Edisi Sabtu 15 Agustus 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 15 AGUSTUS 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 132 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

170 Paket Proyek Anggaran Tersedot untuk Penanganan Covid-19 Senilai Rp270,7 Miliar Belum Ditender Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mencatat serapan APBD, baik fisik dan keuangan hingga 12 Agustus 2020 melampaui capaian tahun 2019 pada periode yang sama. Sementara itu, hingga pertengahan Agustus, masih ada 170 paket proyek senilai Rp270,7 miliar yang belum ditender.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT mengungkapkan, progres Rencana Umum Pengadaan (Suara NTB/dok) (RUP) sampai dengan 12 Sadimin Agustus, sudah sebesar 84,29 persen dari pagu belanja langsung bukan pegawai dalam APBD sebesar Rp1,6 triliun.

Ia memaparkan, progres aktivitas tender yang diproses melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi NTB sampai dengan 10 Agustus 2020. Disebutkan jumlah paket proyek yang akan ditender melalui IKPBJ Provinsi NTB tahun 2020 sebanyak 251 paket dengan pagu Rp493,6 miliar. ‘’Belum tender Rp270,7 miliar atau 54,85 persen sebanyak 170 Paket,’’ sebut Sadimin.

Sementara paket proyek yang masih dalam tahap verifikasi dokumen tidak ada atau nol. Kemudian proyek yang sedang tender sebanyak 55 paket senilai Rp54,5 miliar atau 11,04 persen. Sedangkan proyek yang sudah selesai tender sebanyak 46 paket senilai Rp168,4 miliar atau baru 32,12 persen.

Sementara proyek non tender dalam APBD NTB 2020 sebanyak 2.684 paket senilai Rp343,8 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 741 paket proyek senilai Rp63 miliar atau 18,32 persen yang belum proses.

Kemudian 551 paket senilai Rp76,7 miliar atau 22,3 persen sedang proses dan 1.392 paket proyek non tender sudah dalam pelaksanaan atau SPK/SPB senilai Rp204 miliar atau 59,33 persen.

Bersambung ke hal 11

Pemprov Tunda Pembayaran Proyek Senilai Rp200 Miliar

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menunda pembayaran sejumlah proyek tahun 2020 sekitar Rp200 miliar. Penundaan pembayaran proyek ini akibat keterbatasan anggaran daerah akibat refocusing dan realokasi untuk penanganan Covid-19.

“Sekitar Rp200 miliar pembayaran proyek yang ditunggak untuk dibayar tahun 2021 karena refocusing. Tahun ini tetap dilaksanakan tapi dibayar tahun depan,” kata

Asisten III Setda NTB yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Drs. H. Lalu Syafi’I, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (14/8) kemarin.

Syafi’I mengatakan, program prioritas Pemprov NTB yang dilakukan rasionalisasi adalah program percepatan jalan tahun jamak. Program percepatan jalan tahun jamak

membutuhkan anggaran sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun, mulai 2020 hingga 2022.

Pada tahun 2020, Pemprov sudah mengalokasikan anggaran untuk program percepatan jalan sebesar Rp250 miliar.

Namun akibat dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, anggaran untuk program per-

cepatan jalan tahun jamak dilakukan rasionalisasi. Dalam APBD 2020 hanya dianggarkan sebesar Rp55 miliar.

“Karena Rp250 miliar ndak mampu. Kita hanya menganggarkan Rp55 miliar, di bawah 10 persen secara keseluruhan.

Anggaran tahun ini supaya perencanaan jalan, tendernya jalan,” jelas Syafii.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/humassetdantb)

SERTIFIKAT - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan sertifikat CHSE kepada tujuh pengelola usaha pariwisata, Jumat (14/8).

TO K O H

Sertifikat CHSE, Garansi Operasional Usaha Pariwisata di Masa Pandemi

Sumberdaya Terfokus ke Covid-19 GUBERNUR NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah bersama DPRD NTB menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2020 dalam rapat paripurna di DPRD setempat, Jumat (14/8) malam.

Menurut Dr. Zul, plafon anggaran dan kebijakan anggaran pada tahun ini akan difokuskan masih menyesuaikan dalam kondisi pandemi Covid-19.

H. Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Revisi RTRW Tuntas September UNTUK mendukung percepatan realisasi investasi pembangunan kilang minyak di Kawasan Teluk Santong, Sumbawa, Pemprov NTB menargetkan revisi RTRW akan tuntas pada September mendatang. Saat ini sedang dilakukan percepatan untuk memperoleh Persetujuan Substansi (Persub) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Bersambung ke hal 11

H.Sahdan (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Di tengah pandemi, Pemprov NTB terus melakukan upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19 serta menggeliatkan sektor pariwisata. Untuk mendukung hal itu, pemerintah mengeluarkan sertifikat Clean, Healthy, Safety, Environment (CHSE) bagi pegiat usaha dan pariwisata.

Bagi pegiat usaha dan pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan maka akan diberikan sertifikat CHSE, serta

bagi pegiat usaha dan pariwisata yang tidak memiliki sertifikat CHSE, maka tidak diperbolehkan beroperasi. ‘’Mari kita sungguh-sungguh serius, untuk betul-betul menegakkan protokol Covid-19 dan tentunya clean, healthy, safety environment, untuk aktivitas pariwisata di segala bidang ini harus kita wujudkan. Tadi disampaikan Pak Kadis, tanpa pakai CHSE tidak akan bisa buka. Kalau mau buka maka urus CHSE-nya,’’ ujar Wakil

Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka acara simulasi protokol Covid-19 untuk jasa usaha dan destinasi wisata, di Taman Narmada, Jumat (14/8).

Wagub meminta pegiat usaha dan pariwisata untuk berkomitmen dan bersama melakukan persiapan degan sebaik - baiknya, agar seluruh tempat di NTB, baik itu transportasi, restoran, hotel, destinasi wisata, semuanya bersertifikat CHSE. Wagub

Pemprov Kaji Pembukaan Resmi Tol Laut Lembar-Banyuwangi angkutan barang.

Mataram (Suara NTB) – Menurut Bayu, pada pelayaran perdana pePemprov NTB mengkaji peresmian tol laut rute Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lo- kan lalu kapal yang berangkat dari Lembar bar), menuju Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyu- menuju Tanjung Wangi dan sebaliknya full penwangi, Jawa Timur. Rute tersebut diproyeksi- umpang. Khususnya dari angkutan barang yang kan dapat menjadi rute reguler paling cepat mendominasi. ‘’Tidak disangka-sangka penuh semua. Kita awal September mendatang. ‘’Percobaan sudah ada sekitar seminggu yang sampai tolak-tolak juga istilahnya. Itu akomolalu, artinya rute ini sudah ada. Kita tadinya dasi, truk-truk barang itu. Kalau yang penumpang belum ada,’’ jelasnya. Tarif yang mau buka secara resmi, tapi rencananya akan dikenakan antara lain Rp150 ribu bulan September awal ini resminya,’’ untuk penumpang dewasa, Rp100 ujar Kepala Dinas Perhubungan ribu untuk penumpang bayi.

(Dishub) NTB, Drs.H.Lalu Bayu Untuk kendaraan tarif yang dikenaWindya, Jumat (14/8). kan antara lain Rp150 ribu untuk sepeDiterangkan, pelayaran dari da tanpa penumpang, Rp250 ribu unLembar menuju Tanjung Wangi tuk sepeda motor roda 2 dengan 1 orakan difasilitasi dua kapal laut. ang penumpang, Rp550 ribu untuk Namun saat ini masih satu yang disepeda motor roda 3 atau roda 2 diatas operasikan untuk melihat pasar, 250 cc dengan 1 orang penumpang, yaitu kapal Mutiara Shipping milik Rp1,5 juta untuk sedan dengan PT. Atosim Lampung Pelayaran. penumpang 4 orang. ‘’Ini sebenarnya belum Kemudian untuk diresmikan saja. Tapi sudah mobil bak terbuka berjalan,’’ ujar Bayu. dengan 1 orang Dalam masa percobaanpenumpang nya kapal tersebut dikenakan tarif memfasilitasi baik Rp1,2 juta, penyeberangan Bersambung penumpang H.Lalu Bayu Windya ke hal 11 m a u p u n (Suara NTB/dok)

juga menekankan bahwa sertifikat ini, dapat sewaktu waktu dicabut, apabila pihak yang bersangkutan, longgar dalam penerapan protokol Covid-19. ‘’Ini adalah langkah awal kita untuk seterusnya. Kita konsisten, tidak ada ruginya kita usaha. Effort yang luar biasa di awal tetapi investasi di kemudian hari. Ini yang saya harapkan, pasti juga itu harapan Bapak Bupati dan tentu juga kita semua ingin hidup normal, Bersambung ke hal 11

Pemprov Panggil Pengelola Kawasan Global Hub Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB rencananya memanggil pengelola kawasan Global Hub Kayangan Lombok Utara, PT. Diamar Mitra Kayangan. Pemanggilan ini terkait dengan Memorandum of Understanding (MoU) belum terealisasinya investasi di kawasan tersebut, yang sudah ditandatangani Pemprov NTB, Pemda Lombok Utara, PT. Diamar Mitra Kayangan bersama investor asal Korea, 4 Agustus 2019 lalu.

Artinya, masa berlaku MoU tersebut telah habis pada 4 Agustus 2020 lalu. Namun, dalam salah satu klausul, MoU tersebut dapat diperpanjang. “Kita undang minggu depan Pengelola Global Hub. Nanti apa langkah-langkah kita ke depan. Apakah diperpanjang atau pola lain,” kata Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/8) siang kemarin.

Menurut Zainal, MoU tersebut memungkinkan diperpanjang enam bulan atau satu tahun ke depan.

Bersambung ke hal 11

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke 75 pada Senin (17/8) SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Selasa (18/8). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 15 Agustus 2020

Halaman 2

Pilkada Kota Mataram

Paket HARUM Silaturahmi ke Tokoh NW Taati Imbauan Pemerintah KELURAHAN Mataram Barat merupakan salah satu wilayah masih zona merah penyebaran virus Corona di Mataram. Penanganan dan pencegahan dimasifkan. Masyarakat diimbau mentaati imbauan pemerintah.

Lurah Mataram Barat, Sri Sulistiowati mengatakan, kehadirannya di Polresta Mataram pekan kemarin mengklarifikasi data yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan kondisi riil di lapangan. Hasil terdapat perbedaan fakta lapangan. Pasalnya, hanya Lingkungan Gomong Timur yang (Suara NTB/dok) masih zona merah.

Sri Sulistiowati “Data yang lain sesuai rilis itu sembuh semua,” ungkap Sulis, sapaan akrabnya, Jumat (14/8).

Menurutnya, banyak warga yang telah sembuh tapi tidak terdata. Setelah deklarasi bersama di Kecamatan menuju zona hijau, pihaknya juga memiliki komitmen yang sama. Salah satunya adalah meminta masyarakat mengikuti aturan pemerintah. Di antaranya, menggunakan masker saat keluar rumah. Mencuci tangan memakai sabun. Hindari kerumunan serta menjaga jarak. “Intinya ikuti imbauan pemerintah saja,” ujarnya.

Dia memahami menuju zona hijau memiliki tantangan. Tantangan ini tidak sama seperti kota – kota besar lainnya. Masyarakat memiliki pemikiran terlalu lama berdiam diri di rumah akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari – hari. Walaupun di satu sisi, pemerintah memberikan stimulus ekonomi melalui program jaring pengaman social (JPS). “Prinsipnya bantuan itu masih kurang. Karena satu keluarga punya 45 orang anak,” sebutnya.

Program kolaborasi antara PCBL dan kampung sehat masih diintensifkan. Hal ini dinilai efektif menekan kasus penularan virus corona di lingkungan. Munculnya klaster perkantoran juga telah diantisipasi. Pelayanan di kelurahan sendiri memiliki standar operasional prosedur (SOP). Setiap ruang pelayanan diberikan batas. Meja ruang staf diberikan pelindung untuk menghindari penyebaran virus.

Sulis mengimbau masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19,sehingga memutus mata rantai penyebaran virus. (cem)

Harus Tepat Sasaran RENCANA Pemkot Mataram memperpanjang bantuan JPS (Jaring Pengaman Sosial) Kota Mataram ditanggapi oleh Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, SH. Menurut dia, tidak masalah manakala Pemkot Mataram memandang perlu memperpanjang bantuan JPS kepada masyarakat. ‘’Untuk rencana penambahan bantuan JPS yang akan dilakukan Pemkot Mataram bagi saya tidak masalah,’’ kata Rachman kepada Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Jumat (14/8) (Suara NTB/dok) kemarin. Namun yang Abd Rachman menjadi penekanan pihaknya, bahwa penyaluran bantuan tersebut harus tepat sasaran dan memang benar-benar diperlukan oleh masyarakat Kota Mataram yang terdampak pandemi covid 19.

Politisi Partai Gerindra ini menilai untuk masa pandemi belum bisa dipastikan kapan berakhir. Sehingga, segala bentuk bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat terdampak tentu sangat diharapkan. ‘’Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Indonesia melalui menteri BUMN sedang mempersiapkan vaksin untuk virus corona ini, jadi selama vaksin tersebut belum final dan terbukti bisa menghentikan virus corona ini maka selama itu pula pemerintah harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak akibat pandemi tersebut,’’ terang Rachman.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini tidak menyangkal bahwa rencana memperpanjang bantuan JPS itu karena status Kota Mataram yang masih zona merah. ‘’Ya memang benar saat ini baru 14 kelurahan yang sudah berstatus zona hijau dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram, sisanya masih berstatus merah dan kuning,’’ ungkapnya.

Hal itu, sambung Rachman menunjukkan walaupun masih banyak yang belum berstatus zona hijau namun ada peningkatan status dari hari ke hari menjadi lebih baik. Menurut dia, karena lebih banyak kelurahan yang belum zona hijau maka menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan dasar dari masyarakat yang berada di zona merah dan kuning tersebut.

Apakah perpanjangan bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berada di zona merah? ‘’Mengenai hal itu tentu Pemkot lebih tau mana yang berhak mana yang sudah tidak berhak mendapatkan bantuan JPS tersebut,’’ demikian Rachman. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini meminta keluhan masyarakat pada penyaluran JPS sebelumnya, menjadi atensi pemerintah. ‘’Itu jadi poin perhatian penting pemerintah. Maksudnya, jangan sampai, bantuan selanjutnya itu masih juga menemukan kendala atapun permasalahan yang sama untuk pembagian bantuan selanjutnya. Masak Pemkot tidak bisa belajar dari masalah-masalah yang ada sebelumnya,’’ terangnya. Untuk itu Rachman mengingatkan, sebelum membagikan bantuan tahap berikutnya, pemerintah harus benar-benar waspada. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang dalam pembagian JPS. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Setelah bertemu dengan sejumlah tokoh politik di NTB beberapa waktu lalu, bakal pasangan calon (bapaslon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburrahman (HARUM) bersilaturahmi ke kediamanan Ketua Umum PB NW Anjani, Raden Tuan Guru Bajang KH. M. Zainuddin Atsani pada Jumat (14/8).

Kedatangan Mohan dan Mujiburrahman diketahui dalam rangka menggalang dukungan kepada salah satu organisasi Islam terbesar di NTB tersebut.

Informasi dihimpun Suara NTB, Mohan dan Mujib tiba di kediaman pribadi RTGB Zainuddin Atsani di Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik sekitar pukul 09.00 Wita dengan mengendarai mobil sedan hitam dengan plat DR 555 AK. Mohan dan Mujib yang datang menggunakan satu kendaraan itu langsung diterima RTGB Zainuddin Atsani didampingi Ketua Wilayah NW Anjani, TGH. Lalu Chaerul Fatihin. Pertemuan secara tertutup itu berlangsung sekitar satu jam.

Mohan mengatakan, agenda ini dilakukan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meminta nasehat sekaligus dukungan berkaitan dengan rencananya untuk

mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram bersama TGH. Mujiburrahman pada Pilkada 9 Desember mendatang. “Mudah – mudahan melalui restu dan pandangan beliau (TGB Zainuddin Atsani, red) menjadi penguat untuk melaksanakan kerja – kerja politik,” kata Mohan.

Dalam pertemuan tersebut banyak dibahas tentang kiprah organisasi Nahdatul Wathan (NW) dan berbagai hal lainnya. Tentunya lanjut Mohan, dukungan dari RTGB Zainuddin Atsani bisa diterjemahkan saat nanti melaksanakan tugas – tugas untuk kemaslahatan umat.

RTGB Zainuddin Atsani menambahkan, kedatangan H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburrahman untuk bersilaturahmi. Sebab, antara H. Moh. Ruslan (Alm) dan Ummi Hj. Sitti Raihanun memiliki

(Suara NTB/cem)

SILATURAHMI - Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburrahman berfoto bersama dengan Ketua Umum PBNW Anjani, RTGB KH. M. Zainuddin Atsani dan Ketua Wilayah NW Anjani,TGH. Lalu Chairul Fatihin usai silaturahim pada Jumat (14/8). hubungan persahatan cukup baik, sehingga ia ingin melanjutkan silaturahim tersebut.

Secara kebetulan lanjutnya, Mohan – Mujib berpasangan pada Pilkada Kota Mataram. Dengan hubungan emosional tersebut, PBNW Anjani memberikan dukungan.

“Tidak ada salahnya kami mendukung beliau,” jelasnya.

Keputusan dukungan itu nantinya akan menjadi ranah

17 Kelurahan di Mataram Zona Hijau Covid-19 Mataram (Suara NTB) – Kasus penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19 di Kota Mataram melandai.

Sebanyak 17 kelurahan telah dinyatakan zona hijau. Memutus mata rantai penyebaran virus dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, kasus positif Covid-19 terjadi penurunan. Meskipun, ada saja kasus baru ditemukan setiap harinya. Progres dari pencegahan maupun penanganan melalui intervensi penanganan Covid-19 berbasis lingkungan (PCBL) berkolaborasi dengan kampung sehat cukup efektif. Pasalnya, 17 kelurahan sudah masuk zona hijau.

Sedangkan, 33 kelurahan zona orange dan merah. “Alhamdulillah, 17 kelurahan zona hi-

jau,” sebut Usman.

Tidak disebutkan detail kelurahan mana saja termasuk zona hijau. Tetapi dari 325 lingkungan di Kota Mataram yang masih zona merah hanya 51 lingkungan. Kasus Covid-19 melandai.

Usman menambahkan, terjadi kesalahan data pasien yang masih menjalani perawatan.

Dari 267 pasien setelah ditelusuri tersisa 63 orang masih dalam perawatan. Sementara, 224 pasien sudah pulang karena dinyatakan sehat. Tetapi pasien belum melapor ke fasilitas kesehatan. Pasalnya, ada rumah sakit yang tidak memberikan surat keterangan sehat atau sembuh. “Ini kewajiban mereka. Paling banyak itu rumah sakit swasta. Pokoknya rumah sakit pemerintah tidak ada,” sebutnya.

Dikes akan mencocokkan

data pasien yang sehat dirawat maupun dinyatakan sembuh, sehingga penurunan kasus diharapkan Mataram segera menuju zona hijau.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra bersyukur saat ini, tidak ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang menjalani perawatan. “Alhamdulillah, kita kosong. RSUD Kota zonk tangani pasien Covid-19,” sebutnya.

