Edisi Kamis 15 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 207 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Genjot Sektor Pertambangan

Pemulihan Ekonomi Jadi Beban Terberat Mataram (Suara NTB) Sektor pertambangan jadi sandaran untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mendorong segera operasional smelter di Pulau Sumbawa. Harapannya, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan perbaikan angka kemiskinan dan pengangguran.

Tumbuh nol koma saja sudah bagus. Makanya kita jaga jangan sampai negatif,’’ ujarnya saat dikonfirmasi usai menghadiri Peringatan HUT Brimob di Mako Satbrimobda NTB, kemarin.

Dia menjelaskan, pelambatan pertumbuhan ekonomi bisa memperburuk u p a y a pengentasan

(Suara

Demikian diungkapkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Rabu (14/11) menjawab soal prediksi Bappenas terkait dengan angka kemiskinan di NTB bisa menyentuh angka di atas 15 persen pada tahun 2021. ‘’Kemiskinan tidak bisa dihindari kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi.

H. Zulkieflimasyah

kemiskinan. Perekonomian bergerak mundur berpotensi memunculkan pengangguran. ‘’Kalau (pertumbuhan ekonomi) negatif, kemiskinan dan pengangguran lebih banyak lagi,’’ katanya.

Politisi PKS yang akrab disapa Dr Zul ini menyusun salah satu program pengentasan kemiskinan, menyesuaikan potensi ekonomi NTB di sektor pertambangan. Diantaranya, tambang emas di Sumbawa Barat dan Lombok Barat. ‘’Kita berusaha sekuat tenaga supaya sektor pertambangan itu bisa beroperasi sebagaimana sedia kala. Sehingga ini membantu pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran,’’ paparnya.

Cara yang akan ditempuh, sam-

bung dia, dengan mendorong segera beroperasinya smelter atau tempat pemurnian tembaga. Smelter di Pulau Sumbawa dikelola PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) melalui PT Amman Mineral Industri (AMI). ‘’Kita memudahkan proses (pembangunan) smelter ini, dan kita berupaya supaya mereka segera beroperasi kembali,’’ kata Dr Zul. ‘’Kita mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satu yang penting itu pertambangan,’’ pungkasnya.

Jadi Beban Terberat Pemulihan ekonomi pascabencana gempa NTB menjadi beban terberat. Untuk itu, selain program dari pemerintah daerah, Pemprov juga menggandeng lembaga non pemerintah/NGO mempercepat pemulihan ekonomi pada daerah-daerah terdampak gempa. ‘’Ke depan ini tantangan kita jauh lebih kompleks, lebih berat. Pertumbuhan ekonomi saja kita lihat (minus), itu beban terberat. Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi NTB rilis terakhir itu (turun) jauh,’’ kata Asisten II Perekonomian Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM saat rakor penanggulangan kemiskinan bersama

NGO di Kantor Gubernur, kemarin.

Biasanya, kata Chairul, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III selalu positif atau berada di atas rata-rata nasional.

Namun pada triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi NTB terjadi kontraksi. Untuk itulah konsep dan gagasan NGO untuk me-recovery NTB ke depan lebih khusus berbicara kemiskinan dengan melestarikan lingkungan dibutuhkan Pemda.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Bersambung ke hal 15

H. Chaerul Mahsul (Suara NTB/dok)

Kepala DKP Lobar dan Lotim Diperiksa Kejagung

TO K O H Penyambungan Gratis MESKI menjadi korban gempa, biaya instalasi listrik rumah tangga tak ditanggung PLN. Masyarakat korban gempa yang rumahnya rusak berat dan menjadi pelanggan PLN harus menyiapkan uang untuk pemasangan instalasi listrik rumah tangga.

PLN hanya menggratiskan biaya penyambungan atau pemasangan KWh meter.

Sedangkan biaya instalasi listrik rumah tangga akan ditanggung oleh masyarakat korban gempa. ‘’Intinya kami siap. Begitu berdiri rumahnya, kita siap sambung dan tanpa bi(Suara NTB/ist) aya penyambungan. Kalau Rudi Purnomoloka instalasi rumah tangganya tanggung jawab masingmasing. Instalasi dalamnya, tanggung jawab pemilik.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Dana transfer yang diperoleh 11 Pemda di NTB dalam APBN 2019 meningkat dibandingkan 2018.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan memaparkan, jumlah dana transfer daerah untuk Pempov dan 10 kabupaten/kota di NTB pada 2019 mendatang mencapai Rp16,4 triliun lebih.

Data Kanwil DJPB NTB, pada 2018 pagu dana transfer daerah untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB sebesar Rp15,3 triliun lebih. Tahun 2019, dana desa untuk delapan kabupaten di NTB juga meningkat menjadi Rp1,18 triliun.

Dana transfer sebesar Rp16,4 triliun tersebut paling besar diperoleh Pemprov NTB, yakni sebesar Rp3,7 triliun. Terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp444,7 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1,5 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp1,19 triliun, DAK Fisik Rp457 miliar dan Dana Insentif Daerah Rp36,3 miliar.

Penerima dana transfer terbesar kedua adalah Lombok Timur, yakni sebesar Rp2,1 triliun lebih. Dengan rincian, DBH Rp35,4 miliar, DAU Rp1,18 triliun, DAK non fisik Rp313 miliar, DAK Fisik Rp294 miliar, DID Rp9,4 miliar dan Dana Desa Rp307,3 miliar.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

APBN 2019, Dana Transfer untuk NTB Rp16,4 Triliun

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas kelautan dan perikanan (DKP) Lombok Barat (Lobar), H. Subandi mengakui sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Kejaksaan Tinggi NTB, Rabu (7/11) pekan lalu. Ia diperiksa terkait proses pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tengah diusut Kejagung.

Subandi mengaku ditanya seputar pelibatan pihaknya dalam pengadaan M. Tasywiruddin

kapal. Pihak penyidik juga turun langsung melakukan pengecekan lapangan melihat bantuan kapal tahun 2016 itu. Menurut Subandi, bantuan kapal dari KKP khususnya di Lobar tak ada masalah. ‘’Sudah saya dipanggil dimintai keterangan oleh Kejagung di Kantor Kejaksaan Tinggi pekan lalu dan tidak ada masalah,’’ kata Subandi, Rabu (14/11) kemarin. Subandi mengaku diperiksa hanya 30 menit.

Dalam waktu yang bersamaan katanya, juga diperiksa pejabat DKP Bima dan Kota Bima.

Tim penyidik Kejagung katanya, bertanya seputar pelibatan pihak dinas dalam hal proses pengadaan.

Bersambung ke hal 15 H. Subandi (Suara NTB/her)

10 Persen Rumah Tangga di NTB Belum Nikmati Listrik Mataram (Suara NTB) PT. PLN Wilayah NTB mencatat hingga saat ini masih ada 10 persen rumah tangga atau kepala keluarga yang belum menikmati listrik di daerah ini. PLN mencatat, rasio elektrifikasi di NTB sudah mencapai 90 persen.

General Manager PLN Wilayah

NTB, Rudi Purnomoloka yang dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc di ruang kerjanya, Rabu (14/11) siang menjelaskan khusus untuk Pulau Lombok seluruh desa yang dialiri listrik. Sementara Pulau Sumbawa, masih ada dua desa

berada di Kabupaten Bima. ‘’Rasio elektrifikasi PLN sekarang ini 80 persen. Tapi ada yang non PLN, sehingga rasio elektrifikasi sekitar 90 persen sampai saat ini. Ada sekitar 10 persen KK yang belum berlistrik di NTB,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Siapkan Sejumlah Jurus PEMPROV NTB menyiapkan sejumlah strategi atau jurus untuk menekan peningkatan angka kemiskinan 2019 mendatang. Tahun depan, ada 13 program yang disiapkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menekan angka kemiskinan yang diprediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berada di atas 15 persen hingga 2021.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada daerah-daerah terdampak bencana. ‘’Terutama penjangkauan perlindungan dan pemberdayaan sosial. Itu akan kita kuatkan di lokasi-lokasi terdampak bencana,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/11) siang.

Bersambung H. Ahsanul Khalik ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

ANJLOK- Harga tembakau Virginia Lombok anjlok. Petani tembakau Virginia mengaku rugi. Harga turun drastis, dari yang kualitas rendah biasanya Rp 15- 20 ribu pe Kg kini hanya dihargakan Rp 8.500 per Kg. Sedangkan untuk kualitas tinggi Rp 30-35 ribu per Kg. Sebelumnya grade tertinggi ini bisa terjual Rp 40-45 ribu per Kg. Tampak petani sedang merapikan tembakau untuk kemudian dioven.

PT. ASDP Diminta Tinjau Ulang Rencana ’’Extra Trip’’ Mataram (Suara NTB) PT. ASDP Indonesia Ferry diminta mengkaji ulang kemungkinan penambahan trip (extra trip) kapal untuk melayani penyeberangan Lembar – Padangbai. Sebab dengan 23 trip saat ini, kondisi penyeberangan lintas provinsi itu sering mengalami keterlambatan bongkar muat.

Penambahan trip itu disampaikan ASDP kepada Ombudsman NTB. Dalihnya, untuk mengurai dampak keterlambatan bongkar muat, baik

di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat maupun di Padangbai, Bali. Dalam surat itu, ASDP mencatat saat ini ada 32 trip yang melayani penyeberangan dari Bali – Lombok dan sebaliknya. Jumlah itu dianggap tidak cukup, sehingga harus ada enam extra trip sehingga menjadi 38 trip.

Ombudsman RI Perwakilan NTB meminta pihak ASDP meninjau kembali kemungkinan penambahan trip tersebut melihat pelayanan saat ini. Sebab dianggap be-

lum membaik akibat kerap terjadi keterlambatan bongkar muat. ‘’Ombudsman mendorong agar penyelesaiannya tidak saja menggunakan pendekatan sifatnya substansial. Tapi lebih berbasis kebutuhan operasional,’’ saran Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH.,MH, Rabu (14/11).

Sengkarutnya kegiatan bongkar muat di Lembar dan Padangbai dilihatnya simpul persoalan ada pada kurang berimbangnya dermaga di dua

tempat. Sebab diketahui, di Padangbai saat ini hanya satu dermaga yang efektif, sementara dermaga satu lagi dalam perbaikan. Kemudian di Lembar ada tiga dermaga dan hanya dua yang dimaksimalkan. ‘’Pertimbangkan, apakah jalan keluar itu berimbang?

Karena ketersediaan pelayanan kapal menurut saya tidak akan maksimal jika dua dermaga ini (Lembar – Padangbai) belum berimbang,’’ ujarnya.

Jika dua dermaga belum settle dari segi kuantitas,

dikhawatirkan pelayanan akan terus pincang. Ini kemudian menyebabkan terganggunya pelayanan masyarakat di dua pelabuhan.

Baginya extra trip bisa saja diberlakukan, namun harus melalui kajian matang, tidak sampai menjadi masalah baru untuk kondisi pelayanan yang masih disoroti saat ini. Terlebih kondisi kapal tidak upgrade, sehingga masih ada kapal yang ‘’uzur’’ beroperasi dan berpengaruh pada kecepatan.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Mataram Meningkat

Pagutan Rawan Genangan

Mataram (Suara NTB) Kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram relatif meningkat. Tercatat sampai Juni 2018 saja kekerasan mencapai 60 kasus. Hingga akhir Desember tahun ini diprediksi melampaui kasus tahun 2017 lalu yang 119 kasus.

(Suara NTB/dok)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengakui, ada peningkatan kasus kekerasan di Mataram. Faktornya masyarakat menyadari dan memiliki pemahaman, sehingga mereka melaporkan ke P2TP2 maupun unit PPA Polres Mataram.

“Barangkali masyarakat sudah paham,” kata Dewi, Selasa (13/11). Di samping itu, ada satgas di kelurahan yang memantau. Jika ada friksi atau

Dana Tersendat

Rekonstruksi Pascagempa Terus Berjalan Mataram (Suara NTB) Dana rekonstruksi sebesar Rp180 miliar yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat tak akan jadi penghalang.

Proses pembangunan rumah instans sederhana sehat (Risha) dan rumah instans konvensional (Riko) tetap berjalan.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, prinsipnya Pemkot Mataram fokus untuk membangun rumah masyarakat kriteria rusak berat. Dana telah ditransfer ke rekening warga senilai Rp25 juta berjumlah 780 rekening.

“SK yang kelima 119 rekening. Dan, SK yang keenam 661 rekening,” sebut Martawang. Sedangkan, dana nilainya Rp50 juta secara keseluruhan telah masuk ke rekening warga.

Artinya demikian kata Martawang, Pemkot Mataram tetap bisa dan harus terus bekerja untuk membangun rumah. Sedangkan, mengenai sisa yang belum ditransfer pemerintah pusat jangan menjadi penghalang. “Prinsipnya kita tetap bekerja,” ucapnya.

Disatu sisi, pemerintah pusat menargetkan pada Maret 2019 seluruh proses rekonstruksi dan rehabilitasi tuntas. Martawang berharap paling tidak akhir tahun ini rekening warga terisi. Baik, rumah kategori rusak sedang dan kategori rusak ringan.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki menjelaskan, secara keseluruhan anggaran rekonstruksi pembangunan rumah di Kota Mataram sekitar Rp272 miliar.

Yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening BPBD baru sekitar Rp100 miliar.

Dana bantuan itu diprioritaskan bagi korban rumah rusak berat. Sedangkan, sisanya dana Rp180 miliar tersendat. Percepatan rekonstruksi terkendala oleh lambatnya pembentukan kelompok masyarakat. Karena, tenaga pendamping terbatas.

Sementara, rumah yang rusak kategori berat saja mencapai 2.390. Dengan satu pokmas hanya terdiri dari 1 - 20 orang. (cem)

dalam keluarga. Dipastikan, kasus kekerasan bisa ditekan. “ Anak itu ibarat fotokopi.

Apa yang ditunjukan oleh orangtuanya akan diikuti,” ungkapnya. Sebenarnya, anak membutuhkan figur. Mereka ingin melihat sosok orang tua yang dapat memberikan perlindungan dan kasih sayang.

Satu kasus ditangani Dewi, orang tua anak memiliki jiwa kekanak - kanakan. Ini berpengaruh ke psikologi anak. Kembali disampaikan bahwa penguatan

(Suara NTB/cem)

Penyelesaian Aset

Kejaksaan akan Dampingi Pemkot Mataram

(Suara NTB/fit)

Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram. Sebelum diserahkan tahun 1994 oleh Pemkab Lobar, lahan itu merupakan pasar tradisional Karang Sukun. Setelah itu, diubah menjadi pusat pertokoan. Ironisnya, sebagian pemilik toko mengantongi sertifikat kepemilikan lahan.

Padahal, pemerintah tak pernah ada transaksi jual beli.

Sengketa status kepemilikan lahan juga terjadi pada rumah potong hewan (RPH) di Tanjung Karang. Aset milik pemerintah itu diklaim oleh seorang warga. Itu dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

Menanggapi kasus tersebut Kajari Mataram Dr. Ketut Sumedana menegaskan, akan siap mendampingi Pemkot Mataram menyelesaikan sengkarut penanganan aset tersebut. Kajari menantang Pemkot Mataram mengajukan permintaan pendampingan. Dan, ini akan segera ditindaklanjuti.

“Belum ada surat permintaannya. Tapi kalau saya ndak perlu bersurat. Cukup dengan lisan saja kami akan turun,” kata Kajari, Rabu (14/ 11). Sumedana menambahkan, tugas dari Kejaksaan adalah pendampingan dan memediasi. Daripada Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar membayar mahal orang lain, ia menyarankan meminta pendampingan ke Kejaksaan.

Diakui, permasalahan tersebut sebenarnya dulu pernah diinformasi-

kan. Tetapi data rill belum dipegang. “Dulu saya pernah diinformasikan. Tapi data rill ndak ada,” katanya. Aset milik Pemkot Mataram seperti shopping center maupun RPH Tanjung Karang diindikasikan dikuasai oleh perorangan.

Kajari mengaku, belum mendapatkan laporan itu.

“Belum ada laporan itu. Kalau ada datanya pasti saya tahu,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito akan menindaklanjuti hal tersebut dengan meminta Kejaksaan turut membantu penyelesaian sengkarutnya penanganan aset tersebut.

Bagi Pemkot Mataram ujar Sekda, ini hal yang positif karena Kejaksaan mau

terlibat. “Kita akan tindaklanjuti kalau memang sudah ada signal seperti itu,” terangnya. Sebagai langkah awal nanti data - data akan disiapkan dulu. Baru kemudian meminta pendampingan dan menyerahkan data secara keseluruhan, agar tim dari Kejaksaan bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan aset mana yang menjadi skala prioritas. (cem)

ASET PEMKOT - Seorang warga membersihkan ranting pohon di areal shopping center yang terletak di depan eks RSUP NTB di Jalan Pejanggik.

Sebagian aset Pemkot Mataram ini diduga dikuasai oleh perorangan.

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Permasalahan aset di Kota Mataram masih menjadi benang kusut. Kejaksaan memberi lampu hijau dan siap mendampingi penyelesaian aset tersebut. Aset di Mataram sebagian diduga dikuasai oleh perorangan.

Catatan Suara NTB, seperti kasus shopping center di Jalan

Kekurangan Aplikator Bukan Alasan ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengaku prihatin terhadap masih banyaknya warga yang tinggal di rumah singgah.

Terlebih dengan datangnya musim hujan. ‘’Memang mereka dijanjikan bantuan, kami juga ikut membantu warga yang rumahnya rusak parah untuk dirobohkan. Tapi saat ini bantuan belum datang,’’ sesalnya.

Ujung-ujungnya warga menuntut kepada dewan. Sebagai wakil rakyat di parlemen, Abdul Malik lanjut Malik, pihaknya tetap menyisihkan penghasilan untuk membantu mereka. Namun tentu, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. ‘’Bantuan yang bisa kami berikan saat ini, bentuknya bantuan insidentil saja.

Seperti bantuan terpal dan lain sebagainya’’ katanya. Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah agar melakukan percepatan terhadap pembangunan rumah bantuan untuk korban gempa.

Baik Risha, Riko dan Rika. Politisi Golkar ini melihat, upaya yang dilakukan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang membangun Huntara bagi warga, cukup baik. Artinya, lanjut Malik, meski tidak permanen, namun pembangunan hunian sementara itu cukup membuat masyarakat terbantu.

Namun begitu, anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini tetap mendorong pemerintah melakukan percepatan pembangunan rumah bantuan bagi warga korban gempa.

Karena warga merasa mempunyai wakil di parlemen, meski soal rumah bantuan menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun warga tetap saja mengadukan hal itu kepada anggota dewan yang ada di dapilnya masing-masing. Malik menyesalkan program bantuan rumah bagi korban gempa yang terkesan hanya besar gemanya saja. ‘’Tapi tindaklanjutnya hingga saat ini belum maksimal,’’ ungkapnya.

Karena dari jumlah korban gempa yang datanya mencapai ribuan orang, yang tertangani baru beberapa warga saja. ‘’Ditempat saya sendiri, setiap lewat sana, kadang saya merasa malu. Karena kami juga ikut membantu warga merobohkan rumah mereka,’’ akunya. Malik mengira, setelah dilakukan perobohan, rumah korban gempa akan segera diganti. Nyatanya sampai saat ini belum ada realisasi.

Malik menekankan, korban gempa harus menjadi atensi pemerintah. ‘’Kita tidak ingin muncul cerita baru lagi, dari korban gempa. Seperti mereka terserang penyakit dan lain-lain,’’ ujarnya. Pada bagian lain Malik mengatakan bahwa kekurangan aplikator sebetulnya bukan alasan. ‘’Aplikator itu kan SDM. Kita ini banyak sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan. Mestinya pemerintah membuka kesempatan bagi aplikator di masing-masing wilayah,’’ pungkasnya. (fit)

konflik, Satgas menyampaikan ke dinas. Umumnya perselisihan dilatarbelakangi oleh perebutan hak asuh, penelantaran dan tidak pernah diberikan nafkah. Faktor lain kekerasaan selain faktor ekonomi, juga penguatan keluarga.

Dewi menilai pengasuhan alternatif ini penting. Bagaimana komunikasi suami dan istri, orang tua dan anak kuat.

Walaupun ekonomi tak memenuhi, tapi diajarlah rasa hormat, beretika dan sayang

ketahanan keluarga itu penting.

Untuk menekan kasus kekerasaan tersebut, DP3A mensosialisasikan ke masyarakat. Tidak bisa semua orang tua semaunya melakukan kekerasan.

Demikian pula, pasangan suami istri. Sebab, ada aturan hukum yang akan dijatuhkan jika ada pelanggaran.

“Jadi orangtua tidak bisa seenaknya mau pukul anaknya,” demikian kata Dewi. (cem) Hj. Dewi Mardiana Ariany

Lantai Dua Pasar Kebon OPD Diingatkan Jauhi Praktik Korupsi Roek Masih Belum Tertata Mataram (Suara NTB) Lantai dua Pasar Kebon Roek masih dalam proses perbaikan. Lantai dua pasar ini masih belum tertata. Terlihat bekas reruntuhan bangunan juga belum selesai dibersihkan. Sehingga terkesan kumuh dan tak terurus.

“Pengerjaannya sudah dimulai, tapi belum diperbaiki. Karena itu kan nunggu dari pabrikan, temboknya diganti. Ini sebenarnya kerjaan ringan, tapi pakai pabrikan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Lalu Alwan Basri, Rabu (14/11).

Ia mengatakan bahwa pengerjaan itu akan selesai hingga 25 Desember mendatang. Rekanan masih melakukan pekerjaannya dengan menunggu proses pabrikan selesai. Sebab temboknya akan diganti menggunakan spandek. “Secara umum tidak ada kendala, karena pengerjaannya sedang berproses.

Kita tunggu saja,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa rekanan melakukan pekerjaan

di luar pasar. Sehingga, setelah bahan yang dibutuhkan jadi, maka dapat langsung dipasangkan. Namun hingga hari ini beluk terlihat progres dari perbaikan pasar itu.

Salah seorang tukang yang bekerja membersihkan puing bangunan di pasar ini membenarkan bahwa perbaikan belum dilakukan. Pihaknya masih melakukan proses pembersihan yang memakan waktu hingga 15 hari kedepan. Dinding di lantai dua pasar ini rencananya akan dirobohkan kemudian dibersihkan. Dengan demikian, rekanan dapat memasang spandek pengganti tembok itu dengan lebih leluasa.

Hinga saat ini, lantai dua Pasar Kebon Roek sangat kumuh dan kotor. Puing-puing bangunan belum dibersihkan, begitu pula dengan kursi dan meja bekas milik pedagang.

“Kita tunggu saja pengerjaannya. Kalau sudah selesai pabrikasi, rekanan pasti akan langsung melakukan proses pemasangan,” ujar Alwan. (lin)

(Suara NTB/lin)

KUMUH - Suasana di lantai dua Pasar Kebon Roek yang belum tertata dan belum diperbaiki, terkesan kumuh.

Mataram (Suara NTB) Pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mataram, diingatkan menjauhi praktik korupsi. Termasuk kesalahan dalam mengambil keputusan dan bertindak secara administrasi.

Kajari Mataram Dr. Ketut Sumedana, Rabu (14/11) mengatakan, kejaksaan memberikan pembekalan hukum kepada kepala bidang dan kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Se - Kota Mataram.

Bimbingan teknis ini kata Kajari, sebagai bentuk pencegahan sekaligus berbagi pengetahuan permasalahan hukum bagi OPD dan kepala sekolah.

Pembekalan itu merupakan kali kedua, setelah sebelumnya penyuluhan sama menyasar

pimpinan OPD. “Ini yang kedua kali saya berikan penyuluhan,” jawabnya.

Penyuluhan difokuskan pada tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan, agar mereka tidak salah - salah dalam mengambil keputusan serta bertindak secara administrasi. Tidak hanya itu, Kejaksaan juga melihat proses pengurusan perizinan. Termasuk pemecatan dan pengangkatan pejabat.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur mengatakan, bimbingan teknis bagi OPD dan kepala sekolah tujuannya meminimalisir persoalan hukum, agar OPD bekerja sesuai prosedur. “Ini sosialisasi saja biar mengurangi pelanggaran hukum,” terangnya.

Sosialisasi ini tidak ada kaitannya dengan kasus op-

Ketut Sumedana erasi tangkap tangan oleh Kejaksaan beberapa waktu lalu.

Kegiatan itu murni pembekalan agar OPD dan sekolah memahami tentang permasalahan hukum. “Tiga bulan sekali kita laksanakan ini,” demikian ucapnya. (cem)

Penetapan UMK Segera Diserahkan ke Gubernur Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menetapkan upah minimum kota (UMK) sebesar Rp2.013.000.

Penetapan ini berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan bersama serikat pekerja dan pengusaha. Kesepatan itu segera akan disampaikan ke gubernur.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito mengungkapkan, hasil kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja telah diserahkan ke Walikota. Hasil dari rapat dewan pengupahan menyepakati UMK mulai Januari 2019 sebesar Rp2.013.000., “Ini berdasarkan kesepakatan dari pengusaha dan serikat pekerja. Kenaikan UMK lebih tinggi dari UMP ditetapkan,” kata Sekda

H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Rabu (14/11).

Jika membandingkan dengan UMK tahun ini, kenaikan di tahun 2019 kurang dari Rp150 ribu. Pasalnya, UMK 2018 sebesar Rp1.863.534.

Eko menegaskan, kenaikan

tersebut pasti telah dipikirkan oleh pengusaha. Tak mungkin perusahaan merumahkan karyawan mereka. Karena, mereka sendiri yang mengetahui kondisi finansial perusahaannya.

“Bukan pemerintah yang menetapkan. Kami hanya memfasilitasi antara pengusaha dan serikat pekerja,” tandasnya. Terkait sanksi bagi perusahaan yang enggan membayar upah karyawan sesuai UMK, Eko akan melihat persoalannya. Jika faktor keberatan terkait kenaikan upah karyawan, itu ada mekanismenya. Dinas Tenaga Kerja diserahkan sepenuhnya untuk melakukan pengawasan.

“Sanksinya tergantung permasalahannya apa dulu,” demikian Sekda. (cem)

(Suara NTB/cem)

CAMAT Mataram, Hariadi menyebut bahwa kawasan Pagutan rawan terhadap genangan saat hujan. Kiriman air dari Kali Unus berpotensi menimbulkan genangan, bahkan banjir. Sebab kali ini terbilang cukup dangkal.

“Kalau yang rawan itu di Pagutan. Aliran dari Kali Unus itu berpotensi airnya naik kalau hujan deras. Makanya ini perlu sekali normalisasi,” ujarnya, Rabu (14/11).

Ia mengimbau kepada warHariadi ganya agar tidak membuang sampah di sungai atau di tempat lainnya. Ia menyarankan agar warga membuang sampah di tempat yang memang sudah ditentukan. Sehingga petugas kebersihan sampah bisa dengan mudah membersihkan sampah-sampah itu. “Sekarang warga tidak boleh lagi buang sampah ke sungai. Banjir itu selain karena sedimentasi tanah, juga karena sampah,” ujarnya.

Sedimentasi tanah di kali dan beberapa drainase juga dianggap dapat memicu terjadinya banjir. Pasalnya drainase dan sungai yang dangkal tidak mampu menahan debit air yang besar. “Kita sudah usulkan juga untuk taludnya dinaikkan. Tapi persoalan kita memang ini sekarang banyak warga yang membangun di pinggir sungai,” ujarnya.

Pihaknya tidak dapat berbuat banyak saat debit air sungai itu tinggi. Pasalnya, ia sudah mengajukan untuk normalisasi, namun belum terlaksana. Warga juga diminta untuk bekerjasama untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di kali.

