Edisi Senin 15 Oktober 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 15 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 181 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia

RSJ Mutiara Sukma Gelar Penyuluhan pada Pelajar SMA/SMK Terdampak Bencana

(Suara NTB/nas)

FOTO BERSAMA- Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, jajaran manajemen RSJ Mutiara Sukma beserta tamu undangan foto bersama dengan pengunjung yang beruntung mendapatkan doorprize.

Mataram (Suara NTB) Rangkaian kegiatan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma menggelar berbagai kegiatan.

Salah satunya menggelar kegiatan penyuluhan kepada ribuan pelajar SMA/SMK terdampak bencana gempa bumi.

RSJ Mutiara Sukma juga menggelar penyuluhan di arena Inspiratif Expo Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Minggu (14/10) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda NTB, Ir. H. Rosiady

H. Sayuti, M. Sc, Ph.D, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, S.Si, SKM, M. Kes, Direktur RSUD NTB, dr.

H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS, Kepala Diskominfotik NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si, Kepala Dispora NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM dan tamu lainnya.

Direktur RSJ Mutiara Sukma, dr. Elly Rosila Wijaya, SpKJ melalui Ketua Panitia Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Nengah Darta-

yasa mengatakan tema kegiatan tahun ini adalah “Young People and Mental Health in a Changing World”. Secara serempak kegiatan penyuluhan kepada ribuan pelajar dilaksanakan di 6 lokasi sekolah SMA/SMK yang terdampak langsung bencana gempa Lombok di Wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 08.00 - 10.00 Wita.

Enam sekolah yang menjadi lokasi penyuluhan antara lain SMA Negeri 1 Gunung Sari, SMK Negeri 1 Gunung Sari, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

Para atlet PPLP NTB mengisi kuesioner yang dibagikan panitia.

Pascavonis Kasus BPR

Hakim Perintahkan Jaksa Bidik Pelaku Lain

Mataram (Suara NTB) Tersangka kasus merger PT. Bank BPR NTB berpotensi berkembang. Ini setelah hakim Pengadilan Tipikor Mataram, memerintahkan jaksa mengusut peran pelaku lain setelah vonis dua tahun dan enam bulan penjara dijatuhkan kepada dua terdakwa yakni Ihwan dan Mutawalli, Jumat (12/10).

Dalam amar putusannya, hakim mengembalikan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diteruskan ke penyidik untuk ditindaklanjuti. ‘’Berkas dikembalikan ke JPU dan penyidik agar kasus ini dikembangkan,’’ kata Juru Bicara Pengadilan Tipikor Mataram, Fathurrauzi, SH akhir pekan kemarin, mengulas isi putusan kepada dua terdakwa.

Dua terdakwa yang menjabat ketua dan wakil ketua tim konsolidasi merger PT. Bank BPR NTB ini divonis dua tahun dan enam bulan penjara, denda Rp50 juta subsider

satu bulan penjara. Namun hakim tidak membebankan kerugian negara kepada kedua terdakwa.

Hakim melihat ada peran orang lain yang belum ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejati NTB yang menangani kasus ini. Ketua tim pengarah konsolidasi yang dijabat Kepala Biro Perekonomian, Dr.Ir.H.Manggaukang Raba disebut bertanggungjawab dan harus menanggung kerugian negara sebesar Rp667 juta. Di mana, dana konsolidasi itu dikeluarkan diduga untuk lobi oknum anggota

DPRD NTB untuk memuluskan Perda merger PD. BPR se NTB menjadi PT. Bank BPR NTB. ‘’Dalam amar putusan, yang Rp667 juta itu dibebankan kepada Manggaukang Raba,’’ kata Ozi—— sapaan Juru Bicara Pengadilan Tipikor Mataram ini.

Sebab ada peran orang lain ini, sehingga majelis meminta jaksa mengembangkan kasus tersebut, tidak hanya pada Ihwan dan Mutawalli. Ini tergambar dalam amar putusan yang sama antara kedua terdakwa. Namun sedikit perbedaan hanya soal barang bukti. Terhadap barang bukti untuk Ihwan, dikembalikan ke JPU untuk perkara Mutawalli. Sementara berkas untuk perkara Mutawalli dikembalikan ke JPU atau penyidik untuk dikembangkan ke pelaku lain.

Bersambung ke hal 11

Generasi Millenial Para Disruptor

Mataram (Suara NTB) Menteri Perhubungan RI, Ir. Budi Karya Sumadi menjanjikan segera pembangunan dermaga di gili, Kabupaten Lombok Utara.

Dana Rp20 miliar siap digelontorkan untuk melebarkan dermaga yang sudah ada, sebagai bagian dari tahap rehab rekon pascagempa.

Janji itu disampaikan menteri saat mengecek langsung kondisi Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang Lombok Utara, Sabtu (14/10).

Menurut menteri, pascagempa, ada dua dermaga yang ikut rusak di Gili Trawangan dan Gili Air. Dua akses penghubung antardua gili, Bersambung ke hal 11

GENERASI millenial tidak hanya menjadi penentu bagi masa depan.

Tetapi sudah membawa masa depan ke hari ini, mereka adalah para disruptor (merubah status quo atau merubah keadaan dan situasi saat ini).

Hal tersebut diungkapkan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd saat memberi kuliah umum pada acara Kuliah tamu (Suara NTB/ist) technopreneur dengan tema Hj. Sitti Rohmi Djalilah ‘’Tantangan Enterpreneur dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di Gedung Robotika Kampus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Sabtu (13/10).

Bersambung ke hal 11

DINAS Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di NTB mencapai Rp7,3 triliun.

Jumlah rumah masyarakat yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu dilaporkan sebanyak 204.449 unit.

Hingga 11 Oktober 2018, jumlah rumah yang sudah terverifikasi sebanyak (Suara NTB/dok) 188.139 unit. Terdiri dari IGB. Sugihartha rusak berat 69.400 unit, rusak sedang 28.320 unit dan rusak ringan 90.419 unit.

Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan estimasi awal jumlah kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di NTB sebesar Rp6,7 triliun. Namun data kerusakan terus bertambah.

Bersambung ke hal 11

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menyurati Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yakni Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dengan banyaknya tenaga honorer yang tak terakomodir formasi khusus seleksi CPNS 2018. Secara nasional, jumlah eks honorer K2 yang memenuhi persyaratan untuk diikutkan seleksi CPNS 2018 sebanyak 13.345 orang.

Sementara di NTB, eks honorer K2 tenaga kesehatan dan guru untuk formasi khusus sebanyak 740 orang. Terdiri dari eks honorer K2 tenaga guru sebanyak 735 orang dan tenaga kesehatan 5 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan surat penjelasan dari Kemen PANRB tersebut tertanggal 11 Oktober lalu. Surat dengan No.B/505/ SM.01.00/2018 ditandatangani Deputi Bidang SDM Aparatur atas nama Men PANRB, Setiawan Wangsaatmaja.

Bersambung ke hal 11

Menhub Janjikan Rp20 Miliar Bangun Dermaga di Gili

TO K O H

KO M E N TTAA R Butuh Rp7,3 Triliun

Honorer K2 Tak Terakomodir Formasi Khusus CPNS

(Suara NTB/ars)

APUNG: Dermaga apung satu satunya yang bisa dimanfaatkan untuk sandaran kapal wisatawan setelah dermaga utama rusak akibat gempa. Untuk dermaga permanen, Sementara nampak Dermaga Gili Trawangan yang tersisa tiang pancangnya saja setelah rusak akibat gempa 7,0 SR. (kanan) Perbaikan dijanjikan Menteri Perhubungan RI.

Mahasiswa NTB Penerima Beasiswa ke Polandia Dilepas Gubernur Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.MSc, melepas sebanyak 18 orang mahasiswa angkatan pertama penerima beasiswa ke Polandia di Pendopo Gubernur Jumat (12/10) malam. Lima orang mahasiswa sudah diberangkatkan Sabtu dan 13 orang lainnya menyusul pada akhir oktober nanti.

Pre Departure Training Awardee Beasiswa NTB Batch Polandia dengan tema ‘’Menyiapkan Generasi Masa Depan NTB yang Gemilang’’, merupakan realisasi dari visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur NTB yang telah dicanangkannya setelah terpilih. ‘’Guncangkan Eropa dengan kaki-kaki kita , biar Eropa tahu kalau NTB sudah dating,’’ Gubernur NTB memberi semangat yang disambut tepukan tangan para mahasiswa.

Gubernur juga memberikan pesan untuk meramaikan media sosial tentang indahnya pengalaman di sana, sebagai

(Suara NTB/ist)

LEPAS - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah melepas mahasiswa NTB penerima beasiswa ke Polandia. motivasi dan menginspirasi anak-anak muda lainnya di NTB. Setiap tutur kata, akan menginspirasi banyak anakanak muda dan memicu semangat anak-anak muda di NTB. Keberhasilan akan mengubah cara pandang ribuan anak NTB.

‘’Saya senang berusaha mencari apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Selamat jalan untuk 5 pandawa.

Eropa itu indah sekali. Tetapi tetaplah ingat kampung halaman,’’ pesan Dr. Zul di akhir sambutannya. (r)

SUARA NTB Senin, 15 Oktober 2018

Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan KEMENTERIAN Energi Sumber Daya Mineral bersama Dinas Perikanan Kota Mataram, telah memberikan bantuan konverter kit kepada 200 nelayan.

Konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas elpiji dapat tingkatkan kesejahteraan nelayan.

Lurah Ampenan Selatan, H. Amanah mengapresiasi program pemerintah pusat kerjasama dengan Pemkot Mataram.

Konversi BBM ke elpiji serta bantuan mesin mengurangi beban nelayan.

Pengalihan bahan bakar (Suara NTB/cem) ini dinilai lebih efisien. “AlH. Amanah hamdulillah, nelayan kita dibantu,” katanya ditemui pekan kemarin.

Dia menjelaskan, satu tabung melon ukuran tiga kilo lebih irit 60 persen dibandingkan bahan bakar minyak (BBM).

Ini juga lebih murah serta mengurangi ketergantungan nelayan dengan minyak. Amanah menyebutkan, sejumlah 200 warganya berprofesi sebagai nelayan. Penyerahan konverter kit tidak seluruhnya mendapatkan bantuan.

“Kalau kami hanya memfasilitasi saja. Saya sudah tanya ke Dinas Perikanan, bantuannya disalurkan bertahap,” katanya.

Kata dia, ini kali pertama nelayan menggunakan gas sebagai bahan bakar. Sebagian besar nelayan ingin mencoba efektivitas penggunaannya. Bagaimana pun juga, nelayan berpenghasilan rendah terbantu dengan tertekannya biaya melaut.

Hanya saja, di musim angin kencang nelayan enggan melaut. Menganggurnya masyarakat jelas berdampak ke penghasilan mereka. Akan tetapi, sebagian beralih profesi menjadi buruh bangunan, ojek dan kerja serabutan lainnya. Konversi BBM ke elpiji diharapkan meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat di pesisir pantai. (cem)

Pemerintah Harus Cepat ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari Dapil Sandubaya, Herman, AM.d., mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat di Lingkungan Pengempel Indah dan lingkungan lainnya di Kecamatan Sandubaya yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat tinggal atau hunian yang layak. ‘’Untuk itu, sebagai wakil masyarakat Sandubaya, saya mendesak Pemkot Mataram, dalam hal ini dinas terkait untuk segera bertindak lebih cepat,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di Mataram, pekan kemarin.

(Suara NTB/fit) Dan yang terpenting, lanHerman jut Herman, sebaran dari Rusi (Rumah Singgah) yang dibangun Pemkot Mataram agar lebih merata. ‘’Sebaran bantuan Rusi belum semua masyarakat yang menjadi korban gempa, mendapatkan,’’ ujarnya.

Herman mengatakan, bahwa kondisi masyarakat di sana sangat memprihatinkan karena masih tinggal di pengungsian dan tenda-tenda yang kurang layak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi masyarakat. Apalagi sudah mulai memasuki musim hujan. ‘’Saya berharap dinas terkait agar merespon dengan cepat keluhan masyarakat tersebut,’’ katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, memandang Pemkot Mataram harus segera membangun Huntara (Hunian Sementara) bagi masyarakat yang tempat tinggalnya rusak akibat gempa. Karena seperti diketahui, masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa, telah didata dan diverifikasi oleh pemerintah. Selanjutnya mereka dijanjikan akan mendapatkan bantuan yang nominalnya bervariasi.

Pemerintah menjanjikan pembiayaan Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Hanya saja, bantuan itu tidak dalam bentuk dana tunai, melainkan dalam bentuk pembangunan Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) dan juga Riko (Rumah Instan Konvensional). Dikatakan Herman, Walikota Mataram dalam banyak kesempatan kerap menyampaikan komitmen pemerintah membangun Huntara maupun Rusi bagi masyarakat korban gempa.

Sayangnya realisasi di lapangan, masih terkesan lamban. ‘’Biasanya kelambanan ini karena masih koordinasi lintas sektor dan birokrasi,’’ cetusnya. Politisi Gerindra ini menyayangkan kelambanan pemerintah menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat. ‘’Selalu menunggu masyarakat mengeluh baru bekerja,’’ sesalnya. Padahal, tugas pemerintah adalah hadir di tengah kesulitan masyarakat.

Untuk itu, Herman mengajak semua pihak untuk melakukan kontrol bersama terhadap kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani persoalan ini. ‘’Jangan hanya memberikan laporan asal bapak senang kepada Pak Wali,’’ pintanya. Pada bagian lain Herman mengimbau masyarakat yang belum mendapatkan Rusi agar bersabar menunggu giliran mendapat bantuan. (fit)

SUARA MATARAM Sentra Kerajinan di Mataram Belum Pulih Pascagempa bumi bulan Juli lalu, aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih di Mataram. Ini dirasakan betul oleh para perajin industri kerajinan di Mataram.

Pasar Seni Sayang - sayang, Rungkak Jangkok, Mataram Craft Center dan kerajinan emas mutiara sepi pengunjung masih sepi pengunjung.

PASAR Seni Sayang - sayang, Selasa (9/10) siang, belum ada satupun pembeli yang datang. Mismayanti dan H. Hamdan hanya sibuk merapikan aksesoris miliknya. Perajin itu mengamplas kotak tisu terbuat dari kayu dan hiasan cukli.

Gempa bumi beruntun sejak Juli hingga Agustus berdampak ke usaha kerajinan milik mereka. Penjualan turun drastis sampai 100 persen. Kalaupun ada yang berbelanja, hanya satu - dua relawan saja. “Sebelum gempa ada rencana tamu mau datang. Tiba - tiba batal gara gara gempa,” tutur Hamdan.

Di hari normal omzet mereka mencapai Rp2 juta - Rp3 juta.

Pascagempa agak sulit barang laku sampai Rp 500 ribu. Satu dua wisatawan diakui mulai berdatangan. Tetapi hanya membeli aksesoris saja. Dia meminta Pemkot Mataram menggencarkan promosi.

Mismayanti juga merasakan hal sama. Omzetnya relatif juga terjun bebas. Sebelum gempa bumi bulan Juli lalu, penghasilannya per hari bisa mencapai Rp1 juta perhari.

Barang - barang kerajinan diburu wisatawan seperti tempat tisu, tempat buah, hiasan dinding dan aksesoris lainnya.

“Bule paling suka ada ciri khas budaya lokalnya, “ ujarn-

Investor yang masuk kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi, diminta oleh Walikota untuk mendalami. Ia tidak bisa mengambil kebijakan apa - apa ke investor, karena harus mengetahui seberapa jauh keseriusan mereka berinvestasi di Mataram.

“Yang kita cari itu yang benar - benar serius,” jawab Irwan.

PT. Hanvit sejak lama melakukan studi kelayakan sampai saat ini, belum ada progres. Antara Pemkot Mataram dengan investor asal Korea itu, tidak memiliki per-

ya. Pemkot Mataram diminta mengaktifkan promosi ke luar daerah. Mengabarkan ke wisatawan lokal maupun mancanegara bahwa pariwisata di Mataram dan Lombok umumnya telah aman.

Permainan Fee Selain faktor bencana alam, keengganan wisatawan berbelanja ke sentra industri karena mahalnya barang - barang dijual ke wisatawan. Satu kerajinan bisa naik 100 persen. Ini disebabkan, perajin harus memberikan fee ke guide.

Mismayanti tak menampik harus berani memberikan fee ke guide. Satu barang yang laku, feenya 10 - 15 persen. Konsekuensinya harga barang dinaikkan.

Jatah fee itu dinilai wajar.

Sebagian besar sentra kerajinan bergantung ke guide untuk mendatangkan tamu luar. “Ada yang kasih fee 100 persen. Tapi harga barang dinaikkan. Dari harga Rp50 ribu bisa sampai Rp300 ribu - Rp500 ribu,” sebutnya.

Pengrajin asal Rungkang Jangkok, Saidi, juga menuturkan hal sama. Jatah fee untuk guide tidak bisa dihindarkan.

Beda halnya, guide yang dijadikan anak angkat oleh bule.

Mereka tidak berani membawa ke sentra - sentra indutri.

“Paling dibawa ke Pasar

(Suara NTB/cem)

TURUN DRASTIS - H. Hamdan, perajin di Pasar Seni Sayang - sayang merapikan barang dagangannya pekan kemarin. Pascagempa bumi bulan Juli lalu, penghasilannya menurun drastis. (Insert) Mismayanti mengamplas kotak tisu yang dihiasi dengan cukli. Kerajinan kotak tisu ini paling diburu oleh wisatawan.

Cakra. Karena, barang di sana sama di sentra kerajinan sama.

Di sana juga murah,” ujarnya.

Tidak saja aksesoris kata Saidi, kerajinan cukli juga sepi. Paling hanya satu atau dua showroom yang terlihat sibuk mengerjakan pesanan.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H.Lalu Abdul Hamid mengatakan, pihaknya akan mencoba mera-

maikan sentra kerajinan seperti Pasar Sayang - sayang dengan menggelar festival gendang beleq. Festival ini salah satu cara mempromosikan sentra industri di Kota Mataram.

“Jadi ndak mati suri. Nanti buatkan festival gendaq beleq biar ramai,” ucapnya.

Dia membantah adanya permainan fee, sehingga menyebabkan pusat kerajinan

di Mataram sepi pengunjung.

Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pelaku pariwisata di Mataram, untuk meminimalisir permainan fee para guide.

“Ndak ada fee,” tegasnya.

Alternatif lainnya untuk meramaikan Pasar Seni Sayang - sayang dengan memindahkan kantornya ke sana. Ini dianggap cara untuk meramaikan pasar seni tersebut. (cem)

Oknum ASN di Mataram Diduga Kerjakan Proyek Mataram (Suara NTB) Profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) di Kota Mataram patut dipertanyakan. Bukannya fokus bekerja sesuai tugasnya sebagai abdi negara, sebagian justru nyambi kerjakan proyek.

Tertangkapnya oknum ASN diduga sebagai rekanan pada operasi tangkap tangan (OTT) proyek rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah pascabencana oleh Kejaksaan, sebenarnya membuka fakta ASN juga bisa sebagai rekanan. “Sebenarnya, bukan oknum itu saja. Banyak kok pejabat kelas Kasi, Kabid, bahkan pimpinan OPD kerjakan proyek,” kata sumber belum lama ini.

Disebutkan secara gamb-

lang siapa - siapa saja pejabat tersebut. Namun demikian, ini hal lumrah. Secara tidak langsung, pejabat bersangkutan tidak masuk dalam daftar perusahaan.

Modusnya, menggunakan orang lain atau kerabat dekatnya, namun proyek dihandel oleh yang bersangkutan.

Umumnya proyek dikerjakan di bawah Rp 200 juta. Atau, mekanisme penunjukan langsung (PL), tidak tender. Ada

pula, pejabat yang mengerjakan proyek besar. “Ada yang besar dan kecil juga,” sebutnya.

