Edisi Sabtu 15 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 15 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 78 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi ke Inspektorat NTB

Gubernur Apresiasi Kinerja Audit Inspektorat Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah bersilaturahmi ke Inspektorat Provinsi NTB, Jumat (14/6). Gubernur pada kesempatan itu, mengapresiasi kinerja audit Inspektorat. Kedatangan gubernur disambut Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si dan jajarannya. Di hadapan pejabat dan pegawai Inspektorat, gubernur memberikan motivasi sekaligus apresiasi. ‘’Saya bangga, Inspektorat ini salah satu OPD di bawah Pemerintah Provinsi NTB yang kinerjanya sangat baik,’’ puji gubernur disambut tepuk tangan pejabat dan para pegawai. Namun ia berharap Inspektorat tidak puas sampai pencapaian

saat ini. Dengan kinerja saat ini, harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Harapannya, akan menjadi trigger bagi jajaran di Inspektorat untuk terus mendorong Pemerintah Provinsi NTB lebih baik dalam program pelayanan kepada masyarakat. ‘’Jadikan trigger untuk mengawal NTB lebih baik.

Sebab semua akan tergantung dari bapak ibu sekalian,’’ ujarnya.

Gubernur sempat membuka kesempatan dialog dengan pegawai dan jajaran di Inspektorat. Tanya jawab soal kewenangan, terutama terkait kendala audit dilakukan Inspektorat atas OPD lainnya.

Bersambung ke hal 11

NTB Siapkan Proposal ke Pusat

Konstruksi Jembatan Lombok-Sumbawa Butuh Investasi Rp16,5 Triliun Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menyiapkan anggaran untuk melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa. Hasil studi kelayakan itu nantinya akan menjadi proposal yang akan dibawa ke pemerintah pusat dan pihak swasta yang tertarik membangun jembatan sepanjang 16,5 kilometer (Km) tersebut.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP menjelaskan, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah menyampaikan mengenai FS jembatan Lombok-Sumbawa tersebut dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) 2019 lalu. Di mana, biaya untuk melakukan FS atau studi kelayakan sekitar Rp5 miliar.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

(Suara NTB/ist_inspektorat)

DIALOG - Gubernur NTB Zulkieflimansyah didampingi Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim saat dialog dengan jajaran Inspektorat Provinsi NTB, Jumat kemarin.

(Suara NTB/ist_inspektorat)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim foto bersama jajaran Inspektorat.

Gelar Temu Bisnis di Prancis

Pemprov Promosikan Pariwisata NTB dan Tuan Rumah MotoGP 2021 Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah bersama rombongan akan hadir pada acara The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, Unesco di Paris, 17 – 21 Juni 2019. Dalam perhelatan tersebut, wilayah Samota (Saleh, Moyo dan Tambora) akan ditetapkan menjadi cagar biosfer Unesco.

Di sela-sela kegiatan tersebut akan dimanfaatkan oleh Wagub untuk mempromosikan pariwisata NTB. Wagub akan menggelar temu bisnis dengan agen perjalanan wisata. Termasuk, Wagub juga akan menyosialisasikan NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021. ‘’Di sela mengikuti perhelatan Unesco tersebut, Wagub dan rombongan juga akan mengisinya dengan agenda temu bisnis atau bussiness meeting dengan agen perjalanan wisata atau travel agent di Prancis,’’ kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamudin Amy, S. Sos, MM di

Kantor Gubernur, Jumat (14/6).

Pertemuan ini akan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris. Temu bisnis dengan travel agent ini akan dimanfaatkan Wagub NTB untuk meyakinkan para pengelola jasa perjalanan wisata di Prancis.

Bahwa NTB siap menerima investasi dan wisatawan. Kesiapan ini dibuktikan dengan upaya Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di NTB yang terus membenahi dan meningkatkan infrastruktur pendukung. Baik infrastruktur fisik maupun non-fisik.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ig_itdc)

MASTER PLAN - Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) kembali merilis master plan sirkuit MotoGP. Kali ini, lewat akun Instagram itdc_id, menjelaskan spesifikasi sirkuit jalanan lengkap dengan panjang lebar, kapasitas paddock area, hingga fasilitas hospitality suites yang berkapasitas 7.700 penonton. Manajemen juga kembali memastikan, sirkuit akan dioperasikan 2021 mendatang.

Samota Jadi Cagar Biosfer Dunia

H. Ridwan Syah

MENATA Para pelaku wisata Sembalun membantu TNGR membersihkan, menata, memberi rambu tambahan jalur pendakian Rinjani demi kenyamanan dan keamanan pendaki.

Berita selengkapnya di halaman 11.

KAWASAN Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) akan resmi menyandang status sebagai cagar biosfer dunia. Penyerahan sertifikat Samota menjadi cagar biosfer dunia akan dilakukan dalam acara The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, UNESCO di Paris, 17 – 21 Juni 2019.

General Manager (GM) Geopark Tambora, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, kawasan Samota telah memenuhi syarat menjadi salah satu cagar biosfer dunia atau Unesco.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist_anto)

Semakin ’’Demam’’ ’’NTB Zero Waste’’ MASALAH penanganan sampah menjadi salah satu persoalan yang banyak diadukan masyarakat lewat aplikasi NTB Care. Menurut Pemprov NTB, banyaknya aduan mengenai persoalan sampah menandakan masyarakat semakin ‘’demam’’ mengenai program NTB Zero Waste yang dilaunching Pemprov NTB akhir Desember 2018 lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si mengatakan masyarakat NTB semakin peduli dengan persoalan sampah.

Bersambung ke hal 11

Zohri Belum Puas dengan 10 Detik ATLET lari kebanggaan NTB, Lalu Muhammad Zohri, belum ingin berhenti membuat kejutan demi kejutan. Setelah memecahkan serangkaian rekor demi rekor, kini ia bertekad mencatatkan waktu terbaik, yaitu di bawah 10 detik. Untuk mencapai catatan ini, ia kini memacu latihannya.

Keinginan itu disampaikan Zohri saat silaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB, Jumat (14/6). Zohri hadir bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM. Zohri diterima dan berbincang ringan dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Lalu Muhammad Zohri (ke dua dari kiri) didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin (paling kanan) saat silaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB, Jumat (14/6) diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino (paling kiri).

KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka Suap Izin WNA Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

PERPANJANGAN - Kuasa hukum Kurniadie, Imam Sofian saat berada di gedung KPK untuk tanda tangan perpanjangan penahanan.

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan penahanan mantan Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie, SH.,MH, terhitung hingga 40 hari kedepan. Alasannya masih ada agenda pemeriksaan saksi saksi tambahan. Selain Kurniadie, dua tersangka lainnya juga diperpanjang untuk waktu yang sama.

Untuk proses perpanjangan penahanan itu, KPK memanggil tim kuasa hukum untuk menandatangani berita acara. Imam Sofian, SH.,MH, kuasa hukum

Kurniadie mendatangi gedung merah putih KPK pukul 10.30 Wita.

“Tadi (kemarin, red), saya mendatangi gedung KPK Pukul 10.30 Wita untuk mendampingi proses perpanjangan penahanan klien saya Pak Kurniadie,” kata Imam Sofian kepada Suara NTB. Perpanjangan penahanan, kata dia, berlaku hingga 40 hari kedepan sejak ditanda tangani.

KPK beralasan, masih ada yang harus didalami, seperti keterangan saksi saksi tambahan. Lembaga antirasuah itu juga sedang melengkapi dokumen untuk per-

siapan tahap penuntutan. “Jadi KPK menganggap pemeriksaan belum selesai, sehingga memerlukan pemeriksaan lagi,” kata Imam Sofian. Diperkirakannya, Kurniadie akan diperiksa sebagai tersangka pekan depan, masih terkait dugaan suap perpanjangan izin WNA. Pemeriksaan sebelumnya sudah dilakukan terhadap Kurniadie, beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun ia mencermati, KPK masih membutuhkan pemeriksaan ulang Kurniadi.

Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 15 Juni 2019

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

MEMANCING - Seorang warga memancing di bekas dermaga di Pelabuhan Ampenan, Jumat (14/6). Cuaca buruk saat ini diimbau agar masyarakat berhati – hati beraktivitas terutama yang berada di pinggir pantai.

Penggunaan Dana Harus Aman LAMBANNYA kelurahan mengajukan pencairan dana kelurahan tahap pertama dipicu perbedaan persepsi pertanggungjawaban antara tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni, Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat dan Bagian Layanan Pengadaan. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan persoalan, sehingga harus dijamin keamanan penggunaan dana.

“Bukannya takut tapi teman – teman lurah ini perlu membekali diri,” kata Camat Selaparang, Sudirman dikonfirmasi, Jumat (14/6).

Jaminan keamanan dimaksud Sudirman, kelurahan harus dibekali dengan pengetahuan terhadap pengelolaan dana kelurahan serta cara pertanggungjawabannya. Perbedaan persepsi antara Inspektorat, BKD dan Bagian Layanan Pengadaan justru akan menimbulkan persoalan.

Lurah tidak ingin dituduh menggelapkan atau memanipulasi penggunaan dana dan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kasus dialami sejumlah kepala desa di Lombok maupun daerah lainnya, cukup jadi pembelajaran agar persoalan itu tak terjadi di Kota Mataram. “Mereka (lurah, red) juga ndak mau berurusan dengan APH,” tandasnya.

Bukan berarti sambung Sudirman, lurah memiliki ketakutan mencairkan dana kelurahan itu. Menurutnya, dana kelurahan merupakan barang baru dan harus dikelola dengan mengedepankan prinsip kehati – hatian. Strateginya adalah, lurah perlu membekali diri dengan pengetahuan atau mekanisme penggunaan dana tersebut.

Rencananya, Selasa (18/6), pihaknya akan mengundang tiga OPD tersebut untuk memberikan sosialisasi ke semua kelurahan se – Kecamatan Selaparang. “Hari Selasa kita undang mereka memberikan pembekalan ke semua lurah,” tambahnya.

Pencairan tahap pertama diajukan secara kolektif ke BKD. Setelah dicairkan, ditargetkan pada bulan Juli dana tersebut telah terserap 50 persen. Sehingga, di bulan Agustus dana Rp360 juta itu tinggal membuat pertanggjungjawaban. Pemerintah pusat menargetkan 16 Agustus dana kelurahan terserap 50 persen.

“Akhir Juli harus terealisasi 50 persen,”tegasnya.

Mantan Lurah Ampenan Selatan ini menambahkan, peruntukan dana kelurahan telah diatur. Yakni, peningkatan kualitas infrastruktur di lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program tergantung dari usulan diajukan warga melalui musyawarah kelurahan. (cem) Sudirman

Waspadai Cuaca Buruk Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengimbau masyarakat mewaspadai cuaca buruk yang terjadi belakangan ini. Angin kencang disertai gelombang tinggi dikhawatirkan menimbulkan korban jiwa.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, peringatan mengenai cuaca buruk telah disampaikan pada perayaan lebaran topat di Makam Bintaro, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Rabu (12/6). Anomali cuaca tidak seperti biasanya. Hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi dikhawatirkan membahayakan masyarakat.

“Masyarakat beraktivitas sepanjang pantai supaya berhati – hatilah,” kata Mohan mengingatkan dikonfirmasi, Jumat (14/6). Anomali cuaca tak diprediksi sebelumnnya. Termasuk gelombang laut juga cukup tinggi. Padahal, musim barat terjadi pada Januari hingga Februari, Nelayan pun diharapkan waspada. Terutama para pengendara yang melintas di jalan

– jalan utama agar berhati – hati terhadap pohon tumbang.

“Musim kemarau cukup panjang. Ranting – ranting banyak kering. Angin disertai hujan agar hati – hati,” imbaunya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman diminta segera melakukan perantingan. Dan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar menyiagakan personel mereka.

SOP Belum Dijalankan

(Suara NTB/fit)

I Wayan Wardana

di kejauhan 10 mil dari laut.

Nelayan lainnya, Ruslan juga mengaku, tak khawatir dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Ia menangkap ikan tidak jauh dari bibir pantai.

Apalagi nelayan sedang panen ikan tongkol. “Kalau saya sekitar Pantai Senggigi dan Lembar nangkap ikannya,” ucapnya.

Berbeda dengan perahu besar. Kebanyakan nelayan di Ampenan menggunakan sampan menangkap ikan. Dan, jaraknya tidak terlalu jauh dari daratan. Ruslan juga tetap melaut karena harus memenuhi kebutuhan sehari – hari. (cem)

Sebagian Besar Jemaah Calon Haji Berisiko Tinggi

(Suara NTB/cem)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mempertanyakan apakah eksekutif sudah melaksanakan aturan terkait tunggakan pajak reklame. Karena, berdasarkan hasil LHP BPK menunjukkan bahwa, reklame di Kota Mataram masih ada yang menunggak pembayaran pajak. ‘’Apakah aturan itu sudah dijalankan. Seperti yang standar ajalah, kalau ada tunggakan minimal ada surat peringatan berjenjang. Surat peringatan satu, dua dan tiga,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, kalau memang aturan itu sudah dilaksanakan, seharusnya tidak akan terjadi tunggakan pajak.

Artinya, lanjut dia kalau memang sudah ada indikasi seperti itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut seharusnya sudah dijalankan. Pada bagian lain, Wardana juga mengkritisi potensi pajak yang belum ditetapkan menjadi objek pajak. ‘’Saya pikir kalau yang seperti ini harus segera, agar kita juga dalam penetapan APBD, sudah bisa kita pastikan bahwa dari posisi seperti ini ada pemasukan sekian,’’ katanya.

Potensi pajak, kata dia, sangat berpengaruh positif pada peningkatan PAD di Kota Mataram. Wardana tidak menyangkal bahwa jumlah papan reklame di Kota Mataram tidak sebanding dengan penerimaan ke kas daerah. ‘’Ini kembali lagi penerapan aturan itu,’’ cetusnya. Anggota dewan dari dapil Mataram - Sekarbela ini mempertanyakan pola pengawasan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif terhadap reklame reklame yang ada.

Wardana curiga, kalau SOP pajak ini, tidak dilaksanakan oleh Pemkot Mataram. Indikasinya adalah munculnya tunggakan tunggakan pajak yang akhirnya menjadi catatan dalam LHP BPK. Kejadian ini, menurut dia, menjadi preseden buruk bagi calon calon investor lainnya untuk memasang iklan atau reklame untuk tidak membayar pajak mereka di Kota Mataram Karena ternyata, melakukan pelanggaran di Mataram tidak ada sanksi apa-apa. Wardana memberi sinyal bahwa komisi II akan konsen terhadap tunggakan pajak reklame ini.

Jangan sampai, reklame-reklame yang secara fisik ada di Kota Mataram, justru pajaknya tidak dibayarkan. Sehingga nanti kesannya bagaimana gitu. Kita tidak mau berburuk sangka, makanya nanti itu akan kita teliti betul,’’ ucapnya.

Wardana mengapresiasi Pemkot Mataram yang kembali meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK. Hanya saja yang masih mengusik adalah adanya catatan catatan terkait persoalan keuangan daerah seperti pajak reklame. ‘’Kalau masih banyak catatan catatan seperti ini, saya pikir untuk apa penghargaan seperti ini.

Predikat WTP ini diharapkan mewakili kondisi senyatanya di Kota Mataram. ‘’Jadi ada korelasi langsung antara penghargaan dengan kondisi yang diharapkan BPK sehingga mendapat penghargaan itu,’’ pungkasnya. (fit)

Nelayan di Lingkungan Bugis, Rifa’i mengaku, terbiasa dengan kondisi cuaca seperti ini. Ia menganggap angin kencang dan gelombang tinggi beberapa hari ini tidak terlalu mengkhawatirkan dibandingkan musim barat sebelumnya. “Kalau sekarang ini ndak masalah,” ucapnya enteng.

Para nelayan tetap memilih menangkap ikan ke tengah laut.

Sebab, tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Meskipun demikian, ia tetap berhati – hati dan mengutamakan keselamatan saat melaut

(Suara NTB/cem)

TAK BERFUNGSI - Sejumlah siswa menunggu jemputan di halte di depan Bank Indonesia di Jalan Pejanggik, Jumat (14/6). Sejak dibangun tahun 2016 lalu, halte – halte di Kota Mataram tak berfungsi sesuai rencana awal. Dinas Perhubungan berencana akan membongkar.

Halte Bus akan Dibongkar

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan mengambil opsi untuk membongkar sejumlah halte bus yang dibangun di Kota Mataram. Pasalnya, hingga saat ini, halte tidak berfungsi sesuai rencana awal.

Pembangunan halte mulai dari pinggiran hingga pusat kota tujuannya sebagai akses warga untuk menggunakan moda transportasi bus rapid transit (BRT). BRT tak kunjung beroperasi sejak 2016 lalu.

Halte ini pun beralih fungsi sebagai tempat nongkrong atau tempat berteduh pengendara yang kehujanan. Parahnya lagi, sejumlah warga dikhawatirkan memanfaatkannya sebagai tempat kegiatan negatif.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menegaskan, pihaknya memi-

liki dua opsi terhadap halte dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu. Pertama, jika tidak bermanfaatkan halte itu akan dihilangkan atau dibongkar. Kedua, ada rencana digunakan untuk bus sekolah.

“Kalau tidak bermanfaat akan kita hilangkan,” kata Saleh dikonfirmasi, Jumat (14/6) Pengadaan bus sekolah tujuan utamanya adalah mengurai kemacetan di tiga sekolah di Jalan Pejanggik.

Yakni,SMPN 1,SMPN 2 dan SMPN 15 Mataram. Lokasi itu jadi sumber kemacetan pada jam – jam tertentu.

Dishub berencana memprioritaskan tiga sekolah ini untuk bus sekolah, sehingga halte bisa dimanfaatkan. Sebagai tahap awal, bus sekolah di sewa untuk mengukur permintaan

masyarakat. Jika permintaan masyarakat tinggi baru pengadaan bus sekolah. “Tahap awal kita sewa dulu. Jangan beli kemudian tak berfungsi malah mangkrak,” ucapnya.

Sejak 2016, Pemkot Mataram hendak memanfaatkan angkutan kota sebagai angkutan sekolah. Rencana itu hingga kini tak terealisasi. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu mengatakan, boleh saja angkot dijadikan angkutan sekolah. Tetapi, pemilik angkot harus memperbaiki kondisi moda transportasi mereka.

Dikhawatirkan justru pelajar yang umumnya kalangan milenial enggan naik angkot, sehingga program pemerintah jadi sia – sia. “Ini kalangan milenial. Kalau kondisi angkot begitu ndak mau mereka naik,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) – visa. Dan, sebagian sedang diSebanyak 756 jemaah calon verifikasi di Kanwil Kementehaji (JCH) Kota Mataram di- rian Agama NTB. jadwalkan berangkat menunDisampaikan Burhanul, aikan ibadah haji bulan Juli jadwal pemberangkatan haji mendatang. Namun sebagian secara nasional tanggal 6 Juli besar atau sekitar 65 persen mendatang. Untuk Kota Matjemaah memiliki resiko tinggi. aram masih menunggu jadwJCH memiliki resiko tinggi al dari Kementerian Agama. dimaksud Kepala Kantor Ke- Diprediksi, JCH Kota Matmenterian Agama Kota Mat- aram akan dibagi tiga kloter. aram, H. Burhanul Islam, bukan Satu kloter utuh dan dua klotberarti sakit, tetapi dari sisi usia, er tambahan. “Tapi pastinya ada riwayat penyakit darah ting- nanti kita tunggu pengumugi dan lainnya. Jemaah beresiko man dari pusat,” terangnya. tinggi akan mendapatkan penKemenag dalam 10 teradampingan khusus dari petugas khir kedepan akan melakukan kesehatan. “Jemaah beresiko pemantapan terhadap seluruh tinggi sudah ada catatan – cata- JCH. Jemaah akan mendaptannya,” kata Burhanul dikon- atkan manasik haji di tingkat firmasi, Jumat (14/6). kabupaten selama Burhanul menyebutkan, dua hari dan JCH Kota Mataram akan delapan hari di berangkat menunaikan tingkat kecaibadah haji sejumlah 756 matan. orang. JCH akan terbagi Sementara, menjadi kloter utuh dan fasilitas tambahan. Untuk 28 lainya jemaah diusulkan oleh berupa Kementerian Agama koper tidak mendapatkan sudah bisa porsi. “Kita sudah diambil di usulkan tapi namanya Kantor tidak keluar di sistem,” Kemenag. tambahnya. (cem) Sebagian besar JCH telah melunasi biaya pemberangkatan ibadah haji. Dan, sebagian paspor jemaah telah dikirim ke Jakarta untuk dibuatkan H. Burhanul Islam

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 an, Saharuddin dipromosikan ran dan lebaran topat. Tunggu keuangan jadi bahan pertim- daerah. “Kemarin terbentur Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Walikota Mataram, H. menjadi Camat Sandubaya. saja waktunya,” jawab Waliko- bangan saya mengevaluasi se- lebaran. Baperjakat kemu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 dian menunda,” ucapnya. mua pejabat,” pungkasnya.

