Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 128 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Waspadai Spekulan Tanah Berkedok Investor Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mewaspadai spekulan tanah yang berkedok investor. Jangan sampai kemudahan investasi dimanfaatkan untuk kepentingan (interest) yang lain. ‘’Katakanlah hanya untuk menjual surat izin berinvestasi. Ini yang tidak kita inginkan. Dan kita kontrol yang begitu,’’ tegas Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/8). Gita mengatakan, modus operansi seperti ini ada yang ditemukan. Mereka seolaholah melakukan investasi di NTB, setelah mendapatkan fasilitas permodalan perban-

kan. Kadang-kadang mereka melakukan relokasi investasi ke daerah lain. Apakah modal yang didapatkan dari perbankan setelah mendapatkan izin investasi diinvestasikan ke daerah lain? Gita mengatakan ada modusmodus operansi seperti itu. ‘’Seperti itu yang kita akan keras untuk menuntut mereka. Sehingga aset yang ada di sini seolah menunggu waktu baik baru dia (realisasikan

investasi). Ini sama dengan modus operandi spekulan tanah,’’ ujar Gita. Pemprov berharap kemudahan investasi yang diberikan bermuara pada ada sebuah realisasi investasi. Namun, investor punya otoritas tersendiri untuk menentukan kapan dia berinvestasi. Untuk itu, perlu ada jaminan kesungguhan berinvestasi. Ia mencontohkan seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mandalika, ada jaminan kesungguhan berinvestasi yang diberlakukan. Apabila investor sudah menandatangani Land Utilization and Development Agreement (LUDA), maka jelas realisasi rencana investasinya. Jika mereka menunda-nunda realisasi investasinya, maka investor tersebut yang akan rugi. Karena argo sewa lahan tetap jalan. ‘’Satu sisi kita memfasilitasi, tetapi satu sisi kita membutuhkan, ada instrumen untuk ‘’memaksa’’ agar investor bersungguh-sungguh,’’ ujarnya. Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini menjelaskan, Bersambung ke hal 15

H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/bay)

Bahas RAPBD 2020 secara Maraton Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Pimpinan DPRD NTB telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020. KUA PPAS 2020 ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun lebih. Bersambung ke hal 15

TO K O H Semua Sesuai Jadwal

(Suara NTB/kir)

Ngurah Wirawan

PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menegaskan persiapan pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan The Mandalika Kuta tetap berjalan. Kendati pembebasan sisa lahan belum seluruhnya tuntas sampai saat ini. Demikian ditegaskan Direktur Kontruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, kepada Suara NTB, Rabu (14/8) kemarin. Ia menjelaskan, rencana pembangunan sirkuit MotoGP sampai sejauh ini tetap sesuai jadwal yang ada. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

AMATI - Ketum Dekranas, Hj. Mufida Jusuf Kalla didampingi Ketum Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengamati kain tenun dan kerajinan ketak pada stand di Kantor Dekranasda NTB, Rabu (14/8) siang.

Ketum Dekranas Dorong Perajin NTB Giat Bersaing Mataram (Suara NTB) Ketua Umum (Ketum) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Hj. Mufidah Jusuf Kalla mengatakan, industri kerajinan kriya merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang pertumbuhannya sangat cepat hampir di seluruh pelosok tanah air. Tidak terkecuali di NTB yang memiliki potensi sangat besar. Ia mengatakan, kehadiran Bale Kriya NTB ini membuktikan keseriusan Dekra-

Isu Gelaran MotoGP Diundur

Diduga Terkait Persaingan Bisnis PEMPROV NTB membantah isu miring MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika batal digelar pada 2021 dan harus diundur sampai tahun 2022. Komisaris Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si menegaskan bahwa hal tersebut adalah berita lama dan telah diklarifikasi oleh pihak ITDC sendiri.

‘’ITDC NTB membantah MotoGP Indonesia bakal digelar pada 2022. Itu berita lama dan tidak akurat,’’ ujar Gita kepada Suara NTB, Rabu (14/ 8) di Mataram. “Sudah dibantah Direktur ITDC dua minggu yang lalu,” sambungnya. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bersambung ke hal 15

nasda NTB dalam menjalankan tugasnya. Dikatakan, persaingan regional maupun internasional sangat ketat. Sehingga diperlukan upaya-upaya nyata untuk mendorong para UMKM dan perajin yang ada di NTB agar lebih giat lagi dan bersaing di pasaran. Karena perajin yang skala usahanya kecil dan menengah memiliki keterbatasan dari segi pemasaran, permodalan, dan manajemen usaha. Bersambung ke hal 15

Pemprov akan Evaluasi Kinerja Pegawai Kontrak Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyusun program evaluasi kinerja pegawai kontrak di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si menerangkan bahwa evaluasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah devisit anggaran yang sedang terjadi. Disebutkan Iswandi, masalah yang saat ini terjadi adalah alokasi dana untuk pembayaran honorarium pegawai kontrak sangatlah besar. Sementara jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima tidak mengalami peningkatan. ‘’Untuk mengefisienkan belanja rutin pegawai itu memang salah satu yang akan diefisienkan adalah soal-soal pe-

gawai kontrak itu,’’ ujar Iswandi saat dikonfirmasi, Rabu (14/8) di Mataram. “Itu akan jadi perhatian untuk kita lihat SKPD mana yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan pengurangan,” sambungnya. Evaluasi sendiri akan menjaring pegawai yang sifatnya menjalani kontrak tahunan. Untuk itu, Iswandi menerangkan akan dilihat beban kerja yang diisi apakah masih bisa dilaksanakan oleh pegawai negeri atau memang membutuhkan bantuan pegawai kontrak. ‘’Jadi kalau dilihat pekerjaannya itu masih bisa dilakukan oleh PNS, ya kita ingin optimalkan PNS dulu,’’ tegasnya. Bersambung ke hal 15

Konsep Promosi Pariwisata BPPD NTB Dipertanyakan

(Suara NTB/bay)

Dewantoro Umbu Joka

Mataram (Suara NTB) – Program promosi pariwisata NTB yang digawangi oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dipertanyakan pelaku pariwisata. Sampai saat ini, BPPD dianggap belum menunjukkan arah yang jelas dalam menjalankan program-program promosinya. Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan dalam pertemuan antara pelaku pariwisata dengan pihak BPPD tidak ditemukan konsep yang jelas dalam rencana promosi pariwisata NTB. Untuk itu, Dewantoro menyebut bahwa sampai sekarang BPPD belum menunjukkan kinerja yang maksimal.

Menurut Dewantoro, pertemuan para pelaku pariwisata dengan BPPD membuahkan ide pembuatan voucher bagi wartawan luar negeri untuk meliput ke NTB. Hal itu dinilai tidak memiliki urgensi dan cenderung mengambil tugas dari para pelaku pariwisata sendiri. ‘’Programnya (program promosi BPPD, Red) sendiri kita belum terlalu tahu apa. Saya belum paham soal voucher itu tujuannya apa,’’ ujar Dewantoro kepada Suara NTB, Rabu (14/8) di Mataram. Pembuatan paket wisata sendiri disebut Dewantoro terus dilakukan oleh para pelaku wisata, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bay)

Anita Achmad


SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 15 Agustus 2019

Momentum untuk Berbenah KOTA Mataram akan memperingati HUT ke 26 pada 1 September 2019 mendatang. Kota Mataram harus berbenah dengan kekurangan-kekurangannya. Pada perayaan HUT Kota Mataram kali ini, Lurah Punia, Jaenudin belum menginstruksikan jajarannya untuk mengadakan lomba atau perayaan seremonial. “Untuk sementara dari masyarakat kelurahan Punia belum melakukan persiapan dalam merayakan HUT Kota kali ini. Saat ini kita belum menentukan bentuk kegiatan yang akan kita siapkan,” katanya, Rabu (14/8). (Suara NTB/viq) Walaupun belum menJaenudin ginstruksikan jajarannya, Jaenudin kali ini telah merencanakan akan melakukan kegiatan perayaan HUT kota Mataram dengan sekolah yang ada di kelurahan Punia. Seperti Madrasah Ibtidaiyah dan setiap SD di kelurahan Punia. “Tujuannya adalah, kita bekerjasama dengan sekolah untuk membangkitkan semangat anak-anak kita. Mungkin bisa gerak jalan, atau menghias sekolah dan kampung-kampung,” katanya. Kelurahan Punia sendiri nantinya akan merencanakan kegiatan lomba kebersihan lingkungan. Niatnya, dari lomba kebersihan tersebut dapat menjaga lingkungan sekitar kelurahan Punia Mataram. “Kita akan coba lakukan, Insha Allah,” kata Jaenudin. Lurah Punia beserta jajarannya juga berencana menyambut HUT Kota Mataram dengan jalan santai seperti biasanya pada tahun-tahun sebelumnya. “Rencananya sih begitu, cuma itu untuk menarik antusiame masyarakaat saja. Yang penting, kita semua bersama masyarakat bisa bersama-sama berkegiatan,” katanya. HUT Kota Mataram yang ke-26 ini kata Jaenudin, akan coba jadikan momentum untuk berbenah. Pemkot diharap bisa membuat program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya. “Kita harap juga kepada Pemkot untuk memperhatikan infrastruktur, seperti lampu jalan, kondisi jalan. Dalam visi Kota Mataram, artinya semua program pemerintah itu bisa disambut baik oleh masyarakat. Baik secara ekonomi, keamanan, dan sosial,” tuturnya. Menurut lurah Punia ini, Pemkot harus terus berbenah. Baik di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, dan budaya. Menurutnya, masih banyak PR (pekerjaan rumah) Pemkot yang harus ditambah. (viq)

Pembangunan Belum Merata MENJADI anggota DPRD Kota Mataram bagi Hj. Istiningsih seperti halnya pindah kantor saja. Karena sebelumnya dia dua periode menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. “Tugas di Dewan kan sama,” katanya kepada Suara NTB usai paripurna di DPRD Kota Mataram, Rabu (14/8). Hanya saja sekarang skup pekerjaannya menjadi lebih kecil. Dengan skup kerja yang lebih kecil dia bisa lebih fokus dan maksimal untuk mengemban amanah masyarakat. Isti, demikian sapaan akrab anggota Dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini menilai masalah pendidikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih perlu menjadi perhatian. “Ketika saya ke dapil saja misalnya, masyarakat masih sangat banyak yang mengeluhkan masalah kesejahteraan. Kesejahteraan ini kan secara umum sampai pada faktor ekonomi. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” terangnya. Apalagi pesisir Ampenan menjadi salah satu kantong kemiskinan di Kota Mataram. “Itu sangat memprihatinkan,” cetus peraih 1.063 suara pada Pileg April lalu ini. Isti, melihat masih adanya orang miskin di Kota Mataram yang notabene ibukota Provinsi NTB karena masih belum meratanya pembangunan. Ini menjadi tugas eksekutif dan legislatif untuk memperbaikinya. Isti berharap sinergitas antara eksekutif dan legislatif ke depan akan lebih baik. “Hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, istilahnya masalah yang besarpun akan menjadi kecil. Masalah besar itu tidak ada kata tidak bisa kita selesaikan kalau kita bersatu. Tinggal bagaimana kemauan kita,” terangnya. Apalagi kalau semua pihak bisa berkontribusi untuk masyarakat. Ketua Fraksi PKS ini, mendorong keperpihakan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Isti, pembangunan sesungguhnya tidak ansih pada soal fisik. Justru yang diharapkan oleh masyarakat adalah sentuhan pemerintah. ‘’Sentuhan itu tidak harus berupa materi, tetapi perhatianlah,’’ cetusnya. Masyarakat didatangi saja sudah merasa bahagia. ‘’Masyarakat kalau diperhatikan, akan bersemangat. Nah semangat inilah yang perlu terus kita bangun,’’ demikian Isti. Sebab, bantuan-bantuan yang sifatnya instan tidak mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Bantuan instan ini ada kecenderungan membuat masyarakat manja. Kehadiran anggota Dewan di parlemen menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka melalui jalur politik. Terlebih kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kota Mataram hampir tercapai dengan hadirnya 10 anggota DPRD perempuan dari total anggota DPRD Kota Mataram sebanyak 40 orang. ‘’Jangan sampai yang 25 persen ini ada dan tiada sama saja,’’ selorohnya. Oleh karena itu, Isti mengajak semua anggota Dewan berkontribusi. Sehingga masyarakat yang telah menghantarkan mereka duduk sebagai wakil rakyat di parlemen lingkar selatan, tidak nerasa kecewa. (fit)

Hj. Istiningsih

(Suara NTB/fit)

Halaman 2

Pemkot Mulai Kaji Izin Pembangunan Hotel Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mulai melakukan kajian terhadap pembatasan izin membangun hotel. Pengkajian ini berdasarkan permintaan dari pengusaha hotel di Kota Mataram. Permintaan Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) NTB dan pengusaha lainnya membatasi izin langsung ditindaklanjuti oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Walikota, kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, meminta Dinas Pariwisata dan Badan Penelitian dan Pengembangan

untuk mengkaji pembatasan izin pembangunan hotel. “Pak Wali langsung perintahkan saya untuk meminta Dinas Pariwisata melakukan kajian,” kata Mahmuddin. Kajian ini akan melihat sejauh mana kecukupan kamar untuk menunjang kegiatan skala nasional maupun internasional. Mahmuddin men-

yampaikan, sebelum gempa bumi kebutuhan kamar di Kota Mataram sangat tinggi. Bahkan, event skala internasional maupun lokal tidak mampu menampung jumlah tamu. Kondisi ini membuat Kota Mataram mengeluarkan kebijakan untuk menambah kamar untuk menunjang akomodasi wisatawan.

Kondisi ini justru berbalik setelah gempabumi 2018 lalu. Satu tahun pascagempa okuvansi hotel menurun. Pengusaha hotel mengeluh karena pendapatan mereka tak sebanding dengan biaya operasional. “Tamu hotel sampai sekarang sepi,” tandasnya. Kondisi ini melatarbelakangi pengusaha hotel di Mataram meminta pemerintah membatasi izin hotel. Pembatasan baru dicabut setelah tingkat kunjungan mulai stabil. Mahmuddin

menambahkan, kajian diharapkan rampung dalam waktu satu bulan kedepan. Apapun hasilnya akan disampaikan ke Walikota sebagai bahan pertimbangan. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Balitbang Kota Mataram, Jauhari mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Asisten II dan Asisten III untuk memastikan kajian pembatasan hotel tersebut. Sejauh ini, belum ada instruksi apapun diterima baik secara lisan maupun tertulis. (cem)

Ratusan Guru di Mataram Segera Pensiun

(Suara NTB/viq)

MENGGANGGU - Pembangunan hotel di pinggir Jalan Udayana ini dinilai mengganggu penduduk sekitar, menimbulkan kebisingan dan debu di rumah warga Karang Kelok Baru dan Udayana.

Warga Keluhkan Pembangunan Hotel di Udayana Mataram (Suara NTB) Warga lingkungan Udayana dan Karang Kelok Baru mengeluhkan pembangunan hotel di pinggir jalan Udayana Mataram. Pembangunan hotel tersebut dinilai mengganggu penduduk sekitar, sebab kerap mengeluarkan debu dan suara bising. Sumrat, salah satu warga lingkungan Udayana mengatakan, pembanguan hotel itu mengeluarkan suara bising dan debu yang bertebaran ke rumah warga. Dia menjelaskan, saat berada di rumahnya, ia kerap merasakan getaran dari mesin pengeboran di sana. “Saya dan istri trauma dengan getaran. Sampai saya kira itu gempa,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (14/8). Rumah Sumrat memang terletak tepat di samping lokasi pembangunan hotel. Hanya berjarak 10 meter dari are pembangunan hotel. Sumrat dan warga lainnya memprotes kegiatan pembangunan hotel tersebut. Iwan, salah satu tetangga Sumrat juga memprotes keadaan tersebut. “Kita tidak bisa tidur. Apalagi mereka

mengebor tanah hingga malam hari. Itu sangat mengganggu sekali,” kata Iwan. Menurut Iwan, pihak hotel tidak pernah memberikan sosialisai tentang pembangunan tersebut. Kata dia, pihak hotel juga tidak memahami kondisi kebisingan yang dirasakan warga. Padahal, kata Iwan, dalam melakukan pembangunan, harusnya pihak hotel mengabarkan kepada masyarakat terkait jadwal pengerjaannya. “Mereka tidak pernah mengajak kami bicara terkait pembangunan ini. Apalagi masalah jam pengerjaan? Ini sampai malam. Mereka tidak toleransi, mereka kadang melakukan pengeboran hingga pukul 21.00 malam,” kata Iwan. Saat ini, puluhan warga yang terkena dampak atas pembangunan hotel yang ada di samping Jalan Udayana Mataram ini akan melakukan konsolidasi ke pihak hotel. Iwan menegaskan, akan mengirim surat kepada pihak hotel untuk melakukan mediasi. “Kita yang terkena dampak akan mebuat surat kepada pihak hotel. Semoga

mereka (pihak) hotel menanggapi,” katanya. Iwan dan sejumlah warga lainnya menuntut pihak kelurahan dan hotel untuk mendengar keluhan warga. Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan adalah mengatur jam pengerjaan pembangunan hotel. “Kalau bisa jangan sampai malam. Karena semua warga pada jam itu mulai istirahat, itu sangat mengganggu kami,” katanya. Lurah Monjok Barat, Mulya Hidayat menyampaikan, dalam pembicaraan awal dengan pihak hotel, belum mendengar ada keluhan dari warga. “Diawal kan belum ada aktivitas waktu (pembangunan) itu. Sekarang aktivitas itu meningkat. Otomatis warga merasakan dampaknya. Muncullah protes,” kata Hidayat. Pada Rabu kemarin, pihak Kelurahan Monjok Barat telah menghubungi manajemen hotel. “Janjinya hari ini kita akan sampaikan terkait komplin warga ini. Memang ada tuntutan warga. Salah satunya kebisingan ini. Kita akan bicarakan dulu,” katanya. (viq)

DPPKB Sosialisasikan Pembinaan Kampung KB Mataram (Suara NTB) – Kampung Keluarga Berencana di enam kecamatan telah terbentuk. Penguatan dilakukan melalui sosialisasi serta peningkatan kapasitas kader. Penguatan ini dilakukan melalui pelatihan maupun sosialisasi. Sosialisasi masif digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram. Selain dihadiri oleh para kader, juga turut terlibat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kecamatan dan lainnya. Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan silaturahmi dengan lintas sektor. Selain itu, mengevaluasi perkembangan kondisi di masing – masing KB di Kota Mataram. “Kampung KB sudah ada 18 di enam kecamatan. Kita sekaligus evaluasi,” kata Turmuji. Sebagai miniatur pembangunan, Kampung KB berkepentingan menyampaikan persoalan ditemukan di masyarakat. Sosialisasi yang melibatkan lintas sektor ingin memastikan sejauh mana dukungan

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Sekretaris DPPKB Kota Mataram, Turmuji (duduk di depan) menghadiri sosialisasi pembinaan Kampung KB. Kegiatan ini sekaligus mengevaluasi cakupan program di 18 Kampung KB di Kota Mataram. yang sudah diberikan oleh sektor terkait dalam menempatkan program – program pembangunan sesuai dengan permasalahan yang dituangkan dalam perencanaan di masing – masing Kampung KB. “Apa permasalahan langsung kita laporkan. Supaya program tepat sasaran,” tandasnya. Permasalahan seperti pernikahan dini, putus sekolah, tidak memiliki akta kelahiran dan lainnya di-

harapkan ditindaklanjuti oleh OPD teknis. Turmuji juga mengharapkan, kegiatan dilakukan di Kampung KB sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga dapat dijadikan progres Kampung KB itu sendiri. “Dengan demikian sedikit demi sedikit tingkat kesejahteraan masyarakat di Kampung KB dapat lebih teratasi melalui wadah Kampung KB yang berkesinambungan dan terintegrasi,” tandasnya. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Pada akhir tahun 2019 ini, ratusan guru di Kota Mataram akan pension. Mereka antara lain 14 kepala sekolah (Kepsek) di SD dan SMP dan 120 guru SD dan SMP. Namun Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram belum menentukan jadwal perekrutan. Banyaknya Kepsek yang bakal mengakhiri jabatannya pada akhir tahun 2019 mendatang menjadi sorotan. Hal tersebut dinilai berpengaruh dalam mengatur pola dan strategi dalam membangun pendidikan di Kota Mataram. Saat ini, kota Mataram sebagai barometer pendidikan di NTB semestinya merekrut sosok kepala sekolah yang berkompeten. Baik dalam mengelola manejemen sekolah dalam memajukan pendidikan pada umumnya. Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu. Fatwir Uzali., M.Pd kepada Suara NTB, Rabu (14/8) menyampaikan, nantinya kepala sekolah yang akan direkrut bisa memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditetapkan. “Memang saat ini, dari Disdik belum menentukan jadwal perekrutan untuk 14 kepala sekolah yang akan pensiun. Tapi kami akan menyiapkan calon yang Insha Allah berkompeten,” katanya. Menurutnya, Disdik hanya menentukan guru mana saja yang nantinya akan menjadi calon kepala sekolah. “Memang kita akan menyiapkan guru yang nanti akan jadi calon kepala sekolah. Tapi kembali lagi kepada pihak BKPSDM yang akan mengumumkan pelaksanaan perekrutan,” kata Fatwir. Dari 14 kepala sekolah yang pensiun, Fatwir menyebutkan kualifikasi yang akan dinilai

nantinya tetap sama pada perekrutan sebelumnya. Hal yang paling mendasar lanjut Fatwir, Disdik akan mematok minimal calon kepala sekolah yang akan direkrut tersebut ialah memiliki kualifikasi S1dan telah disertifikasi. “Kita akan tetap sama. Kualifikasinya tidak akan berubah. Calonnya harus S1 dan mereka juga kita beri syarat kompetensi lainnya,” kata Fatwir. Tak hanya kepsek yang akan pension. Bersamaan dengan itu, sebanyak 120 guru SD dan SMP di Kota Mataram juga akan pensiun pada akhir 2019 mendatang. Kata Fatwir, dia akan meminta formasi guru sebanyak-banyaknya pada periode perekrutan CPNS dan P3K Oktober 2019 mendatatang. “Kita harap bisa merekrut guru sebanyakbanyaknya agar tidak kekurangan,” tuturnya. Saat ini lanjut Fatwir, Disdik Kota Mataram akan melakukan kolaborasi yang solid ke pusat maupun pemkot untuk menghitung jumlah gaji yang dibayarkan kepada guru yang non PNS. “Sekarang tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan pusat dan pemkot tentang gaji. Harapan kita dalam memenuhi kebutuhan guru secara finansial, kita akan sesuaikan dengan pendanaan yang ada,” katanya. Selebihnya, dari perekrutan P3K kali ini, kuota guru di Mataram bisa memenuhi formasi yang akan ditentukan akhir Agustus mendatang. “Memang banyak guru yang akan pensiun, kita harap dari perekrutan P3K ini dapat menutup kembali sekolah-sekolah (yang kekurangan guru) di Mataram,” tutupnya. (viq)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – tiga jabatan lowong bergan1234567890123456789012345678901212 Pengisian tiga jabatan tung dari hasil pengisian 1234567890123456789012345678901212 pimpinan tinggi pratama jabatan oleh pejabat pem1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang lowong akan berdamp- bina kepegawaian. Bisa 1234567890123456789012345678901212 ak. Sejumlah pejabat eselon saja, bukan tiga OPD terse1234567890123456789012345678901212 II di Lingkup Pemkot Mat- but yang dipansel. “Kalau 1234567890123456789012345678901212 aram akan dirotasi. Rotasi ini urusan itu Pak Wali saja 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menunggu keputusan pejabat punya kebijakan,” timpal 1234567890123456789012345678901212 pembina kepegawaian (PPK). Nelly ditemui, Senin (12/8). 1234567890123456789012345678901212 Periode Juli dan Agustus Berbeda halnya dengan 1234567890123456789012345678901212 dua jabatan pimpinan ting- pengisian jabatan eselon III 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gi pratama telah lowong. dan IV. Dokumen termasuk 1234567890123456789012345678901212 Yakni, Kepala Dinas Pengen- siapa saja yang menduduki 1234567890123456789012345678901212 dalian Penduduk dan Kelu- jabatan apa telah rampung. 1234567890123456789012345678901212 arga Berencana dan Kepala Data – data tersebut telah dis1234567890123456789012345678901212 Dinas Ketahanan Pangan. erahkan ke Walikota. Badan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sementara, satu jabatan Pertimbangan Jabatan dan 1234567890123456789012345678901212 lainnya yakni Kepala Dinas Kepangkatan tinggal menung1234567890123456789012345678901212 Penanaman Modal dan Pel- gu instruksi dari kepala daer1234567890123456789012345678901212 ayanan Terpadu Satu Pintu ah. “Dari minggu kemarin 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang kini masih ditempati kita sudah sibuk persiapkan. 1234567890123456789012345678901212 Drs. Cokorda Sudira Muliar- Kapan Pak Wali perintahkan 1234567890123456789012345678901212 sa memasuki purnatugas kita laksanakan,” tandasnya. 1234567890123456789012345678901212 awal September mendatang. Jabatan paling banyak ko1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Perombakan pimpinan song adalah di eselon III dan IV. 1234567890123456789012345678901212 organisasi perangkat daer- Terutama posisi lurah dan ke1234567890123456789012345678901212 ah (OPD) memang tak se- pala seksi di kelurahan. Untuk 1234567890123456789012345678901212 cara spesifik disampaikan persiapan meminta rekomen1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 oleh Kepala Badan Kepe- dasi Komisi Aparatur Sipil 1234567890123456789012345678901212 gawaian dan Pengemban- Negara (KASN) lelang tiga ja1234567890123456789012345678901212 gan Sumber Daya Manusia batan disampaikan Nelly, ber1234567890123456789012345678901212 (BKPSDM) Kota Mataram, gantung dari hasil pengisian ja1234567890123456789012345678901212 Baiq Nelly Kusumawati. batan nantinya. “Kita menung1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Namun demikian, lelang gu saja,” ucapnya.(cem) 1234567890123456789012345678901212

Pimpinan OPD di Mataram akan Dirotasi


SUARA NTB

Kamis, 15 Agustus 2019

Halaman 3

RSUD Kota Mataram Pertahankan Predikat Paripurna Akreditasi SNARS Mataram (Suara NTB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram menunjukkan kualitas pelayanannya. Hal ini dibuktikan dengan dapat mempertahankan predikat paripurna akreditasi SNARS edisi pertama. Direktur RSUD Kota Mataram, dr.H.L.Herman Maha Putra menyampaikan, pelayanan terbaik menjadi kewajiban dari rumah sakit. Se-

mentara, akreditasi sebagai syarat mutlak untuk bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akreditasi ini jadi hal positif bagi rumah sakit. Karena, rumah sakit bisa melihat status kelulusan dari akreditasi itu. Ada beberapa grade di mana apa yang tercatat dalam akreditasi itu jadi cerminan dari kegiatan di rumah sakit.

