Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 15 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 281 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DIALOG KEBANGSAAN - Dr.H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) mengisi dialog kebangsaan Rabu (14/2) kemarin di Kabupaten Sumbawa Barat.

(Suara NTB/rus)

Ali BD Isi Dialog Kebangsaan di KSB OKTOR. H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) mengisi dialog kebangsaan Rabu (14/2) kemarin di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hadir warga KSB dengan penuh antusias mengikuti

dialog kebangsaan itu. Beberapa hal dipaparkan Bupati Lotim ini. Mulai dari masalah ekonomi, politik dan konsep pembangunan lainnya. Berbicara politik, Ali BD mengatakan bahwa siapapun orangnya yang berpolitik di

negara ini harus dengan cara yang baik. Tidak boleh menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Tidak boleh menyerang karena adanya perbedaan pendapat. Ada pertanyaan menarik yang ditujukan kepada Ali

Dachlan soal ekonomi. Bagaimana komitmennya dalam pembagunan ekonomi? Jawaban Amaq Asrul (sapaan Ali BD, pembangunan ekonomi harus dilihat secara lokal, regional dan nasional. Karena dia berbeda-beda. Pembangunan

ekonomi dilihat dari pertumbuhan sebagai ukuran suatu negara membangun. Indonesia pertumbuhannya 5,5 persen saat ini. Lebih rendah dari zaman orde baru 7,5 persen. Bersambung ke hal 15

Raih Simpati Rakyat, TGB Serukan Hindari Praktik Politik Kotor Mataram (Suara NTB) Mulai hari ini, Kamis (15/2) menjadi hari pertama masa kampanye Pilkada NTB 2018 dimulai. Masa kampanye akan menjadi ajang bagi para kontestan untuk beradu strategi, taktik dan siasat politi dalam merebut hati masyarakat agar memilihnya pada Pilkada serentak 27 Juni mendatang. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengimbau kepada semua pihak yang terlibat langsung dalam kontestasi Pilkada NTB 2018 ini, untuk menghindari praktik-praktik politik kotor untuk meraih simpati rakyat. ‘’Itu juga tadi saya sampaikan dalam pidato pengantar saya. Bahwa Pilkada ini adalah hajatan demokrasi lima tahunan kita. Pilkada damai haruslah, harus ada nawaitu dan komitmen dari seluruh yang terlibat untuk melahirkan kekuatan yang leb-

ih kuat lagi untuk daerah kita. Tidak justru melemahkan dan memisahkan kita, tapi bisa menyatukan kita,’’ ucap gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna DPRD NTB, Rabu (14/2). Menurut politikus Partai Demokrat ini, menyerukan pada semua pihak dan elemen masyarakat untuk mengedepankan ikatan persaudaraan dalam ajang perebutan kekuasaan kursi Gubernur NTB yang akan dia

tinggalkannya. Ia berharap, ajang Pilkada ini bukan justru menjadi sekat pemisah antarkelompok masyarakat. ‘’Kita haruslah kedepankan persaudaraan. Kan kita berjumpa dibanyak ruang sosial. Pilkada ini adalah salah satu ruang interaksi kita, jangan sampai karena satu ruang ini lalu ruang yang lain jadi rusak. Kalau setelah pencoblosan selesai, kita sudah tahu pemenangnya siapa. Ya kita kembali lagi semuanya,’’ ucapnya. ‘’Artinya, jangan nanti terlalu keras, menggunakan instrumen yang tidak terpuji. Lalu setelah selesai kita kesulitan kembali merajut persaudaraan kita. Ya (kampanye) yang proporsional lah, sewajarnya, kedepankan visi dan misi,’’ sambungnya. Namun demikian, TGB sangat meyakini bahwa Pilkada NTB 2018

TO K O H

ini akan menjadi ajang untuk membawa perubahan NTB ke depan menjadi lebih baik dari masa pemerintahannya. Karena menurutnya, para kontestan yang akan berlaga ini, telah diketahui publik, merupakan para putra dan putri terbaik NTB. ‘’Tapi Insya Allah saya optimis, kalau melihat track record para kontestan ini, mereka akan membawa NTB lebih baik,’’ pungkasnya. Sebelum, para peserta Pilkada NTB 2018, sudah menyepakati untuk melaksanakan ajang Pilkada ini dengan mengedepankan cara-cara yang terhormat. Dalam kegiatan silaturahmi yang digagas Polda NTB baru-baru ini, semua pasangan calon telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan persaudaraan selama ajang Pilkada. Bersambung ke hal 15

DEKLARASI - Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA yang digelar Bawaslu NTB, Rabu (14/2) kemarin.

Tak Butuh Komitmen Kosong GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, pemerintah daerah yang menjadi pemegang saham PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) tak butuh komitmenkomitmen kosong kaitan dengan uang hasil penjualan saham. Uang hasil penjualan 6 persen saham tersebut harus ada realisasinya untuk kemudian masuk ke kas daerah. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi menandatangani komitmen tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA dalam acara yang digelar Bawaslu NTB, Rabu (14/2).

Mori : Warga KO M E N TTAA R NTB Jangan Terlambat Diinformasikan Terprovokasi Isu Dampak ”Great Sale”, Okupansi Hotel Meningkat Penyerangan Pemuka Agama (Suara NTB/dok)

KETUA tim pemenangan Paslon Cagub dan Cawagub, H. M. Suhaili FT dan H. Muh. Amin (Suhaili-Amin), Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, memberi klarifikasi atas ketidakhadiran salah satu dari pasangan ini dalam kegiatan deklarasi damai dan tolak politik uang, yang diselenggarakan oleh Bawaslu NTB, Rabu (14/2) kemarin. Isvie mengatakan, Suhaili-Amin tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut, karena terlambat diinformasikan kegiatan tersebut oleh Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menyerukan kepada aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi ancaman penyerangan terhadap pemuka berbagai agama di NTB. Seruan ini disampaikan Mori dengan harapan agar kejadian serupa di daerah lain tidak terjadi NTB. Kepada wartawan, Rabu (14/2) kemarin, Mori Hanafi mengutarakan penilaiannya terkait kondusivitas daerah NTB. Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit

Mataram (Suara NTB) – Lombok-Sumbawa Great Sale merupakan program yang memanjakan wisatawan dengan berbagai macam diskon. Termasuk diskon hotel, travel agent, pusat oleh-oleh dan banyak lainnya. Salah satu dampak dari kegiatan ini membuat okupansi hotel meningkat. Banyak wisatawan memanfaatkan kegiatan Great Sale Lombok-Sumbawa ini untuk berlibur, melakukan pertemuan dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Banyaknya potongan harga yang diberikan oleh 137 industri pariwisata yang sudah terdaftar membuat wisatawan tergiur untuk berkunjung. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN PERS - Kadispar NTB, Ketua INCCA NTB, Ketua Asita NTB dan Ketua Putri NTB saat memberikan keterangan pers, di Mataram, Rabu (14/2).

Gubernur NTB Kukuhkan Pjs. Bupati Lotim

Berkaitan dengan Hari Raya Imlek 2569, pada Jumat (16/2), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Sabtu (17/2). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) Rabu (14/2), Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, mengukuhkan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur dan Bupati Lombok Barat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB. Hadir pada kesempatan itu, Forkopimda NTB, Forkopimda Kabupaten, Kepala OPD Provinsi, Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Lobar dan Lotim. Juga Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, Panswaslu dan KPU Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur serta undangan lainnya . Dalam sambutannya Gubernur NTB mengingatkan agar penjabat Bupati Lotim dan Lobar ini, melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Bersambung ke hal 15 PENYEMATAN - Gubernur NTB, menyematkan tanda jabatan pada Pjs Bupati Lotim, H.Ahsanul Khalik, S.Sos. (foto kiri). Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi menyerahkan SK pada Pjs Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik, S.Sos.


SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

Halaman 2

Hari Ini, Walikota Tinggalkan Pendopo Mataram (Suara NTB) Masa cuti di luar tanggungan negara mulai 15 Februari - 23 Juni dijalani oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Seluruh fasilitas termasuk rumah dinas akan ditinggalkannya. Artinya, mulai Jumat hari ini, Walikota harus keluar dari pendopo. Tradisi penjemputan oleh masyarakat akan digelar, Kamis (15/2). Walikota dua periode yang bakal bertarung pada

kontestasi politik 2018, juga akan dilepas oleh ribuan aparatur sipil negara. “Besok (hari ini,red) beliau akan dijemput

oleh masyarakat. Dan, semua PNS kota akan melepas,” kata Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu

Mashun ditemui, Rabu (14/2). Sebelum prosesi penjemputan oleh masyarakat, nantinya akan diawali dengan penyerahan bendera pataka Kota Mataram dari Walikota ke Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Penyerahan bendera ini sebagai simbol bahwa tonggak estafet kepemimpinan di

Pemkot Mataram di bawah kendali Wakil Walikota selaku Pelaksana Tugas (Plt). rtinya, tugas diemban sebelumnya oleh Walikota akan diambil alih sepenuhnya oleh Wakil Walikota. “Ada prosesi penyerahan bendera Kota Mataram. Ini sebagai simbol melanjutkan tugas Walikota,” kata Mashun.

Penjemputan dan pelepasan orang nomor satu di Kota Mataram ini merupakan tradisi. Hal semacam ini juga dilakukan saat Pilkada 2015 lalu. Mashun tidak berani memastikan berapa ratus atau ribu masyarakat yang akan mengantarkan Walikota dari Pendopo ke kediamanannya di Dasan Agung. Yang

jelas, Pemkot tengah mempersiapkan seluruhnya. Setelah cuti kampanye apakah ada prosesi kembali seperti di tahun 2016 lalu? Dikatakan Mashun, akan melihat seperti apa perkembangan nantinya. Pihaknya akan menunggu sesuai arahan Plt Walikota dan Sekda. (cem)

Fokuskan Pembangunan Talud UNTUK MPBM tahun 2019 mendatang, kelurahan Pagesangan Timur lebih memfokuskan pada pembangunan fisik, terutama pembuatan talud serta renovasi sekolah yang ada disana. Seperti yang dikatakan lurah Pagesangan Timur, Lala Fatribana, S.IP, menerangkan bahwa kedua usulan tersebut lebih banyak diusulkan oleh warga. “Terutama di Kali Benyok yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pembersihan, sehingga sampahnya menumpuk,” jelasnya saat ditemui, Rabu (14/2). (Suara NTB/uul) Lala menceritakan jika Lala Fatribana dirinya juga baru mengetahui tentang kali tersebut setelah kepala lingkungan di sana melaporkan masalah itu. “Karena sampahnya sudah lama menumpuk dan penuh, mungkin kita bisa lari-lari di atasnya,” seraya menunjukkan foto kondisi kali Benyok tersebut. Dirinya kemudian melaporkan ke dinas Lingkungan Hidup untuk segera melakukan pembersihan pada kali itu. “Mungkin ada dapat 10 dam sampahnya saat dibersihkan dengan gotong royong kemarin,” kata Lala. Kondisi kali yang tidak memiliki talud membuat pihaknya menjadikan program tersebut sebagai proker prioritas. Jika nanti usulan itu tembus, warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi sudah menyetujui. “Hanya ada satu warga yang punya jembatan ke rumahnya yang bakalan kena, tapi dia sudah oke jika dibongkar,” jelasnya. Nantinya jika talud tersebut dibuat, Lala sudah memikirkan berbagai macam ide untuk diterapkan di sana. “Kalau kalinya sudah bersih, kita akan adakan lomba memancing di sana yang harus dirembukkan dulu dengan warga di sana,” imbuh Lala. Selain kali Benyok, ternyata masih ada juga Kali di lingkungan Karang Anyar yang memiliki masalah yang sama, tetapi sudah bisa diatasi. Selain pembangunan talud, juga diprioritaskan pembangunan fisik beberapa sekolah dasar yang berada di sekitaran Pagesangan Timur. “Sekolah-sekolah itu meminta untuk diperbaiki beberapa bagian bangunannya serta penambahan fasilitas,” terang Lala. (uul)

(Suara NTB/cem)

SIMULASI - Sejumlah pegawai honorer Lingkup Pemkot Mataram mengikuti simulasi penggunaan aplikasi Computer Assisted Test (CAT) di UPTD Kantor Regional BKN Mataram, Rabu (14/2).