“Kalau hujan lebat dan debit airnya tinggi, kita di hilir ini tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya sebelum adanya genangan atau banjir, kita perlu lakukan normalisasi,” ujarnya. Sebelumnya, pihaknya telah mengajak warga untuk bergotong royong membersihkan drainase. Namun untuk sungai, pihaknya berharap instansi terkait dapat membantu. (lin)

Halaman 2

SUARA NTB

Kamis, 15 November 2018

Dua Kali Perbaikan, DPT Masih Berpeluang Berubah Mataram (Suara NTB) Data Pemilih Tetap (DPT) Provinsi NTB telah diperbaiki dua kali. Meski demikian, perbaikan DPT tahap tiga masih berpeluang dilakukan. Mengingat, data kependudukan masih karut marut.

Hal itu diakui Komisioner KPU Provinsi NTB divisi data dan informasi, Hesty Rahayu.

Menurutnya, DPT masih berpotensi mengalami perubahan.

“Pemuktahiran data pemilih ini masih bisa berubah, karena memang perpindahan penduduk ini sangat tinggi sekali, itu mempengaruhi sekali,” sebut Hesty kepada Suara NTB. Pada perubahan terakhir, DPT hasil perbaikan tahap II, yang ditetapkan Selasa (13/11) lalu, DPT NTB mengalami penambahan 175.088 jiwa pilih.

Berasal dari pemilih pemula yang belum terakomodir dalam DPT hasil perbaikan tahap pertama.

“Ya itu pemilih yang berasal dari DP4 yang tidak terakomodir

dalam DPT. Hal itu bisa terjadi karena memang administrasi kita harus diperbaiki. Sehingga memang data kita harus tetap update, karena perubahan dinamika kependudukan itu cepat sekali,” kata Hesty.

Terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori juga mengakui tak tertutup kemungkinan DPT bisa kembali berubah meskipun telah mengalami perbaikan dua kali. Tapi hal itu sangat ditentukan oleh dinamika pada saat pleno penetapan DPT tahap II tingkat nasional di KPU RI yang akan digelar tanggal 15 November besok ini.

“Perbaikan DPT tahap tiga bisa ada, setelah pleno tingkat nasional. Tapi untuk lebih pastinya kita akan tunggu

perkembangan di rekapitulasi tingkat nasional. Bisa saja ada tindak lanjut seperti DPTHP (tahap II) sekarang ini dari tahap I,” katanya.

Disampaikan Aksar, saat ini KPU dan Kementerian dalam negeri tengah mencari formulasi bagaimana mengakomodir pemilih pemula yang tepat berusia 17 tahun pada saat hari H pemilihan (17 April 2019) mendatang. Namun demikian, di satu sisi, jika dimaksukan dalam DPT, mereka belum melakukan perekaman e-KTP sebagai syarat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya.

“Nah ini sedang didiskusikan oleh KPU dan pemerintahan, bagaimana kebijakan. Mungkin

akan ada diskresi dari pemerintah terkait pemilih yang tepat usia mereka 17 tahun pada hari H pemilihan, kita tunggu saja kebijakannya,” katanya.

Dalam rangka perbaikan data pemilih, pihaknya mendorong semua pihak untuk ikut memantau memastikan semua warga negara telah terdaftar dalam DPT. Sehingga hak politik warga negara dipastikan terpenuhi.

“Kami siap saja apa pun yang terbaik (perbaikan lagi) untuk memastikan warga negara bisa terdaftar dalam daftar pemilih. Kami sangat terbuka untuk memberikan akses data kepada semua pihak agar terus dilakukan perbaikan, kami menyediakan program aplikasi lewat android yang memudahkan masyarakat untuk mengecek dan memastikan dirinya sudah terdaftar dalam daftar pemilih,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 3

Kawasan Wisata Senggigi Dikeluhkan Nihil TPS Giri Menang (suara NTB) Kawasan Senggigi dihadapkan pada beberapa persoalan. Selain maraknya PKL di pinggir jalan, juga masalah sampah kerap jadi keluhan wisatawan. Pemda dianggap belum serius menangani sampah. Buktinya di wilayah Utara Lobar tersebut baik di destinasi wisata Senggigi Batulayar, Gunungsari hingga Narmada dan Lingsar tidak ada dibangun tempat pembuangan sampah (TPS). Hal ini pun menjadi keluhan sekaligus kritikan dari para kepala desa yang ada di wilayah setempat.

Kades Batulayar, HM. Nur Taufiq kepada wartawan mengungkapkan, masalah sampah tidak hanya dikeluhkan wisatawan namun masyakarat. Sampah ini menjadi masalah klasik yang belum bisa diatasi. “TPS tidak ada, apalagi TPA. Ini

jadi masalahnya ke mana warga mau buang sampah. Kita dijanjikan oleh Pemda tahun ini tapi tidak jadi,” keluhnya.

Kendala yang dihadapi selama ini, adalah belum adanya TPS. Sehingga untuk sementara pihak desa membuang sampah di lahan milik orang. Sampah pun dibiarkan menumpuk di lokasi tersebut. Ia mengaku kondisi ini tentu sangat menganggu wisatawan yang berkunjung ke Senggigi. Untuk pengadaan TPS, pihaknya dijanjikan oleh bupati akan dibangun TPS di Desa Senteluk tahun ini namun batal.

Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI Dr H. Kurtubi menegaskan, persoalan sampah di kawasan wisata harus menjadi prioritas penanganan oleh Pemda. Sebab bagaimanapun kawasan wisata ini dikunjungi oleh wisatawan asing dan daerah.

Jika tak ditangani dengan baik, maka dikhawatirkan

menjadi masalah pelik ke depan. Untuk ia pun mendorong agar perlu dibangun TPS di masing-masing daerah, nantinya sampah yang dibuang ke TPS diangkut menggunakan kendaraan ke TPA kebon Kongok. “Kami dorong agar TPA kebon Kongok menjadi pembangkit listrik tenaga sampah,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), HL. Surapati mengatakan kendala dihadapi pihaknya untuk pengadaan TPS yakni persoalan lahan. Pasalnya, tidak ada lahan di daerah setempat baik di daerah wisata Senggigi. Langkah sementara yang dilakukan dengan menempatkan kontainer sebagai lokasi pembuangan sampah. Selanjutnya kontainer itu diangkut langsung tidak dibiarkan berlama-lama. (her)

Ramai Meeting dan Event Besar, Golden Palace Hotel Lombok Aman Mataram (Suara NTB) Dua bulan pascagempa 7 SR yang melanda Pulau Lombok pada tanggal 5 Agustus 2018, Golden Palace Hotel Lombok terlihat ramai pengunjung yang selain menginap juga mengadakan acara - acara seperti meeting, gathering, pernikahan, ulang tahun, hingga event nasional. Hal ini merupakan bukti bahwa para tamu hotel yakin dan percaya akan bangunan gedung yang aman pascagempa bumi.

Bangunan hotel berbintang empat yang terkenal dengan fasilitas terlengkap ini telah di asesmen oleh Tim penilai struktur bangunan yang terdiri dari tim Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB bekerja sama dengan tim dari Australia. Hasil pengecekan adalah struktur bangunan tidak mengalami kerusakan sedikitpun, struktur bangunan dinyatakan aman. Kepala Tim Penilaian mengatakan “Kerusakan hanya terjadi pada bagian finishing bangunan seperti keretakan plesteran pada tembok dan beberapa keramik dinding yang lepas. Sekali lagi struktur bangunan tidak ada kerusakan sedikit pun, sangat kokoh dan kuat, sehingga dapat saya katakan bahwa hotel ini layak untuk difungsikan kembali dan melakukan kegiatan operasional seperti sedia kala. Dan kami pun memberikan kartu hijau yang menandakan hotel ini aman,” terang General Manager Golden

Palace Hotel Lombok Ernanda Agung D. Golden Palace Hotel Lombok juga telah mendapatkan Surat Rekomendasi Teknis Kelayakan Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB yang didalamnya menegaskan bahwa bangunan Golden Palace Hotel Lombok hanya mengalami kerusakan ringan sehingga secara umum, bangunan gedung hotel aman digunakan dalam memberikan pelayanan jasa perhotelan. Sehubungan dengan hal tersebut, Ernanda Agung optimis hotel yang terkenal sebagai rumah kedua para pejabat negara ini tetap ramai seperti biasanya.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Selain itu hotel yang terkenal dengan keamanannya ini juga memiliki standar operasional prosedur tanggap bencana dan rescue team yang siap siaga setiap saat jika terjadi bencana.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (*)

Promosi KB dan KR

Galakkan Semangat Gotong Royong Membangun Kualitas SDM Warga NTB Tanjung (Suara NTB) Promosi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Reproduksi (KR) Berkualitas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Bersama Mitra Kerja tahun 2018 berlangsung di Dusun Jugil Barat, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, Selasa (13/11). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, BKKBN NTB, BPJS NTB dan Pemda Lombok Utara c.q Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD. Masyarakat yang hadir pada kesempatan itu lebih dari 200 orang.

Hj. Ermalena, MHS.,

pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya pelayanan kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Dinamika kependudukan berdampak luas tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi masa depan bangsa dan negara.

“Saya yang menjadi wakil ibu dan bapak di Jakarta juga berkepentingan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita tambah baik, kita berada di urutan 29 dari 34 provinsi.

Sekarang karena gempa, angka kemiskinan bertambah banyak, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, ini juga menjadi catatan untuk mempertah-

(Suara NTB/ist)

Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

(Suara NTB/ist)

Salah seorang peserta antusias bertanya pada kegiatan sosialisasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Reproduksi (KR) Berkualitas dalam SJSN ankan urutan 29,” ujarnya.

Menurut Ermalena, IPM masyarakat NTB perlu terus dipacu. Mengingat beberapa indikator belum cukup baik.

Di sektor pendidikan, lama pendidikan anak-anak NTB belum cukup bagus. Di sektor kesehatan, ternyata stunting (lahir pendek) masih tinggi, hampir 40 persen. Begitu pula masalah ekonomi belum terlalu baik jika mengacu pada capaian IPM. Meningkatkan indikator itu, pemerintah kata Politisi PPP itu, tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus bersama dengan masyarakat.

“Kalau tentang Masjid, kegotongroyongan kita mengalahkan provinsi lain. Kena-

pa tidak diimplementasikan kegotongroyongan itu untuk membangun sumber daya manusia,” dorongnya.

Ermalena menyebut, pengendalian penduduk harus disadari pula oleh masyarakat.

Angka kelahiran penduduk setiap tahun bertambah ditandai dengan pemanfaatan lahan yang semakin massif, dan tingginya jumlah pangan untuk konsumsi.

Salah satu upaya pemerintah menekan kepadatan penduduk, adalah mengatur jarak kehamilan, menjaga jarak kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi. Sebab kepadatan penduduk yang berbanding terbalik dengan sumber daya bisa berdampak terhadap kualitas

sumber daya manusia. Kelahiran dan perkembangan anak stunting (lahir pendek) umumnya berbanding lurus dengan kualitas SDM. Sehingga tidak jarang menjadi masalah sosial karena kurang terserap oleh lapangan kerja formal.

“Karena yang menyebabkan kematian itu, terlalu banyak anaknya, terlalu sering beranak dan terlalu dekat jarak kelahiran. Ini yang repot terutama ibu-ibu,” katanya.

Sementara, Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., menyampaikan pentingnya partisipasi KB dan KR. Saat ini masyarakat sudah bisa mendapat pelayanan gratis dimana biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Tahun 2019 mendatang, semua masyarakat ditargetkan menjadi anggota BPJS kesehatan untuk mendapatkan layanan berobat yang lebih murah dan layanan maksimal.

Dalam sosialisasi kali ini, Makripuddin menitikberatkan pada sistem pelayanan KB dan KR dengan beberapa jenis yang bisa dimanfaatkan.

Hanya saja dalam memanfaatkan kontrasepsi harus mendapatkan persetujuan kedua pihak, antara suami dan istri. Salah satu menolak, maka pemasangan kontrasepsi tidak bisa terlayani.

“Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau ber KB, silahkan ada mobil yang melayani.

Mudahan upaya kita untuk

meningkatkan kualitas masyarakat kita bisa lebih cepat,” ujarnya.

Sementara, berdasarkan pemaparan perwakilan BPJS Cabang KLU yang hadir mencatatkan angka partisipasi BPJS Kesehatan masyarakat di NTB sebesar 71 persen lebih dari 5 juta orang penduduk.

Khusus untuk Kabupaten Lombok Utara, peserta BPJS sebanyak 95 persen.

BPJS pun meminta, agar warga yang belum memiliki kartu BPJS agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan atau bisa menghubungi kantor BPJS di KLU untuk diproses. (ari/*)

(Suara NTB/ist)

Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., menyerahkan hadiah kepada peserta sosialisasi.

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena menyerahkan hadiah kulkas

Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si., dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena menyerahkan hadiah laptop.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena saat menjadi pemateri kegiatan sosialisasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Reproduksi (KR) Berkualitas dalam SJSN

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

Halaman 4

Libatkan Organisasi Guru

(Suara NTB/yon)

IKATAN Guru Indonesia (IGI) Lombok Timur (Lotim) Pemkab Lotim melibatkan organisasi guru dalam mengevaluasi keberadaan tenaga honor yang ada di daerah ini.

Ketua IGI Lotim, Huzaefah, kepada Suara NTB, Rabu (14/ 11), menjelaskan, apabila evaluasi yang dilakukan itu untuk melakukan klasifikasi berdasarkan masa kerja. IGI menilai jika hal tersebut sangat tepat dilakukan untuk mengatur dan menertibkan, karena saat ini posisinya sama antara yang baru masuk menjadi tenaga honor, antara masa kerja baik 5 tahun maupun 10 tahun kedudukannya sama.

Padahal dalam proses pengangkatannya harus dilihat masa kerjanya antara tenaga honor yang satu dengan lainnya. “Apapun namanya, apabila evaluasi dilakukan untuk melihat masa kerja, dan memperhatikan kesejahteraan.

Itu sangat bagus,” ujarnya.

Namun apabila pengangkatan dilakukan berdasarkan faktor kedekatan, Huzaefah menilai jika hal tersebut sangat bertolak belakang dengan profesi seorang guru. Artinya guru merupakan profesi pengabdian yang menyangkut kode etik, prestasi dan lain-lainnya. “IGI berharap jangan karena faktor kedekatan, guru itu di-SK-kan atau tidak di-SK-kan. Ini sangat merugikan dan sebuah penistaan terhadap guru-guru,”ujarnya.

Diakuinya, dari informasi yang ia terima, saat ini masih tahap pengklasifikasian dan pemilahan lama pengabdian guru berdasarkan masa kerjanya. Apabila ada SK yang dikeluarkan oleh Pemkab Lotim, IGI tentunya akan melihat apakah SK yang dikeluarkan dan penerimanya apakah sesuai dengan masa pengabdiannya, sehingga layak menerima SK itu.

Ia menilai, apabila dalam evaluasi itu hanya mengandalkan Dinas Dikbud bersama UPT-nya. Maka dikhawatirkan tidak maksimal mengingat jumlah guru honor di Kabupaten Lotim cukup banyak. Untuk itu, perlu dilibatkan organisasi guru dalam proses evaluasi dan pengklasifikasian tersebut. Terlebih fenomena yang dihadapi saat ini yakni menyangkut kesejahteraan dari guru honorer. Maka dari itu, rencana evaluasi yang bertujuan untuk menerapkan prinsip keadilan serta mengarah pada kesejahteraan guru honorer itu sendiri, maka IGI Lotim sangat berterima kasih kepada Bupati Lotim.

Sementara, Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, menyebutkan bahwa jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lotim sebanyak 4.564 jumlah honorer yang tersebar di semua OPD yang ada di Kabupaten Lotim.

Bahrain mengaku tidak bisa berkomentar jauh terkait rencana Bupati Lotim yang akan melakukan evaluasi. Namun dari BKPSDM Lotim siap menjalankan apa yang menjadi program kepala daerah. (yon) Huzaefah

AMPLU Bertemu BNPB

Willem Sebut Dana Rp50 Juta Harus Dikelola Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Belasan masyarakat yang tergabung bersama Aliansi Masyarakat Peduli Lombok (AMPLU), didampingi Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., dan DPRD Lombok Utara, bertemu langsung dengan Kepala BNPB, Willem Rampangilei, di Jakarta, Rabu (13/11). Willem mengaku bersyukur atas kehadiran AMPLU di kantornya.

Ia menganggap, pertemuan dan dialog dengan perwakilan masyarakat Lombok Utara penting untuk meluruskan miskomunikasi terkait pengelolaan dana stimulan perbaikan rumah pascabencana gempa bumi.

“Memang saya lihat ini ada sedikit komunikasi publik yang tidak lancar. Dan dengan adanya pertemuan ini sangat baik, sehingga saya harapkan proses pembangunan kembali ke rumah ini bisa selesai secepat-cepatnya,” ujarnya.

Willem mengakui masih ada pemahaman bahwa dana bantuan itu tidak sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Padahal yang sebenarnya harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat.

Prosedurnya sebagaimana disampaikan, bahwa uang tersebut dari pemerintah pusat langsung ke tabungan masyarakat.

Warga tetap diarahkan melalui pokmas dengan alasan, agar lebih efisien dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan. Kedua, pokmas bisa langsung mengawasi satu sama lain. Contohnya, kata dia, jangan sampai rumah yang rusak ringan dikatakan rusak berat.

“Hanya saja ini ada persoalan dikomunikasi publiknya, sehingga tidak terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Dan dari pusat tidak pernah memaksa harus menggunakan rumah Risha, mereka bebas memilih Riko dan sebagainya itu,” paparnya.

Willem menegaskan, dirinya siap dihubungi 1x24 jam apabila terdapat kendala di lapangan. “Dan saya juga apresiasi pak wakil bupati yang akomodatif kepada masyarakatnya , dan memang harus seperti inilah pemimpin yang seharusnya,” tandasnya.

Sementara, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH., MH., meminta agar hasil pertemuan dengan BNPB dikomunikasikan ke masyarakat. Bahwa ternyata memang pokmas itu tidak harus diarahkan ke aplikator, tidak harus Risha, serta dana stimulan bisa dikelola masyarakat.

“Saya kira hanya menegaskan ke teman-teman (di kabupaten) supaya langkah yang diambil itu adalah langkah-langkah cepatlah yang memudahkan masyarakat. Kalau memang sulit berhubungan sama aplikator, ngapain diarahkan,” ujarnya.

Kordum APMLU, Tarpiin menambahkan, pertemuan AMPLU dengan BNPB diharapkan memberi titik temu atas kegalauan masyarakat. Penegasan BNPB bahwa dana stimulan bisa dikelola masyarakat setidaknya memberi motivasi bagi warga pascabencana.

“BNPB malah memberikan keluasan kepada masyarakat untuk melihat jenis rumah apa yang penting anti gempa . BNPB juga akan membuat surat himbauan mungkin nanti itu kepada kabupaten Lombok Utara bahwa memberikan penjelasan bahwa uang itu bisa di kelola masyarakat,” katanya seraya berjanji akan mengawal proses yang dilakukan Pemda. (ari)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - APMLU didampingi Wakil Bupati Sarifudin bertemu dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei untuk berkomunikasi terkait pengelolaan dana gempa, Rabu (14/11).

(Suara NTB/rus)

HUNTARA – Deretan huntara yang dibangun di Sajang Sembalun. Banyak huntara yang dibangun BUMN di Sembalun belum ditempati, karena jauh dari pemukiman warga.

Huntara di Sembalun Banyak Tidak Ditempati Selong (Suara NTB) Sampai saat ini, sebagian besar korban gempa bumi di Lombok Timur (Lotim) masih mendiami tempat-tempat hunian sementara (huntara). Hanya saja huntara yang sudah dibangun secara kolektif, utamanya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi efektif. Sebagian besar huntara ini justru kosong.

Seperti yang dibangun di wilayah Kecamatan Sembalun. Huntara yang dibangun sejumlah BUMN justru tidak ditempati, karena lokasinya agak jauh dari pemukiman.

Camat Sembalun, Usman yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/11), menjelaskan, korban gempa saat ini lebih memilih menempati huntara yang dibangun sendiri di pekarangannya.

Kondisi saat ini sebutnya banyak huntara justru kosong.

Tidak saja di Sajang, tapi juga di Sembalun Bumbung, Lawang dan tempat pemban-

gunan Huntara lainnya. “Memang kurang efektif,” ucapnya.

Jumlah Huntara yang dibangun lebih dari 300 unit.

Jumlah yang terisi saat ini ada sebagian saja. Kendala lain selain jauh dari permukiman, juga karena air dan listrik masih terkendala. ‘’Seperti lampu dan sanitasi yang memadai,” ungkapnya.

Selama tidak ada tempat tinggal, dipersilakan untuk menempati huntara sampai nanti ada tempat yang benarbenar layak ditempati para warga. Apalagi memasuki musim hujan, setidaknya ada

tempat warga untuk berteduh.

Musim hujan yang sudah tiba memang menjadi tambahan masalah bagi warga. Apalagi di lokasi yang dibangun ini sempat air hujan tergenang.

Kondisi ini memang cukup memprihatinkan. Sesuai arahan bupati, pihak-pihak terkait hendaknya bisa mempercepat pembangunan hunian tetap warga, sehingga bisa lebih nyaman. “Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa mulai pembangunan,” ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy sendiri pernah menyebutkan huntara

kolektif ini tidaklah efektif dan disarankan kepada seluruh pihak membangunkan huntara di pekarangan rumah warga masing-masing. Menurutnya pembangunan huntara di lapangan itu jauh dari kompleks rumah sebelumnya, sehingga warga enggan untuk menempati rumah huntara kolektif tersebut.

Camat Sambelia, Zaitul Akmal saat ditanya menyebut sengaja menolak untuk dibangunkan huntara secara kolektif, karena diyakini tidak akan efekif. Para perusahaan disarankan membangunkan huntara di daerah bekas rumah warga masing-masing.

Sementara Pendamping Rekompak Lalu Zamzani, menegaskan, warga bebas memilih jenis rumah yang dibangun oleh pemerintah. Warga tidak

lagi harus memilih Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Kayu (Rika) atau Rumah Instan Konvensional (Riko) dan beberapa jenis lainnya yang muncul.

“Warga bebas memilih, namun terpenting rumah tahan gempa,’’ ujarnya.

Saat ini tidak ditampik ada pandangan yang menyebut fokus ke Risha. Pandangan tersebut dianggap wajar. Namun untuk Risha saat ini sebagian besar masih belum terbangun. “Sebagian besar masih berupa fondasi saja, sedangkan panelnya belum datang,” terangnya. Semua jenis rumah tahan gempa yang ditawarkan sejumlah pihak ini harus rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tersertifikasi betulbetul tahan gempa. (rus)

Desa di Lotim Diminta Berinovasi KUA PPAS Disepakati, Ciptakan Lapangan Kerja RAPBD 2019 Diproyeksikan Naik

Selong (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Rohman Farly, meminta kepada semua desa yang ada di Kabupaten Lotim untuk berinovasi. Hal tersebut diharapkan mengingatkan pemerintah desa saat ini mengelola anggaran yang cukup besar, baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

Adanya inovasi itu dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Dalam melakukan inovasi itupun, Sekda Lotim mengungkapkan bahwa desa-desa tidak perlu takut. Pasalnya, ADD, DD maupun anggaran lainnya yang dikucurkan ke pemerintah desa semata-mata untuk kepentingan masyarakat serta pembangunan di tingkat desa, baik di bidang fisik maupun non fisik. Untuk itu, sudah

(Suara NTB/yon)

H. Rohman Farly sewajarnya pemerintah desa mengelola semua anggaran tersebut dengan baik. “Silakan saja desa-desa berinovasi dengan anggaran yang dimiliki itu, baik dari ADD, DD maupun anggaran-anggaran lainnya,” ujarnya belum lama ini.

Sekda menambahkan, petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis (juklak-juknis) dibuat supaya anggaran yang digelontorkan ke pemerintah desa itu tidak salah dipergunakan.

Selain itu menjadi rujukan agar dana itu dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu menggelontorkan anggaran yang cukup fantastis ke desa-desa. Langkah itu menyusul bahwa pembangunan harus dimulai dari tingkat desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017, salah satu prioritas penggunaan dana desa (DD) yakni untuk melakukan sharing dana ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sementara posisi saat ini dari 239 desa yang ada di Kabupaten Lotim, tercatat hingga akhir 2017 lalu jumlah BUMDes di Lotim sebanyak 160 BUMDes dan terus berkembang hingga tahun 2018. (yon)

Dugaan Maladministrasi, DPRD Minta Camat Bayan Dicopot Tanjung (Suara NTB) Kinerja pemerintahan di Kecamatan Bayan terus menjadi sorotan, usai Ombudsman Perwakilan NTB merekomendasikan beberapa hal sesuai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Beberapa anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mencopot Camat Bayan.

Wakil Ketua DPRD KLU, H. Djekat Demung, Ketua Komisi I, Ardianto, SH., serta anggota DPRD Dapil Bayan, Raden Nyakradi dan Nasrudin, mendesak bupati tegas mengganti Camat Bayan, Musripin, S.Sos. Djekat menganggap, alibi Camat Bayan dalam penjelasannya di LAHP Ombudsman NTB, tidak bisa dibenarkan. Lembaga legislatif memang bukan atasan langsung camat, tetapi hasil dengar pendapat antara DPRD dan pejabat kabupaten harus dipatuhi oleh camat.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, meminta agar Camat Bayan diganti. Figur Camat Bayan ia lihat tidak paham birokrasi dan tidak paham aturan

(Perda). Salah satunya, kata dia, camat tidak mau mengikuti hasil rapat DPRD. Kedua, keputusannya menganulir hasil Pansel Desa dalam penentuan perangkat desa mengangkangi perda.

Senada dengan warga Bayan sekaligus wakil rakyat Bayan, Nyakradi dan Nasrudin, meminta camat dikoreksi. Karena tidak hanya persoalan kisruh pansel perangkat Desa Sukadana, di Desa Mulmbulsari juga sempat tercium dugaan manipulasi data kependudukan.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB , Adhar Hakim, SH. MH., mengakui telah menyurati Pemda KLU terkait LAHP atas aduan masyarakat berkenaan dengan siltap dan rekrutmen perangkat desa Sambik Elen dan Sukadana. ”Ketentuan LAHP itu berdasarkan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

(Rekomendasi) sifatnya wajib dilaksanakan. Ini sebagak bentuk koreksi kebijakan.

Kami sudah melakukan analisa mendalam, harus ada tindakan yang kongkrit. Sebuah masalah dalam penyelenggaraan pemerintah tidak boleh

digantung dan tidak berkepastian,” tegas Adhar.

Terpisah, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dikonfirmasi perihal rekomendasi Ombudsman Perwakilan NTB dan desakan mencopot Camat Bayan mennanggapi normatif. Bupati mengklaim belum menerima surat (tertanggal 8 November) yang dikirimkan ke Pemda.

Perihal penekanan kepada camat atas kinerja yang dilaporkan ke Ombudsman, Najmul mengklaim belum melihat rekomendasi dimaksud.

Untuk diketahui, Ombudsman dalam rekomendasinya menyebut bahwa berdasarkan dasar hukum, pemeriksaan (hasil analisa dugaan maladministrasi), ombudsman berkesimpulan bahwa Camat Bayan telah melakukan perbuatan maladministrasi penyimpangan prosedur dalam proses verifikasi pencairan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa Sukadana. Camat Bayan juga telah melakukan perbuatan maladministrasi, bertindak sewenang-wenang dalam proses pelahanan siltap bagi perangkat Desa Sukadana. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Rancangan APBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2019 diproyeksikan meningkat usai disepakatinya KUA PPAS, Rabu (14/11). DPRD dan eksekutif menetapkan besaran anggaran yang akan diolah di RAPBD sebesar Rp 1,127 triliun lebih, meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 1,117 triliun lebih.