Nihilnya pasien Covid-19 menunjukkan terjadi penurunan kasus. Tenaga kesehatan tidak lagi melakukan penelusuran kontak erat. Jack, sapaan akrabnya mengharapkan penurunan kasus tersebut menjadi angin segar, sehingga Mataram bisa menuju zona hijau penyebaran virus Corona. “Insya Allah, Mataram zona hijau,” harapnya. (cem)

Target Retribusi Parkir Perlu Direvisi Mataram (Suara NTB) – Terbatasnya ruang gerak masyarakat karena pandemi virus corona (Covid-19) berdampak signifikan terhadap capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram. Salah satunya yang bersumber dari retribusi parkir kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, M. Saleh, menerangkan pihaknya akan segera merevisi target retribusi parkir tahun ini. Mengingat karena pandemi Covid-19 retribusi parkir khususnya untuk tepi jalan diakui menurun drastis.

“Sedang ada perbaikan target. Dari Rp25 miliar itu akan turun sepertinya. Realisasinya itu sekarang

sangat kecil,” ujar Saleh, Jumat (14/8). Menurutnya, hingga masuk triwulan ke tiga tahun 2020 realisasi retribusi parkir di Kota Mataram baru mencapai sekitar Rp1 miliar.

Penurunan tersebut dinilai terjadi karena minat masyarakat untuk keluar rumah yang juga menurun. Terlebih dengan adanya himbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas luar rumah pada awal-awal pandemi sebagai upaya pencegahan penularan.

Revisi target retribusi sendiri saat ini tengah dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pihaknya berharap target yang diberikan dapat dikurangi secara signifikan. ‘’Kalau kita mengusulan harus sedikit (tar-

get retribusi) itu,” ujar Saleh.

Pasalnya, parkir tepi jalan umum beberapa bulan terakhir memang sangat sepi. Dengan kondisi tersebut, Dishub Kota Mataram sebagai pemilik kewenangan retribusi parkir mengaku tidak bisa memenuhi target mencapai Rp25 miliar sesuai dengan amanat yang diatur dalam peraturan daerah.

Dicontohkan pada 2019 saja dari target Rp5 miliar retribusi parkir hanya bisa mencapai 40 persen. Dengan peningkatan target serta kondisi pandemi saat ini, realisasi retribusi dinilai akan sangat sulit. “Mungkin penurunan target ini bisa mencapai 50 persen ini ya,” tandasnya. (bay)

Pimpinan Wilayah NW Anjani terkait arahan dukungan pada Pilkada di kabupaten/kota di NTB. Dia nantinya akan merestui apa yang menjadi rekomendasi. Arah dukungan ke Paket HARUM pada Pilkada Kota Mataram lanjutnya, pihaknya akan mengarahkan seluruh masyarakat terutama jamaah untuk memenangkan pasangan HARUM. “Kebetulan keluarga tiang tidak saja muslim. Tapi

ada yang dari Hindu dan lain sebagainya ada. Insya Allah, kita akan mengarahkan dukungan ke HARUM,” ucapnya.

Ketua Wilayah PB NW Anjani, TGH. Lalu Chaerul Fatihin menambahkan, arah dukungan pada Pilkada Kota Mataram akan dibicarakan dengan seluruh kader yang ada di organisasi. Dan, dipastikan akan mendukung dan memenangkan paket HARUM. (cem)

Perusahaan Diminta Segera Panggil Pekerja yang Dirumahkan Mataram (Suara NTB) – Dibukanya kembali seluruh destinasi dan usaha pariwisata di Kota Mataram diharapkan menjadi kabar baik bagi pekerja di NTB. Terutama bagi 1.400 lebih pekerja di Kota Mataram yang sempat dirumahkan akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berlangsung sejak Maret lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, menerangkan pihaknya sampai saat ini masih berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi terkait agar penarikan kembali pekerja dapat segera dilakukan.

Terlebih melihat kondisi yang mulai membaik, ditandai dengan beroperasinya sektor usaha yang sempat tutup.

“Kita sudah sejak awal sampaikan ke HRD dan manajer semua perusahaan, mereka bilang semua akan dipanggil lagi,” ujar Hariadi, Jumat (14/8). Kendati demikian, sampai saat ini pihaknya belum mendapat jumlah pasti pekerja yang telah dipanggil kembali. “Yang jelas sudah ada yang kembali bekerja dengan kondisi mereka sekarang, kita lihat ekonomi masyarakat di Mataram mulai menggeliat lagi,” sambungnya.

Diterangkan, hampir seluruh sektor usaha di Mataram memang telah beroperasi kembali. Mulai dari gerai, retail modern, pusat perbelanjaan, pertokoan, hingga destinasi dan usaha pariwisata.

“Itu sekarang sedang kita pantau dengan teman-teman di Bidang Hubungan Industrial di Disnaker,” jelasnya.

Menurutnya, tim khusus telah diminta untuk mengecek pemanggilan kembali pekerja yang dirumahkan dan perusahaan mana saja yang telah kembali beroperasi. Dengan mempercepat penarikan kembali tenaga kerja, pihaknya berharap jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)

(Suara NTB/bay)

Hariadi dapat diminimalisir.

“Kita imbau jangan sampai ada yang di-PHK. Kemaring memang ada yang terkena PHK, tapi bukan karena covid saja. Itu jauh hari memang sudah ada persoalan, atau outsourcing yang habis kontrak otomatis diputus hubungan kerjanya,” ujar Hariadi.

Pemantauan sendiri dilakukan oleh Tim Deteksi Dini yang terdiri dari beberapa stakeholder dan lembaga terkait.

Antara lain Disnaker Kota Mataram, pihak kepolisian, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dengan adanya tim tersebut, Hariadi berharap persoalan antatar pekerja dan perusahaan terkait jam kerja, pengupahan, bahkan kebijakan perumahaan yang dilakukan selama pandemi dapat segera dideteksi.

Untuk itu, pihaknya juga meminta agar perusahaan mengedepankan musyawarah mufakat dengan karyawan untuk sama-sama menghadapi situasi saat ini. “Sekarang kita cek dulu. Seharusnya sebagian besar sudah dipanggil (untuk kembali bekerja),” tangas Hariadi. (bay)

PCBL Diduga Mulai Kendor Mataram (Suara NTB) – Kolaborasi pencegahan dan penanganan virus Corona melalui program penanganan Covid19 berbasis lingkungan (PCBL) dan kampung sehat terkesan mulai kembang kempis. Pengawasan di lingkungan mulai mengendor. Protokol kesehatan mulai diabaikan oleh masyarakat.

Penulusuran Suara NTB di beberapa lingkungan yang menjadi lokasi pelaksanaan program nyaris minim pengawasan.

Pintu masuk ke lingkungan tak lagi dijaga. Pemeriksaan suhu tubuh pendatang nihil. Tempat cuci tangan minim fungsi. Sementara di satu sisi, pelaksanaan program lingkungan diberikan dana operasional Rp2 juta.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Swandiasa mengklaim, evaluasi setiap saat dilakukan untuk pencegahan penularan melalui pro-

gram PCBL yang berkolaborasi dengan kampung sehat. Selain itu, kecamatan menindaklanjuti dengan komitmen bersama muspika dengan menggelar apel deklarasi bersama menuju zona hijau.

Dalam konteks ini tegas Nyoman, PCBL maupun kampung sehat tidak kembang kempis.

Pemerintah tetap konsisten melaksanakan pencegahan dan penanganan. Bukti konkretnya adalah, klaster lingkungan tidak ada lagi. “Saya tidak mengatakan bahwa kembang kempis.

Pemerintah tetap bekerja,” katanya ditemui, Kamis (13/8).

Tim gugus tugas justru memperketat pengawasan pada klaster perkantoran.

Pasalnya, penyebaran virus Corona mulai beralih di tempat kerja. Dia menekankan perkantoran untuk melakukan penanganan protokol Covid-19 secara konsisten.

Ditambahkan Nyoman, PCBL dan kampung sehat yang merupakan program kolaborasi Pemkot Mataram dengan Polda NTB dinilai efektif. Memang dalam pelaksanaannya pihak Polda selesai di bulan Agustus dimundurkan. Barangkali ini sebagai respon dari antusiasme masyarakat yang begitu bergairah menyangkut program ini. “Pihak kepolisian membuka peluang itu lagi,” ujarnya.

Ketidakdisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan tidak terlepas dari fenomena menuju tatanan kehidupan baru. Masyarakat ada kejenuhan mengurung diri dan bekerja dari rumah. Barangkali kata dia, masyarakat butuh relaksasi.

Meskipun demikian, masyarakat tidak boleh abai menerapkan protokol kesehatan.

Pencegahan dan penanganan Covid-19, Pemkot Mataram menggelontorkan anggaran

(Suara NTB/cem)

JARANG DIGUNAKAN - Ember cuci tangan yang disiapkan di salah satu lingkungan di Kelurahan Mandalika disinyalir jarang digunakan oleh masyarakat. Kolaborasi pencegahan dan penanganan virus Corona melalui program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan dan kampung sehat diduga mulai mengendor.

Rp135 miliar. Terjadinya peningkatan kasus setiap harinya tegas Nyoman, tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan tim gugus tugas. Justru ini menunjukkan bahwa pemerin-

tah bekerja. Jika menginginkan pasien menurun mestinya tidak ada rapid test dan swab.

“Kalau data mau menurun tidak usah rapid dan swab,” demikian kata Nyoman. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 15 Agustus 2020

PATUH Minta Masyarakat Tidak Terbujuk Jadwal Pemberangkatan Umrah Mataram (Suara NTB) Pengurus Persatuan Travel Umrah dan Haji (PATUH) Provinsi NTB sudah menggelar pertemuan, membahas langkah apa yang dilakukan sementara dibukanya penyelenggaraan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi. Hingga saat ini, PATUH belum mendapat konfirmasi resmi adanya jadwal pelaksanaan ibadah umrah dalam waktu dekat.

Untuk itu, masyarakat diminta jangan termakan rayuan sponsor yang memastikanakan memberangkatkan jamaah.

“Sampai ada keputusan resmi dari pemerintah Arab (Suara NTB/bul) Saudi dan pemerintah IndoTGH Turmuzi nesia, sebaiknya jangan ada spekulasi,” kata Ketua PATUH Provinsi NTB, TGH. Turmuzi kepada Suara NTB, Jumat (14/8) kemarin. Beberapa poin disepakati dalam pertemuan dengan anggota PATUH NTB. Salah satunya program untuk mensertifikasi Tenaga Lapangan (TL) sementara masih penanganan pandemi Covid-19 ini.

“Untuk persyaratan baru TL ini harus sudah ada sertifikasi dari BNSP. Itu kita coba penuhi sementara Arab Saudi membuka kembali negaranya,” ujarnya. Sementara menunggu turunnya informasi resmi pemerintah, TGH Turmuzi mengatakan, PATUH juga mengimbau kepada jemaah yang sudah mendaftarkan diri di travel-travel haji dan umrah agar tetap tetang.

Terindikasi ada persaingan travel umrah yang menjanjikan akan memberangkatkan jamaah pada September 2020 ini. Padahal belum ada informasi valid dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. “Itu hanya isu-isu saja yang dikembangkan. Kalupun benar memang dibuka di awal Oktober September ini, kita sudah minta kepada teman-teman untuk memantau regulasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita yang jadi kelinci percobaan,” imbuhnya.

TGH Turmuzi mengatakan, tentu perusahaan travel umrah seluruhnya sangat bersyukur bila benar Makkah Madinah akan dibuka untuk umrah pada September atau Oktober ini. Mengingat, pasca pandemi Covid-19, seluruh lini bisnis terhenti. Begitu juga dengan travel umrah. Kegiatan perekrutan jemaah diberhentikan. Juga layanan kepada masyarakat. beberapa diantaranya perusahaan telah mulai membuka kantor kembali. Tentunya dengan protokol Covid-19 yang ketat.

“Sekali lagi, kalaupun benar dibuka. Kita lihat dulu kebijakannya. Setelah benar-benar pasti, baru kita action total.

Kita juga belum tau ini kapan situasinya akan kembali normal. Yang melaksanakan haji tahun ini kan masih orang lokal.

Orang luar (luar Arab Saudi) belum diterima,” imbuhnya. Ada ribuan jumlah jemaah umrah yang masih menunggu diberangkatkan. TGH Turmuzi mengatakan, jemaah umumnya sangat faham situasi yang terjadi secara global ini. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Pengusaha Angkutan Umum Diminta Siapkan Fasilitas untuk Difabel Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan meluncurkan kendaraan angkutan umum ramah penyandang disabilitas (difabel). Salah satu percontohan sedang dipersiapkan untuk diperkenankan secara resmi ke publik pada HUT NTB Desember 2020 ini.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, M. Si mengatakan, Pemprov sudah bekerjasama dengan Perum DAMRI di Mataram terkait hal ini. seluruh akses publik tidak boleh mengecualikan kepentingan para penyandang disabilitas.

Transportasi umum, infrastruktur jalan, jembatan juga harus tetap memperhatikan akses bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

“Dibidang perhubunngan, kita sudah menyiapkan bus khusus untuk difabel. Nanti diluncurkan saat moment HUT NTB,” kata Bayu kepada Suara NTB, Jumat (14/8) kemarin. Untuk sementara, angkutan umum raham difabel ini untuk melayani kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah-sekolah luar biasa di Kota Mataram. L. Bayu mengharapkan, setelah Pemprov

NTB menginisiasinya, kabupaten/kota lainnya diharapkan dapat melakukan hal yang sama.

Pengusaha-pengusaha angkutan umum yang tersebar di kabupaten/kota di NTB diharapkan menghubungan Dinas Perhubungan di kabupaten/kota setempat. “Ada 20 ribuan jumlahnya penyandang disabilitas di NTB. Pengusaha angkutan umum di kabupaten/ kota silahkan, kita harapkan

Hj. Haerani

juga menyediakan layanan seperti ini, ramah difabel. Konsekuensinya harus ada modifikasi kendaraan dan ada space bagi difabel,” ujarnya.

Tidak semua provinsi di Indonesia menggandeng stakeholdersnya untuk penyediaan fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Yang diketahui baru Jawa Barat kata L. Bayu. Organisasi Angkutan Darat (Organda) juga diharapkan mengkoordinasikan anggotanya untuk menyiapkan fasilitas bagi difabel pada angkutan umum. “Walaupun secara fisik terbatas, para difabel ini juga mau pelesir-pelesiran. Akses mereka harus terpenuhi,” demikian Bayu.

Terpisah, Ketua Organda Provinsi NTB, Antonius Zarema Mustafa Kamal mengatakan, penyediaan fasilitas bagi difabel ini inisiasi bersama Pemprov NTB, Organda juga akan mendorong para pengusaha transportasi di kabupaten/ kota untuk menyiapkan fasilitasnya. Terhadap kebutuhan ini, Organda NTB telah menyampaikannya ke pengurus pusat Organda. Sementara ini, transportasi umum untuk penyandang disabilitas disiapkan di kota-kota besar. Kendaraannya khusus. “Setelah di kotakota besar, baru masuk NTB. kita lihat dulu perkembangan yang akan diluncurkan ini,” demikian Anton. (bul)

Astra Motor akan Gelar Kompetisi Bergengsi untuk Siswa SMA Sederajat

BPSK Sesalkan Masih Ada Penarikan Paksa Kendaraan di Tengah Covid-19 Mataram (Suara NTB) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) NTB di Mataram menyesalkan masih adanya aksi penarikan paksa kendaraan di tengah jalan oleh lembaga pembiayaan (finance) melalui pihak ketiga. Padahal, situasi ekonomi cukup sulit karena pandemi Covid-19. Wakil Ketua BPSK Provinsi NTB, Hj. Haerani, MH menyebut, selama Covid-19 ini, sudah ada 20 pengaduan yang masuk. Didominasi oleh pengaduan konsumen kepada finance.

“Padahal ini sedang Covid, masih saja ada pengambilan paksa kendaraan di lapangan oleh pihak ketiga yang diminta oleh finance,” sesalnya. Kepaada Suara NTB, Jumat (14/ 8) kemarin, Hj. Haerani mengatakan, dari 20 kasus yang dilaporkan ke BPSK, 13 diantaranya sudah berhasil dimediasi. Termasuk diantara kasus tersebut adalah soal pengaduan konsumen kepada pengembang, dan pengaduan nasabah perbankan. Termasuk pengaduan terhadap pengelola tempat perbelanjaan. Namun yang mendominasi tetap pengaduan kepada finance.

Laporan terakhir yang diselesaikan bersama Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Pengawas Korupsi NTB (LBH L-KPK NTB) adalah soal jaminan fidusia yang yang dicabut oleh pihak ketiga mitra PT. Smart Multi Finance berupa satu unit kendaraan mobil jazz dengan nomor polisi DR 1846 S milik ibu Hafsah, karena menunggak selama empat bulan dampak dari pandemi Covid-19.

Pencabutan kendaraan di jalan dilakukan oleh debt colector atau pihak ketiga pada tanggal 26 juni 2020 yang akhirnya berujung pengaduannya ke BPSK NTB di Mataram. BPSK telah melakukan koordinasi dengan pihak finance. Disampaikan, dalam kondisi saat ini tidak elok rasanya “memaksa” konsumen. Dampak pandemi Covid-19 ini cukup besar terhadap perekonomian. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk meringankan rakyat. Salah satunya keringanan kewajiban di lembaga keuangan bank dan non bank.

“Masih ada saja penarikan kendaraan di jalanan ini. Tapi tidak semua perusahaan. perusahaan-perusahaan yang tau aturan tentu tidak berani melakukan itu. walaupun alasan perusahaan kalau tak dilakukan seperti itu perusahaan bisa macet,” ujarnya. Hj. Haerani juga membenarkan upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk menjaga eksistensi perusahaan. Namun harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih baik menurutnya. Berkoordinasi dengan pihak yang terlibat untuk mencari jalan tengah.

Dan, tidak juga sepenuhnya persoalan dibebankan kepada pihak yang dilaporkan. Hj. Haerani mengingatkan, bahwa masyarakat sebagai konsumen juga harus menyepakati perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani saat melakukan akad. “Tidak bisa kita salahkan perusahaannya juga. Konsumen juga harus memahami hak dan kewajibannya.

Cuma yang kita tekankan, jangan lagi ada pengambilan paksa jaminan di jalan. Sudah tidak boleh itu.

Lakukan komunikasi yang baik,” demikian Hj. Haerani. (bul)

Halaman 3

(Suara NTB/bay)

Diskon dengan tema 75 di LEM

Sambut Hari Kemerdekaan, LEM Berpartisipasi dalam Hari Belanja Diskon Indonesia Mataram (Suara NTB) – Lombok Epicentrum Mall (LEM) sebagai pusat perbelanjaan terbesar di NTB menghadirkan diskon besarbesaran hari ini, Sabtu (15/8).

Khusus menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang jatuh 17 Agustus mendatang.

Marketing Manager Lombok Epicentrum Mall, Eva Siregar, menerangkan program diskon yang diberikan salah satunya hadir dalam Epic Bazar “New Normal” jilid 3 di atrium LEM. Selain itu ada juga diskon potongan harga hingga 75 persen, harga spesial Rp75.000 untuk barang tertentu, promo beli satu gratis satu, dan bentuk promo menarik lainnya. “Momen ini kita lakukan untuk semua aspek. Mulai dari aspek pengusaha, tenant atau penjual, dan dari aspek masyarakat.

Karena ini semua memang berkesinambungan, untuk menggerakkan roda ekonomi supaya tidak berhenti,” ujar Eva, Jumat (14/8).

Diterangkan, diskon besarbesaran di LEM juga merupakan bagian dari program Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) yang diusung oleh Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dengan memberikan beragam promo menarik dengan tema angka 75. Diskon besar-besaran tersebut akan terus dilaksanakan mulai 15 sampai dengan 30 Agustus mendatang.