Ahyar Abduh berencana Lurah Sapta Marga hingga kini ta sambil tersenyum.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kemungkinan mutasi Ditemui terpisah, Asisten III Pergeseran pejabat samakan menggelar mutasi pe- belum terisi. Selain itu, jabatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jabat. Selain melakukan eselon III di beberapa organisasi bungnya, akan dinilai dari sera- Baiq Evi Ganevia menambah- kali ini menyasar pejabat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pan keuangan dan fisik di tri- kan, pejabat pembina kepe- eselon III dan IV. Sebab, penyegaran, juga untuk perangkat daerah juga lowong.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Walikota ditemui usai meng- wulan kedua. Ini akan dijadi- gawaian sebelumnya pernah banyak pejabat terutama mengisi sejumlah jabatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 lowong di eselon III dan IV. hadiri halal bihalal di Kantor kan bahan evaluasi merotasi meminta melakukan kajian dan setingkat kepala bidang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Jabatan lowong di ant- DPRD Kota Mataram, Kamis atau menetapkan lurah, camat analisis kinerja dan analisis ja- lowong. Belum lagi, posisi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aranya posisi Lurah Banjar (13/6) membenarkan akan maupun pejabat lainnya. batan pejabat. Baperjakat te- lurah sebagian lowong aki12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ditinggalkan Muzzakir Wal- menggelar mutasi. Sebelumn- Badan Pertimbangan Jabatan lah bekerja, tetapi belum ram- bat mutasi sebelumnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 ad saat dipromosikan men- ya, ia menjadwalkan pergese- dan Kepangkatan (Baper- pung. Kemungkinan akan Baperjakat hanya meny12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jadi Camat Ampenan. Lurah ran pejabat sebelum lebaran. jakat) telah diminta melaku- kembali dilakukan evaluasi iapkan administrasi serta 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Ampenan Utara juga demiki- “Sekarang sudah selesai leba- kan kajian. “Realisasi fisik dan menunggu instruksi kepala kebutuhan lainnya. (cem) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 (Suara NTB/dok)

Pejabat Pemkot Kembali akan Dimutasi

SUARA NTB

Sabtu, 15 Juni 2019

Halaman 3

KKP Gelontorkan Rp19 Miliar untuk Intensifikasi 2.500 Hektar Tambak Garam di NTB Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) memperhatikan NTB sebagai lumbung garam nasional. Kementerian KKP menggelontorkan Rp19 miliar tahun 2019 ini, untuk intensifikasi tambak garam seluas 2.500 hektar. Menurut Kepala Dinas Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si, Bima sebagai lumbung garam nasional, disangga oleh Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.

Alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan gudang garam, plastik HDEP dan pembinaan kepada masyarakat petani garam.

Saat ini sedang lelang,” kata L. Hamdi. Produksi garam Provinsi NTB tahun 2018 memperlihatkan capaian yang lebih baik daripada tahun 2017. Dimana jumlah produksi garam NTB tahun 2018 mencapai volume sebesar

147.591,24 ton dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai produksi sebesar 91.093,40 ton. Tahun ini produksi garam dapat mencapai 290.000 ton.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah melakukan berbagai kegiatan pembinaan seperti Temu Koordinasi Pengembangan Garam Rakyat dan Temu Lapang di samping dukun-

gan dari APBN Tugas Pembantuan yang berasal KKP kepada Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp15.6 miliar yang diperuntukkan pengembangan lahan tambak garam terintegrasi, bantuan sarana produksi geo isolator, escavator, truk pengangkut garam hingga pembangunan gudang penyimpanan garam serta

fasilitas penimbangan.

Di NTB terdapat 9.000 hektar potensi lahan tambak garam. Saat ini 2.500 hektar yang dikelola dan diintensifkan untuk menghasilkan garam berkualitas. Untuk intensifikasi tambak garam ini, minimal dilakukan masingmasing di 15 hektar tambak.

Dikelola dengan teknologi integrasi lahan.

Dari 15 hektar lahan tambak ini, dibentuk tandon penyimpanan/reservoir yang berfungsi mengendapkan air inti yang akan menjadi kristal garam. Dari reservoir kemudian dialirkan ke meja produksi yang telah dilapisi dengan plastik HDPE. Dari

tahapan inilah, kata L. Hamdi, bisa diperoleh Kristal garam dengan natrium clorida (NaCl) 96 persen, tekstur garam yang lebih bagus dan warna garam yang dihasilkan lebih bersih.

Produksi garam dengan teknologi ini selanjutnya akan terus dikembangkan dengan mengoptimalkan seluruh potensi tambak garam di NTB. Saat ini kebutuhan garam konsumsi di NTB sebesar 20.000 ton/tahun. Dari surplus produksi itulah yang terus dikirim ke luar.

Industri garam juga diharapkan bekerkembang dari apek hilirnya. Masyarakat harus mampu menghasilkan

garam kemasan yang sesuai dengan standar pasar agar mampu memanfaatkan surplus produksi garam NTB tidak hanya dikirim keluar secara gelondongan.

Harga garam saat ini di kisaran Rp450/Kg. Sistim produksi dengan teknologi, kemudian dikemas oleh industri rumahan, kata kepala dinas akan mampu menghasilkan garam dengan harga Rp8.000/ Kg. “Selanjutnya kita harapkan pabrik garam juga dibangun di NTB. Dengan produksi garam kita yang melimpah,” demikian L. Hamdi. (bul) L. Hamdi (Suara NTB/bul)

Perkuat Ekspor Non Tambang

NTB Perkaya Hasil Perikanan Budidaya dengan Tripang dan Kepiting

(Suara NTB/bul)

PENGEMASAN - Proses pengemasan handycraft yang akan diekspor dari NTB.

50 Persen Lebih Eksportir Lokal Vakum Mataram (Suara NTB) Situasi politik dalam negeri sampai saat ini belum sepenuhnya kondusif. Hal ini turut berdampak pada aktivitas ekspor impor. Lebih dari 50 persen eksportir lokal sementara ini vakum. Sejumlah pesanan, kata Ketua Asosiasi Eksportir NTB, H. Anhar Tohri sementara ini ditunda. Terutama dari buyer Timur Tengah untuk komoditas handycraft.

Sekitar 40 eksportir lokal. Diantara itu, hanya 10 eksportir menurutnya yang masih melakukan kegiatan. Itupun hanya pesanan dalam partai kecil. “Saya coba cari akar permasalahannya. Intinya situasi politik ini yang membuat pesanan banyak dihentikan sementara,” jelas H. Anhar Tohri.

Kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (14/6) kemarin, dikemukakan, selain NTB produk ekspor non tambang dari NTB, Jawa Tengah juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan hasil komunikasinya dengan sesama eksportir.

Sementara ini, ekspor yang masih jalan adalah komoditas handicraft yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dari provinsi lain. Sebut saja Bali.

H. Anhar mengatakan, di Provinsi Bali nyaris tak berpengaruh soal politik nasional. Entah karena faktor apa, pengaruh Gubernur NTB sebelumnya, Dr. TGH. Zainul Majdi atau yang akrab disebut TGB, menurut H. Anhar memberi dampak terhadap selera buyer di Timur Tengah. Pascapemilihan presiden, situasinya berbeda.

Situasi politik sangat mempengaruhi. Tetapi untuk daerah tertentu, dengan negara-negara tujuan ekspor tertentu.

Kendatipun ada ekspor saat ini, menurut H. Anhar, hanya memenuhi pesanan-pesanan lama. “Sekitar enam bulan lalu.

Dan pengiriman juga sedikit-sedikit sekarang ini. Saya saja permintaan dari Timur Tengah melalui Palembang, sementara ditunda. Sementara waktu kami harus bersabar rupanya,” jelas H. Anhar. Dalam hal ini, peranan pemerintah sangat diharapkan. Mendukung pengembangan jaringan ekspor dan promosi-promosi. (bul)

Mataram (Suara NTB) NTB berorientasi mengembangkan tripang dan kepiting untuk memperkuat kontribusi ekspor non tambang dari komoditas kelautan perikanan. Beberapa kurun waktu terakhir, ekspor komoditas hasil penggalian (tambang) dari NTB mengalami penurunan yang drastis pascaberalihnya kewenangan pengelolaan tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat dari PT. Newmont Nusa Tenggara ke PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Komoditas non tambang terutama sektor kelautan perikanan dalam setiap ekspos hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan komoditas paling dominan. Terakhir Nilai ekspor Provinsi NTB Bulan April 2019 mengalami penurunan cukup tinggi jika dibandingkan dengan ekspor Bulan Maret 2019, yaitu sebesar 83,50 persen. Nilai ekspor Bulan April 2019 hanya sebesar US$ 2.676.537, sedangkan Bulan Maret 2019 mencapai US$ 16.219.947. Penurunan yang cukup tinggi ini karena pada bulan ini tidak ada ekspor tambang.

Jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan April 2019 adalah Ikan dan Udang senilai US$ 1.409.687 (52,67 persen), Daging dan Ikan Olahan US$ 561.948 (20,99 persen), Perhiasan/Permata sebesar US$ 356.458 (13,32 persen), serta Garam, Belerang, dan Kapur sebesar US$ 263.234 (9,83 persen).

NTB memiliki potensi yang tidak kecil sebagai penyumbang ekspor komoditas perikanan kelautan. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si menyebut, Pemprov NTB terus mengembangkanbudidayakomoditas kelautan perikanan yang memiliki nilai jual tinggi agar ekspor non tambang NTB terdongkrak.

“Tripang sudah dicoba di Teluk Santong, sudah jalan delapan bulan. Demikian juga Kepiting di

Dompu,” kata L. Hamdi. Tripang adalah vertebrata (hewan tak bertulang belakang) laut yang memiliki peluang pasar internasional. Hampir seluruh permintaan luar negeri dipenuhi dari pengambilan di alam.

Sementara budidayanya sangat minim. Karena itu NTB tertarik ingin mengembalikan NTB yang dulunya turut terkenal sebagai penghasil tripang. Dalam kontek yang lebih luas. Kepala dinas sangat meyakini kontribusi kelautan perikanan terhadap ekspor NTB akan terus meningkat.

Beberapa pandangan dikemukakan. Luas laut NTB sekitar 29.000 Km persegi. Tahun 2018 produksi kelautan perikanan mencapai 1,2 juta ton.

800.000 ton berupa rumput laut.

Sisanya 400.000 ton adalah ikan dan udang. Dari 400.000 ton ini, 190 ton untuk memenuhi konsumsi lokal. Sisanya, dikirim antar pulau, dan diekspor.

Kepala dinas meyakini, jumlah produksi ikan dan udang ini akan terus meningkat. Baik yang berupa hasil tangkap maupun budidaya. Sumbernya, saat ini PPN Teluk Awang telah beroperasi. Kapal-kapal perikanan tangkap yang dulunya bongkar di luar NTB, secara otomatis akan bongkar di Telung Awang.

Fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang memadai tengah diupayakan dipenuhi oleh pemerintah. “Kapal-kapal tangkap ikan berkapasitas besar, dulunya masuk Banyuwangi dan Benoa, sudah bisa masuk NTB. Setelah adanya Teluk Awang,” jelas L. Hamdi.

BBM Satu Harga

Pertamina dan Hiswana Migas Berharap Pembangunan SPBU di Sekotong Tak Terhambat Mataram (Suara NTB) Presiden menggencarkan program BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi NTB, untuk tahun 2018 dan 2019 ini dijatah pembangunan SPBU Modular di 12 titik. Diantaranya telah beroperasi, sebagian sedang dalam proses perizinan.

Pemkab Lombok Barat belakangan ini menyorot keberadaan SPBU modular di Sekotong yang saat ini tengah dibangun oleh Pertamina melalui pihak ketiga. SPBU modular ini ditengarai tak berizin. Bahkan Pemkab setempat merekomendasikan penghentian sementara pembangunannya.

Sigit Wicaksono HP, Sales Executive Pertamina Retail XI wilayah NTB, pembangunan SPBU modular di Sekotong adalah salah satu dari program strategis Presiden Joko Widodo. Program ini tengah dikebut agar seluruh masyarakat Indonesia menerima harga jual BBM satu harga.

“Pemdanya (Lobar) sudah tau.

Itu kan program BBM 1 Harga, semuanya dikebut, semuanya sudah ada surat dari menteri ke seluruh kabupaten/kota untuk dipermudah perizinannya. Karena kita ditugasi waktu satu dua bulan saja,” kata Sigit kepada Suara NTB. Terkait pembanguan SPBU modular ini, BPH Migas telah menyurati seluruh provinsi dan kabupaten/ kota terkait pada 7 Februari 2019.

Termasuk diterima Gubernur. Dengan tembusan menteri ESDM, Mendagri, Kepala Staf Kepresidenan, dan Dirjen Migas KESDM. Surat ini berisi dorongan untuk penyederhanaan dan percepatan penerbitan perizinan dan Pemda dan pemberian dispensasi untuk melakukan pembangunan paralel dengan pengurusan perizinan. “Untuk SPBU modular ini, izinnya

(Suara NTB/ist)

SBPU MODULAR - Salah satu SBPU modular yang sudah beroperasi paralel dengan proses pembangunan. Kalau nunggu izin ke luar, target presiden tak tercapai,” demikian Sigit.

Untuk wilayah NTB, pembangunan SPBU modular yang telah beroperasi tahun 2018 diantaranya Poto Tano KSB, Lunyuk Sumbawa, Labuan Badas Sumbawa, Samota Sumbawa, Moyohulu Sumbawa, Wera Bima dan Praya Barat Daya Lombok Tengah.

Sementara tahun 2019 ini, pembangunan dan perizinan sedang berjalan. Diantaranya Monta Bima (masih pembangunan), Teluk Awang Lombok tengah (siap beroperasi), Sekotong Lombok Barat (proses pembangunan) dan Labangka Sumbawa (siap beroperasi). Untuk tahun depan juga tengah diusulkan oleh kabupaten ke Kementerian ESDM dan BPH Migas.

SPBU modular pada prinsipnya tidak dibangun seperti SPBU reguler. Bentuknya kontainer, lengkap dengan dispenser dan dapat dipindah-pindah. “Di Sekotong baru ratakan tanah, itu juga belum beroperasi. Hanya sekedar naruh. Orang

di sana belum jualan, itu juga belum bisa disebut pembangunan, karena cuma naruh barang saja. Kalau sudah jualan dan izin tidak ada, baru masalah,” kata Sigit.

Di tempat terpisah, Ketua Himpunan Wiraswastas Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), I Komang Gandhi menambahkan, SPBU modular adalah program BBM satu harga yang tujuannya sangat mulia.

Mendekatkan layanan Pertamina kepada masyarakat di pelosok-pelosok.

Jika sebelumnya, sebut saja di Sekotong, masyarakat di sana hampir 100 persen membeli BBM secara eceran, dengan harga di atas harga di SPBU. SPBU modular akan menyediakan layanan penjualan seperti di SPBU. Masyarakat akan menerima harga BBM sesuai harga SPBU. Mestinya perizinannya tak diberlakukan seperti SPBU reguler.

“Dengan terbangunnya SPBU modular, masyarakat bisa menerima harga harga normal. Setau saya itu program pusat, dan daerah diminta membackup. Kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mestinya dipermudah,” demikian Gandhi. (bul)

(Suara NTB/ist)

KERANG MUTIARA - Kerang mutiara hasil budidaya. Mutiara adalah salah satu komoditas kelautan perikanan penyumbang ekspor non tambang NTB Disisi lain, kantong pemerintah pusat juga berhasil digembosi dengan mengucurkan bantuan peralatan sarana dan prasarana tangkap perikanan berupa kapal. Tahun ini sebanyak 20 unit NTB diberikan.

Dari sisi budidaya, NTB juga terus mengembangkanudangvannamei.

Dengan teknologi terbaru, pengembangan udang vannamei dapat dilakukandipekarangan-pekarangan

menggunakan media bak.

Rumput laut juga demikian.

Pemerintah telah menggandeng investor untuk memanfaatkan ruang laut NTB. Selain itu, untuk budidaya mutiara. Dinas Kelautan dan Perikanan telah membuat kluster. Pembenihan dilakukan oleh pemerintah, pembesaran dilakukan oleh masyarakat dan penyuntikan serta produksi

dilakukan oleh investor.

“Sehingga proses produksi tidak lagi lambat. Karena masing-masing sudah ada klusternya. Produksi mutiara dengan cara ini juga dapat ditingkatkan,” jelas L. Hamdi. Demikian juga produksi garam, juga dikembangkan dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 15 Juni 2019

Halaman 4

Bawang Putih Sangga Sembalun Kurang SDM dan Sarpras KEBERADAAN Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di Lombok Timur (Lotim) saat ini memberikan dampak yang cukup baik dalam melayani Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak ke luar negeri. Terutama dalam pengurusan segala macam dan jenis dokumennya, sehingga kondisi itu berdampak pada masyarakat yang berangkat ke luar negeri secara ilegal.

Menurut Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim, Ahmad Masfu, keberadaan LTSP Lotim saat ini cukup membantu di dalam memperlancar kepengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan menjadi calon PMI. Ketika sudah satu pintu, masyarakat tidak perlu lagi mengurus ke banyak lokasi untuk administrasinya. ‘’Selain itu, yang masih menjadi kekurangan di LTSP saat ini SDM dan sarpras berupa kendaraan operasional untuk sosialisasi,’’ ujarnya, Jumat (14/6).

Ke depan, ujarnya, Disnakertrans Lotim akan mencoba untuk melakukan medical check up di LTSP dengan bekerjasama dengan RSUD R. Soedjono Selong untuk kemungkinan menyediakan alatnya di LTSP. Sehingga ketika sudah berhimpun pada satu atap, segala keperluan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan cepat. Di mana untuk medical check up saat ini masih dilakukan di klinik-klinik swasta.

Ahmad Masfu menyebutkan, setiap bulan calon PMI yang dilayani oleh LTSP Lotim tidak kurang dari 600 sampai 700 orang yang diberikan rekomendasi ke luar negeri. Namun terdapat dua persoalan yang di bidang tenaga kerja di antaranya tenaga kerja legal dan ilegal. Sementara yang kerap menyumbang permasalahan yang negatif itu disebabkan oleh PMI ilegal. Itupun kerap membuat pemerintah kesulitan dalam mengatasinya.

Keberadaan LTSP Lotim disambut baik oleh semua pihak.

Pasalnya, keberadaan LTSP ini dapat mempermudah dan percepat proses pemberangkatan calon PMI ke luar negeri, mengingat di dalam LTSP mengintegrasikan sejumlah fungsi pelayanan TKI dalam satu tempat, seperti Imigrasi, ketenagakerjaan, kesehatan, kepolisian dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, dalam setiap unit kerja yang terdapat dalam LTSP terdapat pembiayaan, misalnya untuk di Imigrasi terdapat pembiayaan untuk penerbitan paspor, sarana kesehatan yang semula Rp630 ribu, namun untuk di LTSP calon PMI terdapat subsidi dari pemerintah kabupaten. Selanjutnya terdapat asuransi pra maupun sedang bekerja. Adanya LTSP ini, calon pekerja tidak harus ke Kota Mataram untuk mengurus segala persyaratannya.(yon) Ahmad Masfu (Suara NTB/yon)

Minim, Jumlah Kecamatan dan Desa di KLU Tanjung (Suara NTB) Wacana ekspansi kecamatan dan desa sudah sejak lama digaungkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dari dua hal itu, hanya desa yang dimekarkan. Tahun 2019 ini ditargetkan jumlah desa bertambah 10 lembaga.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, H. Rubain, S.Sos., Jumat (14/6) di sela-sela kunjungan Pansus di Desa Persiapan Selelos, Kecamatan Gangga mengatakan secara kewilayahan, Lombok Utara masih bisa dimekarkan. Ia membandingkan dengan Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri dari 8 kecamatan, 7 kelurahan dan 57 desa.

Begitu juga dengan pemerintahan administratif Kota Mataram, secara luas wilayah hanya 1/10 luas wilayah Lombok Utara, namun terdiri dari 50 kelurahan. Sebaran jumlah desa dan kelurahan itu secara otomatis mempengaruhi percepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Luas wilayah KLU 776,25 kilometer persegi. Jumlah penduduk kita lebih banyak dari Sumbawa Barat. Tetapi kita merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan dan desa yang masih minim,” kata Rubain.