Jelang Penerimaan CPNS

Pemkot Lakukan Simulasi Aplikasi CAT

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan simulasi terhadap aplikasi Computer Assisted Test (CAT). Uji coba aplikasi baru ini sebagai bentuk persiapan menjelang merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam waktu dekat ini. Formasi CPNS akhir Januari lalu telah dikirim ke Kementerian Pendayaan Apara-

Koordinasi dengan BWS

dan Pengembangan SDM seluruh Indonesia. “Jatah berapa formasi, kita masih nunggu verifikasi,” kata Nelly. Nelly belum berani memastikan kapan jadwal penerimaan CPNS. Kemungkinan perekrutan diselenggarakan tahun ini. Simulasi atau uji coba aplikasi CAT untuk memastikan sarana dan prasana memadai. Secara kebetulan kata dia, Unit Pengelolaan Teknis Dinas Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara akan dijadikan tem-

pat tes. “Sudah ada UPTD Kanreg BKN,” kata dia. Ditambahkan Nelly, perekrutan CPNS, ia sudah mengalokasikan anggaran di APBD 2018 untuk mengantisipasi kebijakan Pemerintah Pusat merekrut sejumlah formasi. Detail datanya sudah dikonsultasikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian. Termasuk kebutuhan formasi masing - masing organisasi perangkat daerah. Penerimaan pegawai, Pemkot tidak bisa memaksa kebutuhan

diberikan Pemerintah Pusat. Ini berkaitan dengan kemampuan anggaran. “Seharusnya, kita butuh guru kelas di SD 500 - an. Tapi kita sesuaikan kondisi keuangan,” tandasnya. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Ahmad Mujahiddin menambahkan, uji coba CAT hanya ingin memastikan bahwa aplikasi baru siap digunakan ketika pelaksanaan CPNS. Oleh karena itu, ia menghadirkan sejumlah pegawai honor untuk simulasi. (cem)

Pegawai Pemkot akan Jalani Tes Urine

SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengapresiasi respon dari BWS (Balai Wilayah Sungai) terhadap tanggul Sungai Jangkuk Kamasan, Kecamatan Selaparang yang jebol. Pascajebolnya tanggul itu, pihak BWS sudah turun ke lokasi. ‘’jadi di kunjungan BWS itu, kita sempat berbincang tentang dua model penanggulangan dampak bencana. Ada yang sifatnya pemeliharaan, ada yang memang pembangunan,’’ terangnya kepada Suara NTB. Melihat dari tekstur tanah pinggir sungai, Ismul berharap BWS tidak hanya mengatensi tanggul yang hampir longsor. ‘’Yang akan longsor itu juga bisa dilihat di lapangan. Sehingga harus menjadi pemikiran. Jangan sekedar antisipasi yang sudah longsor,’’ katanya. Ini karena, ada beberapa titik yang berpotensi longsor. Bronjong sungai Jangkuk dibangun sekitar tahun 1990. ‘’Jadi bronjong lamanya itu sudah ambruk semua sehingga tidak kuat menahan arus air yang cukup deras,’’ cetusnya. Untuk itu, anggota Dewan dari dapil Selaparang ini berharap penanganan longsor ini segera dilakukan menggunakan anggaran kebencanaan. ‘’Tentu kalau memakai itu, cepat prosesnya. Tetapi kalau menunggu APBD dan yang lainnya, saya pesimis ini akan terjawab. Tahun inipun pesimis,’’ ujarnya. Selain anggaran sudah berjalan, APBD saat ini untuk membiayai berbagai macam program yang telah dicanangkan sebelumnya. Harapan masyarakat kamasan yang paling realistis adalah menggunakan anggaran kebencanaan. ‘’Tentu kita masuk apakah menggunakan kebencanaan yang ada di BPBD ataukah di BWS. Yang jelas koordinasi antara Pemkot Mataram dengan BWS adalah sebuah keharusan,’’ tegasnya. BWS, lanjut Ismul siap menangani tanggul yang jebol itu. Namun demikian, Pemkot Mataram juga diharapkan proaktif. ‘’Karena mereka juga menangani beberapa titik di kabupaten/kota lainnya,’’ imbuh politisi PKS ini. Ismul mengatakan, berdasarkan informasi dari pihak BWS, bahwa instansi vertical tersebut memiliki anggaran kebencanaan yang cukup besar. Terlebih, ada tujuh sungai yang mengalir di Mataram, termasuk dalam katagori sungai nasional. ‘’Termasuk Sungai Jangkuk. Jadi ini masuk dalam tujuh sungai pengamatan nasional,’’ sebutnya. Sehingga, ketika terjadi bencana terkait tujuh sungai itu, harus cepat ditangani. Tetapi, fungsi koordinasif dari Pemkot Mataram sangat diperlukan. ‘’Tentu mereka tidak akan turun tanpa adanya perm i n t aan,’’ tandasn y a . (fit)

Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melakukan tes urine terhadap pegawai di lingkup Pemkot Mataram. Tes urine secara berkala ini berdasarkan implementasi edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Nomor 50 Tahun 2017 tentang implementasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di instansi pemerintah. Menurut Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat, Rabu (14/2), ada enam poin disepakati KemenpanRB dengan BNN terkait pemberantasan narkotika. Pertama, penyebarluasan informasi tentang P4GN. Kedua, peningkatan peran serta pihak pertama sebagai penggiat anti-

narkoba. Ketiga, partisipasi aktif seluruh pemangku kebijakan di bidang aparatur sipil negara (ASN), baik pusat maupun daerah, untuk melaksanakan program P4GN. Keempat, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka P4GN. Kelima, pelaksanaan tes uji narkoba bagi calon pegawai dan pegawai ASN di seluruh Indonesia. Dan, terakhir pertukaran data dan informasi terkait upaya P4GN. Hal inilah kata dia, ingin dipastikan di Kota Mataram sejauh mana progresnya. “Makanya itu kita tagih ke Pak Wakil seperti apa progresnya,” kata Nur Rachmat. Penegakan terhadap pelanggaran penggunaan narkotika di lingkup ASN. BNN sudah memiliki Satgas yang selalu melakukan penegakan disiplin

terhadap pegawai. Kata dia, sangat disayangkan bilamana uang negara dipergunakan untuk membeli narkoba. “Kan sayang uang negara cuma pakai beli narkoba,” ucapnya. Kemungkinan implementasi edaran KemenpanRB, pihaknya akan melakukan tes urine ke seluruh pegawai negeri di Pemkot Mataram. Namun demikian, ia enggan membeberkan waktunya. Karena, ini akan digelar secara mendadak. “Kalau saya sebut nanti malah bocor,” jawab Nur Rachmat sambil tersenyum. Dijelaskan, tes urine pegawai minimal dilakukan sekali dalam setahun. Hal ini pernah dilakukan pejabat eselon II. Tes urine tidak sebatas pejabat eselon II saja, tetapi akan mengarah ke staf lainnya. Menurut dia, tidak bisa secara

APK Paslon di Mataram Belum Ditertibkan

(Suara NTB/fit)

Ismul Hidayat

tur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemkot mengajukan 250 formasi dengan skala prioritas tenaga pendidik 60 persen dan masing masing 20 persen tenaga medis dan infrastruktur. Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati, Rabu (14/ 2) menerangkan, pihaknya masih menunggu klarifikasi dan verifikasi dari Pemerintah Pusat. Selain itu, akan ada penjadwalan mengumpulkan seluruh Badan Kepegawaian

Mataram (Suara NTB) Sejumlah alat peraga kampanye (APK) milik empat pasangan calon Gubernur belum ditertibkan. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batas waktu hingga hari ini (kemarin,red) untuk penurunan APK. Pantauan Suara NTB, Rabu (14/2), baliho maupun spanduk milik empat paslon masih menghiasi jalan - jalan protokol di Kota Mataram. Menanggapi hal tersebut, Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku belum menerima surat dari KPU maupun Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB untuk melakukan penertiban. Meskipun berkaca dalam PKPU bahwa ada permintaan Pol PP untuk

mengkoordinir pembersihan alat peraga kampanye, tetapi tidak serta merta Satpol PP yang langsung turun ke lapangan. “Kita bisa bantu OPD terkait terutama yang punya alat seperti Perkim dan LH. Bahkan, kita minta bantuan lurah yang ada APK terpasang di wilayah masing - masing,” terang Bayu. Bayu mengutip PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 76 ayat 2 bahwa apabila Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1). Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan alat peraga kampanye. “Malah kalau melihat PKPU ini, Panwas kecamatan yang menurunkan,” jawabnya. Dengan adanya permintaan

dari KPU kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Sebab, alat peraga kampanye tersebar di sejumlah titik di Kota Mataram, sehingga membutuhkan peralatan dan tim yang memadai. “Ndak memungkinkan anggota saya yang terbatas untuk tangani semua. Jadi harus dibantu lurah, camat, Perkim, LH dan Panwas,” ujarnya. Sedianya tim sukses pasangan calon menurunkan sendiri baliho milik mereka. Ini kemudian bisa disimpan. Di satu sisi, Bayu menegaskan Pol PP sebagai penegak Perda siap mem-back up semua kegiatan tahapan pelaksanaan Pilkada. Dengan memaksimalkan personel yang terbatas. (cem)

keseluruhan akan melaksanakan tes urine. Ini tergantung dari ketersedian anggaran dimiliki oleh Pemkot Mataram. aling tidak ini jadi peringatan bagi ASN agar tidak mencoba - coba narkoba. ‘’Satu alat saja harganya Rp 100 ribu. Kalau 3.000 pegawai sudah

ratusan juta,” paparnya. Terkait pejabat eselon II telah menjalani tes urine, BNN telah menyerahkan hasilnya ke Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Dari hasil tes itu, dipastikan tidak ada pejabat yang mengkonsumsi narkoba. (cem)

Jelang Mutasi Pejabat

Pemkot Percaya Keputusan Baperjakat Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tak mempermasalahkan sejumlah nama pejabat yang bakal dipromosi atau bergeser pada mutasi kali ini. Ia percaya hasil godokan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi. “Saya pikir sudah sesuai semua,” kata Mohan ditemui Rabu (14/2). Beberapa isu berkembang produk mutasi tak pernah sepenuhnya melibatkan Wawali dalam pengambilan keputusan. Kebijakan penempatan pejabat sepenuhnya jadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian. Wawali cukup dingin menanggapi hal itu. Bahkan, ia meminta secepatnya pengisian jabatan kosong segera diisi untuk mengefektifkan kerja di organisasi perangkat daerah maupun kelurahan. Untuk kesiapan melantik pun diserahkan sepenuhnya ke Baperjakat untuk mengatur. Sepanjang izin dan keperluan administrasi lainnya sudah dipersiapkan. “Kalau saya kapan saja. Saya kan tinggal melantik saja,” ucapnya. Baperjakat belum berani memastikan kapan pelaksanaan mutasi dapat digelar. Sebab, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Baiq Nelly Kusumawati harus berkoordinasi dengan Wakil Walikota untuk menentukan jadwal pelaksanaan mutasi. “Hari ini,saya mau menyampai-

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati kan ke Pak Wakil kapan ada waktu beliau,” kata Nelly. Pengisian jabatan agar segera diisi tak jauh berbeda tanggapannya dengan komentar Wawali. Nelly mengaku, tidak ada batas waktu rekomendasi dari Kemendagri. Yang jelas, kekosongan jabatan harus lebih cepat dilakukan, agar pelayanan terutama di kelurahan tidak terganggu. Disinggung dugaan kebocoran draf mutasi beredar di kalangan pejabat, Nelly tidak mengetahui sepenuhnya hal tersebut. Ia mengaku, sudah berusaha menjaga kerahasian dokumen itu tapi justru dibocorkan oleh oknum tak bertanggungjawab. “Kebocoran itu di luar kewenangan kami,” demikian kata Nelly. (cem)