Menurut Eva, program tersebut telah diikuti oleh hampir seluruh penyewa yang ada di LEM. “Kita adakan ini juga karena kemarin-kemarin yang sempat terkendala karena corona,” ujarnya. Dicontohkan, saat lebaran beberapa waktu lalu banyak pedagang kehilangan momen untuk menjual dagangannya. Padahal stok barang telah didatangkan jauh sebelumnya.

Untuk itu perayaan Hari Kemerdekaan RI sendiri diharapkan dapat menjadi momentum bangkitnya ekonomi NTB. Terutama di masa pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung saat ini. “Ini momen paling baik dan sangat pas untuk mengadakan ini,” jelasnya.

Selain HBDI, Lombok Epicen-

trum Mall juga memberikan “Gerakan Nyata Anti Corona” pada tanggal 18 – 31 Agustus 2020. “Kita berikan free hand sanitizer, kerjasama dengan Secret Clean untuk siapapun yang berbelanja minimum Rp100 ribu rupiah,” ujar Eva. Dengan berjalannya program diskon besar-besaran tersebut sampai akhir bulan, pihaknya berharap ekonomi di NTB secara umum dan Kota Mataram secara khusus dapat membaik. Terutama melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. “Kita berharap dengan adanya acara ini ekonomi triwulan kita d a l a m keadaan semakin membaik, karena catatan kunjungan kami juga membaik dibanding sebelumnya,” ujar Eva. Di sisi lain, antisipasi penanganan untuk potensi kerumunan yang mungkin timbul akibat diskon besarbesaran tersebut juga telah disiapkan. Antara lain dengan mengatur alur masuk pengunjung yaitu “One Way System” dalam area pameran, melakukan pengecekan kepatuhan terhadap protokol, serta memastikan adanya ruang yang cukup untuk melaksanakan physical dis-

tancing atau pembatasan fisik.

Sebelum masuk Mall, seluruh pengunjung LEM juga diharuskan melewati protokol pemeriksaan ketat. Antara lain pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, wajib menggunakan masker di area mall, serta menerapkan cuci tangan di tempat-tempat yang sudah di sediakan maupun dengan hand sanitizer di masing-masing tenant. (bay)

Mataram (Suara NTB) – PT Astra Honda Motor (AHM) bersama Main Dealer Astra Motor wilayah NTB akan menggelar kompetisi bergengsi yang diperuntukan bagi siswa/i SMA/SMK/MA/MAK di seluruh wilayah NTB. Kompetisi yang sudah dimulai sejak tahun 2002 ini telah sukses melahirkan karyakarya kreatif dari pelajar.

Meski saat ini masih masuk dalam masa Pandemi Covid19, AHM tetap berupaya untuk melaksanakan kegiatan AHMBS (Astra Honda Motor Best Student) dengan beberapa penyesuaian yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan arahan dari Pemerintah (SKB 4 Menteri tanggal 15 Juni 2020 tentang KBM di Sekolah) sehingga pelaksanaanya akan dilakukan secara daring/online.

Budi Yanto, Kepala Wilayah Astra Motor NTB, mengatakan AHMBS merupakan wadah yang diberikan kepada para siswa-siswi SMA sederajat untuk menuangkan ide/gagasan dan kreatifitasnya sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan para siswa-siswi dalam sebuah karya tulis. “Pelaksanaan AHMBS tahun ini sudah memasuki penyelenggaraan ke-

18 dengan mengusung tema “Satu Hati Menuju Indonesia Maju” ujar Budi Yanto.

Ditambahkan Muh. Zainurrohman, PIC CSR Astra Motor NTB, acara AHMBS tahun ini akan dibagi dalam 3 tahapan.

Tahapan yang pertama adalah seleksi peserta. Tahapan selanjutnya adalah seleksi regional yang pesertanya merupakan 2 (dua) terbaik peserta yang lolos seleksi di masing-masing Main Dealer. Untuk tahap akhir dalam perlombaan ini adalah seleksi nasional yang pesertanya adalah 12 terbaik yang berasal dari 6 region yang telah lolos pada seleksi regional.

Tahapan AHM Best Student dilakukan melalui sosialisasi program, seleksi tingkat Main Dealer, seleksi tingkat regional, dan seleksi tingkat nasional. Proses sosialisasi dilakukan oleh Main Dealer Astra Motor NTB kepada sekolah tingkat SLTA (SMA, SMK, MA, MAK) binaan dan non binaan yang berada di wilayah NTB dengan proses sosialisasi dilakukan melalui daring/online. “Harapannya kegiatan ini mampu memberikan motivasi untuk pelajar SLTA yang ada di NTB agar tetap berkarya ditengah masa adaptasi kebiasaan baru ini,” tutup Oman, sapaan akrabnya. (bul)

(Suara NTB/ist)

Kompetisi final tahun lalu

SUARA NTB Sabtu, 15 Agustus 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Belum Ada Kejelasan Jampersal Dianggarkan di APBD Perubahan SEKDA Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Baehaqi mengatakan masyarakat kurang mampu yang melahirkan dan tak memiliki jaminan BPJS tidak perlu khawatir dengan pembayaran klaim Jaminan persalinan (Jampersal). Pasalnya, setelah pembayaran klaim yang sebelumnya habis melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dianggarkan melalui APBD hingga bulan Desember. Pembayaran klaim ini dialokasikan di APBD Perubahan melalui Dana Bagi Hasil Cukai tembakau (DBHCHT).

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/8), sekda menjelas(Suara NTB/her) kan, klaim Jampersal yang H. Baehaqi sumbernya dari DAK habis hingga bulan ini. Sisanya untuk pembayaran klaim bulan ini hanya kurang lebih Rp 700 juta, sehingga klaim dari DAK pun dihentikan dulu, karena anggarannya habis. “Untuk itu, Jampersal ini pun dianggarkan kembali pada APBD (dana cukai) sampai bulan Desember dengan total Rp1,7 miliar,”terang Sekda.

Dana untuk klaim Jampersal ini dianggarkan kembali hingga akhir tahun ini (Desember red) dari bantuan cukai tembakau yang masuk di APBD perubahan. Mekanisme diproses melalui bantuan sosial yang dianggarkan di APBD perubahan. Disebutkan, Lobar mendapatkan Rp 10 miliar DBHCHT. Dari jumlah ini bisa diarahkan untuk pembayaran Jampersal.

Menurutnya, kalau melihat tren pembiayaan Jampersal per bulan, anggaran yang dihabiskan Rp400 juta, sehingga untuk kebutuhan sampai dengan Desember disiapkan Rp 1,7 miliar. Ke depannya mengantisipasi hal semacam ini terjadi lagi, pihaknya sudah meminta OPD terkait untuk memasukkan semua warga tak mampu dan tidak memiliki jaminan BPJS, PBI JKN maka harus masuk dalam data sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Saat ini data tersebut sedang dan telah melakukan input di tingkat desa.

Menyoal perencanaan OPD yang tak matang sebagai salah satu penyebab bantuan ini habis di tengah jalan, menurut Sekda bahwa banyak warga yang justru menyeberang pindah ke Jampersal kalau bersalin. Artinya, warga BPJS justru menggunakan Jampersal karena dinilai lebih mudah dibandingkan proses pengurusan BPJS, sehingga pengunaan anggaran ini lebih besar.

“Itu makanya anggaran Jampersal ini habis,” jelas dia. (her)

Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Belum Pasti Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) belum bisa memastikan kapan pembelajaran tatap muka di sekolah bakal dilaksanakan. Kendati penyebaran Covid-19 di daerah ini saat ini sudah mulai melandai. Pemerintah daerah tidak mau mengambil risiko, mengingat daerahdaerah di sekitar Loteng kondisinya masih zona merah.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, (Suara NTB/kir) S.H.M.Pd., kepada Suara H. Sumum NTB, Jumat (14/8) ditemui usai upacara peringatan Hari Pramuka ke 59 di kantornya.

Sumum mengatakan selama daerah-daerah sekitar Loteng penyebaran Covid-19-nya belum terkendali, maka Loteng belum akan membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Mengingat, jarak Loteng dengan daerah-daerah yang saat ini masih zona merah seperti Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram, tidak terlalu jauh. Khawatirnya kalau sekolah dibuka, bisa memicu penyebaran Covid-19 di daerah ini. “Banyak warga kita yang tinggal dan beraktivitas di Lobar dan Mataram.

Ini yang membuat kita khawatir kalau kemudian membuka kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah,” ujarnya.

Lagi pula, sampai saat ini Satgas Covid-19 Loteng belum memberikan rekomendasi bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga dengan terpaksa, pembelajaran secara daring (online) serta luring (guru kunjungan) tetap jadi pilihan pola kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Memang pola pembelajaran tersebut diakui tidak maksimal.

Tapi paling tidak ada pelayanan bagi siswa tetap berjalan. Walaupun mungkin secara hasil belum optimal. Karena pola pembelajaran secara daring maupun luring, banyak kekurangannya jika dibandingkan dengan pola pembelajaran tatap muka di sekolah.

Dari sisi guru, pola pembelajaran daring maupun luring juga cukup memberatkan. Misalnya untuk pola pembelajaran secara luring, guru harus berkeliling memberikan pelayanan kepada siswa. Dengan sistem pembelajaran secara berkelompok antara 4 sampai 5 siswa per kelompok, jika ada 30 siswa di kelas maka dalam sehari guru bersangkutan harus mendatangi 6 lokasi pembelajaran, sehingga bisa dimaklumi kalau kemudian hasil pembelajaran tidak bisa maksimal. (kir)

169 Warga Binaan Diusulkan Dapat Remisi Selong (Suara NTB) Sebanyak 169 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong diusulkan untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan pada momentum Hari Kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020. Dari 169 yang diusulkan ini, dari berbagai kasus dan tidak ada yang langsung dinyatakan bebas.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kasubsi Pelayanan pada La(Suara NTB/yon) pas Kelas IIB Selong, NasruNasrudin din, menjelaskan, pengajuan remisi untuk warga binaan itu merupakan hal yang rutin dilakukan setiap tahunnya pada momen-momen tertentu. Sementara untuk yang diajukan ini sudah ada ketentuannya sebanyak 169 orang dari 289 orang warga binaan yang terdapat di Lapas Kelas IIB Selong.

Disebutkannya, 169 warga binaan yang diajukan untuk mendapat remisi hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2020 ini, di antaranya untuk kasus korupsi dan narkoba sebanyak 30 orang, sementara sisanya merupakan tindak pidana umum. Untuk remisi yang diajukan pun bervariasi, yakni dari satu bulan hingga enam bulan.

Nasrudin mengungkapkan, dari 169 warga binaan yang diajukan ini. Pihaknya masih menunggu keputusan. Apakah semuanya diterima ataupun beberapa di antaranya tidak berdasarkan ketentuan yang ada. “Terhadap yang diusulkan tersebut rata-rata sudah menjalani masa tahanan enam bulan dan memenuhi persyaratan yang ada,”ungkapnya.

Beberapa persyaratan berupa berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan. Sedangkan untuk kasus korupsi, sudah membayar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Nasrudin menegaskan, pemberian remisi merupakan salah satu bentuk perhatian negara terhadap warga binaan untuk mengurangi masa tahanannya dari vonis yang tetapkan pengadilan. (yon)

Nasib Ratusan Peserta Lulus P3K di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Nasib para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinyatakan lulus di Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Mereka terkatung-katung lantaran belum dilantik oleh pemerintah. Padahal untuk pembayaran gaji mereka sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat senilai Rp5 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM (BKD dan PSDM) Lobar, Suparlan, S.Sos., kemarin mengaku belum ada kepastian soal nasib P3K sejak dua tahun lalu. Seharusnya, ada kepastian dari pusat terkait pemberkasan 150 orang P3K yang dinyatakan lulus.

Pihaknya sudah menanyakan hal ini ke pusat dalam berbagai kesempatan rapat koordinasi, namun jawabannya tidak ada kepastian. ‘’Kon-

disi ini tidak saja di Lobar, namun se-Indonesia,’’ ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Lobar, H. M. Adnan mengatakan anggaran untuk gaji P3K bukan dihapus, namun dikurangi oleh pusat sebesar Rp 4 miliar dari sebelumnya Rp 9miliar menjadi Rp5 miliar. Hanya saja pembayaran gaji mereka ini tidak bisa dilakukan, karena belum diSK-kan atau dilantik. Angga-

ran gaji P3K ini pun mengendap di pemerintah pusat.

Pihaknya belum berani membayarkan gaji, karena kepastian pelantikan tenaga P3K belum ada kejelasan dari pusat. Karena dasar pembayaran gaji ini adalah SK. Dana gaji P3K ini sendiri dialokasikan dari DAU tambahan. Dana ini jelas dia belum ditransfer oleh pusat ke daerah kalau P3K belum di-SK-kan. “Kami tunggu SK-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Suparlan nya, tergantung dari pusat ini. Kalau segera diproses, kami juga segera membayar

H. M. Adnan karena kasihan mereka sudah lama menunggu kepastian,”jelas dia. (her)

Setengah Juta Peserta BPJS di Loteng Ditanggung Pusat

(Suara NTB/kir)

AKSI - Para calon kades dan pendukungnya menggelar aksi di kantor Bupati Loteng. Kedatangan mereka untuk memprotes keputusan penundaan gelaran pilkades serentak tahun 2020.

Pilkades Ditunda, Calon Kades Demo Bupati Loteng Praya (Suara NTB) Puluhan calon kepala desa (kades) yang bakal bertarung di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2020 ini bersama ratusan massa pendukung, menggelar aksi di kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng), Jumat (14/8). Mereka memprotes keputusan Bupati Loteng yang menunda kembali tahapan pelaksanaan pilkades serentak di 16 desa di Loteng.

Para calon kades pun menuntut Bupati Loteng bertanggung jawab atas kerugian moral dan materil akibat dari keputusan penundaan tersebut.

Dalam hal ini para calon kades mengaku seolah-olah diberikan harapan palsu oleh Bupati Loteng, yang pada awal kemarin memutuskan untuk melanjutkan tahapan pilkades yang sempat ditunda akibat pandemi Covid-19 tanpa memperhitungkan situasi dan kondisi daerah.

“Bayangkan berapa besar kerugian yang dialami kami para calon kades, akibat kebijakan Bupati Loteng ini. Tidak hanya kerugian materi tapi juga moral,” ujar koordinator

aksi, Slamet Riadi.

Semestinya, pemerintah daerah sebelum memutuskan untuk melanjutkan tahapan pelaksaan pilkades serentak berkoodinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. “Kalau sudah terlanjur seperti ini yang susah para calon kades.

Sudah persiapan banyak karena pelaksanaan pilkades sudah dekat, tapi justru ditunda hingga pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang,” imbuhnya.

Usai orasi, perwakilan calon kades kemudian diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin beserta Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, S.IK., dan Kasat Pol PP Loteng, Drs. H.L. Aknal Afandi.

Pada kesempatan itu, Jalaludin menegaskan kalau penundaan pelaksaan pilkades serentak bukan mutlak karena keputusan pemerintah daerah. Tapi karena ada Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta pelaksaan pilkades tahun ini ditunda sampai selesai gelaran pilkada.

‘’Dan, tidak hanya Loteng saja. Kebijakan tersebut berlaku diseluruh Indonesia. Sehingga daerah-daerah lain yang juga akan menggelar pilkades tahun ini, nasibnya juga sama. Kebijakan penundaan pilkades ini berlaku seluruh Indonesia. Bukan hanya Loteng,” tambahnya.

Kalau dari sisi kesiapan di daerah, pilkades serentak sudah tidak ada masalah.

Tapi karena kebijakan pusat, sehingga mau tidak mau gelaran pilkades harus ditunda.

“Pemerintah daerah dan para calon kades statusnya sama.

Hanya menjalankan instruksi pusat saja,” tegas Jalal.

Pun demikian, bukan berarti Pemkab Loteng tidak ada usaha. Pasca keluarnya SE Mendagri terkait penundaan pelaksanaan pilkades, Pemkab Loteng sudah bersurat ke pemerintah pusat agar bisa diberikan izin menggelar pilkades. Tapi belum membuahkan hasil sampai sekarang, karena pemerintah pusat tampaknya belum bersedia memberikan izin. Salah satunya alasannya, karena kondisi pandemi Covid-19. (kir)

Pemda Lotim Pastikan Insentif Nakes Tahap III Dibayar Selong (Suara NTB) Pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk tahap III saat ini menjadi pertanyakan di kalangan tenaga kesehatan. Pasalnya, setelah pencairan tahap I dan II beberapa bulan lalu dalam menghadapi Covid-19. Untuk tahap III belum jelas waktu pencairannya, karena alokasi anggarannya dari pemerintah pusat. Kendati demikian, Pemda Lotim memastikan insentif nakes tahap III ini tetap akan dibayarkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik,MAP, Jumat (14/8), men-

gatakan, untuk insentif nakes yang menangani Covid-19 akan dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali. Untuk Kabupaten Lotim sudah melakukan pembayaran dua kali yaitu tahap I dan II. Sisanya untuk tahap III dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan (Menkes).

Untuk Kabupaten Lotim, sudah dilakukan usulan jumlah nakes yang tergabung dalam gugus tugas penanganan Covid-19. Hanya saja, dikarenakan pengalokasian anggarannya berasal dari pemerintah pusat, sehingga tidak secepat pencair-

an oleh pemerintah daerah.

Untuk jumlahnya hampir sama yang sudah dibayarkan, apalagi Kabupaten Lotim masuk katagori tinggi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, dr.

M. Hasbi Santosa,M.Kes, mengatakan, pemberian insentif bagi nakes sangat layak, mengingat nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Insentif ini sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi terhadap tenaga kesehatan yang berjuang menangani pasien Covid-19 yang memiliki risiko cukup tinggi. (yon)

Berkas Dinyatakan P21

Tersangka Kasus Pernikahan Sejenis Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan Giri Menang (Suara NTB) Tersangka kasus dugaan penipuan pernikahan sesama jenis oleh Sup alias Mita segera dilimpahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram setelah Satreskrim Polres Lombok Barat (Lobar) sudah menyatakan berkas perkara penipuan itu P 21 atau hasil penyelidikan sudah lengkap.

“Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap, tinggal menunggu instruksi lebih lanjut dari kejaksaan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP

Dhafid Shiddiq, Jumat (14/8).

Menurutnya sebelum dilanjutkan ke tahap dua, tersangka akan dilakukan rapid test. Sebab sebelum memulai tahap pengadilan, yang bersangkutan harus dipastikan bebas dari covid-19.

“Saat ini (tersangka) masih di kita untuk dilimpahkan ke tahap duanya,” sambungnya.

Ditanya terkait pihak penggugat atau korban melaporkan sejumlah orang yang terkait dengan dugaan penipuan itu. Dhafid mengaku sejauh ini belum ada laporan terkait itu yang masuk

kepada pihaknya. Sejauh ini pihaknya hanya menindaklanjuti dugaan penipuan yang dilakukan oleh Mita. “Sampai saat ini belum ada laporan,” pungkasnya.

Diketahui, sekitar Juni lalu pernikahan sesama jenis yang terjadi di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri menghebohkan masyakarat. Kasus ini pun bergulir ke ranah hukum, setelah mempelai pria yang tidak tahu jika pujaan hati yang dinikahinya seorang laki-laki merasa ditipu melapor ke pihak kepolisian.(her)

Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat menanggung lebih dari setengah juta penduduk Lombok Tengah (Loteng) sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2020 ini. Jumlah tersebut setara 54 persen dari total penduduk Loteng saat ini.

Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan cabang Selong, Made Sukmayanti, saat memberikan keterangan pers di Praya, Jumat (14/8).