Desa persiapan di Lombok Utara sendiri sudah berproses sejak tahun 2015 lalu. Hingga saat ini, Pemda masih berupaya agar ke-10 desa persiapan dapat disetujui oleh DPRD KLU dan Provinsi NTB. Pihaknya berharap, sejumlah upaya yang sudah dilakukan menyangkut komunikasi dengan Pemprov hingga pusat memudahkan proses definitif. Proses dan perbaikan draf raperda yang sedang digodok DPRD Lombok Utara pun, diharapkan kian memuluskan harapan masyarakat tersebut.

“Syarat sudah ajukan sesuai arahan provinsi. Mungkin ada yang terlupakan, berkas ada yang tercecer, dokumendokumen rapat dapat dilengkapi kembali, karena ‘kan baru habis gempa,” katanya.

Rubain menegaskan, pemekaran desa di Lombok Utara seluruhnya murni merupakan keinginan masyarakat. Hal itu ditandai dari tingginya animo masyarakat desa persiapan menyediakan lahan maupun membangun kantor desa persiapan secara gotong-royong.

Sementara itu, Pjs Desa Persiapan Selelos, Lalu Marzoan, mengaku setahun terakhir dirinya menjabat sebagai kepala desa tetap mendorong persiapan Desa Selelos menuju definitif. Pihaknya menyiapkan data terakhir kependudukan sesuai validasi data Dukcapil. Pihaknya juga mendorong kesiapan lahan, sarana dan prasarana, konektivitas antardusun, hingga peta wilayah antara desa induk dan desa persiapan. “Mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa segera didefinitifkan,” imbuhnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

ANTUSIASME - Antusiasme warga dan perangkat Desa Persiapan Selelos saat didatangi Pemda KLU, Jumat (14/6).

Wabup Targetkan Jadi Ikon Nasional Selong (Suara NTB) Sembalun secara nasional sudah ditetapkan menjadi sentra pengembangan bibit bawang putih. Untuk Pemkab Lombok Timur (Lotim) siap mewujudkan cita-cita besar sebagai daerah penyumbang swasembada bawang putih. Adalah bibit Sangga Sembalun diharapkan bisa menjadi ikon nasional.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi. Wakil Bupati yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB ini pada Suara NTB, Kamis (13/6) lalu.

Menurutnya, varietas Sangga Sembalun ini bisa ditanam di mana-mana termasuk di luar Sembalun. Jika sudah ditanam di luar Sembalun, maka bibit bawang putih ini bisa dikembangRumaksi Sjamsuddin kan

lebih banyak, sehingga mampu menjadi ikon nasional.

Sekarang ini, ujarnya, ada varietas Lumbu Putih yang datang. Lotim mencoba fokus pada pengembangan Sangga Sembalun. Keberhasilan petani Sembalun selama ini mengembangkan bawang putih membuat sejumlah daerah mengunjungi Lotim untuk belajar.

Wabup menyakinkan produksi bawang putih sembalun ini terus meningkat. Sekarang ini hasil panen bisa tembus 4-5 ribu ton.

Panen yang sekarang ini saja bisa dijadikan bibit kembali dan siap akan ditanam pada musim tan-

am mendatang.

Diakui Wabup, Sembalun tidak bisa diharapkan sepenuhnya untuk bisa menghasilkan bawang putih. Lotim masih memiliki lahan produktif di wilayah kecamatan lainnya yang diyakini bisa sebagai lokasi tanam bawang putih Sangga Sembalun.

Sementara Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Lotim.

Safrudin menyebut, potensi untuk menanam bawang putih varietas Sangga Sembalun di luar wilayah Kecamatan Sembalun ini ada di lima kecamatan. Yakni Suela, Wanasaba, Aikmel, Pringgasela, Sikur dan Montong Gading. Rata-rata lokasi ketinggian penanaman ini berada 600 meter di atas permukaan laut (mdpl). ‘’Bisa juga dengan ketinggian 1.100 ha. Pilihan varietas-

nya bisa saja Sangga Sembalun tersebut atau varietas lain tergantung nantinya permintaan petani,’’ ujarnya.

Menurutnya, menanam di atas lahan 500-700 mdpl ini masuk kategori medium. Sedangkan di atas 800 mpdl diakui hasilnya memang akan jauh lebih baik. Berdasarkan standar pengalaman tanam varietas Lumbu Putih di Bayuwangi Jawa Timur, ketinggian 500-600 mdpl itu bisa menghasilkan 12 ton per hektar.

Ditambahkan, tahun 2019 ini Pemkab Lotim kembali melakukan pengadaan bibit untuk ditanam di atas lahan seluas 1000 ha. Lotim menyiapkan anggaran pengadaan Rp 32 miliar. Harapannya, semua fokus perhatikan benih dan punya komitmen menjadikan Lotim sebagai ikon nasional untuk bawang putih. (rus)

(Suara NTB/rus)

Baru 7.437 KK di Lotim Terima Dana Pembangunan RTG Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 juta kepada masing-masing kepala keluarga (KK) untuk perbaikan rumah rusat berat akibat diguncang gempa tahun lalu. Namun hingga saat ini, dari dari jumlah 10.170 unit atau (KK) yang sudah diberikan dana perbaikan sebanyak 7.437 KK. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, pada Suara NTB, Jumat (14/6).

Meski demikian, ujarnya, fakta di lapangan, masyarakat yang sudah bekerja itu hampir mencapai 8.000 KK. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang membangun rumah dengan biayanya sendiri walau belum menerima uang.

Sementara dari 7.437 unit rumah (KK) yang sudah menerima dana, yang sudah jadi total dan ditempati saat ini sebanyak 2.482 unit. Yang masih berproses sampai saat ini sekitar 5.336 unit dan dipastikan satu hingga dua bulan ke depan sudah selesai.

Paling tidak, percepatan yang dilakukan sudah bisa di atas angka 5.000 atau 60 persen dari total 10.170 unit rumah

rusak berat yang harus tuntas dikerjakan baik di wilayah Kecamatan Sembalun, Sambelia, Pringgabaya dan wilayah lainnya di Kabupaten Lotim.

Sementara bagi masyarakat yang sudah membangun secara mandiri, apabila rumahnya masuk dalam kategori RTG maka bantuan Rp50 juta tetap diberikan sebagai pengganti uang pribadinya dengan kriteria rumah yang dibangun apakah masuk dalam kategori RTG ataupun tidak akan dinilai melalui tim khusus (timsus) yang dibentuk oleh BPBD Lotim.

“Jadi tim khusus yang akan menilai. Jika rumah RTG yang dibangun sesuai dengan aturan, maka kita akan bayar. Jika diluar itu, maka kami tidak bisa bayar,”ujarnya.

Purnama Hadi mengatakan, pihaknya dari awal sudah menyampaikan ke masyarakat untuk melakukan pendampingan oleh fasilitator sebelum mulai membangun secara swadaya.

Meski demikian terdapat dua alternatif dalam mensiasati hal tersebut, ketika dibangun secara mandiri, namun masuk dalam kategori RTG, maka tetap diproses dan dibayar. Namun apabila rumah yang dibangun tidak masuk dalam kualifikasi RTG, maka tidak bisa dibayarkan.

“Tetapi hak Rp50 juta itu

(Suara NTB/yon)

TAHAN GEMPA – Salah satu contoh rumah di Kecamatan Sembalun yang masuk spesifikasi RTG. Wilayah Sembalun merupakan salah satu daerah yang cukup parah diguncang bencana gempa bumi pada tahun 2018 lalu. bisa didapatkan apabila masyarakat bersedia mengubah struktur rumah yang dibangun menjadi RTG atau membangun rumah RTG yang baru di lahannya sendiri. Itupun dengan menunjukkan bukti

kepemilikan lahan,” tegasnya.

Sementara untuk rumah yang mengalami rusak sedang, jumlah keseluruhan sebanyak 4.971 unit dan yang sudah diberikan uang sekitar sebanyak 1.500 KK dan rata-rata perbai-

kannya hampir finish. Sedangkan untuk rusak ringan dari jumlah 13.357 KK dengan jumlah sudah diberikan uang sekitar 4.600 KK dan yang sudah tuntas pengerjaan perbaikannya sekitar 2.080 KK. (yon)

Kelola Anggaran Desa, Kapolres Ingatkan Kades (Suara NTB/ist)

TERTIBKAN – Satpol PP menertibkan aktivitas pengolahan material MBLB di sejumlah bahu jalan di Lotim.

Satpol PP Tindak Penjual MBLB di Bahu Jalan Selong (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) menindak para penjual Material Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di bahu jalan.

Aktivitas sejumlah oknum ini sudah lama menjadi atensi Satpol PP Lotim ini, karena kegiatan penggunaan bahu jalan untuk mengolah MBLB berupa pasir dan batuan lainnya ini sangat mengganggu.

“Kita memang sudah lama menjadikan masalah itu (MBLB di bahu jalan, red) menjadi perhatian kami,” tegas Kepala Satpol PP Lotim, Salmun Rahman kepada Suara NTB, Jumat (14/6)..

Seperti di lakukan tindakan peneguran langsung di jalan raya provinsi Korleko-Pohgading. Dituturkan Salmun, atas dukungan kepala desa setempat aparat Satpol PP Lotim ini menemui pemilik material.

Pemilik material ini diingatkan agar tidak menggunakan bahu jalan. Penggunaan material di pinggir jalan sebagai kegiatan usaha ini disebut termasuk melanggar Perda 4 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Di samping itu, kegiatan pengolahan MBLB berupa pengayakan pasir dan tanah ini akan sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Disebut, beberapa orang pemilik material sudah sanggup untuk tidak lagi menaruh material di bagu jalan dan berjanji akan memindahkan materialnya secepatnya. “Beberapa material sudah dapat dipindahkan dan yang belum tentu akan kami pantau kembali,” tegas Salmun.

Ditegaskan kembali, jika nantinya masih ada material yang ditumpuk di bahu-bahu jalan, maka Satpol PP siap akan menertibkan. Kata Salmun, cara paling mudah untuk menertibkannya adalah dengan membuangnya ke kali terdekat atau memanfaatkannya untuk meratakan bahu jalan di sepanjang jalan tersebut yang perlu ditimbun.

Terhadap lokasi lainnya, Salmun mengaku akan memberitahukan dulu kepala desa dan camat setempat baru kemudian akan kami ambil langkah sampai kepada tindakan.”Paling tidak kami tertibkan materialnya nanti,” ancamnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Ida Bagus Made Wianrta, SIK, mengingatkan kepala desa (kades) di Lotim hatihati dalam mengelola anggaran yang digelontorkan ke pemerintah desa. Menurut kapolres, saat ini sejumlah kades berhadapan dengan hukum lantaran diindikasikan melakukan penyelewengan anggaran desa.

Laporan itupun, katanya, dilaporkan oleh LSM, BPD maupun oleh lembaga lain.

“Iya, kita memang dari awal sudah mewanti-wanti terhadap kepala desa dalam mengelola anggaran. Laporan banyak yang masuk ke kami (kepolisian, red). Namun kita tidak serta merta melakukan penyelidikan. Melainkan kita tetap melakukan klarifikasi,” ujarnya dalam acara silaturahami dan arahan 3 pilar dalam rangka Harkamtibmas di Kantor Bupati Lotim, Jumat (14/6).

Menurutnya, penegak hukum pada dasarnya tidak ingin kepala desa yang melayani masyarakat ketimbang masalah terutama di dalam mengelola anggaran yang saat ini mencapai miliaran, baik berupa dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) maupun anggaran lainnya. Maka dari itu, ia mempersilakan kepala kepala desa untuk aktif berkonsultasi baik ke polsek maupun ke polres.

“Dari ketidakketahuan, mari sama-sama menjaga dan mengisi. Harus aktif berkonsultasi supaya kepala desa tidak jadi mangsa yang selalu dicari celahnya oleh oknum-oknum tertentu,” harapnya.

Ditambahkannya, seorang kades berhadapan dengan APH dikarenakan terjadinya kelalaian dan ketidaktahuan dari kades itu sendiri dalam mengelola anggaran yang didapatkannya. Sehingga itu dijadikan alat oleh oknum-oknum yang

berkepentingan dalam menjatuhkan kades yang saat itu sedang menjabat. “Kerap adanya kelalaian dan ketidaktahuan dari kepala desa ini dimanfaatkan,” ujar Kapolres.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SIK, menyampaikan, fungsi Reskrim siap menerima baik pengaduan dan laporan polisi apapun bentuk dan jenisnya. Untuk itu, ia mengimbau supaya jangan sampai melakukan kekerasan dan main hukum sendiri. Terutama ketika menemukan suatu tindak pidana supaya melaporkan ke aparat kepolisian terutama Bhabinkamtibmas yang ada di desa.

“Mari serahkan semuanya kepada hukum, masyarakat tidak mengambil main hakim sendiri ketika terjadi tindak pidana. Karena salah mengambil langkah bisa menimbulkan masalah baru,” tegasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SAMBUTAN - Kapolres Lotim, Ida Bagus Made Winarta, memberikan sambutan di hadapan kades dan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di Kantor Bupati Lotim, Jumat (14/6).

Usai THR, ASN akan Terima Gaji Ke-13 Bulan Ini Tanjung (Suara NTB) Usai menerima Tunjangan Hari Raya (THR) bulan lalu, Aparaturegara (ASN) kembali menerima tunjangan dari pemerintah. Kali ini dalam bentuk gaji ke-13. Sedianya gaji ini akan diterima akhir Juni ini.

Kepastian pencairan gaji ke-13 kalangan ASN Pemkab Lombok Utara, disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok

Utara (KLU), Sahabudin, S.Sos. M.Si., Jumat (14)6).

Kepada wartawan, Sahabudin mengatakan gaji ke-13 akan diberikan pemerintah kepada seluruh ASN. Untuk Lombok Utara sendiri, nominal yang dicairkan ke pemerintah sebesar Rp 10,8 miliar. “Perkiraan kita gaji ke-14 bisa dicairkan akhir Juni atau awal Juli. Jumlahnya Rp 10,8 miliar,” katanya.

Sahabudin menjelaskan, pencairan gaji ke-13 sudah

mulai diproses. BPKAD selaku Bendara Umum Daerah akan mempermalukan seluruh OPD untuk menyiapkan berkas usulan dan syarat pencairannya.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit Tentara Na-

sional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, pemberian gaji ke - 13 juga akan diterima oleh pensiunan. Hanya saja, alokasi kepada penerima diberikan oleh pemerintah pusat melalui Taspen. Sedangkan BPKAD hanya memproses gaji ke-13 kalangan ASN aktif.

Menurut mantan Kadis Dukcapil ini, anggaran sebesar Rp 10,8 miliar tersebut akan di-

transfer kepada 2.664 ASN yang ada di Lombok Utara. Jumlah tersebut berdasarkan data Mei 2019 lalu. Adapun basis penghitungan gaji ke-13, mengacu pada besaran gaji atau penghasilan yang diperoleh bulan Juni 2019 ini. “Jumlah yang diterima sebesar satu kali gaji, atau penghasilan bulan ini,” imbuhnya.

Jelang Pencairan akhir bulan, Sahabudin mengklaim hingga saat ini belum satu pun OPD yang mengajukan Surat

Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD. Ia memaklumi, memasuki masa kerja pascalibur lebaran sebagian besar OPD masih disibukkan dengan program OPD terkait.

Atas dasar SPM tersebut BPKAD menerbitkan SP2D yang selanjutnya dikirim ke PT Bank NTB Syari’ah.

Bank tersebut sebagai tempat Rek Kas Umum Daerah (RKUD) untuk ditransfer ke rekening bendahara penge-

luaran masing OPD. “Sampai sekarang belum ada pengajuan SPM, sehingga kita juga belum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),” tambahnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera menghubungi seluruh OPD di KLU terkait hal ini. Pihaknya akan membuat pemberitahuan juga secara tertulis. Hal ini mengingat waktu pencairan gaji ke13 semakin dekat. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 15 Juni 2019

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Wabup Jawab Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (13/6) sore, menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD Loteng, terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018. Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT. Sementara jawaban pemerintah daerah disampaikan Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, S.IP., bertempat di ruang rapat utama DPRD Loteng.

Dalam pidatonya di hadapan para anggota DPRD Loteng serta pejabat lingkup Pemkab Loteng yang hadir, Wabup Loteng menyampaikan apresiasinya atas kritik serta sarana anggota DPRD Loteng. Ia mengatakan, secara umum pelaksanaan dan pengelolaan APBD Loteng tahun 2018 sudah berjalan lain.

Hal itu bisa dilihat dari diperolehnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hanya saja, tentu masih banyak

yang harus dibenahi supaya pelaksanaan dan pengelolaan APBD Loteng bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Tapi paling tidak dengan diperolehnya opini WTP dari BPK RI, bisa menjadi awal yang baik dalam hal pengelolaan anggaran daerah.

“Opini WTP ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Loteng menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas beberapa pertanyaan dari fraksifraksi di DPRD Loteng. Salah satunya terkait besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada APBD Loteng tahun 2018 yang mencapai Rp58 miliar lebih dari Fraksi Partai Gerindra. Di mana menurutnya, hal itu bukan berarti pemerintah daerah tidak mampu mengelola anggaran dengan baik. Tetapi itu juga bisa menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran daerah secara efisien.

“Silpa yang cukup besar tidak selalu menjadi indikasi lemahnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana APBD. Silpa ini disebabkan oleh adanya efisiensi belanja dan beberapa belanja yang harus di-take over di tahun anggaran berikutnya,” terangnya.

Jika dibadingkan dengan Silpa tahun sebelumnya, nilai silpa pada APBD Loteng tahun 2018 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu tentunya menunjukkan adanya kinerja yang lebih baik.

Namun demikian pemerintah daerah akan tetap terus berupaya melakukan yang terbaik di masa yang akan datang, baik dari proses perencanaan dan pengganggaran sampai dengan tahap pelaksanaan APBD, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. “Komitmen pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Terutama dalam hal pengelolaan anggaran daerah,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri juga menjawab soal pengelolaan aset daerah berupa hotel Tastura dan Aero-

(Suara NTB/kir)

BACAKAN - Wabup Loteng H. L. Pathul Bahri, SIP., membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Loteng (foto kiri). Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menyerahkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Loteng kepada Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT., pada rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (13/6). tel Praya. Di mana saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian terhadap pihak pengelola aset tersebut. pemerintah daerah tidak mau terburu-buru menetapkan

pengelola aset tersebut. Harus dilakukan secara cermat. Mengingat pengelolaannya bersifat jangka panjang dan mempertimbangkan aspek ekonomis yang lebih optimal.

“Khusus terkait Perusda Loteng Bersatu, saat ini dalam proses pemilihan direktur utama yang diharapkan mampu memimpin perusahaan menjadi lebih baik lagi,” jawabnya. (kir/*)

Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

OPD Malah Bangun Taman di Depan Pendopo Bupati

Giri Menang (Suara NTB) Akses jalan menuju Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) sampai saat ini belum juga diperbaiki, padahal akses jalan ini banyak sekali dikeluhkan lantaran kondisinya rusak. Sayangnya, Pemda Lobar justru memprioritaskan membangun taman di jalur depan pendopo.Total biaya pembangunan taman ini mencapai Rp 400 juta, terdiri dari beberapa titik, termasuk di kawasan Lombok International Airport (LIA) II. nas Perumahan dan Permukiman Lobar, H. Saefullah mengatakan pembangunan taman di jalur dua depan pendopo untuk memperindah dan mempercantik pemandangan, sedangkan persoalan jalan adalah urusan provinsi.

“Kita bangun taman untuk mempercantik kan. Kalau jalan itu kan urusan provinsi,” jelas dia.

Taman yang dibangun sepanjang 50 meter ke kiri dan 50 meter ke kanan. Total dana yang dianggarkan Rp 200 juta.

Selain di jalur itu, pihaknya juga membangun taman di jalur LIA II dengan dana Rp200 juta, sehingga total dana untuk bangun taman di dua lokasi ini mencapai Rp 400 juta. Menurut dia model taman yang dibangun ini sudah didesain sedimikian rupa, pihaknya memikirkan nilai keindahan dan astristik taman agar indah dipandang. “Sudah ada gambar perencanaannya itu,”jelas dia. (her)

Sembilan Desa Dapat Bantuan Modal Keuangan dari Pemprov Giri Menang (Suara NTB) – Sembilan desa di Lombok Barat (Lobar) mendapatkan bantuan modal keuangan dari Pemprov NTB. Sembilan desa ini tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Sekotong, Lembar,Gerung, Labuapi, Lingsar, Gunungsari, Kediri dan Batulayar. Bantuan keuangan untuk menambah modal BUMDes ini diberikan Rp100 juta ke masing-masing desa, di mana dana bantuan ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemprov NTB dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

Kepala Desa Sekotong Tengah, L. Sarappudin mengatakan desadesa yang mendapatkan bantuan keuangan sudah diundang sosialisasi oleh Pemprov NTB, Jumat (13/6). Ada beberapa item prioritas penggunaan dana ini, antara lain untuk mendukung pengembangan BUMDes, penanganan sampah dan usaha lain. “Kami termasuk yang mendapatkan bantuan keuangan dari pemprov itu, Jumat kemarin sudah diundang sosoalisasi oleh pemprov,”jelas Sarappudin.