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

Tahun Ini, Target Investasi di NTB Rp 14 Triliun Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB menaikan target investasi yang berpotensi akan tercapai tahun 2018 ini menjadi Rp 14 triliun. Menyusul, progresifnya beberapa indikator-indikator investasi. Target sebesar itupun dianggap biasa saja, meskipun ini tahun politik. DPM – PTSP Provinsi NTB menaikkan target investasi tersebut, karena dianggap target yang dipatok tahun 2018 sebesar Rp 13,5 triliun berdasarkan RPJMD adalah pembahasan lama. Sementara pergerakan investasi cenderung agresif perubahannya. Kepala DPM – PTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M.Si dan jajarannya menyampaikan secara terbuka di Mataram, Rabu (14/2) kemarin. Beberapa harapan yang akan memperkuat pertumbuhan investasi tahun ini diantaranya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Lombok Tengah yang oleh Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) terus dikebut infrastruktur dasarnya. Beberapa investor yang akan masuk di sana juga telah siap-siap memulai ak-

tivitas investasinya. Diantaranya, Vinci, investor Prancis yang akan menginvestasikan Rp 7 triliun untuk membangun 6 hotel, 1 convention hall, serta sirkuit MotoGP. “Bukan lagi pada tataran rencana, tetapi Vinci akan melaksanakan kegiatan investasinya,” jelas Gita. Selain itu, ITDC juga telah mendapat dukungan dari Asian Infrastructure Internastional Bank (AIIB) di Cina, saingan bank dunia yang siap mendukung pendanaan hingga di atas Rp 1 triliun. Sumber potensial investasi lainnya adalah rencana pembangunan smelter oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat untuk membangun smelter. Saat ini juga dalam proses investasi. Mengapa DPM-PTSP cukup berani menaikkan target investasi tahun 2018 ini? Beberapa indikator dapat dilihat. Misalnya, tahun 2017 target nominal investasi sebesar Rp 7 triliun, tercapai Rp 11,28 triliun. Laju investasinya naik sebesar 13,95 persen dari tahun 2016. Capaian investasi tahun 2017 sebesar Rp 11,28 triliun itu, terinci. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilainya sebesar Rp 9,075 triliun. Terbagi Rp 284,6 miliar untuk sektor pariwisata, Rp 161,8 miliar untuk sektor perdagangan, Rp 8 triliun untuk sektor pertambangan energi dan kelistrikan, serta Rp 125,3 miliar untuk investasi industri, Rp 244,6 untuk jasa-jasa lainnya. (bul)

L. Gita Ariyadi (Suara NTB/dok)

Beban Kredit Perumahan Berpeluang Turun sanaan PP 64 tahun 2016 tentang kemudahan perizinan. Untuk pembangunan kawasan perumahan baru, biasanya izinizinnya ke luar dua tahun. Waktu yang cukup panjang. Dengan jangka dua tahun, bila pengembang telah mendapatkan kredit dari perbankan dengan bunga 13 persen, otomatis 26 persen bunga kredit yang harus ditanggung. Beban tersebut tidak ditanggung oleh pengembang. Melainkan konsumen (user). Karena itulah, kemudahan perizinan ini bekerjasama dengan Kejaksaan untuk mengawalnya. Dua tahun izin menggantung menurut Totok sangat rawan terjadi pungutan liar. Tiada lain yang menerima dampaknya adalah konsumen. Belum terhitung biaya-biaya lain karena lambannya proses pembangunan. “Otomatis harga jual rumah kepada konsumen meningkat. Jika PP 64 tahun 2016 dikawal dengan baik bekerjasama dengan Kejaksaaan, izin-izin bisa tuntas dalam waktu 70 hari. Di ketapang yang sudah menerapkannya, karena prosesnya dikawal langsung oleh Kejaksaan. Kita ingin semua daerah juga melakukan hal yang sama,” demikian Totok. (bul)

Totok

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Beban kredit perumahan berpotensi turun tahun ini. Real Estate Indonesia (REI) - pemerintah memperkuat kerjasama di sektor property. Kerjasama tersebut muaranya pada konsumen. DPP REI dengan pemerintah telah bekerjasama. Dalam waktu dekat akan diluncurkan program pembiayaan perumahan dengan bunga single digit, hanya 8,5 persen. saat ini masih berlaku bunga kredit konstruksi sebesar 13 persen. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi para pengembang, kata Sekjen DPP REI, Drs. Paulus Totok Lusida, APT usai mengikuti pembukaan Musda ke VIII REI Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Rabu (14/2) kemarin. Totok menjelaskan, REI sedang mempersiapkan program khusus bekerjasama dengan bank daerah. Yakni memberikan kredit pembiayaan sebesar 8,5 persen untuk pengembang. “Itu kredit kepemilikan lahan dan kredit konstruksi, khusus untuk rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” katanya. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) telah setuju dengan program ini, selanjutnya akan diluncurkan dalam waktu dekat. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan bank pembangunan daerah, di NTB tentunya dilaksanakan langsung oleh Bank NTB. Bukan dengan perbankan pelat merah maupun bank swasta nasional lainnya. Alasannya disebutkan Totok, karena bank pembangunan daerah memiliki jaringan luas di wilayahnya. Bahkan menjangkau pelosok. Setidaknya, cabangnya ada di setiap kabupaten/ kota. Selain itu, REI juga bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mengawal pelak-

Halaman 3


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

Definitifkan Desa Persiapan FRAKSI Merah Putih (Gerindra, PAN) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta agar Pemda KLU segera mendefinitifkan 10 desa persiapan di KLU. Sepuluh desa persiapan itu diharapkan oleh DPRD dapat segera menggelar Pilkades paling lambat setelah pemilu 2019. “Kita harapkan eksekutif segera mempersiapkan langkah-langkah definitif terhadap 10 desa persia(Suara NTB/ari) pan. Karena sejak desa Nasrudin dipimpin Pjs. tahun 2015 dan memperoleh nomor registrasi pada Februari 2016, eksekutif harusnya segera mempersiapkan langkah-langkah untuk didefinitifkan,” ujar Ketua Fraksi MP DPRD KLU, Nasrudin, SH.I., Rabu (14/2). Menurutnya selama 3 tahun setelah memperoleh registrasi, maka 10 desa persiapan harus menggelar pilkades. Artinya pada Februari 2019, 10 desa harus menggelar pilkades. Namun demikian, Nasrudin menilai momen Pilkades pada kurun waktu Februari – Juli 2019 tidak tepat, karena bersamaan dengan momentum pemilu. “Kami ingatkan di 2019 itu ada momen pemilu nasional, baik pilpres dan pileg, maka secara tidak langsung pilkades baru bisa dilakukan setelah Pemilu nasional. Kami tidak ingin pelaksanaan pilkades berbenturan dengan pemilu nasional,” sambungnya. Selain itu, Politisi Gerindra ini juga berharap agar Pemkab memperhatikan jalannya pemerintahan di desa-desa yang kepala desanya tersangkut kasus hukum (Operasi Tangkap Tangan). Di Kecamatan Bayan, Desa yang terganjal oleh kasus hukum masing-masing Desa Sambik Elen dan Desa Bayan. Sejak tahun 2017 sampai saat ini, kata Nasrudin, Desa Sambik Elen, belum memiliki ruang mengelola dana APBDes walaupun ada Plt (pelaksana tugas). Desa ujung utara Kecamatan Bayan itu masih terkendala dengan rekening desa yang masih ditahan oleh Tipikor akibat kasus OTT Prona. “Pemda harus bergerak cepat sehingga tidak menyandera kepentingan masyarakat. Kami juga ingatkan agar 30 persen dana APBDes harus diberikan ke Desa Pemekaran. Desa induk harus konsisten memenuhi kewajibannya sehingga pemerataan pembangunan terwujud,” demikian Nasrudin. Terpisah, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., pada kesempatan evaluasi desa persiapan beberapa waktu lalu mengajak kepada semua elemen baik pemerintah, DPRD hingga masyarakat untuk menjaga kebersamaan menyongsong desa definitif. “Ada 10 desa persiapan yang nantinya menjadi desa defiinitif dan mendapat pengakuan dari desa induk,” ujarnya. Menuju proses definitif itu pula, sekda menekankan agar pemerintah kecamatan senantiasa memberikan pendampingan, demikian pula dengan desa induk. Mengingat tugas kepala desa persiapan telah diatur dalam PP 43 tahun 2014, sehingga memerlukan pendampingan dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. (ari)

Besaran Dana Kampanye Dibatasi Rp 39 Miliar Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menetapkan batas maksimal dana kampanye bagi masing-masing pasangan calon (paslon). Besaran dana kampanye yang ditetapkan untuk satu pasangan calon yakni Rp 39.223.847.500. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Lotim sebanyak 832.211 pemilih. Terkait dengan dana kampanye itu, Komisioner KPU Lotim, Taharudin, mengungkapkan, Rabu (14/2) kemarin merupakan batas akhir penyerahan rekening awal dana kampanye dan juga laporan awal penggunaan dana kampanye. Dana awal ini harus diserahkan oleh masing-masing pasangan calon yang ditandatangani salah satu pasangan calon serta pengurus partai politik yang ditugaskan untuk membuka rekening kampanye pada bank umum tanggal 12 Februari 2018 lalu. Apabila tidak membuka rekening dana kampanye pada tanggal 12 Februari lalu, maka di aplikasi KPU tidak akan bisa terbaca. Hingga Rabu siang, ujarnya, belum ada pasangan calon yang menyerahan rekening awal dana kampanye dan juga laporan awal penggunaan dana kampanye. Adapun batasan-batasan dana kampanye yang harus dilakukan atau diterima, berdasarkan PKPU nomor 5 yang mengatur tentang dana kampanye, menegaskan calon perseorangan boleh memberikan sumbangan atau seseorang warga negara itu maksimal Rp 75 juta. Sedangkan korporasi atau perusahaan yang berbadan hukum maksimal Rp 750 juta. Kalaupun tidak berupa uang, seseorang atau tim sukses bisa menggunakan alat, namun jasa dari penyewaan alat itu harus dinaikkan nominalnya atau dikonversi. Mengenai jumlah dana kampanye Rp 39.223.847.500 per pasangan calon, tegasnya, merupakan dana maksimal. Artinya, dana kampanye yang digunakan tidak boleh melebihi jumlah yang sudah ditetapkan. Apabila lebih dari jumlah tersebut, tentunya akan dipertanyakan oleh KPU dan tercatat menjadi temuan. “Kalaupun ada transaksi di luar sepengetahuan kami, jika diketahui maka akan menjadi temuan,” ujarnya. Pasalnya satu hari setelah penutupan masa kampanye pada tanggal 24 Juni 2018. Masing-masing pasangan calon harus memberikan laporan akhir dana kampanye mereka. Selain itu, apabila melebihi atau ada sisa penggunaan anggaran dari dana kampanye itu, maka harus dikembalikan ke kas negara. Alasan dikembalikannya ke kas Negara, karena merupakan sumbangan dari masyarakat. Untuk itulah, masing-masing pasangan calon diharapkan lebih efektif dalam menggunakan dana kampanye yang ada. Ditambahkannya, diharapkan kepatuhan para masing-masing pasangan calon selaku calon pimpinan daerah. Terkait pengawasan dana kampanye ini, akan melibatkan akuntan publik yang nantinya akan meneliti arus keluar masuk dana kampanye. (yon)