Praktik itu dinilai bukan tabu lagi. Belum lagi, dugaan fee dan proyek dijual dulu meskipun masih dalam perencanaan alias di ijon. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menegaskan, ASN tidak boleh bekerja sebagai pemborong. Sepengetahuannya, ASN harus bekerja sesuai tu-

Warga Minta Destinasi Wisata di Kota Mataram Segera Ditata Mataram (Suara NTB) – Wacana untuk menata beberapa destinasi wisata di Kota Mataram belum ada terealisasi. Pada awalnya, Pemkot berencana menata tiga destinasi wisata di Kota Mataram pada tahun ini. Namun karena ada musibah gempa, maka fokus utama pemkot pada penanganan pascagempa. Sementara warga yang tinggal di dekat destinasi wisata berharap penataan dapat segera dilakukan.

“Harapannya segera ditata, jadi bisa lebih rapi. Kita yang jualan juga enak, wisatawan juga senang. Sudah dari kapan itu kan mau ditata, tapi sampai sekarang Taman Loang Baloq ini masih begini-begini saja,” kata salah satu warga di Loang Baloq, Tika.

Ia mengatakan bahwa Taman Wisata Loang Baloq sudah sedikit pengunjung. Sehingga para pedagang yang berjualan di taman wisata ini tidak banyak mendapatkan keuntungan. Sehingga harapannya taman wisata ini dapat segera ditata dan dipromosikan kembali. Dengan demikian banyak wisatawan yang datang berkunjung.

Pemkot Cari Investor Serius Kelola Sampah Mataram (Suara NTB) Dua investor menawarkan diri mengelola sampah menjadi sumber energi terbarukan di Kota Mataram. Pemerintah Korea melalui PT. Hanvit dan Pemerintah Denmark.

Namun, Pemkot Mataram mencari investor benar - benar serius.

Keinginan Pemerintah Denmark mengelola sampah menjadi sumber energi diawali dengan mengutus Kedubes Denmark bertemu dengan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akhir September lalu.

Sedangkan, PT. Hanvit telah melakukan studi kelayakan.

Halaman 2

janjian apa - apa. Menurut Irwan, paling tidak dua investor yang akan masuk memberikan pengetahuan ke pemerintah cara penanganan sampah. “Ini positif karena kita tahu pengembangan pengelolaan sampah,” terangnya.

Produksi sampah di Kota Mataram 400 ton per hari. Untuk mengurainya dengan sistem pola angkut buang. Pola angkut buang ini, hanya mampu menyisakan tiga persen sampah. Di samping itu, memaksimalkan kerja UPTD sampah dijadikan pupuk dan kerajinan lainnya. (cem)

Sama halnya dengan Ainurrahimah, warga yang tinggal di sekitar Pantai Ampenan ini juga berharap eks pelabuhan Ampenan itu dapat segera ditata. Sebab saat ini kondisinya lebih semerawut daripada sebelumnya. Meski Pantai Ampenan selalu ramai pengunjung, namun menurutnya akan lebih bagus lagi jika penataannya dituntaskan. Sehingga wisatawan bisa merasa lebih senang dan lebih nyaman ketika berkunjung.

“Pantai Ampenan itu selalu ramai dikunjungi wisatawan, kebanyakan wisatawan lokal. Tapi saya rasa kalau ditata lebih bagus lagi, akan lebih banyak lagi wisatawan yang datang,” ujarnya.

Hal yang hampir sama diungkapkan Inaq Ma’nah salah satu pedagang ikan bakar di Pantai Gading. Sebelumnya Pantai Gading ini memang sudah pernah diperbaiki, sehingga tampilannya menjadi lebih rapi daripada sebelumnya. Namun ia berharap penataan dapat dilakukan. Terutama tempat khusus bagi para pedagang.

“Harapannya bisa semakin diperbaiki lagi, jadinya bisa leb-

ih rapi. Karena di hari-hari tertentu, pantai ini sepi pengunjung. Kadang pedagang di sini tidak dapat jualan. Tapi kadang ramai juga sih,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana membenarkan menunda penataan tiga destinasi itu.

Padahal rencananya memang ketiga destinasi ini akan ditata secara bersamaan pada tahun ini. namun karena fokus utama pemkot untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, maka rencana itu ditunda.

“Kita biarakan dulu seperti itu, mau bagaimana lagi, kita sedang masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah ini baru kita fokus ke yang lain, termasuk penataan destinasidestinasi wisata ini,” ujarnya.

Ia beraharap warga Kota Mataram dapat bersabar dan tetap semangat dalam memperbaiki perekonomiannya pascagempa ini. semuanya harus sama-sama bangkit dan saling membantu untuk mengatasi persoalan ini. Dengan demikian, kondisi perekonomian warga Kota Mataram bisa kembali normal. (lin)

poksinya. “Kan ndak boleh pegawai jadi pemborong,” jawabnya.

Terungkapnya oknum ASN sebagai kontraktor dalam kasus operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan, Mahmuddin mengaku, tidak pernah berhubungan dengan oknum tersebut. Bahkan, oknum itu tidak pernah berurusan dengan PU dalam pengerjaan proyek fisik. Tapi tidak diketahui, jika bersangkutan mengerjakan proyek di OPD lain.

“Mungkin di OPD lain. Kalau PU tidak pernah berhubungan dengan dia,” ucapnya.

Sebelum rekanan mengerjakan proyek, ia selalu mengingatkan kepala bidang mengetahui betul siapa rekan-

an dimaksud. Kalaupun ada ASN yang mengerjakan proyek disiasati dengan tidak mencantumkan namanya dalam struktur perusahaan. “Bisa saja pakai nama istrinya atau nama kerabatnya,” ujarnya.

Modus pinjam bendera seperti ini diwanti - wanti oleh Kejaksaan. Kasus jembatan Dasan Agung jadi bukti.

Proyek dikerjakan oleh orang lain dengan cara pinjam bendera. Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito ditemui usai penyerahan bantuan konverter kit di Pantai Penghulu Agung, belum memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. (cem)

Pemkot Berharap Kegiatan Nasional Dilakukan di Mataram Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram berharap berbagai kegiatan MICE atau rapat-rapat nasional dapat diselenggarakan di Kota Mataram. Sehingga gairah pariwisata dan perekonomian di Kota Mataram bisa kembali pulih.

“Itu yang menjadi harapan kita sebenarnya. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata belum lama ini. Beliau meminta agar kegiatan-kegiatan nasional diselenggarakan di Kota Mataram atau Lombok saja,” kata Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. Amiruddin, M.Si. Ia mengatakan bahwa sektor pariwisata di Kota Mataram ini juga sangat penting untuk membangun perekonomian warga.

Sebab semakin banyak yang berkunjung, maka semakin banyak pula yang membelanjakan uangnya di Kota Mataram. Dengan demikian, pendapatan warga bisa meningkat. Hal ini dinilai mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi di Kota Mataram.

“Kalau banyak yang datang, jadinya belanja bisa dilakukan di Lombok atau di Kota Mataram.

Ini dapat meningkatkan perekonomian warga pascagempa ini,” ujarnya. Sebelumnya, kegiatan

nasional memang banyak dilakukan di Kota Mataram. Berbagai pertemuan-pertemuan bisnis dan rapat-rapat dari kementerian juga banyak dilakukan di Kota Mataram. Sehingga warga yang bergerak atau bekerja pada sektor pariwisata ini bisa merasakan manfaat dari keberaan sektor pariwisata ini.

“Sebelumnya kan banyak kegiatan nasional yang diselenggarakan di sini dan semuanya berhasil. Kalau bisa dilakukan lagi untuk menggairahkan pariwisata di Lombok, khususnya Kota Mataram. Selain itu juga bisa memberikan semangat bagi warga kita untuk bangkit,” ujarnya.

Salah satu sektor pada bidang pariwisata yang sempat mengalami kelesuan ialah sektor perhotelan. Banyak hotel yang sepi pengunjung dan berakibat pada sektor lainnya. Salah satunya sektor pertanian. Sebab perhotelan tidak dapat menyerap hasil pertanian warga. Disebabkan tidak adanya tamu yang akan mengonsumsi hasil pertanian itu.

“Jadi dampaknya itu banyak, salah satunya itu. Maka dari itu kita perlu bersama-sama pulihkan kembali sektor pariwisata ini. Dengan demikian, bisa membangkitkan perekonomian warga kita,” ujarnya. (lin)

Distan akan Evaluasi Pemberian Bibit Bawang Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Pemerintah Kota Mataram telah memberikan bantuan bibit bawang kepada petani di Kota Mataram. Bantuan itu seluas 25 hektare yang diberikan kepada 15 kelompok tani.

Bantuan ini juga diberikan beserta bibit cabai yang diminta oleh para kelompok tani.

Namun belakangan harga bawang anjlok dan menyebabkan petani merugi. Dinas Pertanian Kota Mataram akan melakukan evaluasi terhadap pemberian bibit itu.

“Kalau soal harga turun dan petani rugi itu bukan ranah

kami sebenarnya. Tugas kami membantu para petani bagaimana produksi pertaniannya itu bagus. Tapi sekarang memang harga bawang lagi turun, karena di daerah lain juga sedang panen raya,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli.

Ia mengatakan bahwa pemberian bibit bawang dan cabai itu berdasarkan permintaan para kelompok tani.

Sebelumnya memang pananaman bibit bawang di Kota Mataram mendapatkan hasil yang cukup baik. Sehingga petani menjadi untung. Namun saat ini harga bawang sangat

rendah, sehingga petani merugi. Tidak saja di Kota Mataram, tetapi petani bawang di daerah lain juga banyak yang mengeluhkan kondisi ini.

“Kalau soal harga memang kita tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Pemerintah Kota Mataram telah menyalurkan bantuan berupa bibit bawang dan cabai kepada petani. Setidaknya ada 100 hektare cabai dan bawang yang telah diberikan. Sebanyak 75 hektare bibit cabai dan 25 hektare bibit bawang. Para petani diminta untuk mengajukan proposal bantuan bibit untuk program tahun depan.

Anggaran pengadaan bibit cabai dan bawang ini bersumber dari pusat melalui Pemerintah Provinsi NTB. Pemerintah Kota Mataram hanya menyediakan lahan dan mendistribusikan bantuan bibit itu kepada para petani.

Tahun lalu juga pihaknya sudah menyalurkan bantuan bibit cabai dengan luas 100 hektare. Harapannya, dengan adanya bantuan bibit bawang ini dapat memenuhi kebutuhan akan bawang di Kota Mataram.

Meski tentu saja saat ini harga bawang sangat murah karena ada panen raya di beberapa daerah di NTB. (lin)

Senin, 15 Oktober 2018

SUARA NTB

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Walikota Bangga dengan Petani Mataram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (8/10) resmi membuka Mataram Agriculture Expo 2018, bertempat di Taman Sangkareang. Orang nomor satu di Kota Mataram ini menyampaikan kekekagumannya terhadap petani.

“Perlu saya sampaikan bahwa saya bangga dengan petani di Mataram,” kata Walikota yang disambut tepuk tangan tamu undangan.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD H. Didi Sumardi, Kepala Dinas Pertanian Ir. H. Muttawali, Dandim 1605

Lombok Barat Letkol Inf. Djoko Rahmanto, pimpinan OPD, camat, lurah serta mitra kerja Dinas Pertanian Kota Mataram.

Kebanggaan disampaikan Walikota, petani di Mataram mampu memanfaatkan lahan sempit sebagai areal cocok tanam.

Produktivitas hasil pertanian meningkat dengan pemanfaatan teknologi. Untuk peningkatan produktivitas pertanian, Pemkot Mataram tetap memiliki komitmen tinggi. Karena itulah, dilakukan pembinaan. “Terutama di Mataram yang sumber daya alam relatif sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota di NTB,” ucapnya.

Pemanfaatan lahan ini dinilai memberikan efek yang baik. Oleh karena itu, ia menyarankan

masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam.

“Saya juga di rumah mengembangkan hortikultura. Saya bilang sama ummi kalau pensiun ini akan kita kerjakan,” kelakarnya.

Muttawali menambahkan, kegiatan Mataram Agriculture 2018 dilaksanakan dalam rangkaian pulihnya aktivfitas sosial masyarakat yang beberapa waktu lalu terhenti oleh gempa bumi yang melanda NTB dan khususnya Kota Mataram.

Kegiatan dirangkaikan dengan lomba - lomba dalam rangka mewujudkan Mataram Move On, Lombok Bangkit dan NTB Bangkit Kembali. “Tujuan kegiatan ini memberi ruang bagi masyarakat menata kembali sosial ekonomi. Baik itu petani dan peternak serta komuni-

tas lainnya,” kata dia.

Enam macam kegiatan digelar pada Mataram Agriculture Expo. Lomba perkutut diikuti oleh 135 peserta, lomba ayam hutan, lomba burung berkicau, mengukir buah, merangkai bunga, lomba mewarnai, bazar murah serta pelayanan KB gratis.

Selain itu, ada demo pengamanan arsip saat bencana, pengelolaan hasil perikanan, pameran produk unggulan dan lain sebagainya.

“Ada 45 stand yang ikut.

Termasuk dari sekolah, perguruan tinggi dan mitra kerja Dinas Pertanian,” sebutnya. (cem/*)

Walikota Mataram H Ahyar Abduh bersama Ketua DPRD H. Didi Sumardi memukul gendang beleq sebagai tanda dimulainya Mataram Argiculture Expo 2018 (1) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh disambut oleh Kadis Pertanian H. Muttawali berjalan menuju lokasi acara Mataram Argiculture Expo 2018

Walikota Serahkan Bantuan Konverter ke Nelayan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyerahkan bantuan konverter kit ke nelayan di Pantai Penghulu Agung, Jumat (12/10) pekan kemarin. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh berharap, bantuan konverter kit tidak kali ini saja. Nelayan di Ampenan jumlahnya banyak, sehingga dapat menikmati secara merata.

Pengalihan bahan bakar dari minyak ke gas mengurangi biaya. Negara juga tidak perlu mengeluarkan subsidi. Juga, bermasalah dari aspek lingkungan. “Kebijakan mengurangi BBM ke LPG ini sangat bagus.

Jangan ada konversi lagi,” ucapnya.

Kebijakan pengalihan bahan bakar diharapkan Sahran, nelayan Penghulu Agung bisa mengurangi pengeluaran. Untuk melaut butuh uang Rp 60 ribu untuk beli bahan bakar dan bekal. “Mudah - mudahan sih lebih murah,” harapnya.

Belum terdistribusinya keseluruhan bantuan kata Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram Dra. Hj. Baiq Sujihartini, karena nelayan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Seperti, harus memiliki kartu nelayan, asuransi, KTP, mesin ketinting dan sampan. “Kebanyakan nelayan pakai mesin tempel,” kata Sujihartini.

Data diusulkan ke pemerintah pusat 1.400 nelayan. Baru 200 nelayan dapat bantuan.

Bantuan diberikan berupa mesin ketinting kapasitas 6,5 PK. Menurut dia, nelayan di Mataram bersyukur usulannya terealisasi. Sedangkan, kabupaten/ kota di NTB belum diberikan jatah.

“Ini pilot projek. Kita syukur dapat bantuan.

Daerah lain seperti di Lotim dan Lombok Barat ndak ada. Ini kita terus kita lobi - lobi,” katanya.

Konversi bahan bakar minyak ke LPG kata dia, lebih menghemat biaya dikeluarkan nelayan. Satu tabung melon ukuran 3 kg sebanding dengan 7 liter solar atau bensin.

Dari segi pengeluaran relatif kecil. Penggunaannya pun bisa mencapai dua atau tiga hari.

Sujihartini menambahkan, stok LPG tak perlu dikhawatirkan. Perhari nelayan disiapkan 23 ribu tabung, tanpa mengurangi jatah kebutuhan rumah tangga. “Sudah ada agen khusus tempatnya beli. Jadi ndak perlu khawatir,” ucapnya.

Sahran belum mencoba berapa tabung dihabiskan untuk melaut ke Gili Poh di kawasan Lembar, Lombok Barat. Ini kali pertama dia mencoba LPG sebagai bahan bakar.

“Belum saya coba,” ucapnya.

Jika informasinya seperti disampaikan pemerintah, dipastikan, ia bersama rekan - rekannya dapat menekan pembiayaan. Sahran menambahkan, hasil melaut diperoleh tak menentu. Perhari antara Rp50 ribu - Rp150 ribu. (cem/*)

Walikota H. Ahyar Abduh memberikan hadiah kepada pemenang lomba

Pemkot Mataram Terima Bantuan dari Pemkot Medan Mataram (Suara NTB) Bantuan bagi korban gempa bumi di Lombok khususnya Kota Mataram, terus mengalir. Jumat (12/10), Pemerintah Kota Medan menyerahkan bantuan kepada Pemkot Mataram.

Bantuan berupa uang tunai Rp 538 juta secara simbolis diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Medan Ir. Qamarul Fattah kepada Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana.

Qamarul menyampaikan, bantuan itu diperoleh dari penggalangan dana siswa siswa di Kota Medan. Para siswa menurut dia, merasa berempati terhadap peristiwa gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan khususnya Kota Mataram. “Dana ini dikumpulkan dari siswa di Kota Medan,” kata Qamarul.

Mohan mengapresiasi bantuan diserahkan oleh Pemkot Medan ke Pemkot Mataram.

Bantuan ini akan sangat membantu masyarakat terutama bagi korban gempa.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemkot Medan,” ucapnya.

Mohan menceritakan, sejauh ini masyarakat mengalami trauma atas gempa bumi secara beruntun Bulan Juli Agustus. Sebagian warga tetap tinggal di tenda - tenda pengungsian. Pemkot Mataram telah meminta warga kembali ke rumah.

Rasa trauma juga dirasakan oleh para siswa. Hingga saat ini, siswa belajar di tenda darurat.

“Alhamdulillah, sudah ada perbaikan. Secepatnya siswa kembali belajar di dalam ruangan,” ujarnya.

Pemkot Mataram akan terus bekerja dan merespon keluhan masyarakat. Intervensi melalui kebijakan - kebijakan strategis akan diambil, agar masyarakat kembali bangkit serta menjalankan aktivitas. (cem/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 15 Oktober 2018

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Danrem 162 Wirabhakti Ahmad Rizal Rhamdani bersama Bupati KLU H. Najmul Akhyar pose bersama anggota TNI usai menerima kunci rumah.

Empat Anggota TNI di KLU Dapat Bantuan Rumah Permanen

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak empat anggota TNI yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat bantuan masing-masing 1 unit rumah hasil kerjasama PT. Conwood Indonesia dan Korem 162 Wirabhakti.

Ke empat prajurit TNI penerima bantuan antara lain, Serda Ahmad Zaini alamat Dusun Sigar Penjalin, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Serka Abdilah, alamat Dusun Batu Ampar, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, serta Serka Ali, dan Sertu Sudito yang sama-sama berasal dari Desa Sokong. Masing-masing prajurit menerima secara simbolis bantuan rumah tahan gempa yang dibangun dengan desain type 36, spesifik produk dari Conwood.

Serah terima kunci rumah digelar di kediaman Serda Zaini di Sigar Penjalin, Sabtu (13/10). Di mana pejabat yang hadir antara lain, Danrem Wirabhakti 162, Kolonel Czi Ahmad Rizal Rhamdani, Dandim 1606/Lobar Letkol (Czi) Djoko Rahmanto SE, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., serta Presdir Conwood Indonesia, Rizky Kresno.

Danrem 162 Wirabhakti Ahmad Rizal Rhamdani pada kesempatan itu, mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada pihak perusahaan yang telah membantu masyarakat khususnya anggota TNI untuk mewujudkan rumah hunian tetap.

Ia menyebut, terdapat sekitar 10 rumah rusak berat milik anggota TNI dan telah memperoleh bantuan stimulan.

Pihaknya juga mempercepat proses pembangunannya dengan melibatkan Babinsa TNI, sehingga dalam waktu tiga minggu, rumah sudah selesai dibangun.