Untuk pencairan dana ini, kata dia, tergantung pengajuan dari desa, berupa usulan proposal ke pemprov. Pihaknya sudah mengusulkan proposal, namun proposal itu harus diubah. Pihaknya akan menyerahkan secepatnya proposal ini agar bantuan dana ini bisa direalisasikan. Untuk desanya sendiri rencananya bantuan dana ini akan diarahkan untuk pengadaan LPG, beras dan pupuk serta obat-obatan bagi petani.

Sedangkan untuk pengelolaan sampah, pihaknya masih terkendala tempat pembuangan sementara yang belum ada di wilayah Sekotong. Pihaknya sangat bergharap agar Pemda segera membuat semacam tempat pembuangan sampah di wilayah setempat agar penanganan sampah bisa maksimal. “Tapi kami masih tunggu juklak juknis penggunaan

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kades di Lobar ikut sosialisasi bantuan dana yang digelar Pemprov NTB. dana ini dari pemprov,” jelas dia Ketua BUMDes Desa Senteluk Zubaidi mengatakan dana bantuan dari pemprov ini akan diprioritaskan dalam rangka mendukung program gubernur terkait zero waste atau penanganan sampah.

Pihaknya akan mengalokasikan dana ini untuk pembelian kendaraan roda tiga untuk pengangkut sampah. Selain itu pihaknya mengalokasikan dana ini untuk mendukung ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan wisata Tanjung Bias. “Kami berencana membuat dan menata parkiran, beberapa lapak dan musola di kawasan wisata Tanjung Bias. Kami masih tunggu petunjuk teknis penggunaan dana ini,”jelas dia.

Sesuai arahan pemprov, jelasnya, dana ini juga diarahkan untuk menghidupkan simpan pinjam di masyarakat, namun berbentuk syariah. Pihaknya sudah menyusun RAB penggunaan dana ini sesuai nanti dengan petunjuk teknis dari Pemprov.

Sementara itu kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (PMD) Lobar, L. Edy Sadikin mengatakan bantuan dana dari pemprov ini untuk mendukung pengembangan BUMDes. Ke depan pihaknya akan memoitor penggunaan dana ini oleh desa.

“Kami akan monitor penggunaan dana ini agar maksimal,”jelas dia.

Pihaknya berharap agar dana ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan BUMDes sebab peruntukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Program ini, lanjut dia, merupakan penilaian langsung ke desa, sehingga ia terus menekankan ke desa agar membuat proposal. Desadesa yang membuat proposal ini sudah banyak direalisasikan. Diketahui sembilan desa yang mendapatkan bantuan dana ini antara lain Desa Lingsar Kecamatan Lingsar, Dopang Kecamatan Gunungsari, Desa Sekotong Tengah kecamatan Sekotong, Desa Lelede Kecamatan Kediri, Senteluk Kecamatan Batulayar, Taman Ayu Kecamatan Gerung, Mareje Timur Kecamatan Lembar, Karang Bayan Kecamatan Lingsar dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi. (her)

(Suara NTB/her)

RUSAK - Pemda membangun taman di jalur depan Pendopo Bupati Lobar, sementara jalan di jalur ini masih rusak.

PKS Jajaki Peluang Koalisi, Hanura Usung Gede Syamsul Praya (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terbilang cukup aktif melakukan persiapan jelang gelaran Pilkada Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang. Sejumlah partai politik (parpol) besar pun tengah dibidik untuk dijadikan mitra koalisi guna memuluskan rencana mengusung calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang.

“Hampir semua parpol kita jajaki peluang koalisi. Tapi yang paling intensif sejauh dengan empat parpol besar di Loteng,” ungkap Wakil Ketua DPD PKS Loteng, H. Supli, S.H., Jumat (14/6). Di antaranya, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai Golkar, termasuk juga dengan Partai Gerindra.

Di Pemilu legislatif kemarin, PKS memperoleh enam kursi di DPRD Loteng, sehingga paling tidak, PKS butuh tambahan empat kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang. Untuk itu, komunikasi dengan parpol-parpol yang memperoleh kursi besar di DPRD Loteng terus intens dibangun. “Prinsipnya kita pasti usung calon kepala daerah. Tapi untuk itu, butuh mitra koalisi yang minimal memiliki empat kursi,” tandasnya.

Disinggung soal calon kepala daerah yang bakal diusung, anggota DPRD Loteng ini mengatakan masih dalam proses penjajakan. Diakuinya, ada beberapa figur yang sudah masuk hitungan, terutama kader partai, karena PKS berharap bisa mengusung kader sendiri di Pilkada Loteng mendatang.

Untuk itu, DPD PKS Loteng nantinya akan membentuk tim pilkada yang tugas utamanya melakukan seleksi terhadap figurfigur calon kepala daerah yang bakal diusung. Figur yang diusung bisa saja dari luar partai, tapi tetap diutamakan yang kader partai. Apalagi dari internal partai,

Fihirudin kader cukup banyak, sehingga PKS bisa dikatakan tidak kekurangan kader untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang. “Kita punya kader yang layak dan mumpuni untuk diusung di Pilkada Loteng cukup banyak,” klaimnya.

Dari beberapa kader PKS, nama L. Suryade disebut-sebut yang paling besar peluangnya untuk diusung. Kendati gagal di pemilu legislatif kemarin, namun pamor L. Suryade tidak berkurang.

“Dia (L. Suryade,red) salah satu yang akan kita seleksi untuk bisa diusung di Pilkada Loteng mendatang,” ujarnya Sementara Partai Hanura sudah bergerak lebih dulu dengan menetapkan nama Lalu Gede Syamsul Mujahidin, S.E., dalam daftar bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Partai Hanura kini tinggal mencari mitra koalisi serta pasangan bagi anggota DPR RI tersebut.

“Bisa dipastikan, kita akan mengusung Gede Syamsul di Pilkada Loteng mendatang,” tegas Ketua DPC Partai Hanura Loteng, Fihirudin, kepada Suara NTB, Jumat (14/6).

Menurutnya, Partai Hanura sudah menyiapkan beberapa skenario dalam menghadapi gelaran Pilkada Loteng mendatang. Namun skenario yang disiapkan bukan soal

H. Supli figur lain selain Gede Syamsul. Tapi soal bagaimana Partai Hanura bersikap di Pilkada Loteng mendatang.

“Skenario kita, pertama mengusung Gede Syamsul sebagai calon kepala daerah. Apakah itu sebagai calon bupati atau wabup bukan jadi masalah,” ujarnya.

Skenario lainnya, Partai Hanura tidak akan mengusung siapasiapa. Tapi masuk di jajaran partai koalisi untuk gelaran Pilkada Loteng mendatang.

Terkait pasangan yang akan digandeng termasuk partai politik mitra koalisi, Fihir mengaku komunikasi dengan sejumlah figur sudah dijajaki. Misalnya dengan Zainul Aidi ataupun dengan L. Rudi Irham Srigede. Termasuk juga dengan H.L. Pathul Bahri, S.IP., juga sudah ada komunikasi.

Tapi yang jelas, karena tahapan pelaksaan Pilkada Loteng sendiri masih cukup lama jadi waktu persiapan juga masih cukup panjang.

Dengan partai politik, hampir semua partai politik di Loteng sudah dijajaki dan diajak berkomunikasi untuk melihat peluang atau potensi koalisi di Pilkada Loteng.

“Intinya kita sudah siap dengan figur yang akan diusung. Tinggal nanti dibahas bersama partai politik mitra koalisi,” pungkas Fihir. (kir)

(Suara NTB/dok)

Pantauan Suara NTB di jalur depan pendopo, di sebelah kiri jalan jalur dua dibangun taman beberapa puluh meter. Taman ini dibangun bersebelahan dengan tembok kantor bupati. Material bangunan pun menumpuk di sejumlah titik di ruas jalan tersebut. Sementara di jalur ini sendiri ada beberapa titik jalannya berlubang. Bahkan terparah di depan PDAM Gerung, akses jalannya sangat rusak, sehingga dikeluhkan warga.

Salah seorang warga setempat mempertanyakan kapan jalan ini mulai diperbaiki, sebab jalan ini jalur utama menuju kantor bupati. Ia mempertanyakan kenapa justru mengutamakan taman yang dinilai kurang penting dibandingkan jalan yang jauh lebih dibutuhkan masyarakat. “Ini kok mengutamakan taman dibandingkan jalan yang banyak dibutuhkan warga?” tanyanya.

Kabid Pertamanan pada Di-

(Suara NTB/kir)

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan mengamankan satu kursi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), periode 2019-2024. Untuk itu, Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Loteng pun telah mengusulkan tiga nama calon Wakil Ketua DPRD Loteng dari PPP untuk ditetapkan oleh DPP PPP. Hal itu diungkapkan Ketua DPC PPP Loteng, H. Mayuki, S.Ag., Jumat (14/6).

Tiga nama yang diusulkan sebagai Wakil Ketua DPRD Loteng dari PPP tersebut, yakni Sukatmi dan H. Mayuki L. Sunting Mentas, termasuk Ketua DPC PPP Loteng.

“Jadi sudah ada tiga yang ditetapkan untuk kita usulkan ke DPP, untuk menduduki kursi wakil Ketua DPRD Loteng periode berikutnya,” terang Mayuki.

Dikatakannya, sesuai mekanisme yang berlaku di PPP, DPC dalam hal ini hanya mengusulkan saja nama-nama calon saja. Nama-nama calon tersebut diputuskan pada rapat di DPC. Sedangkan keputusan tetap ada di tangan DPP. “Kewenangan kita (DPC,red) hanya mengusulkan. Soal siapa yang akan ditunjuk nantinya, itu menjadi kewenangan DPP,” tandasnya.

PPP pada pemilu legislatif lalu berhasil memperoleh enam kursi. Jumlah tersebut lebih banyak dari perolehan kursi di pemilu legislatif tahun 2014 yang hanya lima kursi. Perolehan kursi PPP sendiri sama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun PPP dipastikan berhak mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Loteng, karena perolehan suaranya lebih banyak dari Partai Demokrat. Di mana PPP memperoleh 55.292 suara.

Sedangkan Partai Demokrat dan PKS masing-masing memperoleh 53.931 suara dan 51.305 suara.

Adapun dua kursi Wakil Ketua DPRD Loteng lainnya diisi oleh Partai Golkar dengan perolehan tujuh kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan enam kursi, tetapi unggul perolehan suara dari PPP 61.980 suara. “Capaian PPP pada pemilu tahun lebih baik dari sebelumnya,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

Usul Tiga Nama

Alasan Banyak Pertimbangan, PU Tunda Talang Air Moyo Utara Sumbawa Besar (Suara NTB) Paket proyek Talang Air di Kecamatan Moyo Utara terus dipertanyakan. Mengingat hingga kini belum ada kejelasan pembangunannya. Meskipun anggarannya sudah tersedia di DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa tahun 2019 ini.

Informasi yang beredar di media sosial, Talang Air yang diharapkan untuk menopang kebutuhan irigasi Desa Sebewe, Baru dan Penyaring Kecamatan Moyo Utara ini batal (Suara NTB/ind) dibangun. Bahkan mencuat isu Jaharuddin anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain. Padahal sebelumnya sudah ada pembahasan yang alot di DPRD. Bahkan pembangunannya sudah diatensi Bupati Sumbawa, karena bagian dari janji politiknya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa melalui Kabid SDA, Ir. Jaharudin mengakui, anggaran pembangunan Talang Air sudah ada di DPA untuk pengerjaan tahun 2019. Namun pengerjaannya ditunda karena beberapa pertimbangan. Pihaknya juga sudah bersurat ke Bupati Sumbawa terkait hal ini.

“Kami sudah mengirim surat ke Pak Bupati bahwa paket itu kami tunda dulu sementara pelaksanaannya,” ujarnya kepada Suara NTB. Dipaparkannya, pertimbangan pertama ditundanya pelaksanaan karena menyangkut kewenangan. Jaringannya merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS).

Pihaknya tidak bisa melakukan intervensi, tanpa adanya persetujuan dari BWS. “Kita tidak bisa masuk ke jaringan orang tanpa persetujuan BWS. Sedangkan BWS tidak mau memberian persetujuan karena itu jaringan mereka. Tidak bisa diubah jaringan itu. Sudah dikomunikasikan, jadi tidak bisa BWS kita tiba-tiba masuk ke wilayah orang,” ujarnya.

Pertimbangan lain, kata Jahar, air yang akan dialiri tidak mencukupi hingga ke Talang. Jika diteruskan dikhawatirkan akan terjadi konflik antar masyarakat. Karena masyarakat jaringan Orong Rea keberatan jika nantinya aliran air akan semakin berkurang. Sedangkan air yang dialiri ke wilayah setempat juga tidak mencukupi. “Talang rencananya dibangun di atas bendung Sebewe. Itu dulu atas desakan masyarakat. Tetapi saat itu ada konflik.

Masyarakat yang jaringan Orong Rea itu air tidak cukup, sehingga keberatan. Mau dibagi ke Talang kan mereka akan gagal panen. Untuk Orong Rea saja tidak cukup airnya, apalagi kita seberangi ke Sebewe,” terangnya.

Selain itu, jaringan dari Bendung Moyo hingga lokasi Talang jaraknya sekitar 7 sampai 8 kilometer. Sedangkan dimensi yang ada kecil, sehingga harus dirubah. Karena jika dipaksakan air dilepas, akan melimpah dan merusak saluran yang ada. Jadi harus komplit satu paket antara jaringan dan Talang yang akan dibangun. “Dulu kita usulkan jaringan sama Talang. Tetapi yang disetujui hanya untuk talang saja. Anggaran Rp 1,65 miliar yang tersedia.

Harusnya dari jaringan sampai Talang harus dirubah dimensinya. Dapatlah angka Rp 8,75 miliar. Tetapi tidak ada uang pemda. Kalau satu paket mungkin bisa kita bangun Talang itu. Tapi karena paketnya tidak ada jaringannya percuma kita bangun,” tukas Jahar.

Saat ini, Pemkab juga sudah bersurat ke BWS. Informasinya BWS akan turun menelusuri nantinya. Adapun mengenai anggaran pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk mengalihkan. Nantinya itu akan menjadi wewenang Pemda.

“Bukan wewenang kami untuk alihkan anggaran. Kami hanya bersurat ke Pemda bahwa Talang itu kami tunda pengerjaannya sambil menunggu anggaran BWS jaringan itu,” pungkasnya. (ind)

23 Desa di KSB Siap Gelar Pilkades Serentak Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 23 desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang masa jabatan kepala desanya berakhir di tahun 2019 ini akan menggelar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades). Berdasarkan rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dea (DMPD) setempat, agenda demokrasi tingkat desa itu akan dijadwalkan sekitar bulan Oktober - November akhir tahun ini.

Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si mengatakan, sebelumnya pihaknya sempat mengagendakan menunda (Suara NTB/bug) pelaksanaan Pilkades desaMulyadi desa tersebut mengingat rapatnya agenda politik yang berjalan hingga tahun 2020 mendatang. Akan tetapi di sesuai arahan bupati, jadwal Pilkades akhirnya dimajukan tahun ini.

“Kita juga sempat mengikuti Perda Pilkades Serentak yang ternyata serentaknya itu durasi waktunya bisa per 1 tahun sekali, per 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Nah kita pakai untuk sekarang per 1 tahun sekali,” terang Mulyadi, Jum’at (14/6).

Untuk melaksanakan Pilkades di 23 desa itu, DMPD KSB, kini tengah melakukan persiapan. Menyusun jadwal tahapannya termasuk mengagendakan pembiayaannya yang akan diusulkan melalui APBD Perubahan tahun ini.

Mulyadi menyatakan, untuk pembiayaan pihaknya akan mengusulkan sekitar Rp 2 miliar. Ia menyatakan, dana tersebut sepenuhnya akan membiayai seluruh tahapan dan item kebutuhan anggaran Pilkades Serentak. “Kita mengikuti amanat UU 6/2014 tentang Desa. Di mana memang aturannya pelaksanaan Pilkades itu sumber pembiayaannya dari APBD,” urainya.

Ia menyebutkan, dilaksanakannya Pilkades Serentak untuk 23 desa di tahun ini sudah sesuai aturan terutama dari sisi Perda Pilkades. “Jadi tidak ada yang dilanggar ya.

Sebelumnya memang sempat kita akan wacanakan tunggul selesai Pilkada 2020, tapi terlalu lama. Ini juga langkah kita supaya tidak terlalu lama jabatan Kades itu di Pjs-kan (penjabat sementara),” cetus Mulyadi.

Selanjutnya ia mengatakan, saat ini belum seluruh desa yang menggelar Pilkades jabatan Kadesnya diisi oleh Pjs. Bahkan saat pemungutan suara yang direncanakan pada bulan Oktober atau November, masih akan ada desa yang Kadesnya belum berakhir masa jabatannya. “Ada yang baru berakhir bulan Desember. Tapi Pilkadesnya tetap kita ikutkan tahun ini. Itu tidak masalah kan, kalau misalnya Kades aktifnya mau ikut mencalonkan lagi ya silakan, tapi tentu dengan mengikuti aturan yang ada,” timpalnya.

Terakhir Mulyadi menambahkan, dalam 2 kali periode pelaksanaan Pilkades Serentak di KSB seluruhnya berjalan lancar. Hal ini dikarenakan seluruh instrumen pelaksanaan Pilkades oleh pihaknya telah dilengkapi. “Bahkan kita punya MPS (majelis penyelesaian sengketa) Pilkades. Dan itu sekarang sudah banyak daerah yang contoh,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Cairkan BOS TW II, Sekolah Diminta Segera Laporkan Belanja Barang dan Jasa

(Suara NTB/arn)

M. Khusnul Alwan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Hampir semua sekolah SD/ SMP penerima, telah mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tri Wulan Dua (TW II) Tahun 2019. Sehingga diminta kepada semua sekolah untuk segera melaporkan penggunaan dana BOS, belanja barang dan jasa paling telat awal Juli mendatang. Agar tidak menghambat proses selanjutnya.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, melalui Kasubag Urusan Perbantuan, M. Husnul Alwan S. Ag, Jumat

(14/6). Pencairan BOS TW II ini sudah sejak seminggu sebelum lebaran. Sekarang ini, semua sekolah sudah melakukan pencairan.

Alwan berharap kepada sekolah penerima BOS untuk dapat menggunakan anggaran sesuai yang tercantum dalam RAPBS. Untuk diketahui, di TW II ini ada sebesar 40 % dari total dana BOS yang dicairkan.

Total dana BOS TW II yang dicairkan sebesar Rp23,3 Miliar.

SD Negeri mendapat alokasi paling besar yakni Rp15 Miliar dengan jumlah siswa penerima sebanyak 46.889. Sementara untuk SD swasta

sebesar Rp 538,5 juta, dengan jumlah siswa penerima sebanyak 1.683. Sedangkan untuk SMP negeri dana BOS yang diterima sebesar Rp7,2 Miliar dengan jumlah siswa penerima sebanyak 18.108. Untuk SMP swasta sebesar Rp556,8 Juta dengan jumlah siswa penerima sebanyak 1.392.

“Untuk TW II ini tidak ada pembayaran kekurangan, karena semua sekolah penerima sudah melakukan pencairan di TW I lalu,” terangnya.

Sekolah diingatkan untuk segera melaporkan penggunaan dana BOS TW II. Melakukan belanja dana

BOS sesuai Juknis BOS 2019, termasuk dalam sistgem pengadaan barang dan jasa.Sekolah juga dimohon agar dapat merinci belanja pegawai, beban lainnya, beban perjalanan dinas, beban jasa dan lainnya. Sebab paling telat 10 hari setelah TW II, atau minggu pertama bulan Juli mendatang, sekolah harus menyerahkan laporan belanja barang untuk penggunana anggaran TW II. “Kita minta sekolah segera menyerahkan LPJ penggunaan BOS TW II ini, agar tidak menghambat proses selanjutnya,”pungkas Alwan. (arn/*)

Jenazah Peselancar Terseret Arus di Gili Krata Ditemukan Taliwang (Suara NTB) Aparat gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD dan Polres berhasil menemukan korban tenggelam di gili krata, Desa Kertasari setelah dilaporkan hilang sejak tiga hari yang lalu. Korban yang diketahui bernama Dian Pranata (15) tersebut, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, sekitar pukul 10.20 wita.

Kapolsek Taliwang, AKP. Ahmad Fatoni kepada Suara NTB, Jumat (14/6) membenarkan telah ditemukannya jenazah korban yang terseret gelombang tinggi saat berselancar di gili krata tiga hari yang lalu. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi yang dilaporkan hilang dengan kondisi jenazah mengapung dan sudah mulai membengkak.