Laporan akhir Banggar DPRD terhadap KUA PPAS 2019 disampaikan Debi Ariawan, mencatat proyeksiPendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 185 miliar lebih, meningkat dari proyeksi awal PAD di KUA PPAS sebesar Rp 175 miliar lebih. Selanjutnya Dana Perimbangan sebesar Rp 761,46 miliar lebih, dan lainlain PD yang sah sebesar Rp 180,314 miliar lebih.

Sementara pada komponen Belanja Daerah, diasumsikan sebesar Rp 1,155 triliun lebih.

Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 416 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 738, 969 miliar lebih.

“KUA PPAS merupakan salah satu instrumen yang dijadikan acuan dalam menyusun RAPBD tahun 2019. Dari beberapa item baik menyangkut KUA PPAS menjadi fokus pembahasan bersama oleh Badan Anggaran dan TAPD,” ujarnya.

Beberapa belanja yang harus menjadi fokus pembahasan RAPBD antara lain, belanja di Dikpora, Dikes, RSUD, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah dan Dinas Koperindag.

“Belanja Dikpora Khususn-

ya transportasi GTT dan PTT termasuk Eks K2 semula diasumsikan sebesar Rp250.000 per orang untuk 1.929 orang dinaikkan menjadi sebesar Rp 500.000 per orang per bulan, sehingga terjadi kekurangan sekitar Rp300 ratus juta lebih yang diambilkan dari penambahan PAD,” jelasnya.

Sementara, Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., usai paripurna menyebut akan mengarahkan pembahasan RAPBD tetap mengacu pada KUA PPAS sebagaimana anggaran menyesuaikan dengan situasi pascabencana. Suasana penanggulangan masa transisi sangat mengkhawatirkan, sehingga APBD 2019 harus mengakomodir kepentingan warga.

“Misalnya proses recovery ekonomi maupun sosial, juga pendidikan dan sebagainya itu nanti akan dijabarkan secara teknis dalam APBD yang kita buat. Dan masalah dorongan Banggar terkait itu, seperti untuk WUB juga nanti kita koordinasikan, dan saya pikir untuk 2019 harus kita aktifkan kembali,” ujarnya.

Sementara menyinggung anggaran sebesar Rp 5,59 triliun untuk rehab rekon infrastruktur, Najmul mengatakan alokasi anggaran dari berbagai sumber akan diurus oleh pusat. Nantinya pusat akan mengelola, sehingga tidak masuk dalam APBD Lombok Utara. Pertanggungjawaban anggaran pun dilakukan oleh pusat. “Dan tidak semua Anggran rehab rekon dikirim ke sini, kecuali mungkin nanti pusat akan memberikan tugas pembantuan untuk kita, misalnya untuk pembangunan rumah sakit atau apa,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

TANDA TANGAN - Penandatanganan KUA/PPAS antara Bupati KLU H. Najmul Akhyar dan pimpinan DPRD KLU, Rabu (14/11).

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bupati Kunjungi Korban Longsor di Sandik

(Suara NTB/her)

TINJAU - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meninjau dusun yang terkena longsor di Desa Sandik Kecamatan Batulayar, Rabu (14/11).

Pengerjaan Jembatan Pelangan Diperpanjang KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat (Lobar) Made Artadana menyatakan masa pengerjaan proyek jembatan di Dusun Gunung Embit Desa Pelangan Kecamatan Sekotong diperpanjang hingga bulan Desember. Proyek ini sebelumnya habis kontrak pekerjaan hingga akhir bulan ini. Untuk pengerjaan (Suara NTB/dok) proyek jembatan ini menjaMade Artadana di tanggung jawab kontraktor sebab masih masa pengerjaan.

“Kita masih punya waktu hingga akhir bulan ini, tapi kemungkinan kita perpanjang hingga bulan depan sebab post majeure (dampak alam),” katanya, Rabu (14/11).

Menurutnya, jembatan hanyut akibat tergerus air sudah dibahas bersama dengan rekanan. Hasil kesepakatan, pihak rekanan siap mengerjakan kembali sebab masih menjadi tanggung jawab kontraktor.

Ia menambahkan alat berat untuk pengerjaan pun sudah dikerahkan ke lokasi proyek. Kemungkinan Kamis in pengerjaan dimulai kembali.

Sebelumnya Sekda HM Taufiq mengatakan terkait proyek jembatan di Pelangan bukan ambruk, sebab proyek itu belum selesai dikerjakan. Jembatan ini baru tahap pemasangan rangka. “Ya risikonya diperbaiki kembali, nanti kontraktor yang bertanggung jawab,”tegas sekda.

Ia menegaskan, terkait beban anggaran tetap tanggungjawab kontraktor. Ia menekankan agar pengerjaan proyek diselesaikan. Menurutnya karena kondisi post majeure, maka bisa dimaklumi diperpanjang masa pengerjaannya sebab dampak alam. (her)

Sebagian Korban Gempa di Sandik Tak Masuk Daftar Penerima Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa yang berada di daerah perbukitan Desa Sandik Kecamatan Batulayar dihadapkan pada persoalan baru, yakni ancaman banjir dan longsor yang setiap saat ketika hujan bisa saja terjadi. Seperti Selasa (13/11) lalu, longsor menerjang pemukiman korban gempa di salah satu dusun setempat. Korban gempa yang masih tinggal ditenda pun dilanda rasa was-was dan takut ketika hujan turun tenda mereka kembali diterjang bencana tersebut.

Belum lagi mereka juga belum mendapat titik terang perihal bantuan dari pemerintah berupa bantuan stimulan dan jaminan hidup. Bahkan sebagian dari korban gempa yang rawan diterjang longsor di daerah itu namanya tak masuk sebagai penerima bantuan stimulan.

Ditemui di lokasi pengungsian yang berada di lereng bukit Dusun Tato Desa Sandik, Mainah menuturkan korban gempa tidak hanya dihadapkan pada belum jelasnya bantuan rumah dan jaminan hidup sebesar Rp 10 ribu per hari.

Namun bertambah beban mereka lantaran musim hujan ini daerah setempat rawan banjir dan longsor. “Kami tidak hanya susah cari uang untuk makan, bantuan rumah dan Rp 10 ribu (jadup red) ini juga belum jelas. Kami sendiri belum terima ini,” tuturnya, Rabu (14/11).

Bukan tanpa alasan ia was-was dengan kondisi bencana longsor dan banjir susulan, sebab Selasa lalu rumahnya juga terkena Longsor, sehingga menyebabkan rumahnya tambah rusak.

Longsor sudah dua kali ini terjadi di tempat ini. Sebelumnya beberapa tahun lalu pernah terjadi, namun tak separah kali ini. “Kami was-was karena gempa dan longsor serta banjir.

Kami di daerah ini dilanda rasa khawatir,” akunya.

Sementara itu Plt Kades Sandik M. Yudi Syarif mengatakan, di daerah rawan longsor seperti di dusun Tato tidak semua terdampak gempa. Termasuk tiga rumah ini tidak langsung terdampak. Diakui memang mereka mengungsi di sekitar lokasi. “Warga di sana tidak semua rumahnya kena gempa,” klaimnya. (her)

(Suara NTB/her)

KORBAN - Korban gempa di Sandik Batulayar yang rumahnya tambah rusak akibat longsor.

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengunjungi lokasi bencana longsor yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya di Desa Sandik Kecamatan Batulayar, Rabu (14/11). Didampingi sejumlah kepala OPD, Plt Camat Batulayar dan jajaran, bupati melihat langsung kondisi warga dan rumah yang rusak. Bupati pun memerintahkan kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan langkah penanganan baik jangka pendek, jangka menengah dan panjang.

Untuk tempat tinggal sementara, korban longsor pun membangun secara swadaya tenda darurat di sekitar rumah mereka yang rusak. Tenda dibuat untuk mereka berlindung dari guyuran hujan yang sudah melanda daerah setempat.

Zulkifli salah seorang korban yang rumahnya rusak akibat longsor di Dusun Tato Timur, mengaku, ketika long-

sor terjadi ia bersama warga tengah berada di tenda pengungsian yang berlokasi tak jauh dari rumah mereka yang terkena longsor. Hujan yang melanda Rabu sore lalu menyebabkan air deras melalui rumah warga yang berada di lereng bukit tersebut dengan ketinggian sampai betis orang dewasa. Air bahkan masuk ke rumah warga, sehingga semua barang ikut hanyut.

Longsor sepanjang hampir belasan meter merusak talut yang dibangun di sekitar rumah warga. Talut itu tak mampu menahan tanah yang kondisinya labil akibat diterjang hujan. Ditambah lagi, derasnya air hujan yang menghunjam dari atas bukit. Longsor pun menerjang tiga unit rumah, yakni rumah Zulkifli, Sahri dan Lukmanul Hakim.

Jumlah jiwa yang terdampak mencapai 17 orang, terdiri dari orang tua dan anak-anak.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Sandik M. Yudi Syarif mengatakan, langkah yang sudah dilakukan untuk penanganan sementara terhadap korban bencana longsor yang

rumahnya rusak sudah dibantu terpal untuk membuat tenda sementara. “Mereka sementara buat tenda di lahan orang secara pinjam untuk mereka berlindung dulu dari hujan, karena rumahnya sudah tidak bisa ditempati lagi,” jelasnya.

Pihaknya bersama kepala dusun, Pelaksana tugas camat, Kapolsek dan Danramil sudah turun ke lokasi bencana dan memberikan bantuan makanan dan sembako. Selain itu dilakukan pengecekan lokasi kejadian untuk rencana penanganan ke depan.

Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, untuk langkah penanganan korban longsor pihak Pemda melalui kecamatan dan desa turun langsung setelah bencana. Ia pun turun mengecek langsung ke lokasi. “Tadi malam sudah langsung dibantu tenda, selimut, makanan siap saji, dan beras disiapkan kecamatan,”ujarnya. Ia sendiri turun ke lokasi dalam rangka keperluan bagaimana penanganan bencana longsor untuk jangka panjang. (her)

TP4D Rekomendasikan Kontraktor Pasar Ganti Dicoret Praya (Suara NTB) Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Lombok Tengah (Loteng) menegaskan sudah tidak lagi mengawal pembangunan Pasar Ganti Praya Timur begitu kontrak kerja habis per tanggal 24 September lalu. Namun demikian, TP4D Loteng tetap memberikan beberapa rekomendasi kepada OPD terkait. Salah satunya agar mem-blacklist kontraktor proyek senilai Rp 900 juta lebih ini.

“Kualitas pekerjaan kurang bagus. Dan, tidak bisa selesai tepat waktu. Jadi salah satu rekomendasi kami, supaya kontraktornya di-blacklist,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Febi Rudi, P.S.H., kepa-

da Suara NTB, Selasa (13/11).

Selain itu, pihaknya juga merekomendasi supaya kontraktor bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, karena kualitas perkerjaannya kurang bagus. Namun oleh

OPD tetap memberikan kesempatan kepada kontraktor bersangkutan. “Soal ini (pemberian kesempatan) itu sepenuhnya kebijakan ada di PPK-nya. Kita tidak tahu apa pertimbangnya. Dan, ini jadi catatan tim,” terangnya.

Tapi untuk rekomendasi yang lain, pihaknya berharap bisa dilaksanakan, karena dari hasil evaluasi pihaknya, kinerja kontraktor bersangkutan jauh atau tidak sesuai harapan. Termasuk soal pembayaran pekerjaan, pihaknya berharap OPD terkait harus berhati-hati dan melibatkan instansi terkait untuk menghitung capaian pekerjaan dan tidak asal bayar, tanpa melihat hasil audit. “Denda keterlambatan serta yang lain juga harus dihitung dengan benar.

Jangan sampai salah bayar.

Kalau sampai salah bayar dan

kita temukan ada indikasi kerugian negara, kita akan proses (hukum),” ancamnya.

Diakuinya, proses Pasar Ganti menjadi salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus TP4D Loteng, karena proses pengerjaannya mengecewakan, sehingga penyelesaian harus berhati-hati, jika tidak mau diproses hukum.

“Dalam proyek ini kita banyak temukan persoalan.

Termasuk soal pelanggaran administrasi. Tapi untuk persoalan itu, ranah kewenangannya ada di OPD. Bukan di kami,” imbuhnya. (kir)

Sebagian Besar PT Indotan Lombok Barat Bangkit Salurkan Kecamatan di Lobar Bantuan Bagi Korban Gempa Rawan Diterjang Bencana

Gandeng Ancora Foundation

Giri Menang (Suara NTB) – Rangkaian gempa bumi yang melanda Provinsi NTB barubaru ini menimbulkan kerusakan yang sangat parah di pulau wisata tersebut. Akibatnya, ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke tempat pengungsian sampai kurun waktu yang belum bisa ditentukan.

Demi membantu masyarakat Lombok yang terdampak bencana, PT Indotan Lombok Barat Bangkit bersinergi dengan lembaga nirlaba Ancora Foundation dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan untuk menerima bantuan. Bantuan diberikan dalam bentuk penyaluran air mineral dalam kemasan ZIV sebagai kebutuhan mendasar bagi para pengungsi.

Selain itu, juga mendistribusikan beberapa kardus berisi kebutuhan sandang berupa celana panjang di masing- masing wilayah penerima donasi. Bantuan tersebut diterima oleh posko Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Dari Jakarta, Wawa Jaka Sungkawa selaku Direktur Uta-

(Suara NTB/HumasILBB)

SALURKAN BANTUAN - Direktur Umum PT ILBB (Indotan Lombok Barat Bangkit) Nurdin secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lobar Hartono Ahmad di Kantor BPBD Lobar awal November lalu. ma PT Indotan Lombok Barat Bangkit yang dihubungi melalui telepon menyampaikan simpatinya. “Kami berharap semoga bantuan yang kami berikan dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat yang terkena musibah. Kami juga berharap agar pemulihan situasi di area yang terdampak gempa dapat berjalan dengan cepat dan baik sehingga masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat segera kembali beraktivitas seperti sediakala,” ujarnya.

Tentang ANCORA FOUNDATION Ancora Foundation adalah

sebuah organisasi nirlaba yang didirikan dengan tujuan untuk mengobarkan semangat di benak kaum muda Indonesia melalui pendidikan.

Yayasan ini berfokus pada program-program pendidikan, terutama dalam pengelolaan beasiswa, peningkatan kualitas guru dan pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran publik. Sampai saat ini, Ancora Foundation telah mengulurkan tangannya kepada lebih dari 3.000 pelajar dan mahasiswa serta 1.000 guru di seluruh Indonesia. Website: www.ancorafoundation.org. (aan/*)

Banyak Tunggakan Kasus, Kinerja Polres Loteng Disorot Praya (Suara NTB) Kinerja jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) disorot, karena banyaknya tunggakan kasus kriminal yang hingga kini belum bisa dituntaskan. Untuk itu, jajaran Polres Loteng didorong terus meningkatkan kinerja, sehingga kasus-kasus kriminal yang terjadi bisa dituntaskan segera.

“Ini tantangan bagi Kapolres Loteng yang baru untuk bagaimana mendongkrak kinerja jajarannya supaya kasus-kasus kriminal yang terjadi bisa dituntaskan. Karena hanya dengan cara itulah, kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian bisa kembali tumbuh,” ujar Ketua Pemuda Pancasila Loteng, M. Samsul Qomar, Rabu (14/11).

Ia mencontohkan, beberapa kasus yang hingga saat ini belum bisa dituntaskan oleh ja-

jaran Polres Loteng. Dan, jika dilihat memang kasus-kasus ringan. Namun justru itulah yang terkadang jadi barometer masyarakat dalam mengukur kinerja aparat kepolisian.

Misalnya, kasus penganiayaan berencana di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata.

Kasus tersebut sudah lebih dari satu bulan terjadi. Tetapi sampai sekarang belum bisa dituntaskan. Padahal berkas sudah lengkap. Bahkan, pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka. Namun yang terjadi justru, tersangka masih berkeliaran dan proses penyelesian kasusnya juga tidak jelas.

Kemudian ada kasus juga kasus dugaan pembakaran mobil dan pengancaman terhadap pelapor kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) di Desa Mekar Sari. Sampai saat ini juga belum jelas. Apa-

kah sudah tersangkanya atau tidak. “Kasus-kasus yang ada memang bisa dibilang kecil.

Tapi kalau tidak selesai itu bisa jadi preseden buruk bagi pihak kepolisian,” terangnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., menegaskan kalau jajaranya tetap berupaya menuntaskan kasus-kasus kriminal yang ada. Tidak hanya kasus penganiayaan di Desa Bagu maupun dugaan pembakaran serta pengancaman terhadap pelapor kasus raskin Desa Mekar Sari. Tapi semua kasus yang ada, selama ada bukti dan dokumen pendukung.

Hanya saja, dalam menuntaskan kasus-kasus kriminal pihaknya butuh waktu dan tidak semua kasus yang dikatakan kasus kecil bisa cepat selesai, karena .semua tergantung kondisi di lapangan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana yang bisa terjadi pada musim hujan ini. Terutama masyarakat Lobar yang ada di sebagian besar kecamatan rawan terkena bencana, seperti di Gunungsari, Narmada, Lingsar, Batulayar, Lembar, Labuapi dan Gerung. ‘’Di beberapa kecamatan ini memiliki kerawanan bencana bervariasi, ada yang rawan banjir, longsor, banjir rob dan angin puting beliung,’’ ujarnya di Batulayar, Rabu (14/11).

Namun, untuk Longsor yang paling berpotensi itu ada di lima kecamatan, yakni Batulayar, Gunungsari, Narmada, Lingsar, Sekotong dan Lembar.

Sebagai bentuk antisipasi yang dilakukan pemda, ujarnya, selain dengan mengimbau ma-

syarakat tetap waspada juga dilakukan berbagai langkah penanganan. Penanganan tuntas sudah dilakukan beberapa daerah, seperti di Guntur Macan yang berpotensi longsor sudah ditangani melalui bantuan pihak ketiga.

Di desa ini ada dipasangkan peringatan dini longsor.

Selain itu, Desa Gelangsar sudah dilakukan antisipasi penanganan bencana secara tuntas. “Di sini potensi longsornya tinggi tapi tidak pernah terjadi lagi. Dan Alhamdulillah tidak pernah ada korban jiwa, “imbuhnya.

Berdasarkan data dari Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa potensi bencana alam yang mungkin terjadi di antaranya banjir, banjir rob, gempa dan gerakan tanah atau tanah longsor dan angin puting beliung. (her)

Jaksa Pertimbangkan Pencekalan Tersangka Kasus ADD Pengembur Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) tengah mempertimbangkan untuk melakukan pencekalan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pengembur Kecamatan Pujut, SY. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika tersangka keluar daerah ataupun keluar negeri.

Demikian diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Rabu (14/11).

Hanya saja untuk saat ini pihaknya melihat tersangka cukup kooperatif, sehingga dipandang belum terlalu mendesak untuk dilakukan pencekalan. Tapi jika dalam proses penyidikan nantinya, ada indikasi tersangka tidak koorperatif bukan tidak mungkin pihaknya mengeluarkan surat pencekalan.

Namun pihaknya berharap tersangka tetap kooperatif supaya pihaknya tidak perlu mengeluarkan surat pencekalan. Agar proses penyelesaian kasus yang merugikan negara hingga Rp 825 juta bisa cepat selesai.

Disinggung soal tersangka

lainnya, Hasan menegaskan belum ada. Tapi bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru. Pihaknya kini masih fokus menuntaskan penyidikan terhadap satu tersangka dulu.

Baru jika ada perkembangan lain dalam proses penyidikan nantinya, bisa saja ada penambahan tersangka lain.

“Semua tergantung penyidikan. Kalau memang ada indikasi ke tersangka lain, kita ungkap. Dan, jika cukup bukti kita tetapkan tersangka lainnya,” imbuhnya.

Untuk kerugian negara sendiri, lanjut Hasan sudah ada pengembalian dari bendahara desa yakni sebesar Rp186 juta. Sisanya menjadi tanggungjawab tersangka, sebesar Rp 639 juta lebih. Tentu pihaknya berharap tersangka mau kooperatif melakukan pengembalian kerugian negara, sehingga bisa meringankan proses hukum nantinya.

Kalaupun tidak dikembalikan, itu tetap jadi beban tersangka nantinya. “Kita masih menunggu niat baik tersangka untuk mengembalikan kerugian negara. Sesuai tanggung jawabnya,” tandas Hasan. (kir)

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

Pematangan Lahan Pasar Karang Dima dan Los Brang Biji Rampung Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengerjaan dua item pasar, yakni, pematangan lahan seluas 1,6 hektar pasar distrubusi Karang Dima dan pembangunan los pasar Brang Biji sudah dinyatakan rampung 100 persen setelah serah terima pekerjaan dari kontraktor pelaksana ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai pemilik proyek.

Demikian disampaikan Sekretaris Bapenda Sumbawa, Arif Alamsyah M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (14/11). Sebelumnya Tim PPHP, PPK, Konsultan Pengawas, kontraktor didampingi TP4D telah turun langsung, melihat item pengerjaan dimaksud. “Dua item tersebut sudah PHO. Tinggal proses pembayaran,” terangnya.

Artinya, saat ini fisik pekerjaan 100 persen tuntas. Meski demikian, seandainya terjadi kerusakan, maka masih ada proses pemeliharaan selama enam bulan kedepan. Pihaknya berharap, untuk 2019 bisa dilanjutkan dengan item pekerjaan lainnya untuk revitalisasi pasar di Sumbawa. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Hutan Dibabat Demi Jagung, Bendungan Tiu Kulit Terancam Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu bendungan terbesar di wilayah timur Sumbawa, Tiu Kulit di Desa Simu, Kecamatan Maronge kini terancam kelangsungan pasokan airnya. Pasalnya, hutan penyangga yang masih berada di areal bendungan malah dibabat oleh sekelompok oknum warga yang tidak bertanggung jawab untuk ditanami jagung.

Kondisi meresahkan inilah yang disesalkan Camat Maronge, Lukman AR, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/ 11) kemarin, di kantor Bupati Sumbawa. Ada sekitar belana hektar luasan hutan penyangga yang diramah dan dibakar untuk penananman jagung. Sementara keberadaan hutan tersebut selama ini vital untuk menjaga kelangsungan air bendungan.

“Tak heran, kalau dalam Musim Tanam (MT) II lalu, debit air bendungan jauh berkurang dari sebelumnya,” cetusnya.

Kondisi riil di lapangan, sambung Camat, sungguh

memprihatinkan. Perusakan hutan yang jelas jelas masih berada di areal bendungan sungguh tak bisa diterima oleh akal sehat. Beberapa kali pihaknya sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian masalah ini. Tim Kehutanan yang sudah turun ke lokasi enggan mengambil tindakan dengan dalih, hutan tersebut tidak masuk kawasan hutan lindung.

“Ada sekitar 37 oknum warga yang merambah dan membakar hutan penyanggah ini.

Kita sudah panggil mediasi dan sebagian besar sudah menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi merusak hutan di areal bendungan ini.

Untuk ditanami jagung. Namun masih ada segelintir warga sekitar belasan orang yang secara diam diam masih masuk ke arael hutan,” sebutnya.

Pihaknya khawatir kalau kondisi ini tetap dibiarkan, selain bendungan yang terancam, debit air yang makin berkurang, juga berpotensi terjadinya konflik horizontal.

Sebab sebagian besar petani penerima manfaat air bendungan juga mengecam pelaku tindak pembakaran hutan ini.

“Kalau memang kehutanan tidak bisa menindak karena berdalih tidak masuk hutan lindung, maka mesti ada tindakan lain, agar ada efek jera.

Oknum warga yang merambah hutan penyanggah telah merusak aset negara, karena hutan tersebut secara koordinat masih masuk areal bendungan,” tukas Lukman.

Terhadap areal hutan yang sudah dibabat, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kehutanan (KPH) dan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, untuk dilalukan penanaman pohon kembali. Dengan melibatkan kelompok P3A, Pramuka, pemerhati lingkungan dan elemen lainnya yang peduli. Agar kondisi hutan kembali menjadi lebih baik.

Diketahui, bendungan Tiu Kulit selama ini mampu mengairi sekitar 800 hektar areal persawahan meliputi desa di Maronge. Yakni desa Maronge, desa Simu dan desa Brang Kolong. Distribusi air dibagi dalam dua jalur, kiri dan kan-

(Suara NTB/arn)

Lukman AR an. “Dengan adanya perusakan hutan ini, sekarang jangankan mengairi semuanya, jalur kiri saja tidak bisa mencukupi,” pungkasnya. (arn)

Fahri Hamzah : Kegalauan Lahirkan Garbi (Suara NTB/arn)

LIHAT HASIL - Tim dari Bapenda bersama Kontraktor didampingi TP4D dari Kejaksaan saat melihat hasil pengerjaan pematangan lahan pasar Karang Dima.

Di KSB Masih Ditemukan Cukai Tembakau Palsu Taliwang (Suara NTB) Modus menghindari pajak tembakau oleh produsen sampai sekarang masih saja terjadi. Buktinya, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih ditemukan adanya peredaran produk tembakau dan sejenisnya menggunakan pita cukai palsu.

Temuan penggunaan cukai palsu tembakau itu didapati oleh Tim Penegakan Ketentuan Bidang Cukai (TPKBC) KSB, saat menggelar razia di seputaran kota Taliwang, Rabu (14/ 11) kemarin. Dari sejumlah pedagang ditemukan adanya salah satu produk tembakau rajang dijual tetapi dilabeli pita cukai palsu. “Tadi kita temukan di pasar Tana Mirah. Produknya tembakau tembakau rajang,” kata wakil ketua TPKBC KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut kepada Suara NTB. Modus pemalsuan cukai pada produk tembakau rajang produksi dari salah satu daerah di pulau Lombok itu, menurut Mars masih menggunakan trik lama. Caranya tembakautembakau yang berlabel cukai aspal (asli tapi palsu) itu disatukan dalam satu paket tembakau yang dilabeli pita cukai asli. “Tahun lalu modus ini sudah kita temukan. Dan kebetulan dilakukan oleh produsen yang sama ternyata,” ungkapnya.

Adanya temuan itu, TPKBC KSB akan menindaklanjutinya dengan melaporkan ke pihak berwenang untuk diberikan sanksi tegas. Sebab kata Mars, tahu sebelumnya tim dalam merazia hanya memberikan pembinaan. Tetapi mulai tahun ini akan langsung ditindak sesuai aturan berlaku.

“Karena oleh produsen yang sama. Dulu kita sudah minta dibina ternyata tetap mengulang kesalahannya,” tegasnya.

Meski masih menemukan adanya peredaran cukai palsu tersebut. Ia mengaku, kasusnya tahun ini mulai berkurang.

Sebab tahun lalu di KSB ada sejumlah produk tembakau dan rokok yang ditemukan di wilayah Taliwang ditempeli pita cukai palsu. “Positifnya pengawasan kita cukup efektiflah. Dan ini atas dukungan seluruh pihak terutama pedagang,” ujarnya.

Selain menemukan pita cukai palsu pada produk tembakau rajang. Razia TPKBC KSB selama di kota Taliwang kemarin juga, menemukan adanya produk rokok yang dijual di salah satu ritel toko modern masih dilabeli cukai kadaluarsa atau terbitan tahun sebelumnya. Tim menjadikan perhatian serius temuan itu karena idealnya pita cukai harus berlabel tahun berjalan.

“Kalau mungkin di awal tahun ya masih wajar. Tapi ini sudah penghujung tahun 2018 tapi kok masih jual produk tahun lalu. Ini oleh tim dianggap tidak wajar apalagi toko modern kita tahu manajemen pengawasan barang yang akan dijual sangat baik. Tapi kok ada yang lolos seperti ini,” beber Mars yang juga menjabat Kabid Ekonomi Bappeda Litbang KSB ini.

