekaran Kecamatan (Narmada, red),” jelasnya. (her)

PPN Awang Disiapkan Jadi Pintu Masuk Material Praya (Suara NTB) Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kini sudah memasuki tahap persiapan pengaspalan lintasan balap dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak direncanakan sebagai pintu masuk untuk distribusi material aspal sirkuit MotoGP Mandalika. Demikian diungkapkan Administrator KEK Mandalika, Drs. H. Muhammad, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/1). Saat ini, ujarnya, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan jalur distribusi material aspal sirkuit MotoGP Mandalika. Pasalnya, hampir semua material aspal didatangkan dari luar Pulau Lombok, sehingga perlu dipersiapkan jalur distribusi serta pintu masuk materialnya. Tentunya jalur distribusinya haruslah yang cepat dan terdekat. “Material aspal ini nantinya akan diangkut menggunakan kapal. Di mana kapal ini akan sandar, itulah yang tengah kita persiapkan. Selain Pelabuhan Lembar, pilihan lainnya melalui PPN Awang. Dan, pilihan ini dinilai yang paling efektif,” jelasnya. Selain lokasi PPN Awang yang cukup dekat dengan kawasan The Mandalika, hanya butuh perjalanan darat beberapa menit saja. Kondisi jalan dari PPN Awang menuju kawaan The Mandalika juga sudah cukup mantap, sehingga bisa mendukung kelancaran arus distribusi material aspal. “Kalau lewat Pelabuhan Lembar, jaraknya dengan kawasan The Mandalika cukup jauh. Sehingga dinilai kurang efektif. Be-

lum lagi jika bicara arus bongkar muat di pelabuhan Lembar cukup padat. Termasuk arus lalu lintas dari Pelabuhan Lembar ke kawasan The Mandalika juga cukup ramai,’’ tambahnya. Disinggung kapan pengasplan akan dimulai, Muhammad mengaku segera setelah semua persiapan dinyatakan selesai. Mengingat, selain alur distribusi pihaknya bersama dengan ITDC juga tengah mempersiapkan lokasi pengolahan material aspal sirkuit yang rencananya di dalam kawasan The Mandalika. “Material begitu masuk akan diolah dulu. Baru setelah setelah itu, aspal sirkuitnya siap disebar. Jadi material yang dikirim tidak langsung disebar. Masih butuh proses pengolahan terlebih dulu di satu fasilitas khusus yang tengah dipersiapkan oleh ITDC,” tandas mantan Kepala Pelaksana BPBD Loteng ini. Muhammad mengatakan, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika satu dari beberapa investasi yang saat ini tengah berlangsung di kawasan The Mandalika. Dan, sudah menjadi tugas pihaknya untuk mengawal, supaya kegiatan-kegiatan in-

DPRD Loteng, namun peran dan keberadaan PAN tidak bisa dianggap remeh di Pilkada Loteng mendatang. Satu kursi yang dimiliki PAN sangat berarti dan juga sangat menentukan dalam proses pengusungan pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng. Sejauh ini, jalinan komunikasi dengan PAN sangat baik. Hal itulah yang mendasari pihaknya sangat optimis bisa didukung oleh PAN di Pilkada Loteng mendatang. Terlebih dari sisi arah pemikiran dan visi misi dalam membangun Loteng ke depan, tidak jauh berbeda. “Kan warna partai kami juga miris. Samasama biru,” selorohnya. Selain PAN lanjut Ziadi, pihaknya juga sudah mendaftar hampir di semua parpol pemilik kursi di DPRD Loteng. Di antaranya di Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Bupati Lobar Siap Jadi Saksi Sidang Mantan Kadispar

Pembangunan TPA Rincung

Bupati Akui Tak Pernah Dilibatkan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku tidak tahu soal rencana pembangunan tempat industri Tempat Pembuangan Akhir (TPS) di Dusun Rincung Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung. Bupati mengaku, dirinya tidak pernah diajak komunikasi dan koordinasi oleh pihak Pemprov NTB terkait pembangunan TPA ini. “Saya tidak pernah diajak komunikasi dan koordinasi oleh provinsi, jadi apa yang saya mau komentari?” jawab bupati menanggapi gejolak penolakan pembangunan TPA, Rabu (15/1). Meski mencuatnya penolakan warga yang diangkat di media massa, tambahnya, pihak Pemprov NTB belum mengajak dirinya komunikasi. Justru ia mengetahui adanya persoalan TPA ini ketika ada terjadi penolakan dari masyarakat. Menurut dia, harus ada kajian yang menyeluruh dan mendalam dari pemda. Sebab bagaimanapun di lapangan sudah muncul gejolak, karena penolakan warga. “Biarkan saja masyarakat, karena saya juga tidak pernah diajak komunikasi,” tegas orang nomor satu di Lobar ini. Ia sendiri sangat memahami penolakan masyarakat tersebut, sebab dalam bayangannya seharusnya ada komunikasi dan koordinasi serta sama-sama mengajak masyarakat diskusi. Sementara itu warga Desa Banyu Urip menganggap lokasi pembangunan TPA yang akan dibangun di lokasi Dusun Rincung tersebut dianggap tidak masuk akal, karena di lahan yang diusulkan adalah awalnya lahan bendungan yang ambruk, karena bendungan tidak bisa

Ziadi Target Bentuk Koalisi Gotong Royong Praya (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Ziadi, S.IP., terus mengintensifkan komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) di daerah ini guna mewujudkan target membentuk koalisi gotong royong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng kali ini. Dari 12 parpol pemilik kursi di DPRD Loteng, Ahmad Ziadi setidaknya sudah mendaftar untuk ikut seleksi calon kepala daerah di sembilan parpol berbeda. Terakhir, anggota DPRD Loteng ini mendaftar secara resmi di Partai Amanat Nasional (PAN) di Sekretariat DPC PAN Loteng, Rabu (15/1). Pada kesempatan, itu Ahmad Ziadi yang datang bersama sejumlah relawannya, diterima langsung Ketua DPC PAN Loteng beserta beberapa pengurus lainnya. Ziadi mengatakan, kendati hanya memiliki satu kursi di

(Suara NTB/ITDC Instagram)

LOKASI - Lokasi pembangunan Sirkuit MotoGP di KEK Mandalika yang sebentar lagi masuk dalam tahap pengaspalan. vestasi di dalam kawasan The pada tanggal 9-10 Januari lalu Mandalika yaitu MRK-1 ConMandalika bisa berjalan sesuai dilaksanakan rapat teknis Detail sulting dan Road Grip yang mengrencana yang sudah ditetapkan. Engineering Design (DED) di Kan- hadirkan Asphalt Specialist. Pertemuan teknis ini mem“Pastinya semua kegiatan tor ITDC di The Mandalika yang investasi yang sudah running diikuti Direktur Konstruksi dan bahas target dan action plan (berjalan) kita akan kawal. Agar Operasi dan jajaran ITDC, Mana- penyelesaian sirkuit termasuk bisa berjalan lancar sesuai ren- jemen MGPA, Tim Waskita mengenai metode pengaspalan cana,” pungkas Kepala Dinas Karya dan WIKA yang bertang- permukaan sirkuit, teknis dan Penanaman Modal, Pelayanan gung jawab dalam pengerjaan metode pengujian sirkuit serPerizinan Terpadu Satu Pintu pengaspalan. Selain itu hadir ta teknis dan scope pekerjaan konsultan yang membantu ITDC paddock area, drainase dan (DPMP2TSP) Loteng ini. Sebelumnya, pihak ITDC dalam pembangunan Sirkuit mitigasi bencana alam. (kir) dalam instagramnya, menegaskan, salah satu milestone penting dalam pembangunan Mandalika International Street Circuit adalah pengaspalan lintasan sirkuit. Pengaspalan sirkuit ini menerapkan standar kualitas dan standar keaman- Giri Menang (Suara NTB) – dua kali panggilan, ia mengaku, Bupati Lombok Barat (Lo- karena kesibukan. Namun an yang telah ditetapkan oleh bar), H. Fauzan Khalid mene- demikian ia memiliki nait hadFIM, dan oleh karenanya memerlukan kehati-hatian dan gaskan siap hadir sebagai sak- ir untuk membantu proses kasi dalam sidang dugaan kasus sus ini supaya cepat. Sebelumnperencanaan yang matang. Sebagai awal dari proses ini, operasi tangkap tangan (OTT) ya, dalam sidang lanjutan manyang menimpa bekas Kepala tan Kepala Dispar kecewa saksi Dinas Pariwisata (Dispar) Is- Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pan Junaidi. Ketidakhadiran- kembali mangkir dari panggilan nya sebagai saksi dalam dua pemeriksaan persidangan. kali sidang sebelumnya, kare- Masih ada satu kesempatan na ada kesibukan dinas yang lagi bagi jaksa untuk menghadirkan Fauzan yakni pada pertidak bisa ditinggalkan. Ia memastikan kalau tidak sidangan pekan depan.”Jaksa, menahan limpahan air yang sosialisasinya belum kompre- ada kegiatan yang bisa ditinggal- panggil lagi Bupati Lombok Barhensif,” katanya. mengalir dari atas gunung. kan, sebagai warga negara yang at. Kalau masih mangkir, pangMadani menjelaskan sebe- baik ia siap menghadiri sidang gil paksa. Semua sama ya, sePantauan koran ini , di lokasi yang nantinya akan menjadi te- narnya di TPA Rincung bukan sebagai saksi. ‘’Kan kita tidak mua harus patuh hukum,” tegas man pembangunan TPA terse- sebagai tempat pembuangan tahu, siapa tahu ada panggilan Wakil Ketua Pengadilan Negeri but. Jarak dari kantor desa den- sampah, seperti TPA Regional presiden,” jelasnya, Rabu (15/1). Mataram ini saat itu. gan rencana lokasi pemban- Kebon Kongok. Tetapi TPA RinSementara jaksa Julianto Ia akan melihat ked epan, apagunan TPA, kurang lebih sekitar cung akan dijadikan pusat in- kah tidak ada kegiatan hari itu mengatakan, saksi Fauzan budua kilometer, namun untuk bisa dustri olahan sampah. Di TPA (saat dipanggil) atau tidak maka kannya tidak hadir tanpa alasampai ke tempat tersebut, han- Rincung akan dibangun pabrik ia siap hadir. Diakuinya, ia ikut san. Pada panggilan pertama, ya melewati jalan setapak, ka- pengolahan limbah batubara. diperiksa (BAP), dari pertanyaan kata dia, Fauzan tidak bisa lau pemerintah tetap akan mem- Kemudian Kementerian LHK di BAP itu dianggapnya kurang hadir karena alasan pekerjaan bangun TPA, maka pemerintah akan membangun pabrik pu- begitu substansi menyangkut yang tidak bisa ditingharus membuka jalan dan harus sat daur ulang sampah. Selain kasus mantan Kadis Pariwisa- galkan.”Kalau yang kedua ini membebaskan lahan warga cuk- itu, Kementerian PUPR juga ta. Karena dalam BAP-nya terse- saya belum tahu. Yang pertaup banyak untuk membuka akan membangun pabrik pen- but, jauh sebelum terjadi OTT ia ma itu ada suratnya. Nanti jalan ke lokasi. “ Jalannya belum golahan sampah di sana. sudah mengingatkan mantan saya cek dulu apakah ada lagi “Memang judulnya TPA, kadis agar tidak melakukan tin- suratnya terkait balasan atas ada, hanya melewati jalan setapak dan jalur sungai,” kata Ketut tapi di situ industrinya. Ada dakan-tindakan yang merugikan panggilan pemeriksaan saksi Wiyarna saat ditemui kemarin. pengolahan pelet sampah yang kepentingan negara. yang hari ini (kemarin),” Kepala Desa Banyu Urip Ju- akan dijual ke PLN. KementeKetidakhadirannya dalam pungkasnya. (her/why) mayadi menjelaskan, Senin lalu rian LHK bantu untuk bangun rapat terkait dengan rencana pusat daur ulang sampah pembangunan TPA yang gagal tahun ini. Kementerian PUPR dilaksanakan pada hari Sabtu juga akan bangun. Dari PLTU lalu, dilanjutkan di Dinas Jeranjang kita dibantu mesin Lingkungan Hidup Provinsi untuk buat pelet,” jelasnya. Madani menjelaskan lahan NTB. Perwakilannya dari desa yang hadir yakni sekretaris desa yang ada di TPA Rincung cukup dan dari pihak Kepala Dusun luas. Karena bisa juga meng(Kadus) Rincung. Sikap dari gunakan lahan hutan yang ada Praya (Suara NTB) pemdes tetap mendukung aspi- di sana. Ia kembali mengatakan Proses pembangunan jalur rasi dari warga masyarakat bahwa hajatan Pemprov NTB bypass dari Lombok InternaBanyu Urip menolak rencana adalah menjadikan TPA Rin- tional Airport (LIA) menuju pembangunan TPA di desanya. cung sebagai pusat industri pen- kawasan The Mandalika Sementara Kepala Dinas golahan sampah. Dan akan direncanakan dimulai bulan Lingkungan Hidup dan Kehu- membuka lapangan kerja bagi Maret mendatang. Proses tanan (LHK) NTB, , Ir. Madani masyarakat yang berada di se- persiapan pun saat ini terus Mukarom, B.Sc.F, M.Si., men- kitar lokasi. “Cuma kita belum dilakukan. Termasuk penyejelaksan, penolakan warga tiga sosialisasi secara utuh, sudah di- lesaian pembayaran pembedesa, yakni Banyu Urip, Giri tolak. Kemarin konsultan (dari basan lahan yang belum tunTembesi dan Tempos disebab- Dinas PUPR) tak pernah da- tas di tahun 2019 lalu. kan adanya kesalahan prose- tang ke kita sebelum mereka “Maret, Insya Allah pembandur. Karena belum dilakukan turun ke lapangan,” ujar Madani. gunan jalur bypass dari bandara sosialisasi yang komprehensif Dengan adanya penolakan ke kawasan The Mandalika oleh Dinas LHK, namun kon- ini, Madani mengatakan pem- akan dimulai,” ungkap Bupati sultan dari Dinas PUPR sudah bangunan pusat industri olah- Loteng, H.M. Suhaili FT., saat turun duluan melakukan pen- an sampah di TPA Rincung men- pencanangan Desa Aman, Bergukuran di lapangan. jadi agak terhambat. Kemungki- sih, Sehat dan Religius (ABSaR) (Suara NTB/kir) “Itu salah prosedur. Teman- nan pembangunan pabriknya di Kantor Camat Praya Tengah, H. M. Suhaili FT teman PUPR itu langsung kon- tidak bisa dilakukan dalam Rabu (15/1). ngkin terjadi dengan adanya sultannya jalan ke sana dua bu- waktu dekat ini karena masih Menurutnya, panjang ruas aktivitas pembangunan kini. lan lalu, ngukur-ngukur. Kita kan ada persoalan sosial. (her/nas) jalan yang akan dibangun mencapai 17,5 km dengan delapan Selesai Tahun Ini lajur. Masing-masing empat Terkait penyelesaian pembejalur di sisi kiri dan kanan jalan. basan lahan jalur bypass LIANantinya, jalur tersebut akan KEK Mandalika, Kepala Dinas menghubungkan kawasan ban- Pekerjaan Umum dan Penataan dara dengan kawasan The Man- Ruang (PUPR) Loteng, L. Firdalika, sehingga masyarakat man Wijaya, S.T., mengatakan bisa lebih cepat sampai ke ka- tahun ini harus selesai. Saat ini wasan The Mandalika. lahan-lahan yang akan diseleNamun yang paling penting saikan pembayarannya sedang dari pembangunan bypass dalam tahap verifikasi berkas tersebut ialah bagaimana man- dan dokumen pendukung. faatnya bisa dirasakan oleh Total ada sekitar 138 masyarakat. Paling tidak den- bidang lahan yang akan disegan adanya jalur baru tersebut lesaikan pembayarannya bisa memicu pusat-pusat perg- pada tahun ini. Termasuk laerakan dan pertumbuhan han-lahan yang sebelumnya ekonomi yang baru. “Jalur yang bermasalah, baik itu karena dibangun inikan merupakan sengketa hak waris maupun jalur baru. Jadi kita berharap karena ada keberatan dari pe(Suara NTB/kir) bisa memicu tumbuhnya pusat- milik lahan serta lahan milik DAFTAR - Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad pusat pertumbuhan ekonomi pemda, ITDC serta PT. AnZiadi, menyerahkan berkas pendaftaran di kantor DPC yang baru,” terangnya. gkasa Pura (AP) I LIA. PAN Loteng, Rabu (15/1). Untuk itulah pemerintah Terkait soal keberatan dari Di tempat yang sama, anggo- H.L. Pathul Bahri, S.IP. “Soal sia- daerah tengah memikirkan agar beberapa pemilik lahan, prosta DPRD Loteng dari PAN, Yasir pa yang akan diusung, nanti akan di sepanjang jalur di beberapa es sidang sudah selesai di Amrillah, mengatakan, pihakn- diputuskan oleh DPP PAN ber- titik akan dibangun fasilitas Pengadilan Negeri (PN) Praya. ya saat ini sudah menerima dasarkan pertimbangan pengu- pendukung yang mampu se- Di mana oleh majelis hakim pendaftaran enam bakal calon rus di daerah,” tegasnya seraya bagai pemicu tumbuhnya pusat menolak keberatan dari pemikepala daerah. Selain Ahmad menambahkan, semua bakal ca- ekonomi baru. Dan, dalam hal lik lahan. Itu artinya, lahan Ziadi, ada juga H. Bangun, H. lon punya peluang yang sama ini masyarakat harus mulai milik warga tetap akan dibaMasrun, Habib Ziadi, Ir. H. Dwi untuk diusung oleh PAN di Pilka- siap mempersiapkan diri meng- yar sesuai hasil appraisal sephadapi perubahan yang mu- erti yang lainnya. (kir) Sugiyanto, serta Wabup Loteng, da Loteng mendatang. (kir)

Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, maupun Partai Berkarya. Tentunya juga dengan Partai Demokrat. Kecuali di Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Di PKB saya sempat mengambil formulir pendaftaran. Tapi pada akhirnya saya menarik diri,” sebutnya. Pasalnya, arah dukungan PKB sudah bisa dibaca, sehingga pihaknya lebih intens dengan parpol lainnya, walaupun tidak menuntup kemungkinan juga bisa bersamasama dengan PKB di Pilkada Loteng nantinya. Menurut Ziadi, dirinya ikut seleksi di hampir semua parpol karena ingin mewujudkan koalisi gotong royong. Yang tidak hanya saat pilkada saja. Tetapi terus setelah gelaran pilkada usai. Karena dengan gotong royong dan semangat kebersamaan, pembangunan di daerah ini akan bisa berjalan lancar dan sukses.

Pembangunan ’’Bypass’’ LIA-KEK Mandalika Dimulai Maret

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

Awal 2020, Dikes KSB Temukan 10 Kasus DBD Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat mencatat hingga saat ini sudah ada sekitar 10 orang pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sudah ditangani. Jumlah ini juga diprediksi akan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2020 mendatang. Sebab, hujan disertai panas masih terjadi hingga saat ini. Merebaknya kasus DBD ini terjadi karena lingkungan yang masih dianggap kotor terutama di Kecamatan Poto Tano dan Seteluk. “Sudah ada 10 pasien DBD (Suara NTB/dok) yang sudah kita tangani H. Yusfi Khalid hingga bulan ini jumlah inipun diprediksi akan terus meningkat. Bahkan kasus ini diprediksi akan terus merebak hingga pertengahan tahun nanti, apalagi kondisi hujan yang diselingi panas masih terjadi di KSB. Kendati demikian, setiap kasus yang muncul sudah kita tangani dengan baik, sehingga tidak kasus menimbulkan korban jiwa. Bahkan saat ini tim kita juta tetap intens turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan,” ungkap Kepala Dikes KSB melalui Kabid Pencegahan penyakit tidak menular (P2M) H. Yusfi Khalid SKM kepada Suara NTB, Rabu (15/1). Dikatakannya, jika melihat tren kasus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sebenarnya kasus DBD sudah berhasil ditekan, sebut saja di tahun 2016 tercatat sekitar 74 kasus, 2017 menjadi 51 kasus dan di tahun 2018 mencapai 14 kasus. Jumlah kasus ini kembali meningkat di tahun 2019 yang mencapai angka 30 kasus. Karena cuacanya tidak menentu di awal tahun 2020 dengan jumlah kasus yang ditemukan 10 kasus sehingga mudah bagi nyamuk aides aegipty untuk bisa berkembang biak. Selain karena faktor cuaca, penanganan dampak gempa dengan tidak memperhatikan lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang lain. Bahkan setiap tim yang turun ke lapangan selalu saja menemukan lingkungan yang kotor karena fokus pada penanganan gempa. Kendati demikian, pihaknya mengklaim tingkat fatalitas kasus ini (sampai meninggal dunia) tidak terjadi di KSB. Karena semua petugas sudah intens turun melakukan upaya penanganan lanjutan jika kasus itu ditemukan. “Kasus DBD ini kita sudah berhasil kita tekan dari tahuntahun sebelumnya. Tetapi karena cuacanya seperti ini, angka kasusnya terus meningkat di tahun 2019 dan kita prediksi di tahun 2020 juga akan meningkat,” ungkapnya. Ia mengajak, kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan baik itu kesehatan badan dan lingkungan. Apalagi musim-musim seperti ini tidak diketahui secara pasti kadang panas kadang juga hujan. Sehingga sangat rawan munculnya DBD yang saat ini sudah terjadi di beberapa daerah. (ils)

HUT Sumbawa Tahun Ini Hadirkan Nissa Sabyan Sumbawa Besar (Suara NTB) -

Serangkaian kegiatan digelar dalam menyemarakkan perayaan HUT Kabupaten Sumbawa Ke 61 pada 22 Januari mendatang. Termasuk dengan dihadirkannya Nisa Sabyan, penyanyi religi tanah air. Sebagaimana disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, H. Tajuddin, S.H, Pelepasan Kirab Pataka Lambang Daerah pada Kamis, 16 Januari 2020 di Halaman Kantor Bupati Sumbawa akan mengawali serangkaian kegiatan tersebut. Pataka akan diterima kembali pada Senin, 20 Januari 2020. Pada Jumat 17 Januari 2020, akan digelar Festival UMKM dan BUMDes, di Lapangan Pahlawan. Gerakan 61 Menit “Ingo Roro, KOKAT” akan digelar secara serentak di seluruh kecamatan yang akan dipimpin oleh camat masing-masing. Kegiatan Penghijauan di Sampar Maras Kecamatan Labuan badas akan digelar pada Sabtu, 18 Januari 2020. Dan Jalan sehat dan Donor Darah digelar Minggu 19 Januari 2020 yang mengambil start dan finis di Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar. Sementara itu, pada pada Rabu siang 22 Januari 2020 akan digelar “Hoops Dreams Coaching Clinic Basketball” di Lapangan Basket Smanika dan GOR Mampis Rungan. Selain itu pada hari yang sama juga akan digelar Peletakan Batu Pertama Rumah Yatim di Kelurahan Brang Biji dan Launching Desa Berdaya Bersama Rumah Zakat Reban Pungka di Kecamatan Unter Iwes. Acara puncak yang paling ditunggu masyarakat akan diisi oleh Tabligh Akbar yang menampilkan penceramah kondang. Yakni Ustad Wijayanto dan Music Performance dari penyanyi religi terkenal di tanah air yakni Nissa Sabyan. H.Tajuddin (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Pembangunan GOR Sumbawa Senilai Rp14,8 Miliar Segera Ditender Sumbawa Besar (Suara NTB) Paket proyek Gelanggang Olah Raga (GOR) yang baru di Kabupaten Sumbawa segera ditender. Sementara ini, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) setempat sudah menyiapkan dokumen lelang paket bernilai belasan miliar tersebut. Dalam waktu dekat, dokumen akan disampaikan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Hal ini dibenarkan Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Rosmin Junaidi, S.Pt., M.Si. Paket GOR tersebut pagu anggarannya Rp 14,8 miliar, bersumber dari DAK fisik Kementerian Pemuda Olahraga. Pihaknya sudah melakukan pertemuan bersama sejumlah pihak terkait, mengenai rencana lelang dan pembangunan nantinya. “Anggaran GOR ini Rp 14,8 miliar dan akan kita mulai awal Februari kita tender, sehingga segera action untuk pembangunannya,” ujarnya usai melakukan pertemuan di Lantai I Kantor Bupati Sum-

bawa, Rabu (15/1). Disebutkannya, rencananya GOR akan dibangun di eks Asrama Haji. Sementara ini, dokumen lelang diakuinya sudah siap dan akan dimasukkan ke Bagian PBJ Setda Sumbawa awal Februari mendatang. “Dokumen Insya Allah kita masukkan awal Februari. Sambil kita perbaiki dari hasil review DED. Kalau tidak ada kendala, lelang kurang lebi satu bulan. Setelah ada penetapan pemenang langsung kita action. Harapannya lebih cepat (tender red),” jelasnya. Sementara, Ketua KONI

Sumbawa, Syamsul Fikri mengungkapkan GOR tersebut standarnya tipe B. Harapannya, jika tidak ada kendala setelah ada pemenang akan langsung dilakukan peletakan batu pertama di akhir Februari. Selanjutnya, Pemda melalui Dispopar akan melobi untuk stadion yang bertaraf internasional. “Yang sekarang pagunya untuk GOR itu Rp14,8 miliar. Ini adalah pembangunan yang monumental, selain GOR Mampis Rungan. Namun harapan kami KONI bersama Pemda, nanti ada sport center. Ada GOR di situ juga nanti ada stadion.

