Edisi Selasa,16 Januari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 16 JANUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 255 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/lin)

GEOPARK DUNIA - Inilah Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak dan Gunung Barujari (anak Rinjani). Gunung Rinjani akhirnya dinyatakan lolos sebagai salah satu geopark dunia oleh Unesco. Penyerahan sertifikat Rinjani sebagai geopark dunia akan dilaksanakan April mendatang.

Rinjani Lolos Jadi Geopark Dunia Mataram (Suara NTB) – Setelah melalui perjuangan yang panjang, Gunung Rinjani akhirnya dinyatakan lolos sebagai salah satu geopark dunia oleh Unesco. Penyerahan sertifikat Rinjani sebagai geopark

dunia akan dilaksanakan April mendatang. ‘’Sudah ada pengumuman dari Unesco. Penyerahan sertifikatnya menjadi geopark dunia nanti bulan April,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady

H. Sayuti, M. Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (15/1) sore.

Dengan ditetapkannya Rinjani sebagai geopark dunia, kata Sekda maka akan ada perubahan-perubahan yang

akan terjadi. Misalnya, Rinjani akan lebih terkenal lagi menjadi daerah yang akan ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Kemudian dari sisi infrastruktur, Bersambung ke hal 15

Kasus Merger BPR

BPKP Serahkan Hasil Audit Kerugian Negara ke Kejaksaan TO K O H

Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB akhirnya tuntas melakukan audit kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kerugian negara sesuai hasil audit sudah diserahkan ke penyidik Pidsus Kejati NTB.

Kabupaten Paling Hebat KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) memiliki jumlah penduduk 1,289 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar tersebut diakui cukup sulit untuk bisa mewujudkan target Universal Health Coverage (UCH) atau jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang tinggal setahun ini.

Menjawab hal itu Bupati Lotim, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan menyatakan Lotim siap mewujudkannya secara bertahap.

Bersambung H. Moch. Ali Bin Dachlan ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

BPKP sebagai Mediator ADA peran lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selain ahli bidang audit. Institusi ini mampu berperan sebagai mediator manakala ada sengketa antara institusi pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya, atau antara pemerintah dengan swasta. Tujuannya, meminimalisir gangguan penghambat pembangunan, khususnya di daerah.

Kepala BPKP Perwakilan NTB Dr. Ayi Riyanto melalui Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi, Adi Sucipto mencontohkan, ketika terjadi benturan antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Bersambung Adi Sucipto ke hal 15 (Suara NTB/ars)

Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto melalui Korwas Investigasi Adi Sucipto membenarkan itu. Timnya sudah tuntas audit, hasilnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejati NTB. ‘’Sudah selesai audit.

Kami sudah serahkan hasilnya,kalau tidak Kamis, ya Jumat pekan kemarin,’’ kata Adi Sucipto kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (15/1).

Ditanya berapa nilai kerugian negara, Adi enggan mem-

beberkan. Ia hanya merinci kepada pihak yang meminta audit. ‘’Karena jaksa yang meminta audit, ya angka semuanya sudah di jaksa. Kalau untuk rinciannya, bisa dikonfirmasi ke jaksa,’’ kata

Terkait Kinerja, Kepala DP3AKB Jadi Staf Ahli GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembali menjadikan salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai staf ahli. Setelah sebelumnya menjadikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, November 2017 lalu.

Kini, gubernur kembali menjadikan Kepala OPD sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik.

Dia adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ir. Hj. Hartina,

MM. Hartina dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam mutasi ratusan pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup pemprov NTB, Senin (15/1) sore kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si yang dikonfirmasi tak memungkiri mutasi Kepala DP3AKB menjadi staf ahli itu ada kaitannya dengan kinerja. ‘’Tentu ada penilaian dari pimpinan (gubernur) dari hasil evaluasi kinerja selama ini,” ujarnya.

Apakah kinerja Kepala Dinas DP3AKB menurun selama ini? Fathurahman mengatakan bisa saja seperti itu. Namun demikian, pejabat yang bersangkutan masih me-

mangku jabatan eselon II. Kalaupun dimutasi sebagai staf ahli.

Dalam mutasi kali ini, hanya dua pejabat eselon II yang dilantik. Yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ir. Hj. Hartina, MM yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik. Kemudian Kepala Biro Perekonomian Setda NTB yang sudah lama lowong dijabat oleh Ahmad Nur Aulia, S.STP yang sebelumnya Kepala Badan Penghubung Daerah di Jakarta.

Bersambung ke hal 15

pengganti Ngatno, SE ini.

Audit sejak jabatan Ngatno ini, terkait dengan penggunaan dana operasional BPR senilai Rp 1,6 miliar. Anggaran itu disebut jaksa tidak jelas nomenklatur, sehingga terindikasi pidana korupsi.

Alokasi anggaran saat itu meliputi operasional tim konsolidasi merger BPR yang dipimpin Ikhwan, Kepala BPR Sumbawa dan Sekretaris Mutawalli Kepala BPR Lotim.

Tim lainnya, ada Dr.H. Manggaukang Raba yang saat itu menjabat Kepala Biro Ekonomi Setda NTB. Selain operasional, anggaran miliaran itu dipakai membiayai studi banding DPRD NTB ke daerah yang sukses merger BPR. Selain itu, anggaran sebesar Rp 600 juta dipakai untuk membeli server yang kini ditempatkan di BPR Lombok Tengah.

Bersambung ke hal 15

Impor Beras, Petani Khawatirkan Harga Gabah Anjlok Giri Menang (Suara NTB) Petani di NTB khawatir dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam, akhir Januari ini. NTB merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional yang juga mengirim beras ke daerah lain di Indonesia.

Apalagi, jika beras impor tersebut masuk ke NTB maka otomatis akan berpengaruh terhadap anjloknya harga gabah petani. Pasalnya, dalam bulanbulan mendatang NTB memasuki musim panen raya.

“Kita minta pemerintah

daerah menolak beras impor masuk NTB. Sekarang menjelang panen, jelas turun harga gabah kita,” kata Ketua Kelompok Tani Lampaq Agen Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar), Lalu Rustamaji ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (15/1) siang.

Ia menjelaskan, setiap musim panen raya harga gabah selalu anjlok. Apalagi jika beras impor masuk ke NTB, maka harga gabah akan semakin anjlok. Ia mengatakan harga gabah pada saat ini sekitar Rp 400 – 500 ribu per kuintal.

Bersambung ke hal 15

Jelang Pilkada, Gubernur Rombak 383 Pejabat Struktural Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi merombak 383 pejabat struktural eselon II, III dan IV. Mutasi atau perombakan ratusan pejabat tersebut tak ada kaitannya dengan Pilkada 2018. ‘’Tidak ada unsur politik segala macam. Walaupun suasananya menjelang Pilkada. Ini semata-mata pertimbangan teknis, pembinaan, promosi,’’ tegas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si usai melantik dan mengambil sumpah jabatan ratusan pejabat strukuktural di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Senin (15/1) sore.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tidak hadir dalam mutasi ini. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ratusan pejabat struktural itu dilakukan oleh Wagub

didampingi Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si. Dalam mutasi kali ini, hanya dua pejabat eselon II yang dilantik. Yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Ir. Hj. Hartina, MM yang dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik. Kemudian Kepala Biro Perekonomian Setda NTB yang sudah lama lowong dijabat oleh Ahmad Nur Aulia, S.STP yang sebelumnya Kepala Badan Penghubung Daerah di Jakarta.

Meskipun sekarang masuk dalam agenda politik, Wagub mengingatkan seluruh pejabat tak terpengaruh dengan agenda lima tahunan tersebut.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

LANTIK - Wagub NTB, H. Muh. Amin saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 383 pejabat struktural eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Senin kemarin.

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Berdayakan PKK MELIHAT pekerjaan anggota PKK yang hanya aktif saat melakukan kegiatan Posyandu atau pelayanan kesehatan bagi lansia, membuat PKK kelurahan Dasan Agung Baru mulai bergerak dalam program lainnya. Seperti pembuatan PAUD yang diperuntukkan bagi anak-anak di sekitar lingkungan Dasan Agung Baru. “Daripada kerjaan PKK hanya saat Posyandu saja, jadi kita berdayakan untuk kegiatan lainnya,” terang lurah Dasan Agung Baru, Apriadi.

Ia menjelaskan ide pembuatan PKK ini sudah (Suara NTB/uul) dilakukan cukup lama, tetaApriadi pi baru terlaksana sejak setahun terakhir. “Dulu sempat vakum dan baru berjalan kembali di ajaran baru kemarin,” jelasnya. Bangunan untuk PAUD pun menggunakan ruangan di kantor lurah yang cukup luas. “Kantor ini juga baru setahun kita tempati, jadi dapat digunakan untuk kegiatan PAUD,” terangnya.

Saat ini, PAUD yang dikelola PKK Dasan Agung Baru memiliki 20 orang murid yang semuanya merupakan anak-anak dari lingkungan sekitar. “Sementara ini masih kita fokuskan untuk anak-anak sini, mungkin nanti selanjutnya bisa dari yang lain,” kata Apriadi. Karena tempatnya yang dekat, imbuhnya, para orangtua bisa lebih aman mengawasi anak-anaknya bersekolah.

Meskipun begitu, kata Apriadi, PAUD ini masih memiliki banyak kekurangan terutama dari segi sarana dan prasarana pendukung. Tidak adanya wahana permainan yang dimiliki masih menjadi kendala bagi murid-muridnya. “Kita masih meminta bantuan dari instansi terkait untuk membantu, karena PAUD ini masih berjalan dengan dana swadaya anggotanya,” tukasnya.

Tetapi, Apriadi menceritakan bahwa PAUD ini baru saja diberikan bantuan wahana permainan oleh BKKBN Kota Mataram beberapa waktu lalu. “Dalam waktu dekat permainannya akan segera datang karena ini sebagai upaya untuk mendukung upaya pemerintah menjadikan Mataram kota ramah anak,” jelasnya. (uul)

Perekonomian Masyarakat Meningkat PENATAAN bekas Pelabuhan Ampenan membawa dampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Terutama dampak finansial. Perekonomian masyarakat Ampenan paskadilakukannya penataan oleh pemerintah daerah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini diakui oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH. Di sisi lain, ia juga mendengar adanya beberapa kritikan dari beberapa oknum pedagang yang merasa kurang puas dengan fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut.

Namun menurut Fuad, (Suara NTB/fit) dalam setiap program Fuad Sofian Bamasaq tidak bisa memaksakan penilaian masyarakat. “Yang namanya suka dan tidak suka itu pasti ada,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (15/1). Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini bersyukur pemerintah telah melakukan intervensi penataan bekas Pelabuhan Ampenan itu. “Jadi saya rasa masyarakat yang berbicara demikian itu hanya oknum. Ndak bisa kita katakan mewakili masyarakat yang berjualan di sana maupun masyarakat Ampenan,” imbuhnya.

Yang terpenting sekarang, bagaimana masyarakat meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keramahtamahan terhadap pengunjung. Fuad membantah pendapat yang menyebutkan bahwa bentuk bangunan yang disiapkan pemerintah sebagai tempat para PKL berjualan seperti pasar. ‘’Yang penting kuliner yang disajikan di sana, bersih dan higienis,’’ imbuhnya. Fuad mengaku bersyukur dengan dilakukannya penataan ulang bekas Pelabuhan Ampenan itu oleh Pemerintah. Baik Pemkot Mataram maupun Pemprov NTB. Mantan anggota I DPRD Kota Mataram ini mengklaim dengan penataan bekas Pelabuhan Ampenan itu, geliat perekonomian masyarakat semakin terasa. Karena sebelum itu, kondisi Ampenan sempat disebut mati suri. Fuad mengatakan, dengan dilakukannya penataan, sekarang bekas Pelabuhan Ampenan menjadi salah satu alternatif tempat berwisata kuliner. ‘’Yang namanya wisata ini erat kaitannya dengan keamanan, kenyamanan dan kebersihan,’’ sebutnya. Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan keamanan, kenyamanan dan kebersihan. Khususnya di bekas Pelabuhan Ampenan dan Kota Mataram pada umumnya. Fuad tidak menampik bahwa Ampenan dulunya juga sempat dihinggapi stigma negatif. ‘’Dari segi keamanan, elemen pemuda di sana sudah mampu menjaga itu. Dari segi kebersihan kita lihat masyarakat sudah tidak lagi membuang sampah di laut. Ada masyarakat yang menegur. Itu sudah membuktikan bahwa masyarakat sudah bisa bekerjasama dengan pemerintah,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

ANAK JALANAN - Jabatan Kadis Sosial dan Kasat Pol PP yang masih lowong, diduga menyebabkan penyakit sosial di Kota Mataram makin marak.

Seorang anjal leluasa beraktivitas di perempatan Cakranegara, Minggu (14/1) malam.

Penyakit Sosial di Mataram Makin Marak Mataram (Suara NTB) Peredaran minuman keras (miras) tradisional, pekerja seks komersil (PSK) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) semakin marak dan seolah tak bisa terbendung. Maraknya penyakit sosial tersebut disinyalir karena kekosongan di pucuk pimpinan di Dinas Sosial dan Satpol PP. Kinerja dua institusi tersebut disinyalir melempem.

Idealnya, kata Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Senin (15.1), memaksimalkan kinerja di dua institusi tersebut, perlu segera dilakukan pengisian jabatan. Sehingga, apa yang menjadi tugas dan fungsi lebih efektif dikerjakan. Termasuk penegakan terhadap pelanggaran dan masalah sosial lainnya. “Makanya, Pak Wali minta kita segera mengisi itu,” jawab Sekda.

Melihat banyak pedagang miras dan praktik prostitusi disinyalir masih berada di Pasar Be-

dan Pengembangan SDM, Ahmad Mujahiddin diminta mengambil surat rekomendasi itu. Di samping itu, Muja juga memiliki beban mempertanyakan surat susulan pengisian jabatan di eselon III. Mutasi kali ini hanya sifatnya pengisian saja. Kemungkinan tidak ada pergeseran di tataran pejabat eselon II lainnya.

Sekda Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito membenarkan, surat rekomendasi pengisian jabatan tersebut telah diterima oleh Pemkot Mataram, Jumat (12/1). Pihaknya langsung melaporkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian. “Barusan kita lapor ke Pak Wali. Beliau minta hari Rabu digelar mutasi,” kata Sekda, Senin (15/1).

Kepastian rekomendasi itu, Sekda mengirim stafnya ke Kemendagri. Disamping itu, ia juga meminta stafnya

”

Kalau Pol PP saja yang turun melakukan penertiban, nanti dikira melangkahi

atau kekosongan pimpinan.

Untuk penanganan terhadap miras, ia telah memerintahkan personel Pol PP turun patroli dan melakukan pendekatan persuasif.

Ia melihat, pedagang miras semakin tak terkendali. Penyebabnya, sanksi tipiring dianggap terlalu ringan oleh pelanggar Perda.

Karena, mereka hanya didenda Rp 150 – Rp 300 ribu di pengadilan.

“Saya sudah berikan perintah merekalakukanpendekatanhumanis dulu,” kata Bayu. Pendekatan

(Suara NTB/cem)

Bayu Pancapati humanis seperti ini diharapkan, pedagang tidak lagi memampang secara sengaja jualan mereka. Ini memancing masyarakat terutama di jalan - jalan protokol. (cem)

Tanaman Cabai Rusak Diserang Hama

(Suara NTB/cem)

MELONJAK - Tananam cabai petani di Mataram terserang hama ulat buah. Petani pun terancam gagal panen. Sementara, di pasar harga cabai melonjak antara Rp 45.000 - Rp 50.000/kg, seperti yang ditunjukkan pedagang di Pasar Cemara ini, Senin (15/1).

Mataram (Suara NTB) Sekitar 30 hektar tanaman cabai milik petani di wilayah Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, terserang hama. Puluhan ton cabai pun terancam gagal panen, dan petani berada di bawah bayingbayang kerugian.

Kadis Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, Senin (15/1) menyebutkan, tanaman cabai petani terserang hama buah. Petugas sudah menangani dengan memberikan pestisida dan sebagian dieradikasi oleh tim pengamat hama.

“Mudah - mudahan bisa teratasi semua,” harap Mutawalli.

Diserangnya cabai petani oleh hama antrax, tidak dijelaskan

penyebabnya oleh Muttawali.

Terhadap penyebab kenaikan harga cabai di Mataram, bukan berarti dipengaruhi oleh serangan hama. Kementerian Pertanian dari hasil rapat kerja nasional (Rakernas) di Jakarta telah merilis harga cabai Rp 30 Rp 35 ribu perkilogram.

“Baru saja kita selesai Rakernas. Pak Menteri baru menyampaikan bahwa harga cabai naik Rp 35 ribu per kilogram,” sebutnya. Dia bersyukur stok cabai di Ibukota Provinsi NTB ini, relatif aman.

Pasokan dari penyuplay seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah, tidak ada masalah alias tetap lancar.

Salah seorang pedagang di Pasar Cemara, Fatimah mengaku, harga cabai merah sejak sepekan lalu naik. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi musim hujan, sehingga menyebabkan cabai petani rusak.

Rata - rata, satu kilogram cabai dijual Rp 45.000 – Rp 50.000/ kg. “Semua pada naik semua.

Ndak cabai doang. Tomat juga mahal,” keluhnya. (cem)

Soal Pajak Hotel dan Restoran

Pengusaha Dituntut Berlaku Jujur

Mataram (Suara NTB) Memaksimalkan penagihan terhadap pajak, Badan Keuangan Daerah (BKD) sejak 2017 lalu, telah memasang tapping box di masing - masing hotel dan restauran. Tapping box ini terkoneksi dengan server dan kas register. Namun terlepas dari sistem tersebut, pengusaha hotel dituntut berlaku jujur.

Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Senin (15/1) menjelaskan,

Dua Pejabat Eselon II Segera Dilantik Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menerima surat izin pengisian jabatan dari Kementerian Dalam Negeri. Rencananya, pemkot segera melantik dua pejabat eselon II, yakni Dinas Sosial dan Kasat Pol PP dijadwalkan dilantik.

Sebelumnya, Jumat (12/ 1) sore, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, Dirjen Otonomi Daerah mengirim soft file rekomendasi permintaan pengisian jabatan melalui pesan elektronik ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rekomendasi pengisian jabatan tersebut secara bersamaan dikeluarkan Dirjen Otda Kemendagri dengan usulan mutasi Pemprov NTB. Pada Senin (15/1), Kepala Bidang Kepegawaian

ras ( Pasar Panglima,red), Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Satpol PP, Bayu Pancapati tak menampik hal tersebut. Menurut dia, langkah penertiban ingin dilakukan serba terbatas dengan belum definitifnya jabatan di Satpol PP dan Dinas Sosial.

Sebagai salah satu contoh, penertiban terduga PSK dan anak jalanan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Artinya, pasca penangkapan tersebut mereka direhabilitasi ke panti sosial. Kewenan-

gan ini berada di Dinas Sosial.

Kekosongan pada dua pucuk pimpinan instansi tersebut membuat dirinya tak bisa mengambil langkah. “Kalau Pol PP saja yang turun melakukan penertiban, nanti dikira melangkahi. Di Disos kan ada bidang rehabilitasinya, “ jawabnya.

Penindakan terhadap penyakit sosial kata Bayu, bisa saja dilakukan Pol PP selaku eksekutor di lapangan. Tapi, camat dan lurah harus jadi terdepan dalam penindakan. Di samping itu, masyarakat di sekitar Pasar Panglima, semestinya keberatan dan melarang praktik prostitusi terselebung tersebut.

“Jika sudah seperti itu baru diangkut. Ini terpadu semua.

Jangan Pol PP semua,” tegasnya. Dia menyadari tidak maksimal saat penindakan. Ini berpengaruh terhadap kevakuman

tersebut menanyakan pengisian untuk jabatan struktural di eselon III. “Makanya sekalian dengan itu,” jawabnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, tengah mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mutasi. Baiq Nelly Kusumawati selaku Kepala BKPSDM juga membenarkan izin mutasi telah diterima dari Kemendagri. “ Siang ini Pak Muja kita minta ambil suratnya. Kan ndak afdol kalau ndak ada hard copynya,” jawab Nelly.

Diharapkan Nelly, Kemendagri memberikan jawaban terhadap usulan surat tersebut. “Makanya Pak Muja, saya minta nunggu sampai nanti sore. Mudah mudahan aja bersamaan izinnya,” imbuhnya. (cem)

batas akhir pembayaran oleh wajib pajak terhadap penerimaan Desember 2017 yakni 15 Januari kemarin. Capaian ini bisa dipantau dari tapping box.

Namun masih ada masalah, yakni sistem di objek pajak dengan model tapping server.

Kedua, perubahan tapping box tapi rata - rata objek pajak menggunakan pengembang, sehingga mengubah objek pajak perlu mengeluarkan biaya. “Ini terus dikomunikasi dengan pihak hotel dan restauran,” kata Syakirin.

Setelah memasang tapping box, pihaknya akan mencoba membanding - bandingkan dengan

(Suara NTB/cem)

pendapatan tahun sebelumnya.

Ini akan lebih detail setelah analisa data. Tidak saja hotel dan restaurant, lanjut Syakirin, semua tempat termasuk parkir akan kena tapping box.

Tahun 2017 lalu, tapping box dipasang sekitar 74 unit. Di tahun ini, pihaknya hanya bisa mengadakan 40-50 unit dengan nilai anggaran Rp 500 juta. “Di satu objek bisa terpasang dua tiga tapping box,” sebutnya.

Syakirin menambahkan, tapping box sebenarnya sebagai salah satu alat pengawasan. BKD mencoba mengawasi pergerakan angka - angka dititipkan pelanggan ke pengelola hotel dan restauran. Alat ini terdeteksi bilamana tidak dioperasionalkan, sehingga pengusaha dituntut berlaku jujur.

Oleh karena itu, pengusaha hotel dan restauran diharapkan partisipasinya menyetor pajak dititipkan wajib pajak ke pengusaha. “Uang itu kan bukan milik pengusaha. Uang dari konsumen dititip ke pengusaha untuk pemerintah.

Dasarnya ada aturan sesuai Perda dan Undang - Undang,” tegasnya. Pemasangan tapping box akan terus ditambah melihat potensi pertumbuh a n ekonomi di Mataram. (cem) H.M. Syakirin Hukmi

(Suara NTB/why)

RICUH – Simpang siurnya pembagian jatah lapak oleh Pemerintah Kecamatan Ampenan, menyebabkan pedagang ricuh. Para pedagang mulai memasukkan meja dan kursi di areal bangunan dibuat pemerintah di eks pelabuhan Ampenan, Senin (15/1).

Rencana Pembagian Lapak

Pedagang di Eks Pelabuhan Ampenan Ricuh Mataram (Suara NTB) Ketidakjelasan informasi yang diterima warga terkait rencana pembagian lapak di eks Pelabuhan Ampenan, membuat pedagang ricuh. Camat Ampenan, Zarkasy mengatakan, kericuhan pedagang karena menerima informasi simpang siur terkait rencana pembagian lapak tersebut. Padahal, pengundian lapak dilaksanakan, Rabu (17/1) besok.

“Maklumlah pedagang dengar informasi simpang siur,” katanya, Senin (15/1). Yang menjadi pertanyaan pedagang jatah lapak kecil.

Hanyaberukuran2x3meter.Menurut Zarkasy, wajar mereka memprotes jatah ukuran lapak diberikan pemerintah. Karena disesuaikan dengan luas areal yang disiapkan oleh pemerintah. Dan, pemerintah tidak bisa mengikuti kemauan dari pedagang.

“Pedagang di kasih 10x10 tetap saja kurang,” cetusnya. Yang menjadi permasalahan saat ini kata Zarkasy, jumlah pedagang membengkak. Padahal, hasil pen-

dataan sebelumnya terdapat 42 pedagang. Saat ini, jumlahnya 68 pedagang. Terhadap sisa 16 pedagang ini jadi pekerjaan rumah.

Pihaknya akan mencarikan solusi seperti apa modelnya.

“Barangkali ada yang tidak menerima nanti diberikan yang lain,” pungkasnya. Dia menekankan agar pedagang pasca pembagian lokasi, agar tidak berjualan di trotoar. Tujuan pembagian lapak ini ingin memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Atun, pedagang asal Kampung Melayu mengeluhkan, jatah lapak dibagikan pemerintah terlalu sempit. Ia yang telah berjualan merasa lebih nyaman menempati lapak sebelumnya. “ Posisi yang diatur pemerintah ini sempit sekali, kita berjualan dari pagi sampai malam,” keluhnya.

Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri mengaku,tidak mengetahui kericuhan rencana pembagian lapak tersebut.

Pembagian jatah pedagang, pihaknya tidak dilibatkan. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

Halaman 3

Ekspor Non Tambang Masih Jauh dari Harapan

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pengiriman barang ke luar negeri, di luar komoditas barang tambang masih sangat jauh dari harapan. Karenanya, seluruh sumber daya alam yang ada di bumi NTB ini harus dikelola lebih baik. Harus ada komoditas lain yang menopang ekspor NTB, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Edang Tri Wahyuningsih dalam rilis ekspor impor di kantornya, Senin (15/1) kemarin.

Endang Tri Wahyuningsih

Endang memaparkan, ekspor NTB selama ini didominasi oleh hasil-hasil tambang. Sementara non tambang, dominasinya hanya 0,0 sekian persen. Karenanya, ketika hasil tambang mengalami fluktuasi, pertumbuhan ekonomipun mengiku-

ti irama itu. “Berharap ada komoditas penolong ekspor. Sehingga tak mengalami kontraksi sewaktu-waktu. Ini PR besar kita,” imbuhnya.

Beberapa komoditas non tambang yang sebelumnya diekspor, misalnya melon, kini tak lagi ada catatan ekspornya. Mungkin terbentuk produksi kata kepala BPS. Namun yang masih

membanggakan, ekspor NTB yang masih eksis yakni mutiara. Ada juga hasil olahan dari jagung dan mangga pasarnya telah masuk luar negeri.

Ekspor lainnya yang cukup membanggakan, dalam catatan adalah kain perca. Tidak disebut secara rinci apa macamnya. Setidaknya, ekspor kain perca ini telah menembus Amerika Serikat.

Data ekspor yang dirilis kemarin, nilai ekspor Provinsi NTB Bulan Desember 2017 sebesar US$158.378.320 mengalami peningkatan sebesar 147,02 persen jika dibandingkan ekspor

Bulan November 2017 yang nilainya US$64.116.826. Ekspor pada Bulan Desember 2017 yang terbesar ditujukan ke negara Philipina sebesar 68,26 persen, Jepang 31,01 persen dan Vietnam 0,23 persen.

Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan Desember 2017 adalah barang tambang/galian non migas senilai US$ 157.211.566 (99,26 persen); perhiasan /permata seniai US$ 465.238 (0,29 persen) dan ikan dan udang sebesar US$383.773 (0,24 persen).

Sementara itu, nilai impor pada Bulan Desember 2017

bernilai US$2.935.760, nilai ini mengalami penurunan 54,67 persen dibandingkan dengan impor Bulan November 2017 yang sebesar US$6.476.384. Sebagian besar Impor berasal dari negara Korea Selatan (29,93%), Amerika Serikat (18,18%) dan Philipina (12,81%). Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah bahan bakar mineral (41,14%), mesin-mesin/pesawat mekanik (29,73) dan bahan peledak (10,73%).

“Bahan-bahan peledak ini digunakan untuk aktivitas tambang,” demikian Endang. (bul)

(Suara NTB/bul)

PANEN - Panen di Mataram baru-baru ini

”Crypto Currency” Menggiurkan NYARIS tak ada reaksi investor crypto currency, atau mata uang digital (termasuk bit coin), tatkala Bank Indonesia secara resmi telah mengeluarkan larangan penggunaan mata uang selain rupiah. Mereka acuh.

Investornya tetap melenggang, karena mata uang digital ini berlaku internasional. Dan belum ada yang mengatur, versi investornya. Suara NTB berkomunikasi dengan Ibang, Promotor bit connect di NTB. Ia menceritakan bagaimana investasi di mata uang digital ini begitu menggiurkan.

Taruh saja, pada 2017 lalu, harga terendah 1 koin bit coin minimal Rp 13,3 juta sampai Rp 19 juta. Saat harga tertinggi, harga 1 koin bit coin ini mencapai Rp 290 juta. Keuntungan berlipat, sehingga tak jarang para investornya menjadi kaya mendadak.

Bit coin ini tak jauh beda dengan bit connect, Ibang mengatakan, pada Februari 2017 lalu, harga 1 koin bit connect Rp 11.300. pada akhir tahun 2017, harganya meroket menjadi Rp 6.500/koin. Ini investasi yang sangat menjanjikan menurutnya, meskipun risikonya tetap ada.

Tinggi rendahnya harga jual bit coin dan bit connect, tergantung jumlah investornya. Semakin banyak yang berinvestasi mata uang crypto ini, maka harganya otomatis akan semakin tinggi.

Ibang mengaku, peminatnya semakin hari semakin bertambah.