“Sehingga saya sangat setuju jika akreditasi ini dilakukan secara simultan,” kata Direktur RSUD Kota Mataram, Selasa (13/8). Akreditasi kata dr. Jack sapaan akrab Direktur RSUD, sangat setuju Kementerian Kesehatan menerapkan regulasi – regulasi untuk mengukur standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sejauh ini, bagi rumah sakit akreditasi ini

menjadi sangat sulit. RSUD Kota Mataram menjadikan akreditasi ini sebagai sesuatu yang menyenangkan dan mudah serta menghasilkan hasil maksimal. “Terpenting sebenarnya bukan seremonialnya dari akreditasi itu. Tapi kegiatan akreditasi ini kita jadikan sebagai kebiasaan. Karena semua terlibat dari direktur sampai cleaning service. Apa

yang ditanyakan harus dijawab,” tambahnya. Dalam proses penilaian akreditasi pihaknya merasa santai dan tidak merasa terbebani. Evaluasi setiap tahun ini dinilai sangat bagus dari pemerintah pusat. Dengan predikat paripurna diharapkan masyarakat bisa secara menyeluruh mendapatkan efek dari itu. Karena dengan predikat paripurna pelayanan

dilaksanakan secara profesional tanpa pandang bulu. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi predikat paripurna yang dipertahankan oleh RSUD Kota Mataram. Prestasi ini dinilai tidak mudah diperoleh apalagi berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih bagi manajemen kare-

na sudah bersusah payah mempertahankan prestasi. Dan, alhamdullilah dapat predikat paripurna,” ucapnya. Ditegaskan, prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Selama proses pembangunan Pemkot Mataram memiliki komitmen menyiapkan fasilitas dan anggaran. Sehingga menjadi rumah sakit terdepan dari fasilitas dan pelayanan di NTB. (cem/*)

Direktur RSUD Kota Mataram, H.L.Herman Maha Putra, Surveyor KARS, dan Asisten 1

Manajemen RSUD Kota Mataram dan karyawan-karyawati

Pokja Keperawatan dan Surveyor KARS

Tim Pokja Manajemen dan Surveyor KARS

Manajemen RSUD Kota Mataram foto bersama Tim Akreditasi

Manajemen RSUD Kota Mataram memberi yel-yel dihadapan Tim Akreditasi


SUARA NTB Kamis, 15 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dapat Remisi Kemerdekaan RATUSAN tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Selong diusulkan untuk mendapat remisi pada momentum Hari Kemerdekaan RI ke-74. Remisi yang didapatkan nantinya bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan. Sementara 6 orang di antaranya berpeluang langsung bebas karena sudah memenuhi persyaratan. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Nasruddin, Rabu (14/8), menjelaskan, jumlah tahanan di Rutan Selong saat ini sebanyak 327 orang terbagi dalam 268 tahanan dan 59 narapidana. Sedangkan yang diusulkan untuk (Suara NTB/yon) mendapat remisi 17 AgusNasruddin tus 2019 sebanyak ratusan tahanan dan 6 orang diusulkan langsung bebas. ‘’Untuk pidana umum I (RU-I) 156 orang di antaranya , remisi 1 bulan sebanyak 69 orang, 2 bulan 44 orang, 3 bulan 34 orang, 4 bulan 12 orang, 5 bulan 8 orang. Remisi umum (RUII), remisi 1 bulan 5 orang dan 4 bulan 1 orang,’’ ujarnya. Selanjutnya remisi pidana khusus, untuk kasus korupsi nihil dan kasus narkoba RU-I remisi 3 bulan 2 orang, remisi 4 bulan 7 orang, remisi 5 bulan 2 orang dengan total 20 orang. “Sedangkan untuk remisi umum (RU-II) nihil,” katanya. Dijelaskan, remisi diberikan sebagai wujud apresiasi pencapaian perbaikan diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari, lebih disiplin, produktif dan dinamis. Pengurangan masa menjalani pidana (remisi) bagi tahanan dan narapidana tidak dapat dilepaskan dari model dan strategi kebijakan pemidanaan suatu negara. Lapas sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang ingin dicapai. Ia juga mengingatkan kepada seluruh pegawai rutan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, bekerja dengan professional serta berupaya menjaga nama baik dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak citra dan nama baik institusi. (yon)

Warga Pohgading Sepakat Tolak Penambangan Pasir Besi Selong (Suara NTB) Puluhan warga Pohgading dari enam dusun kembali melakukan penolakan terkait akan dilakukannya penambangan pasir besi di Dusun Dedalpak oleh PT AMG. Kesepakatan penolakan itu tertuang dalam surat. Pernyataan usai digelarnya pertemuan dari enam dusun tersebut di Kantor Desa Pohgading Induk, Rabu (14/8). Surat pernyataan penolakan ini pun ditandatangani langsung Kepala Desa Pohgading, Mukti. Wakil Ketua BPD Pohgading Kecamatan Pringgabaya, Musahan, menjelaskan, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan menyerap aspirasi di tengah-tengah masyarakat melalui kepala dusun masing-masing di Desa Pohgading. Penolakan yang dilakukan ini menyusul terdapat alat dari pihak perusahaan yang mulai masuk ke wilayah pasir besi, sehingga masyarakat khawatir apabila kembali dilakukan pengerukan. Untuk amdal, perizinan, dan lainnya yang dikantongi oleh pihak perusahaan juga masih simpang siur. Sementara bekas atau dampak dari pekerjaan penambangan pasir besi cukup terlihat jelas di Desa Batuyang dan Desa Pringgabaya. Di dua desa itu jalan-jalan, terutama yang terdapat di pesisir pantai jalan-jalannya mengalami kerusakan. Sehingga apabila ini dibiarkan akan membuat perkebunan masyarakat dan desa yang kena dampak penambangan pasir besi. Kepala Desa Pohgading, Mukti, mengatakan rata-rata masyarakat menolak untuk dilakukan penambangan pasir besi. Namun ia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena izin pengerukan pasir besi itu berasal dari Pemerintah Provinsi NTB. “Kita mengacu kepada provinsi karena yang menerbitkan izin ini adalah provinsi,” jelasnya. Dalam menyikapi hal ini, Mukti mengaku lebih bersikap hatihati dan tetap berpihak kepada masyarakat. Ia berharap pemerintah provinsi selaku pihak yang menerbitkan izin penambangan untuk secepatnya bersikap. Misalnya apabila dicabut izin penambangan, diyakininya masyarakat tidak bergejolak seperti sekarang ini. “Sampai sekarang ini kita juga belum terima apakah ada izin yang terbaru dari provinsi,” ungkapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

PERTEMUAN - Puluhan masyarakat Pohgading Kecamatan Pringgabaya menggelar pertemuan dan menyatakan penolakan terhadap penambangan pasir besi di wilayahnya.

(Suara NTB/yon)

IRIGASI TEKNIS - Petani di Lotim bagian utara yang memiliki jaringan irigasi teknis tidak masalah dengan air, sehingga tidak terlalu dipermasalahkan mau menanam apa. Beda halnya dengan Lotim bagian selatan harus memilih jenis tanaman yang tidak membutuhkan banyak air.

Musim Kemarau, Lotim Masuk Zona Kuning Selong (Suara NTB) Memasuki puncak cuaca ekstrem Agustus 2019, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masuk dalam zona kuning. Zona tersebut merupakan kategori aman. Dinas Pertanian (Distan) Lotim memastikan tidak ada terjadi tanaman gagal panen atau puso. Termasuk tidak ada juga sampai terjadi gagal tanam. Demikian disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Distan Lotim, Lalu Kasturi pada Suara NTB, Rabu (14/8). Dalam menghadapi cuaca ekstrem, ujarnya, Distan Lotim sudah menggelar pertemuan membahas problem cuaca, seperti mitigasi dan adaptasi terhadap kekeringan. Indonesia, sebutnya terbagi menjadi tiga zona. Luar Jawa, Jawa dan Nusa Tenggara. Lotim masuk di Nusa Tenggara dan dilihat berwar-

na kuning. “Kuning itu posisi aman,” paparnya. Posisi aman sebutnya tidak berarti tidak memerlukan langkah mitigasi. Diperlukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan agar bisa lepas dari zona kuning. Mitigasi dilakukan agar tidak berubah menjadi zona merah. Tapi bagaimana menyelamatkan tanaman pertanian agar bisa menjadi hijau dengan menggerakkan brigade penanganan kekeringan. Termasuk mengerahkan pompa-pompa

air ke lokasi-lokasi yang rawan kekeringan. Diakuinya, dari pantauan di lapangan, petani juga dinilai sudah cukup memahami pola penanganan. Pada daerahdaerah tadah hujan sudah tidak ada yang menanam tanaman pangan yang notabenenya membutuhkan banyak air. Saat ini pada lokasi-lokasi tadah hujan seperti sebagian besar di wilayah Lotim bagian selatan, ditanami tembakau virginia. Sedangkan tanaman-tanaman pangan

Fraksi DPRD KLU Bertambah

Parpol Pilih Bentuk Fraksi Utuh Tanjung (Suara NTB) Keberadaan lembaga DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) periode diperkirakan akan semakin dinamis. Hal ini setelah sejumlah partai politik (parpol) lebih memilih menempatkan wakilnya di DPRD pada satu fraksi utuh. Informasi yang dihimpun koran ini, Rabu (14/8), para anggota legislatif sebagai perwakilan parpol cenderung ditempatkan pada satu fraksi. Rata-rata parpol memanfaatkan limit 3 kursi sebagai syarat terbentuknya satu buah fraksi. Gambaranyangdiperoleh,akan ada 7 Fraksi di DPRD KLU untuk periode 5 tahun ke depan. Jumlah ini bertambah dari periode sebelumnya sebanyak 5 fraksi. Dari 7 fraksi itu, 6 fraksi merupakan fraksi utuh dan 1 fraksi gabungan. Fraksi utuh terdiri dari, Fraksi Gerindra (5 kursi), Fraksi Demokrat (4 kursi), Fraksi Golkar (4 kursi), Fraksi PAN (4 kursi). Khusus untuk PAN, jumlah anggota Fraksinya diperkirakan bertambah setelah adanya keinginan dari Nasdem (2 kursi) untuk bergabung. Selanjutnya Fraksi PKB (3 kursi), Fraksi PDIP

(Suara NTB/dok)

Tusen Lasima (3 kursi) dan 1 fraksi gabungan terdiri dari PPP (2 kursi), PBB (2 kursi) dan PKS 1 kursi. “Akan ada 6 fraksi utuh dan 1 fraksi gabungan. Dan Nasdem infonya memang akan bergabung dengan Fraksi PAN,” kata anggota DPRD KLU, Tusen Lasima, SH. Hal senada disampaikan, Narsudin, S.Sos. Politisi PPP ini, mengaku, akan membentuk satu fraksi gabungan dengan PBB dan PKS disebabkan hanya diwakili oleh dua kursi. “Ra-

pat dari hari pertama bekerja, sudah ada ancang-ancang fraksi sudah bisa diputuskan pada Jumat esok,” katanya. Sejalan dengan pembentukan fraksi, legislatif Lombok Utara juga sudah mulai bekerja menyusun tata tertib. Dalam penyusunan tatib dewan, anggota dewan di bawah pimpinan ketua sementara berpedoman pada PP, Permendagri dan Tatib terakhir yang direvisi terakhir pada 2018 lalu. “Membentuk fraksi dan menyusun tata tertib adalah tugas Ketua Dewan sementara, termasuk mempersiapkan pelantikan ketua dewan definitif. Sementara ini masih menunggu SK Gubernur terkait jabatan Ketua Sementara,” kata Tusen. Ia melihat, anggota dewan yang baru dilantik punya pengalaman sebelumnya. Keberadaan para mantan dewan ini bisa menjadi referensi bagi anggota dewan yang sama sekali baru menjabat. “Paling tidak, penyesuaian diperlukan dalam 2-3 bulan. Tapi dengan terbentuknya AKD (alat kelengkapan dewan) nanti, kawan-kawan sudah bisa lebih fokus untuk menangani persoalan di masyarakat,” tandasnya. (ari)

Wanginya Berbisnis Parfum Bibit BISNIS jualan parfum bisa menjadi salah satu peluang usaha yang bisa dikembangkan. Pilihan inilah yang dilakoni Agustika Fera Parlianti, seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong. Pilihannya jatuh ke parfum, karena berangkat dari hobi. Apalagi parfurm menjadi salah satu penunjang gaya hidup. Tak heran, minyak wangi ini menjadi barang wajib bagi setiap orang. Ika (sapaan akrabnya) membuka outlet parfum bibitnya itu di rumahnya di Desa Anjani Kecamatan Suralaga. Bermodal awal Rp15 juta, Ika Parfum ini kini sudah berjahan tiga tahun terakhir. Menurutnya, jualan parfum bibit atau parfum isi ulang ini cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Lulusan D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam Mataram ini pun siap mengembangkan sayap bis-

nisnya dengan membuka cabang di daerah lain. “Saya pingin membuka cabang di Mataram,” ucapnya saat diwawancara di outletnya, Rabu (14/8). Outlet Ika Parfum pun sudah merambah pasaran secara online. Pesanan lewat jejaring sosial ini cukup banyak. Beragam jenis parfum dapat menjadi daya tarik sendiri untuk para konsumen. Konsumen bebas memilih mana yang sesuai dengan selera mereka. Terlaris saat ini, sebutnya merek Eigner Black dan Nagita. Merek-merek lain juga tidak kalah peminat. Katanya, peminat parfum bibit adalah mereka yang sudah mengetahui kualitasnya. Di mana, aroma wangi yang dikeluarkan parfum bibit ini jauh lebih awet dan lebih baik dibandingkan dengan parfum-parfum yang terjual bebas di pasar. Parfum bibit tersebut kata tika ada ratusan jenis. “Jenisnya 500 macam, tapi saya hanya membeli 130 macam,” tu-

turnya. Masing-masing mengeluarkan aroma-aroma yang khas. Ika membeli bibit-bibit parfum tersebut dari Jakarta, Malang dan Bali. Pun dari daerah-daerah luar Pulau Lombok itu pun membelinya dari luar negeri. “Produk parfum bibit itu adalah impor,” sebutnya Saat ini, dalam satu bulan Ika membeli bibit parfum seharga Rp 11 sampai 15 juta. Bibit parfum ini kemudian diracik sendiri olehnya. Per miligram dijualnya seharga Rp 1.500. Rata-rata kemasan botolnya 35 mili liter. Ahlasil, usaha yang dijalankan bidan ini ternyata menggiurkan hasilnya. Apalagi saat bulan puasa dan lebaran. Parfum Ika ini cukup laris dan bisa langsung balik modal. “Lumayan dah hasilnya,” ucapnya. Parfum bibit, diyakinkan jauh lebih baik dibandingkan parfumparfum bermerek yang dijual di pasar. Kelebihannya antara lain, lebih tahan lama wanginya dan

(Suara NTB/rus)

Agustika Fera Parlianti pastinya akan lebih lama peng- hendak sholat. Berbeda dengunannya. Parfum pada um- gan parfum bibit, tidak ada kandumnya juga dicampur dengan ungan alkohol dan diyakinkan alkohol, sehingga banyak yang bisa digunakan untuk beribragu menggunakannya ketika adah. (rus)

banyak ditemukan di areal dengan irigasi teknis. “Pengamanan pangan inilah yang memerlukan proses mitigasi dan antisipasi guna menyelamatkan pangan nasional,” ucapnya. Penanaman sebagian besar di bagian utara Lotim dan kondisinya diklaim masih sangat aman dari ancaman kekeringan maupun kemungkinan terjadi gagal panen. Tidak ditampik, pada lokasi-lokasi tadah hujan di bagian utara ini ada yang kosong lahannya karena memang petani sengaja melakukan pengosongan. Tidak dilakukan penanaman karena disadari sudah tidak ada air. Petani-petani yang cerdas inilah yang sangat diharapkan, sehingga tidak ter-

jadi kerugian saat penanaman. Perlakuan tanah biasanya dengan melakukan pengosongan lahan dengan tujuan untuk mengistirahatkan sementara sampai memasuki musim hujan. Sesuai musim, Lotim biasanya melakukan penanaman pangan ini pada bulan Oktober-Maret, yakni sudah masuk musim hujan. Pada kawasan-kawasan yang memiliki jaringan irigasi teknis, sambung Kasturi indeks per tanamannya bisa lebih dari dua kali. Kondisi air masih mencukupi seperti di Aikmel, Wanasaba dan lokasi lainnya masih banyak yang menanam tanaman palawija. Petani tetap diimbau agar menanam tanaman yang membutuhkan air tidak terlalu banyak. (rus)

Nasib 408 KK Korban Gempa Lingkar Hutan Rempek Menggantung Tanjung (Suara NTB) Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) RI memberi atensi terhadap 408 KK warga korban gempa Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang tinggal di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Status lahan yang belum jelas membuat warga belum bisa mencairkan anggaran bantuan sosial (bansos) Dana Siap Pakai (DSP), meski rekening sudah dipegang. Anggota DPRD KLU, Debi Ariawan, sekaligus yang bertindak selaku pelapor ke Komnas HAM, Rabu (14/8) mengakui, Komnas HAM sudah memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Komnas HAM meminta agar pemerintah pusat memberi kejelasan status lahan agar warga korban gempa bisa membangun permukiman pascagempa di areal yang dihuni selama 33 tahun tersebut. Debi menjelaskan, Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada warga Rempek melalui dirinya, tanggal 31 Juli 2019 lalu. Surat bernomor 049 TUA/VII/2019 itu, berisi Rekomendasi Komnas HAM RI terkai sengketa Lahan di Desa Rempek, Lombok Utara. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, mempertegas bahwa Komnas HAM telah menerima surat pengaduan dari warga yang ia wakili pada 6 September 2017 lalu. Setelah menerima surat, Komnas HAM kemudian melakukan langkah-langkah sesuai tupoksinya. Antara lain menyurati Dinas Kehutanan Pemprov NTB, menyurati Pemda KLU, hingga hadir di Setda KLU awal Juli 2019 lalu. Akhirnya Komnas HAM sampai pada kesimpulan berisi 4 poin. Pertama, bahwa secara faktuil saat ini terdapat 408 KK dan 1.200 jiwa yang tinggal dan menetap di Desa Rempek, Lombok Utara dengan hunian permanen serta didukung dengan sarana ibadah, sarana pendidikan berupa Sekolah Dasar Negeri dan PAUD, area pemakaman, dan sarana sosial lainnya. Dengan keadaan terse-

but, secara fisik kawasan hutan tersebut kini sudah tidak dapat lagi dikatakan baik karena sudah beralih fungsi. Kedua, bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas membahas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Presiden, tanggal 3 Mei 2019, ditegaskan bahwa kasus-kasus sengketa tanah mmelibatkan rakyat dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun pemerintah segera diselesaikan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan. Ketiga, Komnas HAM RI berpandangan bahwa sengketa ini mengancam hak mengembangkan diri dan hak kesejahteraan masyarakat Desa Rempek sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan ke empat, mengingat sengketa dimaksud telah berlangsung lama dan hingga kini belum ada Kepastian hukum, sementara terdapat keperluan yang sangat mendesak dari masyarakat Desa Rempek dalam menanggapi himbauan dari Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) Provinsi NTB terkait percepatan badan rehabilitasi dan rekonsiliasi pascagempa dan imbauan dari BPBD KLU mengenai batas akhir realisasi pencairan dana untuk pembangunan hunian tetap RTG yaitu 25 Agustus 2019. Debi dalam hal ini berharap pula, agar Pemda KLU, Pemprov NTB dan pusat dapat memberi kejelasan sebelum 25 Agustus mendatang. Kepemilikan lahan adalah satu syarat utama agar warga bisa mencairkan dana bantuan korban gempa. “Sebelumnya ada kesepakatan antara BNPB, BPBD NTB dan BPBD KLU untuk siap membantu pencairan dana tetapi dengan konstruksi harus knockdown. Tetapi syarat lain pencairan dana yakni surat pernyataan agar warga siap pindah menurut saya berlebihan. Ini tidak berpihak ke warga, dalam situasi setelah gempa pun masih dipersulit,” cetus Debi. (ari)


SUARA PULAU LOMBOK (Suara NTB/her)

SUARA NTB Kamis, 15 Agustus 2019

Halaman 5

Atasi Kekeringan, Pemprov Diharapkan Turun Tangan

Giri Menang (Suara NTB) – Daerah terdampak kekeringan di Lombok Barat (Lobar) meluas hingga 26 desa tersebar di tujuh kecamatan. Jumlah kecamatan yang terkena kekekeringan pun bertambah satu, menyusul Lingsar yang sebelumnya tak masuk data terdampak kekeringan justru kali ini masuk bersama Kecamatan Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, Gunungsari dan Batulayar. Daerah terdampak kekeringan ini diprediksi bakal terus meluas menyusul musim kemarau ini diperkirakan oleh BMKG hingga awal bulan depan.

Abu Bakar Abdullah

Serius Tangani Tambang Ilegal PEMPROV NTB dan Pemkab Lombok Barat (Lobar) didesak serius menangani dampak lingkungan yang diakibatkan aktivitas tambang ilegal di wilayah Sekotong. Pasalnya, dampak lingkungan dihawatirkan mengganggu pariwisata di kawasan selatan Lobar tersebut. Abu Bakar Abdullah, Anggota DPRD Lobar yang baru dilantik mengatakan dampak lingkungan akibat penambangan ilegal di Sekotong menjadi salah satu tantangan ke depan. “Karena itu kita semua, termasuk pemerintah harus serius menangani persoalan dampak lingkungan yang nanti dikhawatirkan menghambat,” ujarnya saat dikonfirmasi usai dilantik, Rabu (14/8). Menurut Abu – sapaan akrabnya, hal ini menjadi masalah bersama yang harus dicarikan solusinya. Artinya para pemangku kepentingan entah itu pemda, pelaku wisata dan penambang harus menyadari bahwa tantangan ke depan adalah isu lingkungan ini, sehingga pemerintah penting mengatur tata ruang, pola ruang di Sekotong. Menurut politisi PKS ini, penataan kawasan Sekotong ini tidak bisa sembarangan. Akan tetapi harus betul-betul detail supaya jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pertambangan dengan parwisata ini sehingga campur aduk. Kawasan tambang ini harus jauh dari pariwisata agar sektor wisata ini benar-benar aman. Kalau ingin kawasan wisata ini berjalan, maka harus menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable). Sebab kata dia bicara pengembangan Lobar ke depan tidak bisa lepas dari Sekotong, karena kawasan ini paling luas dan memiliki potensi besar.”Sekotong ini adalah separuh dari wilayah Lobar, memiliki 553 meter persegi, garis pantai paling panjang di Sekotong dan potensi kekayaan alam yang paling menjanjikan untuk masa depan ya di sana,” jelas dia. Menyoal isu lingkungan ini kata dia, bukan berarti dia bicara karena dia sendiri bergelut di sektor wisata akan tetapi ia bicara soal masa depan daerah ini ke depan. Ia tidak bicara untuk hari ini saja, namun puluhan tahun ke depannya. Apalagi kata dia, pemda ini juga tengah konsen menata kawasan Sekotong, seperti Gili Gede. Gili ini sendiri berada di antara Bali dan Lombok, kalau orang mau ke Lombok banyak yang mengunjungi kawasan Gili ini. (her)

Sementara kondisi anggaran untuk droping air di BPBD mulai menipis. Karena itu pemda berharap pemprov turun tangan membantu pemda dalam menangani kekeringan ini. “Data terbaru desa yang terkena kekeringan sebanyak 26 desa, di tujuh kecamatan. Jumlah kecamatan terdampak ini bertambah, kami dapat info dari media Desa Gontoran Lingsar juga kena,” jelas Kasi Logistik pada BPBD Lobar, H. Tohri. Sejauh ini 26 desa yang terdampak kekeringan sudah didroping air bersih. Desa yang didroping air ini tidak hanya meminta resmi ke pemda, namun ada juga yang tidak bersurat dan tetap disuplai air. Sampai saat ini pihaknya sudah melakukan droping air

sekitar 15 tangki dengan kapasitas satu tangki sekitar 5 ribu liter dan 24 tandon berisi 1.250 liter per tandon. Untuk droping air menggunakan tandon pihaknya menyasar sekitar wilayah Kuripan. Dalam droping air ini pihaknya hanya bisa melakukan satu sampai dua kali di satu titik, sebab ada bantuan dari OPD lain serta instansi terkait seperti polres, PDAM yang ikut membantu droping air. Lebih jauh, kata dia, kalau melihat kondisi saat ini musim kemarau diperkirakan sampai awal Agustus. Dari hasil koordinasi dengan BMKG, cuaca kering terjadi sampai dengan awal bulan depan. Tapi itu pun keringnya basah, artinya ada beberapa titik mulai ada hujan. Namun demikian pihaknya

(Suara NTB/her)

AMBIL AIR - Warga di wilayah Batulayar yang dilanda kekeringan terpaksa antre ambil air yang didroping pemda. tetap melakukan langkah antisipasi terutama di wilayah bagian selatan, sebab ada perkiraan bahwa hujan tidak merata. “Tapi kondisi dana untuk droping air ini sudah mulai menipis, pihak Bank

NTB akan membantu droping air. Kami mengusulkan hingga 20 kali kiriman,” jelas dia. Dengan kondisi keuangan untuk penanganan kekeringan yang mulai menipis, pihaknya berharap agar kerjasama de-