Halaman 4

Tak Lapor LHKPN, Pejabat di KLU akan Disanksi Tanjung (Suara NTB) Pelaporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tergolong cukup baik, terutama di level pejabat SKPD. Tahun 2017 lalu, pelaporan HKPN pejabat publik di SKPD mencapai 85 persen. Sebaliknya di level DPRD, pelaporan relatif rendah dengan jumlah pelapor tidak lebih dari 10 orang. Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., usai sosialisasi e-LHKPN, Rabu (14/2) mengemukakan, kewajiban pejabat daerah eselon II, III dan IV telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Sebelumnya

pelaporan HKPN pejabat ditentukan sekali dalam 2 tahun, kini pemerintah melalui KPK menggencarkan pelaporan secara periodik sekali dalam setahun. “Saya harap kepatuhan pejabat dilakukan berkala 1 tahun sekali. Dari sana kita akan lihat berapa

Sarifudin

kekayaan sebelum menjabat, saat menjabat dan setelah menjabat,” ujarnya. Terhadap pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya, Wabup menegaskan akan disiapkan sanksi secara administratif sesuai PP 53. Namun demikian sanksi ini tidak akan merugikan individu ASN apabila melaporkannya secara patuh dan tepat pada waktunya. Sementara Inspektur pada Inspektorat Lombok Utara, H. Zaenal Idrus, SH., menambahkan, tingkat kepatuhan LHKPN pejabat lingkup Sekretariat Daerah Pemkab Lombok Utara, dinilai cukup baik. Pelaporan tahun sebelumnya, pejabat yang melaporkan kekayaannya sekitar 85 persen. Namun berbeda dengan di lingkup DPRD KLU, jumlah pelapor LHKPN

DPRD relatif rendah. Ia berharap semua pejabat lingkup Pemda KLU maupun di lembaga DPRD, tingkat kepatuhan pejabat mencapai 100 persen. “Tingkat kepatuhan pejabat lingkup Sekretariat Daerah cukup baik, tahun 2017 lalu, laporan LHPKN mencapai 85 persen. Kalau pejabat DPRD, kawan-kawan mungkin sudah tahu,” ujarnya. Pejabat ASN lingkup Pemkab KLU yang tidak patuh melaporkan LHKPN akan mendapat sanksi administratif yang bisa mempengaruhi jenjang karir ASN di pemerintahan. Sampai dengan batas pelaporan 31 Maret 2018 nanti, Inspektorat akan mengevaluasi siapa saja pejabat yang belum melapor untuk diarahkan pelaporannya. Bagi yang tidak patuh, akan diberikan punishment sesuai PP 53 dengan katagori sanksi berat, sedang dan ringan. Pelaporan LHKPN pejabat ASN Pemda KLU dan DPRD kali ini dilakukan lebih praktis melalui form e-LHKPN secara online. Idrus menjelaskan, pel-

aporan tidak lagi secara manual (isian kertas). Pengisian online ini mengukur akurasi, ketepatan waktu, kecepatan dan keringanan biaya pada pelapor. Guna mempermudah akses pengisian form laporan, pelapor akan dibantu oleh tenaga LHKPN yang telah ditunjuk dan dilatih. Masing-masing 2 orang di DPRD, 2 orang di Inspektorat dan 1 orang di tiap-tiap SKPD. “Pelaporannya di DPRD langsung online ke KPK, sedangkan di lingkup OPD Sekretariat Daerah masih harus dionlinekan dulu ke Inspektorat daerah. Intinya, format laporannya mirip dengan pelaporan manual, perbedaannya terletak hanya pada pengisian dari manual ke form online,” sambungnya. Pelapor baik pejabat maupun anggota DPRD, maka harta kekayaannya akan langsung terdeteksi. Publik bisa melihat harta kekayaan pejabat dan dewan melalui akses aplikasi yang disiapkan KPK yaitu aplikasi “elhkpn”. Aplikasi ini dapat didownload melalui Google Play Store. (ari)

(Suara NTB/dok)

Kerjasama dengan Investor

KLU Buka Peluang Bangun Resort di Lahan Hibah Gili Trawangan Tanjung (Suara NTB) Lahan seluas 24 are yang dihibahkan oleh Pemkab Lombok Barat ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini belum termanfaatkan maksimal. Dari pada menganggur, maka lahan itu, rencananya akan dikerjasamakan oleh Pemda KLU dengan investor. Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH. MH., kepada wartawan usai mengikuti sosialisasi e-LHKPN di gedung DPRD KLU, Rabu (14/ 2) mengungkapkan, Pemda KLU mempunyai rencana untuk mengkerjasamakan lahan tersebut. Melihat

potensi dari aspek pendapatan, maka rencana kerjasama akan mengarah pada pengembangan pariwisata. “Rencananya lahan tersebut akan dikerjasamakan dengan investor untuk dibangun resort. Tapi kita belum pastikan bagaimana bentuk kerjasamanya,” ujar wabup. Sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam mengoptimalkan lahan yang ada, Sarifudin mengakui sudah meninjau lahan tersebut bersama-sama dengan calon investornya. Tidak disebutkan nama dan asal investor tersebut, namun keseriusannya pemilik modal dalam membangun tidak ia ragukan. “Karena sudah ada

investor yang tertarik, maka saya sempatkan meninjau bersama investornya langsung,” imbuhnya. Dalam konsep kerjasamanya, Pemda KLU setidaknya masih harus menunggu Perda BUMD dan Perda Investasi yang sudah masuk di penjadwalan pembahasan Bapem Perda masa sidang tahun 2018. Pasalnya, petunjuk pelaksanaan keterlibatan BUMD sebagai perpanjangan Pemda dalam investasi akan diatur dalam Perda. Demikian pula, rambu-rambu mengenai investasi yang melibatkan uang daerah akan mengikuti petunjuk baik regulasi pusat dan daerah.

Terpisah, Komisi yang membidangi aset menanggapi positif pemanfaatan aset hibah dari Lobar itu untuk dibangunnya sebuah resort. Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., memberi dukungan wacana kerjasama pembangunan resort di lahan 24 are di Gili Trawangan. “Rencana pemerintah itu sangat bagus dan kita dorong segera pemerintah manfaatkan lahan itu untuk dikelola dengan baik. Kerjasama dengan investor malah lebih menjamin, karena memberi potensi PAD yang besar dari keberadaaan resort,” ujarnya. Ketua Fraksi Hanura ini melihat ada dua alasan men-

gapa lahan tersebut didorong untuk dikelola dengan pihak ketiga. Pertama, aset Pemda tidak akan hilang begitu saja. Terwujudnya kerjasama akan memberi jaminan masuknya PAD dalam jangka panjang. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menghindarkan penguasaan lahan oleh masyarakat. Sebab di beberapa lahan pemerintah, sebagian masyarakat yang terlanjur memanfaatkan dan beranak pinak di lokasi itu, cenderung enggan pindah sehingga menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan bijak oleh pemerintah. (ari)

Deklarasi Tolak Politik Uang Tidak Dihadiri Calon

(Suara NTB/yon)

BELUM DITERTIBKAN - Sejumlah alat peraga sosialisasi pasangan calon yang masih belum ditertibkan di sejumlah titik di Lotim, Rabu (14/2) siang.

Masa Kampanye Dimulai, APK Paslon Belum Ditertibkan Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan, Kamis (15/2) hari ini merupakan hari dimulainya masa kampanye pada pilkada serentak 2018. Memasuki masa kampanye ini, alat peraga kampanye (APK) yang dipasang oleh masing-masing calon beserta simpatisan hingga, Rabu (14/2) masih belum dibongkar. Pantauan Suara NTB di lapangan, sejumlah APK terutama untuk pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Lotim masih dipasang di sejumlah titik dan belum ada penertiban. APK berupa baliho, spanduk dan sejenis masih banyak. Untuk itu, memasuki masa kampanye, APK seharusnya sudah tertib dan harus bersih, karena nantinya akan

diganti dengan baliho masingmasing pasangan calon yang dikeluarkan KPU Lotim. Komisioner KPU Lotim, Taharudin, menjelaskan dalam pelaksanaan masa kampanye yang dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 25 Juni 2018 atau selama 134 hari. Mekanisme perihal alat peraga kampanye sudah diatur sedemikian rupa. Untuk itu ia meminta kepada pasangan calon beserta tim agar melepaskan alat peraga sosialisasi yang sebelumnya dipasang di sejumlah titik, baik di dalam kota maupun di pelosok desa. “Ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan, tidak boleh ada alat peraga kampanye yang masih terpampang selain APK yang dikeluarkan oleh KPU. Ada mekanisme serta jumlah

yang ditentukan,” ujarnya. Sementara, Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, mengaku sudah berkoordinasi dengan tim pemenangan masing-masing pasangan calon beserta Panwascam maupun PPL terkait dengan alat sosialisasi yang ada. Mereka diberikan waktu untuk menurunkan APK sampai pukul 00.00 wita. Hal tersebut menyusul terkait dengan APK sudah ditetapkan jumlahnya oleh KPU dan tambahan dari tim pemenangan sebanyak 150 persen atau penggandaannya. “Untuk penurunan alat peraga sosialisasi itu secepatnya kita minta diturunkan oleh tim pemenangan masing-masing calon. Kita berikan waktu hingga malam ini,” tegasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (14/2) menggelar deklarasi untuk menolak dan melawan politik uang serta politisasi SARA pada Pilkada 2018. Melalui deklarasi itu, diharapkan pilkada berjalan lancar dan berintegritas. Pelaksanaan deklarasi dipusatkan di Lapangan Nasional Selong dengan dirangkaikan dengan jalan sehat yang melibatkan seluruh komponen terkait seperti Panwascam, PPL dan seluruh staf yang Panwaslu. Namun, tidak ada satu pun calon bupati atau wakil bupati yang hadir pada deklarasi menolak dan melawan politik uang ini. Calon Bupati Lotim H. Sukiman Azmi sempat datang pukul 07.00 Wita, namun, karena calon yang lain tidak datang, mantan Bupati Lotim ini pergi. Meski demikian, tidak ada keharusan bagi pasangan calon hadir di acara deklarasi ini. Menurut Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, deklarasi ini merupakan agenda yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dijelaskannya, tujuan dalam deklarasi ini diharapkan kepada semua komponen, bersama-sama menjaga kualitas pilkada dan mengawal Pilkada 2018 dari praktik politik uang dan politisasi SARA, karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain itu,

para pasangan calon diharapkan tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai sarana meraih simpati pemilih, karena menciderai integritas dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda bersama-sama menolak hal politik uang, karena dapat merusak momen pilkada. Untuk itu, pihaknya mengharapkan deklarasi ini dapat memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat di Kabupaten Lotim di dalam menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2018 mendatang. Sementara Ketua Tim Pemenangan Hairul Warisin dan Machsun Ridwainy (Harum), Agus Sunardi mengungkapkan btidak ada surat yang masuk ke posko pemenangan Harum untuk hadir di acara deklarasi. Namun, saat menggelar rapat di KPU Selasa (13/2) malam, pihak Panwaslu sudah menyampaikan secara lisan terkait agenda deklarasi tersebut, sehingga mengutus dua orang timnya untuk hadir pada acara yang digelar oleh Panwaslu. Terkait ketidakhadiran, calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh nomor urut satu ini, disebutkannya karena ada agenda lain yang harus dihadiri. Seperti Calon Bupati, H. Haerul Warisin menghadiri salah satu acara di Kecamatan Aikmel. (yon)

Diduga Terjatuh dari Gedung

TKW Asal Lotim Meninggal di Singapura Selong (Suara NTB) Nasib malang menimpa Baiq Yulasmini, warga Desa Sukadana Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Baiq Yulasmini yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga meninggal setelah terjatuh dari gedung tempatnya bekerja di Singapura. Dari informasi yang diterima Suara NTB, men-

inggalnya Baiq Yulasmini akibat terjatuh dari gedung pada, Senin (12/2) lalu sekitar pukul 06:00 waktu setempat. Pada itu, yang bersangkutan seperti biasa menyiapkan sarapan untuk anak majikannya sebelum berangkat ke sekolah. Sekitar pukul 6:30, anak majikan menanyakan keberadaan yang bersangkutan, akan tetapi pada saat itu majikannya tidak menemukan korban di

dalam rumah, sehingga meminta anak majikan untuk mencari ke lingkungan sekitar. Setelah dilakukan pencarian beberapa menit, anak majikan kemudian menemukan korban tergeletak pada saluran air. Terkait hal tersebut, korban kemudian dibawa ke. Rumah Sakit Changi. Akan tetapi setelah mendapat tindakan medis, nyawa korban tidak bisa terselamatkan dan

dinyatakan meninggal pada pukul 8:37 waktu setempat. Jenazah korban dipulangkan dari Singapura Rabu (14/ 2) menuju Lombok International Airport (LIA) menggunakan maskapai Silk Air. Kasi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Naker pada Disnakertrans Lotim, Lalu Sadli Bahtiar, pada Suara NTB, menjelaskan, meninggalnya Baiq Yulasmini merupakan ka-

sus pertama yang terjadi pada tahun 2018. Namun untuk mengetahui secara persis penyebab dari kematian TKW ini, aparat kepolisian Singapura masing melakukan penyelidikan. Diketahui, korban mulai bekerja pada majikannya di Singapura itu pada 30 Desember 2017. Korban berangkat dengan PPTKIS yakni PT. Nazrin Nisha Putri Mandiri Abadi. (yon)

(Suara NTB/yon)

JALAN SEHAT - Aksi gerak jalan sehat dalam deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA di Lotim, Rabu (14/2).


SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

Mampu Jalani Pemerintahan KEPALA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM., secara resmi dikukuhkan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) mengisi jabatan yang ditinggalkan sementara oleh Bupati H. Fauzan Khalid. Pengukuhan dilaksanakan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/2) Pengukuhan H. L. Saswadi dilakukan setelah Mendagri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor (Suara NTB/nas) 1.31.52-287 Tahun 2018 H. L. Saswadi Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penunjukkan Pjs. Bupati Lombok Barat. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, maka Fauzan yang akan maju dalam kontestasi pilkada serentak 2018 harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara. H. L. Saswadi, bukan orang asing di kalangan birokrasi Pemkab Lobar. Saswadi diketahui telah berkiprah selama kurang lebih 25 tahun. Aneka jabatan telah diembannya membuatnya sangat dipercaya secara konseptual dan teknis untuk menjalankan tugas barunya ini. Sebelum menjabat sebagai Pjs. Bupati dan Kepala Diskop-UKM NTB, H. L. Saswadi adalah Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan yang dilamarnya melalui seleksi setelah berkiprah untuk terakhir kalinya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lobar. Mantan Camat Bayan dan Kepala Bagian Keuangan di era Bupati Almarhum Drs. H. Iskandar ini pun pernah dipercaya sebagai Kepala Dispenda Lobar, Kepala Dikpora Lobar, Kepala BPMD lobar, dan bahkan dikenal dekat dengan anggota legislatif di DPRD Lobar, karena pernah memimpin Sekretariat DPRD Lobar. Menurut pria yang berdomisili di Desa Bagik Polak Barat Labuapi ini, tugas-tugas tersebut harus ia sampaikan menjadi laporannya kepada Mendagri di akhir jabatannya nanti. Bagi Saswadi, dari seluruh tugas tersebut yang mendapat perhatian terbesarnya adalah netralitas ASN dalam Pilkada dan persoalan keamanan dan ketertiban. “Biarpun ini (pilkada) gawen-ya KPU, toh kalau terjadi apa-apa kembali ke kita (Pemda, red),” ujarnya. Dengan memberikan atensi khusus kepada netralitas ASN dan keamanan, Saswadi telah menyiapkan beberapa trik. “kita akan membuat surat edaran yang menegaskan tentang netralitas itu. Juga akan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi, baik dengan Forkompimda, KPU dan Panwaslu, serta mengunjungi semua kecamatan,” terangnya. Saswadi pun memastikan, ia bersama jajaran Forkominda akan bertemu dengan pasangan calon bupati demi pilkada yang berlangsung secara damai. (her)

TP4D Loteng Bantah Kawal Proyek Dermaga Apung Kuta Praya (Suara NTB) Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan tidak terlibat untuk mengawal proses pembangunan dermaga apung Desa Kuta. TP4D tidak terlibat dengan rekanan proyek maupun dengan instansi terkait selaku pemilik proyek dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng, TP4D Loteng tidak pernah ada kesepakatan untuk mengawal proyek senilai Rp 4 miliar lebih tersebut. ‘’Saya tegaskan, TP4D Loteng tidak pernah ada kesepakatan untuk mengawal proyek pembangunan dermaga apung,” tegas Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Febi Rudy, P., S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (14/2). Pihaknya baru tahu nama TP4D tertera pada plang proyek dermaga apung setelah turun ke lapangan untuk mengecek kondisi proyek setelah mendapat laporan terkait proyek tersebut yang disebut-sebut mangkrak pada Bulan Desember lalu. Padahal pihaknya dengan rekanan maupun instansi terkait tidak pernah ada kesepakatan. “Kalau memang kita (TP4D) ada kesepakatan untuk mengawal proyek ini, pasti kita kawal. Tapi bagaimana bisa kita kawal, kesepakatan saja tidak ada dengan pihak terkait,” tandasnya seraya menambahkan, terkait hal itu pihaknya masih menunggu sikap rekanan ataupun dari instansi terkait. Soal penyelidikan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan dermaga apung tersebut, Febi mengaku pihaknya masih menunggu proses audit dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Loteng yang saat ini masih berlangsung. Seperti apa hasil audit, itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk bertindak. “Semua tergantung APIP sekarang. Karena proses audit APIP yang laksanakan,” imbuhnya. Nantinya setelah audit selesai dilakukan, maka APIP akan membuat rekomendasi. Apakah kasus tersebut akan dilimpahkan ke proses hukum atau proses yang lain. Pihaknya dalam hal ini, tidak bisa mengintervensi kebijakan APIP tersebut nantinya. “Posisi kita sekarang menunggu hasil audit serta rekomendais dari APIP terkait proyek pembangunan dermaga apung ini,” timpal Febi. Diakuinya, pihaknya memang menyoroti proyek tersebut. Mengingat dari laporan yang masih, terindikasi ada penyimpangan dalam proses pembangunannya. Namun itu semua bisa jelas setelah proses audit selesai. Sebelumnya, Kepala Dishub Loteng, Drs. H. Supardan, mengaku terhadap pihak rekanan pihaknya sudah menjatuhkan sanksi berupa denda keterlambatan yang mencapai Rp 140 juta lebih. Besaran denda keterlambatan tersebut masih akan bertambah, karena masih ada sisa keterlambatan yang belum selesai dihitung. (kir)

Kasus PT. LTB, Jaksa Siapkan 30 Saksi Praya (Suara NTB) Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan sekitar 30 saksi untuk dimintai keterangannya selama proses persidangan kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB). JPU juga akan menghadirkan Komisaris Utama PT. LTB, H.M. Suhaili FT., yang juga Bupati Loteng non aktif. Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Rabu (14/2). Saat ini, kasus dugaan korupsi PT. LTB sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram, sejak Selasa (13/2). Di mana para terdakwa masing-masing L. Ma, mantan Direktur Utama PT. LTB, ZA, mantan Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta mantan Direktur Pemasaran, AK, didakwa pasal berlapis. Selain didakwa dugaan tindak pidana korupsi juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Sidang perdana sudah digelar Selasa kemarin. Dan, akan dilanjutkan pada Selasa depan. Dengan agenda, langsung pemeriksaan saksi,” tandasnya. Pasalnya para terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga persidangan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. “Untuk persidangan mendatang, kita rencanakan bakal menghadirkan lima orang saksi,” tegas Hasan. Dari kelima saksi tersebut, salah satunya direncana Komisaris Utama PT. LTB, H.M. SuhailiFT., Tapi itu masih akan dikomunikasikan dengan yang bersangkutan, terkait kesiapan dan kesanggupannya. Apalagi sebagai Komisaris Utama, keterangan Bupati Loteng pastinya akan sangat dibutuhkan dalam kasus ini.(kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kejari Loteng Selidiki Proyek Bantuan Alsintan Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kian gencar menyelidiki kasus dugaan pidana korupsi yang terjadi di daerah ini. Terbaru, Kejari Loteng tengah menyelidiki dugaan penyimpangan pada program pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Dinas Pertanian Loteng, bernilai miliaran rupiah tahun 2017. Sebanyak 18 pihak sudah diminta keterangan sampai sejauh ini. Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (14/2), membenarkan hal tersebut. “Sudah ada 12 kepala UPT dan 8 kelompok tani yang kita mintai keterangan. Dan, kemungkinan masih akan bertambah,” ujarnya. Ia menjelaskan, program yang menjadi bidikan pihaknya yakni terkait pemberian bantuan 18 unit combain kepada 18 gabungan kelompok tani (gapoktan). Kemudian bantuan sebanyak 99 handtraktor serta 101 lebih mesin pompa air. “Program ini kita selidiki, karena ada diduga terjadi penyimpangan,” ujar Hasan. Hanya saja, Hasan mengaku masih belum bisa mengungkap seperti apa dugaan

penyimpangan yang terjadi pada program yang menghabiskan anggaran hingga miliar rupiah tersebut. Alasannya, status kasus masih pada tahap penyelidikan, sehingga seperti apa hasil penyelidikan belum bisa diungkap pihaknya. Dikatakannya, masih akan terus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, terutama para penerima bantuan. Setelah itu, barulah pihaknya bisa menyimpulkan seperti apa kasus ini. “Kasus ini masih pendalaman dan masih banyak pihaknya yang harus dimintai keterangan,” tambahnya. Untuk itu, pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan maraton kepada pihak terkait. Mengingat banyaknya pihak

yang harus dimintai keterangan. Pihaknya pun mengaku sudah memegang data awal serta beberapa dokumen terkait program tersebut. Adapun sumber anggaran dari program berasal dari pemerintah pusat untuk mesin combain ditambah untuk penyediaan sebagian handtraktor dan ditambah anggaran dari APBD Loteng. Tidak hanya itu ada juga yang berupa program murni dari instansi terkait serta dari dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng. Disinggung total anggaran untuk program tersebut, Hasan menegaskan cukup besar. Untuk pengadaan satu mesin combain saja harganya sekitar Rp 305 juta per unit.

(Suara NTB/kir)

DIPERIKSA - Salah satu kelompok tani tengah diperiksa jaksa Kejari Loteng terkait program bantuan alat pertanian, Rabu (14/2). Kemudian untuk handtraktor sebesar Rp 24 juta per unit. Sedangkan untuk mesin pompa air sekitar Rp 5 juta per unit. “Bisa dihitung berapa besaran anggaran untuk program ini,” ujarnya. Tapi yang menjadi bidikan utamanya bukan pada persoalan pengadaan. Tetapi pada proses penyaluran bantuan mesin bersangkutan.

“Kalau untuk pengadaan mesin-mesin pertanian tersebut, potensi penyimpangan kecil karena menggunakan dengan sistem e-katalog. Tapi semua masih memungkinkan. Tergantung hasil yang diperoleh selama proses penyelidikan. Mengingat proses penyelidikan masih berlangsung,” pungkas Hasan. (kir)

APK Belum Diturunkan, Panwaslu Lobar Segera Bertindak Giri Menang (Suara NTB) Semua pasangan calon Bupati Lombok Barat (Lobar) belum menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang telah dipasang hampir di penjuru wilayah Lobar. Buktinya, APK masih banyak terpasang di sejumlah titik. Panwaslu bakal melakukan langkah tegas menertibkan APK ini. Hari ini (Kamis, red) Panwaslu bersama Satpol PP bakal turun membersihkan APK yang masih terpasang di wilayah Lobar. Penertiban APK ini pun telah dipersiapkan oleh panwaslu dengan Satpol PP melalui rapat koordinasi, Rabu (14/2). Rapat yang diadakan di Kantor Satpol PP ini dihadiri Ketua Panwaslu Lobar, L. Arjuna dan Kepala Satpol PP Mahnan, SSTP serta aparat terkait. Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna menyatakan pihaknya melakukan persiapan kegiatan penertiban APK dengan menggelar rapat dengan sejumlah pihak terkait. “Kami bahas teknis pelaksanaannya dulu, baru kita turun

(Suara NTB/her)

KOORDINASI - Kegiatan koordinasi untuk pembersihan APK di Kantor Satpol PP Lobar, Rabu (14/2).

