Edisi Sabtu 15 Desember 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 15 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 234 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BPK Temukan Dugaan Manipulasi Anggaran Desa di Loteng dan Sumbawa Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB menemukan masalah pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Lombok Tengah (Loteng) dan Sumbawa. Diduga ada manipulasi laporan dengan modus mark up harga dan pajak pengadaan yang belum disetor. Auditor menyampaikan peringatan agar dilakukan perbaikan administrasi dan keuangan.

(Suara NTB/dok)

Temuan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), PDTT atas pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sampai semester 1 tahun anggaran 2018. Sebanyak 10 desa yang dijadikan sampel pemeriksaan.

TO K O H

Hery Purwanto

Jika melihat dari realisasi, tidak didukung pertanggungjawaban yang tidak layak atau tidak sah dari desa-desa tersebut sebesar Rp 1,7 miliar

(Suara NTB/ist)

TERIMA KELUHAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah didampingi Kepala DMP- PTSP NTB, H.L.Gita Ariadi, saat menerima keluhan warga Kuta, Lombok Tengah, kemarin.

Minta PANRB Keluarkan Diskresi PEMPROV NTB dan Pemda kabupaten/kota meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menteri PANRB) memberikan diskresi menyikapi tak terisinya formasi dokter spesialis di NTB. Formasi dokter spesialis di NTB tak terisi lantaran tak ada pelamar karena terbentur usia. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi,MPH mengatakan, sebanyak 38 formasi dokter spesialis di Pemprov NTB yang tak terisi dalam penerimaan CPNS 2018. Kondisi yang sama juga terjadi di (Suara NTB/nas) kabupaten/kota lainnya. SepNurhandini Eka Dewi erti Lombok Tengah (Loteng), sebanyak 11 formasi dokter spesialis tak terisi karena tak ada pelamar. Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Siapkan 12 Model KEPALA Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa. Saat ini sedang disiapkan 12 model rumah tahan gempa yang dapat menjadi pilihan masyarakat. ‘’Sekitar 12 model rumah yang sudah diajukan (uji di Kementerian PUPR). Namun yang sudah direkomendasikan yakni Risha, Riko, Rika, Risba, Bersambung ke hal 11

’’

Khusus di Kabupaten Loteng, sejumlah desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai fakta. Ditemukan Rp280 juta uang negara tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kepala BPK NTB, Hery Purwanto mela-

lui keterangan pers yang diterima Suara NTB Jumat (14/12) menjelaskan, sampel temuan tim auditor. Pengadaan mebel seharga Rp10 juta, namun dalam laporan tertuang pada kwitansi sebesar Rp15 juta. ‘’Namun, setelah ditelusuri sampai pihak pengadaan, ternyata harganya Rp10 juta,’’ ungkapnya. Tidak hanya pada dugaan manipulasi laporan pengadaan mebel, dalam pengerjaan fisik bangunan, masalah ditemukan pada upah tukang per hari. Pada nota pembayaran tertuang Rp 200 ribu. Namun setelah didalami dengan mengklarifikasi pekerja, ada pengakuan diminta tanda tangan dengan angka sebesar itu. Uang yang diberikan tidak sesuai kwitansi. Secara umum temuan di Loteng, hasil pelaksanaan kegiatan pada 10 pemerintahan desa (Pemdes) tidak sesuai RAB atau bukti belanja pertanggungjawaban. Kemudian, realisasi belanja dan pembiyaan desa tidak didukung bukti memadai dan penatausahaan keuangan belum tertib. Bersambung ke hal 11

IGB. Sugihartha (Suara NTB/nas)

Respons dan Solusi Sigap Gubernur Terima Keluhan Warga Kuta ARUM jam Jumat (14/12) pagi kemarin menunjukkan pukul 08.00 Wita. Acara Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi pun masih berlangsung. Masyarakat terlihat antusias mengangkat tangan ketika dipersilakan mengajukan pertanyaan, aduan atau sekadar untuk curhat. Saat acara itu berlangsung, tiba-tiba sekitar 15 orang laki-laki berjalan di belakang backdrop Jumpa Bang Zul-Ummi Rohmi. Kedatangan belasan orang yang semuanya bersandal dan berpakaian khas Sasak, menarik perhatian para warga yang mengikuti acara Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi. Dengan pembawaan yang santun, mereka berjalan menuju karpet

bagian belakang dan duduk dengan tenang mengikuti acara. Tidak ada yang angkat tangan, untuk mengajukan pertanyaan atau keluh kesah selayaknya warga lain yang hadir. Mereka terlihat sabar menunggu dalam diam, hingga kegiatan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi berakhir. Setelah sebagian besar masyarakat bubar, Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah pun seperti biasanya menghampiri dan bersalaman dengan setiap warga yang hadir. Melayani curhat, mengobrol ringan dan informal sambil melayani keinginan warga yang ingin ber-swafoto dengannya. Bersambung ke hal 11

Canangkan ’’NTB Zero Waste’’

Seluruh ASN Dikerahkan Bersihkan Sungai Jangkuk Mataram (Suara NTB) Pemprov memberanikan diri untuk mencanangkan NTB Zero Waste atau bebas sampah yang dimulai pada puncak HUT NTB ke - 60, Senin (17/12). Upacara seremonial peringatan HUT NTB yang semula dilaksanakan tiap tahun, diganti dengan aksi bersih-bersih Sungai Jangkuk, Kota Mataram. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dikerahkan membersihkan sungai terbesar yang membelah Ibukota Provinsi NTB tersebut. Mulai dari Jembatan Udayana sampai Ampenan, seluruh OPD lingkup Pemprov NTB akan turun membersihkan sampah yang ada di Sungai Jangkuk. ‘’Kita punya rencana 17 Desember ini akan mencanangkan dengan sangat berani NTB Zero Waste. NTB bebas sampah,’’ kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (14/12) pagi. Menurut gubernur, upaya NTB bebas sampah merupakan kerja yang besar. Bahkan untuk Pemprov akan mengirim PNS untuk belajar soal pengelolaan sampah ke Polan-

dia. Menurutnya, upaya menyelesaikan persoalan sampah harus dimulai dari diri sendiri. ‘’Kalau kita tak merasa perlu dari diri kita sendiri atau rumah tangga memang cukup berat,’’ katanya. Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan, berbicara masalah sampah harus dimulai dari sumber daya manu-

sia (SDM). Menurutnya, akan menjadi percuma tempat pengolahan sampah yang dibangun jika masyarakat tak memberikan dukungan. Ia mencontohkan seperti persoalan sampah di Gili Trawangan. Masalah sampah di destinasi wisata unggulan NTB itu sudah ditangani beberapa tahun lalu. Tapi ada permasalahan di masyarakat. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

JUMPA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wagub NTB, Hj. Rohmi Djalilah pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, Jumat (14/12).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Badan Pemeriksa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Keuangan (BPK) RI Perwak123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ilan NTB melakukan pe123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 meriksaan dengan tujuan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tertentu belanja modal atau 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 infrastruktur dan pengelolaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dana desa 2018. Khusus untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 belanja modal Pemprov NTB, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 BPK menemukan potensi keru123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 gian negara sebesar Rp1,3 miliar. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Temuan tersebut disebabkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 keterlambatan pengerjaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 proyek yang berimplikasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 pada denda, kelebihan vol123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ume pembayaran, ada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 item pajak yang masuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dalam kontrak, yang se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 harusnya itu menjadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tanggungan pihak ketiga. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Pemeriksaan dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tujuan tertentu belanja 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 modal tersebut dilakukan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 BPK pada sejumlah OPD 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 lingkup Pemprov NTB. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bersambung ke hal 11 Wedha Magma Ardi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Temuan Belanja Modal

Dinas PUPR Segera Tindaklanjuti, Dikbud Nilai Itu Belum Final

(Suara NTB/nas)

Tinggal di Huntara dengan Terpal Robek

Korban Gempa Keluhkan Lambannya Pembangunan Huntap Mataram (Suara NTB) Masyarakat korban gempa asal Sembalun, Lombok Timur melaporkan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengenai lambannya pembangunan hunian tetap (huntap). Sementara, para korban gempa yang tinggal di hunian sementara (huntara), banyak terpalnya yang sudah robek. Korban gempa asal Sembalun, Abdul Kudus mempertanyakan realisasi dana bantuan stimulan perbaikan rumah yang dijanjikan pemerintah. Ia mengatakan masyarakat sekarang dihantui banjir. ‘’Ini menjadi masalah, muncul penyakit baru. Sementara masyarakat di huntara. Huntara yang sudah robek-robek terpalnya. Ini menjadi masalah. Mohon segera ditangani,’’ harapnya pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di halaman Kantor Gubernur, Jumat (14/12) pagi. Diharapkan, bantuan dana perbaikan rumah segera direalisasikan. Sehingga masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian karena rumahnya hancur akibat gempa segera bisa kembali dan membangun rumahnya. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/cem)

Minim Ipal PERAJIN tahu tempe di Kelurahan Abian Tubuh kesulitan ke mana harus membuang limbah mereka. Pilihan mereka hanya sungai atau saluran meskipun diketahui mencemari lingkungan. Instalasi pengelolaan limbah masih minim di lingkungan. Menurut Burhanuddin, Lurah Abian Tubuh, belum ada solusi penanganan limbah cair maupun padat di wilayahnya. Limbah cair dari produksi tahu akan menimbulkan korosi. Sehingga diperlukan penanganan khusus. Demikian pula, limbah padat dari ampas tempe. “Kalau limbah tempe agak mending bisa dimanfaatkan lagi. Nah, cairan tahu ini yang tidak bisa,” kata Burhan. Ampas tempe diolah masyarakat sebagai makanan ternak atau menjadi kerupuk. Ini mendatangkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Burhan mengatakan, penanganan limbah cair pernah diintervensi melalui program Kotaku. Tiga lingkungan jadi target program yakni Lingkungan Karang Pandai, Karang Parwe dan Karang Bate Selatan. “Gak tahun sekarang apakah masih berlanjut atau tidak,” tandasnya. Jangka panjang penanganan limbah tahu tempe sebenarnya melalui instalasi pengelolaan limbah. Untuk membangun ipal terkendala lahan. Sangat minim aku Burhan, ipal di masyarakat. Cairan tahu tempe dominan dibuang ke saluran dan sungai, sehingga menyebabkan bau dan air tercemar. “Mau masukan material saja sulit. Gang di sana sempit - sempit,” akunya. Pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dimulai sejak lama. Dari kementerian menawarkan menyediakan tabung untuk menampung limbah. Dan, diolah menjadi gas. Program tersebut sampai saat ini, tak berjalan. Kata Burhan, tak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Usaha tahu tempe sudah menjadi mata pencaharian mereka sehari hari. Perlu mencari solusi jangka panjang. Disatu sisi, usaha masyarakat berjalan. Dan, limbah hasil produksi dapat teratasi. (cem) Burhanuddin

Angkat Derajat Hidup Masyarakat WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyayangkan sejumlah pokir (pokok-pokok pikiran) Dewan tidak tereksekusi pada tahun 2018 ini. ‘’Pemerintah ini kan punya program bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat. Ya salah satu caranya, kita bantu dengan pokir Dewan ini,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (14/12) kemarin. Dalam pelaksanaannya, Dewan tentu memilah siapa yang layak mendapatkan bantuan sosial. ‘’Kalau hanya berpatokan pada aturan yang mengatakan orang yang ndak bisa makan nanti malam baru kita kasi bantuan sosial, lalu kapan kita bisa memberatas kemiskinan,’’ katanya. Muhtar berpendapat bahwa pemerintah juga perlu membangun ekonomi masyarakat supaya masyarakat yang miskin tidak terus-terusan miskin. ‘’Ini sebenarnya tujuan dari pokir itu. Bukan sebatas ini saya kasi kamu sumbangan, besok kamu pilih saya. Bukan itu,’’ cetusnya. Minimal dengan pemberian bantuan itu dapat mengangkat derajat hidup masyarakat. Mampu menyekolahkan anak, mampu berobat dengan baik sehingga kesehatan masyarakat juga terjamin. Karena salah satu pekerjaan rumah Pemkot Mataram adalah soal kemiskinan. Seharusnya, lanjut Politisi Gerindra ini, dalam satu periode Dewan, dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan signifikan. Sayangnya, setiap tahun anggaran, ada saja pokir Dewan yang tidak terlaksana. Sehingga jelas masyarakat akan dirugikan. Muhtar mengakui kondisi ini dialami oleh hampir semua anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Saya juga begitu, banyak pokir saya yang diluncurkan pada tahun berikutnya,’’ sesalnya. Anggota dewan dari dapil Ampenan ini juga tidak menyangkal bahwa masyarakat kerap menagih pokir Dewan. Namun demikian, Muhtar berusaha memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Dewan pada posisi mengajukan, sedangkan yang melakukan eksekusi adalah eksekutif. Semua program pemerintah, tegas Muhtar kembali pada kualitas SDM. Dewan dengan program pokirnya terus mendapat sorotan masyarakat. Terlebih ketika pokir itu tidak terlaksana. Muhtar juga membenarkan bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat, anggota DPRD Kota Mataram tidak jarang harus merogoh kocek pribadi. Muhtar menyayangkan SDM yang mengeksekusi pokir Dewan terkesan setengah hati. Dia mencontohkan dari 10 proposal milik masyarakat yang difasilitasi melalui pokir, hanya satu proposal yang cair. ‘’Selebihnya mereka beralasan bahwa tim survey tidak menemukan alamat masyarakat pemilik proposal,’’ demikian Muhtar. (fit)

H. Muhtar

(Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Anggaran Besar, Masalah Genangan Belum Bisa Teratasi Mataram (Suara NTB) Hujan sebentar Kota Mataram dikepung genangan. Situasi ini kerap terjadi bila Ibukota Provinsi NTB ini diguyur hujan. Anggaran yang cukup besar tak mampu mengatasi permasalahan klasik tersebut. Di postur anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang alokasi penanganan genangan dan banjir mencapai Rp10 miliar. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura, perkembangan Kota Mataram sangat pesat dan dinamis. Daerah resapan setiap tahun semakin berkurang. Karena, pembangunan rumah, kantor maupun pusat perbelanjaan

sangat luar biasa. Dengan berkurangnya daerah resapan secara otomatis walaupun hujan hanya sebentar dan debitnya besar. Air permukaan akan naik, karena dimensi saluran tidak bisa menampung air begitu besar. “Persoalannya itu tadi. Kalau dulu daerah resepan banyak. Maka langsung air langsung diserap,” papar Mahmuddin, Kamis (13/12). Paling dikhawatirkan dan

sangat berat dialami di kawasan tengah kota. Dimensi saluran semakin kecil. Dan, banyak saluran ditutup oleh plat beton. Kemudian, man hole sangat kecil sehingga antrean air masuk ke saluran sangat kecil. Ini kata Mahmuddin, diprogramkan tahun depan. Artinya, tidak cukup dengan kemampuan anggaran di Kota Mataram. Tetapi harus meminta bantuan Balai Jalan Nasional (BJN) pusat maupun provinsi

sama - sama membenahi. “Terutama saluran di jalur - jalur utama perlu dibenahi,” pintanya. Posting anggaran menangani genangan Rp 10 miliar. Ada juga penambahan perbaikan saluran irigasi dari dana alokasi khusus Rp 3-4 miliar tiap tahun. Kemudian, Satker Balai Jalan Nasional. Mahmuddin mengamini jika anggaran besar tapi belum mampu menangani genangan. Disampaikan, sebenarnya kebutuhan anggaran menormalisasi kembali saluran butuh ratusan miliar. Tentunya kemampuan daerah sangat terbatas. Pemkot Mataram hanya mampu menganggar-

kan Rp10 miliar - Rp12 miliar. Itupun kata dia, separuh untuk membayar honor pasukan biru. Karena, masalah yang masih dihadapi di lapangan adalah sedimentasi dan sampah. “Kalau sedimentasi dan sampah bisa diatasi. 60 persen saluran bisa berfungsi dengan baik,” ujarnya. Mahmuddin tak berani memastikan sampai kapan Kota Mataram, terbebas dari genangan. Karena, ini tergantung dari kemampuan daerah. Untuk steril dari genangan harus disiapkan infrastruktur. Karena, perkembangan setiap tahun dinamis. “Dengan disetujui Perda tata ruang. Kita bisa lihat grand desainnya,” katanya. (cem)

Aplikator Tak Siap Sediakan Panel Mataram (Suara NTB) Rumah instans sederhana sehat (Risha) yang telah terbangun pascagempa Agustus lalu baru 39 unit. Permasalahannya sama sejak awal. Aplikator tak siap menyediakan atribut seperti panel dan baut. Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang juga Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram Ahmad Muzzaki mengatakan, pihaknya sedang mempercepat pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) khusus rumah rusak kategori ringan dan sedang. Namun diakui, percepatan pembangunan Risha terkendala ketidaksiapan aplikator menyediakan aksesoris seperti panel dan baut. “Kalau Riko jalan terus,” kata Muzzaki, Jumat (14/12). Pascamasa transisi tanggap darurat sejak September lalu berakhir. Zaki sapaan akrabnya menyebutkan, Risha yang telah terbangun mencapai 39 unit. Dalam proses pembangunan 230 unit. Dan, rumah instans konvensional 61 telah dikerjakan yang terdiri 129 Pokmas dari target 160 lebih Pokmas.