Anggota DPRD Dilantik

Dua Srikandi Duduki Tampuk Pimpinan Sementara

Giri Menang (Suara NTB) – Dua srikandi DPRD Lombok Barat (Lobar) ditunjuk sebagai pimpinan sementara sebelum penetapan pimpinan dan alat kelengkapan dewan. Dua srikandi ini adalah Hj. Nurhidayah dari Partai Gerindra sebagai Ketua dan Hj. Nurul Adha dari PKS sebagai Wakil Ketua DPRD Lobar Sementara. Pengukuhan keduanya diDATANGI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam FM Lobar mendatangi DPRD Lobar yang lakukan usai Sidang Paripurna Istimewa DPRD Lobar mempertanyakan kerugian negara yang belum dikembalikan. yang dirangkai dengan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Lobar Masa Jabatan 2019-2024 di Gedung DPRD Lobar, Rabu (14/8). Penetapan kedua srikandi Praya (Suara NTB) Lobar sebagai pimpinan Giri Menang (Suara NTB) Lobar Muhsin mengatakan, hal tersebut, sangat penting DPRD Lobar Sementara ini Rencana Pemkab Lombok Tengah (Loteng) yang akan mePuluhan mahasiswa yang masa transisi pemerintahan di untuk melakukan suatu gera- sesuai Pasal 327 ayat 2 UU mindahkan warga Kampung Karang Kerem Praya dan sekitergabung dalam Front Maha- DPRD Lobar sudah tiba. Na- kan untuk mengingatkan ke- MD3 yang mengatur mekantarnya ke kompleks Rusunawa Praya, ditolak warga setemsiswa (FM) Lombok Barat (Lo- mun, berbagai macam gejolak pada anggota DPRD Lobar isme pimpinan atau Ketua pat. Kalaupun harus dipindah, warga meminta ada alternabar) menggelar aksi di kantor dan catatan perjalanan anggo- yang baru agar apa yang men- DPRD berasal dari partai petif lokasi lainya yang ditawarkan oleh Pemkab Loteng selain Pemkab Lobar. Aksi maha- ta DPRD lama masih menjadi jadi catatan pada periode se- menang. Ketentuan tersebut Rusunawa Praya. siswa ini mempertanyakan perbincangan hangat di tengah belumnya bisa diperbaiki. menyebabkan partai dengan Hal itu diungkapkan Ketua RT Kampung Karang Kerem, sejumlah hal, termasuk peri- masyarakat. Menurut dia, ada Karena itu mengundang seg- perolehan kursi terbanyak di Munaim, kepada Suara NTB, Rabu (14/8). Menurut warga, hal kerugian negara senilai banyak fakta kebobrokan yang enap mahasiswa Lobar ikut DPRD secara otomatis akan ujarnya, tinggal di Rusunawa tidak sesuai dengan kondisi ratusan juga rupiah di Pemk- ditorehkan oleh para anggota aksi damai mahasiswa me- menjadi pimpinan DPR. Usai dan kebiasaan warga. ab Lobar. Persoalan ini meng- Dewan yang telah menjabat ngawal pelantikan DPRD Lo- mendapatkan keputusan itu, Pasalnya, tinggal di rusunawa dinilai hanya bagi warga undang perhatian dari maha- selama 5 tahun itu. bar Periode 2019-2024. kelas menengah ke atas. Sementara rata-rata warga kamKetua DPRD Lobar Sementasiswa. Aksi demo yang dilakuSementara itu, Plt Inspek- ra Hj. Nurhidayah mengaku “Salah satu poin tuntutan pung Karang Kerem merupakan warga miskin dan mata penkan mahasiswa ini pun bersatur Lobar H. M. Ilham mengakami, meminta agar semua cariannya kebanyakan sebagai buruh bangunan serta buruh terharu dan antusias dengan maan dengan pelantikan dew- uang rakyat yang belum takan, sejauh ini pengem- mendapatkan amanat besar terminal, sehingga merasa kurang layak tinggal di rusunawa. an terpilih, Rabu (14/8). dikembalikan agar sgera dis- balian kerugian negara sudah ini. Warga Kampung Karang Kerem juga banyak yang sudah Aksi puluhan mahasiswa di elesaikan (kembalikan),” te- signifikan. Termasuk, kata usia lanjut, sehingga agak menyulitkan warga kalau tinggal “Kita ke depan dengan kondepan pintu gerbang gedung gas Muhsin dalam orasinya. dia, di dewan sudah mencapai disi kantor DPRD banyak hal di rusunawa. Belum lagi, kalau bicara aturan di rusunawa putih dijaga ketat oleh petugas ratusan juta yang sudah Ia menilai dewan lama yang dinilai agak ribet. yang harus kita lakukan. Kita kepolisian dan Satpol PP. Ma- terkesan lemah dalam men- dikembalikan. “Sudah signifi- kepingin ada berubahan den“Kalau harus tinggal di Rusunawa, kasihan warga yang hasiwa yang datang membawa jalankan fungsi legislasi, kan pengembaliannya, termausia lanjut. Tidak akan mampu turun naik tangga rusunapamflet dan spanduk berisi tun- budgeting dan kontroling, seh- suk di dewan sudah signifikan wa,” ujarnya. tutan pun tak diizinkan masuk ingga banyak hal yang terjadi pengembaliannya,” jelas dia. Pada dasarnya, ujar Munaim warga bersedia pindah. Wardengan alasan adanya kegiatan di Lobar yang luput dari kuaPihaknya terus melakukan ga pun sudah menyadari kalau lahan yang sekarang ditempelantikan. Hal ini pun berbun- sa DPRD sebagai lembaga penagihan terhadap penungpati merupakan lahan milik Pemkab Loteng. Hanya saja, tut terhadap memanasnya situ- kedaulatan rakyat. gak kerugian tersebut. Piwarga berharap ada solusi atau alternatif lokasi lain untuk asi, sehingga sempat terjadi Oleh karena itu, sebagai haknya belum melakukan tempat relokasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, asal saling dorong antara masa aksi mahasiswa yang merupakan sidang TPTGR sebab sejauh jangan ke rusunawa. dengan petugas. bagian dari unsur masyarakat ini progres pengembalian Disinggung total warga kampung Karang Kerem yang Ketua Front Mahasiswa yang memiliki kesadaran atas sudah ada peningkatan. (her) masih bertahan, Munaim mengaku cukup banyak. Ada sekitar puluhan kepala keluarGiri Menang (Suara NTB) – ga (KK), sehingga butuh Warga terdampak proyek lokasi yang luas untuk bisa pembangunan Meninting di menampung warga kamDesa Bukit Tinggi masih kebinpung Karang Kerem jika gungan ke mana akan pindah memang harus dipindah. pascarumah mereka digusur. Soal status lahan, ia Mereka mempertanyakan kemengaku ada sebagian jelasan soal relokasi yang sejauh ume sampah yang ada. Mengingat, volyang merupakan hak milKreativitas tinggi ditunjukkan ini belum jelas. Menyusul ume sampah dari waktu ke waktu terus ik warga. Bahkan, beberarencana groundbreaking yang para siswa SMAN 2 Jonggat bertambah. Seiring dengan semakin berpa di antaranya sudah akan dilakukan bulan ini, warga Lombok Tengah (Loteng) dengan tambahnya jumlah penduduk. bersertifikat. “Kalau yang pun mendesak segera direlokasi mengubah sampah menjadi karya Kegiatan kreatif tersebut akunya medi bagian barat kampung, ke lahan yang sejauh ini sudah seni yang bernilai dan mang sudah cukup lama dilakukan. Dan, itu ada beberapa yang meada. Akan tetapi warga masih bermanfaat. Mulai dari sampah oleh guru mata pelajaran kegiatan memmiliki sertifikat lahan. kesulitan mendapatkan lahan buat pra karya tersebut dijadikan salah kardus hingga sampah plastik. Dengan status hak milik,” akibat harga yang terlalu tinggi. satu materi ujian bagi para siswa pada tegasnya. Kepala Desa Bukit Tinggi, M. Dari hasil kreativitas tersebut, saat ujian kenaikan kelas. Sebelumnya, Camat Mutakin mengatakan terkait para siswa sudah bisa membantu “Yang paling penting, kegiatan pemanPraya Maskur mengaku rencana groundbreaking, ada 77 sekolah membeli fasilitas faatan sampah menjadi bahan bernilai hingga saat ini pihaknya kepala keluarga (KK) yang terpenunjang sekolah. dan bermanfaat ini salah bentuk nyata masih mengupayakan jalan dampak dan tersebar di tiga dari gerakan zero waste yang tengah dipersuasif terkait rencana dusun, antara lain di Dusun galakkan oleh pemerintah daerah saat BERANGKAT dari keprihatinan relokasi warga Kampung Murpadang sekitar 22 KK, ini,” ujar Nurhasanah. akan banyaknya sampah yang tidak terKarang Kerem Praya dan Dusun Batu Kemalik 50 KK. Sementara itu, Kepala SMAN 2 kelola dengan baik, para siswa SMAN sekitarnya. Sejumlah tokoh ‘’Sejauh ini sudah ada keJonggat, Hairil Anwar, mengapreasiasi 2 Jonggat berinisiatif mengubah sammasyarakat setempat tersiapan pemda untuk memfakepedulian para siswa terhadap persoalan pah yang ada menjadi barang bermanus didekati, agar warga silitasi warga dengan pemilik lingkungan. Khususnya soal sampah yang faat dan karya seni. Terutama sampah mau pindah secara sukarelahan agar tidak terjadi gap (Suara NTB/kir) plastik. Mengingat, selain banyak sam- HASIL KARYA - Salah satu hasil kreasi siswa memang kini telah menjadi persoalan sela tanpa harus melalui upharga yang tinggi antara zona pah plastik juga sulit untuk diurai. Ka- SMAN 1 Jonggat yang mengubah sampah rius yang dihadapi hampir di semua aya paksa. 1 dan 2. Sedangkan warga laupun bisa, itu butuh waktu panjang plastik menjadi hasil karya bernilai seni tinggi. wilayah. Pihaknya sekolah dalam hal ini “Kita masih dekati seyang terdampak ini ada di zona sangat mendukung dan siap memfasilihingga sampai 100 tahun lebih. cara emosional dulu. Mela3,’’ ujarnya, Rabu (14/8). “Sampah sekarang sudah menjadi kan langsung oleh sekolah. Ada juga yang tasi kreativitas para siswanya. lui tokoh-tokoh masyarakat Sementara, lanjut dia, warBahkan bila perlu, sekolah ke depan persoalan serius. Jadi teman-teman pen- dijual ke masyarakat dan para guru. setempat. Supaya maga yang ada di zona 3 nilai ganHasil penjualan kemudian dikumpulkan akan mengupayakan mendatangkan pelatih gurus kemudian berpikir, bagaimana susyarakat mau secara sadar ti ruginya sangat minim, sehpaya bisa mengubah sampah yang tidak untuk membeli beberapa fasilitas penun- khusus bagi para siswa. Bagaimana meuntuk pindah,” akunya. ingga warga sangat kesulitan bernilai menjadi barang bernilai dan jang kegiatan siswa serta biaya operasion- ngolah dan membuat karya seni atau barang Diakuinya, sebagian waruntuk membeli lahan tersebut. bermanfaat,” aku Nurhasanah, Ketua al pengolahan sampah. “Terakhir kemarin, bernilai dari sampah, sehingga daya kreativga kampung Karang Kerem Bagi warga yang memiliki bankita beli pompa air untuk digunakan di itas para siswa bisa meningkatkan. OSIS SMAN 2 Jonggat, Selasa (14/8). Praya sudah ada yang pinyak lahan dan menerima ganti “Kalau yang sekarang kita lihat dari sisi Barang yang dihasilkan cukup berag- musala sekolah. Dengan pompa tersebut dah. Ada yang pindah ke rugi tinggi, tak akan kesulitan. am. Mulai dari tas dari bungkus kopi, hi- sekarang siswa sangat terbantu,” jelasnya. motif atau model barang yang dibuat terkesan Rusunawa Praya. Ada juga Namun berbeda dengan warga Sampah yang digunakan ada yang ada masih monoton. Nah ke depan, kalau sudah asan dinding, sampai gantungan kunci. Teryang pindah ke beberapa yang tak punya lahan banyak masuk keranjang sampah dari plastik ser- berasal dari sekolah. Ada juga yang diba- dilatih oleh ahlinya, para siswa diharapkan lokasi lainnya. Sisanya dan hanya memiliki pekarata pas bunga dari plastik. Semua hasil wa oleh siswa dari rumahnya. Dengan bisa membuat barang yang berkualitas dan inilah yang sampai saat ini ngan rumah saja sangat kesukarya siswa tersebut ada yang dimanfaat- begitu, diharapkan bisa mengurangi vol- bernilai seni tinggi,” ujarnya. (kir) masih bertahan di Kampung litan. “Ini yang jadi pemikiran Karang Kerem. (kir) kita bersama, bagaimana

Warga Karang Kerem Kerugian Negara Belum Dikembalikan Tolak Pindah ke Rusunawa Mahasiswa Datangi Kantor Pemda

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kreasi Siswa SMAN 2 Jonggat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Ubah Sampah Jadi Barang Bermanfaat

ngan Bank NTB Syariah untuk penanganan selanjutnya. Bagaimana koordinasi dengan provinsi? Pihaknya sendiri tetap melaporkan ke provinsi terkait kondisi dan penanganan yang sudah dilakukan. (her)

gan yang sebelumnya. Visi misi pastinya banyak hal yang harus kita lakukan. Yang baik dari dewan sebelumnya kita pertahankan dan segala yang kurang kita perbaiki dan dibenahi,” kata anggota DPRD dari Dapil Gunungsari - Batulayar ini seusai acara. Selanjutnya ia akan segera melakukan langkah-langkah strategis dan akan melakukan penguatan serta perbaikan di dalam tubuh DPRD Lobar ini. Ia juga berharap dengan dilantiknya anggota dewan yang baru ini, produksivitas kerja anggota, termasuk tingkat disiplinnya dapat menjadi lebih baik. “Di awalawal nanti saya akan menekankan kedisiplinan itu di legislatif dan tidak ada lagi sidang paripurna yang molor. Dewan yang baru ini banyak anggota yang muda dan memiliki semangat yang lebih aktif dan produktif,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Sementara Hj Nurul Adha mengatakan beberapa hal yang menjadi atensi ke depan adalah disiplin para anggota dalam menghadiri sidang ataupun kegiatan lembaga lainnya. Sebab mengacu selama ini, diakui dewan sepertinya terbiasa terkadang molor waktu. “Ke depan dengan pimpinan kaum perempuan, bisa lebih ditata untuk berdisiplin,” tegasnya. (her)

Warga Terdampak Proyek Bendungan Meninting Desak Segera Direlokasi membantu memfasilitasi warga kami agar harga lahan di zona satu dan dua tidak terlalu tinggi, karena warga tidak mampu,” jelas dia. Sebelumnya, Kabid Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan BPKAD Lobar, Kartono Haryoto mengatakan warga terdampak pembangunan Bendungan Meninting sudah bersedia untuk direlokasi. Namun warga akan melakukan relokasi secara mandiri, artinya mereka sendiri yang membangun rumahnya di lokasi lahan relokasi. “Untuk relokasi warga Pihak Pemkab Lobar hanya memfasilitasi lokasi yang akan menjadi tempat relokasi para warga tersebut. Karena memang mereka-mereka yang dipindah ini sudah akan diganti rugikan tanahnya,” ujarnya belum lama ini. Menurutnya beberapa lahan yang dicarikan oleh Pemkab Lobar untuk lokasi relokasi mendapat respons baik dari pemiliknya. Bahkan pemilik lahan bersedia untuk dibayarkan lahannya menjadi lokasi relokasi para warga tersebut. Tak sampai situ saja, pihaknya meminta izin kepada pemilik lahan untuk bisa ditempati lahannya oleh warga itu. Tentunya dengan kesepakatan akan dilakukan pembayaran setelah ganti rugi diterima para warga itu. Disamping nantinya Pemkab Lobar juga akan memfasilitasi warga untuk pengurusan sertifikat lahan dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) di atas lahan baru ditempati. (her)


SUARA NTB Kamis, 15 Agustus 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama KPU Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Pemilu Lancar, KPU KSB Sampaikan Ucapan Terima Kasih kepada Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Seluruh rangkaian Pemilu 2019 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinyatakan telah usai seiring dengan penetapan hasil perhitungan perolehan kursi partai politik dan Caleg terpilih pada 22 Juli lalu oleh KPU KSB. Bagi KPU KSB, agenda demokrasi nasional tersebut meski berlangsung berat karena pertama kalinya dilaksanakan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihah presiden. Tetapi khusus di KSB, seluruh agenda berjalan lancar tanpa kendala berarti. Menurut Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd salah satu kunci yang membuat penyelenggaraan Pemilu tahun ini berjalan lancar adalah partisipasi masyarakat. Tidak saja pada sisi partisipasi menyalurkan hak pilihnya, tetapi lebih dari itu partisipasi masyarakat dalam mendukung seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilu sejak awal hingga akhir. “Atas partisipasi masyarakat di Pemilu tahun ini kami mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (14/8).

Ia menjelaskan, sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019 hingga puncaknya pada 17 April lalu nyaris tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh KPU KSB. Meski kontestasi di tingkat lapangan sangat kental dan dapat sewaktu-waktu memicu konflik antar pendukung, tetapi masyarakat bisa meredamnya. “Perjalanan Pemilu tahun ini setidaknya memberi gambaran kepada kita kalau masyarakat sudah sangat sadar dalam berdemokrasi,” papar Denny. Partisipasi aktif masyarakat dalam ajang Pemilu menjadi tolak ukur kesuksesan demokrasi. Sebab Pemilu menjadi puncak dari seluruh rangkaian prosesi politik yang berlaku di negeri ini. Bagi Denny, tingkat kesadaran masyarakat KSB dalam demokrasi tidak lagi sekedar tersegmentasi dalam bentuk dukungan yang meningkatkan partisipasi memilih. Tetapi juga dalam hal menjaga kondusivitas daerah. “Di Pemilu kemarin banyak potensi yang bisa memicu gejolak di masyarakat. Mulai saling dukung Caleg hingga

Distan Sumbawa Selamatkan Komoditas Terancam Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan hektar lahan pertanian baik itu padi maupun jagung terancam kekeringan di Sumbawa. Sehingga Dinas Pertanian berupaya melakukan sejumlah langkah untuk bisa menyelamatkan lahan petani. Berkoordinasi dengan pihak Pengairan agar bisa secepatnya mendapatkan giliran air maupun dengan penyedotan pada lokasi yang memiliki sumber air. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Syirajuddin didampingi Koordinator Petugas Organisme Penganggu Tanaman Kabu(Suara NTB/arn) paten Sumbawa, Iskandar Syirajuddin S.P, Rabu (14/8). Saat ini, padi yang terancam kekeringan ditemukan pada lahan seluas 25 hektar di kecamatan Moyo Hilir dan 30 hektar di kecamatan Pelampang. Sementara jagung pada lahan seluas 38 hektar di kecamatan Pelampang, 10 hektar di kecamatan Utan dan 25 hektar di kecamatan Buer. “Jagung yang di pelampang masih masih kategori ringan,” terangnya. Untuk jagung yang di tiga kecamatan tersebut telat mendapatkan jadwal giliran air irigasi, sehingga terancam kekeringan. Namun masih bisa diselamatkan. Sehingga setelah berkoordinasi dengan Pengairan, petani bisa mendapatkan giliran air irigasi. Saat ini, Distan masih melihat perkembangan tanaman tersebut meski telah mendapatkan jatah air. Sebab kondisi cuaca ekstrem saat ini dengan tingkat penguapan yang cukup tinggi. Ditambah lagi debit air irigasi juga semakin berkurang. “Bagi lahan yang di sekitarnya memiliki sumber air, kita upayakan dengan bantuan mesin air penyedot, baik padi maupun jagung,”sebutnya. Menurut Iskandar, gerak cepat dibutuhkan sebagai langkah penyelamatan. Terutama dalam mengantisipasi gejala rawan kekeringan saat ini. Apalagi sejak Mei lalu, hujan tak lagi turun di daerah ini. Sehingga tak heran, sebelumnya, sempat ada 46 hektar padi di Sumbawa yang mengalami puso. Yakni 45 hektar di desa Marente kecamatan Alas dan 1 hektar di desa Penyaring Moyo Utara. “Pada lahan di kedua wilayah ini, memang tidak termasuk yang direkomendasikan oleh petugas di lapangan untuk menanam padi. Namun mereka memaksakan diri, karena melihat frekuensi hujan tahun lalu hingga bulan Juni. Namun tahun ini, hanya terjadi dua kali hujan di bulan Mei. Setelah itu tak ada lagi,” pungkasnya. (arn)

Sekretariat DPRD KSB Jemput SK Anggota Dewan Baru Taliwang (Suara NTB) Untuk memastikan jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tepat waktu. Sekretariat DPRD setempat mengambil inisiatif menjemput SK pelantikan yang hingga saat ini masih ada di provinsi. Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan, S.Pd yang dikomfirmasi, Rabu (14/8), mengaku, saat ini dirinya tengah berada di Mataram untuk mengambil langsung SK pelantikan 25 anggota terpilih periode 2019-2024 itu. Ia menjelaskan, pihaknya berupaya memastikan SK pelantikan yang ditandatangi oleh gubernur itu dikantongi hari ini juga. Pasalnya waktu persiapan jelang pelantikan pada Senin, 19 Agustus mendatang semakin mepet. Waktu persiapan lebih sempit lagi karena dalam dua hari ke depan ada agenda perayaan hari kemerdekaan yang juga perlu dipersiapkan pihaknya. “Ya paling telat besok. Setelah kita terima saya akan langsung pulang memastikan semua persiapan yang lain selesai sebelum hari senin,” urainya. Ia mengatakan, persiapan upacara pelantikan pada hari H sudah sejak sepekan terakhir dijalankan. Penataan ruang sidang paripurna hingga menyebar udangan kepada para tamu telah diedar. “Kita sudah setting ruang paripurna. Nanti tinggal kita finalkan saat gladi bersih hari minggu,” ujarnya. Untuk pengamanan selama jalannya upacara pelantikan juga telah dipersipakan. Agus menyebutkan, pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan aparat kepolisian yang akan menjadi garda terdepan seluruh agenda agenda pengamanan jalannya sidang istimewa pelantikan itu. (bug)

calon presidennya. Tapi alhamdulillah masyarakat kita bisa hindari potensi-potensi konflik itu,” sebutnya. Tingkat kedewasaan masyarakat KSB dalam Pemilu, lanjut Denny semakin terlihat pasca pengumuman hasil. Sejak pihaknya menetapkan hasil Pemilu khususnya Caleg terpilih DPRD tingkat kabupaten, tidak ada lagi saling klaim kemenangan baik oleh Caleg maupun masyarakat sebagai pendukung. “Selesai tanggal 22 Juli kita umumkan semua menerima. Masyarakat kita sudah normal kembali seperti biasanya,” urainya. Sebelumnya pada tanggal 22 Juli lalu, KPU KSB mengakhiri seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019 dengan menggelar pleno pengumuman hasil perolehan suara Parpol dan Caleg terpolih. Berdasarkan penetapan KPU KSB, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dengan memperoleh 4 kursi dari total 25 kursi di DPRD. Berikutnya diurutan kedua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 3 kursi dan selanjutnya ada 8 partai

yang berhasil meraih masingmasing 2 kursi. Diantaranya Gerindra, Partai Persatuan Pembangungan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dan terakhir partai Golkar ditetapkan meraihb1 kursi. Untuk Caleg terpilihnya KPU menetapkan, di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 diantaranya, Kaharuddin Umar dan M. Yamin dari PDI Perjuangan, Merlisa dari Gerindra, Amiruddin, SE dari PPP, Masadi, SE Nasdem, Baharung dari PKS, Muhammad Hatta dari PAN, Ahmad, S.Ag dari Partai Demokrat, Muhammad Nur PKB dan terakhir Andi Laweng dari PKPI. Di Dapil 2, KPU KSB menetapkan, Kondi Pranata dari PKB, Nur Janah dan Hasanuddin dari PDI Perjuangan, Mancawari. LM dari Golkar, Mustafa. HS dari Nasdem, Taufiqurrahman dari PKS, Sapruddin dari PPP, Agusfian, SE dari PBB dan terakhir Aheruddin Sidik dari PKPI.