Tapi tak bisa dipantau perwilayah, di NTB milsanya. Ia hanya terpantau secara global. Berinvestasi di bit connect diibaratkan seperti berinvestasi di logam mulia. Dengan membeli hanya beberapa koin di exchanger (agen), pada saatnya nilai investasi tersebut akan terus naik, seiring makin banyaknya pengguna mata uang crypto ini.

“Tapi tetap ada fluktuasi harga,” ujarnya.

Sebagai promotor bit connect di NTB, Ibang saat ini telah memiliki lebih dari 1.000 koin bit connect. Secara terbuka ia menyampaikan besarnya manfaat yang telah dirasakan berinvestasi di crypto currency ini.

Disisi lain, Bank Indonesia resmi mengeluarkan maklumat tentang pelarangan penggunaan virtual currency, termasuk didalamnya bit coin dan bit connect. Crypto currency dinyatakan tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Sanksinyapun telah atur, bagi yang melanggarnya.

Ibang menegaskan bahwa pemerintah hanya bisa mengimbau. Melarang, tak bisa dilakukan, karena investasi ini tak ada pihak ketiga yang mengaturnya.

“Di Indonesia juga tidak ada undang-undang yang mengatur crypto. BI tidak bisa membendung orang, karena transaksinya orang perorang tanpa ada pihak ketiga. Bagaimana bisa diatur,” ujarnya.

Karenanya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tak memberi pengaruh apapun pada bisnis ini. Bagi investor pemula, bisa saja goyang. Tapi tidak bagi mereka-mereka yang sudah faham kata Ibang. Investasi crypto ini diibaratkan tak jauh beda dengan transaksi non tunai perbankan. Transfer dan pembayaran hanya dilakukan dengan angka, tanpa adanya fisik uang itu langsung.

“Kalau digunakan/transaksi jual beli, maka uang kita di bank akan berkurang. Kalau didiamkan, nilainya akan bertambah,” demikian Ibang.

Sebagai promotor, ia mengaku tetap menjalankan/mengembangkan investasi ini, khususnya di NTB. Semakin banyak yang tertarik dan membeli bit connect, otomatis semakin besar fee penjualan akan didapatkan. Karenanya, iapun secara terbuka akan menginspirasi masyarakat lainnya, agar merasakan manfaat yang ia telah dapatkan. (bul) Ibang (Suara NTB/bul)

PPI NTB Belum Terima Petunjuk Soal Beras Impor Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk Wilayah NTB belum menerima petunjuk terkait rencana pendistribusian beras impor jenis khusus, yang didatangkan dari Thailand dan Vietnam oleh pemerintah akhir Januari 2018, sebanyak 500.000 ton.

Karenanya, belum ada gambaran, apakah sebagian dari beras impor itu akan masuk ke NTB. Penegasan ini disampaikan langsung oleh General Manajer PPI untuk Wilayah NTB, Manarsar Sihite di kantornya, Senin (15/1) kemarin.

“Kami menunggu koordinasi dari pusat. Kita juga menunggu arahan pusat,” ujar Manarsar kepada Suara NTB. Ia mengatakan belum ada persiapan khusus dari PPI Wilayah NTB. Meskipun begitu, pada prinsipnya, apa yang menjadi arahan pusat akan tetap dieksekusi oleh PPI di daerah. Manarsar mengatakan, tidak ada yang luar biasa di internal PPI, ketika pemerintah mengamanatkan untuk dilakukan impor beras. Karenanya, belum ada informasi yang diterimanya di daerah, terkait ke mana saja beras-beras dari luar

negeri itu akan distribusikan.

Manarsar mengatakan, kendatipun ada petunjuk dari pusat nantinya, PPI Wilayah NTB tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah di daerah ini.

“Kami selalu koordinasi terkait hal apapun. Terutama dengan Dinas Perdagangan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI membuka keran impor beras. Beras yang akan didatangkan jenis khusus, dari dua negara tetangga Indonesia. Rencananya, beras sebanyak 500.000 ton

akan didatangkan oleh PPI secara bertahap, mulai akhir Januari 2018 ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si menyatakan stok beras di NTB masih aman tiga sampai empat bulan ke depan. Stok tersebut berada di gudang Bulog se - NTB. Belum termasuk stok beras yang ada di masyarakat.

Nampaknya pemerintah daerah ini tak membutuhkan pasokan beras dari luar.

Apalagi NTB sudah dijuluki sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, harga beras

di pasaran dianggap tak terlalu bergejolak.

Dalam tiga bulan ke depan, lanjut Husnul akan ada panen di NTB. Pada Januari ini, luas areal tanaman padi yang akan panen sebanyak 89 ribu hektare, Februari 45 ribu hektare dan Maret - April mencapai 100 - 200 ribu hektare.

“Kalau seperti sekarang, sebentar lagi panen raya, kan ndak masuk rumusnya NTB (masuk beras impor). Tentu rumus yang lain masuk mungkin.

Karena kalau kita tiada hari tanpa panen, tiada hari tanpa tanam,” tandasnya. (bul)

PPI Lirik Bisnis Penjualan Semen Pembayaran Proyek

Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mengembangkan bisnisnya di NTB. Usaha perdagangan yang menarik minat perusahaan pelat merah ini, salah satunya menjadi penyalur semen.

Bisnis ini dilirik lebih karena melihat potensinya, kata General Manajer PPI Wilayah NTB, Manarsar Sihite.

“Ini bisnis murni,” tegasnya kepada Suara NTB kemarin. Usaha perdagangan tunggal yang dilakoni PPI Wilayah NTB sejauh ini fokus untuk penjualan gula pasir. Bekerjasama dengan Perum Bulog,

PPI yang menjadi II 2017 sebesar 1,03% (yoy).

Tumbuhnya investasi pada penyalurnya. Saat ini stok gula pasir miliknya yang tersim- triwulan III 2017 terutama dipan di gudang Bulog mencapai dorong oleh investasi bangunan 80 ton. Operasi pasar yang di- yang tumbuh sebesar 7,43%. lakukan oleh Perum Bulog se- Perkembangan investasi jak tahun 2017 lalu, membuat bangunan tersebut tercermin harga gula pasir melempem. dari indikator penjualan semen Bahkan penjualan gula pasir- pada triwulan III 2017, dimana angka penjualan semen pun tak mengalami gejolak.

“Harga (gula) normal saja. pada triwulan III 2017 tumbuh Masih aman-aman di NTB. tinggi sebesar 7,29% (yoy).

Sedangkan pertumbuhan malah penjualan tambah tuinvestasi non-bangunan menrun,” ujarnya.

Karenanya, usaha perdagan- galami penurunan. Meningkatgan PPI di NTB dikembangkan. nya investasi juga didukung PPI akan menjadi penyalur se- oleh meningkatnya investasi men merek Tonasa. Manarsar dari sektor swasta. Mengacu mengaku sudah melakukan ko- pada data DPMPTSP Provinsi munikasi dengan toko-toko Provinsi NTB, pada triwulan III 2017 tercatat jumlah investasi bangunan yang akan dipasok.

Rencananya, bisnis ini akan yang ditanamkan melalui Pendieksekusi di Bulan Januari. anaman Modal Asing (PMA) di PPI Wilayah NTB menarget- Provinsi NTB mencapai Rp 534 kan, dalam sebulan penyalu- miliar. Sedangkan melalui Penrannya bisa menembus 1.000 anaman Modal Dalam Negeri ton. Ketertarikan BUMN ini (PMDN) mencapai Rp 1,6 Trilimenjadi penyalur semen, lebih un. Secara agregat, nilai investasi tersebut lebkarena melihat potensi pasar ih tinggi dibandyang cukup terbuka. Pembaningkan triwugunan secara fisik terjadi lan sebelumdi mana-mana. nya. (bul) Berdasarkan Kajian Ekonomi regional (KER) Bank Indonesia, Investasi kembali meningkat pada Triwulan III 2017, setelah pada awal tahun mengalami kontraksi.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap B r u t o (PMTB) pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 3 , 7 8 % (yoy), lebih t i n g g i dibandingkan triwulan Manarsar Sihite (Suara NTB/bul)

Terlambat Ditunda

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan menunda pembayaran seluruh proyek-proyek fisik yang terlambat penyelesainya pada tahun 2017 lalu. Pembayaran baru akan dilakukan pada akhir tahun 2018 mendatang. Demikian disampaikan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., kepada Suara NTB, Senin (15/1) kemarin.

Penundaan pembayaran proyek-proyek yang terlambat penyelesaianya tersebut karena anggarannya tidak masuk dalam APBD Loteng tahun 2018 ini. Mengingat, keterlambatan terjadi menjelang akhir tahun anggaran 2017 lalu. Sementara APBD Loteng tahun 2018 dibahas jauh lebih akhir tahun anggaran 2017.

Beberapa proyek tersebut diantaranya proyek pembangunan gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, pembangunan Pelabuhan Dermaga Apung Desa Kuta serta lanjutan pembangunan RSUD Praya. “Kita kan tidak tahu kalau ada proyek tersebut yang bakal terlambat penyelesaiannya,” ujarnya.

Karena awalnya, pihak rekanan mengaku kalau proyek yang ditangani bisa tuntas akhir tahun. Tapi kenyataan justru terlambat. Sementara anggaranya sudah terlanjur tidak masuk dalam pembahasan

APBD 2018 ini.

Kalaupun kemudian pihak rekanan meminta pembayaran pada APBD murni tahun ini, sumber anggarannya tidak ada. Sehingga bisa dipastikan tidak akan bisa dibayarkan. Karena anggaranya baru akan dimasukkan pada APBD perubahan tahun 2018 mendatang. “Ya itu konsekuensi bagi rekanan yang tidak bisa menuntaskan pekerjaan tepat waktu, pembayarannya jadi terlambat,” terangnya.

Dengan kata lain, pembayaran terhadap proyekproyek yang terlambat tersebut baru bisa dilakukan, setelah APBD perubahan 2018 disahkan. Itupun tergantung proyeknya jika memang bisa diselesaikan tepat waktu.

Saat ini, Pemkab Loteng sudah memberikan kesempatan bagi rekanan proyekproyek tersebut untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama maksimal 50 hari. Dengan konsekuensi denda keterlambatan yang dihitung setiap hari.

Untuk pembayaran tahap awal, rata-rata sudah dilakukan. Dengan besaran tergantung capaian pekerjaan hingga akhir tahun 2017 lalu. “Pembayaran awal sudah sesuai ketentuan. Kalau proyek sudah selesai, baru akan dibayar penuh. Sesuai dengan sisa pembayaran yang ada,” pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

Halaman 4

Dikeluhkan Wisatawan Dalami Kasus Aborsi PENYIDIK dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) melakukan pembongkaran terhadap makam janin yang diduga hasil aborsi di Dusun Jeriyan Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur. Pembongkaran dilakukan Minggu, (14/1) lalu. Langkah itu dilakukan untuk membongkar kasus praktik aborsi yang saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Menurut Kanit PPA Sa(Suara NTB/yon) treskrim Polres Lotim, Ipda.

Putu Yasa Putu Yasa, Senin (15/1), dari hasil pembongkaran itu, penyidik menemukan ada bekas, jika janin hasil aborsi itu sudah ditanam.

Hanya saja, kondisi dari janin saat dilakukan pembongkaran hampir hilang karena untuk bagian tulang dan daging dari janin itu sudah habis dimakan belatung. Sementara, petugas berhasil mengamankan sebuah kain yang diduga alat untuk membungkus janin saat dilakukan proses pengguguran hingga ditanam tepat di belakang rumah SI yang diduga selaku pemilik janin.

“Hari Minggu kita lakukan pembongkaran terhadap letak janin itu dikubur. Memang benar ditemukan bekasnya dan satu buah sarung kita amankan,’’terangnya.

Untuk kuburan itu ditanam dengan ukuran kedalaman sekitar 30 cm. Janin dibungkus menggunakan sarung. Sarung tersebut saat ini sudah diamankan oleh penyidikan dan masih menelusuri siapa pemilik dari sarung yang ditemukan saat dilakukan proses penggalian di TKP. Dari hasil perkiraan, janin aborsi itu sudah dikubur sekitar waktu 1 bulan sebelum dilakukan penggalian. Untuk saat ini, penyidik dari unit PPA masih mendalami proses penyelidikan dan belum mengarah pada proses penetapan tersangka.

Kasus aborsi merupakan salah satu atensi kasus yang saat ini secara intens ditelusuri oleh aparat kepolisian. Sejumlah saksi akan terus dimintai keterangan untuk mencari titik terang dari praktik aborsi ini. (yon)

Bupati Tinjau Tiga Gili dan Bangsal Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., memimpin langsung rombongan SKPD untuk meninjau sejumlah proyek yang dibangun pada tahun 2017. Monitoring dan evaluasi (monev) ini sedianya berlangsung selama seminggu ke depan, dengan agenda hari pertama Senin (15/1) dimulai dengan menyasar wilayah 3 Gili dan Bangsal.

Proyek yang dipantau rombongan bupati, antara lain, Puskesmas Trawangan senilai Rp 2,96 miliar, Lahan sampah Trawangan yang sudah dibebaskan senilai Rp 4,6 miliar, Dermaga Gili Air senilai Rp 6,6 miliar, proyek jalan dari ADD Desa Gili Indah, BUMDes Gili Air, serta Pasar Hortikultura Bangsal senilai Rp 1,5 miliar.

Pada peninjauan yang diawali di Bangsal - Pemenang, bupati melihat langsung Pasar Hortikultura. Ia mengaku puas dengan kondisi fisik yang sudah dibangun. Anggaran senilai Rp 1,5 miliar yang disiapkan menghasilkan konstruksi fisik yang memuaskan.

Pembangunan pasar yang berada di areal Terminal Bangsal belum final, sehingga pada APBD murni 2018 ini akan dialokasikan kembali Rp 1 miliar untuk merampungkan seluruh bangunan.

Bupati mengatakan, pasar hortikultura di Bangsal ini dihajatkan sebagai “terminal” pasar sayur dan buah yang sudah dikemas. Harapannya pasar ini menjadi referensi bagi pengusaha perhotelan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik dalam kuantitas dan kualitas standar kebutuhan hotel.

“Ini tidak seperti pasar tradisional apalagi para petani kita sudah diajarkan bagaimana mengemas produk dan lain sebagainya. Intinya barang di sini akan standar hotel dan yang paling penting itu bersifat kontinuitas,” tegas Najmul..

Pengelolahan pasar hortikultura nantinya dirancang untuk dikelolakan kepada pihak ketiga. Sistem ini masih akan dibahas melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam implementasi, pemerintah akan tetap memprioritaskan keterlibatan pengusaha lokal asalkan syarat dan sharing anggaran dari pemerintah dapat dipenuhi.

“Kalau ada pengusaha lokal yang siap, harus diutamakan.

Kita berharap semua bisa termasuk menjaga kebersihan pasar,” imbuhnya sembari berpesan agar Dinas Perhubungan dapat mengatur parkir dan lalu lintas di areal Terminal.

Sementara pada kunjungan ke Dermaga Gili Air, Bupati mengisyaratkan agar prasarana pendukung pelabuhan dapat dianggarkan pada APBD Perubahan 2018. Hal itu untuk mendukung kenyamanan kunjungan wisatawan melalui pintu keluar dan masuk yang didesain terpisah. Demikian pula, keberadaan sampah di Gili Air dapat dikelola maksimal agar tidak menimbulkan kekumuhan ataupun terlihat oleh pengunjung.

Sementara Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., menambahkan, pengalokasian anggaran untuk mendukung prasarana tambahan pada Dermaga Gili Air dapat dialokasikan di APBD P 2018. Ia mensyaratkan agar dinas terkait sudah menyusun perencanaannya. Landscape ruang tunggu Dermaga agar ditata rapi sehingga menciptakan kesan Sapta Pesona bagi sektor pariwisata di KLU. Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Lombok Utara, Fahri, S.Pd., meyakini pasar ini menjadi harapan baru bagi masyarakat dan perhotelan. Pihaknya menargetkan akan merampungkan bangunan pasar melalui APBD murni 2018. (ari)

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Rombongan Bupati KLU H. Najmul Akhyar meninjau proyek jalan Gili Air yang sebagiannya sudah beraspal, Senin (15/1).

KLU Bina 100 Pramuwisata Tanjung (Suara NTB) Pramuwisata atau jasa guide yang disediakan kelompok masyarakat di Lombok Utara mulai disikapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk menghindari kesan tak ramah dan menyebabkan dampak terhadap kenyamanan, Disbudpar KLU akan membina kelompok-kelompok guide tersebut.

Kepala Disbudpar KLU, H. Muhammad, melalui Kepala Bidang Pengembangan SDM, Abdul Annas Ghoib, Senin (15/ 1), mengakui belakangan mulai muncul keluhan dari wisatawan terhadap cara kerja penyedia jasa guide. Mereka kerap kali dianggap meresahkan wisatawan mancanegara (wisman) akibat adanya kesan memaksa.

“Keluhan banyak masuk ke kami, tidak hanya menyangkut lisensi (izin/sertifikat) melainkan cara mereka

yang dianggap berlebihan,” kata Abdul Annas.

Perkembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan di Lombok Utara belakangan mulai menggeliat. Di mana pada tahun 2017 lalu, angka kunjungan hampir mendekati 1 juta. Meningkatnya angka kunjungan ini tentu akan memunculkan kesan terhadap perspektif penerimaan yang diterima dari “tuan rumah” di KLU. Abdul Annas tidak menginginkan, sikap para guide

berbanding terbalik dengan tujuan menciptakan sapta pesona. Untuk itu, para guide akan diberikan pembinaan guna mendukung kenyamanan berwisata kepada para pengunjung. “Kami akan menggelar pembinaan secara (bertahap), pertama untuk 100 pramuwisata dulu,” katanya sembari menambahkan akan memulai pembinaan pada Februari 2018 nanti.

Kabid Pengembangan SDM menyebut, jumlah guide di KLU

sekira berjumlah 300 orang.

Keberadaannya tersebar secara merata di 5 kecamatan, Persoalannya dari jumlah itu hanya 10 persen saja yang telah mengantongi lisensi yang dikeluarkan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB. Dibandingkan dengan kabupaten lain, seperti guide di Kabupaten Lombok Tengah, persentase itu dianggap minim.

Guide di Loteng, tambah dia, mayoritas memiliki lisensi. Jumlah itu pun tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan dinas pada tahun 2017 lalu. Artinya, keberadaan guide berlisensi sangat masih menggantungkan pola pemberdayaan oleh dinas.

Annas menginginkan agar para guide bisa memahami

karakter dan keinginan wisatawan. Saat wisatawan menolak, maka guide tidak lantas memaksakan kehendaknya untuk menjadi penunjuk jalan bagi wisatawan bersangkutan.

Selain itu, guide juga dituntut untuk memiliki wawasan yang cukup terkait objek wisata, sejarah dan budaya yang ada di KLU secara umum.

Wawasan yang disuguhkan akan mempengaruhi kesan positif kepada para wisatawan selama berkunjung di KLU. “Ini yang sering terjadi, definisi guide hanya disimpulkan sebatas bisa bahasa Inggris saja.

Padahal tidak demikian, kita juga harus paham karakter wisatawan,” tandasnya. (ari)

Stabilkan Harga Beras, Bulog Lakukan Operasi Pasar Selong (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Lombok Timur (Lotim) melakukan operasi pasar (OP) untuk kebutuhan pokok berupa beras. OP tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang beberapa hari belakangan ini mengalami kenaikan harga.

Dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela OP yang digelar di Pasar Pancor, Senin (15/1), Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Slamet Hariyanto mengungkapkan, OP sudah dilakukan hampir sepekan sejak naiknya harga beras.

Kualitas beras yang disuguhkan terhadap masyarakat dengan kualitas medium.

Mengenai harga, Bulog melepas harga sebesar Rp 9.200 per kilogram, harga tersebut lebih rendah dari kondisi harga di pasaran sekitar Rp. 10.000 per kilogram untuk beras kualitas medium. Di hari yang sama, OP juga dilakukan di Pasar Aikmel. “OP ini kita lakukan untuk menstabilkan harga beras yang beberapa hari belakangan ini mengalami kenaikan. Sehingga kita berharap OP ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” harapnya.

Dalam OP ini sendiri, Bulog menyiapkan sebanyak 6 ton beras untuk satu pasar. OP akan dilakukan hingga harga beras mengalami penurunan atau stabil. Beras dalam OP ini juga dapat dibeli oleh pedagang, hanya saja untuk pedagang diberikan harga khusus yakni sebesar Rp.

(Suara NTB/yon)

OPERASI PASAR - Masyarakat saat membeli beras pada OP yang digelar Bulog di Pasar Pancor Lotim, Senin (15/1).

9.000, namun ketika dijual kembali terhadap masyarakat, maka harus dengan harga Rp 9.200 per kilogram. Selain itu, jumlah beras yang dibeli oleh pedagang juga dibatasi.

Pada bagian lain, Bulog Sub Divre Lotim memastikan ketersediaan beras untuk tiga hingga empat bulan ke depan

aman. Pasalnya, ketersediaan beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 5.009 ton.

Untuk itu, ia menjamin cadangan kebutuhan beras untuk NTB aman untuk tiga hingga empat bulan ke depan. “Stok kita pastikan aman untuk kurun waktu tiga hingga empat bulan ke depan,” tegasnya lagi.

Kunjungi Pasien Gizi Buruk

Sitti Rohmi Ajak Semua Pihak Perkuat Sinergitas Selong (Suara NTB) Kasus gizi buruk mesti mendapat perhatian dari banyak pihak. Dalam menangani masalah ini, keterlibatan semua pihak sangat diharapkan.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Hamzanwadi Selong Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, saat membesuk Muhammad Janji, salah satu pasien gizi buruk yang sedang dirawat di RSUD R. Soedjono Selong, Senin (15/1).

Menurutnya, penyakit gizi buruk tidak bisa dipandang sebelah mata. Melainkan penyakit jenis ini harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak, salah satunya dengan memperkuat sinergitas antara lintas sektoral seperti kader posyandu, kepala dusun maupun kepala desa dan pihak-pihak terkait lainnya yang jauh lebih tinggi.

Beberapa pihak terkait itu, lanjutnya, harus tetap bersinergi untuk menggencarkan sosialisasi dan penanganan terhadap masyarakat yang mengidap penyakit gizi buruk.

Dijelaskan Sitti Rohmi, anak-anak atau orang yang mengidap penyakit gizi buruk, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya berawal atau gejala penyakit, seperti yang terjadi pada Muhammad Jan-

(Suara NTB/yon)

BESUK - Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membesuk pasien gizi buruk Muhammad Janji di ruang anak kelas IIIB RSUD R. Soedjono Selong, Senin (15/1). ji, bocah 7,5 tahun mengalami gizi buruk yang cukup parah. Berawal dari penyakit TBC yang dideritanya, kemudian nafsu makannya berkurang, sehingga menyebabkannya kekurangan asupan gizi.

“Ini adalah PR (pekerjaan rumah) besar kita, seperti penyakit TBC ini kita jangan lengah,” ujarnya mengingatkan.

Meski penyakit gizi buruk saat ini jauh menurun. Tetapi penyakit gizi buruk merupa-

kan penyakit yang perlu diperhatikan, karena jika kondisi seorang anak dalam kondisi lemah dan penerimaan terhadap nutrisi tidak baik bisa berakibat fatal bagi anak itu sendiri. Untuk itu, di dalam melakukan deteksi dini, maka sinergi antara posyandu, kadus dan kades sangat diperlukan karena pihak-pihak tersebut cukup berperan yang berbaur langsung dengan masyarakat. (yon)

Terlebih ketersediaan beras khusus untuk di gudang akan terus mengalami penambahan. Artinya proses pengadaan akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras. “Kalaupun harga beras tetap naik atau kenaikan masih panjang, OP akan tetap kita lakukan dan masyarakat

tidak perlu khawatir terkait ketersediaan beras. Artinya kita dari Bulog siap mendroping,”ujarnya.

Ditambahkannya pada prinsipnya, Bulog akan mengamankan ketersediaan beras, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. (yon)

Monumen Juang akan Jadi Kebanggaan Lotim Selong (Suara NTB) Monumen juang Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera dirampungkan pembangunannya. Bangunan yang menjadi bukti sejarah perjuangan dan patriotisme warga Lotim ini dimonumenkan.

“Paling telat Februari ini akan diresmikan bupati,” janji Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lotim, M. Zaini, Senin (15/1).

Menurutnya, monumen bambu runcing ini menjadi kebanggaan Kabupaten Lotim.

Di mana satu-satunya daerah kabupaten yang memiliki monumen yang menjadi tonggak sejarah. Di areal monumen berdiri gedung pelajar dan mahasiswa yang akan dijadikan pusat kegiatan bagi para pemuda-pemuda di Lotim.

Monumen dan gedung pemuda yang dibangun dengan anggaran Rp 6,5 miliar itu diakui molor dari tahun anggaran. Namun dipastikan segera rampung pembangunannya.

“Meski molor yang penting selesai,” ucapnya.

Ditambahkan, di areal gedung pelajar dan mahasiswa itu akan digunakan sebagai tempat pembinaan kepemudaan dan juga event-event olahraga. Bagi Lotim di bawah komando Bupati Moch Ali Bin Dachlan, sangat penting untuk mengangkat prestasi olahraga dan kepemudaan.

Aktivitas kepemudaan di

Lotim diharap bisa terus bisa terisi. Sebelumnya Lotim masih minim tempat-tempat kegiatan indoor. Akibatnya, kegiatan kepemudaan dan olahraga terkendala oleh cuaca.

Dispora Lotim, kata Zaini berusaha hadir memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan olahraga.

“Kita harus komitmen menyediakan segala kebutuhan rakyat.” urainya. Gedung pemuda harapannya bisa menjadi basis sentral kegiatan olahraga dan pemuda.

Selama ini, lanjutnya, banyak kegiatan olahraga yang tidak bisa digelar. Namun ke depan, sudah tidak lagi ada alasan bagi Lotim untuk tidak berprestasi. Untuk bisa mengembangkan prestasi olahraga dan pemuda menjadi lebih baik, segala aset-aset yang selama ini terpencar diharap bisa dikelola sendiri oleh Dispora Lotim.

Pada tahun2018, Dispora mencoba melakukan penataan aset. Aset gedung pemuda, GOR, lapangan kemah pramuka, kantor korcab dan kolam renang rinjani sejatinya merupakan aset milik Dispora.

Semakin lengkap aset yang dimiliki Lotim dalam bidang pengembangan olahraga, maka makin mudah untuk mencetak atlet-atlet berprestasi. Diakui, melihat kelengkapan fasilitas yang dimiliki Lotim ke depan para pemuda dan olahragawan Lotim bisa tampil gemilang. (rus)

Atasi Persoalan Kesehatan

Bupati Pangkep Cari Solusi di Lotim Selong (Suara NTB)Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan, H. Syamsuddin A Hamid berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (15/ 1). Bupati Pangkep diterima langsung Bupati Lotim, H. Moch Ali bin Dachlan. Kehadiran Bupati dari Sulsel ini salah satunya bertujuan untuk mencari solusi mengenai persoalan kesehatan.

“Persoalan kesehatan menjadi salah satu masalah rumit di kami,” ucap Bupati Pangkep

saat di ruang kerja Bupati Lotim.

Bupati mengaku tidak sedikit warga Pangkep yang berada di Lotim. Di media sosial, banyak kritikan pedas terkait persoalan kesehatan warga Pangkep di Lotim.

Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakajene dan Kepulauan memohon izin kepada Pemkab Lotim untuk membangun kantor perwakilan bagi warga masyarakat Pangkep terkait pelayanan kesehatan tersebut. Termasuk juga kantor terse-

but akan digunakan sebagai tempat administrasi pelayanan kependudukan. “Nantinya kantor perwakilan ini dapat dimanfaatkan warga masyarakat Sulawesi yang berada di Lombok Timur,” harapnya.

Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rencana Bupati Pangkep. Bupati Lotim mempersilakan jajaran Pemkab Pangkep membangun kantor perwakilan.

Diakui banyak warga asal

Sulawesi yang kini berdomisili di Lotim. Bahkan sudah menjadi warga Lombok. Apa yang dilakukan Bupati Pangklep ini sangat diapresiasi sebagai sebuah terobosan besar. Apalagi sebagian besar warga asal Pangkep tinggal di daerah yang disebut kantong nelayan, seperti di Labuhan Lombok dan Tanjung Luar.

Masyarakat Pangkep, ujarya, sudah bisa membaur. Di mana, mereka tidak saja menjadi pelaut, tapi juga sukses menjadi politisi di Lotim.

Lebih jauh bicara soal nelayan, Bupati Lotim mengkritik kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menenggelamkan kapal asing. Menurutnya, lebih baik tidak ditenggelamkan tapi diambil lalu diberikan ke nelayan-nelayan yang notabenenya banyak yang miskin tidak punya kapal. “Kita ini daerah miskin, tidak memiliki kapal.

Semestinya kapal-kapal yang ditemukan itu jangan dibakar dan ditenggelamkan, kasih saja rakyat,” sarannya. (rus)

(Suara NTB/rus)

GEDUNG JUANG - Gedung Juang Kabupaten Lotim yang sedang dikebut pembangunannya. Februari, monumen ini dijadwalkan diresmikan bupati.