Pada saat ditemukan celana yang digunakan korban saat berselancar tidak mengalami kerusakan hanya di bagian muka saja yang sudah tidak lagi bisa dikenali. Hal ini terjadi lantaran korban sudah mengapung tiga hari yang lalu dan baru ditemukan oleh aparat gabungan di hari keempat pencariannya.

Para petugas pencarian juga sempat putus asa karena sejak pencarian di hari pertama hingga hari tidak memberikan tanda adanya jenazah korban.

Tetapi setelah dilakukan penyisiran dan dibantu warga seki-

tar akhirnya jenazah korban bisa ditemukan.

“Korban sudah kita temukan tidak jauh dari lokasi saat korban dilaporkan hilang terseret ombak. Korban juga sudah kita serahkan ke keluarganya untuk bisa dimakamkan secara layak,” ungkapnya.

Dikatakannya, proses pencairan korban yang hilang tersebut melibatkan puluhan personel gabungan bersama dengan masyarakat desa setempat. Setelah berhasil ditemukan, korban langsung dibawa ke RSUD Asy Syifa untuk dilakukan visum luar saja.

Sementara untuk proses autopsi lebih lanjut dari pihak keluarga tidak bersedia. Karena kematian korban murni karena kecelakaan laut tidak ada unsur yang lainnya.

Hanya saja, pihak keluarga meminta supaya jenazah bisa disolatkan terlebih dahulu di RSUD Asy Syifa sebelum dimakamkan di pemakaman

umum dese setempat. Kejadian ini juga harus dijadikan pelajaran bagi warga yang beraktivitas di laut untuk bisa lebih hati-hati dan memantau kondisi yang ada. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi kejadian yang sama, belum lagi saat ini gelombang tinggi di beberapa wilayah diprediksi masih akan terus terjadi hingga beberapa hari kedepan.

Jika tidak waspada dan berhati-hati maka kejadian seperti juga akan terus terjadi.

“Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi karena kejadian tersebut murni kecelakaan dan kita tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada pada saat berada di laut, karena kondisi saat ini gelombangnya masih sangat tinggi. Bila perlu hindari berada di laut untuk saat ini supaya tidak ada lagi kejadian yang sama,” pungkasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

DIEVAKUASI - Jenazah korban tenggelam di gili krata, Desa Kertasari saat dievakuasi oleh petugas gabungan, Jumat kemarin.

Dispopar Usulkan Atensi Kekeringan, Polres KSB Tetap Distribusikan Air Bersih Pembenahan Stadion Pragas Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, tetap melanjutkan proses pendistribusian air bersih bagi warga yang membutuhkan. Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa terbantu, apalagi saat ini di beberapa lokasi sudah mulai masuk musim kemarau dan puncaknya diprediksi terjadi sekitar bulan Agustus mendatang Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa SIK., MH mengatakan pendistribusian air bersih merupakan implementasi dari program promoter pertama yakni sosok Polisi yang humanis. Bahkan saat ini mobil dengan kapasitas sekitar 5000 liter sudah siap untuk menyalurkan air bersih bagi warga masyarakat membutuhkan.

Pihak terkait juga tetap menggandeng Perumda Bintang Bano, karena untuk sementara saat ini pasokan air khusus Polri masih belum tersedia untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun mekanisme dalam pendistribusian air bersih yakni dari laporan para Bhabinkamtibmas di masing-masing desa.

Untuk itu, pihak terkait meminta para Bhabin untuk bisa berada di masyarakat untuk memantau kondisi kekeringan terkini di masingmasing desa. Jika ada informasi maka pihaknya akan langsung bergerak dan melakukan pendistribusian.

“Kami tetap pada komitmen awal untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi musim kemarau.

Kami juga sudah minta agar Bhabinkamtibmas supaya melaporkan kondisi kekerin-

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Pendistribusian air bersih oleh Polres Sumbawa Barat di desa Sagena, Kabupaten Sumbawa Barat. gan terkini di wilayahnya masing- masing,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk saat ini pihaknya lebih fokus di beberapa wilayah pesisir karena sangat rentan terjadi kekeringan. Hal ini terjadi Karena di wilayah pesisir merupakan daerah yang sangat parah jika musim kemarau melanda. Sementara daerah-daerah yang masih berada dalam kategori aman dan tidak terlalu parah akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pihaknya juga tetap akan menyeruakan masalah ini ke masingmasing kepala desa untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini.

Karena jika tidak ada warga yang minta dan laporan dari Bhabin, maka pihaknya akan

sangat kesulitan karena tidak semua wilayah bisa tercover.

Sementara untuk saat ini ada tiga kecamatan yang sudah mulai dilakukan pendistribusian, Kecamatan Poto Tano, Jereweh dan wilayah Seteluk khususnya di desa yang berada di pinggir gunung. Dalam pendistribusian air bersih, pihaknya juga memberikan atensi serius terhadap kasus 3C yang kiranya akan terjadi serta melakukan sosialisasi untuk tetap menjaga rasa aman dan damai.

“Setiap kita lakukan pendistribusian air bersih, kita tetap selipkan pesan untuk tetap menjaga kondusivitas daerah. Sehingga hal-hal yang kiranya akan terjadi bisa ditekan,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa mengusulkan pembenahan stadion pragas. Hal ini mengingat kondisi lapangan kerap tergenang saat musim hujan.

Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec.,Dev menyampaikan, pembenahan Stadion Pragas diusulkan 2020 mendatang.

Lapangan stadion akan dilakukan urugan karena kondisinya rendah. ”Pragas 2020 kita akan usulkan untuk meninggikan kita urug. Sehingga kondisi lapangan kalau musim hujan tidak terendam banjir, dan mungkin 2021 baru ke penataan rumput dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dijelaskannya, urugan ini untuk meninggikan lapangan.

Sekaligus untuk menutupi dan menimbun sisa pedagang pasar seketeng yang tidak sempat dipungut. Mengingat pasca kebakaran pasar, lapangan sempat dimanfaatkan sementara.

“2020 kita urug dulu agak tinggi, sekaligus menutupi, menimbun. Jangan-jangan kemarin untuk sementara pasar ada yang menggunakan paku berkarat kemudian dibuang di tengah lapangan yang tidak sempat terpungut lagi. Untuk menghindari bahaya bagi para atlet yang akan memanfaatkan lapangan, kita urug kita tata ulang. Sehi n g g a dimana ada lapangan basket,

voly, dan lainnya kita benahi lagi,” terangnya.

Rencananya, urugan nantinya akan diusulkan melalui APBD, karena anggaran yang digunakan tidak terlalu besar. Adapun di tahun 2019 ini sudah dianggarkan untuk pemasangan empat lampu di stadion. “Kita mau pasang lampu stadion. Sekarang masih dalam zonder tanah untuk sedalam berapa harus ditancap tiang. Lagi dalam proses perencanaan,” paparnya.

Diharapkan, pembenahan Stadion Pragas ini agar olahraga lebih menarik lagi. Sehingga akan lebih banyak peminat yang memanfaatkan fasilitasnya terutama kalangan generasi muda. “Kita masyarakatkan olahraga menjadi lebih semarak. Sehingga sumber-sumber atlet berprestasi lebih gampang kita peroleh, dan berharap betul KONI akan mensuport kita di dalam menunjang pelaksanaan event-event olahraga,” pungkasnya. (ind)

H. Iskandar D

(Suara NTB/ind)

SUARA NTB Sabtu, 15 Juni 2019

Tingkatkan Retribusi, Bapenda Garap Potensi Belum Tersentuh Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), H. Hasan Basri optimis capaian hasil penarikan retribusi tahun ini dapat meningkat dari target yang ditetapkan sebelumnya yang hanya sekitar Rp3 Miliar. Dengan menggarap secara optimal potensi-potensi yang selama ini belum tersentuh.

Sebagaiman disampaikan H. Bas, panggilan akrabnya, beberapa potensi yang belum tersentuh sebelumnya. Salah

satunya, perusahaan yang berkegiatan di Kabupaten Sumbawa, mesti menggunakan NPWP Sumbawa.

Sehingga perusahaan akan membayar pajak di Sumbawa dari hasil kegiatannya.

“Jadi meskipun dia kerjakan jembatan di Sumbawa, kalau dia NPWP-nya Jakarta, maka bayar pajaknya di Jakarta. Maka bagi hasilnya pun dengan Jakarta. Sekarang tidak boleh lagi, dengan keluarnya Perbup, semua perusahaan yang bekerja di

Kabupaten Sumbawa, harus menggunakan NPWP sumbawa. Saat ini sediktinya 50 perusahaan telah mengurus NPWP Sumbawa. Contohnya proyek Bendungan Beringin Sila, itu anggarannya Rp1.7 trilliun. PPNnya saja, itu sudah mencapai Rp170 milliar. Belum lagi PPHnya sekitar Rp120 Miliar. Begitu pula dengan pasar Seketeng nantinya, proyek jalan dan lain lainnya,” ulasnya.

Selain itu, peningkatan juga diproyeksikan dari

BPHTB. Dengan dibentuknya tim verifikasi Bapenda berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa. Sehingga masyarakat dapat memberikan angka transaksi jualbeli yang sesungguhnya.

Sebab di dalam aturan, apabila nilai jual-belinya di bawah Rp60 juta, maka dia tidak dikenakan pajak. Tapi kalau sudah diatas Rp60 juta, maka dikenakan pajak.

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, Bapenda

Kabupaten Sumbawa telah memanggil Notaris. Agar sebelum mengeluarkan surat keterangan jual-beli, dilakukan verifikasi harga oleh tim Bapenda.

Selain itu, lanjut H. Bas, potensi kebocoran yang dapat dimaksimalkan, dari kendaraan luar sumbawa yang diharapkan mengubah plat menjadi EA. Sehigga pajak kendaraan tersebut dapat menjadi pendapatan bagi Kabupaten Sumbawa. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 15 Juni 2019

LKPJ, APBD-P dan APBD 2020 Ditarget Tuntas Agustus Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan penyelesaian tiga pembahasan agenda keuangan bersama DPRD setempat, Agustus mendatang.

Tiga pembahasan agenda keuangan itu diantaranya, Laporan Pertanggungjawaban Bupati anggaran 2018, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 dan APBD 2020.

“Iya kita sudah ada komunikasi dengan DPRD untuk ketiga agenda itu akan diselesaikan paling (Suara NTB/bug) lambat minggu kedua buH. Amry Rakhman lan Agustus nanti,” terang Asisten Perekonomian Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan, Jumat (14/6).

Saat ini agenda pembahasan LKPJ Bupati terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2018 sedang berlangsung. H. Amry mengatakan, paling lambat pembahasan LKPJ ini akan tuntas dalam 20 hari ke depan. Selanjutnya pemerintah akan melanjutikan pembahasan APBD Perubahan 2019 yang kini jadwalnya oleh pemerintah telah diajukan ke DPRD dan akan segera dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. “Untuk APBD Perubahan kita sedang jalan juga bahas jadwalnya sekarang ini,” sebutnya.

Saat pembahasan APBD Perubahan nanti, lanjut dia, pemerintah akan kembali mengusulkan jadwal pembahasan APBD 2020. Rencananya paling lambat akhir Juli mendatang, agenda pembasahan APBD murni tersebut telah dapat dimulai. “Begitu selesai perubahan 2019 di minggu pertama Juli, lanjut lagi kita ke APBD murni 2020. Jadi agenda kita akan akan berkelanjutan tanpa henti sampai Agustus,” sebutnya.

Pemerintah bersama DPRD KSB sengaja menyelenggaran pembasan 3 agenda keuangan secara berturut-turut hingga Agustus mendatang. Sebab jika mengikuti jadwal normal ada kemungkinan pembasahan APBD murni 2020 akan molor dikarenakan pada bulan Agustus mendatang akan terjadi pergantian anggota DPRD periode 2014-2019 dengan angota yang baru terpilih di Pemilu 17 April lalu. Dikatakan H. Amry, terlalu beresiko jika pembahasan APBD murni 2020 menunggu setelah pelantikan anggota DPRD baru yang baru akan diambil sumpah jabatannya pada 19 Agustus nanti.

Karena setelah di lantik para anggota DPRD periode 20192024 itu belum akan bisa langsung menjalankan tugas-tugas kelembagaannya. Seba anggota DPRD baru nantinya harus menyelesaikan terlebih dahulu internalnya untuk menyusun seluruh organisasi alat kelengkapannya (AKD). “Kalau dipaksakan dibahas oleh anggota yang baru maka pembahasan APBD 2020 molor dan itu kita tidak inginkan terjadi,” cetus H. Amry. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Warga Keluhkan Pasokan Bergilir Air Bersih Dompu (Suara NTB) – Sejumlah pelanggan PDAM di Dompu, belum bisa menikmati pelayanan air bersih dengan maksimal.

Padahal, perbaikan instalasi perpipaan Bendungan Kemudi sudah rampung dilakukan. Tak hanya debitnya yang berkurang. Pelayanan dengan sistem pasokan bergilir pun kini dikeluhkan.

Salah seorang pelanggan di Dusun Selaparang Timur, Muhammad kepada Suara NTB beberapa waktu lalu kembali mengeluhkan persoalan ini. Ia bahkan mengaku sampai harus bangun tiap di atas jam 12 malam untuk menampung air bersih keperluan rumah tangganya. “Sudah hampir tiga minggu seperti ini. Air bersih datangnya selalu di atas jam 12 malam,” ungkap dia.

Kesulitan air bersih semacam ini, menurutnya bukan persoalan baru. Melainkan masalah rutin yang selalu ditemukan tiap tahun di wilayahnya. Hal itu juga yang membuatnya saat ini enggan lagi melapor ke PDAM lantaran jarang ditindaklanjuti.

Kalaupun ada niat baik PDAM untuk turun memantau kondisi lapangan, air bersih hanya akan normal dipasok maksimal satu bulan. Selebihnya, akan kembali dilayani secara bergilir. Bahkan terk-

adang kosong sama sekali.

“Beruntungnya di sini warga masih punya saluran irigasi untuk mencuci pakaian dan perabotan rumah tangga. Sementara air bersih kita manfaatkan sumur bor milik beberapa warga sekitar,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Aswandi. Warga Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai ini mengaku, pelayanan bergilir tersebut dialaminya setelah pembagian air bersih dilakukan petugas PDAM ke sejumlah warga lingkungan tetangga yang berada di dataran rendah. Sehingga dirinya yang berada di wilayah ketinggian kini kesulitan menerima pasokan air.

“Air yang dipasok itu kan dibagi lagi tapi ke wilayah yang agak rendah. Mulai dari itu langsung macet lagi airnya,” kata dia di sela melaporkan persoalan tersebut ke pihak PDAM, Jumat (14/6).

Sementara Direktur PDAM

(Suara NTB/jun)

TAMPUNG AIR - Salah seorang warga di Dusun Selaparang tengah menampung air bersih yang disalurkan secara bergilir oleh PDAM pada malam hari, Jumat (14/6). setempat, Agus Supandi, SE, saat dikonfirmasi Suara NTB membantah adanya pelayanan begilir air bersih di sejumlah wilayah itu. Pasca rampungnya perbaikan instalasi perpipaan Bendungan Kemudi

yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu, menurutnya pasokan air sudah kembali normal dengan tingkat penampungan 20 liter per detik.

Namun, jika betul persoalan ini terjadi di lapangan

pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan. “Nanti coba kita cek apa kendalanya karena debit yang masuk saat ini sudah maksimal 20 liter per detik,” tandasnya. (jun)

Sepi Pengunjung, Target Retribusi Uji KIR Terancam Tidak Tercapai

Tiap Hari, Satu Orang Hasilkan Setengah Kilogram Sampah Kota Bima (Suara NTB) – Persoalan sampah akan menjadi pekerjaan utama yang ditangani Pemerintah Kota Bima. Pasalnya, dalam sehari saja, satu orang di Kota setempat rata rata menghasilkan sampah setengah kilogram.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Drs. Alwi Yasin M.AP, kepada Suara NTB. Kata dia, penyumbang sampah juga termasuk bayi yang baru dilahirkan. “Bayi bayi yang baru dilahirkan yang menggunakan popok, nantinya akan menjadi sam(Suara NTB/Dok) pah,” katanya.

Alwi Yasin Diakuinya hingga saat ini, sampah yang ditangani optimal baru mencapai 40 persen.

Penyebab tidak optimal penanganannya lantaran masih terbatas dan tidak memadainya alat angkut sampah. “Alat kita jumlah terbatas dan tidak memadai. Bahkan sebagian besar mobil pengangkut sampah rusak termakan usia,” katanya.

Lantaran tidak memadainya sarana, pemumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampai seminggu. Efektifnya sampah yang berada di TPS harus diangkut dari pagi dan sore hari. Kondisi ini membuat sampah berserakan dimana-mana.

“Jumlah sampah terus meningkat sementara peralatan masih stagnan. Niatnya ingin mengurangi sampah tapi justru bertambah,” katanya. Selain itu, sampah sampah dari wilayah Kelurahan selama ini ditumpuk sampai menggunung di kantor DLH setempat untuk kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan mobil DLH. “Sementara mobil tiga roda yang dioperasionalkan di setiap Kelurahan tidak mampu menembus lokasi TPA karena lokasinya jauh dan menanjak,” katanya.

Di sisi lain, tambah Alwi kesadaran masyarakat juga masih kurang dalam urusan menangani hingga membuang sampah.

Persoalan sampah masih sepenuhnya menjadi tanggungjawab DLH. “Mobil operasional yang tidak datang cepat mengangkut sampah. Masyarakat akan membuang sampah sembarang, salahsatunya di sungai. Saya rasa perilaku ini yang harus diubah,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

(Suara NTB/Hms Pemda Dompu)

DEWAN JAGUNG - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama Sekjen Dewan Jagung Nasional saat diskusi di pendopo Bupati, Kamis (13/6) malam.

Bertemu Dewan Jagung, Bupati Mulai Seriusi Hilirisasi Dompu (Suara NTB) Dewan Jagung Nasional kembali berkunjung ke Kabupaten Dompu dan mendiskusikan pengembangan produk jagung di masa mendatang. Program hilirisasi jagung menjadi pembicaraan serius. Terlebih jagung Dompu sejauh ini bisa mempertahankan keberlanjutan, kuantitas, dan kualitas produksinya.

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB usai menggelar acara Halalbihalal lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, Jumat (14/6). “Tadi malam kita kedatangan tamu dari Dewan Jagung Nasional. Mereka datang khusus untuk bernostalgia (soal gerakan awal Kabupaten Dompu menanam jagung). Kita mendiskusikan tentang hilirisasi jagung,” katanya.

Menurut H. Bambang, Kabupaten Dompu berhasil menggerakkan penanaman jagung secara massal sehingga luasan tanaman jagung di

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dompu (Suara NTB) – lain sekarang sangat takut me- ada yang menghantui. Dia ter123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Su (30), korban gigitan lihat anjing saat diminta ma- lalu khawatir karena bayakn123456789012345678901234567890121234567890123456789 Hewan Pembawa Rabies kan pun ia menjawab sudah ya koban gigitan selama ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (HPR) kian memprihatin- ada nasi di telapak tangannya. yang meninggal,” jelasnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sementara disinggung kan. Ia terpaksa dirujuk ke Padahal tidak ada apa-apa, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 RSUD Dompu lantaran men- jadi psikologinya itu sudah san- kronologi pasti insiden gig123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 itan HPR tersebut, galami ganguan mental set- gat terganggu,” ungkapnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 elah insiden tersebut, akhir Berdasarkan hasil pemerik- Gunawan mengaku tak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pekan kemarin. saan awal tim dokter rumah mengetahuinya secara pas123456789012345678901234567890121234567890123456789 Humas RSUD Dompu, sakit belum ditemukan gejala ti. Termasuk waktu kejadi123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Gunawan dikonfirmasi korban positif terpapar virus an yang diperkirakannya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Suara NTB via telepon, Ju- rabies. Seperti halnya takut akhir pekan kemarin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Terlepas dari hal itu ia memat (14/6) mengatakan, akan cahaya dan air sebagaim123456789012345678901234567890121234567890123456789 pasien rujukan Puskesmas ana korban positif yang men- wanti-wanti warga agar tetap 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pekat asal Dusun Samada inggal sebelumnya. Kondisi Su menaruh kewaspadaan. Jan123456789012345678901234567890121234567890123456789 Desa Doropeti ini mulai lebih kepada trauma berat gan karena intesitas gigitan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengalami ketakutan yang yang mengakibatkan mental- saat ini terus menurun mem123456789012345678901234567890121234567890123456789 berlebihan sehari setelah nya terganggu. Bahkan saat buat masyarakat lengah. Bila 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tangan kirinya digigit HPR. mengetahui banyaknya korban memungkinkan masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Ia bahkan telah menunju- gigitan HPR yang meninggal ia pun harus terlibat aktif untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 membantu pemerintah menkan sikap yang tak wajar. seketika histeris ketakutan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Misalnya, menganggap ada Meski belum menunjukan ge- geliminasi hewan ini.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Sehingga aktivitas kita benda-benda tertentu di jala awal rabies, lanjut Gunawan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tangannya. pihaknya tetap memberikan dua sehari-hari baik di kam123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Perubahan sikapnya dosis vaksin sebagai langkah an- pung maupun perkantoran 123456789012345678901234567890121234567890123456789 korban ini mulai dialami tisipasi awal. “Pokoknya seka- tidak lagi terancam,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 setelah gigitan terjadi. Se- rang pikiran korban ini seperti pungkasnya. (jun) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Korban Gigitan HPR Alami Gangguan Mental

Dompu dan pulau Sumbawa bisa dipertahankan. Tidak hanya luas tanaman jagung yang bisa dipertahankan, tapi kontinuitas produksi, kuantitas, dan kualitas produksi juga bisa dijaga. Sehingga program hilirisasi jagung menjadi keharusan untuk dimulai. Walaupun upaya itu sudah mulai dilakukan 3-4 tahun lalu, tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal.