“Dari keseluruhan tujuh kabupaten/kota di NTB. Kota Mataram tinggi terbangun rumah. Kabupaten lain di bawah itu,” ujarnya. Pembentukan Pokmas akan berpengaruh ke penyerapan anggaran. Data terakhir disampaikan Zakki, penyerapan keuangan mencapai 40 persen lebih dari total anggaran yang telah didistribusikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp100 miliar lebih. Saat ini, sedang proses menunggu data bermasalah di lapangan untuk divalidasi. Khusus pembangunan Risha kembali disampaikan Zakki, terkendala penyiapan aksesoris oleh aplikator. Pokmas tidak bisa membeli bahan sendiri karena menyalahi aturan. “Kita mau beli tapi tidak boleh sesuai aturan,” tambahnya. Penumpukan panel yang menumpuk di masyarakat tidak mungkin bisa dibangun sementara bautnya tidak ada,” terangnya. Saat ini, pemerintah daerah dalam posisi menunggu. Ketergantungan pada aplikator menghambat percepatan pembangunan Risha. Oleh karena itu, disiasati dengan menggenjot membangun Riko

(Suara NTB/cem)

GALI PONDASI - Pekerja tengah menggali pondasi pembangunan rumah instans konvensional di Lingkungan Pengempel Indah, Jumat (14/12) kemarin. Khusus pembangunan Risha masih terkendala keterbatasan aplikator menyediakan panel dan baut. sambil mencari aplikator yang siap secara keseluruhan. Diakui, pembangunan Risha maupun Riko ditargetkan oleh Wakil Presiden H. Jusuf Kalla tuntas hingga Bulan Maret 2019 mendatang. Zakki mengharapkan, aplika-

tor yang telah ditunjuk dan menjalin kerjasama dengan Pokmas menyediakan lengkap aksesoris dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai kapan masyarakat bisa tinggal di pengungsian? Masyarakat memang masih

ada yang tinggal di tenda pengungsian. Tenda pengungsian milik warga ada yang robek, sehingga BPBD mengganti. Termasuk memberikan bantuan makanan. “Selama stok ada di BPBD kita distribusikan ke masyarakat,” ujarnya. (cem)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Dipengaruhi Harga Tiket Pesawat Seminar Pemberdayaan Perempuan Paket Wisata Akhir Tahun Banyak Dibatalkan

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar Seminar Pemberdayaan Perempuan, di Gedung Rektorat STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (12/12). Peserta seminar itu yaitu ibu-ibu Dharma Wanita di lingkungan STAHN Gde Pudja Mataram. Ketua Panitia Pelaksana, I Gusti Bagus Prasada, SH.H., dalam laporannya menyampaikan kegiatan seminar ini bertemakan Spirit of Woman: Menuju keluarga Sukinah. Bertujuan untuk membangun sumber daya manusia (SDM), melalui pendekatan kedinasan dan keluarga dalam mewujudkan keluarga besar STAHN Gde Pudja yang sejahtera dan sukinah. Senada dengan itu, Wakil Ketua I Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag yang mewakili Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya menyatakan pentingnya peran ibuibu di era milenial ini untuk membangun keluarga yang sukinah yang penuh tantangan disrupsi peradaban. “Bahwa dalam ajaran agama Hindu dinyatakan ardanareswari yang artinya bahwa dewa-dewi itu harus menyatu sehingga akan menghasilkan kekuatan yang sempurna. Menghormati dan menghargai peran masing-masing sehingga terbentuk sinergi yang

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Peserta berfoto bersama narasumber Seminar Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (12/12) lalu. baik,” katanya Dewi Rahayu. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut M. Taufik Rahman dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB, ia menyatakan semua perempuan hebat, untuk itu harus menuju sebagaimana amanat ajaran agama Hindu yaitu keluarga yang sukinah melalui pembinaan BP3ED. Ia menambahkan kuatnya budaya patriarki menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan terjun ke dunia politik. “Sehingga diharapkan pemerintah dan partai politik berperan aktif memberikan peluang bagi perempuan yang memiliki talenta terlebih di tahun politik dewasa ini aktivis dan politisi perempuan harus cerdas berpolitik,” ujarnya. Narasumber kedua Dr. Ni Putu Listiawati, SE.Ak.,MM

menyatakan pentingnya ibu-ibu berperan dalam keluargauntuk memberikan spirit kepada bapak-bapaknya, agar bisa bekerja secara kreatif di era perkembangan teknologi yang begitu cepat. Ia menambahkan kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama. Emansipasi telah digaungkan sehingga dalam Dharma Sastra III.56 dinyatakan bahwa “dimana perempuan dihormati, disanalah para dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara apapun yang berpahala.” Diakhir acara, dilakukan diskusi dan peserta sepakat mengadakan pertemuan rutin seperti arisan, atau sembahyangan untuk merekatkan persaudaraan dharma wanita STAHN Gde Pudja Mataram menuju keluarga bahagia sejahtera. (ron/*)

13 Pelamar Dipastikan Lolos Jadi CPNS Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, telah melaporkan hasil seleksi kompetensi bidang ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Hasilnya belum bisa diekspose. Namun, 13 pelamar dipastikan lolos sebagai pegawai negeri sipil Lingkup Pemkot Mataram. 13 pelamar itu yakni, dua eks honorer kategori dua dan 11 tenaga pendidik yang telah mengantongi sertifikasi dari Kementerian Pendidikan. “Yang tenaga pendidik ini awalnya ada 15 orang punya sertifikasi. Setelah kita cek di kementerian hanya 11 yang diakui sertifikasinya,” kata Kepala BKPSDM Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati, Jumat (14/12). Pelamar dari jalur K2 kata

Nelly, tidak perlu mengikuti seleksi kompentensi bidang. Bedanya halnya 15 tenaga pendidik tersebut yang memang masih ada keraguan terhadap sertifikasi dilampirkan. alam perekrutan CPNS, pemerintah pusat memprioritaskan guru yang telah mengabdi selama 10 tahun lebih. Dan, mereka telah memiliki sertifikasi. Ditambahkan, kebijakan itu justru tak menjadi keberuntungan sendiri bagi pelamar lewat formasi umum. Pasalnya, meski mendapatkan nilai tinggi di SKB tapi peserta di bawahnya memiliki sertifikat pendidik, otomatis yang memiliki sertifikasi lolos. “Makanya dikatakan tidak adil bagi yang tak punya sertifikasi. Kita mau gimana lagi aturannya dari pusat,” tandasnya. Kepastian peserta lainnya

yang lolos CPNS yakni formasi yang hanya diikuti oleh satu pelamar. Praktis, yang bersangkutan akan diterima karena tak memiliki saingan. Hasil rekap SKB nilai tertinggi pelamar dengan formasi dokter ahli pratama dengan nilai tertinggi 75,440 dan terendah 36,840. Nilai ini didapatkan dengan rumus 0,4 x nilai SKD dalam skala 100 + 0,6 x nilai SKB dalam skala 100. Akan tetapi, nilai tertinggi bisa berubah apabila nanti berlaku atau valid peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Sebagai tambahan informasi, formasi CPNS dibutuhkan oleh Pemkot Mataram yakni dua formasi eks tenaga honor K2, 130 tenaga pendidik, 100 tenaga kesehatan dan 30 tenaga teknis. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tingginya harga tiket pesawat masih menyisakan keluhan. Akibat kebijakan maskapai ini, paket-paket pariwisata untuk akhir tahun tidak sedikit yang terpaksa dibatalkan. Harga tiket pesawat dianggap sedang tak bersahabat pascagempa. Kunjungan wisatawan masih sepi lantaran tingginya biaya masuk dan ke luar dari dan ke Lombok melalui jalur udara. Kondisi ini dikhawatirkan akan memperlambat recovery Lombok. Sebagai salah satu contoh, Humas Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) Provinsi NTB, Abdul Haris, SE, M. Ak mengemukakan, untuk akhir Bulan Desember ini, setidaknya hampir 200 mitranya telah menyepakati paket pariwisata melalui travel agen miliknya, Senandung Travel. “Yang terisi hanya 65. Alasannya karena harga tiket pesawat yang terlalu tinggi,” paparnya. Boleh dijumpai. Saat ini harga tiket pesawat yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia rata-rata dibuka tiket untuk kelas ekonomi menengah ke atas. Untuk ekonomi menengah ke bawah, apalagi promosi-promosi harga sudah tak lagi dapat dijumpai. Maskapai Lion Air juga demikian. Maskapai yang dikenal sebagai penyedia tiket murah ini untuk dari dan ke Lombok hanya memberlakukan tiket ekonomi kelas menengah ke atas. “Yang ekonomi menengah ke bawah atau promo sudah tidak ada lagi. Ini yang tidak berani customer kami,” kata Haris. Lombok saat ini belum progresif pemulihannya pascagempa. Padahal, program Kementerian Pariwisata begitu gencar memasarkan Lombok. Untuk mempercepat recovery ini, para travel agen telah mendesain paket-paket pariwisata dengan tawaran murah. Itupun, nyatanya tak selaku yang dibayangkan. Alas a n n y a sama, karena tingginya harga tiket pesawat. “Kami tidak

lagi berbicara marjin (keuntungan). Toh oleh klien tetap dipertimbangkan harga tiket pesawat yang mahal, percuma juga,” ujarnya. Karena itu, para pelaku usaha travel agen mengharapkan pemerintah daerah terus mendesak pemerintah pusat untuk menyiasatinya. Apakah dengan cara dukungan subsidi harga tiket pesawat. Mengambil contoh dari Bali saat terjadi letusan gunung Agung. Keadaannya juga demikian, perlu pemulihan pariwisata Bali. Para pengusahanya kemudian berinisiatif memberikan subsidi tiket pesawat. Terbukti, proses recoverynya tak memerlukan waktu lama. “Kami harapkan ada kebijakan seperti itu juga lahir untuk mempercepat recovery Lombok,” imbuhnya. Ada empat komponen menurutnya yang memiliki peranan penting. Tawaran paketpaket murah oleh travel agen. Hal itu telah dilakukan. Lalu yang seharusnya, harga – harga kuliner juga dapat disesuaikan. Kemudian harga sewa penginapan (hotel) juga harus diturunkan. Demikian juga harga tiket pesawat kiranya dapat disesuikan. Jika kepentingan empat komponen ini dapat disatukan dalam satu kebijakan, menurut Abdul Haris, Lombok tak butuh waktu lama untuk bangkit. (bul)

Abdul Haris

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Sabtu, 15 Desember 2018

SUARA NTB

Sabtu, 15 Desember 2018

Halaman 3

Bidang Potensi dan Promosi

Fokus Jual Tiga Kawasan Strategis

EALISASI investasi (dalam catatan hingga triwulan III) 2018, meningkat cukup signifikan dari tahun 2017 yang mencapai Rp11,28 triliun. Jenis investasi yang paling diminati investor, selama ini masih didominasi sektor pertambangan dan energi serta pariwisata. Padahal potensi lainnya, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan sangat besar. Namun belum banyak menarik minat investor untuk mengelola potensi ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, terus berupaya memasarkan potensi besar di sektor pertanian dalam arti luas itu. Selain juga terus mematangkan penjualan potensi-potenasi lain yang sebelumnya memang sudah diminati investor. Seperti pariwisata, pertambangan dan energi. Kepala Bidang Potensi dan Promosi DPM-PTSP Provinsi NTB, Dra.Hartati, MM, mengatakan, menjual berbagai potensi besar di bidang investasi yang dimiliki NTB ini secara terprogram dilakukan DPM-PTSP. Diantaranya melalui road show temu bisnis bekerjasama dengan sejumlah provinsi di Indonesia. Misalnya road show temu bisnis dengan pengusaha di Jawa Barat. Bekerjasama dengan Pemda Jawa Barat, DPM-PTSP NTB difasilitasi dengan para pengusaha atau investor di sana. ‘’Dalam road

(Suara NTB/ist)

Pemprov NTB, terus berupaya mendorong laju pembangunan ekonomi daerah. Berupaya menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya investasi secara berkelanjutan. NTB dengan segudang potensi Sumber Daya Alam (SDA)nya, sangat beralasan jika menjadi incaran investor. Hingga triwulan III 2018, nilai investasi yang masuk ke NTB hingga triwulan III 2018 mencapai Rp 13,5 triliun. Dengan rincian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 9,972,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,552,1 triliun. Di luar investasi yang telah teralisasi ini, sejatinya masih banyak potensi-potensi lainnya yang belum disentuh.

JAJAKI : DPM-PTSP NTB dan OPD terkait memenuhi undangan dari Pemerintah Malaysia melalui Upperhand Initiative dalam rangka kunjungan silaturahim dan menjajaki kerjasama investasi di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata. Pengembangan rute penerbangan internasional serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB pada 11-14 November 2018 lalu. show itu, kami menyampaikan dan menawarkan berbagai jenis investasi yang ada di NTB,’’ jelas Hartati. Selain itu, dalam mempromosikan potensi investasi NTB, DPM-PTSP bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga mengadakan kunjungan ke luar negeri. Pada 11-14 November 2018 yang lalu, dilakukan kunjungan ke Negeri Selangor, Darul Ehsam, Malaysia. ‘’ Ini juga dalam rangka memenuhi undangan dari Pemerintah Malaysia melalui Upperhand Initiative dalam rangka kunjungan silaturahim dan menjajaki kerjasama investasi di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata. Kemudian pengembangan rute penerbangan internasional serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB,’’ jelas Hartati. Dalam kunjungan ke Selangor, sekaligus juga terbuka pengembangan kerjasama di beberapa bidang. Pertama program siter city antara Mataram

dan Shah Alam. Ke dua kerjasama pendidikan dengan Unversitas Selangor. Ke tiga program kesejahteraan social dengan lembaga zakat Selangor dank e empat, inisiatis jaringan bisnis dengan Selangor Chamber of Commerce. Kunjungan delegasi Pemprov NTB pada November 2018 lalu, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan balasan oleh delegasi Malaysia. Menurut rencana pada Desember 2018 ini, delegasi Malaysia akan berkunjung ke NTB untuk melihat langsung potensi investasi yang ada daerah ini. ‘’Dalam kunjungan delegasi Malaysia nanti, kami sudah menyiapkan agenda investour. Para investor akan diajak melihat langsung potensi investasi di NTB,’’ jelasnya. Tiga Kawasan Strategis Dalam promosi potensi investasi NTB menurut Hartati, ada tiga kawasan strategis (unggulan) yang

menjadi program yang dipasarkan Bidang Potensi dan Promosi DPMPTSP NTB. ‘’Fokus kami menjual tiga kawasan strategis. Tiga kawasan itu, KEK Mandalika, Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo, Gunung Tambora) dan Bandar Kayangan (Global Hub),’’ jelas Hartati. Tiga kawasan strategis ini merupakan kawasan-kawasan yang dirancang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru NTB. Geliat KEK Mandalika, sebagai pusat ekonomi baru sudah terlihat nyata. Pembangunan berbagai fasilitas pariwisata oleh investor terus berjalan. Mandalika kini menjadi primadona yang telah memikat banyak investor menanamkan modalnya di kawasan ini. Potensi besar juga ada di Kawasan Samota (di Pulau Sumbawa) dan Global Hub (Kabupaten Lombok Utara). Samota dengan potensinya yang lengkap (pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan), adalah salah

satu masa depan NTB yang akan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Begitu juga dengan Global Hub. Lokasi pembangunan mega proyek Global Hub, Bandar Kayangan di Lombok Utara telah memperoleh rekomendasi dari Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Artinya, pembangunan mega proyek tersebut semakin terang. Global Hub Bandar Kayangan, dihajatkan sebagai core bisnis pelabuhan internasional, kilang minyak dan kota mandiri. Tiga kawasan strategis inilah menurut Hartati, sedang fokus dipasarkan Bidang Potensi dan Promosi DPMPTSP Provinsi NTB. Dengan berbagai strategi pemasaran yang telah dilakukan, diyakini kawasan investasi dengan segudang pesona yang dimilikinya, akan membuat investor kepincut Dra.Hartati, MM. untuk berinvestasi. (*)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Mandalika, Mandalika,Samota Samotadan danBandar BandarKayangan Kayangan

terumbu karang dan ikan ada di sana. Teluk Saleh dengan kekayaan bahari lautnya dan potensi kemaritimannya juga luar biasa. Pulau Moyo dikenal karena keindahan alamnya. Lady Diana, musisi Mick Jagger Vokalis utama Grup musik The Rolling Stones berkebangsaan Inggris. Mantan kiper Manchester United, Edwin Van der Sar dan beragam pesohor dunia, menjadikan pulau ini sebagai tempat pilihannya berlibur. Banyak orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa, mereka datang dan menikmati keindahan Pulau Moyo.

IGA kawasan investasi strategis yang kini fokus dipasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB. Tiga kawasan itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Samota dan Global Hub Bandar Kayangan.

MANDALIKA

Mandalika yang dikelola PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), perkembangannya sangat membanggakan. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, memuji perkembangan KEK Mandalika yang melaju pesat. Bahkan perkembangannya, menurut Rini tercepat dari 10 KEK lainnya yang ada di Indonesia yang dicanangkan dalam waktu bersamaan. Investasi yang sudah masuk di KEK Mandalika antara lain Paramount Lombok Resort & Residences dengan investasi Rp 1,2 triliun. Perusahaan asal Amerika Serikat ini, akan membangun hotel yang menyediakan 525 kamar. Hotel lain yang tengah dibangun adalah Hotel Pullman dan Hotel Royal Tulip. Hotel Pullman berkapasitas 270 kamar telah mulai dibangun pada Oktober 2017. Sedangkan Hotel Royal Tulip berkapasitas 198 kamar. Kemudian akan dilakukan pembangunan Hotel X2 yang direncanakan berkapasitas 240 kamar. Hotel Grand Mercure berkapasitas 342 kamar, Aloft by Marriot berkapasitas 173 kamar dan sejumlah hotel lain. Di dalam kawasan Mandalika Vinci Grand Project, BUMN asal Perancis akan mengembangkan Mandalika Street Race Circuit Cluster. Proyek cluster seluas 120 hektare tersebut akan melengkapi akomodasi berkelas internasional di The Mandalika. Street-Race Circuit (Sirkuit Jalan Raya) dibangun dengan standar Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM) dan Federation Internationale de l’Automobile (FIA) untuk kelayakan penyelenggaraan kejuaraan dunia balap motor.