Diakuinya dalam beberapa kali diskusi bersama Gubernur dan Bupati Lombok Utara, pemerintah sudah berupaya maksimal untuk memenuhinkebutuhan hunian sementara. Namun karena banyaknya rumah, maka pembangunannya membutuhkan proses. Ditambah pula dengan kejadian gempa di Palu dan Donggala, suasana ini membuat dinamika TNI terlalu tinggi.

Selain bantuan rumah, TNI dan pihak ketiga juga menyerahkan bantuan 200 sajadah ke 4 desa dengan masingmasing memperoleh 50 unit, serta bantuan berupa beras.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., berharap agar pemulihan bangunan masyarakat dapat disokong oleh perusahaan. “Jika memungkinkan dengan dana Rp 50 juta yang diberikan pemerintah, masyarakat bisa membuat rumah yang dikembangkan oleh Conwood,” harapnya.

Presiden Direktur PT. Conwood Indonesia, Rizki Kresno menyebut satu unit rumah yang dibangun seharga Rp 100 juta. Conwood dalam hal ini belum bisa masuk membantu perbaikan rumah warga korban gempa yang bersumber dari dana bantuan senilai Rp 50 juta.

“Ini sebagai contoh bentuk dan model rumah Conwood. Apakah Rp 50 juta bisa membangun runah Conwood, saya belum bisa jawab tapi akan kami pertimbamgkan karena kami bukan yayasan, bentuk kami adalah badan usaha,” ujarnya. (ari)

Halaman 4

Krisis Air Bersih Landa 54 Desa di Lotim Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan kerja ekstra untuk melakukan pendistribusian air bersih di pertengahan bulan Oktober ini. Di Kabupaten Lotim, terdapat sebanyak 54 desa yang mengalami krisis air bersih yang tersebar di enam kecamatan.

Kepada Suara NTB, Sabtu (13/10), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik BPBD Lotim, Lalu Rusnan mengatakan, desa yang paling terdampak krisis air bersih tersebar di tiga kecamatan di antaranya, Kecamatan Jerowaru, Keruak dan Sakra Timur. Sedangkan tiga kecamatan lainnya yakni di Kecamatan Pringgabaya, Suela dan Terara hanya beberapa desa.

Maka dari itu, untuk di wilayah selatan pendistribusian air bersih dilakukan mobilasi penuh. Sementara di wilayah utara dan timur pendistribusian dilakukan secara berkala. “Wilayah yang mengalami kekeringan sebanyak 54 desa tersebar di enam kecamatan. Masing-masing desa, kita distribusikan 1.000 liter,” terangnya.

Seperti di Dusun Aroinak Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, merupakan desa yang cukup terdampak kekeringan. Masyarakat setempat hanya mengandalkan air bersih dari bantuan pemerintah dikarenakan semua sumber mata air masyarakat mengering sejak beberapa bulan yang lalu. Selain itu,

tim dari BPBD Lotim juga melakukan pendistribusian air bersih terhadap masyarakat korban gempa seperti di Desa Sajang Kecamatan Sembalun serta untuk pembangunan Masjid Nurul Huda di Kecamatan Sikur.

Meski demikian, wilayah Sembalun dan Sikur tidak termasuk di dalam wilayah krisis air bersih untuk tahun ini. “Kekeringan ini kita perkirakan akan terjadi hingga bulan November,”ujarnya.

Di samping dilakukan pendistribusian air bersih, Lalu Rusnan mengungkapkan bahwa BPBD Lotim juga bergerak cepat untuk melakukan pembersihan lokasi rumah warga yang terdampak gempa beberapa waktu lalu. Langkah itu dilakukan untuk persiapan pembangunan rumah hunian tetap (huntap) masyarakat. Di mana masyarakat korban gempa yang dibangunkan rumah dengan model konstruksi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Adapun dalam memenuhi kebutuhan bersih masyarakat ke depannya, pemerintah daerah saat ini terus mendeteksi sumber-sumber mata air untuk kemudian di-

(Suara NTB/BPBD Lotim)

DISTRIBUSI - Petugas dari BPBD Lotim saat mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di Dusun Aroinak Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Sabtu (13/10). alirkan ke pemukiman masyarakat. Apabila sumber air ditemukan, maka selanjutnya dilakukan pembangunan sumur bor terhadap ti-

tik-titik yang sudah di geolistrik. Termasuk untuk di wilayah selatan, ke depan direncanakan dilakukan pengadaan dan pembangunan

water treatment untuk menyulir air laut menjadi air tawar, serta berkoordinasi dengan PDAM dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (yon)

Pendaftaran Berakhir Hari Ini

Pelamar CPNS di Lotim Tembus 6.414 Orang Selong (Suara NTB) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 begitu diminati. Di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), jumlah pelamar per tanggal 13 Oktober pekan lalu mencapai 6.414 orang pel-

amar. Jumlah ini diprediksi membeludak hingga mencapai 8.000 lebih pelamar mengingat pada Senin 15 Oktober hari ini merupakan batas terakhir pendaftaran.

Dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/10), Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, mengatakan, jumlah yang sudah terdata pada hari Sabtu (13/10) sebanyak 6.414 pelamar, baik dari kategori khusus dan umum. Selanjutnya, pendaftar melalui online tersebut kemudian

berkasnya dilakukan verifikasi. Dari jumlah pelamar sebanyak 6.414 orang itu, yang sudah melakukan pengiriman berkas dan masuk ke BKPSDM Lotim melalui kantor pos sekitar 4.700 lebih.

Hingga hari Sabtu pukul 12:00 wita, jumlah berkas yang sudah berhasil diantarkan pihak kantor pos ke BKPSDM sebanyak 4.700 lebih. Namun dari jumlah itu, yang sudah berhasil dilakukan verifikasi sebanyak 4.395 berkas pelamar. Berkas yang dikirimkan oleh pelamar melalui kantor pos diharuskan sinkron dengan sejumlah berkas yang diunggah saat mendaftar secara online. “Jadi berkas yang dikirimnkan itu harus sesuai dengan apa yang mereka upload saat mereka mendaftar secara online,” terangnya.

Terkait dengan ditemukannya adanya berkas yang tidak sinkron antara pendaftaran

(Suara NTB/yon)

DATANGI - Pelamar CPNS saat mendatangi kantor BKPSDM Lotim. Mereka berkonsultasi terkait berkas persyaratan CPNS. secara online dengan berkas yang dikirimkan melalui kantor pos, pelamar dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat (TMS). Bagi yang TMS ini, lanjut Bahrain, tim verifikasi dari BKPSDM Lotim

akan langsung menghubungi pelamar untuk dilakukan perbaikan. Apabila pelamar tidak dilakukan melakukan perbaikan atau melengkapi berkasnya, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti seleksi CPNS tahun ini atau TMS. Maka dari itu, ia mengimbau kepada pelamar yang belum mengirim berkas fisiknya ke bupati maupun ke BKPSDM melalui kantor pos supaya secepatnya melakukan pengiriman mengingat batas waktu rekrutmen CPNS tahun 2018 untuk Kabupaten Lotim hanya sampai Senin ini.

Rekrutmen CPNS 2018 di Kabupaten L o t i m diprediksi akan membludak pada Senin hari ini.

Hal itu seiring dengan jumlah pelamar CPNS untuk Lotim sejak prediksi awal mencapai 8.000 lebih pelamar. Terlebih kondisi saat ini, pelamar dari jalur kategori dua banyak yang tidak dapat masuk dan terdaftar di sistem SSCN BKN pusat akan beralih mengikuti seleksi CPNS tahun ini melalui jalur umum. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 15 Oktober 2018

Perlu Kaji Waktu Tanam HARGA jual bawang merah akhir-akhir ini diakui Dinas Pertanian Kabupaten Lombok TImur (Lotim) berada di bawah standar.

Kondisi ini cenderung merugikan petani. Hal ini memang bukan alasan klasik bagi pemerintah yang mengatakan banwa hal ini karena mekanisme pasar, tetapi ini memang kenyataan yang terjadi.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Lotim, H. Badarudin menjawab Suara NTB, Minggu (14/10). Dijelaskan, harga memang sangat berpengaruh terhadap pasokan (Suara NTB/rus) atau ketersediaan barang H. Badarudin dan ukurannya tidak hanya di Lombok atau NTB saja tetapi juga daerah atau provinsi lain penghasil komoditas yang sama juga mengalami kenyataan yang sama.

“Kalau bawang merah misalnya Berebes Jawa Tengah, Probolinggo dan Malang Jawa Timur serta daerah-daerah lainnya itu mengeluarkan produksi, maka arus keluar masuknya barang saat ini sudah sangat terbuka,” terangnya.

Semua jadinya sedang panen waktu yang bersamaan.

Kondisi inilah yang membuat harga pasti anjlok seperti sekarang ini. Dinas Pertanian sendiri sudah mmberikan bantuan benih kepada petani tujuannya membantu mengurangi beban petani untuk pemenuhan sarana produksi.

Seperti bantuan benih karena komponen terbesar biaya usaha tani bawang merah adalah pada komponen benih.

Sebesar 50 persen keberhasilan produksi itu karena benih.

Maka, sambungnya, ketika berbicara harga perlu juga campur tangan stackholder yang lain seperti perdagangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta lainnya.

Dinas Pertanian Lotim katanya hanya bisa mengarahkan para petani. Di antaranya, petani perlu mengkaji waktu tanam bawang merah. Petani bertanam tidak hanya berdasarkan kebiasaan terutama diupayakan jangan panen bersamaan dengan waktu panennya Sumbawa dan Bima karena di sana tanamnya puluhan ribu hektar dalam waktu yang hampir bersamaan.

Selama ini petani ketika panen langsung menjual hasilnya karena tidak memiliki gudang penyimpanan yang layak.

Kalau ada gudaang dan teknik penyimpanan yang baik akan dapat bertahan 1 sampai dengan 3 bulan. Sehingga petani dapat menunda hasil panennya sampai harga normal.

Distan pun berusaha menggerakkan industri hilir seperti produk olahan bawang walaupun pengaruhnya memang tidak terlalu signifikan. Perlu kebijakan Nasional karena gejolak harga ini berlaku secara nasional antara lain pemerintah pusat menggerakkan perusahaan eksportir bawang merah ketika musim panen raya di dalam negeri.

Diperlukan juga membangun infrastruktur pergudangan yang dilengkapi dengan gudang berpendingin (Cold Storage) sehingga bawang dapat disimpan sampai 4 atau 5 bulan. Hal ini bisa dilakukan oleh Bulog. Di mana, ketika harga dibawah standar pemerintah atau bulog dapat membeli dengan harga yang layak dan disimpan di gudang cold storage barulah dikeluarkan ketika barang di lapangan sudah berkurang. Sekaligus dapat berfungsi stabilisasi supaya harga tidak terlalu tinggi pada saat tidak musim panen. (rus)

Belasan ASN Bakal Diberhentikan dengan Tidak Hormat Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) sudah mengantongi daftar nama sejumlah aparatur sipil Negara (ASN) yang kemungkinan diberhentikan dengan tidak hormat. ASN yang akan diberhentikan dengan tidak hormat ini merupakan permintaan pemerintah pusat pada daerah untuk segera diproses.

“Kami sudah punya daftar teman-teman yang kena.

Sudah terdata belasan orang,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Moh. Taufiq, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, dari sekitar belasan ASN, terdapat 3 orang yang sudah ditetapkan bersalah di pengadilan, 3 orang sudah diberhentikan sementara dan 4 orang dalam konsultasi hukuman. Terma-

suk oknum guru yang diduga mengedarkan narkoba yang tengah dalam proses hukum.

“Yang empat masih taraf konsultasi itu, karena orang itu pernah kita hukum penurunan jabatan dan pangkat dan keluarlah SKB tiga menteri itu,” jelasnya.

Sesuai dengan SKB tiga menteri itu, bagi ASN yang masih disangkakan melakukan tindak pidaha harus diber-

hentikan sementara dan hanya menerima setengah gaji.

Sedangkan jika telah inkracht di pengadilan, maka yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat. Namun Pemkab Lobar masih menunggu juklak juknis dari pemerintah pusat terkait pemberhentian itu.

Meski demikian Bupati Lobar H. Fauzan Khalid diberikan waktu hingga akhir Desember

(Suara NTB/her)

Pemda Lobar Tegur Keras Investor Mekaki Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melayangkan surat teguran kepada 80 investor yang telah mendapatkan izin di Lobar. Dari 80 investor ini, salah satunya Mekaki Sekotong. Puluhan Investor ditegur keras lantaran dinilai tak serius melaksanakan izin yang telah diperoleh untuk menggarap lahan di lokasi wisata.

“Seperti Mekaki contohnya kita sudah keluarkan izin, bahkan peletakan batu pertama dan talk show dengan presiden langsung, namun belum ada kejelasan. Kami sudah layangkan teguran,” tegas Kepala DPMPTSP Lobar H. Dulahir.

Ia menyoroti investor Mekaki yang tak serius. Menurutnya, Investor kurang sungguh-sungguh. Padahal izin sudah diberikan. Pihaknya mendesak agar Investor segera merealisasikan izinnya. Diakui sejauh ini pihaknya sulit berkomunikasi dengan investor terkait, sebab konsultan sering berganti, sehingga pihaknya tak mengetahui pihak mana yang mau dihubungi. Ia menegaskan tak hanya investor Teluk Mekaki yang ditegur, namun semua investor nakal, karena dianggap kurang serius. “Kita tegur ada 80 investor, baik PMA maupun PMDN,” tegasnya.

Puluhan Investor ini ditegur, karena mereka tidak memberikan laporan realisasi investasi, lambat realisasi. Sebab nanti jika sekian tahun tak dikelola juga, maka Pemda bisa ajukan menjadi lahan terlantar. Ia menyebut PMA yang masuk di Lobar saja sebanyak 218, tahun ini yang masuk sebanyak 5 sehingga total PMA menjadi 225. Sedangkan PMDN sebanyak 35. Mereka kebanyakan Investasi di sektor pariwisata, ada juga di sektor lain seperti perikanan, pertanian dan sektor lain.

Ia menambahkan untuk memaksimalkan kontrol investor ini, pihaknya akan memaksimalkan keberadaan tim satgas perizinan yang selama ini belum maksimal kerjanya disebabkan anggaran terbatas. Pihaknya sudah mengusulkan anggaran ke TAPD agar diberikan tambahan anggaran. (her)

untuk memberhentikan ASN korupsi dan narkoba itu. Sebab jika hingga batas waktu itu tidak dilakukan, bupati akan menerima teguran.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Suparlan mengaku sudah berangkat ke pusat untuk mengkonsultasikan hal itu.

Pihaknyapun berharap agara juklak juknis itu bisa segera diterima.”Masih tetap juga menunggu juklak,” ucapnya.

SKB tiga menteri ini pun diharapkan dapat menghukum otak dari tindak korupsi. Sebab terdapat beberapa ASN yang

H. Moh. Taufiq justru hanya turut melakukan, akibat desakan. (her)

Alokasi Penerima BPJS Bertambah 4 Juta Jiwa

(Suara NTB/kir)

KARNAVAL BUDAYA - Kegiatan karnaval budaya yang digelar PWLT bekerjasama dengan Polres Loteng, Sabtu (13/10) menjadi satu dari berbagai kegiatan yang turut menyemarakkan perayaan HUT Loteng ke 73 yang jatuh pada Senin hari ini.

Hari Ini, Puncak Perayaan HUT Loteng Praya (Suara NTB) Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke 73 tahun 2018, Senin (15/10) ini akan digelar. Acara ditandai dengan upacara yang dipusatkan di Bencingah Agung Adiguna Praya dengan Inspektur Upacara, Gubernur NTB Dr. H. Zulkifliemansyah.

Untuk menyambut puncak perayaan HUT tahun ini, Pemkab Loteng sudah melakukan berbagai persiapan, terutama persiapan lokasi puncak perayaan yang bakal tampil berbeda. “Karena ini momen spesial, maka perayaan juga harus spesial. Kendati tetap dengan

balutan sederhana,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., Minggu (14/10).

Diakuinya untuk perayaan HUT Loteng tahun ini memang jauh lebih sederhana. Kegiatan-kegiatan yang digelar pun diupayakan tidak terlalu mewah. Namun tetap berkesan.

Mengingat, kondisi masyarakat yang baru usai ditimpa musibah gempa, sehingga kegiatan yang digelar lebih kepada upaya trauma healing, mulai dari kegiatan zikir dan doa sampai kegiatan hiburan religi. Ditambah beberapa kegiatan yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat dan organ-

isasi yang ada di daerah ini.

Herdan mengatakan, keterlibatan elemen masyarakat dalam ikut serta menyemarakkan perayaan HUT Loteng cukup baik. Itu tentu satu catatan positif, karena masyarakat di daerah ini mau ikut serta menyemarakkan hari jadi daerahnya.

Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah itulah yang ke depan bisa terus meningkat demi mewujudkan Loteng yang Bersatu (Beriman, Sejahtera dan Bermutu) sebagaimana visi dan misi pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili, FT – H.L. Pathul Bahri, S.Ip. (kir)

DPMPTSP Lobar Usulkan Tambahan Anggaran ke Bupati

KAWASAN MEKAKI - Kawasan wisata di sekitar wisata Mekaki yang indah, namun belum maksimal digarap oleh investor.

Halaman 5

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) H. Dulahir mengatakan pihaknya sudah mengusulkan tambahan anggaran kepada Bupati H. Fauzan Khalid dan TAPD. Usulan tambahan anggaran ini bukan tanpa dasar, sebab pihaknya hanya mengelola dana Rp900 juta untuk biaya operasional.

Sedangkan target PAD yang mesti dicapai Rp4,9 miliar.

Dengan minimnya anggaran ini beberapa program untuk penerimaan PAD menjadi kurang maksimal dilaksanakan. Untuk memaksimalkan beberapa program inilah ia berharap usulannya diterima.

Dulahir mengatakan beberapa program peningkatan PAD yang diusulkan untuk didanai di antaranya kegiatan promosi investasi. Promosi investasi ini bertujuan agar banyak investor mau berinvestasi di Lobar. Sejauh ini dengan kondisi anggaran yang minim, promosi yang dilakukan pun masih bersifat kon-

vensional melalui baliho, spanduk. Sedangkan promosi melalui online belum disentuh secara maksimal. Padahal melalui promosi online ini berpotensi besar untuk dilirik oleh investor sebab para investor yang ada di luar negeri, baik Amerika, Jerman dan negara manapun bisa mengakses potensi investasi Lobar melalui online. Pihak yang mengerjakan rancangan promosi melalui online ini pihak ketiga, karena tak sembarangan yang membuat. Untuk pembiayaan pihak ketiga ini lah yang butuh anggaran.

Selain itu, pihaknya sudah memulai aplikasi sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang OSS atau pelayanan perizinan disajikan dalam aplikasi secara online. Aplikasi yang dikelola oleh Kemenko Kemaritiman ini jika tidak diterapkan oleh Lobar tahun ini, maka tahun depan bisa terkena saksi disinsentif atau terpotong dana transfer dari pusat baik berupa DAU dan DAK. Karena itu sejak bulan Oktober pihaknya

sudah menerapkan perizinan aplikasi secara online tersebut.

Semua pengusaha jelasnya wajib mendaftar melalui Online.

Pengusaha juga bisa datang langsung ke kantor dinas terkait, pihaknya sudah menyiapkan SDM yang mengurus aplikasi ini. Diakui penerapan aplikasi ini memang belum maksimal, namun yang jelas Lobar sudah tercatat di pusat menerapkan aplikasi sesuai dengan PP tersebut. “Yang berbahaya kalau kita tak terapkan itu, daerah bisa terkena disinsentif (pemotongan anggaran), untuk bisa sempurna ikuti aplikasi ini maka kami butuh support anggaran untuk pengadaan sarana prasarana memadai,”jelasnya.

Ia mencontohkan sarana prasarana yang diperlukan seperti server, laptop, komputer yang memadai sesuai spesifikasi. Kemudian jaringan internet tidak boleh mati 24 jam.