Ia mengungkapkan, saat ini total peserta BPJS Kesehatan di Loteng mencapai 740.037 jiwa. Dengan 558.725 jiwa di antaranya merupakan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sisanya sebanyak 48.811 jiwa ditanggung pemerintah kabupaten, 16.351 jiwa ditanggung pemerintah provinsi dan 64.031 merupakan pekerja penerima upah (PPU).

Kemudian ada 45.028 jiwa berasal dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta 7.091 jiwa bukan penerima.

“Sementara penduduk yang belum menjadi peserta BPJS dan tidak masuk dalam program BPJS sebanyak 293.582 jiwa. ,” sebutnya.

Sukmayanti menjelaskan, mulai bulan Juli kemarin pemerintah pusat telah melakukan penyesuaian besaran iuran BPJS. Kebijakan tersebut sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Di mana untuk peserta kelas I iurannya Rp 150 ribu pe rbulan. Kemudian Rp 100 ribu untuk kelas

II dan untuk kelas III iuran per bulannya sebesar Rp 42 ribu.

Khusus bagi peserta BPJS mandiri baik itu PBPU maupun BP yang memilih layanan kelas III mulai bulan Juli kemarin tidak harus membayar penuh.

Hanya membayar Rp 25.500 saja. Sisa kekurangan pembayaran iuran sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. “Jadi khusus peserta PBPU dan BP yang memilik layanan kelas III cukup bayar Rp 25.500 dari iuran semestinya Rp 42 ribu. Karena selisih sebesar Rp 16.500 itu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Tapi kebijakan itu hanya sampai tahun 2020 ini saja. Karena tahun 2021 mendatang iuran yang dibayar naik menjadi Rp 35 ribu per bulan. Selisih sebesar Rp 7.000 itulah yang ditanggung oleh pemerintah pusat. “Pemerintah pusat tahun ini menaikkan besaran iuran BPJS. Tapi khusus peserta mandiri yang memilih layanan kelas III tetap akan memperoleh subsidi dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Terkait pelayanan, BPJS kesehatan secara bertahap terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah aplikasi pendukung diluncurkan.

Di antaranya layanan VIKA (Voice Interactive JKN) serta CHIKA (Chat Asistant JKN), melalui sambungan khusus 1500 400. Itu semua untuk memudahkan masyarakat peserta BPJS kesehatan dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan keluhan terkait layanan BPJS. (kir)

Kantor Bupati KLU Butuh Anggaran Rp20 Miliar Tanjung (Suara NTB) Desain pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah dirampungkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari Detail Engineering Design (DED) yang disusun, diketahui nominal anggaran Kantor Bupati sebesar Rp 20 miliar.

Plt. Kepala Dinas PUPR KLU Kahar Rizal, ST., dalam ekspose Jumat (14/8) mengungkapkan pembangunan kantor Bupati sudah bisa dimulai tahun 2021 mendatang.

Sejatinya, pembangunan sudah dapat diproses tahun ini. Namun refocusing anggaran membuat rencana itu tertunda.

“Ekspose ini merupakan evaluasi sebelum nantinya dibangun pada tahun depan. Kita sudah awali dengan DED, tapi kita dihadapkan dengan covid yang menyebabkan anggaran kegiatan ini ditarik,” ucapnya.

Kahar menyebut, pihaknya melibatkan 2 konsultan pada proses perencanaannya. Keduanya ditugasi untuk menyusun kantor bupati berikut sekretariat, serta kantor DPRD. Untuk kantor legislatif, akan dibangun bertahap dengan anggaran awal senilai Rp 8 miliar. Anggaran ini naik dari penganggaran tahun 2020 sebesar Rp 6 miliar.

“Penambahan angka itu menyesuaikan dengan kebutuhan apa saja. Karena ini akan dibangun pada tahun 2021, maka kita pertimbangkan untuk dinaikkan,” ucapnya.

Ia menambahkan, nominal

Rp 20 miliar dan 8 miliar untuk dua gedung yang akan ditempati bupati dan DPRD belum dapat dipastikan sebagai angka ideal. Bisa saja ke depannya gedung membutuhkan pengembangan. Terlebih kantor DPRD di mana anggota dewan juga memerlukan kantor representatif dalam menjalankan rapat-rapat. “Untuk Kantor DPRD akan dibangun dilokasi semula sebelum runtuh oleh gempa. “Sekarang kita manfaatkan kondisi lahan yang ada, jika memungkinkan kita akan bebaskan lahan. Tapi kembali lagi, ini semua kita sesuaikan dengan keuangan daerah,” pungkasnya.

Di saat bersamaan, Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., menyatakan tidak mempersoalkan besaran anggaran yang mengalami kenaikan Rp 2 miliar untuk kedua fasilitas perkantoran. Ia optimis legislatif akan mendukung penambahan Rp 2 miliar tahun depan dari alokasi yang disetujui tahun 2020 sebesar Rp 26 miliar.

“Naik atau turunnya anggaran, kita belum rumuskan di APBD 2021. Tergantung persetujuan kawan-kawan di dewan. Ini akan kita rencanakan kembali,” katanya.

Heryanto menilai, sudah saatnya kantor-kantor pelayanan pemerintah mulai dibangun pascagempa. Mengingat keberadaan kantor sangat mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. (ari)

(Suara NTB/ist)

RENCANA - Inilah rencana gambar Kantor Bupati KLU yang akan dibangun tahun 2021 mendatang.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 15 Agustus 2020

PARLEMENTARIA

Halaman 5

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Badan Anggaran DPRD Sumbawa Terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dalam laporannya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa pada dasarnya menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun anggaran 2021. Pada rapat paripurna Jumat (14/8). Dengan memberikan sejumlah masukan dan saran.

Juru Bicara Banggar DPRD Sumbawa, Muhammad Faesal S.AP, menyampaikan berdasarkan hasil analisa ekonomi terutama diadaptasikan setelah terjadinya pandemic Covid 19, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa adalah memberikan stimulus ekonomi bagi sektor sektor perekonomian. Terutama yang terdampak Covid 19 yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi daerah. Memiliki pengaruh yang kuat dalam penyerapan tenaga kerja.

Memberikan daya ungkit bagi peningkatan pendapatan daerah dan mendorong proses industrialisasi daerah. Badan Anggaran berharap stimulus yang diberikan melalui serangkaian kebijakan program/ kegiatan, subsidi, hibah atau bantuan sosial dapat memberikan dorongan untuk memulihkan proses

produksi, pengolahan dan pemasaran dari pelaku ekonomi di daerah.

Upaya memperkuat usaha pertanian di masa pandemi maupun pasca pandemi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab berdasarkan analisa perekonomian global, bersiap siap menghadapi dan mengantisipasi resesi perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, dalam Web Binar dengan tema “Stimulus Pemerintah untuk memperkuat UMKM” menjelaskan bahwa pemerintah harus berupaya mempercepat penyaluran anggaran penanganan dampak pandemi Covid 19 dan program pemulihan Ekonomi Nasional. Begitu pula Menteri Keuangan RI menyoroti salah satu upaya untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara memperkuat UMKM yang turut berdampak karena covid 19. Untuk itu stimulus yang akan diberikan Pemerintah Daerah untuk membangkitkan perekonomian daerah perlu dilakukan diantaranya adalah melalui bantuan sosial, Subsidi bunga, dan perlu juga memetakan Produk yang terkena dampak resesi agar diberikan subsidi harga seperti jagung. karena padi dan Jagung merupa-

kan komoditi unggulan yang memegang kendali perekonomian di Kabupaten Sumbawa.

Arah kebijakan perekonomian di kabupaten Sumbawa adalah menggerakkan sektor pertanian sebagai sektor basis yang didukung sektor perdagangan dan sektor pendidikan.

Untuk mengakselerasi berkembangnya sektor industri pengolahan. Sehingga diharapkan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Mengupayakan secara bertahap pembangunan manusia kabupaten Sumbawa dapat setara bahkan diatas rata-rata IPM Provinsi NTB. Kebijakan Pendapatan Daerah telah disusun dan secara ringkas Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021, diproyeksikan sebesar Rp1.376.929.384.208 dengan rincian, Target PAD diperkirakan sebesar Rp174.492.779.208. Pendapatan Transfer diperkirakan sebesar Rp1.138.892.305.000. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan sebesar Rp68.544.300.000.

Sedangkan terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah belum dapat diperkirakan untuk menjaga kecermatan dan rasionalitas dalam penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan memper-

timbangkan kemungkinan realisasi anggaran di tahun 2020 ini. Mengingat SiLPA dapat dioptimalkan untuk menutup selisih antara proyeksi pendapatan dan estimasi belanja (defisit). Kecermatan ini diperlukan agar dapat dihindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Angaran 2021 yang ternyata tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Dengan pertimbangan tersebut maka dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, SiLPA ini akan diuraikan secara rinci menurut obyek dan sumber SiLPA-nya masing-masing.

Pada dasarnya, lanjut Faesal, Banggar menyetujui Rancangan KUA APBD serta PPAS Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021. Namun dalam proses pembahasan ada beberapa hal yang berkembang, yang patut dijadikan pertimbangan bersama di tahun rencana dan masa yang akan datang. Diantaranya, dari Sektor Pendapatan, Banggar meminta kepada Pemkab mengambil langkahlangkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Sumbawa juga yang ber-

sumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumberdaya alam terdiri dari DBH ; Kehutanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, perikanan. Banggar juga meminta Pemkab untuk melakukan pemungutan terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan sehingga penetapan dan penerimaan dari pajak tersebut bisa meningkatkan PAD. Dari Strategi penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur oleh perundang-undangan, Banggar berharap agar dilakukan peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan dan insentif lainnya, memperbaiki sistem dan prosedur kerja yang memungkinkan peningkatan kerja OPD. Sektor Belanja, Banggar menyarankan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid 19, Penerapan Protokol pencegahan penularan Covid 19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman covid 19 diberbagai aspek kehidupan. Kegiatan diprioritaskan dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan yang tdak dapat dilaksanakan secara virtual dengan

pertimbangan keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi maka dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas aset daerah yang sudah tersedia dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid 19.

Banggar juga memberikan masukan terkait dengan Kebijakan Umum APBD serta PPAS. Penyusunan KUA-PPAS pada tahun mendatang, harus memperhatikan seluruh dokumen perencanaan keuangan daerah, baik Renstra, RPJMD maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD agar KUAPPAS yang tersusun menjadi lebih baik dan komprehensif. KUA-PPAS pada masa mendatang harus memberikan gambaran detail kondisi daerah, terutama masalah fundamental daerah, baik secara makro maupun mikro seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian maka, strategi pembangunan yang dipilih nantinya benar-benar mencerminkan solusi cepat, tepat dan strategis untuk permasalahan yang dihadapi daerah. (arn/*)

DD di Sumbawa Tersalurkan Rp 117,9 Miliar

Dompu Belum Merdeka Sinyal

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyaluran dana desa (DD) tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa terus berproses. Sementara ini sudah tersalurkan hampir 80 persen dari pagu yang diberikan pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa melalui Kabid Perbendaharaan, Didi Hermansyah, S.E menyampaikan, pagu dana desa Kabupaten Sumbawa tahun 2020 sebesar Rp 146,6 miliar. Dari pagu tersebut, yang sudah tersalurkan sebesar Rp 117,9 miliar.

Penyaluran ini sesuai dengan tahapan, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen. Saat ini sudah dalam penyaluran tahap kedua. Karena kondisi covid-19 penyaluran tahap dua ini dilakukan perbulan. “Saat ini penyaluran sudah tahap dua bulan ketiga. Tentu ini ada kaitan dengan penanganan covid. Namun realisasi sudah Rp 117,9 miliar.

Ada sisa Rp 28,6 miliar yang belum terealisasi. Karena memang persyaratan untuk penyaluran sudah diatur. Kondisi terakhir hampir 80 persen,” ujarnya.

Dijelaskannya, jumlah dana yang disalurkan untuk tahap kedua sebesar Rp 58,6 miliar. Nantinya untuk penyaluran tahap ketiga sebesar 20 persen. Persyaratan penyalurannya yakni pelaporan sisa dana tahun sebelumnya dalam bentuk rekonsiliasi dana desa.

“Tentu ini nanti akan difasilitasi DPMD bersama dengan BPKAD untuk menyampaikan.

Karena langsung desa yang menginput untuk tahap ketiga.

Tahap kedua sudah disalurkan. Penyaluran langsung ke rekening desa, tidak lagi masuk ke kas daerah baru ke desa,” Didi Hermansyah tukasnya. (ind)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah pusat sudah merencanakan program Indonesia merdeka sinyal di tahun 2020. Namun demikian, sampai saat ini masih ditemukan sejumlah wilayah yang belum dilengkapi sarana telekomunikasi. Seperti halnya Kabupaten Dompu di Provinsi NTB. Pada wilayah penghasil komoditas pertanian jagung ini, masih terdapat sekitar 10 titik yang belum dijangkau sinyal atau Blank Spot. Mulai dari ujung selatan Kecamatan Huu, utara Kecamatan Kilo, Savana Doroncanga, Desa Nangakara, Pancasila dan sebagainya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Dompu, Ir. Fakhrudin A. Wahab dikonfirmasi Suara NTB terkait per-

soalan ini menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali mengirim proposal permohonan ke kementerian agar beberapa titik tersebut segera dibangunkan tower. Bahkan permintaan itu disampaikan melalui Komisi II DPRD Dompu. “Cuma itu Dompu disuruh bersabar dulu menunggu giliran,” ungkapnya.

Untuk mengambil alternatif lain seperti halnya bekerjasama dengan lembaga swas-

ta, menurutnya akan lebih sulit. Sebab mereka juga mempertimbangkan nilai ekonomi dari pembangunan tower tersebut. Harapan satu-satunya yakni adanya bantuan langsung dari pemerintah pusat.

Secara umum sarana telekomunikasi ini cukup mendesak dibangun untuk memudahkan pelayanan, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

“Masyarakat luas itukan be-

A. Halik (Suara NTB/Jun)

lum semua menikmati sinyal sampai pelosok-pelosok, berdampak tapi terlalu,” jelasnya.

Pertumbuhan Ekonomi 2021 Diharapkan Mencapai 3 hingga 4,5 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam pendapat akhir Bupati Sumbawa, di paripurna KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021, Jumat (14/8), Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, menyampaikan pada tahun 2021 mendatang diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai pada kisaran 3,0% - 4,5%.

Kemudian, angka kemiskinan dapat ditekan maksimal pada pendapat Bupati tentang kesepakatan KUA-PPAS 2021 di kisaran 13,18% 12,99%, pengangguran terbuka 3,0% - 3,1%. Dengan targettarget tersebut, maka kesenjangan kesejahteraan, yang diukur dengan rasio gini, diharapkan akan menurun menjadi 0,36 sampai 0,34 dan In-

Tambak Milik Pemda Diduga Diserobot Warga

dek Pembangunan Manusia diharapkan meningkat menjadi 68,99%.

Pada akhirnya, pengujian kualitas proses dan muatan APBD yang disusun nanti akan diuji dari ketercapaian target-target makro tersebut.

“Dengan kerja keras dan kerja sama kita semua, Insya Allah tujuan pembangunan daerah dapat kita capai,” tukasnya.

Sekalipun saat ini dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 namun penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah dapat dilakukan. Meski dengan penyesuaian untuk mengadaptasi kebiasaan baru. Hal ini merupakan bukti dari komitmen bersama untuk menjaga dan memajukan daerah. (arn)

JPS Bima RAMAH Tahap III Sebesar Rp4 Miliar Belum Disalurkan

(Suara NTB/jun)

BELUM DITATA - Meski memiliki banyak potensi, namun banyak pula objek wisata yang belum ditata oleh pemerintah daerah di Dompu. Misalnya, Objek wisata Oi Kanciro di Dusun Afi Peke, Desa Daha, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu yang belum tersentuh penataan oleh Disbudpar Dompu.

Program Bersama Pemkab Sumbawa dan Pemprov NTB Tetap Dianggarkan Sumbawa Besar (Suara NTB)Badan Anggaran DPRD Sumbawa menekankan agar kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait pengelolaan sampah berbasis zero waste, revitalisasi posyandu, pengembangan desa wisata agar tetap dapat dianggarkan pada 2021.

Begitu pula, menurut laporan Badan Anggaran DPRD Sumbawa, melalui juru bicaranya, M. Faesal, kesepakatan bersama dalam penanggulangan kemiskinan dan mitigasi bencana. Demikian juga yang menjadi prioritas provinsi tetap dianggarkan seperti penurunan

angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, lanjut Faesal, pola pendekatan yang selama ini dijalankan seperti partisipatif melalui musrembang dan reses serta teknoktarik dapat dikolaborasikan dengan baik. Badan Anggaran berharap terhadap belanja untuk kedepannya agar setiap

OPD yang memiliki kegiatan rutin agar dilakukan evaluasi secara berkala (triwulan) terhadap capaian target/kinerjanya sebagai indikator dalam memberikan anggaran/ belanja, dengan cacatan jika kinerja pada kegiatan OPD tersebut rendah, maka tidak perlu dianggarkan kembali; Badan Anggaran DPRD menyarankan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran, pada beberapa kegiatan perlu dilakukan penyesuaian belanja di seluruh OPD berdasarkan Standar satuan harga Pemerintah yang selalu diperbarui setiap tahunnya. (arn)

Bima (Suara NTB) – Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima Ramah tahap III yang mencapai Rp4 miliar, ternyata hingga kini belum disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima (Pemkab) Bima melalui Dinas Sosial (Dinsos).

Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Drs. Sirajudin MM, mengakui hingga kini pihaknya belum menyalurkan JPS Bima Ramah tahap III itu.

Terkait persoalan itu, Ia menyarankan konfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda).

“JPS Bima RAMAH tahap III memang belum disalurkan sampai saat ini. Tapi untuk informasi lebih lanjutnya silahkan wawancara langsung pak Sekda,” katanya kepada Suara NTB, Jum’at, (14/8).

Mengapa harus ke Sekda ?

Menurutnya Sekda merupakan sebagai pengendali anggaran. Ia menegaskan pihaknya bisa saja menyalurkan JPS Bima RAMAH III itu, namun hal itu tergantung persetujuan Sekda.

“Karena proses pencairan anggaran Sekda yang mengaturnya kita OPD hanya pelaksana saja,” katanya.

Sirajudin mengaku, JPS Bima RAMAH tahap III seharusnya sudah selesai disalurkan pada awal atau pertengahan Bulan Juli kemarin. Sedangkan tahap I disalurkan bulan Mei dan tahap II disalurkan bulan Juni. “Bantuan ini sangat dibutuhkan warga

(Suara NTB/Dok)

Dompu (Suara NTB) – Aset berupa tambak milik Pemerintah Daerah (Pemda) di Desa Mbawi Kecamatan Dompu, diduga telah diserobot warga. Akibatnya, upaya sertifikasi yang ingin dilakukan selalu menuai perlawanan. Meski warga menyadari tidak memiliki alas hak kepemilikan yang kuat, baik berupa sertifikat maupun dokumen pendukung lain.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Dompu, A. Halik kepada wartawan di kantornya, Jumat (14/8) mengakui adanya aset pemerintah berupa tambak yang dikelola paksa oleh masyarakat. “Kita tahu persoalan ini, masyarakat juga tanpa bukti cuma sepertinya memaksakan kehendak,” ungkapnya.

Mengingat persoalan aset ini tengah menjadi perhatian banyak pihak, pun termasuk bagian dari temuan BPKP, pihaknya berencana mengumpulkan semua dokumen penguat yang ada untuk mengambil kembali aset tersebut. Tentunya melalui prosedur dan mekanisme yang ada sesuai aturan.