Proyek Revitalisasi Kawasan Senggigi Dibatalkan Giri Menang (Suara NTB) Proyek penataan kawasan wisata Senggigi dibatalkan, bahkan tahun ini tidak masuk perencanaan Pemda Lobar. Batalnya rencana penataan ini disebabkan kendala relokasi rumah warga. Banyak warga enggan direlokasi, karena sudah lama tinggal di lokasi tersebut. Atas dasar itulah pihak desa mengusulkan agar penataan tersebut ditunda. “Kami sih minta juga agar program ini di-pending (tunda). Alasan kami relokasi rumah warga tidak semudah itu,” kata Kepala Desa Meninting, H. Iskandar, Rabu (14/2). Pihaknya sudah turun ke masyarakat untuk menyampaikan rencana relokasi tersebut, namun masyarakat tetap tidak mau sebab mereka tidak mau meninggalkan lokasi.

Lantas bagaimana nasib program penataan kawasan Meninting ini? Menurutnya, program ini ditunda hingga persoalan relokasi ini tuntas. Pihaknya tidak terlalu ambisi, apalagi nanti berbenturan dengan masyarakat. Tujuan program ini memamg baik, namun akhirnya nanti berbenturan dengan masyarakat maka mudaratnya besar. Pasalnya, sebagian besar masyarakat tidak mau direlokasi. Ia mengaku total rumah yang direlokasi 28 unit, mereka tinggal di kampung sejak lama, sehingga mereka memiliki keluarga di sana. Dengan kondisi ini, jelasnya, program ini belum bisa terlaksana dalam waktu dekat ini, sebab butuh waktu panjang melakukan pendekatan persuasif untuk relokasi ru-

mah warga. Sebab persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan cepat. “Kan di-pending tahun lalu, tapi kami tidak persoalkan,” jelasnya. Dalam hal ini ia tak mempersoalkan pemda sebab pihak desa yang meminta agar ditunda dulu. Diketahui, proyek revitalisasi kawasan Senggigi ini sebenarnya dilaksanakan tahun lalu namun batal terlaksana lantaran persoalan adanya rumah warga yang belum direlokasi, sehingga memerlukan proses panjang. Dinas Pariwisata pun terpaksa mengembalikan anggaran Rp 3 miliar yang rencananya dipergunakan untuk revitalisasi tersebut. “Revitalisasi Senggigi batal, karena relokasi aset warga belum dilakukan,” tegas Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi. (her)

besok (hari ini, red),” ujarnya. Diakuinya masih banyak APK yang terpasang, sebab pasangan calon tidak menurunkannya. Padahal pihaknya sudah mengimbau bahkan bersurat ke semua paslon agar menurunkan sendiri APK saat masuk masa kampanye tanggal 15 Februari ini. Jika ada bakal paslon yang bandel, maka pihak Panwaslu bersama Satpol PP bakal turun langsung menurunkan secara paksa. Langkah ini diambil sesuai ketentuan berlaku. Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna menyatakan pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan Pemda dalam hal ini Satpol PP terkait penertiban atribut. Pihaknya sudah bersurat ke semua paslon untuk menertibkan sendiri atribut kampanyenya. Sebab setelah itu akan dipasang atribut paslon oleh KPU. Jika hingga tanggal 14 Februari ada bakal paslon yang bandel maka pihak nya bersama Satpol PP turun langsung menertibkan secara paksa. (her)

2.310 KK NelayanTerkena Dampak Anomali Iklim Giri Menang (Suara NTB) 2.310 KK nelayan di Lombok Barat (Lobar) terkena dampak anomali iklim cuaca ekstrem. Ribuan nelayan inipun tidak bisa melaut, sehingga butuh bantuan Pemda. Pihak pemda melalui Dinas Sosial (Disos) Lobar pun telah menyiapkan sembako berupa beras yang bersumber dari cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog. Total beras yang disiapkan untuk ribuan KK nelayan ini sebanyak 25 ton, tersebar di 18 desa mulai dari ujung Senggigi sampai wilayah Sekotong. Demikian disampaikan Kasi Pendataan Bencana pada Disos Lobar H. M. Zakaki, Rabu (14/2). Dikatakan, sebanyak 100 ton beras cadangan pemerintah yang disiapkan oleh Pemkab Lobar untuk mengantisipasi dampak bencana seperti anomali iklim, kekurangan pangan dan gagal panen. Khusus untuk nelayan yang terdampak anomali iklim pihaknya tengah mengupayakan segera dibagikan.

Pembagian sembako ini bakal diupayakan dalam waktu dekat, pihaknya tengah mengupayakan surat dari pemda ke Bulog untuk pengambilan cadangan beras tersebut. Beras yang disiapkan untuk ribuan nelayan ini jelasnya mencapai 25 ton, di mana per KK diberikan 10 kilogram. Per desa jumlahnya bervariasi tergantung jumlah nelayan di masing-masing desa. Terkait kriteria nelayan yang bisa diberikan bantuan ini jelasnya, ada rekomendasi Dinas Kelautan Perikanan, penetapan status tanggap darurat anomali iklim dari bupati serta kenyataan real di lapangan bahwa nelayan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk tersebut. “Atas dasar itu kita bisa keluarkan beras cadangan pemerintah,” imbuhnya. Terkait penetapan data penerima ini sendiri jelasnya juga berdasarkan surat dari para kades, lalu diperkuat rekomendasi DKP sebab di dinas terkait terdapat data jumlah nelayan yang tersebar di Lobar. (her)

Akhirnya, Pengurai Genangan Air di Sekotong Barat Terealisasi Ditinggal Cuti, Suhaili

Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Gunung Ketapang Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong akhirnya bernapas lega, lantaran genangan air yang beberapa pekan menggenangi perkampungan mereka sudah surut. Genangan air diurai dengan cara pembuatan gorong-gorong melintasi akses jalan provinsi, pengerjaan pembuatan gorong-gorong ini dilakukan oleh Pemda dibantu masyarakat setempat serta aparat Polsek Sekotong. Pembongkaran akses jalan untuk pemasangan gorong-gorong dilakukan Jumat (9/2) lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemasangan gorong-gorong ini menindaklanjuti pemberitaan di Suara NTB, terkait aksi warga yang melakukan pembongkaran jalan aspal dengan alasan untuk pembuatan saluran pembuangan air. Hal ini dipicu kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang belum mengatasi banjir dan air yang tergenang di rumah rumah warga. Terdapat 10 rumah yang ada di lokasi tersebut terendam oleh banjir yang terjadi sejak satu minggu dan tak kunjung surut, karena tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai. Hal ini dikhawatirkan warga menjadi sumber penyakit. Menindaklanjuti ini pemerintah pun turun tangan dengan memasang gorong-gorong agar air dapat dengan lancar mengalir. Penanganan ini dilakukan berkat upaya pihak Polsek Sekotong dipimpin Kapolsek Sekotong Iptu Made Susila Artana dan Bhabinkamtibmas Desa Sekotong Barat. Pihak polsek mengubungi pemerintah desa Sekotong Barat dan pihak kecamatan serta pemerintah kabupaten.

Pastikan Program Tidak Terganggu

(Suara NTB/ist)

URAI AIR - Akses jalan di Sekotong Barat dibuatkan gorong-gorong untuk mengurai genangan air yang sudah terjadi beberapa pekan. ‘’Pemkab pun telah melakukan penanganan terhadap permasalahn genangan air dengan upaya pemasangan gorong-gorong,”jelas Kapolsek Sekotong Made Susila Artana. Selain itu, ujarnya, untuk pembongkaran akes jalan ini diterjunkan alat berat excavator besar. Selain itu, warga juga ikut membantu bergotong-royong. (her)

Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili, FT., mulai Kamis hari ini resmi melepaskan jabatanya untuk sementara waktu. Karena harus cuti kampanye selama empat bulan ke depan untuk mengikuti Pilkada NTB tahun 2018 ini. Meski demikian, ia menegaskan program pembangunan di Loteng tetap harus berjalan. “Tidak ada istilah terganggu selama saya cuti kampanye. Program pembangunan yang sudah disusun, harus tetap berjalan sesuai rencana yang sudah ada,” ujarnya kepada wartawan di Pendopo Bupati Loteng, Rabu (14/2). Selama masa cuti, dirinya tetap akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk memperoleh informasi terkait perkembangan program yang ada. Karena sebagai

masyarakat, dirinya juga tetap berhak tahu sudah sampai mana program pembangunan berjalan. Tetapi tidak sampai ikut campur dalam proses pengambilan kebijakan. “Koordinasi terkait program pembangunan tetap akan kita jalin. Untuk memastikan program bisa berjalan sesuai rencana. Tetapi tidak sampai ikut campur dalam hal pengambilan kebijakan terkait program tersebut,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. Selama dirinya menjalani masa cuti kampanye, kendali pemerintahan ada di tangan Wabup Loteng, selaku Pelaksana Sementara Bupati Loteng dengan dibantu Sekda Loteng dan jajarannya. ‘’Jadi tidak ada alasan program pembangunan tidak berjalan, kendati Bupati Loteng definitif sedang cuti kampanye,’’ jaminnya. (kir)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

Halaman 6

Panwaslu Sumbawa Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA Panwaslu Kabupaten Sumbawa melaksanakan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilgub NTB Tahun 2018, Rabu (14/2) kemarin, di RTH Taman Mangga. Dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Pejabat yang mewakili Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Partai Politik dan lainnya. Sekaligus penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis. WAKIL Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, menyatakan kegiatan ini sangat strategis dalam meneguhkan komitmen bersama mewujudkan Pilkada 2018 yang berin-

tegritas, bebas dari pengaruh politik transaksional serta politisasi SARA dalam kampanye Pilkada. Seperti yang diamanahkan Presiden Joko Widodo terkait Pilkada serentak

2018. “Saya tidak ingin komitmen ini hanya nampak dalam untaian kata-kata indah deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA, tetapi dalam praktiknya, politik uang dan politisasi SARA ini justru menjadi komoditas yang sangat menarik dan kerap mewarnai materi kampanye tiap-tiap kontestan Pilkada,� tegasnya. Seluruh elemen bangsa, lanjut Wabup, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Pilkada harus menyatakan

perlawanannya pada politik uang dan politisasi SARA. Sebab dapat merusak peradaban, mencederai demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan politik kenegaraan. Praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam NKRI. Makanya, Wabup menghimbau kepada kepada pimpinan partai politik agar menghindari isu SARA dalam tahun poli-

tik ini, jangan menggembargemborkan isu SARA karena hal ini dapat menimbulkan luka budaya, budaya politik kita. Ketua Panitia, Syamsihidayat, S.IP menyampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 sampai 71, yang berhubungan dengan aturan tentang sanksi berat terhadap politik uang (money politic). Di mana pemberi dan penerima money politic sama-sama dikenakan sanksi dan hukuman minimal 3-6 tahun pidana penjara. Makanya kegiatan ini se-

bagai langkah pencegahan terhadap indikasi-indikasi yang akan mengarah kepada politik uang. Dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dengan tetap melakukan sosialisasi tentang regulasi-regulasi yang tidak boleh dilakukan oleh kontestan dan regulasi tentang pola penanganannya. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan pula pembacaan Pakta Integritas Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Politisasi SARA oleh Pimpinan Panwaslu Sumbawa, Ruslan. Berisi lima point, yakni, Mengawal Pilkada 2018 dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena poli-

tik uang dan SARA. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA. Penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh Wakil Bupati, Pejabat yang mewakili Pimpinan DPRD, Kapolres, Kajari, Dandim, Ketua Panwaslu, Ketua KPU, Para pimpinan Parpol, dan elemen terkait lainnya. Dilanjutkan dengan pelepasan kurang lebih 500 orang peserta deklarasi gerakan tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA yang juga diikuti langsung oleh Wabup. Sambil membagi stiker dan bunga yang dimaksudkan sebagai tanda untuk mensukseskan pemilu agar dapat berjalan secara demokratis. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, didampingi Ketua Panwaslu, Syamsihidayat dan Komisioner KPU, Sudirman menandatangani Pakta Integritas Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Politisasi SARA

Ketua Panwaslu, Syamsihidayat menandatangani Pakta Integritas

Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Pimpinan Panwaslu bersama Kepala Sekretariat Panwaslu, Pejabat yang mewakili Forkopimda, Perwakilan KPU, Perwakilan Parpol dan elemen lainnya mengepalkan tangan untuk meneguhkan komitmen bersama tolak politik uang.