(Suara NTB/ist)

HASIL PEMILU - Ketua KPU KSB, Denny Saputra didampingi komisioner lainnya menyerahkan salinan dokumen hasil Pemilu 2019 kepada Wakil Bupati, Fud Syaifuddin, usai rapat pleno penetapan hasil perolehan suara parpol dan Caleg terpilih Pemilu 2019 pada 22 juli lalu. Sementara di Dapil 3, KPU menetapkan, Sudarli, S.Pd dari PKB, Abdul Haman dari

Didi Hermansyah

Demokrat dan terakhir Ikhwansyah dari Partai Demokrat. (bug/*)

DLH Layangkan Teguran untuk Pengelola Tambak Udang Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, melayangkan surat teguran kepada pengelola tambak udang di kecamatan Poto Tano untuk segera mengurus izinnya. Langkah tersebut diambil lantaran banyaknya perusahaan yang disinyalir beroperasi secara ilegal karena hanya beberapa dokumen saja yang dikantongi. Sekretaris Dinas LH, Drs. Zainuddin, MM, kepada Suara NTB, Rabu (14/8) mengatakan, kalau izin lokasi rata-rata perusahaan yang beroperasi di kecamatan Poto Tano dianggap tidak melakukan pelanggaran. Hal tersebut terjadi karena di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) menyebutkan bahwa kawasan tersebut akan dijadikan sebagai lokasi usaha tambak udang dan budi daya rumput laut. Hanya saja yang masih belum dilengkapi hingga saat ini yakni masalah izin lingkungan

dan izin usahanya. Pihaknya berharap, surat teguran yang dilayangkan bisa menjadi atensi perusahaan untuk melengkapi izinnya. Jika tidak, maka pihaknya tidak akan segan-segan berkoordinasi dengan leading sector lainnya untuk bisa menutup secara paksa terhadap tambak tersebut. Sementara terkait tingkat pencemaran lingkungan akibat beroperasinya tambak udang ini, pihaknya masih belum melakukan uji publik dan mengukur kadar PH air. Tapi ber-

dasarkan informasi masyarakat, bahwa tingkat pencemarannya sudah mulai terlihat yakni mulai berkurangnya populasi ikan di lokasi pembuangan limbah serta bau menyengat yang terhirup. “Memang kalau dari izin lokasi sudah tidak ada pelanggaran, tetapi masih banyak izin yang belum dilengkapi oleh perusahaan tersebut. Makanya kait sudah layangkan surat teguran untuk bisa melengkapi izin-izinnya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

PPDM UNSA Berkontribusi Kembangkan Industri Garam Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Samawa (UNSA) melalui Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) yang merupakan hibah kompetitif nasional multi tahun berkontribusi bagi pengembangan industri garam di Sumbawa. Dengan melakukan penguatan penerapan sains dan teknologi berbasis riset dalam produksi garam di desa Labuhan Bajo, menuju desa Labuhan Bajo sebagai desa Garam beryodium. Salah satu dosen yang tergabung dalam tim PPDM, Dwi Mardhia, M.Sc, kepada Suara NTB, Rabu (14/8), menyatakan program ini sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa. Makanya tim PPDM yang terdiri dari Dedi Syafikri, M.Si, Dwi Mardhia, M.Sc, Nining Andriani, M.Pd dan Fahmi Yahya, M.Pd telah melakukan beberapa kegiatan di desa Labuhan Bajo. Seperti kegiatan penyuluhan tentang garam beryodium dan stunting, kegiatan pelatihan iodisasi garam, pendampingan serta pemberian batuan alat produksi garam meliputi Geoisolator dan mixer garam. Kegiatan yang telah dilaksanakan sejak Maret 2019 lalu ini kini mulai dirasakan hasilnya dengan dilakukannya panen perdana garam oleh kelompok binaan mereka senin, 12 Agustus 2019 lalu. Kelompok Setia Kawan merupakan kelompok yang dibentuk oleh tim PPDM dengan diketuai Jumari. Pelak-

(Suara NTB/ist)

LAHAN GARAM - Tim PPDM UNSA bersama perwakilan Diskoperindag, Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa di lahan garam Labuan Bajo. sanaan panen perdana garam dihadiri oleh Sekcam Utan, Diskoperindag, Dikes, DKP Kabupaten Sumbawa dan ketua LPPM Universitas Samawa. Kehadiran instansi terkait pada kegiatan panen garam ini merupakan bentuk dukungan dan sinergitas antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Diskoperindag melalui Kabid perindustrian, Andy mengapresiasi kegiatan PPDM yang dilaksanakan tim UNSA karena akan menjadi agenda besar dalam industri garam Sumbawa. Kedepan agenda industri garam akan menjadi prioritas melalui terbentuknya Forum Industri Garam Sumbawa. DKP Sumbawa melalui Kabid Budidaya, Ahmad Hidayat juga mengparesiasi program yang telah dilaksanakan oleh tim PPDM UNSA dalam membantu petani garam desa Labuhan Bajo. DKP optimis dengan adanya program ini, maka in-

dusti garam di Sumbawa akan semakin berkembang. Sementara, Dinas Kesehatan yang diwakili dr. Nieta, mengatakan PPDM merupakan langkah baik dalam menurunkan angka kejadian stunting di desa Labuhan Bajo. ”Tim PPDM UNSA sangat bersyukur dengan adanya dukungan dari pemerintah dan instansi terkait. Sinergitas yang baik ini diharapkan akan mewujudkan perkembangan industri garam di Sumbawa sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mencegah kejadian stunting. Pencapaian tim PPDM pada tahun pertama kegiatannya dari 3 tahun rencana pelaksanaan telah mencapai target yang diharapkan yaitu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas garam serta akan mulainya kelompok Setia Kawan dalam memproduksi garam beryodium pada pelaksanaan kegiatan PPDM tahun kedua,” terang Dwi Mardhia. (arn)

BPKAD Proses Pencairan Dana Kelurahan Tahap Kedua Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk delapan kelurahan di Kabupaten Sumbawa sudah teralokasi dan masuk ke kas daerah untuk tahap pertama. Saat ini Pemkab melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sedang memproses persyaratan untuk pencairan tahap kedua.

Gerindra, M. Saleh, SE dari PDI Perjuangan, Abidin Nasar dari PKS, H. Riyadi, SE dari

Plt. Kepala BPKAD Sumbawa melalui Kabid Perbendaharaan, Didi Hermansyah, S.E menyebutkan, terkait DAU tambahan Sumbawa masuk dalam klasifikasi menengah dengan dana Rp 370 juta lebih untuk masing-masing kelurahan. ”Dana ini sudah teralokasi. Dananya juga sudah masuk ke kas daerah. Saat ini kita sedang berproses menyampaikan laporan untuk persyaratan penyaluran tahap dua,” ujarnya, Rabu (14/8). Disampaikannya, total DAU tambahan untuk dela-

pan kelurahan di Sumbawa Rp2.961.104.000. Penyalurannya dilakukan dua tahap, dengan masing-masing tahap 50 persen. Diperuntukkan terhadap dua jenis kegiatan yakni penyediaan sarana prasarana dan pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 130 tahun 2018. “Tahap pertama sudah disalurkan sebesar 50 persen. Untuk penyerapan tahap kedua minimal penyerapannya 50 persen. Saat ini kita sudah memenuhi dan tinggal kirim-

kan laporan Insya Allah hari ini,” terangnya. Dana kelurahan, lanjutnya, selain dari DAU tambahan juga kabupaten/kota mengalokasikan sebesar dana desa terendah melalui APBD Perubahan. Untuk Sumbawa dana desa terendah sekitar Rp 700 juta lebih. “Itu teralokasi di APBD Perubahan. Karena memang amanat di Permendagrinya, bahwa bagi kabupaten/kota yang belum mengalokasikan, dapat dialokasikan di perubahan APBD,” tandasnya. (ind)

Dikatakannya, persoalan tambak udang ilegal ini sudah menjadi atensi sejak beberapa tahun terakhir, maka pola penanganannya sudah mulai dilakukan dengan melayangkan surat teguran agar segera melengkapi izinnya. Selain masalah pembuangan limbah, pihaknya juga mengindikasikan ada pelanggaran lain yang sudah dilakukan oleh perusahaan tambak ini yakni mengambil air laut untuk mengisi kolam yang ada. Perbuatan itu tentu melanggar karena untuk pengambilan air laut ada izin khusus dan itu akan dikeluarkan oleh provinsi sesuai kewenangan yang ada. Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya surat teguran yang sudah dilayangkan tersebut bisa direspon dan dipenuhi oleh pemilik perusa-

haan sebelum dilakukan aksi penertiban secara paksa. Adapun lokasi yang banyak terdapat tambak udang di KSB yakni di Desa Kiantar, Tua Nanga dan juga di desa Kertasari. Menurutnya, perlu ada kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan dari limbah pencemaran tambak udang ini. Selain upaya itu, pihaknya juga sudah melaporkan kondisi tersebut ke Provinsi untuk bisa menyikapi masalah tambak udang ilegal tersebut. “Kita juga akan segera bersurat ke Provinsi untuk menyikapi masalah tambak udang ilegal ini. Karena jika hanya kita (Pemkab) saja yang bergerak kewenangannya sangat terbatas sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)

KSB Bentuk Timsus Telusuri 500 Hektar Lahan Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat mengaku sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran terhadap perusahaan pemilik lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak kunjung melakukan aktivitas usaha. Ada sekitar 500 hektar lahan di seluruh kecamatan yang terindikasi telantar. Jika masalah lahan ini tidak segera disikapi, dikhawatirkan akan mengganggu investasi di wilayah setempat. “Timnya sudah kita bentuk yang ketuai langsung oleh pak Sekda untuk segera melakukan penelusuran pemegang sertifikat terkait ratusan hektar lahan yang terindikasi telantar. Kita juga sudah beberapa kali menggelar rapat untuk menentukan langkah tegas terhadap pemilik sertifikat lahan yang tidak kunjung melakukan aktivitas usaha. Kita juga menargetkan, minimal di tahun 2019 masalah lahan terindikasi telantar bisa segera tuntas supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ungkap Bupati KSB, Dr. Ir. H. W Musyafirin MM, Rabu (14/8). Dikatakannya, jumlah lahan yang terindikasi telantar didominasi di kecamatan Poto Tano sekitar 300 hektar. Bahkan ada salah satu perusahaan yang berencana untuk melakukan penanaman jambu mete sebagai pengganti minyak, tetapi nyatanya perusahaan itu tidak kunjung melakukan aktivitas. Parahnya lagi perusahaan ini diduga sudah banyak melakukan pergantian pemilik sertifikat, hal ini tentu sangat disayangkan terjadi. Maka dari itu, upaya tegas untuk menyikapi perusahaan yang tidak kunjung melakukan usaha harus segera diambil. Jangan sampai karena persoalan lahan yang tidak kunjung clean and clear menjadi

penghambat pertumbuhan investasi di KSB.Terutama di wilayah kecamatan Poto Tano untuk tetap diberikan atensi serius, karena luasannya yang paling besar berada di Poto Tano. Selain pola demikian, Pemkab berencana untuk mengirimkan surat teguran kepada pemilik sertifikat untuk bisa melakukan pemanfaatan. “Ratusan hektar lahan tersebut baru terindikasi telantar saja, belum masuk dalam kategori telantar. Meskipun demikian, kita tetap mendesak pemilik supaya pemilik sertifikat untuk melakukan pemanfaatan,” ungkapnya. Ditambahkannya, jika mengacu kepada PP Nomor 11 tahun 2010, maka belum ada satupun HGB dan HGU yang sudah ditetapkan oleh menteri sebagai lahan telantar di KSB. Meskipun demikian, jika masalah ini tidak segera disikapi, tidak menutup kemungkinan juga lahan ini juga akan telantar nantinya. Maka dari itu, proses identifikasi terhadap ratusan hektar lahan tersebut harus segera dituntaskan sehingga bisa langsung disikapi dengan cepat. Jika tidak, dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi. Karena setiap kali ada investor yang datang selalu menanyakan kejelasan terkait sertifikat lahan. Jika sudah ada yang memiliki, maka para investor juga akan mengurungkan niat untuk berinvestasi. Jika tidak ada solusi yang baik, maka ratusan hektar lahan ini tetap akan menjadi lahan tidur tanpa memberikan manfaat. “Kita tetap akan melaporkan masalah ini ke Kanwil BPN dan Kementerian terkait untuk bisa memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak kunjung melakukan aktivitas. Jika masalah ini dibiarkan berlarut, kita khawatirkan iklim investasi yang ada bisa terhambat,” tandasnya. (ils)


SUARA NTB Kamis, 15 Agustus 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Puskesmas Kempo Sumbang Sapi Kurban untuk Anak Stunting dan Ibu Hamil Dompu (Suara NTB) Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Kempo terus melakukan terobosan program dalam pelayanan pada masyarakat. Musim kurban tahun 2019 ini, jajaran Puskesmas Kempo menyumbang seekor sapi kurban dengan sasaran program penanganan anak stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK). Kepala Puskesmas Kempo, Faisal, SKM kepada Suara NTB, Selasa (14/8) mengungkapkan sapi kurban yang disumbangkan untuk penanganan program penananganan anak stunting dan ibu hamil KEK ini merupakan hasil sumbangan staf Puskesmas Kempo. Setiap penghasilan yang diterima staf Puskesmas Kempo, ada yang disisihkan untuk sumbangan amal. Anggaran itu kemudian dimanfaatkan

untuk membeli hewan kurban. “Ini sudah tahun kelima. Kita beli hewan kurban sesuai uang yang terkumpul. Kebetulan tahun ini cukup untuk beli sapi, makanya kita beli sapi kurban,” kata Faisal. Pada tahun 2018 lalu, jajaran Puskesmas Kempo membeli kambing dan disumbangkan untuk warga di Desa Tolokalo. Tapi ada perbedaan sasaran antara tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2019 ini. Karena 2019 ini diarahkan pada sasaran program penanganan anak stunting dan ibu hamil KEK. Sehingga sasarannya diarahkan di Desa Soro Barat dengan jumlah anak stunting hingga 74 orang anak dan ibu hamil KEK. Terbatasnya daging hewan, sehingga dibatasi dengan memprioritaskan pada anak yang sangat pendek dan kate-

gori di atasnya. Untuk anak sangat pendek di Soro Barat sebanyak 47 orang anak dan total paket bantuannya sebanyak 51 paket. Untuk ibu hamil KEK sebanyak empat orang. “Untuk sasaran anak stunting, paket bantuannya berupa daging kurban, dan susu. Kalau ibu hamil KEK memang hanya empat orang di Soro Barat. Paketnya daging kurban, susu laktamil, dan biskuit ibu hamil untuk kebutuhan tiga bulan,” jelasnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes memberikan apresiasinya pada jajaran Puskesmas Kempo yang membuat terobosan sumbangan hewan kurban untuk sasaran program. “Ini harus kita apresiasi dan ini baru pertama dengan sasaran program,” aku Hj. Iris Juita yang langsung

(Suara NTB/ist)

KURBAN - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes menyerahkan secara simbolis sapi kurban dari jajaran staf Puskesmas Kempo kepada Kepala Desa Soro Barat, Awaluddin untuk kurban tahun 2019 ini dan disaksikan juga Kepala Puskesmas Kempo. Hj. Iris menunjukkan sapi kurban yang disumbang (foto kanan). menyerahkan secara simbolis sapi kurban kepada Kepala Desa Soro Barat, Awaluddin beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Hj. Iris Juita juga mengaku, Puskesmas Kempo juga mampu membuat terobosan warga berobat den-

gan jimpitan sampah. Program jimpitan sampah ini juga diterapkan untuk pengobatan di Posyandu. Sampah yang dibawa berupa sampah plastik serta kardus bekas. Program ini tidak hanya untuk mendukung program zero waste Provinsi

NTB dalam menjaga lingkungan bersih dari sampah plastik, tapi juga untuk mendukung program STBM (sanitasi total berbasis masyarakat). Program jimpitan sampah untuk berobat ke Puskesmas dan Posyandu ini sudah diter-

apkan di semua Puskesmas se Kabupaten Dompu. Program ini terus didorong dan dievaluasi, sehingga masyarakat benar-benar sadar menjaga lingkungannya. Karena sebagian besar penyakit disumbang oleh lingkungan yang tidak bersih. (ula/*)

Jaksa Tunggu Penghitungan Dinas PU Dompu (Suara NTB) – Pengecekan program fisik pemerintah Desa Rababaka rampung dilakukan. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, kini tinggal menunggu hasil penghitungan Dinas PU sebelum kemudian melimpahkannya ke Ispektorat.

ASN Diminta Bercermin dari Veteran Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengaku bangga atas perjuangan legiun veteran. Baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun mempertahankan keutuhan NKRI hingga saat ini. Karenanya, Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti bisa becermin dari semangat dan disiplin kerja yang telah mereka tunjukkan. Bukan justru bermalasmalasan dalam upaya memandirikan masyarakat. Selama hampir delapan tahun menjabat sudah beberapa kali memutasi pejabat eselon II dan III. Namun demikian, hingga menjelang akhir massa kepemimpinannya tak ada perubahan yang begitu signifikan dirasakan. “Saya sudah mau selesai tidak ada kejutan, entah itu dari eselon III, eselon II tidak ada. Saya menunggu juga beberapa masalah yang saya sampaikan dulu, tidak selesai juga. Saya sampaikan ini di depan veteran, beliau ini bukan saja mengorbankan pakaian, harta dan sebagainya tetapi nyawa. Siapa yang menjamin kalau kita pergi perang bisa pulang dengan selamat. Kita ini disuruh datang apel saja malas,” keluh Bupati saat memberi sambutan pada agenda ramah tamah bersama anggota legiun veteran dan warakawuri di pendopo, Rabu (14/8). Pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat program unggulan yang dikembangkan diakuinya membaik. Ditandai dengan mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Bahkan capaian terakhir baru-baru ini bahwa Dompu telah keluar dari daftar daerah tertinggal. Kendati begitu, lanjut Bupati, masih ada tugas besar yang harus diselesaikan setahun kedepan. Yakni membuktikan jikalau Dompu memang bukanlah daerah tertinggal. “Tantangan kita bagaimana membuktikan bahwa kami ini bukan daerah tertinggal, kalau sekedar mengeluarkannya gampang. Jadi saya mengajak para pengelola kepentingan negara dan masyarakat mengambil pelajaran dari semangatnya para veteran kita,” harap dia. Dalam kesempatan itu, HBY sapaan akrab H. Bambang M Yasin juga menyinggung soal belum adanya figur yang serius mencalonkan diri sebagai Cabub dan Cawabub di pilkada mendatang. Masyarakat seperti masih menunggu dirinya yang notabene sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dibalik harapan tersebut, menurut dia, sebetulnya terlihat bahwa figur yang diinginkan masyarakat ialah mereka yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukannya selama ini. “Itu berarti apa? yang saya lakukan memberi manfaat untuk mereka. Mereka inginkan ada Bupati yang bisa memberi manfaat lebih baik untuk kehidupan masyarakat, itu yang ditunggu,” pungkasnya. (jun)

SH, ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/8). Disampaikannya, indikasi kerugian negara dalam kasus ini memang ada. Baik dari program bantuan pembangunan untuk masjid di salah satu dusun, pagar, tembok kantor desa dan beberapa item program fisik lain yang diduga menjadi sumber persoalan. Hanya saja, pada tahapan ini penyidik belum bisa memastikan berapa sebetulnya total kerugian keuangan negara yang

telah ditimbulkan. “Kalau sudah ada hasil penghitungannya kan enak kita sampaikan. Untuk agenda kemarin fokusnya hanya untuk pengukuran program fisik saja,” jelasnya. Sejauh proses Puldata Pulbaket dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Disebutkan Ahmad Sulhan, total delapan orang saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Selain perangkat desa dan pelapor diantaranya terdapat salah seorang pengurus masjid yang ka-

(Suara NTB/jun)

Ahmad Sulhan Tapi itu tidak menuntup kemungkinan untuk kita panggil dan klarifikasi,” pungkasnya. (jun)

Klaim BPJS Mandiri Meningkat

(Suara NTB/Ist)

PATROLI - Anggota Subsektor Soromandi melakukan patroli di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi, mencegah dan mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada musim kemarau, Rabu (14/8).

Pemicu Kebakaran Hutan Mulai Diantisipasi

Bima (Suara NTB) – Jajaran Subsektor Soromandi melakukan patroli di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi, untuk mencegah dan mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada musim kemarau, Rabu (14/8). Kepala Subsektor Soromandi, Ipda Muh. Sopyan Hudayat S. Sos mengaku, selain mencegah kebakaran hutan dan lahan, patroli yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan imbauan kepada masyarakat. “Kita ingin memberikan imbauan langsung kepada masyarakat tentang larangan pembakaran lahan yang dapat merusak fungsi hutan,” katanya. Menurut Sopyan, patroli yang dilakukan di kawasan

lahan tegalan masyarakat itu pihaknya mengecek langsung beberapa titik lahan yang pernah dibakar oleh masyarakat setempat. “Ada beberapa titik lahan yang dibakar yang kita cek. Namun sudah tidak ada api yang menyala,” katanya. Ia mengaku, patroli akan intens dilakukan kedepan dengan menyasar wilayah lain di Kecamatan Soromandi. Bahkan akan bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan warga untuk mencegah dan antisipasi pembakaran lahan. “Menjelang musim tanam, biasanya pembakaran lahan meningkat. Makanya kedepan akan kita intens untuk patroli,” tegasanya. Terpisah Kapolres Bima melalui Kasubbag Humas Pol-

res Bima, Iptu Hanafi mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bima agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk bercocok tanam pada musim penghujan. “Kami mengimbau warga tidak membuka lahan baru dengan cara membakar. Pembakaran lahan dan hutan merupakan pelanggaran pidana,” tegasnya. Selain itu, Ia juga mengajak masyarakat, terutama yang bertempat tinggal dekat kawasan hutan atau daerah yang mengalami kekeringan agar berhatihati menyalakan api yang bisa memicu kebakaran hutan. “Mengingat saat ini kita memasuki musim kemarau dan kekeringan, kami berharap warga bisa berhati-hati menyalakan api,” ujarnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, M. Zainuddin mengungkapkan, klaim BPJS untuk kategori mandiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari biasanya Rp3,4 Miliar/bulan sekarang mencapai Rp4,5 miliar. Terus bertambahnya jumlah peserta merupakan salah satu penyebab utamanya. “Karena jumlah peserta semakin bertambah sekarang klaim dari rumah sakit semakin besar, sampai Rp4,5 miliar dalam sebulan,” kata dia ketika diremui Suara NTB di kantornya. Kendati jumlah peserta terus bertambah dan pelayanan di fasilitas kesehatan meningkat. Ditegaskan, hal tersebut tidak lantas membuat klaim mereka mudah terbayar. Sebab kesadaran masyarakat untuk menyetor iuran per bulannya masih sangat rendah. Jika dilihat uang masuk dengan yang dikeluarkan tiap bulan untuk klaim, lanjut dia, dipastikan sangat jauh perbandingannya. “Sangat jauh kurangnya. Mungkin sampai sekitar 150-180 persen atau hampir dua kali lipat kurangnya. Karena kalau kita lihat ndak pernah sampai Rp4,5 miliar

pemasukan di sini,” jelas dia. Sementara disinggung total tunggakan peserta BPJS Mandiri, ia tak bisa menyebutkan angka pasti. Namun secara persentase mereka yang rutin membayar hanya 34 persen. Sedangkan 66 persen sisanya menunggak dengan berbagai alasan. Terhadap para penunggak iuran ini berbagai upaya sudah dilakukan agar mereka mau membayar. Baik diingatkan dan ditagih via telepon, mendatanginya langsung ke rumah masing-masing atau sosialisasi ketika ada agenda-agenda tertentu. Cuma memang dari beberapa upaya tersebut tingkat kesadaran peserta untuk membayar tak berubah signifikan. “Ada yang sadar, ada juga yang ngeyel tidak mau membayar karena alasan kemampuan ekonomi dan sebagainya,” tandas dia. (jun)

M. Zainuddin 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pilkada 2020 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 ministrasi, ia membutuhkan prasyarat administrasi pencaDompu (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lebih banyak energi dan tena- lonan di KPU,” terangnya. Bursa pemilihan kepala 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Untuk terpilih, tergantung ga untuk mengumpulkan KTP daerah (Pilkada) tidak han123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dan menginput data-data. Ia sungguh pada figuritas calon ya melalui jalur dukungan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 membutuhkan beribu-ribu yang meliputi karakter, konsep partai politik, tapi juga mela123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lembar KTP dan surat dukun- dan gagasan yang dimiliki. lui calon perseorangan yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gan. Kalau dukungan partai Kedua, tim kerja yang solid dan ditandai dengan surat duku123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 politik, cukup membangun ko- cerdas. Ketiga, memiliki logisngan dan dilampiri foto kopi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 munikasi dan lobi untuk tik yang cukup untuk melakuKTP elektronik. Syarat duku123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mendapatkan surat rekomen- kan sosialisasi dan kampanye, ngan calon perseorangan min123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kordinasi serta konsolidasi. dasi,” kata Suherman. imal 10 persen dari daftar 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Saat ini, ada beberapa Suherman mengatakan, soal pemilih tetap (DPT) Pemilu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 keterpilihan pasangan calon tokoh yang digadang – gadang sebelumnya dan DPT Pemi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sangat ditentukan oleh figur akan maju di Pilkada Dompu lu 2019 lalu di Kabupaten 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang kuat dan kerja-kerja tim diantaranya Prof. Dr. Mansyur Dompu 162.180 pemilih. DIRAWAT - Korban yang dirawat dirawat di Puskesmas 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang terukur dan sistematis. (perseorangan/partai politik), “Artinya bakal calon 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Soromandi, Rabu (14/8). Calon perseorangan dengan ba- H. Yuhasmin, S.AP, MSI (parharus memenuhi dukungan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 sis dukungan KTP real, mesti- tai politik), H. Ichtiar, SH (parminimal 16.128 jiwa yang mengikuti karnaval di jalan tahun), MR (3 tahun) warga dusun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Suherman tai politik), H. Syaifurrahman nya lebih berpeluang terpilih. dibuktikan dengan surat lintas Sila-Soromandi tepat- Lewi Ntana Desa Lewi Ntana. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Menurut saya, apapun pi- Salman, SE, MSI (partai poliBila dibandingkan dengan dukungan dilampiri fotokoKemudian R (3 Tahun), Al (3 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 nya di Desa Bajo. pi KTP elektronik,” kata pencalonan melalui jalur par- lihan pencalonan bakal calon. tik), Ir. Muhammad Ruslan “Sebelumnya mobil ini tahun), Rs (3 tahun), Ah (4 tahun) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mantan Komisioner KPU tai politik, kata Suherman, Yang terpenting, ia memiliki (partai politik), Nasruddin, SH sempat memarkir di luar dan Nr (4 Tahun) warga dusun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Dompu, Suherman, S.Pd ke- jalur perseorangan lebih efek- komitmen dan integritas (partai politik), H. Mulyadin, jalan. Namun tiba-tiba men- Lewi Desa Desa Lewi Ntana. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pada Suara NTB di Dompu. tif dan efisien dari aspek ang- membangun Bumi Nggahi SH, MH (partai politik), Ab“Saat ini dua orang masih 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 erobos masuk hingga menaHal ini sesuai ketentuan garan dan sosialisasi. Karena Rawi Pahu ke depan dengan dullah, S.Kel (partai politik), brak anak yang mengikuti kar- dirawat di Puskesmas Soro- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pasal 41 undang – undang No tidak menghabiskan banyak konsep gagasan yang terukur, Abdul Kadir Jaelani (Partai mandi. Sementara enam lain- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 naval di jalan,” katanya. 10 tahun 2016 tentang Pilka- anggaran untuk komunikasi sistematis dan berkesinam- politik), H. Nurdin, SH (partai Akibat kejadian itu, delapan nya sudah dipulangkan ke ru- 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bungan. Jalur partai politik politik), dan Munawir, SH, da dan PKPU no 3 tahun dan lobi – lobi partai politik. orang anak terluka. Masing-mas- mahnya masing-masing,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 “Dari aspek teknis dan ad- maupun independen hanya M.Kn (perseorangan). (ula) 2017 tentang pencalonan. ing inisial, L (4 tahun), AA (2 pungkasnya. (uki) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Mobil Terobos Karnaval, Delapan Anak Terluka Jalur Perseorangan Dinilai Lebih Efektif

Bima (Suara NTB) – Mobil pick up yang dikendarai Faisal (26 Tahun), warga Desa Kananta Kecamatan Soromandi menabrak anakanak yang sedang mengikuti karnaval, di jalan lintas SilaSoromandi atau tepatnya di Desa Bajo, Rabu (14/8) sore. Kejadian tersebut menyebabkan delapan anak yang mengikuti karnaval memperingati HUT RI terluka dan terpaksa dilarikan ke Puskesmas Soromandi untuk diberikan tindakan medis. Kepala Subsektor Soromandi, Ipda Muh. Sopyan Hudayat S. Sos membenarkan kejadian tersebut. Kata dia, kejadian itu akan dilimpahkan dan ditangani pihak Sat Lantas Polres Bima. “Saat ini pelaku dan mobil pick up sudah diamankan. Nanti akan dilimpahkan ke Mapolres Bima,” katanya. Menurutnya kejadian itu berawal dari supir mobil yang menerobos jalan. Padahal saat itu banyak kerumunan anak-anak yang berjalan

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/jun)

SAMBUTAN – Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin memberi sambutan pada agenda ramah tamah bersama legiun veteran di pendopo, Rabu (14/8).