Sejauh ini diakui perangkat ini belum memadai. “Karena itulah kami minta tambahan anggaran, kami sudah usulkan tambahan anggaran ke bupati dan TAPD,” ujarnya. (her)

Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat pada tahun ini akan menambah jumlah penerima Jaminan Kesejahteraan Nasional (JNK) khususnya untuk penerima BPJS kesehatan dari semula hanya 92 juta jiwa, bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Sehingga total penerima BPJS kesehatan dari pemerintah menjadi 96 juta jiwa. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS, Sabtu (14/10).

Berbicara di hadapan puluhan warga saat promosi pelayanan KB dan KR berkualitas di Desa Langko Kecamatan Janapria, Ermalena mengungkapkan, sebenarnya target dari DPR RI untuk penerima fasilitas BPJS kesehatan dari pemerintah sebanyak 107 juta jiwa. Namun, karena kondisi anggaran negara yang masih terbatas, maka baru bisa sebanyak 96 juta jiwa.

Ke depan, pihaknya berharap target cakupan layanan BPJS kesehatan dari pemerintah bisa terus bertambah seiring dengan membaiknya kondisi anggaran negara. Mengingat, banyak sektor yang memang harus dibiayai oleh pemerintah pusat.

Dengan penambahan penerima fasilitas BPJS kesehatan dari pemerintah tersebut, semakin

banyak pula masyarakat kurang mampu yang memperoleh jaminan kesehatan. Dengan begitu diharapkan kualitas kesehatan masyarakat bisa semakin baik, karena kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan kualitas masyarakat itu sendiri.

“Untuk tambahan penerima layanan BPJS kesehatan dari pemerintah tersebut, masih dilakukan pendataan di masingmasing daerah,” ujarnya.

Khusus untuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), tambah Kepala BPJS Cabang Selong, dr. Gerry Adhikusuma, akan ada penambahan sekitar 2 ribu jiwa BPJS kesehatan.

Data tambahan penerima tersebut saat ini masih dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah. Untuk selanjutnya, nanti akan disampaikan ke pihaknya untuk kemudian diproses. “Soal siapa penerima tambahan, kita hanya menunggu dari pemerintah,” tegasnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan BPJS kesehatan, pihaknya mulai tahun ini juga akan menambah sekitar 98 fasilitas kesehatan rujukan bagi bagi pasien BPJS. Dengan begitu, pilihan peserta BPJS dalam hal pelayanan kesehatan bisa lebih banyak. (kir)

Bantuan 2. 114 KK Korban Gempa Segera Dicairkan Giri Menang (Suara NTB) Pekerjaan rumah korban gempa di Lombok Barat (Lobar) dikhawatirkan terhambat pasokan bahan bangunan panel rumah instan sederhana sehat (Risha) dan konvensional. Pasalnya sejauh ini pabrikasi panel Risha hanya tersedia di kekait Gunungsari, sedangkan rumah yang bakal dibangun dalam waktu dekat mencapai 2.114 rumah.

Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lobar L. Ratnawi mengatakan tahap pertama bantuan stimulan yang sudah ditransfer kepada 379 KK korban gempa Senilai Rp 18 miliar lebih. Tahap kedua ini ditransfer 2.114 rumah dengan total anggaran Rp 105,7 miliar.

“Jadi tahap kedua pencairan dana stimulan kepada 2.114 rumah dengan total Rp 105 miliar lebih,” sebut Ratnawi.

Untuk pencairan 379 rumah, sejauh ini sudah dibentuk 17 pokmas tahap I dari 379. Dokumen sudah diproses ke BRI dengan 59 dokumen dan tanda tangan kontrak dengan suplayer Risha. Sedangkan yang lain masih proses pencairan, kebanyakan rumah yang dibangun konvensional.

Untuk pencarian dana stimulan 2.114 sendiri tengah dalam proses, pihaknya tengah membentuk pokmas dan rekening pokmas untuk masukkan anggaran

per KK korban gempa. Untuk pokmas perlu dibentuk 105 lebih. Selain itu, disiapkan dokumen proposal berisi RAB, KK, surat kepemilikan rumah, berita acara validasi, KTP, gambar rumah.

Dokumen ini, jelasnya, dibantu penyiapan oleh Rekompak.

Setelah dokumen selesai, masuk ke Disperkim. Tim teknis Disperkim akan melakukan pengecekan lagi, kalau ada kekurangan, maka diminta melengkapi. Setelah lengkap barulah diusulkan pencairan ke PPK dalam hal ini BPBD Lobar. Dari BPBD mengusulkan ke bupati untuk pencairan. Menurutnya prosesnya begitu rigit, sehingga prosesnya agak lamban. Nanti kelengkapan dokumen juga diperiksa di bank.

Pihaknya khawatir bulan depan kebutuhan material meningkat, sebab tidak saja pembangunan korban gempa tidak saja di Lobar namun di KLU, Loteng dan Lotim. Untuk itu ia meminta agar material bangunan ini stoknya terjaga di NTB supaya tidak limit. Termasuk stok spandek, baja ringan. Kebutuhan material ini, jelasnya, perlu partai besar sebab yang akan dibangun ribuan rumah bulan depan ini.

Untuk menjamin ketersediaan stok ini, pihaknya mendorong kadin membangun. Sebab kadin sendiri menyiapkan depo per kecamatan. Pihak kadin didorong agar bekerjasama dengan pengusaha lokal. (her)

Bupati Tantang Investor Bangun Hotel dan Mal di Terminal Pancor Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy mengakui di Lotim belum ada hotel berbintang. Kenyataan membuat bupati menantang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk membangun hotel lengkap dengan pusat perbelanjaan di Lotim.

“Kami punya terminal, luas arealnya 2 hektare lebih dan di belakang ada kantor Dinas Perhubungan. Kami akan siap pindahkan kantor perhubungan itu,” ucapnya saat bersama pelaku pariwisata NTB akhir pekan kemarin.

Lokasi yang ditawarkan Bupati Lotim ini disebutnya sangat strategis. Berada di depan rumah mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Disampingnya pun sudah ada Pancor Trade Centre (PTC).

Bupati meyakinkan, ketika sudah terbangun hotel dan

mal di lokasi tersebut, maka akan ramai dikunjungi warga Lotim yang notabenenya terbesar di NTB jumlah penduduknya. “Saya yakin, pasti akan laris,” terangnya.

Ketua PHRI Lotim, Saprudin saat dikonfirmasi Suara NTB mengapresiasi dan menyambut baik tawaran bupati.

Ketua PHRI Lotim ini pun sudah mengajak serta sejumlah pengurus Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) untuk melihat langsung Terminal Pancor yang ditawarkan Bupati.

Dari gambaran awal survei tersebut, dituturkan ada beberapa investor yang tertarik untuk kerjasama merealisasikan tantangan Bupati Lotim. Diakui, lokasi sangat strategis dan akses transportasi sangat mudah. Dekat dengan kantor polisi dan rumah sakit.

Minggu kemarin, PHRI dan

IHGMA ini langsung menggelar pertemuan juga membahas tindak lanjut tawaran bupati.

“Kita sudah pertemuan juga antara PHRI dengan IHGMA serta dengan para pelaku wisata dari Lotim bertempat di Ekas Garden Vila, Minggu kemarin,” tuturnya.

Diyakini, ketika pemerintah daerah sudah serius maka akan mudah untuk merealisasikan investasinya. Diakui, wacana bangun hotel dan mall ini sudah lama digaungkan, tapi belum terwujud. Menurutnya, kendala ini bukan masalah lahan, tapi kemauan dan keseriusan pemerintah daerah.

Pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan yang memadai di Kota Selong memiliki prospek cerah. Di mana, Selong merupakan daerah ibu kota dan sejauh ini menjadi tujuan banyak orang. “Kami, melalui jaringan PHRI siap bentu Pem-

(Suara NTB/rus)

TERMINAL - Terminal Pancor ditawarkan Pemkab Lotim untuk dibangun hotel atau pusat perbelanjaan. da mewujudkannya,” demikian.

Saat ini, sambungnya jumlah hotel di Lotim memang sangat terbatas. Dalam list PHRI jumlah vila dan hotel

baru 32 unit. Dari jumlah itu, hanya satu hotel, yakni Heaven on the planet di Pantai Surga Desa Ekas Buana saja yang standar bintang 3. (rus)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 15 Oktober 2018

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Parlementaria

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Penetapan APBD P 2018 (2 Habis)

Catatan Komisi III dan Komisi IV DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah menetapkan APBD Perubahan 2018, dalam Paripurna Kamis lalu. Namun ada beberapa usul saran dan catatan yang disampaikan dalam Laporan Komisi. Untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti Pemkab.

Berikut catatan Komisi III dan Komisi IV DPRD Sumbawa.

Melalui juru bicaranya, Abdul Hakim S.E, Komisi III menekankan keberlanjutan program pembangunan infrastruktur jalan kondisi mantap.

Sesuai dengan Perda jalan daerah yang mengamanatkan anggaran infrastruktur jalan 4% dari APBD Kabupaten Sumbawa. Agar mencapai target jalan mantap pada 2020. Komisi III meminta pemerintah daerah juga memberikan dukungan anggaran peralatan di tahun 2019 untuk pemeliharaan jalan.

Kemudian, lanjut Abdul Hakim, terhadap UPTD Laboratorium Dinnas PUPR agar lebih berperan aktif dan harus dilakukan secara profesional. Mengingat hasil dokumen uji mutu dimaksud sebagai persyaratan dokumen proyek lainnya. Termasuk syarat mutlak dalam lampiran pencairan dana proyek. Selain itu, untuk menjaga kualitas

proyek,pihaknya berharap kepada seluruh SKPD yang melaksanakan proyek fisik untuk tidak menerima hasil uji laboratorium dari rekanan/ kontraktor. Akan tetapi harus resmi diterima dari UPTD Laboratorium Dinas PUPR. Komisi III juga mengharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendata semua perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk mempunyai dokumen lingkungan. Baik itu Amdal, UKL/UPL maupun SPPL. Pendataan dimaksud untuk mengetahui apakah usaha tersebut sudah mempunyai dokumen lingkungan atau tidak. Demikian pula terhadap bangunan–bangunan pemerintah maupun swasta yang diwajibkan dengan dokumen lingkungan harus juga didata. Untuk mengetahui besaran dampak yang ditimbulkan dari bangunan tersebut.

Terhadap seluruh program fisik pada tahun anggaran 2018 dan seterusnya di Sumbawa dari segala sumber anggaran harus betul–betul efektif baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Komisi III akan mengawal seluruh pekerjaan fisik tersebut. Sebagai bentuk tanggungjawab moril dan kemitraan antara

DPRD KSB Jadwalkan Pelantikan PAW Ustad Ma’ruf Taliwang (Suara NTB) Meski SK pemberhentian H. Amir Ma’ruf Husain, S.Pdi (ustad Ma’ruf) dari Gubernur NTB belum diterima, namun DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mempersiapkan jadwal untuk pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) salah satu mantan pimpinan DPRD itu.

Adapun jadwal pelantikan anggota pengganti ustad Ma’ruf yang telah disiapkan oleh pihak DPRD direncanakan pada tanggal 22 Oktober mendatang. Informasi ini (Suara NTB/bug) sendiri disampaikan langsung Agus Hadnan oleh Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan kepada awak media saat ditanya SK pemberhentian politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang kini telah berlabuh ke Partai Gerinda tersebut. “SK-nya belum ada dari gubernur. Tapi untuk jadwal pelantikannya kita sudah siapkan. Rencananya tanggal 22,” ungkapnya, Jumat lalu.

Ia menjelaskan, terkait SK pemberhentian ustad Ma’ruf itu, pihak Sekretariat DPRD KSB telah melakukan konfirmasi ke Mataram. Sementara ini surat tersebut tinggal menunggu ditandatangani oleh gubernur. “Katanya sudah di meja pak gubernur.

Jadi pasti dalam waktu dekat sudah kami terima, apalagi kan ada batas waktunya di gubernur selama 14 hari,” timpalnya.

Dipilihnya tanggal 22 Oktober untuk menggelar sidang paripurna istimewa pelantikan PAW ustad Ma’ruf itu disebutkan Agus bukan tanpa alasan. Hal ini sesuai dengan keputusan pimpinan atas saran para anggota dengan melihat agenda kegiatan DPRD. “Anggota mintanya tanggal 22 karena sehari setelahnya (tanggal 23) mereka akan menggelar reses,” paparnya.

PAW ustad Ma’ruf sebagai anggota DPRD KSB periode 2014-2019 dilaksanakan sesuai dengan usulan partai PBB. Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Iklhas Taliwang ini sendiri diganti setelah sebelumnya mengundurkan dari PBB untuk kebutuhan pencalonannya sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 mendatang melalui Partai Gerindra. (bug)

Dewan Soroti Perusakan Hutan di Orong Telu Sumbawa Besar (Suara NTB)-

Komisi II DPRD Sumbawa menyoroti maraknya aksi pembakaran hutan dan pembalakan liar di beberapa wilayah di kabupaten Sumbawa. Seperti di kecamatan orong telu dan kecamatan lunyuk, sesuai dengan laporan masyarakat.

“Menjadi keresahan kita bersama atas laporan masyarakat yang sampai saat ini menjadi keperihatinan. Mengingat datangnya musim hujan menjadi sasaran para peladang liar untuk menggarap kawasan hutan tersebut. Hal ini patut untuk diwaspadai karena ancaman kerusakan hutan secara sistemis dapat mengakibatkan malapetaka banjir dimusim hujan dan kekeringan dimusim kemarau,”demikian disampaikan Komisi II melalui anggotanya, I Nyoman Wisma.

Pihaknya berharap kepada pemerintah daerah untuk mengefektifkan tim gabungan yang ada dari lintas instansi.

Seperti Polisi Kehutanan (Polhut), TNI/Polri, Pol PP, PemadamKebakaran dan kelompok masyarakat. (arn)

dua lembaga (eksekutif dan legislatif) dengan satu tujuan agar apa yang diharapkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terpenuhi.

Sedangkan terhadap aktivitas penertiban kendaraan besar masuk dalam kota yang menyebabkan terganggunya lalu lintas (pengguna jalan), diminta kepada Dinas Perhubungan memperbaiki portal dan menempatkan petugas dalam melakukan penertiban kendaraan truk besar yang tidak diperbolehkan lagi melalui/masuk dalam kota. Begitu juga penertiban kendaraan yang parkir didepan SPBU yang menyebabkan terganggunya lalu lintas dan para petugas dilapangan selalu dikontrol. Makanya perlu dilakukan studi manajemen dan rekayasa lalu lintas kota Sumbawa Besar.

Sementara itu, Komisi IV melalui juru bicaranya, Khaeruddin S.E, berharap percepatan rehab dan rekontruksi gedung pendidikan yang terkena dampak bencana.

Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan nyaman. Kemudian perlunya membuat aplikasi khusus yang berbasis IT agar dapat memantau kinerja guru. Serta memberikan penghargaan

kepada mereka termasuk memperpanjang masa pendaftaran,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H. Malik Nurdin S.Sos, M. Si Kepada Media ini, Minggu (14/10).

Disebutkannya, hingga saat ini jumlah tenaga honor K2 mencapai angka 828 orang.

Para tenaga K2 ini cenderung sangat sedikit apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di NTB. Kendati demikian, pihak terkait tetap meminta agar tenaga K2 bisa mengambil tempat di penerimaan CPNS. Sehingga tenaga kerja PNS yang masih sangat minim di KSB bisa terpenuhi.

Apalagi peran para honor K2 sudah sangat membantu Pemkab untuk menjalankan program pembangunan selama ini. Hanya saja, pihaknya tidak juga bisa memaksa

(Suara NTB/arn)

LAPORAN - Abdul Hakim ketika menyerahkan laporan Komisi III kepada Pimpinan DPRD Sumbawa dalam paripurna penetapan APBDP 2018. kerja migran Indonesia. Agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang perlindungan pada pekerja migran indonesia dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Terkait pencanangan kabupaten layak anak pada awal 2017, harusnya ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung hal ini. Taman-taman

yang telah dibangun hendaknya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sensitif anak. Selain itu perlu memperbanyak pembangunan kampung-kampung layak anak. Dimana kampung-kampung ini terintegrasi dengan sekolah, taman bermain dan unit kesehatan.

Berikutnya, pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Komisi IV menekankan

pentingnya meningkatkan minat baca pelajar dan masyarakat umum. Sehingga dibutuhkan kreatifitas guna mendukung program tersebut sehingga kedepannya dapat terlihat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan apalagi sudah menempati kantor baru yang lebih refresentatif. selain itu perlu dipikirkan membuat peraturan daerah tentang pengembangan minat baca. (arn/*)

Guru Honorer Tak Lolos CPNS, Mendikbud Siapkan Skenario Lain Taliwang (Suara NTB) Para guru honorer yang tidak bisa diangkat melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini agar tidak berkecil hati. Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menyiapkan skenario lain agar mereka tetap terakomodir.

“Penerimaan CPNS untuk guru honorer tahun ini ada masalah juga. Karena tetap pakai UU ASN jadi banyak guru honorer yang tidak bisa ikut sebabnya umur mereka sudah lewat 35 tahun. Tapi itu tidak masalah karena kita ada cara lain supaya guru honorer kita bisa tetap mengajar,” kata Mendikbud RI, Muhadjir Effendy saat kunjungan kerjanya di Taliwang, Jumat pekan lalu.

Bagi guru honorer yang tidak bisa mengikut CPNS tahun 2018 ini, Kemendikbud akan melakukan rekrutmen melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dijelaskan Muhadjir, kesempatan untuk mengikuti seleksi

PPPK ini terbuka lebar bagi seluruh guru honorer sebab ketentuan batas umur maksimalnya hingga 2 tahun sebelum masa pensiun. “Jadi jangan pikir lagi merasa tua. Nanti kalau sudah dibuka seleksinya bapak ibu bisa ikut semuanya,” timpalnya.

Untuk penerimaan jalur PPPK ini, Muhadjir mengaku, para guru honorer harus tetap mengikuti seleksi. Pihaknya pun berencana akan melaksanakan program rekrutmennya pasca kegiatan penerimaan CPNS tahun ini.

“Mudah-mudahan PP (peraturan pemerintah) PPPK bisa ditandatangani pak presiden minggu-minggu ini. Jadi kita bisa siapkan rekrutmennya.

Tapi ingat tetap harus lewat tes ya, karena pegawai pemerintah itu syaratnya diangkat melalui tes,” tegasnya seraya menambahkan untuk jumlah rekrutmennya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Total guru honorer saat ini ada sekitar 776 ribu. Lewat CPNS sekarang ada kuota pengangkatan 112 ribu. Nah nanti kita buka lagi lewat PPPK, tapi jumlahnya berapa yang akan diangkat kita tunggu Menkeu karena yang tahu kebutuhan uangnya di sana,” sambung Muhadjir.

Karena anggaran terbatas, ia pun memastikan, kuota penerimaan guru honorer jalur PPPK

tidak dapat mengakomodir semuanya dalam sekaligus pengangkatan. Karena itu bagi mereka yang tidak lolor, Kemendikbud akan membuat kebijakan agar dari sisi penghasilan guru honorer digaji miminal standar upah minimun regional (UMR) di seluruh Indonesia. “Untuk menuntaskan persoalan 776 ribu guru honorer ini kami punya rencana bertahap sampai 2024. Jadi sambil menunggu itu, mereka yang belum diangkat menjadi PNS atau PPPK gajinya dinaikkan minimal seteara UMR,” janji mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Selanjutnya Mendikbud menyampaikan, pemerintah sangat membutuhkan keberadaan guru honorer. Sebab jumlah guru yang ada saat ini terus berkurang dengan masuknya ribuan guru dalam masa pensiun. Sedangkan di sisi lain kegiatan rekrutmen

(Suara NTB/bug)

Muhadjir Effendy baik melalui jalur CPNS dan PPPK terbatas. “Tahun ini ada 42 ribu yang pensiun dan tahun depan 54 ribu. Sedangkan rekrutmen kita kan tidak bisa setiap tahun. Makanya kehadiran honerer sangat membantu memastikan pelayanan di bidang pendidikan berjalan lancar,” imbuhnya. (bug)

Pemerintah Jangan hanya Mengejar Jaga Swasembada Pangan TargetAkreditasi Puskesmas Dorong Pembangunan Infrastruktur Pertanian Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagai syarat kredensial pelayanan BPJS, maka percepatan akreditasi puskesmas terus berupaya dilakukan. Namun pemerintah diingatkan jangan hanya mengejar target.