Jika persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka langkah tersebut akan ditempuh. Karena bagaimanapun mereka merupakan warga yang juga menuntut perhatian pemerintah. Namun ketika sebaliknya terjadi, langkah tegas sangat mungkin diambil bersama aparat terkait.

“Berapa hektar tambak kita yang diserobot di Mbawi itu, ndak hafal juga saya, tapi yang jelas banyak,” tegasnya.

Selain di Desa Mbawi Kecamatan Dompu, Tambah A. Halik, aset berupa tanah yang dikuasai paksa masyarakat tersebar di beberapa kecamatan. Seperti misalnya di Kecamatan Kempo, karena sudah terlanjur ditempati warga melalui tokoh masyarakat dan agama meminta agar tanah tersebut dihibahkan.

Oleh pihaknya sewaktu meninjau langsung area tersebut tak berani mengambil kesimpulan karena menjadi kewenangan pimpinan daerah. Kondisi serupa terjadi di Desa Mangge Nae Kecamatan Dompu, yang mana terdapat tanah swapraja di belakang kantor desa yang sudah dimanfaatkan untuk membangun rumah. “Saya sebelumnya sudah mengingatkan, makanya tetap kita akan tertibkan nanti aset-aset ini,” pungkasnya. (jun)

Fakhrudin A. Wahab

Prisipnya, dengan program merdeka sinyal yang dicanangkan pemerintah pusat tahun 2020 ini, Fakhrudin berharap, rencana tersebut segera direalisasikan. Sebab ini akan berimbas pada pelayanan dasar masyarakat, apalagi ditengah pandemi Covid-19.

Selain sulit mengajak kerjasama lembaga swasta, pihaknya pun terkendala anggaran. Karena dari sekian kementerian yang ada hanya kominfo yang tidak mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke tiap-tiap daerah. “Kemeneterian yang tidak punya dana DAK itu Kominfo, ini yang sedang kita perjuangkan dengan kepala dinas se Indonesia,” pungkasnya. (jun)

Sirajudin tidak mampu yang terdampak pendemi Covid-19,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkab Bima menyiapkan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk program JPS Bima RAMAH. Bantuan tersebut disalurkan atau dicairkan selama tiga Bulan. “Besaran yang disalurkan satu bulan mencapai Rp4 miliar,” katanya.

Ia menambahkan ada sebanyak 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada 18 Kecamatan di Kabupaten Bima yang mendapatkan bantuan. Satu KK mendapatkan paket bantuan dengan nominal Rp200 ribu.

“Paket bantuan yang diberikan berupa, beras 5 kilogram, telur 1 kran, mie 1 dus, minyak goreng 1 liter dan deterjen satu kilogram,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Sabtu, 15 Agustus 2020

PENDIDIKAN

Halaman 6

Gelar Upacara HUT Kemerdekaan

Dikbud NTB Tidak Wajibkan Sekolah Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tidak mewajibkan sekolah melaksanakan Apel atau Upacara HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada Senin (17/8) mendatang bersama siswa. Namun jika ada sekolah yang bermaksud melaksanakan apel dengan peserta terbatas, tidak dipersoalkan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (14/8). Menurutnya untuk sekolah tidak diwajibkan melaksanakan Upacara 17 Agustus bersama siswa.

“Jika ada yang bermaksud apel biasa dengan peserta dan agenda terbatas tidak dipersoalkan,” ujarnya.

Tidak diwajibkannya pelaksaanan Apel HUT Kemerdekaan RI

di tahun 2020 ini, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Sekolah juga masih belum boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah mengeluarkan surat edaran nomor: 55786/A.A7/TU/2020 perihal Pedoman Peringatan HUT ke75 Kemerdekaan RI tahun 2020.

Salah satu poin di surat itu meminta agar tidak menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020, tapi mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan upacara penurunan Bendera Sang Merah Putih yang diselenggarakan di Istana Merdeka melalui platform media televisi atau media sosial.

Terpisah, Kepala SMAN 3 Mataram, Sunoto mengatakan, tidak ada apel HUT ke-75 Kemerdekaan RI di SMAN 3 Mataram. Namun siswa anggota Paskib menaikkan bendera di sekolah tanpa upacara, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Tidak ada apel di sekolah,” katanya. (ron)

Gerakan Pramuka Bantu Tanggulangi Covid-19 Selong (Suara NTB) Keberadaan gerakan pramuka menjadi salah satu garda penting di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya dalam pembentukan kepribadian dan karakter. Melainkan dalam menghadapi situasi sulit di tengah pandemi Virus Corona Di Kabupaten Lotim, hari Pramuka ke-59 diperingati dengan mengangkat tema “Peran Gerakan Pramuka Ikut Membantu dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Bela Negara”. Tema yang merupakan perwujudan semangat para pramuka ikut membantu menanggulangi bencana Covid-19, mewarnai seluruh aktivitas dan kegiatan gerakan pramuka pada tahun 2020 ini.

Peringatan Hari Pramuka di Lotim digelar melalui upacara yang berlangsung, Jumat (14/8) di Halaman Kantor Bupati Lotim. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekda Kabupaten Lotim, Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, MAP, yang membacakan amanat Ketua Kwartir Nasional gerakan Pramuka Komjen (Purn), Drs. Budi Waseso.

Sekdamenyampaikan,meskipungerakan pramuka merupakan organisasi pendidikan yang fokus kepada pendidikan bagi anak-anak dan remaja. Akan

(Suara NTB/yon)

UPACARA - Upacara peringatan Hari Pramuka ke-56 di Kabupaten Lotim di Halaman Kantor Bupati Lotim, Jumat (14/8). tetapi gerakan pramuka tetap aktif melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, bakti masyarakat, dan pembangunan masyarakat.

Di Kota Mataram, peringatan HUT Pramuka juga digelar sejumlah sekolah. Salah satunya, SDN 19 Cakranegara. Kepala SDN 19 Cakranegara Sri Hartini, pada peringatan HUT Pramuka ke 59 di sekolah, Jumat (14/8) menyampaikan peran strategis Pramuka bagi anak didik dalam mencetak mereka menjadi generasi penerus bangsa.

Menurutnya kehadiran Pramuka sebagai ekskul bagi anak didik sangat positif. Di dalam Pramuka mere-

ka dilatih dan dididik jadi generasi hebat yang bisa beradaptasi dengan segala perubahan dan keadaan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan kota Mataram H. Lalu Fatwir Uzali, berharap agar momentum perayaan HUT Pramuka bisa memberikan semangat ganda bagi segenap pendidik untuk terus membina peserta didik.

“Pada hari ini kita bersama-sama merayakan Pramuka. Semoga ini memberikan kita semangat dan spirit pada kita semua selaku pendidik untuk terus membina dan mendidik tunas-tunas bangsa yang menjadi generasi penerus,” sebutnya. (yon/dys)

SUARA NTB

Sabtu, 15 Agustus 2020

Halaman 7

Danrem 162/ WB Buka Lomba Farouk Muhammad Dianugerahi Sambut HUT Ke-75 RI Ponpes Al Madinah Bima Bintang Jasa Mahaputra Nararya

(Suara NTB/Penrem 162/WB)

Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI H Ahmad Rizal Ramdhani menyaksikan lomba tilawatil quran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Madinah, Desa Kananga Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Jumat (14/8).

Mataram (Suara NTB) Komandan Korem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI H Ahmad Rizal Ramdhani membuka lomba dalam rangka memeriahkan HUT ke-75 RI di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Madinah, Desa Kananga Kecamatan Bolo, Kabu-

paten Bima, Jumat (14/8). Lomba yang digelar antara lain tilawatil quran, azan, ceramah agama, dan panjat pinang.

Danrem mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada seluruh pengurus dan para santri Ponpes Al Madinah, di mana kehadiran

pihaknya bersama rombongan di Ponpes dan mendapat sambutan meriah. Kedatangannya yang kali ketiga ini menumbuhkan kebanggan dengan bertambahnya jumlah santri. “Ini merupakan bagian dari prestasi. Mudah mudahan kedepan santrinya tambah banyak lagi, kalau bisa menjadi pesantren pesanten modern,” harapnya.

Danrem mengungkapkan rasa bangga dengan sambutan para santri yang semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. “Memang sepatutnya generasi muda harus semangat apa lagi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sebagai ungkapan rasa nasionalime, kebangsaan,” tegasnya. Hal itu bukan hal yang asing bagi pria lulusan Akmil 1993 ini.

Rizal pun juga dibesarkan dalam lingkungan pesantren dengan kedisiplinan tinggi. “Mulai dari dibangunkan tengah malam untuk sholat tahajjud, tadarus, sholat subuh serta menanamkan akhlak tulkharimah, ukhuwah islamiyah,” kenangnya.

Danrem berharap ke depan Pondok Pesantren Almadinah lebih maju dan berkembang besar. Danrem menyatakan, sebagaimana pesan Pangdam IX/ Udayana, para santri dan santriwati Ponpes Al Madinah jika kelak ada yang berminat untuk menjadi TNI AD dan Polri akan diprioritaskan. “Dengan syarat jika menghafal 15 juz akan mendapatkan tiket untuk menjadi Prajurit TNI AD dan Polri dijalur prestasi,” sebutnya.

Pimpinan Ponpes Al Madinah, Ustadz Jabir mengatakan, kegiatan lomba yang digelar Ponpes setempat untuk menyambut HUT Republik Indonesia, untuk mengingat perjuangan para pendahulu. ”Kegiatan lomba tersebut antara lain lomba tilawatil Quran, lomba azan dan ceramah agama serta lomba panjat pinang,” ujarnya. Kegiatan pembukaan lomba diikuti 250 santri Ponpes Al Madinah, pendiri Ponpes Al Madinah Ustadz Jabir, kepala sekolah dan para pengajar. (why)

Mataram (Suara NTB) – Bintang jasa Mahaputra Nararya adalah tanda kehormatan tertinggi bagi warga sipil atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Prof. Dr. Irjen Pol (Purn), Farouk Muhammad, putra terbaik NTB kelahiran Bima, adalah salah satu salah satu penerima bintang Mahaputra Nararya yang diberikan Presiden Joko Widodo, di istana Negara, Kamis (13/8).

Farouk Muhammad kepada Suara NTB mengaku tidak pernah menyangka jika dirinya akan dianugerahi bintang Mahaputra Nararya oleh Presiden.

Sebab selama mengemban tugas, amanah dan tanggungjawab yang diberikan negara kepadanya selama ini, dilakukannya tanpa mengharapkan pengakuan.

“Saya tidak pernah bercita-cita untuk mengejar bintang Mahaputra Nararya. Saya melakukan tugas pengabdian kepada

(Suara NTB/ist)

UCAPAN - Prof. Dr. Irjen pol (Purn). Farouk Muhammad diberikan ucapan selamat oleh Presiden RI Joko Widodo usai menerima bintang Mahaputra Nararya di istana negara. negara murni karena panggilan pengabdian,” ungkapnya.

Karena itu ia sebelumnya merasa cukup terkejut ketika mengetahui dirinya merupakan salah satu penerima bintang jasa Mahaputra Nararya. Sebab jika melihat karirnya di kepolisian, dia hanyalah seorang jendral bintang dua (Irjen).

“Kan selama ini yang bisa dapat bintang Mahaputra Nararya adalah Jenderal bintang empat, itu Kapolri. Makanya saya tidak menyangka, saya yang hanya bintang dua ini bisa diberikan bintang Mahaputra Nararya,” ujar mantan Kapolda NTB ini.

Selama berkarir diinstitusi Kepolisian, jabatan setrategis yang pernah diemban Farouk yakni Kapolda Provinsi NTB, kemudian Kapolda Provinsi Maluku dan terakhir sebagai Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). “Saat saya jadi Gubernur PTIK dulu, saya pernah dititipkan keponakan supaya diluluskan.

Tapi saya tidak melakukan itu, meskipun dengan kewenangan yang saya punya, saya sangat bisa melakukannya,” tuturnya.

Hal itu tidak dilakukan Farouk karena dia tidak ingin menghianati prinsip hidup yang selama ini dipegangnya. Dia tidak mau melakukan kecurangan dalam meraih sesuatu. ”Saya tidak ingin dibebani oleh hukuman moral rasa bersalah di kemudian hari. Karana prinsip yang saya pegang, saya tidak takut miskin karena saya jujur, saya tidak mau menjadi orang besar karena curang,” tegasnya.

Selain dikenal sebagai perwira kepolisian yang jujur, Farouk juga dikenal sebagai sosok yang pembelajar. Tidak heran jika dia bisa menuntaskan pendidikannya sampai jen-

jang Strata tiga program Doktoral yang ditempuhnya Florida State University. “Ya itu karena dorongan semangat saya yang selalu ingin tahu, saya hobi membaca. Saya senang belajar baik formal maupun non formal.

Saya tidak pernah puas untuk mencari ilmu,” ungkapnya.

Karena itu, tidak heran dia juga bisa meraih karir puncak akademik sebagai seorang Guru besar dan berhak menyandang Profesor. Atas prestasi akademiknya itu, Farouk pun pernah diberikan kepercayaan sebagai Rektor Universitas Bung Karno.

Usai pensiun di institusi kepolisian, Farouk kemudian memasuki dunia politik, dan berhasil terpilih sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi NTB selama dua periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019. Pada periode kedua, Farouk dipercaya menjadi pimpinan lembaga tinggi negara tersebut sebagai Wakil Ketua DPD RI. “Bagi saya, apapun jabatan dan tanggungjawab yang diberikan, selalu bekerja dengan sepenuh hati, utamakan kepentingan orang banyak dan jangan curang, semua tugas itu niatkan sebagai ibadah,” katanya.

Dia menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang pernah berjasa dalam menempa hidupnya, keluarga, guru, dan sahabatnya. Dia berharap apa yang capainya, bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. “Bagi anakanak muda, terus haus mencari ilmu, jangan pernah curang untuk meraih segala sesuatu. Bekerja terus dengan tekun, jujur, dan ikhlas. Jangan pernah membedakan setiap orang, sehingga kita bisa diterima di mana-mana,” pungkasnya. (ndi/*)

SUARA NTB

Sabtu, 15 Agustus 2020

Halaman 8

Perempuan, KDRT, Pandemi dan Cerita yang Tak Kunjung Usai Tersinggung karena terus menerus diminta bekerja dan mencari uang, suami Marni, Ido, bukan nama sebenarnya, membenturkan kepala Marni ke lantai di rumah mereka di salah satu Desa di Kabupaten LombokTengah. Listrik tengah padam saat Ido membenturkan wajah Marni hingga menempel di lantai, pada suatu malam nahas di bulan April itu.

BENTURAN itu menyisakan memar di wajah Marni.

Luka dalam terasa perih di wajahnya. Dokter mendiagnosanya luka dalam di wajah Marni bisa mengakibatkan penglihatannya kabur secara permanen.

“Suami saya bilang, ‘Kamu ini uang saja dalam kepalamu.’

Padahal bukan begitu, tapi kan saya menghidupi rumah tangga ini butuh uang. Saya cuma ingin suami memahami kondisi itu,” ujar Marni.

Hal itu diceritakan ulang oleh pendamping Marni, Ardian Febrianto, SH., yang merupakan Staf Divisi Bantuan Hukum, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Marni mulai mengalami kekerasan fisik dan psikis sejak bulan Maret 2020. Marni bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas atau buruh bangunan.

Kekerasan itu berawal saat memasuki bulan Maret lalu ketika Virus Corona (Covid-19) mulai menyebar di Indonesia.

Suami Marni mulai tidak bekerja karena berkurangnya proyek pembangunan gedung. Ketika pendapatan mulai sedikit, Marni meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga. Merasa tersinggung, suami Marni melakukan kekerasan itu.

Marni akhirnya memberanikan diri melaporkan ke Kepolisian, tapi tanpa niat memenjarakan suaminya. Ia memikirkan nasib anak-anaknya jika suaminya berada di penjara. Padahal dia sering mendapatkan serangan fisik dan psikis. Di tengah proses di kepolisian, mereka malah berdamai.

Ardian menceritakan, setelah pemeriksaan di kepolisian, di tengah jalan, mereka berdamai.

Namun setelah terjadi perdamaian itu, kekerasan tidak berakhir.

Marni kembali melapor ke LBH APIK, bahwa suaminya tetap menyerangnya secara psikis dengan mengungkit-ungkit laporan Marni ke polisi, yang dianggap si suami sebagai bentuk mempermalukan suami.

“Jadi asal muasalnya karena uang. Suaminya tidak bekerja. Ketika istrinya minta dinafkahi, suaminya tersinggung,” jelas Ardian. Padahal Marni memilih menjadi buruh tani untuk menambah pemasukan keluarga mereka.

Pandemi Covid-19 memang berdampak ke berbagai sektor, salah satunya menyebabkan kelesuan ekonomi. Banyak orang tidak bisa bekerja sementara waktu. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga harus terus dipenuhi. Dalam kondisi terhimpit itu, rentan terjadi percekcokan suami istri berujung Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan menimpa perempuan.

Persoalan ekonomi dampak pandemi Covid-19 memang menjadi momok dalam rumah tangga yang tidak siap dengan guncangan perekonomian. Seperti dirasakan oleh Nurma, bukan nama sebenarnya. Suaminya, Mulyadi, nama samaran, bekerja sebagai buruh harian lepas.

Di awal pandemi sekitar bulan Maret lalu, Nurma meminta suaminya bekerja, tapi suaminya terlihat lebih senang bermain ponsel di rumah mereka di salah satu Desa di Kabupaten Lombok Barat. Nurma ingin melaporkan suaminya dengan tuduhan penelantaran dan berkonsultasi ke LBH APIK. Namun untuk kasus penelantaran dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk menguatkan dugaan itu.

Tak dinyana, selama rentang waktu itu, ternyata suami Nurma malah selingkuh dan menikah siri dengan perempuan lain.

Ketika Nurma memintanya bekerja, sang suami yang asyik ber-

main ponsel ternyata sibuk juga menghubungi perempuan lain.

Ketika ponsel suaminya dicek, ditemukan pesan dari perempuan lain dengan katakata mesra. Akhirnya Nurma tidak berpikir lagi untuk melaporkan penelantaran. Dia ingin bercerai. Hati Nurma hancur, ia mengaku selain kekerasan fisik, perselingkuhan itu juga menyerang psikisnya.

Ada cerita lain dari sepasang suami istri muda. Siti dan Romi, keduanya bukan nama sebenarnya tinggal di salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah.

Keduanya memiliki seorang anak. Romi yang tidak memiliki pekerjaan menganggap Siti terlalu sering meminta uang.

Di satu hari pada bulan April lalu, Siti mendatangi rumah temannya yang akan menikah.

Sebelum acara pernikahan, biasanya ada acara adat di mana banyak kerabat mengunjungi calon pengantin. Romi menyangka istrinya datang ke acara itu untuk bertemu dengan selingkuhan. Romi datang ke lokasi itu dengan penuh amarah, memaksa Siti pulang sambil menjambak dan memukul, serta menyeret Siti.

Siti tak kuasa menahan malu. “Malunya itu karena diperlakukan seperti itu di depan banyak orang,” ujar Siti lirih. Pada akhirnya mereka berpisah. Siti hanya ingin bercerai.

Ia tidak mau memidanakan suaminya, dengan alasan tidak mau ribet, dan kasihan jika anaknya memiliki seorang ayah sebagai narapidana.

Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan psikis juga dialami Kurnia, bukan nama sebenarnya asal Kabupaten Lombok Tengah. Saat kejadian di awal tahun ini, ia bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Suaminya, sebut saja Tio, tidak bekerja lagi dan terus memaksa Kurnia memberikan uang kepadanya. Tio mengancam akan melukai anak mereka apabila tidak mengirimkan uang seperti yang diinginkannya.

Awalnya Kurnia tidak begitu menuruti keinginan Tio, hingga Tio mengirimkan video. Video itu berisi adegan Tio memukuli anak mereka dan mengancam akan membunuhnya.

Berada pada situasi seperti itu, Kurnia mengirimkan uang seperti yang diinginkan Tio. Namun, Kurnia akhirnya melaporkan perlakuan Tio pada keluarganya di Lombok, yang diteruskan ke paralegal LBH APIK. Kurnia ingin kasus itu diproses secara hukum.

“Menurut keterangannya (Kurnia) bisa saja dia memaafkan suaminya, tapi tindakan dari suaminya membuatnya terluka, karena kekerasan yang dilakukan ke anaknya. Itu memantapkannya menempuh jalur hukum,” sambung Ardian.

Dampak Ekonomi LBH APIK NTB menerima setidaknya 35 laporan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sejak awal tahun hingga pertengahan tahun 2020. Ardian menyebut, setiap tahunnya kasus KDRT menimpa perempuan relatif banyak, mencapai 50 sampai 100 kasus yang dilaporkan ke LBH APIK. Dari laporan yang masuk di tahun 2020 ini, rata-rata penyebab kasus KDRT karena istri meminta suaminya bekerja. Mereka biasanya berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, bahkan sangat miskin.

Dengan adanya permintaan bekerja oleh istri kepada suami untuk menafkahi keluarga, terjadilah percekcokan yang mengakibatkan kekerasan.

“Mungkin karena masa pandemi Covid-19, kerjaan menjadi sulit, sehingga muncul percekcokan rumah tangga mereka.

Faktor paling banyak karena suami tidak bekerja,” kata Ardian saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3835 AY NOKA/NOSIN : MHIJB51176K598369/ J B 5 1 E - 1 5 8 4 7 8 0 AN.M.ISKANDAR AMINULLAH HLG SKTR AMPENAN

Bentuk kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran atau suami tidak menafkahi istri dan anaknya. Bahkan sampai juga ke kekerasan seksual. Hanya saja hal itu sulit dibuktikan, karena korban menyembunyikannya.

“Misalnya ketika terjadi percekcokan, suami pergi minum minuman keras dan mabuk, ketika pulang ke rumah memaksa berhubungan seksual dengan istrinya, yang sebenarnya tidak mau. Namun korban agak malu mengungkapkan,” katanya.

Untuk kekerasan fisik, buktinya sudah cukup jelas dengan luka atau memar. Sementara kekerasan psikis biasanya membutuhkan bantuan psikolog. Contohnya, Ardian pernah berbicara dengan korban kekerasan psikis yang berbicara tatapannya kosong.

Terkait kasus KDRT, Ardian menjelaskan, paling banyak kasus diselesaikan ke ranah perdata, korban ingin melakukan perceraian dan juga dilakukan mediasi. Selain itu ada juga yang menginginkan kasusnya dibawa ke ranah pidana. Jika istri atau korban bersikeras memenjarakan suaminya, tidak mesti korban mengalami luka berat, akan terus ditindaklanjuti.

Namun, Ardian menyayangkan, di beberapa kasus KDRT, korban malah mencabut laporannya di kepolisian dengan berbagai alasan. Laporan KDRT itu merupakan delik aduan, sehingga ketika laporan dicabut, maka penanganan kasus dihentikan.

Salah satunya dikarenakan korban atau istri tidak mau suaminya menjadi narapidana, juga kekhawatiran tidak ada yang menafkahi lagi. “Korban berpikir kalau suami ditangkap, anaknya jadi anak napi, ia juga mengkhawatirkan tidak ada yang menafkahi,” jelas Ardian.

Bahkan ada satu kasus yang menimpa seorang ibu berprofesi sebagai PNS. Tubuh bagian dadanya disiram minyak panas oleh suami. Namun ketika kasus telah dilaporkan ke kepolisian, ibu itu tidak mau melanjutkan kasusnya. “Padahal dia PNS, sudah punya pekerjaan tetap, apalagi kalau menimpa orang desa, yang kurang mampu secara ekonomi dan hanya mengandalkan suaminya,” jelas Ardian.

Ardian menjelaskan, dengan banyaknya kasus yang diterima, bukan berarti hanya menandakan meningkatnya jumlah kasus. Namun menandakan bahwa adanya keberanian perempuan melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya. Setelah dilakukan sosialisasi tentang hak perempuan dan bantuan hukum, serta menempatkan paralegal di desa barulah banyak laporan yang masuk.

Pihaknya berharap adanya sistem laporan terpadu dari pemerintah. Lembaga yang ada saat ini di pemerintah, menurutnya masih belum efektif.

Meski demikian ia mengapresiasi dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB yang mulai dibuka tahun ini.

Di samping itu, dibutuhkan juga rumah aman bagi korban kasus kekerasan perempuan dan anak. Saat ini diakuinya sudah ada, tapi dibutuhkan fasilitas yang memadai, seperti adanya psikolog yang mendampingi korban. Selain itu, pemerintah juga dinilai relatif jarang turun ke bawah. Pihaknya juga mengharapkan ada awik-awik atau peraturan di desa yang mengatur perlindungan perempuan dan anak.

Pertimbangkan Keluarga Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB, AKBP. Ni Made Pujewati menyebut sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2020 ini, kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB yang dilaporkan ke kepolisian sebanyak 223 kasus. Jenis perkara yang mendominasi yaitu perkara KDRT dan kekerasan fisik atau penganiayaan.

Pujewati mengakui, pelapor kasus KDRT bisa mencabut laporan. Namun bergantung pada jenis perkaranya. Kalau masih dalam kategori ringan dan sifatnya delik aduan, di undang-undang atau ketentuan pidana membolehkan laporan dicabut.

Hanya saja, pihaknya mengedepankan pencabutan laporan itu harus sudah ada perdamaian, berupa surat perdamaian di antara kedua belah pihak. Juga surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan lagi. “Selain itu kami juga lakukan tahapan pemeriksaan tambahan dalam bentuk berita acara pemeriksaan,” jelasnya.

Dalam kasus KDRT, pihaknya pasti membuka ruang dialog atau mediasi dengan pihak terlapor. Menurutnya, pihaknya tidak serta merta hanya mem-

perhatikan kepentingan suami dan istri, tapi mempertimbangkan kepentingan anak.

“Bagaimana reaksinya, karena bagaimana pun juga akan berimplikasi permasalahan orang tua ke anaknya,” katanya.

Kalau dalam menangani perkara KDRT, Pujewati menjelaskan, setelah menerima laporan, pihaknya meminta keterangan dari pihak pelapor atau korban. “Kami tanyakan ke bersangkutan apakah perkara itu dilanjutkan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau melalui proses hukum, dilakukan pemeriksaan, mencari alat bukti, dan lainnya,” ujar Pujewati.

Peningkatan Kesadaran Banyaknya korban KDRT yang tidak meneruskan perkara di kepolisian, disinyalir karena perempuan tidak berani mengambil keputusan dan masih bergantung pada suami.

Dibutuhkan peningkatan kapasitas terhadap perempuan mengenai hak-hak mereka.

Deputi Program Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) NTB, Ririn Hayudiani mengatakan, kondisi itu disebabkan perempuan tidak berani mengambil keputusan karena tidak percaya diri, masih bergantung kepada suami, juga karena tidak punya penghasilan sendiri. Pihaknya mengembangkan Sekolah Perempuan dan pos pengaduan.

“Dia tidak punya pegangan, dia tidak punya teman untuk berbagi, maka melalui model pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan itu yang kemudian kami kuatkan dengan modul yang kami berikan, dipelajari,” katanya.

Ririn menjelaskan, ketika perempuan menyadari hakhaknya, dia akan mampu bernegosiasi dengan suami atau pasangannya. “Dia akan mampu bernegosiasi dengan suaminya atau pasangan bahwa perbuatan suaminya adalah kekerasan. Jangan lakukan itu untuk membangun keluarga bersama. Pemberdayaan terhadap perempuan agar perempuan mengetahui atau sadar hakhaknya,” jelasnya.

Diakuinya kasus KDRT memang terjadi di beberapa desa.

Penyebabnya salah satunya karena kemiskinan atau pendapatan keluarga yang minim.

Menurut Ririn, diperlukan advokasi ke pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memasukan isu perlindungan perempuan dan anak ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Pihaknya juga mendesak ke pemerintah untuk membuat peraturan berupa Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda), atau Peraturan Desa (Perdes) terkait perlindungan perempuan dan anak.

Pihaknya juga selama ini telah membantu memfasilitasi Perdes tentang perlindungan perempuan dan anak.

Optimalisasi Peran Sosiolog dari Universitas Mataram, Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio., menjelaskan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memang sering terjadi di kelompok rentan. Ia menjelaskan, perempuan yang masuk kategori kelompok rentan terutama yang miskin, dan terancam keselamatan jiwanya. “ C o n tohnya menikah dengan lelaki yang tidak memiliki pekerjaan dan temperamen.

Maka situasi ini sangat mengkhawatirkan untuk mereka,” ujarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi peran Dinas Sosial dan pihak terkait

(ilustrasi dibuat oleh Alfan)

yang terlibat dalam pendampingan. Kepedulian hidup bertetangga juga diperlukan, misalnya jangan sampai ada tetangga kelaparan, jangan sampai ada tetangga tersakiti. Bila ada suami tetangga yang temperamen, maka upayakan mengeliminasi karakter buruknya.

Dibutuhkan juga literasi agar perempuan tidak bertahan di zona nyaman, harus mau berubah dan mengubah nasib keluarganya. “Perempuan harus berdaya. Banyak contoh inspiratif transformasi seseorang dari keluarga rentan, berdaya, dan menjadi inspirator bagi lingkungan sosialnya,” jelas Oryza yang juga dosen di Program Studi Sosiologi Universitas Mataram.

Sementara itu, Plt. Kepala DP3AP2KB NTB, Ir. Dede Suhartini, M.Si., ditemui di ruang kerjanya mengakui, pihaknya baru menangani secara teknis laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di awal tahun 2020 ini, salah satunya dengan dibentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Dari laporan dan penanganan yang masuk ke DP3AP2KB hingga awal bulan Juli lalu, sebanyak 42 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. KDRT mendominasinya dengan 7 kasus. Menurutnya faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab.

Ketika pekerjaan tidak ada dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengakibatkan seseorang menjadi stress dan melakukan kekerasan.

(Suara NTB/ist)

“Memang ada peningkatan,” ujar Dede didampingi Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB NTB, Hj. Erni Suryani S.Sos., MM., dan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Sri Heny.

Dede menjelaskan, dengan adanya UPT PPA memudahkan pihaknya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Namun untuk kasus KDRT, pihaknya lebih mengedepankan mediasi. Sedangkan untuk pelecehan seksual, tidak ada ampun dan langsung dilaporkan ke kepolisian. “Dulu tidak ada pelayanan penanganan kasus, sekarang sudah ada,” katanya.

Kepala UPTD PPA, Sri Heny menjelaskan, sesuai Stadar Operasional Prosedur (SOP) pihaknya, ketika ada yang datang sendiri melapor atau rujuan dari kabupaten/kota, dihimpun kronologis kejadiannya. Setelah itu pihaknya memediasi antara istri dan suami. “Kami minta keterangan dari kedua belah pihak, mediasi, selanjutnya kami pertemukan mereka, apa yang mereka mau,” jelasnya.

Sri mengakui, untuk kasus KDRT dan penelantaran, pihaknya mendorong upaya mediasi. Mediasi itu disaksikan oleh kepala desa, pihak kepolisian di desa, kepala lingkungan, dan dinas DP3 asal mereka.

Nantinya mereka akan membuat pernyataan disaksikan oleh aparat yang hadir. “Pernyataan itu ditandatangani mereka berdua di atas materai, ka-

lau ada kejadian lagi akan berlanjut ke kepolisian,” katanya.

Terkait upaya meminimalisasi kasus kekerasan terhadap perempuan, Dede menjelaskan pihaknya melakukan sosialisasi ke desa, juga melalui alat kampanye seperti baliho. Sementara secara konkretnya diakuinya masih sangat terbatas, salah satunya sudah dilakukan di Desa Pandan Wangi, Lombok Timur.

“Pendampingan seperti bagaimana untuk pemberdayaan ekonomi, dan membuat lingkungan masyarakat dalam membentuk linkungan ramah anak dan perempuan. Secara masif kami lakukan sosialisasi saja,” katanya.

Menurut Dede, diperlukan peran bersama untuk meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dalam meminimalisasi kekerasan terhadap perempuan. “Ketiga pihak ini harus saling berkoordinasi agar perempuan tidak kian menderita,” katanya.

(Atanasius Rony Fernandez) Liputan ini merupakan program “Beasiswa Liputan: Anak Muda dan Penyebaran Jurnalisme Keberagaman di Masa Pandemi Korona” dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) bekerja sama dengan Friedrich-NaumannStiftung für die Freiheit (FNF) dan didukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SUARA NTB

Sabtu, 15 Agustus 2020

Halaman 9

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASI LOK.BTNKR.BONGKOTLABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI HP.087881754089 TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB Sabtu, 15 Agustus 2020

OPINI

Halaman 10

Ekonomi Rakyat Menuju Resesi Menghela Mimpi Global Hub MEGAPROYEK Global Hub di Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, adalah sebuah mimpi yang masih perlu terus dirajut. Tanpa upaya untuk mendorongnya, mimpi besar ini akan tenggelam dan hanya menyisakan rencana di atas kertas.

Tampaknya, hal itulah yang melatarbelakangi upaya Pemprov NTB untuk memanggil pengelola kawasan Global Hub Kayangan Lombok Utara, PT. Diamar Mitra Kayangan.

Pemanggilan ini cukup beralasan. Sebab, setahun lalu, tepatnya pada 4 Agustus 2019, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bersama Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dan PT. Diamar Mitra Kayangan telah menandatangani kesepakatan bersama MoU dengan investor Korea Selatan, PT. Sungdong Industry Group di Jakarta.

Pada 4 Agustus 2020, masa berlaku MoU tersebut telah habis. Untungnya, salah satu klausul menyebutkan bahwa MoU tersebut dapat diperpanjang.

Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, Ir. Zainal Abidin mengaku, tengah menjajaki perpanjangan MoU tersebut selama enam bulan hingga satu tahun ke depan.

Upaya untuk menyeriusi rencana investasi ini memang harus dilakukan.

Upaya ini harus dilakukan dengan ekstra serius mengingat besarnya skala investasi dan luasnya dampak yang akan dibawa oleh investasi ini.

Selaku investor, Sungdong merupakan sebuah perusahaan raksasa asal Korea Selatan yang bergerak di bidang galangan kapal. Sungdong berencana memindahkan industri galangan kapal ke Global Hub Kayangan. Untuk memuluskan rencana itu, Sungdong membutuhkan lahan seluas 1.000 hektare. Investasi yang ditanamkan perusahaan ini diperkirakan mencapai 1 miliar dolar Amerika.

Nilai investasi itu tentu saja akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa besar. Ada potensi serapan tenaga kerja, serapan komoditas lokal, hingga dampak ekonomi lainnya yang diperkirakan akan terwujud dalam skala besar, jika investasi tersebut relaksana.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memberikan dukungan berupa regulasi untuk memuluskan rencana investasi ini. Global Hub Kayangan Lombok Utara sendiri telah dimasukkan dalam proyek prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta.

Hal ini tercantum dalam Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Lokasi megaproyek Global Hub Kayangan juga sudah mendapatkan izin lokasi seluas 7.373 hektare.

Kerja sama pembangunan Global Hub Kayangan dilakukan melalui pola P4 (people, public, private, partnership). Artinya, lahan masyarakat akan dibeli dengan harga pasaran dan dibayar lunas. Selain itu, masyarakat eks pemilik lahan juga akan mempunyai saham di anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan, sebagai pengelola kawasan Bandar Kayangan. Masyarakat pemilik tanah, melalui pembentukan koperasi, akan memiliki 10 persen saham dari anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan. Sehingga seberapa besar berkembangnya Global Hub Kayangan nantinya, para eks pemilik tanah tetap akan mendapatkan dividen.

Investasi ini juga bisa merombak total wajah NTB, khususnya Kabupaten Lombok Utara. Berdirinya kawasan pelabuhan internasional, kawasan industri kilang minyak dan usaha real estate, hingga pembangunan pusatpusat pendidikan dan pelatihan di kawasan itu, bisa menjadikan Kabupaten Lombok Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak saja di NTB, namun juga di tingkat nasional hingga internasional.

Untuk itulah, para pimpinan daerah, khususnya Gubernur NTB bersama seluruh jajarannya tidak boleh membiarkan rencana besar ini lepas dari genggaman. MoU yang sudah habis, harus segera diperbarui.

Selanjutnya, komunikasi dengan investor untuk mendorong kemudahankemudahan dan percepatan rencana ini tentu juga harus terus dibangun. Keberhasilan dalam meyakinkan investor sekelas Sungdong, akan menjadi catatan penting bagi Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara. Sebuah catatan yang membuktikan bahwa NTB memang merupakan surga investasi yang sesungguhnya, dan bukan hanya rencana investasi di atas kertas semata. (*)

Oleh : Mansur Afifi

ASUS positif terinfeksi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pertama kalinya dilaporkan pada 24 Maret 2020. Sejak saat itu kasus terkonfirmasi positif Covid19 terus bertambah hingga pada 10 Agustus 2020 jumlahnya mencapai 2.337 orang. Demikian juga dengan kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) cenderung meningkat dan belum ada indikasi akan menurun.

Untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19, pemerintah menutup sekolah, tempat ibadah, pasar, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan pengurangan kepadatan pekerja pada sektor industri.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara dan kebijakan menjaga jarak fisik.

Selanjutnya, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dengan berbagai skala sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Akibat dari penerapan kebijakan pembatasan sosial, kasus perumahan pekerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat. Kondisi ini memunculkan persoalan baru yaitu penurunan daya beli masyarakat dan diikutimelemahnya pertumbuhan ekonomi. Jika virus Covid-19 ini tidak segera berakhir maka dampak ekonominya pasti akan semakin besar dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat dan pada akhir tahun bisa menjadi negatif.

ekonomi tanpa pertambangan bijih logam terus melambat dengan tingkat pelambatan yang makin tajam. Pada triwulan I 2020 pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam hanya 0,32 persen (yoy) sementara pada triwulan II tumbuh negatif sebesar -7,97 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa sejatinya perekonomian rakyat telah terpuruk cukup dalam meskipun sektor pertanian masih tumbuh positif karena panen raya terjadi pada triwulan II. Penurunan aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19 juga tercermin pada terkontraksinya laju inflasi. Selama Maret-Juni 2020 terjadi deflasi sebesar 0,68 persen. Hari Raya Idul Fitri pada Mei 2020 yang biasanya menjadi salah satu pemicu inflasi, tidak juga dapat mendorong kenaikan hargaharga umum. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli sedang terpuruk meskipun bantuan sosial sudah diterima masyarakat terdampak Covid-19.

Selanjutnya, catatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Agus Patria menunjukkan bahwa 180 perusahaan telah merumahkan karyawannya sebanyak 11.000 orang. Sebagian besar dari karyawan yang dirumahkan itu bekerja di hotel, vila, dan restoran (Kompas, 15-4-2020).

Kontraksi Ekonomi Kekhawatiran pertumbuhan ekonomi akan melemah mulai terkonfirmasi pada triwulan I 2020.

Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa laju pertumbuhan ekonomiNTB melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2020 ekonomi NTB hanya tumbuh 3,19 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terus berlangsung hingga terjadi kontraksi pada triwulan II 2020 sebesar -1,41 persen. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh terkontraksinya beberapa kategori lapangan usaha diantaranyaPenyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, dan Konstruksi.

Sementara itu, pertumbuhan

Intervensi Pemerintah Pemerintahtelah membuat kebijakan menanggulangi beban dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan menyediakan anggaran sebesar Rp 903,46 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial,pemulihan ekonomi dan dunia usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan Korporasi non-UMKM. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan moneter dan keuangan. Kebijakan moneter meliputi penurunan suku bunga acuan BI, penurunan GWM, perpanjangan tenor SBN, dan penyediaan uang higienis. Di sektor keuangan pemerintah memberikan

(Guru Besar FEB Universitas Mataram) kelonggaran persyaratan kredit/ pembiayaan/pendanaan bagi UMKM dan keringanan pembayaran kredit bagi UMKM. Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan revisi APBD 2020 dengan melakukan realokasi dan refocusing anggaran sehingga tersedia belanja untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp926,96 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Penanganan dampak ekonomi dilakukan melalui program Pemberdayaan UMKM/ IKM (bela dan beli produk lokal NTB), Penciptaan Lapangan Kerja dan Padat Karya, dan Bantuan Dunia Usaha Terdampak.

Meskipun demikian, kasus positif Covid-19 terus bertambah dengan kecenderungan makin membesar.

Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat makin memburuk yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terus menurun hingga negatif, pengangguran yang meningkat, dan daya beli masyarakat yang menyusut makin dalam.

Fakta ini menunjukkan bahwa efektivitas dari kebijakan yang dibuat Pemda belum optimal. Oleh karena itu,Pemdadituntut untuk lebih kreatif dengan membuat kebijakan dan terobosan yang inovatif. Disamping itu,Pemda perlu mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dibuat dan dilaksanakan agar efektivitasnya dapat dioptimalkan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM,Pemda perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya terutama dalam usahameningkatkan daya serap anggaran untuk pemulihan ekonomi melalui stimulasi dana bagi UMKM. Meskipun Pemda secara dinamis melakukan revisi dan refocusing anggaran sejalan dengan perkembangan penyebaran Covid19 dan situasi ekonomi tetapi perhatian yang utama juga harus diberikan pada upaya meningkatkan serapan anggaran. Sebab, se-

makin tinggi serapan anggaran maka efektivitas anggaran akan semakin besar.

Terakhir, kehadiran Pemda harus dirasakan oleh masyarakat guna menurunkan dampak psikologis pandemi sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengatasi persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu, semua saluran komunikasi yang ada di masyarakat baik yang formal maupun informal perlu dimanfaatkan oleh Pemda untuk membangun partisipasi dan kerja sama masyarakat.

Jika upaya-upaya tersebut tidak dilakukan maka bukan mustahil resesi ekonomi akan menjadi kenyataan karena tanda-tandanya telah mulai muncul. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, pengangguran yang meningkat, dan daya beli yang menurun adalah indikator perekonomian sedang menuju resesi.

POJOK 17 kelurahan di Mataram zona hijau Covid-19 Wilayah lain harus berkompetisi menuju zona hijau

***

Sertifikat CHSE, garansi operasional usaha pariwisata di masa pandemi Bukti semangat pelaku pariwisata untuk bangkit

***

Laboratorium Hepatitis: Langkah Pertama Industri Kesehatan di NTB “You can’t realize your dreams unless you have one to begin with.”

EMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan sebuah buku tentang Hepatika.

Judulnya: Hepatika dan Geliat Industri Kesehatan di NTB: Sebuah Perjalanan Panjang, Berliku dan Bebuah Manis”.

Gubernur NTB, rupanya terinspirasi dari Laboratorium Hepatika. Ketika menerima Prof.

Mulyanto di ruang kerja gubernur (Senin, 3 Agustus), Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc. menjelaskan bahwa keberadaan Laboratorium Hepatitis merupakan sejarah awal lahirnya industri kesehatan di Nusa Tenggara Barat. “Kalau kita kemudian mengembangkan industri kesehatan, kita sudah punya sejarah, punya pengalaman”, ungkapnya.

Pengembangan industri bidang kesehatan diarahkan melalui pengembangan yang inovatif berbasis riset.Karena itu, diharapkan keberadaan lembaga riset menjadi sumber munculnya riset-riset inovatif di bidang alat kesehatan.Termasuk didalamnya Laboratorium Hepatitis Bumi Gora Nusa Tenggara Barat.

Langkah Pertama: KPH Sejak 43 tahun (baca: 1977) lalu di Mataram Nusa Tenggara Barat terbentuk Kelompok Peneliti Hati (KPH) Mataram. Inilah langkah pertama dimulainya riset bidang kesehatan di Nusa Tenggara Barat.Adalah trio peneliti yang awalnya terdiri dari Dr. Soewignjo (Koordinator), Dr. Mulyanto dan Dr. A. Widjaya.Setelah itu Dr.Sumarsidi dan Dr. S. Gunawan ikut bergabung dalam KPH. Kelompok peneliti inilah yang membuat Nusa Tenggara Barat mulai dikenal secara nasional melalui hasil risetnya. Pada tahun 1978, Kelompok Peneliti Hati menyumbang data epidemiologi hepatitis B di daerah NTB yang bermanfaat bagi perencanaan program penanggulangan penyakit hepatitis secara nasional.

Tahun 1983, KPH bekerja sama dengan Institute of Immunology, Tokyo dan Divisi Imunologi, Fakultas Kedokteran Jichi (Jichi Medical University), Jepang.

KPH NTB sejak tahun 1983 memulai penelitian di bidang vaksinasi hepatitis pada anak anak.Dan ini adalah yang pertama kali dilaku-

kan di Indonesia. Pada tahap ini tercatat 500 anak mendapat vaksinasi vaksinasi hepatitis B. Pada tahun 1984, KPH NTB berhasil membuat reagensia diagnostik untuk mendeteksi hepatitis B (RPHA dan PHA).

Sebagai bentuk komitmen dan apresiasinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan dukungan dengan memberikan sebidang lahan, sebagian gedung dan sebagian peralatan.

Maka pada tahun 1986, pemeriksaan hepatitis B di lapangan diperluas, termasuk penelitian epidemiologi dan skrining darah donor oleh PMI (Palang Merah Indonesia) yang dimulai di Surabaya dan Jakarta, dan diperluas ke seluruh Indonesia pada tahun 1987.

Membuat Sejumlah Produk Sejak diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 15 Oktober 1987, aktivitas penelitian di Laboratorium Hepatika Bumi Gora terus berkembang dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk alih teknologi.

Pada tahun 1991, Laboratorium Hepatika memperoleh alih teknologi dari PATH dalam pembuatan reagensia Dipstick untuk mendeteksi anti-HIV.Hasilnya, pada tahun 1993 HIV Dipstick produksi Laboratorium Hepatika mulai dipakai oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Bahkan pada tahun 1995, Laboratorium Hepatitis Bumi Gora NTB berhasil mengembangkan reagensia anti-HCV Dipstick.Inilah yang membanggakan dari peneliti bidang kesehatan dari NTB.Anti-HCV Dipstick mulai diproduksi Laboratorium Hepatika dan dipasarkan pada tahun1986.

Bukan hanya itu, pada tahun 1999, alih teknologi dari PATH untuk pembuatan reagensia HBsAg dengan metoda Immunochromatography (IC).Reagensia IC HBsAg mulai dipasarkan pada tahun 2001.

Laboratorium Hepatika Bumi Gora Nusa Tenggara Barat pada 2004 juga berhasil mengembangkan reagensia IC HIV, belum dipasarkan.

Laboratorium Hepatika terus berkembang dan berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2004 bekerja

Oleh : Manggaukang Raba (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi (DPKP) NTB) sama dengan Vista Lab (Seattle) & J.Mitra, India).

Pada tahun 2005 Laboratorium Hepatika Bumi Gora Nusa Tenggara Barat berhasil membuat reagensia IC Malaria; dipasarkan mulai akhir 2005.

Produk lain yang dikembangkan oleh Laboratorium Hepatika pada 2010 – 2013 adalah pengembangan Rapid Test Epstein Bar Virus, untuk mendeteksi Ca Nasofaring, dan mulai dipasarkan (diedarkan) oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014.

Kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2014 – 2016 dalam mengembangkan Rapid Test Avian Flu menggunakan antibody poliklonal yang dihasilkan oleh IPB, untuk mendeteksi antigen Avian Flu pada Unggas, Hasil: Prototype Rapid Test.

Setelah sukses bermitra dengan UGM dan IPB, pada tahun 2017 – 2019 Laboratorium Hepatika Bumi Gora mendapat kepercayaan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)Mengembangkan Rapid Test Dengue NS-1 Antigen menggunakan antibody monoclonal anti-NS-1 yang dihasilkan oleh BPPT, untuk mendeteksi virus Dengue. Hasilnya prototype Rapid Test Dengue NS-1 Terakhir tahun 2020, Laboratorium Hepatika Bumi Gora dipercaya mengembangkan Rapid Test COVID-19 bersama BPPT, UGM dan UNAIR; 2020 langsung diproduksi dan dipasarkan.

Karena itu, sangat beralasan jika Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., memberi apresiasi yang tinggi kepada Professor Dr. Mulyanto, selaku Kepala Laboraratorium Hepatitis Bumi Gora dan para penelitinya atas prestasi yang dicapai.

Peran strategis Laboratorium Bumi Gora dalam mengembangkan sejumlah Rapid Test untuk manusia dan hewan serta pengembangan kemitraan dengan berbagai lembaga penelitian dan pengkajian telah membawa nama harum bagi Nusa Tenggara Barat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Inilah langkah pertama pengembangan indsutrialisasi bidang kesehatan di Nusa Tenggara Barat.

Sejumlah Fakta Ada beberapa fakta yang menjadikan Nusa Tenggara Barat tempat

dibangunnya Laboratorium Hepatika.

Pertama, Provinsi NTB merupakan salah satu dari daerah-daerah di Indonesia dimana prevalensi infeksi Virus Hepatitis B tergolong pada klasifikasi tinggi.Dibanyak tempat di NTB infeksi Virus ini menyerang lebih dari 10% penduduk, dan pada beberapa tempat bahkan mencapai 20%.

Kedua, penelitian epidemiologik Hepatitis B di NTB adalah paling luas dan paling intensif di seluruh Indonesia.Masalah kesehatan tersebut telah merangsang adanya penelitian dibidang Hepatitis B yang sudah dimulai sejak tahun 1976. Di Nusa Tenggara Barat langsung merespons dengan terbentuknya Kelompok Peneliti Hati (KPH) Mataram pada tahun 1977, yang terdiri dari 3 (tiga) dokter: Dr. Soewignjo (Koordinator), Dr. Mulyanto dan Dr. A. Widjaya. Setelah itu Dr.Sumarsidi dan Dr. S. Gunawan ikut bergabung dalam KPH. Ketiga, pemerintah (pusat) melihat tingginya partisipasi masyarakat Nusa Tenggara Barat.”Pembangunan laboratorium hepatika ini merupakan salah satu bukti nyata dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan, karena laboratorium ini diprakarsai dan dikelola sepenuhnya oleh swasta, dalam hal ini Yayasan Hati Sehat”, ungkap Presiden Soeharto ketika meresmikan Laboratorium Hepatika Bumi Gora di Mataram (15/10/1987).

Keempat, adanya dukungan yang besar dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat.”Bantuan yang sangat besar dari Pemerintah Daerah Propinsi NTB yang sejak lama mendukung program penelitian Hepatitis ini, misalnya dengan membiayai proyek-proyek penelitian epidemiologik maupun proyek penelitian produktif dibidang hepatitis NTB. Fakta-fakta diatas menunjukan bahwa di Nusa Tenggara Barat: Pertama, ada isu yang harus diselesaikan, yaitu prevalensi infeksi virus Hepatitis B; Kedua, ada kemauan untuk menyelesaikan isu (penelitian yang intensif) melalui peran sektor sawsta atau dunia usaha (society); Ketiga, ada partisipasi masyarakat (society) dalam menghadapi isu yang ada; Keempat, ada peran pemerintah (state) atau pemerintah daerah

dalam mamfasilitasi masyarakat dan sektor swsata.

Geliat Industri Kesehatan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., melihat kehadiran Laboratorium Hepatika Bumi Gora sejak awal berdirinya, sebagai “geliat industri kesehatan di Nusa Tenggara Barat”.

Pertama, Dr. Zul (sapaan akrab Gubernur NTB), melihat Laboratorium Hepatitis Bumi Gora terus tumbuh dan berkembang: Lahir dari Kelompok Peneliti Hati (KPH) tahun 1975, kemudian membentuk yayasan, (Yayasan Hati Sehat) tahun 1985; diresmikan Presiden (1987); dan berubah menjadi PT pada tahun 2013.

Kedua, memiliki sumberdaya peneliti yang memiliki keahlian khusus dan langka dalam bidang yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan kesehatan masyarakat. Adalah Prof. Dr. Mulyanto, peneliti utama di Laboratorium Hepatika, seorang Virologi hepatitis B/Imunologi yang melalui hasil penelitian dan publikasi ilmiahnya menjadi sangat terkenal di disegani dalam bidangnya.

Ketiga, memiliki jaringan kemitraan yang luas, dan mendapat kepercayaan daripemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian lainnya baik di Indonesia maupun internasional.

Keempat, produk yang dihasilkan sangat inovatif, dan terus berkembang sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaingnya. Laboratorium Hepatika mengembangkan berbagai kegiatan dalam penanggulangan penyakit hati, bahan tes darah dengan teknologi yang dikembangkan sendiri, sehingga harganya dapat murah.

Kelima, gubernur NTB melihat bahwa industri alat kesehatan sudah masuk kedalam prioritas pengembangan Making Indonesia 4.0 sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang mendiri di sektor kesehatan. Sektor industri alat kesehatan masuk dalam kategori high demand (permintaan tinggi) di tengah pandemi Covid-19.

Keenam, sejalan dengan visi misi NTB Gemilang yang memberi perhatian pada industrialisasi di Nusa Tenggara Barat.Ia menilai industri alat kesehatan perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Dr. Zul melihat, kemandirian kita di sektor industri alat kesehatan merupakan hal yang penting, terlebih dalam kondisi kedaruratan kesehatan seperti saat ini.

Jalan Panjang, Berliku dan Mabuahkan Hasil Namun, tidak mudah mengembangkan industrialisasi di suatu negara atau di suatu daerah. Ada banyak faktor yang menjadi penghambat perkembangan perindustrian. Sebut saja diantaranya: Pertama, Keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi.

Kedua, Kualitas sumber daya manusia.Terbatasnya tenaga profesional menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat alat dengan teknologi terbaru.

Ketiga, Keterbatasan dana. Terbatasnya dana pengembangan teknologi untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi.

Jalan panjang yang terjal dan berliku-liku yang dialami Laboratorium Hepatitis dan Hepatika menjadi pembelajaran dalam mengembangkan industri di Nusa Tenggara Barat.

Kelemahan-kelemahan struktural dan kelemahan organisasi menjadi penghambat utama mengembangkan indusrtrialisasi.

Pertama, kelemahan-kelemahan struktural di antaranya: (1) Basis pasarnya yang sempit penurunan daya saing; (2) Ketergantungan impor yang sangat tinggi; (3) Tidak adanya industri berteknologi menengah; dan (4) Konsentrasi regional.

Kedua, Kelemahan-kelemahan organisasi, di antaranya: (1) Industri skala kecil dan menengah (IKM) masih underdeveloped; (2) Konsentrasi pasar; (3) Lemahnya kapasitas untuk menyerap dan mengembangkan teknologi; dan (4) Lemahnya SDM. Untuk mengatasi segenap hambatan dan kelemahan-keelemahan dalam pengembangan sektor industri, pembelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan panjang Laboratorium Hepatika cukup banyak.

Namun satu hal yang patut dicatat, Laboratorium Hepatika telah mengharumkan nama NTB baik ditingkat nasional maupun internasional karena kemampuannya dalam memproduksi alat kesehatan yang bermutu tingg dan harga murah.

Laboratorium Hepatika adalah fakta sejarah yang ikut sejarah.Walaupun bukan yang merubah sejarah. Laboratorium Hepatika dan pimpinannya, Prof Dr. dr. Mulyanto telah mengukir sejarah bagi sejarah Nusa Tenggara Barat. Dan, sejarah juga akan mencatat kiprahnya dalam membangun Bumi Gora. Merdeka tanahku merdeka negeriku.Merdeka dalam inovasi dan industrialisasi.Semogalah.(*)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 15 Agustus 2020

Pemprov Tunda Pembayaran Proyek Senilai Rp200 Miliar Dari Hal. 1 Selain itu, pembayaran program perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan rumah layak huni sekitar Rp89 miliar yang ditunda pembayarannya tahun ini.

Pemprov akan membayarnya dalam APBD 2021 mendatang.

“Anggaran kita ditata kembali, karena Covid dan untuk membiayai Covid. Kita sudah prediksi Covid ini akan menurun di bulan Juli. Tapi ternyata belum menurun. Sekarang kita berada di Agustus, masih terus terjadi penambahan kasus,” katanya.

Pemprov berharap Covid-19 segera berakhir. Sehingga tidak berpengaruh pada anggaran 2021 mendatang. Karena banyak program-program yang tidak bisa terbayarkan tahun 2020 dan dibebankan pada tahun anggaran 2021.

“Apalagi kalau Covid-19 masih terjadi sampai 2021.

Maka akan berat sekali beban kita. Mudah-mudahan selesai pada 2020. Sehingga pada 2021, anggaran kita tinggal memprioritaskan utang pada 2020 dengan beberapa program strategis 2021,” harapnya.

Pemprov telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) NTB Tahun Anggaran 2020 ke DPRD NTB, akhir Juli lalu. Postur belanja daerah di RAPBD-P 2020 mencapai Rp5,1 triliun lebih.

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si mengatakan RAPBD-P NTB 2020 pada prinsipnya sama dengan Pergub No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Pergub No.33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.

Amry mengatakan tidak ada

perubahan yang signifikan antara Pergub No. 36 Tahun 2020 dengan RAPBD-P 2020 yang telah diajukan ke DPRD. “Prinsipnya sama dengan Pergub No. 36 Tahun 2020, tak jauh signifikan. Hanya memformalkan ke APBD Perubahan saja, tak ada signifikan perubahannya.

Tambal sulam, karena dilakukan perubahan, penyesuaian.

Tapi ndak signifikan. Belanja daerah sekitar Rp5,1 triliun,” sebutnya.

Dalam Pergub No. 36 Tahun 2020, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,07 triliun. Berkurang sebesar Rp599 miliar dari proyeksi pendapatan pada APBD murni 2020 yang ditargetkan sebesar Rp5,67 triliun.

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula Rp1,84 triliun, berkurang Rp165,8 miliar sehingga menjadi Rp1,67 triliun. Kemudian dana perimbangan yang semula ditargetkan Rp3,76 triliun, berkurang sebesar Rp419 miliar sehingga menjadi Rp3,34 triliun. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula ditargetkan Rp57,1 miliar, berkurang Rp13,7 miliar sehingga menjadi Rp43,3 miliar.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah mencapai Rp5,12 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3,37 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,75 triliun. Belanja tidak langsung semula sebesar Rp3,17 triliun, bertambah Rp201 miliar sehingga menjadi Rp3,37 triiun. Sedangkan belanja langsung semula sebesar Rp2,53 triliun, berkurang Rp781,9 miliar sehingga menjadi Rp1,75 triliun. (nas)

Revisi RTRW Tuntas September Dari Hal. 1 soal revisi Perda RTRW NTB. ‘’Kita minta persetujuan substansi di Jakarta. Pak Gubernur telah bertemu Menteri ATR, beliau meminta Persub dipercepat. Setelah itu baru bisa dibahas ke DPRD. Insya Allah September sudah keluar Perda,’’ ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, H. Sahdan, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/8) kemarin.