BANDAR KAYANGAN

SAMOTA

Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota) di Pulau Sumbawa juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Samota adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi lengkap. Segalanya ada. Potensi kelautan, perikanan dan pariwisata, peternakan. ‘’Potensi investasi yang lengkap inilah kami jual,’’ ujar Kepala Bidang Potensi dan Promosi DPM-PTSP Provinsi NTB, Dra.Hartati, MM. Panorama di kawasan Samota sangat potensial mendatangkan wisatawan, baik itu nusantara maupun mancanegara. Samota merupakan favorit karena mencakup pegunungan hingga dunia bawah laut. Samota layaknya ‘’surga’’ bagi para wisatawan. Tambora memiliki Savana Doro Ncanga dan Doro Bente. Destinasi ini berada pada kawasan National Geopark Tambora. Savana Doro Ncanga merupakan lokasi bentangan padang rumput lebih dari 6.000 hektare. Kawasan ini juga menjadi lokasi penggembalaan sapi, kerbau, hingga kuda. Masih di kawasan Tambora, terdapat Doro Bente yang merupakan kaldera yang tidak aktif lagi. Doro Bente memiliki ketinggian 80 mdpl dan berbatasan langsung dengan laut. Tambora dengan sejarah letusannya yang merubah separuh iklim belahan dunia. Sedangkan Teluk Saleh memiliki kedalaman mencapai 200 meter ini memiliki daya tarik sendiri. Kawasan ini familiar sebagai akuarium raksasa karena memiliki biota laut yang sangat lengkap. Beragam jenis spesies

Global Hub Bandar Kayangan, menurut rencana akan dibangun menyerupai Kota Dubai Uni Emirat Arab dengan penduduk sekitar satu juta jiwa pada lahan seluas 7.000 hektare. Di kawasan tersebut akan dibangun pelabuhan modern yang dapat menampung kapalkapal raksasa dengan panjang 500 meter. Di Indonesia, tidak ada pelabuhan internasional yang mampu menampung kapal sepanjang 500 meter tersebut kecuali di Global Hub Kayangan. Pasalnya, di daerah lain lautnya dangkal dan hanya mampu menampung kapal-kapal besar dengan ukuran atau panjang maksimal 300 meter. Perairan di Pulau Lombok terutama di kawasan Global Hub Kayangan akan mampu menampung kapal dengan panjang 500 meter tersebut, dengan kedalaman sekitar 35 meter. Kapal dengan ukuran seperti itu akan mampu mengangkut 18 ribu kontainer. Jika empat saja kapal yang sandar dan menurunkan separuh barangnya, maka kawasan industri seluas 1.000 hektare akan penuh. Selain akan dibangun pelabuhan internasional, juga kilang minyak dengan investasi yang cukup besar mencapai Rp 130 triliun. Sementara untuk pelabuhan diperkirakan investasinya sebesar Rp 30 triliun. Setelah PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRW nasional ini keluar, maka akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan pemda Lombok Utara untuk melakukan revisi Perda RTRW. Direktur Utama PT. Bandar Kayangan Internasional, Son Diamar menegaskan, proyek Global Hub Kayangan ini bukan khayalan. Pasalnya, dari sisi regulasi, pemerintah pusat sudah menerbitkan PP No. 13 Tahun 2017. (*)

SUARA NTB Sabtu, 15 Desember 2018

Ajukan Pemberhentian ke Kemensos DUGAAN penggelapan dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan salah satu oknum koordinator kabupaten (Korkab) pendamping PKH Lotim berbuntut panjang. Pasalnya, Pemkab Lotim melalui Dinas Sosial (Disos) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan oknum yang bersangkutan. Surat pengusulan perhentian sudah dilayangkan oleh Dinsos ke Kemensos RI sejak yang bersangkutan diperiksa Kejari Lotim. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/12), Kepala Bidang (Suara NTB/yon) Perlindungan, Jaminan KorH. Ripa’an ban Tindak Kekerasan Pekerja Migran dan Orang Telantar Sosial pada Disos Lotim, H. Ripa’an, menegaskan pihaknya sudah mengusulkan surat pemberhentian ke Kemensos untuk memberhentikan oknum Korkab pendamping PKH, inisial PT tersebut. Menurutnya, penggelapan dana bantuan PKH sangat tidak diperbolehkan serta tindakan itu sudah melanggar kode etik dan tata tertib sebagai pendamping PKH. “Sudah kita usulkan ke Kemensos untuk yang bersangkutan di-SP3-kan,” terangnya. Namun untuk saat ini, status yang bersangkutan sebagai salah satu pendamping PKH Lotim masih melekat. Statusnya akan hilang ketika nanti surat SP3 yang bersangkutan sudah disetujui oleh Kemensos setelah sebelumnya diajukan ke Disos Provinsi NTB. H. Ripa’an berharap masyarakat tidak takut melapor ketika adanya dana-dana bantuan PKH yang diduga diselewengkan oleh pendamping PKH. Melainkan, masyarakat harus lebih cerdas dan pro aktif mengawasi langsung setiap bantuan yang turu dan dicairkan, terutama yang bersumber dari PKH. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Jumlah Penduduk Miskin Lotim Menurun 1,73 Persen Selong (Suara NTB) Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tersisa sebanyak 196.866 jiwa. Atau sebesar 16,55 persen dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin di Lotim ini mengalami penurunan 1,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya 18,28 persen sebanyak 215.812 jiwa. “Turun dari 18,28 persen pada tahun 2017 menjadi 16,55 persen tahun 2018 ini,” terang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, M. Saphoan menjawab Suara NTB, Jumat (14/12). Sesuai data, jumlah penduduk Lotim memang tercatat masih paling banyak jumlah penduduk miskinnya dibandingkan daerah lain. Adapun batasan atau garis kemiskinan Lotim Rp 414.721 per kapita per bulan. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelum-

nya Rp 396.668 per kapita per bulan. Artinya, angka rata-rata garis kemiskinan pada di Lotim terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. BPS menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran di bawah angka rata-rata garis kemiskinan termasuk warga miskin. Disebut total penduduk miskin di NTB terakumulasi dari seluruh kabupaten/kota

pada tahun 2018 sebanyak 737.457 jiwa mengalami penurunan dari angka tahun 2017 lalu sebanyak 793.776 jiwa. Setelah Lotim, dari segi jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Kabupaten Lombok Tengah yang menyisakan 130.002 jiwa penduduk miskin. Lombok Barat 103.770 jiwa. Semua terlihat mengalami penurunan. Adapun data BPS yang terlihat terendah jumlah penduduk miskinnya karena juga rendah penduduknya ad-

EMP Serahkan 130 Huntara pada Korban Gempa KLU Tanjung (Suara NTB) Warga Dusun Boyotan Proyek, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini sudah bisa menjalani aktivitas sebagaimana biasa sebelum gempa. Pasalnya rumah-rumah hunian sementara (huntara) mereka sudah dibangun dan diresmikan. Adalah PT. Energi Mega Persada (EMP) salah satu KKKS di bawah naungan SKK Migas, menyerahkan bantuan sosial kepada para korban. Dalam peresmian huntara, Kamis (14/12) di Boyotan, VP Corporate Communications EMP, Achmad Badrun, mengatakan sebanyak 130 unit huntara diserahkan kepada warga. Adapun bantuan yang diberikan kepada warga diserahkan secara simbolik oleh SKK Migas. “Bantuan EMP dalam bentuk huntara ini dalam rangka mendukung percepatan pemulihan pasca-gempa Lombok. EMP dalam melakukan kegiatan ini bekerja sama dengan Yayasan Bakrie Amanah dan tim relawan dari Posko Jenggala,” ujarnya. Dalam membangun huntara, EMP, memilih membangun dengan memperhatikan kearifan lokal. Membangun di lahan milik warga, dan membangun dengan material bambu yang ramah lingkungan dan ramah gempa. Tetapi sebagian besar masih disediakan EMP. Pembangunannya pun dilakukan secara bergotong-royong bersama warga dan pendampingan dari para relawan Yayasan Bakrie Amanah dan Posko Jenggala. Hasilnya, dari target pembangunan sejumlah 60 unit huntara, unit yang berhasil dibangun jauh melampaui target, yakni sebanyak 130 unit. Selain itu, EMP juga membangun barak pengungsian, satu unit musala dan satu unit Polindes. Selain itu, selama ini EMP juga secara aktif menjalankan kegiatan CSR di berbagai wilayah operasi. Di antaranya di wilayah Provinsi Riau yang meliputi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Ada pula di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Di tempat terpisah, Yayasan Bakrie Amanah, juga membangun di Dusun Kopang, Desa Medana, Kecamatan Tanjung. Di lokasi ini, Bakrie bekerjasama membangun hunian 50 unit dan menggelar peletakan batu pertama Masjid Jihaddul Islam, 3 (tiga) unit fasilitas umum dan fasilitas sosial (Posyandu, PAUD, dan Musala Baitur Rohim). Hadir pada kesempatan itu, Pengurus Bakrie Amanah, Maulana Adnan, Head of HRO Department PT. Darma Henwa, Tohap Simanjuntak, CSR Operations officer PT Bakrie Sumatera Plantations, Rano Cahyawidi dan GM HR Administrasi PT. Bakrie Pipe Industries, Esti Rochyati. “Semoga apa yang sudah dibangun oleh Bakrie Untuk Negeri bagi warga Dusun Kopang dapat mengembalikan energi warga untuk beraktifitas kembali sebelum gempa. Ditambah dengan pembangunan kembali Masjid Jihaddul Islam akan semakin memperkuat kegiatan keagamaan di lingkungan warga,” harap Maulana Adnan. Melihat respons warga, ia juga menjanjikan akan menambah jumlah bantuan rumah sebanyak 20 unit. (ari)

(Suara NTB/ist)

DISAMBUT - Manajemen Energi Persada Mandiri disambut tarian adat presean saat meresmikan huntara di Desa Dusun Boyotan Proyek Desa Gumantar Kecamatan Kayangan, Jumat (15/12).

alah Kota Bima dengan jumlah sisa penduduk miskin sebanyak 14.838, Terendah kedua Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah penduduk miskin tersisa hanya 20.363 jiwa. Sebelumnya digambarkan Saphoan, di Lotim memang tampak terjadi perbaikan perekonomian masyarakat selama ini. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Lotim dicatat sebesar 5,91 persen. Meningkat dari data sebelumnya, 4,79 persen. Harapannya pertumbuhan ekonomi Lotim ini terus membaik. Sektor pertanian tetap menjadi penyumbang tertinggi dari seluruh sektor lain, yakni sebesar 28,93 persen. Dominasi sektor pertanian ini

(Suara NTB/dok)

M. Saphoan dikarenakan Lotim sebagai daerah agraris. Sebagian besar penduduk Lotim bekerja pada sektor primer ini. (rus)

Sikapi Penolakan Warga, DPRD Panggil Eksekutif

Surya Paloh Beri Kuliah Umum di Pancor Selong (Suara NTB) Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh, dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Sabtu (15/12). Dalam kunjungannya itu, Surya Paloh dijadwalkan menyampaikan kuliah umum kebangsaan di Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor dan akan didampingi Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Kepada Suara NTB, Jumat (14/12), Ketua DPD Partai Nasdem Lotim, Hafizullah Mashuri, menjelaskan terdapat dua agenda yang akan dilaksanakan dalam rangka kedatangan Surya Paloh di Lotim. Pertama memberi kuliah umum kebangsaan di GOR YPH-PPD NW Pancor. Setelah itu dilanjutkan penanaman bawang di Desa Bagik Papan. Dengan kedatangan Ketum NasDem di Lombok, Hafizulllah Mashuri meyakini akan menjadi magnet dan power tersendiri bagi partai walaupun konteksnya bukan dalam agenda khusus partai. Sehingga pada Pemilu 2019, ia optimis suara Nasdem melambung dan dapat menduduki kursi pimpinan baik di DPRD Lotim maupun NTB. “Ini momentum yang tepat ketum datang ke Lombok khususnya di Lombok Timur,” tandasnya. Sementara, Humas YPH-PPD NW Pancor, Dr. M. Khalqi, mengungkapkan jika pihak yayasan sudah melakukan persiapan terkait kedatangan Ketum Nasdem. Dikatakannya, TGB dipastikan akan hadir untuk memberikan sambutan. Dalam kuliah umum kebangsaan tersebut, semua santri, guru, dosen, dan jamaah akan memadati GOR YPH-PPD Pancor. (yon)

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

BUAT PANEL - Anggota TNI membantu membuat panel Risha di Lotim. Upaya TNI ini untuk mempercepat pembangunan Risha bagi korban gempa.

Anggota TNI Bantu Buat Panel Risha di Lotim Selong (Suara NTB)Batalion Zipur TNI Angkatan Darat (AD) turut diterjunkan untuk mempercepat pembuatan panel Rumah Instans Sederhana Sehat (Risha) di Lombok Timur. Sebanyak 15 personel didatangkan dari Mataram 15 orang dan Zikon 12 Palembang sebanyak 35 orang. “Totalnya sebanyak 50 personel gabungan,” ungkap Kepala Staf Distrik Militer (Kasdim) 1615 Lotim, Mayor Inf. Arifianto, Jumat (14/12). Bantuan tenaga dari TNI ini disebar di Sambelia dan Sembalun. Menurut Kasdim, dihadirkannya tambahan personel dari TNI AD semata untuk mempercepat proses pembuatan panel. Diketahui, jumlah aplikator terbatas dan kemampuannya mencetak Panel Risha pun san-

gat terbatas. Alat cetak yang digunakan pun sangat terbatas, sehingga kondisi keterbatasan itu mengancam tidak bisa tuntasnya kegiatan pembangunan rumah warga korban gempa. Pasukan loreng ini turut berupaya untuk membantu masyarakat agar bisa lebih cepat dalam melakukan proses perbaikan rumah warga. Karena selain Risha, juga ada beberapa jenis rumah yang juga perlu perhatian. Adalah Rumah Instan Kayu (Rika) disebut menjadi salah satu ancaman bagi Lotim. Di mana, tidak adanya bahan baku kayu bisa berujung pada aktivitas penebangan kayu di hutan. Di mana, faktanya rumah-rumah korban gempa banyak juga di sekitar kawasan hutan. Menyikapi hal itu, TNI AD

sudah siap siaga melakukan pemantauan dan pengawasan ketat di kawasan hutan. Kayu hutan dilarang keras digunakan untuk membangun rumah. Tidak diinginkan terdampak pada aksi penggundulan hutan. Hutan ini disebut menjadi salah satu penopang kehidupan. Lotim sangat tidak diharapkan terjadi banjir bandang lagi seperti di Dompu dan Sumbawa beberapa waktu lalu yang diduga karena kerusakan hutan. Sejauh ini, diketahui sudah ada yang menebang kayu di Sambelia. Hal ini berujung konflik dengan KPH. Masyarakat memang bebas memilih rumah jenis apa yang akan dibangunkan. Ketika pilih risha harus siap teken MoU antara aplikator dengan warga korban gempa. (rus)

Pencairan Jadup di Lotim Terancam Batal Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) tampaknya harus kerja ekstra untuk mendapatkan dana berupa jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat korban gempa khususnya yang rumahnya rusak berat. Menyusul penyerahan data 9.636 KK yang rumahnya rusak berat dengan 31.929 Jiwa di Lotim pada masa injury time. Apabila tak dikawal dengan serius, jadup yang bersumber dari APBN inipun terancam batal. Disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Lotim, Ibrahim, menyebutkan bahwa, data tersebut sudah dikirim ke Kemensos RI pada Selasa lalu dengan besaran jadup yang diterima sebesar Rp10 ribu per jiwa selama 90 hari yang langsung masuk ke rekening masyarakat. Yang menjadi kendala dalam pencairan jadup ini disebabkan lampiran yang cukup lama dengan proses pencairan paling lama per tanggal 31 Desember 2018. Mengingat proses penyerahan namanama penerima khusus yang rusak berat pada masa injury time, proses pencairan jadup bagi korban gempa sebanyak 9.636 KK dengan 31.929 jiwa yang rumahnya rusak berat terancam batal. Sementara, untuk kepastian pencairan jadup selama 90 hari ini merupakan kewenangan pusat. Pemkab sifatnya hanya menunggu setelah diserahkannya nama-nama berdasarkan data yang diserahkan oleh masing-masing kecamatan. “Kita berharap jadup yang bersumber dari APBN ini dapat cair pada gelombang kedua. Karena untuk gelombang pertama sudah cair dan didapatkan oleh daerah-daerah lain seperti Mataram,” ujarnya.

(Suara NTB/yon)

Ibrahim Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lotim, lanjut Ibrahim, wilayah yang paling parah terdampak gempa dari tiga kecamatan, di antaranya Kecamatan Sembalun, Sambelia, dan Pringgabaya. Bahkan, Pemerintah Kecamatan Sembalun, kembali mengusulkan tambahan masyarakat untuk menerima jadup dari APBN ini yang jumlahnya ratusan. Di samping pengusulan untuk menerima jadup, yang sedang berjalan saat ini pencairan bansos yang bersumber dari APBD Perubahan Lotim tahun 2018. Anggaran itu dihajatkan bagi masyarakat korban gempa baik yang mengalami rusak berat, sedang, dan ringan dengan masing-masing mendapatkan Rp1 juta. Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk bantuan bagi korban banjir bandang yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 lalu baik di Kecamatan Sambelia, Keruak, dan Jerowaru dengan masingmasing mendapatkan, Rp. 3 juta. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Setelah menerima disposisi dari pimpinan DPRD, Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), langsung mengadakan rapat internal menyikapi aduan penolakan warga RT. 01 Dusun Karang Jero, terkait wacana pembebasan lahan di samping Lapangan Tanjung. Komisi I memutuskan untuk memanggil OPD terkait di eksekutif Pemda KLU. Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, usai memimpin rapat menyimpulkan akan memanggil beberapa OPD terkait seperti Bappeda, Dinas PU, Lingkungan Hidup, dan OPD lainnya. Pemangilan diperlukan untuk mengetahui rencana pemerintah dan langkah apa saja yang diambil. Pihaknya juga akan menghadirkan warga pada undangan berikutnya, guna mengetahui alasan warga menolak. “Kita sepakat undang pemerintah lebih dulu dengan melihat waktu dan agenda,” simpul Ardianto, Kamis (14/12). Sebelumnya, Sekretaris Komisi I, M. Hilmi, dan anggota Komisi, Zakaria Abdillah, menyerukan untuk menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD. Keduanya meminta Komisi mengundang masyarakat dan pemerintah di waktu berbeda, dilanjutkan dengan mempertemukan keduanya di lain kesempatan untuk mensinkronkan persepsi pembangunan. “Kita perlu mencari solusi, sehingga tidak ada yang dirugikan. Pemerintah tidak dirugikan karena penataan terhambat dan masyarakat tidak merasa dirugikan karena alasan ekonomi, nilai historis dan sebagainya,” sebut Hilmi. “Saya setuju kita undang pemerintah, setelah itu kita un-

dang masyarakat. Kita perlu tahu bagaimana master plan dan rancangan, mupun alasan-alasan pemerintah. Setelah itu baru undang warga,” usul Zakaria. Pada kesempatan itu, Komisi I juga melakukan konsolidasi. Meski dari 7 anggota Komisi, yang hadir hanya 4 orang, namun Komisi I konsisten melanjutkan rapat. Ardianto di hadapan anggotanya, mereview pemerintah Komisi I sepanjang 2018. Diakuinya, Komisi I merupakan alat kelengkapan dewan yang tidak banyak peminat. Namun demikian, Komisi inilah yang justru paling sibuk. Sepanjang 2018, sebagian besar disposisi mengarah ke Komisi I. Beberapa persoalan yang masuk dan difasilitasi oleh Komisi I DPRD antara lain, hearing sengketa Pilkades Samba dengan rekomendasi pemilihan ulang di salah satu TPS, hearing Pilkades Sokong dengan rekomendasi yang mana kasusnya inkracht di pengadilan, seleksi ulang perangkat Desa Sukadana yang dibenarkan oleh Ombudsman NTB, hearing AGTKH, hearing K2, hearing perangkat Desa Tegal Maja terkait perbedaan Siltap, hearing AMPELU dengan rekomendasi juklak BNPB disuarakan ke Jakarta, hearing AMPELU kaitan pembahasan Juknis Kabupaten menindaklanjuti Juklak BNPB, hearing LSM KPKS perihal polemik galian C, dan terakomodasi aduan masyarakat dusun Karang Jero. “Disposisi pimpinan dominan ke Komisi I. Dan kita paling banyak menindaklanjuti aduan dibandingkan Komisi lain. Selama itu, Komisi I pasti munculkan rekomendasi untuk pemerintah.” (ari)

(Suara NTB/ari)

RAPAT - Komisi I DPRD KLU menggelar rapat internal terkait penolakan warga Dusun Karang Jero dibebaskan lahannya oleh pemerintah.