Wabup Didampingi Syamsihidayat dan Perwakilan Forkopimda melepas peserta deklarasi gerakan tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA.

Wakapolres Sumbawa menandatangani Pakta Integritas

Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah bersama Syamsihidayat dan Wakapolres Sumbawa.

Para peserta deklarasi dari Panwascam dan PPL se-Kabupaten Sumbawa bersama unsur Parpol dan ormas.


SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Deklarasi Tolak Politik Uang di Kota Bima, Hanya Dihadiri Tiga Kandidat Kota Bima (Suara NTB) – Deklarasi tolak politik uang dan politiasasi SARA dalam Pilkada Kota Bima tahun 2018 yang digelar Panwaslu Kota Bima, Rabu (14/2) pagi, hanya dihadiri tiga kandidat peserta Pilkada. Pantauan Suara NTB, tiga calon yang hadir tersebut, yakni calon Walikota, H. A. Rahman H. Abidin SE beserta pasangan calon Wakil Walikotanya, Fera Amelia SH. Dan calon Wakil Walikota jalur perseorangan Wahyudin SH. Sementara calon Walikota juga jalur perseorangan Subhan M. Noer berhalangan hadir. Paslon H. M. Lutfi SE dan Fery Sofyan pun juga tidak mengikuti deklarasi yang dipusatkan di depan Paruga Convetion Hall tersebut. Meski tidak dihadiri

sejumlah calon acara deklarasi berlangsung lancar dan ramai. Acara deklarasi tersebut diawali jalan santai bersama pukul 08.15 wita. Titik start lapangan Serasuba dan finish di depan Paruga Convention Hall, sekitar pukul 09.10 Wita. Usai jalan santai tersebut dilanjutkan deklarasi secara terbuka menolak politik uang dan politisasi SARA. Kemudian pembagian bunga dan stiker kepada pengguna jalan di depan lokasi kegiatan. Selain peserta Pilkada Kota Bima, acara deklarasi itu jaja-

ran Panwaslu Kota Bima hingga Panitia Pengawas Lapangan (PPL) se Kota Bima, para Komisioner KPU Kota Bima dan perwakilan FKUB Kota Bima. Ketua Panwaslu Kota Bima, Sukarman SH, enggan mengomentari ketidakhadiran sejumlah calon peserta Pilkada mengikuti deklarasi itu. Hanya saja pihaknya, menegasakan undangan telah disebarkan dua hari sebelum acara. Sukarman hanya menghimbau seluruh lapisan dan elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan

Pilkada Kota Bima yang sejuk dan damai. Tanpa ada politik uang dan politisasi SARA. “Kami menyadari kekurangan personel di lapangan. Untuk itu kami berharap agar masyarakat agar berpartisipasi, melaporkan ke Panwaslu apabila ditemukan politik uang supaya diproses sesuai ketentuan,” katanya. Ia menambahkan dari beberapa laporan yang masuk selama ini, pihaknya tidak bisa memperoses atau menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur. Baik syarat formil maupun materil. “Kami tidak mungkin memproses temuan jika syarat formil dan materil tidak lengkap. Apalagi UU hanya memberikan waktu yang singkat,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DEKLARASI - Suasana deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA dalam Pilkada Kota Bima tahun 2018 di depan Paruga Convention Hall, Rabu (14/2).

53 Pelajar SD/SMP di Dompu Putus Sekolah

(Suara NTB/ist)

KENA LONGSOR - Kepala BPBD Dompu, Imran M. Hasan menunjuk akses jalan ke pelabuhan Kempo yang terkena longsor.

Rawan Longsor

Pemprov Diminta Perhatikan Akses Jalan ke Pelabuhan Kempo Dompu (Suara NTB) Akses jalan menuju pelabuhan Kempo yang melewati jalan dengan tebing tinggi di pinggir laut Soro, rawan longsor. Terlebih, jenis tanah yang rawan longsor dan pengambilan batu oleh warga membuat longsoran tanah sering menutupi jalan. Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs Imran M Hasan kepada Suara NTB beberapa hari lalu mengungkapkan, harapannya agar diperhatikan pemerintah Provinsi. Terlebih akses jalan menuju pelabuhan Kempo ini telah ditingkatkan menjadi akses jalan Provinsi. “Karena tanah longsornya membawa batu – batu besar sampai menutupi akses jalan,” ungkap Imran. Dikatakan Imran, ada beberapa titik tebing yang rawan longsor di akses jalan menuju pelabuhan Soro. Bisa saja dipicu oleh pengambilan material batu oleh warga, tapi bila dilihat tebingnya yang cukup curam dan tanahnya rawan

longsor. Sehingga dibutuhkan penanganan untuk menghindari longsor. “Bisa saja ditangani secara terap,” terangnya. Perhatian ini, lanjut Imran, untuk menghindari korban jiwa. Terlebih dalam beberapa bulan kedepan, akses jalan ke pelabuhan Kempo akan ramai oleh angkutan yang mengangkut jagung ke pelabuhan. Karena kapal angkutan jagung diperkirakan akan mulai ramai di pelabuan Kempo sekitar akhir Maret atau awal April 2018. Karena jagung petani di Dompu mulai panen akhir Februari 2018 ini. Terhadap perbaikan jalan provinsi menuju Kilo yang rusak akibat diterjang gelombang pasang dan beberapa ruas yang longsor, dikatakan Imran akan tangani melalui dana tanggap darurat Provinsi tahun 2018. Namun dirinya belum mengetahui apakah sudah mulai dikerjakan atau tidak. “Saya belum cek ke lapangan,” katanya. (ula)

Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 53 orang siswa sekolah dasar tingkat SD/SMP di Dompu tercatat putus sekolah. Cukup dominan ditemukan di Kecamatan Manggelewa dan Pekat. Peliknya perekonomian masayarakat dan tidak menetapnya orang tua siswa dianggap pemicu utama. Kasubag Program Dikpora Kabupaten Dompu, Lukman, SE., mengungkapkan, penyumbang terbesar angka putus sekolah tersebut ialah penduduk di wilayah transmigrasi, mereka pulang ke kampung halaman dengan membawa anak-anaknya tanpa mengantongi keterangan apa-apa. “Sehingga kita anggap dia itu sudah putus sekolah,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (14/2). Fenomena siswa putus sekolah ini tetap ditemukan tiap tahunnya, namun jumlah mereka tak sampai puluhan orang di satu lembaga pendidikan. Terkadang juga siswa yang sudah tercatat putus sekolah lantaran keluar tanpa surat pindah sewaktu-waktu kembali untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini, aku Lukman, menyulitkan proses pendataan pihaknya. Selain karena tidak menetapnya orang tua siswa juga persoalan ini dipicu peliknya perekonomian masyarakat,

(Suara NTB/jun)

Lukman terutama masyarakat yang tinggal di pelosok desa dan berdekatan langsung dengan area perladangan. Yang mana para orang tua lebih sibuk mempekerjakan anaknya dibading meminta rajin menuntut ilmu ke sekolah. “Mereka pekerjakan anaknya karena persoalan ekonomi, tapi lebih banyak itu yang dibawa pindah ke daerah asal,” jelasnya. Berdasarkan hasil penelusuran data terakhir hingga Februari 2018 ini, siwa putus sekolah rincinya, di SDN 19 Kempo terdapat empat orang, SDN 5 Kempo 10 orang, SDN 7 Dompu satu orang, SDN 6 Kempo 16 orang, SDN 8 Kempo dua orang, SDN 1 Kilo satu orang, SMPN 1 Menggelewa

15 orang, SDN 2 Pajo satu orang, SDN 7 Pekat satu orang dan SDN 2 Woja dua orang. “Memang paling banyak yang putus sekolah ini tingkat SD dibanding SMP. Kalau akibat menikah itu biasa terjadi di SMA,” ujarnya. Menurutnya, persolan ekonomi keluarga masuk sebagai faktor penyumbang angka putus sekolah mengingat hanya biaya smester saja yang dibebaskan oleh pemerintah, sementara untuk perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya dibebankan sepenuhnya pada orang tua. “Padahal kebutuhan ini yang paling banyak menyedot biaya, kalau sekedar bayar SPP Rp 50 setahun ndak terlalu berat,” pungkasnya. (jun)

Dompu Terpilih Jadi Daerah IKKON 2018 Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu terpilih menjadi dalam 5 daerah tempat pelaksanaan Inovatif dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON) 2018 yang dik-

embangkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekref) RI. Program yang menempatkan seseorang atau kelompok pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, M Syahroni, SP, MM kepada Suara NTB, Rabu (14/2) kemarin. Penunjukan Kabupaten Dompu ini sesuai surat Deputi Riset , Edukasi dan Pengembangan Bakkref RI No. RE.05/184/ 2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal pemerintah daerah IKKON 2018. Sebelum ditunjuk, kata Syahroni, Bupati Dompu melakukan presentasi di hadapan panelis di Bekref 30-31 Januari 2018 lalu tentang komoditas jagung secara sistematis dan tematik. Tidak hanya Bupati Dompu yang diminta presentasi, tapi ada 12 kepala daerah lain juga diminta presentasi sebelum diputuskan 5 daerah tempat pelaksanaan IKKON 2018. “Ini merupakan upaya pengembangan kapasitas dengan mengkolaborasikan potensi yang dimiliki daerah dengan para pelaku ekonomi kreatif,” kata M. Syahroni. Tujuan akhir dari program IKKON ini, bagian dari upaya peningkatan kualitas produksi dan mengembangkan fungsi ekonomi kreatif yang dimiliki masyarakat. Sehingga produk dapat memberi nilai tambah secara ekonomi, sosial dan budaya. Setelah terpilih, tim Bekref lanjut M Syahroni akan mengkoordinasikan terkait ketentuan kerjasama dan survei lokasi pada Februari 2018 ini sebagai persiapan pelaksanaan IKKON. “Dalam waktu dekat tim dari Bekraf akan hadir di Dompu sebagai persiapan pelaksanaan IKKON ini,” terangnya. (ula)


SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB

Dana Kampanye Dibatasi Rp 75 Miliar Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB melalui SK KPU nomor 74/HK.03.1Kpt/52/Prov/II/2018, telah menetapkan pembatasan dana kampanye masingmasing pasangan Cagub dan Cawagub NTB, sampai Rp 75 miliar lebih. Pembatasan jumlah dana kampanye itu diputuskan, Selasa (13/2), sehari sebelum memasuki tahapan kampanye. Pembatasan jumlah dana kampanye untuk masing-masing pasangan calon, diambil setelah melalui rapat koordinasi bersama dengan tim penghubung semua pasangan calon. Setelah melalui berbagai diskusi dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan, disepakati dana kampanye tiap calon, maksimal Rp 75.086.052.000. Besaran dana kampanye yang ditetapkan tersebut merupakan asumsi dari seluruh kebutuhan dana kampanye selama masa kampanye dan di luar pembiayaan kampanye oleh KPU. Seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye, Debat Kandidat dan kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik. Demikian dijelaskan oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, yang dikonfirmasi ter-

(Suara NTB/why)

SARANG WALET - Kapolres Mataram, Muhammad (tengah) didampingi Kasatreskrim, Kiki Firmansyah Effendi dan Kasubbaghumas, I Made Arnawa (kanan), Rabu (14/2) menunjukkan barang bukti sarang walet yang disita dari tersangka.