Taliwang (Suara NTB) Meski sudah diberlakukan sejak bulan Oktober tahun lalu, sistem online single submission (OSS) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum berjalan optimal. Sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik mulai dari tingkat pusat hingga daerah ini oleh banyak pihak justru masih dianggap ribet daripada proses manualnya. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, Drs. Tajuddin, M.Si menanggapi kondisi tersebut tak menampiknya. Menurut dia, sebenarnya faktor utama penyebab sistem tersebut belum optimal dikarenakan kondisi masyarakat yang belum familiar dengan prosesproses elektronik. “Ya sebabnya kemampuan kita memanfaatkan teknologi IT yang menjadi platform sistem itu masih rendah,” sebutnya kepada wartawan, Rabu (15/1). Ia menjelaskan, sistem OSS sebenarnya dibuat pemerintah dengan tujuan memudahkan masyarakat. Sistem itu memungkinkan setiap masyarakat yang ingin mengurus izin usaha tanpa

Seluruh cabang olahraga di situ. GOR ini nantinya sangat representatif untuk cabang olahraga. Ada voli, futsal, basket, takraw,

(Suara NTB/ist)

DIPANDU - Salah seorang masyarakat tengah dipandu mengisi formulir dalam sistem OSS oleh petugas DPMPTSP KSB. harus mendatangi intansi perizinan pemerintah. Cukup membuka aplikasi OSS secara online di manapun, kemudian mengisi seluruh per-

syaratan, maka masyarakat dapat menantongi izin usaha yang diurusnya. “Itu bisa kok dipirnt (dicetak) sendiri kalau semua syar-

Polisi Mulai Sidik Kasus APBDes Seminar Salit Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan penyimpangan APBDes Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea tahun 2017. Kasus yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp660 juta tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan sebagai pemberitahuan awal. Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,S.IK kepada Suara NTB, Rabu (15/1) membenarkan adanya SPDP terkait kasus dugaan penyimpangan APBDes Desa Seminar Salit dan sudah diserahkan ke Kejaksaan. Hanya saja, dirinya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait penanganan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Baik itu nama pelaku sebagai calon tersangka maupun jabatannya. Hal tersebut sengaja dilakukan supaya pelaku tidak kabur dan menghilangkan barang buktinya. Dalam waktu dekat ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Kejaksaan supaya SPDP yang sebelumnya dikirim bisa diberikan jawaban. Jika hasil penelitian tim

Kejaksaan tidak ada masalah lagi, maka para calon tersangka akan langsung dilakukan penahanan sekaligus melengkapi dokumen lainnya agar kasus ini bisa segera tuntas. “Memang SPDPnya sudah kirim ke Kejaksaan, kami berharap dalam waktu dekat sudah ada hasilnya, sehingga kasus tersebut bisa segera tuntas,” ungkapnya. Dikatakannya, penanganan kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 lalu sehingga masalah ini harus tuntas sebelum tahun 2020. Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya menunggu adanya informasi terbaru dari Kejaksaan, jika hasil penelitian berkas SPDP tuntas dalam minggu ini, maka pihaknya langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain kasus desa Seminar Salit pihaknya juga fokus untuk menyelesaikan kasus Desa Dasan Anyar dengan jumlah kerugian mencapai ratusan juta dan desa Labuhan Lalar. Kasus yang masuk dalam tahap penyidikan di pertengahan tahun 2020 tersebut juga ditargetkan tuntas di tahun yang sama sehingga tidak ada tunggakan kasus korupsi di tahun yang akan datang. “Memang setelah desa

Seminar Salit akan ada desa lainnya yang masuk dalam bidikan kami. Sementara untuk saat ini kita akan lebih fokus untuk penanganan desa Seminar Salit hingga terbitnya P21 dari Kejaksaan,” tukasnya. Kajari Sumbawa Barat melalui Kasi Pidana Khusus Aji Rahmadi SH., MH mengaku menerima SPDP dari Kepolisian untuk penanganan desa Seminar Salit. Hanya saja pihaknya masih menunggu penyerahan berkas kasus tersebut dari Penyidik untuk diteliti sekaligus didalami. Pihaknya juga masih menunggu hasil audit dari Inspektorat terkait kerugian atas kasus tersebut dengan harapan dalam penanganan lanjutan terhadap masalah ini bisa jelas dan tidak terhambat. Pihaknya juga berharap agar berkasnya bisa segera dikirimkan supaya segera ditangani dan kasusnya bisa tuntas sebelum pertengahan tahun 2020. “Kami sudah menerima SPDP-nya tetapi kami juga membutuhkan berkas lengkapnya untuk diteliti dan didalami. Kami berharap dalam waktu dekat sudah bisa diserahkan sehingga penanganan perkara ini bisa segera tuntas,” pungkasnya. (ils)

Pajak PKB Tertunggak di KSB Capai Rp9 Miliar rakat membayar pajak masih rendah, selain hal tersebut ada juga potensi yang akan dihapus dari objek pajak. “Kita akui memang angka PKB yang tertunggak saat ini sangat tinggi karena akumulasi dari tahun sebelumnya. Meski demikian, kita tetap akan upayakan supaya penunggak PKB bisa melunasi apa yang sudah menjadi kewajibannya. Selain itu kita akan terus gencar melakukan razia gabungan dengan harapan penunggak PKB bisa terjaring dan membayar. Pola lain yang akan kita coba terapkan yakni dengan menggugah kesadaran masyarakat

(Suara NTB/Ist)

RENCANA LELANG - Pertemuan yang dilakukan di Lantai I Kantor Bupati Sumbawa terkait rencana lelang dan pembangunan GOR baru di Sumbawa. bulu tangkis. Dan kapasitasnya 2.700 penonton. Dan dilengkapi dengan tribun yang sangat representatif,” tandasnya. (ind)

Pelayanan Sistem OSS di KSB Belum Optimal

(Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB)Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan- Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Sumbawa Barat, Husni SE, MM, mencatat hingga saat ini jumlah tunggakan pajak kendaraan (PKB) belum terbayar mencapai angka Rp9 Miliar. Tingginya jumlah PKB yang tertunggak merupakan akumulasi dari tahuntahun sebelumnya dan tetap akan diupayakan bisa ditarik. Masih tingginya angka tunggakan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masya-

Halaman 6

untuk taat membayar pajak. Karena pada prinsipnya hasil pajak yang kita bayarkan tersebut dipergunakan untuk pembangunan daerah lebih baik,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (15/1). Dikatakannya, pola operasi gabungan tetap dilakukan untuk bisa menarik pajak dari para penunggak. Bahkan di tahun 2020 untuk operasi gabungan intensitasnya akan semakin ditingkatkan dari delapan kali dalam sebulan menjadi 12 sampai 15 kali sebulan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan penarikan pajak dari para penunggak.

Selain operasi gabungan, juru pungut yang sudah terbentuk di masing-masing desa juga diupayakan terus melakukan pungutan sejumlah objek pajak. Bahkan masing- masing juru pungut diberikan target untuk menyerahkan minimal tiga kendaraan penunggak pajak datang untuk membayar dengan total tagihan perbulan mencapai angka Rp20 juta. Jika tidak kunjung membayar pajak setelah diberikan teguran ketiga, maka kendaraannya akan ditarik ke Samsat dan tidak akan dikeluarkan jika tunggakan tersebut tidak terbayar.

Pihaknya juga akan terus memaksimalkan sosialisasi kepada para wajib pajak untuk taat membayar pajak per tahun. Karena manfaat dari membayar pajak untuk membantu pembangunan yang ada di daerah baik itu dari segi infrastruktur maupun masalah lainnya. “Kami berharap dengan yang akan kita terapkan bisa menarik pajak yang masih tertunggak saat ini. Sehingga anggaran pembangunan daerah yang bersumber dari pajak bisa semakin maksimal,” tandasnya. (ils)

at dan komitmen atas izin usaha yang dibuat sudah dipenuhi dan diupload dalam aplikasi. Namun persolannya masyarakat belum banyak

yang paham menggunakan komputer alalagi seluk beluk aplikasi OSS itu,” timpalnya. Karena masyarakat tidak memiliki keterampilan memadai menggunakan perangkat dan sistem OSS. DPMPTSP KSB sejauh ini tetap memfasilitasi masyarakat yang datang ke kantornya mengurus izin usaha. Tajuddin menjelaskan, setiap masyarakat yang datang akan dipandu mengisi formulir dalam aplikasi OSS secara online melalui perangkat komputer yang tersedia di bagian pelayanan perizinan. “Kalau mereka tahu komputer, melek internet dan paham seluk beluk sistem OSS kan tidak perlu datang ke sini. Cukup dari rumah bisa beres,” klaimnya. Sementara itu, pantuan Suara NTB di bagian layanan perizinan DPMPTSP KSB. Proses pengurusan izin usaha dengan aplikasi OSS masih tetap berjalan lambat. Pasalnya operator yang bertugas memandu masyarakat terhitung minim. Hanya ada satu unit komputer yang tersedia dan seorang operator. Padahal, jenis izin usaha yang dilayani cukup banyak. (bug)

Dewan Dorong Pengembangan Moyo Hulu Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP, melihat cukup banyak potensi destinasi wisata yang berada di kecamatan Moyo Hulu. Diantaranya, Sarkofagus di Batu Tering dan wisata air terjun Ai Beling di Sempe. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkab serius melakukan melakukan penataan dan pengembangan wisata di Moyo Hulu. Hal itu disampaikan Nanang kepada Suara NTB, Rabu (15/1), usai turun silaturrahim dengan Camat dan Kepala Desa Sebasang. Ada begitu banyak potensi pariwisata yang terhampar di Moyo Hulu. Sebut saja, kampung pandai besi Talwa Batu Alang penghasil kerajinan seperti parang, pisau dan alat lainnya yang ditempa dari besi. Lengkap dengan ukiran sarung parang dan talinya yang khas Sumbawa. “Kalau dibina secara serius, maka hasil kerajinan Kampung Pandai Besi ini bisa dijadikan cinderamata untuk para pengunjung,” terangnya. Kemudian beralih ke bendungan Batu Bulan yang bisa ditata lebih baik lagi untuk wisata tirta (air). Sekeliling bendungan dihijaukan kemudian dibangun baruga dan sejenisnya. Sekaligus tempat bermain. Belum lagi

kalau bergeser ke Liang Petang dan Liang Bukal yang memilki nilai eksotisme dan historis tersendiri. Lanjut melihat sakofagus peninggalan zaman dahulu yang memiliki banyak nilai sejarah. Lalu, wisata air terjun Ai Beling di dusun Sempe. Yang didukung keindahan panorama alam dan lingkungannya yang masih terjaga. “Jadi, obyek wisata di Moyo Hulu ini lengkap. Apa saja ada, mulai dari wisata alam, wisata air, hingga wisata sejarah. Jadi, sangat menjanjikan untuk dikembangkan,” terang Politisi PKS Sumbawa ini. Nanang yang kebetulan juga mewakili Dapil II Sumbawa termasuk di dalamnya kecamatan Moyo Hulu, meminta Pemkab melalui dinas terkait serius melakukan penataan dan pengembangan destinasi wisata di Moyo Hulu. DPRD Sumbawa pun akan memberikan dukungan dalam hal anggaran pengembangan wisata. Tinggal koordinasi yang mesti diintensifkan, terutama dengan pemerintah desa. Sebab anggaran untuk pengembangan pariwisata di Moyo Hulu tidak hanya bisa berasal dari APBD, tetapi juga bisa melalui APBDes. Termasuk pentingnya keterlibatan pihak swasta dan elemen masyarakat. (arn)

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin bersama jajaran staf pemerintah desa saat berkunjung ke Kantor Desa Sebasang, Kabupaten Sumbawa, baru-baru ini.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

Tuntut Air Bersih, Warga Blokade Jalan

Dugaan Pencabulan

Oknum Kepsek dan Istri Dibebastugaskan

Dompu (Suara NTB) Sekitar satu bulan warga di kecamatan Woja tidak mendapat air bersih dari PDAM Dompu. Kondisi ini membuat warga melakukan aksi blokade jalan di simpang empat depan terminal Ginte Kandai Dua Dompu dan membakar ban bekas di atas aspal. Aksi yang mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian ini akhirnya membubarkan diri setelah Direktur PDAM Dompu menemui massa aksi dan menjelaskan kondisi pasokan air. Aksi yang dimulai sekitar pukul 08.45 wita dan berakhir sekitar pukul 11.30 wita, Rabu (15/1) diawali dari orasi tunggal yang disampaikan Irfan, ketua Lembaga advokasi kebijakan publik (LAKP) Dompu. Aksi yang dilangsungkan di tengah perempatan jalan dan setiap sudut jalan ditutupi dengan ban bekas dan potongan kayu batang tersebut membuat jalan tidak bisa dilewati kendaraan. Apalagi di tengah jalan persis depan terminal itu juga dibakar ban bekas, sehingga arus kendaraan terpaksa dialihkan ke kandai Dua dan Simpasai untuk bisa ke berbagai penjuru. Dalam orasinya, Irfan mempersoalkan tidak adanya air bersih yang mengalir di meteran pelanggan PDAM Dompu. Sementara tagihan dari PDAM tetap jalan. Kondisi ini mengharuskan warga menjunjungan dan memikul air dari sumber air. “Kalau sekedar untuk air minum, warga masih bisa beli air. Tapi untuk cuci dan mandi sehari-hari, itu yang juga sangat dibutuhkan warga. Bahkan suami istri ndak be-

Bima (Suara NTB) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, menyikapi serius tindakan oknum Kepala Sekolah (Kepala) terduga pencabulan berinisial AM dan istrinya, FN. Bahkan keduanya terancam dipecat sebagai ASN. Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. Zainuddin MM mengaku sudah memerintahkan UPT Pendidikan Kecamatan Langgudu untuk membebastugaskan sementara oknum AM dan FN. “Sudah kita bebastugaskan sementara AM dan FN ini,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (15/1). Menurutnya, apabila kasus pencabulan yang dilakukan AM terhadap seorang mahasiswi dan istrinya sebagai tukang foto, yang kini di proses hukum Mapolres Bima Kota tidak benar adanya, maka keduanya akan diaktifkan kembali. “Kalaupun benar terjadi, sanksinya langsung dipecat. Untuk sementara kita bebastugaskan dulu sembari menunggu hasil proses hukum,” katanya. Sementara, Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Mengingat keduanya merupakan ASN yang berlatar belakang sebagai tenaga pendidik (guru). “Sangat memalukan. Tindakan itu (pencabulan) pada saat korban masih dibawah umur atau duduk dibangku SMP,” katanya. Dahlan mengaku, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang saat ini sedang berada di Tanah Suci Mekkah melaksanakan ibadah Umroh. “Sudah saya sampaikan dan laporkan ke Bupati. Yang jelas persoalan ini akan diatensi serius,” katanya. Terkait istri AM, oknum FN yang diduga menjadi juru foto saat suaminya melakukan hubungan seperti pasangan suami istri, Dahlan memilih enggan berkomentar, karena belum mengetahui secara pasti persoalan. “Tapi jika benar oknum FN ini terlibat tentu akan kita berikan tindakan tegas juga sesuai UU tentang ASN,” katanya. Karena persoalan itu telah dilaporkan dan ditangani Mapolres Bima Kota, Dahlan menegaskan pihaknya tidak ingin mencampuri. Pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. “Tapi di internal Pemerintah, persoalan ini akan tetap diproses. Saya juga sudah perintahkan Dikbudpora dan Inspektorat untuk segera memeriksa AM dan FN,” katanya. Apabila terbukti bersalah, Dahlan mengaku oknum AM dan FN akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan ASN yang berlaku. Bahkan tidak menutup kemungkinan keduanya akan dipecat. “Saya berharap persoalan ini merupakan pertama dan terakhir yang terjadi,” harapnya. Seperti diketahui Warga Bima dihebohkan dengan beredarnya foto-foto oknum Kepala Sekolah (Kepsek) salahsatu SDN di Kecamatan Langgudu inisial, AM yang berbuat mesum dengan seorang mahasiswi. Kasus tersebut terbongkar setelah kakak kandung perempuan melaporkannya ke Polres Bima Kota, belum lama ini. Informasi yang dihimpun Suara NTB, perbuatan Kepsek tersebut dilakukan sejak lama. Aksi mesum Kepsek ini dilakukan sejak korban duduk di bangku SMP atau sekitar tahun 2014 silam. Korban saat itu dititipkan dan tinggal di rumah pelaku untuk sekolah karena jaraknya cukup jauh dari kampung. Parahnya lagi sat mencabuli korban, istri AM, inisial FN yang merupakan ASN diduga menjadi tukang foto. Bahkan terkesan membiarkan dan mendukung perbuatan atau tindakan tak terpuji suaminya tersebut. Diduga tindakan itu juga berlanjut hingga korban masuk kuliah tahun 2019. Hanya saja, korban tidak mau menurutinya. Pelaku pun mengancam akan menyebarkan foto-fotofoto mesumnya. Tidak lama kemudian foto-foto mesum beredar. Tidak terima dengan itu, pihak keluarga korban langsung melaporkannya ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

rani tidur di malam hari karena khawatir ndak bisa shalat subuh karena ndak ada air untuk mandi,” kata Irfan. Setelah melakukan orasi beberapa saat, Kapolsek Woja, Ipda Abdul Haris meninggalkan massa aksi dan beberapa saat kemudian hadir bersama Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE. Di hadapan massa aksi, Agus menyampaikan, alasan perbedaan layanan PDAM Dompu di Kecamatan Dompu dan di Kecamatan Woja khususnya dari Kelurahan Kandai Dua hingga Nowa. Di Kecamatan Dompu, sumber airnya dari Desa Karamabura dan diambil melalui saluran air irigasi. “Sewaktu-waktu berbenturan juga dengan petani di musim panas (kemarau),” katanya. Sementara untuk pelanggan PDAM di kecamatan Woja yang hampir satu bulan ini tidak ada ada airnya karena sumber air bakunya diambil di sungai Kamudi Desa Rababaka. Pembuatan sumur galeri sebagai penangkap air justru ditutupi lumpur saat hujan kedua Desember 2019 lalu. “Genangan lumpur di sana kedalaman tiga meter, luas area genangan lebih dari 1 ha. Itu yang kami bersihkan setiap hari, tapi tidak mampu kami lakukan. Begitu kita bersihkan di area sumur galeri, begitu temanteman naik lumpur pun ikut air

(Suara NTB/ula)

API - Kobaran api dari ban bekas yang dibakar di tengah jalan oleh pengunjuk rasa di simpang empat terminal Ginte Kandai Dua, Rabu (15/1). yang masuk ke pipa,” jelas Agus. Kejadian ini, lanjut Agus, pihaknya membangun intip baru di bawahnya sumur galeri yang sudah tertimbun. Intip ini baru dilakukan pengecoran setebal 30 cm untuk menghindari longsor akibat banjir. Ketika banjir hanya lumpur, bajknhya bisa bertahan. “Mudah-mudahan banjirnya tidak membawa batu. Itu harapan kami. Rencananya, besok pagi bagestingnya akan kami buka dan kami coba mengalirkan air,” katanya. Setelah air dialirkan, Agus berharap, jalur pipa pengantar sepanjang 400 meter dari intip tidak ada kendala seperti pipanya tersumbat. Sehingga sorenya bisa sampai di IPA