“Hilirisasi. Harus ada industri yang menindaklanjutinya lebih lanjut. Apakah itu menjadi pakan, menjadi makanan. Ini yang sekarang yang kita seriusi,” kata H. Bambang.

Ia pun mengaku, sepulang dari kunjungan ke agenda UNESCO di Prancis akan mengambil waktu untuk menghadap Menteri BUMN agar perusahaan – perusahaan BUMN bisa membantu memfasilitasi mewujudkan hilirisasi produk jagung di Dompu.

“Kami sudah sepakat, sepulang Saya dari Paris kita akan mengonfirmasikan jadwal untuk bertemu ibu Rini Mentri BUMN. Bagaimana beberapa BUMN bersinergi membangun pabrik pakan di Dompu,” terangnya.

Ketersediaan lahan seluas 35 ha untuk pelabuhan Nu-

santara di Kilo dinilai ikut membantu mewujudkan hilirisasi produk jagung dan Kilo akan dijadikan sentra hilirisasi jagung. “Paling tidak pelabuhan itu akan menunjang pengiriman jagung, pengiriman pakan, dan pengiriman lainnya dalam jumlah lebih besar dan juga akan melayani memasukan barang – barang material pendukung untuk satu proses pembuatan pakan ternak,” katanya.

Selain itu, H. Bambang juga mengaku, Dewan Jagung Nasional juga menawarkan peluang pasar untuk daun jagung kering ke Jepang. Hal ini masih dikaji lebih lanjut agar pengambilan daun jagung tidak mempengaruhi tongkol dan biji jagung yang dihasilkan.

Terkait komitmen Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI dalam kunjugannya di Kabupagten Dompu beberapa waktu lalu yang ingin menghadirkan pabrik pakan ternak mini di Dompu, dikatakan H. Bambang, itu menjadi bagian dalam diskusi dan titik awal lahirnya hilirisasi produk jagung di Dompu. “Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Dirjen Tanaman Pangan lalu,” katanya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan dan KIR Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, Ambo Nurung S. Ap mengatakan, sejak awal tahun 2019 hingga saat ini tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus buku KIR masih sangat minim. Melihat kondisi tersebut, dikhawatirkan target retribusi uji KIR sekitar Rp200 juta terancam tidak bisa terealisasi. Parahnya lagi puluhan buku KIR yang disita karena terjaring razia petugas, tidak kunjung diambil.

“Memang sejak awal tahun 2019 tingkat kunjungan masyarakat untuk melakukan uji kir sangat minim. Bahkan didalam satu hari full, yang datang hanya satu sampai tiga kendaraan saja itupun kebetulan. Lebih parahnya lagi buku KIR yang terjaring razia dan sejumlah STNK tidak kunjung diambil oleh pemiliknya. Jika hal ini terus terjadi, kami khawatirkan terjadi pendapatan dari retribusi dari uji KIR ini terancam tidak akan bisa terealisasi di tahun 2019 dan itu juga akan menjadi preseden buruk karena tidak mampu mencapai target,” ungkapnya kepada Suara NTB. Dikatakannya, target pendapatan dari retribusi KIR di tahun 2019 sekitar Rp 200 juta sementara yang sudah terealisasi hingga saat ini baru sekitar Rp75 juta. Masih kecilnya capaian tersebut bukan berarti pihaknya tidak bekerja, tetapi memang tingkat kesadaran masyarakatnya yang kurang. Upaya penindakan tegas dengan menyita belasan buku KIR karena tidak membayar sudah sering dilakukan. Hanya saja upaya itu tidak memberikan dampak yang baik, buktinya sudah dua bulan buku itu disita masih banyak yang tidak datang mengambilnya. Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengaku sudah tidak memiliki cara yang lebih efekti

lagi untuk menggugah kesadaran masyarakat. Padahal pengujian secara rutin kendaraan merupakan salah satu cara untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan saat perjalanan.

“Memang yang masih menjadi masalah disini yakni tingkat kesadaran masyarakatnya yang masih kurang.

Kalau dari kami segala upaya sudah kita lakukan mulai dari razia kendaraan hingga menyita buku KIR-nya tidak kunjung memberikan hasil yang maskimal,” imbuhnya.

Ia menambahkan, selain tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, target pendapatan retribusi Rp200 juta juga tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Padahal jika melihat potensi yang bisa ditarik biaya retribusi hanya sekitar 800 unit kendaraan saja dengan taksiran besaran pendapatan sekitar Rp 170 juta maksimalnya. Apalagi kondisinya saat ini sangat sepi pemilik kendaraan yang melakukan uji KIR. Kadang dalam sehari saja hanya satu kendaraan saja yang masuk.

Jika masalah ini terus berlanjut, dikhawatirkan target sekitar Rp200 juta tidak akan terealisasi. Bahkan dari total potensi wajib KIR, hanya 50 persen saja yang rutin, sementara sisanya masih belum ada kejelasan. Pihaknya juga sudah melakukan segala upaya supaya para pemilik kendaraan wajib KIR datang untuk memperpanjang izinnya.

Tetapi faktanya masih tetap saja nihil tanpa kejelasan, hal bisa menjadi acuan bahwa pemilik kendaraan di KSB tidak taat untuk uji KIR. “Segala cara sudah dilakukan untuk merealisasikan pendapatan dari uji KIR di tahun 2019 meski masih sangat jauh dari dari. Tetapi kami tidak akan menyerah dan tetap mengejar target tersrbut hingga akhir tahun anggaran,” tukasnya. (ils)

Cari Keadilan, Pejabat yang Dimutasi dan Didemosi Lapor KASN Kota Bima (Suara NTB) – Proses mutasi, rotasi dan demosi pejabat yang dilakukan Pemerintah Kota Bima beberapa waktu lalu kini memunculkan polemik lantaran tahapannya dinilai ada kejanggalan.

Selain diadukan ke DPRD Kota Bima, dugaan kejanggalan proses mutasi dan demosi tersebut juga dilaporkan oleh para pejabat Pemerintah Kota Bima ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sebuah surat laporan pengaduan yang ditandatangani 10 pejabat mewakili ratusan pegawai lainnya tertanggal 16 Mei 2019 dituju-

kan ke KASN. Isinya berupa telaah hukum terhadap proses mutasi dan demosi.

Perwakilan Pejabat yang didemosi, Irwansyah mengatakan, dalam surat laporan pengaduan itu juga ada dua item permintaan. Antara lain meminta KASN untuk mengawasi kembali proses mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemkot Bima.

“Kemudian permintaan kedua, mendesak KASN untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota Bima mengembalikan kembali jabatan dan posisi para pejabat,” katanya.

Irwansyah, mengaku langkah yang diambil atau ditempuh pihaknya, untuk memperjuangkan nasib, karena proses mutasi dan

rotasi diduga tidak sesuai aturan yang berlaku. “Kami ingin meminta keadilan,” katanya.

Selain itu, langkah pihaknya melaporkan proses mutasi dan rotasi tersebut diakuinya sebagai bentuk ketegasan.

Sebab segala kebijakan harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. ”Ini bukan pembangkangan kami sebagai ASN, tapi sebagai bentuk ketegasan dan memperjuangkan keadilan,” katanya.

Mewakili rekannya, Irwansyah mengaku, tidak keberatan jika dipindahkan ataupun digeser sesuai dengan kebijakan. Namun yang dirasakan, sebagian jabatan banyak yang diturunkan (demosi).

“Kalaupun ada demosi atau penurunan jabatan, misalnya dari Kabid menjadi Kasi, harus ada kesalahan yang dilanggar. Tapi sampai ini kesalahan yang kami lakukan tidak kami ketahui,” katanya.

Irwansyah menambahkan, setelah laporan diterima oleh pihak KASN, pihaknya akan akan menunggu kedatangan Tim KASN ke Kota Bima. Untuk mengetahui secara pasti persoalan yang terjadi.

“Kami juga akan tetap mengawal proses klarifikasi yang dilakukan DPRD kepada tim Baperjakat,” pungkasnya. (uki)

Korupsi BOS SMAN 1 Monta

Jaksa Hentikan Penuntutan Wahidin di Pengadilan Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum akan menarik dakwaan terhadap terdakwa korupsi dana BOS SMAN 1 Monta, Kabupaten Bima, Wahidin. Mantan Bendahara SMAN 1 Monta, Wahidin meninggal dunia karena tumor paru-paru yang dideritanya. Sementara dia masih menjalani persidangan atas kasus korupsi 339,3 juta.

Kasi Pidsus Kejari Bima Wayan Suryawan mengonfirmasi pemulangan Wahidin pada Kamis (13/5) siang kemarin. Wahidin dinyatakan meninggal dunia pagi harinya. “Untuk itu kami akan menghentikan proses penuntutan di persidangan,” ujarnya Jumat (14/5) kemarin di Mataram.

Saat ini, sambung dia, jaksa penuntut umum sedang menunggu proses administrasi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram terkait penghentian penuntutan tersebut. “Nanti keterangan yang bersangkutan akan kita gunakan yang dari BAP (berita acara pemeriksaan),” imbuh Wayan.

Terpisah, Kepala Lapas Mataram Tri Saptono Sambudji menerangkan bahwa Wahidin masih berstatus tahanan titipan Kejari Bima. Sebab Wahidin diajukan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi. “Kita sudah koordinasi dengan jaksa yang menahan karena kalau tahanan adalah tanggung jawab dari pihak yang menahan,” jelasnya.

Selama di Lapas, imbuh Tri, Wahidin sudah mendapat perawatan di Klinik Lapas Mataram. Pihak keluarga pun turut mendampingi selama proses perawatan tersebut. “Di dalam Lapas sudah dilakukan maksimal sesuai SOP penanganan medis. Karena tidak ada perubahan kondisi langsung dibawa ke RSAD,” ungkapnya.

Puncaknya pada Kamis (13/5) dini hari lalu. Kondisi Wahidin memburuk sampai dirujuk ke RSAD Wira Bhakti Mataram. “Dinyatakan meninggal pada pukul 05.29 Wita tanggal 13 Juni karena tumor ganas paru-paru,” sebut Tri. Wahidin sebelumnya diajukan ke pengadilan bersama mantan Kepala SMAN 1 Monta Nurul Mubin. Mereka didakwa bersama-sama korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2016.

Total dana BOS yang diterima SMAN 1 Monta tahun 2016 sebesar Rp706,6 juta. Mubin memakai dana BOS tersebut tanpa melibatkan tim manajemen BOS pada setiap kegiatan Mubin sebagai pengelola dana tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Wahidin membantu Mubin membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS triwulan ke-II sampai ke-IV. Tugasnya membuat nota dan kuitansi yang tidak semestinya juga dengan membuat duplikat stempel atau cap toko untuk menutupi nilai uang yang telah dipakai tidak sesuai Juknis. BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi pengelolaan dana BOS tersebut sebesar Rp339,34 juta. Hal tersebut dari penggunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan. (why) (Suara NTB/why)

Hadapi Pilkada

Nasdem Segera Agendakan Penjaringan Bakal Calon Mataram (Suara NTB) Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan digelar di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB, dipastikan akan diikuti secara serius dan maksimal oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Dengan harapan dapat meraih hasil maksimal. Berbagai persiapan menghadapi Pilkada pun dalam waktu dekat akan dimulai diagendakan Partai Nasdem.

Ketua DPW Partai NasDem NTB, Muhammad Amin yang dikonfirmasi Jumat (14/6) kemarin, menyampaikan bahwa pihaknya berharap, hasil maksimal diperoleh Partai NasDem di Pemilu legislatif 2019 bisa berlanjut dengan kemenangan maksimal di Pilkada 2020. “Kita ingin kemenangan di Pileg berlanjut di Pilkada 2020,” tegasnya.

Dikatakan mantan Wakil Gubernur NTB itu, bahwa perolehan suara diperoleh Partai NasDem di Pileg 2019 menjadi modal awal bagi Parpol besutan Surya Paloh itu untuk bertarung kembali di Pilkada serentak 2020. Terjadi peningkatan raihan suara cukup signifikan dialami Partai NasDem di Pileg.

Misalnya, di DPRD NTB dari tiga kursi di Pileg 2014 lalu, meningkat menjadi enam kursi di Pileg 2019. Sehingga dipastikan Partai NasDem bisa membentuk fraksi tersendiri. Bagi Amin, hasil raihan suara diperoleh Partai NasDem di Pileg, menambahkah kepercayaan diri Partai NasDem untuk bersiap menghadapi kontestasi di Pilkada serentak 2020.

“Pilkada 2020 akan kita persiapkan secara maksimal, agar hasil kita peroleh pun lebih maksimal,” imbuhnya. Adapun tujuh daerah yang akan menggelar Kontestasi Pilkada serentak 2020 akan diikuti tujuh Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Walau begitu, NasDem tak akan gegabah dalam menentukan arah dukungan di Pilkada. Kandidat yang bakal akan didukung dan diusung di Pilkada, salah satu barometernya akan ditentukan dari hasil survei. Dengan hasil survei tersebut diperoleh gambaran tingkat elaktabilitas dan popularitas dari kandidat tersebut.

Sehingga diketahui apakah kandidat tersebut memiliki kans atau peluang besar atau tidak untuk memenangkan kontestasi di Pilkada. “Seperti Partai lainnya, NasDem ingin usung kandidat menang,” tambahnya.

Namun demikian, Amin menegaskan, tidak menutup kemungkinan Partai NasDem akan mendorong kader terbaik untuk maju di Pilkada serentak 2020. Jika kader tersebut memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bakal calon sebagaimana ditetapkan Partai NasDem. Maka pihaknya tentu akan memberikan prioritas untuk dukung dan usung kader di Pilkada 2020.

Dalam waktu dekat ini, Partai NasDem memastikan diri akan mulai membahas pembukaan penjaringan bagi bakal calon kepala daerah. Sebab itu, baik kader maupun non kader memiliki peluang dan kesempatan sama diusung di Pilkada. “Dengan penjaringan ini tentu kita ingin mencari tokoh atau figur terbaik diusung nanti di Pilkada,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Gugatan Caleg Golkar dari Dapil NTB 1 Ditolak Bawaslu RI Mataram (Suara NTB) Gugatan dugaan pelanggaran administrasi terhadap KPU Provinsi NTB dan jajaran yang dilayangkan oleh caleg anggota DPR RI asal Partai Golkar dari dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) yakni Fatahillah Ramli ke Bawaslu RI dinyatakan ditolak pada persidangan yang digelar di Bawaslu RI di Jakarta, pada Kamis lalu.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu membenarkannya. Bahwa gugatan Fatahillah Ramli ditolak oleh Bawaslu RI karena dinilai tak memenuhi unsur pelanggaran.

“Gugatan dari caleg Golkar DPR RI dapil NTB 1 atas nama Fatahillah Ramli tentang dugaan pelanggaran administrasi KPU NTB, keputusannya ditolak oleh Bawaslu RI,” ujar Suhardi Jumat (14/ 6) kemarin.

Dengan ditolaknya gugatan

caleg Golkar tersebut oleh Bawaslu, maka KPU Provinsi NTB bisa lebih fokus menghadapi gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) peserta Pemilu dari NTB di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dengan ditolaknya gugatan Fatahillah Ramli oleh Bawaslu menegaskan bahwa tidak dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh penyelenggara.

Tinggal sekarang kita hadapi gugatan di MK dan Insya Allah kita sudah siap juga,” tegasnya.

Diketahui ada dua pokok perkara yang dipersoalkan dalam gugatan Fatahillah Ramli, caleg DPR RI asal Partai Golkar dari dapil NTB 1, dengan pihak tergugat KPU NTB. Pokok perkara pertama yakni ia mempersoalkan adanya dugaan penggelebungan suara yang terjadi secara masif di semua tingkatan di dapil NTB I. “Gugatannya yang pertama soal perbedaan angka pada C1, DAA1 dan DA1 hasil rekapitulasi pada semua tingkatan terhadap hasil perolehan suara partai Golkar dan PAN untuk

DPR RI,” ungkap Suhardi.

“Isi gugatan yang kedua yakni, ia menyoal soal tindakan KPPS, PPS dan PPK yang dinilainya tidak mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat pada wilayah KPPS, PPS dan PPK selama tujuh hari,” sambungnya.

Selain mengajukan gugatan ke Bawaslu RI, Partai Golkar juga mengajukan gugatan PHPU ke MK. Adapun pokok perkara yang diajukan ke MK masih seputar dugaan penggelebungan suara yang terjadi, khususnya di Kabupaten Bima. Dalam dokumen gugatan Partai Golkar, disebutkan pokok perkara gugatannya yakni pada saat pleno di Kabupeten Bima, para ca-

leg Golkar mengajukan buktibukti penggelembungan suara di salah satu kecamatan, dan saat diperiksa oleh KPU, dan dicocokan antara dokumen DAA1, dengan DA1 plano dan DA1 diketahui terbukti ada perbedaan angka yang cukup signifikan.

Pokok perkara lainnya yakni soal keberpihakan, pelanggaran administrasi, yakni soal waktu mulai pencoblosan suara yang tidak sesuai tahapan. Kemudian para saksi tidak ada yang diberikan form C1 usai perhitungan suara. Serta telah terjadi dugaan penambahan dan pengurangan suara pada masingmasing parpol pada pleno di tingkat PPK, khususnya di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. (ndi)

123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 DAKWAAN - Terdakwa korupsi dana PKH 123456789012345678901234 Montong Gading, Lombok Timur, Fatoni 123456789012345678901234 menjalani sidang dakwaan di Pengadilan 123456789012345678901234 123456789012345678901234 Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

(Suara NT/why)

Mantan Korkab PKH Lotim Didakwa Korupsi Dana PKH Rp157,2 Juta Mataram (Suara NTB) Mantan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Timur, M Fatoni didakwa korupsi dana PKH sebesar Rp157,2 juta. Terdakwa disebut memotong dan tidak menyalurkan dana bantuan 126 dari total 219 keluarga penerima manfaat (KPM). Caranya, penerima diminta menandatangani tanda penerimaan meski nyatanya tidak ada uang yang disalurkan.

Terdakwa Fatoni diajukan ke hadapan hakim Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan ketua majelis Anak Agung Ngurah Rajendra. Ketua tim jaksa penuntut umum Wasita Triantara mengajukan dua pasal dakwaan. Yakni pasal 2 juncto pasal 18 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Wasita menyebutkan, pada tahun 2017 lalu setiap KPM PKH mendapat dana bantuan sosial masing-masing sebesar

Rp1,89 juta dan pada tahun 2018 Rp1,76 juta yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Total yang disalurkan melalui rekening KPM PKH sebesar Rp425,6 juta. Namun yang diterima hanya Rp253,9 juta serta ada sisa saldo Rp14,49 juta.

Masing-masing KPM PKH dibuatkan rekening khusus untuk menerima penyaluran dana bantuan sosial tersebut.

Penyalurannya dibagi dalam empat tahap. Per triwulan yang disalurkan sebesar Rp500 ribu kecuali pada tahap ke-IV Rp390 ribu pada tahun

2017 dan Rp266,3 ribu di tahun 2018.

Di Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, dibentuk sembilan kelompok yang beranggotakan 219 KPM PKH. Antara lain kelompok dengan nama Ceret, Ceret 2, Ceret 3, Temubireng 1, Temubireng 2, Embung Jago, Lendang Jaran, Lekong Lima, dan Pringgajurang.