Selanjutnya ia menyampaikan, tahun ini ada tambahan produk yang menjadi obyek pengawasan tim, yaitu liquid (cairan) Vape bahan baku rokok elektrik. Sebagai produk yang mulai diperdagangkan cairan Vape kini harus dilabeli pita cukai. “Di sini sudah ada yang jual. Dan kita juga memeriksa keaslian pita cukainya,” tandasnya.

Rencananya razia TPKBC KSB ini akan dilaksanakan dalam 4 kali turun lapangan. Mars menyatakan, pihaknya akan menyisir seluruh wilayah di KSB untuk memastikan tidak ada lagi peredaran produk tembakau, rokok dan sejenisnya yang diatur menggunakan pita cukai palsu. “Hari ini selain Taliwang, kita juga jadwalkan Seteluk dan Poto Tano. Untuk kecamatan lain akan kita jadwalkan berikutnya,” janjinya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa memberikan sambutan positif atas terbentuknya Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang dibentuk Fahri Hamzah, politisi asal Sumbawa yang kini merupakan Wakil Ketua DPR RI. Fahri sendiri mengakui Garbi merupakan ekspresi kegalauan terhadap kondisi bangsa.

Fahri Hamzah menyampaikan keinginannya untuk membuat politik lebih ideologis agar bangsa Indonesia tidak menjadi korban dari politik globalisasi. Keadaan bangsa Indonesia sekarang tidak menentu, banyak masalah yang sangat kompleks, sehingga membuat bangsa ini galau.

“Saya katakan bahwa sekarang kegalauan itu menjadi wabah yang massif dan luas dan di antara sebab sebagian dari teman-teman inilah akhirnya berkumpul lalu mendeklarasikan ormas ini,” ujarnya dalam acara Ngopi Bareng Fahri Hamzah yang dirangkaikan dengan deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Selasa (13/11) sore di RTH Taman Mangga Sumbawa.

Menurutnya, masyarakat Indonesia gagal membangun kreativitas. Yang terjadi di Indonesia saat ini banyak hutan dibobol, tambang dijual, hasil

(Suara NTB/arn)

DEKLARASI GARBI - Fahri Hamzah saat berpidato dalam kegiatan Ngopi Bareng Fahri Hamzah yang dirangkaikan dengan deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Selasa (13/11) sore di RTH Taman Mangga Sumbawa. bumi dikeruk tiap hari dan lingkungan terus tergradasi, polusi dimana-mana, udara semakin kotor, hutan semakin gundul, banjir datang saat hujan, dan musim kering kekurangan air.

“Manusia tidak peduli den-

gan kebenaran, tidak peduli dengan keteguhan hatinya, tidak peduli dengan sesama, persaudaraannya, tetangganya, nilai-nilai sejarahnya, nilai-nilai leluhurnya hilang, yang nampak hanya tambah rusak,” ungkapnya.

Tes CPNS, hanya 57 Peserta Lulus SKD di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumbawa sudah berakhir. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), hanya 57 orang di Sumbawa yang berhasil lulus baik melalui jalur umum maupun K2.

Kepala BKPP Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Nurfaridah, S.Kom., M.M kepada wartawan menyampaikan, seleksi kompetensi dasar dilaksanakan sejak tanggal 3 sampai 13 November lalu di SMK Negeri 3 Sumbawa. Dari 4.656 pelamar yang tersisa, 114 diantaranya tidak menghadiri tempat seleksi. Hingga hari terakhir jumlah yang lulus sebanyak 57, terdiri dari 51 umum dan 6 dari K2. “Jadi keseluruhan yang lulus sebanyak 57 atau sekitar 20,27 persen dari jatah 275 formasi. Terdiri dari 51 yang umum dan 6 untuk K2,” ujarnya Rabu (14/11).

Dipaparkannya, formasi yang lulus untuk guru sebanyak 21 (15 umum dan 6 K2), tenaga kesehatan 24, tenaga teknis dan fungsional lainnya sebanyak 12.

Adapun yang kosong sama sekali untuk guru yakni guru PAI, IPS, Bahasa Indonesia, BK, dan PPKN. Kemudian untuk tenaga kesehatan yakni dokter gigi dan perawat ahli. Sedangkan tena-

(Suara NTB/ind)

Nurfaridah ga teknis dan fungsional lainnya yakni pustakawan ahli pertama, arsiparis terampil, pengantar kerja, mediator hubungan industrial ahli pertama, penyuluh pertanian, medik veteriner, pengawas tata bangunan dan perumahan, analis humas dan protokol, serta analis pariwisata.

Dimana dari hasil tes, kebanyakan yang tidak lulus ini di TIU (Tes Intelijen Umum). Sedangkan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) dan TKP (Tes Karakteristrik Pribadi) cukup bagus.

“Kebanyakan rata-rata jatuhnya di TIU. Kalau yang TWK dan TKP cukup bagus,” terangnya.

Dijelaskannya, masingmasing tes tersebut untuk TIU yakni menguji kemampuan menganalisasi angka, perhitun-

gan aritmetika. Kemudian TKP cenderung menggali calon peserta dalam profesionalitas, integritas, kejujuran, kreatifitas, inovasi dan orientasi pelayanan.

Sedangkan untuk TWK mengenai wawasan kebangsaan, UUD, pancasila, NKRI dan sejarah. Dimana masing-masing ada standar nilai yang harus dicapai untuk lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Meskipun secara keseluruhan sudah melewaati standar passing grade , tetapi salah satunya ada yang tidak memenuhi maka peserta tidak bisa lulus.

“Dari segi total ada yang sudah melewati standar passing grade yakni 298 bagi pelamar umum.

Tetapi salah satunya ada yang tidak memenuhi, makanya tidak bisa lulus. Karena yang namanya standar semuanya harus memenuhi. Seperti contohnya ada peserta yang keseluruhannya 381, tetapi di TKP masih kurang maka tetap gagal,” jelas Nurfaridah.

Nantinya, lanjutnya, untuk jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pihaknya masih menunggu penetapan untuk peserta yang lulus SKD. Penetapannya melalui keputusan Menpan RB. Pihaknya memperkirakan jadwalnya diatas tanggal 20 November mendatang. Karena masih menunggu secara serempak selesai proses SKD di seluruh Indonesia. (ind)

Sementara itu, Bupati Sumbawa dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa Drs. H. Muhammading, M. Si memberikan apresiasinya atas kegiatan yang dilakukan Fahri

Hamzah di kampung halamannya.

“Melalui ngopi bareng ini, kita dapat berdiskusi banyak hal tentang pembangunan daerah dan bangsa yang kita cintai ini dengan Bang fahri.

Diskusi kita kali ini adalah diskusi yang menyenangkan, kita lakukan dalam rasa kekeluargaan yang santai”.

Disampaikan, kehadiran Fahri Hamzah merupakan kegiatan mudik atau pulang kampung sekaligus sharing informasi, pengetahuan, wawasan, pencerahan, dan solusi atas berbagai persoalan daerah dan bangsa yang tengah di hadapi saat ini. Bupati Sumbawa menyambut baik keberadaan Garbi di Kabupaten Sumbawa yang merupakan wadah generasi muda Indonesia yang memiliki kesadaran intelektual, kepedulian akan kemajuan bangsa serta memiliki komitmen untuk menjaga kebersamaan dan keharmonisan kelurga besar Indonesia yang beradab. Selain itu, Bupati berharap melalui ormas kebangsaan tersebut, masyarakat dapat menjadi produktif mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang, dan bisa memberikan aspirasi dan manfaat bagi daerah Sumbawa. (arn)

Dermaga Pulau Medang Diupayakan Tahun 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan dermaga di Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas diupayakan di tahun 2019 mendatang. Pembangunan yang dihajatkan untuk memperlancar aktifitas masyarakat tersebut, rencananya akan dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi Kementerian Desa (Pembangunan Daerah Tertinggal) dan Transmigrasi.

“2019 Insya Allah pembangunan Dermaga di Pulau Medang.

Anggarannya dari Kemendes PDT dan Transmigrasi lewat anggaran DAK Afirmasi. Kisarannya Rp 10 sampai Rp 12 miliar. Lebih besar dibandingkan Dermaga Sebotok kemarin,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Ir. Ahmad Yani.

Dijelaskannya, dengan keterbatasan anggaran yang ada di daerah, pihaknya juga terus berkoordinasi terhadap kebutuhan yang ada. Baik bersurat ke provinsi maupun balai pengelolaan perhubungan darat untuk wilayah NTB dan Bali. Termasuk juga ke Kementrian Perhubungan. Sejauh ini pihaknya sudah mengajukan untuk Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. Kemudian terkait titik koordinat juga sudah dilakukan dengan pihak provinsi.

“Artinya bahwa dari Kementrian sudah masuk dalam daftar DAK. Tinggal kita komunikasikan untuk selanjutnya. Insya Allah 2019 ini tentu juga harus di-back up oleh daerah untuk dukungan

(Suara NTB/ind)

Ahmad Yani dalam penyertaannya. Ini sangat penting akan menjadi akses kita antara Sumbawa ke daerah kepulauan. Terutama Pulau Moyo dan Pulau Medang,” terangnya.

Pihaknya berharap, dengan dibangunnya Dermaga Pulau Medang nantinya akses wilayah menjadi terbuka, termasuk akses ekonomi. Karena pihaknya melihat potensi di Pulau Medang adalah ikan. Para nelayan yang menangkap ikan akan dengan mudah membawa hasilnya. Sehingga akan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat dari segi pencaharian. Tentu dengan adanya moda transportasi ini, pertama akses dan juga percepatan. Menghubungkan daerah satu dengan lain. Tentu ini akan bergerak. Karena ada potensi yang sangat besar kedepannya,” pungkasnya. (ind)

Labuhan Lalar Masih Butuh Rp237 Miliar

(Suara NTB/bug)

PRODUK TEMBAKAU - Tim TPKBC KSB menunjukkan produk tembakau rajang yang disita dari pedagang di pasar Tanah Mira karena diduga menggunakan pita cukai palsu.

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat masih membutuhkan dana segar sekitar Rp237 miliar untuk melengkapi sarana di dermaga labuhan Lalar, Desa Labuhan Lalar.

Anggaran yang sangat besar dianggap sangat relevan dengan fasilitas pendudung dermaga yang saat ini masih dianggap belum maksimal.

Kepala Dishub, Ir. H. Muslimin HMY, M. Si, kepada Suara NTB, Rabu (14/11) mengatakan, memang untuk saat

ini fasilitas pendukung dermaga tersebut masih belum lengkap meskipun sudah mulai digunakan untuk proses bongkar batu bara. Salah satunya pemasangan jetti sekitar 300 meter dengan estimasi biaya Rp1,2 miliar, beaching dermaga sekitar Rp12 miliar dan sarana lainnya. Sehingga dengan kata lain anggaran untuk memaksimalkan fungsi dermaga masih cukup tinggi.

Pihaknya tetap akan berupaya untuk memenuhi secara bertahap dan tetap melihat kon-

disi anggaran yang tersedia di kas daerah. Karena tidak menutup kemungkinan dermaga ini (Labuhan Lalar) akan menjadi dermaga terpadat di KSB. “Memang fasilitas yang ada di dermaga saat ini sangat terbatas dan tidak maksimal. Makanya kita akan berupaya untuk melengkapi sarana itu di tahuntahun mendatang,” sebutnya.

Dikatakannya, yang sudah dimiliki saat ini baru hanya sebatas merampungkan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dengan total angga-

ran sekitar Rp1,4 miliar. Sementara untuk DED dari pembuatan beaching dermaga sekitar Rp2 miliar dan penyusunan AMDAL sekitar Rp1 miliar saat ini progresnya masih berproses. Sementara untuk proses pembangunan beaching yang seharusnya dilakukan di tahun 2018 ini dengan estimasi anggaran sekitar Rp12 miliar masih belum dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena ada syarat lain yang masih belum dilengkapi dan saat ini masih berproses. Selain hal

itu, pembuatan break water dan pemecah gelombang juga masih belum bisa dilaksanakan. Padahal untuk fasilitas dimaksud sudah masuk dalam upaya pengembangan dermaga dalam jangka pendek.

“Ada beberapa agenda besar di dermaga ini yang kita taksir bernilai miliaran rupiah tapi belum ada respon untuk dilaksanakan. Makanya kita akan coba mengusulkan kembali untuk bisa menjadi prioritas di APBD tahun 2019 mendatang,” imbuhnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Sekolah Dibekali Identifikasi Sarana Rusak Terdampak Gempa Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) baru-baru ini mengundang seluruh pihak sekolah untuk diberi pembekalan terkait indentifikasi sarana rusak yang terdampak gempa.

Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan aset. Dan pengetahuan terkait identifikasi kerusakan sarana oleh pihak sekolah sangat penting karena pendataan kali ini sekaligus untuk menginvetarisir aset sarana yang rusak akibat gempa. “Kita para kepala sekolah. Kita berikan mereka pengetahuan terkait bentuk-bentuk kerusakan yang disebabkan gempa,” katanya.

Menurut dia, pengetahuan terkait kerusakan sarana itu sekaligus untuk mengklasifikasi sesuai kategori kerusakan.

Apakah sarana sekolah tersebut dinyatakan rusak berat, sedang dan atau rusak ringan. “Dengan begitu bisa kita tahu nantinya mana yang harus diganti, diperbaiki atau memang masih digunakan karena hanya rusak ringan,” timpalnya.

Pendataan sarana sekolah yang rusak akibat gempa itu, ditargetkan selesai hingga akhir bulan Oktober ini. Tajuddin menjelaskan, pihaknya sengaja mendorong percepatan pendataan aset terutama sarana sekolah yang rusak agar nantinya dapat dianggarkan pembiayaannya di APBD 2019 mendatang. “Kita fokus di sarana bergerak ya. Karena kalau bangunan yang rusak berat itu nanti ditangani langsung oleh Kementerian PUPR pembangunannya,” paparnya.

Ia berharap, tidak ada sarana yang mengalami kerusakan tidak di data oleh pihak sekolah. Karena itu Tajuddin meminta, agar setiap item diperhatikan betul selama pendataan. “Jangan sampai karena rusak kemudian mengganggu kegiatan belajar siswa,” cetusnya.

Sementara itu, untuk bangunan sekolah yang dinyatakan rusak berat Dinas Dikpora KSB mencatat sebanyak 42 sekolah.

Namun demikian, Tajuddin memperkirakan masih akan bertambah, sebab sebelumnya pihaknya telah mengajukan tambahan sekolah sebanyak 47 unit yang diidentifikasi mengalami kerusakan untuk dinilai oleh tim teknis Kementerian PUPR. “Kalau 42 itu sudah jelas karena sekarang mereka sedang dibuatkan RKBS (ruang kelas belajar sementara). Nanti kita lihat seperti apa penilaian teknis Kementerian PUPR dengan kerusakan sekolah yang kita ajukan itu,” urainya.

Sementara itu ditanya apakah 42 unit sekolah yang telah dinyatakan rusak berat saat ini telah diusulkan dihapus sebagai aset daerah? Tajuddin mengaku, hingga kini belum ada ketetapan tertulis dari bupati. Meski demikian melihat kondisinya ia memastikan unit sekolah yang rusak berat itu pasti akan dihapus. “Secara lisan bupati sudah setuju makanya kita robohkan,” imbuhnya. (bug)

Belum Jelas, Jatah Sapi Brahman Cross untuk Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Ir. Zaenal Arifin, M.Si mengaku belum mendapatkan kepastian berapa ekor sapi brahman cross bantuan Kementerian Pertanian RI untuk Kabupaten Dompu. Tim balai pembibitan sapi Kementerian Pertanian RI di Maros Sulawesi Selatan awal November 2018 lalu meninjau keZaenal Zaenal Arifin Arifin tersediaan kandang dan pa(Suara NTB/ula) kan di Doro Ncanga Dompu.

“Tim Maros (Sulawesi Selatan) sudah datang untuk melihat kondisi, tapi finalisasi kita dapat berapa? Belum tahu berapa ekor. Tim datang untuk melihat ketersediaan pakan, dan kandang,” kata Ir. Zaenal Arifin kepada Suara NTB, Rabu (14/11).

Diakui Zaenal, ada atau tidaknya jatah untuk Kabupaten Dompu bergantung putusan tim dari Maros. Kalaupun ada, berapa ekor yang akan didapat juga ditentukan tim Maros.

“Kemungkinan bisa. Tapi melihat kondisi kemarau panjang kemarin, susah pakannya,” kata Zaenal Arifin saat dikonfirmasi soal Kabupaten Dompu bakal memperoleh 250 ekor sapi brahman cross dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian RI tahun 2018.

Namun Zaenal mengaku belum mendapat informasi pasca kunjungan tim Maros awal November 2018 lalu untuk melihat langsung UPTD Peternakan Doro Ncanga yang akan mengembangkan sapi brahman cross di Dompu. “Belum ada berita setelah melihat PCPL. Ndak tau keputusan mereka (tim). Kan yang menilai mereka dari Maros. Mereka yang menentukan lokasinya,” katanya.(ula)

Tak Penuhi Unsur, Kasus Penghinaan STISIP Bima

Sudirman Dj

(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Kasus dugaan penghinaan terhadap Kampus STISIP Mbojo Bima yang diduga dilakukan Sudirman Dj SH, melalui media sosial facebook dihentikan pihak Polres Bima Kota karena tidak memenuhi unsur hukum.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Akmal Novian Reza, S.IK, mengatakan dalam memproses kasus tersebut pihaknya sudah memintai keterangan sejumlah orang. Mulai dari sejumlah saksi, terlapor dan pelapor. “Termasuk ahli bahasa dan juga ahli pidana kita mintai keterangan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (14/11).

Dikatakannya dari keterangan dua ahli pidana dan bahasa, perkara tersebut tidak memenuhi unsur hukum sehingga pihaknya menyimpulkan kasus itu dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan fakta hukum. “Sebelumnya juga kita sudah melakukan gelar perkara terkait kasus ini,” ujarnya.

Dihentikan kasus yang dilaporkan pihak Lembaga melalui Wakil Ketua I STISIP Mbojo Bima, Drs. Arif Sukirman MH tersebut sudah disampaikan juga ke pihak pelapor.

“Sudah kita sampaikan langsung,” katanya.

Sementara, terlapor Sudirman Dj SH, mengakui telah mengetahui kasus dugaan penghinaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur. “Ya sudah diberitahukan kemarin, kasusnya sudah dihentikan,” katanya.

Politisi Gerindra ini mengatakan pihak Kepolisian sudah bekerja sesuai aturan dan mekanisme. Dengan memintai keterangan dari sejumlah ahli. Seperti ahli pidaha dan bahasa mengenai komentarnya di sosial media. “Saya kira tidak ada yang perlu lagi saya komentari,” katanya.

Seperti diketahui, Lembaga dan alumni STISIP Mbojo Bima melaporkan Sudirman DJ SH ke Polres Bima Kota pada akhir Bulan September . Wakil Ketua DPRD Kota Bima itu dilaporkan karena diduga menghina Lembaga STISIP Mbojo Bima melalui komentar di akun facebook DeJe. (uki)

Akmal Novian Reza

Halaman 7 (Suara NTB/ula)

TANPA PASOKAN - Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selaparang yang sudah tidak mendapatkan pasokan air baku untuk diolah dan disalurkan ke pelanggan PDAM di Kecamatan Woja.

Musim Hujan Tanpa Air Bersih di Woja

Dompu (Suara NTB) Memasuki musim hujan, warga di Kecamatan Woja mulai tidak bisa menikmati air bersih pasokan PDAM Dompu. Belum dibenahinya penangkap air baku di sumber Kamudi akibat jebol oleh banjir akhir 2017 lalu menjadi penyebab tidak adanya pasokan air bersih bagi warga Woja.

Direktur PDAM Dompu, Agus Supendi, SE kepada Suara NTB, Rabu (14/11) kemarin mengaku, pipa pengambilan air baku di daerah aliran sungai (DAS) Kamudi kembali jebol saat hujan, Senin (12/11) lalu. Padahal, air sudah mulai masuk di IPA Selaparang pasca hujan deras pekan lalu dengan membuat tanggul sederhana oleh pihaknya. Akibatnya, air baku belum bisa ditangkap untuk dialirkan ke IPA Selaparang.

“Besok (Kamis) rencananya, teman –

teman (pegawai PDAM) akan membuat anyaman bronjong untuk membuat bendung sementara,” kata Agus.

Ia pun tidak bisa berbuat banyak pasca jebolnya bendungan penangkap air baku, selain berharap gerak cepat pemerintah daerah (Pemda) melalui BPBD Dompu untuk membangun bak penangkap air seperti direncanakan.

“Kita berharap Pemda bisa segera membangun bak penangkap air di Kamudi seperti direncanakan, mumpun intensitas hujan belum tinggi. Ka-

lau ditunda – tunda, pengerjaan baknya sulit karena intensitas hujan tinggi dan ancaman banjir,” katanya.

Kepala BPBD Dompu, Drs. Imran yang dihubungi terpisah mengaku, RAB dan desain bak pengkap air di DAS Kamudi yang ditunggu dari Dinas PUPR sudah diterima pihaknya, Selasa (13/11) kemarin. Kamis (15/11) hari ini beberapa pihak terkait diundang rapat verifikasi dana bencana alam untuk membiayai pembangunan bak penangkap air baku. “Besok rapat verifikasinya. Itu (rapat) diundang langsung oleh Bupati,” kata Imran.

Setelah verifikasi dilakukan, kata Imran, pengerjaan bak penangkap bisa langsung dikerjakan pihak ketiga melalui proses penunjukan. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan bak pe-

nangkap ini sekitar Rp400an juta. “Kalau sudah ada anggarannya, itu bisa langsung dikerjakan di lapangan,” katanya.

Indah, warga Selaparang berharap ada perhatian pemerintah terhadap ketersediaan air bersih warga. Sejak hujan mulai turun, pasokan air dari PDAM sudah terhenti. Kondisi ini diharapkan segera teratasi dan tidak dibiarkan tanpa ada penyelesaian. “Air ini sudah sepak tidak mengalir, sejak hujan pertama lalu. Tapi giliran tagihan, tidak pernah kurang,” katanya.

Selama tidak ada air, Indah mengaku, terpaksa mengungsi ke rumah orang tuannya yang memiliki sumur pribadi untuk kebutuhan mandi, dan cuci. Sementara untuk memenuhi kebutuhan masak, terpaksa ia harus mengambil air dengan jeriken. (ula)

2.203 Honorer K2 Kota Bima Berharap Ketegasan Kota Bima (Suara NTB) – Ketua Front Peduli Honorer Kategori Dua (FPH K2) Kota Bima, Dedi Alfarianto SH mendesak Kepala Daerah agar memerintahkan semua Kepala OPD untuk tidak menerima honorer baru.

“Kita meminta Kepala Daerah tegas soal honorer ini.

Pasalnya honorer kita sudah banyak. K2 saja membeludak,” kata Dedi kepada Suara NTB, Rabu (14/11).

Dikatakannya, isu yang berkembang sejauhi ini banyak OPD yang menerima honorer baru pada masa peralihan kepimpinan baru Walikota baru. Kondisi tersebut membuat Honorer K2 menjadi risau. “Kita tidak ingin masa peralihan ini dimanfaatkan oknum tertentu memasukan pegawai baru,” katanya.

Dedi menjelaskan selama ini OPD merekrut pegawai baru dengan asumsi atau alasan kekurangan tenaga. Namun jika memaksimalkan honorer K2 yang jumlahnya ribuan OPD tidak perlu lagi menerima pegawai baru.

“Honorer kita banyak. Jumlah mencapai ribuan,” Katanya.

Berdasarkan data FPH K2, lanjutnya jumlah honorer K2 di Kota Bima hingga saat ini mencapai 2.203 orang dengan menerima tunjangan antara

(Suara NTB/Uki)

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

Dedi Alfarianto Rp800 ribu hingga Rp850 ribu perbulan. “Jumlah ini di luar honorer lainnya. Selain honorer K2, di Kota Bima ada juga honorer kontrak, non K2 dan tenaga sukarela,” katanya.

Dedi berharap Pemerintah dapat segera memproses kembali atau melakukan validasi jumlah honorer saat ini.

FPH K2 siap menyerahkan data jumlah honorer K2 yang telah lulus uji kompetensi.

“Kami berharap dikeluarkan surat larangan karena memang jumlah honorer kita sudah banyak,” teranya staf bagian hukum DPRD Kota Bima ini.

Sebelumnya Wakil Walikota Bima, Fery Sofyan SH mengingatkan seluruh OPD ruang lingkup Pemerintah Kota Bima untuk tidak menerima tenaga honorer baru. Alasannya jumlah pegawai non PNS tersebut sudah menumpuk.

“Honorer K2 saja belum mampu kita urus. Jangan tambah lagi beban,” katanya.

Fery tidak ingin pada masa transisi Pemerintahan saat ini dimanfaatkan oleh oknumoknum tertentu dengan memasukkan tenaga honorer baru karena pihaknya masih fokus mengurus tenaga honorer K2.

“Nanti kalau honorer K2 diberikan reward. Honorer yang baru masuk juga ikutan meminta,” katanya.

Wawali memastikan pada tahun 2019 mendatang tenaga honorer K2 di Kota Bima dalam berbagai tingkatan atau jenjang Pendidikan akan menerima reward dari Pemerintah Daerah sebesar Rp1 juta perbulan.

“Reward ini sesuai dengan visi-misi kami dengan Walikota. Penerimanya khusus tenaga honorer K2, tidak dipandang dari SMA dan sebagainya. Semuanya akan mendapat bagian yang sama,” katanya.

Untuk mengatur hal Ia mengaku sudah meminta OPD teknis terkait untuk melakukan pendaatan serta memverifikasi jumlah tenaga honorer K2 agar kedepan tidak ada lagi muncul masalah atau persoalan baru.

“Yang jelas Bulan Januari 2019 reward sudah diberikan kepada K2. Untuk teknisnya kita percayakan pada OPD teknis,” pungkasnya. (uki)

Terduga Pelaku Penganiayaan dan Pengerusakan Randis Patroli TNT Diringkus Dompu (Suara NTB) – Dua terduga pelaku penganiayaan dan pengerusakan Kendaraan Dinas (Randis) pantroli Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu akhirnya diringkus polisi, Rabu (14/11) Pukul 7.00 Wita. Mereka Fr (28) dan Ju (27) asal Dusun Sori Mangge Desa Soitetanga Kecamatan Pekat.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., kepada wartawan menyampaikan, penangkapan dua terduga pelaku ini buah tindak lanjut laporan polisi dengan LP/55/VIII/2018/ Res. Dompu/Sek. Pekat, yang mana keduanya diduga ikut terlibat dalam aksi pengerusakan secara bersama-sama mobil patroli TNT pada 11 Agustus 2018 lalu. “Keduanya ditangkap karena telah melakukan pengerusakan mobil patroli TNT,” kata dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui tindakan melawan hukum tersebut dilakukan tersangka lantaran tidak terima dilarang menggarap lahan di wilayah taman nasional oleh petugas TNT yang tengah melakukan patroli. Atas perbuatan tersebut keduanya kini diamankan di Mapolsek Pekat untuk diproses lebih lanjut.

Sementara, Kasubag Tata Usaha Taman Nasional Tambora, Deny Rahadi yang dikonfirmasi persolan ini menjelaskan, saat patroli fungsional Agustus lalu secara tak sengaja pihaknya mendapati warga yang tengah mengambil kayu di wilayah TNT. Oleh petugas diminta menghentikan kegiatan itu dan turun baik-baik sebelum langkah tegas diambil.