Selain menjadi bahan audit oleh pengawas internal pemerintah tersebut. Hasil ini akan menjadi dasar dinaikannya perkara dugaan korupsi DD/ ADD tahun 2018 yang melibatkan Kepala Desa Rababa, Tri Sutrisno itu ke tahap penyelidikan. “Kita masih menunggu hasil penghitungan PU, karena itu akan kita cantumkan di surat agar bisa langsung dilakukan penghitungan oleh Inspektorat,” kata Kasi Intel Kejari setempat, Ahmad Sulhan,

barnya menerima bantuan anggaran untuk pembangunan tempat ibadah tersebut. “Ndak banyak yang kita panggil, kita ambil yang inti-intinya saja sekitar delapan orang,” ujarnya. Sementara, disinggung kelanjutan kasus dugaan korupsi di Desa Taa yang juga dilaporkan sekelompok warga tahun ini. Disampaikan, jajarannya masih dalam tahap penyusunan setelah melalui telahan pimpinan. Namun informasi terakhir yang diterima ternyata persoalan itu sudah diselesaikan lewat jalur dialog antara keduabelah pihak. “Kepala desanya sudah melakukan perbaikan, itu informasi terakhir yang kami terima.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)


POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 15 Agustus 2019

Halaman 8

DPRD Kota Mataram Umumkan Komposisi Fraksi

Empat Fraksi Utuh, Tiga Gabungan Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Rabu (14/8) kemarin, menggelar rapat paripurna perdana dengan agenda pengumuman komposisi fraksi-fraksi Dewan. Dimana, telah terbentuk empat fraksi utuh dan tiga fraksi gabungan. Empat fraksi utuh masing-masing Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan tiga fraksi gabungan adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Amanat Bangsa dan Fraksi Gerakan Berkarya Rakyat Indonesia. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua sementara I Gde Sudiarta. Dalam kesempatan itu, DPRD Kota Mataram melalui surat NOMOR: 170/171/DPRD/VIII/2019 mengumumkan komposisi fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram sebagai berikut : 1. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram, dengan komposisi: Ketua : Abdul Malik, S. Sos Wakil Ketua : Zaitun, S.H. Sekretaris : Ali Aswandi Anggota : 1. Baiq Ika Febriyanti, S.H. M.H 2. TGH. Mujiburrahman 3. H. Didi Sumardi, S.H. 4. Rino Rinaldi, S.H. 5. Indra Sutiadi 6. Hj. Finalia, S.H. M. Kn 7. Drs. H. M. Husni Thamrin, M. Pd 8. H. Ibrahim Azhar MZ. 9. H. Saiful Wardi, S.P.

2. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, dengan komposisi: Ketua : Hj. Baiq Mirdiati Wakil Ketua : Herman, A. Md Sekretaris : H. Muhtar, S.H. Anggota : 1. Diella Angela Dwi Handayani, S.H. 2. Abdul Rachman, S.H. 3. I Gde Sudiarta 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Mataram, dengan komposisi: Ketua : Nyayu Ernawati, S. Sos Wakil Ketua : I Gde Wiska, S.Pt Sekretaris : I Wayan Wardana, S.H. Anggota : 1. I Wayan Sugiartha 2. I Nyoman Yogantara 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Mataram, dengan komposisi: Ketua : Hj. Istiningsih, S. Ag Wakil Ketua : Ismul Hidayat Sekretaris : Irawan Aprianto Anggota : 1. Drs. Salim Bamasaq 2. H. Syamsul Bahri 5. Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, dengan komposisi: Ketua : Drs. H. Muhamad Zaini Wakil Ketua : I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, S.E. Sekretaris : Hj. Dian Rachmawati, S. Sos Anggota : Shinta Primasari, S.T.

6. Fraksi Amanat Bangsa DPRD Kota Mataram, dengan komposisi: Ketua : Ahmad Azhari Gufron, S. Si Wakil Ketua : Mita Dian Istiawati Sekretaris : Muhibit Tobirin, S.P. Anggota : Muhammad Luhur Pribadi, S.H. 7. Fraksi Gerakan Berkarya Rakyat Indonesia (GBRI) DPRD Kota Mataram, dengan komposisi: Ketua : I Gusti Nyoman Agung Sugantha, S.T. Wakil Ketua : Ir. I Nengah Sugiartha Sekretaris : Sang Ketut Deresta, S.H. Anggota : Misban Ratmaji, S.E. Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi berharap pascaterbentuknya fraksi-fraksi Dewan segera disusul dengan surat dari tiga parpol yang akan menempatkan anggota fraksinya sebagai pimpinan definitif. Karena, pimpinan definitif ini akan sangat berpengaruh pada agenda-agenda di DPRD Kota Mataram. Pada bagian lain, anggota politisi Golkar ini juga mengajak anggota DPRD Kota Mataram untuk meningkatkan kedisiplinan. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya memberikan perhatian sungguh-sungguh untuk bisa menghadiri paripurna pertama DPRD Kota Mataram pascadilantik tanggal 6 Agustus lalu. ‘’Tugas-tugas ke depan sangat mendesak,’’ cetusnya. Ada agenda yang harus cepat diselesaikan, yakni KUA PPAS tahun anggaran 2020. Untuk itu, orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini berharap adanya sinergitas antara eksekutif dan legislative ke depannya. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA – Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin rapat paripurna pengumuman komposisi fraksi-fraksi Dewan, didampingi Wakil Ketua sementara I Gde Sudiarta., dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana (foto kanan). Anggota DPRD Kota Mataram menghadiri rapat paripurna pertama pascadilantik tanggal 6 Agustus lalu (foto kiri).

Dugaan Pungli Retribusi Lapak Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) – Satgas Saber Pungli Provinsi NTB mencium aroma pungli dalam pemungutan retribusi lapak pedagang Pasar Kebon Roek, Ampenan, Mataram. Dugaannya, retribusi ditarik lebih dari tarif. Kelebihan penarikannya tidak dilaporkan dan diduga dipakai sendiri. Petugas juru pungut retribusi Pasar Kebon Roek menjalani klarifikasi Rabu (14/8) kemarin di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB. Subdit III Tipikor yang tergabung dalam Pokja Penindakan mendalami nilai penarikan retribusi. “Setiap lapak ditarik Rp800 per harinya. Di pasar itu ada 120 lapak,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengonfirmasi. Modus yang sudah ditemukan dari hasil penyelidikan sementara yakni pungutan retribusi tidak sesuai ketentuan. Perda mengatur penarikan retribusi untuk setiap lapak sebesar Rp800. Pungutan di lapangan dilebihkan dari ketentuan. “Juru pungut ini dikasih target harus habis dalam sehari. Setiap hari dikasih dua bundel tiket retribusi. Disetor itu Rp160 ribu kalau mengacu dari yang Rp800 ribu. Tapi ini di lapangan kan dipungut Rp2000. Lebihnya ini ke mana,” terang Syarif. Setidaknya hal itu temuan tim Satgas saat mencari informasi di lapangan. Juru pungut terpantau memungut lebih. “Hasil turun kita ke lapangan seperti itu. Bukan tertangkap sih ya. Itu kemarin baru satu orang saja. Kalau yang lain pasti bisa sesuai setelah kita menemukan itu,” jelasnya. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menyatakan bahwa pihaknya menyelidiki dugaan pungli itu berikut aliran hasil pungutannya. “Selisih (penarikannya) itu ke mana dan buat apa,” sebutnya. Syamsuddin menambahkan pihak Dinas Perdagangan juga akan dimintai keterangan sebagai saksi. Namun hal itu tergantung dari proses penyelidikan. (why)

Pilkada Mataram

PDI-P, Gerindra dan Demokrat Dikabarkan Bangun Koalisi Mataram (Suara NTB) Peta koalisi partai politik jelang Pilkada Mataram 2020 mendatang, sudah mulai mengerucut. Tiga partai besar dikabarkan telah menjalin komunikasi untuk membangun koalisi mengusung satu paket pasangan calon. Tiga partai tersebut adalah, PDI-P, Gerindra dan Demokrat. Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet yang dikonfirmasi Suara NTB terkait rencana koalisi tiga partai besar tersebut tak menampiknya. Ia mengakui bahwa PDI-P telah menemukan partai yang akan menjadi teman koalisi untuk mengusung pasangan calon. “Kalau koalisi kami sudah tidak ada masalah, koalisi kami sudah lebih dari dua partai, itu sudah lebih dari memenuhi syarat untuk mengusung pasangan

calon,” kata Made Slamet. Namun demikian, Made masih tidak mau terbuka ketika ditanya langsung terkait dengan nama partai yang akan menjadi teman koalisi PDI-P tersebut. Yang pasti menurutnya bahwa, koalisi yang akan dibangun di Pilwakot Mataram sangat cair, tidak terikat oleh polarisasi koalisi yang ada di pusat. “Koalisi ini sangat cair sekali, tidak tergantung dengan koalisi yang ada di pusat. Ko-

alisi kami itu juga ada dari partai pendukung Prabowo kok. Bahkan di Nasional juga kan sudah sangat cair, Pak Prabowo juga akan mengundang ibu Mega tanggal 21 Sepeteber besok ini,” ujarnya. Ditegaskan anggota DPRD NTB dari dapil Mataram itu, yang jelas dari hasil komunikasi politik dengan partai mitra koalisinya itu telah menemukan kesepahaman bersama, bahwa Kota Mataram harus berubah di tangan pemimpin

baru. “Mereka punya keinginan yang sama untuk merubah Kota Mataram,” katanya. Koalisi ketiga partai ini bakal mengusung pasangan kombinasi dari Nasionalisrelegius, yakni Hj. Putu Selly Andayani yang diasosiasikan sebagai figur nasionalis bakal dipasangkan dengan Badruttamam Ahda yang diasosiasikan sebagai figur religius. “Kekurangan calon walikota ditutupi oleh wakil. Sehingga pasangan yang akan tampil itu adalah kombinasi Nasionalis-Religius,” ungkapnya. Ditempat yang sama, politisi PDIP mempertegas terkait dengan koalisi ketiga partai tersebut untuk mengusung pasangan bakal calon Nasion-

alis-relegius tersebut. Ketiga partai tersebut sudah ada titik temu untuk berkoalisi. “Ya kami sudah bicara dengan Gerindra dan Demokrat. Harapan masyarakat mendukung calon religius tapi bukan berarti calon yang diusung itu dari partai religius,” kata Wayan Sugiartha menambahkan. Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Ridwan Hidayat dan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi terkait rencana koalisi tiga partai tersebut di Pilwakot Mataram, belum mau terbuka. Merka mengatakan bahwa komunikasi politik masih berlangsung cair. (ndi)

Pembiayaan Kampanye Belum Efektif Kasus 484,55 Gram Sabu Terduga Pengedar Peralat Keluarga Tekan Biaya Politik Tinggi Mataram (Suara NTB) Pada pemilu serentak 2019 lalu, negara melalui KPU memberikan pembiayaan untuk kegiatan kampanye kepada peserta pemilu. Adapun salah satu tujuan utama dari pembiayaan kampanye tersebut yakni untuk menekan ongkos politik yang besar yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu. Namun demikian, pembiayaan kampanye oleh Negara tersebut dinilai masih kurang efektif untuk menekan biaya politik tinggi yang dikeluarkan oleh peserta pemilu. Hal itu terlihat dari masih tingginya penggunaan politik uang pada Pemilu 2019 kemarin. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan rapat evaluasi fasilitasi media kampanye, Rabu (14/ 8) kemarin mengakui bahwa pembiayaan kampanye masih belum bisa menekan pengeluaran cost politik yang besar dari peserta Pemilu. “Saya kira dari kasus yang berkembang, merupakan bagian dari dinamika demokrasi kita, bahwa semua pihak bakal menggunakan sumber daya yang ada untuk meraih kemenangan. Termasuk cost politik yang tinggi. Kita harus akui itu, karena memang merupakan bagian dari konsekuensi dari persaingan politik,” ujarnya. Dijelaskan Suhardi, pembiayaan kampanye peserta pemilu tersebut selain untuk menekan cost politik yang tinggi, juga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua peserta pemilu. Dengan pembiayaan tersebut diharapkan ada pemerataan dan kesimbangan antar peserta dalam menggunakan media kampanye, sehingga tidak

untuk Bisnis Narkoba

(Suara NTB/ndi)

RAKOR - KPU menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dengan efektifitas fasilitasi kegiatan kampanye peserta pemilu 2019. hanya dikuasai oleh pihak yang memiliki modal besar saja. “Dengan adanya fasilitasi media kampanye ini, jadi kampanye itu tidak hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki modal besar, ada keseimbangan antar calon. Dengan fasilitasi kampanye Itu juga untuk memastikan masyarakat bisa memiliki akses informasi terkait dengan calon,” jelasnya. Namun demikian, faktanya pada pemilu 2019 lalu, sebagaimana dipotret oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB bahwa masih banyak terjadi pelanggaran dalam kegiatan kampanye di lembaga penyiaran, meskipun kampanye telah dibiayai oleh negara. “Karena yang akan dikampanyekan itu adalah peserta pemilu, yakni partai politik. Bukan caleg, tapi yang melanggar ini ada caleg. Nah kami memberikan teguran kepada lembaga penyiaran tersebut,” kata Ketua KPID NTB, Yusron Saudi.

Ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu NTB divisi Informasi, Suhardi menyampaikan hasil evaluasinya terhadap kegiatan kampanye pemilu 2019. Ia menyebutkan bahwa masih terjebak pada hal yang prosedural. Belum mengarah pada kegiatan kampanye yang subtantif. “Kampanye kita masih terjebak pada hal yang prosedural, belum beranjak pada hal yang subtansial. Kampanye itu kan bagaimana para caleg ini menyebarkan ide dan gagasannya, Sehingga yang akan kita evaluasi adalah apa gagasannya, bukan dimana dia pasang baliho dan berapa besarnya,” tegasnya. Ia menyerukan ke depan harus dievaluasi kegiatan kampanye tersebut, agar didorong ke arah yang lebih subtansial. Sehinga mengarah pada peningkatan kualitas. Salah satunya yakni dengan memperbanyak ruangruang debat para calon untuk digali ide dan gagasan mereka ketika akan menjadi pemimpin. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Modus pelaku peredaran narkoba tambah beragam. Seperti yang dipakai tersangka AG (33). Pria ini memanfaatkan istri dan sepupunya untuk terlibat dalam bisnis narkoba. Hal itu terungkap dalam penangkapannya dengan barang bukti 484,55 gram. Kepala BNN Provinsi NTB Kombes Pol Gde Sugianyar Dwi Putra menerangkan, tersangka AG menggunakan modus pengiriman paket kilat untuk memasok sabu dari Jakarta. Pasokan sudah datang totalnya sebanyak tiga kali. “Pengirimnya diatasnamakan online shop yang beralamat di Jakarta. Sabu ini rencananya akan diedarkan di Lombok Timur,” ucapnya, Rabu (14/8) kemarin. Turut hadir Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Sudjarwoko, Kasatnarkoba Polres Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa, dan Kabid Pemberantasan BNNP NTB AKBP Denny Priadi. Paket kiriman berisi sabu itu dengan keterangan pengirim Rocky Shop asal Jakarta. Penerima ditujukan untuk Elis S dengan alamat Pagesangan Indah, Pagesangan, Mataram. Alamat itu hanya sebagai pengelabuan. Tersangka AG melibatkan istrinya SR serta sanak familinya, AF yang masih berhubungan darah sebagai sepupu. Dua orang ini, SR dan AF tertangkap lebih dulu di parkiran kantor agen paket kilat, pada Jumat (9/8) lalu siang sekitar pukul 13.20 Wita. Rupanya dua orang tersebut hanya suruhan. Tersangka AG menunggu di mobil saat

(Suara NTB/why)

TEDUGA KURIR SABU - Tersangka AG, yang diduga menjadi kurir sabu 484,55 gram, Rabu (14/8) dihadirkan penyidik BNNP NTB. SR dan AF mengambil kotak paket berisi sabu sebanyak lima paket itu. Mereka bertiga ditangkap beriringan. “Istri dan sepupunya tersangka ini mengaku hanya disuruh tersangka AG. Mereka tidak mengetahui apa isi paket tersebut. AG ini tahu isinya. Setiap berhasil mengantar, tersangka ini mendapatkan Rp5 juta,” sebut Sugianyar. Tersangka AG sebelumnya sudah berhasil

mengantarkan sabu pesanan itu pada April dan Mei 2019 lalu. Tersangka mengklaim tidak mengenal si pengirim. “Tersangka telah melibatkan istri dan sepupunya untuk melanggar hukum. Saya imbau masyarakat untuk hati-hati terhadap modus baru peredaran narkoba. Jangan mudah menerima atau mengambil titipan dari sumber yang tidak jelas,” pungkas Sugianyar. (why)


SUARA NTB

Kamis, 15 Agustus 2019

Halaman 9

Anggota DPRD Periode 2019-2024 Dilantik

Wajah Baru, Harapan Baru untuk Lobar ANGGOTA DPRD Lombok Barat (Lobar), hasil pemilihan legislatif tahun 2019 resmi dilantik Rabu (14/ 8). Pelantian para wakil rakyat yang didominasi wajah baru ini, dihadiri oleh 43 orang anggota dewan sedangkan dua orang dewan pelantikannya menyusul karena masih menunaikan ibadah haji. Ekspektasi terhadap para anggota ini begitu tinggi. Agar mempertahahkan posisi sebagai DPRD terproduktif di NTB. Dipundak para wakil rakyat ini, diharapkan mampu memberi harapan baru untuk Lobar lima tahun ke depan. Bertempat Aula Sidang Kantor DPRD Lobar, pelantikan itu dihadiri oleh Asisten I Setda NTB Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih mewakili Gubernur NTB, Bupati, H Fauzan Khalid, Wakil Bupati, Hj Sumiatun dan jajaran. Hadir pula Forkopimda, para Ketua Partai Politik dan sejumlah tamu undangan dari keluarga anggota dewan. Para dewan baru itu diambil sumpah dan janjinya dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dip-

impin oleh Ketua DPRD Lobar periode 2014-2019 Imam Kafali. Pengambilan sumpah janji ke-43 anggota DPRD baru itu dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Isnurul Syamsul Arif,SH.,M.Hum. Sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Nomor 171.2-608 Tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Lobar masa jabatan 20192024 yang dibacakan oleh Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Lobar, Hj Aisyah Desilina D. Pada saat pelantikan itu, nama Hj Nurhidayah (Gerindra) dan Hj Nurul Adha (PKS) ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sementara. Hingga nantinya ditetapkannya alat kelengkapan DPRD Lobar. Penyerahan jabatan itupun langsung dilakukan Ketua DPRD Lobar yang lama kepada Ketua DPRD Sementara. Ketua DPRD Sementara, Hj Nurhidayah menilai perlu pembenahan dengan wajah baru di DPRD Lobar ke depan. Baik dari sisi

dari kinerja, administrasi maupun dari kedisiplinan.”Kita ingin adanya perubahan dibandingkan dengan sebelumnya,” ungkapnya. Sebagai Ketua ia berharap anggota baru memiliki kinerja yang lebih aktif, giat serta disiplin. Ini yang akan ditekankan oleh srikandi asal Gunungsari tersebut. Terlebih lagi ia melihat banyak kalangan muda yang manjadi anggota. Tentunya semangatnya lebih aktif dan produktif. Bahkan ia meminta kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD nantinya untuk menegur anggota yang kurang disiplin.”Yang baru ini (anggota) saya berharap bisa seperti itu. Karena saya lihat banyak muda-muda ini lebih semangat,” pungkasnya. Selanjutnya ia akan segera melakukan langkah-langkah strategis dan akan melakukan penguatan serta perbaikan di dalam tubuh lembaga perwakilan rakyat Lobar. Ia juga berharap dengan dilantiknya anggota dewan yang baru ini, produksivitas kerja anggota termasuk tingkat

disiplinnya dapat menjadi lebih baik. ‘’Di awal-awal nanti saya akan menekankan kedisiplinan itu di legislatif dan tidak ada lagi sidang paripurna yang molor. Dewan yang baru ini banyak anggota yang muda dan memiliki semangat yang lebih aktif dan produktif,’’ tegasnya. Sementara itu Bupati Lobar H Fauzan Khalid membacakan amanat Gubernur NTB, mengucapkan selamat atas dilantiknya para anggota DPRD baru itu. Ia berpesan agar para anggota baru itu memberikan pengabdian dan kinerja terbaik bagi masyarakat. Sesuai dengan apa yang sudah diamatkan dalam konstitusi. “Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anggota DPRD Lobar sebelumnya, atas pengabdian dan jasanya yang diberikan untuk Kabupaten Lombok Barat. Dan terima kasih kepada penyelengara Pemilu, TNI/Polri dan jajarannya, sehingga pelaksanaan Pemilu serentak 2019 bisa berjalan sukses di daerah kita,” pungkasnya. (her/*)

Anggota DPRD Lobar diambil sumpah / janji dipandu Ketua PN Mataram

Anggota dewan yang dilantik

Para anggota dewan Lobar saat dilantik

Bupati memberikan ucapan selamat kepada para angota dewan usai pelantikan

Ketua DPRD Sementara Hj Nurhidayah dan Wakil Ketua Sementara Hj Nurul Adha menerima palu sidang

Para tamu yang hadir pada saat pelantikan kemarin

Anggota DPRD Lobar yang dilantik kebanyakan wajah baru

Sidang paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Lobar


PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 15 Agustus 2019

Halaman 10

Dikbud Lobar Gelar Lomba Drum Band

(Suara NTB/ist)

HADIR - Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri peringatan HAN tingkat Provinsi NTB di Taman Budaya Mataram, Rabu (14/8).