Terdakwa Fatoni menemui masing-masing ketua kelompok KPM PKH dan anggotanya tersebut. “Untuk meminta tanda tangan dan cap jempol tan-

da terima dana bantuan,” kata Wasita. Tetapi, Wasita menambahkan, saksi anggota KPM PKH mengaku tidak pernah menerima penggantian dan penyerahan uang PKH. Fatoni bersama anggota KPM PKH sempat bersepakat ada penggantian uang.

Namun tak kunjung terrealisasi. Dana PKH sudah dipakai Fatoni untuk membayar utang, kompensasi pinjaman bank, belanja pakaian, dan pengobatan istri. BPKP menghitung kerugian negara sebesar Rp157,2 juta. (why)

Evaluasi Operasi Ketupat 2019

Angka Kecelakaan Lalu Lintas Menurun

Mataram (Suara NTB) Operasi Ketupat Gatarin 2019 Polda NTB berakhir awal pekan lalu. Polda NTB mengevaluasi turunnya angka kecelakaan lalu lintas. Berbanding lurus juga dengan angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan. Kesadaraan keselamatan berlalu lintas meningkat.

Hal itu disampaikan Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana mengungkapkan hasil analisa dan evaluasi Operasi Ketupat Gatarin 2019, kemarin.

Menurutnya, secara umum operasi yang bertujuan menjaga keamanan selama Hari Raya Idul Fitri 1440 H lalu. “Pada saat dan pascahari raya Idul Fitri, situasi Kamtibmas tetap terkendali. Kegiatan operasi telah tergelar dan berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai tujuan,” ungkapnya.

Hal tersebut tampak dari data angka kecelakaan lalu lintas yang menurun dibanding selama operasi yang sama tahun 2018 lalu. Rinciannya, terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 35 kasus pada tahun 2018. Menurun menjadi hanya 17 kasus pada 2019.

“Tren penurunan kasus kecelakaan lalu lintas sebesar 51 persen,” sebut Kapolda.

Dari segi dampak, pada tahun 2018 jatuh korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, luka berat 20 orang, dan luka ringan 36 orang. Sementara di tahun 2019, korban meninggal dunia delapan orang, luka berat lima orang, dan luka ringan 19 orang.

“Korban meninggal dunia turun 27 persen, luka berat turun 75 persen, dan luka ringan turun 47 persen,” papar Nana.

Gangguan keamanan seperti kasus pencurian dan konflik sosial menurun 26 persen. Yakni dari 112 kasus pada tahun 2018 menjadi 83 kasus pada tahun 2019. “Hal ini dapat tercipta berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seluruh personel yang melaksanakan operasi,” pungkas Kapolda. (why)

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid didampingi Divisi SDM, Itratif saat memimpin rakor persiapan menghadapi gugatan PHPU di MK.

Bawaslu NTB Satukan Data Hasil Pengawasan Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB telah menyelesaikan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh jajarannya dari 10 kabupaten/kota sejak Rabu (12/6) sampai Jumat (14/6) kemarin. Kegiatan rakor tersebut berlangsung untuk membahas kesiapan Bawaslu dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid yang dikonfirmasi, Jumat (14/6) menyampaikan bahwa pihaknya perlu melakukan persiapan dalam menghadapi gugatan PHPU dari peserta pemilu di MK. Mengingat dalam persidangan, Bawaslu juga akan ikut dihadirkan untuk memberikan keterangan.

“Divisi Hukum menjadi garda terdepan dalam menghadapi gugatan PHPU di MK. Karena itu Divisi ini memiliki tanggung jawab untuk sinkronisasi berbagai dokumen pengawasan dan penindakan yang sudah dilakukan Bawaslu dalam memberi keterangan persidangan di Mahkamah Konstitusi,” ujar Khuwailid.

Sinkronisasi itu dilakukan agar data dan dokumen serta keterangan yang akan disampaikan oleh pihak Bawaslu tidak berbeda di semua tingkatan. Mengingat gugatan yang dihadapi, khususnya di NTB terjadi pada semua

tingkatan untuk pemilihan anggota DPR, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Karena itu Rakor tersebut dihadiri oleh Jajaran Bawaslu kabupaten/kota yakni para Koordinator Divisi Hukum,Data dan Informasi, Koordinator Divisi PHL, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Diketahui, persidangan perdana untuk gugatan PHPU Pilpres sudah dimulai, Jumat (14/6) sampai tanggal 28 Juni mendatang.

Sedangkan untuk sangketa Pileg, persidangannya dimulai tanggal 9 Juli - 9 Agustus. Namun karena NTB tidak masuk menjadi objek sangket PHPU Pilpres, maka Bawaslu NTB hanya menyiapkan diri menghadapi gugatan Pileg.

“Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu mempersiapkan diri menghadapi sidang di MK, Jika sewaktu-waktu dimintai keterangannya di sidang,” kata Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu NTB, Itratip, menambahkan.

Dikarenakan Bawaslu baik di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sangat kemungkinan diminta keterangan oleh Majelis Hakim sidang MK. Oleh karena itu, Perlu dipersiapkan antisipasi keterangan yang akan disampaikan di sidang MK terhadap kemungkinan persoalan dimintai keterangan oleh Majelis Hakim MK di persidangan. “Prinsipnya,

kita sudah siap dengan keterangan akan kita berikan di sidang MK,” terangnya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan, Bawaslu Provinsi NTB telah menyerahkan berkas-berkas pengawasan ke Bawaslu RI sebagai langkah antisipasi dalam memberikan keterangan untuk menghadapi di sidang MK. “Kami sudah menyerahkan berkas-berkas hasil pengawasan Pemilu baik Pileg dan Pilpres ke Bawaslu RI beberapa hari lalu,” ucapnya.

Dengan berkas hasil pengawasan diserahkan ke Bawaslu RI bentuk soft copy dan hard copy.

Sehingga nantinya, tambahnya, berkas tersebut bisa menjadi bahan keterangan akan disampaikan dalam persidangan di MK. Namun, Ia memastikan hingga saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari Bawaslu RI terkait langkah-langkah yang akan dilakukan menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi.

“Posisi Bawaslu adalah netral dan Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan jika memang diminta oleh hakim MK ketika ada perbedaan data yang disampaikan pihak pemohon dan termohon,” jelasnya. Seraya menambahkan, berkas yang sudah diserahkan Bawaslu diantaranya mengenai hasil-hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, sejumlah surat cegah dini, dan sebagainya. (ndi)

(Suara NTB/why)

SUARA NTB Sabtu, 15 Juni 2019

Nana Sudjana

Sabtu, 15 Juni 2019

SUARA NTB

Halaman 9

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 15 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 15 Juni 2019

Halaman 11

GNE Sita Lahan Penunggak Kerugian Rp 2,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Manajemen PT. Gerbang NTB Emas (GNE) resmi menyita lahan milik penunggak kerugian perusahaan. Lahan yang

disita seluas 1 hektar, yang rencananya dijual untuk menutupi kerugian negara Rp 2,5 miliar. ‘’Aset itu sudah ditangan kami sertifikatnya. Serifikat aslinya.

Zohri Belum Puas dengan 10 Detik Dari Hal. 1 Dalam kesempatan itu, Zohri mengutarakan bahwa kini ia telah resmi menjadi mahasiswa Jurusan Olahraga, di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram. Langkah Zohri melanjutkan pendidikan di IKIP ini merupakan bagian dari citacitanya, untuk menjadi guru olahraga jika kelak ia sudah pensiun dari lintasan lari.

Di lintasan lari, Zohri mengaku bersyukur telah mencapai sejumlah target. Ia berhasil lolos olimpiade setelah mencatatkan waktu 10,03 detik di Seiko Golden Grand Prix 2019, Osaka, Jepang, belum lama ini.

Capaiannya ini membuat rasa syukurnya bertambah. Selain itu, keikutsertaan di ajang tersebut juga melambungkan rasa percaya diri dan motivasinya. Ia kini telah masuk dalam peta persaingan para atlet lari terbaik dunia. Tak tanggung-tanggung, lawannya di Jepang kala itu adalah juara dunia lari 100 meter, Justin Gatlin. ‘’Saya bersyukur sekali bisa tampil bersama juara-juara dunia.

Dan itu juga membuat saya bersemangat dan termotivasi,’’ ujarnya.

Sedianya, Zohri juga akan turun dalam nomor lari 100 meter di kejuaraan atletik Asian Grand Prix (GP) 2019 di Chong Qing China, awal Juni ini. Namun, ia terpaksa membatalkan niatnya karena mengalami cidera lutut. ‘’Karena lutut saya agak sedikit sakit, dan kejuaraan ke depannya masih banyak juga, makanya nggak diizinkan turun sama ibu (pelatih),’’ ujar Zohri.

Meski absen di Cina, Zohri menegaskan sudah punya agenda terdekat. September mendatang, ia akan saling adu cepat dengan para pelari terbaik dunia. Kali ini, di lintasan lari kejuaran dunia atletik di Doha, Qatar. Di sana, Zohri sudah membidik target baru.

“Semoga bisa lari di bawah 10 (detik),” ujarnya mantap.

Keinginan untuk membidik rekor baru ini tentunya ia barengi dengan perbaikan di berbagai aspek penampilannya. Ia misalnya, telah berhasil memecahkan salah satu kelemahannya, yaitu pada teknik start. Seperti diketahui, dalam beberapa penampilan awalnya di pentas dunia, Zohri kerap keteteran di start sehingga ia kerap tertinggal lebih dulu.

Kini, tantangan ini sudah berhasil ia lampaui. “Alhamdulillah kemarin, start blocknya sudah bagus sekali, harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Semoga di kejuaraan dunia bisa memperbaiki catatan waktu dan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain memperbaiki teknik start, ia juga harus bisa mempertahankan lajunya di 30 meter akhir. ‘’Ke depannya, untuk 30 meter terakhir kayak abis tenaga.

Itu yang masih harus diperbaiki lagi,’’ tegasnya.

Dengan berbagai pencapaian yang sudah diraihnya, Zohri kini sudah menjadi selebritas. Hal ini tentu saja melahirkan banyak perubahan terhadap cara orang memperlakukan dirinya. Jika dulu tidak ada yang menyapanya saat berada di keramaian, kini tidak lagi demikian.

“Dulu kan walaupun jalan di mal, walaupun banyak orang, nggak ada yang lihat. Tapi sekarang ada juga yang minta foto,” ujarnya. Menjadi publik figur seperti saat ini, Zohri mau tidak mau harus bersikap terbuka terhadap siapapun. “Ya, diladenin,” ujarnya saat ditanyai sikapnya ketika berhadapan dengan situasi demikian. (aan)

Pemprov Promosikan Pariwisata NTB dan Tuan Rumah MotoGP 2021 Dari Hal. 1 ‘’Kesempatan emas bertemu dengan para pengelola jasa perjalanan wisata di Prancis juga akan dimanfaatkan sebagai ajang mempromosikan NTB sebagai destinasi wisata yang komplet,’’ ujar Najamuddin.

NTB dengan dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, memiliki begitu banyak ragam destinasi wisata. Mulai dari destinasi wisata pantai, air terjun, pegunungan, olahraga, budaya dan kesenian yang begitu kaya. Sebagian destinasi mungkin telah cukup dikenal dan memiliki reputasi yang mendunia. Namun, masih banyak lagi destinasi lain di NTB yang perlu diperkenalkan kepada warga dunia. ‘’Melalui temu bisnis inilah, destinasi-destinasi di NTB ini akan diperkenalkan. Sehingga akan semakin banyak destinasi wisata di NTB yang akan memicu ketertarikan wisatawan dari Prancis dan negara-negara Eropa,’’ ujarnya.

Adanya interaksi secara langsung dengan para pengelola jasa perjalanan wisata ini diharapkan bisa menjadi langkah besar untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata NTB yang kini sedang bangkit pascabencana gempa bumi beberapa waktu lalu.

Alasan lain dari digelarnya temu bisnis adalah menjajaki kemungkinan untuk mengekspor komoditas-komoditas unggulan di NTB ke Prancis. Upaya ini selaras dengan program penguatan industri lokal yang sedang digencarkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. Upaya menguatkan industri lokal yang akan menghadirkan produk yang memiliki nilai tambah, tentunya harus diimbangi dengan upaya lain, yaitu membuka akses terhadap pasar yang akan menyerap produk tersebut.

Sistem perdagangan dunia yang terbuka saat ini membuka peluang bagi NTB untuk menjadi daerah yang mampu mengekspor produknya ke daerah atau negara lain. Hal inilah yang juga akan dijajaki dalam temu bisnis dengan para pelaku usaha di Prancis. ‘’Dengan demikian, kita berharap supaya barang-barang asal NTB nantinya dapat diekspor juga ke Prancis,’’ kata Najamudin.

Selain itu, Wagub juga akan memanfaatkan pertemuan di Prancis untuk mempromosikan NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021. Kepastian digelarnya MotoGP Mandalika pada tahun 2021 mendatang telah melahirkan perlunya upaya promosi yang cukup mengena.

Salah satunya, upaya promosi secara langsung ke penggemar MotoGP di berbagai belahan du-

nia. Prancis sebagai salah satu negara yang memiliki basis penggemar MotoGP akan menjadi sasaran promosi yang tepat.

Ia mengatakan perhelatan MotoGP Mandalika 2021 sudah semakin dekat. Dalam perhelatan nanti, tentunya diharapkan akan hadir sebanyak mungkin penggemar MotoGP dari berbagai belahan dunia. Kehadiran mereka tentunya harus didorong melalui strategi promosi dan sosialiasi yang masif.

Meski telah diumumkan secara resmi oleh pihak penyelenggara, namun upaya mendorong semakin banyaknya pihak yang hadir menyaksikan gelaran MotoGP di Mandalika harus tetap dilakukan.

Beberapa aspek penting memang sangat perlu disosialisasikan secara luas kepada publik di Prancis. Terutama, mengenai keindahan lokasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika tidak hanya menyajikan adu kecepatan para pembalap MotoGP. Pengunjung juga akan disuguhi keindahan alam KutaMandalika yang eksotis. Mereka yang datang menyaksikan gelaran MotoGP juga tentunya bisa menambah pengalaman liburannya dengan berkeliling ke berbagai destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa yang sangat beragam.

Satu hal lain yang juga penting untuk dikampanyekan bahwa MotoGP Mandalika akan menjadi MotoGP yang bersejarah. Sebab merupakan gelaran MotoGP pertama di dunia yang menggunakan sirkuit berkonsep jalan raya, atau street circuit. Segala keunikan dan nilai tambah yang dimiliki MotoGP Mandalika tersebut, tentu saja akan sangat disayangkan jika tidak diketahui oleh publik di dunia.

Karena itulah, Wagub NTB bersama rombongan yang hadir dalam agenda di Paris, tersebut, akan memanfaatkannya sebagai ajang mempromosikan gawe besar ini. “Kita ingin mengabarkan kepada publik di Paris, Prancis, bahwa saat ini pariwisata NTB terus berbenah. Dan dalam waktu dekat, kita akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021,” ujar Najamuddin.

Ia menambahkan, kemajuan pariwisata di NTB ini tentunya harus diketahui oleh sebanyak mungkin warga dunia.

Sebab, semakin banyak yang mengetahui,akansemakinbanyakpulayanghadirdalamagenda tersebut. Kehadiran banyak wisatawan ke daerah ini, pada gilirannyaakanmembawabanyak manfaat dan keuntungan ekonomis yang akan dinikmati oleh warga NTB. (nas)

Tinggal kami bisa lelang kapan saja,” kata Dirut PT GNE Syamsul Hadi, Jumat (14/6).

Penunggak kerugian perusahaan, Haris Budiharso menyerahkan aset itu sebelum batas akhir penyelesaian rekomendasi Inspektorat 25 Mei lalu. Luas lahan yang diserahkan 1,6 hektar berdasar-

kan bukti sertifikat. Namun Haris membuat berita acara penyerahan hanya untuk 1 hektar. ‘’Alasannya, dengan 1 hektar cukup untuk menutupi kerugian yang ditanggungnya,’’ kata Syamsul. Namun jika pada saatnya nanti kurang, penyitaan tambahan untuk 60 are akan dilanjutkan. GNE sudah

memegang Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang bisa jadi dasar untuk penyitaan dan lelang.

Tahap selanjutnya, persiapan penilaian harga lahan oleh tim appraisal. Lahan berlokasi di Lombok Utara itu ditaksir nilai per are antara Rp 25 sampai Rp 30 juta. “Jika

akumulasi setelah lelang hasilnya tidak cukup untuk menutupi kerugian,makakamiakanhitungulang asetnya yang lain,” ujarnya.

Syamsul menegaskan, tindakan penyitaan ini dilakukan sebagai tanggungjawab penyelesaian piutang berujung kerugian perusahaan, selain itu paling

penting adalah tindaklanjut atas rekomendasi Inspektorat. Semua sudah dibuatkan notaris, untuk tertib administrasi saat lelang atau penjualan.

“Terpenting aset itu sudah ditangan kami. Selanjutnya, kapan pun terjual. Tapi kami usahakan secepatnya,” tandasnya. (ars)

Rinjani Dibuka, Penanda Kebangkitan Pariwisata NTB DIBUKANYA jalur pendakian di Gunung Rinjani, jadi salah satu bentuk kebangkitan sektor pariwisata di NTB, khususnya Pulau Lombok.

Mengingat, Rinjani selama ini bagian dari magnet wisata outdoor wisatawan lokal dan mencanegara, sekaligus diharapkan titik balik kebangkitan perekonomian dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah.

Anto Cepen Sembahulun lesu.

Situs http://www. happyvalleyrinjani.com/ yang dikelolanya down. Situs itu selama ini jadi media promosi Trekking Organizer (TO) yang dipakai untuk mencari nafkah dari wisatawan pendaki Rinjani.

Hosting situs itu sudah kedaluarsa, lantaran belum dilakukan upgrade pembayaran.

Anto pusing. Jangankan untuk beli hosting, dapurnya saja kesulitan mengepul sejak Rinjani ditutup akibat gempa dan longsor Juni – Agustus 2018 lalu.

Gunung Rinjani diketahui tidak saja menjadi tempat hidupnya beragam fauna dan tumbuh tumbuhan. Sekaligus jadi harapan bergantungnya perekonomian masyarakat di tiga daerah, Lombok Utara, Lombok Timur dan Lombok Tengah. Gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut (Mdpl) ini penyumbang sektor ekonomi yang kuat hubungannya dengan pariwisata.

Ada sekitar 1.600 orang yang begitu ketergantungan. Mereka adalah Trakking Organizer (TO), guide dan para porter yang selama ini melayani service pendaki-

an dari jalur di tiga daerah itu.

Jalur yang menantang selama ini jadi favorit pendaki, seperti jalur Senaru Lombok Utara dan jalur Sembalun Lombok Timur. Dua jalur paling primadona. Dua jalur yang sedang dibuka dan gencar dipromosikan, jalur Timbanuh yang juga masih kawasan Lombok Timur dan jalur Aik Berik di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah.

Selain trial menantang, pesona unggulanTamanNasionalGunung Rinjani yang sangat prospektif adalah Danau Segara Anak. Objek lainnya di sekitar danau adalah Hulu Sungai Koko Puteq. Selain itu terdapat pula Goa Susu, Goa Manik,GoaPayung. Sedangkandibagian bawah Danau Segara Anak terdapat sumber air panas Aik Kalak.

Spot wisata yang selama ini jadi jualan para TO dan tentusaja memberi kontribusi besar bagi kebangkitan ekonomi, khususnya warga di lingkar kaki Rinjani. Anto Cepen Sembahulun misalnya, salah satu pemilik TO yang begitu lega dengan keputusan TNGR membuka jalur sejak Jumat (14/ 6) kemarin. “Saya sangat lega.

Benar -benar keputusan pembukaan jalur ini kami sambut dengan antusias,’’ kata Anto.

Sejak kejadian gempa dahsyat Juli dan Agustus 2018, Taman Nasional menutup semua akses menuju Rinjani karena kondisinya berbahaya bagi keselamatan. Perekonomiannya ikut terpuruk. Dapur yang biasanya mengepul tanpa hambatan, macet setelah kejadian yang di luar kuasa siapapun itu. Kelesu-

an Anto sama dengan lesunya perekonimoan warga Sembalun.

Ada sekitar 15 orang pengelola TO, 50 orang guide dan porter yang mencapai 200 di Sembalun begitu bergantung ekonominya dari aktivitas Rinjani.

Segera setelah keputusan itu, ia bahu membahu Bersama TO lainnya mendaki ke jalur jalur yang baru dibuka. Mereka dengan sukarela membersihkan jalur yang longsor. Menata dengan membuat pijakan yang aman bagi pendaki.

Sebab jalur sebelumnya sudah rusak digerus gempa dan longsor.