Bukannya mengindahkan permintaan beberapa warga itu justru menelpon warga yang menetap di sekitar eks PT. BA untuk melakukan penghadangan. Parahnya, tidak saja menghadang petugas, mereka juga secara beringas merusak Randis patroli TNT. Pun dua anggota Mayarakat Mitra Polhut (MMP) yang ikut turut menjadi korban penganiayaan.

“Kasus ini memang bentuknya sudah tidak

(Suara NTB/Ist)

DIAMANKAN - Dua terduga pelaku penganiayaan dan pengerusakan randis patroli TNT Fr (28) dan Ju (27) diamankan di Mapolsek Pekat, Rabu (14/11). pidana umum, makanya tindak lanjut kita melapor ke Polsek Pekat,” jelasnya.

Menyusul kasus ini sudah ditangani aparat kepolisian, Deny Rahadi menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara ke aparat penegak hukum, termasuk mengungkap adanya keterlibatan tersangka lain dalam aksi penganiayaan dan pengerusakan itu. Sementara TNT fokus untuk mempertanggung jawabkan fasilitas negara yang telah dirusak dan anggota MMP yang dianiaya.

“Tapi yang jelas atas hasil pengungkapan ini kami sampaikan terimakasih pada temanteman kepoisian,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

AKSI - Massa Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) saat aksi demonstrasi di halaman Kantor KPH ARS, Rabu (14/11).

KPH ARS Dituding Biarkan Kerusakan Hutan Meluas Dompu (Suara NTB) – Kerusakan hutan di wilayah Pengelolaan KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS) semakin luas. Oknum warga tidak saja membabat habis hutan produksi untuk menanam jagung, tetapi sudah jauh merembet ke hutan lindung.

Ironisnya, meski kegiatan merusak itu dilakukan secara terang-terangan namun dirasa minim penindakan dari instansi terkait. Tak heran Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Dompu dalam aksi demonstrasinya, Rabu (14/11) kemarin menuding KPH ARS telah melakukan pembiaran.

“Dalam aturannya siapa yang melakukan perusakan hutan lindung harus ditangkap, tetapi yang terjadi KPH tidak menerapkannya dan terus melakukan pembiaran,” kata salah seorang orator aksi, Rio Sulistio di halaman Kantor KPH ARS. Pembiaran yang dilakukan tidak saja mengancam kelestarian lingkungan dan mengganggu persediaan air bawah tanah, tetapi telah berdampak buruk bagi masyarakat lingkar kawasan, salah satu contoh banjir bandang yang menerjang ratusan kepala keluarga di Desa Tolokalo dan Saonggajah baru-baru ini.

Rio Sulistio menduga, anggaran Rp200 juta per tahun yang dikucurkan pemerintah untuk pengawasan hutan telah ditilep oknum tertentu ditubuh KPH ARS. Buktinya, tidak ada hasil kinerja yang bisa dirasakan selain pembukaan lahan baru yang terus dijumpai dibeberapa titik kawasan.

“Anggaran Rp200 juta itu dikemanakan? Kinerja anda

kan tidak ada, sungguh luar biasa kekejaman yang nada lakukan,” kecamnya.

Orator lainnya, Anas menjelaskan, aksi AMR saat ini bukan untuk melarang masyarakat menggarap lahan sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi lebih menekankan adanya batas-batasan tertentu yang bisa dikelola, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Sementara Kepala KPH ARS, Sukri menanggapi tudingan massa aksi dalam audiensi kemarin mengakui, kerusakan hutan memang terjadi dimanamana dan terus bertambah, namun perlu diketahui diwilayah pengelolaannya seluas 91000 Ha yang rusak hanya 11000 Ha. 4000 Ha diantaranya terdapat pemagang IPPKH yaitu PT. UTL. Jadi kerusakan di luar pemegang izin tersebut hanya 6000 Ha. Untuk pengawasan diakui sulit lantaran tenaga yang dimiliki sangat terbatas, ditambah kondisi sosial masyarakat yang sulit didekati dengan pendekatan preventif. Seperti misalnya dalam beberapa kali penindakan, meski sudah beberapa kali diingatkan dan dibuatkan surat penyataan masyarakat masih tetap mengulangi perbuatannya.

“Kita lakukan pengamanan, ada parang, kapak, chain saw ada buktinya. Dibuatkan surat penyataan untuk tidak lagi masuk, hari itu ia, lusa ia tapi minggu depan masuk lagi. Soal kurang kinerja ia kami akui ada kekurangan,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

Tagih Janji Pemerintah Pusat PIMPINAN DPRD NTB mendesak pemerintah pusat segera untuk menuntaskan janjinya menyelesaikan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di NTB. Sebab, sampai saat ini sudah memasuki tiga bulan pascarentetan bencana gempa yang menimpa sejumlah wilayah NTB sejak akhir Juli hingga Agustus lalu, namun realisasi bantuan dari pemerintah pusat yang dijan(Suara NTB/ndi) jikan belum juga dilaksanaH. Abdul Hadi kan. Lebih-lebih saat ini telah mulai memasuki musim penghujan, masyarakat yang menjadi korban bencana, masih tinggal di tenda pengungsian dalam kondisi sangat memperihatinkan.

“Kasihan masyarakat yang rumahnya rusak dan sekarang masih tinggal di tenda pengungsian, kondisinya sangat memperihatinkan setelah memasuki musim hujan ini. Kami meminta pemerintah lebih cepat bisa memberikan bantuan kepada warga, polanya mungkin supaya lebih terintegrasi dan lebih cepat intinya,” tegas Wakil Ketua DPRD NTB H. Abdul Hadi, Rabu (14/11) kemarin.

Menurut Hadi, persoalan mekanisme administrasi yang selama ini menjadi ganjalan lambannya penyaluran bantuan, sarannya sebaiknya disederhanakan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan lebih cepat.

“Kami sangat berharap dari APBD, APBN, dan bantuan pusat tetap jadi perhatian dan sasaran dari pembangunan. Fasilitas umum seperti masjid, sekolah, puskesmas, kantor (yang rusak) juga menjadi bagian yang harus diperhatikan sesuai dengan kewenangan,” kata dia.

Ia mengapresiasi model bangunan yang tidak terpaku pada rumah instan sederhana sehat (Risha). Hadi menjelaskan, lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi selama ini karena persoalan ketersediaan bahan bangunan dan tenaga kerja.

“Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan, kalau langka akan jadi mahal, kami harap itu juga dijamin pemerintah agar harga bahan bangunan terjangkau,” tegas Hadi.

Pun dengan tenaga kerja. Hadi meminta pemerintah tetap mengedepankan kualitas dari tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan agar kualitas bangunan tetap terjaga. “Harus tetap ada pendampingan,” ucapnya.

Hadi menilai, pemerintah bisa belajar dari model bangunan semi permanen yang dibuat lembaga kemanusiaan yang ikut bergerak membantu warga membangun hunian sementara.

Meski tidak terlalu mewah, namun warga merasa nyaman tinggal dan tidak khawatir. “Memulihkan pascagempa butuh waktu yang agak lama, psikologi dan trauma butuh segera disadarkan dan kembali bekerja,” jelasnya.

Ketua DPW PKS NTB itu menyoroti dana bantuan jaminan hidup (jadup) yang dijanjikan pemerintah pusat yang juga belum terealisasi hingga kini.

“Segera diwujudkan karena bagian dari janji, pemerintah harus segera mewujudkan. Masih belum kita lihat (jadup), belum ada wujud bantuan itu belum kita dengar,” tandasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Rawan Tipikor, Pengadaan Barang dan Jasa akan Diawasi Ketat Selong (Suara NTB) Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi suatu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor). Maka dari itu, sangat penting dilakukan pengawasan terutama oleh aparat penegak hukum (APH). “Kita akan awasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, dikonfirmasi, Rabu (14/11).

Dalam pengawasannya, akan dilakukan langkah awal bersama Inspektorat dan TP4D untuk mendampingi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Lotim.

Dengan proses pendampingan itu, maka celah untuk terjadinya praktik korupsi dapat

teratasi. “Lebih awal kita akan pantau, kita dampingi dengan berkoordinasi dengan Inspektorat maupun TP4D,” terangnya.

Dalam pengadaan barang dan jasa ini, mulai dari awal proses perencanaan merupakan tahap yang paling rawan dalam pengadaan barang dan

jasa. Dimana, pada awal itu nilai pengadaan kerap dimainkan oleh oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu, untuk mencegah terjadi permainan, diperlukan integritas mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga tahap pen-

gadaan dan pelaksanaannya.

“Jadi harus diawasi dengan baik,” ungkapnya.

Selain pengawasan dilakukan oleh institusi/instansi yang berwenang, pengadaan barang jasa ini juga ikut diawasi oleh masyarakat. Masyarakat diharapkan berperan aktif mengawasi dan mengetahui tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Apabila dilihat di dalam pengadaan dan pelaksanaan indikasinya terdapat suatu kejanggalan, maka diharapkan berkoordinasi dengan pihak-pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan. (yon)

(Suara NTB/yon)

Ida Bagus Made Winarta

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Pasukan Brimob melumpuhkan sarang pelaku penyanderaan dalam simulasi pembebasan sandera pada upacara peringatan HUT Brimob ke-73, Rabu (14/11).

Lebih Hemat Mencegah Konflik KAPOLRES Bima Kota, AKBP Erwin Ardiansyah memetakan kerawanan wilayah hukumnya. Perwira lulusan Akpol 1998 ini mendapati adanya kerawanan peredaran narkoba, konflik sosial dan kelompok radikal. Cara penangan yang bakal diterapkan lebih utama ke penyuluhan.

“Tidak semuanya harus represif. Jadi 60 persen penyuluhan, 20 persen (Suara NTB/why) pencegahan, 20 persen Erwin Ardiansyah penindakan,” ucapnya Rabu (14/11) di Mataram.

Erwin menjelaskan, mengamankan wilayah hukum Polres Bima Kota membutuhkan kerja ekstra. Sebab kultur sosial masyarakatnya memiliki karakter tersendiri.

“Ya misalnya, sedikit-sedikit main lapor. Padahal sewaktu kita selesaikan kekeluargaan, bersama Bhabinkamtibmas bisa selesai,” kata Erwin.

Dia menyebutkan kasus yang dominan bisa diselesaikan tanpa jalur pidana diantaranya kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan ringan.

“Kalau selesai di tingkat bawah, kan masyarakat hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Bisa fokus ke kegiatan sehari-harinya,” ucap dia.

Maka pilihannya, kata Erwin, pihaknya memperkuat fungsi pembinaan masyarakat didukung intelijen. Hal yang sama berlaku pada penanganan kelompok radikal, dan penyalahgunaan narkoba.

“Sebenarnya banyak kejadian menonjol tapi karena bisa langsung diredam ya tidak sampai meledak. Persoalan sudah lebih dulu selesai,” sebutnya. (why)

Brimob Disiapkan Atasi Kontijensi Konflik Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) Brimob satuan strategis untuk penanganan ancaman ketertiban berintensitas tinggi, pencarian dan pertolongan, penjinakan bom, dan penyelematan sandera. Kemampuan itu juga membantu dalam upaya tanggap bencana, seperti yang dilakukan saat musibah gempa Lombok.

Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri, Rabu (14/11), menekankan bahwa hal itu penting dalam menghadapi dinamika masyarakat kekinian.

“Inilah kesiapan kita dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019,” ucapnya di Kesatrian Moch Jasin Satbrimobda NTB, Mataram.

Hal itu disampaikannya usai upacara peringatan HUT Brimob ke-73. Turut hadir Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dan pimpinan Forkopminda.

Juri menambahkan, berbagai ancaman dan tantangan tugas ke depan harus mampu dihadapi. Antara lain Operasi Lilin 2018, serta pengamanan tahapan pemilu tahun 2019 yang saat ini tengah dalam tahapan kampanye.

Pesta demokrasi tahun 2019 mendatag mendapat perhatian khusus. Menurutnya, kerawanan Pemilu memi-

liki karakteristik yang khas dan punya implikasi kontijensi yang tinggi.

Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan sehingga berpotensi menimbulkan kompleksitas potensi kerawanan pada tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Kapolda merasa optimis pasukan Brimob Polri dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki telah mampu menunjukkan kontribusi nyata yang bernilai penting bagi pemeliharaan stabilitas kamtibmas di Indonesia.

Contohnya, pengamanan Pilkada serentak 2018, pengamanan operasi ketupat 2018.

Maupun berbagai event international seperti Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali.

Dia menyebutkan, Brimob juga berkontribusi dalam mendukung terlaksananya operasi penegakan hukum terhadap jaringan terorisme di Sulawesi Tengah dan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, serta pengamanan berbagai aksi unjuk rasa dengan jumlah masa yang besar.

“Pasukan Brimob memiliki kemampuan bergerak cepat dalam membantu penanganan korban bencana alam,

baik di NTB maupun bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah,” kata Juri.

Sementara Gubernur mengapresiasi upaya Polda NTB melalui satuan Brimob-nya dalam menjaga keamanan NTB. “Brimob kita kemampuan tidak kalah, bahkan salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Semoga kemampuan ini terus diasah untuk amankan ketertiban di NTB ini,” ucapnya.

Dalam upacara peringatan HUT Brimob itu, turut ditampilkan juga berbagai atraksi kemampuan Brimob.

Satu diantaranya unjuk kekuatan pembebasan sandera oleh Detasemen Pelopor dan Detasemen Gegana. Simulasi berupa penyanderaan mahasiswa oleh sekelompok kriminal bersenjata.

Upaya pembebasan dengan fase berkelanjutan mulai dari evakuasi sandera, pengejaran tersangka, sampai pelumpuhan sarang kelompok. Upaya itu diwarnai aksi saling tembak dan ledakan-ledakan.

Atraksi lainnya seperti beladiri sinergi TNI-Polri, mentalis, evakuasi korban bencana, menembak jitu, beladiri taekwondo dan yongmodo, serta pencak silat. (why)

Inkracht, Jaksa Siapkan Eksekusi Vonis Kasasi Kasus ITE Nuril Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum Kejari Mataram sudah menerima salinan putusan kasasi kasus ITE Baiq Nuril Maknun. Jaksa kemudian menyusun tim untuk proses eksekusi atau penahanan Nuril sebagai terpidana.

Salinan putusannya sudah kita terima, dua hari yang lalu kita terimanya,” ungkap Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumedana, Rabu (14/11).

Menindaklanjuti hal itu, Sumedana mengatakan pihaknya membentuk tim untuk pelaksanaan eksekusi.

Sesuai dengan amar putusan hakim agung majelis kasasi. Yakni dengan memanggil Nuril untuk ditahan di Lapas.

“Sesuai dengan aturan KUHAP, eksekusi maksimal dilakukan satu bulan setelah salinan putusannya diterima.

Jadi paling lambat satu bulan setelah kita terima, eksekusi harus dilakukan,” ujarnya.

Sumedana mengatakan, upaya peninjauan kembali (PK) Nuril tidak menghalangi kewenangannya melakukan eksekusi putusan.

“Kalau secara hukum, PK tidak dapat menunda proses eksekusi, kecuali ada faktorfaktor lain dan itu pun harus dengan alasan yuridis yang kuat,” tegas Sumedana.

Putusan Kasasi Nuril Sudah Inkracht Terpisah, ketua tim penasihat hukum Nuril, Joko Ju-

madi menyampaikan pihaknya malah belum menerima salinan putusan MA. Salinan putusan itu yang dijadikan dasar pengajuan PK. “Putusannya memang sudah berkekuatan hukum tetap, tapi kita menunggu salinan putusannya, baru ajukan upaya hukum PK,” kata Joko Jumadi.

MA melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, 26 September 2018, menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril Maknun selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

MA menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Baiq

Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 UndangUndang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Nuril dari segala dakwaan pada sidang 26 Juli 2017 lalu.

Majelis hakim yang dipimpin Albertus Usada, menyatakan rekaman pembicaraan Baiq Nuril Maknun dengan H Muslim, yang diduga mengandung unsur asusila dinilai tidak memenuhi unsur pidana.

Nuril merekam pembicaraan telepon dirinya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim, sekira

Desember 2012. Dalam satu waktu di Bulan Desember 2014, rekan kerjanya Imam Mudawin menggandakan rekaman itu dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Nuril yang bekerja sebagai staf tata usaha di sekolah itu dilecehkan secara verbal dalam percakapan telepon tersebut, yang inti isinya mengenai cara dalam berhubungan intim dengan wanita lain.

Alasannya, Nuril sudah tak tahan lagi jadi objek pelecehan atasannya. Rekaman itu juga yang menurutnya bisa menjadi bukti bahwa dirinya tidak ada hubungan spesial dengan kepala sekolah, apalagi dia wanita yang bersuami. (why)

Kurtubi Serahkan Bantuan Kendaraan Pengangkut Sampah di Batulayar Giri Menang (suara NTB) Anggota komisi VII DPR RI Dr H Kurtubi kembali memberikan bantuan kepada masyakarat Lombok Barat. Setelah sebelumnya politisi Nasdem yang kembali maju di Pileg 2019 ini menyerahkan bantuan sumur bor kepada para santri di Desa Mesanggok Gerung, kali ini pria kelahiran Kediri Lobar ini memberikan bantuan kendaraan roda tiga pengangkut sampah kepada masyarakat Desa Batulayar.

Bantuan itu menjadi bukti bahwa politisi Nasdem ini mendukung penuh program Pemda Lobar. Bahkan ia sopoq angen dengan bupati Lobar untuk mensukseskan program Pemda di bawah kepemimpinan H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun. “Saya dengan Pak Bupati Lobar sopoq angen. Saya dan teman-teman Dewan (DPRD Lobar dan provinsi dari Nasdem) mendukung dan membantu program Pak Bupati,” kata Kurtubi. Hadir pada kesempatan itu Bupati, PLT Camat Batulayar, Kades Batulayar.

Dikatakan, bantuan kendaraan R3 yang didanai kementerian LHK ini diberikan kepada Desa Batulayar dengan tujuan agar tidak ada lagi persoalan sampah yang terjadi di kawasan wisata tersebut. Tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan.

Masyarakat bisa membuang sampah di masing-masing rumah yang selanjutnya diangkut ke TPS menggunakan kendaraan roda tiga tersebut. Selanjutnya dari TPS diangkut menggunakan truk sampah Pemda ke TPA Kebon Kongok. Ia berharap bantuan ini dipergunakan secara baik agar desa bersih untuk menunjang kawasan wisata yang bersih. Dalam tiga tahun terakhir, Kurtubi sudah memberikan bantuan sekitar 69 unit sepeda motor roda tiga termasuk di daerah lain.

Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid menyampaikan terimakasih atas bantuan Kurtubi. Menurutnya bantuan ini bukti besarnya perhatian anggota DPR RI ini ke Pemda dan masyakarat Lobar. Kades Batulayar, HM. Nur Taufiq menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu desa dalam hal penanganan sampah terutama mengangkut sampah. (her)

(Suara NTB/her)

BANTUAN - Anggota Komisi VII DPR RI, H. Kurtubi menyerahkan bantuan kendaraan roda tiga ke Kades Batulayar.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

2019, Garuda Indonesia dan Citilink Hadirkan ’’Free Inflight Connectivity’’

Izin Diambilalih Daerah

Jakarta (Suara NTB) – Garuda Indonesia Group bekerjasama dengan PT Mahata Aero Tekhnologi (Mahata), Rabu (14/11) mengumumkan kerjasama peluncuran fasilitas free inflight connectivity yang akan dapat dinikmati mulai tahun 2019 mendatang.

Dengan kerjasama tersebut, nantinya pengguna jasa Garuda Indonesia dan Citilink dapat menikmati layanan akses internet secara cuma-cuma di seluruh penerbangan Citilink dan seluruh penerbangan domestik Garuda Indonesia.

Untuk menyediakan fasilitas free inflight connectivity ini, Garuda Indonesia Group akan melengkapi armada pesawatnya dengan layanan GX Aviation Sistem yang merupakan produk dari Inmarsat Aviation, yang memungkinkan penumpang untuk menjelajah internet dan berlayar di media sosial selama penerbangan. GX Aviation adalah layanan konektivitas nirkabel global berkecepatan tinggi pertama dan satusatunya di dunia yang dikirimkan melalui jaringan HighThroughput Satellites (HTS).

Layanan konektivititas ini sepenuhnya dimiliki dan dioperasikan oleh Inmarsat beker-

IZIN-izin operasional bagi bus pariwisata dan rentcar (penyewaan kendaraan) diambil alih oleh pemerintah daerah dari pusat. Para penyedia jasa ini tak lagi harus mengurusnya ke pusat di Kementerian Perhubungan.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windya.

Kepada Suara NTB, dijelaskan, pemerintah NTB memangkas perizinan dari daerah ke pusat untuk memudahkan para penyedia jasa ini.

“Izin operasional sudah cukup di kita (di NTB),” akunya.

(Suara NTB/dok) Izin-izin ini berlaku bagi L. Bayu Windya pengusaha yang baru mengajukannya. Perda No. 6 tahun 2017 tentang bus pariwisata telah menjadi payung hukumnya di daerah.

Dengan kebijakan baru ini, L. Bayu mengatakan mulai banyak yang mengajukan izin operasional, tanpa harus mengurusnya ke Jakarta.

“Mungkin pusat juga ndak tau kalau kewenangannya sudah kita ambil,” ujarnya.

Sebelumnya, bus pariwisata yang beroperasi dari Sabang hingga Merauke izin-izinnya dikendalikan oleh Kementerian Perhubungan. Faktanya, sebagai daerah pariwisata, justru bus-bus pariwisata yang ada di daerah ini hanya beroperasi di dalam daerah.

Tak sampai di sini, tahun depan kapal-kapal yang beroperasi hingga 12 mil laut, izin-izinnya juga akan ditarik ke daerah. Mengikuti Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Entah kapal yang melakukan penangkapan, ataupun yang menyediakan jasa-jasa perairan. Kepala dinas menegaskan, daerah akan mengambilalih.

“Ada jasa tambat, ada jasa penggunaan perairan, ada jasa lapuk. Semula itu masuk ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sekarang kita mau tarik. Tahun depan, mungkin akan dilaksanakan,” L. Bayu memastikan.

Dengan menarik izin-izin pusat ke daerah, otomatis akan menambah pendapatan bagi daerah. Nantinya, Dinas Pendapatan yang melakukan penarikan pajak. Selain itu, lanjut kepala dinas, Pemprov NTB juga telah melonggarkan kendaraankendaraan online untuk pengurusan izinnya di daerah.

Daerah memberikan kelonggaran pilihan kepada pengusaha. Menjadi taksi konvensional, atau taksi online. Fasilitas perizinannya telah disediakan. “Sudah ada yang mengajukan izin, tapi aplikasinya aplikasi lokal,” demikian L. Bayu. (bul)

APTI Minta Cukai Rokok Tak Dinaikkan

jasama dengan Lufthansa Technik sebagai penyedia perangkat keras, teknik, desain, dan sertifikasi untuk proyek tersebut, sementara Lufthansa System sebagai integrasi perangkat lunak.

Dalam kesempatan soft launching layanan Free Wifi tersebut, perwakilan dari Garuda Indonesia Group, Juliandra Nurtjahjo mengatakan bahwa layanan tersebut sejalan dengan komitmen dari Garuda Indonesia Group sebagai maskapai nasional yang terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan penumpang khususnya di era digital.

Juliandra menambahkan bahwa persaingan ketat dalam industri penerbangan saat ini kian menuntut kami untuk memiliki visi teknologi (tech savvy) dan mengoptimalkan layanan yang modern dan mampu mempertahankan loyalitas pelanggan masa kini. “Tidak hanya untuk memperkuat pasar yang sudah ada, tapi keberadaan Inflight Wifi gratis ini juga ditujukan untuk mengaktivasi pangsa pasar baru yang saat ini belum tersentuh, misalnya seperti para millenials yang sering berpergian,” tutup Juliandra.

Senada dengan visi dan misi Garuda Indonesia Group, Maha-

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 BANTUAN - Ketua Umum APTI,Soeseno (kanan) menyerahkan 123456789012345678901234567890121 secara simbolis bantuan renovasi oven tembakau di Lombok 123456789012345678901234567890121 yang mengalami kerusakan akibat gempa.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Selong (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Sebanyak 26 orang petani di Lombok menerima ban123456789012345678901234567890121 tuan renovasi oven tembakau dari Asosiasi Petani Tem123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bakau Indonesia (APTI). Bantuan diberikan berupa dana 123456789012345678901234567890121 tunai kepada masing-masing petani yang menderita keru123456789012345678901234567890121 sakan sarana produksi akibat gempa.

123456789012345678901234567890121 Pemberian bantuan secara simbolis, diserahkan oleh 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Ketua Umum APTI, Soeseno kepada perwakilan petani tem123456789012345678901234567890121 bakau Lombok. Disaksikan oleh stakeholders terkait di Desa 123456789012345678901234567890121 Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

123456789012345678901234567890121 Pemberian bantuan Rabu (14/11) kemarin, sekaligus 123456789012345678901234567890121 menjadi rangkaian peringatan hari petani tembakau sedu123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 nia (World Tobacco Growers Day 2018). Terkumpul dari ITGA 123456789012345678901234567890121 dan stakeholders Industri Hasil Tembakau (IHT) yang men123456789012345678901234567890121 donasikan bantuan untuk mendukung Lombok Bangkit.

123456789012345678901234567890121 Perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB dan Pemer123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 intah Daerah Kabupaten Lombok Timur turut menghadi123456789012345678901234567890121 ri kegiatan ini. Soeseno dalam kesempatan ini mengutar123456789012345678901234567890121 akan, solidaritas petani tembakau ingin berkontribusi 123456789012345678901234567890121 tetap menggairahkan tembakau Lombok sebagai kantong 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 produksi bahan baku untuk rokok nasional.

123456789012345678901234567890121 Terdapat 200 sarana produksi (oven) yang mengalami 123456789012345678901234567890121 kerusakan akibat gempa. Dengan tingkat kerusakan ber123456789012345678901234567890121 variasi. APTI menyerahkan Rp250 juta untuk merenova123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 si kembali 26 unit oven dari total jumlah yang rusak.

123456789012345678901234567890121 Masing-masing petani pemilik oven akan menerima ban123456789012345678901234567890121 tuan renovasi ini berdasarkan tingkat kerusakannya.

123456789012345678901234567890121 “Ada yang dapat Rp5 juta, ada yang dapat Rp9 juta, 123456789012345678901234567890121 ada juga yang dapat Rp12 juta. Tergantung tingkat keru123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sakan,” sebut Soeseno.

123456789012345678901234567890121 Soeseno mengatakan produksi tembakau virginia ter123456789012345678901234567890121 utamanya, yang ada di Lombok harus betul-betul dijaga.

123456789012345678901234567890121 Di Indonesia, tembakau yang baik (secara komersial) han123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 ya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Beberapa daer123456789012345678901234567890121 ah produsen penghasil utama tembakau virginia lokal 123456789012345678901234567890121 adalah NTB dan Jawa Timur.

123456789012345678901234567890121 Karena tembakau virginia lokal memiliki peran ter123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 hadap perekonomian daerah dan juga Indonesia. Misaln123456789012345678901234567890121 ya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dari 123456789012345678901234567890121 cukai rokok, maka kelangsungan produksi tembakau vir123456789012345678901234567890121 ginia lokal perlu diperhatikan. Soeseno menegaskan, tem123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 bakau Virginia Lombok ternyata lebih efisien bila di123456789012345678901234567890121 gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau 123456789012345678901234567890121 substitusi impor dari pada diekspor.

123456789012345678901234567890121 Potensi Petani Lombok Virginia seluas 58.515 hektar 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 tdi Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

123456789012345678901234567890121 Dengan luas lahan tersebut produksi tembakau virginia 123456789012345678901234567890121 di NTB 39.586,91 ton (Berdasarkan data ASEM 2016).