Tanpa mempertimbangkan mutu dan kualitas yang baik.

Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Khaeruddin S.E, tahun 2018 sudah ada 5 pukesmas yang terakreditasi. Sedagkan target pemerintah pada 2019 mendatang mencapai 100 persen.

“Komisi iv mengapresiasikan upaya tersebut, namun kami juga berharap jangan hanya mengejar target tanpa mempertimbangkan mutu dan kwalitas yang ada, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya.

Karena ini menjadi tolok ukur dalam memenuhi standar pelayanan maksimal terhadap masyarakat,” terangnya.

Selain itu, juga perlu diberikan penghargaan kepada perawat dan tenaga medis sebagai garda ter-

CPNS Jalur Umum Tembus 2.560 Pelamar Taliwang (Suara NTB)Hingga hari ke-14 pendaftaran CPNS tahun 2018, masih sepi pelamar dari tenaga kerja kategori dua (K2). Minimnya pelamar dari para tenaga K2 ini, disinyalir banyak terjadi lantaran proses pendaftarannya yang dianggap memberatkan. Apalagi para tenaga K2 ini juga dibatasi usia yakni tidak boleh melebihi 35 tahun. Bahkan kuota yang dijatahkan 12 pelamar dari 226 formasi sampai saat ini juga masih sepi.

“Alasan pastinya kita tidak tahu secara persis para tenaga K2 ini masih enggan untuk mendaftar. Bisa jadi karena pola penerimaannya yang dianggap ribet bisa jadi alasan lain tenaga K2 enggan. Meskipun demikian, kita juga tetap akan memberikan perlakuan khusus

pada guru GTT/PTT pada lingkup pendidikan melalui pemberian insentif yang layak. Sekaligus mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait formasi CPNS khususnya GTT/PTT yang telah mengabdi dan sudah melampaui batas usia.

Selanjutnya, terkait keterbatasan daya tampung RSUD, diminta kepada Dinas Kesehatan mengoptimalkan sarana dan prasarana puskesmas.

Serta memperbanyak jumlah puskesmas rawat inap. Dengan tetap memperhatikan insentif dokter dan para medis di puskesmas, agar mereka bisa bekerja secara optimal.

“Hal ini penting jika tidak dilakukan berakibat terhadap membludaknya pasien di RSUD,”ujarnya.

Dalam rangka optimalisasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh TKI, perlu dilakukan penegakan regulasi melalui sosialisasi sampai pada tingkat gras rout (akar rumput).

Dengan memperketat proses rekrutmen sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 tahun 2015 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pe-

mereka (tenaga K2) untuk mengikuti tes. Karena untuk ikut berpartisipasi atau tidaknya merupakan hak bagi individu masing-masing.

Dia mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 2.560 berkas yang terdata di SSCN. Dari jumlah tersebut berkas yang sudah di terima oleh tim panitia seleksi (pansel) mencapai angka 2.102 dari jumlah formasi yang disiapkan 226 formasi saja. Adapun rinciannya, untuk tenaga guru saat ini sudah mencapai angka 1.154, formasi tenaga kesehatan 825 dan tenaga teknis 123 orang.

Data ini diprediksi akan terus bertambah karena Pemkab setempat mengundur batas akhir pendaftaran hingga tanggal 15 Oktober untuk sistem online dan berkas secara fisik tanggal 17 Oktober. (ils)

(Suara NTB/arn)

Khaeruddin depan yang memberikan pelayanan maksimal pada pasien. Dalam bentuk insentif yang layak dan setiap tahunnya menambah jumlah perawat dan tenaga medis yang menerima insentif daerah.

“Perlu adanya perbedaan insentif daerah bagi dokter umum/ spesialis dan dokter gigi dengan pertimbangan beban kerja dan tanggung jawab khususnya di daerah terpencil dan pedesaan,” tukas Khaeruddin. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa berharap SKPD teknis untuk dapat bekerja lebih progresif dalam menjaga Kabupaten Sumbawa sebagai daerah swasembada pangan. Salah satunya, dengan mendorong pembangunan infrastruktur pertanian.

Sebagaimana disampaikan juru bicara Komisi II, I Nyoman Wisma, dalam laporannya di paripurna penetapan APBD beberapa hari lalu, pembangunan sumur dangkal atau bor dan pembangunan jaringan irigasi dan embung diharapkan dapat selesai dengan baik. Sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh petani.

Selain itu, keluhan atas kualitas bibit jagung oleh petani diharapkan dapat segera dicarikan solusinya. Begitu pula terhadap program pertanian organik yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 1000 hektar dan pengembangan hortikultura komoditi bawang merah dan bawang putih serta kedelai juga diharapkan da-

pat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Sehingga dapat membawa dampak kesejahteraan bagi petani kita.

Tak kalah penting juga, branding atas produk lokal Sumbawa mesti dilindungi dan dikembangkan. Agar kedepan menjadi peluang dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal ini, Komisi II juga mendorong Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (Gema JIPI).

Integrasi pengolahan lomba jagung sebagai pakan ternak. Menjaga ketersediaan lahan dan teknologi yang diterapkan dari hulu hingga hilir .

Pada saat Tanam Serempak Polda NTB di Moyo Hulu, Januari 2018 lalu, Wakil Bupati Sumbawa sempat menyebutkan, berdasarkan data yang ada jumlah produksi padi petani baru sekitar 5 ton perhektar. Pihaknya menginginkan produksi tersebut ditingkatkan, karena masih rendah. Untuk itu diminta kepa-

da semua pihak untuk bekerja sama dengan harapan ketahanan pangan akan bisa diperoleh.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, S.Sos juga menyatakan, Sumbawa sebagai salah satu kabupaten lumbung beras di Indonesia. Ditunjukkan dengan luas tanam, luas panen beserta produksi yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2017 lalu, Sumbawa berhasil menanam padi hampir 100 ribu hektar dengan produksi yang hampir mencapai 500 ribu ton. Ditargetkan tahun 2018 ini bisa mencapai 110 ribu hektar.

Meskipun sudah swasembada, tidak boleh terlena dengan kondisi yang ada. Karena ketahananan pangan selalu terancam oleh tiga hal. Pertama lahan untuk padi semakin tahun semakin susut, karena beralih fungsi menjadi bangunan. Ancaman kedua semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan membutuhkan makan.

Kemudian yang ketiga adalah iklim yang sudah tidak bisa diprediksi. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 15 Oktober 2018

Halaman 7

Tinggal 14 Orang Tolak Pembebasan Lahan di Kilo

Keluarkan Surat Imbauan Kedua, Bawaslu Tunda Tertibkan APK

Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pertanahan Tata Pemerintahan Setda Dompu, Makhruf, SE., menyebutkan, masih tersisa 14 orang pemilik lahan untuk pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kilo yang menolak pembebasan. Alasannya, nilai tawar yang diberikan pemerintah daerah tidak sesuai harapan, yang mana masyarakat menginginkan uang pengganti lahan tegalan harus sama dengan pekarangan rumah.

“Sementara hitungan lembaga itu (untuk tegalan, red) Rp200 juta/hektare itu setelah dibagi permeter dan persegi sekian. Kategorinya kan sudah jelas jadi ndak mau juga kita gara-gara ini rusak panitia,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya.

Mengingat persoalan ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan pelabuhan barang tersebut, pihaknya pun bersama instansi terkait sudah berupaya maksimal untuk mencari solusi terbaiknya. Tetapi, masyarakat masih tetap saja menolak membebaskan lahannya.

Untuk itu, tegas Makhruf, surat pernyataan tetap menolak yang sudah ditanda tangani dalam beberap kali pertemuan selanjutnya akan menjadi bahan pelipahan ke pengadilan untuk dititpkan uang penggantinya. Jadi masyarakat yang dikemudian hari menyetujui nilai tawaran pemerintah itu bisa langsung mengambil uang penggantinya di pengadilan. Sementara panitia atas dasar itu sudah bisa melakukan penggusuran meski mendapat perlawanan dari masyarakat. “Dianggap sudah selesai kalau sudah dititipkan, jadi tinggal dilakukan penggusuran,” jelasnya.

Dari 35 pemilik lahan yang diharap membebaskan lahannya untuk pelabuhan ini baru 22 orang yang sudah siap dan telah melalui proses peluanasan uang penggantinya. Sementara 14 orang yang sebetulnya posisi lahan mereka tidak begitu strategis sedang diupayakan penitipan uang pengganti ke pengadilan. (jun)

Dompu (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu menunda penertiban alat peraga kampanye (APK) yang semula direncanakan Sabtu (13/10) lalu.

Penundaan dilakukan karena belum siapnya Sat Pol PP, lantaran di luar hari kerja. Bawaslu pun mengeluarkan imbauan kedua menyusul tidak satupun APK ditertibkan sendiri oleh parpol maupun calon anggota legislatif (Caleg).

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan kepada Suara NTB, Sabtu (13/10) kemarin membantah, penundaan penertiban APK akibat adanya penolakan dari partai politik (parpol) menertibkan APK yang terlanjur dibuat dan dipasang.

Namun gagalnya penertiban APK akibat permintaan Sat Pol PP sebagai bagian dari tim, agar penertiban dilakukan pada hari kerja.

“Hari kerja pemerintah Kabupaten Dompu Senin sampai Jumat. Jadi kita tun-

da penertiban pada Senin dan Selasa (15 – 16/10) ini,” ungkapnya.

Irwan menegaskan, tidak ada alasan lain ditundanya penertiban APK. Karena permintaan Sat Pol PP itu, pihaknya mengeluarkan kembali surat imbauan kedua ke Partai Politik (Parpol) untuk menertibkan APK yang tidak sesuai ketentuan. “Pasca rapat koordinasi Jumat (12/10) kemarin, kami langsung memutuskan untuk menunda.

Hari ini (Sabtu) dan besok (Minggu) kita sebarkan surat

imbauannya ke parpol,” terangnya.

Ditegaskan Irwan, semua APK yang terpasang saat ini tidak sesuai ketentuan. Baik dari sisi desain maupun ukuran. Untuk lokasi pemasangan baliho, ada beberapa yang menyalahi ketentuan karena dipasang di jalan protokol, di taman, dan di pohon kayu.

“Jumlah baliho yang kita data ada 649 buah, semuanya tidak sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Terkait adanya ancaman dari caleg yang terlanjur mencetak dan memasang baliho

Gala Desa Jaring Atlet Muda Berbakat Bima (Suara NTB) – Gala Desa merupakan event olahraga di perdesaan sebagai wadah yang bertujuan melahirkan atlet yang bertalenta atau bibit muda berbakat di Desa dari beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan.

Demikian disampaikan Perwakilan Kemenpora RI, Dr. Yuni Poerwati, M.Si saat membuka event Gala Desa tingkat Kabupaten Bima di Lapangan Desa Talabiu kecamatan Woha, Sabtu (13/10).

Ia meyakini event Gala desa akan memberikan dampak positif munculnya bibit olahragawan sehingga kedepannya akan menjadi atlet-atlet yang berprestasi untuk dilakukan pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan.

“Masyarakat desa merupakan salahsatu potensi yang harus digali untuk mendapatkan calon atlet yang dapat berkiprah di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.

Yuni menambahkan Gala Desa merupakan salahsatu program Kemenpora RI untuk menciptakan budaya olahraga di kalangan masyarakat desa atau kelurahan agar mampu menggairahkan olahraga di tataran kelompok masyarakat terbawah.

“Kami berharap melalui Gala Desa ini mampu menciptakan budaya olahraga di level kelompok masyarakat yang terkeci yang berada di pedesaan atau kelurahan,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima H. Ma’ruf, SE mengatakan dalam event Gala Desa ada beberapa cabang olahraga (Cabor) yang akan dipertandingkan, antara lain Sepakbola yang dipusatkan di Desa Talabiu Kecamatan Woha, Voly Ball dipusatkan di Desa Rupe Kecamatan Langgudu, Tenis Meja dipusatkan di Desa O’o Kecamatan Donggo dan Atletik dipusatkan di Desa Sie Kecamatan Monta.

“Gala Desa akan dilaksanakan selama satu Bulan kedepan. Mulai dari 13 Oktober hingga 13 November mendatang.

Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan talenta atau bibit atlet muda yang berbakat,” katanya.

Pembukan Gala Desa tersebut dihadiri juga Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, Kapolres Bima Kabupaten AKBP. Bagus Satrio Wibowo, SH. S.Ik, Dandim 1608 Bima Letkol. Inf. Bambang Kurnia EKa P, para Kepala OPD Lingkup Pemkab Bima, Para Camat, Kepala Desa dan ribuan masyarakat. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PEMBUKAAN - Acara pembukaan Gala Desa Tingkat Kabupaten Bima di Lapangan Desa Talabiu Kecamatan Woha, Sabtu (13/10).

orang perorang dan tidak sesuai ketentuan, Nur Komalasari, SE menegaskan, aparat keamanan akan siap membek up pengamanan saat penertiban dilakukan. Namun untuk

Gudang Obat Kedaluwarsa Kerap Dibobol Maling

PKL Keberatan Ditertibkan Dompu (Suara NTB) – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Dompu mengaku keberatan dengan rencana pemerintah daerah melakukan penertiban. Selain karena alasan butuh waktu yang panjang untuk beradaptasi dengan lokasi baru, juga mereka pesimis barang dagangannya akan laku terjual. Seperti halnya yang pernah dirasakan oleh penjual nasi bambu beberapa waktu lalu.

Salah seorang PKL di sekitar Taman RSUD Dompu, Aedin menanggapi rencana pemerintah daerah itu mengaku sulit untuk menerimanya, karena dikhawatirkan sulitnya beradaptasi dengan lokasi baru nanti akan membuatnya terpaksa harus gulung tikar.

“Yang ramai di sini cuma sekitar taman sama kantorkantor ini saja, kalau misalkan kita mau dipindah ke bawah (Kecamatan Woja, red) siapa yang beli,” ungkapnya menjawab Suara NTB, Minggu (14/10).

Jika upaya tersebut ditengarai keinginan pemerintah untuk menata wajah kota dan memberi rasa aman terhadap pengguna jalan, menurutnya, itu telalu berlebihan karena PKL-PKL yang ada saat ini sebetulnya tahu dimana harus menempatkan usahanya. Dan sejauh ini belum ada pengguna jalan atau masyarakat yang mengeluhkan keberadaannya.

Pun upaya itu, lanjut Aedin, sudah kerap dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir, salah satunya pada penjual nasi bambu yang memakai bahu jalan di kompolek Pasar Atas Dompu. Namun hasilnya masih tetap sama yakni sulit mengurai kemacetan diwaktu-waktu tertentu.

“Masih saja kan di pasar itu macet penjual ayam, nasi bambu, ojek tetap berjejer disitu, kan sama saja ndak ada berubahnya cuma disediain tenda saja,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan PKL lainnya Sri. Namun demikian, jika memang penertiban itu harus tetap dilakukan dengan alasan sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (perda), ia menyarankan agar lokasi yang disediakan tidak jauh dari tempat awalnya.

Misalnya, PKL yang saat ini memanfaatkan trotoar jalan dipindah masuk ke area taman atau dibuatkan tenda disekitar itu saja. “Jadi kita kan tidak ganggu pejalan kaki, pengguna jalan mereka aman kita juga berusahanya bisa lancar,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

Irwan

menghindari gesekan di lapangan, pihaknya melakukan kunjungan ke masing – masing partai politik menyampaikan rencana penertiban soal APK serta menyamakan persepsi soal ketentuan APK. “Alhamdulillah kita diterima dengan baik. Kita pun berharap kepada caleg untuk menertibkan sendiri APK yang tidak sesuai ketentuan, sehingga kayu yang masih bisa dipake bisa dimanfaatkan kembali,” ungkapnya.

Ia pun menyebutkan, ada beberapa baliho Caleg yang menertibkan APK-nya. Masing – masing Panwascam juga melakukan kunjungan ke caleg di wilayahnya agar bisa menertibkan APK. “Semua Panwascam saat ini sedang turun ke caleg – caleg yang ada di wilayahnya untuk menertibkan sendiri APK,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

BAWA SESAJEN - Ritual cera labu di Soro Kecamatan Kempo dengan membawa sesajen yang berisi kepala ternak untuk dilepas di laut.

Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain menyampaikan, obat kedaluwarsa yang terkumpul sejak tahun 2012 lalu masih tersimpan di gundang, baik obat berbentuk tablet maupun cairan. Namun demikian, gudang tersebut kini menjadi incaran bahkan sudah beberapa kali dibobol maling.

“Sudah beberapa kali dibobol ada juga yang berhasil ditangkap tapi karena beberapa pertimbangan akhirnya dimaafkan,” kata dia kepada wartawan di kantornya, Jumat (12/10).

Belum diketahui jelas maksud dari pencurian obat-obat kedaluwarsa tersebut. Namun, jika dilihat dari sasaran utamanya berupa tramadol, dextro dan sejenisnya diperkirakan itu akan dikonsumsi.

Abubakar Husain menegaskan, tindakan melawan hukum itu tidak saja membahayakan kesehatan mereka lantaran mengkonsumsi obat

keras yang sudah kedaluwarsa. Tetapi juga membuat bangunan gudang rusak. ‘’Kalaupun mungkin tidak dapat mereka obat yang dicari karena banyak jenisnya di dalam tapi kan rusak juga bangunan gudang itu,’’ jelasnya.

Selain rawan pencurian obat-obatan yang terkumpul sejak tahun 2012 lalu tersebut juga sudah waktunya untuk dimusnakan, karena jika terus ditumpuk kondisinya akan membahayakan. Tetapi persoalannya, tambah dia, dari beberapa kali rencana pemusnahan pihaknya selalu terkendala anggaran dan pembentukan panitianya, termasuk rekanan yang akan memusnahkannya.

Untuk memanfaatkan insinerator rumah sakit dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lantaran alat tersebut diketahui sampai saat ini belum mengantogi izin operasional. ‘’Kendala belum dimusnahkan itu terutama dana dan kepanitiaan, isnirator rumah sakit juga kan belum berizin,’’ ujarnya. (jun)

Pemkab Jajaki Transformasi Syarat Bantuan untuk Festival Cera Labu Dompu (Suara NTB) Festival Nomoni atau dikenal di Dompu dengan Cera Labu (selamatan pantai) menjadi cukup terkenal pasca gempa 7,4 SR yang diikuti dengan kasus likuefaksi dan tsunami di Palu Sulawesi Tengah. Ritual budaya ini oleh sebagian kelompok menilai menyimpang dari ajaran agama Islam, sehingga banyak dipersoalkan pelaksanaannya.

Cera Labu di Dompu selalu diagendakan dan menjadi bagian dari Festival Tambora yang dilaksanakan setiap tahun sejak 2015 di laut Soro Kempo.

Ritual cera labu di Dompu dengan festival Nomoni hampir sama, karena terdapat ritual membuang kepala ternak ke laut sebagai sesembahan untuk penjaga laut agar diberi hasil tangkap yang banyak kepada nelayan. Ritual ini juga dipersoalkan MUI Dompu karena dinilai menyimpang dari kaidah agama Islam sebagai agama mayoritas warga Kabupaten Dompu.

Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H. Khairul Insan, SE, MM saat dikonfirmasi terkait festival Tambora tahun 2019, Sabtu (13/10) kemarin mengaku, belum bisa memastikan apakah festival cera labu masih tetap dilaksanakan sebagai bagian dari Festival Tambora 2019 atau tidak. Jika banyak pihak tidak menginginkan acara tersebut dengan berbagai pertimbangan, tentu tidak akan terlaksana dan tidak akan diagendakan.