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus PT. LTB

Rp 550 Juta Kerugian Negara Belum Kembali Praya (Suara NTB) Total pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), sejauh ini masih kecil. Dari total kerugian negara sesuai perhitungan BPK RI sebesar Rp 700 juta yang sudah kembali dan dipegang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) baru sekitar Rp 150 juta.

Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 550 juta lagi yang belum kembali.

Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (15/1), mengaku kalau pihaknya agak kesulitan menarik kembali kerugian negara tersebut. Hal itu dikarenakan uang-uang tersebut sudah disebar ke banyak pihak dengan nilai yang beragam. Mulai dari yang paling kecil sekitar Rp 3 jutaan sampai ada yang di atas seratusan juta.

Penerimanya, kata dia, tidak hanya dari Pulau Lombok saja. Ada juga yang berasal dari luar Pulau Lombok, bahkan NTB, sehingga agak

sulit bagi pihaknya untuk melakukan penagihan. “Untuk penerima dari luar NTB itu sekitar dua orang. Salah satuhnya berasal dari Surabaya dan nilai yang diterimanya cukup besar hampir mencapai seratusan juta,” terangnya.

Kalau yang didalam Pulau Lombok atau NTB juga banyak. Namun nominalnya tidak begitu besar hanya jutaan saja dan ada sebagaian yang sudah melakukan pengembalian. Termasuk salah satu tersangka AK, yang juga mantan Direktur Pemasaran PT. LTB, itu sudah mengembalikan kerugian nega-

ra sebesar Rp 100 juta lebih.

Uang hasil dugaan korupsi tersebut bisa menyalir ke banyak pihak dengan berbagai alasan. Ada yang karena hubungan jual beli dan ada juga, karena perjanjian pinjam meminjam. “Jadi banyak penyebab, kenapa kemudian dana dugaan hasil korupsi PT. LTB tersebut menyebar ke banyak pihak,” jelasnya.

Fakta tersebut terungkap setelah pihaknya membuka alur transaksi keuangan dari rekening salah satu tersangka yakni ZA, selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan

Bisnis PT. LTB. Karena dana investasi pemerintah daerah masuk ke rekening DH, teman ZA terlebih dahalu. Baru setelah itu masuk ke rekening ZA. “ZA inilah yang kemudian mendistribusikan yang tersebut ke banyak pihak. Termasuk yang mentrasfer ke tersangka L.Ma., mantan Direktur Utama (Dirut) PT. LTB serta AK, mantan Direktur Pemasaran,’’ ujarnya.

Disinggung apakah ada oknum pejabat pemerintah daerah yang juga ikut menerima transfer dana dari tersangka ZA, Hasan mengaku sampai sejauh ini belum ada.

Mengingat, belum seluruh pihak yang menerima transfer dana dari tersangka mengembalikan kerugian negara.

Terhadap pihak-pihak yang sudah menerima transfer dana dari tersangka ZA, pihaknya berharap segera mengembalikan. Sebelum pelimpahan ber-

kas perkara dilakukan. Karena jika tidak, pihak bersangkutan bisa saja ikut diproses hukum. Lantaran ikut menikmati dana hasil dugaan korupsi.

Pada bagian, lain, Hasan Basri mengaku, pihaknya sudah mengajukan permintaan saksi ahli ke PPATK, beberapa waktu yang lalu.

Namun sampai sekarang ini, saksi ahli yang ditunjuk oleh PPATK belum juga datang untuk memberi keterangan.

“Saksi ahli PPATK janji akan datang minggu ini. Jadi kita masih menunggu,” ujarnya.

Saksi ahli dari PPATK merupakan saksi terakhir yang akan dimintai keterangan oleh jaksa Kejari Loteng guna melengkapi berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana invetasi pemerintah daerah pada PT. LTB. Jadi sebelumnya, ada keterangan sahli

ahli PPATK tersebut, berkas perkara ketiga tersangka belum bisa dinyatakan lengkap.

“Sampai saat ini total sudah lebih dari 30 tersangka yang sudah kita mintai keterangan terkait kasus PT. LTB ini. Tinggal satu saksi lagi, yakni saksi ahli dari PPATK,” jelasnya.

Begitu, keterangan saksi ahli PPATK sudah diperoleh, berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi PT. LTB bisa langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk keperluan persidangan. Mengingat, saksisaksi yang lain sudah seluruh dimintai keterangan, mulai dari jajaran Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., selaku Komisaris Utama PT. LTB sampai saksi-saksi terkait lainnya.

Termasuk saksi ahli dari BPK RI, sebelumnya juga sudah memberi keterangan.

“Dalam kasus ini ada dua saksi ahli yang ditunjuk. Satu

(Suara NTB/dok)

Hasan Basri saksi ahli dari BPK RI dan satu lagi saksi ahli dari PPATK,” akunya. Dan, keterangan saksi ahli dari PPATK sendiri penting ada, memperkuat dugaan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan para tersangka. (kir)

Tak Ada Pembiaran PEMDA Lombok Barat (Lobar) menegaskan, tidak ada kebijakan dari Bupati Lobar H. Fauzan Khalid membiarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat politik praktis.

Pada prinsipnya ASN, tetap menaati aturan, tetap netral tidak terlibat politik praktis.

“Prinsipnya ASN menaati aturan harus netral, tidak ada kebijakan apapun kepada ASN untuk terlibat di dunia politik praktis dalam pilkada, bahwa ada satu dua orang yang ditemukan mungkin saja mereka nonton,” tegas Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. (Suara NTB/dok) Saepul Ahkam pada Suara H. Saepul Ahkam NTB, Senin (15/1).

Tidak hanya itu, ujarnya, Bupati Lobar dan Sekda H. Moch. Taufiq berkali-kali mengingatkan, baik dalam rapat dan apel terhadap semua ASN harus netral. ‘’Pada apel hari Korpri pun Sekda dengan tegas menggariskan agar ASN netral,’’ ujarnya. Semua ASN, lanjut Ahkam, memperlakukan semua bakal calon sama, sebab mereka memiliki kualifikasi menjadi atasannya nanti jika menang di pilkada. Dalam hal ini, ujarnya, ASN dibebaskan mendukung siapapun, mau mendukung petahana, atau non petahana.

Kalaupun pihak terkait baik itu dewan dan Panwaslu mau menelusuri, ia meminta agar berlaku proporsional dan adil.

Jangan hanya hak ASN tertentu yang ditembak dan disoroti, sedangkan ASN tertentu tidak. Ia berharap, semua diperlakukan sama. “Kami apresiasi permintaan dewan untuk memanggil Pak Sekda, mengklarifikasi soal itu namun juga harus proporsional jangan hanya satu-dua yang disorot, jangan hanya Pak Fauzan saja yang ditembak dong, kok Farin, kok Izzul tidak? Pasti ada itu (ASN) yang ikut itu,” tegas Ahkam.

Kenapa menyebut pasti ada ASN yang ikut? Ahkam menjelaskan, jika ASN bukan TNI atau Polri, namun aparatur yang dicabut hak dukungannya kepada parpol maupun kontestan, namun diberikan hak pilih. ASN, jelasnya, diberikan hak pilih, secara pribadi ia selaku ASN pun punya pilihan. Begitu pula semua ASN di mana pun mereka berada di daerah yang melaksanakan pilkada punya hak pilih. Bahkan ASN, jelasnya, terdepan untuk meminta masyarakat memilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada. “Lucu malah, sebaliknya ASN atas dasar netral kemudian kampanye tidak boleh memilih, salah itu. Kami justru sebaliknya meminta semua masyarakat untuk aktif memilih,” ujarnya.

Problem utamanya, karena sekarang ini bupati dijabat Fauzan Khalid, sehingga dituduh dimobilisasi mendukung, padahal tidak demikian. Menurutnya, wajar ASN juga memberikan orientasi pilihannya sebab mereka yang merasakan dampak dari seorang pemimpin yang memimpin. Namun tentu garisnya ASN tidak boleh berkampanye. Terkait guru tidak tetap dan honor yang diduga ikut deklarasi petahana, mereka katanya berstatus non ASN. Sementara yang diatur, jelasnya, adalah ASN yang mengacu UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (her)

Bupati Akui Berat Kejar Basnol Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku agak berat mengejar target program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal dengan 100-0-100. 100 persen masyarakat bisa mengakses air bersih, 0 persen mereka buang air besar sembarangan dan 100 persen bisa mengakses sanitasi.

Demikian disampaikan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat meresmikan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahap III tahun 2018 yang dipusatkan di Dusun Golong Desa Golong Kecamatan Narmada, Senin (15/1).

Fauzan merasa bangga dengan capaian desa-desa yang menjadi sasaran di tahun 2017. Menurutnya, di tengah isu korupsi yang ada, Pamsimas di Lobar bisa menunjukkan komitmennya. ‘’Saya salut dengan para kepala desa,” tambah Fauzan sambil menuturkan artikel yang ia baca tentang program pemberdayaan masyarakat ini.

Tahun 2017 lalu, Pamsimas menyasar 15 desa dengan total nilai proyek sebesar Rp 3,7 miliar lebih. Di tahun 2018 ini, Pemkab Lobar mampu memperluas area cakupan menjadi 31 desa dengan total biaya sebesar Rp 7,7 miliar lebih. Dengan jumlah desa yang ada, maka Pemkab Lobar semakin optimis di tahun 2020 nanti 100 persen desa-desa di Lobar mampu mencapai 100-0-100.

Pamsimas menjadi program andalan pemerintah dan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMN 2005-2019.

Sesuai amanat RPJM 2005-2019 ditetapkan bahwa di tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini berjalan sangat baik untuk mendukung sektor penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut ditegaskan juga oleh Kepala Bappeda Lobar H. Baehaqi yang menyatakan bahwa program ini bisa menjadi jalan keluar dari problem kemiskinan.” Kemiskinan makanan kan sudah tertangani, Gini Rasio kita sudah mengecil. Saat ini kita juga fokus dengan kemiskinan non makanan, salah satunya soal sanitasi,” ujar Baehaqi.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Golong, H. Zainuddin sendiri mengakui dengan Pamsimas itu, 80 persen warga di dusunnya bisa tercakup dan bisa mengalir ke dusun-dusun lainnya yang belum berjaringan air bersih. Sebelumnya, program Pamsimas telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Pasimas I dilaksanakan pada tahun 2008 sampai tahun 2012 di 110 kabupaten/kota dari 15 provinsi dan program Pamsimas II dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. (her)

(Suara NTB/kir)

RUSUNAWA - Bangunan rusunawa yang terletak di Kampung Karang Kerem Praya Lombok Tengah. Rusunawa ini dihajatkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di sekitar rusunawa.

Rusunawa Praya Siap Ditempati Praya (Suara NTB) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunwa) Praya Lombok Tengah (Loteng) dipastikan telah selesai. Fasilitas yang dipersiapkan bagi warga Kampung Karang Kerem Praya dan sekitarnya kini sudah siap ditempati.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Senin (15/1).

Diakuinya, masih ada beberapa pengerjaan yang masih berlangsung. Namun itu sifatnya pekerjaan minor saja, seperti perbaikan warna cat dan beber-

apa fasilitas penunjang lainnya.

Termasuk menyiapkan mebel untuk masing-masing unit. “Untuk pekerjaan utama sudah selesai seluruhnya akhir tahun kemarin,” akunya.

Ia menjelaskan, warga yang akan menempati rusunawa akan disiapkan fasilitas tempat tidur, lemari serta fasilitas dapur. Itu artinya, warga tinggal membawa diri, keluarga dan pakaiannya saja, karena semua fasilitas rumah tangga sudah disiapkan. “Warga tinggal masuk dengan membawa pakaian. Kalau untuk fasilitas pendukung sudah ada di semua kamar yang ada,” ujarnya.

Disinggung kapan rusuna-

wa akan ditempati, Firman mengaku akan berupaya secepatnya dalam Bulan Januari ini. Hanya saja, pihaknya terkendala regulasi terkait pengelola serta besaran sewa rusunawa. “Konsepnya sudah jadi. Tinggal dibahas oleh DPRD saja supaya bisa segera ditetapkan,” tambahnya.

Kalaupun tidak bisa selesai dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengupayakan supaya regulasi soal besaran sewa bisa ditetapkan terlebih dahulu. Jika belum bisa dalam bentuk peraturan daerah (perda) minimal dalam bentuk peraturan bupati (perbup) dulu. Nantinya setelah ditempati, baru akan dibahas dalam bentuk

Tim Hasan Klaim Bakal Tentukan Arah Pilkada Lobar Giri Menang (Suara NTB) Gerbong tim TGH. Hasanain Djuaini-H. Sulhan Muhlis Ibrahim (Hasan) akan menentukan arah dukungan dalam pilkada Lombok Barat (Lobar). Untuk menentukan arah dukungan ini, tim Hasan bakal membuat bargaining atau posisi tawar dengan bakal pasangan calon (paslon) yang tinggal menunggu pengumuman dari KPU. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Sulhan Muchlis Ibrahim yang sebelumnya akan maju bersama TGH. Hasanain Juaini mengaku kemana nantinya arah dukungan tim pemenangan itu akan ditentukan setelah penetapan calon oleh KPU. Bahkan akan ada pertemuan tim yang dilakukan pada 18 atau 19 Februari dengan jumlah yang mencapai 5-10 ribu.

“Itu dari wali murid yang ada di Lobar, relawan, kemudian dari beberapa tim gabungan relawan Sulhan dan TGH. Hasanain, baik Haramain mupun Islahuddiny akan berkumpul 18 Februari,” ungkap Sulhan yang juga Wakil Ketua DPRD Lobar ini, Senin (15/1).

Namun Sulhan mengatakan, tim tersebut dikomandoi oleh tim Hasan bukan olehnya.

Itu artinya, ke mana nantinya arah dukungan itu, Sulhan mempersilakan Tim Hasan untuk menentukan sendiri sesuai dengan kesepakatan mereka.

Sebabnya, Sulhan mengaku dirinya secara personal akan tetap mementingkan kepentingan partainya PKB.” Termasuk mungkin juga TGH. Hasanain, yang mungkin akan memilih secara organisasi, karena dia di organisasi merupakan Sekjen (Sekretaris Jenderal) di NW,” ujarnya.

Menurutnya, Tim Hasan pun sudah menghormati keputusan mereka berdua yang akan tetap pada partai dan organisasi. Kendati demikian, pihaknya sudah menyampaikan kepada Tim Hasan, untuk melakukan tawar-menawar kepada para bakal paslon lain.

Sulhan pun tidak memungkiri ada berbagai pertimbangan kenapa Tim Hasan harus bergerak bersama saat akan menentukan arah dukunganya. Di mana salah satunya, tidak menjadi barisan terakhir dari Tim bakal paslon yang akan didukung.Karena jika tim tersebut masuk secara personal atau pribadi kepada tim bakal paslon lain, kemu-

ngkinan tidak dianggap terlalu berperan besar oleh tim yang akan didukung. “Makanya tim akan masuk secara komunitas, sehingga kemana bandul Tim Hasanain-Sulhan itu akan menjadi penenentu kemenangan,” klaimnya.

Sementara itu Partai Demokrat yang awalnya mengusung Paket Hasan hingga kini belum juga menentukan arah dukunganya dalam pilkada. Menurut Ketua DPC Demorat Lobar, Indra Jaya Usman sampai sejauh ini belum ada pertemuan yang dilakukan pihaknya kepada salah satu tim dari ketiga bakal paslon yang maju dalam Pilkada Lobar. “Belum ada, mungkin mereka masih mengurus syarat-syarat (melengkapi pendaftaran),” ujarnya.

Ia pun tidak memungkiri kemungkinan akan ada bakal paslon yang akan datang melakukan komunikasi politik kepada Demokrat.

Sebab dalam berpolitik tentunya peluang akan tetap dicari.”karena kan ada potensi suara juga di Demokrat dan NW, pasti akan ada (yang datang), tapi kita belum bicarakan,” pungkasnya. (her)

perda supaya lebih kuat lagi.

Soal besaran sewa yang akan dikenakan bagi penghuni rusunawa, sampai saat ini aku Firman masih dihitung besaran idealnya supaya tidak sampai memberatkan warga. Karena yang akan menempati rusunawa nantinya rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kalau mengikuti simulasi yang sudah kita buat, besaran sewanya yang rendah Rp 250 ribu sampai Rp 1,5 juta per bulan. Tapi dengan angka tersebut jelas akan sangat memberatkan warga calon penghuni rusunawa,’’ ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan

mengambil beberapa alternatif besaran sewa, yakni nilai sewa terendahnya yakni Rp 250 ribu per bulan. Itu untuk unit yang ada di lantai paling bawah. Sementara untuk unit di lantai dua sampai lima mulai dari Rp 150 ribu per bulan. “Besaran sewa itu tergantung posisi unit kamarnya,” tambah Firman.

Hanya saja, bagi warga yang memperoleh unit dengan sewa sebesar Rp 150 ribu per bulan, hitungannya tetap bayar Rp 250 ribu, karena selisih yang ada itu nantinya akan disubsidi oleh pemerintah daerah dalam bentuk biaya operasional yang akan dialokasikan pada APBD Loteng. (kir)

Dinilai Tak Punya Konsep, Dewan Pangkas Anggaran Dispar Giri Menang (Suara NTB) Kinerja Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) disorot anggota DPRD. DPRD menyorot penataan kawasan wisata Senggigi yang dinilai amburadul. Dinas terkait dinilai tak punya konsep jelas untuk menata kawasan wisata ternama tersebut. Atas dasar itulah, Dewan memangkas anggaran dinas yang hanya dialokasikan Rp 4 miliar lebih tahun ini.

Demikian ditegaskan anggota DPRD Lobar Hj. Nurhidayah di hadapan sejumlah wartawan, Senin (15/1).

Diakuinya, kalangan dewan dibuat bingung terkait konsep kerja Dispar Lobar. Nurhidayah mengambil contoh kawasan Senggigi. Ia mengaku bingung, hendak diapakan Senggigi itu.

“Kami bingung dengan konsep di kawasan Senggigi itu. Setidaknya mereka harus punya konsep, terlebih kawasan Mandalika mulai bangkit,” kritiknya.

Nurhidayah pun menyinggung, jika Dispar sudah tidak bisa lagi menata atau bahkan menjual Senggigi, alangkah baiknya mencoba untuk mengembangkan kawasan Sekotong yang memiliki potensi pariwisata begitu banyak.

Terkait lumayan tingginya tingkat kunjungan wisatawan di Lobar tahun 2017 lalu, politisi Gerindra menyatakan hal itu didongkrak oleh begitu banyaknya event nasional yang digelar selama ini. “Kebanyakan kan jarang hanya untuk sekedar berlibur. Senggigi sudah

(Suara NTB/dok)

Hj. Nurhidayah mulai tidak laku, harus mulai lirik Sekotong,” imbuh politisi asal Gunungsari tersebut.

Dikonfirmasi mengenai anggaran yang diperoleh Dinas Pariwisata Lobar, Sekretaris Komisi II DPRD Lobar itu mengakui bahwa anggaran pariwisata Lobar hanya sebesar Rp4 miliar. Itu pun sebagian besar untuk membiayai program revitalisasi kali Meninting yang diperikirakan menelan anggaran sebesar Rp3 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi yang mencoba di konfirmasi ke kantornya enggan menemui wartawan. Menurut keterangan stafnya, saat itu pimpinannya sedang menerima tamu dan akan dilanjutkan dengan rapat dengan jajarannya. “Besok saja ke sini lagi,” sarannya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA (Suara NTB/arn)

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

DPRD KSB : Hormati Proses Rekrutmen PT MacMahon Taliwang (Suara NTB) – Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan agar seluruh pihak, terutama para pencari kerja menghormati seluruh proses rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon Indonesia yang tengah berjalan saat ini.

Ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. H. M. Thamzil mengatakan, proses rekrutmen yang dibuka perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dengan melibatkan pemerintah KSB terbuka untuk umum. Namun demikian prioritas sebagai bentuk penghargaan terhadap pencari kerja lokal diberikan ruang di dalamnya.

“Dari penjelasan perusahaan dan tim pemerintah, proses rekrutmen ini sudah bagus karena ada bentuk penghargaan kepada masyarakat lokal,” katanya kepada Suara NTB, Senin (15/1).

Berdasarkan penjelasan tim rekrutmen bersama bentukan PT MacMahon Indonesia

Syamsi Syamsi Hidayat Hidayat

Panwaslu Berharap Bupati Sumbawa Tak Gelar Mutasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP, berharap kepada Bupati untuk tidak melakukan mutasi sebelum penetapan calon Kepala Daerah atau calon Gubernur/ Wagub Pilgub NTB 2018. Untuk tetap menjaga netralitas para Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan tetap memberikan pelayanan publik tanpa ditunggangi kepentingan politik pemenangan para calon.

Hal ini, kata Syamsi sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang larangan bagi para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tidak melakukan pergantian atau mutasi jabatan, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan Calon Kepala Daerah sampai dengan akhir masa jabatan. Terkecuali ada persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Yang diatur dalam aturan itu, Kepala Daerah baik itu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota. Terlepas subjeknya itu mau mencalonkan diri atau tidak maka dia harus mematuhi ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016,” terang Syamsi, Senin (15/1) kemarin.

Syamsi pun mengingatkan adanya sanksi apabila tetap tidak mengindahkan ketentuan Pasal 71 ayat 2 tersebut.

“Bagi para Kepala Daerah yang tidak mencalonkan diri, kemudian tidak mengindahkan ketentuan Pasal 71 ayat 2 tersebut, maka akan diberikan sanksi dengan UU lain,”sebutnya.

Apakah ini berlaku juga berlaku bagi Sumbawa yang tidak menggelar Pilkada? Diketahui, penetapan pasangan Calon Kepala Daerah untuk Pilkada serentak di NTB pada sekitar bulan Februari 2018. Jadi, hingga penetapan calon kada tersebut, dihimbau tidak dilakukan muatasi. Kecuali seizin Mendagri.

Syamsi tegas mengatakan hal itu berlaku bagi semua kepala daerah di NTB, termasuk Sumbawa yang juga bagian dari NTB yang akan menggelar Pilgub. Agar tidak ada pemanfaatan kegiatan-kegiatan pemerintah untuk kepentingan pasangan calon yang akan maju dalam Pilgub.

Meski, di sisi lain diakui Syamsi, umumnya para kepala daerah memahami bahwa regulasi ini hanya ditujukan kepada para Kepala Daerah yang ingin maju sebagai calon kada. Padahal ketentuan pasal ini berlaku untuk semua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di NTB yang menggelar Pilgub. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan segera melayangkan surat panggilan kepada manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kaitannya dengan masalah tenaga kerja. Pemanggilan ini dilakukan seiring dengan adanya pertemuan terbatas yang dilakukan Pemkab setempat bersama para serikat pekerja yang tergabung dalam aliansi serikat pekerja batu hijau.

Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM kepada wartawan usai rapat terbatas, Senin (15/1) mengatakan, ada tiga hal yang dipermasalahkan oleh aliansi serikat pekerja batu hijau yakni proses transisi dari PT NNT ke AMNT, masalah tenaga kerja outsourching yang ada di perusahaan tersebut.

Selain itu, program PKB antara manajemen PT AMNT dan serikat pekerja yang telah ditanda tangani tahun 2016 lalu apakah akan berlanjut atau tidak. Terkait dengan masalah yang disampaikan tersebut, bupati masih menunggu klarifikasi dari manajemen AMNT untuk memberikan penjelasan. Karena pada hakikatnya, setiap agenda yang dilakukan pasti ada landasan hukum yang jelas begitu juga apa yang dipermasalahkan oleh para aliansi serikat ini.

“Kita jangan pernah berburuk sangka saja, karena bisa jadi AMNT punya landasan hukum yang jelas terkait apa yang dikakukan tersebut,” sebutnya.

Dikatakannya, pada prinsipnya aturan untuk melakukan segala sesuatu harus jelas dan memiliki kekuatan hukum.

Percuma saja melakukan aksi demo dan blokade kalau memang aturannya yang berada di manajemen sudah sangat jelas dan terarah. Terlebih lagi kewenangan dan kapasitas yang dimiliki masing-masing institusi juga sangat jelas.

Makanya, Pemkab dalam hal ini, hanya bisa menampung apa yang disampaikan oleh aliansi serikat pekerja ini untuk disampaikan ke pihak AMNT untuk memberikan tanggapan terkait permasalahan ini.

“Kita (Pemda) bisa saja setuju dan tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh AMNT tetapi alangkah lebih bijaknya lagi masalah ini harus bisa dikroscek lagi sesuai dengan kewenangan kita masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait dengan permasalahan ini, pihaknya akan mengundang managament PT AMNT tanggal 23 Januari mendatang. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperjelas masalah yang disampaikan oleh para serikat pekerja ini.

Selain itu, bupati juga mengajak kepada para serikat untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah dan kondusifitas investasi pertambangan yang ada di Batu Hijau. Hal tersebut dilakukan dengan harapan isu-isu yang kiranya menyimpang bisa semakin diminimalisir.

“Kita akan undang pihak manajemen untuk duduk bersama terkait masalah ini. Kita juga mengajak kepada para serikat pekerja untuk menjaga kondusifitas dunia investasi di Sumbawa Barat,” tandasnya. (ils) (Suara NTB/bug)

kang,” ungkap Thamzil.

Ia menyatakan, tambahan poin atas kelokalan pelamar itu sudah cukup memberikan keadilan bagi pelamar lokal.

Terutama adanya prioritas bagi pelamar waiting list (daftar tunggu) yang semuanya adalah pencari kerja lokal KSB. “Ini juga bagus karena diberikan perhatian khusus kepada waiting list yang selama ini telah bertahun-tahun mereka menunggu direkrut bekerja di Batu Hijau,” timpalnya.

Terkait adanya protes yang terus mencuat saat ini, Thamzil mengaku, pihaknya terus memantau. Tidak saja kepada proses rekrutmen yang dijalankan

H. M. Thamzil

Tren Meningkat

(Suara NTB/ist)

TERTANGKAP - Proses penggeledahan yang dilakukan terhadap sejumlah pemuda yang tertangkap usai pesta sabu di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Senin (15/1) dinihari.

Usai Pesta Sabu, Tujuh Pemuda Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mengamankan tujuh pemuda yang diduga pengguna narkotika jenis sabu-sabu, Senin (15/1), sekitar pukul 02.30 Wita.

Ketujuh pemuda tersebut tertangkap usai melakukan pesta sabu di sebuah rumah di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara.

Penggerebekan dipimpin langsung Kasat Narkoba, IPTU Mulyadi, SH. Di sebuah rumah di wilayah setempat ditemukan tujuh pemuda yang diduga tengah pesta sabu.

Adapun mereka masingmasing berinisial AP (21), ZN (25), dan AM (19) warga Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, AP (16) warga Kampung Irian, Kelurahan Seketeng, RS (20) WARGA Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, AES (19) dan ZA

(16) warga Kampung Irian, Kelurahan Uma Sima.

Setelah dilakukan penggeledahan badan maupun lokasi rumah, tidak ditemukan narkotika jenis sabu dan lainnya. Hanya saja, mereka diduga baru saja mengonsumsi barang terlarang tersebut. Hal ini terlihat dari ditemukannya sebuah plastik obat warna bening bekas poketan sabu yang sudah habis, 2 buah bong, 1 buah pipa kaca, 4 buah korek gas dan 1 buah pipet sekop. Mereka kemudian dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti dan sebagai dasar melakukan pengembangan.

Kasat Narkoba Polres Sumbawa, IPTU Mulyadi, SH yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya penangkapan terhadap tujuh pemuda tersebut. Penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat. Pihaknya sudah

melakukan interogasi terhadap mereka. Dimana barang tersebut didapatkan dari salah seorang kenalannya di Sumbawa. “Saat ini kami tengah melakukan pengembangan,” ujarnya.

Dijelaskannya, mereka dikategorikan sebagai pengguna. Pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap mereka karena saat penggeledahan tidak ditemukan adanya barang bukti sabu. Sabu tersebut sudah habis digunakan, dan pihaknya hanya menemukan plastik obat warna bening bekas poketan sabu dan barang bukti lainnya. Saat ini pihaknya sudah menyerahkan mereka ke BNN Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan rehabilitasi.

“Mereka sudah kami serahkan ke BNNK Sumbawa untuk dilakukan rehabilitasi,” pungkasnya. (ind)

Cuaca Ekstrem, Sekda KSB Minta BPBD Siaga 24 Jam Taliwang (Suara NTB) Menghadapi cuaca ekstrem di musim penghujan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H. Abdul Azis, MH menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku unit kerja teknis selalu siap siaga.

Menurut dia, saat ini kondisi cuaca semakin sulit diprediksi. Tingginya instesitas curah hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah K S B menyebabkan potensi terjadinya bencana semakin besar.

“Saya

H. Abdul Abdul Azis Azis H.

berharap BPBD selalu menyiagakan seluruh sumber dayanya. Mulai dari personel hingga peralatan harus stand by selama 24 jam,” kata Sekda di sela sambutannya saat gelar apel pagi, Senin (15/1).