123456789012345678901234567890121 Peranan Tembakau Virginia Lombok sangat strategis 123456789012345678901234567890121 yaitu sebagai pemasok bahan baku Industri rokok (90%).

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Peringatan Hari Petani Tembakau Se-Dunia 2018 123456789012345678901234567890121 mengambil tema Solidaritas Petani Tembakau Untuk 123456789012345678901234567890121 Lombok Bangkit. Gempa Bumi Lombok menurut data 123456789012345678901234567890121 Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 memprediksi kerusakan dan kerugian kerugian sement123456789012345678901234567890121 ara mencapai Rp8,8 triliun.

123456789012345678901234567890121 Kondisi petani tembakau di Lombok sedang panic.

123456789012345678901234567890121 Mengingat musibah gempa terjadi bersamaan dengan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 memasuki musim panen 2018. Dengan dampak gempa 123456789012345678901234567890121 bumi dikhawatirkan mempengaruhi rendahnya kualitas 123456789012345678901234567890121 krosok tembakau yang dihasilkan.

123456789012345678901234567890121 Sebagai bentuk empati serta solidaritas, acara kemar123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 in juga dihadiri beberapa perwakilan Pengurus Dewan 123456789012345678901234567890121 Pimpinan Daerah (DPD) APTI dari Lampung, Jawa Bar123456789012345678901234567890121 at, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Madura.

123456789012345678901234567890121 Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melalui Staf Ahli 123456789012345678901234567890121 Bidang Ekonomi, H. Azhar mengharapkan agar bantuan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 yang telah diberikan oleh APTI dapat dipergunakan se123456789012345678901234567890121 segera mungkin dengan sebaik-baiknya. (bul/*) 123456789012345678901234567890121 (Suara NTB/bul)

26 Petani Tembakau Diberi Bantuan Renovasi Oven

(Suara NTB/bul)

Selong (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengharapkan pemerintah tak mengutak-atik besaran cukai rokok. Bila tak dikendalikan, jutaan petani tembakau akan terancam.

Dua tahun terakhir, pemerintah tak menaikkan cukai rokok. Sebelumnya, kenaikan cukai rokok mencapai 10-an persen. Ketua Umum APTI, Soeseno mengapresiasi langkah pemerintah tak menaikkan cukai rokok. Harapannya, hingga 2019 mendatang tak ada perubahan tarif cukai rokok yang diberlakukan pemerintah.

“Pemerintah tidak menaikkan cukai rokok, artinya mempertimbangkan nasib petani tembakau bila itu tak dilakukan,” demikian Soeseno saat peringatan hari Petani Tembakau Sedunia dengan penyaluran bantuan renovasi oven tembakau kepada 26 petani tembakau Lombok, Rabu (14/ 11) kemarin di Semaya, Kecamatan Sikur, Lombok Timur.

Jika cukai rokok dinaikkan. Maka akan berdampak kepada mahalnya harga rokok, penurunan prevalensi rokok dan akhirnya serapan tembakau dari petani akan berkurang.

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan rokok mengalami penurunan yang signifikan.

Mulai tahun 2015 ke 2016 turun permintaan sebanyak 6 miliar batang rokok. Lalu tahun 2016 ke 2017 turun 8 miliar batang. Jika di konversi, 8 miliar batang rokok setara dengan 8.000 ton tembakau. Produksi rata-rata tembakau virginia 2 ton per hektar, sama artinya terjadi penurunan produksi 4 ribu hektar. Dampaknya tidak kecil kata Soeseno.

Jumlah petani tembakau di Indonesia 2,1 juta. Bila dihitung 1 orang per KK, maka satu orang petani sama artinya 3 orang keluarga. Total ada 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari tembakau. Belum dihitung buruh yang terlibat dari hulu dan hilirnya.

Tembakau nasional dipasok sebagian besar dari Lombok, NTB. Bila tarif cukai rokok dinaikkan, maka akan sangat terasa dampaknya bagi petani-petani tembakau di provinsi ini. Karena itu, pemerintah daerah juga harus menyuarakan agar pemerintah pusat tak menaikkan tarif cukai rokok.

Petani tembakau telah menghasilkan pendapatan yang tidak kecil kepada negara. Dapat dibayangkan, tahun 2019 pemerintah menargetkan cukai tembakau Rp161 triliun tahun. Tahun kemarin terpenuhi Rp148 triliun. Jauh lebih besar kontribusinya ketimbang PT. Freeport di Papua yang hanya memberikan kontribusi Rp21triliun setahun atau laba BUMN yang hanya Rp44 triliun setahun.

“Inilah hasil tembakau kepada pendapatan naisonal. Karena itu sangat diharapkan tembakau ini diperhatikan,” demikian Soeseno.

Ketua APTI Provinsi NTB, Sahmunuddin menjelaskan.

Dalam satu dekade terakhir, produksi tembakau nasional berkisar 250.000 ton sampai 350.000 ton. Dari jumlah itu, 50.000 sampai 55.000 ton adalah tembakau jenis Virginia.

Dimana, 50.000 sampai 55.000 ton tersebut, 35.000 ton, sampai 50.000 ton diproduksi di Lombok. Khusus untuk Virginia, Lombok memberi kontribusi 80 sampai 90 persen terhadap kebutuhan tembakau Virginia nasional.

Ditambah dengan tembakau rajangan dan kering, tidak kurang dari 5.000 sampai 10.000 ton.

Sehingga jika dijumlahkan, NTB merupakan provinsi kedua penghasil tembakau, setelah Jawa Timur.

Tembaau Virginia ini sangat prospektif di NTB. Tahun 2025 diproyeksikan produksi rokok nasional akan mencapai 600 miliar batang.

Atau setara 600.000 ton, jika dihitung 1 gram/batang. Karena itu, dengan potensi yang besar di NTB, bila ditingkatkan, maka akan dapat memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap devisa negara. Karena itu, ia juga meminta agar tembakau ini benarbenar di perhatikan pemerintah. (bul) Soeseno

Halaman 9

(Suara NTB/ist)

KERJASAMA - Garuda Indonesia Group dan PT Mahata, Rabu (14/11) mengumumkan kerjasama peluncuran fasilitas free inflight connectivity yang dapat dinikmati mulai tahun 2019. ta melihat bahwa fasilitas penerbangan dalam negeri (Indonesia) merupakan alat transportasi tercepat bagi penduduk Indonesia yang tinggal di berbagai pulau di Indonesia. Dimana kehadiran Wi-Fi gratis dalam pesawat akan menjadi awal baru untuk revolusi pengalaman penerbangan kedepannya.

“Mobile connectivity adalah

hal vital untuk membuat setiap orang dapat bertukar informasi setiap waktu. Namun, saat ini, mobile connectivity ini belum dapat dinikmati oleh banyak orang saat penerbangan. Ini adalah sebuah langkah besar yang dilakukan oleh kami bersama dengan Citilink dan Garuda,” sambung M. Fitriansyah, Direktur Utama, Mahata.

Sebelumnya pada tahun 2013 lalu Garuda Indonesia bekerjasama dengan beberapa penyedia layanan, Garuda Indonesia telah menyediakan layanan wifi pada seluruh armada B777-300ER dan beberapa jajaran armada Airbus A330 Garuda Indonesia yang digunakan untuk melayani rute-rute penerbangan internasional. (*)

Gubernur Diminta Tetapkan Kuota Taksi ”Online” Mataram (Suara NTB) Cerita tentang taksi dalam jaringan (daring) atau lazim disebut taksi online belakangan makin meredup. Persaingan yang makin tak sehat membuat para pelakunya satu persatu mundur teratur. Karena itu, mestinya pemerintah segera menetapkan kuota taksi online ini.

Belakangan, mulai banyak penyedia jasa taksi online ini rontok. Akibat pendapatan yang diterima tak sesuai ekspektasi. Euforianya hanya sesaat ketika baru-baru taksi online muncul di Mataram.

Tidak sedikit diantaranya yang melelang kembali unit kendaraan yang diambil dari dealer, sebab penghasilannya tak sebanding cicilan yang harus dibayar tiap bulan.

Kondisi ini tak dipungkiri Iwan P Balukea, salah satu pengelola aplikasi taksi online cabang Mataram. Keadaan kini sangat berbeda dibanding sebelum-sebelumnya kata Iwan. Ia mengibaratkan, antar sesama penyedia jasa taksi online mulai saling ‘’mematikan’’.

“Kawan-kawan sudah sering saya ingatkan. Jangan kredit, karena ini bukan pekerjaan utama.

Akibatnya ya begini,” ujarnya.

Perkembangan taksi online di Mataram dan kabupaten lainnya tak juga signifikan. jumlah penumpang yang terbatas membuat taksi online makin mundur. Salah satu pemicunya, kata Iwan, karena banyaknya kendaraan pribadi.

Tidak sedikit diantara driver taksi online mengeluh. Bahkan salah satu aplikasi ojek juga nyaris gulung tikar. Padahal, investasinya tak kecil. Menyediakan kendaraan bagi siapa saja yang bersedia menjadi ojek online. Permintaannya belakangan tak stabil, kata Iwan.

Kepada Suara NTB, Rabu (14/11) kemarin, pengelola koperasi transportasi darat di Kota Mataram ini mengatakan penting pemerintah di daerah memperjelas regulasi taksi online.

Kemudian menetapkan kuot-

anya agar persaingannya sehat.

Penetapan kuota diharapkan ditetapkan. Dengan demikian, jelas jumlah penyedia taksi online dan pemerintah dapat memberlakukan batas atas dan batas bawah tarif untuk melindungi keberadaan para pelaku taksi online ini.

“Masing-masing kan sudah berinvestasi tidak kecil. Diatas seratus juta, untuk satu kendaraan. Kalau mereka tidak dilindungi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, menjadi tidak baik,” jelas Iwan.

Perkiraannya, saat ini terdapat 400-an unit taksi online yang beroperasi di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Untuk menyiasati minimnya pendapatan ini, tak jarang penyedia jasa taksi online mengakalinya dengan menjadi travel. (bul)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

Halaman 10

Berperan Penting, Guru PAI Minim Perhatian

Ajang Bertemu Teman Lama PUTRA-putri NTB sedang berjuang di ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Nasional di Jakarta hingga 18 November 2018.

Salah satu peserta yang merupakan seorang guru di MTsN 1 Mataram yakni Ahmad Baihaqi. Ahmad Baihaqi, begitu bahagia dan bangga dengan capaiannya untuk bisa menjadi perwakilan NTB dalam kategori tilawah. Apalagi dengan (Suara NTB/ist) mengikuti MTQ, menjadi Ahmad Baihaqi kesempatan untuk bersilaturahmi bersama dengan teman- teman lama. “ Kami akan bertemu dengan teman – teman lama yang merupakan juara nasional tingkat dulu dan insya Allah kami akan bertemu di sana, ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagian bagi kami semua khususnya yang mewakili NTB,” jelasnya.

Baihaqi berharap agar pemerintah daerah kabupaten/kota terutama di instansi tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk lebih di peran aktifkan membaca Alquran dan meningkatkan minat membaca Alquran. ‘’ Kita juga dapat memanfaatkan pelatih–pelatih yang sudah mendapatkan juara yang dapat kita andalkan untuk membina dan mendidik dari segi bagaimana membaca Alquran yang baik atau melantunkan Al quran yang baik, sehingga ke depannya suara – suara Alquran tidak akan pernah putus terutama di bumi Lombok kita ini” jelasnya.

Menjadi seorang guru -Qur’an Hadits di MTsN 1 Mataram, sosok Pak Baihaqi menjadi idola para siswa/i di MTsN 1 Mataram, bahkan siswa/i memberikan dukungan untuk sang guru agar dapat membawa nama NTB sebagai juara. (ham)

Mataram (Suara NTB) Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI), Ditjen Kemenag RI, Dr. Rohmat Mulyana Sapdi, menjelaskan guru PAI punya posisi strategis dan penting dalam dunia pendidikan.

Hanya saja meski posisinya penting, namun belum banyak diberikan perhatian yang proporsional.

Anggaran bidang PAI juga sangat minim, termasuk juga karena tidak didukung kebijakan memadai.

“Imbasnya ialah terhadap program dan anggarannya minim,” ungkapnya.

Bahkan, kata RoRohmat Mulyana Sapdi

hmat, banyak regulasi yang dibuat, namun cenderung diskriminatif. Hal demikian itu yang menghambat pelaksanaan program-program PAI. Banyaknya persoalan regulasi tersebut, jarang dipecahkan, sehingga posisi PAI dalam dunia pendidikan sangat lemah. “Kami akan berjuang untuk meningkatkan anggaran PAI,” ungkapnya.

Rohmat yang baru dilantik

menjadi Direktur PAI selama beberapa bulan ini pun berharap, di masanya kini dapat menguatkan kembali posisi Pendidikan Agama Islam di lingkungan pendidikan.

Menurutnya eksistensi PAI sangat perlu dijaga, yakni bagaimana PAI menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan dalam pendidikan di semua level, seperti mendidik

anak dari aspek esoteris.

Bahkan sebagai contoh sederhana kata dia, seorang guru PAI seringkali diabaikan.

Kursus agama lebih murah dibayar ketimbang kursus sains. Bahkan orang tua rela agar membayar anaknya untuk kursus sains.

Padahal guru PAI miliki tugas berat. Karena guru PAI seolah berada di wilayah dunia dan akhirat. Ini tugas berat guru PAI mengajar di sekolah karena sifatnya yang irasional, mistis. Karenanya guru PAI dituntut terpenuhi semua kompetensinya. (dys)

(Suara NTB/dys)

Perbaikan Sekolah Rusak Dibatasi sampai Pertengahan Desember Mataram (Suara NTB) Perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa yang bersumber dari dana APBN harus rampung pada pertengahan Desember tahun ini. Meskipun musim hujan sudah mulai datang, diharapkan target itu bisa tercapai.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan, pemerintah pusat memberikan batasan atau deadline perbaikan sekolah pascagempa sampai dengan 15 Desember nanti. Saat ini sekolah-sekolah sudah mulai melaksanakan perbaikan, ada juga sekolah yang sudah bisa ditempati lagi.

“Kita punya deadline waktu pengerjaan sampai 15 Desember. Sudah mulai dikerjakan. Mudahan secepatnya selesai, karena itu termasuk APBN perubahan,” katanya.

Sebelumnya ia menyebutkan perbaikan sebanyak 27 sekolah yang terdiri dari SD dan SMP akan dibiayai dari dana APBD. Sementara dari APBN juga akan membiayai 27 sekolah dasar (SD). Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini menyebutkan, sebanyak Rp3,5 miliar ABT tahun 2018 dianggarkan untuk 27 sekolah. Dengan rincian, anggaran itu untuk memperbaiki sebanyak 22 SD dan lima SMP. Terkait dengan masuknya musim hujan, menurut Sidik tidak terlalu mengganggu pembelajaran di sekolah yang masih menggunakan tenda. Karena selama ini hujan turun saat sore hari. “Mungkin sekolah yang masih di tenda tidak terlalu berdampak, karena hujannya juga turun sore saja,” katanya.

Meski demikian ia berharap perbaikan sekolah bisa secepatnya selesai. Seperti di SMPN 14 Mataram yang sebagian siswanya belajar di tenda. Jika perbaikan bisa cepat selesai, siswa bisa kembali menempati bangunan sekolah sehingga pembelajaran bisa lebih nyaman.

Terpisah, Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, mengatakan sebagian besar siswa SMPN 6 Mataram sudah menempati bangunan sekolah. Namun kelas darurat yang didirikan di Tugu Bumi Gora Taman Udayana masih dimanfaatkan juga. Jika hujan turun, diakuinya cukup mengganggu pembelajaran di kelas darurat. “Sudah fokus di kelas masing-masing, tapi sewaktu-waktu dipakai kelas daruratnya.

Kalau hujan memang terganggu,” katanya. (ron)

(Suara NTB/dys)

SERAHKAN - Direktur PAI Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI Rohmat Mulyana Sapdi menyerahkan bantuan laboratorium PAI ke perwakilan SMAN 1 Pemenang KLU di Mataram, Rabu (14/11).

AGPAII Beri Bantuan Laboratorium PAI Sekolah Terdampak Gempa Mataram (Suara NTB) Sebanyak 200 guru PAI terdampak gempa Lombok mendapat bantuan. Bantuan diberikan Pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), dihadiri langsung Direktorat PAI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Rabu (14/11).

Adapun bantuan yang diberikan berupa bantuan laboratorium PAI, yakni projector portable, screen projector, sound portable, dan microphone, diperuntukkan bagi SMAN 1 Pemenang dan SMKN 1 Alas, Sumbawa. Di samping penyer-

ahan bantuan, di saat bersamaan juga dilakukan pelantikan Pengurus AGPAII NTB untuk masa bakti 2018-2023 di bawah kepemimpinan Sulman Haris, MM. Sekretaris DPP AGPAII Ahmad Budiman, S. Ag., menjelaskan bencana telah berdampak pada tidak lancarnya proses belajar mengajar.

Banyak hal yang perlu dilakukan agar guru PAI korban gempa Lombok bangkit. Salah satunya melalui bantuan ini.

Selain itu, dirinya mengungkapkan agar guru PAI harus cepat bangkit, mengingat banyak persoalan yang dihada-

pi GPAI yang saat ini hidup di dua alam. Disebutkan alam pertama, yaitu di Kemenag, dan alam kedua di Dikbud. Guru PAI kata dia, dibimbing dan dibesarkan oleh Kemenag, tapi hidup di Dinas Dikbud.

Hal demikian membawa dampak pada pelaksanaan, dan adanya hambatan-hambatan.

Belum lagi guru agama juga seringkali dituntut untuk tidak saja mengajar di kelas, tapi mampu menghidupkan nuansa beragama di sekolah. Termasuk aktif juga di lingkungan seperti musala dan masjid.

Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI), Ditjen Kemenag

RI, Dr. Rohmat Mulyana Sapdi, berharap agar bencana ini mampu buatkan guru PAI lebih bangkit. Diakui bahwa memang hidup ini butuh suatu trigger atau pemicu karena pasti ada skenario baik dari Allah.

Sementara terhadap para pengurus yang dilantik, Rohmat berpesan agar pengurus bisa memperjuangkan hak-hak yang perlu diperoleh guru PAI. Dia pun meminta kepada pengurus agar mampu membangun sinergi dengan birokrasi, karena kami di tingkat pusat sudah terkoneksi. Termasuk bersedia menjalankan amanah organisasi dan penuh tang-

gung jawab. Mengembangkan AGPAII dan melayani serta meningkatkan kualitas guru PAI, serta profesionalisme guru PAI. “Saya senang ada mitra,” ungkapnya.

Ketua DPW AGPAII NTB, Sulman Haris, berharap kehadiran AGPAII NTB mampu membuat masa depan generasi NTB akan bangkit dan maju.

Dikatakan, AGPAII telah menyalurkan bantuan tahap pertama dengan data terdampak gempa guru PAI sebanyak 177 orang guru PAI. Adapun penyerahan bantuan tahap kedua diberikan pada 200 orang guru PAI. (dys)

STIKES Yarsi Buka Tanggap Bencana Dosen Fisika FMIPA Unram Kolaborasi Peluang Alumni Bekerja dengan BPBD Terapkan Sekolah Aman Bencana

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram membuka peluang alumni bekerja, baik di pelayanan kesehatan maupun di luar negeri. Pihak kampus sudah bekerja sama dengan beberapa layanan kesehatan dan pihak terkait.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., mengatakan pihaknya saat ini fokus memberikan kesempatan atau membuka peluang bagi alumni agar bisa bekerja. “Upaya yang kita lakukan sudah bekerjasama dengan beberapa layanan kesehatan, stakeholders, rumah sakit, puskesmas, untuk minimal mahasiswa kita bisa ditampung di pelayanan kesehatan,” katanya belum lama ini.

Saat wisuda bulan lalu, upaya itu sudah diwujudkan dengan pemberian penghargaan kepada 17 mahasiswa berprestasi. Mereka ditempatkan di beberapa pelayanan kesehatan.

Dengan begitu seusai wisuda, mereka bisa langsung masuk di pelayanan kesehatan.

Selain itu, pihaknya juga sudah bekerjasama dengan penyalur tenaga kesehatan ke luar negeri.

“Kemarin dengan satu lembaga yang kita kenal sebagai penyalur tenaga kesehatan ke Jepang,” kata Zulkahfi.

Menu-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama usai kegiatan FGD antara KKM YPH-PPD NW Pancor bekerjasama dengan Universitas Mataram, Rabu (14/11).

Selong (Suara NTB) Sebanyak 30 guru Bahasa Inggris yang merupakan anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Aliyah (MA) Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama KKM YPH PPD NW Pancor dengan Program Studi (Prodi) Bahasa Inggris Universitas Mataram (Unram).

Ketua KKM YPH-PPD NW Pancor, Munawar, M.Pd., menjelaskan, kegiatan FGD yang dilaksanakan ini tentang pengembangan instrumen kurikulum 2013 berbasis High Order Thinking Skill (HOTS) yang dimentori langsung oleh Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unram beserta tim.

Kegiatan tersebut dihajatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guru dalam menyusun soal yang HOTS dengan diikuti seluruh guru Bahasa Inggris madrasah anggota KKM MA YPH-PPD NW Pancor. “Kegiatan ini dihajatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guru dalam menyusun soal yang HOTS,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (14/11).

Dalam FGD, ujarnya, dibahas strategi pengembangan instrumen penilaian ujian sekolah/madrasah dalam kurikulum 2013. “Dalam kegiatan pengembangan instrument atau soal berbasis HOTS baik ujian semester maupun ujian nasional. Soal/instrument berbasis HOTS,” pungkasnya. (yon)

(Suara NTB/dok)

Guru Bahasa Inggris KKM YPH NW Pancor Gelar FGD

rutnya saat ini mahasiswa yang akan berangkat ke Jepang masih proses latihan bahasa Jepang.

“Dari alumni yang sudah kita tamatkan kemarin sedang proses latihan bahasa Jepang. Di sana dengan gaji bersih Rp15 juta per bulan,” ujarnya.

Zulkahfi juga menekankan, pihaknya akan berupaya menjamin kelulusan uji kompetensi100 persen bagi mahasiswa dan alumni STIKES Yarsi Mataram. Oleh karena itu pihaknya mempersiapkan berbagai hal yang mendukung rencana itu. “Oleh karena itu kami mendukung dari segi pendanaan, dari program persiapan supaya mengejar kelulusan uji kompetensi bisa 100 persen,” katanya.

Pada awal tahun ini, STIKES Yarsi Mataram membentuk tim percepatan kelulusan uji kompetensi. Tim itu dibuat untuk membantu para lulusan perguruan tinggi kesehatan dalam mengikuti uji kompetensi. Saat itu STIKES Yarsi menyiapkan kumpulan soal-soal uji kompetensi. Juga melakukan pre test untuk melihat sejauh mana penguasaan materi dari lulusan dan alumni yang mendaftar secara online. Juga dilakukan workshop trik jitu lulus uji kompetensi. (ron)

H. Zulkahfi

Mataram (Suara NTB) Tim dosen program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mataram (Unram) melaksanakan kegiatan pengabdian dengan tema “Penerapan Pengurangan Resiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana Di SMK Kehutanan Qomarul Huda Lombok Barat” selama 3 hari. Enam dosen ini adalah Lily Maysari Angraini Ms., M.Si., Syamsuddin, M.T, Dr. Rahadi Wirawan, M.Si., Nurul Qomariyah, M.Si., Bakti Sukrisna, M.Si, dan Kadek Nova Anggarani, M.Si. Kegiatan yang didanai dana BOPTN Unram tahun 2018 ini melaksanakan kegiatan pengabdian bekerjasama dengan BPBD Provinsi NTB, Geopark Rinjani, STIKes Widya Cipta Husada Malang, PMI NTB dan RSUD Provinsi NTB. Ketua Tim Pengabdian Fisika Unram Lily Maysari Angraini, Ms, menjelaskan, kegiatan ini sangat penting dilakukan, mengingat secara geografis lokasi Pulau Lombok terletak di kawasan ring of fire yang diapit oleh dua sesar aktif yaitu sesar naik flores dan zona subduksi Indo-Australia. Akibat dari dua sesar aktif ini, pulau Lombok akan sangat rentan terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, sangat diperlukan edukasi mitigasi bencana sejak dini dimulai dari kelompok anak dan remaja. ‘’Karena kelompok ini adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak bencana,’’ ujarnya, Rabu (14/11).

Untuk memperoleh hasil yang efektif, ujarnya, kegiatan ini dilaksanakan dengan metode Direct Instruction dan Group discussion, pelatihan tim dan simulasi. Pada tahapan direct instruction dan group discussion, ujarnya, dilakukan untuk membekali para peserta pelatihan dalam hal ini seluruh komuni-

Kolaborasi Tim dan Foto Kegiatan.

Tim Pengabdian Program Studi Fisika bersama guru-guru SMK Kehutanan Qomarul Huda Narmada Lombok Barat tas SMK Kehutanan Qomarul Huda dengan beragam materi kebencanaan.

Menurutnya, terdapat 8 materi kebencanaan yang disampaikan. Pertama, pengenalan BKRK sekolah, protap sekolah aman bencana, mengenal jenis-jenis bencana, mengenal penyebab bencana. Selain itu, ada materi sistem peringatan dini saat terjadi bencana, mengenal pertolongan pertama dan evakuasi, mengenal dapur umum lapangan dan logistik serta pembagian tugas komunitas.

Sementara metode praktik tim digunakan untuk melatih keterampilan dasar di antaranya latihan dasar pertolongan pertama pada korban, membuat skenario peta jalur evakuasi dan pelatihan dasar manajemen logistik dan dapur umum. ‘’Setelah semua tim memaha-

mi tugas dan peran masingmasing, maka dilakukan tahapan simulasi,’’ terangnya.

Lily Maysari Angraini menambahkan, hasil dari kegiatan ini nantinya akan menginisiasi terbentuknya tim siaga bencana sekolah secara kolektif, perencanaan kesiapsiagaan dan mobilisasi sumberdaya. Selain itu sekolah akan dilengkapi dengan peta jalur evakuasi yang sudah disosialisasikan ke seluruh komunitas sekolah. ‘’Dengan demikian sikap siaga bencana, pemahaman akan tindakan apa yang akan dilakukan saat dan pascaterjadi bencana akan dimiliki oleh siswa sejak dini. Sehingga dengan pengetahuan ini, akan mengurangi jumlah korban jiwa sebagai salah satu dampak bencana gempa bumi di komunitas sekolah saat proses pembelajaran berlangsung,’’ terangnya. (r/*)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

Porprov NTB

Dua Daerah Daftarkan Satu Atlet yang Sama Mataram (Suara NTB) Tim Verifikasi Data Atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB mengatakan kekhawatiran pengurus cabor soal kerawanan pemalsuan data atlet peserta Porprov NTB sejauh ini belum ditemukan.

Namun demikian selama proses verifikasi data atlet Porprov NTB, tim verifikasi baru menemukan data atlet yang ganda. Data atlet yang ganda maksudnya adalah satu orang atlet telah didaftarkan oleh

dua KONI kabupaten/kota.

“Kalau isu terkait pemalsuan data atlet tidak kami temukan selama proses verifikasi data atlet. Namun yang kami temukan hanya data atlet yang ganda saja,” ucap

Anggota tim Verifikasi Data Atlet, H. Nasaruddin, M.Kes yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (14/11).

Data atlet yang ganda, seperti dimaksudkan Nasaruddin adalah dimana KONI kabupat-

en/kota mendaftarkan nama atlet yang sama untuk mewakili kabupaten/kota yang berbeda.

Hal yang dilakukan oleh KONI kabupaten/kota itu tidak diperbolehkan karena tak mungkin atlet yang sama membela dua kabupaten/kota di Porprov.