Peringati HAN

Wagub Motivasi Anak-anak Tetap Semangat Belajar Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Taman Budaya Mataram, Rabu (14/8). Dalam kesempatan itu, Wagub memberikan motivasi kepada anak-anak yang hadir untuk selalu bersemangat dan menikmati masa-masa sekolahnya. “Ini adalah hari untuk kalian, kita hari ini memperingati hari anak nasional, seyogyanya anak selalu senang menikmati hariharinya, dinikmati untuk sekolah, jangan dianggap sekolah sesuatu yang membuat kita capek dan stres,” ungkap Wagub. Bukan hanya anak-anak yang harus menikmati sekolahnya, Wagub juga memberikan arahan agar sekolah-sekolah juga harus menciptakan suasana yang baik, agar dapat dinikmati oleh murid-muridnya. Ia menceritakan kehidupannya saat

bersekolah, ia mengatakan jika orang menikmati sekolahnya pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Salah satu tujuan bersekolah adalah menuntut ilmu untuk meraih citacita, Wagub memberikan gambaran kepada para siswa yang hadir bahwa apapun cita-citanya, anak-anak NTB harus memiliki jiwa entrepreneur. Selain sekolah umum, hadir juga anak-anak dari Sekolah Luar Biasa (SLB), namun memiliki kemampuankemampuan hebat dan menunjukan kebolehannya. Melihat semua itu, Wagub men-

Lokakarya Penulisan Soal HOTS

SMAN 4 Mataram melaksanakan lokakarya penulisan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi bagi guru. Cara itu dilakukan agar mempersiapkan siswa menghadapi soal HOTS pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mendatang, pasalnya siswa banyak yang kesulitan saat menghadapi soal HOTS. Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid ditemui di (Suara NTB/ron) ruang kerjanya, Rabu (14/8) Jauhari Khalid mengatakan, pihaknya telah melaksanakan workshop atau lokakarya penulisan soal HOTS bagi guru. “Karena siswa kami banyak bermasalah pada soal HOTS, jadi itu ada sekitar seminggu yang lalu, kami sudah workshop penulisan soal HOTS bagi guru,” katanya. Selain lokakarya agar para guru bisa menghasilkan soal HOTS untuk melatih siswa, Jauhari mengatakan SMAN 4 Mataram akan menambah waktu pengayaan bagi siswa kelas XII. Jika pada UNBK tahun 2019 lalu pengayaan dimulai pada semester kedua, untuk tahun ini direncanakan akan dimulai pada semester pertama. Tekait dengan sarana UNBK, pada UNBK tahun 2019 lalu, SMAN 4 Mataram kekurangan komputer sebanyak 50 unit. Jauhari mengatakan, pada awal bulan Agustus ini pihaknya mendapatkan bantuan 20 uni komputer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Penandatanganan MoU telah dilaksanakan di Yogyakarta. “Ada beberapa sekolah yang kemarin MoU langsung ke Yogyakarta. Setelah itu awal Agustus kemarin sudah datang komputer 20 unit,” katanya. Jauhari bersyukur dengan adanya bantuan itu, sehingga kekurangan komputer menjadi lebih sedikit. Kondisi itu meringankan persiapan pihaknya menghadapi UNBK. Nantinya kebutuhan komputer akan diupayakan dengan meminjam laptop milik guru. Selain itu, SMAN 4 Mataram juga ditunjuk lagi menjadi sekolah model oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB. SMAN 4 Mataram memiliki lima sekolah imbas yang terletak di sekitar lingkungan sekolah. (ron)

gungkapkan bahwa anak-anak yang sekolah di SLB itu bukan memiliki kekurangan, namun memiliki kelebihan dari yang lainnya. “Yang merasa diri normal belum tentu lebih normal dari pada anak yang sekolah di SLB, yang kita lihat punya kekurangan, banyak memiliki kelebihan di luar kemampuan kita, banyak anak-anak yang sekolah di SLB yang menorehkan prestasi, jadi sayangi keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang mengalami disabilitas,” tambahnya. Wagub juga berpesan kepada para anak-anak yang hadir untuk memperhatikan kebersihan agar program Zero Waste bisa terwujud maksimal. “Sekolah-sekolah juga harus menerapkan zero waste, semua lingkungan kita harus bersih, tidak boleh ada sampah berserakan, nanti kita akan cek sekolahnya, semangat anak-anak NTB, semoga kalian menjadi anak-anak yang berguna bagi umat dan bangsa”, tutup Wagub. (r)

Giri Menang (Suara NTB) Ratusan siswa dari berbagai sekolah se-Lombok Barat (Lobar) unjuk kebolehan dalam lomba drum band yang digelar di Gerung. Lomba yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar ini berlangsung dengan long march mulai dari Lapangan Umum Mareje Gerung dan finish di depan Pendopo Bupati Lobar. Dalam lomba ini, 34 grup drum band tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 19 grup drum band Sekolah Menengah Pertama (SMP) masingmasing menampilkan atraksi memukau seperti melempar tongkat mayoret dan lainnya.Atraksi ini pun mengundang tepuk tangan dari para masyarakat dan penonton yang hadir, termasuk Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Asisten I Setda Lobar H. M. Ilham, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lobar. Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat, M. Hendrayadi menjelaskan, kegiatan yang digelar untuk memeriahkan peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dimaksudkan sebagai media mengekspresikan diri dan penyemangat kepada anak-anak yang telah dibina di sekolah.”Di Lombok Barat sudah banyak alat drum band di masing-masing sekolah. Jika tidak ada media atau ruang untuk memberikan semangat untuk tampil, maka mereka hanya tampil di sekolah masing-masing saja,” jelas Hendrayadi usai acara, Selasa (13/8). “Lomba ini juga sebagai ruang untuk mencari bibit atlit drum band yang punya kemahiran yang baik, sehingga ke depan Lombok Barat memiliki atlet yang andal untuk mengikuti ajang PON (Pekan Olah Raga Nasional, red),” lanjutnya menambahkan. Panitia lomba selanjutnya akan memilih tiga grup drum band terbaik dengan kriteria penilaian utama yakni keindahan musik yang dimankan oleh setiap grup. Selain itu juga dinilai kekompakan, ketertiban, dan kerapian seragam grup.(her/*)

(Suara NTB/ist)

M. Hendrayadi

(Suara NTB/ist)

Sekda Lobar H. Moch. Taufiq saat membuka lomba drum band.

(Suara NTB/ist)

Peserta lomba drum band saat unjuk kebolehan di depan Sekda Lobar.

KB-TK Putra 1 Mataram Berbagai Hewan Kurban Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram berkurban pada 12 Dzulhijjah, Selasa (13/8). Melalui kegiatan berkurban itu diharapkan peserta didik memahami arti berkurban dan bersedekah sejak usia dini. Kepala KB-TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti mengatakan, sebanyak tiga kambing disembelih pada kegiatan itu. Dengan rincian dua kambing berasal dari kurban

khusus dari peserta didik dan wali murid, satu kambing lagi dari swadaya sekolah. ‘’Kegiatan kurban ini bertujuan sebagai pengenalan kurban sejak usia dini dengan mengambil tema Mari Kita Kenalkan Berkurban Sejak Usia Dini. “Dengan kurban di sekolah anak-anak bisa memahami arti berkurban dan bersedekah sejak usia dini,” harapnya. Kurban dibagikan sebanya 50 paket untuk masyarakat

Tujuh SMK di NTB Terima Sertifikat Kompetensi Mataram (Suara NTB) Sebanyak tujuh SMK di NTB resmi menerima sertifikat kompetensi, Rabu (14/8). Penyerahan sertifikat kompetensi dilakukan pihak Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) SMKN 2 Mataram ke 7 SMK jejaring. Ke tujuh SMK tersebut antara lain SMKN 1 Kota Bima sebanyak 17 pax, SMKN 1 Mataram 15 pax, SMKN 2 Mataram 10 pax, SMKN 4 Mataram 32 pax, SMKN 1 Pujut Loteng 22 pax, SMKN 2 Selong Lotim 28 pax dan SMK Darul Amani 27 pax. Humas SMKN 2 Mataram Sulman Haris, menyebut kegiatan penyerahan dilaksanakan di Ruang Rapat SMKN 2 Mataram, yang dihadiri oleh Kepala SMKN 2 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd. MM., Ketua LSPP1 SMKN 2 Mataram Nurul Aini, A.Md. Pas., S.Pd., dan Sekretaris LSP-P1 Dading Qolbuadi, S.ST.Par., serta tim LSP-P1

SMK Negeri 2 Mataram. “Demikian juga dari semua sekolah jejaring yang akan menerima sertifikat kompetensi untuk para peserta didik yang sudah dinyatakan kompeten,” ungkapnya. Dikatakan bahwa keberadaan SMKN 2 Mataram sebagai LSP-P1 di SMK di Kota Mataram merupakan upaya pemberian akses sertifikasi yang lebih besar bagi peserta didik SMK untuk menjawab tantanganpemenuhantuntutantenaga kerja berkompeten dalam memasuki era globalisasi produk jasa perdagangan maupun sumberdaya manusia. Melalui pengembangan sistem sertifikasi melalui LSP-P1 diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SMK yang tentunya akan sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi perhatian pemerintah di tahun 2019. (dys)

(Suara NTB/ist)

SERTIFIKAT - Penyerahan sertifikat kompetensi untuk tujuh SMK di NTB.

sekitar lingkungan sekolah. Juga diberikan pada tim pasukan kuning atau petugas kebersihan Kota Mataram yang berada di sekitaran Lingkungan Pejanggik, yang terletak di dekat sekolah. Kegiatan berkurban ini, menurut Yuniarti juga sebagai sarana membahagiakan para kaum duafa. Dengan begitu mereka bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha. “Di KB-TK Putra 1 Mataram bisa bahagia karena berbagi daging untuk kaum duafa,” ujarnya. Yuniarti mengatakan, selain untuk mengenalkan kurban sejak usia dini, kurban yang dilakukan oleh peserta didik juga bertujuan untuk memaknai kehidupan dengan berbagi kepada sesama di hari raya Idul Adha. “Juga berbahagia di hari Idul Adha,” harapnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

BAGI - Peserta didik KB-TK Putra 1 Mataram membagikan daging kurban kepada petugas kebersihan Kota Mataram. Kegiatan kurban yang dilaksanakan oleh KB-TK Putra 1 Mataram untuk mengenalkan tentang berkurban sejak dini kepada peserta didik.


SUARA NTB

Kamis, 15 Agustus 2019

Peraih Emas Porprov 2018 Terancam Gagal Ikut Liga 3 Kota Bima (Suara NTB) – Persatuan Sepak Bola Kota Bima (Persekobi) terancam gagal mengikuti Liga 3, zona Pulau Sumbawa di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Dompu dalam waktu dekat. Informasi yang diperoleh Suara NTB, terancamnya tim peraih medali emas Porprov di Mataram Tahun 2018 dalam mengikuti kompetisi liga 3 tersebut lantaran persoalan anggaran. Dari Rp100 juta yang diajukan, yang disetujui hanya Rp15 juta. Menanggapi hal itu, Sekretaris Persatuan Sepak Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Bima M. Saleh, tidak membantah Persekobi terancam gagal ikut liga 3. Namun sampai saat ini, belum final diputuskan. “Ya memang mengarah kesana (terancam,red).

Tapi belum final, apakah akan ikut atau tidak. Hal ini akan dibahas lebih lanjut lagi,” katanya, Rabu (14/8). Saleh mengaku terancamnya Persekobi mengikuti liga 3 karena anggaran yang dialokasikan hanya Rp15 juta. Jumlah tersebut dianggap sangat kecil dan tidak sesuai kebutuhan untuk mengikuti kompetisi. “Biaya ikut kompetisi bola ini harus besar, karena kebutuhan pemain harus tersedia,” terangnya. Menurutnya anggaran yang diajukan oleh PSSI ke KONI hampir Rp 100 juta. Namun hanya Rp 15 juta yang direalisasikan. Anggaran sebanyak Rp15 juta itu hanya untuk membeli sepatu para pemain saja. “Selain sepatu, kebutuhan pemain yang harus disediakan ada kostum, makan, minum, biaya penginapan dan lainnya,” katanya.

Saleh sangat menyayangkan jika Persekobi yang sebelumnya telah mempersembahkan medali emas pada Porprov di Mataram Tahun 2018 kemarin tidak bisa mengikuti Liga 3 hanya karena persoalan anggaran. “Jika tahun ini tidak ikut, Persekobi akan didegredasi. Selain itu Persekobi tidak boleh ikut liga selama dua tahun,” katanya. Untuk itu, Saleh mengaku pihaknya akan mengupayakan bagaimana para pemain dan tim Persekobi yang sudah berbulan-bulan latihan bisa mengikuti kompetisi. Salahsatunya akan berkoordinasi lagi dengan KONI. “Besok kita akan bertemu dengan pengurus KONI Kota Bima. Mudah-mudahan ada penambahan anggaran,” pungkasnya. (uki)

Halaman 11

Vamos Mataram Angkat Koper Mataram (Suara NTB) Upaya tim Vamos Mataram untuk lolos ke semifinal AFC Futsal Club Championship 2019 belum membuahkan hasil. Tim asuhan pelatih Reza Falahzadeh itu harus angkat koper setelah disingkirkan Nagoya Oceans pada laga perempat final yang berlangsung di Bangkok Arena, Rabu (14/8). Pantauan Suara NTB di layar televisi, wakil Indonesia yang diperkuat Marvin Alexa dan kawan-kawan tumbang akibat menelan kekalahan dengan skor 1-3. Kekalahan itu mengakhiri langkah Vamos Mataram di turnamen fusal internasional tersebut, sementara lawannya asal Jepang melangkah ke babak semifinal. Ofisial Vamos Mataram, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Via WhatsApp-nya, mengatakan Vamos Mataram sudah berbuat maksimal, namun tim lawan lebih maksimal lagi

bermain di laga tersebut. “Vamos Mataram sudah berusaha maksimal, namun Nagoya Oceans sedikit lebih agresif dan pertandingan dimenangkan tim asal Jepang dengan skor 3-1,” ucapnya. Diakui Agus, Vamos Mataram sudah bermain cukup hatihati di awal babak pertama. Akan tetapi, Nagoya Oceans sedikit lebih menguasai serangan melepaskan beberapa tembakan dalam beberapa menit babak pertama. Sementara Vamos Mataram juga punya peluang untuk menusuk pertahan lawan. Peluang pertama Vamos

diperoleh lewat Dennis Guna Bawana lewat tembakan kaki kiri yang masih bisa diamankan kiper Nagoya Oceans. Meski sudah berupaya maksimal, namun di.menit ke-9 gawang Vamos Mataram yang dijaga ketat Muhammad Nizar jebol juga setelah pemain Nagoya Oceans, Pepita melesatkan tendangan keras, dan bola menyambar jala gawang Vamos Mataram, skor berubah 1-0 untuk Nagoya Oceans. Merasa kecolongan satu gol, pemain Vamos Mataram berusaha membangun serangan, namun kuatnya tembok pertahanan pe-

main Nagoya mematahkan serangan pemain Vamos Mataram. Akibatnya serangan justru berbalik arah. Anak-anak Nagoya Oceans berhasil menambah kemenangan di menit ke-18 lewat kaki pemain bernomor punggung 9, Antonio Hirata dan skor bertambah 2-0 untuk Nagoya Oceans. Kemudian di babak kedua tim Vamos Mataram mengubah permainan agak sedikit menyerang. Namun upaya anak-anak Vamos Mataram tak mampu membalik keadaan. Justru pemain Nagoya Oceans menambah gol ketiga lewat Ando Ryohei di menit ke-37. Vamos Mataram berhasil memperkecil kekalahan lewat Nandy Sukmawijaya di akhir babak kedua, tepatnya di menit k-38. Dan pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Nagoya Oceans. (fan)

(Suara NTB/ist)

KONTROL BOLA - Pesepak bola wanita asal NTB, Amy Jambong (kiri) tengah mengontrol bola saat menjalani latihan di Stadion Jenggolo Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) belum lama ini.

Amy Jambong Perkuat Tim Sepakbola Putri Indonesia Mataram (Suara NTB) Salah satu pemain sepak bola wanita binaan Klub Neo Angel Mataram, Amy Jambong memperkuat tim nasional (timnas) sepak bola wanita di level internasional. Ia bersama 24 pemain timnas Indonesia lainnya akan berlaga di Piala AFF di Thailand, 16-20 Agustus 2019. Pemain sepak bola Neo Angel Mataram itu telah bertandang ke Thailand sejak 11 Agustus lalu bersama sejumlah pemain sepak bola wanita Indonesia untuk melakoni laga itu. Ia adalah pemain sepak bola wanita pertama dan satu-satunya pemain asal NTB yang tampil di sepak bola internasional. “Amy Jombang sudah berada di Thailand bersama seluruh Timnas sepakbola wanita untuk melakoni pertandingan Piala AFF di tanggal 16 Agustus,” ucap Pemilik Tim Neo Angel, Muhammad Jaelani kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (14/8). Amy masuk dalam skud Garuda Pertiwi setelah melalui seleksi nasional (Seleknas) awal bulan lalu. Dia dipanggil Sele-

knas karena seringkali berkiprah di event nasional, maklum setelah dibian oleh Neo Angel Mataram dia pernah memperkuat salah satu tim profesional futsal wanita yang sempat memperkuat salah satu tim futsal profesional di Jawa Timur (Jatim). Setelah menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas) berbulan-bulan di Pulau Jawa akhirnya dia mendapat kesempatan mewakili tim Indonesia di level internasional. Informasinya, timnas putri Indonesia sendiri akan memulai kiprahnya di Piala AFF Putri 2019 yang berlangsung di Chonburi, Thailand, pada Jumat (16/8). Bergabung di Grup B, Indonesia akan menjamu perlawanan Myanmar di pertandingan perdana. Selanjutnya, skuat Garuda Pertiwi melawan Vietnam, Minggu (18/8) dan menjajal kekuatan Kamboja pada Selasa (20/8) di laga terakhir grup. Sementara tuan rumah Thailand di Grup dengan Malaysia, Filipina, Singapura dan Timor Leste.(fan)


SUARA NTB

Kamis, 15 Agustus 2019

Halaman 12

Kelurahan Diberi Tenggat Waktu Serahkan Laporan Penggunaan Dana Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram memberikan tenggat waktu bagi kelurahan untuk menyerahkan laporana penggunaan dana kelurahan maksimal 15 Agustus hari ini. Pencairan tahap dua terancam tak cair jika tak mencapai 50 persen. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menyampaikan, evaluasi dilakukan sebelumnya progres laporan keuangan maupun fisik masing – masing kelurahan hampir menyampai 50 persen. Rata – rata kelurahan telah selesai mengeksekusi program tinggal menyusun laporan. “Evaluasi tahap pertama sudah tidak ada masalah. Tinggal mereka (kelurahan) menyusun laporan,” kata Putu dikonfirmasi, Selasa (13/8). Persentase penyerapan dana kelurahan keseluruhan tidak diketahui. Karena, kewenangan penyampaian tersebut berada di BKD. Tetapi disampaikan Putu, ada beberapa kelurahan telah meminta pengajuan pencairan tahap kedua. “Malah ada kelurahan yang sudah mengajukan tahap dua,” tambahnya.

Penggunaan dana kelurahan tahap pertama ditambahkan Putu, kelurahan tidak mau mengambil ribet. Eksekusi anggaran rata – rata dimulai bulan Juni dan Juli. Fokusnya pada pemberdayaan. Adapun fisik memiliki resiko keterlambatan waktu. Rata – rata kelurahan memilih pelaksanaan program fisik pada tahap kedua karena memiliki waktu panjang. Diyakini progres secara keseluruhan dana kelurahan mencapai 50 persen. Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengaku, pelaksanaan teknis tidak ada kendala dihadapi kelurahan untuk eksekusi anggaran. Secara administrasi pasti ada saja keliru dari hasil evaluasi BKD. Supervisi rupanya intens dilakukan oleh Pemkot Mataram berkaitan dengan tata cara penggunaan dana. Ini dikoordinasikan dengan BKD dan Bagian Layanan Pengadaan. “Terakhir laporan harus sudah diterima oleh BKD tang-

gal 14 Agustus,” sebutnya. Realisasi penggunaan dana rata – rata telah mencapai 50 persen, sehingga ada peluang mengajukan pencairan sisa dana Rp185 juta di tahap kedua untuk pelaksanaan program fisik. Sekda Kota Mataram Dr. H. Effendi Eko Saswito mendorong kelurahan segera menyerahkan laporan penggunaan dana tahap pertama. Selanjutnya, mereka mengajukan pencairan tahap kedua. Eko mengaku belum menerima laporan persentase penggunaan dana. Pihaknya akan

mengevaluasi dalam waktu dekat. “Belum saya update untuk yang ini,” tandasnya. (cem)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB

Kamis, 15 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13


SUARA NTB

Kamis, 15 Agustus 2019

Halaman 14

Kadisnakeswan : Antisipasi Daging Ayam Impor Brazil Masuk NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani memastikan akan melakukan antisipasi masuknya daging ayam impor dari Brazil. Keran impor daging telah dibuka oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita. Salah satu alasan Indonesia membuka keran impor daging dari Brazil, lantaran khawatir Brazil akan mengadukan sengketa dagang ke World Trade Organization (WTO). Mengingat, Indonesia pernah diseret ke WTO lantaran menolak masuknya impor luar negeri. Meski impor daging ayam dari Brazil ini belum masuk, Hj. Budi Septiani menegaskan proteksi harus dilakukan. “Kita tidak bisa menolak juga kalau impor masuk. Karena itu sudah

keputusan pemerintah pusat. Yang bisa kita lakukan, bagaimana daging ayam yang dibesarkan di lokal bisa bersaing secara sehat,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (14/8) kemarin. Salah satu cara untuk mengimbangi daging ayam impor ini dengan mensosialisasikan kepada para peternak untuk melakukan perbaikan tata kelola peternakan unggas. Misalnya, sarana prasarana peternakan yang lebih standar. Juga peningkatan standarisa-

si pemotongan. Dapat dilakukan melalui Rumah Potong Unggas (RPU) yang tersedia di Mataram. “Potong jangan sembarangan,” ujarnya. Sehingga daging unggas lokal juga dapat memenuhi kebutuhan di pasar modern. Misalnya, hotel, restoran maupun ritel modern. Mengingat, daging ayam impor kemungkinan segmennya khusus. Pada prinsipnya, kata kepala dinas, NTB juga sudah mampu memenuhi kebutuhan daging ayamnya

MTI Nilai NTB Tak Tegas Kelola Transportasi Umum Darat Mataram (Suara NTB) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi NTB menganggap pemerintah daerah tak tegas dalam tata kelola transportasi daratnya. Hingga saat ini belum ada kebijakan khusus di daerah untuk mengakhiri persaingan yang tidak sehat pelaku usaha transportasi umum darat. Terutama soal transportasi umum online (taksi online). Baru-baru ini pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan stakeholdersnya menetapkan kuota tambahan transportasi umum taksi online sebanyak 735 unit. Peraturan di tingkat pusat melaui Permenhub juga telah diberlakukan sejak tahun 2018 lalu. “Sudah setahun lebih. Pemerintah daerah belum melahirkan kebijakan turunan. Apakah bentuknya Perda, ataukah Pergub. Tidak ada sampai sekarang,” kata Ketua MTI Provinsi NTB, Iwan P Balukea di ruang kerjanya, Rabu (14/8) kemarin. Kuota tambahan Angkutan Sewa Khusus (ASK), istilah lain bagi taksi online benar sudah ditetapkan. Sampai saat ini juga belum lahir kebijakan yang menjadi payung hukum diberlakukannya kuota tersebut. Menurutnya, jumlah taksi

(Suara NTB/dok)

Iwan P. Balukea online di NTB ini cukup banyak. Apalagi dengan tambahan kuota yang ditetapkan belum lama ini. Idealnya, jumlah taksi online di Pulau Lombok sebanyak 300-an unit. Lebih dari itu, persaingan menjadi tidak sehat. Apalagi dengan jumlahnya yang saat ini diatas 500. Sementara disatu sisi, pihak penyedia aplikasi juga terus merekrut anggota. Padahal, ketentuan PM Perhubungan No 118 Tahun 2018, pada pasal 42 ayat 2 dijelaskan, Perusahaan aplikasi dilarang membuka pendaftaran kemitraan baru Angkutan Sewa Khusus setelah ditetapkan besaran jumlah kebutuhan. “Permenhub dibijaksanai

setahun. Sekarang sudah setahun, tapi pemerintah daerah belum melakukan tindakan apa-apa untuk penertiban,” ujarnya. Banyak menurut Iwan taksi online yang berseliweran secara bebas. Padahal, jumlahnya yang dipastikan resmi hanya 80-an unit. Dapat ditanda melalui stiker Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Terpasang di kaca depan kendaraan. Jika terus-terusan, kebijakan pemerintah daerah tak turun terkait tata kelola angkutan umum darat, khususnya angkutan online ini, kata Iwan, pihak aplikasi tetap akan berjalan sendiri-sendiri. Sampai saat ini, pemerintah daerah juga belum mematok batas atas dan batas atas ongkos. Akibatnya aplikasi memberlakukan harga “semau-maunya”. “Harga batas bawah sudah ada Rp3 ribuan, batas atas Rp6 ribuan. Coba lihat, aplikasi menurun naikkan harga. Tergantung situasi. Meskipun tidak ke luar dari batas atas dan batas bawah. seharusnya ini juga diatur,” imbuhnya. Prinsip MTI terkait PM 118 tentang ASK atau taksi online,harus meningkatkan surplus konsumen. Serta kemitraan pengemudi yang adil dan bermartabat. (bul)

(Suara NTB/dok)

sendiri. Meskipun, DOC (Day Old Chick) atau anakan ayam masih mengunakan telur yang didatangkan dari luar NTB. Hj. Budi mengatakan tidak masalah mendatangkan DOC dari luar. Namun, pembesaran di lakukan di dalam daerah. Masih ada efek manfaat yang diterima masyarakat. Tenaga

terfall), River Tubbing, Dutch Builiding, Outcrop of Tanak Beak, Rock Mortar, atau taman buah naga yang disebut Dragon Fruit Garden, Organic Fertilizer, Camping Ground, dan sajian musik tradisional Cungklik Musik Instrument. Bagi Mankun, masyarakat desa sudah sangat siap menyambut konsep Geowisata lengkap dengan situs dan artefak peningggalkan kerajaan Pamatan yang diduga tertimbun letusan Samalas. Salah satu bentuk kebijakan itu dengan menghentikan aktivitas galian C seluas empat hektar yang sudah membentuk kubangan sekitar 7 meter, dari total 20 hektar luas timbunan kerajaan Pamatan. “Selama pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten mendukung, kita akan total. Kami tidak bergerak sendiri, ada BPD, ada Pokja, ada Pokdarwis, masyarakat kita terus libatkan,” demikian komitmen Maknun. Toh menurutnya, tujuan akhir adalah mensejahterakan masyarakat. Kue dari pariwisata sudah mulai dirasakan. Kemarin sedikitnya sudah ada 10 wisatawan asing yang menginap di rumah rumah warga, dengan tarif murah. Dari segi kebijakan, pihaknya sudah memberikan dukungan penuh memafasilitasi kebutuhan masyarakat untuk pengembangan wisata desa. Tapi yang masih jadi kendala adalah akses jalan sekitar dua kilometer yang jadi tanggungjawab Pemkab Lombok Tengah. Jalan itu sudah 10 tahun tidak disentuh proyek perbaikan, menyebabkan debu dan berbatu. Meski sudah berkali kali diusulkan, namun belum kunjung terealisasi. Kepala Desa bersama warga pun menyiasati dengan menimbun lubang lubang di permukaan jalan. Desa Tanak Beak ada diantara desa desa wisata lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. seperti Desa Karang Seidemen, Desa Lantan, Desa Aik Darek dan Desa Pemepek. Ketika desa lain membanggakan wisata lanskap, Desa Tanak Beak punya keunggulan sejarah. Menurut Sekretaris Pokja Samalas, Agus Hartawan, publikasi besar besaran setelah Rinjani ditetapkan sebagai Geopark Dunia dan diakui oleh

UNESCO, Desa Tanak Beak ada di dalamnya. “Kita malah lompat ke luar. Gaungnya sampai ke luar negeri, tapi belum terkenal di daerah sendiri,” ujar Agus Hartawan. Rencana Simposium Asia Pasific Geoparks Network (APGN) pada tanggal 4 September mendatang adalah momentum untuk mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur dengan harapan dukungan penuh pemerintah. Sedangkan untuk jangka Panjang, Pokja sedang mempersiapkan SDM pemandu wisata. “Kita sudah latih 22 orang sebagai tour guide. Mereka dilatih memperdalam Bahasa Inggris. Dua orang diantaranya sebagai interpreter untuk wisata geologinya,” kata Agus. Dua orang tersebut diisi pengetahuannya dengan sejarah masa lampau tentang Samalas dan kerajaan Pamatan. Tugas mereka untuk menuntun pengetahuan wisatawan tentang sejarah letusan Samalas. Rencana penggalian situs kerajaan Pamatan di Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng) oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah pusat, disambut positif Pemkab Loteng. Bahkan jika diperlukan, Pemkab Loteng siap memfasilitas proses penggalian situs bersejarah tersebut. “Prinsipnya kita siap mendukung dan menfasilitas proses penggalian jika memang dibutuhkan,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Senin (12/ 8) kemarin. Hanya saja, seperti apa bentuk fasilitasi yang disiapkan oleh Pemkab Loteng nantinya sangat tergantung komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, termasuk dengan pemerintah desa selaku pengendali wilayah desa. Diakuinya, sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan resmi terkait rencana penggalian situs kerajaan yang konon tertimbun abu vulkanik letusan gunung Samalas – sekarang Gunung Rinjani tersebut. Nursiah menambahkan, untuk bisa ditetapkan sebagai situs sejarah, bukan perkara mudah. Ada tahapan-tahapan dan butuh proses panjang. (ars/kir)

lokal untuk memenuhi kebutuhan kuliner di NTB. “Program pak gubernur juga mengarah kepada provinsi mandiri telur. Agar tidak lagi mendatangkan dari luar. Program ini untuk memenuhi kebutuhan telur dalam daerah dan dikembangkan untuk ayam pedaging,” demikian Hj. Budi. (bul)