Dikatakan Sekda, di musim penghujan saat ini sejumlah titik di beberapa wilayah kecamatan berpotensi terjadi bencana. Mulai dari banjir, longsor hingga rob untuk daerahdaerah pesisir pantai. Terhadap titik-titik rawan tersebut ia pun meminta agar pemantauan intensif dilakukan oleh jajaran BPBD sebagai bentuk antisipasi dini kemungkinan terjadinya bencana.

“Pemetaan terhadap titik rawan bencana agar semua dipantau. Jangan menunggu sampai terjadi bencana baru diambil tindakan,” cetusnya.

Tidak saja kepada BPBD, Sekda juga menginstruksikan kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) turut mengambil peran. Ia menyatakan, dalam kegiatan antisipasi dan penanggulangan bencana seluruh pihak harus ikut ambil bagian, tidak terkecuali SKPD lainnya.

“Jalankan fungsi koordinasi tiap SKPD. Karena kalau semua bergerak tentu langkah kita pemerintah menghadapi cuaca ekstrem

seperti sekarang ini akan lebih maksimal,” urainya.

Terhadap wilayah yang telah terdampak bencana akibat cuaca ekstrem saat ini, Sekda berharap agar penanganan pasca bencananya terus maksimalkan. Mendata dan menangani pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak sehingga aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

“Seperti di Brang Rea kalau ada fasilitas masyarakat yang butuh ditangani pemerintah segera perbaiki. BPBD koordinasi dengan dinas teknis lainnya untuk hal ini,” pintanya Terakhir Sekda berharap, kepada masyarakat juga terus meningkatkan kewaspadaannya. Terutama bagi mereka yang bermukim di titik-titik rawan bencana agar selalu memantau kondisi lingkungan sekitarnya. Jika melihat gejala bencana di sekitarnya untuk segera melaporkan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti upaya penanganan serta penanggulangannya.

“Para PNS tolong sampaikan hal ini di lingkungannya.

Minta tetangganya melaporkan kalau ada gejala bencana terlihat karena cuaca sekarang ini potensinya (bencana) besar dan bisa seketika terjadi,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbawa, H. Syahril M.Pd, menyatakan dalam beberapa tahun terakhir tren investasi di Sumbawa mengalami peningkatan. Pada hampir semua sektor, investasi cukup menjanjikan. Termasuk dibidang usaha pariwisata, meski dengan skala menengah ke bawah.

“Permohonan izin usaha pariwisata cenderung meningkat. Walupun tidak dalam skala besar. Di beberapa destinasi wisata kita, investasi menengah ke bawah sudah nampak. Seperti pendirian beberapa homestay. Sambil kita membenahi regulasi dari pusat sampai daerah. Didukung situasi daerah yang makin kondusif memberikan kontribusi bagi kelangsungan investasi,” terang H. Syahril, saat ditemui Suara NTB, Senin (15/1).

Secara umum, lanjutnya, investasi di Sumbawa mengalami perbaikan. Baik itu di bidang perikanan kelautan, pertambangan, peternakan,

H. Syahril hingga pariwisata. Dibuktikan dengan permohonan izin usaha yang juga meningkat. Pemanfaatan sumber daya yang ada juga tetap mengacu kepada regulasi aturan perundang undangan yang ada.

Data di DPM PTS hingga akhir 2017, jumlah pemberian izin baru sesuai SOP sebanyak 3.342 Perbandingan nilai investasi PMDN, sesudah pelimpahan kewenangan tahun 2017 sekitar Rp. 4,078 Triliun. Sedangkan jumlah izin terbit hingga 2017 sebanyak 4.101 izin. (arn)

Belum Ada Lonjakan Harga Beras di KSB Taliwang (Suara NTB) Beberapa daerah di Indonesia saat ini tengah khawatir dengan melonjaknya harga beras di awal tahun 2018 yang mencapai angka Rp12.000 untuk beras dengan kualitas medium. Tetapi kondisi tersebut dipastikan tidak akan terjadi di Sumbawa Barat. Bahkan saat ini kisaran harga beras masih terpantau normal yakni berada pada angka Rp9.000 untuk beras medium dan Rp12.000 untuk kualitas premium.

“Alhamdulillah KSB belum merasakan dampak dari melonjaknya harga beras seperti yang telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Namun demikian, kita tetap akan intens memantau harga yang ada di pasar sehingga lonjakan harga yang terjadi bisa semakin ditekan,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) KSB melalui Kasi Perdagangan, Yan Aryasmita S.IP, Kepada Suara NTB, Senin (15/1).

Dikatakannya, hasil operasi pasar yang dilakukan pihaknya bersama Bulog dan Satgas pangan Polres KSB masih belum menemukan terjadinya gejolak harga. Khusus untuk beras medium kwalitas Bulog, tidak ada ditemukan melebihi Harga Eceren Tertinggi (HET) sesuai dengan Permendag nomor 57 tahun 2018 yakni dengan kisaran Rp9.450 Sementara untuk kwalitas premium tidak ada juga yang melebihi Rp12.800. Meminimalisir adanya gejolak harga, pihaknya bersama dengan Bulog sudah siap melakukan operasi pasar.

“Harga beras kita masih normal, ketika terjadi gejolak maka Bulog sudah siap untuk menggelar operasi pasar,” sebutnya. Sementara untuk har-

Yan Aryasmita

ga tomat yang sebelumnya berara diangka Rp15.000 perkilo saat ini sudah berada di angka Rp7.000 perkilogram.

Ditemui secara terpisah, Ketua Satgas Pangan Polres Sumbawa Barat Iptu Putu Agus Indra SIK mengatakan, khusus untuk wilayah Sumbawa Barat, pihak terkait tetap akan melakukan pemantauan harga di beberapal pasar di wilayah setempat. Sementara hasil pemantauan harga yang ada saat ini, pihaknya masih belum menemukan penjual barang yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Selain itu, pihaknya juga tetap intens mengawasi peredaran beras yang ada di pasar.

Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya penimbunan oleh para pengusaha nakal. Sehingga masyarakat juga yang akan rugi karena harga beras yang terlalu tinggi. Sedangkan untuk stok pangan terutama beras di gudan Bulog masih terpantau aman.

“Kita tetap akan mengawasi jalur distribusi beras yang ada di Sumbawa Barat untuk menekan adanya penimbunan beras,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketika nantinya ada oknum yang terjaring karena diindikasi melakukan permainan harga tetap akan diberikan sanksi.

Bahkan akan diberikan tindakan tegas sesuai dengan UU yang berlaku. Belum lagi saat ini ditingkat pusat satgas pangan ini juga sudah terbentuk, bahkan terkait dengan masalah kartel sudah mulai dipangkas.

“Kita tetap akan memberikan sanksi tegas ketika ada distributor nakal yang mempermainkan harga di tingkat pasar,” tandasnya. (ils)

Putu Agus Indra

(Suara NTB/arn)

Nilai Investasi di Sumbawa Capai Triliunan

(Suara NTB/ils)

KSB Panggil Manajemen PT AMNT Terkait Masalah Tenaga Kerja

dengan Pemda KSB. Disebutkan Thamzil, proses rekrutmen PT MacMahon saat ini seluruh pelamar diperlakukan sama. Tetapi khusus bagi Naker lokal, pemberian poin atas kelokalan mereka diberlakukan. Di mana untuk pelamar lokal yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) diberikan poin 2, dan bagi pelamar lokal kecamatan Sekongkan ada tambahan 1 poin lagi.

“Mereka bilang tidak ada kuota per wilayah karena rekrutmen ini dibuka umum.

Hanya saja ada tambahan poin untuk lokal, 2 poin lokal KSB dan tambahan 1 poin lagi untuk pelamar dari Sekong-

bersama, termasuk juga ekses-ekses yang timbul di masyarakat sekarang ini.

“Kalau ada protes silakan disampaikan kepada tim, termasuk ke kami juga.

Kami siap mengakomodir dan memfasilitasi,” janjinya seraya menambahkan jika sejauh ini belum ada pengaduan dari pihak pelamar.

“Kami baru sekali mengundang tim rekrutmen. Recananya mereka akan menyampaikan laporannya lagi berikut hasil tes (tulis dan wawancara) tahapan yang sedang berjalan. Nah kalau dari pelamar sejauh ini belum ada. Tapi kami persilakan datang untuk mengadukan apa yang mereka protes dari rekrutmen itu,” tandas politisi Partai Golkar ini. (bug)

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/ils)

H. W. Musyafirin

Halaman 6

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

Halaman 7

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Pelabuhan Nusantara Mulai Dilakukan Panitia Dompu (Suara NTB) Panitia Pembebasan Lahan Pelabuhan Nusantara Kilo kembali menggelar sosialisasi dan sekaligus negosiasi dengan pemilik lahan di pandopo Bupati. Kendati belum ada yang sepakat, kajian tim apresal yang menilai standar harga pembebasan lahan untuk fasilitas umum oleh pemerintah akan menjadi acuan. Pemilik lahan pun bisa kembali berunding dengan keluarga, namun diharapkan mempertimbangkan asas manfaat lahannya untuk kepentingan umum.

Sosialisasi dan negosiasi harga untuk lahan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo di aula pandopo Bupati ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Hukum Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, M.Si mewakili Sekda Dompu. Hadir juga Kepala BPN, dari Kejaksaan (Sukardin, SH), dari Polres Dompu (AKP Suherman), dari Inspektorat, Kabag Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH, Camat Kilo, Kepala Desa, dan Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si selaku sekretaris tim.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Hukum Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, M.Si selaku ketua tim pembe-

(Suara NTB/ula)

SOSIALISASI - Panitia pembebasan lahan pelabuhan Nusantara Kilo saat sosialisasi dan negosiasi harga dengan pemilik lahan di aula pandopo Bupati, Senin (15/1). basan lahan dalam sambutan di aula Pandopo Bupati, Senin (15/1) kemarin mengungkapkan, para pemilik tanah agar tidak semata – mata menghitung nilai tanah dari yang dibebaskan pemerintah saat ini. Tapi keberadaan pelabuhan Nusantara akan jauh memberi keuntungan bagi masyarakat Kilo khususnya, 5 – 10 tahun akan datang.

Sebagai pintu masuk barang dan jasa melalui transportasi laut, keberadaan pelabuhan Nusantara Kilo akan jauh lebih berkembang kedepan. Karena jalur ini merupakan jalur transportasi nasion-

al, sehingga akan banyak kapal yang sandar dan masuk ke pelabuhan Kilo memasukan barang bagi kebutuhan di Kabupaten Dompu bahkan hingga Sumbawa dan Bima.

“Untuk informasi sekecil apapun di luar dari panitia, jangan mudah dipercaya. Bisa jadi orang itu ingin menggagalkan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara dan yang rugi kita juga. Kalau ingin tahu informasi, silahkan tanyakan langsung ke panitia,” ingatnya.

Setiap ada fasilitas umum, apalagi pelabuhan sebagai pintu masuk pergerakan

ekonomi akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kemajuan suatu wilayah.

Karena pelabuhan Nusantara Kilo akan menjadi pintu masuk distribusi barang dan jasa ke Kabupaten Dompu dan sekitarnya. “Kalau sudah dibangun dan beroperasinya pelabuhan, lihat saja Kilo kedepan.

Dia akan jauh lebih maju dari (kota) Dompu. Karena orang – orang akan banyak melirik Kilo (sebagai akses masuk ke Dompu),” kata Sudirman.

Ia pun memberi contoh sebelum gerakan penanaman jagung di Dompu, harga tanah bahkan tidak ada nilainya. Setelah gerakan tanam jagung berhasil, pembangunan dimana – mana dan harga tanah semakin mahal. “Kalau pelabuhan Kilo ini sudah beroperasi, jangankan di pinggir jalan, di bagian belakang saja harganya bisa sampai ratusan juga per are,” jelasnya.

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si menegaskan, dengan di-SKkan oleh Bupati panitia pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo sejak 2 Januari 2018, maka proses pembebasan sudah bisa dilakukan. Sebelum panitia dibentuk, sudah diawali dengan berbagai tahapan terma-

(Suara NTB/ula)

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si. suk diantaranya pengukuran luas lahan dan fasilitas yang ada di atas lahan tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran itu, tim apresal yang ditunjuk melakukan kajian harga dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan proses pembebasan lahan.

“Kami tidak mau ini menjadi masalah di kemudian hari, makanya kami cukup hati – hati sekali. Kalau di bawah standar yang ditetapkan tim apresal, kami bisa dilaporkan ke penegak hukum. Tapi kalau di atas standar harga, kami bisa dituding melakukam mark

up harga dan diproses aparat hukum. Kami tidak mau gara – gara masalah ini, tangan kami diikat,” tegas H. Yuhasmin.

Ia pun menegaskan, tidak akan memaksa para pemilik lahan menyetujui harga yang ditawarkan panitia pembebasan lahan. Tapi jika setuju, bisa menandatangani berita acara pembebasan lahan dengan harga yang disepakati. Harga yang ditawarkan pemerintah Rp.1,5 juta per are hingga Rp.2,25 juta per are. Harga tersebut untuk lahan dan bila ada pohon maupun bangun juga memiliki nilai tersendiri. “Kalau belum berse-

dia negosiasi harga sekarang, silahkan. Bisa datang besok lusa.

Proses negosiasi harga ini, saya tidak akan melakukan sendiri, tapi akan didampingi panitia yang lain,” katanya.

Ia juga mengingatkan kepada warga pemilik lahan untuk tidak percaya bila ada pihak tertentu yang mengaku untuk membebaskan, agar tidak dipercaya. Karena proses pembebasan lahan oleh pemerintah dilakukan oleh panitia dan di kantor pemerintah.

Soal sertifikat lahan yang diagunkan ke bank, dikatakan H. Yuhasmin, panitia bersama pemilik lahan bisa berhubungan dengan bank untuk meyakinkan keabsahan dokumen dan kepastian nama pemilik sertifikat. Sementara terkait masjid warga di lahan terkena dampak pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo, tidak bisa dibayarkan pemerintah. Begitu juga dengan lahan pemerintah Desa maupun lahan pemerintah lainnya. Namun pemerintah bisa memfasilitasi untuk pembangunan masjid baru.

“Masjid ini tidak akan diganggu hingga dibangun pelabuhan dan fasilitasnya. Selama tidak diganggu, masjidnya tetap bisa dimanfaatkan warga,” jelas H. Yuhasmin. (ula/*)

Pasir Hodo Kini Jadi 1.802 KK Kena Dampak Banjir Sasaran Pencuri Dompu (Suara NTB) Pasca dihentikannya penambangan pasir oleh CV Wangga Lambu 2017 lalu, aktivitas penambangan diwilayah Doro Ncanga harusnya tidak ditemukan. Termasuk dari beberapa pemegang izin yang memang sejak awal tidak menambang. Namun demikian, akhirakhir ini kerap dijumpai penggalian pasir secara liar di wilayah itu.

Diduga dilakukan oknum masyarakat dan sopir truk.

“Yang gali sekarang itu masyarakat pakai sekop, ya dicuri dan berpindah-pindah mereka dari titik yang satu ke titik yang lain,” kata Kabid Lingkungan Hidup DLH Dompu, Andi Bahtiar, ST., MT kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (15/1).

Diakui penindakan terhadap oknum ini sulit dilakukan mengingat penggaliannya tidak dilakukan disatu tempat, terlebih waktu operasinya saat malam hari. Dan informasinya, kebanyakan para sopir itu berasal dari wilayah Bima.

Aktivitas merusak lingkungan ini lanjut Andi Bahtiar, akan bisa diatasi ketika masyarakat setempat mau bahu membahu menertibkan para pelaku. Sementara pihaknya tidak memiliki kewenangan menindak. Yang pasti persoalan ini akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk segera mengambil sikap.

“Subuh dia gali itu terutama truk-truk dari Bima, mereka nginap disana pergi malam, subuh diangkat paginya didrop,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, DLH sudah turun langsung ke lapangan untuk memastikan penggalian masih ada atau tidak. Hanya saja, saat itu tak ditemukan satupun truk yang beroperasi. Namun bekas penggaliannya ada dan tersebar di beberapa lokasi, baik yang mengantongi maupun di lokasi perusahaan yang sudah mencabut izinnya.

Jarak tempuh yang cukup jauh membuat upaya kontrol penambangan liar ini sulit dilakukan. Untuk antisipasi, bisa digali saluran untuk membuat truk-truk tersebut tidak bisa masuk ke area penambangan. “Tapi kan kita butuh biaya lagi untuk eskavatornya, coba ada eskavator disitu ya tidak masalah,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mulai memasang papan peringatan untuk tidak melakukan penambangan, sesuai permintaan masyarakat setempat sebagai dasar mereka bertindak. (jun)

Bima Tetapkan Status Darurat Selama 14 Hari

Bima (Suara NTB) Kurang lebih sebanyak 1.802 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bima terkena dampak banjir, akhir pekan kemarin. Pemerintah setempat langsung menetapkan status darurat selama 14 hari.

Kasi Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Sos mengatakan, jumlah KK yang kena dampak tersebut tersebut dari lima kecamatan. “Lima Kecamatan yang terkena banjir antara lain, Belo, Palibelo, Woha, Monta dan Madapanga,” katanya kepada Suara NTB, Senin (15/1).

Diakuinya, berdasarkan hasil pendataan sementara, selain pemukiman atau rumah warga, banjir setinggi lutut orang dewasa tersebut, juga merendam ratusan hektar areal pertanian warga.

Ia merincikan, di desa Soki

Kecamatan Belo, ada sebanyak 7 hektar lahan pertanian terendam banjir dan merusak tanggul sungai hingga 800 meter.

Desa Ngali tercatat ada 600 unit rumah yang kena dampak.

“Di desa Ngali juga 100 hektar lahan pertanian ikut terendam serta 11 hektar lahan di Desa Cenggu,” katanya.

Sementara lanjutnya, di Kecamatan Woha dengan sebaran di desa Nisa sebanyak, 625 unit pemukiman warga terendam. Kemudian 400 unit di desa Rabakodo dan 25 unit di desa Talabiu. Sedangkan di Kecamatan Madapangga sebanyak 121 unit di desa Mong-

go dan 31 unit di Desa Ncandi ikut terendam.

“Sementara Kecamatan Palibelo dan Monta masih dilakukan pendataan. Tingkat kerusakan dalam ringan. Kita juga belum menghitung kerugiannya,” katanya.

Berdasarkan data terkena dampak dan berpotensi terjadinya banjir susulan, Bupati Bima menetapkan status keadaan darurat selama 14 hari. Terhitung mulai 14 hingga 27 Januari mendatang.

“Sudah ditetapkan status darurat oleh Bupati,” katanya.

Bambang menambahkan, sampai saat ini pihaknya ber-

(Suara NTB/jun)

DEMONSTRASI - Puluhan pelaku wisata Lakey saat berdemonstrasi di halaman Disbudpar Dompu, Senin (15/1).

sama dengan pihak terkait terus menyalurkan dan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak

banjir. “Mulai kebutuhan dasar seperti mie instan, air mineral, selimut dan sarung,” pungkasnya. (uki)

Pupuk Tak Ada, Warga Bolo Kembali Blokade Jalan

Lakey Kumuh, Pelaku Wisata Demo Disbudpar Dompu (Suara NTB) Kawasan wisata Lakey mulai kurang diperhitungkan, baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal itu terlihat dari tingkat kunjungan yang terus mengalami penurunan.

Kekumuhan destinasi yang terkenal dengan ombaknya itu dinilai menjadi pemicu utama.

Karenanya, puluhan pelaku wisata lokal dan pengunjung mancanegara turun ke jalan. Mereka mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dompu memperhatikan kondisi kawasan ini. “Maunya kami pemerintah memperhatikan pembangunan kawasan wisata, terutama berkaitan dengan infrastruktur,” kata Alex Lakey usai berorasi di halaman Disbudpar, Senin (15/1).

Menurutnya, tingkat kunjungan ke daerah yang dicari para perselancar itu sudah sangat menurun, mengingat konsen pembangunan infrastrukturnya tidak jelas. Ditambah keberadaan sampahnya yang cukup memperihatinkan.

Hal ini tegas Alex Lakey, salah satu pertimbangan pengunjung untukmengurungkanniatnyakeLakey.“Sampahiniyangpalingdibenci orang barat, kenapa? Karena dia mengandung racun dan sangat berbahaya sekali. Makanya kami datang hari ini untuk mendesak pemerintah memperhatikan bidang industri pariwisata,” harapnya.

Orasi yang dihadiri puluhan pelaku wisata lokal itu juga turut dihadiri pengunjung mancangera, mereka turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kondisi Lakey yang kumuh. Setelah berorasi lama para demonstran tak ditemui pihak Disbudpar, lantas mereka meluapkan kekecewaanya dengan menumpahkan sampah Lakey ke halaman Disbudpar.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Dompu, Zainul Arifin dikonfirmasi mengatakan, kebersihan kawasan wisata merupakan tanggung jawab para pelaku usaha itu sendiri, dan Lakey sudah termasuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP), sehingga wewenang penuhnya ada di sana.

“Jadi yang membangun kios, membangun jalan setapak itu provinsi semua. Kami juga mendukung kegiatan dengan membangun sarana,” jelasnya.

Disbudpar pun tidak pernah lepas tangan terkait kebersihan kawasan wisata Lakey, sebab anggaran tiap tahunnya ada. Salah satunya bentuknya dengan pengadaan bak sampah di beberapa titik, pembangunan wc umum dan pergola. Hanya saja sesal Zainal Arifin, kesadaran para pelaku wisata ini yang masih sangat kurang.

“Nah disini perlu koordinasi kesadaran kita masing-masing.

Jangan pemerintah, pemerintah tetap membangun sarana prasarana,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

BANTUAN - Personel BPBD Kabupaten Bima mengangkut kebutuhan untuk didistribusikan kepada warga yang terkena dampak banjir, Senin (15/1).

(Suara NTB/ist)

MENCARI KORBAN - Warga yang mencari korban hilang, yang diduga terseret arus banjir, Senin (15/1).

Seorang Warga Hilang, Diduga Terseret Banjir Bima (Suara NTB) Seorang warga Desa Soki Kecamatan Belo diduga hilang akibat terseret banjir akhir pekan kemarin. Berjalan dua hari, warga dan pihak keluarga terus melakukan pencarian.

Korban diketahui bernama Abdul Hamid. Ia dinyatakan hilang setelah sehari tidak kembali ke rumah. Pria berusia 50 tahun itu diduga terseret arus banjir, karena tidak ada kabar bertepatan terjadinya banjir.

Salah seorang warga yang terlibat mencari korban yang masih kerabat dengan korban, Heriyanto mengatakan, sebelum hilang yang korban berangkat ke sawah, yang pada

saat itu kondisi curah hujan lebat. “Sejak saat itu hingga Senin (15/1) ini belum juga diketahui keberadaannya,” katanya.

Bersama dengan warga lain, Heriyanto mengaku masih berupaya mencari korban, Dengan alat seadanya dengan harapan bisa ditemukan. “Hari ini merupakan hari kedua proses pencarian. Kita mencari dengan alat seadanya,” katanya.

Meski demikian, warga kewalahan melakukan pencarian karena alat dan sarana tidak memadai. Selain itu warga menyayangkan peran pihak terkait seperti tim SAR Tagana dan BPBD yang terkesan apatis.

“Kami berharap partisipasi se-

mua elemen untuk membantu proses pencarian ini,” harapnya.

Sementara Kasi Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Sos mengakui adanya salahseorang warga yang hilang tersebut.

“Ya memang benar, masih dicari sampai saat ini,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah berupaya maksimal mencari keberadaan korban yang diduga masih berada di sekitar sungai. Dalam proses pencarian pihaknya juga dibantu tim SAR dan warga. “Masih terus kita upayakan, sejumlah tim SAR dan Anggota BPBD masih berada di lokasi,” pungkasnya. (uki)

PT STM Segera Rumahkan Karyawannya Dompu (Suara NTB) PT Sumbawa Timur Mining (STM) yang melakukan kegiatan pertambangan tembaga dan bahan galian lainnya di Huu Dompu akan segera merumahkan sekitar 63 karyawannya. Kebijakan ini diambil menyusul izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi belum bisa diperoleh perusahaan.

Hal itu disampaikan Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB di pandopo Bupati sesaat setelah menerima kunjungan presiden direktur (Presdir) PT STM, Senin (15/1) kemarin.

“Mereka (Presdir PT STM) datang hanya untuk silaturrahmi. Mereka juga menyam-

paikan tentang rencana mereka untuk merumahkan 63 orang karyawannya,” katanya.

Kebijakan merumahkan sebagian karyawan ini diambil akibat tidak adanya aktivitas eksplorasi sebagai dampak belum adanya izin pinjam pakai kawasan hutan di daerah tambang. Izin itu masih terkendala regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membatasi perpanjangan izin pinjam pakai kawasan untuk kegiatan ekplorasi maksimal 2 kali perpanjangan atau 2 tahun.

“Kita juga bantu bersurat ke Kementrian, tapi memang ini karena masalah regulasi dan itu urusan pemerintah

pusat,” jelasnya.

Sebelumnya, Presdir PT STM, Hadiyanto yang dikonfirmasi ketika meninggalkan pandopo Bupati, Senin kemarin mengungkapkan, kehadirannya di pandopo hanya silaturrahmi biasa, karena setiap tahun kunjungan melaporkan perkembangan aktivitas perusahaan di Huu tetap dilakukan. Ia pun menyebutkan, aktivitas perusahaan di Huu tetap seperti biasa. Karena masih ada sampel batu hasil galian yang diteliti perusahaan. “Adalah (aktivitas perusahaan). Masih ada sample yang harus kita teliti,” katanya. (ula)

Bima (Suara NTB) Aksi blokade jalan terkait persoalan pupuk kembali dilakukan oleh warga di wilayah Kecamatan Bolo. Kali ini di jalan lintas Sila-Donggo atau tepatnya di Desa Tumpu, pada Senin (15/1).

Aksi itu dilakukan warga sebagai protes dan kekecewaan karena pupuk belum juga disalurkan. Mereka memblokade jalan dengan cara memasukan batang kayu, batu ditengah jalan. Bahkan melakukan aksi pembakaran ban bekas.

Aksi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tergganggu.

Kendaraan roda dua dan empat dari dan yang menuju ke wilayah Bolo Donggo dan Soromandi, tidak dapat melintas karena aksesnya ditutup.

Salahseorang warga setempat, Abdul Majid mengaku, aksi tersebut sebagai bentuk protes warga, yang tidak mendapatkan jatah pupuk. Beberapa hari kemarin, warga sempat mentolelirnya.

“Kami sangat sulit sekali mendapatkan pupuk. Sementara tanaman kami sangat membutuhkan.

Tidak ada cara lain,” katanya.

Majid mengatakan, warga geram dengan sikap pengecer di desa setempat yang kerapkali menjual pupuk subsidi dan non subsidi dalam satu paket. Praktek tersebut berlangsung sejak lama, warga sudah berupaya meminta kebijakan tapi tidak juga diindahkan.

“Apabila tidak kami beli satu paket, kami tidak akan mendapatkanpupuk.Kamijugatidaksanggup membelinya karena kondisi

keuangan yang minim,” katanya.

Selain itu, diakuinya, warga juga mengeluhkan perilaku pengecer yang diduga menjual pupuk tidak sesuai ketentuan.

Tanpa mempertimbangkan kebutuhan warga setempat yang lebih diprioritaskan.

“Yang penting ada uang dan kenalan dengan pengecer ini pupuk bisa didapatkan. Kami sudah tidak tahan dengan tindakan pengecer ini,” ujarnya.

Warga lain, Halimah juga mengaku kecewa dengan sikap pengecer yang enggan memikirkan nasib petani. Kata dia, pengecer lebih memikirkan keuntungan pribadi dengan menjual ke wilayah lain.

“Kami sudah tidak tahan dengan ulah pengecer ini, setiap tahun kondisinya terjadi seperti ini. Kami berharap pihak terkait dapat mencarikan solusi,” katanya.

Sementara Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Bolo, Muflin mengaku, pihaknya tidak ingin berkomentar banyak terkait warga yang memblokade jalan lantaran persoalan pupuk. Karena proses penyalurannya dilakukan oleh distributor dan pengecer. “Kalau ada masalah di lapangan kami hanya melakukan fasilitas melakukan pertemuan,” terangnya.

Sejak berita ini ditulis, blokade jalan belum dibuka.

Aparat Polsek Bolo dan Pemerintah Desa setempat berupaya bernegosiasi dengan warga, agar tidak memblokade jalan, karena mengganggu aktivitas masyarakat umum. (uki)

(Suara NTB/uki)

BLOKADE - Warga Desa Tumpu yang memblokade jalan lintas Sila-Donggo, terkait persoalan pupuk, Senin (15/1).

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

Halaman 8

Mataram (Suara NTB) Berkas pendaftaran empat bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, dinyatakan belum lengkap. Oleh karena itu, sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 12 Februari mendatang, mereka diberikan kesempatan oleh KPU NTB, untuk melakukan perbaikan.