Ditanya soal data atlet yang ganda itu, Nasaruddin tak ingin mengungkapkan di media massa demi menghindari polemik. Namun, untuk

menyelesaikan persoalan data atlet yang ganda itu akan diserahkan kepada tim Keabsahan Panitia Porprov NTB untuk menyelesaikan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pimpinan cabor bulutangkis NTB, Junaidin Yaman mengatakan bahwa data atlet Porprov NTB sangat rawan dipalsu-

(Suara NTB/fan)

INTENS LATIHAN - Menghadapi kejuaraan nasional tahun 2019, atlet menembak NTB terus berlatih di Lapangan Menembak SMA Saraswati Mataram belum lama ini.

Atlet Pelajar Kecewa Tak Bisa Ikut Porprov Mataram (Suara NTB) Impian atlet pelajar tampil di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018 telah berakhir. Pasalnya, PASI NTB memberlakukan batasan usia minimal kepada atlet yang ingin ambil bagian di Porprov NTB 2018.

Pemberlakuan batas usia atlet minimal itu juga mengakibatkan para atlet atletik pelajaran NTB kecewa karena tak bisa mewakili kabupaten/kota asal di Porprov NTB 2018.

Kekecewaan atlet pelajar itu diungkapkan oleh atlet senior NTB, Ridwan kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (14/11) kemarin. “Sejumlah atlet pelajar mengatakan kekecewaan mereka tak bisa ikut Porprov NTB. Pasalnya PASI NTB memberlakukan batasan usia minimal di pertandingan cabor atletik Porprov NTB 2018,” ujarnya.

Dikatakan Ridwan, para atlet yang merasa kecewa itu adalah atlet pelajar berusia 17 tahun. Mereka kecewa karena keikutsertaan mereka di Porprov NTB ditolak oleh Panitia Porprov NTB. “Para atlet pelajar usia 17 tahun tidak lolos verifikasi data. Data mereka ditolak karena atlet yang bisa ikut Porprov NTB minimal 18 tahun,” imbuhnya.

Menurut Ridwan, pemberlakuan batasan usia minimal atlet itu tidak saja membuat atlet kecewa. Namun dirinya sebagai atlet senior mengaku kecewa dengan keputusan PASI NTB. Menurut Ridwan, pemberlakuan batasan usia atlet itu tidak mendasar alias tidak memiliki acuan yang jelas. Pasalnya menurut Ridwan, bila acuannya PON 2020 bahwa batas usia minimal atlet yang bisa tampil di PON 2020 adalah 18 tahun. Menurut Ridwan, bila atlet berusia 17 tahun diikutsertakan di Porprov NTB tahun ini maka pada PON 2020 usia atlet itu akan beranjak 19 tahun atau sudah memenuhi syarat mengikuti Porprov NTB 2020.

Terkait soal pembatasan usia minimal atlet Porprov NTB itu, Ridwan mengaku kecewa dengan keputusan PASI NTB. Pasalnya hal itu dapat mematahkan semangat atlet pelajar untuk bersaing di Porprov NTB. “Kasihan atlet pelajar sudah capek latihan. Tapi tidak bisa ikut Porprov NTB,” ujarnya dengan nada prihatin.

Di tempat terpisah Ketua PASI NTB, H. Suhaimi yang dimintai tanggapan soal pemberlakuan batasan usia belum dapat menanggapi. “Mohon tanyakan ke Akrin (Sekretaris PASI NTBred)”ucapnya.(fan)

Data Atlet Lobar Batal Diverifikasi Mataram (Suara NTB) Verifikasi data atlet KONI Lombok Barat (Lobar) dijadwalkan, Rabu (14/11). Namun disayangkan, data atlet Lobar batal diverifikasi lantaran pihak KONI Lobar tidak hadir saat verifikasi data atletnya.

“Hari ini kita menjadwalkan untuk melakukan verifikasi data atlet Lobar. Tapi data atlet Lobar batal kami Verifikasi karena pengurus KONI Lobar tidak ada yang hadir hari ini,” ucap Anggota Tim Verifikasi Data Atlet Porprov NTB, H. Nasaruddin M. Kes kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (14/11).

Dikatakan Nasaruddin, absennya KONI Lobar dalam agenda verifikasi data atlet Lobar mengakibatkan kinerja tim verifikasi melambat. Pasalnya pihak tim verifikasi harus menjadwalkan ulang pertemuan dengan KONI Lobar.

“Kita harus menjadwal ulang verifikasi data atlet Lobar.

Soalnya mereka tidak hadir hari ini. Hal ini benar-benar memperlambat kerja kita,” jelasnya.

Dikatakan Nasaruddin, sebelumnya pihaknya sudah mengagendakan sebanyak 10 KONI kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi data atlet. Namun dari 10 KONI kabupaten/ kota itu hanya KONI Lobar yang absen. Sementara verifikasi data atlet KONI Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lotim dan Loteng sudah dilakukan.

“Yang belum kita verifikasi data atlet Lobar, Kota Mataram dan Lombok Utara. Lobar kita jadwalkan hari ini, tapi merak tidak hadir. Sementara Kota Mataram dijadwalkan tanggal 15 November serta Lombok Utara tanggal 16 November 2018,” jelasnya. Hingga berita ini ditulis Sekum KONI Lobar, Baharuddin yang dikonfirmasi via ponselnya belum dapat dihubungi. (fan)

Dispora NTB Gelar Kejuaraan Atletik Pelajar NTB Terbuka Mataram (Suara NTB) Dispora NTB akan menggelar Kejuaraan Atletik Pelajar NTB Terbuka di Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, 23-25 Desember 2018. Kejuaraan tersebut akan melibatkan puluhan atlet dari 10 kabupaten/kota di NTB. Ketua Panitia Kejuaraan Atletik Pelajar NTB Terbuka, Ridwan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (14/11), mengatakan kejuaraan atletik yang akan berlangsung selama dua hari itu akan melibatkan atlet dari perkumpulan atlet atletik di kabupaten/ kota di NTB. Kejuaraan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi atlet atletik pelajar NTB di kabupaten/kota.

“Tujuan kami menggelar kejuaraan atletik ini untuk mengembangkan potensi atlet pelajar yang dibina oleh persatuan atletik di kabupaten/kota,” ucap Ridwan yang merupakan atlet atletik andalan NTB. Dikatakan Ridwan, pengembangan bakat atlet atletik pelajar NTB sangat diperlukan mengingat banyaknya

jumlah atlet atletik potensial yang dibina oleh pengurus atletik kabupaten/ kota di NTB. Salah satu bukti banyaknya atlet potensial NTB yang bisa dikembangkan itu dapat dilihat dari prestasi yang diraih oleh atlet pelajar binaan PPLP NTB, Lalu Muhammad Zohri. Dimana atlet asal Lombok Utara itu berhasil meraih juara di nomor 100 meter pada kejuaraan dunia atletik U-20 tahun belum lama ini.

Selain itu Zohri juga sukses meraih medali perak untuk tim estafet 4x100 meter atletik Indonesia di Asian Games 2018. “Pengembangan potensi atlet perlu dilakukan melalui kejuaraan-kejuaraan yang berkesinambungan khususnya atlet usia dini dan pelajar,” jelasnya.

Lanjutnya, kelas yang dipertandingkan di kejuaraan itu terdapat dua kategori yakni usia dini dan usia pelajar. Masing-masing kategori akan melombakan lima nomor, yakni 60 meter putra/putri, 100 meter putra/ putri, 800 meter putra/putri, 1.500 meter putra/putri, dan 3.000 meter putra/putri. (fan)

Sembilan Kabupaten/Kota Daftarkan Atlet di Kejurda Biliar Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengprov POBSI NTB, Bahtiar Tamrin mengatakan Kejurda Biliar yang akan berlangsung di Mataram, 17-20 November 2018 akan melibatkan puluhan atlet dari sembilan kabupaten/kota di NTB. Kecuali atlet Lombok Utara tidak ikut karena Lombok Utara belum membentuk kepengurusan cabor biliar.

“Hingga hari ini sudah sembilan kabupaten/kota yang sudah mengirim namanama atletnya. Kecuali Lombok Utara yang tidak mengirim atlet karena belum Pencabnya belum dibentuk,” ucap Bahtiar Tamrin kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (14/11).

Dikatakan Bahtiar, hingga kemarin terdapat 60 atlet yang sudah mendaftar.

Para atlet itu merupakan atlet dari sembil a n kabu-

paten/kota di NTB. Kecuali Lombok Utara tidak ikut serta karena kabupaten itu belum memiliki kepengurusan biliar.

Terkait banyaknya jumlah peserta yang ikut, pihak POBSI NTB mengatakan kesiapan untuk menggelar event itu.

Rencananya pihak pihak POBSI NTB akan melombakan kelas bola 9 single putra, bola 10 single putra, bola 9 single putri, bola 9 double putra dan bola 10 double double putra.

Kejuaraan biliar yang akan berlangsung selama empat hari itu akan menjadi agenda tahunan pengurus cabor biliar dalam rangka mengembangkan bakat atlet biliar di kabupaten/kota. Lewat kejuaraan itu diharapkan akan mampu melahirkan atlet-atlet b e r prestasi nasiona l . (fan) Bahtiar Tamrin (Suara NTB/dok)

kan. Untuk itu dia mengingatkan kepada tim verifikasi atlet untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi atlet.

Sayangnya pernyataan ini dibantah oleh tim verifikasi Porprov NTB. Nasaruddin menegaskan bahwa pada proses verifikasi

data atlet Porprov NTB sejuah ini tidak ditemukan atlet yang melakukan pemalsuan data.

Namun demikian yang ditemukan hanya data atlet yang ganda. Persoalan data atlet yang ganda itu kata Nasaruddin akan diselesaikan oleh tim keabsahan KONI NTB. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 15 November 2018

Halaman 12

Farouk Muhammad Gelar Sosialisasi Empat Pilar Mataram (Suara NTB) – Anggota DPD RI, Prof.

Farouk Muhammad, menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dengan menghadirkan tak kurang dari 150 peserta di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (13/11) pagi. Kegiatan sosialisasi ini, digelar oleh FMCenter Kabupaten Lombok Tengah.

Melalui kegiatan tersebut, Prof. Farouk Muhammad mendapatkan masukan dan saran dari peserta terkait pelaksanaan Pancasila, Undangundang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinne-

ka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat.

Sosialisasi tersebut juga digelar untuk lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini, Prof Farouk Muhammad mendapatkan sejumlah pertanyaan dari peserta. Salah seorang peserta, menanyakan tentang perbedaan rumusan “diatur dengan undang-undang” dan “diatur dalam undang-undang” yang terdapat

dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pertanyan dari peserta lainnya berkaitan dengan bagaimana wujud Bangsa Indonesia dalam memprioritaskan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.

Peserta lain, juga mengajukan pertanyaan terkait tugas-tugas MPR RI dan apa alasan

yang melandasi proses amandemen UUD 1945.

Selain berupa pertanyaan, ada pula peserta yang menyampaikan masukan dan saran. Antara lain, usulan agar kewenangan DPD RI disamakan dengan DPR RI. Peserta lain juga mengutarakan masukan agar dana pendidikan sebesar 20 persen yang tercantum dalam UUD 1945 tidak hanya didominasi untuk sekolah dan perguruan tinggi negeri. Lembaga-lembaga pendidikan swasta seperti pondok pesantren, juga perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.

Prof. Farouk Muhammad mengutarakan, dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat ini, akan terjadi penguatan pengetahuan dan pemahaman menyangkut pelaksanaan Pancasila, Undangundang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidu-

(Suara NTB/ist)

ANTUSIAS - Anggota DPD RI, Prof. Farouk Muhammad tampak antusias menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (13/11). pan masyarakat.

Ia menambahkan, proses sosialisasi yang mempertemukan antara dirinya selaku wakil masyarakat NTB dengan konstituen dapat menjadi ajang untuk menghimpun persoalan-persoalan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. “Mendengar langsung dari masyarakat itu akan

menjadi wadah yang tepat untuk mengetahui denyut nadi mereka,” pungkas Prof.

Farouk Muhammad. (aan/*)

LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.I N G G R I S , B.INDONESIA.Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/ 085239922229

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R4 TOYOTA DR 9177 NOKA/NOSIN MHF31KF6010011739/7K-04255460 DAN BPKB AN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA HLG D’SKTR JL PEJANGGIK

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA DR 3698 CH NOKA/NOSIN MH1JF8128EK039636/ JF81E-2030942 NO.BPKB K.12255098 AN.BAIQ FARIDA MEGAROSWANTI HLG D’SKTR JL.PENDIDIKAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

HILANG

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 15 November 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

Serius Entaskan Kemiskinan KEMISKINAN masih menjadi pekerjaan rumah pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., (Zul-Rohmi) untuk dituntaskan. Apalagi Bappenas memprediksi kemiskinan NTB di atas 15 persen hingga tahun 2021. Itu artinya, program pengentasan kemiskinan harus benar-benar tepat sasaran. Tidak hanya itu program pengentasan kemiskinan harus efektif dan efisien.

Untuk itu, keseriusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB dalam memprogramkan, khususnya yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan sangat diharapkan. NTB yang sedang dihadapkan dengan cobaan gempa bumi dan menyebabkan banyak usaha yang gulung tikar setidaknya menyebabkan warga miskin baru. Kondisi ini tidak dipungkiri, kalau melihat dampak dari gulung tikarnya usaha ini menyebabkan pengangguran dan masyarakat tidak lagi punya pekerjaan baru yang lebih menjanjikan.

Kita tentu sepakat dengan apa yang disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, jika pimpinan OPD harus kreatif dalam melaksanakan program. OPD tidak lagi melaksanakan program yang sifatnya lebih banyak seremonial. Sementara program yang lebih dibutuhkan masyarakat justru menjadi program nomor sekian. Jika melihat anggaran tiap OPD, khususnya di lingkup Pemprov NTB banyak program yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Termasuk program untuk pembangunan infrastruktur yang dihajatkan mampu menunjang perekonomian dan meningkatkan akses ekonomi masyarakat. Namun, jika ini tidak dikelola dengan baik dan penggunaan anggaran lebih banyak ke acara seremoni, maka upaya meminimalisir jumlah warga miskin di NTB adalah sia-sia.

Tidak hanya itu, dalam melaksanakan program di lapangan, OPD di lingkup Pemprov NTB harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Setidaknya program-program yang ada di provinsi disinergikan dengan program di kabupaten/kota. Adanya sinergi ini setidaknya menjadi salah satu ikhtiar untuk mengurangi jumlah warga miskin di NTB. Jangan sampai kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, yakni tidak ada koordinasi antara OPD di provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program terulang kembali. Termasuk, dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah harus memperkuat sinergi dengan Non Government Organization (NGO), sehingga, target penurunan kemiskinan klop dengan kontribusi pada NGO di daerah ini.

Meski demikian, dalam mengentaskan kemiskinan, jika tidak ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, maka apa yang dilakukan OPD juga tidak banyak hasilnya. Bagaimana tidak, seperti disampaikan Gubernur NTB pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan perbaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Atau dengan kata lain, kemiskinan tidak bisa dihindari kalau pertumbuhan ekonomi juga melambat atau stagnan.

Inilah yang menjadi tugas besar dari Pemprov NTB dalam meminimalisir jumlah warga miskin di daerah ini dengan memprioritaskan program-program yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika selama ini, pertumbuhan ekonomi NTB masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan pariwisata, maka kreativitas mengembangkan sektor lain sangat dibutuhkan. Namun, jika masih menjadikan pertambangan dan pariwisata masih jadi prioritas, perhatian pada sektor ini mesti diutamakan.

Namun, dalam kasus pengentasan kemiskinan tidak hanya konsentrasi di sektor ini, tapi banyak sektor lain yang mesti mendapat prioritas. Dan yang paling penting adalah bagaimana keseriusan semua pihak melaksanakan program dan program yang dijalankan tidak asal-asalan atau seremonial belaka. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

ASN Berbasis Kompetensi Pemerintahan NDONESIA merupakan negara dengan keragaman suku bangsa, agama, budaya, yang tersebardi 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota. Kemajemukan tersebut merupakan potensi besar yang harus dikelola oleh pemerintahdengan sistem birokrasi yang baik.

Meskipun tak dapat dimungkiri, hingga saat ini potret birokrasi di Indonesia masih diwarnai oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah, hinggakompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Akibatnya, kinerja menjadi tidak optimal dan pelayanan publik masih rendah.

Padahal, harapan yang sesungguhnya telah dicanangkan hingga saat ini adalah mewujudkan reformasi pelayanan publik; pemerintahan yang demokratis; percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar UUD 1945;serta mewujudkan clean government dan good governanceyang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adanya gap antara apa yang menjadi harapan dan potret birokrasi yang masih menjadi masalah hingga saat ini selayaknya bisa dijembatani dengan profesionalisme SDM aparatur yang berbasis kompetensi.ASN seperti apakah yang berbasis kompetensi? Apakah itu kompetensi? Kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (Attitude) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas sebagaimana yang dipersyaratkan.

Selain sebagai kewajiban, kompetensi merupakan bagian dari pengembangan karir aparatur atau PNS. MenurutUndang-Undang ASNNomor 5 Tahun 2014, Pasal 69, bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 233 Ayat (1), bahwa Pegawai ASN harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural. Tambahannya, di Pasal 233 Ayat (2) disebutkan bahwa selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah, mutatis mutandis pejabat yang menduduki jabatan dibawahnya harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 23/2014 tersebut mengamanatkan bahwa ASN di lingkup Kemendagri dan Pemda khususnya yang menduduki level jabatan tertentu harus memiliki kompetensi pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam

Oleh: Nurhikmah (Widyaiswara BPSDM Provinsi NTB) Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2017, kompetensi pemerintahan merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.Kompetensi Pemerintahan tersebut terbagi menjadi 7 core competency dalam penyelenggaraan pemerintahan (Governability), yaitu Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Daerah, Pemerintahan Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan Etika Pemerintahan.

Dari dua undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 4 jenis kompetensi yaitu teknis, manajerial, sosio kultural, dan pemerintahan. Akan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengambil peran untuk fokus pada kompetensi pemerintahan. Kemendagri juga menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5/2014, Pasal 44,yang mengamanatkan Kementerian/LPNK (Lembaga Pemerintah NonKementerian) terlibat dalam menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.Undang-Undang Nomor 23/2014 juga mengamanatkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kompetensi pemerintahan bagi kepala perangkat daerah maupun jabatan administrator dan jabatan pengawas. Selain itu, pada Pasal 8 (3), disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang dilaksanakan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kemendagri mengambil peran khususnya dalam kompetensi pemerintahan, karena posisinya sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri. Selain itu, Kemendagri menjalankan mandat dari PP Nomor 18/2016 dan PP 12/ 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengapa Kemendagri menganggap sangat penting untuk memformulasikan rumusan agar ASN di lingup Kemendagri dan Pemda memiliki kompetensi pemerintahan? Berbagai alasan yang mewarnai antara lain dinamika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sangat cepat dan tidak bisa ditunda lagi; Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masih banyak diwarnai inkonsistensi regulasi dan distorsi implementasi; Kesiapan ASN (kualitas, kuantitas, distribusi dan sebagainya) masih sangat beragam.

Akan hal tersebut, maka lahirlah Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Pimpemdagri) yang diatur dalam Permendagri Nomor 85 tahun 2017. Diklat ini merupakan penjabaran dari aturan-aturan tersebut diatas, sekaligus menjadi ikon pengembangan kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.

Diklat ini difokuskan pada ASN yang akan menduduki jabatan Pengawas sampai dengan Jabatan JPT Madya.

Pada akhir diklat, para peserta akan diuji penguasaan kompetensi pemerintahannya melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi. Bagi yang kompeten akan diberikan sertifikat kompeten yang dijadikan syarat untuk menduduki jabatan satu level diatasnya. Jadi, diklat Pimpemdagri merupakan diklat berbasis kompetensi dan skema promosi.

Namun, embrio diklat ini baru mulai berkembang setahun setelahnya, yaitu mulai efektif diberlakukan pada 1 Juli 2018. Diklat Pimpemdagri ini terdiri dari beberapa unsur pembelajaran, yaitu secara teoritis, aspek legal-policy framework, dan aspek leadership practice. Saat ini, sudah dilaksanakan diklat Pimpemdagri oleh BPSDM Kemendagri dengan melibatkan ASN yang menduduki jabatan tertentu dari berbagai daerah. Setelah pelaksanaan diklat Pimpemdagri, maka akan ada uji kompetensi berdasarkan standar atau rumusan yang sudah ditentukan Kemendagri. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 108/2017, bahwa kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikat pemerintahan. Selain itu, juga telah dilaksanakan Training of Trainer (ToT) Diklat Pimpemdagri yang diikuti oleh para Widyaiswara dan Pejabat struktural di lingkup BPSDM Pemda seIndonesia.

Sebagai pedoman bagi daerah, Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, yang menyebutkan Pemerintah Provinsi harus mengalokasikan minimal sebesar 0,34 % dari APBD, dan Pemerintah Kabupaten sebesar minimal 0,16%. Selain itu, Mendagri juga telah mengirimkan Surat Edaran kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang Program Pengembangan Kompetensi SDM ASN Pemdagri T.A 2019, agar pemda benarbenar menjadikan pengembangan ASN sebagai perhatian melalui alokasi anggaran. Meskipun terkait hal ini, masih banyak daerah yang mengeluhkan pengalokasian anggaran karena tergantung pada pendapatan daerah masing-masing.

Apalagi diklat ini masih dianggap belum memiliki aturan yang tegas sebagai syarat pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu.

Langkah demi langkah yang dilakukan Kemendagri untuk mendaratkan konsep kompetensi pemerintah-

RADIO

an melalui Diklat Pimpemdagri memang patut diapresiasi, sebagai upaya untuk mewujudkan ASN yang professional dan kompeten. Hal ini patut didukung oleh elemen-elemen di daerah agar pelaksanaannya terintegrasi dan bisa berjalan sesuai aturan yang ada. Namun, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Kemendagri dan Pemda, terkait pematangan konsep dalam Diklat Pimpemdagri, aturan yang tegas terkait kewajiban untuk setiap daerah melaksanakan diklat tersebut, sehingga menjadi syarat wajib dalam pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu.

Semoga kedepannya, kompetensi ASN termasuk pemerintahan menjadi atensi bersama pemangku kebijakan di pusat dan daerah, sehingga roadmap penataan kelembagaan dan kepegawaian daerah akan tercapai, yaitu pada tahun 2020 akan terwujud birokrasi yang sejahtera, dan pelayanan publik berkualitas unggul.

Lagi-lagi, Kemendagri sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri yang menjamin keberlangsungan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, demokrasi, serta penegakan hukum dan kesatuan bangsa, harus memegang kendali dan memberikan kepastian regulasi agar daerah tidak menjadi gamang. Apabila hal ini bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah yang diamanahkan untuk bisa mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing dapat tercapai.[]

POJOK Genjot sektor pertambangan, pemulihan ekonomi jadi beban terberat Butuh kerja keras dan kerja cerdas

*** Kasus kekerasan terhadap perempuan di Mataram meningkat Diproses hukum agar jadi shock therapy

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 15 November 2018

550 Mahasiswa Ummat Terdampak Gempa Terima Beasiswa Mataram (Suara NTB)Sedikitnya 550 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) terdampak gempa menerima beasiswa dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Beasiswa yang terima untuk dua usulan, Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bidikmisi.

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa itu disyukuri pihak civitas Ummat. Sebab sangat membantu secara akademik dan meringankan beban mahasiswa karena saat bersamaan menjadi korban bencana gempa. “Ini tentu menjadi kabar baik bagi kami, karena sangat membantu mahasiswa kami,” kata Wakil Rektor III Ummat, Hafsah, M.Pd, Rabu (11/14).

Sedianya ada 1.200 mahasiswa yang diusulkan menerima beasiswa itu. Namun dari ribuan usulan itu, setengahnya direalisasikan Dikti. Meski demikian, pihaknya tetap bersyukur.

Mereka yang mengusulkan beasiswa tapi tidak diakomodir pada dasarnya punya kebutuhan sama. Sehingga ada inisiatif dari para mahasiswa penerima untuk membagi ke mahasiswa yang belum menerima. “Inisiatif mereka untuk berbagi ke teman - temannya yang belum dapat,” ujarnya.

Kesemuanya adalah terdampak gempa, tersebar di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa. Korban gempa penerima beasiswa ini tersebar di sejumlah fakultas, seperti Fisip, FKIP, Fatek, Teknologi Pertanian, FIK dan FAI. Proses pencairan dana beasiswa itu dimudahkan bagi para korban. Mereka cukup melampirkan dokumentasi rumah rusak dan dilengkapi keterangan dari desa. Setelah itu usulan diteruskan ke Kemenristek Dikti. Karena banyaknya mahasiswa yang diakomodir, akhirnya penyerahan beasiswa yang dilakukan di Rektorat Ummat dilakukan bertahap per hari diselesaikan untuk satu fakultas. (ars/*)

Halaman 15

Dugaan Pelanggaran RTRW Cilinaya Dipidana

Bisa Jadi Efek Jera Mataram (Suara NTB) World Wildlife Fund (WWF) NTB mengawal proses penegakan hukum pada dugaan pelanggaran RTRW di kompleks pertokoan Cilinaya, Cakranegara. Jika ditemukan fakta pelanggaran, maka didorong proses penegakan hukum sesuai kesimpulan gelar perkara PPNS Tata Ruang PUPR Provinsi NTB. Sebab itu penindakan itu bisa jadi efek jera.

“Kami akan ikuti terus menantau perkembangan kasus ini. Untuk itu (Dinas PUPR) harus berani tegakan hukum agar ada efek jera,” kata Koordinator WWF Indonesia Region Nusa Tenggara, Ridha Hakim, Rabu (14/11).

Penindakan itu akan menjadi contoh bagi perbuatan pelanggaran lainnya di NTB, jika pihak dinas melalui PPNS mengambil langkah tegas.

Karena dalam catatan PUPR, banyak temuan pelanggaran tata ruang. “Mestinya (penegakan hukum), karena seperti kata Pak Kadis (PUPR), pelanggaran tata ruang itu banyak. Uji pertama, ya di barat Mal itu mestinya,” sarannya.

Diyakininya, ekspektasi terhadap sikap PUPR dengan tidak mentolerir pelanggaran tata ruang akan terjawab dalam kasus Cil-

inaya. Karena yang dipahami Ridha Hakim, Kadis PUPR selama ini sangat tegas terhadap pelanggaran dan penegakan tata ruang. Sikap tegas itu diketahuinya karena ambil bagian dalam pengawasan tata ruang bersama PUPR. Dalam gelar perkara sebelumnya, sebagian besar peserta yang hadir sepakat kasus ini dilanjutkan. Mereka yang hadir di antaranya Kasi Korwas PPNS Polda NTB, perwakilan Kejati NTB, Perwakilan BWS Nusa Tenggara I, Kasat Pol PP NTB, Perwakilan Biro Hukum Setda NTB. Dihadirkan juga akademisi Profesor Gatot dari Fakultas Hukum Universitas Mataram (FH Unram). Hanya perwakilan dari Kanwil BPN yang menyatakan bahwa penerapan kasus itu tidak relevan karena berkaitan dengan Undang Undang tentang Irigasi.

Dalam gelar perkara itu terungkap, ada upaya Pemkot Mataram memperbaiki pelanggaran tersebut dengan membongkar bangunan. Sehingga terkesan menghilangkan terjadi tindak pidana pelanggaran tata ruang sesuai Undang Undang 26 tahun 2007 Pasal 63 dan PP 15 tahun 2010 pasal 182. Namun semua pihak yang hadir dalam proses gelar perkara, menyatakan kasus itu bisa dilanjutkan ke penetapan tersangka.