Selaparang dan secara bertahap hingga 20 liter per detik. “Karena panjangnya jalur pipa dari Kamudi sampai Selaparang itu 9 KM. Kalau seandainya ada sedimen lumpur dalam pipa, itu pekerjaan yang luman berat bagi kami karena kami harus menggali timbunan sedalam 1,5-2 meter. Bukan tanah timbunan biasa, waktu ditimbun dengan eksa itu tercampur dengan batu, tanah dan pasir. Mudah-mudahan tidak ada sedimen dalam pipa. Kalau tidak ada sedimen dalam pipa, akan cepat proses pengaliran kita ke pelanggan,” jelasnya. Ia pun mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk bisa bersama jajaran PDAM Dompu ke Kamudi menyaksikan

pekerjaan pembuatan intip. “Biar kami tidak hanya disebut menjual kecap,” kata Agus. Terkait terbatasnya air yang mengalir sebelum musim hujan, Agus mengaku, sebelum pembuatan sumur galeri pihaknya hanya memasang pipa penangkap air di sungai. Karena mengambil langsung, sehingga air yang masuk ke IPA tidak sampai 10 liter per detik. Akibatnya, harus digilir penyaluran air ke pelanggan. “Makanya kami buat sumur galeri untuk menangkap air. Tapi setelah hujan pertama, setengah sumur galeri dipenuhi lumpur. Begitu banjir kedua, semua sumur galeri tertutup lumpur,” jelas Agus. (ula)

Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Hanya Menjabat Empat Tahun Dompu (Suara NTB) Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak 23 September 2020 hanya akan menjabat 4 tahun. Periodesasinya akan dikurangi masa pengabdiannya untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak secara Nasional pada November 2024. Hal ini sesuai ketentuan pasal 201 undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Komisioner KPU Dompu, Agus Setiawan, SH kepada Suara NTB mengakui, sesuai ketentuan UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 201 menyebutkan Pilkada serentak

secara nasional akan dilangsungkan pada 2024 dan pemungutan suaranya dilangsungkan pada November 2024. Gubernur, Bupati dan walikota hasil pemilihan 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. “Sejauh undang-undangnya belum dirubah, maka itu tetap menjadi rujukan kita. Saat ini, untuk Pilkada rujukannya undang-undang No 10 tahun 2016 perubahan pertama dari undang-undang No 1 tahun 2015,” kata Agus. Namun masalah periodesasi kepala daerah, kata Agus, bukan menjadi kewenangan KPU. Itu menjadi ranah undang-undang yang dibahas dan

(Suara NTB/ist)

Agus Setiawan

ditetapkan Dewan bersama pemerintah. KPU hanya melaksanakan amanah undang-undang sebagai penyelenggara pemilu dan Pilkada. “Tugas kami hanya menyiapkan dan melaksanakan Pilkada. Kalau soal periodesasi itu, itu urusan undang-undang,” katanya. Saat ini, lanjut Agus, pihaknya sedang dalam tahap pembentukan PPK mulai 15 Januari hingga 14 Februari 2020 dan PPS mulai 15 Debruari hingga 14 Maret 2020. Dalam waktu dekat juga akan ada penyerahan DP4 dari pemerintah yaitu 23-25 Januari 2020, dan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan ca-

lon Bupati dan wakil Bupati ke KPU untuk calon perseorangan pada 19-23 Februari 2020. Pendaftarannya pada 16-18 Juni 2020 dan penetapan calon Bupati dan wakil Bupati dilakukan 8 Juli 2020, sehari kemudian dilakukan pengundian nomor calon Bupati dan wakil Bupati. Terkait wacana sejumlah pihak untuk merevisi waktu pelaksanaan Pilkada serentak nasional dilakukan pada 2027, Agus Setiawan mengaku, bukan ranah pihaknya. Karena kewenangan membahas dan merevisi undangundang ada di DPR RI bersama pemerintah pusat. (ula)

Bawaslu Klarifikasi Wabup KPH ARS Amankan Truk Pengangkut dan Sekda Sumbawa

Diamankan Polisi Menanggapi hal itu, Kasat Reskim Polres Bima Bima, Iptu Hilmi M. Prayugo S.Ik membenarkan pihaknya menerima laporan tersebut. Ia menambahkan, pasangan suami istri (pasutri) AM dan FN sudah diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. “Ya sudah diamankan, keduanya diamankan di rumahnya di Kecamatan Langgudu, Selasa (14/1) malam kemarin. Saat ini mereka masih berada di kantor untuk diperiksa penyidik,” kata Hilmi kepada Suara NTB, Rabu (15/1). Hilmi menegaskan, pihaknya akan terus memproses kasus dugaan asusila yang cukup menghebohkan warga Bima tersebut dengan mendalami keterangan berbagai pihak, termasuk keterangan korban dan terduga. “Karena korbannya mengaku dicabuli saat masih di bawah umur, tapi saat buat laporan usianya sekarang sudah dewasa. Itu yang terus kita dalami,” katanya. Mendalami kasus tersebut, lanjutnya, penyidik sehari sebelumnya telah memanggil keterangan dari korban dan saksi. Pengambilan keterangan itu kata dia, usai kakak kandung korban melapor. “Kemarin korban dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan,” katanya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa menghadirkan Wakil Bupati Sumbawa dan Sekda, Rabu (15/1). Hal ini guna memintai keterangan terkait adanya sejumlah ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN. Pantauan Suara NTB, Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM. Sekda mendatangi Bawaslu sekitar pukul 10.30 Wita. Beberapa jam berselang, giliran Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang memberikan keterangan. Didampingi ajudannya, Wabup mendatangi Bawaslu setempat sekitar pukul 13.00 Wita. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengakui, kehadirannya di Bawaslu guna memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran sejumlah ASN. Dirinya sudah memberikan keterangan, diantaranya terkait beredarnya foto sejumlah kepala dinas di Jakarta beberapa waktu lalu. “Saya menghargai undangan dari Bawaslu. Karena Bawaslu juga dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Bawaslu. Untuk jumlah pertanyaan saya tidak hafal,” bebernya kepada wartawan usai memberikan keterangan di Bawaslu setempat. Disampaikannya, pihaknya membenarkan dalam foto yang beredar tersebut merupakan ASN. Sejumlah pimpinan OPD tersebut ke Jakarta dalam rangka pameran

(Suara NTB/dok)

Musim Hujan, Bima Rawan DBD Bima (Suara NTB) Memasuki musim penghujan, wilayah Kabupaten Bima rawan penyakit Demam Berdarah (DBD). Bahkan saat ini tercatat sudah ada dua warga yang positif terkena penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti itu. Kabid Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Rifai S. Sos M.AP mengatakan, memasuki musim hujan, penyakit DBD salahsatu yang diantisipasi. “Musim penghujan yang perlu diantisipasi penyakit DBD. Karena penyakit ini rawan di Kabupaten Bima,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (15/1). Karena menurutnya, saat musim hujan nyamuk aedes aegypti yang menyebabkan DBD mudah berkembang biak. Untuk itu, warga disarankan membersihkan sisa-sisa sampah dan sarang nyamuk. “Kebersihan lingkungan tetap dijaga. Tidak memberikan ruang bagi nyamuk bertelur,” katanya. Dalam mengantisipasi hal itu, Rifai mengaku pihaknya telah menghimbau seluruh Puskesmas untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan melibatkan stakeholder lain ditingkat kecamatan, kader kesehatan hingga Pemerintah Desa. “Selain itu kita terus galakkan gerakan menguras, menutup dan mengubur (3M) plus. Memberikan abate, fogging dan penyuluhan,” katanya. Pada awal tahun 2020 ini lanjutnya, ada dua orang warga Kecamatan Wera yang dilaporkan positif DBD. Saat ini keduanya tengah dirawat intensif dan berada dalam penanangan Puskesemas Wera. “Dua orang ini masih dalam penganan. Tapi laporan terakhir kondisi keduannya berangsur membaik,” katanya. Selain DBD, penyakit yang rawan terjadi saat musim penghujan lanjutnya yakni Leptospirosis. Penyakit yang disebabkan air hujan yang terinfeksi bakteri dari air kencing tikus. “Ada juga diare, karena selama musim penghujan ada peningkatan warga menggunakan air,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

Lukman Hakim

UMKM. “Apa yang saya tahu dan lihat, itulah yang saya jelaskan,” kata Wabup. Mengenai simbol dua jari dan baju batik warna merah yang digunakan, wabup tidak mengetahui maksudnya. Karena saat itu Wabup tidak berada di lokasi. “Saya katakan saya tidak di sana. Saya gak tahu apa maksud mereka. Kan mereka yang lebih tahu. Cuma yang jelas, itu ada dua Bupati yang hadir, yakni Bupati KSB dan Sumbawa,” terangnya. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Lukman Hakim, membenarkan adanya klarifikasi tersebut. Klarifikasi untuk keterangan awal terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dimana terdapat 8 kepala dinas, satu kepala sekolah beberapa kepala seksi, kabid dan lainnya. “Tadi kita mintai keterangan Pak Wabup dan Pak Sekda terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN,” ujarnya. Dijelaskannya, klarifikasi ini untuk mencari petunjuk maupun keterangan tambahan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan. Sehingga sangat penting memintai keterangan dari Wakil Bupati dan Sekda sebagai atasan langsung dari ASN di Pemkab Sumbawa. Sedangkan Bupati tidak diklarifikasi karena sedang cuti. “Ini penting kiranya keterangan dari Pak Sekda karena beliau atasan langsung atau sifatnya jabatan tertinggi untuk ASN di lingkup Pemkab. Dan juga kita akan meminta keterangan Pak Wakil Bupati. Kenapa tidak memanggil Pak Bupati karena lagi cuti. Wakil Bupati selaku pejabat bupati saat ini,” terangnya. Dari klarifikasi yang dilakukan, kata Lukman, sejumlah pejabat tersebut dibenarkan adalah ASN di lingkup Pemkab Sumbawa. Khusus

sejumlah kepala dinas yang hadir di Jakarta juga sudah dijelaskan dalam rangka mengikuti ekspo UMKM atas undangan DPP PDIP Perjuangan sejak tanggal 10 hingga 12 lalu. Dalam undangan tertera ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati atau kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan. Pameran tersebut menampilkan produk-produk unggulan dari daerah masing-masing. Di mana ada tiga spesifikasi seperti pangan, rempah-rempah dan Teknologi Tepat Guna (TTG). Terkait jumlah kepala dinas yang diundang sesuai dengan sektor masing-masing mendampingi UMKM binaannya. “Undangannya sudah diberikan kepada kami dan juga keterangan Pak Sekda menyatakan atas sepengetahuan pimpinan, dan itu sudah diizinkan,” ungkapnya. Sementara ini, pihaknya baru memintai keterangan Wakil Bupati dan Sekda. Pihaknya belum melakukan klarifikasi terhadap ASN yang bersangkutan. “Jadi untuk sementara itu, karena kami belum melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan (ASN red),” tukasnya. Terkait dugaan ini, lanjutnya, pihaknya belum bisa menyimpulkan ASN tersebut melanggar atau tidak. Karena ada proses-proses dan pihaknya harus mencari alat bukti terlebih dahulu. Minimal didapat dua alat bukti yang cukup untuk bisa direkomendasikan ke Komisi ASN untuk tindaklanjut. Sehingga pihaknya berharap kepada masyarakat untuk tidak terlalu dini menjustifikasi seseorang bersalah. Selain itu, Bawaslu juga tidak berdiam diri dan tetap melakukan proses. “Kami di sini tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Yang menentukan orang bersalah itu bukan kami. Tetapi pengadilan atau instansi yang berwenang. Kami Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil investigasi, klarifikasi, temuan fakta-fakta, serta alat bukti yang kami rasa cukup,” pungkasnya. (ind)

Sonokeling

Dompu (Suara NTB) – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS), berhasil mengamankan satu unit truk bermuatan kayu sonokeling di Jalan Lintas Dompu-Bima, tepatnya Sori Kuta Desa Manggenae, Rabu (15/1) Pukul 5.30 dini hari. Kuat dugaan 4 kubik kayu olahan berbentuk balok itu, bersumber dari kawasan hutan lindung di wilayah Kecamatan Manggelewa. Polhut KPH ARS, H Abidin, S.Sos., dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan, pencegatan truk bernopol AG 9367 UG ini berawal dari informasi warga yang mengatahui akan adanya pengangkutan kayu sonokeling menuju Bima. Oleh tim kemudian ditindaklanjuti dengan pengintaian pada sejumlah titik. Termasuk berkoordinasi dengan panjaga palang disekitar wilayah perbatasan. “Sampai Jam 1 malam kami intai belum juga lewat. Keberadaan anggota justru diketahui oleh matamata mereka yang berlalulalang beberapa kali di sekitar kantor,” ungkapnya. Menyadari keberadaan anggota diketahui, tim lantas berpencar diam-diam. Hingga Pukul 3.00 dini hari terlihat beberapa truk yang melintas. Namun, saat dicegat dan di-

geledah ternyata tidak memuat kayu dimaksud. Kegagalan tersebut, lanjut H Abidin, tak lantas menghentikan upaya pengintaian pihaknya. Sampai kemudian Pukul 4.30 dini hari baru didapati truk yang dicurigai melintas. Aksi pengejaran pun terjadi hingga pencegatan berhasil dilakukan. “Begitu kita stop diperiksa ternyata di dalamnya ada kayu sonokeling dengan ukuran berfariasi,” ujarnya. Atas temuan tersebut, Abdul Gafar selaku pengemudi dan Idhar sebagai pemilik kayu sempat bersikeras dengan menunjukan dokumen BAP verifikasi sebagai dasar mereka melakukan pengakutan. Tetapi setelah didalami ternyata dokumen itu sudah dipergunakan tahun 2019 kemarin. Untuk itu, tegas H Abidin, truk beserta kayu langsung digiring ke kantor KPH ARS untuk proses lebih lanjut. “Hari ini kita akan periksa saksi yang katanya tempat mereka membeli kayu. Tapi sebelum dia datang sebenarnya sudah kita kotak orang itu dan mengaku tidak pernah menjual kayu. Makanya sekarang tinggal kita tuangkan saja faktafaktanya untuk proses hukum terhadap yang bersangkutan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

DIAMANKAN - Truk bermuatan kayu sonokeling diamankan di Kantor KPH ARS, Dompu, Rabu (15/1).

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

Kasus Baznas Lotim Ditutup Mataram (Suara NTB) – Penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan dana Baznas Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 mentok. Kasusnya yang masih di tahap penyelidikan tidak dilanjutkan lagi. Ihwalnya, dana yang diduga digunakan tidak sesuai aturan itu sudah dikembalikan. “Ini dananya dipinjam. Sudah diganti,” beber Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Rabu (15/1) kemarin. Atas pengembalian uang pinjaman itu, kasus pun tidak dilanjutkan lagi. Penyidik Subdit III Tipikor menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus yang dilimpahkan dari Polres Lotim tersebut. Dokumen dan saksi diklarifikasi. Namun, syarat tindak pidana korupsinya tidak terpenuhi. “Karena sudah dikembalikan kalau tidak salah itu Rp300 juta. (unsur) kerugian negaranya tidak terpenuhi,” terang Eka. Kasus itu awalnya diselidiki atas laporan dugaan dana umat yang dihimpun Baznas Lotim dipinjamkan alias digunakan tidak sesuai peruntukannya. Pengelolaan zakat diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penyidik pun turun mengklarifikasi. Peminjamnya diantaranya OPD atau dinas-dinas serta perusahaan daerah di Lotim. Penyidik lantas menemukan dugaan pinjaman sampai ratusan juta. Penyaluran pinjamannya melalui Unit Pemberdayaan Mustahik. Dari hasil klarifikasi, meski dana Baznas itu bentuknya pinjaman, namun tidak dikenai skema bunga. (why)

Halaman 8

Pilkada Sumbawa

Dilepas PDIP, Husni Disambut Demokrat Tanpa Syarat

Mataram (Suara NTB) Setelah resmi dilepas PDI-P, untuk tidak mencalonkan kembali Bupati Sumbawa, Husni Djibril pada Pilkada serentak 2020, Partai Demokrat langsung menyatakan dukungan secara terbuka kepada Husni untuk diusung kembali menjadi calon Bupati periode kedua. “Sudah menjadi ketetapan hati, untuk Pilkada Sumbawa, selama pak Husni Djibril mau maju, maka Demokrat jadi pengusung utamanya,” ungkap Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, Rabu (15/1) kemarin. Dukungan kepada Husni tersebut diberikan Demokrat tanpa syarat. Dia tidak mesti harus masuk menjadi anggota partai, ataupun mengambil kader Demokrat sebagai wakilnya. “Dia tidak mesti harus memakai jaket biru, siapa yang kami usung, kalau bukan kader tidak mesti harus jadi kader kami. Demokrat tidak latah untuk mendemokratkan orang, itu lagu lama. Karena Pak Husni itu kader PDI-P terus kenapa kita harus diharapkan dia

jadi kader,” tegasnya. Dukungan Demokrat tersebut menurut Mahalli murni diberikan kepada Husni sebagai bentuk keberpihakan Demokrat terhadap mayoritas masyarakat Sumbawa yang masih kuat menginginkan Husni kembali memimpin Sumbawa untuk periode keduanya. “Keberpihakan Demokrat kepada beliau, adalah keberpihakan Demokrat kepada masyarakat Sumbawa. Sehingga menurut

Demokrat untuk kebaikan Sumbawa dan masyarakat Sumbawa perlu Pak Husni Djibril ini diberikan kesempatan satu periode lagi,” jelasnya. Mahalli menilai, Husni sudah banyak menorehkan keberhasilan. Sehingga diantara figur yang tampil untuk bertarung di Sumbawa itu, Husni Djibril dinilai masih menjadi yang terbaik. Hal itu juga nampak dari masih besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Husni. “Bagi Demokrat,

sampai saat ini pak Husni Djibril dinilai masih yang terbaik. Artinya, dia sudah berhasil sebagai pimpinan dengan banyak menorehkan prestasi. Kalau ada versi lain, itu haknya siapapun, tapi versi Demokrat, elektabiltas Husni masih bagus,” katanya. Demokrat memiliki lima kursi di DPRD Sumbawa, sehingga untuk mencukupi syarat minimal jumlah kursi mengusung pasangan calon ke KPU. Husni tinggal mencari empat tambahan kursi saja. Dan Mahalli meyakini bahwa tidak sulit bagi Husni untuk mendapatkan tambahan dukungan dari partai lain. “Sudah menjadi berketetapan hati kami, lima kursi kita berikan kepada pak Husni, tinggal dia cari empat kursi, sela-

ma beliau mau maju kembali, kecuali beliau tidak mau. Tapi kan sementara ini dia tetap mau maju dan sudah minta Demokrat mengusung dia, dan saya sudah nyatakan tetap akan usung bapak, selama bapak mau maju,” ungkapnya. Dikatakan Mahalli, memvonis Husni tidak mampu menjadi pemimpin di Sumbawa karena alasan kesehatan merupakan penilaian yang terlalu dini. Sebab yang akan menentukan apakah Husni memenuhi syarat kesehatan atau tidak adalah di KPU. “Kalau soal kesehatan, nanti kita lihat, KPU yang menyimpulkan sehat atau tidak Yang pasti Demokrat akan bekerja maksimal meyakinkan masyarakat untuk memilih kembali pak Husni,” pungkasnya. (ndi)

Kasus Bangunan RTG KLU

Polisi Cari Indikasi Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Kasus dana RTG rehab rekon pascagempa Lombok masih digarap Polres Lombok Utara. Penyidik Unit Tipikor mendalami indikasi kerugian negara. Sebanyak empat kasus tersebut dalam tahap penyelidikan. “Untuk awal (indikasi kerugian negara) kita hitung sendiri. Kalau sudah naik penyidikan, kita pakai ahli,” ucap Kasatreskrim Polres Lombok Utara AKP Elyas Ericson, Rabu (15/1). Untuk tahap penyelidikan ini, imbuh dia, ahli konstruksi sudah dilibatkan untuk menghitung capaian fisik pekerjaan RTG. Selanjutnya, hasilnya dihitung auditor keuangan negara. Penyidik masih mengumpulkan data lapangan. Termasuk diantaranya klarifikasi saksi dari Pokmas penerima bantuan dana RTG, warga penerima bantuan, fasilitator, aplikator, dan toko bahan bangunan. “Ya kita hitung saja, laporannya yang ada sekarang berapa, terus pokmasnya berapa, di situ (setiap pokmas) ada berapa penerima, pastinya di sana ada kerugian. Ini lah yang menjadi tantangan beratnya,” jelas Ericson. Kasus dana RTG mulai ditangani sejak dilaporkan masyarakat. Diantaranya dugaan markup spek RTG Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara. Kemudian, dugaan penipuan pembangunan RTG di Kayangan, Lombok Utara. Dugaan penyimpangan bantuan dan dugaan bangunan tidak sesuai spek dan dugaan penyimpangan dana rehab rekon di empat desa di Lombok Utara. (why)

Kasus UPTD Dinas P2KB Kota Mataram

Proyek Renovasi Gedung Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan proyek fisik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Mataram tahun 2019 baru berjalan. Polresta Mataram sudah mengantongi data dan dokumen. Kasus itu didalami setelah renovasi tiga item proyek salah satunya diduga bermasalah. Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo menerangkan, pihaknya belum bergerak pada pengecekan fisik proyek. “Ini kan (proyek) ada empat. Dilaporkan kalau salah satunya ada yang mangkrak. (Suara NTB/dok) Proyek kecil-kecil. Ada yang Joko Tamtomo Rp75 juta, Rp70 juta. PL (penunjukan langsung) ini,” ujarnya, Rabu (15/1). Empat proyek fisik dimaksud antara lain rehabilitasi atap gedung UPTD Kecamatan Selaparang, perluasan ruang pertemuan UPTD Kecamatan Selaparang dan Cakranegara, penembokan ruang rapat UPTD Kecamatan Cakranegara dan Sekarbela, dan pembuatan gapura kampung KB di Kecamatan Sekarbela. “Kita masih kumpulkan bukti-bukti dokumen. Masih awal-awal ini,” imbuh Joko. Penyidik Unit Tipikor sudah meminta dokumen ke Dinas P2KB Kota Mataram. Sekretaris dinas sudah menyerahkan sebagian dokumen yang diminta. Dokumen yang diminta penyidik antara lain, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen lelang pekerjaan, dokumen kontrak, perencanaan pekerjaan, pemeriksaan pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan. Berdasarkan penelusuran di laman LPSE Kota Mataram, proyek renovasi tersebut awalnya dilelang dengan item Renovasi Gedung dan Bangunan pada Satker P2KB Kota Mataram. Anggarannya pun bersumber dari APBN 2019. Proyek dilelang dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp897,56 juta dan dimenangi dengan penawaran Rp888 juta. (why)

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Tersangka Rian yang diduga memiliki 2,48 gram sabu digiring polisi ke ruang tahanan Mapolresta Mataram, Rabu (15/1).