ASN Jangan Terkontaminasi MUTASI besar-besaran yang digelar oleh Pemprov NTB, Senin (15/1) kemarin, dinilai kental muatan politis, menjelang perhelatan Pilkada serentak NTB 2018. Hal itu kemudian mendapat sorotan dari para wakil rakyat di Udayana.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, angkat bicara, mengomentari mutasi yang digelar Pemprov NTB. Menurutnya, mutasi yang digelar, oleh Pemprov NTB itu, sangat sulit disangkal tidak bermuatan politis. Karena (Suara NTB/dok) dilakukan menjelang pelHj. Bq. Isvie Rupaeda aksanaan Pilkada.

“Betul, semua orang paham ini (politis),’’ ujarnya kepada Suara NTB, Senin (15/1) kemarin. Mutasi tidak saja menyasar para pejabat struktural, tapi juga pejabat fungsional ikut dimutasi. Baru-baru ini juga, ratusan Kepala Sekolah juga dimutasi. Hal tersebut memperkuat ansumsi publik, bahwa mutasi dilakukan diduga untuk kepentingan Pilkada.

“Yah semua (mutasi) ini karena sarat dengan kepentingan. Karena itu harus mengedepankan profesionalisme.

Tidak asal mutasi, tapi mengedepankan profesionalitas dan tidak diskriminatif,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan para ASN untuk tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan pada masyarakat. ASN harus fokus pada agenda-agenda pemerintah, tanpa harus tersandera oleh kepentingan politik praktis.

“Ya saya harapkan pejabat di Provinsi NTB harus fokus menyelesaikan RPJMD, dan netral tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik,” tegasnya.

Isvie meminta kepada Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini, harus berani menegur dan menindak para bawahannya yang diduga sengaja melibatkan diri dalam aktivitas politik praktis.

Karena pihaknya mendapatkan banyak laporan dari masyarakat, tidak sedikit para ASN yang secara terang-terangan melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas politik praktis.

“Dan Gubernur harus mengevaluasi pejabatnya yang tidak paham ASN itu. Jangan didiamkan saja. Bawaslu juga saya kira harus lebih aktif untuk mengawasi ASN ini,” pungkasnya. (ndi)

Pilkada Lobar

Perindo Dukung Izzul Islam-Khudori Ibrahim Mataram (Suara NTB) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung HM Izzul Islam-TGH Khudori Ibrahim (Zul-Khair) di Pilkada 2016 Kabupaten Lombok Barat, NTB. Dukungan tersebut langsung diberikan oleh Ketua Bidang Kaderisasi DPP Partai Perindo, Armyn Gultom dengan menyerahkan SK dukungan Perindo.

Perindo meyakini bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati HM Izzul Islam-TGH Khudori Ibrahim memiliki kemampuan dan integritas baik yang dibutuhkan masyarakat Lombok Barat. “Lombok Barat punya banyak potensi yang butuh tangan dingin untuk menggarapnya dan itu ada di tangan dua kader pasangan calon ini,” kata Armyn pekan lalu.

Izzul Islam juga dinilai memiliki pengalaman di pemerintahan semasa menjabat wakil bupati (Wabup) Lombok Barat.

“Itu menandakan pasangan ini, mempunyai pengalaman yang bisa membuat masyarakat menjadi sejahtera,” ungkapnya.

Armyn juga menegaskan, seluruh infrastruktur dan mesin Partai Perindo di NTB akan dikerahkan untuk mendukung pasangan HM Izzul Islam-TGH Khudori Ibrahim. Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo merupakan salah satu partai peserta pemilu 2019.

Sementara, Izzul Islam-TGH Khudori Ibrahim juga menargetkan akan membentuk 10 ribu relawan yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Lobar, dalam pesta demokrasi politik, Pilkada 2018 nanti. Saat ini jumlah relawan yang terbentuk sudah mencapai 4.000 orang di empat kecamatan.

Yakni Batulayar, Gunungsari, Lingsar dan Narmada.

Sebelumnya, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambut perhelatan Pilkada 2018 dengan berpesan agar masyarakat memilih pemimpin daerah dengan cermat. Menurutnya, seorang kepala daerah harus benar-benar memahami persoalan dan bisa memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

“Kita merindukan Indonesia yang sejahtera. Itu harus dimulai dari daerah. Kalau daerah maju, Indonesia pasti maju, masyarakatnya sejahtera,” kata HT. Diharapkannya, pemimpin daerah yang terpilih kelak bisa memajukan daerah sesuai dengan kompetensi daerah tersebut dan menyejahterakan masyarakatnya. (*)

Rapat pleno KPU NTB, dengan agenda penyampaian hasil penelitian syarat calon dan penyerahan perbaikan, yang digelar tertutup, Senin (15/1) kamarin, menemukan bahwa semua berkas kandidat pasangan calon dinyatakan belum lengkap. Oleh karena itu, akan dikembalikan oleh KPU, pada tanggal 17 Januari.

Anggota KPU NTB bidang teknis, Suhardi Soud, SE, kepada Suara NTB, Senin (15/1) kemarin mengatakan kekuranga-

nnya lebih kepada syarat calon.

Hari itu, agenda KPU sangat cukup. Selain rapat pleno hasil penelitian berkas pencalonan. KPU juga melakukan rapat persiapan untuk penerimaan tambahan dukungan perbaikan bapaslon independen yang waktunya bersamaan dengan penyerahan kelengkapan berkas dan perbaikan berkas empat bapaslon lainnya.

“Agenda hari ini juga, rapat gerakan coklit serentak pendaftaran pemilih 20 Janu-

ari 2018 oleh seluruh PPDP, PPS, PPK, KPU kab/kota dan KPU Provinsi. Selanjutnya supervisi pencalonan di tiga kabupaten/kota yang Pilkada, terus menghimpun tanggapan masyarakat terhadap pengumuman bakal paslon yang telah mendaftar,” tambah Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori.

Dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaan kesehatan bapaslon yang rencananya diserahkan hari ini, Aksar menyampaikan ditunda sampai

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Kapolda NTB, Firli, berpose bersama dengan Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, didampingi para petinggi PPP, Senin (15/1).

Antisipasi Kerawanan Pilkada

Kapolda NTB Silaturahmi dengan Parpol Mataram (Suara NTB) Menjelang perhelatan Pilkada serentak di Provinsi NTB dan di tiga kabupaten/kota lainnya, eskalasi politik memanas.

Polda NTB sebagai institusi yang bertanggungjawab langsung untuk menjaga keamanan, menempuh langkah-langkah persuasif. Yakni membangun silaturahmi dengan semua partai politik yang ada.

Setelah menggunjungi beberapa partai politik beberapa waktu lalu, Senin (15/1) kemarin, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, M. Si, berkesempatan untuk mengunjungi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kapolda NTB pun diterima langsung oleh Ketua DPW PPP NTB Hj. Wartiah, didampingi oleh Sekretaris Wilayah, M. Akri, beserta seluruh anggota Fraksi PPP di DPRD NTB, serta para petinggi partai lainnya.

“Calon tidak bisa maju tanpa partai, jadi rekan-rekan parpol ini sangat besar andilnya dalam mensukseskan Pilkada ini. Maka dari itu, kita ingin silaturahim, untuk bersamasama. Mari kita sambut Pilkada ini dengan gembira, aman

dan nyaman, sehingga bisa berjalan lancar,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, Firli mengajak pada para politisi untuk menerapkan filosofi lomba pacuan kuda yang ada di Sumbawa, dalam menghadapi pertarungan di Pilkada serentak NTB 2018.

Selain itu, adapun tujuan silaturahmi dengan unsur partai politik, karena menurutnya, partai politik melalui para kadernya yang duduk sebagai wakil rakyat, memiliki peran yang cukup besar untuk kepolisian.

Terutama dalam mendukung polisi untuk mengamankan jalannya Pilkada. ‘’Wujud nyatanya adalah partai politik melalui wakilnya di legislatif, menyetujui anggaran untuk mengamankan Pilkada,” cetusnya.

Terkiat pemetaan potensi kerawanan konflik menjelang pilkada, Kapolda menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih belum menemukan hal-hal yang serius terkait keamanan Pilkada. Dari pantauannya, dalam proses dan tahapan Pilkada yang sudah dilaksanakan, berjalan tertib, aman dan damai.

“Saya melihat tidak ada

persoalan yang jadi perhatian khusus. Baik dalam tahap Pilkada yang sudah berlangsung ini, maupun yang akan datang. Mudahan suasana ini tetap kita jaga, sampai pencoblosan,” ungkapnya.

“Alhamdulillah, sekarang NTB sudah keluar dari zona merah, dalam hal keamanan.

Angkanya sangat terjun sekali, tahun 2015, jumlah kasuas sebanyak 252 kasus. Ditahun 2016 laku, angka kasus mengalami penurunan yang cukup tajam, yakni menjadi 179 kasus. Dan itu kembali turun semakin jauh lagi di 2017, dengan total jumlah kasus sebanyak 23 kasus,” tambahnya.

Firli mengimbau untuk tidak menggunakan hal-hal negatif dalam melaksanan kampanye. Ia mengajak para calon dan tim sukses untuk bersaing dengan terhormat.

Tanpa menunjukkan kelemahan-kelemahan para calon.

Ditempat yang sama, Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah sangat berterimakasi kepada Kapolda NTB yang sudah berkenan datang bersilaturahmi dengan Kekuarga PPP. (ndi)

Pilkada NTB

Dr. Zul Perkuat Dukungan Akar Rumput Mataram (Suara NTB) Bakal calon Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, makin gencar turun menemui basisbasis pendukungnya di tataran akar rumput. Hal itu dilakukan untuk menghimpun dukungan masyarakat seluasluasnya dalam rangka pemenangan pertarungan di Pilkada NTB 2018.

Dalam beberapa hari terakhir ini setelah ia resmi mendaftar ke KPU, bersama wakilnya, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dengan dukungan koalisi dari Partai Demokrat dan PKS. Anggota DPR RI kelahiran Sumbawa itu, tidak pernah jeda untuk turun langsung menemui para pendukungnya yang berada di kampung-kampung.

Senin (15/1) kemarin, ia turun menemui barisan relawannya di kandang bakal calon Gubernur yang diusung oleh koal-

isi Partai Golkar, Nasdem dan PKB, M. Suhaili FT, yakni Desa Bonder dan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

Ribuan relawan pasangan ZulRohmi sudah terbentuk sampai tingkat dusun.

“Relawan ini kita harapkan bisa terus bergerak menyapa masyarakat kita dengan penuh kehangatan dan persahabatan,” ujarnya.

Dr. Zul sapaan akrab politisi PKS ini, mengaku tidak akan pernah terpengaruh dengan manuver lawan politiknya. Bahkan isu-isu negatif yang disebar untuk melemahkan dirinya, tidak akan ia tanggapi dengan serius. Ia juga sebaliknya, tidak akan pernah memperhatikan para kompetitornya. Apalagi sampai mencari-cari kelemahan dan kesalahannya untuk digunakan menjatuhkan lawan.

Tapi ia lebih fokus untuk ter-

us bekerja, berikhtiar, dengan turun langsung ke akar rumput dengan menyapa masyarakat.

“Jangan sampai karena Pilkada kita mencari-cari kesalahan lawan kita. Kita merasa lebih baik dari lawan kita.

Kita merasa paling kuat, paling hebat, tidak boleh. Teruslah ikhtiar, tetap bergerak solid. Selalu jaga kekompakan,” ujarnya.

Politisi yang dinobatkan sebagai anggota DPR RI terbaik pada tahun 2017 ini, tidak memandang Pilkada ini sebagai suatu perebutan kekuasan semata, sehingga harus dilakukan dengan cara berperang habis-habisan. Melainkan, Pilkada sebagai ruang untuk dapat memberikan pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat.

“Kita berdoa, mudah-mudahan, kita senantiasa diberikan kesehatan dan keis-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA TOKOH MASYARAKAT - Bakal calon Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, bersama tokoh masyarakat Desa Bonder, Kabupaten Lombok Tengah. tiqomahan untuk terus berbuat lebih banyak bagi NTB,”

pungkas bakal calon Gubernur NTB termuda ini. (ndi)

besok (hari ini). Proses pemeriksaan kesehatan memang sudah selesai pada tanggal 13 lalu, namun tim dokter belum melakukan rapat pleno.

“Kalau sudah selesai pemeriksaan kesehatan, kemungkinan tim dokter rapat pleno hari ini. Diharapkan hasil rapat pleno disampaikan segera. Sehingga besok pagi (hari ini) penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter kepada KPU di kantor KPU, lalu kami kompilasi dengan persyaratan calon lain.

Rabu pagi kami sampaikan ke tim masing-masing paslon dan Bawaslu,” pungkasnya. (ndi)

Suhardi Soud

Polda Tunda Penegakan Hukum Balon Diduga Tersandung Kasus Mataram (Suara NTB) Beberapa hari terakhir, beredar isu salah seorang pasangan bakal calon kepala daerah dilaporkan ke Kepolisian atas dugaan tindak pidana. Pelaporan tersebut, diindikasikan sangat kental muatan politisnya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, M. Si, menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap netral dalam Pilkada serentak 2018 di Provinsi NTB. Untuk itu, jika ada kasus hukum yang bakal menyeret salah satu bakal pasangan calon, maka pihaknya akan menunda proses penyidikan, sampai pesta demokrasi selesai diselenggarakan.

Demikian ditegaskan kapolda kepada media di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kantor DPW PPP NTB, di Jalan Majapahit, Senin (15/1). “Kita karena tidak ingin dianggap tidak netral, maka kita akan tunda dulu kalau seandainya

ada laporan,” jelasnya.

Dijelaskannya, selain atas pertimbangan itu, landasan hukum dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, juga tidak menggugurkan seseorang untuk mencalonkan diri, meskipun tengah dalam proses hukum.

“Dalam UU nomor 10 tahun 2016, sangat jelas, siapa saja boleh mencalonkan diri. Disitu tidak ada batasan bagi seorang, apakah dia sebagai tersangka atau terdakwa. Sampai ada keputusan pengadilan, maka dia tidak pernah gugur hak politiknya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa jika ada anggotanya yang terbukti terlibat dalam proses politik praktis, maka ia tidak akan segan-segan untuk bertindak tegas. Karena dalam UU kepolisian sudah sangat tegas disampaikan, bahwa anggota Polri aktif tidak punya hak politik untuk memilih dan dipilih. (ndi)

Tersangka TPPO Rabitah Praperadilan Polda NTB Mataram (Suara NTB) – Dua tersangka tindak pidana perdagangan orang ke Timur Tengah, Hulfa dan H Ijtihad menggugat praperadilan Polda NTB. Mereka menganggap penetapan status tersangka yang mereka sandang tidak sah.

Gugatan tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor register 1/ pid.pra/2018/PN Mtr. Agenda sidang pertama pada Senin (15/1).

Humas Pengadilan Negeri Mataram, Didiek Jatmiko menerangkan, sidang tersebut dipimpin hakim tunggal, I Gede Putra Astawa. Hulfa dan Ijtihad sebagai pemohon kemudian Polda NTB sebagai termohon.

Dalam isi permohonan praperadilan tersebut, Hulfa dan Ijtihad memohon hakim untuk menyatakan penetapan status tersangka mereka tidak sah.

Kemudian, menyatakan penangkapan para pemohon tidak sah, menyatakan penahan tidak sah, dan meminta Polda NTB untuk mengeluarkan para pemohon dari tahanan.

Selain itu, ada pula permohonan kepada hakim untuk memerintahkan Polda NTB untuk menghentikan penyidikan kasus yang dimulai pada 8 November 2017 tersebut.

Pemohon juga meminta hakim menghukum termohon untuk membayar ganti rugi, berupa kerugian materiil maupun immaterial sebesar Rp 100 juta.

Kemudian memohon hakim untuk merehabilitasi nama baik para pemohon pada media televisi dan cetak baik lokal maupun nasional.

Sidang kemarin ditunda sampai pekan depan dengan alasan pihak termohon sedang konsentrasi untuk menghadapi sidang praperadilan lainnya, yakni dengan pemohon Amrul Tanwil, tersangka penipuan dan penggelapan yang menggugat praperadilan Kapolsek Gunung Sari dengan jadwal sidang Selasa (16/1).

Hulfa dan Ijtihad ditetapkan sebagai tersangka TPPO dengan korban Juliani. Mereka disangkakan pasal 10 dan atau pasal 11 juncto pasal 6 UURI No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Hulfa bersama tersangka H Ijtihad memberangkatkan Sri Rabitah dan Juliani ke Oman pada pertengahan 2014 melalui PT FHB. Korbannya diberangkatkan padahal masih di bawah umur, berkebalikan dari keterangan yang ada dalam dokumen kependudukannya. (why)

(Suara NTB/ndi)

Syarat Pendaftaran Empat Bakal Paslon Gubernur Belum Lengkap

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

Halaman 9

Sekotong Semakin Diminati Wisatawan Giri Menang (Suara NTB) – Wisatawan saat ini tidak hanya menyasar destinasi wisata yang sudah terkenal seperti Gili Trawangan atau Mandalika. Banyak dari wisatawan yang ingin berkunjung ke destinasi yang justru tidak banyak wisatawan yang datang. Untuk hal ini, biasanya para pelaku pariwisata merekomendasikan gili-gili yang ada di Sekotong. Sehingga wisatawan bisa menikmati waktu berliburnya dengan nyaman.

Tidak saja bermain di pantai, namun wisatawan juga dapat menikmati suasana matahari terbit yang sangat indah.

Gradasi warna yang membuat siapa saja yang melihatnya berdecak kagum. Sementara itu, di sekitar Sekotong terdapat beberapa gili yang kini mulai banyak dikunjungi wisatawan. Ada Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Nanggu dan beberapa gili lainnya.

“Dalam sebulan, saya men-

ang. Suasana pantai yang tidak terlalu padat dengan nuansa alam yang memukau dapat membuat wisatawan merasa betah berlama-lama.

Apalagi akses menuju gili di Sekotong sangat mudah. Sehingga wisatawan dapat menjangkaunya dengan cepat.

“Enaknya ke Sekotong itu, jalannya bagus dan akses ke destinasinya juga gampang. Jadinya cepat dan wisatawan bisa seg-

gantar dua sampai tiga grup tamu ke Sekotong. Satu grup bisa empat sampai tujuh orang.

Mereka memang suka destinasi wisata yang tidak ramai. Jadi saya rekomendasikan Sekotong saja,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur, Berry Putra, di Mataram, Senin (15/1).

Beberapa pantai menjadi tujuan favorit wisatawan. Gili Kedis misalnya, wisatawan dapat berenang dengan ten-

era menikmati destinasi yang menjadi tujuannya itu,” ujarnya.

Sejumlah gugusan pulau – pulau kecil seakan memanggil untuk didatangi. Di kawasan ini ada belasan gili yang masih natural dan belum terjamah. Diantaranya Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Bedis, Gili Sudak, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Berairan dan Gili Amben. Ada pula Gili Asahan, Gili Layar, Gili Rengit, Gili Goleng, Gili Anyaran, dan Gili Poh. Beberapa pantai yang dapat secara langsung dijangkau juga mejadi pilihan wisatawan.

Misalnya Pantai Mekaki, Bangko-Bangko, Pantai Elaqelaq, Pantai Batu Surat, Teluk Sepi, Teluk Panggang, Tanjung Jagog Nambung dan masih banyak lainnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

PANTAI ELAQ-ELAQ - Pantai Elaq-Elaq yang menjadi salah satu tujuan wisatawan di Sekotong, Lombok Barat.

Tari Kecodak, Kesenian yang Mulai Dilupakan

(Suara NTB/ist)

TARI KECODAK - Sejumlah laki-laki membawa alat musik untuk Tari Kecodak.

Mataram (Suara NTB) – Tari Kecodak atau biasa disebut sebagai Tari Oncer merupakan salah satu kesenian asli masyarakat Lombok.

Sayangnya kesenian ini kian dilupakan, karena digerus oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Bahkan generasi muda tidak banyak yang tahu tentang tarian ini.

Tari Kecodak ini ditemukan dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Karang Pasangan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Tari kecodak menggambarkan tentang peperangan yang dilakukan oleh dua orang kesatria yang sama-sama kuat dan perkasa.

Pertunjukan Tari Kecodak dibagi menjadi empat bagian, yaitu Tari Bendera, Tari Gendang, Tari Copeh dan Lawakan.

Salah satu warga Kabupaten Lombok Utara Intan Nur Indraini (19) mengaku bahwa dirinya tidak tahu tentang Tari Kecodak. Bahkan ia belum pernah mendengar nama tarian itu sebelumnya. Hal yang sama juga diungkapkan Andika (20). Ia mengaku belum pernah melihat Tari Kecodak sebelumnya.

“Saya hanya tahu Tari Rudat sebagai salah satu kesenian orang Lombok. Kalau Tari

Kecodak, saya belum pernah lihat,” akunya, di Mataram, Senin (15/1).

Dilansir dari Ditjen Kebudayaan RI, bahwa Tari Kecodak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Baik sebagai penari maupun pemain waditra. Sedangkan, pertunjukannya biasanya diadakan di halaman rumah atau tempat tertentu yang agak luas pada saat ada upacara-upacara. Seperti perkawinan, penyambutan tamu, panen raya dan memperingati hari-hari besar nasional.

Peralatan musik yang digunakan untuk mengiringi Tari Kecodak diantaranya adalah sebuah petuk, sebuah oncer, empat buah teropong, tujuh pasang ceng-ceng yang terdiri dari enam pasang berukuran kecil dan satu pasang besar dan dua buah gendang besar yang terbuat dari kayu tap. Sedangkan busana yang dikenakan oleh penari adalah ikat kepala, baju berwarna hitam, celana seukuran tiga perempat, leang yang terbuat dari songket dan garus mungkur.

Pertunjukan Tari Kecodak diawali dengan Tari Bendera atau tari panji-panji yang dibawakan oleh dua orang penari. Dalam tarian ini gera-

kan-gerakan yang dilakukan hanyalah berbaris berbanjar dan melangkah maju-mundur. Sambil melakukan gerakan-gerakan tersebut, kedua kaki diangkat, berputar mundur atau jalan di tempat.

Setelah itu, kedua penari tadi akan berjajar sambil menyandang gendang besar di perut untuk menarikan tari gendang. Pada tarian ini gerakan-gerakan yang dilakukan diantaranya adalah menari sambil menepak gendang, membuat formasi saling berhadapan, berputar dengan satu kaki diangkat, meloncat, dan saling mendesak seakan-akan sedang terjadi pergulatan atau saling baku hantam.

Dalam “perkelahian” tersebut, secara bergantian mereka seakan-akan ada yang kalah dan ada yang menang. Pihak yang kalah akan berada dalam posisi jongkok, sementara pihak yang menang akan mengelilinginya sambil memukul gendang. Setelah melaksanakan gilirannya, mereka akan kembali pada posisi semula dan kemudian berjalan berjajar meninggalkan arena. (lin)

Gili Nanggu, Tempat Asyik Menghabiskan Akhir Pekan Giri Menang (Suara NTB) – Gili Nanggu menjadi salah satu dari banyak gili di Lombok yang cukup diperhitungkan keindahannya. Belakangan banyak wisatawan yang datang untuk menghabiskan waktu berlibur dan menghabiskan akhir pekan di pantai yang indah ini.

Wisatawan pencinta pemandangan bawah laut dapat menikmati aneka terumbu karang dan aneka jenis ikan saat menyelam. Gili ini memang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Sehingga tidak kalah dengan berbagai gili yang ada di NTB. Gili Nanggu sendiri merupakan

yang berjarak sekitar 27 km dengan kendaraan. Selanjutnya menggunakan perahu atau kapal cepat dengan waktu tempuh 45 menit.

Di gili ini terdapat pantai cantik dengan hamparan pasirnya yang putih serta lautnya yang biru. Suasana alamnya yang hening, membuat pulau ini menjadi pilihan yang tepat bagi wisatawan yang menginginkan liburan dengan suasana berbeda. Matahari tenggelam merupakan momen yang paling indah di pulau seluas sekitar 8 hektar ini.

“Tidak sulit juga untuk sampai di Gili Nanggu. Karena akses jalan sudah bagus.

salah satu gugusan pulau kecil berpasir putih yang dihuni ribuan jenis ikan dan terumbu karang. Pulau yang merupakan salah satu dari 11 pulau kecil lainnya di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ini tidak berpenghuni.

“Akses ke Gili Nanggu juga tidak susah, jadi gampang dijangkau. Tempatnya juga bagus, saya sangat merekomendasikan untuk wisatawan datang ke gili ini,” kata salah satu pemandu wisata dari Lombok Barat Faozan, Senin (15/1).

Untuk mencapai Gili Nanggu cukup mudah. Dari Kota Mataram, wisatawan bisa menuju Pelabuhan Lembar

Selain itu ada juga perahu atau kapal cepat yang siap mengantar kita,” ujarnya.

Gili Nanggu seperti pulau pribadi, sebab tidak dihuni oleh penduduk. Sehingga wisatawan yang datang benar-benar bisa menikmati suasana gili dengan nyaman.

Diketahui bahwa sejak tahun 1995, Gili Nanggu sudah ditetapkan sebagai tempat untuk konservasi alam bagi penyu. Sehingga tidak heran jika banyak penyu yang ditemukan penyelam.

Wisatawan atau penyelam juga dapat berfoto bersama penyu menggunakan kamera bawah laut. (lin)

(Suara NTB/ist)

GILI NANGGU - Keindahan Gili Nanggu yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Lombok Barat.

Masyarakat Makin Dispar Sumbawa Promosikan Bungin sebagai Destinasi Wisata Gemar Kembangkan Desa Wisata kehidupan masyarakat di pulau terpadat ini. Setelah itu, wisatawan dapat beristirahat di resto apung sambil menikmati suasana pantai dan menikmati aneka hidangan sari laut.

Tahun 2018 pihaknya akan melakukan promosi lebih masif terhadap wisata Pulau Bungin.

Diketahui bahwa pulau ini pernah dinobatkan sebagai pulau terpadat di dunia. Ini menjadi salah satu nilai jual untuk Pulau Bungin, sehingga bisa lebih banyak lagi wisatawan yang datang berkunjung.

Ia mengatakan bahwa selama tahun 2017 ada 2.000 lebih wisatawan yang datang ke Bungin. Itu termasuk wisatawan lokal, nusantara hingga mancanegara.

Hal ini pula yang membuat Dispar Sumbawa optimis untuk terus membenahi dan mempromosikan Bungin sebagai salah satu destinasi wisatanya.

Sementara itu, di resto apung yang ada di Bungin, wisatawan juga bisa menikmati ikan yang segar. Karena wisatawan bisa memilih langsungikanyangingin dinikmati langsung dari keramba (kolam penangkaran ikan). Harga satu porsi cumi dengan berat satu kilogram hanya Rp 80 ribu, sedangkan ikan kakap hanya Rp 140 ribu perkilogram.

Begitupula dengan ikan baronang yang dibanderol dengan harga Rp 180 ribu per kilogram.

“Kami berharap kedepannya akan semakin banyak wisatawan yang datang ke Bungin. Un-

RESTO APUNG - Suasana resto apung yang ada di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa.

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Perkembangan desa wisata semakin terlihat. Salah satu segmen wisata ini dianggap cukup menguntungkan. Apalagi destinasi wisata ini tidak terlalu membutuhkan investor. Sehingga masyarakat bisa membangun dan mengembangkan sendiri pariwisatanya.

“Wisata modern saat ini pasti membutuhkan investor untuk mengembangkan destinasi wisata itu. Dengan kata lain, masyarakat sekitar tidak akan lagi merasa leluasa di daerahnya sendiri. Sehingga konsep desa wisata ini sangat menjanjikan bagi masyarakat,” kata salah satu pelaku pariwisata di desa wisata Ahmad, di Mataram, Senin (15/1).

Ia mengatakan bahwa desa wisata membuat warga merasa lebih leluasa dan merasa dilibatkan langsung dalam pengembangan pariwisata di tempatnya. Pengembangan wisata berbasis masyarakat ini dianggap bagus karena masyarakat jadi merasa lebih memiliki destinasi itu.

“Kita jadi merasa lebih memiliki, karena itu juga di desa kita. Bukan itu saja, kita juga jadi merasa lebih senang karena terlibat langsung. Mulai dari mendatangkan wisatawan hingga melayaninya dari kedatangan hingga kepergiannya,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ini menjadi salah satu segmen yang cukup menguntungkan bagi warga. Apalagi jika terdapat kerajinan atau kesenian yang menjadi salah satu sumber pendapatan warga. Ini bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian warga sekitar. Masyarakat di desa wisata pada umumnya sudah menyadari hal ini.

“Mereka sudah sadar kalau menjadikan desa mereka sebagai desa wisata itu cukup menguntungkan. Sehingga mereka mau bersama-sama membangun dan menjaga kebersihan desa serta membuat berbagai atraksi untuk disuguhkan kepada wisatawan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya tidak keberatan menjadikan rumah mereka sebagai tempat tinggal wisatawan. Berbayar atau tidak dibayar, mereka tetap senang karena dapat memberikan hal yang menarik kepada tamunya. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Pulau Bungin merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Di pulau ini, wisatawan akan menemukan resto apung. Hidangan sari lautnya pun masih segar dan bisa dipilih secara langsung oleh pengunjung.

“Kami memang promosikan Bungin sebagai destinasi wisata. Pengunjung bisa menikmati sensasi di resto apung dengan berbagai hidangan seafood yang disediakan. Kami rasa ini merupakan hal yang menarik untuk wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Junaidi.