SUARA NTB Sabtu, 15 Desember 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Penyelesaian Tambang Prabu Tunggu Hasil Tes BADAN Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lombok Barat (Lobar) mengharapkan pengumuman hasil CPNS keluar pada bulan ini. Menyusul sudah selesainya tahapan seleksi CPNS Lingkup Pemkab Lobar beberapa hari lalu, sehingga pemberkasan PNS yang lulus seleksi bisa dapat dilakukan awal tahun 2018. “Saya berharap bisa secepatnya, jangan sampai bulan depan lah, lebih cepat lebih bagus kalau kita,” ujar Kepala BKDPSDM (Suara NTB/dok) Lobar, Suparlan yang dikonfirmaSuparlan si, Jumat (14/12). Menurut Suparlan hasil tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) beberapa waktu lalu sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya hasil itu akan akumulasi dengan dengan hasil tes SKD sebelumnya oleh tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). “Tinggal nanti Panselnas yang godok, siapa-siapa yang memenuhui persyaratan,” sambungnya. Pihaknyapun masih akan menunggu hasil panselnas dan akan diumumkan nama CPNS yang akan menjadi PNS melalui website resmi BKDPSDM masing-masing kabupaten/ kota.”Pengumuman mudah-mudahan bulan ini,” harapnya. Pelaksanaan SKB yang digelar tanggal 13 Desember di Aula Korem Mataram diikuti oleh 423 orang karena enam orang peserta tidak hadir dari peserta yang boleh ikut 429 orang. 429 orang ini memperebutkan 201 formasi, karena sebanyak 18 formasi dipastikan lowong lantaran tak ada yang mendaftar dan formasi khusus K2 yang kurang dari kuota formasi. Kasubid Pengadaan Pegawai pada BKD dan PSDM Lobar Deny Satriawan menambahkan, pelaksanaan tes SKB sama seperti SKD menggunakan CAT dengan jumlah soal 100 dalam waktu 90 menit. Hanya saja yang berbeda pada tes SKB ini, tidak menggunakan passing grade, seperti tes SKD. Perolehan nilai SKB ini langsung dirangking sesuai perolehan peserta. Setelah selesai SKB, tahapan tes CPNS sudah selesai dan tinggal diintegrasikan nilai SKD dan SKB dengan komposisi 40:60 persen. “60 persen nilai dari SKB. Dua-duanya (SKD dan SKB) menentukan kelulusan, tapi SKB lebih besar,”jelas Deny. Setelah diintegrasikan dua nilai ini peserta yang terbanyak akan lulus. Jika ada peserta yang nilainya sama, maka dilihat usia dengan mengutamakan yang lebih tua. (her)

Menurun, Jumlah Penduduk Miskin di Loteng Praya (Suara NTB) Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berhasil ditekan dari 15,3 persen pada tahun sebelumnya menjadi 13,8 persen pada tahun ini atau menurun sebesar 1,5 persen. Persentase penurunan kemiskinan tersebut menjadi yang paling tinggi yang dicapai Loteng dalam beberapa tahun terakhir. “Tahun lalu penurunan kemiskinan jauh di bawah 1 persen. Dan, tahun ini sesuai rilis BPS yang terbaru angka kemiskinan bisa kita tekan 1,5 persen. Itu pencapaian yang sangat baik,” aku Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, Jumat (14/12). Kendati diakui Pemkab Loteng sebenarnya menargetkan penurunan angka kemiskinan sekitar 2 persen per tahun. Namun angka 1,5 persen sudah sangat baik. Mengingat, sulitnya menurunkan angka kemiskinan, meski hanya 1 persen saja. Sampai-sampai pada revisi RPJMD Loteng yang diusulkan, target penurunan angka kemiskinan diubah dari 2 persen per tahun menjadi 1 persen per tahun. Meski demikian, lanjut Suhaili, bukan berarti Pemkab Loteng berpuas diri. Tentunya, upaya-upaya maksimal akan terus dilakukan Pemkab Loteng ke depan untuk bisa menekan angka kemiskinan di daerah ini. Karena meski turun menjadi 13,8 persen, angka tersebut masih tergolong tinggi di NTB. Bahkan kalau bicara rata-rata nasional, persentase angka kemiskinan Loteng masih di bawah nasional yang sudah akan menyentuh angka satu digit. “Dengan segala upaya yang kita lalu, angka kemiskinan bisa terus ditekan. Bahkan bila perlu bisa menyentuh angka satu digit,” terangnya. Untuk mewujudkan target pengentasan kemiskinan, pada APBD Loteng 2019 pihaknya sudah mengalokasikan tidak kurang Rp95 miliar guna membiayai program-program yang bersentuhan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan. Di mana, fokus program pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program-program ini tersebar di 16 OPD lingkup Pemkab Loteng, karena mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan OPD tertentu saja. Tetapi harus dikeroyok bersama-sama oleh banyak OPD, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini bisa benar-benar maksimal. Lebih lanjut, Suhaili menambahkan cukup baiknya penurunan angka kemiskinan di Loteng tahun ini, salah satunya disebabkan oleh keberhasilan pemerintah daerah menekan jumlah pengangguran. Di mana saat ini, angka pengangguran di Loteng hanya tinggal 2,9 persen saja. Sementara pengangguran merupakan salah satu indikator kemiskinan. “Yang tidak kalah penting sebenarnya bagaimanan semua stakeholder di daerah ini bisa bergerak bersama-sama mendorong dan menekan angka kemiskinan. Termasuk objek dari kemiskinan itu sendiri, yakni penduduk miskin juga harus ikut berusaha, agar tidak terus-terusan miskin. Karena kalau hanya menunggu saja, tentu itu juga tidak bagus,” pungkas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Loteng Koordinasi dengan Provinsi

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sudah menjalin komunikasi dengan Pemprov NTB terkait rencana penutupan tambang emas ilegal di Gunung Prabu Desa Prabu Kecamatan Pujut. Pemkab Loteng pun kini tinggal menunggu koordinasi lebih lanjut dengan provinsi soal kapan tambang ilegal tersebut akan ditutup. Demikian diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (14/12). Ia menegaskan, soal sikap Pemkab Loteng sudah jelas. Tambang emas ilegal Gunung Prabu harus ditutup, karena tidak ada satu alasan pun yang

bisa membenarkan aktivitas tambang. Selain menyalahi atuan, karena tidak memiliki izin, di kawasan tersebut tidak dibolehkan untuk kegiatan tambang, apalagi tambang emas. Selain itu, ujarnya, koordinasi dengan pemerintah provinsi penting. Mengingat, kewenan-

akan mengundang kita (Pemkab Loteng, red) untuk menyikapi soal tambang Prabu tersebut. Baru akan ditentukan rencana aksi dan waktu pelaksanaannya,” ujarnya. Namun satu hal yang pasti, pemerintah daerah sudah jelas sikapnya terkait tambang emas ilegal tersebut. Harus segera dihentikan dan ditutup. Jangan sampai dampak buruknya menjalar ke manamana, terutama ke sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah ini. (kir)

Aruna Senggigi

Gelar Pesta Tahun Baru Bertajuk ”Wonderland Beach Party”

(Suara NTB/her)

DATANGI - Pendukung salah satu cakades yang kalah di Desa Badrain mendatangi Kantor Bupati Lobar yang menuntut dilakukan pemekaran desa.

Kalah, Pendukung Desak Pemekaran Desa Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah calon kepala desa (cakades) yang kalah di Lombok Barat (Lobar), selain mengajukan sengketa ke Dinas Pemerintahan dan Desa (PMD) juga menuntut pemekaran desa. Pendukung cakades sejumlah desa yang menuntut pemekaran di antaranya Desa Terong Tawah, Langko Lingsar dan Badrain Narmada. Para pendukung cakades ini mendatangi Kantor Bupati Lobar dan DPRD untuk mendesak dilakukan pemekaran. Seperti aksi yang dilakukan pendukung salah satu cakades Desa Badrain, Jumat (14/ 12) kemarin. Puluhan warga mendatangi kantor DPRD untuk meminta fasilitasi dewan terkait tuntutan mereka. Massa juga mendatangi kantor pemda menyampaikan aspirasi tersebut. Massa yang dijaga aparat mendatangi kantor dewan menggunakan kendaraan. Setelah berorasi di depan kantor dewan, perwakilan warga diterima oleh anggota dewan dan Kepala Dinas PMD. Koordinator aksi sekaligus Cakades Nahrul Jawandi mengatakan kedatangan warga untuk menuntut pemekaran Desa Badrain dan mendesak bupati agar memberhentikan kepala desa lantaran dinilai tak layak atas dasar dugaan money politics yang dilakukan pada pilkades. Selain itu ada tindakan yang dinilai melanggar. Selaku cakades nomor 2, dirinya menerima hasil pilkades. Di mana petahana selaku pemenang, hanya saja ia menuntut keadilan penegakan hukum sebab proses kemenangan ini ada dugaan pelanggaran yang dilakukan. “Ini kami minta keadilan penegakan hukum,”tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Lobar L. Edi Sadikin yang menerima warga mengatakan terkait dugaan money politics pihaknya mengarahkan agar dilaporkan ke aparat. “Kita arahkan agar warga melaporkan ke polisi selaku pihak berwenang,” ujarnya. Sementara itu Asisten I Setda Lobar M. Ilham mengatakan perihal pemekaran desa dinilai sebagai aspirasi, namun demikian pemekaran desa ini ada ketentuan dan persyaratannya. “Tidak serta merta, karena pemeka-

Tekan Kasus Pernikahan Dini

Fauzan Dorong Peran Tokoh Agama Giri Menang (Suara NTB)Kasus pernikahan dini di Lombok Barat (Lobar) terbilang masih tinggi. Meski dari berbagai upaya yang dilakukan pemda sudah mampu menekan hingga 50 persen, pemda ingin kasus ini semakin berkurang. Untuk lebih menekan kasus ini, Pemkab Lobar segera mengajukan Raperda Pencegahan Pernikahan Dini. Raperda yang menjadi inisiatif DPRD ini akan masuk prolegda tahun depan. Nantinya dengan berlakunya Perda ini akan ada sanksi bagi oknum yang melanggar tertutama bagi aparatur di bawah. Hal ini disampaikan Bupati Lobar, H Fauzan Khalid ditemui usai kegiatan “Gawe Bajang Becerite”yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AK2B) Lobar bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai stakeholders penggiat perlindungan anak seperti, Aliansi Yes I Do, tokoh agama, tokoh masyarakat, , komunitas remaja, organisasi wanita dan lainnya. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku kurang puas dengan capaian program Gamak telah berjalan selama tiga tahun ini. Walau-

gan soal tambang itu sekarang ada di tangan pemerintah provinsi, sehingga langkah dan upaya apapun yang dilakukan oleh Pemkab Loteng, sebisa mungkin dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi. Bahkan, akan sangat baik kalau kemudian pemerintah kabu-

paten turun bersama-sama dengan pemerintah provinsi melakukan penertiban. Karena pemerintah kabupaten maupun provinsi sama-sama punya kepentiangan dalam hal ini, yakni bagaimana bisa menyelamatkan sektor pariwisata dari ancaman buruk aktivitas tambang emas ilegal. Disinggung kapan penutupan akan dilakukan, Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., menambahkan, masih belum ditentukan, karena masih menunggu koordinasi dengan pihak provinsi. “Nanti pemerintah provinsi

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Kepala Perwakilan BKKBN NTB H. L. Makripuddin saat menghadiri acara Gawe Bajang Becerite, Jumat (14/12). pun berhasil, namun Fauzan berharap capaian program Gamak dapat lebih ditingkatkan lagi. “Gamak harus dilakukan secara masif dengan cara melibatkan semua pihak untuk mengubah mindset masyarakat, kemudian membentuk opini mengenai bahaya nikah di usia dini. Ajaran agama memiliki legimitasi kuat untuk menurunkan angka pernikahan usia dini, maka tokoh agama diharapkan bisa berperan dalam menurunkan angka perkawinan usia dini,” katanya. Fauzan berharap kegiatan ‘Gawe

Bajang Becerite’ ini harus sering dilakukan. “Apalagi digelar dengan konsep yang informal di tempat terbuka. Dengan begitu masyarakat dapat merasakan efek besar dari kegiatan ini,” lanjutnya. Acara juga dirangkai dengan penandatanganan petisi untuk mendorong Peraturan Daerah dalam pencegahan perkawinan usia anak, sekaligus meluncurkan Buku Panduan Gamak yang diberikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr. Drs. H. L. Makripuddin. (her)

ran desa butuh proses dan tahapan,”ujarnya. Ia meminta warga agar menyatukan pendapat dengan berembuk, setelah memiliki satu keinginan barulah warga mengusulkan ke Pemda. Hal ini, jelasnya, menjadi langkah pertama sebelum ke pemda. Kalau sudah memenuhi syarat jelasnya pasti pemda memproses usulan tersebut. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Tahun baru dan kemeriahannya tentu tidak bisa dilewatkan begitu saja. Berbagai rencana dan acara merupakan hal wajib yang harus dipersiapkan menjelang pergantian tahun. Aruna Senggigi Resort and Convention managed by Topotels pun memiliki serangkaian acara akhir tahun yang bertajuk New Year Beach Party “Wonderland” pada Senin (31/12/2018) mendatang di Aruna SeaView mulai pukul 19.00 WITA sampai selesai. Beragam hiburan pengisi acara dipersiapkan mulai dari DJ, Live Music, Fire Dance dan beragam keseruan lainnya. Keseruan menghitung detik-detik terakhir tahun 2018 juga dimeriahkan oleh pesta kembang api tanda pergantian tahun. Acara spesial akhir tahun ini dibanderol dengan harga Rp300.000nett/pax untuk para tamu yang ingin menikmati New Year Party bertajuk Wonderland. Sedangkan bagi yang menginginkan untuk menginap di Deluxe Room, Aruna Senggigi Resort and Convention managed by Topotels memberikan penawaran spesial seharga Rp700.000 per malam untuk 2 orang. Buffet dinner juga disediakan bagi para tamu yang ingin menikmati makan malam sebelum acara. Hanya dengan

Rp 150.000nett/pax, pengunjung dapat memilih aneka hidangan All You Can Eat di Pandan All Day Dining Aruna Senggigi Resort and Convention managed by Topotels. Dalam pesta akhir tahun ini juga akan dibanjiri bermacammacam doorprize yang tak kalah menarik, seperti voucher hotel dari Bali, Cikarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Lombok. Setiap pengunjung yang hadir juga akan mendapatkan 1 botol small beer atau softdrink by can bagi yang menginginkannya. Aruna Senggigi Resort and Convention managed by Topotels sendiri juga telah didaulat sebagai salah satu hotel yang terjamin akan kualitas dari aspek pelayanan, fasilitas, kebersihan, dan lainnya. Hal ini terbukti dengan prestasi yang diraih Aruna Senggigi sehingga mendapatkan penghargaan Certificate of Excellence 2018 dari TripAdvisor dan Traveloka Hotel Awards 2018 kategori best food premium. Pemesanan sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 akan mendapat diskon 30% dan pemesanan dapat dilakukan melalui telepon ke 0370-6197777 atau WhatsApp ke 081238186381 (Eva). Untuk mendapat informasi lain mengenai promo dan diskon hotel dapat melalui akun Instagram @arunasenggigi. (r)

SUARA NTB Sabtu, 15 Desember 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Konversi Mitan ke Elpiji

Dompu (Suara NTB) Program konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kg di pulau Sumbawa yang sudah mulai disalurkan belum sepenuhnya siap. Warga yang sudah habis gasnya kesulitan mendapat isi ulang gas. Kalaupun ada Elpiji 3 kg dijual, harganya tidak terjangkau antara Rp50an ribu hingga Rp80an ribu. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB, Jumat (14/12) mengakui, untuk isi ulang Elpiji hingga saat ini belum siap perangkatnya. Sejatinya, isi ulang Elpiji pasca diluncurkan program konversi dilakukan pada depo Pertamina terdekat.

Tapi hingga saat ini, perangkat isi ulang gas di depo Pertamina Bima maaupun di Sumbawa belum siap. “Saat kita rapat kemarin, pihak Pertamina sebut on the progres (masih dalam penyelesaian),” katanya. Depo Pertamina yang siap mengisi ulang Elpiji, kata Soekarno,

yang ada di Lombok. Namun itu belum bisa dijual di pulau Sumbawa karena Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2013 yang mengatur soal standar harga, belum direvisi. Kendati tidak disebut standar harga itu hanya untuk pulau Lombok, namun acuannya untuk

jarak 0 – 60 KM harga jual Elpiji 3 kg hanya Rp14.750,- per tabung, dan jarak di atas 60 KM hanya Rp15.600,- per tabung. Belum siapnya depo Pertamina untuk isi ulang Elpiji di Bima maupun Sumbawa, aku Soekarno, penetetapan pengecer Elpiji di Dompu juga belum ada. Rencana Pertamina, untuk mempercepat ijin pengecer juga akan dilakukan konversi pemilik ijin pengecer minyak tanah ke pengecer Elpiji. “Itu mungkin akan dilakukan setelah perangkat Pertamina sudah siap,” terangnya.

Terkait harga tabung isi ulang Elpiji 3 kg di Dompu yang tembus Rp80an ribu per tabung, dikatakan Soekarno, bukan dari program konversi. Karena sampai saat ini, isi ulang gas sumbsidi dari program konversi di pulau Sumbawa belum tersedia. “Saat ini baru tahap pembagian paket Elpiji 3 kg,” katanya. (ula)

(Suara NTB/arn)

BUKA PERKEMAHAN - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah saat membuka perkemahan Bhakti Saka Kencana, Jumat (14/12) di Pantai Saliper Ate.