Titipan Sabu Giring Rian ke Penjara Mataram (Suara NTB) – Tubuh Rian (27) setelah dites urine memang bebas dari narkoba. Namun, warga Dasan Agung, Selaparang, Mataram ini tetap digiring polisi. Sebabnya, dia diduga mempunyai sabu seberat 2,48 gram. Saat ditangkap pun, Rian berusaha meghilangkan barang bukti. Kasatresnarkoba Polresta Mat-

aram AKP Kadek Adi Budi Astawa menerangkan, Rian tertangkap basah menguasai sabu dalam dua poket tersebut. “Saat digerebek, pelaku sempat membuang barang bukti,” ungkapnya, Rabu (15/1). Rian digerebek kemarin siang. Polisi pun sampai mengerahkan tim dari satuan Sabhara untuk mengepung

rumah Rian yang berada di gang-gang sempit Lingkungan Gapuk. “Daerah ini cukup rawan narkoba,” kata Adi. Rian yang merupakan bekas karyawan konter ponsel ini mau mengelak. Poketan sabu dibuangnya ke atap rumah. Tapi polisi tidak kehilangan jejak. Plastik hitam yang dibuang Rian awalnya hanya

dikira bungkus permen. Tapi ternyata setelah dibuka, isinya dua poket sabu. “Beratnya 2,48 gram,” kata Adi. Rian masih berusaha lari dari tuduhan pelaku dengan kepemilikan barang haram narkoba. “Setelah ditangkap, dia mengakunya barang bukan punya dia tetapi dititipi seseorang berinisial D,” sebut Adi. Kini, pria

berinisial D itu masih dalam pencarian. Sementara Rian tidak terbukti penyalahguna narkoba. “Untuk pengembangannya kita koordinasi dengan BNN,” ujar Adi. Rian dijerat dengan pasal 112 UU RI No 35/ 2009 tentang narkotika yang ancaman pidana penjaranya minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun. (why)

Anggaran Perjalanan Dinas DPRD NTB Rp27 Miliar Mataram (Suara NTB) Selain item belanja pengadaan mobil dinas Rp2,6 miliar dan renovasi rumah dinas pimpinan, Rp4 miliar yang dianggarkan dalam APBD 2020. Item belanja perjalanan dinas kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Provinsi NTB juga ikut disoroti, karena nilai alokasi anggarannya tidak kalah fantastis, yakni total sebesar Rp27 miliar lebih. Penelusuran Suara NTB dalam dokumen APBD 2020, khususnya di DPA Sekretariat DPRD NTB memperlihatkan bahwa item belanja perjalanan dinas Rp27 miliar lebih tersebut terdiri dari tiga jenis kegiatan. Pertama perjalanan dinas dalam daerah dialokasikan sebesar Rp5,2 miliar, kedua belanja perjalanan dinas luar daerah Rp18,8 miliar dan ketiga perjalanan dinas luar negeri Rp3 miliar. Besarnya alokasi anggaran untuk biaya perjalanan dinas para wakil rakyat Udayana tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan keuangan daerah. Besarnya alokasi belanja perjalanan dinas itu sama sekali tidak memperlihatkan upaya kebijakan efisiensi anggaran oleh yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan. “Ini pemborosan, padahal berulang kali Presiden Jokowi mengingatkan untuk melakukan efisiensi. Padahal tidak ada manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, perjalanan dinas itu. Apa yang dia dapatkan DPRD ketika melakukan perjalanan dinas,” ujar anggota Komisi I DPRD NTB, TGH. Najamuddin Mustafa

(Suara NTB/dok)

Mahdi Muhammad

kepada Suara NTB, baru-baru ini. Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu, kunjungan kerja ke luar daerah dan luar negeri tersebut sudah menjadi tradisi akut di lembaga politik Udayana itu. Alih-alih untuk studi banding, belajar dari pengalaman di daerah lain dalam hal manajemen pengelolaan pemerintahan serta strategi pembangunan. Faktanya, menurut Najamuddin, lebih banyak jalan-jalan daripada tujuan belajarnya. Mestinya yang diperbanyak adalah perjalanan dinas ke dalam daerah. Menurutnya mengapa ke dalam daerah itu penting, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, memastikan bahwa program yang sudah disusun dilaksanakan dengan baik di lapangan serta menyerap aspirasi masyarakat. “Kalau kita perbanyak ke dalam daerah, maka kita bisa bertemu dengan banyak orang, masyarakat kita. Supaya bisa kita awasi pelaksanaan APBD kita, apakah ada korelasinya dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah. Kalau terus kita ke luar daerah, keliru itu, masak pikiran orang luar yang mau kita masukkan dalam program kita, pikiran rakyat kita yang harus dimasukkan,” jelasnya. Melihat borosnya belanja Dewan tersebut yang manfaatnya tidak menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat, ia tidak heran jika lembaga DPRD ini terus menjadi sarang kritik masyarakat. Menurut politisi PAN ini, belanja perjalanan di-

(Suara NTB/dok)

TGH. Najamuddin Mustafa

nas dan belanja lainnya perlu dikurangi. Lebih-lebih dengan kondisi masyarakat NTB yang masih cukup tinggi angka kemiskinannya, masih sangat besar membutuhkan peran daerah untuk mengentaskannya, lewat program-program. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad mengatakan, soal perjalanan dinas disusun berdasarkan asumsi kebutuhan perjalanan dinas oleh anggota sendiri, lewat

Badan Musyawarah (Banmus). “Kan beliau-beliau sendiri yang sudah tetapkan, susun kegiatan (perjalanan dinas) oleh Banmus. Kalau mau rubah, ya rubah jadwal, ya silahkan saja,” kata Mahdi. Sedangkan terkait wacana meninjau ulang program di Sekretariat Dewan, khususnya terkait item belanja perjalanan dinas, tidak bisa dilakukan hanya dengan rekomendasi dari Komisi I. Sebab program yang sudah dituangkan dalam APBD terse-

but sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, yang diketok dalam rapat paripurna. “Anggaran Sekretariat itu dibahas oleh pimpinan bersama Setwan. Karena itu sudah jadi Perda, tidak bisa dibatalkan, kalau mau direvisi di APBD perubahan besok. Tapi itu juga tergantung dari pimpinan, dan apakah Komisi yang lain setuju apa tidak. Karena bukan hanya Komisi I saja yang anggota dewan, tapi Komisi lain juga,” katanya. (ndi)

SUARA NTB

Kamis, 16 Januari 2020

Halaman 9

RSUD NTB dan Unram Dorong Pembukaan Prodi Dokter Spesialis Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram) mendorong dibukanya Program Pendidikan (Prodi) Dokter Spesialis I. Khususnya untuk bidang obstetri dan ginekologi (Obgyn). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pembukaan Prodi kepada Kolegium Obgyn Indonesia sejak satu tahun lalu. Hal tersebut bersambut dengan visitasi yang dilakukan oleh tim dari Kolegium serta tim Komisi Akreditasi dan Penjaminan Mutu Senter Pendidikan, Rabu (15/1) di RSUD Mataram. Ketua Kolegium Obgyn Indonesia, Prof. Dr. dr. Wachyu Hadisaputra, Sp.OG(K), menerangkan bahwa pihaknya sangat mendukung FK Unram membuka Prodi Spesialis khusus Obgyn. Pasalnya, dari hasil visitasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Komisi Akreditasi dan Penjaminan Mutu Senter Pendidikan, hal tersebut dinilai sangat layak dilakukan. “Hasil dari itu (visitasi sebelumnya, red) memang excellent (sempurna). Bahkan harusnya ini daru dulu dilakukan,” ujar Wachyu. Hal tersebut jika dilihat dari kelengkapan sarana-prasarana yang dinilai telah mencukupi persyaratan yang dibutuhkan. “Tinggal SDM kita telusuri dari kesiapan di sini,” sambungnya. Terkait penilaian kualitas SDM, diterangkan Wachyu, mengikuti arahan Presiden terkait perizinan maka seluruh proses akan dipercepat. Dengan catatan monitoring dan proses evaluasi akan diperketat. Artinya, kualitas SDM yang akan mengelola Prodi tersebut harus benar-benar memiliki kapabilitas di bidangnya. Menanggapi hal tersebut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr.H. Lalu Hamzi Fikri MM, MARS, menerangkan salah satu tujuan RSUD NTB dan Unram bekerjasama adalah untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. “Saya berharap dengan dimulainya PPDS Obgyn membuka kesempatan bagi bidang lain, Prodi berikutnya akan menyusul PPDS Bedah dalam tahun ini juga,” ujar Fikri. Dengan begitu, penembangan pendidikan di bidang kesehatan diharapkan memberikan kontribusi positif dalam penyediaan dokter spesialis. “Ini untuk membangun kesehatan di NTB. Menuju NTB Gemilang sesuai misi NTB Sehat dan Cerdas,” sambungnya. Senada dengan itu Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. H. Lalu Husni, menyebut bahwa saat ini Unram secara umum tengah fokus pada peningkatan SDM dan akreditasi jurnal serta pembenahan sarana-prasarana. Hal tersebut termasuk komitmen untuk mengembangkan FK dengan membuka Prodi Dokter Spesialis. “Kami berharap sesuai dengan keinginan kita semua, agar ini segera terwujud,” ujarnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, yang menekankan bahwa pemerintah provinsi akan mendukung seluruh upaya untuk membuka Prodi Dokter Spesialis di FK Unram. Hal itu mengikuti pembenahan bidang kesehatan di NTB yang menjadi salah satu program utama Pemprov NTB saat ini. “PR kita masih banyak. Kematian ibu dan bayi misalnya masih sangat tinggi. Pemprov sangat mendukung agar Unram bisa segera membuka program spesialis,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut. Walaupun begitu, ditegaskan bahwa hal tersebut harus disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga dan memberikan kualitas yang terbaik. Diterangkan Umi Rohmi berdasarkan catatan pemerintah saat ini Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) NTB telah meningkat hingga berada di urutan ke-12 nasional pada 2019 lalu, dimana pada 2013 masih berada di urutan ke-19 nasional. “Mudah-mudahan proses akreditasi ini menjadi semangat dan motivasi untuk kita terus membangun kesehatan di NTB,” pungkasnya. (bay)

(Suara NTB/ist)

SAMPAH - Kebersihan masih menjadi persoalan di sejumlah destinasi wisata di Kota Mataram. Salah satunya di Pantai Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. Sampah berserakan di Pantai Loang Baloq mengganggu kenyamanan pengunjung.

Bawaslu Loteng Segera Keluarkan Rekomendasi Terkait ASN Berpolitik Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera akan menggelar rapat pleno dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN atau pihak terkait lainnya terkait dengan laporan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis jelang Pilkada 2020. “Rekomendasi keluar setelah kami putus dalam pleno. Kalau nanti hasil kajiannya ditemukan pelanggaran maka tentu akan kami tindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah ke Komisi ASN atau yang lain tentu setelah kami putuskan,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Loteng, Abdul Hanan kepada Suara NTB, Rabu (15/1) Abdul Hanan menegaskan, ASN yang berpolitik akan tetap ditindak oleh Bawaslu. Saat ini fakta-fakta sedang dilakukan pendalaman dari sejumlah ASN yang diduga melanggar kode etik. Mereka dipanggil untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan tersebut. “Fakta-fakta sedang kami dalami untuk selanjutnya kami kaji apakah sudah ada pelanggaran netralitas ASN atau tidak. Kami sudah melakukan pemanggilan untuk diklarifika-

si pihak-pihak yang kami pandang perlu untuk digali keterangannya,” lanjutnya. Abdul Hanan masih enggan mempublikasikan nama-nama ASN yang dipanggil tersebut karena masih dalam proses klarifikasi dan pendalaman faktafakta di lapangan. Namun salah seorang ASN yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi adalah kepala salah satu OPD di Loteng, HM. “Memang benar bahwa satu orang dengan inisial HM yang sudah kita panggil. Dan

ada beberapa lagi yang masih kita dalami,” terangnya. Di musim Pilkada memang tidak sedikit ASN yang tergoda untuk ikut terjun dalam politik. Namun Abdul Hanan tetap menyarankan agar ASN menghindari politik praktis. “ Sudah jelas normanya dalam UU ASN, UU 10 tahun 2016, dalam PP No. 42 tahun 2004 dan PP 53 tahun 2010,” bebernya. Sebelumnya Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan

SDM KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengatakan, energi politik yang dimiliki oleh ASN amatlah besar. Mereka memiliki hak pilih, namun tak diperkenankan oleh regulasi untuk mengekspresikan pilihan politiknya. Karena itu ASN seharusnya bisa melakukan politik etis sebagai sebuah kanalisasi dari energi politik yang dimilikinya. Menurut Hilman, politik etis yang dimaksudkan itu adalah politik memperjuangkan nilai-nilai dalam proses demokrasi, bukan berkampanye untuk mendukung calon tertentu dalam pilkada atau pemilu. “Politik etis itu adalah bagaimana memainkan politik yang lebih kondusif dan dia mengkampanyekan nilai-nilai yang baik, bukan mengkampanyekan personal. Kampanye nilai misalnya mengajak untuk menghargai perbedaan, kampanye menjunjung tinggi nilai

(Suara NTB/ris)

Abdul Hanan persatuan. Artinya bukan kampanye dukung-mendukung,” kata Hilman. Namun ia mengakui, politik etis ini baru berupa gagasan yang sangat penting untuk ditindaklanjuti melalui serangkaian aturan untuk mendukung gagasan tersebut. (ris)

Pemprov Belum Berani Tolak Empat Desa di Lombok Jadi Percontohan Desa Tangguh Bencana Sampah Campuran di TPA (Suara NTB/bay)

FOTO BERSAMA - Foto bersama Wakil Gubernur NTB,. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd (tengah) dengan Ketua Kolegium Obgyn Indonesia, Wachyu Hadisaputra, Sp.OG(K) (empat kiri), Rektor Universitas Mataram,. H. Lalu Husni (tiga kiri), dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, H. Lalu Hamzi Fikri MM, MARS (dua kiri) saat visitasi Kolegium Obgyn Indonesia ke RSUD NTB, Rabu (15/1).

Semangat PPP Makin Tinggi Menangkan Nurdin Mataram (Suara NTB) Pascakeputusan DPD PDI-P NTB tidak kembali mencalonkan Husni Djibril di Pilkada 2020, konstelasi politik di Kabupaten Sumbawa berubah. Sejumlah parpol melihat hal itu sebagai suatu peluang besar untuk mengantarkan kadernya yang maju bertarung dapat memenangkan Pilkada Sumbawa. PPP salah satu parpol yang semangat politiknya langsung terpacu untuk lebih serius menggarap Pilkada Sumbawa dengan total. PPP yang dipastikan bakal mengusung kadernya, yakni Nurdin Ranggabarani (NR) akan bekerja maksimal untuk merebut kemenangan di Sumbawa. “Kami (PPP Sumbawa) siap dan akan berdarah-darah di lapangan memperjuangkan Nurdin Ranggabarani, untuk bisa menang di Pilkada Sumbawa,” ujar Ketua DPC PPP Sumbawa, Rusli Manawari, Rabu (15/1), di Mataram. Nurdin dinilai sangat mumpuni dan layak bertarung di Pilkada mendatang dan menjadi seorang pemimpin di Sumbawa. Sebab Nurdin telah lama berkecimpung di rimba politik, dengan menjadi pimpinan DPRD Sumbawa tiga periode dan anggota DPRD Provinsi NTB selama dua periode. Kendati demikian tak dipungkirinya, bahwa PPP tidak bisa sendiri melainkan harus berkoalisi dengan partai lainnya. Sebab, untuk memenuhi ambang batas minimal sembilan kursi sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon di KPU. Maka PPP harus melakukan koalisi dengan partai lain. PPP hanya punya 4 kursi, dan masih membutuhkan tambahan 5 kursi lagi. “Harus mencari koalisi, karena PPP tidak bisa sendiri, kita harus berkoalisi,” tegasnya. Lebih lanjut dikatakan anggota DPRD NTB yang terpilih dari Dapil Sumbawa-KSB itu, kini pihaknya tetap menjalin komunikasi bahkan sedang dalam tahap saling menjajaki dengan partai lainnya. Adapun partai-partai itu antara lain seperti Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PAN dan PKB. “Komunikasi kita terjalin baik dan terus berjalan. Bahkan saat ini masih saling menjajaki. Dan nantinya tinggal kita tunggu siapa yang cocok jadi gandengannya Nurdin,” jelasnya. Ketika disinggung soal PDI-P yang memutuskan tidak lagi mengusung, Husni Djibril di Pilkada Sumbawa. Ia memilih untuk tidak mengomentari apa yang menjadi urusan internal partai berlambangkan banteng moncong putih tersebut. “Yang jelas itu persoalan internal PDI-P dan saya tidak punya kapasitas (berbicara) untuk itu. Yang jelas, kami di internal PPP ini aman, damai dan tidak mau ada konflik politik,” tandas Rusli sembari menyatakan bahwa konstalasi politik di Sumbawa akan berubah drastis dan semakin dinamis. Ditempat terpisah, Nurdin Ranggabarani menepis isu yang menyebutkan bahwa dirinyalah yang paling diuntungkan dari keputusan PDI-P yang tidak kembali mencalonkan Husni. Menurutnya, dirinya tidak mengambil keuntungan politik dengan memanfaatkan persetruan yang terjadi antara Husni dengan partainya sendiri. Sebab dirinya sudah siap untuk bertarung dari jauh-jauh hari. “Kalau kita malah justru prihatin dengan kondisi itu. Cuman itu persoalan internal partai orang, sehingga kita tidak akan ikut-ikutan. Kalau kita dibilang mengambil manfaat dari itu, tidak. Sebab kita memang sudah siap jauh-jauh hari. Kan Pileg baru saja selesai, dan saya sudah keliling di 24 Kecamatan itu, dan saya kemarin dapat dukungan 46 ribu suara di Sumbawa. Jadi mesin politik pileg itu masih panas itu, karena tetap kita jaga,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB bekerjasama dengan Caritas Germany Indonesia membangun Model Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Berbasis Komunitas di NTB. Hal tersebut ditujukan untuk membangun ketangguhanbencanadileveldesa,mengikuti wilayah NTB yang cukup rentan pada potensi terjadinya bencana. Direktur Konsepsi NTB, Dr. Moh. Taqiuddin, menerangkan bahwa program tersebut diproyeksikan berlangsung selama satu tahun di empat desa percontohan. Yaitu Desa Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah, Desa Obelobel di Kabupaten Lombok Timur, Desa Gelangsar di Kabupaten Lombok Barat, dan Desa Akarakar di Kabupaten Lombok Timur. “Kami merekrut empat orang di masing-masing desa, atau 16 orang calon fasilitator Desa Tangguh Bencana untuk menjadi aktor kunci kesiap-siagaan menghadapi bencana bersama para pihak di level desa maupun kabupaten,” ujar Taqiuddin, dikonfrimasi di sela-sela kegiatan Lokalatih Fasilitator Desa Tangguh Bencana, Rabu (15/1) di Mataram. Pemilihan empat desa percontohan sendiri disebut berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya pengalaman masyarakat desa tersebut menghadapi bencana gempa 2018 lalu. “Ke depan desa-desa ini kita siapkan untuk menjadi contoh bagi desa lainnya,

Kebon Kongok

(Suara NTB/bay)

PELATIHAN - Suasana pelatihan Fasilitator Desa Tangguh Bencana oleh Konsepsi NTB dan Caritas Germany Indonesia, Rabu (15/1). termasuk untuk di Sumbawa,” ujar Taqiuddin. Lokalatih fasilitator akan berlangsung selama tujuh hari di bawah bimbingan tim pengajar dari Pusat Studi Kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta. Salah satu penguatan yang akan diberikan adalah peningkatan kapasitas SDM dalam memahami perangkat-perangkat ataupun prosedur kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sekretaris BPBD Provinsi NTB, Najib, yang hadir pada pembukaan Lokalatih tersebut menyambut gembira adanya agenda Desa Tangguh Bencana dari Konsepsi NTB dan Caritas Germany Indonesia. Pasalnya, hal tersebut juga menjadi salah satu program prioritas BPBD Provinsi selama 5 tahun ke depan. “Kami menargetkan setiap tahun akan terbentuk 20 desa tangguh bencana di NTB, atau sebanyak 100 desa tangguh bencana selama 5 tahun,”

tegas Najib. Terpisah, Staf Program Caritas Germany Indonesia, Yushar, menerangkan bahwa seluruh program tersebut berlangsung dengan landasan nota kesepahaman yang disusun dengan Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya Deputi Bidang Kesiap-siagaan. “Atas dasar mandat itu kami mengadakan kegiatan ini,” ujarnya. Dipilihnya NTB sebagai bagian dari program tersebut mengikuti daftar dai BNPB terkait wilayah rawan bencana di Indonesia. Yushar sendiri memastikan bahwa program pengembangan desa tangguh bencana ditargetkan berlangsung untuk jangka panjang. “Untuk tahap awal, MoU kami satu tahun, tapi kami juga sudah ada rencana untuk mereplikasi ke wilayah-wilayah lain dengan sekema yang sama,” pungkasnya. (bay/*)

Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN

Pemkab Loteng Tunggu Rekomendasi Bawaslu Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) masih belum mengambil sikap terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu pejabatnya jelang gelaran Pilkada Loteng mendatang. Pemkab Loteng masih akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu Loteng, baru kemudian akan mengambil sikap. Karena saat ini Bawaslu Loteng tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN tersebut. “Seperti apa sikap kita terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN ini, tergantung rekomendasi dari Bawaslu Loteng,” jawab Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi wartawan, dikantor Camat Praya Tengah, Rabu (15/1) kemarin. Dikatakanya jika merujuk undang-undang ASN, memang tidak dibenarkan ASN terlibat politik praktis. Apalagi sampai mau mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di pilkada. Kecuali kalau ASN bersangkutan melepas status ASNnya. “Boleh ASN itu maju di Pilkada, tapi syaratnya harus mundur sebagai ASN,” terangnya.