Bisa saja acaranya dilaksanakan sebagai sebuah budaya masyarakat, tentu harus dibenahi agar tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya.

Sehingga kegiatan yang dihajatkan sebagai bagian daya tarik pariwisata tetap terlaksana.

“Kita lihat nanti,” ungkapnya.

Namun H. Khairul Insan menegaskan, musibah bencana alam yang terjadi di Palu menjadi takdir Allah dan pelajaran bagi manusia. Ia pun menolak penyebab bencana itu karena adanya festival nomoni atau kegiatan lainnya. “(Soal benca-

na) kita kembali ke sang Illahi saja,” katanya.

Budaya cera labu (selamatan pantai) yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat pesisir pantai di teluk Saleh. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat nelayan saat hasil lautnya terbatas. Sebelum dan sesudah cera labu, nelayan tidak diperbolehkan melaut selama sepekan. Di hari yang diputuskan tokoh adat pesisir untuk acara cera labu, malamnya dilakukan ritual budaya dan menyembelihan kerbau. Namun kepalanya disimpan pada wadah yang disiapkan. Keesokan harinya diantar bersama untuk dilepas di tempat khusus dalam laut dengan perahu.

Setelah melepas kepala kerbau, nelayan dan masyarakat pesisir berpesta dengan saling menyiram satu sama lain. Dulu, air comberan pun dimanfaatkan untuk menyiram. Karena sudah menjadi kegiatan budaya, air yang digunakan untuk menyiram hanya boleh pake air laut atau air sumur dalam. (ula)

Soal Penambangan Liar, Polres Dompu Kedepankan Pembinaan Dompu (Suara NTB) – Penambangan pasir dan bebatuan di Dompu diakui banyak yang tidak mengantongi izin atau liar. Bahkan, kegiatan yang mengancam rusaknya bentang alam dan fasilitas umum tersebut dijumpai di hampir semua kecamatan. Terutama di Pekat, Woja, Pajo, Huu dan sekitarnya.

Menyikapi hal ini, Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, S.IK, MIK., menegaskan tidak ingin serta merta langsung mengambil tindakan hukum, sebab dikhawatirkan upaya tersebut akan melahirkan konflik sosial yang berkepanjangan. Baiknya, semua elemen kini bersamasama mendorong kegiatan tak berizin itu bisa mengantongi izin. “Jadi kalau kita paksakan semua dengan penegakah hukum tanpa bimbingan kan

akhirnya nanti konflik sosial,” kata dia menjawab Suara NTB baru-baru ini.

Harapan penambangan pasir dan bebatuan itu berizin, menurutnya, sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan material tersebut yang tinggi, sehingga tak ada salahnya pemerintah daerah proaktif memberi pembinaan.

Kegiatan ini, lanjut Erwin Suwondo, tak ubahnya aktivitas perladangan dengan cara menggundulkan hutan saat ini. Jika dipaksa menggunakan pendekatan hukum ia memastikan akan sangat banyak masyarakat yang harus mendekam dibalik jeruji besi.

“Kalau kita tangkap masuk penjara semua penuh LP itu, kita kerja urusin itu saja nanti belum lagi dampak sosialnya. Makanya perlu pendamp-

ingan pemerintah bagaimana mengatasi ini semua,” jelasnya.

Disesalkan, hingga saat ini kepolisian masih belum pernah menerima surat tembusan terkait lokasi penambangan-penambangan yang berizin atau tidak, termasuk amdal yang mestinya dilaporkan satu kali dalam enam bulan.

Terlepas dari hal itu, kata Erwin Suwondo, persoalan ini diminta tetap diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, jadi bagaiamana penambang yang tidak berizin bisa segera mengantongi izin guna meminimalisir ancaman kerusakan dari kegiatan tersebut. “Mungkin mereka ndak tau bagaimana proses izinnya, padahal galian c kan lebih gampang apalagi pakai manual,” pungkasnya. (jun)

Korban Gempa Disederhanakan

Taliwang (Suara NTB) Persyaratan dan juklak penyaluran banyuan dana stimulan rehabilitasi rumah bagi korban gempa akan disederhanakan. Hal ini menjadi komitmen Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) setelah melihat kondisi di lapangan terkait realisasi program tersebut.

Rencana penyederhanaan ini pun disampaikan langsung oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Sonny B Harmadi, usai melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di Taliwang, Jumat (11/10).

“Iya tadi banyak masukan dari pak bupati tentang bagaimana rumitnya di tingkat lapangan untuk pemenuhan dan pelaksanaan Juklak untuk dana stimulan rehabitasi rumah warga itu,” kata Sonny kepada wartawan.

Dengan kondisi itu, Sonny menyatakan, pemerintah akan melakukan penyederhaan baik syarat maupun Juklak pelaksanaannya. Tetapi tanpa mengabaikan sisi akuntabilitas penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan bagi korban gempa itu.

“Arahan pak presiden jelas. Ini (rehabilitasi) harus segera diselesaikan di tingkat lapangan, tapi jangan lupa akuntabilitasnya dan juga harus tetap dipastikan rumah warga yang dibangun itu tahan gempa.

Karena kita tidak ingin ke depan ada korban lagi di sisi masyarakat,” cetusnya.

Ia mengaku, dengan syarat dan Juklak yang ada saat ini ditemukan banyak kendala di tingkat lapangan. Hal inilah yang kemudian disadari oleh pemerintah pusat untuk melakukan penyederhaan sehingga proses rehabilitasi rumah warga pasca gempa dapat segera terealisasi.

“Kendalanya memang syaratnya cukup rumit. Dan kami menyadari itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pokmas (kelompok masyarakat) karena mereka juga bagian dari korban. Belum lagi kapasitas mereka terbatas,” paparnya.

Sonny pun berjanji akan segera mengambil langkahlangkah stategis untuk penyederhaan syarat dan Juklak penyaluran bantuan itu. Ia mengatakan, pihaknya telah menguhubungi Deputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunanan (BPKP) dan BPKP Provinsi NTB untuk membahas hal tersebut.

“Kami di Jakarta juga akan membahasnya. Dan BPKP NTB juga rencananya Senin depan akan ke KSB untuk mendiskusikannya dengan pak bupati,” bebernya.

Selanjutnya ia mengungkapkan, pada dasarnya bantuan dana stimulan rehabilitasi rumah warga korban gempa ini. Sesuai arahan presiden agar seluruh dananya benar-benar digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah kembali warga. “Pak presiden juga ingin warga segera kembali ke rumah mereka masing-masing,” tukasnya.

Ditanya mengenai langkah konkret rencana penyederhanaan syarat dan Juklak dana stimulan rehabilitasi rumah korban gempa itu? Sonny mengatakan, secara umum akan diupayakan tidak akan membebani masyarakat.

Karena itu selain menyederhakan masyarakat juga akan terus didampingin dan difasilitasi di setiap tahapannya.

“Kalau konkretnya misalnya buat RAB itu tidak harus rinci, cukup dibuat sederhana tapi menjelaskan substansinya. Termasuk misalnya yang rusak berat memang harus ada gambar tapi bisa disesuaikan dengan kondisi lahan warga,” tandas Sonny. (bug)

SUARA NTB

Senin, 15 Oktober 2018

Halaman 8

Rawan Kampanye Terselubung Bukan Asal Melapor PEMERINTAH menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi. Pelapor dugaan korupsi bakal diberi imbalan paling banyak Rp200 juta. Namun, implementasinya perlu adanya pemahaman bersama yang utuh.

Menurut Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, aparat penegak hukum memang wajib menindaklanjuti setiap laporan kasus dugaan korupsi. “Tapi laporannya harus lengkap. Bukan macam surat kaleng,” ujarnya, ditemui akhir pekan lalu.

(Suara NTB/dok) Menindaklanjuti PP terseDedi Irawan but, dia mengatakan jaksa memerlukan aturan turunan yang dijadikan petunjuk pelaksanaannya.

Apabila ada pelapor dan kasusnya berlanjut ke pengadilan sampai putusannya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Kita belum tahu pelaksanaannya nanti seperti apa. Kita masih menunggu peraturan pelaksananya. Teknisnya seperti apa kan belum ada,” kata Dedi.

Secara umum, sambung dia, PP itu mengamanatkan jaksa atau aparat penegak hukum untuk menilai kelayakan imbalan.

Mekanismenya, pelapor mencari dan memperoleh informasi dari badan publik atau pihak swasta mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

Hasilnya diserahkan dalam laporan pengaduan yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, atau KPK. Penegak hukum memeriksa laporan dan apabila memenuhi persyaratan kemudian menindaklanjutinya dengan penyelidikan.

Kasus ditangani sampai penyidikan lalu diajukan ke persidangan.

Penilaian laporan meliputi peran aktif pelapor, kualitas data laporan atau bukti yang disertakan dan risiko bagi pelapor.

“Setelah inkrah ada putusan berkekuatan hukum tetap nanti jaksa menilai seperti apa dan berapa imbalannya,” sebut Dedi.

Dia kemudian memberi contoh, suatu ketika ada pelapor melaporkan dugaan korupsi pembangunan gedung. Jaksa kemudian menyelidiki berdasarkan laporan tersebut.

“Contoh ini penyimpangan bestek gedung A. Setelah diselidiki ternyata malah gedung B yang bermasalah. Itu kita nilai lagi nanti laporannya apakah bisa diberi imbalan atau tidak,” paparnya.

Menurutnya, sisi positif aturan tersebut dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum memberantas korupsi.

“Meskipun ada imbalan atau apa pelapor tetap kami rahasiakan untuk kepentingan keselamatannya. Jaksa wajib melindungi pelapornya,” terang Dedi.

PP 43/2018 mengatur pemberian imbalan kepada pelapor dugaan korupsi sebesar dua permil atau 0,2 persen dari jumlah kerugian negara, nilai imbalan paling banyak Rp200 juta.

Sementara untuk laporan suap, imbalan sebesar 0,2 persen dari nilai suap atau lelang barang rampasan, penghargaan maksimal Rp10 juta.

Penghargaan juga dapat berupa pemberian piagam kepada pihak yang secara konsisten berperan serta dalam melaporkan dan membantu mencegah tindak pidana korupsi.

Penilaian imbalan paling lama 30 hari sejak salinan putusan perkara diterima jaksa. (why)

Bawaslu NTB Awasi Kegiatan Kedewanan Caleg Petahana Mataram (Suara NTB) Bawaslu Provinsi NTB memastikan akan melakukan pengawasan ketat untuk caleg petahana dalam melakukan kegiatan resmi Kedewanannya. Baik anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Pemilu nasional 2019.

Caleg petahana mendapatkan atensi pengawasan ketat dari Bawaslu lantaran untuk mengantisipasi kampanye terselubung yang dilakukan caleg petahana, yang dibungkus dengan acara reses atau kunjungan-kunjungan kerja di masyarakat.

“Pengawas lapangan melakukan pengawasan melekat di set-

iap acara atau keramaian yang ada di masyarakat. Kita juga melakukan pengawasan apabila ada anggota dewan yang reses” ujar divisi hukum Bawaslu NTB, Suhardi, pekan kemarin.

Bawaslu NTB mensinyalir caleg petahana rawan melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan kunjungan kerja ke daerah

Brimob Polda Jatim Masih Disiagakan di Lombok Utara Mataram (Suara NTB) Personel bantuan Mabes Polri untuk penanggulangan bencana gempa Lombok belum semua ditarik pulang. Dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Jawa Timur masih bertugas membersihkan puing rumah warga terdampak gempa di Lombok Utara. Berikut fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana mengatakan, dua SSK bawah kendali operasi (BKO) Polda NTB itu bertugas di Posko Tanjung dan Gangga, Lombok Utara.

“Personel yang masih ditempatkan di sana masih membantu warga membersihkan puing bangunan rumah dan sekolah,” ujarnya, Minggu (14/10).

Brimob Polda Jatim Posko Tanjung selain membersihkan puing rumah warga du Jenggala, Tanjung, juga membersihkan fasilitas kesehatan.

Antara lain, Polindes Leong Timur Desa Tegalmaja, Tanjung dan Puskesmas Pembantu Desa Tegalmaja, pada

(Suara NTB/her)

BENIH IKAN - Anggota DPR RI, H. Kurtubi bersama Wakil Ketua Lippi dan masyakarat Kediri saat penyerahan ratusan ribu benih ikan. si yang membidangi energi, teknologi dan kelistrikan, pihaknya terus mendorong lembaga terkait agar membantu masyakarat. Termasuk Kemendikti ada program beasiswa bagi anak yang miskin lulus SMA, sejauh ini sudah ada berhasil antara lain di Unram. Ada juga program pembagian mesin ketinting bagi nelayan. Ratusan unit sudah dibagikan kepada nelayan di Lombok.

Kepala Desa Kediri Induk Fadoli Ibrahim menyampaikan, Kur-

tubi adalah satu-satunya putra Kediri yang menjadi wakil NTB di Senayan. Wakil ketua Lippi Hendra Munandar mengatakan Lippi telah banyak melakukan penelitian hampir di semua bidang kecuali kedokteran. ‘’Kami berharap hasil desiminasi ini diperoleh manfaat oleh warga,’’ katanya. Salah satunya budidaya air tawar. Sebab dengan peningkatan penduduk tak bisa hanya mengandalkan budaya tangkap sehingga perlu dikembangkan budidaya ikan. (her)

Pelaku TPPO Manfaatkan Celah Pengurusan Paspor Mataram (Suara NTB) Pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) beraksi dengan modus lama. Mereka memberangkatkan korban ke negara tujuan menggunakan paspor yang diurus dengan data palsu. Imigrasi memperkuat pengawasan sesi wawancara pemohon paspor.

Polda NTB membongkar dua jaringan TPPO TKI asal NTB tujuan Timur Tengah pekan lalu.

Dua jaringan itu punya simpul yang sama dalam hal modus. Korban diberangkatkan secara nonprosedural.

Kasubdit IV Remaja Anak Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati menerangkan para tersangka menggunakan modus lawas, yakni memalsukan dokumen keperluan pembuatan paspor.

“Mereka ini memalsukan data KTP, akta kelahiran, kartu keluarga. Datanya ternyata tidak ada di Dukcapil,” sebutnya ditemui pertengahan pekan lalu.

Modus itu dipakai agar korban bisa memiliki paspor sehingga bisa melakukan perjalanan ke luar negeri.

Di negara tujuan, para korban menggunakan visa wisata yang bisa diperpanjang dengan batasan waktu dan syarat tertentu. Itu pun jika tidak ketahuan visa dipakai dalih bekerja.

Pujawati mengungkapkan, para tersangka punya pengalaman sebab mereka mantan TKI yang sudah ‘pensiun’. Seluk-beluk pemberangkatan orang ke luar negeri dipahami benar.

Berikut celahnya yang bisa dimanfaatkan.

panye, yang diatur dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Fasilitas negara yang dimaksud yakni berbagai fasilitas yang didanai APBN atau APBD. Apabila ada peserta pemilu yang melanggar terhadap ketentuan tersebut, maka Bawaslu memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai bentuk pelanggarannya.

“Nanti kita lihat sanksinya, Jika pelanggaran administrasif, iya administratif, dan Jika ada dugaan pidananya, ya pidana,” pungkasnya. (ndi)

Rehabilitasi-Rekonstruksi Pascagempa

akhir pekan lalu. Proses pembersihan secara manual dengan alat pertukangan sederhana tanpa alat berat.

Personel kesehatan sambil memberikan layanan kesehatan di tenda darurat. Warga pengungsi rentan terkena penyakit.

“Sesuai dengan amanat Inpres, fasilitas kesehatan ini harus sudah pulih Desember 2018 ini,” ucap Suartana.

Sementara Posko Gangga juga membersihkan dua unit rumah warga dalam satu hari masing-masing di Lekok Selatan, Desa Gondang, dan Sanbaro, Desa Bentek, Gangga, Lombok Utara.

Personel kemudian bergerak mendirikan Masjid Annur Karang Pendagi, Gondang.

Bangunan masjid masih serupa hunian sementara berbahan dinding dan atap spandek.

Suartana menjelaskan, target pembersihan puing menyesuaikan dengan kebutuhan permintaan bantuan dari warga. ”Personel ditempatkan di lokasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya. (why)

Kurtubi Bersama Lippi Tebar 150.000 Benih Ikan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lippi) menebar 150 ribu benih ikan di sungai-sungai yang ada di Lombok Barat. Salah satu sasarannya yakni sungai yang ada di Kediri. Ratusan ribu benih ikan yang ditebar ini terdiri dari ikan mas dan patin masing-masing 35 ribu ekor, ikan lele 36 ribu ekor, dan ikan karper 42 ribu ekor. Penebaran benih ikan yang rutin dilakukan caleg DPR RI dapil Lombok ini pun mendapatkan respon positif dari masyakarat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan konsumsi ikan masyakarat Lobar khususnya.

“Penebaran 150.000 benih ikan ini kerjasama Lippi dengan komisi VII DPR RI,” kata Kurtubi di Kantor Desa Kediri induk Sabtu kemarin. Kegiatan ini dihadiri Kades Fadoli Ibrahim, Kades Kediri Selatan dan wakil pimpinan Lippi Hendra Munandar, peneliti Lippi serta ratusan masyakarat Kediri. Kurtubi mengatakan keberadaan Lippi harus diketahui luas oleh masyakarat. Baik dari sisi tugas dan tupoksi. Lippi bisa memberikan pendampingan jika warga mau mengembangkan usaha budidaya ikan. Nanti pemerintah membantu memfasilitasi dengan biaya gratis. Selaku komi-

pemilihan (Dapil) atau kegiatan reses untuk melakukan aktivitas kampanye. Oleh karena itu, Bawaslu akan menempatkan petugas untuk mengawasi secara langsung saat para caleg petahana berkunjung ke dapil.

Baginya, tidak ada persoalan bagi caleg petahana berkunjung ke dapil. Namun,

mereka diminta membedakan antara kegiatan kedewanan yang dibiayai dengan uang negara, dan dengan kegiatan kampanye dilakukan tersebut sebagai caleg.

“Kalau masalah kunjungan ke dapil tidak menjadi persoalan. Yang jadi sorotan adalah ketika kunjungan melakukan kampanye,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu juga ia menghimbau caleg petahana untuk menaati aturan kampanye, agar tidak memanfaatkan fasilitas dan uang negara untuk kepentingan berkam-

“Mereka ini juga punya orang, kenalan di negara tujuan, jaringannya. Korban ini dikirim ke sana.

Sudah ada agennya di sana karena pelaku ini mantan TKI juga,” jelasnya.

Para pelakunya antara lain tersangka ZN (45) asal Praya, Lombok Tengah, yang berperan sebagai agen penghubung dan tersangka SB alias IR (42), warga Praya Tengah, Lombok Tengah. SB berperan sebagai perekrut lapangan.

Mereka mengimingi korbannya, CD (38) wanita asal Mataram bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Baru dua bulan bekerja sejak berangkat Mei 2018 bersama empat korban lain, CD sudah dipulangkan tanpa pernah diupah layak seperti janji tersangka.

Satu jaringan lagi dengan tersangka HA (44), mantan TKI asal Jonggat, Lombok Tengah. Dia memberangkatkan sembilan korban diantaranya asal Lombok Tengah, Sumbawa, dan Lombok Timur.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham NTB, Wilopo mengaku memang mengalami kesulitan menangani kasus TKI nonprosedural.

Pelayanan imigrasi di LTSP dan ULP menurutnya perlu diperkuat berikut pengawasannya. Pelayanan paspor untuk TKI disamakan dengan paspor umumnya yakni 48 halaman -sebelumnya paspor 24 halaman demi menghindari perlakuan berbeda terhadap WNI di negara-negara tujuan.

“Kita saring dengan memperketat di proses wawancara. Sulit memberantas TKI nonprosedural. Pemberian paspor 48 halaman di LTSP atau ULP membuka ruang TKI non prosedural,” jelasnya. (why)

(Suara NTB/ist)

BERSIHKAN PUING - Personel Brimob Polda Jatim BKO Polda NTB membersihkan puing Pustu Tegalmaja, Tanjung, Lombok Utara, Jumat (12/10). Perbaikan fasilitas kesehatan terdampak gempa ditargetkan tuntas Desember 2018.