Kadin Ragukan Investasi Galangan Kapal di Lombok Utara Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB meragukan investasi besar-besaran yang dilakukan oleh salah satu investor asal Korea, Sungdong Industry Holding yang ingin membangun galangan kapal terbesar di dunia di Bandar Kayangan, Lombok Utara. Menurut Heri, pemerintah terkesan jalan sendiri-sendiri. Saat melakukan penjajakan kerjasama. Seharusnya asosiasi pengusaha juga dilibatkan. Apalagi, Kadin memiliki jaringan bisnis internasional. Sehingga mudah bagi Kadin untuk mencari track record investor yang menjadi mitra kerjasama pemerintah. “Bisa kita cek dengan Kadin Korea. Bagaimana posisi perusahaan ini,” katanya. Lahan yang akan dimanfaatkan juga belum clear pembebasannya. PT. Diamar Mitra Kayangan, pengelola kawasan Bandar Kayangan juga tak leb-

Geowisata Desa Tanak Beak Praya (Suara NTB) Desa Tanak Beak, Kecamatan Pringgarata, terletak di bagian Utara pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah. Awalnya menjadi desa yang biasa biasa saja. Masyarakat sadar ketika sejak dua tahun terakhir, peneliti dan ahli geologi mondar mandir ke sebuah kubangan sisa galian C. Kubangan selebar empat hektar, dengan kedalaman hingga 10 meter. Sisa galian membentuk dataran baru hanya dijadikan kebun oleh warga. Rupanya, bekas cakaran bucket excavator membentuk dinding itu adalah lapisan jejak gunung api purba yang tertimbun hampir 700 tahun lalu. Letusan maha dahsyat tahun menjadikannya salah satu daerah subur dan potensi besar untuk pengembangan wisata minat khusus geowisata. Sadar akan itu, warga pun sedang meretas jalan menuju desa yang mendunia. Dunia sebenarnya sudah mengenal Tanak Beak. Ketika Rinjani ditetapkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai Geopark Dunia tahun 2017 lalu, Tanak Beak adalah kawasan geosite pendukung. Bahkan desa ini menjadi lokasi pertemuan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) tahun 2018 lalu. Pemerintah desa dan kelompok kerja (Pokja) sedang mempertahankan predikat tersebut, agar desa semakin dikenal dunia. Berbagai cara dilakukan untuk promosi geowisata yang merupakan pariwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, batuan, struktur geologi dan sejarah kebumian di sana. “Sampai sampai semua hal yang kita buat, itu ada ‘Samalasnya’. Seperti Pokja Samalas, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Samalas, sampai lesehan Samalas juga ada,” ujar Kepala Desa Tanak Beak, Maknun kepada Suara NTB. Sebagai desa yang menyimpan bukti lengkap letusan Samalas, geowisata tanak Beak sudah dibuatkan perangkat pendukung. Pokja Samalas membuat peta desa, lengkap dengan titik Waste Bank untuk penampungan sampah, juga tertera dalam peta spot wisata seperti air terjun (Wa-

AYAM BROILER - Pengembangan ayam broiler di Lombok Barat keamanan, tenaga pemeli- sehat dengan daging ayam imharaan, tenaga potong dan por,” jelas kepala dinas. Untuk rata bisnis lainnya ikut jalan. kebutuhan lokal. Pemerintah Beda halnya dengan menda- provinsi NTB telah melaksanatangkan langsung daging kan program kampung unggas. ayam dari luar. Mata rantai Salah satunya di Teruai, Lombok Tengah yang berjalan beberusaha unggasnya terputus. “Alamat kita ndak dapat apa- apa tahun terakhir. Program apa. Ini yang kita maksudkan kampung unggas ini untuk dipersiapkan bersaing secara pengembangan jenis ayam Arab

ih posisinya hanya sebagai penggagas. Padahal, dalam posisi ini, siapapun bisa melakukannya. “Kalau mau investasi. Bebaskan terlebih dahulu lahannya. Investornya yang bebaskan. Jangan pemerintah, kalau memang betul-betul serius,” kata L. Heri. PT. Diamar Mitra Kayangan inipun diragukan keseriusannya. Sejak terjadinya gempa besar di Kabupaten Lombok Utara, menurutnya Kadin belum mendapatkan informasi kontribusi perusahaan kepada korban gempa. Dengan mencanangkan Bandar Kayangan sebagai kawasan hebat, ada reaksi dari masyarakat. Terjadi kenaikan harga lahan yang sangat signifikan. justru dengan kenaikan harga tanah ini, bayar pajak kepada pemerintah menjadi naik. PBB melonjak. Hal ini disampaikannya, karena L. Heri sendiri merasakan hal itu langsung sebagai pemilik se-

bagian lahan di Lombok Utara. “Sudah tanahnya marginal. Bayar pajak tinggi, pembangunan tak kunjung dilakukan. Sama saja menjerumuskan masyarakat kita,” katanya. Keinginan investor ini harus terus dikawal. pemerintah diharapkan tak jalan sendiri-sendiri. Seharusnya ketika B to B (kerjasama pemerintah dengan pemerintah) sudah dilakukan. Pengusaha lokal dilibatkan. Perlu usaha yang lebih tajam untuk mengawal investor lebih mendalam. Tidak dengan cara-cara lama. Membeli lahan, sewa lahan. Sebab daerah lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan jauh lebih unggul. Saingan global hub, di Kalimantan Timur bahkan sudah dibebaskan lahannya. Bahkan lebihnya, sumber energi lebih dekat (batu bara) untuk menjalankan industri, bencana alamnya juga kecil. Seperti diketahui, untuk

(Suara NTB/dok)

L. Heri Prihatin mempercepat realisasi investasi Sungdong di Bandar Kayangan, Pemda sedang mendorong percepatan pembebasan lahan. Sungdong membutuhkan lahan seluas 1.000 hektare untuk merealisasikan investasinya yang mencapai 1 miliar dolar Amerika. (bul)

Melihat Pokja Geosamalas

Usaha Segelintir Orang Kembangkan Geowisata di Desanya Mataram (Suara NTB) – Awalnya lahan seluas 4 hektare itu hanyalah lahan mati, ditumbuhi gulma dan sekian pohon yang dibiarkan tumbuh liar. Bahkan tiga orang yang sibuk memetakan potensi desanya itu tidak mengetahui ada sejarah yang begitu berharga tertanam di bawah tanah mereka. Indra Cahyadi, Azwar Hamdi, dan Agus Hartawan adalah tiga orang pemuda asal Dusun Tanak Bengan Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah yang merasa memiliki tanggungjawab untuk memajukan desa melalui pengembangan-pengembangan. Untuk itu, mereka membentuk kelompok kerja (pokja) pada tahun 2015 silam. “Awalnya kita bergerak di bidang agrowisata,” ujar Azwar Hamdi yang sekarang menjabat sebagai sekretaris Pokja Geosamalas Desa Tanak Beak ketika ditemui Suara NTB, Minggu (11/8). Sembari bergerak memetakan batas desa dan seluruh potensi wisata yang dimilikinya, Azwar dan kawan-kawan tidak tahu sekelompok peneliti pada waktu bersamaan sedang melakukan penelitian terkait letusan gunung sempat mempengaruhi iklim Eropa pada tahun 1257. Gunung itu adalah Gunung Samalas di Pulau Lombok, yang saat ini lebih dikenal dengan nama Gunung Rinjani. Diceritakan Azwar bahwa Frank Levin, seorang geolog, pada tahun yang sama dengan terbentuknya pokja di Desa Tanak Beak sedang melakukan penelitian pada sebuah pekuburan masal di Inggris. Melalui penelitian tersebut ditemukan kandungan racun pada tanah akibat letusan gunung yang belakangan diketahui berasal dari kawasan Asia Tenggara, tepatnya bekas Gunung Samalas di Lombok. “Hal itu ada di Babad Lombok, dan kata peneliti di Tanak Beak ini lapisan tanahnya paling lengkap,” ujar Azwar sembari menunjukkan sembilan lapisan tanah yang terlihat

(Suara NTB/bay)

FOSIL KAYU - Sekretaris Pokja Geosalamas, Azwar Hamdi, menunjukkan salah satu fosil kayu yang ada di lokasi singkapan Samalas di Dusun Tanak Bengan Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah jelas akibat bekas galian itu. Lapisan paling bawah, adalah tanah asli sebelum letusan samalas. Tanahnya tersebut berwarna kemerah-merahan. Lapisan kedua adalah tanah lumpur yang memadat. Berwarna gelap dan masih mengandung racun aktif. “Lapisan ini adalah hasil dari aliran Gunung Samalas dulu,” sambungnya. Kedua lapisan itu terjadi dari pengendapan aliran selama dua minggu berturut-turut. Lapisan ketiga dan seterusnya terbentuk akibat hujan debu. Beberapa fosil kayu dan arang dapat ditemukan di lokasi tersebut. Mengeras, dan dibiarkan begitu saja. “Orang sini mana mengerti sebenarnya yang begini. Ternyata kita punya potensi yang begitu besar,” ujar Azwar. Di matanya terlihat semangat yang begitu besar untuk mengelola potensi desanya. Setelah ada banyak penelitian yang dilakukan terhadap lapisan tanah di Tanak Beak tersebut, Pokja Geosamalas bergerak mengembangkan konsep mereka dari agrowisata menjadi geowisata. Hal tersebut mengikuti kesadaran bahwa sejarah yang disimpan tanah lahirnya, adalah

kekayaan tidak ternilai pada batu dan tanah tersebut. “Karena geowisata tidak terbatas pada batu dan tanah. Kita coba infetarisir potensi desa kita, kemudian itu berjalan dan kita melihat potensi yang kita punya ternyata cukup besar,” ujar Azwar. Untuk itu, sejak 2017 silam Pokja Geosamalas telah mengembangkan desanya dengan konsep geowisata. Pada bulan Juli 2018 sendiri, pengembangan itu memunculkan hasil dengan datangnya 500 orang tamu yang merupakan peneliti dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI). Selain itu, APGN 2019 juga menargetkan lahan singkapan samalas menjadi salah satu titik kunjungan dari para peserta internasional tersebut. Senada dengan itu, Indra Cahyadi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pokja Geosamalas merefleksi perjalanannya dalam usaha mengembangkan potensi desa bersama teman-temannya. Diterangkan Indra pokja geosamalas berawal dari lima orang penggiat yang saat ini berkembang menjadi pengurus inti, yaitu dirinya sebagai ketua dan Azwar sebagai sekretaris. Anggota lainnya adalah Halimatusakdiyah sebagai benda-

hara, Agus Hartawan sebagai Koordinator Bidang GeoBudaya, Atika Sukmawati sebagai Koordinator Bidang GeoKuliner, M. Saleh Harun sebagai Koordinator Bidang GeoHomestay, KWT Anugrah Samalas dan KWT Berkah Samalas sebagai Koordinator Geokonservasi, Asmawati sebagai Koordinator Geosuvenir, dan Lilwalidaini Ihsan sebagai Koordinator Publikasi dan Dokumentasi. “Awalnya hanya kami bertiga (dirinya, Azwar, dan Agus Hartawan) yang keliling ke sana ke mari. Mungkin sudah dilihat seperti orang gila,” ujar Indra saat ditemui di Pusat Informasi Pokja Geosamalas di Dusun Tanak Beak Barat, Desa Tanak Beak. Di kios berukuran 4X4 yang disulap sebagai pusat informasi tersebut, Indra dan teman-temannya mengumpulkan hampir seluruh informasi yang dibutkan oleh wisatawan untuk mengenali potensi desa Tanak Beak, mulai dari titik paling timur seperti areal perkemahan dan titik paling barat seperti lokasi lahan singkapan samalas. Di pusat informasi itu juga Indra menceritakan bahwa pada awalnya mereka mulai turun ke masyarakat dengan mandiri untuk mencari lebih lanjut tentang desanya. Dari 11 dusun yang ada di Desa Tanak Beak, diakui Indra memiliki potensi yang sangat beragam, termasuk beberapa budaya lama yang telah tenggelam di kalangan masyarakat. Sampai saat ini Indra dan teman-temannya terus berjuang untuk memajukan desanya melalui potensi geologi yang mereka miliki. Namun visi yang begitu besar diakui Indra membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, karena keterbatasan kemampuan mereka. “Apalah kemampuan tangan beberapa orang dengan visi yang begitu besar ke masyarakat desa yang begitu luas,” ujar Indra mempertanyakan. Pada akhirnya, Indra sendiri menerangkan bahwa dirinya bersama seluruh angota Pokja Geosamalas hanya ingin mewujudkan slogan “lestari alamku lestari desa dan budayaku”. (bay)


RAGAM

SUARA NTB Kamis, 15 Agustus 2019

Halaman 15

HUT Ke-74 RI Konjen RRT Serahkan 130 Beasiswa Tema Perjuangan Warnai Pelayanan bagi Siswa dan Pendidik di Bali SIM Polres Mataram

Denpasar (suarantb.com) Sebanyak 130 siswa dan tenaga pendidik menerima program beasiswa tahun ajaran 2018-2019 dari Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Acara penyerahan beasiswa dihadiri langsung Konjen RRT Perwakilan Bali, Gou Haodong, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok (PPIT) Bali Cahaya Wirawan Hadi dan sejumlah guru sekolah pendamping penerima

beasiswa berlangsung di Hotel Harris Denpasar, Selasa (13/8). Konjen Gou Haodong menyampaikan terima kasih kepada PPIT Bali, Dinas Pendidikan Bali dan Kota Denpasar, atas dukungannya sehingga program beasiswa ini dapat terlaksana. “Selamat kepada para penerima beasiswa tahun 2019,bagikami pelajarasingdiberikan beasiswa untuk memperkuat hubungaandanjalinankeduanegara yang telah berjalan baik dalam kurun waktu yang cukup lama,”katanya.

(Suara NTB/ist)

BEASISWA - Suasan penyerahan beasiswa kepada siswa dan tenaga pendidik tahun ajaran 2018-2019 dari Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Ketum Dekranas Dorong Perajin NTB Giat Bersaing Dari Hal. 1 ‘’Maka diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk melakukan upaya pembinaan dan pengembangan usaha perajin dalam mengatasi berbagai kelemahan dan permasalahan dihadapi oleh perajin,’’ kata Mufidah saat peresmian Kantor Dekranasda NTB di Mataram, Rabu (14/8). Ia menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Dekranasda NTB yang telah membangun Bale Kriya untuk menjalankan kegiatannya dalam membina dan mengembangkan produk kerajinan di NTB. Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketum Dekranas, Hj. Mufida Jusuf Kalla didampingi Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc. Istri Wakil Presiden RI, Drs. H. M. Jusuf Kalla ini berharap Kantor Dekranasda yang baru diresmikan dapat sekaligus sebagai galeri untuk membantu pemasaran hasil produk para UKM perajin yang ada di NTB. Dan dapat menunjang sektor pariwisata khususnya dalam penyediaan souvenir, memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan melalui website. Serta semakin berperan dalam kemajuan bangsa melalui pengembangan dan pembinaan produk kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat yang membanggakan. ‘’Dengan mengikuti tren pasar yang sedang berlaku dapat pula dengan membuka website yang telah dimiliki oleh Dekranasda. Tidak kalah pentingnya juga agar Dekranasda NTB memanfaatkan pemasaran online, baik secara mandiri atau melalui market place seperti Bukalapak dan Shopee dan lainnya,’’ harapnya. Sementara itu, Ketua Umum Dekranasda NTB, Hj.

Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc memaparkan khasanah budaya dari dua pulau besar yang ada di NTB. Beberapa hal yang bisa menjadi kebanggaan NTB memiliki kekhasan pada tenunnya. Sebagian besar dari produk kerajinan tenun tersebut, masih dilakukan secara tradisional. Oleh karena itu, para perajin di NTB masih membutuhkan arahan dari Dekranas agar produk tenun NTB bisa sejajar dengan produk lainnya. ‘’Kami sangat membutuhkan bantuan, bimbingan dan arahan dari pusat, agar tenun NTB bisa sejajar dengan tenun lain dan diterima di berbagai kalangan,’’ kata Niken. Istri Gubernur NTB ini menjelaskan, pascagempa yang mengguncang Lombok tahun lalu, Dekranasda NTB melakukan recovery dari beberapa UKM. Dan membantu untuk menghadirkan karya mereka di dalam maupun luar negeri. Ditegaskan, hambatan dan tantangan, tidak membuat Dekranasda NTB surut. ‘’Kami tetap membuat berbagai kegiatan pameran, sekali di Dubai yang berkenaan dengan Lombok Sumbawa Recovery Night. Rencananya dalam bulan Agustus nanti ada undangan dari Konjen RI di Darwin dan di Perth,’’ paparnya. Pada kesempatan tersebut, Ketum Dekranas, Hj. Mufidah Jusuf Kalla juga memberikan bantuan stimulan kepada pelaku industri kreatif yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur. Ia juga meninjau satu per satu stand produk kerajinan dari Dekranasda kabupaten/kota di NTB. Seperti proses pembuatan tenun, kerajinan ketak, dan mutiara. (nas)

Bahas RAPBD 2020 secara Maraton Dari Hal. 1 Setelah disetujuinya KUA PPAS, selanjutnya akan masuk pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Pemprov NTB dan Dewan akan membahas RAPBD 2020 selama dua minggu. Karena akhir Agustus ini, RAPBD 2020 ditargetkan sudah diketok menjadi APBD. ‘’Sudah ada jadwalnya. Mereka (Dewan) sudah ada jadwal. Mereka akan kerja, membahas RAPBD 2020 secara maraton oleh Dewan. Pembahasannya dua minggu sampai tanggal 30 Agustus,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD NTB, H. Zainul Islam dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/8) siang. Zainul mengaku optimis APBD 2020 dapat diketok tepat waktu. Karena pembahasan RAPBD sekarang cukup di Badan Anggaran (Banggar). Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya harus dibahas juga di komisi-komisi. ‘’Kalau pembahasan cukup hanya di Banggar sekarang. Tidak seperti dulu, harus di komisi. Cukup di banggar bersama eksekutif. Sehingga tak butuh waktu lama,’’ katanya. Pembahasan RAPBD 2020 juga bisa lebih cepat. Karena semua sudah disajikan lengkap

dari KUA PPAS. ‘’Sebenarnya tak butuh waktu lama untuk membahas,’’ ujarnya. Terkait dengan prioritas penganggaran 2020, Zainul mengatakan akan difokuskan untuk membiaya program-program unggulan Pemprov NTB yang tertuang dalam RPJMD 20192023. Di antaranya, program industrialisasi, NTB Zero Waste, revitalisasi Posyandu dan lainnya. Namun, Zainul tak menyebutkan porsi anggaran untuk masing-masing program unggulan tersebut. Terpenting, katanya, anggarannya jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Terkait dengan program revitalisasi Posyandu, Zainul menjelaskan bukan saja dibiayai provinsi. Tetapi juga Pemda kabupaten/ kota lewat sharing anggaran. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur dan Bupati/Walikota, mereka sudah menganggarkan. ‘’Kita evaluasi dari APBD masing-masing Pemda. Tapi rata-rata yang kita lihat, di anggaran perubahan maupun RAPBD 2020, mereka menganggarkan untuk program tersebut,” tandas Zainul. (nas)

Dijelaskan,untuktahun2019ini ada beberapa kategori beasiswa yang diberikan, di antaranya, untuk program beasiswa unggulan, beasiswa kemajuan, beasiswa pelajar dan beasiswa tenaga pendidik. “Bagi para penerima harus mengingat, dimana beasiswa ini adalah harapan kami, tidak saja sekadar menguasai bahasa semata, namun lebih penting lagi kita mengetahui pola pikir orang lain. Tiongkok dan Indonesia sudah menjalin hubungan lama, melalui program acara ini adalah upaya melanjutkan hubungan yang sudah baik, kedepan kami optimis hubungan IndonesiadanTiongkoklebihbaguslagi,” ungkap Gou seraya memastikan program ini terus berlanjut. Sementara itu, Ketua PPIT Cahaya Wirawan Hadi merasa senang, program beasiswa ini dilaksanakan untuk tahun kedua. “Turut senang atas program beasiswa yang tahun ini kali kedua dan kami dari PPIT Bali ikut terlibat,” katanya. Ia menjelaskan, program beasiswa tahun 2018 berjalan cukup baik dimana sekolah yang ditunjuk apresiasinya cukup baik dan sekarang pihaknya terus mendorong guru dan murid agar terus berpacu diri menempuh pendidikan yang lebih baik. “Harapan kami program bea-

siswa ini terus berlanjut, dan menjangkau sekolah- sekolah lebih banyak lagi,” tandasnya. Kadisdik Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy mengungkapkan, pemerintah mengapresiasi atas program beasiswa yang diserahkan Pemerintah Tiongkok. “Saya atas nama Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi atas program beasiswa, selain Bahasa Inggris, ke depan bahasa lain termasuk Bahasa Mandarin yang cukup berkembang. Kepada penerima beasiswa, kalian agar lebih giat lagi belajar sebagai pemuda tunas harapan bangsa. Melalui program beasiswa ini mencerminkan hubungan Tiongkok dan Indonesia terjalin cukup baik, terlebih jalinan sejarah antara kedua negara telah berjalan cukup lama,” tegas Kadisdik. Sejauh ini, kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya wisatawan asal Tiongkok terus bertambah. “Bagi kami program pengembangan Bahasa Mandarin di Bali begitu sebaliknya orang Tiongkok belajar mengenal Bahasa Indonesia sangat relevan, terlebih sebagai destinasi wisata dunia, dan memacu pergerakan ekonomi masyarakat. Jadi ke depan jalinan kedua negara akan terus berkembang,” tambah Konjen Gou Haodong. (*)

Mataram (Suara NTB) Aura pelayanan SIM di Polres Mataram cukup berbeda pada Rabu (14/8) kemarin. Pernak pernik dan seragam khas perjuangan kemerdekaan RI menghiasi para petugas pelayanan. Polres Mataram ingin masyarakat merasakan kemerdekaan Indonesia selama mengurus SIM. Peringatan hari kemerdekaan ke-74 RI bakal jatuh Sabtu akhir pekan ini. Setiap elemen bangsa menyambut dengan suka cita. Termasuk para anggota Satlantas Polres Mataram. Perayaan hari kemerdekaan itu dituangkan dalam pelayanan publik. “Ini untuk merayakan hari kemerdekaan. Pelayanan seperti ini agar pemohon SIM ikut merasakan semangat kemerdekaan,” tegas Kasatlantas Polres Mataram AKP Ricky Yuhanda. Sebanyak 12 petugas mengenakan pakaian khas perjuangan kemerdekaan. Yakni jas safari warna krem. Lengkap dengan kopiah berlilit pita merah putih. Tampak juga kalimat penyemangat yang ditempel di dinding ruangan. Pelayanan dengan atribut kemerdekaan RI itu meliputi

Pemprov akan Evaluasi Kinerja Pegawai Kontrak Dari Hal. 1 Dikonfirmasi di tempat berbeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si menerangkan bahwa rencana evaluasi pegawai kontrak tersebut timul akibat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan seleksi ke Pemprov. Jumlah pegawai kontrak yang akan dievaluasi mencapai 7.000 orang lebih dan didomi-

nasi oleh tenaga guru. “Untuk guru SMA, SMK dan SLB. Itu yang memang menyisakan persoalan yang tidak terselesaikan,” ujar Fathurrahman. Disebutnya tenaga-tenaga kontrak tersebut sebelumnya direkrut melalui berbagai mekanisme, baik melalui Kepala Sekolah, Bupati, Walikota dan DPR. “Seluruhnya masih diserahkan oleh kabupaten/kota ke provinsi,” sambungnya. Terkait evaluasi sendiri, dis-

ebut Fathurrahman memang merupakan kewenangan penuh Pemprov. Sehingga tidak perlu menjadi persoalan seandainya dilaksanakan. Selain itu, evaluasi juga diharapkan dapat memberikan pemerataan besaran gaji bagi pegawai kontrak yang dilanjutkan kontraknya. “Sampai sekarang mereka bersifat honorer yang masih dalam sisi gaji masih tidak seragam. Masih ada yang didanai oleh BOS dan lain-lain,” pungkas Fathurrahman. (bay)

Diduga Terkait Persaingan Bisnis Dari Hal. 1 Provinsi NTB tersebut pemberitaan miring itu sematamata merupakan bentuk dari persaingan bisnis yang terjadi. Karena itu, diharapkan masyarakat tidak terpengaruh dan optimis pengerjaan sirkuit dan fasilitas pendukung tetap berjalan sesuai rencana. ‘’Semua masih sesuai rencana. Positive thinking (ber-

pikir positif, Red) saja,’’ ujar Gita. Disebutnya sampai saat ini pihak ITDC sendiri masih dalam proses perencanaan pra-konstruksi, mulai dari proses lelang proyek pengerjaan dan lain sebagainya. ‘’Itu tidak seperti bikin nasi goreng,’’ tegasnya. Gita sendiri berharap agar masyarakat tidak mudah termakan isu-isu miring terkait gelaran MotoGP, baik tentang proses pengerjaan maupun ka-

pabilitas investor. Menurutnya, masyarakat harus ikut optimis dengan pembangunan yang tengah berjalan dan tidak termakan virus ketakutan yang berusaha ditebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ‘’Dorna dan ITDC akan keluarkan joint statement (pernyataan bersama) untuk menegaskan MotoGP 2021 masih on track (sesuai jadwal pengerjaan),” pungkas Gita. (nas)