Kepastian mundur tersebut sudah harus ada, begitu ASN bersangkutan ditetapkan sebagai peserta dalam pilkada. Dalam kasus ini, ASN bersangkutan belum resmi sebagai calon kepala daerah, sehingga tidak harus mundur. Tapi kalau sudah dinyatakan sebagai calon kepala daerah, mau tidak mau harus sudah mundur. Tapi meskipun belum dinyatakan sebagai calon kepala daerah, sesuai edaran Menpan RB, ASN tidak diperkenankan melakukan pendekatan ke partai politik berkenaan dengan rencana pencalonan diri sebagai calon kepala daerah. “Dalam kasus ini, ASN tersebut memang belum terkena undang-undang ASN. Tetapi di aturan kode etik sesuai edaran Menpan RB, itu sudah kena,” jelasnya. Namun demikian, karena sudah ditangani oleh Bawaslu Loteng maka pihaknya belum akan bersikap. Untuk menghormati langkah yang sudah diambil Bawaslu Loteng. sehingga apapun rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Loteng itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkab Loteng untuk bersikap. “Jadi kita tunggu saja,” ujar Nursiah. (kir)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Regional Kebon Kongok masih belum berani menerapkan kebijakan menolak sampah campuran atau sampah yang belum terpilah seratus persen tahun ini. Kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap sambil menggalakkan gerakan pilah sampah dari rumah yang sedang dilakukan di Kota Mataram. “Kita belum berani (menolak sampah campuran). Karena belum semuanya memilah sampah,” kata Kepala UPTD TPA Regional Kebon Kongok, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/1) kemarin. Tahun 2019 lalu, Pemprov merencanakan akan menolak sampah yang tak terpilah atau sampah campuran yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok mulai 2020 ini. Baik sampah campuran yang berasal dari Kota Mataram maupun Lombok Barat. Didik mengatakan pihaknya belum berani menolak sampah campuran ang dibuang ke TPA KebonKongoklantaranmasihbanyak sampah yang belum dipilah dari rumah tangga. Apabila masyarakat sudah mulai memilah sampah mulai dari tingkat paling bawah, yakni rumah tangga maka pihaknya akan menerapkan kebijakan tersebut. “Kalau sudah mapan dari bawah, mungkin berani kita tolak. Kalau sekarang kita tolak, nanti mereka buang dimana. Sampah akan berserakan di jalan-jalan. Nanti dibuang di jalan by pass, bagaimana,” katanya. Didik mengatakan sampah yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok mulai berkurang sampah campurannya. Ia menegaskan bahwa memang harus digalakkan pemilahan sampah dari rumah tangga. “Ke depannya akan begitu (sampah campuran akan dikembalikan). Ini baru dimulai, uji coba,” katanya. Untuk menggalakkan pemilahan sampah dari rumah tangga, kata Didik memang perlu mengubah prilaku masyarakat. Untuk mengubah prilaku masyarakat, memang tidak mudah. Karena paling tidak dibutuhkan satu generasi. Sehingga, kebijakan menolak sampah campuran yang dibuang ke TPA Kebon Kongok akan dilakukan bertahap. Menurutnya, uji coba pemilahan sampah sudah mulai dilakukan di beberapa kelurahan di Kota Mataram. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir.

Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si menjelaskan tahun ini, sampah yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok mulai diatur jadwalnya. Untuk sampah organik, setiap hari diangkut ke sana. Sementara untuk sampah anorganik dijadwalkan tiga kali seminggu atau satu kali seminggu. “Ini sebagai dasar memulai dipilah dari rumah dulu. Ujungnya ke situ (menolak sampah campuran yang dibuang ke TPA),” kata Madani. Madani menjelaskan gerakan pilah sampah dari rumah tangga sudah diuji coba di Kelurahan Kekalik Jaya Kota Mataram. Dengan pemilahan sampah diharapkan semakin berkurang sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok. Selain itu, di setiap kelurahan juga akan dilakukan pengolahan sampah. Untuk sampah organik dengan menggunakan komposter, diolah menjadi pupuk cair. Sedangkan sampah anorganik akan dijadikan ecobrick. Madani mengatakan bahwa pengolahan atau daurulangsampahmemangmasih sangat kecil di NTB. Dari produksi sampah sebesar 3.388,76 ton per hari, baru 51,21 ton yang didaur ulang. Daur ulang sampah terbesar di Kabupaten Bima mencapai 19,56 ton sehari. Kemudian disusul Kota Mataram sebesar 15,71 ton sehari. Sedangkan di delapan kabupaten/kota lainnya, daur ulang sampah masih sangat minim, bahkan ada yang nol. Misalnya, Lombok Utara, Dompu dan Kota Bima masih belum ada sampah yang didaur ulang. Kemudian Lombok Barat baru 0,56 ton sampah yang didaur ulang dan Lombok Timur baru 0,08 ton. Di Lombok Tengah baru 5,81 ton sampah yang didaur ulang sehari. Selanjutnya Sumbawa Barat baru 3,25 ton dan Sumbawa baru 6,24 ton sampah yang didaur ulang sehari. Sementara, produksi sampah masing-masing kabupaten/kota cukup besar. Misalnya, Kota Mataram 314,30 ton sehari, Lombok Barat 469,56 ton sehari, Lombok Utara 149,15 ton sehari, Lombok Tengah 645,73 ton sehari. Kemudian, Lombok Timur 801,74 ton sehari, Sumbawa Barat 92,39 ton sehari, Sumbawa 311,85 ton sehari, Dompu 164,27 ton sehari, Bima dan Kota Bima masing-masing 325,94 ton dan 113,83 ton produksi sampah sehari. Berdasarkan data Dinas LHK NTB, sampah yang tidak terkelola sebanyak 2.695,63 ton atau 80 persen. (nas)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

Halaman 10

Relevansi Eksistensi Pendidikan Keuangan dan Perbankan terhadap Separasi Puluhan Ribu Pegawai Bank FORECASTING para ekonom dan ahli IT di tahun 2016 yang lalu mengenai nasib puluhan profesi yang terancam punah akibat tergilas pesatnya laju teknologi digital sudah tidak bisa disangkal lagi. Salah satu dari sekian profesi yang terdampak adalah Pegawai Bank (Bankir). Profesi primadona yang menjadi impian dan pelarian para sarjana di dekade 1980 hingga awal tahun 2000an ini, kini tengah memasuki masa senjanya. Sejak ditemukannya mesin ATM, kejayaan perbankan mulai tampak sinarnya di era 80an. Meningkatnya geliat ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan ini, menjadikan para sarjana dekade 90-an baik insinyur, arsitek, pertanian, kimia, dan sebagainya yang tidak mengenyam bangku ekonomi mencoba peruntungannya bekerja di sektor perbankan. Sebagian kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin mereka yang tidak mengambil jurusan ekonomi bisa sukses berkarier di dunia perbankan? Jawabannya adalah”sangat mungkin”, karena yang dibutuhkan oleh dunia perbankan adalah pola pikir para sarjana tersebut. Ya, pola pikir artinya kemampuan daya intelegensia individu tersebut dalam menganalisis masalah,kecepatan dan ketangkasan menyusun strategi, melakukan kalkulasi, bertindak dan mengambil keputusan dari berbagai pertimbangan, kemampuan memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Dengan memiliki kemampuan tersebut, toh perusahaan hanya perlu menyampaikan job description sesuai dengan jabatan, dan memberikan program pelatihan yang tepat sebelum mereka mulai bekerja. Sehingga profesi perbankan bukan hanya disematkan hanya untuk mereka yang bergelar sarjana ekonomi atau minimal diploma sektor perbankan saja, namun juga untuk mereka yang memiliki daya kompetensi intelegensia

di bidang tertentu. Setelah memasuki era berbasis digital seperti saat ini, kompetisi di bidang pendidikan tinggi juga kian memanas. Aneka inovasi dan temuan metode pembelajaran daring(online) mulai digunakan. Sehingga kualitas mutu perguruan tinggi berkarakter konservatif obsolete akan sulit bersaing dari mereka yang benar-benar mengupayakan pembaruan sistem pendidikan. Di atas kertas, visi misi setiap lembaga pendidikan bisa saja terasa gurih memukau, namun aplikasinya masih banyak yang sekedar sebatas angan-angan, karena proses dalam upaya pencapaian visi misinya tidak sinergis dengan perkembangan zaman. Namun tidak arif pula bila kesalahan dilemparkan hanya kepada lembaga. Peserta didik yang hanya diam terpaku mengandalkan keterbatasan ilmu dan fasilitas yang diperoleh di lembaga pendidikan (perguruan tingginya), maka mereka juga berpotensi hanya untukmenghangatkan kursi pemain cadangan di arena lapangan kerja dan dunia usaha (menjadi pengangguran terdidik). Untuk itu diperlukan keselarasan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan etos belajar para peserta didiknya. Bagaimana dengan program pendidikan Keuangan dan Perbankan yang digelar di perguruan tinggi dewasa ini? Masih relevankah impian profesi primadona tersebut dengan tantangan industri berbasis teknologi digital saat ini? Sebelumnya kita perlu menyamakan persepsi, bahwa era “zaman now” yang kini terinvasi oleh para generasi Millenial dan Y, telah banyak membunuh profesi yang bersifat konvensional. Kita sudah lelah mendengar bagaimana hancur-leburnya bisnis pusat perbelanjaan, transportasi umum, hingga restoran, yang masih menjajakan produknya secara konvensional dengan menunggu pelanggan berbaik hati untuk da-

Beberapa aplikasi dompet digital (Fintech) seperti OVO, Go Pay, DANA, T Cash, dan Sakuku menjadi tempat berlabuh dan mengendapnya sebagian dana segar masyarakat zaman now, yang mungkin seharusnya tersimpan rapi di rekening bank dan menjadi sumber dana terhimpun. Mengutip pemberitaan detikFinance (9/11/2017), Direktur Bisnis Menengah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Putrama Wahju Setiawan, mengatakan pihaknya tahun depan (2018) tidak akan menambah mesin ATM dan kantor cabang. Bila kita menyikapi dan menganalisis pernyataan ini, tentu menjadi fenomena menarik ketika branchless banking dan teknologi sudah mengambil alih sistem yang selama ini nyaman berjalan dan memberikan harapan indah kepada para sarjana pencari kerja di sektor perbankan. Melihat dari berbagai fenomena dan permasalahan di atas, apakah saat ini masih relevan bila program studi atau jurusan Keuangan dan Perbankan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tetap diharapkan menjadi primadona bagi para peserta didik? Sedangkan industri perbankan mulai mengurangi puluhan ribu pegawainya. Jawabnya tergantung dari seberapa siap perguruan tinggi tersebut mampu membaca peluang dan menyikapi perubahan yang terjadi. Tahun 2020 bukan lagi perjalanan menuju era disruptif teknologi 4.0, tetapi kita benar-benar sudah sampai di tujuan itu (era 4.0) dan saatnya kita turun menjelajah ke dalam lingkungan digital. Kita harus menerima perubahan dan berdamai dengan pembaruan zaman, termasuk relevansinya di dalam dunia pendidikan. Para praktisi akademik dan lembaga pendidikan yang khususnya menaungi keilmuan “Keuangan dan Perbankan” di tingkat perguruan tinggi, perlu meng-up-

Oleh: Ahmad Bairizki, SE., MM. (Dosen Manajemen dan Praktisi Public Relations STIE AMM Mataram) tang walau hanya sekedar melihat-lihat. Padahal kini semua barang bisa dipesan lewat belanja online, dan bila hendak bepergian kemana saja hanya bermodalkan sentuhan jari, maka kendaraan yang mengantar pun datang. Selain itu, nasib industri hiburan seperti rekaman musik pun kini harus dipaksa berteman dengan aplikasi Spotify dan Joox, hingga tayangan televisi dan sinema yang tergerus oleh kanal YouTube dan aneka program Netflix.Para pelakunya tidak lain adalah generasi yang eksis saat ini, sehingga tepat dikatakan bahwa “now generation is the real economic killer”. Kembali kepada profesi bankir yang berhadapan dengan kemajuan teknologi, awal tahun 2019 yang lalu dilaporkan bahwa setidaknya lebih dari 50.000 orang pegawai bank telah di PHK sejak tahun 2016 (CNBC Indonesia, 16/1/2019). Baik bank milik pemerintah maupun swasta kini tengah berjuang meningkatkan efisiensi di tengah tuntutan teknologi berbasis digital dewasa ini. Pilihannya adalah “beradaptasi atau mati”. Terdengar berlebihan? Tidak juga. Perbankan yang tidak mengikuti perkembangan tren teknologi digital dalam aktivitas dan usahanya maka akan tertinggal oleh para kompetitornya dalam menjaring dana nasabah. Teknologi memaksa bank untuk mengurangi jumlah teller, customer service, hingga sales dan marketing. Pekerjaan yang dilakukan para bankir tersebut kini sudah dapat digantikan melalui perkembangan mesin ATM berbasis deposit cash machine, sms banking, online (internet) banking,dan mobile banking, sehingga para nasabah tidak perlu lama mengantre menunggu panggilan nomor urut untuk

mendapatkan pelayanan jasa perbankan. Bahkan layanan contact center-pun sudah tergantikan oleh mesin, seperti halnya layanan pada Bank BRI, bernama Sabrina (Sahabat BRI Anda) yang berupa chatbot (your virtual assistant). Fenomena advertising di berbagai media elektronik dan sosial menginformasikan bahwa dengan berbekal smartphone, masyarakat dapat dengan mudah membuka berbagai rekening tabungan di mana saja dan kapan saja, seperti fitur layanan mobile banking yang semisalnya terdapat pada Bank BCA, dan Bank BNI. Bukankah hal ini mengurangi jatah pekerjaan dari seorang Customer Service? Selain itu para nasabah pun kini sudah tidak perlu repot memiliki buku tabungan untuk mengetahui berapa jumlah saldo dan bukti transaksi atau mutasi rekening. Semuanya bisa diakses melalui platform digital. Melakukan transfer, setoran, dan penarikan selain dalam jumlah besar terasa

sangat klasik bila dilakukan melalui seorang teller. Peran digital marketing dalam menjual produk dan layanan perbankan juga tidak bisa dikesampingkan, Selain itu, beberapa bank baik pemerintah dan swasta pun juga berlomba memberdayakan masyarakatuntuk menjadi agennyasebagai perpanjangan tangan untuk masuk ke berbagai daerah, seperti halnya yang dilakukan oleh BTPN, BRI dan Mandiri. Dari segi cost efficiency, tentu bank juga diuntungkan dengan tidak banyak merekrut pegawai tetap sebagai sales/marketing lapangan, namun bank memiliki jaringan agen yang tersebar di berbagai daerah melalui masyarakat setempat yang turut memberikan andil pendapatan bagi bank. Terkait dengan marketing, bukan hanya pegawai lapangan saja yang banyak dirumahkan, namun ribuan profesi telemarketing bank kini juga mulai dihilangkan. Selain pressure pekerjaan, telemarketing juga dinilai cukup mengganggu nasabah/calon nasabah dengan sambungan teleponnya yang tidak kenal waktu. Tantangan lain yang dihadapi oleh dunia perbankan saat ini adalah dengan hadirnya berbagai aplikasi Fintech. Bukan tidak mungkin Fintech akan mempengaruhi sektor perbankan, bahkan kini dampaknya sudah cukup terasa. Kembali hal ini disebabkan oleh para generasi Milenial dan generasi Y yang tidak segan membuat ulah. Lihat saja di mana sekarang mereka menyimpan sebagian uangnya dalam bentuk digital? Bukan hanya dalam bentuk elektronik money dengan menggunakan fasilitas kartu debitnya, tetapi menggunakan perangkat yang lebih digital melalui aplikasi yang terdapat dalam smartphone.

grade metode pembelajaran perbankan konvensional ke arah metode berbasis digital. Bila tujuan akhir dari pembelajaran adalah untuk meningkatkan mutu lembaga dengan menghasilkan lulusan berkompeten di dunia kerja (keuangan dan perbankan), maka sudah seharusnya lembaga pendidikan tersebut mau memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum terbarukan sesuai dengan perkembangan dunia keuangan dan perbankan saat ini, menyusun materi, teknik perkuliahan, serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang seperti ketersediaan perangkat praktik kerja berbasis teknologi digital pada laboratorium perbankan, sehingga diharapkan peserta didik yang lulus tidak hanya berkompeten dalam menghafal teori-teori mendasar seperti tugas dan peran seorang teller dan customer service (yang saat ini mulai ditinggalkan). Peran praktisi di sektor keuangan dan perbankan harus ditingkatkan untuk dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para peserta didik, sehingga mereka paham akan kondisi yang saat ini terjadi di lapangan. Untuk itu perlu adanya kerjasama intensif dengan menggandeng lembaga keuangan (perbankan) apabila lulusannya tetap ingin berfokus sebagai seorang bankir. Lembaga pendidikan (perguruan tinggi) juga harus aktif mengikuti perkembangan dan fenomena yang terjadi di sektor tersebut (perbankan), artinya dengan mempelajari masalah yang dihadapi (melakukan riset) dan mengetahui strategi apa yang diambil oleh berbagai perusahaan (bank) tersebut, maka perguruan tinggi dapat menyusun berbagai metode pembelajaran dan prasarana yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan pemenuhan SDM di dunia perbankan.Hal ini sejatinya selaras dengan pelaksanaan butir-butir Tridharma Perguruan Tinggi. (*)

Gubernur Minta Dikbud NTB Selesaikan Mutasi Kepsek Mataram (Suara NTB) – Mutasi kepala sekolah (kepsek) dan pengisian jabatan kepala SMA dan SMK yang masih kosong menjadi pekerjaan rumah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Gubernur NTB meminta Dinas Dikbud NTB bisa menyelesaikan mutasi kepala sekolah (kepsek) pada pekan ini. (Suara NTB/ist)

Perkenalkan Sekolah

SMK Karya Adi Husada Kunjungi SMP Lebih Awal Mataram (Suara NTB) – SMK Karya Adi Husada terus memperkenalkan program unggulan ke SMP dan MTs se-NTB. Pihak sekolah melakukan kunjungan ke SMP/MTs se-NTB sejak bulan Oktober 2019 lalu. Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Su-

tantri, S.Si., pada Rabu (15/1) mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke seluruh SMP dan MTs di seluruh NTB sejak bulan Oktober tahun lalu. Kunjungan itu bertujuan untuk memperkenalkan sekolah yang dipimpinnya. “Untuk memperkenalkan sekolah kami dan untuk pen-

genalan program-program unggulan, serta menjalin hubungan kemitraan dengan SMP sederajat,” katanya. SMK Karya Adi Husada Mataram saat ini memiliki dua program keahlian yaitu program keahlian pariwisata dan program keahlian perawatan. Pada tahun ajaran 2020/2021akan dibuka delapan program keahlian baru. Delapan program keahlian baru yaitu program keperawatan, farmasi, dental asisten, caregiver, usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, dan teknik listrik. Wahyu menekankan, SMK Karya Adi Husada Mataram memberikan praktik dengan porsi 70 persen berbanding 30 persen untuk teori. Cara itu dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih siap untuk terjun ke dunia kerja. “Mereka juga jadi lebih terlatih,” katanya. Pengajaran bahasa juga dikedepankan pihak sekolah melalu pengajaran bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Pada program keahlian pariwisata, pengajaran bahasa Jepang dilaksanakan selama lima jam, sedangkan di perawatan selama empat jam pelajaran. SMK Karya Adi Husada Mataram juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga. Wahyu juga menyampaikan sarana di SMK Karya Adi Husada sudah lengkap, karena berada di kampus berbasis kesehatan. Menurutnya SMK Karya Adi Husada memiliki gedung miliki sendiri, ruang kelas yang nyaman, ruang praktik, wifi, dan bis sekolah. “Bangunannya dan fasilitas tinggal kami pakai karena bersama dengan kampus Akademi Kesehatan Gigi,” katanya. (ron)

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Rabu (15/1). Ia mengatakan, Gubernur NTB memerintahkan agar minggu ini persiapan mutasi kepsek harus kelar. “Gubernur perintahkan minggu ini harus kelar. Kamis (16/1) akan saya serahkan konsepnya ke gubernur,” ujarnya. Sebelumnya ia mengatakan mutasi kepsek tidak bisa dihindari, karena 25 jabatan kepsek yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas, juga tiga kepsek pensiun per 31 Desember. Selain itu, hasil evaluasi kinerja kepsek juga sudah didapatkan, dengan hasilnya sekitar 20-an orang mendapatkan nilai di

bawah baik. Dengan begitu berarti akan ada kepsek yang kembali menjadi guru biasa. Aidy menekankan, kepsek baru berasal dari calon kepsek yang telah mengikuti diklat dan telah memperoleh sertifikat. Ia menegaskan, kepsek yang sudah menjadi kepsek maupun yang akan dipromosikan harus memiliki sertifikat kepala sekolah atau calon kepala sekolah. Bahkan telah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). “Bagi yang ikut seleksi calon kepala sekolah tahun 20172018 sudah punya sertifikat, cuma tidak diganti setiap tahun. Kepsek akan diganti sehingga ada promosi ketika prestasi kerja Kepsek tidak bagus, atau prestasi kerja bagus, tapi berkasus,” kata Aidy yang saat ini masih menjabat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas

Pengisian PDSS Diingatkan Sesuai Data Asli Siswa Mataram (Suara NTB) Masa pembuatan registrasi akun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah berakhir pada 7 Januari lalu. Namun belum diketahui berapa siswa dari sekolah-sekolah di NTB yang telah mendaftarkan diri mereka. Kabag Akademik dan Evaluasi Universitas Mataram, Dwi Susanto menyebut bagi siswa yang belum melakukan finalisasi atau tidak mendaftar akun LTMPT hingga simpan permanen akan kehilangan kesempatan untuk mengisi Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS). Hal itu berarti bahwa mereka tidak bisa mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Untuk diketahui. registrasi akun LTMPT dilakukan oleh sekolah dan juga siswanya secara mandiri. Siswa lulusan tahun 2020 akan mengikuti SNMPTN 2020 wajib melakukan registrasi akun mulai 2 Desember 2019-7 Januari 2020.