Ia mengatakan bahwa keberadaan Bungin sebagai salah satu tempat terpadat di dunia dianggap sebagai salah satu bentuk promosi yang bagus. Banyak wisatawan yang ingin melihat secara langsung bagaimana

tuk wisatawan yang sudah berkunjung kami harapkan bisa berkunjung kembali. Selain

Bungin, kami punya banyak destinasi lain yang dapat dikunjungi juga,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

Halaman 10

Pengisian PDSS untuk SNMPTN

Sekolah Diminta Jangan Manipulasi Data Siswa Jika ditemukan perbedaan pada data yang diunggah dengan data sebenarnya, maka siswa yang dinyatakan lulus bisa dibatalkan kelulusannya di SNMPTN. ‘’Dan berdasarkan panduan SNMPTN, sekolah yang melakukan kecurangan, tidak diikutsertakan dalam SNMPTN berikutnya,’’ tegas Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/1).

Dalam hal ini, ujarnya, panitia lokal akan melakukan verifikasi akademis untuk SNMPTN. Verifikasi akan dilakukan setelah ada pengumuman hasil SNMPTN. “Belum tentu yang lulus seleksi

swasta agar betul-betul aktif memanfaatkan masa pengisian PDSS. Sebab kalau pasif, resiko sekolah itu sendiri yang akan tenggelam,” sarannya.

Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN 2018 adalah SMA/MA/SMK negeri maupun swasta, termasuk Sekolah Republik Indonesia (SRI) yang mempunyai NPSN dan telah mengisi PDSS lengkap dan benar. Pengisian PDSS dimulai dari 13 Januari sampai dengan 10 Februari 2018.

Persyaratan siswa pendfatar,yaitu siswa SMA/ SMK/MA atau sederajat kelas terakhir pada tahun 2018 yang memenuhi persyaratan. Antara lain memiliki prestasi unggul yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah,

akan menjadi mahasiswa baru. Mudah-mudahan tahun ini yang tidak lolos verifikasi akan berkurang,” katanya.

Saat pengisian PDSS, Wiresapta meminta sekolah agar mengisi dengan objektif, terpercaya, dan bertanggung jawab. Ia juga mengajak sekolah agar aktif dan peduli untuk mengikuti SNMPTN, dengan prinsip memanfaatkan peluang. Jangan sampai pihak sekolah atau siswa merasa rendah diri dan tidak mau bersaing di SNMPTN, karena sangat berkaitan juga dengan reputasi sekolah.

“Masyarakat pasti akan menilai sekolah itu bereputasi jika banyak siswanya yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik sekolah negeri dan

(Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2018 dimulai sejak 13 Januari lalu. Diawali dengan pengisian dan verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sampai dengan 10 Februari nanti. Sekolah diingatkan untuk tidak memanipulasi data siswa, karena panitia lokal juga akan melakukan verifikasi.

H. Lalu Wiresapta Karyadi dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah.

Bagi sekolah yang meraih akreditasi A, bisa mendaftar sebanyak 50 persen siswanya yang terbaik di sekolah.

Sekolah dengan akreditasi B, sebanyak 30 persen siswa dengan peringkat terbaik di sekolah. Sekolah dengan akreditasi C, hanya 10 persen siswanya terbaik yang boleh

mendaftar. Sedangkan sekolah yang belum terakreditasi, hanya 5 persen siswanya yang terbaik yang boleh mendaftar.

“Masih menggunakan portofolio berisi nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 dan prestasi lainnya, baik akademis maupun non akademis,” ujar Wiresapta.

Nantinya, setelah sekolah mengisi data sekolah dan siswa di PDSS melalui laman http://pdss.snmptn.ac.id. Akan mendapatkan password yang akan digunakan oleh siswa untuk melakukan verifikasi.

Setelah itu siswa melakukan verifikasi data rekam jejak prestasi akademik (nilai rapor) yang diisikan oleh pihak sekolah.

“Pada saat verifikasi benarbenar harus ada proses verifikasi, objektif dalam pengertian jujur dan terpercaya. Siswa ini harus komplain ke sekolah jika data yang di-upload tidak sesuai,” kata Wiresapta.

Setelah itu panitia pusat

melalui sistem membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran.

Siswa yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan NISN dan password login ke laman SNMPTN 2018 di http://web.snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran.

Wiresapta mengungkapkan pendaftaran SNMPTN dilaksanakan pada 21 Februari sampai dengan 6 Maret 2018. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan pada 17 April 2018.

Selain itu, untuk SNMPTN, Wiresapta mengungkapkan nilai Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tidak digunakan dalam seleksi.

Unram Tawarkan 35 Prodi Unram menawarkan 35 program studi (Prodi) S1 Reguler kepada pendaftar. Wiresapta menjelaskan, kuota melalui jalur SNMPTN sebanyak 30 persen dari daya tampung atau sekitar 1.200

orang. Selain SNMPTN, jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN),yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota di Unram sebesar 40 persen, dan Jalur Mandiri dengan kuota 30 persen dari daya tampung.

Wiresapta mengingatkan kepada siswa kelas XII agar dapat memilih prodi yang benar-benar sesuai minat dan bakat. Jangan sampai terpancing ikut dengan teman.

Siswa harus memiliki orientasi studi, orientasi itu harus rasional dengan beberapa pertimbangan objektif sesuai minat siswa.

“Dan melihat tingkat ketetatan prodi, harus ada pemetaan prodi yang dipilih jangan sampai menumpuk di satu prodi, indikasi ini terlihat setiap tahun. Tapi yang tidak dipertimbangkan adalah daya tampung terbatas. Ketika tidak lulus muncul rasa ketidakpuasan,” ujarnya. (ron)

Jenis Minat Bacaan Pelajar Kota Mataram Diteliti Mataram (Suara NTB) Guna mengetahui jenis bacaan yang paling sering dibaca para pelajar dan mahasiswa Kota Mataram di era milenial saat ini, beberapa waktu lalu telah dilakukan penelitian. Penelitian ini merupakan bagian dari Program Convey yang digagas bersama oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian itu selanjutnya dilakukan diseminasi dengan menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Senin (15/1).

Wakil Rektor I UIN Mataram Dr. H. Masnun, M.Ag., menyebut kegiatan desiminasi hasil penelitian ini dilakukan guna mengetahui kecenderungan jenis buku apa yang disukai para pelajar yang merupakan generasi milenial. Karena menurutnya, buku yang mereka baca dapat mempengaruhi tindakan para pelajar selanjutnya. Jika salah bacaan atau referensi, maka praktiknya bisa salah.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan memetakan literatur keislaman yang tersebar dan diakses kalangan pelajar SMA dan mahasiswa Indonesia. Literatur keislaman yang dimaksud di sini bukan semata buku buku teks yang dipakai di dalam kelas melainkan juga buku-buku bacaan luar kelas, majalah, leaflet dan lainnya yang diasumsikan berpengaruh terhadap konstruksi pengetahuan, aspirasi dan ideologi para pelajar dan mahasiswa tersebut.

Penelitian tersebut diselenggarakan di 16 kota, yaitu Medan, Pekanbaru, Padang, Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Jember, Pontianak, Banjarmasin, Makasar, Palu, Mataram, Ambon dan Denpasar. Kota-kota ini dipilih dengan mempertimbangkan sebaran, tipologi dan karakteristik penting yang melekat di dalamnya.

Sementara Dr. Rof’ah, peneliti pelajar Kota Mataram mengungkapkan sebagai sampling pihaknya memilih beberapa SMA, SMK dan MA, baik negeri maupun swasta, juga PT negeri yang berada di bawah Kemenristek-

Kembangkan Kualitas Sekolah

(Suara NTB/dys)

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB jauhjauh hari sebelum melakukan mutasi kepala sekolah berkomitmen kepala sekolah yang naik promosi didasari oleh profesionalitas dan kapasitas yang bersangkutan. Salah satu wujud memperoleh kepala sekolah berkualitas dan memiliki kapabilitas ialah melalui instrumen pelatihan calon kepala sekolah.

Sebagaimana Kepala SMAN 1 Pemenang yang baru.

Sekolah ini mempunyai pimpinan baru pascadigelarnya Saiful Akhyar pelantikan guru dan kepsek SMA/SMK oleh Dikbud beberapa waktu lalu. Kini pucuk pimpinan dipegang Saiful Akhyar, S.Pd. Saiful dinilai layak, karena telah memgikuti pelatihan calon kepala sekolah.

Saiful mengaku siap menjalankan tugas barunya sebagai kepala sekolah. Tentu hal yang ingin diwujudkan ialah membawa sekolah yang dia pimpin sebagai sekolah unggulan dan berkualitas di KLU. Meski sebagai seorang kepala sekolah merupakan tugas tambahan, namun akan berupaya berbuat semaksimal mungkin membuat sekolah yang dipimpin menjadi sekolah berkualitas.

Saiful sebelumnya merupakan guru SMAN 1 Tanjung yang mendapat promosi jabatan sebagai kepala sekolah. Sebelum ditunjuk jadi kepala SMAN 1 Pemenang, Saiful telah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah (Cakep) selama tiga bulan lebih di LPMP NTB. Selama pelatihan calon kepala sekolah, banyak ilmu dan pengetahuan yang diperoleh para peserta sebagai bekal yang berharga baginya kini untuk memimpin sekolah. Pengalaman serta pengetahuan yang didapat sangat bernilai guna peningkatan kapasitas setiap peserta yang memang dipersiapkan secara khusus menjadi kepala sekolah. (dys)

UIN Mataram Targetkan Nilai Akreditasi Prodi A

(Suara NTB/dys)

Dikti dan Kemenag. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan penelitian di perguruan tinggi swasta yang keseluruhannya mewakili peta keragaman dan ketersebaran institusi pendidikan menengah atas dan tinggi di masing-masing kota tersebut.

Adapun penelitian ini dilakukan terhadap para pelajar SMAN 1 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMA Muhammadiyah, MAN, dan SMKN. Sementara mahasiswa berasal dari UIN Mataram, Unram, IKIP dan UNTB. Selain penelitian juga telah dilakukan FGD dengan peserta berasal dari mahasiswa Stikes Yarsi Mataram, STMIK Bumi Gora.

Lebih jauh dikatakan, penelitian dilakukan melalui observasi, survei,

FGD dan wawancara mendalam, penelitian ini adalah berusaha mengidentifikasi buku-buku yang beredar di kalangan pelajar dan mahasiswa. Di luar aspek-aspek geografis, literatur, yang meliputi judul, pengarang, penerbit dan ketersebarannya, penelitian ini juga berusaha untuk memahami isi, tipologi, dan ideologi yang berkembang dalam literatur-literatur tersebut serta tingkat keberterimaannya di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Hasilnya, para pelajar Kota Mataram cenderung masih berada dalam kategori aman. Mereka membaca buku-buku berasal dari sumber baik yang dikeluarkan pemerintah maupun diakses langsung ke toko buku. Seh-

ingga buku bacaan mereka cenderung moderat jika dibandingkan dengan temuan kecenderungan jenis buku bacaan pelajar di tempat lain.

Sementara pembanding Moh. Abdun Nasir, MA. PhD., menilai hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelajar Kota Mataram dinilai mengejutkan. Karena jika dibandingkan dengan temuan Setara Institute pada 2008, Kota Mataram disebut sebagai kota yang tidak toleran dan menempati urutan 8 dari 10 kabupaten/ kota. Tentu hasil penelitian ini cukup membuat praktisi pendidikan gembira. Dia berharap agar kajian yang sangat penting dan menarik ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. (dys)

UNBK Semua Jenjang

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram terus berbenah dalam rangka meningkatkan kualitas institusi. Maka pada tahun ini, UIN Mataram menargetkan ada salah satu program studi (prodi) yang memperoleh nilai akreditasi A. Kepada Suara NTB, Ketua Lembaga Pengembangan Mutu UIN Mataram Dr. Muhammad Sobry, mengungkapkan pihaknya minimal menargetkan dapat nilai akreditasi A untuk salah satu prodi yang potensial. “Paling tidak ada prodi yang terakreditasi A,” urai Sobry, Senin (15/1).

Disebutkan lebih lanjut jika di UIN Mataram saat ini paling tidak ada beberapa prodi yang dinilai potensial memperoleh nilai akreditasi A. Di antaranya ialah PGMI, IPS, dan PAI. Semua prodi itu diharapkan dapat mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen agar mendapat nilai A pada saat dilakukan perpanjangan borang akreditasi nanti.

“Pada tahap awal paling tidak ada yang dapat A yang potensial seperti IPS, Ekonomi, PGMI,” ungkapnya.

Terlebih Prodi PGMI sebelumnya telah mendapat nilai B plus yang berarti tinggal diperbaiki sedikit lagi untuk memperoleh nilai A. Ia pun optimis hal itu dapat terwujud pada saatnya nanti. “Apalagi PGMI kemarin B plus tinggal kita poles sedikit,” jelas Sobry.

Untuk sekarang, semua Prodi yang terdapat di UIN Mataram memiliki nilai rata-rata akreditasi Prodi B. Sedang untuk beberapa prodi yang baru belum pernah dilalukan akreditasi ini. Prodi yang baru inilah yang akan dibina dan didampingi. “Kita menyiapkan dokumen-dokumen yang ada karena sekarang ini dokumen yang ada masih IAIN dan harus diubah ke dokumen UIN,” ungkapnya.

Tidak adanya prodi yang mendapat nilai akreditasi A berakibat pada hasil hasil akreditasi institusi yang kini nilai akreditasi institusinya baru B. Sedang untuk mendapat nilai akreditasi institusi A, minimal sudah ada satu Prodi yang mendapat nilai akreditasi A. “Makanya kita kerja keras tidak saja LPM tapi semua kaprodi, dekan, harus samasama berjuang menggapai target,” ujarnya mengingatkan.

Di samping, hal penting lainnya ialah tetap menjaga kualitas penelitian agar diatur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga penelitianpenelian yang dihasilkan semakin berkualitas. (dys) Muhammad Sobry

(Suara NTB/dys)

DISEMINASI - Kegiatan diseminasi hasil penelitian yang digelar UIN Mataram di salah satu hotel di Mataram, Senin (15/1).

Dikbud NTB Persilakan SMP/MTs Gunakan Fasilitas SMA/SMK Muhiddin

Hj. Suprapti

H.Muh. Jauhari

Sekolah Mulai Isi PDSS untuk SNMPTN Mataram (Suara NTB) – Sekolah mulai melakukan pengisian pengisian dan verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2018.

Di Kota Mataram, beberapa sekolah menyatakan tengah melakukan pengisian data PDSS. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., dikonfirmasi Senin (15/1) menjelaskan, pihak sekolah tengah sedang mengisi PDSS. Di SMAN 1 Mataram juga dilakukan koordinasi, karena adanya kepala sekolah baru yang harus dimasukkan ke PDSS. Jadwal pengisian dan verifikasi PDSS oleh sekolah pada 13 Januari sampai dengan 10 Februari 2018.

“Semua sekolah sekarang sedang persiapkan PDSS untuk masuk ke perguruan tinggi negeri,” ujar Jauhari, yang dilantik menjadi Kepala SMAN 1 Mataram pada pertengahan pekan kemarin.

Mantan Kepala SMAN 3 Mataram itu menjelaskan di SMAN 1 Mataram yang meraih akreditasi A bisa mendaftarkan 50 persen siswa dengan peringkat terbaik untuk mengikuti SNMPTN. Hal senada disampaikan Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd. Menurutnya,

pengisian PDSS sudah mulai dilakukan. Pengisian nilai rapor siswa yang berminat sedang dilakukan. “Kami akreditasi A, jadi banyak siswa yang berkesempatan ikut. Banyaknya siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga mempengaruhi reputasi sekolah,” katanya.

Tidak hanya di sekolah negeri, sekolah swasta juga mulai melakukan pengisian PDSS untuk SNMPTN. Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., dikonfirmasi Senin (15/1) mengatakan pihaknya juga melakukan pengisian PDSS. SMA Hang Tuah 3 Mataram meraih akreditasi A, tetapi minat siswa untuk melanjutkan kuliah yang masih minim, karena terbentur persoalan ekonomi. “Minat untuk melanjutkan itu yang kurang, lebih banyak yang ke dunia kerja, jadi TNI atau Polri,” katanya.

Meski demikian, tiap tahunnya selalu ada siswa SMA Hang Tuah 3 yang lulus SNMPTN. Diakuinya itu juga meningkatkan reputasi sekolah. bagi siswa yang mampu, mereka akan melanjutkan ke PTN. Sedangkan yang tidak mampu secara ekonomi, lebih memilih bekerja.

“Sebenarnya di SMA Hang Tuah bisa sampai 50 persen siswa ikut, tapi minat yang

melanjutkan rendah, karena ekonomi yang tidak mampu.

Karena banyak lulusan juga yang ke luar daerah,” pungkasnya.

Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN 2018 adalah SMA/MA/SMK negeri maupun swasta,termasuk Sekolah Republik Indonesia (SRI) yang mempunyai NPSN dan telah mengisi PDSS lengkap dan benar. Pengisian PDSS dimulai dari 13 Januari sampai dengan 10 Februari 2018.

Persyaratan siswa pendaftar ,yaitu siswa SMA/ SMK/MA atau sederajat kelas terakhir pada tahun 2018 yang memenuhi persyaratan. Antara lain memiliki prestasi unggul yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah, dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah.

Bagi sekolah yang meraih akreditas A, bisa mendaftar sebanyak 50 persen siswanya yang terbaik di sekolah. Sekolah dengan akreditasi B, sebanyak 30 persen siswa dengan peringkat terbaik di sekolah.

Sekolah dengan akreditasi C, hanya 10 persen siswanya terbaik yang boleh mendaftar. Sedangkan sekolah yang belum terakreditasi, hanya 5 persen siswanya yang terbaik yang boleh mendaftar. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB mempersilakan SMP/MTs untuk juga menggunakan sarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang ada di SMA/SMK. Langkah ini bisa digunakan agar seluruh jenjang pendidikan di NTB bisa melaksanakan UNBK. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji pada Suara NTB belum lama ini. Ia menyampaikan, kemungkinan itu sudah diperhitungkan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan di kabupaten/ kota. Jika menggunakan fasilitas UNBK di SMA/SMK, maka bisa seluruh sekolah itu melaksanakan UNBK “Sudah kita hitung bersama dengan sesama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, kalau SMP/MTs mau menggunakan sarana di SMA/SMK maka bisa melaksanakan UNBK. Dinas Dikbud tidak keberatan,” tegasnya.

Sementara itu, seperti diketahui Dinas Dikbud NTB menargetkan 100 persen seluruh SMA/SMK melaksanakan UNBK pada 2018 nanti, karena itu, bantuan perangkat pendukung UNBK akan dilakukan triwulan pertama tahun 2018, dengan menyasar sekolah tertentu dalam satu rayon atau wilayah. Mekanisme menumpang menjadi pilihan untuk meraih target 100 persen UNBK itu.

Pada triwulan pertama tahun 2018 ini, pihaknya mengupayakan pengadaan komputer dan server, agar mencukupi kebutuhan komputer dan server. Sistem rayonisasi dengan mekanisme sekolah dapat menumpang di sekolah lain merupakan pilihan untuk meraih target pelaksanaan UNBK itu. Menurut Suruji, jika memaksakan semua sekolah memiliki perangkat pendukung UNBK, itu tidak bisa dilakukan.

Bantuan juga diberikan kepada sekolah swasta. Pada APBD Perubahan 2017 lalu, diberikan bantuan untuk 10 sekolah swasta. Suruji mengatakan, bantuan itu diberikan kepada lima sekolah di Kota Mataram dan lima sekolah di Kota Bima.

Pelaksanaan UNBK akan dilangsungkan pada akhir tahun ajaran 2017/2018 mendatang, tepatnya di pertengahan tahun 2018. Pemerintah pusat memang sudah mencanangkan semua sekolah melaksanakan UNBK, bahkan sejak UN tahun 2017 lalu. Namun, karena persiapan yang mepet, dan belum semua sekolah memiliki fasilitas UNBK, akhirnya pemerintah daerah belum bisa menerapkan UNBK di seluruh sekolah di tahun 2017. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

Kepengurusan KONI Kabupaten dan Kota Bima Kedaluwarsa (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) KONI NTB mengungkapkan bahwa menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2018 ini masih terdapat dua KONI kabupaten/kota yang berakhir periodisasi kepengurusannya. Dua KONI yang dimaksud adalah KONI Kota Bima dan KONI Kabupaten Bima.

Moh. Iqbal

“KONI Kota Bima sudah berakhir kepengurusannya sejak bulan Oktober 2017.

Sementara periodisasi kepengurusan KONI Kabupaten Bima berakhir Maret,”

Tingkatkan Pembinaan, PBSI NTB Perbanyak Kejurda Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga bulutangkis tidak pernah ketinggalan bila bicara soal pembinaan. Selama ini, mereka tetap konsisten membina atlet bulutangkis NTB dengan menggelar Kejurda Bulutangkis dua kali dalam setahun.

Namun penyelenggaraan Kejurda Bulutangkis dua kali dalam setahun itu diakui Pengprov PBSI NTB belum bisa dikatakan cukup. Oleh karena itu mereka akan meningkatkan pembinaan atlet dengan menambah penyelenggaran kejurda bulutangkis setiap tahunnya.

“Mulai tahun ini, PBSI NTB akan memperbanyak gelar Kejurda. Rencananya kita akan menggelar Kejurda empat kali dalam setahun,” ucap Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, H. Junaidin Yaman yang diwawancara Suara NTB di kediamannya di Mataram, Senin (15/1) kemarin.

Rencana PBSI NTB untuk memperbanyak event Kejurda itu bukan sekedar wacana, namun mereka mengaku siap menggelar Kejurda empat kali dalam setahun. Dan rencana penyelenggaraan Kejurda empat kali dalam setahun itu sudah disepakati oleh Pengprov PBSI NTB lewat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PBSI NTB di Mataram belum lama ini.

Untuk kelancaran program pembinaan atlet bulutangkis, Pengprov PBSI NTB mengharapkan dukungan semua pihak. Khususnya dukungan KONI NTB sangat diharapkan.

Diharapkan KONI NTB dapat memberikan dukungan anggaran yang setimpal dengan upaya yang akan dilaksanakan PBSI NTB mulai tahun 2018.

“Sesuai dengan hasil rapat anggota KONI NTB tahun lalu bahwa KONI NTB akan meningkatkan dana pembinaan atlet di masing-masing cabor. Kita harapkan peningkatan anggaran pembinaan untuk atlet cabor benar-benar direalisasikan oleh Ketua Umum KONI NTB,” harapnya.

Ditambahkan Junaidin, upaya peningkatan pembinaan atlet di cabor bulutangkis tidak lepas dari target NTB di PON 2020. Dimana Pemprov NTB membebankan target 17 medali emas kepada KONI NTB di PON 2020. Dengan bantuan anggaran yang memadai diharapkan semua cabor bisa saling berkompetisi memberikan kontribusi medali di ajang multi event nasional itu. (fan)

Nasruddin dan Karmila Diusulkan Masuk Pelatda Mataram (Suara NTB) Dua petinju NTB, Nasruddin dan Karmila mendapat perhatian khusus dari pengurus Pengprov Pertina NTB. Kedua atlet tersebut akan diusulkan masuk Pelatda Mayung 2018.

Sekretaris umum Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (15/1) kemarin mengatakan rencana penambahan dua atlet Pelatda itu berdasarkan hasil rapat internal Pengprov Pertina NTB yang dipimpin langsung Ketua Pertina NTB, Kol. Inf. Farid Makruf, di Mataram, Senin (15/1) kemarin. Pihak Pertina NTB mengajukan dua nama tesebut setelah melihat prestasi kedua petinju tersebut.

“Hasil rapat Pengrov Pertina NTB hari ini telah mengusulkan tambahan dua petinju masuk Pelatda. Mereka adalah Nasruddin dan Karmila,” ucap Haryoto.

Dikatakan Haryoto, Nasruddin yang merupakan atlet senior NTB, direkomendasikan oleh Pertina NTB untuk dipersiapan PON di Papua tahun 2020 karena usia Nasruddin masih memenuhi syarat mengikuti ajang multi event nasional.

Selain itu Nasruddin merupakan atlet yang sukses mempersembahkan medali emas NTB di kelas 91 Kg putra pada PON Jawa Barat (Jabar) tahun 2016.

Demikian halnya Karmila tidak kalah jauh prestasinya dengan Nasruddin. Atlet asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu merupakan peraih medali emas di kelas 59 Kg putri di Kejurnas Tinju Elite di Bangka Belitung, 17 November 2017.

Lanjutnya, dengan tambahan dua petinju tersebut maka jumlah petinju NTB yang masuk Pelatda Mayung tahun 2018 akan bertambah menjadi tujuh atlet.

Pasalnya, di tahun 2017 terdapat lima petinju NTB yang masuk Pelatda Mayung 2017, yakni Huswatun Hasanah, Saputra Samada, Ainun Azizah, Endang dan Jubaitul. (fan) Nasruddin

ucap Sekum KONI NTB, Moh. Iqbal yang ditemui Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (15/1).

Terkait berakhirnya dua kepengurusan KONI kabupaten/kota itu, Iqbal memin-

ta agar KONI yang kepengurusannya kedaluwarsa segera melakukan penyusunan kembali kepengurusan dan mengusulkan ke KONI NTB sebelum pelaksanaan Porprov NTB 2018.

Dalam hal ini, pengusulan pelantikan paling lambat sebelum Porprov NTB karena pelaksanaan Porprov NTB diperkirakan akan di gelar paling cepat bulan Agustus 2018. Itu artinya dengan terbentuknya kepengurusan KONI yang baru tentu akan ada kegiatan pembenahan pembinaan atlet.

Iqbal yang juga Dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram)

ini mengakui bila pengurus KONI kabupaten/kota Vakum atau kedaluwarsa hampir dipastikan cabor yang dinaungi pasti semua tidak aktif. Oleh karena itu kata Iqbal segera melakukan pembenahan kepengurusan demi perkembangan olahraga di daerah.

Dalam hal ini, KONI kabupaten/kota harus mengidentifikasi cabor potensial maupun unggulan daerah. Caranya,

dengan melihat bakat atlet putra-putri, maka pengurus KONI kabupaten/kota bisa mempersiapkan secara matang atletnya menghadapi Porprov 2018.

Melalui upaya tersebut, diharapkan persaingan atlet di Porprov NTB 2018 akan ketat. Dengan begitu hasil Porprov NTB 2018 akan lahir atlet-atlet potensial NTB yang dipersiapkan menghadapi event nasional. (fan) (Suara NTB/ist)

RAYAKAN GOL – Ekspresi pemain sayap Liverpool, Oxlade Chamberlain saat merayakan golnya ke gawang Manchester City bersama rekannya, Mohamed Salah, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-3 Liverpool atas City, Senin (15/1).

Menang Atas City, Liverpool Mampu Tanpa Coutinho Liverpool Jurgen Klopp menyebut kemenangan Liverpool atas Manchester City dengan skor 43 merupakan sebuah “pernyataan besar” bahwa The Reds tetap perkasa kendati tidak diperkuat Philippe Coutinho yang hengkang ke Barcelona.

Liverpool mencetak empat gol ke gawang Manchester City, sekaligus menyudahi catatan tak terkalahkan yang dibangun pasukan Pep Guardiola sejak April 2017.

Gol-gol Liverpool dicetak Oxlade Chamberlain, Roberto Firmino, Sadio Mane dan Mohamed Salah, sedangkan gol City dibukukan Leroy Sane, Bernardo Silva dan Gundongan.

“Anda mencetak empat gol pada seminggu setelah Coutinho meninggalkan klub, jadi ini adalah pernyataan

besar. Kami tahu bahwa kami mampu melakukan itu, tapi masih ada pekerjaan untuk terus menunjukkannya,” kata Klopp dilansir Sky Sports.

Kendati menang, Klopp tidak ingin jumawa dan mengatakan bahwa Manchester City telah menampilkan permainan yang menarik.

“Saya pikir itu laga yang membuktikan mengapa banyak orang menyukai permainan ini, yaitu sepak bola, begitulah sepak bola bisa terlihat jika dua tim menggabungkan kualitas dan keterampilan dengan sikap,” katanya.

Bekas pelatih Borussia Dortmund itu mengklaim timnya bisa saja menang dengan mencetak lima gol dari serangan balik. Namun hal itu juga mengundang risiko apabila Manchester City mampu me-

manfaatkan celah di lini pertahanan Liverpool yang kosong jika bermain terlalu menyerang.

Klopp pun menyebut kemenangan ini akan diingat sebagai sejarah jika Manchester City berhasil menjuarai Liga Inggris hanya dengan satu kekalahan, yaitu saat ditekuk Liverpool.

“Kami tidak pernah aman.

Tapi saya benar-benar bahagia karena saya pikir itu hasil yang bagus. Mungkin ketika Anda melihat pada akhir musim, atau dalam 10 tahun nanti, Anda akan mengatakan itu sejarah karena menjadi satu-satunya kekalahan bagi Man City,” katanya.