SUARA NTB

Senin, 15 Oktober 2018

HBK Panaskan Mesin ”Gerindra Muda” Giri Menang (Suara NTB) Konsolidasi internal terus dilakukan oleh DPD Partai Gerindra NTB. Kali ini, jajaran Gerindra Masa Depan (GMD) seluruh Lombok dikumpulkan di restauran Ujung Landasan, Lombok Barat (Lobar), Jumat (12/10). Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) didampingi Sekjen DPD Partai Gerindra NTB, Ali Al Khairi, dan OKK DPD Partai Gerindra NTB, Havid Hasan.

Kepada kader muda GMD yang hadir, Sekjen Partai Gerindra Ali Al Khairi mengatakan, kader muda partai harus ambil bagian dalam kampanye menyongsong pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif 2019 mendatang, ikut bergabung

dengan partai koalisi adil makmur. “Tenaga muda sangat berarti, sangat berguna dan sangat menentukan dalam keberhasilan pemilihan nanti,” katanya.

Ali meminta mesin GMD harus berjalan sebaik mungkin.

DPD Partai Gerindra NTB sekaligus memerintahkan darah muda partai untuk terus bergerak memenangkan Partai Gerindra, Prabowo-Sandi, serta memenangkan HBK sebagai perwakilan DPP di NTB. “Bersamasama berjuang sekuat tenaga agar Partai Gerindra menang, Pak Prabowo presiden, dan Pak HBK DPR RI,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut HBK menegaskan ucapan seorang pemimpin yang sabdo pandito ratu, yang harus bisa dijalankan dan diamankan oleh semuakadernya.KetuaDewanPem-

SILATURAHMI - H. Bambang Kristiono (HBK) saat silaturahmi dengan kader muda GMD dari seluruh pulau Lombok, Jumat (12/10) malam. bina Partai Gerindra Prabowo Subianto terus mengingatkan seluruh kader Partai untuk terus melakukan konsolidasi dan penguatan.

“Namanya sabdo pandito ratu itu harus dipegang erat, harus dijalankan dengan penuh kedislipinan,” katanya. Kepada jajaran GMD, suami Hj Dian BK ini mengungkapkan, bahwa kerja Partai harus bisa berjalan dengan solid, efektif dan semangat yang tinggi. “Jangan sam-

pai tidak fokus dan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

“Posisi Caleg yang saya jalani sekarang, dijalankan atas perintah dari Bapak Prabowo Subianto. Jika mau, 2009 bisa, 2014 juga bisa, saat-saat itu sudah seringkali ditawarkan,” bebernya. “Kenapa sekarang, karena sekarang merupakan perjuangan yang paling menentukan” sambungnya.

Itulah mengapa, tandas HBK, dalam arena caleg ia mendapatkan nomor urut satu, itu bukti kehendak dari pemimpin Partai.

Biasanya di setiap dapil yang nomor satu itu adalah petahana. “Pak Prabowo butuh orang yang bisa menyatukan, mengorganisir serta memobilisasi kader-kader yang ada”, ucapnya.

Lebih jauh, HBK mengungkapkan kehadirannya di Lombok semata-mata untuk pengabdian. Niatnya ingin membangun pulau Lombok yang adil makmur, sesuai cita-cita koalisi Prabowo-Sandi. (038/*)

Halaman 9

ICMI – YGMC Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Praya (Suara NTB) ICMI NTB bekerjasama dengan Yayasan Generasi Muslim Cendekia (YGMC) menggalang donasi gempa Lombok dari berbagai sumber seperti Majelis Pengurus Pusat ICMI, kolega peneliti dari berbagai negara seperti USA, Jerman, UK, Australia, Jepang, Malaysia, China, dan Korea Selatan. Donasi tersebut telah disalurkan dalam empat tahap penyaluran oleh ICMI NTB dan YGMC di Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan KLU Pada Sabtu (13/10), perwakilan Seoul National University (SNU), Prof. Dr. Jun Seok Hwang, menyerahkan bantuan gempa Lombok kepada Ketua YGMC, Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph. D di Sekretariat YGMC, Puyung Lombok Tengah.

Yayasan Generasi Muslim Cendikia adalah Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. YGMC memiliki visi membentuk generasi muslim yang ulul albab, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,

berakhlak mulia serta menguasai Iptek untuk mengembangkan diri dan keluarga serta membangun umat dan bangsa dengan bertanggung jawab kepada Allah SWT. Saat ini YGMC Puyung telah membuka jenjang pendidikan mulai dari TK, SD-IT, SMP-IT dan SMK-IT. Para siswa selain belajar di sekolah juga diberikan pengetahuan agama melalui program diniyah di malam hari. Bantuan tersebut langsung ditindaklanjuti di siang dan sore harinya oleh Prof. Hwang didampingi pengurus ICMI dan YGMC, dan perwakilan dosen dan mahasiswa Fakuktas Teknik Unram di dua titik lokasi, yaitu Desa Selebung dua Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, dan Dusun Gertok Desa Mekarsari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat Prof. Hwang menjelaskan, setelah melihat berita gempa Lombok di Media Inter-

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR.2479CT NOKA/NOSIN MHIJF119HK475414/JFZIE1465136 AN.MITRA BISNIS MADANI(MBM) HLG DSKTR JL.RAYA KOTA PRAYA.

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR 2480CT NOKA/NOSIN MHIJF11CHK475401/JFZIE1465144 AN.MITRA BISNIS MADANI(MBM) HLG DSKTR JL.RAYA KOTA PRAYA.

HLG STNK R2 HONDA DR 5422 BF NOKA /NOSIN MHIJF12137K244166/ JF12E-1247985 AN GHIELDA EVERLY RAHARJA HLG SKTR JL.PANCASILA 5 LENDANG LEKONG

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

national, dia mengajak dosen dan mahasiswanya untuk “pray for Lombok”, dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk masyarakat Lombok, karena kami sangat mencintai masyarakat Lombok.

Dari diskusi itu, kami putuskan untuk melakukan “fund rising” di Seoul. Hasil dari “fund rising” itulah yang kami salurkan hari ini. Mahasiswa SNU menggalang donasi dari masyarakat Korea untuk korban gempa Lombok.

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dan alat tulis untuk anak sekolah untuk 112 KK yang kehilangan rumah di Desa Selebung Lombok Tengah, dan 100 KK di Dusun Gertok Desa Mekar Sari Lombok Barat. (dys)

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 15 Oktober 2018

SUARA NTB

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Senin, 15 Oktober 2018

Halaman 11

Hary Tanoe: Pertemuan IMF-WB Mulai 29 Oktober Garuda Indonesia Layani Penerbangan Langsung Awal Baik untuk Indonesia Singapura – Tanjung Pandan

Nusa Dua (Suara NTB) Pemerintah dan kalangan usaha Indonesia dinilai perlu menindaklanjuti ajang Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia atau IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Dihadiri 189 negara yang diwakili oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral dan sebagian kepala negara, mereka dapat melihat langsung kesempatan bisnis dan investasi yang ada di tanah air. ‘’Pertemuan IMF WB di Bali adalah awal yang baik bagi kita. Tapi kita juga harus mampu menindaklanjuti kesempatan ini menjadi kenyataan. Dibutuhkan follow up yang intensif dan pemahaman yang baik atas kesempatan yang dapat kita maksimalkan,’’ kata Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10).

Selain keuntungan yang didapat sebagai tuan rumah IMF-WB 2018 mencapai sekira Rp1,1 triliun, manfaat lainnya adalah dari penyelenggaraan ‘’Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions” (MICE) berupa pameran dan expo seni, kerajinan, pariwisata, infrastruktur dan kuliner.

Untuk itu, Hary Tanoe menekankan agar Indonesia mampu memperkuat fundamental ekonomi, sehingga mempercepat pertumbuhan investasi, lapangan kerja, ekspor, konsumsi masyarakat dan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah.

Di sisi lain, bahasan ekonomi digital dan perkembangan industri 4.0 juga mendapat sorotan, termasuk layanan finansial berbasis teknologi alias fintech. Hary Tanoe menungkapkan ada dua aspek yang harus diperhatikan yakni infrastruktur jaringan

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Hary Tanoesoedibjo berbincang dan hadir pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali. atau network dan konten.

Digital ekonomi dari sisi network dan infrastruktur seperti high speed internet dan icloud adalah sangat penting yang dapat membuat aktivitas ekonomi menjadi sangat efisien dan akurat. ‘’Sedangkan pada konten atau aplikasi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai perkembangannya menimbulkan masalah di tempat lain termasuk e-commerce mempengaruhi bisnis konvensional. Tentu saja ada benefitnya pula, misalnya hadirnya e-education yang dapat mempercepat kemajuan pendidikan tinggi kita,’’ ujar Hary Tanoe.

Diyakini pula, pertemuan IMF-Bank Dunia yang dihadiri sekira 32 ribu orang ini menjadi ajang promosi wisata Indonesia karena sebagian dari mereka baru pertama kali ke Indonesia. Pertemuan itu juga dinilai merupakan pintu gerbang kesempatan yang harus ditindaklanjuti sehingga berdampak bagi pemerintah, BUMN, korporasi swasta hingga pelaku UMKM.

Generasi Millenial Para Disruptor Dari Hal. 1 Harus dipahami katanya, generasi millenial adalah orang-orang yang percaya diri, selalu memiliki ekspektasi yang besar dan memiliki cara yang kontinue untuk mencapai suatu sasaran. ‘’Dalam mencapai sasaran diperlukan sebuah kerja keras dan kerja cerdas. Selain perlu adanya komitmen dalam diri dalam meraih sebuah tujuan,’’ jelasnya.

Rohmi juga menekankan bahwa jiwa enterpreuner harus mampu dibangun dalam setiap diri masyarakat saat ini jika ingin tetap bisa survive di era industri 4.0. ‘’Jika saudara ingin sukses jika ingin tidak tertinggal, adalah harus mampu menyesuaikan diri dengan kon-

disi dan keadaan terkini,’’ujar Rohmi memberi semangat. ‘’Mindset berpikir orang sukses adalah ketika dia mau bekerja lebih keras, bekerja lebih ulet memanfaatkan kemampuan dan kapasitas yang ada untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kondisi yang ada,’’ tambah Rohmi.

Di akhir acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemprov NTB dengan Universitas Teknologi Sepuluh November. Kerjasama tersebut di bidang pendidikan, penelitian, pengembangam ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan SDM dan pengabdian kepada masyarakat. (nas)

Butuh Rp7,3 Triliun Dari Hal. 1 ‘’Tapi bisa saja bergerak terus, tidak menutup kemungkinan kebutuhan untuk rumah saja sekitar Rp7,3 triliun. Kita berharap untuk enam bulan ke depan alokasi Rp7,3 triliun bisa terpenuhi,’’ katanya dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/10) siang.

Estimasi awal, kebutuhan untuk Lombok Utara sebesar Rp2,9 triliun, Lombok Barat Rp1,7 triliun, Lombok Tengah Rp792 miliar, Lombok Timur Rp 369 miliar, Kota Mataram Rp165 miliar, Sumbawa Rp292 miliar dan Sumbawa Barat Rp342 miliar.

Nilai kerusakan dan kerugian rumah warga di Lombok Utara Rp3,79 triliun, Lombok Barat Rp3,74 triliun, Lombok Tengah Rp896 miliar, Lombok Timur Rp525 miliar, Kota Mataram Rp 271 miliar, Sumbawa Rp480 miliar dan Sumbawa Barat Rp655 miliar.

Sugihartha menjelaskan, pendataan kerusakan rumah dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, informasi dari masyarakat. Dari hasil informasi masyarakat dilakukan verifikasi. Yang melaksanakan verifikasi Pemda kabupaten/kota bersama BPBD setempat.

Dari hasil verifikasi ini kemudian berlanjut penetapan SK Bupati/Walikota mengenai rumah warga yang rusak berat, sedang dan ringan. Dari SK Bupati/Walikota itu akan diinformasikan ke masyarakat. Kemungkinan ada koreksi-koreksi baik dari informasi masyarakat terkait dengan yang mendapatkan bantuan. ‘’Atau mungkin hasil dari evaluasi kami sendiri. Ini semua harus melakukan validasi, penajaman lagi. Siapa yang melakukan validasi ini? Tentunya ada di pemerintah provinsi. Tapi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota dan Rekompak. Di situ kita validasi akhir, memastikan

apakah yang dibantu sudah betul sasarannya. Apakah yang dibantu ini sudah betul kondisinya,’’ jelasnya.

Dikatakan, bisa saja kondisi yang dilaporkan hasil berdasarkan verifikasi rusak berat. Tapi ternyata setelah divalidasi hanya rusak sedang bahkan rusak ringan. “Ini kita sesuaikan kembali dan itu nanti akan ada revisi SK Bupati/ Walikota. SK bupati/walikota bisa dilakukan penyesuaian sesuai hasil validasi akhir,’’ terangnya.

Ia mengatakan, validasi terus dilakukan sambil berjalan. Rumah-rumah rusak yang sudah selesai diverifikasi tetap dilakukan penajaman atau validasi lagi. ‘’Meskipun uang itu sudah sampai ke rekening masyarakat. Kita sendiri masih tetap melakukan validasi. Dana bantuan ke masyarakat diblokir dulu.

Pada saat akan dieksekusi baru divalidasi. Validasi ini yang menentukan. Apakah rumah itu layak untuk dibantu,’’ jelasnya.

Untuk mempercepat pembangunan rumah korban gempa, kata Sugihartha akan diperbanyak jumlah fasililator yang akan mendampingi kelompok masyarakat (Pokmas). Ia mengatakan, jumlah fasililator dari Kementerian PUPR yang hanya 400 orang tak sebanding dengan jumlah rumah warga yang rusak mencapai 204 ribu unit. ‘’Sehingga akan kita perhitungkan kembali, berapa kebutuhan riil untuk itu.

Karena pendampingan ini kewenangan Kementerian PUPR maka kebutuhan ini kita minta dari kementerian. Nanti kita tentukan bersama. Ini tergantung kementerian, kalau perlu dukungan provinsi maka kita harus siap,’’ tandas Sugihartha. (nas)

Pada kesempatan pertemuan IMF- Bank Dunia itu, Indonesia juga memberi perhatian pada digital ekonomi.

Pada salah satu rangkaian acara yakni Bali Fintech Agenda, Presiden Joko Widodo perlunya mempertimbangkan regulasi pada perkembangan fintech dan ekonomi digital yang terus tumbuh pesat.

“Seiring dengan perkembangan fintech dan ekonomi digital yang begitu pesat, saya ingin mengingatkan soal prinsip regulasi yang menjadikan internet begitu pesat pada ekonomi nasional sekitar 20 tahun lalu,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pengembangan teknologi yang pesat juga dibutuhkan regulasi yang tepat, apalagi teknologi sekarang sudah masuk dalam tatanan perekonomian nasional. Jokowi juga ingin seluruh negara yang hadir di Bali bisa memberikan masukan terkait pengembangan fintech di tataran global. (r/*)

Jakarta (Suara NTB) – Maskapai pembawa bendera nasional - Garuda Indonesia - semakin memperkuat jaringan regionalnya kembali dengan meluncurkan rute baru Singapura – Tanjung Pandan yang dimulai dilayani pada 29 Oktober 2018. Penerbangan langsung Tanjung Pandan – Singapura tersebut nantinya akan dilayani empat kali per minggu dengan menggunakan pesawat Bombardier CRJ – 1.000 yang memiliki kapasitas 96 kursi ekonomi.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan bahwa layanan baru ini sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata Indonesia khususnya mendukung Ke-

menterian Pariwisata Republik Indonesia dalam memperkuat 10 destinasi prioritas di luar Bali di mana salah satunya adalah Tanjung Kelayang, Belitung.

“Penerbangan langsung ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jaringan internasional Garuda Indonesia serta sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat konektivitasnya di kawasan Asia Tenggara.”, kata Pikri.

“Singapura merupakan salah satu hub internasional paling ramai sekaligus juga hub terdekat ke Indonesia. Dengan adanya penerbangan langsung yang kurang dari satu jam dari Singapura, Belitung merupakan tujuan liburan singkat yang sempurna,” tambah Pikri.

‘’Dari berkas itu, majelis memerintahkan jaksa untuk mengembangkan ke pihak lain,’’ jelasnya, masih mengutip isi amar putusan.

Berbeda dengan amar putusan dan pertimbangan hakim, JPU dalam rangkaian persidangan kecenderungan membebankan kepada kedua terdakwa. Dakwaan JPU pada halaman empat alinea keempat, kerugian negara sebagian dibebankan kepada Manggaukang Raba, dari total kerugian Rp 1,06 miliar.

OPD Hulu dan Hilir Harus Punya Target Terukur Mataram (Suara NTB) Pengembangan industri olahan berbasis produk unggulan lokal menjadi highlight dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2018-2023.

Untuk meuwujudkan pengembangan dan pembangunan industri olahan di daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik hulu dan hilir harus punya target yang terukur.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan RPJMD NTB 2018-2023 saat ini masih dalam tahap penyusunan rancangan. Ia mengatakan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd, pengembangan industri olahan

produk unggulan daerah menjadi higlight RPJMD lima tahun mendatang.

“Industri olahan ini belum banyak berkembang. Oleh karena itu dalam RPJMD ini disebutkan secara tegas. Bagaimana membangun industri olahan berbasis sumber daya lokal untuk menciptakan nilai tambah,” kata Ridwan dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, OPD hulu dan hilir akan berbagi tugas untuk meujudkan pengembangan industri olahan di NTB. Misalnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tugasnya memastikan produksi komoditas-komoditas unggulan daerah, seperti jagung, padi, kedelai dan lainnya.

Kemudian Dinas Perindustrian (Disperin) mengajak inves-

Sebagaimana dijelaskan Ketua Tim JPU Budi Tridadi, SH, dari total kerugian negara itu jadi tanggungan bersama Ihwan, Mutawalli dan Manggaukang Raba. ‘’Rinciannya, yang harus ditanggung terdakwa adalah Rp777 juta.

Sedangkan kepada Manggaukang Raba dibebankan Rp299 juta. Ini sesuai dengan hasil audit BPKP,’’ kata Budi Tridadi.

Bagaimana soal berkas Mutawalli yang dikembalikan untuk ditindaklanjuti?

Untuk menindaklanjuti itu, perlu koordinasi dengan Pid-

sus. Urusan JPU, kata dia, mempertimbangkan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi atau menerima putusan tersebut. ‘’Karena ada perbedaan. Soal berkas ditindaklanjuti ke pihak lain, nanti koordinasi kami dengan Pidsus,’’ jelasnya.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH belum bisa berkomentar. Namun terkait tindaklanjut ke pelaku lain sesuai instruksi hakim, akan dibahas secara internal dan akan segera dijelaskan pihaknya. (ars)

Menhub Janjikan Rp 20 Miliar Bangun Dermaga Gili Dari Hal. 1 termasuk koneksi dari dermaga Carik dan Dermaga Bangsal. Proyek akan dimulai tahun 2019. ‘’Dananya lumayan besar, nanti sekitar Rp20 miliar,’’ sebutnya.

Hasil tinjauan dan laporan diterimanya, dermaga di Gili Trawangan dan Gili air yang selama ini jadi akses keluar masuk kapal wisatawan rusak akibat gempa. Kerusakan cukup parah sehingga tidak cukup perbaikan, tapi membangun dermaga dengan kap-

asitas lebih besar. ‘’Kita akan perbesar lagi kapasitasnya. Supaya lebih banyak menampung kapal wisatawan atau kapal lainnya,’’ kata Budi.

Perbaikan tidak saja untuk pemulihan pascabecana gempa 7,0 SR Agustus lalu.

Menurut Menteri, perbaikan dan pembangunan dermaga ini berfungsi jangka panjang.