Bagi siswa lulusan 2020 yang tidak akan mengikuti SNMPTN 2020, tapi akan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk PTN (UTBK-SBMPTN) 2020 masih dapat melakukan registrasi akun pada 7 Februari-5 April 2020 bersamaan dengan registrasi akun bagi lulusan 2018-2019. Untuk diketahui bahwa selama satu bulan lebih sejak pendaftaran dibuka 2 Desember 2019 lalu, sistem dan pendaftaran akun banyak dikeluhkan para siswa dan guru di berbagai sekolah. Mereka mengeluhkan adanya kendala tentang sulitnya melakukan registrasi akun LTMPT yang disebabkan erornya server satu hari menjelang penutupan. Keluhan dan kendala yang dirasakan guru juga dirasakan di berbagai sekolah secara nasional. Unram pun mendapatkan adanya laporan hal tersebut. Namun untuk segala persoalan pendaftaran di tahap ini, semuanya dikembalikan ke pihak LTMPT. (dys)

Dikbud NTB. Selain itu, jumlah calon kepsek juga cukup banyak di daerah tertentu seperti Lombok Timur yang mencapai 24 sampai 26

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 PENDIDIKAN inklusi di NTB belum sepenuhnya siap dilak1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sanakan di sekolah-sekolah. Kendalanya ialah selain guru 1234567890123456789012345678901212 terbatas juga juga sarana dan prasarana belum mendukung. 1234567890123456789012345678901212 Termasuk masalah lain yang dihadapi ialah penganggaran 1234567890123456789012345678901212 yang belum memadai. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Guna membahas berbagai persoalan pendidikan inklusi di 1234567890123456789012345678901212 NTB tersebut, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Un1234567890123456789012345678901212 ram berencana akan menggelar seminar nasional berkaitan den1234567890123456789012345678901212 gan layanan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Panitia Pelaksana Seminar Nasional, Dr. Asrin, melihat banyak 1234567890123456789012345678901212 problem pada pendidikan dasar SD dan MI kaitannya dengan prak1234567890123456789012345678901212 tik pendidikan inklusi di sekolah tersebut. 1234567890123456789012345678901212 Dikatakan Asrin, pihaknya menilai belum tersedianya pelay1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 anan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di SD dan MI 1234567890123456789012345678901212 secara maksimal dilihat dari segi fasilitas, tenaga kependidikan, 1234567890123456789012345678901212 kurikulum, fasilitas pembelajaran. “Bahkan anggaran di tingkat 1234567890123456789012345678901212 pemerintah daerah belum optimal,” ungkap Asrin, Rabu (15/1). 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kemudian perhatian pengambil kebijakan maupun praktisi pada 1234567890123456789012345678901212 siswa berkebutuhan khusus ini masih kurang. “Jadi atas dasar 1234567890123456789012345678901212 itulah seminar ini diselenggarakan untuk menyiapkan formulasi 1234567890123456789012345678901212 pelayanan belajar khusus di tingkat SD dan MI,” tambahnya. 1234567890123456789012345678901212 Diakuinya, mayoritas sekolah di NTB belum siap menerima 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 layanan pendidikan inklusi. Di samping pemahaman tentang pen1234567890123456789012345678901212 didikan inklusi juga belum sepenuhnya dipahami dengan baik. 1234567890123456789012345678901212 Kata dia, pendidikan inklusi berbeda dengan pendidikan bagi 1234567890123456789012345678901212 penyandang disabilitas. Pada dua hal itu, banyak yang salah. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pendidikan inklusi diperuntukkan bagi anak penyandang disabil1234567890123456789012345678901212 itas. Sementara sekolah luar biasa (SLB) diperuntukkan bagi 1234567890123456789012345678901212 anak penyandang disfungsi otak dan lainnya. “Jangan sampai 1234567890123456789012345678901212 anak disabilitas masuk ke sekolah disfungsional 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 seperti SLB,” tambahnya. 1234567890123456789012345678901212 Selain itu, saat ini panitia tengah 1234567890123456789012345678901212 menggodok satu rekomendasi yang 1234567890123456789012345678901212 akan diberikan pada pemerintah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 daerah menuntut adanya komit1234567890123456789012345678901212 men penganggaran layanan bagi 1234567890123456789012345678901212 pendidikan inklusi. 1234567890123456789012345678901212 ‘’Adapun pemateri yang akan 1234567890123456789012345678901212 diundang ialah dari nasional, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 direktur inovasi, birokrasi, kadis 1234567890123456789012345678901212 Dikbud, akademisi, praktisi. 1234567890123456789012345678901212 Sementara para peserta berasal 1234567890123456789012345678901212 dari guru SD MI se KLU, Lobar, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Loteng, Kota, Lotim,’’ 1234567890123456789012345678901212 ujarnya. (dys) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Asrin 1234567890123456789012345678901212

Perkuat Layanan Pendidikan Inklusi

(Suara NTB/dys)

KUNJUNGI - Kepala SMK Karya Adi Husada Mataram, Wahyu Sutantri saat menyampaikan profil sekolah di SMP sederajat yang dikunjungi.

orang. Namun di Bima dan Dompu malah kekurangan. Aidy mengatakan pihaknya tidak mungkin menempatkan calon kepsek asal Lombok Timur untuk bertugas di luar daerah. Aidy juga mengatakan, saat mutasi nanti dimungkinkan perpindahan kepsek antara sekolah. Kepsek yang berpengalaman akan mengisi sekolah yang cukup besar. (ron)

Kamis, 16 Januari 2020

Kelangkaan Pupuk Akibat Gudang Penampung Terbatas Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin tak menampik pupuk subsidi pemerintah di wilayah ini mengalami kelangkaan. Selain karena memang terbatasnya alokasi, ketersediaan gudang penampung yang tidak memadai dianggap pemicunya. Untuk itu, ia mendorong petani aktif dalam melakukan penyerapan. “Sekarang kalau tetap terasa langka ya iya, barang itukan bukan dibuat di sini. Harus diangkut dari Kalimantan, Jawa. Proses mengangkutnya ini ndak mu(Suara NTB/jun) ngkinlah, kalau orang butuh H. Bambang M. Yasin 20.000 sekaligus diangkut. Karena apa? gudang kita terbatas, angkutan kita terbatas,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (15/1). Jauh sebelum kelangkaan ini terjadi, lanjut Bupati, pihaknya sudah seringkali mengingatkan petani agar membeli pupuk jauh hari sebelum dibutuhkan. Sehingga gudang penampung distributor kosong dan bisa diisi kembali. Jika penyerapan lamban dipastikan distributor tak akan berani melakukan pendistribusian. “Orang (petani) sebenarnya kalau mengikuti konsep saya dari dulu ndak akan ada masalah yang serius. Kan bisa disimpan dulu dibawah kolong rumah atau gudang. Jadi memidahkan volume pupuk dari gudang ke petani,” jelasnya. Menagih sikap yang akan diambil pemerintah akan persoalan krusial ini, menurutnya, kurang tepat dengan alasan sistim tersebut sudah berjalan puluhan tahun lamanya. Jadi tak perlu mempertanyakan solusi pemerintah karena kewajibannya menyediakan pupuk sesuai kebutuhan sudah dilakukan. Kuncinya, lanjut HBY sapaan akrab H. Bambang M. Yasin, semua pihak yang membutuhkan barang subsidi ini mesti bergerak secara bersama. Apakah dengan menyerap stok pupuk di gudang untuk ditampung di rumah atau menekan pembelian secara berulang kali untuk menghindari munculnya pengecer gelap. “Sekarang misalnya karena jadwal pupuk yang mendesak ada pupuk non subsidi. Beli saja non subsidi, ada pupuk cair. Bahkan saya ajari gunakan batang kayu dan sebagainya. Itu kita bicara sudah 10 tahun yang lalu,” pungkasnya. (jun)

Syarat Definitif Desa Lamunga Mulai Dilengkapi Taliwang (Suara NTB) Persyaratan desa Lamunga, kecamatan Taliwang untuk menjadi desa definitif mulai dilengkapi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama aparatur desa setempat dalam beberapa hari terakhir tengah mengumpulkan seluruh dokumen syarat dan menyusunnya sebelum diajukan ke provinsi. Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa ada sebanyak 60 item persyaratan yang harus dilengkapi oleh sebuah desa sebelum didefinitifkan. Syarat-syarat tersebut mulai dari yang sifatnya administrasi hingga hal-hal teknis. “Kurang satu syaratnya maka tidak bisa kita ajukan ke Kemendagri,” cetusnya kepada wartawan, Rabu (15/1). Untuk desa Lamunga sendiri, menurut Mulyadi seluruh syaratnya hampir lengkap. Dari 60 item yang ditentukan tersisa sekitar tiga item lagi yang perlu dipenuhi. “Saya tidak hapal apa 3 item itu. Tapi yang jelas kita sedang upayakan selesai secepatnya,” janjinya. Setelah melengkapi 60 syarat yang ditentukan Mengagri itu. Dokumen desa pemekaran dari desa Batu Putih itu oleh DPMD KSB itu akan diajukan ke provinsi. Dijelaskan Mulyadi di tingkat provinsi dokumen syarat tersebut akan diverifikasi dan setelah dipastikan lengkap baru diusulkan ke Kemendagri. Kemendagri sendiri menandai sebuah desa definitif dan berdiri penuh secara otonomi akan menerbitkan kode desa. Kode inilah kemudian yang akan menjadi alat bagi desa untuk mengakses anggaran dari pusat. Salah satunya dana desa (ADD). “Kalau sudah punya kode desa maka tandanya desa itu sudah dapat dianggarlan DD-nya oleh pusat,” urai Mulyadi. Sementara itu ditanya berapa lama proses hingga Kemendagri menerbitkan kode desa Lamunga? Mantan Kepala Pelaksana BPBD ini mengaku tidak bisa memastikannya. Namun ia menyebutkan, penerbitan kode desa oleh Kemendagri biasanya diterbitkan sebanyak dua kali dalam setahun. “Ya mungkin juga menyeusaikan penyusunan APBN saya tidak tahu jelas. Tapi tentu kita berharap segera ya,” tukasnya. (bug)

Golkar KSB Tak Risaukan Lobi Tingkat Atas Taliwang (Suara NTB) Jajaran pengurus DPD II Golkar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tak mempermasalahkan adanya bakal calon yang tengah melobi jajaran kepengurusan partainya di tingkat atas untuk mendapat dukungan di Pilkada KSB mendatang. Ketua DPD II Golkar KSB, Saifullah mengatakan, pihaknya tidak merisaukan hal tersebut. Sebab mekanisme pengusulan pasangan calon yang berlaku di internal Golkar sangat jelas. Di mana usulan harus berasal dari tingkat kepengurusan di mana Pilkada akan di langsungkan. “Kalau Pilkada KSB artinya kami di sini yang mengusul. Bukan oleh DPD I atau pengurus di daerah lainya,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (15/1). Saifullah menegaskan, tidak mungkin partainya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan berlaku secara internal. Termasuk dalam hal ini mekanisme pengusulan pasangan calon yang akan diusung di Pilkada. “Apa pakai lobi-lobi di atas. Toh usulannya dari kami yang ada di daerah itu ketentuan yang berlaku di Golkar,” tandasnya. Ia menguraikan kembali soal alasan partainya (di tingkat kabupaten) yang telah final mengusung bakal pasangan calon Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM - Fud Syaifuddin, ST (Firin - Fud) tanpa melalui mekanisme penjaringan. Saifullah menuturkan, hal tersebut telah sesuai peraturan organisasi (PO) Partai Golkar. DPD II Golkar KSB menempuh mekanisme memilih langsung pasangan Firin - Fud diusung di Pilkada KSB 2020 setelah Tim Pilkada partai menyerap aspirasi seluruh organ partai mulai tingkat desa hingga kabupaten. “Kami mendengar aspirasi seluruh jajaran kepengurusan termasuk kader dan simpatisan di mana mereka aklamasi memilih petahana (Firin - Fud). Maka itulah kami putuskan di Tim Pilkada mendukung Firin - Fud,” tandasnya seraya menambahkan dukungannya tersebut telah final. “Tidak ada yang bisa merubah dukungan kami kepada pasangan petahana. Itu sudah final,” sambungnya. Saat ini dukungan Golkar KSB kepada pasangan Firin - Fud itu telah diusulkan ke DPD I Partai Golkar NTB. Menurut mantan anggota DPRD KSB Periode 2009-2014 ini, sesuai tahapan nantinya Tim Pilkada tingkat provinsi akan melakukan verifikasi tehadap pasangan calon yang diusulkan oleh masing-masing pengurus partai tingkat kabupaten/kota. Setelahnya DPD I akan menggelar acara pemaparan visi misi bakal calon dan terakhir mengusulkannya ke DPP (dewan pimpinan pusat) partai untuk medapat persetujuan penetapan. “Nanti saat dianjukan ke DPP, Tim Pilkada provinsi akan mengajak kami bersama-sama ke Jakarta. Soal jadwalnya kapan kami belum dapat konfirmasi dari provinsi karena infonya masih ada 2 dari 7 DPD yang belum mengusulkan ke provinsi,” imbuh Saifullah. Untuk diketahui beberap waktu lalu pasangam bakal calon Drs. HM. Nur Yasin - Mustakim Patawari melobi jajaran petinggi DPD I Partai Golkar NTB untuk mendapat dukungan partai beringin tersebut. (bug)

SUARA NTB

Halaman 11

Kerusakan Lintasan Atletik Belum Bisa Ditangani Mataram (Suara NTB) Kerusakan Lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram sepertinya belum bisa ditangani segera oleh pihak Dinas Dispora NTB. Terkait dengan kerusakan lintasan itu pihak Dispora NTB meminta kepada atlet dan pelatih untuk memanfaatkan tiga lintasan yang belum rusak untuk latihan. “Pakai lintasan satu, dua dan tiga saja yang masih bagus. Selebihnya biarkan kami perbaiki sedikit sambil nunggu kalo ada dana renovasi total. Percuma perbaiki sedikitsedikit setiap tahun karena tetap muncul,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menjawab Suara NTB lewat pesan singkat WhatsApp-nya Rabu (15/1). Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni sebelumnya pernah menjelaskan

bahwa pihak Dispora NTB sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi karet lintasan yang telah terkelupas dan membentuk benjolan kecil itu. Namun, perbaikan yang dilakukan tahun 2018 dengan cara menempel bagian yang terkelupas dengan menggunakan lem perekat tidak mampu bertahan lama. Menurut Eni, perbaikan lintasan tersebut tidak bisa dilakukan dengan tambal sulam

seperti yang sudah dilakukan pihaknya di tahun 2018. Dalam hal ini, lintasan tersebut harus direnovasi secara total supaya bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Pihak Dispora NTB saat ini sedang mencarikan cara supaya perbaikan lintasan tersebut dilakukan secara total. Dan saat ini mereka sudah mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk perbaikan lintasan tersebut.

Informasinya, lintasan sintetis yang dibangun dengan bantuan anggaran Rp7 Miliar dari Kemenpora tahun 2009 itu memang sudah dibenahi berkali-kali oleh Dispora NTB namun belum berjalan setahun kondisi lintasan kembali rusak. Dan karena sudah tidak pernah diperbaiki lagi mengakibatkan kerusakan lintasan tersebut makin melebar. Para pelatih dan atlet yang menjalani latihan persiapan PON XX 2020 belum lama ini mengeluhkan kondisi lintasan yang rusak. Mereka berharap pihak Dispora NTB segera membenahi lintasan tersebut supaya kegiatan latihan atlet atletik dalam rangka menghadapi PON berjalan lancar. (fan)

(Suara NTB/fan)

Hj. Husnanidiaty Nurdin

Disperindag Sulit Kendalikan Harga Bapok

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Tim voli pasir pelajar NTB tengah menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (15/1). Latihan yang dipimpin Pelatih Pelatnas Agus Salim saat itu gabungan dengan tim voli pasir PON dan tim Pelatnas Indonesia persiapan Pra-olimpiade 2020.

Jelang Kejurnas, Voli Pasir Pelajar Matangkan Persiapan Mataram (Suara NTB) Cabor voli pasir binaan PPLP NTB akan menurunkan dua tim putra dan dua tim putri di Kejurnas Voli Pasir antarPPLP/PPLPD yang akan berlangsung di Makasar sekitar bulan Juni 2020. Menatap event tingkat pelajar nasional itu tim voli pasir putra dan putri pun terus mematangkan persiapan dengan menjalani latihan secara intensif di Lapangan Voli Pasir GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (15/1). Pelatih Voli Pasir PPLP NTB, Surahman Sidik yang diwawancara Suara NTB, usia melatih atlet mengatakan Kejurnas Voli pasir antar-PPLP/ PPLPD merupakan program tahunan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka mengevaluasi perkembangan prestasi atlet-atlet PPLP/ PPLPD yang dibina disejumlah provinsi di Indonesia. Terkait

dengan program Kemenpora tersebut atlet PPLP NTB tak ingin melewatkan kesempatan itu. “Kita (PPLP NTB) akan mengirim dua tim putra dan dua tim putri di kejurnas voli antar PPLP. Anak-anak tetap latihan tiap sore di GOR,” ucapnya. Lanjutnya, sebanyak dua tim putra dan dua tim putri yang disiapkan ambil bagian di event voli pasir tingkat pelajar nasional itu, Surahman menuturkan terdapat satu tim putra yang dapat ditargetkan meraih medali emas, yakni pasangan Raja Adam dan I Nyoman Adi Putra. “Raja Adam Cs punya pengalaman meraih medali emas di Kejurnas yang sama di Jawa Timur tahun lalu, makanya mereka kita targetkan medali emas,” ujarnya. Meski memasang target satu emas lewat Raja Adam/Adi Putra, namun tidak berarti tiga tim lain tak punya peluang juara.

Bahas Persiapan PON, KONI NTB akan Gelar Rapat Anggota Mataram (Suara NTB) KONI NTB akan menggelar rapat anggota di Hotel Lombok Astoria Mataram, 22 Januari 2020. Agenda Rapat anggota tahunan KONI NTB itu akan fokus membahas terkait persiapan atlet NTB menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris KONI NTB, Hafidz Hasim kepada Suara NTB usai mengikuti rapat panitia penyelenggara Rapat Anggota KONI NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (15/1). “Terkait soal Pelatda atlet persiapan PON tahun 2020 akan diputuskan dalam rapat anggota KONI NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram,” ucapnya. Dikatakan Hafidz, Rapat Anggota KONI NTB yang akan di helat di Mataram dalam waktu dekat ini akan melibatkan seluruh anggota KONI NTB, terdiri dari pengurus cabor provinsi, KONI kabupaten/kota dan KONI NTB. Pihak KONI NTB sengaja melibatkan semua anggota KONI NTB guna membahas persiapan atlet NTB menghadapi PON 2020. Menurutnya, terkait persiapan PON XX Papua tahun 2020 pihak KONI NTB rencananya akan menggelar Pelatda PON di awal bulan Februari tahun 2020. Pelatda PON harus segera dilaksanakan sesegera mungkin karena memang sebagian besar cabor dibawah naungan KONI NTB sudah meloloskan 100 lebih atlet. Data dari KONI NTB jumlah atlet yang lolos PON XX di Papua tahun 2020 sebanyak 101 atlet. Jumlah atlet itu berasal dari 13 cabor yang sudah dipastikan lolos mengikuti ajang multi event olahraga nasional di Papua. Diantara 13 cabor yang berhasil meloloskan atlet mengikuti PON 2020 adalah atletik, tinju, voli pasir, tenis lapangan,tarung derajat, menembak, kempo, futsal, balap motor, catur, Aeromodelling, selam,panjat tebing dan biliar. Terkait lolosnya atlet mengikuti PON XX di Papua tahun 2020, pihak KONI NTB akan bekerjasama dengan pengurus cabor dan KONI kabupaten/kota guna menyukseskan persiapan atlet menghadapi PON 2020. Sebagaimana diketahui Pemprov NTB memasang target 17 medali emas yang harus diraih kontingen NTB di PON 2020. Untuk merealisasikan target 17 emas tersebut pihak KONI NTB butuh kerjasama yang baik dengan semua pihak, khususnya KONI kabupaten/kota diharapkan dapat ikut membantu dalam hal persiapan atlet dan penganggaran.(fan)

Dalam hal ini Surahman sengaja tidak membebani target medali emas di tiga tim lain karena memang mereka masih minim pengalaman dan belum berprestasi di level nasional. “Tim putri kita tahun lalu meraih peringkat delapan besar sehingga kami tak membebani mereka dengan target medali emas,” jelas. Lanjutnya, terkait keikutsertaan atlet voli pasir PPLP NTB di event tersebut, Surahman sudah mempersiapkan atlet dengan sungguh-sunggu. Para atlet sejak awal tahun 2020 terus latihan intensif dengan sejumlah atlet Pelatda NTB. Sementara itu dalam latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (15/ 1) kemarin para atlet PPLP NTB latihan gabungan bersama tim voli pasir senior Pelatnas asal NTB, seperti Ditha Juliana, Desi Ratnasari juga ikut ambil bagian disesi latihan kemarin. (fan)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, sulit mengendalikan gejolak harga bahan pokok di wilayah ini. Selain karena tak adanya pasar alternatif sebagai penyeimbang, ketergantungan pedagang pada pemasok luar daerah jadi pemicu utamanya. Kadisperindag Dompu, Hj. Sri Suzana, M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (15/1) mengakui, terjadinya lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya bumbu dapur tersebut. Namun demikian, pihaknya tak bisa berbuat banyak meski persoalan itu dikeluhkan konsumen. “Masalahnya di sini ndak ada pengendalian, ndak ada penyeimbang dari pemerintah seperti pasar alternatif misalnya,” ungkap dia. Untuk melengkapi fasilitas tersebut agar gejolak harga tidak lagi terjadi, menurutnya cukuplah berat. Karena sepenuhnya akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang notabene sangat terbatas. Sementara dari kementerian tak ada alokasi anggaran khusus untuk program ini. Ditegaskan, Sri Suzana, harga sejumlah kebutuhan pokok ini sebetulnya sangat mudah dimainkan para pemasok. Sebab pengecer yang ada sebagian besar bergantung pada hasil pertanian luar daerah. “Kalau di sini kan sedikit sekali yang mau bertani cabai dan kebutuhan pokok lain,” ujarnya. Alternatif terbaik yang akan coba dibangun di tahun 2020 ini, antara lain yakni berkoordinasi denganDinasPertaniandanPerkebunan (Distanbun) agar mendorong petani lokal mulai menanam kebutuhanpokoktersebutditengah meningkatnya kebutuhan masyarakat saat ini. Disamping itu mengajak setiap rumah tangga me-

(Suara NTB/jun)