“Jadi untuk malam ini, ini sempurna, hasil yang bagus, kami pantas menang, pantas mendapatkannya, semuanya bagus,” pungkas Klopp.

Sementara itu, Pelatih

City, Pep Guardiola mengatakan pada konferensi pers seusai pertandingan, “Kata-kata pertama saya adalah selamat kepada Liverpool atas kemenangan, itu adalah pertandingan yang bagus.”

“Kami bermain sangat bagus pada 10-15 menit pertama sampai gol dari Firmino, dan setelah itu kami kehilangan sedikit kendali karena berbagai alasan,” kata bekas juru taktik Barcelona dan Bayern Muenchen itu.

“Anda harus selalu stabil dan ini adalah pelajaran yang bagus untuk untuk sistem gugur Liga Champions,” katanya. “Tapi kami terus berusaha dan menemukan dua gol.

Anda harus menjalani situasi ini untuk menyadari apa yang telah dilakukan sejauh ini.”

Kekalahan atas Liverpool

juga membuktikan bahwa Manchester City belum pasti akan memenangkan gelar Liga Inggris.

“Sejak satu atau satu setengah bulan yang lalu, orang-orang mengatakan semuanya berakhir.

Tapi kami harus memenangkan pertandingan berikutnya dan berjuang untuk memenangkan Liga Premier,” katanya.

“Kalah tidak pernah menjadi kabar yang baik, tapi semua tim pernah kalah dalam pertandingan. Yang penting setelah kalah, tidak kalah lagi,” ucap Guardiola.

City tetap unggul 15 poin di puncak klasemen meski keunggulan tersebut akan terpangkas menjadi 12 poin jika tim urutan kedua Manchester United menang atas Stoke City pada Senin malam, demikian ESPN. (ant/bali post)

Barca Pinjamkan Arda Turan Giggs Ditunjuk kepada Basaksehir Jadi Pelatih Wales Ankara Pemuncak klasemen liga Turki Istanbul Basaksehir telah mengontrak gelandang Arda Turan selama dua setengah musim dalam status pinjaman dari Barcelona.

Pemain internasional Turki itu akan mendapatkan bayaran 2 juta euro ditambah bonus musim ini dan 4 juta euro untuk musim depan, kata bos

Basaksehir, Goksel Gumusdag, seperti dikutip Reuters.

“Saya senang kembali melakukan apa yang paling saya cintai, bermain sepak bola. Saya kangen sekali sepak bola,” kata Turan yang sepanjang musim ini memang tidak pernah sekali pun dimainkan oleh Barcelona.

Tugas utama yang dibebankan kepada Turan yang pernah bermain untuk pesaing sekota Galatasaray dari 2005 sampai 2011, adalah mempersembahkan titel juara yang pertama unuk klub barunya.

Pemain berusia 30 tahun

bergabung bersama Barcelona dari Atletico Madrid pada banderol 34 juta euro dalam Juli 2015 untuk turut mempersembahkan enam trofi juara, namun hanya tampil 55 kali dan mencetak 15 gol untuk Camp Nou. Turan masih terikat kontrak dua tahun setengah di Barca.

Turan berharap bisa lagi memperkuat tim nasional Turki setelah Juni tahun lalu mengumumkan mundur namun diralat Agustus tahun itu juga setelah berhasil meyakinkan pelatih Timnas Turki Mircea Lucescu. (ant/bali post)

Bangkit, Barcelona Tekuk Sociedad 4-2 Barcelona – Barcelona menunjukkan kelasnya sebagai klub raksasa Liga Spanyol dengan menundukkan Real Sociedad 42 pada pertandingan La Liga pekan ke-19 di Stadion Anoeta, Minggu waktu setempat atau Senin pagi waktu Indonesia.

Pasukan Ernesto Valverde itu sempat kalah 0-2 hingga menit 39 sebelum Paulinho mencetak angka yang menandai kebangkitan Barcelona untuk menang 4-2 berkat gol Messi dan dua gol Suarez di paruh kedua.

Kemenangan ini tidak hanya memperkukuh posisi Barcelona di pun-

cak klasemen dengan perolehan 51 poin, namun memperpanjang catatan belum terkalahkan sejak awal musim ini.

Blaugrana pun unggul sembilan poin dari tim posisi dua, Atletico Madrid, dan memimpin 19 angka dari musuh bebuyutan mereka Real Madrid yang menduduki posisi empat. Sedangkan Real Sociedad di peringkat 15 dengan 23 poin.

Pada jalanya laga, Barcelona tertinggal 0-1 dari gol Willian Jose dalam serangan pertama Sociedad. Jose mencetak gol ke 13nya musim ini dengan menyambar umpan Preito pada menit 11.

Juanmi menggandakan keunggulan Sociedad pada menit 34, sebelum Paulinho memperkecil ketertinggalan Barcelona pada tujuh menit sebe-

lum babak pertama berakhir.

Karakter asli Barcelona muncul pada babak kedua, setelah Suarez dengan kecerdikannya mengecoh penjaga gawang Sociedad. Suarez yang menerima operan bola mendatar dari Messi, melayangkan sepakan melambung ke pojok gawang dengan memanfaatkan posisi kiper yang keluar dari sarangnya pada menit 50.

Sebuah blokir dari Thomas Vermaelen membuat bola jatuh ke kaki Luis Suarez yang melancarkan serangan balik untuk membalikkan kedudukan menjadi 3-2 pada menit 71.

Messi menutup pertandingan dengan gol tendangan bebas yang memastikan klub asal Catalunya itu menang dengan skor 4-2, demikian laman La Liga. (ant/bali post)

London Mantan pemain sayap Manchester United Ryan Giggs dilaporkan siap ditunjuk menjadi pelatih timnas Wales, demikian dilaporkan BBC pada Minggu (14/1).

Asosiasi Sepakbola Wales mengadakan konferensi pers pada Senin, dan Giggs (44) diperkirakan akan diperkenalkan sebagai suksesor Chris Coleman yang berhenti dari posisinya pada November untuk melatih Sunderland.

Giggs memperkuat timnasnya sebanyak 64 kali antara 1991 sampai 2007, namun tidak populer bagi sebagian penggemar Wales karena banyak melewatkan pertandingan internasional, khususnya lagalaga persahabatan.

Ia mengakhiri 23 tahun karier bermainnya pada 2014 dan melatih Manchester United sebagai pelatih sementara

Ryan Giggs

untuk empat pertandingan pada akhir musim 2013/ 2014, setelah David Moyes dipecat.

Giggs merupakan asisten Louis van Gaal di Old Trafford selama dua musim sebelum meninggalkan United pada 2016 setelah Jose Mourinho ditunjuk sebagai manajer.

Coleman memimpin Wales ke semifinal Piala Eropa 2016 namun mereka gagal menembus putaran final Piala Dunia tahun ini, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Selasa, 16 Januari 2018

Halaman 12

Proyek di Lobar ”Dikuasai” Rekanan Luar Daerah

(Suara NTB/her)

RESMIKAN - Bupati H Fauzan Khalid saat meresmikan Pamsimas

(Suara NTB/her)

H. Zainuddin

Bupati Resmikan Program Pamsimas 15 Desa di Golong Narmada Giri Menang (Suata NTB) Untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), Pemkab Lobar di-back up pemerinah pusat telah membangun sarana prasarana Pamsimas di 15 desa tahun 2017 lalu. Pamsimas ini pun diresmikan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid di Dusun Golong, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Senin(15/1).

Hadir pada peresmian Pamsimas tersebut Assisten III H.Fathurrahim, Kepala Dinas PU, Kadis Kesehatan, dan sejumlah Kepala SKPD, Camat Narmada, Kapolsek serta Kepala Desa Se Kecamatan Narmada. Program ini merupakan program pusat dan daerah pendanaannya pun bersumber dari BLM APBN senilai Rp 2,94 milliar untuk 12 Desa dan 3 Desa bersumber dari dana BLM APBD Lombok Barat sebesar Rp 735 Juta.

Untuk melanjutkan program ini, di tahun 2018 Bupati H.Fauzan Khalid sudah menyiapkan dana dari APBD sebe-

sar Rp 1,9 milliar untuk tujuh desa, sedangkan dari pusat sebesar Rp 5,87 milliar lebih untuk 24 Desa sehingga total di tahun 2018 jumlah Desa yang mendapatkan Program Pamsimas 31 Desa.

Fauzan mengapresiasi 15 desa yang berkomitmen untuk kemajuan dan mensejahterakan masyarakat melalui Pamsimas. ‘’Dengan kebersamaan itu kita bisa lakukan apapun yang kita inginkan,” katanya.

Program air bersih di 15 Desa yang sudah berjalan Fauzan anggap sukses dan berjalan dengan baik sesuai yang di harapkan.”Untuk itu kepada 15 Desa yang mendapatkan Program Pamsimas di Tahun 2017 agar di kelola dan dijaga sebaik-baiknya,” pesan bupati Kepala Bappeda, Dr. H. Baihaqi dalam laporannya menjelaskan, bahwa program itu pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat. Dan untuk kedepan akan terus berlanjut di tahun 2018 dengan jumlah Desa yang dapat program Pamsimas lebih banyak lagi naik 100% dari Tahun 2017.

“Besarnya program yang didapat merupakan kerja keras dan hasil proaktif berkordinasi dengan Pemerintah pusat,”jelasnya. Sedangkan Kades Golong, H.M.Zainuddin dan Kades Mareje, Nurudin, merasa bangga dengan program Pamsimas yang didapatnya, karena dengan program itu masyarakat di kedua Desa tersebut merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Kepala Desa Golong, H. Zainuddin sendiri mengakui bahwa dengan Pamsimas itu, 80 persen warga di dusunnya bisa tercakup dan bisa mengalir ke dusun-dusun lainnya yang belum berjaringan air bersih. Di Desa Mareje sendiri, sebelum ada Pamsimas masuk di Desa itu warga Mareje memgambil air dengan jarak tempuh 1 Km dengan menggunakan motor kaisar tutur Nurudin saat di konfirmasi. Sekarang tidak lagi “Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik dengan adanya Program Pamsimas ini, mudahmudahan kedepan bisa di tambah,” pungkas Nurudin. (her/*)

Kepala OPD di Lobar Bakal Digeser Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) bakal melakukan mutasi besar-besaran jelang Pilkada. Selain mengisi enam jabatan lowong, juga terdapat pejabat eselon II, III dan IV yang bakal terkena mutasi. termasuk kepala dinas yang memiliki kinerja memble atau buruk bakal digeser.

Terkait mutasi pejabat ini, pemda sendiri masih menunggu rekomendasi dari Komisi ASN untuk melaksanakan mutasi.

Sekda H.M. Taufiq yang ditemui di kantor Bupati, Senin (15/1) menyatakan, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Komisi ASN yang diperkirakan keluar pekan ini. Pemkab sudah mengajukan surat ke Komisi ASN untuk meminta rekomendasi pelaksanaan mutasi.

Pihaknya tinggal menunggu rekomendasi tersebut untuk melaksanakan mutasi.

Terkait waktu pelaksanaan mutasi tergantung Bupati, yang jelas pihaknya sudah menyerahkan semua data ha-

sil Pansel ke bupati dan melaporkan ke komisi ASN. “Cuma rekomendasi KASN ditunggu dulu, baru boleh melakukan mutasi, mudahan rekomendasi itu keluar minggu-minggu ini,” jelas Sekda.

Terkait adanya indikasi pejabat tak loyal dan berkinerja buruk, Sekda menyatakan loyal dalam hal mengamankan kebijakan bupati. Menurutnya setiap saat semua OPD ini dievaluasi mengenai kinerjanya masingmasing. Hasil kinerja ini dalam hal bisa tidak kepala OPD menyelesaikan tugas dengan baik, target realisasi fisik dan keuangan seperti apa dan pencapaian PADnya. Evaluasi berlaku menyeluruh tidak melihat orang per orang.

Indikator yang dijadikan bahan evaluasi berdasarkan penyerapan anggaran, kinerja fisik termasuk prestasi-prestasi OPD. “Mengacu pertimbangan kinerja, ada beberapa yang dianggap berkinerja buruk dan prestasi kurang bagus, itu kemungkinan kena evaluasi (mutasi) dari kita nanti,” tegas Sekda. (her)

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Giri Menang (Suara NTB) – Sebagian besar proyek besar di Lombok Barat “dikuasai” oleh rekanan luar daerah, termasuk proyek skala besar. Hal ini disebabkan kontraktor lokal yang ada di Lobar kalah saing dengan rekanan dari luar.

Akibat dari itu, anggaran proyek yang bernilai ratusan miliar pada APBD tahun 2017 sebagian besar mengalir ke luar daerah.

Untuk itu, Pemda Lobar mengharapkan agar Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membuat kebijakan khusus berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengakomdir kontraktor lokal guna memberdayakan pengusaha jasa konstruksi yang ada di daerah.

Kabag AP dan ULP Setda Lobar, Heri Ramadan, M.Si, Senin (15/1) mengatakan, dari tender di Bagian AP dan ULP Lobar menyebut dari 92 paket yang sudah selesai lelang di ULP, puluhan paket di antaranya dimenangkan oleh rekanan luar. “Dari 92 paket proyek tahun lalu, puluhan diantaranya dimenangkan oleh luar daerah. Kalau berbicara skup Lobar, hanya belasan paket dari Lobar. Kalau dipersentasekan sangat rendah sekali, idealnya seharusnya 50 persen,” jelas Heri.

Menurutnya, banyaknya proyek yang ditangani kontraktor luar berdampak terhadap besarnya dana proyek dari APBD yang mengalir ke luar daerah.

Bahkan jelas Heri, lebih

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

dari 50-60 persen lebih anggaran proyek berputar di luar daerah. Sebab kontraktor luar hanya menggunakan tukang di daerah Lobar, namun itu tidak seberapa anggarannya.

Sebab gaji tukang dan buruh saja berkisar Rp 80-100 ribu per hari, jika dikalikan masa pengerjaan 3 bulan maka anggaran yang dikeluarkan di derah sedikit. Jauh lebih besar dana keluar, karena barang kebutuhan dibeli di luar daerah. Kemudian ketika dana proyek sudah cair, keuntungan dibawa ke luar daerah.

Menurutnya hal ini disebab daya saing kontraktor lokal kalah saing dengan rekanan luar. Namun jika dibiarkan kondisi ini maka tetap rendah kualifikasinya, karena itu perlu dilakukan pembatasan melalui regulasi dari gubernur dalam bentuk Pergub. Menurutnya, ada peluang melalui UU nomor 22 tahun 2017 untuk bisa memberdayakan (akomodir) kontraktor lokal.

Namun dalam hal ini Guberrnur punya kewenangan untuk buat kebijakan khusus bagi semua kabupaten/kota untuk akomidir kontaktor lokal.

Dijelaskan lebih lanjut, berdasarkan aturan tersebut Gubernur berwenang untuk membuat kebijakan khusus bagi semua kabupaten/kota untuk mengakomodir kontraktor lokal terutama pekerjaan skala kecil yang nilainya Rp 2,5 miliar dan sedang hingga Rp 10 miliar. Beberapa pola yang bisa dipakai, dengan KSO (kerjasama operasional) dan penggunaan sub jasa daerah. Mekanismenya tetap melalui tender, meskipun kontraktor luar daerah menang tender namun perlu ada pembatasan. Misalnya kontraktor luar harus menggunakan tenaga konstruksi daerah, peralatan dari lokal, dan bahan

baku lokal. Di samping itu, kontraktor harus men-subkan proyek ke kontraktor lokal sehingga tidak terjadi monopoli.

Disamping itu, agar dana proyek yang mencapai ratusan miliar beredar di Lobar. Menurutnya tahun lalu (2016) saja dari 107 paket proyek di Lobar sebagian terserap ke luar daerah. Sedangkan kontraktor lokal sendiri minim. Kalau dengan kontraktor lokal, maka dana proyek ini lebih banyak beredar di Lobar.

Dia berharap kiranya kebijakan itu dibuat tahun ini agar sebagian paket proyek bisa dikerjakan kontraktor lokal. Menurutnya jika dari anggaran proyek konstruksi khusus Rp 171 miliar sebanyak 30-40 persen bisa diperoleh kontraktor lokal maka puluhan miliar anggaran ini akan beredar di Lobar. Itu artinya, maka sebagian besar dana itu akan beredar di masyarakat Lobar, hal ini sesuai dengan harapan Presiden agar bagaimana anggaran daerah bisa memberdayakan warga lokal. Diakuinya, sejauh ini hal ini menjadi

HILANG STNK R2 HONDA VARIO DR2780CO NOKA/ NOSIN: :MH1KF1111FK399271/KF11E-1400884 AN. NURUL ILMI HLG DSKTR JL. SELAPARANG PASANG CAKRANEGARA HILANG BPKB R2 HONDA DR6260DP NOKA/NOSIN:MH1JF12128K260408/ JF12E-1264914 NO.BPKB.9092053.0 AN. HAJJAH SALMAH HLG DISKTR BATU LAYAR DARI TAHUN 2013 SAMPAI TGL TERPSG BLM KETEMU HUB.081803619311

LOWONGAN

DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080)

AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

salah satu keluhan kontraktor kecil, bahwa kurang diakomodir. (her)

HILANG

LOWONGAN

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM

(Suara NTB/her)

Heri Ramadan

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah,PrmLbra:gratiscutting hairu/rbondng&smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 16 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

OPINI

Halaman 14

Kepala Sekolah, Amanah, Mutu dan Prestise Jadi Pilihan Berwisata PEMKOT Mataram harus menyiapkan langkah antisipasi gelombang protes dari pada PKL di bekas Pelabuhan Ampenan. Antisipasi ini menyusul rencana pembagian jatah lapak PKL dengan cara diundi, Rabu (17/1) besok. Karena belum lagi dilakukan pembagian jatah lapak, para PKL sudah mulai ricuh. Belum lagi di luar informasi jadwal pembagian jatah lapak yang simpang siur itu, para PKL sudah mulai mempersoalkan ukuran lapak yang bakal mereka tempati.

Oleh karena itu, antisipasi ricuhnya pedagang setelah dilakukan pembagian jatah lapak, Rabu besok harus dirancang. Ini juga berkaca dari pengalaman beberapa tahun lalu, saat Pemkot Mataram membagikan jatah lapak yang akhirnya direvitalisasi kembali. Kala itu, pembagian jatah lapak PKL juga diwarnai protes dari sejumlah pedagang. Ada pedagang yang merasa tidak puas dengan hasil pengundian jatah lapak tersebut.

Alhasil, pedagang yang merasa dirugikan dengan pola pembagian jatah itu, memilih tidak menempati lapaknya. Tidak jarang pula PKL yang memilih membangun sendiri lapak yang dianggap lebih strategis dibandingkan jatah lapak yang dia peroleh dari Pemkot Mataram. Untuk itu, sebelum dilakukan pengundian jatah lapak, ada baiknya Pemkot Mataram membuat perjanjian tertulis dengan para PKL terlebih dahulu.

Inti dari surat perjanjian itu, para PKL akan menerima hasil pengundian pembagian jatah lapak itu. Bagi para PKL yang tidak menempati lapaknya selama satu bulan berturut-turut, dapat dialihkan kepada PKL lainnya oleh Pemkot Mataram. Para PKL dilarang memindahtangankan lapak miliknya kepada pihak lain, dengan alasan apapun. Jika PKL kedapatan memindahtangankan lapaknya kepada pihak lain, maka Pemkot Mataram berhak mencabut haknya untuk kemudian diberikan kepada PKL lainnya.

Karena seperti disampaikan Camat Ampenan, Zarkasy, pemerintah tidak bisa serta merta menuruti apa yang menjadi keinginan para PKL. Termasuk soal ukuran. Kalaupun Pemerintah memberikan jatah 2 x 3 meter untuk tiap lapak, tujuan untuk pemerataan. Karena menjelang pembagian jatah lapak inipun, pemerintah tidak kalah pusingnya. Karena jumlah PKL yang ingin berjualan di bekas Pelabuhan Ampenan ini meningkat signifikan. Dari data awal 42 PKL, kini tercatat 61 PKL. Pemerintah harus bersikap adil dalam hal ini. Artinya warga sekitar bekas Pelabuhan Ampenan ini harus mendapat prioritas. Dengan kapasitas fasilitas yang dibangun pemerintah di bekas Pelabuhan Ampenan itu, Pemerintah harus berani membatasi jumlah pedagang. Karena PKL yag terlalu banyak dapat berdampak pada kurang nyamannya pengunjung. Selain itu, sampah yang akan dihasilkan tentu akan semakin banyak.

Sejalan dengan pembagian jatah lapak PKL, pemerintah juga mempunyai tugas berat, bagaimana mengajak masyarakat sekitar, termasuk para PKL untuk sama-sama mewujudkan bekas Pelabuhan Ampenan sebagai salah satu pilihan wisatawan untuk berwisata kuliner. Berbicara masalah pariwisata, tidak bisa terlepas dari tiga hal, keamanan, kenyamanan dan kebersihan. Untuk mewujudkan tiga hal itu, tentu bukan hanya menjadi tugas PKL yang berjualan di sana saja, tetapi tugas bersama semua elemen masyarakat. Terutama masyarakat di sekitar bekas Pelabuhan Ampenan itu.

Karena seperti diketahui, dulunya Ampenan pernah dihinggapi stigma negatif. Sekarang dengan dilakukannya revitalisasi diharapkan menjadi titik awal bangkitnya kejayaan Ampenan. Paling tidak, Ampenan bisa menjadi pilihan berwisata dalam kota. (*)

EBELUMNYA, Selamat mengemban amanah kepada para kepala SMA/SMK yang telah dilantik.

Semoga sekolahsekolah yang diamanatkan, semakin maju dalam memberikan mutu-kualitas pendidikan! Aamiin..

Dalam promosi dan mutasi kepala sekolah SMA/SMK se-NTB saat ini, cukup memberikan warna baru dalam pendidikan kita. Sosok-sosok yang masih ‘muda’, baik dari segi usia dan kepangkatan cukup banyak yang dipercaya untuk menjadi seorang kepala sekolah. Sosoksosokmudayangdipercayadikbudprovinsi ini, mau tidak mau menjadi pertaruhan besar bagi individu itu sendiri dan dinas pendidikansecaratidaklangsung.Pertaruhan terhadap pembuktian bahwa dan pangkat yang masih muda ini, harus mampu membawa pendidikan/sekolah lebih baik dan berkualitas dibandingkan para senior-seniornya. Bagi dinas yang mempercayakan amanat kepemimpinan kepala sekolah kepada sosok-sosok muda ini juga menjadi pertaruhan terhadap kredibilitas dan akuntabilitas hasil penyeleksian mereka dalam menyiapkan para calon kepala sekolah. Proses-proses perekrutan yang pernah dilaksanakan itu memang menjadi gambaran ideal yang diharapkanolehsemuapihakdalammenjawab permasalahan-permasalahan dunia pendidikan yang ada di sekolah. Apabila sosok-sosok muda ini berhasil, maka harus mendapat apresiasi yang tinggi dan besar dari semua pihak.

Hadirnya sosok-sosok muda (yunior) sebagai kepala sekolah saat ini, paling tidak menjadi bukti, bahwa kompetensi mereka sebagai calon kepala sekolah juga tidak kalah dengan para seniornya. Kompetensi ini paling tidak telah terbukti dari serangkaian tes/uji kompetensi yang mereka telah jalani. Bagaimanapun, kompetensi yang mumpuni, yang dimiliki oleh kepala sekolah, akan berdampak sangat besar terhadap kinerja satuan pendidikan yang dimpimpinnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Syaroni (2007) yang menemukan bahwa ada pengaruh signifikan antara kompetensi dan mutu kepala sekolah terhadap kinerja tenaga kependidikan yang dipimpinnya.

Pola Rekrutmen Ada banyak selentingan yang selama ini terus beredar tentang pola perekrutmen para calon kepala sekolah.

Mulai dari tidak adanya transpranasi, intervensi ‘kepentingan, politisasi, ataupun istilah like n dislike’ terhadap calon kepala sekolah selama proses perekrutan. Padahal tata cara pererutan calon kepala sekolah ini telah diatur dengan peraturan yang baku.

Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 merupakan pedoman utama pengangkatan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Peraturan ini sangat ideal untuk mendapatkan para calon kepala sekolah yang berkompeten, yang menjadi penjamin maju atau mundurnya sebuah sekolah.

Secara khusus, Pasal 4 ayat 2 Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tersebut menyatakan bahwa calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Artinya bahwa para guru yang akan menjadi calon kepala sekolah telah terlebih dahulu ‘diusulkan’ oleh atasannya langsung di sekolah. Pengusulan ini seharusnya murni menjadi

Oleh : Lalu Mungguh, S.Pd., M.Pd. (Guru SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat-NTB) kewenangan kepala sekolah terhadap hasil penilaian kinerja para gurunya.

Pengusulan ini berarti bahwa para guru tersebut ‘dicalonkan-diusulkan’, bukan hanya berdasarkan keinginan dan kemauan pribadi. Pola pengusulan dan pencalonan ini harus berangkat dari penilaian objektif seorang kepala sekolah. penilaian objektif ini adalah dasar utama yang menjadi harapan untuk mendapatkan calon-calon kepala sekolah yang berkompetensi dan bermutu dalam memajukan sekolahsekolah yang akan dipimpinnya.

Selain itu, perlu pula dipikirkan bahwa pengusulan para calon kepala sekolah harus juga berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan lainnya sebagai rekan kerja. Hal ini akan memberikan gambaran tentang ‘rekam jejak’ para guru yang akan menjadi kepala sekolah. pengusulan para guru yang akan menjadi kepala sekolah ini menjadi ‘penyeimbang’ terhadap hasil penilaian para kepala sekolah yang mengusulkan seorang guru menjadi kepala sekolah.

Orientasi Prapenugasan Para calon kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi, dirasakan perlu mendapatkan gambaran awal tentang sekolah yang akan menjadi tanggung jawabnya. Gambaran awal ini berupa orientasi terhadap segala hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah yang ada. orientasi ini perlu dilakukan agar para calon kepala sekolah menyiapkan langkah strategis yang cepat dan tepat dalam menangani permasalahan-permasalahan di sekolah tersebut.

Kegiatan orientasi prapenugasan juga bisa menjadi bahan uji oleh dinas terkait dalam menyeleksi para calon kepala sekolah. Bahan uji ini berupa penyusunan program-program kerja atau langkah-langkah, ataupun kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil/dilakukan oleh para kandidat calon kepala sekolah tersebut. Pemaparan program, langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan ini dapat diuraikan oleh para kandidat calon kepala sekolah melalui tes tertulis ataupun tes lisan.

Tes ini dapat berupa penyusunan makalah-makalah ataupun presentasipresentasi penyusunan program strategis mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Pada akhirnya, ketika para calon kepala sekolah tersebut telah ditempatkan, mereka sudah memiliki gambaran langkah dan program-program kerja nyata yang akan diimplementasikan atau dilaksanakan.

Evaluasi Internal Evaluasi kinerja seorang kepala sekolah selama ini lebih dominan dilakukan para atasan, yakni kepala dinas dan ataupun pengawas sekolah.

Kepala dinas dan para pengawas sekolah, merupakan pihak ‘eksternal’ (luar sekolah) sekolah. Pihak yang tidak merasakan secara langsung dampak dari kinerja kepala sekolah melalui segala program dan kebijakan yang disusunnya. Evaluasi kinerja para kepala sekolah oleh pihak ‘eksternal’ ini dirasakan belum berimbang, maka evaluasi internal (dalam sekolah) terhadap kinerja para kepala sekolah juga harus dipandang penting/tidak kalah dengan evaluasi kinerja kepala sekolah dari pihak ‘eksternal’ tersebut .

Pelibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penilaian dan evaluasi kinerja kepala sekolah dirasakan sangat perlu. Pelibatan ini untuk

mengimbangi penilaian secara eksternal yang dilakukan oleh dinas melalui para pengawas sekolah. Keseimbangan ini diperlukan agar mendapatkan gambaran hasil kinerja para kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Evaluasi terhadap kinerja seorang kepala sekolah di lingkup internal dilakukan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan (guru dan staf) tentu saja harus atas perintah dinas. Evaluasi ini bisa dilakukan secara ‘tersembunyi’ guna menghindarkan guru dan pegawai yang melakukan evaluasi, dari intervensi kepala sekolah yang sedang dinilai/dievaluasi.

Pelibatan para pendidik dan tenaga kependidikan dalam penilaian dan evaluasi kinerja seorang kepala sekolah, juga menjadi kontrol yang baik terhadap pola kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri. Dengan adanya kontrol internal dari pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, akan meminimalisir bentuk-bentuk kesalahan tata kelola ataupun ‘kesewanang-wenangan’ seorang kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya.

Disharmoni hubungan kepala sekolah dengan guru dan pegawai di sebuah sekolah, selama ini seringkali pula terjadi. Disharmoni hubungan ini lebih sering disebabkan oleh tata cara dan tata kelola atau manajerial seorang kepala sekolah. Terlebih lagi, apabila kepala sekolah-kepala sekolah tersebut tersangkut berbagai kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Baik dari atasan langsung maupun kelompok-kelompok internal yang tercipta dari kondisi sekolah yang dipimpinnya. Dengan adanya evaluasi internal, kepala sekolah juga akan secara tidak langsung mengukur dirinya, capaian dan target-target programnya di sekolah yang dilakukannya bersama para guru dan pegawai yang dikoordinirnya. Evaluasi dua sumber (internal-eksternal) ini dirasakan akan memberikan dampak yang objektif dan memenuhi prinsip keadilan terhadap kinerja kepala sekolah.