Wabup Buka Kemah Bhakti Saka Kencana 2018 Sumbawa Besar (suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah membuka perkemahan Bhakti Saka Kencana Tingkat Cabang Sumbawa 2018, Jumat (14/12) di Pantai Saliper Ate. Ditekankan pentingnya pendidikan untuk kaum muda. Tidak hanya menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga pembentukan watak dan kepribadian. “Untuk itulah, kita ingin membangun manusia yang memiliki karakter, serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat. Bukan hanya membangun manusia atau kaum muda cerdas yang menguasai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga kaum muda yang tangguh kepribadiannya,

luhur budi pekertinya, hidup dalam kerukunan, kompak serta selalu bersatu dan menjunjung kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, Pendidikan kepramukaan, sebagai salah satu pilar pendidikan kaum muda di Indonesia, dituntut untuk dapat lebih berkontribusi secara nyata dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mendukung pembangunan karakter kaum muda,” ucap Wabup. Disampaikan, penyelenggaraan kemah bakti ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran akan adanya saling ketergantungan antara unsurunsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung

jawab akan masa depan dengan menghormati keseimbangan alam, sehingga kegiatan ini merupakan momentum bagi para peserta untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan bekerjasama, mengembangkan sifat kepemimpinan, kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab. Sementara itu, Ketua Panitia Marjono, S.AP melaporkan Perkemahan Bakti Saka Kencana (Pertikana) melibatkan peserta pramuka tingkat penggalang dan penegak, serta peserta utusan PIK-R dari setiap sekolah se-Kabupaten Sumbawa. Sebagai wadah pertemuan dan ajang kompetisi guna meningkatkan motivasi anggota pramuka pramuka dan PIK-R untuk berlatih dan berkreasi. (arn)

Digagalkan, Penyelundupan BPBD Imbau Nelayan Ratusan Batang Kayu Ilegal Waspadai Gelombang H. W. Musyafirin

(Suara NTB/bug)

Dompu (Suara NTB) – Cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Dompu sepekan terakhir tidak saja mengganggu aktivitas warga di daratan, tetapi juga mengancam jiwa nelayan yang tiap harinya mencari nafkah di laut. Karenanya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Drs. Imran M. Hasan mengimbau para nelayan khususnya diwilayah Kempo untuk mewaspadai terjadinya gelombang tinggi. “Apalagi sekarang ini baru masuk musim angin barat, jadi kita harapkan nelayan untuk tetap waspada,” kata dia menjawab Suara NTB, Jumat (14/12). Dalam rangka meminimalisir kemungkinan timbulnya korban jiwa atas gelombang tinggi yang sewaktu-waktu dapat terjadi ini, BPBD hanya bisa sebatas mengingatkan nelayan agar tetap berhati-hati, untuk mendesaknya menghentikan aktivitas melaut sementara waktu dirasa tidak mungkin karena kegiatan itu satu-satunya sumber mata pencaharian utama mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargannya. Musim angin barat, jelas Imran M Hasan, patut diwaspadai nelayan dan warga yang tinggal diwilayah pesisir karena rentan memicu terjadinya gelombang tinggi, sehingga aktivitas di lautan akan menjadi sangat berbahaya. Selain nelayan di Kempo, lanjut dia, ancaman tersebut juga berlaku bagi nelayan diwilayah lain seperti Huu, Woja dan Kilo. “Para nelayan sebenarnya juga sudah lebih paham tentangan situasi alam alam saat ini, tatapi kita tetap harus mengimbau agar mereka terus menaruh kewaspadaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya. Sementara itu, disinggung terkait penanganan korban terdampak banjir di Soro beberapa waktu lalu, Imran M. Hasan menegaskan, sudah menyerahkan bantuan logistik sehari pasca bencana tahunan tersebut terjadi, hanya saja untuk rumah terdampak cukup parah sedang diupayakan untuk mendapat bantuan kerugian dari Pemkab dan Pemprov NTB. (jun)

Soekarno

Penertiban PETI Dilanjutkan, 58 Lubang Ditutup

Bupati KSB Nilai Pembubaran PTDMB Tinggal Proses Politik Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menanggapi langkah DPRD Provinsi NTB yang hingga kini belum memberikan persetujuannya terkait pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Orang nomor satu di KSB ini menilai, sikap yang diambil oleh kalangan parlemen NTB itu merupakan proses politik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Di mana sesuai ketentuan pembubarannya, PTDMB memang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2010. “Saya kira itu cuma proses politik saja ya,” katanya saat dimintai tanggapannya oleh wartawan, Jum’at (14/12). Menurutnya, mempertahankan PTDMB sebagai perusahaan sudah tidak relevan lagi sejak pemerintah tiga daerah (NTB, Sumbawa dan KSB) sepakat menjual saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Karena PTDMB dibentuk sejak awal hanya ditugaskan mengelola saham pemerintah 3 daerah di PTNNT yang dimiliki bersama PT Multy Capital melalui PT Multy Daerah Bersaing (MDB). “Saya pikir begitu setuju penjualan saham mestinya dewan (provinsi) juga setuju membubarkan perusahaannya (PTDMB). Kan sudah tidak ada lagi usaha yang dikelola, apalagi Newmont (PTNNT) juga sudah tutup,” sebut bupati. Ia pun menyatakan, Pemprov NTB sendiri yang menguasai 40 persen saham PTDMB, setelah setuju menjual, sama dengan Pemda KSB dan Sumbawa, telah menerima sebagian hasil penjualan saham yang disalurkan oleh PTDMB. “Memang belum semuanya (hasil penjualan saham) kita diterima. Tapi kan provinsi juga sudah dapat dan keputusan penjualan saham itu sebelumnya sudah disetujui oleh DPR provinsi,” paparnya. Tidak sama dengan yang terjadi di provinsi, Pemda KSB yang juga menguasai 40 persen saham PTDMB sudah lebih awal memberikan persetujuan membubarkan perusahaan tersebut. Bahkan Pemda KSB telah mengantongi persetujuan DPR setempat sejak bulan November lalu. “Kalau DPRD kita sudah tahu substansinya. Jadi kita lancar-lancar saja. Begitu kita usulkan pembubaran, mereka langsung memberikan persetujuannya,” urai bupati. “Makanya tadi saya bilang ini soal politik saja. Dan harapan kami yang sudah lebih dulu setuju (mendapatkan persetujuan DPRD) membubarkan PTDMB, agar Pemprov mengkomunikasikannya segera dengan DPR Provinsi juga,” ulang bupati. Untuk diketahui, pemerintah 3 daerah selaku pemegang saham PTDMB sebelumnya telah membangun kesepakatan membubarkan PTDMB pasca penjualan saham PTNNT. Atas persetujuan itu direksi PTDMB pun menindaklanjutinya proses pembubarannya. Namun belakangan proses itu berjalan lambat, pasalnya DPRD NTB belum memberikan persetujuannya hingga hari ini kepada Pemprov NTB. (bug)

(Suara NTB/ula)

Warga Kesulitan Isi Ulang, Harga Tak Terjangkau

Bima (Suara NTB) – Tim gabungan TNI dari Kodim 1608 Bima dan KPH berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan batang kayu ilegal. Ratusan batang kayu itu diduga hasil perambahan hutan di wilayah Kabupaten Bima. Dandim 1608 Bima, Letkol. Inf. Bambang Kurnia Eka Putra mengatakan pengungkapan kasus di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pada Rabu (12/12) malam tersebut menindaklanjuti laporan dari masyarakat setempat. “Barang bukti (BB) ada sekitar 120 batang kayu jenis snorkeling tidak dilengkapi dokumen yang digagalkan,” katanya. Menurutnya, ratusan batang kayu tersebut dimuat oleh satu truk dengan nomor polisi G 1944 BG. Sebelum melakukan menggagalkan dan penyitaan, pihaknya terlebih dahuluk melakukan pemeriksaan beberapa jam. “Tapi saat diperiksa, supir truk tidak mampu menunjukkan dokumen resmi kepemilikan kayu-kayu ini. Sehingga kita langsung amankan dan

(SuaraNTB/Uki)

DIGAGALKAN - Ratusan batang kayu ilegal dimuat truk yang berhasil digagalkan tim gabungan TNI dan KPH. membawanya ke markas Kodim Bima,” katanya. Dandim mengakui, ratusan kayu tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada pihak terkait. Yakni KPH, sebagai pihak yang berwenang memproses dan menindaklanjuti persoalan tersebut. “Kayu-kayu ini kita serahkan ke KPH untuk diproses lebih lanjut, karena kita dari TNI tidak memiliki wewenang,” katanya. Bambang Kurnia menegas-

kan dengan adanya perosalan tersebut, pihaknya kedepan akan intens melakukan pemantauan dan patroli karena aksi perambahan hutan di Kabupaten Bima cukup massif. “Semua perangkat dari bawah kita kerahkan untuk memberantas pencurian dan perambahan hutan ini. Kami berharap masyarakat melaporkan apabila ada kegiatan perambahan hutan,” pungkasnya. (uki)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, tetap akan menertibkan sejumlah lokasi penambangan emas ilegal (PETI) yang tersebar di wilayah setempat. Kendati untuk saat ini operasi penertiban PETI belum dilakukan kembali pasca gempa bumi. Tetapi hingga saat ini sudah ada sekitar 58 lubang peti sudah ditutup di wilayah Maluk dan Sekongkang. Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM mengatakan, memang sudah sejak lama Pemerintah menginginkan supaya PETI bisa segera ditertibkan. Bahkan upaya sosialisasi di masing-masing kecamatan juga sudah dilakukan. Hanya saja untuk sementara ini, penertiban PETI belum dilanjutkan karena masih fokus menangani pasca gempa. Tetapi yang jelas, penertiban tambang emas ilegal dan gelondong di wilayah setempat harus ditertibkan. Hal ini tentunya sangat beralasan karena dampaknya sudah semakin luas. Mulai pencemaran air akibat penggunaan zat berbahaya (merkuri) hingga bencana lainnya. Sehingga tidak ada alasan lagi PETI ini memang tidak dibiarkan ada di KSB. “Sudah tidak ada cara lagi untuk menekan tingkat pencemaran hasil dari PETI ini karena dampaknya semakin meluas,” ungkapnya di Forum Yasinan di Kecamatan Brang Ene,Kamis (13/12). Dikatakannya, upaya untuk melakukan penertiban sudah diawali dengan memberikan sosialisasi kepada para penambang PETI, pemilik gelondong maupun masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan, supaya masyarakat juga mendukung langkah penertiban

PETI ini di Sumbawa Barat. Hal tersebut harus tetap dilakukan supaya masyarakat faham akan bahaya dari penggunaan merkuri. Sementara untuk penertiban paksa untuk saat ini sudah mulai dilakukan dari Kecamatan Maluk dan Sekongkang dan untuk lokasi lainnya masih menunggu waktu yang tepat. Sehingga pada saat upaya penertiban benarbenar dilakukan tidak ada terjadi penolakan yang berlebihan dari masyarakat. “Kita sudah bergerak di Kecamatan Maluk dan Sekongkang dan menyusul lokasi lain untuk bisa kita tertibkan juga,” tandasnya. Kapolres KSB AKBP Mustofa SIK, MH mengatakan, sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 58 lubang PETI yang sudah mulai ditutup paksa. Selain lubang, puluhan mata gelondong juga mulai dikuburkan agar tidak ada lagi yang melakukan upaya pengolahan PETI ini. Memang lokasi yang pertama ditertibkan yaki di Maluk dan Sekongkang. Sementara untuk wilayah lain masih menunggu instruksi lanjutan. Karena yang dikedepankan dalam penertiban ini yakni Kondusifitas wilayah. Jangan sampai penertiban ini akan menjadikan angka kriminalitas di KSB semakin meningkat kan tidak baik nantinya. Makanya perlu ada strategi khusus untuk penanganan masalah ini, karens jika ditertibkan tanpa ada solusi akan sangat tidak baik bagi daerah. “Untuk rencana penertiban lanjutan di lokasi lain kita masih menunggu dan kami sudah sangat siap. Hanya saja, kita juga meminta Pemerintah untuk bisa memberikan solusi jangan sampai menimbulkan masalah baru nantinya,” pungkas Kapolres. (ils)

Dugaan Ijazah Palsu, Polisi Berencana Uji Lab Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan ijazah palsu Kades Padesa, Kecamatan Lantung masih dalam penanganan penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sumbawa. Rencananya, penyidik kepolisian setempat akan melakukan uji laboratorium terhadap ijazah tersebut untuk memenuhi petunjuk dari pihak kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP Zaky Maghfur, SIK kepada wartawan, Jumat (14/ 12) menyampaikan, berkas tersangka sebelumnya sudah dikirimkan ke kejakasaan. Namun berkas tersebut belum dinyatakan lengkap, karena masih ada yang harus dilengkapi. “Berkasnya sudah kami kirim. Tapi ada petunjuk dari jaksa untuk melengkapi,” ujarnya. Dijelaskannya, pihaknya masih harus melakukan pemeriksaan uji laboratorium terkait dugaan ijazah palsu ini. Makanya pihaknya berencana mengajukan pemeriksaan ke laboratorium forensic (Labfor) Denpasar Bali. Pemeriksaan labfor ini segera diajukan untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. “Yang paling digaris bawahi oleh kami adalah pemeriksaan ke laboratorium forensik berkaitan dengan ijazahnya. Segera kita ajukan ke labfor. Ada petunjuk dari kejaksaan untuk itu,” jelasnya. Nantinya, pemeriksaan akan dilakukan terhadap ijazah secara utuh. Baik kertas, bentuk maupun warna. Kemudian format, tandatatangan dan lain sebagainya. Setelah hasil uji lab keluar pihaknya juga

(Suara NTB/ind)

Zaky Maghfur akan memintai keterangan pihak yang melakukan pengujian ijazah. Termasuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi. Seperti diberitakan, keabsahan ijazah Sh, kades terpilih Desa Padesa, Kecamatan Lantung dipersoalkan. Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti Pilkades serentak diduga palsu. Dugaan tersebut diketahui setelah dilakukannya penetapan calon kepala desa. Kemudian hal tersebut dilaporkan ke panwas pilkades setempat. Panwas baru mendapatkan keterangan dari pihak Dinas Dikpora Kabupaten Bima pasca adanya pemenang Pilkades. Berdasarkan keterangan dinas setempat, bahwa ijazah yang digunakan tersebut tidak sah. Dugaan ini juga sudah ditangani pihak Polres Sumbawa. Dalam penanganan yang dilakukan, polisi sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.(ind)

Halaman 7

SUARA NTB Sabtu, 15 Desember 2018

Kades Mangge Nae Siapkan Rumah Bagi Peraih Emas Porprov

Lobar Rebut Lima Medali Emas di Renang

Kota Mataram Rebut dua Emas di Tenis Meja Mataram (Suara NTB) Atlet Kota Mataram sukses merebut dua medali emas di cabang olahraga tenis meja Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X yang berlangsung di Asrama Haji Mataram, Jumat (14/12). Dua medali emas diraih pasangan Aditya Taufik Hidayat/Aryuna Kusuma Wardana dan pasnagan Afria Kurniati/Reza Amanda Aulia. Aditya Taufik Hidayat/Aryuna Kusuma Wardana berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan pasangan Muhammad Fahry/Arif Azidan Nur asal Kota Mataram di final kelas ganda putra. Kedua tim asal Kota Mataram ini bertemu di final setelah sukses mengalahkan lawannya di babak semifinal. “Kota Mataram Mengalahkan Lotim dan Lombok Utara di babak semifinal,” ucap Panpel Pertandingan, Sudarman kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (14/ 12) kemarin. Selanjutnya peraih medali perunggu bersama ada Lotim dan Lombok Utara. Selanjutnya tim putri Kota Mataram, Afria Kurniati/ Reza Amanda Aulia berhasil mengalahkan tim Lotim, Fadila Mayang/Aqila Fidia. Sementara peraih medali perunggu bersama adalah Lombok Tengah dan Lombok Barat. Dikatakan Sudarman, tenis meja mempertandingkan sebanyak tujuh kelas, terdiri dari kelas perorangan putri, perorangan putra, ganda putra, ganda putri, beregu putra dan beregu putri serta campuran. Hingga berita ini ditulis cabor tenis meja sudah melaksanakan empat nomor pertandingan, yakni ganda putra, ganda putri, tunggal putra dan tunggal putri. Selain meraih dua emas di ganda putra dan ganda putri, Kota Mataram juga berhasil menambah dua medali emas di kelas perorangan putra dan perorangan putri. Selanjutnya untuk tiga nomor pertandingan masih akan berlangsung hingga, Sabtu (15/12) hari ini. (fan)

Dompu (Suara NTB) Kepala Desa Mangge Nae Kecamatan Dompu menyiapkan bonus rumah bagi warganya yang meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Ada dua warga Mangge Nae yang berhasil meraih medali emas dan kebetulan belum memiliki rumah tinggal. Kepala Desa Mangge Nae, Ikraman kepada Suara NTB, Jumat (14/12) kemarin saat dikonfirmasi membenarkannya. Pihak Desa sudah menyiapkan anggaran d a l a m APBDes Mangge N a e tahun 2 0 1 9 mendatang unt u k p e m b a n gunan rumah baru bagi warganya yang berhasil mengharumkan nama daerah di Porprov 2018. “Kita sudah siapkan anggarannya untuk pembangunan

rumah itu di tahun 2019 mendatang,” ungkapnya. Bonus ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah Desa terhadap warganya yang berprestasi. Ada 2 warga Mangge Nae yang berhasil meraih medali emas pada Porprov 2018 yaitu Solmon pada cabang olah raga (Cabor) Sorinji Kempo dan Murdani pada Cabor Boxer. “Ini buat motivasi bagi adik – adik yang sudah mengharumkan nama daerah,” katanya. Ia pun mengungkapkan, kebetulan kedua warganya peraih medali emas ini belum memiliki rumah tinggal. Solmon yang sudah berkeluarga, selama ini menumpang di perumahan guru. Sementara Murdani yang belum berkeluarga, tapi di rumah yang ditempati bersama orang tua tinggal bersama 3 kepala keluarga. Pelatih Sorinji Kempo, sim-

pe Rusman, SE kepada Suara NTB secara terpisah menyampaikan apresiasinya kepada kepala Desa Mangge Nae yang menyiapkan bonus rumah bagi warga yang berprestasi. Kebetulan salah satu warga Mangge Nae yang berprestasi merupakan atlitnya dan ia berharap, apresiasi ini tidak membuat Solmon cepat puas diri. Tapi harus dijadikan pemacu untuk terus berlatih meningkatkan prestasi di masa akan datang. “Kami sangat bersyukur, kebetulan dia belum memiliki rumah. Bonus ini sangat bermanfaat dan akan terus dikenang,” terangnya. Pada Porprov 2018 ini, Rusman mengaku, sorinji Kempo berhasil menyumbangkan 3 medali emas dan 5 medali perunggu bagi daerah Kabupaten Dompu. Raihan ini mengalami peningkatan dibandingkan Porprov 2014 lalu yang

(Suara NTB/ist)

BERSAMA KADES - Atlit Sorinji Kempo, Solmon (kalung medali tengah) berpose bersama Kades Mangge Nae, Ikraman diapit simpe Arifuddin (kiri) dan simpe Rusman (kanan) di Mataram. hanya 2 emas. Kendati ada peningkatan jumlah medali emas, catatan kedepan harus bisa menyiapkan atlit yang lebih banyak dan bisa lebih banyak nomor yang diikuti dalam pertandingan. “Kita membawa tim yang terbatas. Kedepan kita harus merekrut lebih banyak kensi untuk dilatih, sehingga akan lebih banyak nomor diikuti dalam pertandingan,” katanya. Peraih emas di cabor Kempo diantaranya Solmon untuk

(Suara NTB/fan)

Mataram (Suara NTB) Kesuksesan tim Renang Lombok Barat di Porprov NTB tahun 2014 lalu bakal terulang kembali. Di pertandingan hari pertama saja, tim renang Lobar berhasil mengoleksi lima medali emas dan lima perak. Selain Lobar, tim Kota Mataram juga berhasil merebut tiga medali emas, dua perak dan empat perunggu di lomba renang yang berlangsung di Kolam Renang Dewi Anjani, Jumat (14/12). Lima medali emas yang direbut oleh Lobar itu lewat Tristania Cinthya Dewi di nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri, Haris Rainor di 50 meter gaya punggung putra dan 100 meter gaya kupu-kupu putra, Agatha Bunga di 50 meter gaya punggung putri dan Sunny Aurel 50 meter gaya kupu-kupu putri. Selanjutnya, lima medali perak Lobar diraih lewat Ferdiansyah Putra di nomor 200 meter gaya ganti perorangan putra, Sanny Aurel 50 meter gaya punggung putri, Rianti di 100 meter gaya kupu-kupu putri, Nagatha Excelian di nomor 100 meter gaya dada putra dan Agatha Bunga di nomor 100 meter gaya dada putra. Di pertandingan nomor lain, Kota Mataram juga berhasil meraih tiga medali emas. Tiga emas itu diraih oleh Genta Buana Butsianto di nomor 200 meter gaya ganti perorangan putra, Ricky Alexander nomor gaya dada putra dan Putri Ankie di Gaga dada putri. Selain meraih tiga emas, Kota Mataram juga meraih dua emas dan empat perunggu. Panpel Cabor Renang, Hari Gunawan yang dihubungi Suara NTB usai pertandinganengatakan bahwa cabang olahraga mempertandingkan 24 nomor pertandingan, untuk hari pertama baru dipertandingkan 10 nomor, sisa 10 nomor akan dilanjutkan, Sabu (14/12) hati ini. Namun dari 10 nomor yang dipertandingkan hari pertama, Lobar sukses merebut lima medali emas, sementara sisa lima medali emas lagi diraih oleh Kota Mataram 3 emas dan 2 emas diraih kabupaten lainnya. Lanjutnya, melihat hasil pertama Pertandingan itu, kemungkinan besar Lobar akan kembali merebut medali emas terbanyak di event itu. Sebagaimana diketahui pada Porprov 2014, Lobar merebut 20 medali emas dari 22 medali yang diperebutkan di Porprov tahun lalu. (fan)

kelas rendori (tarung) putra 55 kg, Rini Kurniati rendori putri 65 kg, serta M Indra dan Imam Budi Muslim untuk embu (peragaan) berpasangan Kyu 1 putra. Sementara untuk perunggu diraih oleh Aria Kamil Fabila rendori putra 45 kg, Imam Budi Muslim rendori putra kelas 60 kg, Dwi Rahmi rendori putri kelas 60 kg, Aria Kamil dan Titi julfika embu campuran kyu, serta Sesar dan Anggi untuk nomor embu berpasangan kyu 2. (ula)

KEMENANGAN Lalu Muhammad Zohri (dua dari kanan) bersama rekan setim estafet 4x100 meter Lombok Utara mengekpresikan kemenangan mereka usai menjuarai nomor estafet atletik Porprov NTB, di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (14/12).