Jika Persub sudah keluar dari Menteri ATR. Maka langsung ditindaklanjuti di daerah untuk pembahasan revisi Perda RTRW. Sahdan mengatakan, dalam perjalanan 10 tahun, Perda No.3 Tahun 2010 tentang RTRW NTB perlu dilakukan penyesuaian melihat dinamika pembangunan saat ini.

Dalam RTRW NTB, telah ditetapkan 16 Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Sebanyak 4 KSP di Pulau Lombok dan 12 KSP di Pulau Sumbawa. Dari 16 KSP tersebut, sebanyak 12 KSP diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata. Sedangkan 4 KSP sebagai kawasan konservasi. ‘’Dengan revisi RTRW ini, mungkin ada yang digabung atau berubah fungsinya berdasarkan kondisi terkini. Namanya perubahan, mesti ada yang berubah,’’ terang Sahdan.

Revisi RTRW ini juga untuk menjamin pembangunan yang dilakukan tidak mengancam lingkungan. Dengan revisi RTRW, kawasan yang akan dibangun kilang minyak di Te-

luk Santong akan terakomodir di dalam RTRW. Sahdan mengungkapkan, tadinya investor yang akan membangun kilang minyak tersebut memilih kawasan Global Hub Lombok Utara. Namun karena lahannya belum tersedia, sehingga mereka memilih kawasan Teluk Santong yang tersedia lahan cukup luas.

InvestoryangakanmembangunkilangminyakituadalahPT. PaluGMARefeneryConsortium (PGRC). PGRC memilih Teluk Santong, Kecamatan Plampang, sebagai lokasi membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Oil and Gas (minyak dan gas). Keputusan ini diambil setelah Direktur dan Komisaris PT PGRC bersama rombongan Pemprov NTB melakukan kunjunganlapanganJumat,7Agustus 2020.

Dalam kunjungan lapangan, Direktur dan Komisaris PT PGRC menyampaikan rasa takjubnya dengan segala potensi yang dimiliki Teluk Santong. Menurut mereka, potensi Teluk Santong dan sekitarnya konon melebihi semua persyaratan yang diminta oleh para investor.

Bahkan, rencana awal jumlah investasi sebesar Rp150 triliun, kini berkembang lagi.

Direktur dan Komisaris PTPGRC ini akan mengembangkan pabrik etanol dengan nilai proyek sebesar Rp40 triliun.

Jadi total investasi yang akan digelontorkan di Sumbawa ini bisa menyentuh angka Rp190 triliun. (nas)

Halaman 11

IDM Lombok Timur Naik Signifikan Selong (Suara NTB) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Kementerian Desa telah mengembangkan sebuah indeks yang disebut Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM merupakan indikator upaya penguatan otonomi desa.

Ketua Koalisi Kependudukan Lombok Timur, Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP, Jumat (14/8) menerangkan, IDM menjangkau tiga dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan. Ketiga dimensi itu memberikan jalan pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik desa. “Oleh karena itu, IDM merupakan indeks komposit atau gabungan dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi atau lingkungan,” ungkap Kabul.

Selain itu Kabul menyatakan

bahwa prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat merupakan basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa dalam dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi atau lingkungan. Untuk itu IDM difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan pengetahuan dan peningkatan keterampilan atau secara umum disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa.

Pada skala antara 0 (nol) hingga 1 (satu) dengan mengacu pada data BPS, Kabul menyatakan bahwa capaian IDM Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 sebesar 0,6724. Pada tahun berikutnya yakni 2019, berdasarkan data Kementerian Desa IDM Kabupaten Lombok Timur meningkat menjadi 0,6759. IDM Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 terse-

(Suara NTB/ist)

Lalu Muh Kabul but merupakan indeks komposit dari indeks ketahanan sosial sebesar 0,7515 kemudian indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,5919 dan indeks ketahanan lingkungan sebesar 0,6843.

Selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan data Kementerian

Desa IDM Kabupaten Lombok Timur meningkat menjadi 0,7041.

Lebih jauh Kabul mengemukakan bahwa dalam konteks UU Desa, perubahan kehidupan desa digerakkan dalam kerangka kerja:pengertian dan jenis desa (desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain), tujuan

pengaturan, azas-azas, kedudukan, kewenangan, keuangan dan asset, tata pemerintahan, kelembagaan masyarakat dan adat, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa dan kawasan desa. “Dalam kontekstual relevansi itulah IDM dikembangkan”, pungkasnya. (038/*)

Muzakir, Anak Berusia 21 Tahun Tingginya 68 Sentimeter PPEMPROV NTB melalui Dinas Sosial (Disos) menyerahkan bantuan kepada anak “istimewa” bernama Muzakir berusia 21 tahun dengan tinggi 68 sentimeter. Ia merupakan warga Dusun Pidada, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

Anak “istimewa” itu, memiliki pertumbuhan tidak normal seperti anak pada umumnya. Dengan berat 12 Kilogram (kg) dan memiliki tinggi postur tubuh 68 centimeter (cm).

Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan pihaknya merespons berita yang viral di media sosial, media elektronik dan laporan dari masyarakat. Sehingga, pada Jumat (14/8), Disos NTB menyambangi kediaman Muzakir. Sejumlah bantuan diserahkan sesuai dengan harapan keluarga Muzakir.

Khalik mengatakan dirinya diterima kakek Muzakir dan

didampingi Kepala Desa Sintung dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pringgarata. Muzakir, selama ini tinggal bersama kakek dan neneknya, karena bapaknya tidak diketahui saat ini berada di mana. Sementara ibu kandung Muzakir sudah menikah lagi dengan orang lain.

Ditemani Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan beberapa kepala seksi terkait, Pemprov NTB menyerahkan bantuan berupa Paket Perlengkapan keluarga (Family Kids), Paket Perlengkapan Anak ( Kids Ware), Rice Cooker, Sarung, baju, sepatu, Mukena, (untuk kakek dan neneknya), Bak Kolam Renang Mainan, Mainan Kuda-kudaan dan uang sebesar Rp1 juta.

Khalik berpesan kepada kakek dan nenek Muzakir agar tetap bersabar dan menerima apa yang menjadi ketetapan dari Yang Maha Kuasa terhadap

cucunya. Ia meminta agar Muzakir dirawat dan dibesarkan dengan baik dan penuh cinta.

“Karena Allah SWT menciptakan makhluknya pasti ada makna dan manfaat di dalamnya. Kita semua mungkin tidak tahu kelebihan yang dimiliki Muzakkir. Jaga kesehatan anak ini dan kalau ada apa-apa hubungi kami Pemerintah Provinsi melalui Pak Kades,” pintanya.

Khalik mengatakan kakek Muzakkir sambil meneteskan air mata menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Pemprov NTB. Ia sangat bersyukur karena langsung dikunjungi.

Sementara Kepala Desa Sintung, Herman mengatakan tidak pernah menduga Pemprov memberikan perhatian kepada warganya melalui Disos NTB. “Kunjungan Kadis sosial ini sangat surprise bagi saya selaku kepala desa,” ujarnya. (nas)

170 Paket Proyek Senilai Rp270,7 Miliar Belum Ditender Dari Hal. 1 Untuk realisasi keuangan dan fisik APBD 2020, Sadimin mengungkapkan berdasarkan e-monev Pemprov NTB sampai dengan 12 Agustus 2020. Ia menyebutkan, realisasi keuangan sudah mencapai Rp2,47 triliun atau 48,27 persen dari target sebesar 51,48 persen.

Sedangkan realisasi fisik sebesar 55,63 persen dari target 55,80 persen.

Jika dibandingkan dengan serapan anggaran pada periode yang sama pada tahun anggaran 2019, kata Sadimin, serapannya jauh lebih tinggi.

Dikatakan, realisasi keuangan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,01 triliun atau 38,42 persen dari target 46,04 persen. Sement-

ara, realisasi fisik sebesar 43,27 persen dari target sebesar 49,80 persen. ‘’Serapan tahun ini lebih besar bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelum sedangkan progres fisik sudah tercapai sebesar 55,63 persen. Progres ini lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,’’ ucapnya.

Sadimin mengatakan, beberapa kebijakan APBD NTB untuk penanganan Covid-19 yaitu melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang berasal dari belanja langsung atau belanja barang jasa dan belanja modal sebesar Rp926 miliar atau 39,15 persen dari total APBD murni Tahun Anggaran 2020.

Hasil realokasi dan refocus-

ing APBD digunakan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Belanja penanganan kesehatan diarahkan untuk pencegahan atau memutus mata rantai Covid-19, APD, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alkes dan obat-obatan serta menyiapkan rumah sakit rujukan Covid-19.

Ia mengatakan, paket-paket kegiatan/ pekerjaan Pokok Pikiran (Pokir) yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah yang sudah terkontrak hanya dapat dibayarkan uang muka pekerjaan sebesar 30 persen dari nilai kontrak. Sedangkan sisa pembayaran pekerjaan akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2020 atau pada APBD 2021. (nas)

Sumberdaya Terfokus ke Covid-19 Dari Hal. 1 Ia menegaskan, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran daerah masih terfokus dan terkuras pada penyelesaian kasus virus mematikan itu. ‘’Kita ini mengalami kondisi yang sedang dan memang dalam kondisi tidak biasa.

Jadi, semua sumberdaya masih terpusat dan terfokus mengatasi kondisi pandemi Covid-19 ini,’’ ujarnya, usai penandatanganan KUA/PPAS Perubahan 2020, kemarin.

Ia mengaku, kondisi pandemi Covid-19 tidak tahu kapan akan selesainya. Oleh karena itu, posisi yang dialami NTB juga sama dengan yang dialami oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, gubernur berharap agar vaksin Covid19 cepat ditemukan. ‘’Pada posisi sekarang ini semua kita sama. Makanya, kita berharap agar vaksin ditemukan sehingga kondisi ini cepat nor-

mal kembali,’’ harap gubernur.

Ia memastikan, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Maka semua porsi anggaran, baik itu di sisi kesehatan dan ekonomi akan dilakukan berimbang dan tak ada perbedaan dengan anggaran sebelummya. ‘’Kenapa anggaran porsinya tidak sama seperti sebelumnya. Sekali lagi, itu karena kita tidak tahu kondisi ini kapan selesainya,’’ tandas gubernur.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi M.Comm mengaku jika dalam dokumen Perubahan APBD NTB TA 2020 ada pengurangan dari berbagai sumber. Diantaranya, dana transfer dari pusat, tunggakan pajak kendaraan bermotor. ‘’Hitungan awal ada selisih dan defisit Rp400 miliar di APBD Perubahan. Namun setelah kita sisir saat pembahasan angkanya menjadi Rp300 miliar. Memang ada pengurangan secara keseluruhan,’’ sebutnya. (ndi)

Pemprov Kaji Pembukaan Resmi Tol Laut Lembar-Banyuwangi Dari Hal. 1 bus kecil dengan 15 penumpang Rp2.5 juta, truk sedang dengan 2 penumpang Rp1,9 juta, bus besar dengan 30 penumpang Rp4,2 juta, truk besar dengan 2 penumpang Rp3 juta.

Untuk tronton dengan dua orang penumpang dikenakan tarif Rp3,9 juta, trailer 20 kaki dengan penumpang 2 orang Rp5,5 juta, dan trailer 40 kaki atau truk gandeng Rp8 juta.

Berdasarkan penilaian

yang dilakukan, rute tersebut menurutnya sangat mungkin menjadi rute reguler. Mengingat pemanfaatannya cukup baik pada pelayaran perdana, serta waktu tempuh yang cenderung lebih singkat yaitu 1112 jam dalam satu kali perjalanan. ‘’Jadi ini bisa setiap hari (jadwal pelayaran) dengan dua kapal yang disiapkan. Ini kita lihat penumpangnya dulu.

Dari perjalanan perdana kemarin, uji coba itu di luar dugaan kita memang penuh,’’ tandas Bayu. (bay)

Sertifikat CHSE, Garansi Operasional Usaha Pariwisata di Masa Pandemi Dari Hal. 1 dalam nurut tatanan baru dengan menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan kebersihan kita. Mari kita perjuangkan bersama,’’ ajaknya.

Dalam momen itu, Wagub menyerahkan secara langsung ser-

tifikat CHSE kepada tujuh jasa usaha dan destinasi wisata yang didominasi dari Kabupaten Lombok Barat. Karena itu, Wagub memberi apresiasi kepada Kabupaten Lombok Barat dalam penerapan protokol Covid-19. ‘’Selamat untuk yang mendapatkan CHSE. Ini berarti memang serius, ingin kembali hidup normal,’’ ujarnya.

Apapun besarnya tantangan dan hambatan itu, lanjut Wagub, tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk membangun, justru masalah-masalah dan tantangan-tantangan itu, kita ubah menjadi kesempatan. ‘’Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari musibah yang kita alami. Memang kita harus mundur sedikit, kita harus susah-susah dulu. Kita harus kerja dua kali lipat dari pada kondisi normal. Tapi percayalah itu investasi kita untuk masa depan kita. Investasi untuk berikutnyalagidenganpandemiini, kita diajarkan bahwa kesehatan itu hal yang utama,’’ ujarnya.

Lebih jauh kata Rohmi, hidup aman dan produktif adalah pilihan yang diambil oleh Pemprov.

Aman dan produktif yakni, beraktivitas dengan menerapkan protokol Covid-19. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Akan tetapi dengan kontribusi dari masyarakat dan segala pihak maka mewujudkan hal ini akan lebih mudah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, mengungkapkan bahwa Pemprov tegas dan perhatian terkait penerapan protokol kesehatan. ‘’Ibu Wagub begitu tegas dan perhatian terkait dengan bagaimana kita harus tegak lurus dalam menegakkan protokol Covid-19 ini.

Tentunya hal ini dilakukan bukan hanya untuk beliau tetapi untuk masyarakat NTB,’’ ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi NTB selalu memberikan dukungan untuk memastikan protokol kesehatan Covid-19 sela-

lu ditegakkan.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.Lalu Moh Faozal, S.Sos,M.Si mengatakan, tujuan dari pemberian sertifikat CHSE ini, untuk menciptakan penyelengaraan kegiatan pemerintah pelayanan publik dan usaha industri pariwisata yang menaati protokol Covid di masa new normal. Kemudian meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan pencegah penyebaran Covid-19 dan memastikan tidak terjadinya kasus baru Covid-19. Kemudian memulihkan akses kehidupan sosial ekonomi untuk mengurangi dampak psikologis terhadap masyarakat.

Disebutkan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan penerima sertifikat terbanyak.

Terdapat 150 destinasi wisata yang sudah disiapkan untuk menerima sertifikasi yang akan dilakukan secara bertahap. ‘’Teman-teman banyak yang meminta untuk diberikan sertifikat.

Karena jika tidak ada sertifikat

maka tidak bisa operasional.

Artinya ini hal yang harus segera kita lakukan untuk pemulihan industri parisiwata,’’ katanya.

Sementara itu, pengelola Taman Narmada, Kamaruddin, mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemprov NTB. Dengan adanya sertifikat CHSE itu, merupakan modal serta kekuatan bagi jasa usaha dan destinasi wisata di tengah pandemi Covid-19. ‘’Ketika kami dapatkan ini, maka pengunjung tidak ragu ke Taman Narmada. Karena semua sudah kita siapkan,’’ ujarnya.

Dengan sertifikat CHSE ini, dinilai sangat tepat dan pihaknya berkomitmen menerapkan protokol Covid-19 di destinasi yang dikelolanya. ‘’Saya pikir ini langkah yang sangat tepat. Tinggal kami sekarang tindak lanjuti. Jadi setelah ini, adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk melanjutkan amanah Pemerintah Provinsi,’’ ujarnya. (her)

Pemprov Panggil Pengelola Kawasan Global Hub Dari Hal. 1 Karena dimaklumi, pandemi Covid-19, berpengaruh terhadap investor untuk merealisasikan investasinya.

“Nanti kita akan lihat. Kita harus maklum semua kondisi kayak begini. Perpanjang MoU bisa setahun atau enam bulan.

Terkait dengan percepatan investasi, nanti antara pengelola kawasan dan investor yang membicarakannya lebih lanjut,” kata Mantan Sekretaris Dinas ESDM NTB ini.

Pada 4 Agustus 2019, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bersama Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dan PT. Diamar Mitra Kayangan telah menandatangani kesepakatan bersama MoU dengan investor Korea Selatan, PT. Sungdong Industry Group di Jakarta.

Sungdong merupakan perusahaan raksasa di Korea. Perusahaan ini bergerak dalam bidang galangan kapal. Sung-

dong berencana memindahkan industri galangan kapal ke Global Hub Kayangan.

Sungdong membutuhkan lahan seluas 1.000 hektare untuk merealisasikan investasinya yang mencapai 1 miliar dolar Amerika. Pemda bersama pengelola kawasan, PT. Diamar Mitra Kayangan (DMK) sedang mempercepat pembebasan lahan. Pascapenandatangan nota kesepahaman, Sungdong diberikan waktu setahun untuk merealisasikan investasinya.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Global Hub Kayangan Lombok Utara masuk menjadi proyek prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta. Lokasi megaproyek Global Hub Kayangan juga sudah mendapatkan izin lokasi seluas 7.373 hektare.

Kerja sama pembangunan

Global Hub Kayangan dilakukan melalui pola P4 (people, public, private, partnership). Artinya, lahan masyarakat akan dibeli dengan harga pasaran dan dibayar lunas. Selain itu, masyarakat eks pemilik lahan juga akan mempunyai saham di anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan, sebagai pengelola kawasan Bandar Kayangan.

Masyarakat pemilik tanah, melalui pembentukan koperasi, akan memiliki 10 persen saham dari anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan. Sehingga seberapa besar berkembangnya Global Hub Kayangan nantinya, para eks pemilik tanah tetap akan mendapatkan dividen.

Kota baru Bandar Kayangan intinya ada dua bagian. Pertama, sebagai penggerak ekonomi yaitu kawasan pelabuhan internasional (port), kawasan industri dan kilang minyak. Dari aktivitas ini, PT. Diamar Mitra Kayangan tidak mencari untung, yang penting ada investasi yang masuk dan mem-

buka lapangan kerja di Bandar Kayangan.

Kedua, ada usaha real estate.

PT. Diamar Mitra Kayangan mencari untung dari kavling kawasan siap bangun dan jual bangunan serta penyewaan properti.

Pemprov NTB, Pemda KLU dan Diamar sesuai kewenangan masing-masing, memiliki kemauan dan niat yang kuat untuk mengalokasikan hampir 1.000 hektare dari 7.373 hektare lahan untuk menjadi kota baru ke Sungdong untuk rencana bisnisnya.

Areal seluas itu akan dipergunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas. Meliputi fasilitas galangan kapal / lepas pantai / pemeliharaan kelas dunia tertinggi, Pembangkit listrik kerjasama dengan KEPCO (Korea Electric Power Corporation), impor dan ekspor bahan baku dan produk yang relevan. Kemudian pembangunan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan untuk melatih tenaga ahli dan sumber daya manusia setempat di Indonesia. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 15 Agustus 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257