Waspadai Spekulan Tanah Berkedok Investor Dari Hal. 1 dengan sistem yang ada saat ini calon investor diberikan kemudahan yang sedemikian rupa untuk mencoba berinvestasi. Calon investor yang berminat berinvestasi melakukan pendaftaran lewat Online Single Submission (OSS). Setelah mendaftar, calon investor akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam proses investasinya, kadang mereka mencermati kondisi lapangan, prospek busines plannya. Sehingga ada yang melanjutkan realisasi investasi. Ada yang reschedule investasi bahkan ada yang tidak menunjukkan progres realisasi investasinya. Lantas, apakah investor yang tidak menunjukkan progres investasinya dapat dikatakan investasi abal-abal? Gita mengatakan diksi investasi abal-abal ini mungkin sebuah ekspresi kepala daerah karena sudah lama investor difasilitasi Pemda. Tetapi komitmen dari mereka tidak cukup kuat untuk segera merelisasikan investasi sebagaimana yang diharapkan. ‘’Artinya, di satu sisi dia bermodal, bersurat dan lainnya minta difasilitasi. Setelah kita fasilitasi, permasalahan ada di mereka. Ini mungkin ungkapan kekecewaan sampai diksinya seperti itu,’’ kata Gita. Fenomena seperti ini, kata Gita bukan saja di NTB. Tetapi juga terjadi secara nasional. Bahkan Presiden Jokowi juga pernah kecewa karena banyak investor yang masuk. Tetapi ternyata banyak investor tersebut tidak sampai tuntas merealisasikan investasi. ‘’Makanya di satu sisi kita memberikan kemudahan. Tetapi di sisi yang lain kita terus meningkatkan pengawasan. Jangan sampai kemudahan, karpet merah yang kita berikan itu dimaknai lain. Sebagai sebuah kelonggaran kontrol,’’ ucapnya. Setelah Pemda memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor. Maka Pemda juga berhak menuntut tanggung jawabnya untuk segera merealisasikan rencana investasi. Terhadap investor pemegang izin yang tak kunjung merealisasikan investasinya, DPMPTSP NTB telah mengusul-

kan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk mencabut izin puluhan investasi dalam dan luar negeri yang ada di NTB. Nilai investasi yang direncanakan mencapai Rp2,479 triliun lebih. Rekomendasi pencabutan izin, didasarkan atas ketidakpastian realisasi investasi di NTB yang telah diajukan oleh pemodal-pemodal umumnya luar negeri ke pemerintah pusat. Sebelumnya, BKPM RI meminta NTB menelusuri 139 perusahaan yang mengajukan izin investasi dalam kurun waktu 2017 - 2018. Penelusuran yang dilakukan oleh tim dari Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB, pada 22 April 2019. Dari 48 perusahaan yang didatangi lokasi izin investasinya, diketahui 28 perusahaan yang tidak tertib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dengan nilai investasi yang berpotensi gagal dari yang direncanakan mencapai Rp 2. 057. 521. 700.000 (kurs Rp13.500 per dolar Amerika). Kemudian pada 18 Juni 2019, dari 25 perusahaan yang didatangi, 14 perusahaan berpotensi batal investasinya mencapai Rp421.640.380.000 (Rp13.500 per dolar Amerika). Tim DPMPTSP terus menelusuri perusahaan-perusahaan lain yang masuk dari 139 perusahaan yang diminta dicek oleh BKPM RI. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP NTB, Baiq Yunita Puji Widiani mengatakan ada perusahaan yang menjual lahannya. Ada juga yang tidak jadi berinvestasi dan ada juga yang hanya konstruksi tetapi tidak melaporkam LKPM. “Ada juga yang lahannya kosong. Ada juga yang tidak kita temukan jejaknya. Kita tanya-tanya sampai ke pemerintah desa dan kelurahannyanya,” kata Yunita. Nama-nama perusahaan asing yang raport merah, diantaranya. PT. Sky Investment Group (Hongkong, Cina) di KLU, PT. Origin Resort Lombok (Hongkong, Cina, Perancis) di Loteng, PT. Unistra Internasional Create (Jepang) di Kota Mataram. PT. Evershine Pemenang Abadi (Taiwan) di Kota Mataram, PT. New House (Australia) di Lobar.

PT. Woory Investment and Development Property (Korsel,Indonesia) di Loteng. PT. Marcel Real Estate Pulau Indonesia (Italia) di KLU. PT. Gili Wisata Indah (Belanda) di KLU. PT. Simahi Beach Resort (Inggris, Indonesia) di Lobar. PT. Masoan Peter Turral (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Primacitilink (Slovakia) di Lobar. PT. Virgin Indonesia (Belgia) di Lotim, PT. Baik House City (Prancis) di KLU, PT. Raj Investment Indonesia (Australia) di KLU. PT. Lombok Investma Indonesia (Polandia, Indonesia) di Lobar, PT. AG Emi Development (Perancis, Inggris) di Loteng. PT. Tera Selong Real Estate (Jerman) di Loteng. PT. Resort Beach Development (Singapura) di Lotim. PT. Galery Property Development (Singapura, Kanada) di Lotim.PT. Antara Dusun Air (Singapura) di KLU. PT. Geomek Korea Lombok (Korea Selatan) di Lombok Timur. PT. VLI (Indonesia) di Kota Mataram. PT. Secret Hide Away (Perancis) di Loteng. PT. DHT Bumi Budhi Sejahtera (Korsel) di Lotim. PT. Bellevue (Bulgaria) di Lotim. PT. Shamadhra Estate Indonesia (Hongkong, Cina) di Loteng. PT. Brow Bros Lombok (Irlandia, Spanyol) di Loteng. Selanjutnya PT. Raja Guangxi International Organization (Cina, Singapura) di Kabupaten Bima. PT. Terra Tour Sumbawa (Siprus, Bulgaria) di Kabupaten Bima. PT. Lombok Internasional Resources (Singapura) di Dompu. PT. Lakey Mimpi International (Jepang) di Dompu. PT. Clemenceau Sinar Nirmala (Australia, Perancis) di KSB. PT. Shinning Blue Sea (Swiss, Indonesia) di Sumbawa. PT. Sumbawa Pelita Energi (China, Indonesia) di Sumbawa. PT. Jeeva Resort Hotels (AS, Indonesia) di Lobar. PT. Puri Mas Lombok (Belanda, Indonesia) di Lobar. PT. Boka Internation Invest (Tunisia) di KLU. PT. Yamma Pool Investment (Australia) di KLU. PT. Lombok Australia Joint Enterprises (Australia) di KLU. PT. Pacula Lombok International (Australia) di Lobar. Lalu PT. Lombok Pulau Surga (Australia, Indonesia) di Lobar. PT. Maju Tumbuh Bersama (Australia, Indonesia) di Lobar dan PT. Blackwell Estates (Inggris) di Loteng. (nas)

registrasi, ujian tulis dan ujian praktik, pengambilan sidik jari dan foto, serta petugas pencetakan blanko SIM. Pelayanan dengan tema tersebut, kata Ricky, diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap setiap aturan lalu lin-

tas. “Jadi SIM ini bukti legalitas bahwa memang sudah memenuhi persyaratan. Dalam setiap razia, ada saja pengendara yang kita temukan belum memiliki SIM. Maka masyarakat dimohon untuk mengurus SIM untuk keselamatan berkendara,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/why)

PELAYANAN SIM - Petugas pelayanan SIM Satlantas Polres Mataram, Rabu (14/8) melayani pemohon SIM anggota TNI. Pelayanan SIM dihiasi atribut perjuangan untuk merayakan hari kemerdekaan RI.

Konsep Promosi Pariwisata BPPD NTB Dipertanyakan Dari Hal. 1 khususnya yang bergerak di bidang perjalanan wisata. Selain itu, paket tersebut telah disebarkan baik untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Hal itulah yang disebut Dewantoro menjadi pertanyaan ketika BPPD memutuskan melakukan promosi dengan membagibagikan voucher bagi wartawan luar negeri. ‘’Orang (wartawan luar negeri, Red) ke sini kan pakai tiket juga. Kayaknya akomodasi (yang diberikan) kamar saja kalau program (BPPD, Red) kemarin itu,’’ ujarnya. Dewantoro sendiri berharap agar BPPD lebih memfokuskan programnya dalam branding dan pencitraan di daerah, yaitu penguatan pada konsep wisatanya. Selain itu, jika ingin melibatkan pelaku pariwisata secara aktif, Dewantoro menyebut perlunya pembahasan lebih lanjut untuk memperjelas posisi dan porsi kerja masing-masing. ‘’Mereka interal diperkuat dulu sehingga kalau memang dibutuhkan asosiasi-asosiasi ayo kita bicara soal program ke depan. Mestinya kan begitu,’’ tegas Dewantoro. Selain pembahasan soal pembagian voucher bagi wartawan luar negeri, pertemuan BPPD dengan para pelaku pariwisata beberapa waktu lalu menghasilkan juga ide rencana perjalanan ke empat kota di Indonesia. Medan, Makassar, Surabaya, dan Bandung. Walaupun begitu, Dewantoro juga menyangsingan konsep dan tujuan dari perjalanan tersebut. “Saya tanya kemarin kegiatannya apa (kunjungan) empat kota ini. Apakah kita bisnis to bisnis, bisnis to customer, atau kita bagaimana belum tahu,” ujar Dewantoro. Disebutnya, pemilihan empat kota itu sendiri perlu dipertanyakan. Mengingat jalur transportasi udara ke empat kota tersebut tidak menyediakan penerbangan langsung. “Dengan kondisi tiket (mahal), berbayar bagasi ini harusnya dipilih yang direct flight (penerbagan langsung, Red). Kalau ke Medan (misalnya) itu harus transit,’’ pungkas Dewantoro.

Dikonfirmasi di tempat berbeda, Ketua BPPD NTB, Anita Achmad, menerangkan bahwa BPPD NTB memang akan menggencarkan promosi di negara Asia seperti Korea, Jepang, India, Cina, dan Thailand salah satunya dengan pembagian voucher wisata bagi agen perjalanan. Voucher itu nantinya akan mengakomodasi penginapan, makan, transportasi, dan pemandu wisata. Untuk wilayah lain seperti Australia disebut Anita akan diterapkan juga metode promosi serupa. Sedangkan untuk wilayah Eropa, Anita menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pelaku pariwisata di NTB untuk menyediakan akomodasi gratis berupa kamar hotel, kendaraan, makanan, serta paket tour lengkap bagi jurnalis dari BBC dan CNN. “Satu harapan (kita mereka bisa) membawa berita yang bagus ke negara dan media mereka,” sambungnya. BPPD NTB sendiri sebelumnya telah mendapat suntikan dana operasional dari pemerintah sejumlah Rp750 juta. Menindaklanjuti pengalokasian dana tersebut ke depannya, Anita menyebut pertemuan dengan 33 orang pemilik hotel serta perwakilan asosiasi pelaku pariwisata di NTB yang telah dilakukan bertujuan untuk penyusunan peta potensi wisata dengan komprehensif. ‘’Kita kumpul pertama kita bicara soal pemetaan dulu. Jadi pemetaan itu sedang kita kerjakan,’’ ujar Anita. Untuk itu, Gubernur NTB sendiri disebutnya telah memberikan dukungan dengan menunjuk tim pembuat film yang juga akan digunakan sebagai media promosi. “Supaya antara peta saya cocok dengan visualnya,” sambungnya. Peta itu sendiri disebut Anita akan memuat seluruh potensi wisata guna mempermudah para wisatawan menemukan tujuan wisata sesuai keinginan. Nantinya, peta yang disusun BPPD akan memuat informasi dalam beberapa bahasa seperti Indonesia, Inggris, dan Korea. “Nanti fixnya itu ada info destinasi, foto, dan beberapa bahasa,” pungkas Anita. (bay)

Semua Sesuai Jadwal Dari Hal. 1 Belum ada perubahan jadwal. Baik itu dari sisi persiapan ITDC maupun dari pihak Dorna. ‘’Sejauh ini belum ada perubahan jadwal terkait pembangunan sirkuit MotoGP. Semua masih sesuai jadwal,’’ tegasnya. Dikatakan, lahan-lahan yang sudah dinyatakan clear saat ini sudah mulai dirapikan dan dipagari. Alat berat yang ada juga sudah mulai digerakkan. Karena memang untuk groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan sirkuit MotoGP direncanakan pada bulan Oktober mendatang. ‘’Dengan beberapa kementerian terkait, kita sudah koordinasi terkait rencana groundbreaking yang direncanakan pada bulan Oktober mendatang,’’ imbuhnya. Itu sesuai dengan schedule awal yang sudah disiapkan. Karena sirkuit MotoGP tersebut ditargetkan sudah selesai akhir tahun 2020 mendatang. Wirawan menjelaskan, dari 5 hektar sisa lahan yang harus dibebaskan untuk keperluan pembangunan sirkuit MotoGP, masih tersisa 3,5 hektar lagi. Sedangkan 1,5 hektar lainya sudah selesai dibebaskan. Tapi itu tidak akan menghambat rencana pembangunan sirkuit MotoGP. ‘’Mana lahan yang sudah selesai itu yang kita kerjakan dulu. Jadi pembebasan lahan

nanti pararel dengan pembangunan sirkuit,’’ tegasnya. Karena kalau harus menunggu semua lahan selesai dulu, khawatirnya target penyelesaian pembangunan sirkuit MotoGP tidak akan tercapai. Disinggung soal isu kalau balap MotoGP batal digelar di kawasan The Mandalika, Wirawan menegaskan informasi tersebut masih simpang siur dan tidak jelas sumbernya. Karena sampai saat ini, kontrak kerjasama penyelenggaraan balap MotoGP antara ITDC dengan pihak Dorna, masih efektif. Belum ada perubahan dari pihak Dorna. ‘’Kontrak penyelenggaran balap MotoGP antara ITDC dengan Dorna masih aktif. Belum ada perubahan apapun terkait gelaran event MotoGP. Semua masih sesuai jadwal yang sudah disepakati,’’ imbuhnya. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan balap MotoGP batal diselenggarkan di kawasan The Mandalika, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. ITDC dengan pihak Dorna sendiri sudah menandatangani kontrak kerjasama penyelenggaraan balap MotoGP selama tiga tahun. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 mendatang. Dengan nilai kontrak penyelenggaran pertahun mencapai 9 juta dolar Amerika. Jadi untuk menyelenggaraan balap MotoGP, ITDC harus membayar biaya penyelenggaraan mencapai 27 juta dolar Amerika. (kir)


BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 15 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BBPOM Mataram Gelar FGD Pengawasan Garam Beryodium

(Suara NTB/ist)

PEMAPARAN - Kepala BBPOM di Mataram Ni GAN Suarningsih saat memberikan pemaparan dalam FGD. Mataram (Suara NTB) Balai Besar POM di Mataram menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan pengawasan garam beryodium tingkat produsen. Kegiatan berlangsung di Hotel Santika Mataram, Rabu (14/08). Setelah FGD, diharapkan semua lintas sektor bisa memantapkan komitmen untuk melakukan langkah-langkah tindaklanjut yang dapat meningkatkan kualitas garam beryodium di tingkat produsen. Juga untuk meningkatkan konsumsi garam beryodium yang setiap tahun belum terlihat adanya kemajuan yang signifikan. Tampil sebagai pembicara Kepala BBPOM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH dengan pokok bahasan pengawasan garam beryodium di NTB. Selanjutnya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM dengan tema pengawasan pangan fortifikasi dalam percepatan penurunan stunting serta Dinas Perindustrian NTB dengan tema bahasan peranan Dinas Perindustrian dalam standarisasi produksi garam beryo-

dium di NTB. Dalam FGD tersebut hadir seluruh stakeholder yang terkait dengan garam dan fortifikasi pangan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Loteng, produsen garam, perwakilan PKK, Biro Kesra Provinsi NTB, Bappeda NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Perindustrian NTB, Dinas Perdagangan NTB dan pihak terkait lainnya. Suarningsih mengatakan, serapan garam di tingkat petani masih sangat rendah, sehingga hal ini perlu penanganan dan terobosan dari semua pihak lintas sektor. Tujuannya agar garam bisa terserap dengan baik serta bisa menghasilkan kualitas garam beryodium sesuai dengan SNI. “Yang terpenting adalah cakupan konsumsi garam beryodium ini meningkat. Ini kaitannya dengan stunting, ini sudah menjadi isu nasional,” katanya. Suarningsih mengatakan, konsumsi garam beryodium masih rendah. Lebih rendah dari rata-rata nasional. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan konsumsi garam beryo-

dium di NTB hanya 54,67 persen. Sementara cakupan konsumsi secara nasional sebesar 77,10 persen. Ia mengatakan, ada kecenderungan masyarakat menengah ke bawah mengkonsumsi makanan tinggi kalori namun rendah zat gizi mikro, yang disebabkan antara lain karena ketidakmampuan ekonomi dan atau kurangnya pengetahuan. “ Belum mempertimbangkan makan sayur dan buah yang kandungan gizi mikronya besar. Jadi kekurangan gizi mikro ini menjadi hal yang krusial untuk ditangani sehingga ada kebijakan pangan fortifikasi yaitu pangan yang diperkaya dengan zat-zat gizi mikro,” katanya. Masalah garam ini diharapkan bisa masuk dalam rencana pembangunan industri daerah, baik di tingkat Provinsi NTB atau pemerintah kabupaten/kota. Terlebih Provinsi NTB adalah salah satu sentra garam yang banyak ditemukan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur. “Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua lintas sektor agar bisa menyerap

produk-produk garam hasil petani garam di Lotim maupun di Bima,” ujarnya. Di tahun 2017 ada program raskin atau rastra, di mana penyaluran garam beryodium ini bisa melalui program tersebut. “Namun sekarang tidak bisa, sehingga serapan garam di tingkat petani juga merosot. Dulu 100 ton sekarang serapan di tingkat petani, sekarang hanya 20 ton. Ini memang cukup memperihatinkan,” tambahnya. Menurutnya, pangan fortifikasi secara global sudah diakui bahwa intervensi gizi sangat efektif melalui pola ini. Pola ini sangat sensistif terhadap pencegahan serta penanggulangan masalah gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan. Peran fortifitasi pangan untuk 1.000 hari pertama kehidupan sebagai bagian dari program perlindungan ibu hamil dan anak-anak terhadap kekurangan gizi. “Misalnya pemberian iodium melalui garam ini,” katanya. Adapun kegiatan BBPOM di Mataram dalam rangka mendukung program ini yaitu dengan melakukan sampling dan pengujian mutu garam beryodium, tepung terigu dan minyak goreng. Melakukan pengawasan mutu pangan fortifikasi baik di tingkat produsen (CPPB) dan distribusi (CDPRB). Pertemuan FGD sebanyak satu kali dalam setahun sebagai wadah konsolidasi dan evaluasi kegiatan dengan lintas sektor dan pelaku usaha. Menyebarkan leaflet, poster, banner tentang pangan fortifikasi (garam beryodium, tepung terigu dan minyak goreng). Selama ini, yang belum dilakukan yaitu tidak ada pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari risiko GAKI atau gangguan akibat kekurangan garam beryodium. Diperlukan juga akselerasi melalui gerakan “desa bebas garam bodoh/bodong” untuk menghindari penjualan dan konsumsi garam yang non yodium. (ris/*)

(Suara NTB/ist)

PENGAWASAN - Kabid Pengairan PUPR Lotim, Sosiawan Putraji saat turun langsung bersama tim teknis mengawasi pengerjaan konstruksi pembangunan Daerah Irigasi Lendang Guar, Sembalun, Rabu (14/8)

Infrastruktur Irigasi di Lotim Makin Andal Selong (Suara NTB) Infrastruktur irigasi untuk pemenuhan kebutuhan pengairan lahan pertanian di Lombok Timur (Lotim) terus dibangun dengan berbagai keterbatasan anggaran. Namun di antara keterbatasan anggaran tersebut, pembangunan sarana dan prasarana tersebut harus andal, sehingga memiliki masa penggunaan yang lama. Kabid Pengairan pada Dinas PUPR Lotim, Sosiawan Putraji, ST di Selong, Rabu (14/8) mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan menggairahkan masyarakat petani untuk menggarap lahannya itu, Lotim memperoleh bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. ‘’Dua tahun terakhir ini Alhamdulillah perolehan dana DAK untuk daerah kita cukup signifikan,’’ katanya. Dikatakan, perhatian pemerintah pusat akan penyiapan sarana dan prasarana irigasi pertanian perlu diapresiasi. ‘’Dan daerah Lotim memperoleh apresiasi yang cukup bagus dalam pemanfaatan dana DAK tersebut. Kita dinilai melaksanakan semua persyaratan penggunaan DAK sesuai ketentuan yang berlaku,’’ kata Sosiawan. Mengingat masih banyaknya daerah irigasi (DI) yang harus dibenahi, kata Sosiawan, maka Lotim pun masih

Dikbud NTB Siapkan Guru P3K untuk Sekolah

(Suara NTB/ist)

SEMATKAN TOGA - Rektor UIN Mataram H. Mutawali menyematkan toga pada salah satu wisudawan.

984 Mahasiswa UIN Mataram Diwisuda Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kembali menggelar kegiatan wisuda semester genap tahun akademik 2018-2019, Rabu (14/8). Sebanyak 984 mahasiswa seluruh program studi dan fakultas diwisuda yang dipimpin Rektor UIN Mataram, Prof. H. Mutawali. Rektor UIN Mataram, H. Mutawali menyebut mereka yang diwisuda telah melalui masa perjuangan akademik yang melelahkan. Namun demikian perjuangan sesungguhnya tidak terhenti sampai di sini (saat diwisuda). Mutawali mengibaratkan pencari ilmu seperti seorang yang sedang musafir mencari cinta. “Artinya kalau Anda semua telah menjadi sarjana, dalam arti Anda telah punya ilmu pengetahuan, maka jika tidak diterapkan ke tengah masyarakat, maka saat itu pula Anda telah gagal mencari cinta,” jelasnya. Untuk itu, rektor mengingatkan pada wisudawan agar menyumbang ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. ‘’Oleh karena itu, kalau Anda telah sampai ke tengah masyarakat sumbanglah ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada masyarakat agar berguna bagi bangsa dan negara,’’ sarannya. Di samping itu dia meminta para wisudawan agar senantiasa menjaga nama baik kampus di mana pun berada. “Mari jaga almamater. Jaga nama baik keluarga, bangsa dan negara. Selain itu setelah menjadi sarjana bukan sukses sendiri melainkan karena orang tua. Bakti ke orang tua harus ditingkatkan. Saya berharap anak-anakku semua berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan tetap menghormati para dosen,” ujarnya mengingatkan. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sudah mengusulkan nama-nama sekolah yang membutuhkan tambahan guru dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sampai saat ini P3K masih diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., kepada Suara NTB, Rabu (14/8) mengatakan belum ada penempatan dari BKD sampai saat ini. “Dinas Dikbud NTB sudah mengusulkan nama-nama sekolah yang membutuhkan,” katanya. Dari pemberitaan sebelumnya, sebanyak 201 orang guru lulus seleksi perekrutan P3K. Sebelumnya, menurut Aidy, pihak BKD NTB menginformasikan akan ada perekrutan

CPNS angkatan kedua di tahun ini. Pihaknya sangat mendukung rencana itu karena masih kekurangan guru. “Kami tunggu karena kami butuh banyak orang, banyak kekosongan pada guru mata pelajaran tertentu, mudahan bisa segera,” harapnya. Terkait kuota bagi guru di perekrutan P3K angkatan kedua yang direncanakan pada bulan Oktober nanti, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH.,MH., pada kesempatan sebelumnya, belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. “Kuota berikutnya kita belum diskusi dengan BKD. Ke depan saya berharap masalah guru honorer selesai,” katanya. Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk memenuhi kebutuhan guru, yaitu melakukan Uji

Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah. Seperti diketahui pada UKG Non PNS normatif-adaptif yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 5.837 orang. Sementara UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan bulan Desember 2018 lalu yang diikuti sebanyak 1.132 peserta. Rusman, mengatakan, pihaknya sudah mengkaji ulang hasil UKG Non PNS untuk memastikan agar hasil UKG itu benar-benar sudah selesai dan tidak ada persoalan. Menurutnya, pihaknya mengkaji ulang hasil UKG Non PNS karena sudah terdistribusinya para guru CPNS. Ada juga dari guru yang lulus tes CPNS yang mengikuti UKG. (ron)

butuh banyak dana DAK. Dia menerangkan, pada 2018 lalu Lotim memperoleh DAK bidang pengairan sebesar Rp39,8 miliar. Berikutnya meningkat pada 2019 memperoleh Rp49 miliar. Dikatakan, pada 2019 ini untuk bidang pengairan saja, APBD Lotim mengalokasikan Rp50 miliar (multiyears) untuk percepatan pembangunan Infrastruktur irigasi. Semangat para petani di pedesaan harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang andal. ‘’Untuk pengerjaan proyek fisik sarana dan prasarana irigasi pertanian itu pun harus terus-me-

nerus dimonitor perkembangannya,’’ kata Kabid yang rajin turun ke berbagai lokasi proyek pengairan di Lotim tersebut. Bagi Sosiawan, andalnya suatu infrastruktur irigasi tidak terlepas dari proses pengerjaannya. ‘’Boleh saja lokasi proyek irigasi tersebut jauh dari kota, tetapi jangan lantas rekanan seenaknya bekerja,’’ katanya. Hal itulah yang membuatnya bersama tim teknis harus rajin turun melakukan pengawasan langsung. Dikatakan, pekerjaan konstruksi sarana irigasi yang asalasalan akan membuat masa pemanfaatan sarana dimaksud berumur pendek. (038/*)

Profile for e-Paper KMB

Edisi Kamis 15 Agustus 2019 | Suara NTB  

Headline : Waspadai Spekulan Tanah Berkedok Investor

Edisi Kamis 15 Agustus 2019 | Suara NTB  

Headline : Waspadai Spekulan Tanah Berkedok Investor

Advertisement