Situasi terpuruk secara ekonomi dan pariwisata itu pula yang menjadi pertimbangan TNGR menbuka jalur pendakian. Survei tiga kali dilakukan, melibatkan semua unsur terkait seperti PVMBG Bandung, Dirjen KSDAE, Kementerian Kehutanan, BPBD, TO, unsur TNI dan Polri. Sampai pada akhirnya di survei ketiga, Dirjen KSDAE memberikan izin untuk pembukaan jalur setelah melalui penataan dan perbaikan.

“Ada ribuan warga yang secara ekonomi terpuruk setelah Rinjani ditutup. Itu kemudian jadi pertimbangan kami untuk terus lakukan survei kelaikan jalur.

Kemudian, setelah mempertimbangkan kondisi jalur dan kesimpulan hasil survei, akhirnya Rinjani kami buka,” kata Kepala Balai TNGR Sudiyono kepada Suara NTB Jumat (14/6), meresmikan pembukaan jalur.

Keprihatinan perekonomian dan pariwisata yang terpuruk menjadi kegelisahan panjang pi-

haknya. Karena berbagai desakan terus berdatangan, tapi disisi lain instansinya dihadapkan dengan dilema keamanan dan keselamatan pendaki dan pelaku wisata.

Tidak saja masyarakat dan pelaku wisata, TNGR pun menjadi pihak yang turut terpuruk. Betapa tidak, proyek miliaran rupiah yang sudah lelang dan ditentukan pemenangnya, terpaksa dibatalkan. Padahal proyek itu berkaitan dengan hajat kemajuan pariwisata Rinjani, seperti penataan jalur dan penambahan fasilitas.

Lebih dari itu, pendapatan

negara melalui retiribusi tiket menjadi kehilangan paling dirasakan dampaknya. Sebelum gempa, target Rp 6 miliar untuk disumbangkan ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil dicapai. Kehilangan target itu di tahun 2019 dirasakan membayangi. Meski demikian, sudah ada upaya revisi target, tidak sebesar sebelumnya.

“Tapi alhamdulillah, setelah dibuka ini, kita berharap dan berdoa, tidak ada lagi kejadian susulan yang di luar kemampuan kita,” ujarnya. (ars)

KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka Suap Izin WNA Dari Hal. 1 Terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan dikonfirmasi soal perpanjangan penahanan ini. “Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari, dimulai tanggal 17 Juni 2019 sampai 26 Juli 2019 untuk tiga tersangka TPK (tindak pidana koruspi) suap terkait dengan penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di Lingkungan Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019,” kata Febri Diansyah kepada Suara NTB via pesan instan.

Disebutnya, tiga tersangka itu, LIL selaku Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia dengan peran penyuap, KUR menjabat mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan YRI (mantan Penyidik PNS Kantor Imigrasi Kelas

I Mataram. Keduanya diduga penerima siap.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka dugaan gratifikasi penghentian penyidikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok. KPK menemukan modus baru pemberian sebesar Rp1,2 miliar terkait penghentian kasus tersebut. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka itu antara lain, mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie, mantan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin dan Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana Hidayat, pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok. (ars)

Gubernur Apresiasi Kinerja Audit Inspektorat Dari Hal. 1 Pada kesempatan itu, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim menyampaikan seputar kinerja dan capaian jajarannya dalam mengawal

akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Semua itu, kata Ibnu Salim, tidak lepas dari keinginan kuat pihaknya mendukung program NTB Gemilang.

Kepada Suara NTB usai

pertemuan, Ibnu Salim dalam penjelasannya mengapresiasi kunjungan gubernur tersebut. ‘’Selaku pimpinan, kunjungan beliau ini untuk memantau dan pembinnaan,’’ ujar Ibnu Salim.

Kehadiran gubernur menu-

rutnya, menjadi energi penyemangat dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan produktivitas kinerja. Ini menurutnya, tidak lepas dari upaya mewujudkan sasaran RPJM sesuai tugas dan tang-

gug jawab Inspektorat Provinsi.

Pertemuan itu sekaligus sebagai ajang silaturahmi dan halal bi halal gubernur bersama jajarannya dalam suasana Bulan Syawal. (ars/*)

Konstruksi Jembatan Lombok-Sumbawa Butuh Investasi Rp16,5 Triliun Dari Hal. 1 Sementara itu, sesuai hasil pra studi kelayakan atau pre-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan sebesar Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per kilometer. Artinya, total biaya konstruksi paling sedikit Rp16,5 triliun. ‘’Yang dilakukan masih sebatas pre-FS. Menjajaki kemungkinan secara teknis. Misalnya, panjang berapa, lokasi di mana, konstruksi apakah di atas laut atau terowongan. Itu sudah dilakukan,’’ kata Ridwan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (14/6) siang.

Setelah pre-FS, maka langkah berikutnya adalah melakukan FS. Untuk mengetahui kelayakan pembangunan jembatan tersebut

dari aspek ekonomi. Karena pembangunan jembatan Lombok Sumbawa merupakan investasi yang cukup besar. Maka perlu dilakukan FS. ‘’Hitung-hitungan sementara yang dilakukan konsultan melalui Asisten II Setda KSB. Dengan kondisi yang ada panjang jembatan sekitar 16,5 Km. Ada beberapa alternatif untuk konstruksinya,’’ katanya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menjelaskan, dari beberapa alternatif tersebut , biaya konstruksi jembatan Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per Km. Sehingga total investasinya minimal sekitar Rp16,5 triliun untuk konstruksi. ‘’Belum aksesorisnya, segala macam bisa mencapai Rp20 triliun,’’ sebutnya.

Bagi pemerintah provinsi, kata

Ridwan, akan memastikan kelayakannya secara ekonomi.

Menurut perhitungan dengan investasi sebesar itu, akan kembali modal sekitar 20 tahun. Ketika itu layak secara teknis dan ekonomis juga akan dilihat dari aspek lingkungan.

Menurutnya, setelah studi kelayakan tuntas dilakukan, maka proposalnya dapat diajukan ke pemerintah pusat dan swasta. Ia mengatakan, keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa cukup penting karena merupakan urat nadi jalur logistik nasional dari Aceh ke NTT. Ia mengatakan, jembatan ini penting untuk interaksi antar dua wilayah, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa. Selain itu, keberadaan industri smelter dan industri turunannya juga

menjadikan jembatan LombokSumbawa patut menjadi perhatian untuk direalisasikan. ‘’Dengan adanya jembatan ini akan memberikan kemudahan yang luar biasa. Tidak saja bagi orang KSB, tetapi orang yang bekerja di industri smelter dan industri turunannya yang ada di Lombok Timur dan sekitarnya,’’ katanya.

Dengan adanya jembatan ini maka jarak tempuh dari Kayangan - Poto Tano akan menjadi 15 menit. Berbeda jika menggunakan kapal penyeberangan Kayangan-Poto Tano, jarak tempuhnya bisa sampai dua jam. ‘’Setelah FS ini selesai, kita jual. Bisa saja selain investor, juga dibiayai APBN. Karena jembatan ini perlu bagi kita untuk melancarkan transportasi antar

ke dua wilayah ini,’’ terangnya.

Ridwan mengatakan, wacana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa sudah bergulir sejak masa Presiden BJ. Habibie.

Sekarang wacana itu kembali bergulir. Menurutnya, ketika investasi di Pulau Sumbawa membutuhkan pasokan listrik yang besar. Maka tidak perlu membangun pembangkit listrik di Sumbawa.

Pasokan listrik yang berasal dari pembangkit di Pulau Lombok dapat dialirkan ke sana. Tinggal menggunakan kabel melewati jembatan tersebut. ‘’Makanya kita fokus FS pada 2020. Kita sounding juga ke kementerian. Sarannya kementerian, survei dulu.

Mereka minta kajiannya, jangan hanya omong saja,’’ tandasnya. (nas)

Samota Jadi Cagar Biosfer Dunia Dari Hal. 1 ‘’Tambora sudah diusulkan jadi geopark dunia. Tapi berbarengan dengan itu, kita juga mengusulkannya menjadi cagar biosfer dunia,’’ kata Rindwan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (14/6) siang.

Dikatakan, prosedur menjadi cagar biosfer dunia relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan menjadigeoparkdunia.‘’Rencananya besok dalam sidang tahunan Unesco di Paris, mereka akan memutuskan Samota jadi cagar biosfer dunia,’’ jelasnya.

Ridwan mengatakan, Pemprov NTB telah diundang untuk menerima sertifikat Samota menjadi cagar biosfer dunia.

Pemprov NTB diwakili Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd akan menerima sertifikat penetapan

Samota jadi cagar biosfer dunia.

Dengan penetapan Samota menjadi cagar biosfer dunia, kata Ridwan maka akan mempermudah Tambora menjadi geopark dunia. Dengan predikat cagar biosfer dunia, ada kewajiban pemerintah untuk menjaga fungsi-fungsi konservasi di kawasan Tambora.

Selain itu, Samota atau Tambora akan terkespose secara internasional. Masuk dalam kalender Unesco dan akan dipublis secara gratis. ‘’Karena sekarang tren di dunia adalah wisata minat khusus, kegunungapian dan hutan,’’ kata Mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Keberhasilan yang dicapai dalam mendorong penetapan Samota sebagai cagar biosfer ini merupakan buah dukungan beberapa pihak. Antara lain, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komite Program Na-

sional MAB chapter Indonesia, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemkab Dompu, Bima, dan Sumbawa. Tidak lupa pula komunitas lokal dan berbagai elemen masyarakat dan individu di tiga wilayah tersebut.

Pemprov NTB memiliki sejumlah alasan untuk mendorong agar Samota dijadikan cagar biosfer. Pertama, karena Samota berada di antara bukit dan pegunungan yang di dalamnya terdapat berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Selain itu, Samota juga merupakan lokasi dari Gunung Tambora yang diketahui pernah menjadi salah satu erupsi volcano terbesar dalam sejarah peradaban manusia.

Kedua, deklarasi Samota menjadi cagar biosfer diharapkan dapat memfasilitasi dan mempercepat pemerintah daerah dalam upaya mencapai SDGs di daerah

masing-masing Ketiga, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, akan memberikan manfaat kepada NTB dalam rangka melindungi sumber alam dan mempercepat kesejateraan ekonomi dan sosial di dalam provinsi tersebut Keempat, Rinjani dan Samota akan menjadi tuan rumah 13rd South East Biosphere Reserve Network tahun depan. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB dengan mendatangkan pengunjung dan juga upaya memperbaiki kondisi di daerah. Kelima, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, menjadi bukti dan komitmen Pemprov NTB mendukung pengembangan berkesinambungan.

Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dengan ditetapkannya Samota menjadi cagar biosfer dunia. Pertama, hal ini akan

memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan cita-cita konvensi keanekaragaman hayati.

Kedua, akan menjadi media kerjasama antar pengelola cagar biosfer di seluruh dunia. Ketiga, dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah, pemantauan global dan pelatihan pakar dari seluruh dunia.

Saat ini, terdapat sejumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer di Indonesia.

Wilayah itu antara lain, Gunung Leuser, Pulau Siberut, Lore Lindu, Pulau Komodo, Gunung Gede Pangrango, Tanjung Putting, Giam Siak, Taman Laut Wakatobi, Bromo-Semeru-Tengger-Arjuno, Taka Bonerate, Blambangan, Berbak Sembilang, Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu, Rinjani, Lore Rindu dan Samota. Dua wilayah terakhir akan dideklarasikan tahun 2019 di Paris. (nas)

Semakin ’’Demam’’ ’’NTB Zero Waste’’ Dari Hal. 1 ‘’Dulu nggak pernah dilihatin.

Karena gaungnya program NTB Zero Waste, makanya sekarang agak ribut. Sekarang sudah ada kepedulian, banyak yang melirik program ini sampai pelosokpelosok,” kata Madani dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (14/6).

Dengan adanya program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, persoalan sampah menjadi perhatian masyarakat. Banyaknya aduan mengenai penanganan sampah, menurut Madani merupakan suatu hal yang baik.

Dengan adanya masukan dari masyarakat, Pemda dapat masukan untuk perbaikan pen-

anganan masalah sampah ke depannya. ‘’Semua harus membuka diri, sehingga keluar hal yang baik,’’ katanya.

Madani menjelaskan, sesuai roadmap NTB Zero Waste, ditargetkan sistem sudah mulai jalan.

Artinya semua pihak termasuk kabupaten/kota menyadari betapa pentingnya menangani masalah sampah. Selain terus membangun kesadaran dan mengubah mindset masyarakat tentang sampah, Madani mengatakan Pemprov terus bergerak melakukan kampanye dan sosialisasi ke SMA/SMK yang ada di NTB. Kemudian melakukan penguatan kelembagaan bank sampah yang ada di masingmasing desa di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pascadilaunching program NTB Zero Waste, kata Madani memang pengurangan sampah masih

sedikit. ‘’Penguatan kelembagaan bank sampah yang sedang dilakukan. Pengurangan pembuangan sampah sembarangan sedikit-sedikit sudah mulai di Lombok,’’ katanya.

Terkait penyiapan infrastruktur persampahan, Madani menjelaskan ada pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Untuk penyiapan bak sampah di lokasi-lokasi tertentu seperti bantaran sungai, tempat umum menjadi tanggungjawab kabupaten/kota. ‘’Tidak bisa provinsi semua. Tapi kabupaten/kota menyiapkan infrastrukturnya,’’ terangnya.

Madani menambahkan, untuk mewujudkan NTB Zero Waste tidak bisa dalam waktu singkat.

Ia mencontohkan seperti Qatar yang menggelontorkan dana penanganan sampah triliunan, per-

soalan sampah dapat tertangani selama 10 tahun.

“Kita baru lima bulan berjalan ini. Di Qatar sudah berjalan 10 tahun dengan dana triliunan. Kita dengan modal cuap-cuap saja sudah mulai ramai dimanamana sekarang,” katanya.

Data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan di NTB. Sampah yang dibuang sembarangan jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan

Kota Bima 67,83 ton.

Produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 15 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Baznas Lotim Klaim Pengelolaan Zakat Sesuai Syariat Selong (Suara NTB) Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim, TGH. Solehuddin Ishak, LC memastikan pengelolaan zakat selama ini dilakukannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Sejak diberi amanat mengelola zakat, infak dan sadekah melalui Baznas, TGH. Solehuddin Ishak mengaku telah melakukan pengelolaan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami sudah sesuaikan dengan syariat dan peraturan perundangundangan, kami berusaha setiap rupiah dana zakat milik muza(Suara NTB/ist) kki (orang yang wajib TGH. Solehuddin bayar zakat) dapat ditarik zakatnya dan diserahkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya (mustahiq),” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima kepada Suara NTB, Jumat (14/6).

Semua aliran dana zakat yang dikeluarkan Baznas Lotim sesungguhnya melalui pertimbangan matang dari pengurus Baznas. Antara lain, adanya pertimbangan kemanusiaan dan semangat ingin membantu para mustahiq yang mengidap masalah sosial.

Diakui ada sejumlah pinjaman yang bersifat non profit sejumlah pihak. Akan tetapi pinjaman tersebut sudah dikembalikan. Pinjaman dilakukan juga kepada Unit Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (UPEM) yang didahului dengan surat permohonan dan survei.

Baznas di semua tingkatan bersifat terikat. Di mana selalu ada kegiatan audit kepatuhan Baznas serta audit Syariah oleh Kementerian Agama RI. Baznas Lotim ini terus menjaga dana zakat, infak, sedekah tetap aman dari penyelewengan dan disalurkan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. “Pengelolaan zakat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta’ala,” ungkapnya.

TGH Soleh berharap, kepada seluruh muzakki mendukung Baznas Lotim agar terus amanah dan dapat mendeteksi bentuk-bentuk kelalaian sekecil apa pun di lapangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengelola dana zakat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. (rus)

(Suara NTB/fan)

SWAFOTO – Lalu Muhammad Zohri sedang berswafoto dengan mahasiswa baru IKIP Mataram, Jumat (14/6).

Zohri Kuliah Gratis di IKIP Mataram Mataram (Suara NTB)Lalu Muhammad Zohri telah resmi terdaftar sebagai mahasiswa program studi pendidikan olahraga di Perguruan Tinggi IKIP Mataram, Jumat (14/6). Lulus lewat jalur olahraga prestasi, atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu akan dibebaskan biaya kuliah oleh IKIP Mataram.

“Zohri mendapat beasiswa kuliah gratis di IKIP Mat-

aram. Semua atlet yang lulus lewat jalur olahraga prestasi dibebaskan biaya kuliah,” ucap Kabid Humas IKIP Mataram, Ismail Marzuki kepada Suara NTB, Jumat (14/6).

Ismail mengatakan mahasiswa yang menerima beasiswa kuliah gratis di IKIP Mataram tidak saja Lalu Muhammad Zohri, namun cukup banyak atlet NTB yang berprestasi di bidang olahra-

ga prestasi yang menerima beasiswa kuliah gratis. Seperti, Fadlin, Ridwan dan Andrian yang merupakan atlet NTB berprestasi nasional merupakan alumni IKIP Mataram.

Ismail mengistilahkan IKIP Mataram merupakan kampusnya para juara, karena IKIP Mataram menerima sejumlah atlet-atlet juara untuk kuliah gratis lewat jalur olahraga prestasi. Selama

kuliah di IKIP Mataram para atlet mendapatkan dukungan dari pihak IKIP Mataram untuk tetap berlatih dan membela harkat dan martabat bangsa di event internasional.

Tak hanya atlet berprestasi di olahraga atletik, namun atlet yang berprestasi di olahraga lainnya, seperti pencak silat, voli pasir, karate, futsal dan lainnya mendapat kesempatan untuk kuliah di IKIP Mataram.

Asalkan memiliki prestasi nasional dan berprestasi di kancah internasional.

Untuk cabang olahraga futsal, saat ini ada satu siswa IKIP Mataram, M. Wildan yang tengah memperkuat timnas futsal Indonesia di Iran.

Selain itu ada banyak siswa juga yang berprestasi di olahraga lainnya dan tak bisa disebutkan satu persatu oleh Ismail. (fan)

Masyarakat Minta SD Filial Selelos Dinegerikan Tanjung (Suara NTB) SD Filial Dusun Serungga, Desa Persiapan Selelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih belum “naik kelas”. Padahal secara latar belakang, sekolah ini sudah menamatkan siswa selama 3 kali.

Pengurus sekolah setempat, Marianto, secara khusus mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Lombok Utara, Jumat (14/6). Mengetahui ada Pansus DPRD berkunjung ke Kantor Desa Persiapan Selelos, Marianto, pun curhat kepada anggota Komisi III, yang membidangi urusan Pen-

didikan. “SD Filial Serungga sampai sekarang masih bernaung di bawah SDN 3 Bentek. Jarak sekolah filial dengan sekolah induk sendiri cukup renggang,” ungkapnya.

Marianto menyebut, SD Filial Serungga saat ini memiliki murid sebanyak 126 orang dari kelas 1 sampai kelas 6.

Sejak dirintis oleh masyarakat, sekolah ini telah tiga kali menamatkan. Setiap tahun ajaran baru, masyarakat setempat mempercayakan SD Filial ini sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak setempat.

Animo masyarakat menyekolahkan anak-anaknya itu,

ia harapkan diimbangi oleh kebijakan Pemda Lombok Utara untuk menaikkan status SD Filial menjadi SD Negeri. Sebab selama bernaung di bawah SDN 3 Bentek, pihaknya kesulitan memperoleh dukungan anggaran operasional sekolah.

“Untuk bangunan sekolah, kami sudah dibantu oleh donatur pascagempa. Jumlah lokal sudah cukup, termasuk ruang guru dan perpustakaan. Tapi masalahnya, kami kesulitan memperoleh mebeler,” paparnya.

Secara sumber daya, SD Filial Serungga memang dibekali oleh 9 orang guru dengan satu orang berstatus PNS. Namun pengelola sekolah terkendala pengembangan sekolah dan mutu pendidikan karena keterbatasan kewenangan maupun anggaran.

Pihaknya berharap, dengan diadukannya persoalan ini di DPRD, animo masyarakat dapat ditindaklanjuti. “Kami berharap bapak Dewan bisa menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah. Saya sengaja datang ke sini, harapannya bisa disisipkan informasi ini di depan Pansus,” pungkasnya.

Di saat bersamaan, Anggota Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos., menjawab hajat warga menegaskan akan menindaklanjuti informasi tersebut.

Pihaknya akan segera memanggil instansi terkait.

Bahkan jika diperlukan, ia akan mengusulkan kepada Pimpinan Komisi III untuk turun ke sekolah dan melihat sekolah filial dari dekat.

“Mengetahui sekolah ini tiga kali menamatkan, sudah sewajarnya SD Filial ini dinegerikan. Kami dari Komisi III akan mendorong itu, bila perlu kami akan ajak Dikpora bersamasama turun ke lapangan,” janjinya. (ari)

(Suara NTB/ari)

Marianto