Pihaknya ingin mengakselerasikan pariwisata dengan sarana untuk memperlancar transportasi laut. Sepengetahuannya, dua dermaga di gili

tersebut kapasitasnya masih relatif kecil sehingga tidak maksimal menampung kapal pengangkut wisatawan dalam ukuran besar.

Atas dasar itu, kemajuan pariwisata menurutnya harus didukung peningkatan fasilitas oleh pemerintah. Diyakininya, proyek ini didukung Pemprov NTB dan Pemkab KLU. ‘’Tidak ada masalah.

Kita sudah koordinasi dengan Pemda di sini. Tinggal mematangkan perencanaan untuk persiapan pembangunan 2019,’’ ujarnya. (ars)

RSJ Mutiara Sukma Gelar Penyuluhan pada Pelajar SMA/SMK Terdampak Bencana Dari Hal. 1 SMA Negeri 1 Batu Layar, SMA Negeri 1 Lingsar, SMA Negeri 1 Narmada dan SMK Negeri 1 Narmada. Penyuluhan kepada siswa-siswi dengan tema “Meningkatkan Potensi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja dalam Menyongsong Masa Depan”.

Kegiatan lainnya, skrining kesehatan jiwa kepada para siswa dan tenaga pendidik dan kependidikan. Serta melatih kemampuan manajemen stres para siswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

Tim yang diterjunkan RSJ Mutiara Sukma dalam kegiatan ini adalah Psikiater, Psikolog, Perawat Spesialis Keperawatan Jiwa, Dokter Umum, Perawat dan tenagatenaga pendukung lainnya.

Serta melibatkan mahasiswa keperawatan STIKES Mataram yang sedang mengikuti praktik klinik stase keperawatan jiwa. ‘’Ribuan siswa dari sekolahsekolah tersebut mengikuti kegiatan ini. Sehingga diharapkan setelah terpapar manajemen stres siswa dan warga sekolah mampu mengatasi masalah kesehatan jiwanya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik,’’ katanya.

Nengah Dartayasa menambahkan, sejak hari pertama ketika gempa mengguncang NTB beberapa waktu lalu, tim RSJ Mutiara Sukma turun ke daerah terdampak. Dalam kondisi

WIB pada keberangkatan di hari Minggu dan akan tiba di Bandara Internasional Hanandjoeddin di Tanjung Pandan pukul 17.50 WIB untuk yang penerbangan di hari Senin, Rabu, Jum’at dan pukul 18.00 untuk penerbangan di hari Minggu. Penerbangan kembali akan berangkat dari Bandara Internasional Hanandjoeddin di Tanjung Pandan pukul 14.50 WIB dan tiba di Bandara Changi Singapura pada 16.20 LT. Saat ini Garuda Indonesia melayani 84 penerbangan per minggu ke dan dari Singapura menuju kota-kota di Indonesia seperti Singapura Jakarta (9x setiap hari), Singapura - Surabaya (setiap hari), dan Singapura - Denpasar (2x setiap hari). (*)

Pengembangan Industri Olahan

Hakim Perintahkan Jaksa Bidik Pelaku Lain Dari Hal. 1

“Kami percaya adanya penambahan layanan baru ini akan dapat turut membantu pertumbuhan bisnis dan perdagangan di kawasan Tanjung Pandan dan sekitarnya khususnya mengingat bahwa saat ini Tanjung Pandan dianggap sebagai salah satu Zona Ekonomi Khusus, serta salah satu dari 10 destinasi pariwisata nasional yang diprioritaskan mengingat Tanjung Pandan memiliki pantaipantai seperti di Maldives dan saat ini tengah dikembangkan untuk dapat menjadi Bali kedua,” tutup Pikri.

Layanan penerbangan Singapura - Tanjung Pandan akan berangkat dari Bandara Changi Singapura pada 17.20 LT di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat lalu pukul 17.30

bencana risiko gangguan emosional dan jiwa meningkat.

World Health Organization (WHO) mengatakan gangguan emosional bisa meningkat 1520 persen. Sedangkan gangguan jiwa bisa meningkat 3-4 persen. Untuk itu, pihaknya turun ke daerah-daerah terdampak memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial kepada masyarakat untuk menekan potensi peningkatan gangguan emosional dan jiwa pada masyarakat terdampak bencana.

Di arena Inspiratif Expo, pihaknya menghadirkan mahasiswa dan perwakilan atlet dari PPLP NTB. ‘’Tujuan kita membangkitkan anak muda jiwanya sehat. Supaya yang lain juga terpacu mengikuti,’’ katanya.

RSJ Mutiara Sukma juga membagikan kuesioner kepada pengunjung yang hadir.

Para pengunjung kemudian mengisi kuesioner tersebut.

Tujuannya untuk mendeteksi secara dini masalah kesehatan jiwa. Setiap turun ke lapangan, kata Nengah Dartayasa, pihaknya juga selalu membagikan kuesioner. ‘’Itu untuk mendeteksi dini masalah kesehatan jiwa,’’ terangnya.

Pada kesempatan tersebut, RSJ Mutiara Sukma juga membagi-bagikan doorprize kepada pengunjung. RSJ Mutiara Sukma membagikan dua buah sepeda kepada pengunjung yang beruntung serta doorprize lainnya.

Salah satu kegiatan penye-

baran informasi kepada masyarakat yang dilakukan RSJ Mutiara Sukma dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) adalah siaran radio di RRI Pro 1 Mataram Gelombang 89,2 MHz FM dengan Narasumber Ns. Muhammad Sunarto S. Pataroi, M.Kep., Sp.Kep.J. Yang mengambil tema “Young People and Mental Health in a Changing World” atau Pemuda dan Kesehatan Jiwa di Tengah Perubahan Dunia.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D berharap melalui peringatan hari kesehatan jiwa sedunia, semua bisa menyadari pentingnya menjaga kesehatan jiwa. ‘’Orang yang bisa diobati jiwanya itu yang sadar dirinya sakit. Kalau orang ndak sadar dirinya ndak sakit, itu susah diobati kesehatan jiwanya. Kalau cemas terus berarti ada sesuatu yang harus diobati,’’ katanya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A mengatakan bahwa orang yang datang ke rumah sakit jiwa, bukan berarti bermasalah dengan kesehatan jiwanya. Tetapi orang yang datang ke rumah sakit jiwa ingin mengetahi ketahanan mentalnya. ‘’Seperti calon anggota dewan, semua kalau akan rekrutmen harus melalui pemeriksaan kejiwaan,’’ kata mantan Kepala Dinas Kesehatan NTB ini. (nas/*)

tor, UMKM, koperasi untuk membangun industri olahan.

Selanjutnya, Dinas Perdagangan (Disdag) bertugas mencarikan pasar. “Sehingga, dari hulu ke hilir, hilirisasi produk unggulan ini tergambar dengan jelas dan masing-masing OPD tahu tugasnya,” kata Ridwan.

Ridwan menjelaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa juga menjadi poin penting dalam rancangan RPJMD 2018-2023.

Namun, yang tak kalah menarik dan sangat penting adalah pengembangan industri olahan.

“Bagaimana membangun industri olahan dengan mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja lalu dapat menurunkan angka kemiskinan,” terangnya.

Ridwan mengatakan pihaknya belum berbicara mengenai target pengembangan atau pembentukan industri olahan tiap tahun di NTB. Hal ini masih dilakukan pembahasan bersama OPD terkait. Ia menjelaskan NTB sebanrnya sudah punya embrio industri olahan yang sudah dirintis lima tahun sebelumnya.

Berbicara mengenai pengembangan industri olahan, Ridwan

mengatakan tidak dalam skala besar. Tetapi industri olahan skala kecil yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, jika berbiara masalah kemiskinan maka harus memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudian meningkatkan akses meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat melalui penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah.

“Aspek inilah yang menjadi cara ampuh dalam RPJMD dalam upaya menurunkan kemiksinan. Yakni mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” tandasnya.

Rancangan RPJMD NTB 2018-2023 ditargetkan masuk ke DPRD, Desember mendatang. Paling tidak, saat penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, rancangan RPJMD sudah masuk ke Dewan.

“Sehingga DPRD bisa mengawal program 2019 berkesusian dengan RPJMD. Walaupun secara aturan RPJMD itu boleh sampai Maret tahun depan.

Malah kita bersyukur lebih awal masuk. Sehingga bisa kita sempurnakan,” ujarnya. (nas)

Honorer K2 Tak Terakomodir Formasi Khusus CPNS Dari Hal. 1 Dalam surat itu, Kemen PANRB menjelaskan tentang Peraturan Men PANRB No.36 Tahun 2018 terkait eks honorer K2. Pada ada poin satu surat tersebut dijelaskan maksud dari kata bagi tenaga pendidik minimal berijasah S1 dan tenaga kesehatan minimal berijasah D-III yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi 3 November 2013.

Saat pendataan tahun 2012, terdapat dua jenis pendidikan yang diinputkan. Yaitu kualifikasi atau tingkat pendidikan yang digunakan saat pengangkatan tenaga honorer pertama kali dan kualifikasi pendidikan yang telah ditamatkan saat pendataan.

Terkait hal ini, eks tenaga honorer K2 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diikutkan seleksi CPNS 2018 adalah mereka yang memperoleh ijasah sarjana dan melakukan perekaman pada saat pendataan tahun 2012 sesuai mekanisme yang diatur Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hasil evaluasi dan validasi berdasarkan poin pertama diperoleh data eks tenaga honorer K2 yang memenuhi persyaratan ikut seleksi CPNS 2018 sebanyak 13.345 orang.

Berdasarkan data BKD NTB, jumlah formasi khusus eks tenaga honorer K2 dalam seleksi CPNS 2018 di. daerah ini sebanyak 740 orang. Terdiri dari formasi guru 735 orang dan tenaga kesehatan 5 orang.

Dari 735 formasi khusus tenaga guru se-NTB, tak satupun dari Pemprov NTB. Formasi khusus tenaga guru CPNS 2018 yang berasal dari hononer K2 hanya diperolehi 10 Pemda kabupaten/kota.

Dengan rincian, Kota Mataram sebanyak 1 orang, Lombok Barat 37 orang, Lombok Tengah 250 orang, Lombok Timur 79 orang, Lombok Utara 10 orang, Sumbawa Barat 12 orang, Sumbawa 58 orang, Dompu 42 orang, Bima 143 orang dan Kota Bima 103 orang.

Sedangkan untuk formasi khusus eks tenaga honorer K2 tenaga kesehatan hanya diperoleh tiga kabupaten/kota di NTB. Yakni Kota Mataram 1 formasi, Kabupaten Bima 1 formasi dan Kota Bima 3 formasi.

Tembus 55.611 Pelamar Dua hari jelang penutupan pendaftaran CPNS 2018,

jumlah pelamar di NTB sudah menembus 55.611 orang.

Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Bima masih menjadi incaran pelamar CPNS di atas 7.000 8.000 orang pelamar.

Sampai hari ke - 11 pendaftaran CPNS pada 11 Pemda di NTB, jumlah pelamar sudah mencapai 55.611 orang. Jumlah pelamar terbanyak di Lobar mencapai 8.902 orang, sedangkan formasi yang diperebutkan sebanyak 219 formasi.

Kemudian disusul Kabupaten Bima 7.202 pelamar, dengan jumlah formasi yang diperebutkan 352 formasi. Instansi dengan pelamar terbanyak ketiga adalah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah mencapai 6.594 orang.

Jumlah formasi CPNS yang tersedia di Lotim sebanyak 225 formasi. Pemprov NTB menempati posisi keempat jumlah pelamar terbanyak.

Hingga H-2 penutupan pendaftaran, jumlah pelamar sudah mencapai 6.042 orang.

Sementara formasi CPNS Pemprov NTB tahun ini sebanyak 433 formasi.

Sementara itu di Kota Mtataram dengan jumlah lowongan yang tersedia 262 formasi, jumlah pelamar sudah menembus 5.997 orang. Lombok Tengah dengan formasi terbanyak di NTB yang mencapai 481 formasi, jumlah pelamar baru mencapai 3.231 orang.

Daerah lainnya seperti Lombok Utara, jumlah pelamar sudah mencapai 4.753 orang, Sumbawa Barat 2.569 orang, Sumbawa 4.615 orang, Dompu 4.341 orang dan Kota Bima1.365 orang. Pendaftaran CPNS 2018, kata Fathurahman akan ditutup Senin (15/10), hari ini.

Fathurahman mengatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah bersurat ke panitia seleksi CPNS pusat dan daerah tertanggal 8 Oktober lalu yang meminta pelamar mengunggah ulang dokumen pendaftaran portal pendaftaran online BKN. Unggahan ulang dokumen pendaftaran ini karena terindikasi file corrupt pada dokumen yang diunggah oleh pelamar.

Jumlah kuota CPNS untuk provinsi dan 10 kabupaten/ kota sebanyak 3.186 formasi.

Terdiri dari formasi umum sebanyak 2.446 orang dan formasi khusus eks honorer K2 sebanyak 740 orang. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 15 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Membangun Masyarakat Berkualitas Dimulai dari Keluarga Praya (Suara NTB) Keberadaan keluarga memainkan peran vital dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Artinya, untuk bisa mewujudkan masyarakat yang berkualitas harus dimulai dari pembinaan sejak dari keluarga.

Kalau keluarga sudah berkualitas, maka dengan sendirinya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas.

Berkualitas bukan hanya dari aspek ekonomi saja. Tetapi juga dari aspek lainnya, termasuk aspek kesehatan. “Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas dari semua aspek. Sehingga penting untuk bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPRRI, Dra. Hj. Ermalene, MHS., Sabtu (13/10).

Berbicara pada acara Promosi Pelayanan KB dan KR Berkualitas Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan bersaam mitra kerja, di lapangan UD Lestari Desa Langko Kecamatan Janapri Lombok Tengah (Loteng), Ermalena mengatakan, untuk membangun keluarga yang berkualitas bukan perkara mudah.

Harus ada komitmen kuat untuk bagaimana bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas.

“Kalau kita tidak punya komitmen untuk membangun keluarga yang berkualitas, bagaimana bisa kita mewujudkan keluarga yang berkualitas,” ujarnya. Dan, membangun komitmen itu bukan setelah menikah. Tetapi jauh sebelum merencanakan pernikahan itu sendiri.

Diawali dengan merencanakan

Kepala BKKBN perwakilan NTB, Dr.Drs. L. Makripuddin, M.Si., (Foto kiri). Warga mendapat layanan KB pada kegiatan promosi KB dan KR berkualitas di Desa Langko, Sabtu (13/10). pernikahan di usia yang sudah matang. Kemudian mengatur jarak kehamilan. Dengan tidak hamil terlalu sering dan hamil diusia yang sudah terlalu tua. Serta mengatur jumlah anak, cukup dua anak saja.

Karena kalau menikah diusia yang matang, anak yang dilahirkan jauh lebih berkualitas. Kemudian kalau kehamilan diatur maka pola asuh anak oleh orang tua bisa maksimal. Dan, dengan hanya memiliki dua anak, ekonomi keluarga

Wakil Ketua Komisi IX DPRRI, Dra. Hj. Ermalena MHS, di tengahtengah warga Desa Langko

tidak akan terlalu terbebani. Sehingga ekonomi keluarga bisa untuk menopang aspek kesehatan dan pendidikan anak. “Kalau anak sudah sehat dan berpendidikan, maka jalan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas semakin mudah,” terangnya.

Dalam mengatur kehamilan serta jumlah anak, tambah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makripuddin, M.Si.,

banyak pola yang dilakukan. Salah satunya melalui program KB. Yakni dengan menggunakan alat kontrasepsi. Baik itu bagi ibu maupun ayah.

Saat ini, pilihan alat kontraspepsi yang tersedia sudah cukup banyak. Mulai dari pil, suntikan, IUD maupun kondom bagi kalangan ayah. Dan, pemerintah sendiri sudah menyiapkan layanan KB secara gratis bagi masyarakat. “Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung terwujud-

kan keluarga serta masyarakat yang berkualitas,” terangnya.

Masyarakat peserta BPJS, tambah Kepala BPJS Cabang Selong, dr. Geri Kusuma, saat ini bisa memanfaatkan fasilitas BPJS tersebut untuk mendapat layanan KB. Karena program BPJS sekarang sudah bisa melayani masyarakat yang ingin mendapat pelayanan KB. “Untuk bisa memperoleh layanan KB, sekarang banyak pilihan.

Termasuk dengan menggunkan fa-

silitas BPJS. Itu semua untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan KB,” timpalnya.

Pada kegiatan promosi tersebut, sebanyak sekitar 60 orang mendapat pelayanan KB gratis. Baik itu pelayanan peserta KB baru maupun pemasangan alat kontrasepsi baru bagi peserta KB lama. Juga ada penyerahan kartu peserta BPJS bagi warga kepada Kepala BKKBN perwakilan NTB dan Kepala DP3AP2KB Loteng, H. Mulyardi Yunus. (kir/*)

Perwakilan warga menyampaikan sejumlah aspirasi pada acara promosi program KB dan KR berkualitas di Desa Langko, Sabtu (13/10).

Warga mengikuti penjelasan soal program KB

CANANGKAN Sekretaris BKKBN NTB bersama Kepala Dinas P3AP2KB Lobar Ramdan Harianto saat mencanangkan kampung KB di Pakuan Narmada

Kali Ini di Pakuan Narmada

Pencanangan Kampung KB di Lobar Terus Berlanjut Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) Lombok Barat (Lobar) bersama BKKBN Perwakilan Provinsi NTB kembali mencanangkan Kampung Keluarga Berancana (KB). Setelah sebelum pencanangan kampung KB dilakukan di Gerung, Lembar dan Sekotong, kali ini pencanangan dilakukan di Dusun Jurang Malang, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kamis (11/10).

Pencanangan secara simbolis dilakukan Sekretaris BKKBN Provinsi NTB, Sama’an didampingi Kepala Dinas P3AP2KB Lobar, Ramdan Harianto, Sekretaris TP-PKK Lobar, Hj. Sriani, Pejabat Kades Pakuan, Marsudi.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat.

Pembentukan Kampung KB ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah miskin, padat penduduk, wilayah tertinggal, wilayah terpencil, dan wilayah nelayan.

Prinsipnya program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

“Kampung KB diharapkan akan membuat Program KB bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun dan kampung-kampung di seluruh Indonesia,” terang Sama’an. Dia menambahkan, melalui pencanangan ini warga Dusun Jurang Malang yang berada di Desa Pakuan menjadi keluarga yang berkualitas baik dari segi jumlah ataupun dari segi pola kehidupan di masa

Kadis P3AP2KB Lobar, Ramdan Harianto yang akan datang. “Kesadaran untuk memiliki kehidupan yang lebih berkualitas harus dapat lebih ditanamkan di masyarakat, salah satunya dengan pencanangan Kampung KB,” katanya.

Untuk diketahui, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin di atas rata-rata tingkat desa di

mana Kampung/RW tersebut berada.

Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan di mana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

Sementara itu Pejabat Kades Pakuan Marsudi dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah yang telah memilih kampungnya sebagai Kampung KB. Dia berharap apa yang menjadi tujuan pencanangan dapat terlaksana dengan baik.

Diakui Marsudi, Dusun Jurang Malang memiliki cakupan peserta KB aktif terendah di Kecamatan Narmada. “Untuk data demografi di desa kami jumlah penduduknya 469 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 240 dan perempuan sebanyak 229 orang dengan jumlah kepala Keluarga berjumlah 142 orang. Dari data KB untuk jumlah perkawinan usia subur (PUS) sebanyak 95 orang. PUS peserta KB sebanyak 85 orang dan PUS bukan peserta KB sebanyak 10 orang. Di antara peserta KB yang menggunakan alat konstrasepsi berupa pil ada 10 orang, sedangkan yang menggunakan suntikan ada 51 orang dan yang menggunakan implant ada 20 orang,” paparnya. (her/*)

SAMBUTAN - Sambutan oleh Sekretaris BKKBN NTB