Sri Suzana manfaatkan halaman rumah masing-masing untukmenanamcabai, tomat dan sejenisnya supaya harga tetap terkendali. “Kalau harga naik sementara pembeli kurang karena menanam sendiri pasti harga ini akan turun dengan sendirinya,” jelas dia. Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, Stok kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu, aman sebulan terakhir ini. Akan tetapi, harga penjualannya justru melambung tinggi. Hal tersebut lantas dikeluhkan sejumlah konsumen. Salah seorang diantaranya, Nuriati (30). Pengusaha warung makan asal Dorompana Kelurahan Kandai I ini mengaku heran akan kenaikan secara tiba-tiba harga sejumlah kebutuhan bahan pokok khususnya bumbu dapur tersebut. Padahal, stok yang tersedia di Pasar Induk normal seperti hari-hari biasa. “Kalau harga naik biasanya karena barang sulit kita dapat. Nah sekarang stoknya ada tapi harganya justru tinggi,” ungkapnya saat ditemui Suara NTB diPasarInduk,Minggu(12/1).(jun)

SUARA NTB

Kamis, 16 Januari 2020

Sensus Penduduk 2020 Gunakan Metode Kombinasi Selong (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada pertengahan tahun 2020 ini kembali akan melaksanakan sensus penduduk (SP). Pelaksanaan SP tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena menggunakan SP kombinasi. Sehingga SP 2020 dipastikan lebih tepat dan lebih cepat by name by address. “Sensus penduduk (SP) tahun 2020 berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya,” terang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, Muh. Saphoan, Rabu (15/1). Perbedaan terdapat dari sisi metodologinya, di mana

pada sensus sebelumnya dilakukan secara tradisional petugas door to door menemui masyarakat. Namun di tahun 2020 akan menggunakan metode kombinasi. Di mana BPS akan menggunakan data Dukcapil dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020. Berdasarkan data Dukcapil, penduduk by name by address setiap desa/dusun menjadi jalan petugas untuk turun di lapangan. Untuk pelaksanaan di tingkat lapangan sendiri dilaksanakan per tanggal 1 Juli 2020. “Door to door itu tetap. Tetapi petugas kita sudah memegang daftar nama dan alamat untuk dilakukan sensus,” ujarnya

Hal terpenting lainnya dalam SP tahun 2020 yaitu masyarakat dapat secara mandiri memperbarui data kependudukannya atau sensus penduduk online (SPO) di portal yang sudah disediakan yakni, Sensus.BPS.go.id. Pelaksanaannya tanggal 15 Februari hingga bulan Maret. Pertanyaan dalam portal ini akan sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh petugas di lapangan. Akan tetapi, meskipun masyarakat sudah memasukkan datanya secara online, petugas akan tetap melakukan sensus kepada masyarakat untuk memastikan kebenarannya. Adapun

untuk jumlah petugas ini sekitar 2.100 orang dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari. “Mungkin ada yang pindah setelah mendaftar atau meninggal dunia dan dikarenakan faktor-faktor lainnya. Itulah yang kita pastikan di lapangan,” ujarnya. Dalam pelaksanaan pendataan, ada dua cara yaitu kertas, pensil dan interview dan computer id personal interview, sehingga salah satu syarat petugas nanti harus memiliki smartphone berbasis android serta menguasai teknologi. Untuk petugas di setiap desa sendiri menyesuaikan jumlah penduduk dengan satu petugas meme-

gang sekitar 250 hingga 275 kepala keluarga (KK). (yon)

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5622 BO NOKA/NOSIN : MHIJF2212AK265488/ J F 2 2 E - 1 2 6 4 3 8 5 AN.HAPSAH HLG D’SKTR MATARAM KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Kamis, 16 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

Bersama Perangi Narkoba NARKOTIKA dan zat-zat adiktif berbahaya lainnya (narkoba) menjadi ancaman nyata yang harus segera mendapat perhatian. Pemerintah, aparat penegak hukum (polisi, Badan Narkotika Nasional - BNN, kejaksaan dan pengadilan), elemen masyarakat dan orang tua tidak bisa memandang remeh peredaran narkoba ini. Pasalnya, jika generasi kita sudah terpapar narkoba, maka kita tak tahu seperti apa nasib bangsa ke depan. Anak-anak generasi penerus harapan bangsa harus dilindungi dan dijauhi dari bahayanya narkoba. Harus diakui, peredaran narkoba di masyarakat menjadi pekerjaan besar yang harus segera ditanggulangi. Para bandar, pengedar narkoba terus mengintai generasi muda agar menjadi generasi yang kecanduan pada narkoba, sehingga Bangsa Indonesia ini menjadi hancur akibat generasi mudanya kecanduan narkoba. Tidak hanya itu, jika melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, para pecandu narkoba tidak hanya kalangan umum, mahasiswa perguruan tinggi, anak SMA atau anak SMP, tapi lebih ironis sudah merambah anak-anak SD. Bahkan, pondok pesantren tidak luput dari sasaran para pengedar narkoba ini. Lebih ironis lagi, asrama aparat penegak hukum seperti kepolisian pun dijadikan sebagai tempat pesta narkoba. Seperti halnya, beberapa oknum polisi yang pesta narkoba di asrama Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease belum lama ini. Jika ini tidak segera diantisipasi, maka siap-siaplah generasi kita akan hancur. Tidak ada lagi yang peduli pada nasib bangsa ini ke depan, karena generasi mudanya sudah banyak yang menjadi pecandu narkoba. Di sinilah pentingnya pemerintah hadir kepada masyarakat untuk gencar melakukan sosialisasi betapa bahayanya narkoba bagi kesehatan dan nasib bangsa ini ke depan. Selain itu, pentingnya peranan orang tua dalam mengawal serta mendidik anak-anaknya merupakan salah satu pilar utama untuk menjadikan anak-anaknya tidak terpengaruh pergaulan bebas. Apalagi sampai terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Sebagai contoh, di Kota Mataram ada 6.000 orang terpapar narkoba. Data yang berasal dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram ini baru segelintir yang terungkap. Sementara fakta di lapangan, bisa lebih dari itu. Sayangnya, meski prevalensi kasus narkoba di Kota Mataram mencapai 1,5 juta setahun atau jumlah orang yang terpapar narkoba mencapai 6.000 jiwa berbanding terbalik dengan ketersediaan anggaran di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Seperti disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Baiq Asnayati saat rapat kerja bersama Pansus Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada DPRD Kota Mataram, Selasa (14/1), menyebut pihaknya hanya memiliki anggaran untuk melakukan resos (rehabilitasi sosial) terhadap 10 orang per tahun. Ini pun masih dibagi lagi untuk rehabilitasi sosial mantan pengguna narkoba maupun disabilitas. Melihat anggaran yang sangat minim ini, tentu menjadi perhatian dari pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih banyak lagi mengganggarkan rehabilitasi bagi pengguna. Anggota DPRD yang memiliki dana reses atau dana aspirasi yang tidak sedikit pula, paling tidak bisa menyisihkan dana reses atau dana aspirasi untuk rehabilitasi sosial. Bagaimana pun, jika seorang yang sudah kecanduan, apalagi pelajar dan mahasiswa tidak direhabilitasi, maka sulit bagi mereka untuk menghilangkan ketergantungan pada obat-obat terlarang. Untuk itu, dalam mengatasi masalah narkoba ini kita tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, tapi bersama-sama perangi narkoba. Peran seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan, karena akan sangat menentukan keberhasilan dalam peran melawan peredaran narkoba. Masyarakat yang sudah menjadi korban narkoba atau punya anggota keluarganya menjadi pengguna narkoba supaya segera melaporkan diri ke aparat penegak untuk minta direhabilitasi. Jangan menunggu sampai ditangkap oleh aparat penegak hukum baru minta direhabilitasi. Mari sama-sama perangi narkoba agar anak-anak kita dan generasi muda menjadi generasi yang tangguh dan mampu menghadapi segala macam ancaman. (*)

OPINI

Halaman 14

NTB dan Gerakan Sejuta Pohon NTB merupakan pulau yang memiliki kekayaan yang melimpah_ruah. Segala bentuk kekayaan alam (SDA) tersedia di perut bumi NTB. Namun dibalik kekayaan tersebut, Indonesia juga menyiman segudang bencana alam yang kerap kali terjadi tiap tahunnya. Hal itupun dapat dilatarbekangi oleh faktor alam maupun ulah manusia itu sendiri.Banyak bencana yang ada di NTB. Bencana longsor yang terjadi di NTB salah satunya yang menjadi sorotan publik dan media. Peristiwa banjir banyak didominasi oleh faktor kelalaian manusia dalam menjaga dan melestarikan alam. Manusia lebih banyak menebang pohon (illegal logging) sembarangan daripada melestarikannya. Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya sebuah bencana tersebut. ENCANA alam dan kerusakan hutan saat ini menjadi momok dan ancaman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pasalnya kerusakan hutan yang semestinya menjadi sumber penghidupan dibabat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan bencana alam. Kondisi inilah yang menjadikan kita sangat dilematis. Pasalnya, hutan sebagai sumber kehidupan dirusak dengan model “membabi buta� atau penebangan secara ilegal. Hal ini pula terjadi di beberapa wilayah di NTB. Petugas Kepolisian Kehutanan sering sekali menemukan penebang pohon yang sifatnya ilegal. Beberapa daerah di NTB, seperti di hutan Sumbawa dan Tambora yang menyita hingga 100

Oleh: Ali Damsuki (Pembina Pondok Pesantren Jihadul Muslimin, Lombok Timur, NTB) kayu balok berukuran besar. Dilansir pula dari, (Kumparan.com, 2020) sebelumnya, Kepala KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin Jufri, menyebutkan jumlah kasus illegal logging di tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 5 hingga 6 kasus per tahun. Menurut Saladin, berkurangnya kasus illegal logging dikarenakan medan di dalam hutan cukup berat, tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak lagi merusak kawasan hutan serta terbenahinya perekonomonian masyarakat dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Sikap rakus dan tak sadar inilah yang menjadikan masyarakat melakukan hal-hal yang dilarang dan sangat membahayakan. Sementara kasus yang banyak saat ini berupa pembukaan lahan baru di kawasan hutan oleh masyarakat. Tindakan inipun masuk dalam katagori pengerusakan hutan lantaran semak-semak belukar yang akan menjadi hutan dirusak oleh sejumlah oknum. Bahkan cenderung lahan tersebut diperjualbelikan dengan iming-iming ada barang kemudian dijual. Adapun kasus yang sudah ditemukan adanya pembukaan lahan baru di kawasan KPH Rinjani Timur sebanyak 5 kasus di wilayah Kecamatan Pringgabaya, SuaraNTB.com, 2020). Fakta tersebutlah yang menjadi sebuah gambaran nyata yang ada di Hutan NTB sekarang ini. Kita sebagai warga Indonesia tentu harus mengembalikan fungsi hutan pada umumnya. Pelu sebuah penyuburan kembali hutan yang gundur dan serta pencegahan penebangan pohon di hutan secara liar. Deforestasi Hutan Upaya preventif dalam pencegahan bancana akibat penebangan pohon di hutan secara liar adalah penghijauan kembali hutan atau deforestasi hutan. Dari berbagai pemerintah daerah dan masyarakat perlu bahu membahu dalam peng-

RADIO

hijauan tersebut. Dilansir dari (Tribunlombok.com, 2020) Polres Lotim melakukan gerakan penanaman 1.600 bibit pohon di seluruh polsek jajaran untuk mengembalikan kerusakan hutan dilakukan reboisasi seluas 100 hektar. Pada kesempatan itu, Kapolres menekankan kegiatan penanaman pohon ini sebagai salah satu program untuk mendukung Kapolri untuk melakukan penghijaun dalam menjaga kondisi alam. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dalam mengemban fungsi pelayanan dan pejuang kemanusiaan. Di mana, penanaman pohon ini akan melawan ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor serta pulihnya makhluk hidupnya lainnya yang mungkin mati saat terjadinya kebakaran hutan saat musim kemarau beberapa waktu lalu. Program penanaman pohon ini sebagai salah satu bentuk apresiasi dalam memperingati Hari Sejuta Pohon secara mendunia. Program ini juga memberikan kontribusi positif bagi alam, bahwasanya alam inilah yang nanti akan memnatu dalam kehidupan, baik sekarang maupun mendatang. Dalam Islam pun dijelaskan bahwasanya perlunya menjaga alam sangatlah diwajibkan, hal ini dijelaskan dalam al-A’raf : 56-58, Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahma Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membang-

kitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami)bagi orang-orang yang bersyukur.� Selain itu dalam konteks pengawasaan, perlunnya kontribusi dari berbagai pihak untuk melakukan patroli hutan, khususnya polisi hutan.Untuk pengawasan tetap dilakukan dengan melakukan patroli setiap hari. Hal ini dimaksudnya sebagai upaya agar tidak terjadi penebangan pohon secara liar. Semoga tahun 2020 ini kita menjadi warga yang sadar akan pentingnya menanam pohon untuk generasi kita mendatang. Wallahu’alam bi as Shawab.

POJOK Penurunan angka kemiskinan NTB tercepat kedua di Indonesia Yang paling penting kesejahteraan masyarakat meningkat

*** Kejaksaan mulai selidiki Jembatan Longken Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2020

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) – Harga cabai kembali melambung. Sampai saat ini, harga komoditas tersebut bisa mencapai Rp50 ribu/kg di beberapa pasar tradisional. Kepala pasar Mandalika, H. Ismail, menerangkan harga cabai di pasar tradisonal tersebut per 15 Januari 2020 mencapai Rp50 ribu/kg. “Cuma siang ini sudah turun jadi Rp45 ribu,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (15/1). Menurutnya para pedagang menaikkan harga cabai mengikuti besaran harga yang diberikan dari pengepul. Pedagang di Pasar Mandalika memaklumi kenaikan tersebut sebagai dampak berkurangnya stok cabai karena faktor cuaca. Dalam satu hari, cabai yang diperjualbelikan di Pasar Mandalika sendiri mencapai 1 ton, atau 10-50/kg per pedagang. Ismail menyebut belum menerima keluhan dari pedagang ataupun pembeli. “Cuma dari minggu kemarin masih ada yang harganya Rp38 ribu untuk yang rawit hijau, ada yang Rp40 ribu campuran,” ujarnya. Stabilitas harga cabai diperkirakan akan kembali normal mengikuti ketersediaan stok komoditas. “Tergangung barangnya. Kalau stoknya sudah banyak, Insya Allah harga pasti akan turun dan normal,” ujar Ismail. Dikonfirmasi terpisah Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, membantah kenaikan harga cabai dikarenakan stok komoditas yang berkurang karena faktor cuaca. Berdasarkan catatan Disdag NTB, kenaikan harga cabai lebih dikarenakan mekanisme pasar, di mana para pedagang lebih memilih menjual dagangannya keluar daerah. “Saat ini dia memang naik, dari data kami bukan karena cuaca atau stok terbatas. Tapi karena pengiriman kita keluar,” ujar Nelly saat dikonfirmasi, Rabu (15/1). Diterangkannya sejak Desember 2019, berdasarkan data volume komoditas karantina tumbuhan dari Badan Karantina Pertanian Kelas I Mataram, sebanyak 75.905 Kg cabe rawit NTB dikirim ke wilayah Tanjung Pinang, Medan, dan Batam. Sementara 5.377 Kg cabai keriting dikirim ke Batam dan Pangkal Pinang. “Belum cabai kering juga. Jadi saya mau bilang karena cuaca juga meragukan, karena kita masih bisa kirim keluar daerah,” ujar Nelly. Menurutnya hal tersebut dipengaruhi oleh perdagangan bebas yang dimanfaatkan oleh para pedagang. “Mereka berani mengirim ke sana karena di sana harga (lebih) menjanjikan,” sambungnya. Mau tidak mau pedangang di NTB disebut harus menyesuaikan harga dengan mekanisme pasar yang sedang terjadi. Di lain sisi, pemerintah disebut tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pilihan dari pedagang tersebut, mengikuti aturan pasar bebas yang berlaku. Diterangkan Nelly salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggelar pasar murah khusus untuk cabai. Walaupun begitu, keuangan daerah disebut belum mampu untuk menanggulangi hal tersebut. “Kita bisa juga minta tolong ke pusat, tapi konsekuensinya pusat akan menganggap di sini sedang langka (cabai). Pasti pusat akan berpikir impor, sementara kita sebenarnya tidak kurang. Hanya sedang kena hukum pesar,” pungkasnya. (bay)

Dihentikan, Penyelidikan Empat Kasus di Kota Bima Dari Hal. 1 Temuan itu setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi NTB. Dasar audit, atas permintaan dari Kejaksaan Tinggi NTB. ‘’Kalau tidak salah, kelebihan volume pembayaran Rp300 juta, sudah dikembalikan,’’ sebutnya. Sementara kasus Taman Amahami dengan nilai proyek Rp8,4 miliar, juga dihentikan dengan pertimbangan kerugian negara sudah dikembalikan. ‘’Ada sekitar Rp200 juta yang jadi temuan. Sudah dikembalikan,’’ ujarnya. Dua kasus lain adalah proyek Dam Dadi Mboda dan

Dam Kapao. Proyek ini dilaporkan masyarakat karena hancur setelah digerus banjir. Padahal menurut pelapor, jika konstruksi dam sesuai ketentuan, tidak akan hancur saat dilalui banjir. Nilai total ke dua proyek ini sekitar Rp7,8 miliar. Untuk Dam Dadi Mboda senilai Rp2,2 miliar dan Dam Kapao senilai Rp 5,6 miliar. Menurut Dedi Irawan, kasus ini dihentikan karena kerusakan disebabkan faktor alam (bencana banjir). ‘’Dam ini rusak akibat banjir. Dengan pertimbangan force majure ini, kasus dihentikan,’’ ujarnya. (ars)

Elemen Prioritas NTB Gemilang Dari Hal. 1 ginekologi Indonesia ke calon center pendidikan Obstetri dan Ginekologi FK Unram/RSUD NTB, Rabu (15/1). Dikatakan Wagub, meskipun PR pemerintah dalam dunia kesehatan cukup besar akan tetapi indeks pembangunan kesehatan naik cukup tajam. ‘’Alhamdulillah indeks pembangunan kesehatan di NTB ini naik cukup tajam. Yang awalnya kita di urutan 19 dan sekarang urutan ke 11,’’ ujarnya. Rohmi juga menyampaikan bahwa ia sangat bangga kepada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (Unram). Meski usianya terbilang lebih muda dari fakultas-fakultas lainnya, akan tetapi per-

tumbuhannya amat pesat. ‘’Pemprov NTB, sangat mendukung agar Universitas Mataram bisa segera membuka spesialis I Obstetri dan Ginekologi (SpOG), juga spesialis-spesialis lainnya,’’ ujar Rohmi. Lebih jauh, Rohmi berpesan agar kualitas menjadi tanggung jawab paling utama dalam program spesialis I SpOG ini, sehingga nantinya menghasilkan lulusan-lulusan yang benarbenar mampu merawat kesehatan masyarakat NTB kelak. ‘’Mudah-mudahan melalui proses ini, menjadi semangat dan motivasi yang luar biasa bagi Unram untuk terus membangun kesehatan NTB,’’ harapnya. (r)

Eksekusi Berbasis Data Dari Hal. 1 Sehingga kita dapat melakukan penanganan program dengan data. Karena tanpa data, kita tak bisa bekerja,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin. Ia mengatakan, data desa miskin atau desa tertinggal harus jelas. Kemudian data kemiskinan juga harus benar-benar valid. Persoalan data, katanya memang harus diselaraskan kembali. Termasuk data masyarakat miskin penerima bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial. Mantan Kepala BKD NTB ini menjelaskan, apa yang dilakukan gubernur dan wagub dengan mengecek programprogram yang sudah dan akan dilaksanakan OPD ke depan. Sehingga mereka bisa memetakan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang ada di dalam RPJMD dan renstra OPD. ‘’Capaian-capaian itu jelas sampai akhir tahun. Sehingga target menjadi terukur. Misalnya, kira-kira desa wisata ini akan menjadi berapa nanti. Desa tertinggal ini akan habis tahun kapan. Ada target yang jelas harus dicapai,’’ ungkapnya. Pemprov NTB di bawah

kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuat enam misi yang dijabarkan dalam 52 program unggulan daerah. Berdasarkan evaluasi capaian semester I 2019 indikator utama RPJMD NTB 2018-2023, yang dipublikasikan Pemprov NTB, 17 September 2019. Dari 15 indikator utama RPJMD, sebanyak 4 indikator telah tercapai. Kemudian 3 indikator tidak tercapai dan 8 indikator belum ada rilis resmi dari BPS. Indikator RPJMD yang telah tercapai yakni pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan biji logam, inflasi, indeks reformasi birokrasi, persentase balita stunting. Kemudian indikator yang tidak tercapai yakni, angka kemiskinan, gini ratio dan indeks kebermanfaatan infrastruktur. Sementara 8 indikator lainnya yang belum ada rilis BPS, antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kebahagiaan, Indeks Kriminalitas, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks risiko bencana, indeks pelayanan publik, indeks demokrasi dan indeks pembangunan gender. (nas)

Selong (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lombok Timur, Drs. H. M. Sukiman Azmy, M.M didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir.Hj.Budi Septiani meluncurkan Unit Pengolahan Pakan Ruminansia, Kelompok Tani Ternak (KTT) Bareng Mele II, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Rabu (15/1). UPP Ruminansia ini merupakan pengolahan pakan ternak dengan perpaduan bahan baku dari daun Lamtoro, Kulit Kacang, Dedak dan Bungkil Inti Sawit. Gubernur menegaskan bawa kunci suksesnya industri peternakan harus dibarengi dengan adanya industri pabrik pakan yang bagus. Dengan demikian maka kita akan mampu bersaing dengan kemajuan peternakan di negara lain seperti Australia. ‘’Tidak mungkin peternakan akan bagus tanpa adanya pabrik pakan,’’ ujarnya. Untuk itu ke depan gubernur berharap, kesuksesan petani ternak bukan dari hasil menjual ternak, namun karena hasil menjual pakan ternak. Dikatakan gubernur, saat ini negara yang sudah maju in-

(Suara NTB/ist)

Harga Cabai Melambung Industrialisasi Pakan, Kunci Kemajuan Industri Ternak di NTB

RESMIKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Hj. Budi Septiani meresmikan Unit Pengolahan Pakan Ruminansia, Kelompok Tani Ternak (KTT) Bareng Mele II, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Rabu (15/1). dustri peternakannya seperti Australia, sangat kekurangan pakan. Sehingga ia berharap ke depan hasil produksi pakan di NTB dapat diekspor ke luar negeri, seperti Australia. ‘’Kita berharap akan banyak petani ternak yang sukses bukan karena jual sapinya tapi

karena jual pakan. Dan ke depan kita harapkan hasil produksi pakan bisa diekspor ke luar negeri,’’ harapnya. Menurut gubernur, pengembangan industri pabrik pakan merupakan hal yang harus digesa saat ini. Ia berharap dengan peluncuran UPP Rumin-

ansia itu, merupakan langkah awal yang dimulai dari hal kecil dan akan terus mampu ditingkatkan menjadi lebih besar dimasa akan datang. ‘’Semoga dengan launching ini, industri pakan kita akan maju dan industri peternakan kita juga akan semakin maju,’’ harapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB bersama Bupati Lombok Timur juga menyerahkan Asuransi Ternak Sapi/Kerbau kepada Kelompok Tani Ternak Geger Girang, KTT. Pade Pacu dan KTT. Permai, sebesar Rp 10 juta dan Rp 6,5 juta. (r)

Disorot, Perjalanan Dinas DPRD NTB Rp27 Miliar SETELAH pembelian kendaraan dinas, rehab rumah Ketua Dewan, kini muncul anggaran fantastis lainnya berupaya biaya perjalanan dinas. Besaran anggaran perjalanan dinas DPRD NTB mencapai Rp27 miliar. Kritik soal biaya perjalanan dinas, bukan kali ini saja. Pada 2019 lalu, aksi penolakan dan kritik dari mahasiswa, LSM dan

masyarakat tak mempan. Dewan tetap merealisasikan perjalanan dinas ke luar negeri menghabiskan anggaran Rp3 miliar. Tahun 2020, pada pos yang sama kembali dianggarkan sebesar Rp3 miliar. Bahkan total nilai anggaran perjalanan dinas seluruhnya mencapai Rp27 miliar. “Kita pernah kritik habis habisan soal perjalan-

an dinas fantastis, tapi toh dianggarkan lagi,” sesal Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda. Diyakininya, Dewan akan dihujani kritik oleh masyarakat, karena rasa empatinya semakin hilang di tengah situasi masyarakat yang semakin sulit. Ia mencontohkan, tahun 2019 lalu, masyarakat sudah menyuarakan penolakan biaya jalan-jalan se-

Hijaukan NTB, Distribusikan Kebahagiaan untuk Generasi Mendatang Dari Hal. 1 ‘’Anak cucu kita kelak punya hak yang sama untuk dapat menikmati karunia keelokan dan keindahan alam yang kita miliki,’’ ujar Gubernur Bang Zul pada acara penanaman 6.035 pohon bibit buah-buahan di atas lahan seluas 60 hektar di Desa Perigi, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (15/1). Penanaman pohon buahbuahan tersebut merupakan program CSR dari PT.Bentoel Indonesia. Didampingi Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy., MM dan Komisaris PT. Bentoel, Edi Abdurrahman dan sejumlah kepala pejabat dan para tokoh masyarakat, Gubernur Zul berharap di masa depan, Desa Perigi tidak hanya hijau dengan pohon, tapi produktif dengan buah buahan. ‘’Dengan pohon yang kita tanam, kita mendistribusikan harapan kepada anak cucu kita. Mereka punya hak yang sama menikmati keelokan, keindahan alam kita di Lombok Timur ini,’’ ujarnya. Gubernur mengapresiasi PT. Bentoel, yang telah mendukung kegiatan penanaman pohon di Desa Parigi, dengan menyediakan bibit buah-buahan. ‘’Pemerintah tidak mungkin mengerjakan sendiri, harus didukung oleh sektor swasta. Sebab, mesin pertumbuhan ekonomi adalah sektor swasta,’’ ujarnya. Sebelumnya, pada medio Desember 2019 yang lalu, Gubernur Zul juga telah melakukan penanaman pohon buahbuahan dan tanaman lantoro

yang bermanfaat sebagai bahan baku industri pakan ternak di Dusun Kayu Madu, Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, di atas lahan seluas 5 hektar lebih. Tidak itu saja, sepekan yang lalu, Bang Zul bersafari ke kabupaten Bima dan kabupaten Dompu. Di Kabupaten paling Timur NTB itu, Gubernur Zul mengawali kegiatannya dengan peletakan batu pertama pembangunan Hotel Santika, dilanjutkan pencanangan program menghijaukan NTB melalui penanaman pohon kemiri dan kayu putih pada ratusan hektar kawasan hutan yang gundul akibat perambahan. Safari dilanjutkan mengunjungi masyarakat Kilo, Kabupaten Dompu. Selain menyapa warga dan menyerap aspirasi tanpa sekat, gubernur juga meresmikan kawasan wisata manggrove dan budidaya pohon kelor yang menjadi bahan baku industri obat-obatan yang benilai ekspor tinggi. Bupati Lombok Timur, H Sukiman Azmy berharap masyarakat Desa Perigi bisa memelihara pohon yang ditanam tidak hanya sebagai penghijauan, tapi agar nantinya bisa menghasilkan buah. Menurut Sukiman, lahan kering dan berkurangnya jumlah mata air di Kabupaten Lombok Timur salah satunya disebabkan oleh penebangan hutan untuk bahan baku oven tembakau. Karena itu, ia berharap penghijauan di Lombok Timur dilakukan secara menyeluruh di seluruh kawasan. Sukiman mengapresiasi PT Bentoel

karena termasuk perusahaan yang konsisten tidak menggunakan kayu untuk oven tembakau, tapi menggunakan cangkang kemiri. Edi Abdurahman, Komisaris PT Bentoel mengatakan bahwa Desa Parigi telah dikenal sebagai daerah penghasil tembakau terbaik dan PT. Bentoel selaku perusahaan tembakau telah berkomitmen untuk menjadikan masyarakat setempat sebagai mitra bisnis perusahaan. Beberapa jenis pohon buah yang ditanam seperti manggis, lengkeng, rambutan, durian, jambu jamaika, mangga dan alpukat yang ditanam sebagai kompensasi turunnya kualitas lingkungan akibat penebangan liar, pembukaan landang ataupun akibat pengolahan tembakau. ‘’Semoga dengan penanaman ini lingkungan akan semakin asri dan kualitas kesehatan meningkat serta memberikan nilai tambah ekonomi,’’ ujar Edi. Komitmen Pemprov NTB untuk menghijaukan kembali lahan-lahan kering tandus dan mengembalikan fungsi hutan melalui penanaman bibit pohon. Baik pohon buah maupun pohon bernilai ekonomi lainnya, terus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan melibatkan berbagai stakeholder. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 680.620 hektare dengan 230.000 hektare berada di kawasan hutan. (r/Kominfotik)

Kejaksaan Mulai Selidiki Jembatan Longken Dari Hal. 1 Karena penyelidikan dimaksud Kajati, setelah kontrak diputus atas usulan TP4D. ‘’Walau begitu (pernah didampingi), tetap jalan terus,’’ ujar Kajati. Soal Ditreskrimsus Polda NTB juga membidik objek yang sama, menurut Kajati, bisa dikoordinasikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda NTB untuk memastikan siapa yang sudah mendahului penyelidikan. Menurutnya, ini hanya teknis soal koordinasi. ‘’Makanya nanti kita cek, kita koordina-

si. Kalau Polda duluan, ya kita serahkan,’’ jelasnya. Dalam kasus ini, penjelasan Polda NTB sebelumnya, sudah mengarah ke pemeriksaan saksi-saksi dan cek ke lokasi. Proyek Jembatan Longken Cs terdiri dari pekerjaanJjembatan Longken di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Lombok TImur dan Jembatan Tampes, Desa Selengan, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Dua jembatan ini diputus kontrak oleh pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), karena pihak pelaksana baru menyelesaikan 14 persen pe-

kerjaan dari total anggaran Rp36 miliar. Jembatan Tampes jadi perhatian setelah akses alternatif selama proyek utama dikerjakan, putus digerus banjir beberapa waktu lalu. Kajati sekaligus mengingatkan kepada pihak PJN, bahwa pendampingan pada proyek tersebut tidak mempengaruhi proses penyelidikan. Apalagi kontrak pekerjaan sudah diputus atas usulan TP4D sebelumnya. Sehingga praktis setelah diputus dengan alasan pekerjaan kontraktor bermasalah, akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. (ars)

luruh pimpinan dan anggota DPRD NTB ke Eropa dan Australia. Dinilai tidak patut karena masih banyak prioritas daerah yang butuh pembiayaan. “Dengan dialokasikannya lagi anggaran itu, berarti ini namanya pemborosan,” tegasnya. Alasan penilaian pemborosan, sebab anggota DPRD NTB tidak pernah mampu terjemahkan alasan perjalanan dinas yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Justeru masyarakat tidak melihat relevansi dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan bencana di daerah. Lebih - lebih, kata Ramli, akuntabilitasnya ke publik terkait perjalanan itu tidak jelas. Diperkirakan, pada anggaran Rp27 miliar ini, situasinya akan sama. “Lalu, bagaimana masyarakat NTB percaya dengan kegiatan perjalanan dinas mereka? Ini namanya pemborosan. Buang-buang uang rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas,” tegasnya. Sejak awal, mereka mengaku melihat ada kejanggalan dalam perencanaan anggaran Sekretariat DPRD NTB Tahun 2020.

Anggaran kendaraan dinas Rp2,6 miliar dan rehab rumah jabatan pimpinan DPRD senilai Rp4 miliar. Dua alokasi ini tiba-tiba muncul dalam APBD. “Padahal dua mata anggaran ini (diduga) tidak tertera dalam KUA-PPAS maupun RAPBD 2020, bahkan Renstra Setwan,” tegasnya. Pimpinan DPRD NTB diminta harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi ke publik. Demi menghindari keberpihakan pada kepentingan segelintir orang namun merugikan kepentingan masyarakat lebih luas. Ramli sepakat dengan BK DPRD NTB dan Komisi I untuk segera mereview kembali DPA Setwan dan melakukan rasionalisasi. Hasil rasionalisasi, anggaran yang tidak perlu tersebut dipakai untuk membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Misalnya dialihkan untuk tambahan honor gaji 7.200 guru tidak tetap di SMA/SMK atau SLB di NTB. Akan lebih bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan di NTB,” pungkasnya. (ars)

Pusat akan Buka Rekrutmen P3K dan CPNS Dari Hal. 1 ‘’Kalau ada formasi P3K maka bersamaan dengan formasi CPNS 2020. Tapi kalau formasi P3K 2019, tidak ada. Karena kemarin sudah dialihkan ke formasi CPNS 2019,’’ jelasnya. Dalam rekrutmen CPNS 2019, Pemprov NTB mengusulkan 800 formasi. Terdiri dari 500 formasi CPNS dan 300 formasi P3K. Dari usulan tersebut, Pemerintah Pusat memberikan jatah sebanyak 414 formasi CPNS untuk Pemprov NTB. Secara keseluruhan, alokasi formasi CPNS di NTB tahun 2019 sebanyak 3.204 formasi. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Pemkot Mataram 275 formasi, Pemkab Lombok Barat 205 formasi, Pemkab Lombok Tengah 479 formasi, Pemkab Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Pemkab Lombok Utara 237 formasi, Pemkab Sumbawa Barat 105 formasi, Pemkab Sumbawa

342 formasi, Pemkab Dompu 249 formasi, Pemkab Bima 241 formasi dan Pemkot Bima 175 formasi. Jumlah pelamar CPNS NTB 2019 sebanyak 85.870 orang. Dimana, sebanyak 8.248 pelamar dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi. Sehingga, sebanyak 77.622 pelamar yang berhak untuk ikut seleksi kompetensi dasar (SKD) yang direncanakan mulai 27 Januari hingga 28 Februari mendatang. Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 7.706 orang, Pemkot Mataram 4.611 orang, Pemkab Lombok Barat 3.879 orang, Pemkab Lombok Tengah 15.336 orang, Pemkab Lombok Timur 11.107 orang. Selanjutnya, Pemkab Lombok Utara 5.807 orang, Pemkab Sumbawa Barat 2.083 orang, Pemkab Sumbawa 7.363 orang, Pemkab Dompu 6.639 orang, Pemkab Bima 9.710 orang dan Pemkot Bima 3.381 orang. (nas)

Penurunan Angka Kemiskinan NTB Tercepat Kedua di Indonesia Dari Hal. 1 dibanding dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,407, juga menurun 0,021 poin dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,422. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,333, turun 0,007 poin dibanding Gini Ratio Maret 2019 sebe-

sar 0,340 dan menurun 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,343. ‘’Gini Ratio perkotaan ini bisa menjadi perhatian. Tingkatkan pendapatan masyarakat yang 40 persen ke bawah. Ujungnya buka lebih luas lapangan pekerjaan agar ketimpangan masyarakat bisa dipersempit,’’ demikian Suntono. (bul)

Pemprov Desak Perbaikan Dermaga II Padangbai Dipercepat Dari Hal. 1 Semua kapal yang tadinya home base-nya di Padangbai dipindah ke Lembar. ‘’Supaya tidak terjadi banyak kapal yang mengapung nanti di sana (Padangbai) akibat perbaikan dermaga ini. Kemudian untuk mengantisipasi antrean di Lembar,’’ ujarnya. Dengan memindahkan home base kapal yang ada di Padangbai ke Lembar, kata Nelson, maka otomatis akan mengurangi antrean kapal akibat perbaikan dermaga tersebut. Ia menjelaskan, setiap 1,5 jam kapal akan dilepas dari

Pelabuhan Lembar menuju Pelabuhan Padangbai. Menurutnya, itu merupakan waktu normal. Apabila terjadi stagnasi di Pelabuhan Lembar, maka jadwal berangkat kapal akan dikurangi menjadi satu jam. ‘’Kalau satu jam stagnasi tak terurai, kita akan nambah kapal di situ, nambah trip,’’ kata Nelson. Meskipun terjadi perbaikan dermaga II Pelabuhan Padangbai, Nelson mengatakan jumlah trip sehari tetap 16 kapal. Namun dengan adanya perbaikan dermaga, cuma dilakukan pemindahan home base kapal ke Pelabuhan Lembar saja.

Dengan memindahkan home base, maka semua kapal berangkat dari Lembar. Apabila terjadi stagnasi di Lembar maupun Padangbai, lanjut Nelson, maka akan diprioritaskan kendaraan yang mengangkut kebutuhan pokok dan sayur mayur agar tidak busuk. Untuk mempercepat perbaikan dermaga II Pelabuhan Padangbai, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT. ASDP supaya bisa mempercepat perbaikan dermaga tersebut. Dari rencana perbaikan sekitar tujuh hari, diharapkan bisa tuntas kurang dari seminggu. Pihaknya juga berharap

kondisi cuaca di Padangbai tidak ekstrem. Supaya dapat mempercepat pengerjaan dermaga tersebut. ‘’Kita koordinasi dengan PT. ASDP supaya dipercepat. Mudah-mudahan tak hujan dan ombak pantai di sana tidak besar. Kalau terjadi maka akan mengganggu pengerjaan perbaikan dermaga,’’ terangnya. Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD wilayah Padangbai I Nyoman Agus Sugiarta saat koordinasi dengan BPTD Lembar mengatakan pihaknya bersama BPTD Lembar mengatur pola muatnya untuk mencegah

gangguan penyeberangan di Lembar-Padangbai. “Karena dari ASDP perencanaann perbaikan dermaga 7-10 hari, mudah-mudahan tidak ada kendala alam agar pengerjaannya cepat selesai,”jelas dia. Pihaknya tetap mendorong agar pengerjaan dermaga II cepat selesai. Pihaknya pun tetap melakukan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi gangguan di lapangan. Saat ini tambah dia, kondisi penumpang di Padangbai terbilang masih sepi. Hampir sama dengan kondisi di Lembar. “Kami berharap agar pelayanan tetap lancar,’’ harapnya. (nas/her)

Kamis, 16 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelamar Calon Sekda Lotim Masih Sepi Peminat Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini menunggu pelamar calon Sekretaris Daerah (Sekda) membawa berkas lamarannya. Akan tetapi, hingga hari kedua dibuka pendaftaran calon Sekda ini, tidak ada satupun pejabat yang mendaftar. “Sampai hari kedua belum ada yang mendaftar,” kata Kepala Bidang Mutasi pada BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, Rabu (15/1).

Pelaksanaan seleksi Sekda Lotim mulai dibuka tanggal 14 Januari hingga 28 Januari 2020. Pemkab Lotim melalui tim panitia seleksi (pansel) menerima

berkas pendaftaran di sekretariat di Bidang Mutasi BKPSDM Lotim. Pansel ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Bupati Loteng Ajak Masyarakat Perang Lawan Narkoba Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT., mengajak masyarakat di daerahnya untuk bersama-sama perang melawan peredaran narkoba. Mengingat, penyebaran narkoba yang sudah begitu masif hingga ke pelosok dusun. Dengan korbanya tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. “Ayo bersama kita perang melawan narkoba. Karena sudah begitu parah peredarannya,” ajak Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., di hadapan warga saat pencanangan Desa Aman, Bersih, Sehat dan Religius (ABSaR) di kantor Camat Praya Tengah, Rabu (15/1). Menurutnya, melawan peredaran narkoba tidak cuk-

up hanya dengan mengandalkan aparat penegak hukum saja. Peran seluruh lapisan masyarakat dalam hal ini sangat diharapkan. Karena akan sangat menentukan keberhasilan dalam peran melawan peredaran narkoba tersebut. “Tanpa peran masyarakat, peredaran narkoba tidak akan bisa dilawan,” timpalnya. Kepada masyarakat yang sudah menjadi korban narkoba atau punya anggota keluarganya menjadi pengguna narkoba supaya segera melaporkan diri ke aparat penegak. Untuk minta direhabilitasi. Jangan menunggu sampai ditangkap oleh aparat penegak hukum. “Jika memang merasa sebagai pengguna narkoba, lebih baik lapor diri ke aparat

penegak hukum atau bisa ke BNN provinsi. Dan, dijamin tidak akan ditindak secara hukum. Justru akan dibiayai untuk menjalani proses rehabilitasi,” sebutnya. Beda kalau tidak melapor diri, kemudian terjaring dalam operasi aparat penegak hukum maka tidak ada istilah tidak diproses hukum. “Kan lebih baik seperti itu. Lapor diri untuk kemudian bisa ajukan rehabilitasi. Daripada ditangkap polisi dan menjalani proses hukum,” tandasnya. Proses rehabilitasi semua gratis. Karena sudah ditanggung oleh negara. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk proses rehabilitasi. Terpenting bersedia dan mau melaporkan diri saja. (kir)

Proyek Bermasalah Diduga Akibat Pengawasan Lemah Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah proyek bermasalah di Lombok Barat (Lobar) dinilai tidak ansih akibat kesalahan rekanan akan tetapi perencanaan teknis awal dan pengawasan yang lemah di tingkat OPD. Akibat persiapan perencanaan yang lelet ini, menyebabkan anggaran merembet terhadap proses lelang yang kerap molor dari jadwal. Menurut Wakil Ketua Kadin Lobar, Rosyidi, persoalan proyek di Lobar ini kerap telat, bahkan putus kontrak disebabkan pelaksanaan proyek yang telat dieksekusi. Sehingga dalam pelaksanaan waktunya habis sebelum masa kontrak berakhir. “Ini karena perencanaan teknis diawal yang lamban sehingga pelaksanaan proyek pun telat dieksekusi,” kata dia. Hal ini juga berdampak ter-

hadap mutu proyek. Di Lobar, kata dia, metode kerja pemerintah yang punya aturan sendiri. Karena itu untuk mendorong percepatan proyek ini, perlu regulasi pengadaan lelang harus dimajukan sehingga ketika ada sanggahan tidak terlambat. Seperti tahun ini saja, kesiapan OPD dalam mengimput Sirup belum semua, bahkan hanya ada beberapa yang sudah melakukan input. Apalagi kata dia, OPD yang mulai proses persiapan lelang. Seharusnya proses dilakukan di awalawal agar ada waktu untuk pelaksanaan lelang sehingga lelang tidak telat dari jadwal. Sementara itu, Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP-BJ), Ahad Legiarto mengatakan, pihaknya sudah mendorong OPD mempercepat proses input Rencana Umum Pengadaan ke Sirup, sehingga bisa memper-

cepat proses lelang. Dokumen lelang juga harus dipercepat, agar bisa tercapai time schedule proyek terkontrak tanggal 21 Juli 2020. “Sesuai time schedule yang ada, bulan ini seharusnya OPD sudah meng-SK-kan siapa yang menjadi PPK. Tapi Input RUP ke sirup belum banyak ini,”jelasnya. Untuk mengantisipasi proyek bermasalah pihaknya sudah menyiapkan upaya-upaya. Di antaranya mendorong OPD untuk memberlakukan kebijakan tak memberikan uang muka kepada rekanan. ‘’Hal ini mencegah rekanan tak bonafid memenangkan lelang. Selain itu OPD didorong mempercepat proses penginputan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan dokumen lelang ke ULP,’’ tegas dia. (her)

Sipil Negara (ASN). Adapun untuk persyaratan umum bagi calon sekda harus berstatus ASN, memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik serta sehat jasmani dan rohani. Sementara untuk persyaratan khusus, untuk pelamar dari luar Pemerintah Kabupaten Lotim harus mendapat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian, memili-

ki kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu atau Diploma IV, sedang dan pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Selain itu, usia paling tinggi 56 tahun pada tanggal 2 Maret 2020 dan sekurang-kurangnya memiliki pangkat atau golongan ruang pembina tingkat I

LUNCURKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Hj. Budi Septiani meluncurkan Unit Pengolahan Pakan Ruminansia, Kelompok Tani Ternak (KTT) Bareng Mele II, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Rabu (15/1)

(IV/b) serta beberapa dokumen kelengkapan administrasi. Sementara untuk jadwal seleksi administrasi 29 Januari dan pengumuman hasil administrasi 30 Januari 2020. Tes kompetensi manajerial/psikologi 1 Februari, penulisan makalah 2 Februari, presentasi wawancara 3 Februari dan penetapan hasil seleksi 4 Februari. Selanjutnya untuk penyam-

paian laporan pansel kepada pejabat pembina kepegawaian Lotim, 5 Februari, penyampaian hasil Pansel ke Gubernur NTB 6 Februari dan proses rekomendasi hasil ke KASN 10 Februari dan rencana pelantikan 12 Februari. “Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap dan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan,’’ ujarnya. (yon)