Zohri Dkk Persembahkan Emas untuk KLU Mataram (Suara NTB) Tim estafet 4x100 meter putra Lombok Utara berhasil merebut medali emas, setelah mencapai finis pertama di pertandingan atletik Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (14/12). Tim yang diperkuat atlet muda kenamaan, Lalu Muhammad Zohri itu mengalahkan Kota Bima di urutan kedua dan Lobar di peringkat ketiga. Dalam lomba lari estafet

4x100 meter putra yang berlangsung pukul 16.30 Wita itu, Lombok Utara diperkuat Lalu Muhammad Zohri, Sahidin, Supratman Hakim dan Sudirman Hadi. Di antara keempat atlet wakil Lombok Utara itu, Zohri merupakan pelari termuda, yakni berusia 18 tahun. Meski muda, namun Zohri merupakan juara dunia lari 100 meter atletik tahun 2018. Pada final estafet 4x100 meter putra, Zohri dan kawankawan berhasil menyentuh finis pertama dengan catatan

waktu 41.31 detik, mengalahkan tim Kota Bima yang diperkuat, Fadlin, Arif Rahman, Sukarno dan M. Suriyono diperingkat kedua dengan catatan waktu 42.03 detik. Sedangkan diperingkat ketiga diraih oleh Lombok Barat dengan pelari, Pandawa Pratama, Oky Ananda, Dwiki Finastika, Lalu Aji Kusuma Rinjani. Sementara peringkat keempat ditempati oleh pelari Sumbawa Barat, yang diperkuat Iswandi, Johari, Ramli dan Suwandi. Atas ha-

sil itu Lombok Utara berhasil membawa pulang medali emas, selanjutnya medali perak diraih Kota Bima dan prasarana Lombok Barat. Panpel Pertandingan, Akrin Ibrahim menjelaskan bahwa medali amas yang diraih oleh Lombok Utara di estafet 4x100 meter merupakan sejarah pertama kalinya. Pasalnya sepanjang Porprov NTB berlangsung Lombok Utara belum pernah merebut medali emas di estafet 4x100 meter. Sebab di Porprov NTB

tahun lalu juara estafet 4x100 meter diraih Kota Bima. Keberhasilan Lombok Utara meriah medali emas di event itu kata Akrin tak lepas dari keterlibatan Zohri di nomor tersebut. Selain itu Lombok Utara juga diperkuat Sudirman Hadi yang merupakan pelari Pelatnas. Pantauan Suara NTB di lokasi, Zohri dipasang sebagai pelari kedua, sementara pelari pertama Sahidin, selanjutnya Supratman Hakim ketiga dan Sudirman Hadi keempat. (fan)

(Suara NTB/ist)

Murdani Pertahankan Sumbawa Mantapkan Posisi Kedua Medali Emas

Murdani

Mataram (Suara NTB) Petarung asal Dompu, Murdani (29) kembali menorehkan prestasi di multi event regional NTB. Kali ini dia berhasil mendulang medali emas di kelas 75-77 Kilogram (Kg) putra di pertandingan cabor tarung derajat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X, yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, Jumat (14/12). Pemuda asal Desa Mangge Na’e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu itu merebut juara satu, setelah menggulung lawannya asal Sumbawa di final kelas tarung 7577 Kg putri Cabang Olahraga (Cabor) Tarung Derajat. Ditemui Suara NTB usai pertandingan, Murdani yang merupakan atlet kelahiran Desa Mangge Na’e, mengatakan keberhasilan dirinya meraih medali emas di Porprov NTB bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya dia juga pernah meraih medali emas di Porprov NTB 2014. “Ini medali emas yang kedua saya raih di Porprov NTB. Sebelumnya saya juga pernah juara di Porprov NTB 2014,” jelasnya. Dijelaskannya, keberhasilan dirinya meraih medali emas tak lepas dari persiapan dirinya yang cukup panjang. Maklum dia adalah atlet Pelatda Mayung NTB yang sudah dua tahun menjalani pemusatan latihan daerah terpusat di Mataram. Pelatda Mayung dimulai awal tahun 2017 hingga 2018. Diakuinya, selama di Pelatda Mayung, ia ditangani langsung oleh pelatih Pelatda Mayung NTB, Dedy Noor Cholish. Dengan sentuhan tangan terampil pelatih nasional itu, Murdani semakin percaya diri tampil di Porprov NTB. Hasilnya, ia berhasil mempersembahkan medali emas untuk Kabupaten Dompu. “Saya mengucapkan terima kasih kepada pelatih saya kerena beliaulah yang selama ini sudah melatih saya, kepada orang tua dan keluarga,” ujarnya. Sukses meraih medali emas di Porprov NTB, Murdani berharap dapat kembali mewakili NTB di Pra-PON tahun 2019. Pasalnya, dia memasang target lolos PON dan dapat menyumbang medali emas di PON 2020.(fan)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kontingen Sumbawa terus memantapkan diri di posisi runner up di bawah kota Mataram dalam Porprov X 2018 di Mataram. Hingga hari kelima Jumat (14/12) sore pelaksanaan Porprov, perolehan medali Sumbawa, emas 38, medali perak 27 dan medali perunggu 43. Perolehan medali kontingen Sumbawa diperkirakan masih akan terus bertambah. Sejumlah cabor yang berpotensi baru akan memainkan babak final. Ataupun cabor yang baru turun bertanding, seperti atletik yang berpeluang menambah emas pada lompat jangkit. Kemudian sepak takraw putra yang saat berita diturunkan masih memainkan babak final. Selanjutnya, Karate, senam , bridge, biliar dan tinju. Sementara ini, menurut Sekretaris KONI Sumbawa, Tata Kostara S.Sos, Sumbawa terus masih bertahan di posisi runner up. Pada hari kelima ini, atletik menambah 1 emas dari nomor jangkit putra, 1 perak dari nomor lari maraton putra dan satu perunggu dari nomor lari estafet 4 kali

(Suara NTB/arn)

EMAS BEREGU - Tata Kostara didampingi Budi Brad dan Masusung foto bersama atlet takraw usai menyabet emas di nomor beregu di GOR Patut Patuh Patju Lombok Barat. 100 meter putri. Satu perak juga dipersembahkan dari karate nomor kata beregu putri. Takraw menambah emas dari beregu putra. Sedangkan olahraga tinju, tiga petinju Sumbawa baru mulai bertanding. Begitu pula senam. Tim Sepakbola Sumbawa juga berhasil masuk semi final yang akan bertanding hari ini (Sabtu) melawan Kota Bima. Tenis lapangan

juga tengah memainkan partai final ganda putra perorangan melawan Kota Mataram. “Dengan masih banyaknya pertandingan yang belum dimainkan, kita berharap atlet atlet Sumbawa bisa menambah peerolehan medali. Kita optimis, minimal posisi runner up bisa kita raih,” tandas Tata Kostara yang didampingi Wakil Sekretaris KONI Sumbawa, Budi Brad.

Khsusus dari Cabor Takraw, masih berpotensi menyumbang dua medali emas. Seperti disampaikan Ketua PSTI Sumbawa, Masusung S.E. Peluang emas dimaksud dari nomor double event putra dan kuadran putra. Target Pengcab PSTI sendiri sebanyak 4 emas. Sementara ini dua sudah diraih dari nomor tim dan beregu putra. (arn)

SUARA NTB

Sabtu, 15 Desember 2018

Kualitas Layanan Publik Masih Kuning

APK Dipasang di Zona Terlarang

Loteng Janji Terus Berbenah

(Suara NTB/ dok)

H. M. Suhaili FT

Praya (Suara NTB) Sesuai hasil penilaian yang dilakukan Ombudsman RI terkait tingkat kepatuhan dan kualitas layanan publik tahun 2018, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berada di peringkat 113 dari 199 kabupaten/ kota yang dinilai tahun ini. Itu artinya, tingkat kepatuhan dan kualitas layanan publik di daerah ini masih belum cukup baik. Di mana masih ada beberapa regulasi terkait layanan publik yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemkab Loteng. “Dari hasil penilaian oleh Ombusdman RI, Loteng masih berada

dizonakuning,”akuBupatiLoteng, H. M. Suhaili FT, Jumat (14/12). Meski belum sepenuhnya setuju dengan hasil ini, Suhaili menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus berbenah, sehingga kualitas layanan publik di Loteng bisa semakin baik. Dari sisi komitmen, terangnya, sejak beberapa tahun terakhir Pemkab Loteng terus berupaya melakukan pembenahan, khususnya terkait layanan publik. Sejumlah OPD yang me-

Halaman 8

mang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kinerjanya terus digenjot. Hasilnya cukup baik. Bahkan beberapa OPD di Loteng menjadi contoh nasional, terkait pelayanan publik. “LTSP (layanan terpadu satu pintu) untuk TKI yang dimiliki Loteng itu sekarang sudah menjadi pencontohan nasional. Belum lagi soal layanan publik yang lain. Sehingga kami belum bisa sepenuhnya meyakini hasil penilaian pihak Ombusdman tersebut,” terangnya. Namun, Pemkab Loteng tetap menghormati hasil penilaian pihak Ombusdman, karena Ombusdman punya indikator dan penilaian dalam menilai kualitas dan tingkat kepatuhan layanan publik di satu daerah. “Tentu kita tidak bisa lepas dari pihak luar dalam menilai kinerja. Sehingga apapun hasil penilaian yang diberikan itu tetap menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang,” jelas Suhaili. (kir)

Bawaslu Lobar Terkesan Lakukan Pembiaran Giri Menang (Suara NTB) Bawaslu Lombok Barat (Lobar) terkesan melakukan pembiaran terhadap alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di zona terlarang. Seperti di kawasan Bundaran Giri Menang Square (GMS). Padahal pihak Bawaslu telah menetapkan sistem kawasan itu zona terlarang untuk pemasan-

gan APK. Pihak Bawaslu sebatas melakukan koordinasi dengan pihak parpol dan panwascam agar menertibkan APK tersebut, akan tetapi belum ada tindaklanjut. Koordinator Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi Bawaslu Lobar Ma’rifatullah menyatakan terkait APK yang terpasang di bundaran GMS dan di sejumlah tempat lain pihaknya sudah meminta Panwascam untuk menurunkan APK tersebut. Pihaknya juga berkoordinasi dengan parpol

agar menurunkan sendiri APK, namun belum juga diindahkan. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Satpol PP agar menurunkan paksa APK tersebut. Hanya saja pihak mengalami kekurangan alat, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman yang memiliki alat, namun belum ada jawaban. “Memang belum diturunkan itu (baliho) karena saat koordinasi dengan pemda, tapi belum ada tindaklanjut,” jelasnya. Pihaknya membantah jika pihaknya dituding tidak berani menertibkan, sebab pihak Bawaslu hanya merekomendasikan ke pemda. Pihak pemda yang melakukan penertiban sesuai instruksi Kemendagri. “Karena itu empat instansi membuat nota kesepahaman,”jelasnya. (her)

HILANG HLG STNK R1 VESPA DR.6983 AL NOKA/NOSIN : VLBIM-0219492/VLBI1177339 AN.ANHAR HLG D’SKTR JL.NUSA INDAH VII BTN SWETA

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB.081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R2 YAMAHA DR.5950 MC NOKA/NOSIN : MH3UE1210GJ015089/E3R8E0039196 AN.RUSLI HLG D’SKTR KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 15 Desember 2018

Halaman 9

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Sabtu, 15 Desember 2018

Halaman 10

Persiapan Penghijauan Pascabanjir, BPBD Periksa Bibit di Bima Galeri foto aktivitas tim pemeriksa bibit dari BPBD NTB, Camat Wawo, KPH dan penyedia. Mataram (Suara NTB) Program penghijauan di kota dan Kabupaten Bima akan segera digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai langkah rehabilitasi pascabencana banjir bandang Desember 2016 lalu. Sekitar 2,5 juta bibit pohon berbagai jenis akan ditanam di perbukitan Jatiwangi Kota Bima hingga Wawo Kabupaten Bima. Pemeriksaan bibit berlanjut Jumat (14/12) kemarin. Selain tim pemeriksa, hadir juga pihak dari Kantor Camat Wawo, Kepala Balai KPH dan Tim Pemeriksa bibit dari BPBD NTB. Hadir juga pihak penyedia bibit dari UD. Langgeng. “Bibit yang akan diperiksa sebanyak 2,5 juta bibit. Sesuai agenda, kami periksa sampai hari Minggu sesuai SPT kami,” kata ketua tim pemeriksa Khairul Anwar, ST Jumat kemarin. Setelah beberapa hari sebelumnya, pengecekan lanjutan kemarin berlangsung di Desa Ntori Kecamatan Wawo. Tujuan pemeriksaan untuk memastikan bibit itu memang ada secara fisik dan sesuai dengan spesifikasi pengadaan. “Pemeriksaan kami masih di satu titik. Menurut rencana, akan dilanjutkan di tiga titik,” ungkapnya. Jenis bibit yang dicek diantaranya Durian, Kemiri, Jati, Sengon. Bagaimana distribusi bibit setelah clear dilakukan pemeriksaan? Disebut Khairul, teknis penanaman akan ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun dari gambaran diperoleh, bibit akan disebar di Kecamatan Wawo, dengan sebaran per desa seperti Desa Kambilo, Ntori, Pesa, Kauwa, Maria, Maria Utara dan Tarlawi. Sedangkan di Kota Bima yang terdampak langsung banjir, juga akan dihijaukan dengan pohon di bukit sekitar pinggiran kota. Sebarannya di Kecamatan RasaNae Timur, diantaranya ke Kelurahan Dodu, Kelurahan Kodo, Kumbe, Lampe, Lela Mase, Oi Poo, Nungga, Jati Baru dan Jati Wangi. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

Kementan Beri Sinyal Penggantian 250 Ekor Ternak Korban Gempa

Mantan Pejabat Dikbudpora KLU Dihukum Satu Tahun Penjara

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berencana akan memberikan bantuan dalam bentuk ternak, kepada para peternak yang melaporkan kehilangan atas aset ternak mereka. Pascagempa besar yang beruntun mengguncang Lombok dan Sumbawa pada bulan Agustus lalu, ratusan ternak di laporkan hilang dan mati. Berdasarkan verifikasi, 250 diantaranya dinyatakan mati. Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengusulkan kepada Kementerian PertaIskandar Zulkarnain nian untuk penggantiannya. “Laporannya sudah ada. Kita akan berikan bantuan, kalau butuh sapi, kita beri sapi,” kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Drh. I Ketut Diarmita, MP. Pihaknya telah meminta kepada Disnakeswan Provinsi NTB untuk melakukan verifikasi terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh pemiliknya. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 250 ekor dilaporkan mati. “Ada juga yang melaporkan kehilangan. Kita percayakan kepada daerah untuk memverifikasinya,” jelas Diarmita. Kementerian Pertanian menurutnya telah berkomitmen untuk membantu para korban gempa. Sebelumnya, tak lama berselang terjadinya gempa besar, Kementan mengirimkan bantuan dalam bentuk pakan untuk penyelamatan ternakternak kelompok yang diyakini tak sempat diurus oleh pemiliknya. Diarmita mengatakan, NTB adalah lumbung ternak nasional. Sehingga dianggap sangat strategis bagi pemerintah pusat untuk menjaga aset-aset ternak ini. Karena itu, salah satu yang diprioritaskan bantuannya untuk 2019 mendatang sesuai kebutuhan peternak. Baik di Lombok, Sumbawa, maupun di Palu. Diarmita lebih jauh mengatakan. Tidak saja penggantian ternak, Kementan juga merencanakan pembangunan pusat pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik untuk merecovery kembali Lombok dan Sumbawa. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt, M. Si memastikan, 250 ternak yang di laporkan ke Kementerian Pertanian, berdasarkan verifikasi dinyatakan mati. (bul)

Korupsi Alat Peraga 33 SD KLU

Mataram (Suara NTB) Pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan alat peraga pendidikan untuk 33 SD di Kabupaten Lombok Utara tahun 2018, Astari Tapun divonis penjara selama 1 tahun. Mantan pejabat Dikbudpora KLU ini terbukti bersalah korupsi yang menguntungkan orang lain sehingga negara merugi Rp787,9 juta. Ketua majelis hakim, Suradi menghukum Tapun karena terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal 3 pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Astari Tapun selama satu tahun,” kata Suradi seperti dikutip dari Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi, Jumat (14/12). Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa Tapun dengan pidana denda sebesar Rp50 juta. Hakim memutuskan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka Tapun wajib menggantinya dengan pidana kurungan selama dua bulan. Hukuman tapun tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum,

Marollah. Sebelumnya, Tapun dituntut penjara 1,5 tahun, denda Rp50 juta subsidair 3 bulan. Uang pengganti kerugian negara sudah dibayarkan sebesar Rp675 juta. Yang membayar bukan Tapun, melainkan perusahaan supplier rekanan pemenang tender, Direktur PT Citra Inti Usaha, Ni Nengah Sadriati. Terdakwa Tapun terbukti menyusun harga perkiraan sendiri berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB) yang disodorkan Nurmiati. RAB berisi item pekerjaan pengadaan yang disusun perusahaan penyedia barang, PT Inti Citra Usaha yang dipimpin tersangka I Nengah Sadriati. Terdakwa selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) tanpa upaya untuk mempertimbangkan harga dalam RAB, langsung meyakini dan menggunakan RAB milik PT Citra Inti Usaha untuk menyusun HPS. Rencana pemufakatan tampak

(Suara NTB/why)

VONIS - Astari Tapun divonis penjara selama 1 tahun pada siding putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (14/12). dari katalog barang yang diterima Nurmiati pada Juni 2014. Padahal lelang proyek baru tayang di LPSE KLU 23 Juli 2014. Nurmiati, mendapat rincian item pekerjaan sebelum lelang diumumkan. Proyek kemudian terlaksana. Yang walaupun tidak langsung dibayarkan seluruhnya sebab proyek yang sedianya dibiayai APBD

Provinsi NTB batal. Sementara proyek tidak dianggarkan di APBD Lombok Utara. PT Cahaya Nusa Tenggara mengerjakan proyek dengan kontrak Rp4,9 miliar. Sementara pengeluaran riil untuk pengadaan 33 paket alat peraga hanya Rp3,7 miliar. Akibatnya, kerugian negara yang timbul sebesar Rp787,9 juta. (why)

DPW PBB NTB Diminta Hari Juang Kartika Dimeriahkan Baksos di KSB Sumbang Kursi DPR RI Mataram (Suara NTB) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) sudah mematok target meraih enam persen suara nasional di Pemilu legislatif 2019, dan Provinsi NTB diharapkan menjadi salah satu daerah lumbung suara bagi PBB di Pemilu legislatif. Dalam mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut, berbagai upaya, strategi dan konsolidasi terus diperkuat di tingkat DPW dan DPC PBB se-NTB untuk mewujudkan target Pemilu legislatif. “Tentu target enam persen secara nasional ini menjadi tanggung jawab bersama kami kader PBB di daerah” kata Sekretaris DPW PBB NTB, Syaiful Jihad di sela - sela rapat koordinasi DPW dan DPC kabupaten/kota di kantor DPW PBB NTB, Kamis malam. Ia menegaskan, agenda konsolidasi tersebut lebih menekankan kepada penguatan infrastruktur partai dan secara khusus penekanan tentang strategi dan taktik pemenangan PBB menghadapi Pemilu legislaif 2019.