Kepala sekolah dan Mutu sekolah Sebagai sebuah institusi/lembaga yang bersentuhan dengan publik, sekolah memiliki peran yang besar mengubah masyarakat menuju peningkatan kulaitas hidup agar sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan kita yang telah dicantumkan dalam undang-undang dasar negara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cerdas, maka masyarakat menjadi sejahtera.

Melihat tujuan pendidikan tersebut, sekolah sebagai wadah yang bertanggung jawab mencetak anak didik/ masyarakat yang cerdas, harus pula dikelola oleh tenaga-tenaga yang berkompeten. Tenaga-tenaga yang kompeten tersebut pasti membutuhkan koordinator/pemimpin/kepala agar tujuan organisasi dalam visi misi yang tekah dicanangkan tercapai. Untuk mencapai target itu, maka ditunjuklah seorang kepala sekolah. Kepala sekolah atau school principal menurut Karwati & Priansa dalam Yetri, 2015 adalah pejabat profesional yang ada dalam organisasi sekolah yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya sekolah mencapai tujuan pendidikan.

Merupakan input terpenting sekolah yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mencapai tujuan sekolah.

RADIO

Begitu strategisnya kedudukan kepala sekolah, maka bisa dikatakan bahwa maju mundurnya sebuah sekolah sangat dipengaruhi oleh mutu dan kepemimpinan seorang kepala sekolah. semakin baik mutu dan kompetensi yang dimiliki kepala sekolah, maka akan semakin baik dan bermutu pula lembaga/ sekolah yang dipimpinnya. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian bahwa hubungan antara mutu kepemimpinan kepala sekolah berkaitan erat dengan peningkatan berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti predikat sekolah yang mutunya baik dan mutunya kurang baik banyak berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. (Syaroni: 2007) Yetri (2015) menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya upaya menumbuhkan budaya kerja yang efisien, kreatif, inovatif pada Sekolah, di antaranya; belum optimalnya kemampuan kepala sekolah mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima, baik bagi pelanggan internal maupun eksternal sekolah. Permasalahan ini masih merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh para kepala sekolah. permasalahan ini tidak akan mampu teratasi dengan baik, manakala kepala sekolah tidak memiliki kompetensi yang memadai.

Kami (guru dan pegawai) berharap besar terhadap kepala sekolah-kepala sekolah yang baru mengemban amanah besar ini bahwa sekolah kita, pendidikan kita, membutuhkan langkah-langkah konkret, akuntabel dan terukur guna mencapai hasil didik yang berkualitas. Kerjasama, sinergitas dan pembimbingan yang harmonis serta bermutu dan terus menerus dari kepala sekolah sebagai atasan, sangat diperlukan. Sinergitas yang harmonis ini adalah mutlak guna mencapai targettarget visi misi sekolah yang telah direncanakan. Kepala sekolah yang amanah, insyaallah akan menjamin mutu. Dengan mutu yang baik, prestise pun akan diraih dan menjadi kebanggan. Selamat Berkiprah dan mengemban amanat!

Impor beras, petani khawatirkan harga gabah anjlok Kebijakan pemerintah jangan korbankan rakyat

***

Rinjani lolos jadi geopark dunia

Menjaga Rinjani tak kalah pentingnya

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 16 Januari 2018

NTB Tak Butuh Beras Impor

DPD Hanura NTB Sampaikan Mosi Tidak Percaya pada OSO

Mudahan Hazdy

Impor Beras, Petani Khawatirkan Harga Gabah Anjlok Dari Hal. 1 Namun ketika panen raya, harganya turun menjadi Rp 250 – 350 ribu per kuintal.

Pada saat panen, banyak tengkulak yang bermain sehingga harga gabah menjadi anjlok. Ia berharap pemerintah melalui Bulog untuk turun langsung membeli gabah petani ketika musim panen. Selama ini, kata Rustamaji, Bulog hanya bermain di tingkat saudagar yang punya penggilingan padi. ‘’Yang punya penggilingan menampung gabah dari tengkulak. Tengkulak dikasi modal. Lalu yang punya penggilingan jual ke Bulog. Seharusnya Bulog turun ke petani, dia langsung yang beli,” katanya.

Ia mengeluhkan mahalnya

harga beras saat ini. ketika musim panen harga gabah petani anjlok. Namun ketika musim tanam, harga beras melambung tinggi. Sementara biaya yang dikeluarkan petani mencapai Rp 6 – 7 juta per haktare.

Biaya-biaya tersebut digunakan untuk mengolah tanah, penyemaian bibit, membeli pupuk, membeli obat-obatan dan ongkos tanam. Belum lagi, pada saat musim tanam seperti saat ini para petani kadang dihadapkan dengan sulitnya memperoleh pupuk.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah berpihak kepada petani yang sudah susah payah untuk menanam padi. Dengan cara menjamin harganya ketika panen. (nas)

BPKP sebagai Mediator Dari Hal. 1 Pada sisi kinerja, Dinas PU membuat jalan terusan untuk akses publik, hanya saja harus melalui hutan lindung. ‘’Sementara dari pihak Lingkungan Hidup mempertahankan, hutan lindung tidak boleh dibangun apapun. Nah, di sini kami punya fungsi sebagai mediator antara kedua pihak,’’ kata Adi Sucipto.

Tentu saja pihaknya memastikan argumentasi disampaikan lengkap dengan aturan dan regulasi lainnya.

Produknya bisa jadi legal opinion yang jadi semacam jaminan tidak ada masalah dikemudian hari. Sebab tujuan akhirnya, agar pembangunan yang dihajatkan, tidak melabrak aturan lain secara administrasi maupun mencegah terjadinya potensi pidana.

Dicontohkan lagi kasus berbeda, ketika Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) mengantogi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada titik tertentu. Ada benturan dengan masyarakat atau swasta yang mengklaim sebagai pemilik lahan, juga dapat dipertemukan untuk proses mediasi. ‘’Sebab jangan sampai sudah bangun, tapi lahannya masih dipersoalkan.

Nah karena ada persoalan lahan itu, bangunan jadi mangkrak, ini yang kita hindari,” terangnya.

Contoh lain, apakah sengketa lahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NTB bisa dilakukan mediasi?

Diterangkan Adi, ada dua syarat mediasi bisa dilakukan institusinya. Pertama, tidak ada indikasi korupsi dan kedua, tidak dalam proses hukum atau sengketa di Pengadilan. (ars)

Kabupaten Paling Hebat Dari Hal. 1 Menjawab Suara NTB, Senin (15/1) kemarin bupati mengatakan, target tahun 2019 tidak mungkin bisa diwujudkan. Kemungkinan besarnya baru bisa terwujud seluruh penduduk Lotim menjadi peserta JKN-KIS pada 2020.

Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong diketahui dari 1,289.901 jiwa penduduk Lotim, sebanyak 686.007 peserta penerima bantuan iuran dari APBN. Komitmen Pemkab Lotim untuk non PBI APBN dipersiapkan dari sharing dana APBD sebanyak 9.000 orang.

Menurut bupati, jumlah PBI Non APBN yang ditanggung pemerintah daerah terus ditambah. Sebelumnya 4.500, bertambah lagi 4.500 orang sehingga akumulasi yang bisa

diberikan pemerintah daerah Kabupaten Lotim sebanyak 9.000 orang.

Dibandingkan kabupaten lain seperti Dompu, KLU dan lainnya kata Bupati Ali BD tidak bisa disamakan. Pasalnya, jumlah penduduk Lotim yang besar.

Jumlahnya enam kali lipat dari penduduk Dompu yang diketahui hanya 218 ribu jiwa atau dengan KLU hanya 215 ribu jiwa.

Melihat data jumlah warga Lotim yang sudah masuk JKN-KIS ini menunjukkan Lotim paling hebat dari seluruh kabupaten/kota se NTB. ‘’Sekarang ini persentasenya sudah sangat bagus,’’ katanya. Meski jumlahnya yang belum besar, namun jumlah yang sudah menerima sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain. (rus)

Mataram Suara NTB) Pemprov NTB menegaskan tak butuh beras impor. Meskipun pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan impor 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam, NTB menyatakan masih surplus beras.

“Itu betul bahwa kita tidak perlu impor beras. Karena kita sudah surplus. Aneh kalau kita menerima beras impor di daerah kita,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si di Kantor Gubernur, Senin (15/1) sore kemarin.

Wagub mengatakan produksi beras di NTB sur-

plus. Dari 1,3 juta ton beras, konsumsi di dalam daerah sekitar 600 ribu ton. Selebihnya, beras tersebut dikirim ke luar NTB seperti NTT dan Jawa.

“Jadi strategi peningkatan produksi kita sudah bagus diberbagai komoditas strategis. Sekarang dikenali komoditas-komoditas yang mempe-

ngaruhi inflasi apa,” katanya.

Menurutnya, tugas Organisasi PerangkatDaerah(OPD)sekarang ini adalah memastikan komoditaskomoditas strategis yang mempengaruhi inflasi. Karena pertumbuhan ekonomi NTB cukup tinggi, di atas- rata-rata nasional maka tidak ada artinya jika inflasi tak terkendali dengan baik.

Jika inflasi tak terkendali maka konsumen atau masyarakat yang akan kesulitan, terutama ketersediaan bahan pokok. Dengan berbagai infrastrujtur yang dibangun baik udara, laut dan darat maka mata rantai pasokan harus dipastikan lancar. “Ini yang akan menyumbang kelancaran inflasi bisa terkendali, cepat nyampainya ke konsumen,” katanya.

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) tahun 2016, proyeksi kebutuhan beras

masyarakat NTB sebanyak 574.320 ton. Angka itu setelah ditambahkan dengan kebutuhan 3 juta wisatawan atau 6.720 ton beras berdasarkan target angka kunjungan wisatawan ke NTB. Sehingga proyeksi kebutuhan beras masyarakat NTB diprediksi sebesar 581.040 ton. Tahun 2016, NTB menargetkan produksi beras sebanyak 1,354 juta ton.

Dengan kebutuhan dalam daerah sebanyak 581.040 ton, maka beras yang diprediksi keluar daerah sebesar 586.064 ton. (nas)

Kematian Ibu Melahirkan Rata-rata di Usia Berisiko (Suara NTB/why)

SIDANG: Kades Pamanto nonaktif, Jayalana Maula duduk menjawab pertanyaan hakim dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada perkara korupsi dana desa Pamanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (15/1).

Terdakwa Korupsi DD Pamanto Dicecar Hakim

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Partai Hanura tengah diterpa pergolakan internal. Sejumlah pengurus DPP dan DPD partai yang didirikan oleh Wiranto itu, kompak mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO. DPD Partai Hanura NTB, juga salah satu yang ikut memberi mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan OSO. Hanura NTB mendukung penuh langkah untuk melakukan Musyawarah Luar Bisa ditubuh Partai Hanura untuk melengserkan OSO dari tampuk Ketua Umum DPP Hanura. ‘’Kami mendukung Musyawarah Luar Biasa untuk mengganti Oesman Sapta Odang,” ujar Ketua DPD Hanura NTB Mudahan Hazdie yang dihubungi wartawan di Mataram, Senin (15/1) kemarin.

Mudahan Hazdy menegaskan, DPD Hanura NTB menjadi salah satu DPD yang menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan OSO sebagai Ketua Umum Hanura. Bahkan, mosi tidak percaya ini sudah disampaikan kepada DPP Hanura. Oleh karena itu mereka mendukung Munaslub dipercepat.

“Mosi tidak percaya ini kita sampaikan ke DPP pada 12 Januari lalu,” tegas Mudahan.

Dia bahkan mendesak supaya Munaslub sesegera mungkin untuk diselenggarakan dalam waktu dekat ini.”Dalam waktu dekat ini sudah Munaslub,” katanya.

Sebelumnya, rapat pengurus Hanura di Hotel Ambhara terkait pencopotan OSO dan menunjuk Daryatmo sebagai Plt Ketum. Pemecatan OSO dinilai sebagai mosi tak percaya pengurus daerah Hanura. (ndi)

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Terdakwa korupsi dana desa Pamanto, Jayalana Maula menjalani sidang pemeriksaan terdakwa, Senin (15/1).

Dia dicecar hakim soal penggunaan dana desa tahun 2015-2016 yang diduga diselewengkan.

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya, Sobaruddin dan Syaifudin Maliagung dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin Ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra.

Dalam sidang tersebut, dia ditanyai mengenai item pekerjaan fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBDes Pamanto, Empang.

Hakim anggota, Abadi mencecar terdakwa mengenai 11 kegiatan fisik pada tahun 2016. Dari alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum, Fajrin Nurmansyah, tercatat hanya tiga item kegiatan yang sudah selesai. Hal itu diamini terdakwa.

“Ini yang selesai hanya rabat beton, trotoar, dan pen-

gadaan air bersih. Ini pekerjaan fisik banyak yang belum selesai, “ kata hakim Abadi.

Mengenai item kegiatan lain, terdakwa menjawab beberapa diantaranya baru dikerjakan sampai antara 20 persen sampai 40 persen.

“Yang drainase 100 di Dusun Pamanto Timur, 20 persen selesai,” jawab Jayalana ketika ditanyai per item proyek, seraya menambahkan bahwa pekerjaan non fisik seperti pembayaran honor sudah selesai dibayarkan.

Selain itu, dana desa Pamanto juga digunakan untuk membeli ponsel android untuk staf desa. Begitu juga untuk membayar utang kredit peminjaman uang di bank.

“Tahun 2015, berapa HP yang dibeli? Apakah itu atas perintah saudara atau memang dari staf saudara sendiri yang datang untuk minta beli HP?” tanya hakim anggota lainnya, Fathurrauzi.

Terdakwa lalu menjabawa bahwa pada tahun 2015 ada pembelian enam unit ponsel android merek Samsung dan

Oppo.

“Itu harganya ada yang Rp 1,5 juta dan ada yang harga Rp 4 juta,” jawab Jayalana.

“Itu dimasukkan dalam pinjaman sementara melalui bendahara,”.

Sementara penasehat hukum terdakwa, Sobaruddin menegaskan bahwa jaksa menyebut ada peminjaman uang sebesar Rp 374,7 juta pada tahun 2015 untuk pencairan dana proyek fisik.

“Saat itu saya tidak mau pegang uang pencairan proyek fisik. Itu lewat bendahara,” kata terdakwa berkilah.

Sidang tersebut kemudian ditunda hingga pekan depan.

Kades Pamanto nonaktif Jayalana Maula didakwa korupsi dana desa tahun 20152016. Pada tahun 2015, Desa Pamanto memeroleh dana desa Rp 800 juta, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp 1,4 miliar.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor, dalam kasus itu kerugian negara yang timbul mencapai Rp 1 miliar. (why)

Dompu (Suara NTB) – Hingga akhir tahun 2017 kemarin kematian ibu melahirkan tercatat enam kasus, masih sama dengan jumlah kasus tahun sebelumnya. Hanya saja enam kasus di 2017 itu diklaim menurun mengingat dua pasien lainya berasal dari luar daerah. Rata-rata pasien meninggal termasuk pada usia berisiko atau melahirkan sudah lebih dari lima kali.

“Untuk semuanya ratarata melahirkan diatas lima kali,” kata Kabid Kesehatan Masyarakat Dikes Dompu, Suhadah, Amd, Keb kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/1).

Ia menjelaskan, ibu melahirkan lebih dari empat kali sudah termasuk dalam usia beresiko, sebab peredangan uterusnya sudah tidak kuat berkontraksi seperti saat melahirkan anak pertama dan kedua, sehingga tak heran terjadi pendarahan yang berunjung kematian. Selain itu, banyak pasien yang juga ditemukan membawa penyakit penyerta, seperti asma, gondok dan sebagainya.

“Kalau keseringan (melahirkan, red) peregangan uterusnya kan tidak kuat sehingga terjadi pendarahan,” ujarnya.

Suhadah menyebutkan, di Puskesmas Dompu Kota kematian ibu melahirkan

tercatat satu kasus, Puskesamas Dompu Barat satu kasus yang mana pasien ini membawa penyakit penyerta seperti gondok beracun. Di Puskesmas Kilo dan Calabai satu kasus dan dua kasus lainya di RSUD Dompu.

Sementara kematian bayi usia nol sampai tujuh hari selama 2017 tercatat 35 kasus, usia nol sampai satu tahun hanya lima kasus.

“Kematian usia nol sampai tujuh hari ada karena tidak bisa bernafas spontan, itu 35 kasus,” jelasnya.

Suhadah mengungkapkan, pada tahun 2012 lalu kematian ibu melahirkan di Dompu cukup tinggi, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Hal itu disinyalir kurangnya kemampuan bidan dalam menangani pasiennya.

Berangkat dari kasus itu pihaknya kemudian menguji kelayakan bidan-bidan yang ada, bagi mereka yang kompetensinya dibawa 50 akan medapat pelatihan di RSUD Dompu. Sehingga tiap tahunnya kini terjadi penurunan kematian ibu melahirkan.

“Yang paling sering ditemui itu penanganan yang terlambat. Dengan adanya pertemuan itu rumah sakit berbenah, kita berbenah sehingga sekian tahun itu ada penurunan,” pungkasnya. (jun)

BPKP Serahkan Hasil Audit Kerugian Negara ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Menurut Adi, sebenarnya audit panjang yang dilakukan pihaknya sudah tuntas akhir Desember lalu. Namun berlanjut penyelesaiannya pada

Januari 2018. Itu pun sebatas penyelesaian berkas laporan. ‘’Karena faktor anggaran, kita lanjutkan pada tahun anggaran ini (2018) dan sekarang sudah tuntas,’’ jelasnya.

Adi menambahkan, sejauh

ini ia tidak mewarisi tunggakan kasus dari jabatan sebelumnya. Semua sudah tuntas dilakukan audit, baik untuk produk Audit Investigasi (AI) maupun Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

(PKKN). ‘’Jadi sekarang tidak ada lagi tunggakan. Semua sudah diserahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum),” jelasnya.

Tahun anggaran baru ini, pihaknya sedang menanti

perkara lain dari jaksa maupun polisi untuk dilakukan audit.

Terkait audit BPR, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfrmasi. (ars)

Rinjani Lolos Jadi Geopark Dunia Dari Hal. 1 pemerintah dan Taman Nasional Gunung Rinjani akan memperbaiki fasilitas yang ada termasuk pengelolaannya. ‘’Supaya betul-betul layak untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Termasuk akses menuju ke sana masih banyak yang belum baik,’’ katanya.

Dengan masuknya Rinjani sebagai geopark dunia, maka otomatis pembangunan akomodasi pariwisata di Sembalun akan tumbuh. Apalagi menyongsong konferensi Asia Pasific Geopark Networks

(APGN) pada 2019 yang akan dilaksanakan di NTB. “Terutama infrastruktur, fasilitas penginapan dan sebagainya,” ujarnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah tentu akan memperhatikan infrastruktur di kawasan geopark Rinjani. Sehingga, penetapan Rinjani sebagai geopark dunia ini akan menjadi perhatian kementerian terkait untuk mengucurkan APBN ke NTB. Kawasan Gunung Rinjani diusulkan menjadi calon geopark dunia ke Unesco karena memiliki beberapa hal

pokok untuk menjadi geopark global. Pertama, Gunung Rinjani memiliki nilai-nilai warisan geologi penting dari aspek kegunungapian, situs warisan alam berupa kaldera, kerucut-kerucut gunung api muda, lapangan solfatara, mata air panas, dan bentangan lainnya yang mempunyai nilai estetika tinggi seperti air terjun.

Kedua, situs-situs geologi gunung api mempunyai makna bagi pengembangan ilmu pengetahuan kebumian dan pendidikan. Ketiga, penyelenggara pariwisata berbasis geologi yang telah banyak memberi manfaat berupa per-

tumbuhan ekonomi lokal melalui jasa pemandu, penginapan, rumah makan, transportasi, dan penjualan cendera mata.

Selanjutnya, sebagai bentuk keberhasilan pengembangan pariwisata karena Gunung Rinjani telah memperoleh tiga penghargaan internasional yakni “World Legacy Award” untuk kategori “Destination Stewardship” dari “Conservation International and National Geographic Traveler” 2004, finalis “Tourism for Tomorrow Award” masingmasing tahun 2005 dan 2008.

Kawasan Gunung Rinjani mencakup sebagian wilayah

Kabupaten Lombok Barat seluas 12.360 hektar meliputi dua kecamatan dengan 15 desa, Lombok Tengah seluas 6.824 hektar yang mencakup dua kecamatan tersebar pada lima desa dan Kabupaten Lombok Timur pada tujuh kecamatan yang tersebar pada 17 desa dengan luas kawasan 22.146 hektar.

Salah satu pesona unggulan TNGR adalah Danau Segara Anak yang berada pada ketinggian 2.010 meter dari permukaan laut. Danau Segara Anak berada di sebagian Gunung Rinjani yang tingginya mencapai 3.726 meter dari permukaan laut. (nas)

Jelang Pilkada, Gubernur Rombak 383 Pejabat Struktural Dari Hal. 1 ‘’Nanti politik itu di TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing. Ndak usah kita bicarakan di sini,’’ katanya.

Amin menambahkan, mutasi bukan saja dimaksudkan untuk pembinaan dan promosi. Tetapi juga merupakan salah satu cara pimpinan dalam hal ini gubernur mengevaluasi pejabat yang ada. Ia mengharapkan, pejabat yang

kena mutasi jangan berkecil hati. Selain itu mereka juga jangan merasa tersingkirkan. ‘’Jangan merasa ada yang disingkirkan, jangan merasa jabatan ini tempat enak, tempat basah, tempat baik, tempat bagus. Semua jabatan itu adalah amanah dari pimpinan, amanah dari Allah SWT tentunya,’’ katanya.

Ia mengungkapkan saat pertama kali menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), semua sudah berjanji dan diam-

bil sumpahnya bahwa akan bersedia di tempatkan di mana saja di wilayah NKRI. Apalagi, katanya, mutasi ini wilayahnya hanya NTB. Ia berharap semua ASN mematuhi seluruh perangkat aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara nasional, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan meningkat. ‘’Ini yang harus terus kita tingkatkan di daerah,’’ pesannya.

Dengan demikian maka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan berjalan on the track dan sesuai koridor. Termasuk juga mengenai netralitas ASN dalam Pilkada.

Amin mengatakan, pimpinan daerah berkewajiban menyampaikannya jelang Pilkada ini. ‘’Intinya di lingkup kerja masing-masing tak usah kita terpengaruh (Pilkada). Ini agenda yang rutin setiap lima

tahun sekali. Tak boleh ada kegaduhan-kegaduhan di lingkup ASN di manapun kita bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Maka tingkat produktivitas kita akan meningkat,’’ katanya.

Ia juga meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik supaya melaksanakan tugas dengan baik dan penuh loyalitas. Bukan saja loyal terhadap pimpinan tetapi juga terhadap pekerjaan. “Itu penting,” tandasnya. (nas)

Terkait Kinerja, Kepala DP3AKB Jadi Staf Ahli Dari Hal. 1 Dengan adanya mutasi ini menyebabkan tiga jabatan eselon II yang lowong. Yakni jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DP3AKB dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Terhadap tiga jabatan eselon II ini, kata Fathurahman, gubernur sudah memerintahkan dilakukan seleksi terbuka yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel). ‘’Tentu (dengan dipansel)

ada harapan juga dari Pak Gubernur, peningkatan yang lebih baik. Kan ada hasil evaluasinya,’’ katanya.

Ia menjelaskan, Pemprov akan segera membentuk Pansel untuk melakukan seleksi terhadap tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tersebut. Ditargetkan akhir Januari ini sudah dibuka pendaftaran. ‘’Tiga jabatan yang lowong. Semua kita Pansel, sudah siap,’’ tuturnya.

Disinggung mengenai tidak

dilantiknya Kepala Dinas Perpusatakaan dan Arsip, padahal sudah dilakukan seleksi terbuka oleh Pansel.

Fathurahman menjelaskan tidak ada pejabat yang masuk tiga besar karena tak memenuhi passing grade. Terutama dari hasil tes kejiwaan. Gubernur sebagai user menganggap masih kurang sehingga dilakukan seleksi ulang bersama dua jabatan lainnya. ‘’Kenapa perpustakaan tak diisi karena menurut user, Pak

Gubernur hasil dari passing grade belum mencukupi. Termasuk di dalamnya uji psikologi, kejiwaan dari masing-masing peserta. Sehingga tidak ada tiga besar pada saat itu,’’ terangnya.

Sebanyak delapan pejabat ikut dalam seleksi terbuka Kepala Dinas Perpusatakaan dan Arsip. Dari jumlah itu, tidak ada yang lolos tes kejiwaan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Dalam mutasi kali ini, Fathurahman menyebutkan

sebanyak 383 pejabat struktural eselon II, III dan IV yang dirotasi dan promosi. Dari jumlah itu, sebanyak 61 pejabat yang dipromosi. Terdiri dari eselon III ke eselon II satu orang.

Kemudian eselon III sebanyak 29 orang dan eselon IV sebanyak 49 orang. Termausk di dalamnya pengisian Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMA/ SMK dan SLB seluruh NTB sebanyak 151 orang. ‘’Masih ada kekurangan tapi kita masih mencari,’’ tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 16 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bahas AKD, Rapat DPRD KLU Tiga Kali Ditunda Tanjung (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD Lombok Utara, gerah, lantaran pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak juga melaksanakan sidang sesuai agenda Badan Musyawarah (Banmus). Pada Senin (15/1) kemarin merupakan penundaan sidang yang ketiga kalinya sejak dibatalkan pada Senin – Rabu (8-10/1) pekan lalu.

Jadwal sidang paripurna penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang dijadwalkan kemba-

li Senin (15/1), lagi-lagi ditunda.

Alasannya tidak jelas. Kontan saja hal itu membuat sejumlah anggota DPRD berang. Apalagi dua dari tiga pimpinan DPRD tidak berada di ruang kerjanya.

“Jadwal yang sudah kita sepakati bersama dianggap barang mainan. Ujung-ujungnya kita yang terbengkalai, kita mau undang dinas tidak bisa. Ini saja kita sudah dua minggu ini dibuat menganggur,” ujar Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., diamini beberapa anggota

DPRD dari Komisi lain.

Pantauan Suara NTB, Senin siang kemarin, sejumlah anggota Dewan KLU terlihat sudah mempersiapkan diri menghadiri sidang.

Beberapa anggota Dewan yang masuk kantor berada di ruang Komisi, maupun sekadar duduk santai di ruang lobi. Namun hingga jam sidang yang sudah ditentukan, Dewan belum juga dipersilakan masuk ke ruang rapat.

“Ternyata tiga pimpinan DPRD belum cukup untuk mengendalikan pelaksanaan agenda

sidang. Pimpinan harus paham apa tupoksinya. Jangan membuat kita kaya kambing, nunggu jadwal, begitu hujan, mbek (mengembek) terus pulang,” cetusnya lagi.

Usut punya usut, penundaan jadwalsidangkemarindidugakarena adanya “pelanggaran” Tata Tertib DPRD. Pembentukan AKD – Bapem Perda pada 8-9 Januari lalu, sedianya merumuskan jumlah keanggotan sebanyak 12 orang.

Tetapi unsur Pimpinan DPRD justru mengambil keputusan lain, yakni menambah empat orang lagi

sehingga menjadikan anggota Bapem Perda lebih gemuk, yakni 16 orang. Keputusan yang sudah dirapatkan itu mau tidak mau bertentangan dengan mekanisme anggaran. Di mana pada item tunjangan AKD Bapem Perda di APBD, hanya memberikan jatah kepada 12 orang. Terlanjur menjadi sebuah keputusan, Pimpinan DPRD KLU pun seolah kebingungan sendiri untuk mereposisi kembali keanggotaan Bapem Perda sebab harus melewati persetujuan pimpinan lima fraksi.

KabagPersidanganDPRD,Agus Widiantoro, S.Sos., mengakui sudah berupaya melakukan konfirmasi ke Pimpinan DPRD perihal sidang kemarin.Berdasarkankomunikasinya iajugatidakmenemukanalasanjelas hinggaditundanyasidang.Seandainya dua pimpinan DPRD tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua DPRDyangberadadiruanganmasih bisadipercayakanuntukmemimpin sidang.“SudahsayahubungibuKetua dan pak haji Djekat, tapi tidak ada. Yang sudah kita buat hari ini ditunda lagi,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., mengaku bingung dengan penundaan sidang kemarin. Padahal kata dia, Sekretariat DPRD KLU sebelumnya telah menyebarkan undangan resmi. “Alasan bahwa utusan fraksi belum lengkap tidak bisa ditunda. Sebagai Wakil Ketua DPRD saya siap pimpin sidang apabila ada mandat. Tapi ini tidak ada mandat, ya sudah,” ujarnya membela diri. (ari)