Kasus dugaan pelanggaran tata ruang pembangunan lapak

Cilinaya yang terletak di samping Mataram Mall sebenarnya mengarah ke penetapan tersangka. Namun pihak PUPR berdalih, bukti mengenai dugaan pelanggaran tata ruang itu berubah.

Pemkot Mataram telah melakukan pembongkaran lapak-lapak yang dibangun di atas saluran air, sehingga objek barang bukti dianggap hilang. ‘’Sebenarnya sudah mengarah ke tersangka.

Cuma kemarin ada perkembangan, itu sudah dibongkar. Nah ini yang sedang dikaji lagi oleh PPNS,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi Selasa (13/11) lalu.

Ardi mengatakan harus berhati-hati dalam kasus itu, sehingga berpengaruh pada pembuktian materiil yang cacat. “Apakah pasal yang disangkakan itu masih bisa atau ndak. Apakah perlu dicarikan pasal yang lain,’’ paparnya.

Pascapembongkaran bangunan lapak yang diduga melanggar tata ruang itu, kata Ardi memang boleh dikatakan barang bukti menjadi hilang. Namun, ia menyerahkan proses hukum yang sedang dilakukan PPNS Tata Ruang yang menangani masalah tersebut. (ars)

SK Rampung, 193 Pokmas Plus Siap Dampingi Korban Gempa Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menerbitkan seluruh SK Kelompok Masyarakat (Pokmas) Plus yang akan ditugaskan mendampingi kegiatan rehabilitasi rumah korban gempa.

Jumlah keseluruhan Pokmas Plus yang terbentuk tersebut sebanyak 193 Pokmas dan tersebar di delapan kecamatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) KSB melalui Kabid Pengembangan Partisipasi dan Sosbud Masyarakat, Slamet Riadi mengatakan, saat ini seluruh Pokmas Plus yang telah terbentuk di seluruh kecamatan telah mengantongi SK bupati. “Jadi semua Pokmas sudah mengantongi SK,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (14/11).

Dengan telah di SK-kannya seluruh pengurus dan anggota Pokmas Plus itu maka mereka telah siap bekerja. Menurut Slamet, masing-masing Pokmas juga telah dilengkapi personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai instrumen pendamping sekaligus pengawas internal selama kegiatan rehabilitasi berlangsung. “Untuk SK pendamping PNS-nya juga sudah. Jadi lengkap.

Mereka tinggal tunggu dananya kapan cair langsung bisa mulai bekerja,” klaimnya.

Selaku gugus yang mengko0rdinatori Pokmas Plus. Dinas PMD KSB telah melengkapi seluruh instrumen aturan main pelaksanaan rehabilitasi rumah warga korban gempa. Slamet menyebutkan, pihaknya baru-baru ini telah mendistribusikan panduan petunjuk pelaksanaan dan pentunjuk teknis (Juklak/ Juknis) ke seluruh Pokmas.

Dengan harapan Pokmas Plus mengetahui ketentuan-ketentuan pelaksanaan rehabilitasi rumah warga korban gempa di tingkat lapangan.

“Kalau nanti ada yang kurang jelas dari Juklak/Juknis itu mereka bisa tetap berkonsultasi dengan kami dan tim teknis dari pusat.

Tapi saya kira semua di situ sudah jelas aturan mainnya,” sebut Slamet.

Sejauh ini dari 122 Pokmas Plus yang telah terbentuk sebelumnya, progres pelaksanaan tingkat lapangannya sudah cukup memuaskan. Pokmas tersebut sengaja dibentuk lebih dulu karena mengawal rehabilitasi di wilayah-wilayah yang paling parah terdampak. “Kalau yang di Seteluk dan Poto Tano perkembangannya cukup pesat. Karena memang selain paling dulu di bentuk dananya juga sudah mulai dicairkan,” tukasnya. (bug)

Kepala DKP Lobar dan Lotim Diperiksa Kejagung Dari Hal. 1

(Suara NTB/ars)

Sejumlah Mahasiswi Ummat saat memproses administrasi untuk pencairan beasiswa bidik misi dan PPA.

APBN 2019, Dana Transfer untuk NTB Rp16,4 Triliun Dari Hal. 1 Dana transfer untuk kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten Bima sebesar Rp1,5 triliun, Dompu Rp993 miliar, Lombok Barat Rp1,49 triliun. Lombok Tengah Rp1,7 triliun, Sumbawa Rp1,49 triliun, Kota Mataram Rp907 miliar. Kota Bima Rp659,5 miliar, Sumbawa Barat Rp903 miliar dan Lombok Utara Rp847 miliar.

Sementara untuk dana desa yang jumlahnya Rp1,18 triliun, paling besar diperoleh Lombok Timur, sebesar Rp307,3 miliar. Disusul Lombok Tengah Rp193,1 miliar, Kabupaten Bima Rp185,6 miliar, Lombok Barat Rp155,59 miliar. Kemudian Sumbawa Rp144 miliar, Dompu Rp70,7 miliar, Lombok Utara Rp64,3 miliar dan Sumbawa Barat Rp60,4 miliar. (nas)

Siapkan Sejumlah Jurus Dari Hal. 1 Ia mengatakan, beberapa OPD sudah diajak diskusi oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan 2019 mendatang. Khalik mengatakan, masyarakat-masyarakat terdampak gempa akan dikuatkan lagi pemberdayaan sosial dengan memberikan bantuan alat pertukangan, perbengkelan dan lainnya.

Selain itu, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan ditambah. Pihaknya sudah mengirim data-data calon penerima PKH tambahan yang disebut PKH adaptif.

Pada 2019, kata Khalik, Pemprov NTB juga akan melakukan uji coba program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 10.000 penerima manfaat. Program BPNT ini akan dikuatkan di daerahdaerah terdampak gempa. ‘’Tapi tak mengurangi juga di daerah yang tak terdampak gempa. Ini yang kita sebut Gerbang Berkemas, yakni Gerakan Membangun Bersama Kesejahteraan Masyarakat. Kita akan kuatkan sinergitas dengan sistem komplementaritas dengan program yang ada di OPD lainnya,’’ tambahnya.

Khalik mengatakan, beberapa strategi tersebut akan dilakukan untuk menekan peningkatan angka kemiskinan 2019.

Secara keseluruhan, ada 13 program lintas OPD yang akan dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan tahun depan. ‘’Bahkan kita berharap, kalau PKH itu kalau sekarang sampai SMA. Kita akan usulkan ke Pak Gubernur, kenapa tidak keluarga penerima PKH agar mereka diberikan beasiswa pada perguruan tinggi yang ada di NTB,’’ ujarnya.

Jika semua program dilakukan secara terpadu, ia optimis asumsi Bappenas mengenai peningkatan angka kemiskinan di atas 15 persen akan dapat ditekan. Untuk mempertahankan angka kemiskinan di angka 14,75 persen mungkin akan berat. ‘’Yang pasti penguatan sin-

ergitas, konplementaritas penting lima tahun ke depan,’’ tandasnya.

Bappeda NTB telah merancang, pada 2019 Pemprov akan fokus menurunkan kemiskinan lewat 13 program. Yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Selanjutnya, bank sampah, penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan, budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah dan bantuan pangan non tunai bersyarat (BPNT).

Berdasarkan data Bappeda NTB yang dipaparkan dalam rakor penanggulangan kemiskinan bersama NGO tersebut, Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp236,76 miliar untuk 13 program pengentasan kemiskinan 2019.

Berdasarkan analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), September lalu, kemiskinan di NTB pada 2019 diprediksi meningkat jadi 15,88 persen. Saat ini, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,75 persen.

Bappenas memprediksi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi NTB minus 1,5 persen. Hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi 806.430 jiwa atau 15,88 persen pada 2019.

Namun seiring dengan perbaikan ekonomi pascapemulihan secara perlahan, kemiskinan di NTB akan kembali menurun. Bappenas memprediksi kemiskinan di NTB berada di atas 15 persen hingga 2021 mendatang.

Tahun 2020, angka kemiskinan NTB diprediksi 15,62 persen dan 2021 sebesar 15,39 persen. (nas)

Ia pun menjawab bahwa pihaknya tak dilibatkan, sebab dinas hanya menerima. Pihak penerima bantuan pun bukan dinas melainkan langsung ke kelompok nelayan melalui koperasi. Pihak dinas hanya diminta tandatangan berita acara begitu bantuan kapal diterima oleh koperasi. Selain pihak dinas, pengurus koperasi penerima bantuan juga ikut dipanggil dan dimintai keterangan oleh tim penyidik Kejagung.

Lobar katanya, mendapat tiga unit bantuan kapal, masing-masing spesifikasi 3 GT (gros ton) dan 5 GT. Bantuan kapal tahun 2016 ini diterima oleh koperasi di Sekotong dua unit dan satu unit diterima oleh koperasi di Desa Meninting, Kecamatan Batulayar.

Seusai aturan, kelompok tidak boleh langsung menerima bantuan sebab harus melalui koperasi. Proses usulan untuk memperoleh bantuan kapal, kelompok nelayan yang meminta dengan membuat proposal. Selanjutnya dinas membentuk tim untuk identifikasi lapangan. Hasilnya, dilanjutkan ke provinsi lalu provinsi melanjutkan ke pusat.

Selain itu kata dia, pihak penyidik Kejagung juga mempertanyakan kenapa mengusulkan mesin jenis tertentu yang ada di aplikasi KKP? Meskipun pihaknya ingin jenis mesin lain yang lebih bagus, akan tetapi tidak ada disediakan di aplikasi KKP tersebut. Sehingga pihaknya pun mengusulkan mesin yang ada di aplikasi KKP tersebut. ‘’Harus mengikuti aplikasi di kementerian, ya kita mau mesin lain yang lebih bagus tapi tidak ada di aplikasi itu (KKP red),’’kata Subandi. Selain melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan terhadap dinas, tim Kejaksaan yang terdiri dari lima orang juga turun langsung cek ke lapangan melihat kapal. Ia menegaskan hasil pemeriksaan dan pengecekan tersebut tidak ada masalah.

Ditanya perihal apakah perlu bantuan kapal ini bagi nelayan di Lobar? Menurutnya sangat perlu untuk menjan-

gkau laut lepas sebab di jalur 1 sudah penuh alat tangkap sedangkan ikan sedikit. Sehingga dengan bantuan kapal ini nelayan bisa menjangkau laut lepas di jalur 3-4. Hanya saja, mental nelayan kadang kala takut melaut ke laut lepas. Nelayan di Lobar sendiri sebetulnya sangat butuh jenis kapal tersebut. Hanya saja yang jadi persoalan di Lobar tidak punya tempat kapal nyandar seperti TPI dan PPI. Kadislutkan Lotim juga Diperiksa Pengadaan kapal di KKP yang diduga bermasalah, juga diterima nelayan di Lombok Timur (Lotim). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, M. Tasywiruddin juga diperiksa Kejagung terkait masalah ini. Kepada Suara NTB, Rabu (14/11) kemarin, Kadis DKP Lotim ini mengakui turut diperiksa.

Menurut Kadis, dalam pengadaan bantuan kapal ini para nelayan yang tergabung dalam koperasi penerima bantuan ini turut terlibat dalam penentuan spesifikasi. Termasuk mengenai desain kapal. ‘’Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau disebut bermasalah,’’ terangnya.

Di Kabupaten Lotim ini sebut Tasywiruddin, bantuan kapal ini diberikan kepada dua koperasi. Yakni Koperasi Sumber Jala, Desa Tanjung Luar dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Masyarakat Tani dan Nelayan Sabuk Hijau Jerowaru. Kedua koperasi ini sebutnya sudah memanfaatkan kapalkapal bantuan tersebut. Saat pihak Kejagung turun beberapa waktu lalu memeriksa, satu unit kapal sedang berlayar.

Lokasi berlayar ini sampai ke perairan Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi. Dari fakta hasil pantauan Dinas Kelautan ini, kapal-kapal bantuan terakhir yang diterima Lotim ini sangat besar manfaatnya dan tidak ada masalah bagi nelayan. ‘’Lotim tidak ada masalah soal bantuan kapal,’’ terangnya.

Mekanisme penyaluran bantuan kepada nelayan saat ini berbeda dengan tahuntahun sebelumnya. Dahulu

diberikan kepada kelompok nelayan. Namun disinyalir banyak yang tidak mampu dulu karena kapasitasnya terlalu besar sehingga sejumlah nelayan yang diberikan bantuan ini tidak mampu untuk membiayai opeasionalnya. ‘’Dulu yang diberikan ini 30 GT, segala ukuran dan desain itu dari pusat dan nelayan terima jadi,’’ jelasnya.

Bantuan terbaru yang sedang ditelisik aparat penegak hukum ini diterima Pemkab Lotim tahun 2018. Usulan sudah lama sejak tahun 2016 lalu. Usulan sebenarnya 10 GT 2 unit. Tapi yang diberikan hanya satu unit. “Alhamdulillah, untuk Lotim ini bantuan-bantuan itu sangat dimanfaatkan oleh para nelayan,” imbuhnya.

Satu unit, yakni yang 10 GT belum bisa berlayar karena gross akte-nya atau surat-surat kapalnya belum lengkap. “Sedang proses pembuatan di pusat, yakni di Kementerian Perhubungan,’’ katanya. Nelayan tidak berani menggunakannya untuk menangkap ikan karena razia di tengah laut sangat gencar. “Di tengah laut banyak sekali razia,” imbuhnya.

Ditambahkan, bantuan kapal-kapal nelayan sebelumnya dengan kapasitas berat kotor 30 GT ini diterima Lotim dua unit. Satu unit tidak mampu dioperasikan oleh kelompok nelayan di Labuhan Lombok dan sedang proses pengalihan ke kelompok lain.

Kelompok nelayan lain sanggup meskipun dengan membayar ganti rugi Rp 150 juta ke kelompok penerima pertama dikarenakan ada tambahan perbaikan.

Ada juga bantuan kapal 29 GT. Saat ini kapal nelayan ini sedang proses balik nama dari kepemilikan DKP Lotim ke kelompok nelayan. Sesuai ketetuan yang berlaku, yang mengoperasikanlah yang berhak sebagai pemilik.

Nama dinas sebelumnya dipakai dengan alasan mudah untuk mengontrol kapal tersebut. Namun karena aturan baru, sehingga harus nelayan yang ditetapkan menjadi pemilik. ‘’Dulu bantuan-bantuan ini sulit sekali kontrolnya,’’ katanya. (her/rus)

Penyambungan Gratis Dari Hal. 1 Kalau kami sampai pemasangan KWh meter,’’ ujar General Manager PLN Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka ketika dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Rabu (14/11) siang.

Rudi mengatakan, PLN siap menyambungkan atau memasang KWh meter bagi pelanggan yang terdampak gempa. Pihaknya menggratiskan

biaya penyambungan saja.

Ia menyebutkan, pelanggan PLN yang terdampak gempa di Lombok Utara sekitar 60 ribuan pelanggan. Namun yang terdampak cukup parah sekitar 19.000 pelanggan. Untuk kabupaten/kota lain, Rudi tak menyebutkan jumlah pelanggan PLN yang terkena dampak.

Terkait dengan penyediaan listrik di hunian sementara (huntara) korban gempa, Rudi mengatakan pihaknya sudah melakukan pemasangan.

Huntara-huntara yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) katanya, sudah dialiri listrik.

Untuk huntara yang dibangun swadaya masyarakat, Rudi mengatakan jika ada yang belum dialiri listrik pihaknya meminta masyarakat melapor. ‘’Kalau huntara swadaya, masyarakat tinggal mohon ke kami. Apakah itu pengganti rumah permanen atau seperti apa. Apapun kita akan layani,’’ tandasnya. (nas)

10 Persen Rumah Tangga di NTB Belum Nikmati Listrik Dari Hal. 1 Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, jumlah rumah tangga di NTB sebanyak 1.392.877 KK. Artinya, rumah tangga yang belum menikmati listrik di NTB mencapai 13 ribu KK. Rudi mengatakan, pihaknya bersama Pemda terus mengupayakan agar seluruh masyarakat NTB dapat menikmati listrik melalui penyediaan pembangkit dan lainnya.

Masih adanya masyarakat NTB yang belum menikmati listrik, kata Rudi, karena terkendala lokasi terpencil.

Data Dinas ESDM NTB hingga Agustus 2018, rasio elektrifikasi di NTB sebesar 88,04 persen. Dari 10 kabupaten/kota, hanya Kota Mataram yang memiliki rasio elektrifikasi di atas 100 persen.

Rasio elektrifikasi di Kota Mataram sebesar 112,07 persen atau rumah tangga yang berlistrik 146.351 KK. Rasio elektrifikasi terendah berada di Lombok Bar-

at, baru mencapai 77,68 persen. Sedangkan kabupaten/ kota lainnya sudah berada di atas 80 persen. Seperti Lombok Tengah 83,46 persen, Lombok Timur 83,77 persen, Lombok Utara 91,06 persen, Sumbawa 98,59 persen, Sumbawa Barat 90,02 persen, Kota Bima 84,62 persen, Bima 85,16 persen dan Dompu 98,27 persen.

Rudi menyebutkan saat ini ada 35 ribu calon pelanggan yang menunggu dipasangkan listrik. Jika pelanggan ini telah dipasangkan listrik, maka ia yakin rasio elektrifikasi NTB akan meningkat lagi.

Berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan, ia mengatakan saat ini ada investor yang sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di empat lokasi. Antara lain Sengkol, Sambelia, Paokmotong.

“Sekarang on progress. Sedang jalan. Kapasitasnya 4x5 MW atau 20 MW. Besar sekali kalau untuk EBT. Kalau kita sudah punya di gili-gili,” tandanya. (nas)

Pemulihan Ekonomi Jadi Beban Terberat Dari Hal. 1 nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa meningkat jadi Rp18,2 triliun. Sedangkan untuk recovery dibutuhkan anggaran sekitar Rp11,8 triliun.

Nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp18,2 triliun tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota. Antara lain, Lombok Utara Rp9,9 trillun, Lombok Barat Rp3,5 triliun, Lombok Timur Rp1,5 triliun, Lombok Tengah Rp852 miliar, Kota Mataram Rp1,09 triliun, Sumbawa Rp659 miliar dan Sumbawa Barat Rp570 miliar lebih.

Total kebutuhan anggaran untuk me-recovery tujuh daerah terdampak bencana ini mencapai Rp11,8 triliun. Dengan rincian, Lombok Utara Rp5,59 triliun, Lombok Barat Rp2,07 triliun, Lombok Timur Rp1,15 triliun, Lombok Tengah Rp777 miliar lebih, Kota Mataram Rp1,14 triliun, Sumbawa Rp551 miliar dan Sumbawa Barat Rp510 miliar lebih.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis perekonomian NTB secara kumulatif (c to c) sampai dengan triwulan III-2018 mengalami kontraksi sebesar -5,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kondisi ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan pada kategori pertambangan dan peng-

galian yang mencapai 40,17persen.

Sementara tanpa pertambangan bijih logam perekonomian Provinsi NTB masih tumbuh 3,80 persen. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kategori dominan mampu tumbuh sebesar 2,92 persen.

Demikian pula halnya dengan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh mencapai 5,80 persen (c to c). Pertumbuhan tertinggi diperlihatkan oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 11,34 persen.

Hal ini sejalan dengan telah tersalurkannya berbagai kredit perbankan pada triwulan III ini. Di mana sebagian besar berupa kredit untuk pelaksanaan proyek fisik (konstruksi). Akan tetapi pelaksanaan konstruksi tersebut masih tertahan akibat terjadinya gempa bumi, sehingga pertumbuhan kategori konstruksi tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0,42 persen.

Perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2018 disebut juga mengalami kontraksi sebesar -13,99 persen dibandingkan dengan kondisi triwulan III-2017 (y on y). Sedangkan tanpa pertambangan bijih logam pada triwulan III2018 juga mengalami kontraksi sebesar -0,36 persen. (why/nas)

PT. ASDP Diminta Tinjau Ulang Rencana ’’Extra Trip’’ Dari Hal. 1 ‘’Artinya ada syarat, satu kondisinya (pelayanan dermaga) sama. Dua, pelabuhan dikondisikan dengan kemampuan yang sama dalam hal kecepatan kapal,’’ jelasnya.

Ia berharap PT. ASDP benar-benar memperhitungkan

rencana penambahan trip dan dikorelasikan dengan kondisi penyeberangan saat ini.

Sementara dalam surat PT. ASDP itu, mengurai kesimpulan penambahan trip kapal justru sebagai solusi macetnya bongkar muat, setelah melalui kajian selama tiga bulan. Pertimbangannya, ter-

jadi peningkatan jumlah penumpang dan barang lintas Bali – Lombok.

Penambahan trip itu untuk mengurai kemacetan dan lamanya antre kapal di dua dermaga. Selama ini pemberlakuan extra trip yang tidak terjadwal, ikut menjadi biang masalah kemacetan bongkar

muat. ASDP ingin membuat kebijakan, empat trip ekstra tak terjadwal sebelumnya dipatenkan menjadi regular yang terjadwal.

Dengan penambahan itu, akan diikuti dengan pengurangan waktu sandar atau port time dari 90 menit menjadi 60 menit. Dengan pola pengatu-

ran, port time 60 menit dari pukul 00.00 Wita sampai pukul 02.00 Wita untuk tiga trip, port time 90 menit dari pukul 03.30 Wita sampai pukul 17.00 Wita untuk 10 trip dan port time 60 menit pada pukul 18.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita untuk enam trip. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 15 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja

Galakkan Program KB untuk Memburu Masa Depan Tanjung (Suara NTB) BKKBN Pusat, BKKBN Perwakilan NTB, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Ermalena, MHS bersama mitra kerja secara terus - menerus mengajak masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam program Keluarga Berencana (KB). Pada Selasa (13/11) lalu, sosialisasi pembangunan keluarga bersama mitra kerja digelar di Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tak kurang dari 200 orang warga, termasuk para remaja hadir untuk mendengarkan pemaparan dari para narasumber.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Ermalena, MHS, Direktur Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Eka Sulistya Ediningsih, SH, Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. Lalu Makrifuddin, M.Si, Kades Kayangan, Edy Kartono, SE, Sekretaris DP2KBPMD KLU, anggota DPRD KLU, Nasrudin dan lainnya. Acara dibuka oleh Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs. Lalu Makrifuddin, M.Si. Dalam pembukaannya, Lalu

Makrifuddin mengatakan, ada empat jenis pemuda yang harus diketahui oleh para pemuda.

Yang pertama adalah pemuda yang memburu masa depan, kedua pemuda yang tukang protes, ketiga pemuda penonton serta yang terakhir pemuda pecundang.

Pemuda pemburu masa depan adalah mereka yang giat belajar, memperhatikan pendidikan guna meraih pekerjaan yang baik untuk selanjutnya menikah setelah berusia dewasa.

“BKKBN mengembangkan program KB untuk memburu masa depan. Salam genre! saatnya yang muda yang berencana,” katanya yang diikuti oleh ratusan peserta yang hadir. Kata Makrifuddin, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh kaum muda.

Yang pertama katakan tidak pada hubungan seks di luar nikah, selanjutnya katakan tidak pada pernikahan usia dini serta katakan tidak pada narkoba.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj Ermalena, MHS mengatakan, ada delapan fungsi keluarga yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama para pemuda. Delapan fung-

Kepala BKKBN Perwakilan NTB Dr. Lalu Makrifuddin saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan sosialisasi

si keluarga itu adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan.

“Pernikahan itu tidak hanya ijab kabul lalu selesai, namun di sana ada tanggungjawab masing-masing. Karena itulah sangat penting untuk merencanakan masa depan terutama pada remaja. Selesai kuliah kita cari pekerjaan, barulah menikah agar tidak menyulitkan orang tua lagi,” pesan Ermalena.

Dalam kesempatan itu, Ermalena banyak berinteraksi dengan para peserta yang terdiri dari para remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak di Dusun Beraringan. Ia mengajak agar orang tua memikirkan pendidikan dan masa depan anak-anaknya agar mereka lebih hebat dari orang tuanya saat ini.

Sementara itu Direktur Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Eka Sulistya Ediningsih mengajak para remaja di Desa Kayangan untuk tidak menikah di usia dini. Selain itu

Hj.Ermalena saat memberikan pemaparan terkait dengan pentingnya generasi berencana (Genre) dan delapan fungsi keluarga

masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kualitas keluarga masing-masing sesuai dengan amanat undang-undang. ”Penting bagi setiap keluarga dengan menerapkan delapan fungsi keluarga. Remaja juga harus kuat dengan cara melanjutkan pendidikan yang baik untuk selanjutnya bekerja. Barulah kemudian menikah di usia ideal secara terencana,” katanya. Dia berpesan agar Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja di Desa Kayangan bisa dimanfaatkan oleh pemuda untuk berkonsultasi dan berdiskusi.

Dalam kesempatan itu, Hj. Ermalena menyerahkan satu buah laptop dan wireless kepada PIK Remaja Pemuda Bersatu di Desa Kayangan. Diserahkan juga kipas angin untuk membantu kelompok pemuda dalam beraktifitas. Yang tidak kalah serunya adalah undian dari penyelenggara acara kepada masyarakat yang hadir.

Bagi peserta yang beruntung, mereka mendapatkan doorprize berupa barang-barang elektronik. (ris/*)

Berpose bersama dengan kelompok kesenian Gendang Beleq di desa setempat sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi kesenian di daerah ini

Para peserta saat menyanyikan lagu Indonesia Raya

Direktur Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN Pusat Eka Sulistya Ediningsih saat menyampaikan materi

Hj. Ermalena saat menyerahkan satu unit laptop kepada pengurus PIK Remaja di Desa Kayangan

Para narasumber dan stakeholder saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat

Tinggi, Kasus Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di NTB Praya (Suara NTB) Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di NTB sejauh ini tercatat cukup tinggi. Hingga tahun 2018, total sudah ada sekitar 1.871 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi. Ironisnya, para pelaku kebanyakan merupakan orang dekat dari korban itu sendiri.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB, Dr. Drs. Lalu Makrifuddin, M.Si., saat bertatap muka dengan warga Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng), Rabu (14/11). “Jadi data yang kita peroleh dari komisi perlindungan anak, sudah ada sekitar 1.871 kasus kekerasan seksual yang terjadi di NTB sampai sejauh

ini,” ungkapnya.

Dan, parahnya memang para pelaku ternyata bukan orang lain. Tetapi kebanyakan keluarga dekat dari korban itu sendiri. Yang tinggal bersama di dalam rumah. “Ini yang jadi ironi, pelaku kekerasan seksual kebanyakan orang dekat. Bisa paman, saudara maupun ayah tiri dari korban,” jelasnya.

Bentuk kekerasan yang dialami pun cukup beragam. Mulai dari kekerasan seksual ringan sampai kasus pemerkosaan.

Bahkan, saat ini ada tiga korban kekerasan seksual yang tengah menunggu pihak yang bersedia mengadopsi anak buah dari kekerasan seksual tersebut.

Penyebab tingginya kasus kekerasan seksual anak di bawah umur itu pun cukup beragam. Mulai dari lemahnya pengawasan oleh ibunya atau juga karena faktor kekerasan

di dalam rumah tangga itu sendiri. “Kebanyakan dari korban kekerasan ini merupakan anak dari hasil pernikahan dini,” timpal Makripuddin.

Dengan kata lain, kasus nikah dini juga ikut andil sebagai pemicu kasus kekerasan seksual anak di bawah umur tersebut. Karena jumlah kasus kekeasan seksual terhadap anak di bawah umur, berbanding lurus dengan kasus nikah dini.

Sehingga salah satu upaya untuk bisa menekan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, yakni dengan menekan kasus nikah dini. Dan, untuk itu tentu butuh dukungan semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja. Karena bagaimanapun keras upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan angka kasus nikah dini tidak akan berarti banyak tanpa dukungan masyarakat. (kir)