Dalam penekanan strategi pemenangan, Caleg di tingkat DPR RI, caleg provinsi dan caleg kabupaten kota untuk saling bekerjasama atau tendem satu dengan lainnya. Jika para caleg PBB melakukan kerjakerja politik secara solid di semua tingkatan. Maka target raihan suara nasional bisa tercapai. Di tingkat Provinsi NTB, PBB memiliki target yakni delapan kursi. Sementara untuk kabupaten/kota ditargetkan posisi wakil pimpinan. Sementara untuk DPR RI partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini menargetkan dua kursi, masing-masing satu kursi di dapil NTB satu (Sumbawa) dan dapil NTB dua (Lombok). Pada pemilu 2019 ini, PBB NTB diharapkan bisa kembali mengirimkan minimal satu wakil ke DPR RI. Target tersebut bukan tanpa alas an. PBB pernah memiliki sejarah menempatkan diri di wakil ketua. “Kami optimistis dengan target yang kami usung, semua sudah ada pemetaan dan kami yakin akan tercapai,” imbuhnya.. (ndi)

Sumbawa Barat (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Juang Kartika ke 73 Tahun 2018 akan dilaksanakan Sabtu (15/12) hari ini. Kegiatan akan dibuka langsung Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri di Lapangan Komuter Telu Center (KTC) Kantor Bupati Sumbawa Barat (KSB). Sebelum penutupan, digelar acara Baksos, diikuti sekitar 3.000 orang dengan berbagai macam kegiatan. Seperti pengobatan massal dan kegiatan tambahan lainnya. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam IX/Udayana menyampaikan, Bakti Sosial akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu donor darah, pengobatan umum, pemeriksaan gigi, mata dan pembagian kacamata baca, khitanan massal, pelayanan KB Kes, operasi bibir sumbing, katarak dan bedah minor serta pembagian kaki palsu, kursi roda dan pembagian sembako. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan karya bakti berupa bedah rumah bagi Veteran pejuang kemer-

(Suara NTB/Penrem)

BAKSOS - Kegiatan baksos dalam rangka Hari Juang Kartika di KSB. dekaan, penghijauan, anjangsana ke Warakawuri dan bazar. “Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Bakti Sosial dan Karya Bakti yang kita laksanakan ini merupakan wujud kemanunggalan

TNI dengan Rakyat,” ujarnya. Kegiatan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat serta Yayasan Smile Train. Tema yang diangkat, “TNI Angkatan Dar-

at Mengabdi dan Membangun Bersama Rakyat”. Selain kegiatan itu, sambung Pangdam, juga akan dilaksanakan penyuluhan - penyuluhan seperti penyuluhan Narkoba, penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), penyuluhan Stunting, penyuluhan Parenting Paud, penyuluhan CA Cervix dan penyuluhan pelayanan IVA Test. Sementara Bupati Sumbawa Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., dalam sambutannya mengucapkan terimakasih Kepada TNI Polri yang sudah luar biasa bersama-sama membantu masyarakat Sumbawa Barat dalam setiap event terutama saat bencana gempa yang melanda NTB khususnya KSB. “Terpilihnya daerah KSB sebagai tempat penyelengaraan Baksos dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika tingkat Kodam IX/Udayana merupakan suatu kehormatan bagi kami masyarakat Sumbawa Barat, dengan demikian akan dapat menambah kedekatan antara masyarakat dengan TNI,” pungkasnya. (ars/*)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 15 Desember 2018

Dinas PUPR Segera Tindaklanjuti, Dikbud Nilai Itu Belum Final Dari Hal. 1 Antara lain seperti Dinas PUPR, Dinas Dikbud dan OPD lainnya. Menyikapi temuan BPK tersebut, Dinas PUPR akan segera menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari. Sedangkan Dinas Dikbud mengatakan temuan BPK tersebut belum final. ‘’Prinsipnya kalau memang ada kita akan segera kembalikan. Saya belum baca hasil LHP, tapi saya dilaporin pada NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan). Saya minta segera ditindaklanjuti. 60 hari selesai itu,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, MTP dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/12) siang. Ardi tak merincikan jumlah temuan BPK di Dinas PUPR. Namun, temuan tersebut biasanya kaitan dengan kekurangan volume pengerjaan proyek dan kelebihan bayar. Ia menegaskan temuan BPK tersebut bukan berkaitan dengan spek pekerjaan proyek. Terkait dengan pengerjaan proyek di sisa waktu tahun anggaran 2018, Ardi mengatakan harus segera diselesaikan sesuai kontrak. Meminimalisir adanya temuan BPK, Ardi mengatakan pihaknya mendorong konsultan pengawas benar-benar mengawasi. ‘’Sekarang konsultan itu wakil PPK di lapangan. Jadi perintahnya garis lurus ke bawah, bukan lagi segi tiga,’’ terangnya. Hal itulah yang diterapkan dalam pengerjaan proyek PRIM. Sehingga, pelaksanaan proyek

PRIM di NTB menjadi rujukan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan pemeriksaan BPK belum final. Ia mengatakan saat ini belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK. Namun yang ada adalah NHP. ‘’Bukan LHP itu. LHP itu setelah akhir tahun lalu dilanjutkan. Kemarin itu pemeriksaan pendahuluan. Yang diperiksa itu kegiatan dari Januari sampai Oktober,’’ katanya. Untuk pelaksanaan proyek November - Desember, nantinya Januari akan dilakukan pemeriksaan. Nantinya baru keluar LHP. Suruji mengatakan tindaklanjut atas rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti setelah keluar LHP. ‘’Pokoknya itu pemeriksaan internal oleh Inspektorat dan BPK, dalam rangka upaya perbaikan, antisipasi. Kalau ada kelebihan bayar, kekurangan volume dan lainlain temuan, segera diperbaiki,’’ jelasnya. Perbaikan yang dilakukan bisa dengan memperbaiki pekerjaannya. Bisa juga mengembalikan kelebihan bayarnya. ‘’Semua temuan itu ketika menjadi LHP maka harus ditindaklanjuti dalam 60 hari,’’ tandasnya. (nas)

Korban Gempa Keluhkan Lambannya Pembangunan Huntap Dari Hal. 1 ‘’Agar kami yang mengalami di situ, tidak terus menerus di tenda. Setidaknya ada tempat kami berteduh,’’ harap Kudus. Gubernur NTB, Dr. H. Zukieflimansyah, SE, M. Sc menjelaskan, danabantuanperbaikanrumahyang dulunya ditransfer ke masing-masing korban, pencairannya lewat kelompok masyarakat (Pokmas). Selama ini, kata gubernur, posisi Pemprov hanya mengawasi tanpa bisa mengintervensi lebih jauh ke kabupaten/kota terdampak bencana. Ke depan, kontrol dari Pemprov akan diperkuat. Terkait dengan lambannya pembangunan huntap memang tak semudah yang dibayangkan. Karena rumah yang dibangun menggunakan dana pusat tersebut harus tahan gempa sesuai amanat Inpres No. 5 Tahun 2018. Karena tak ada jaminan, gempa tak akan datang lagi. ‘’Saya termasuk yang bersikeras kalau bisa bangun rumah apa saja. Tapi Inpresnya mengatakan, rumah yang dibangun menggunakan uang negara itu harus

tahan gempa,’’ jelas gubernur. Untuk model rumah tahan gempa, maka harus ada uji dari Kementerian PUPR. Saat ini baru ada beberapa rumah tahan gempa yang sudah lulus uji dari Kementerian PUPR. Seperti rumah instan sederhana sehat (Risha), Rumah Instan Kayu (Rika), Rumah Konvensional (Riko) dan Rumah Instan Baja (Risba). Sedangkan Rumah Instan Baja Ringan (Ribari) masih dalam proses uji. ‘’Ketika lolos, nggak bisa semua bisa buat. Aplikator juga terbatas. Di STIP kita mulai melatih agar orang lokal bisa berpartisipasi, butuh waktu juga. Mudahan dalam waktu sepekan ke depan bisa segera,’’ harap gubernur. Gubernur menyebutkan, jumlah rumah yang sedang dibangun saat ini sebanyak 3.006 unit. Jika melihat jumlah rumah yang rusak mencapai 200 ribu unit lebih, memang progresnya masih sangat minim. (nas)

Minta PANRB Keluarkan Diskresi Dari Hal. 1 ‘’Sebetulnya dokter-dokter itu sudah ada sekarang. Tapi masih kita kontrak. Kemarin saya mewakili Pak Sekda ke Jakarta, ada Keppres 25/2018, untuk dokter atau bidan PTT Kemenkes yang selama ini bekerja di Puskesmas, usia di atas 35 tahun bisa diangkat menjadi PNS,’’ kata Nurhandini dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (14/12). Dengan adanya Keppres tersebut, kata Nurhandini, besar harapan NTB agar Menteri PANRB memberikan diskresi. Bagi dokter spesialis yang statusnya Pegawai Tidak Tetap (PTT) agar diangkat menjadi PNS. Karena selama ini mereka bekerja di Puskesmas yang digaji Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia menyebutkan, sebanyak 45 ribu tenaga kesehatan yang bertatus PTT di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 40 ribu orang sudah diangkat menjadi PNS. Sisanya sekitar 4.000 orang lebih yang belum diangkat menjadi PNS karena usianya di atas 35 tahun. ‘’Maka keluarlah Keppres 25/ 2018 tentang Pengangkatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT

Kemenkes,’’ jelasnya. Nurhandini mengatakan, lulusan dokter spesialis tiap tahun sangat terbatas. Untuk satu jurusan sekitar 10 orang per tahun. Sementara kebutuhan di masing-masing daerah sangat banyak. ‘’Kita saat ini menyekolahkan 146 dokter spesialis. Mudahan tiga, empat tahun lagi pulang. Baru enak kita. Mereka disekolahkan dari dana Kemenkes,’’ terangnya. Pengangkatan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya sekarang bolanya ada di Kementerian PANRB. Pemprov NTB melalui BKD sudah bersurat ke Kemen PANRB, untuk dokter spesialis umurnya dapat di atas 35 tahun pada saat pembukaan rekrutmen CPNS 2018. Selain itu, Pemprov juga meminta agar formasi dokter spesialis yang tak terisi tahun ini agar tetap menjadi kuota NTB tahun depan. Dari 433 formasi CPNS yang diperoleh Pemprov NTB tahun ini, dipastikan sebanyak 381 formasi yang terisi. Sisanya, 52 formasi dipastikan lowong. (nas)

Mahasiswa UMMAT Terima Edukasi Siaran Sehat Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) mendapat sharing jurnalistik video, Jumat (14/12). Acara yang dipandu langsung oleh Presenter Kawakan SCTV, Djati Dharma dan Dazen VrilabersamaKPIDNTBinimendapat respons positif dari mahasiswa dan juga Rektor UMMAT. Hal itu terlihat dari antusiasme mahasiswa UMMAT yang ikut berpartisipasi di acara tersebut saat sharing. Para mahasiswa tampak ingin mengetahui sejauh mena peran media terutama televisi dalam menyajikan informasi. Sehingga informasi yang disajikan kepada masyarakat dapat benar benar bisa dipercaya dan jauh dari kebohongan atau hoaks.

Ketua KPID NTB, Yusron Saudi mengatakan, acara sharing mission ini khusus digelar di universitas lantaran banyak para mahasiswa yang saat ini aktif di media sosial. Yang mana, media sosial mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi. ‘’Jadi dengan acara ini, mahasiswa bisa memilah dan mengetahui bagaimana penyebaran informasi itu. Dan juga bisa membedakan mana informasi yang sesuai fakta dan juga informasi hoaks,’’ kata Yusron. Kordinator Sekretaris PT Surya Citra Mahkota, (SCM) Muhammad Aminudin mengatakan, acara Sharing Mission ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk membangun iklim

RCI beton semua,’’ kata Sugihartha di Kantor Gubernur, Jumat (14/12). Sedangkan model rumah tahan gempa jenis lainnya masih dalam tahap diuji di Kementerian PUPR. Misalnya, rumah instan baja ringan (Risbari). Sugihartha mengatakan, Pemda sendiri sebenarnya menginginkan pembangunan huntap bisa cepat. Untuk itulah beberapa hari lalu gubernur menemui Dirjen

Cipta Karya Kementerian PUPR di Jakarta untuk menggesa jenis-jenis rumah tahan gempa lainnya yang menjadi pilihan masyarakat. Karena rumah tahan gempa yang dibangun masyarakat terlebih dahulu harus diuji Kementerian PUPR. Baru kemudian dapat diproduksi massal. ‘’Semakin banyak pillihan maka masyarakat akan memilih yang jadi cepat. Kita harapkan satu kelompok pilihannya satu. Karena kalau satu Pokmas seragam pilih Risha, mis-

Seharusnya pengelolaan sampah yang sudah berjalan dengan baik itu terus berlanjut. Tapi akhirnya tak berlanjut dan menjadi permasalahan saat ini. ‘’Ke depan, memang yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat. Terutama pelaku wisata di sana. Bagaimana betul-betul

mencintai lingkungan, kita berkepentingan di situ,’’ ujarnya. Menurutnya, masyarakat harus sadar bahwa persoalan sampah sangat penting. Masyarakat harus memilah sampah. Karena sampah dapat menjadi rupiah. Pemda sekarang membentuk bankbank sampah di tiap desa. Ia mengatakan, sebaik apapun fasilitas pengolahan

(Suara NTB/ist)

Deklarasi mahasiswa UMMAT peduli siaran sehat. visi itu dan bagaimana cara memilah informasi yang benar ataupun hoaks,’’ kata Weni. Di akhir acara, para mahasiswa

UMMAT kemudian menggelar deklarasi mahasiswa peduli siaran sehat bersama Rektor, KPID dan juga YPKK Indosiar SCTV. (ars/*)

Ombudsman Temukan Indikasi Kuat Maladministrasi Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menuntaskan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan maladministrasi pembelian buku madrasah tahun 2018. Rekomendasi Ombudsman ditujukan ke Menteri Agama RI. Kanwil Kemenang RI NTB perlu mengambil tindakan serius. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menyatakan, LAHP sudah secara resmi dikirimkan ke Ombudsman RI di Jakarta. LAHP diserahkan ke Asisten Koordinator Bidang VII pengampu Kemenag RI.

‘’Rekomendasi ditujukan ke menteri terhadap pejabat Kanwil Kemenag NTB sebagai penanggung jawab. Juga kepada lembaga Kanwil Kemenag secara institusional,’’ jelasnya menjawab pesan instan, Jumat (14/12). LAHP, sambung dia, diserahkan ke Jakarta dengan pertimbangan atasan langsung Kakanwil adalah Menteri Agama. Dia menerangkan, secara lisan juga sudah berdiskusi dengan Asisten Koordinator dimaksud. Tujuannya agar LAHP dapat segera disampaikan. ‘’Kami melihat potensi mal-

administrasi yang sangat kuat terjadi dalam permasalahan buku umum Kurikulum K-13 ini. Namun apa tindakan selanjutnya kita tunggu dari Ombudsman RI di Jakarta setelah mempelajari LAHP yang kami serahkan,’’ terangnya. Adhar enggan membeberkan isi LAHP sebab bagian dari etik Ombudsman. ‘’Tapi secara garis besar kami minta Kemenag (NTB) mengambil tindakan karena ini masalah serius bagi sektor Pendidikan Agama,’’ tandasnya. Ombudsman NTB menginvestigasi dugaan maladministra-

si pengadaan buku madrasah yang bersumber dari dana BOS tahun 2018. Investigasi Ombudsman menemukan dugaan penyalahgunaan prosedur dalam bentuk penunjukan satu perusahaan tertentu. Pengadaan buku ke 2.256 madrasah se-NTB dengan total anggaran Rp200 miliar. Distribusi pembelian buku seperti buku umum K-13 diduga hanya dilakukan satu rekanan, yakni PT AK yang notabene bukan distributor atau penerbit. Ombudsman juga menemukan indikasi paksaan kepada madrasah untuk membeli buku

dari perusahaan tersebut. Bagi sekolah yang tidak berkenan maka pencairan dana BOS termin kedua akan dihambat. Pencairannya mensyaratkan adanya kuitansi pembelian dari rekanan yang ditunjuk itu. Kasus dugaan maladministrasi ini terungkap karena sejumlah madrasah mengeluh, baik yang swasta maupun negeri. Buku yang dibeli sebagian belum diperlukan. Contohnya buku K-13, karena sebagian juga madrasah pada zonasi tertentu masih ada yang menggunakan buku KTSP. (why)

BPK Temukan Dugaan Manipulasi Anggaran Desa di Loteng dan Sumbawa Dari Hal. 1 Temuan lainnya di Kabupaten Sumbawa. Bendahara desa tidak memungut atau menyetorkan pajak sesuai ketentuan. Bisa dua kemungkinan, belum dipungut sehingga belum disetor, atau sudah dipungut namun belum disetorkan. Selain itu temuan pada pengadaan barang dan jasa, tidak sesuai ketentuan dan realisasi belanja tidak didukung bukti yang memadai. ‘’Jika melihat dari realisasi,

tidak didukung pertanggungjawaban yang tidak layak atau tidak sah dari desa-desa tersebut sebesar Rp 1,7 miliar,’’ ungkapnya. Atas temuan itu, BPK memberikan kesempatan selama 60 hari untuk perbaiki dan mengembalikan uang tersebut ke kas negara dan daerah. Ditegaskan Hery, pihaknya tidak mau tertipu dengan pertanggungjawaban diatas kertas. Atas dasar itu, timnya melakukan penelusuran, lantas menemukan fakta fakta tersebut.

Atas sampel temuan itu, BPK NTB mengingatkan kepada semua Kepala Desa (Kades) agar berhati-hati dalam menyiapkan laporan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). ‘’Jangan ada main manipulasi, karena dari 10 sampel pemeriksaan, ratarata banyak temuan,’’ bebernya. Dibeberkannya, dari 10 desa sampel pemeriksaan arah penggunaan DD dan ADD, rata-rata ditemukan dugaan manipulasi adiministrasi.

Temuan-temuan ini menjadi catatan penting untuk pihaknya lebih fokus pada arah penggunaan DD dan ADD. Sebab demi kelanjutan pembangunan dan perekenomian masyarakat. Selain dua daerah itu, LHP kinerja dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD tahun 2015 sampai semester I tahun anggaran 2018 di Lombok Barat mendapat pembinaan. Sebab Lombok Barat belum menetapkan regulasi dan kebijakan secara memadai, kemudian belum merencanakan

pembinaan pengelolaan DD dan ADD secara memadai. ‘’Pemerintah Lobar juga belum melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pembinaan pengelolaan DD dan ADD tersebut,’’ katanya. Yang jelas lanjutnya, BPK berharap hubungan dengan pemangku kepentingan dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara dan daerah akuntabel, transparan sehingga bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat NTB. (ars)

Respons dan Solusi Sigap Gubernur Terima Keluhan Warga Kuta Dari Hal. 1 Saat sampai di bagian belakang, Doktor Zul langsung menyapa mereka yang rata-rata mengenakan sarung dan ikat kepala dengan gaya yang seragam. ‘’Apa kabar bapak-bapak, dari mana dan apa yang bisa dibantu,’’ sapa gubernur. Salah satu perwakilan rombongan pun menjawab pertanyaan gubernur. Dan ketika mengetahui siapa saja rombongan tersebut dan maksud kedatangannya, Doktor Zul sapaan akrabnya, langsung mengajak mereka menuju ruang kerja gubernur. ‘’Belum pernah masuk ruang kerja gubernur kan? Ayo kita ngobrol-ngobrol di sana,’’ ajak Doktor Zul. Tidak menunggu lama, 15 orang yang ternyata berasal dari kawasan pesisir pantai selatan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah yang dipimpin kepala dusunnyaitu,langsungmenujuGedung 1 Komplek Kantor Gubernur NTB. Awalnya mereka duduk dan menunggu di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur. Namun, Doktor Zul kemudian meminta mereka untukmasukruangkerjagubernur. Akhirnya mereka masuk ke dalam ruang kerja Gubernur NTB, yang bisa jadi selama ini tidak pernah terbayangkan untuk bisa mereka masuki. Saking groginya, sebagian masyarakat melepas sandal di luar pintu ketika hendak masuk ruangan. ‘’Ayo silakan masuk. Pakai saja sandalnya pak, jangan dilepas di luar,’’ kata gubernur. Meski terlihat canggung, akhirnya belasan masyarakat sekitar KEK Mandalika itu masuk dan bergegas duduk di kursi yang selama ini memang disedi-

akan untuk para tamu gubernur. ‘’Ayo..ayo..silakan duduk,’’ kata gubernur. Semuanya sudah duduk, termasuk gubernur. Namun kali ini, gubernur tidak duduk di kursi yang biasa ia tempati ketika menerima tamu. Namun mengambil posisi sofa deretan bagian barat yang menghadap ke timur. Agar bisa berbaur dan lebih dekat dengan warga yang menemuinya. Sebagian warga duduk di kursi, dan sebagian lagi lebih senang duduk bersila di lantai beralasakan karpet. ‘’Saya duduk di sini saja ya. Biasanya sih gubernur duduk di situ,’’ katanya sambil menunjuk salah satu kursi yang menghadap ke selatan. Sontak, penjelasan gubernur itu membuat seluruh yang hadir tertawa dan sedikit kaget. Karena salah seorang warga yang datang menemui gubernur itu, sejak masuk ruang sudah duduk di kursi itu. Hanya saja, ia baru sadar kalau itu kursi gubernur setelah diberitahu gubernur. ‘’Nggak apa-apa, duduk saja di situ biar tahu rasanya kursi gubernur,’’ kata Doktor Zul. Suara tertawa pun kembali pecah di ruang kerja gubernur tersebut. Setelah semuanya duduk, gubernur mempersilakan warga itu untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Namun sebelum itu, gubernur tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya dan mengambil piring yang berisi pisang goreng, kemudian menyodorkannya ke warga yang duduk. ‘’Silaq silaq dinikmati. Sambil makanmakan saja ya kita ngobrolnya,’’ kata gubernur sambil berjalan keliling membagikan pisang goreng tersebut. ‘’Jadi bagaimana, apa yang mau

alnya. Maka cepat prosesnya. Agak lambat itu karena menyusun desainnya,’’ jelasnya. Sugihartha menyebutkan, sampai 10 Desember 2018 jumlah huntap yang sedang dibangun sebanyak 3.006 unit. Angka ini katanya meningkat dibandingkan posisi 26 November lalu yang hanya 1.172 unit. Kemudian jumlah Pokmas yang terbentuk sebanyak 17.052 KK. Sedangkan rekening Pokmas yang sudah terisi 10.547 KK. Mengenai progres pembangunan Risha, ia

menyebut 49 unit sudah selesai dibangun, 1.408 unit sedang dalam proses. Masyarakat yang memilih membangun Risha sebanyak 4.149 KK. Untuk Rika yang sudah selesai dibangun 11 unit. Rika dalam proses pembangunan 288 unit. Sebanyak 4.340 masyarakat memilih bangun Rika. Untuk Riko, dari 4.256 unit yang menjadi minat masyarakat, sudah selesai dibangun 25 unit dan sedang dibangun 789 unit. (nas)

Seluruh ASN Dikerahkan Bersihkan Sungai Jangkuk Dari Hal. 1

media pertelevisian khususnya di daerah agar lebih sehat dalam menyebarkan informasi Amin juga mengatakan, acara Ini juga sebagai bentuk kerjasama antara KPID dan Emtek Grup untuk membangun pertelevisian daerah yang lebih baik sehingga masyarakat terbebas dari informasi yang menyimpang. Sementara salah seorang mahasiswi UMMAT, Weni Aprilia yang ikut sebagai peserta Sharing Mission ini mengaku sangat takjub dengan acara tersebut karena ia bisa mendapat lebih banyak pengalaman khususnya tentang penyiaran. ‘’Saya senang sekali, saya belajar bagaimana sebenarnya penyebaran informasi dari tele-

LAHP Kasus Buku Madrasah Tuntas

Siapkan 12 Model Dari Hal. 1

Halaman 11

sampah yang dibangun akan mangkrak tanpa ada kesadaran masyarakat. Masyarakat harus sungguh-sungguh memperjuangkan kebersihan lingkungan. ‘’Terpenting, bagaimana mengkampanyekan lingkungan. Mulai dari sekolah, kantor, restoran, hotel punya pemilahan sampah sendiri. Kalau pelaku wisata bersatu, gampang masalah sampah di Gili

Trawangan,’’ katanya. Rohmi mengatakan, membuang sampah sembarangan merupakan aib. Ia mengatakan persoalan sampah merupakan isu besar yang tak boleh dianggap sepele. ‘’Tetapi kalau kita memahaminya, akan menjadi berkah. Sekarang bagaimana bisa kita membalik sampah bukan masalah lagi. Tapi sampah jadi berkah,’’ tandasnya. (nas)

disampaikan,’’ tanya gubernur kepada warga. Ketua rombongan, sekaligus kepala dusun di Desa Kuta, Mungkini, menjelaskan maksud kedatangannya itu. ‘’Terima kasih banyak Pak Gubernur. Kami tidak menyangka akan diterima di ruangan ini. Ini merupakan kehormatan bagi kami. Kami terus terang tidak menyangka bisa masuk di ruang kerja gubernur ini,’’ katanya mengawali pertemuan itu. Rupanya, kedatangan warga yang berdomisili di salah satu kawasan wisata terbaik Indonesia itu ingin menyampaikan permasalahan yang selama ini mereka rasakan. Yaitu terkait tidak diizinkannya lagi mereka untuk beraktivitas berjualan di sekitar kawasan KEK Mandalika. Bahkan mereka mengaku, pihak ITDC telah mengeluarkan edaran, yang menurut mereka bernada mengusir. Sehingga, hal inilah yang menurut mereka tidak adil. Mungkini juga mengaku kalau masyarakat di sekitar Kuta itu mendukung pembangunan kawasan yang diresmikan Presiden Joko Widodo itu. Hanya saja katanya, masyarakat berharap bisa diberi ruang dan mengambil manfaat dari pembangunan itu. ‘’Bukan malah diusir,’’ katanya penuh semangat. ‘’Itu saja,’’ tanya gubernur didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Provinsi NTB, Drs.H.Lalu Gita Ariadi,M.Si. ‘’Sebenarnya banyak

Pak Gubernur, tapi itu saja dulu,’’ jawab Mungkini. Gubernur Zul kemudian menjelaskan bahwa masyarakat harus diutamakan dalam setiap pembangunan. Sebab, pembangunan apapun selama ini, dihajatkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada yang boleh dirugikan atau terpinggirkan karena adanya investasi. Setiap investasi yang ada di NTB, justru harus membawa manfaat bagi setiap warga, terutama warga setempat di lokasi perusahaan yang berinvestasi. Karena itu, gubernur akan membicarakan persoalan itu dengan pihak-pihak terkait sesegera mungkin, agar mendapatkan solusi dan titik temu dari persoalan itu. ‘’Begini saja, coba adakan kegiatan untuk konsolidasi dan saling berunding di desa sana. Nanti saya hadir bersama PT ITDC dan pihak-pihak terkait lainnya. Nanti bisa kita dialog atau rundingkan yang enak dan nyaman. Sehingga bisa mendapatkan solusi yang memenangkan semua pihak,’’’saran gubernur. Atas saran Doktor Zul yang sekaligus adalah Ketua Dewan Kawasan KEK Mandalika itu, warga yang hadir menyetujui dan menyatakan siap mengadakan kegiatan di Desa Kuta. Setelah semuanya mendapat penjelasan, gubernur meminta Kepala DPM PTSP, H.Lalu Gita Ariadi untuk membantu dan mencatat keluhan warga tersebut. Sehingga, masalah-masalah yang ada dapat segera diselesaikan.

Gubernur pun mempersilakan warga Kuta untuk menikmati minum dan sajian yang ada di ruangan sambil mengobrol santai. Sementara itu, Kepala DPMPTSP NTB, H.Lalu Gita Ariadi, dirinya menyempatkan bicara dari hati ke hati dengan para warga. Karena kebetulan berasal dari wilayah yang sama, Gita ngobrol dengan bahasa Sasak. ‘’Saya mengajak mereka bertukar pikiran untuk memahami persoalan gaya bahasa (dalam surat edaran), yang mungkin ditafsirkan kurang pas. Mungkin bukan dilarang, namun dibina dan akan diberikan lokasi yanglebihnyamanuntukberjualan atau beraktivitas lainnya,’’ katanya. Ini masalah komunikasi dan sosialisasi yang kurang intensif, karena memang proyek KEK Mandalika masih relatif baru. Yang jelas gubernur dan Pemprov NTB tidak akan membuat warga sekitar Mandalika termarginalkan. ‘’Justru bersinergi dan bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari investasi mega-proyek KEK Mandalika,’’ papar Gita. Tak berapa lama, Mungkini dan 14 warga desanya kemudian berpamitan pulang ditemani Kepala DPM PTSP NTB. Mungkini merasa lega, karena amanah mereka mewakili seluruh warga Desa Kuta untuk mengadu kepada Gubernur NTB telah lunas tertunaikan. Mungkini dan rombongan bisa pulang kembali ke wilayahnya membawa hasil, yaitu respons dan solusi sigap dari Gubernur NTB. (ham/r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 15 Desember 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Dinas Kominfotik Sumbawa dengan Harian Suara NTB

’’Master Plan Smart City’’ Kabupaten Sumbawa Dipresentasikan di Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten yang terpilih di antara 50 kabupaten /kota dalam program Gerakan Menuju Smart City Indonesia Tahap II Tahun 2018 oleh Kementerian Kominfo RI, mendapat kepercayaan untuk mempresentasikan Master Plan Smart City Kabupaten Sumbawa 2018 – 2023. Presentasi disampaikan Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Ir. H. Ibrahim, M.Si di Hall Nusantara 1B - ICE BSD City Tangerang, Kamis (13/12), dihadapan penelis yang diketuai oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Ir. Herry Abdul Azis, M.Eng. Dalam presentasinya, H. Ibrahim memaparkan rancangan master plan, rencana aksi dan quick win smart city Kabupaten Sumbawa. Dijelaskan Kadis, Smart City Kabupaten Sumbawa mengambil tema ‘’Sumbawa Bersahabat’’ yang bersandar pada 6 (enam) pilar

yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment sebagaimana tercantum dalam dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Sumbawa 2018-2023. Lebih lanjut, Kadis menyampaikan bahwa quick win yang dipilih dari rencana aksi terhadap 6 pilar smart city adalah Sistem Jaringan Informasi Peternakan (SiJINAK) dari pilar smart economy. SiJINAK akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang melibatkan secara simultan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai unsur yang mampu memaksimalkan pemanfaatan fungsi program smart city. SiJINAK diproyeksikan akan mampu berperan efektif dan efisien dalam pemanfaatan daya dukung teknologi dengan e-registrasi ternak, evaksinasi, e-perizinan pengeluaran ternak maupun transaksi e-money antar pelaku peternakan. ‘’Dengan SiJINAK, pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan

H. Ibrahim dan Thalifuddin

pengeluaran ternak ke luar daerah, efisien dan efektif dari segi waktu dan pembiayaan serta diharapkan mampu memberi efek multi bagi sektor lainnya,’’ ujar Ibrahim, birokrat senior Sumbawa ini. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin, M.Si yang turut mendampingi presentasi menambahkan, SiJINAK akan mampu mentranformasi proses perizinan yang selama ini langsung ke kantor dinas, dapat langsung memanfaatkan smartphone nya untuk melakukan pengurusan izin atau rekomendasi. ‘’Apalagi dengan adanya program unggulan Pemkab Sumbawa yaitu Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi yang dikenal dengan Gema JIPI, maka penerapan SiJINAK akan mampu mendeteksi pemanfaatan limbah jagung sebagai pakan ternak, maupun pemanfaatan limbah peternakan sebagai bahan pupuk bagi tanaman jagung dengan dukungan teknologi

H. Ibrahim saat berdiskusi dengan tim panelis

Polisi Telusuri Dugaan Pembakaran Kantor Desa Simu Sumbawa Besar (Suara NTB) Dugaan pembakaran kantor Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa masih didalami pihak kepolisian. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap dugaan tersebut. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Zaky Maghfur, SIK mengakui pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi-saksi. Sejauh ini sudah ada enam saksi yang dimintai keterangan. Rencananya pihaknya masih akan memintai ket-

erangan saksi lainnya untuk mengungkap dugaan pembakaran kantor desa setempat. “Kemungkinan kita akan cari lagi saksi lain untuk mengarah dan mengerucutkan bahwa ada dugaan itu dibakar,” imbuhnya. Dijelaskannya, di lokasi ditemukan indikasi kuat jika kantor desa setempat dibakar. Dimana terdapat gorden bagian dalam kantor terbakar dan tercium bau bahan bakar. Hanya saja dari keterangan saksi dan bukti yang ada, belum mengarah kepada pelaku. Pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. “Besar dugaannya bahwa itu dibakar. Siapa yang melakukannya, kami masih

yang sederhana,’’paparnya. Tim Panelis mengapresiasi quick win smart city Kabupaten Sumbawa yang berbeda platform dengan daerah lainnya. Yang lebih kental dengan pola pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh teknologi yang sesuai. Tim Panelis yang beranggotakan Ahmad Djunaedi (UGM), Barry Simorangkir (Cipta Optima), Fitrah Rahmad Kautsar (Citiasia), Roberthus Theodore (KSP) juga memberikan beberapa catatan penyempurnaan dokumen khususnya di smart economy untuk lebih komprehenship, serta saran pengaplikasian SiJINAK oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Turut mendampingi dalam presentasi ini antara lain Kabid Teknologi Informatika, Kabid Statistik, Kasi Infrastruktur TI, Kasi Pengelolaan Sumber Daya TI, Kasi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Data Statistik Dinas Kominfotik Sumbawa dan Kasi Peternakan. Selanjutnya Tim

melakukan pendalaman,” jelasnya. Diketahui, dugaan pembakaran Kantor Desa Simu terjadi pada Rabu (12/12) dinihari lalu pukul 00.45 Wita. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mencoba memadamkan api, dibantu aparat kepolisian dan Babinsa setempat. Api akhirnya berhasil dipadamkan sejam kemudian setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran tersebut mengakibatkan ruang tengah kantor terbakar. Selain itu sejumlah barang inventaris kantor dan surat penting lainnya juga ikut terbakar. (ind)

H. Ibrahim dan Thalifuddin didampingi tim dari Diskominfotik Sumbawa foto bersama Tim dari Kominfo RI dan para panelis Presentasi Smart City Kabupaten Sumbawa mengikuti Private Booth Tour di Mall Senayan City guna melihat secara langsung teknologi pencahayaan paling mutakhir dalam produk, dan sistem pencahayaan berbasis IoT guna mendukung mendukung infrastruktur kota.

Penghargaan Pada Jumat (14/12) Pemkab Sumbawa yang diwakili Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, bersama 49 kabupaten/kota lainnya menerima Smart City Awarding 2018 dari pemerintah pusat di ICE BSD City Tangerang. Menandakan Sumbawa sebagai salah satu daer-

Pemkab yang diwakili Sekda Sumbawa saat menerima penghargaan smart city awarding dari pemerintah pusat

ah yang terpilih dan siap menyukseskan Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia. Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, H. Ibrahim menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Bupati, Wabup, para Pimpinan DPRD, Sekda dan Asisten Sekda atas keberhasilan bersama meraih program nasional ini. Kepada para Tim Penyusun Master Plan Smart City Kabupaten Sumbawa khususnya para Sahabat dosen UTS, UNSA, STKIP Paracendekia. Serta supporting informasi potensi dan kebutuhan dukungan TIK dari para sahabat perangkat daerah, Camat, Kades, Lurah, juga disampaikan penghargaan atas semua sumbangsih pemikiran, kebersamaan dan motivasinya. ‘’Langkah pertama dari jalan panjang mewujudkan Smart City di Kabupaten Sumbawa baru dimulai. Mohon dukungan selalu guna mengikhtiarkan terwujudnya Sumbawa Smart City untuk Sumbawa Hebat dan Bermartabat,’’pungkasnya. (arn/*)