Maling Spesialis Sarang Walet Didor (Suara NTB/ist)

DANA KAMPANYE - Suasana rapat koordinasi KPU Provinsi NTB bersama para tim sukses pasangan Cagub dam Cawagub NTB terkait pembatasan dana kampanye. kait pembatasan dana kampanye pasangan calon. “Perhitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye, memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah masa kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan dan cakupan kondisi wilayah dan daerah kampanye,” jelasnya. Selain pembatasan jumlah maksimal dana kampanye calon, juga mengatur mengenai kewajiban para calon untuk melaporkan rekening khusus, dan laporan awal dana ka-

mpanye, sumbangan dana kampanye, penerimaan dan pengeluaran, yang nantinya akan dilakukan audit khusus oleh akuntan publik. “Dan akan kita publikasikan ke masyarakat,” ujarnya. Sebelummya, Aksar juga menjelaskan bahwa, pada dasarnya KPU telah membiayai kampanye pasangan calon, yang menyedotnya alokasi anggaran KPU terbesar kedua setelah anggaran untuk pembayaran honor. Anggaran biaya kampanye KPU itu bahkan lebih besar dari biaya untuk kebutuhan logistik, seperti pengadaan surat suara. (ndi)

Pangdam IX/Udayana : Kekuatan TNI - Polri pada Soliditas Mataram (Suara NTB) “Pada hari ini, saya tampil dengan penuh kebanggaan di depan wajah sinergitas TNI Polri di NTB,’’ kata Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., mengawali sambutannya pada acara apel gabungan sinergitas TNI - Polri di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Rabu (14/2) pagi. Apel gabungan yang dihadiri ribuan pesonel terdiri dari para pejabat TNI dan Polda wilayah NTB beserta jajarannya itu, mengangkat tema “TNI Polri siap melaksanakan tugas pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 di 171 wilayah seluruh Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas keamanan dalam negeri demi tegaknya kedaulatan NKRI”. Pangdam Benny melanjutkan, Kebhinekaan bangsa dibangun dengan perbedaan namun memiliki tujuan yang sama yakni kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kata pangdam, walaupun berbeda tugas dan fungsi tetapi TNI - Polri harus tetap solid dimanapun berada. “Kita harus belajar dari sejarah para pendahulu yang telah mampu membuat keragaman menjadi kekuatan yang merupakan modal besar untuk kepentingan perjuangan bangsa dan negara,” ajaknya. Selain itu Pangdam Benny menekankan, begitu juga sinergitas dengan komponen bangsa lainnya. “Karena itulah modal utama yang menjadi bagian kekuatan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” ungkapnya. Mengakhiri sambutannya, Ben-

(Suara NTB/ars)

SOLIDITAS - Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Kapolda NTB Brigjen Pol. Firli dan Danrem 162/WB menunjukkan soliditas usai apel gabungan. ny berharap solidaritas dan sinergitas yang sudah terbangun agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Karena pimpinan TNI Polri telah memiliki kesepakatan untuk tetap menjaga netralitas TNI Polri dalam Pilkada serentak Juni mendatang. Menurutnya, kegiatan seperti apel gabungan akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pilkada 2018 di NTB akan berjalan aman dan damai. Sementara Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Firli, M.Si., mengucapkan selamat datang kepada

Pangdam IX/Udayana di NTB. Firli melanjutkan kondisi NTB sangat hetrogen tetapi kita tetap solid dalam menghadapi permasalahan atau konflik yang ada di NTB sehingga dapat diatasi. “TNI Polri harus tetap netral dalam Pilkada NTB mendatang. Terkait dengan tugas pengamanan Pilkada NTB, kedepankan sinergitas TNI Polri sehingga seluruh kegiatan di NTB kita dapat lakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara,’’ pungkasnya. (ars/r/*)

Direskrimsus Siapkan Panggilan untuk Ketua KONI NTB Mataram (Suara NTB) Beberapa pekan tak ada kejelasan, pihak Polda NTB sedikit menginformasikan perkembangan penyelidikan dana Lombok Marathon 2017. Ketua KONI NTB, Andy Hadianto akan dipanggil dalam waktu dekat. Kepastian pemanggilan Ketua KONI NTB itu disampaikan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM. Bahkan sedianya rencana pemanggilan sejak Selasa (13/2) lalu. “Sebenarnya kemarin (pemanggilan). Cuma, suratnya belum ditandatangani Direskrimsus,” kata Tri Budi sesuai informasi dari Direskrimsus, Kombes Pol Syamsudin Baharudin, Rabu (14/2). Dijelaskan, setelah surat ditandatangani, langsung akan dikirim sebagai panggilan kepada Andi Hadianto untuk diperiksa sebagai saksi. Mengingat, KONI NTB sebagai penyelenggara kegiatan Marathon Lombok 2017 yang pelaksanaannya sempat bermasalah. Dalam proses penyelidikan ini, Andi Hadianto hanya salah satu pihak yang akan dipanggil, karena ada sejumlah orang lainnya yang turut berperan sebagai penyelenggara. Event Organizer (EO) dunialari.com juga akan dipanggil sebagai saksi, terkait kacaunya pelaksanaan lomba lantaran peserta tidak menerima medali seperti dijanjikan. “Semua pihak yang terkait dengan lomba itu akan dipanggil Ditreskrimsus,” sebutnya. Tapi tak dirinci Tri Budi, kontkes pemanggilan. Sebab sebelumnya menurut Direskrimsus, penyelidikan akan berjenjang oleh tiga Subdit. Untuk

penggunaan anggaran event jika bersumber dari APBD akan diusut Subdit III Tipikor, sedangkan untuk dugaan penipuan konsumen akan diselidiki Subdit I Industri dan Perdagangan, serta untuk dugaan modus penipuan melalui dunia maya akan diusut Subdit II Cybercrime. “Pemanggilan nanti akan menyangkut teknis dan kewenangan di Krimsus,” sebutnya. Penyelidikan kisruh Lombok Marathon 2017 sebelumnya resmi diambil alih Ditreskrimsus Polda NTB dari Subdit II Ditreskrimum. Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) menjadi materi penyelidikan awal. Menurut Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsuddin Baharuddin penyelidikan bergeser dari dugaan penipuan peserta Lombok Marathon ke soal penggunaan anggaran. “Kita cek sumber anggarannya selain dari peserta. Kalau pakai anggaran pemerintah, itu kita selidiki apakah ada pidananya,” kata Syamsuddin. Pihaknya pun tidak ingin terburu buru mengusut kasus ini, karena masih butuh proses. Dia juga memastikan, penyelidikan akan dilakukan oleh Subdit III Tipikor, terkait berapa anggaran yang digelontorkan dari APBD NTB. Ssehingga bisa dipisahkan dengan materi penyidikan oleh Ditreskrimum sebelumnya terkait dugaan penipuan dari dana pendaftaran peserta, dengan nilai maksimal Rp 650.000 per peserta. “Makanya nanti kita liat, berapa anggaran negaranya yang terpakai, ini kita dalami,” tandasnya, sembari menegaskan, sejauh ini

belum mendapat kepastian informasi berapa nilai anggaran dari APBD melalui KONI NTB maupun dari Dinas Pariwisata NTB. Sebelumnya Ketua KONI NTB Andy Hadianto sudah dimintai keterangan sebagai saksi, atas penyelenggaraan kegiatan yang mengundang 5.000 pelari nasional dan internasional itu. Selain Andy, sejumlah panitia juga sudah diperiksa dan sebagian masih akan dipanggil. Direskrimsus menegaskan komitmen pihaknya terus melanjutkan penyelidikan kasus ini. Saat penyelidikan awal kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, belum ada gambaran naik ke penyidikan. Saat itu Subdit II Ditreskrimum Polda NTB diperintahkan menyelidiki. Guna melengkapi bahan penyelidikan, sejumlah panitia lokal termasuk KONI NTB sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Giliran penyelenggara di Jakarta , termasuk manajemen dunialari.com. Dua hari sejak amburadulnya acara Minggu (28/1) lalu itu, setidaknya penyidik sudah mendapat gambaran dari parak saksi peserta lari yang merasa ditipu. Namun petunjuk lain terkait penyelenggara kegiatan, tidak diperolehnya di sekitar panggung depan Kantor Gubernur NTB. Simbol dunialari.com dan EO dari Jakarta. Tidak menutup kemungkinan Ditreskrimsus juga akan dilibatkan untuk penyelidikan. Karena penyelenggaraan kegiatan melalui jalur online, mulai dari pendaftaran sampai dengan penyetoran uang pendaftaran melalui transaksi elekronik. (ars)

Mataram (Suara NTB) – Buronan maling sarang walet akhirnya tertangkap juga. Tersangka IC alias IW (26) tersungkur dengan peluru di betis kirinya saat ditangkap di rumahnya di Kampung Banjar, Ampenan. Tersangka IC sudah menjadi buruan Polres Mataram sejak 5 Mei 2017. Dia diduga mencuri walet di tiga tempat, di Kelurahan Banjar, Ampenan pada Januari 2017, di Ampenan Utara, Ampenan pada April 2017 dan terakhir Desa Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat pada Februari 2018. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Rabu (14/2) menjelaskan, tersangka IC adalah anggota komplotan pencuri walet. Satu pelaku,

Sahidun sudah dihukum penjara. “Totalnya ada lima orang. Dua sudah ditangkap termasuk satu yang sudah divonis. Masih ada tiga orang lagi dalam pengejaran,” ujarnya didampingi Kasatreskrim, AKP Kiki Firmansyah Effendi dan Kasubbaghumas, AKP I Made Arnawa. Alasan IC kabur saat ditangkap Selasa (13/2) lalu, karena takut dengan istrinya. Sebabnya, jika dia ketahuan mencuri lagi, maka secara otomatis jatuh talak. Malang tak dapat ditolak. Bukan hanya dicerai istri, tersangka IC juga harus berjalan pincang karena peluru yang menembus betis kirinya. selama pelarian, IC berjualan cilok di kawasan rumahnya.

Komplotan itu membagi tugas masing-masing saat melancarkan aksinya. “Dua orang naik ke lantai atas, dia bagian menerima sarang walet di bawah sambil berjaga di luar,” kata Muhammad. Hasil mencuri itu kemudian dijual ke seseorang di Cemara, Monjok, Mataram. per kilo nya dihargai Rp 5 juta. Padahal harga aslinya bisa mencapai Rp 10-15 juta. Dari hasil penjualan, tersangka IC mendapat bagian Rp 1,5 juta yang digunakannya untuk berfoya-foya. Rp 1 juta diantaranya dibelikan satu karung beras untuk istrinya. Dari catatan kepolisian, komplotan itu juga beraksi di Kebon Roek, Ampenan, Sayang-Sayang Cakranegara, dan Gatep, Ampenan. (why)

Polres Loteng Minta BPK RI Audit DD Beraim Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi dana Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah tahun anggaran 2016 masih berkutat di tahap penyelidikan. Penyidik mendalami lagi indikasi kerugian negara ke auditor negara. Walaupun sudah ada laporan hasil pemeriksaan (LHP) inspektorat. “Sekarang yang berwenang menghitung kerugian negara siapa? Jadi kita perlu hasil audit dari BPK,” ujar Kapolres Lombok Tengah, AKBP Kholilurrochman, Rabu (14/2) ditemui di sela apel gabungan TNI-Polri di Mapolda NTB. Pihaknya baru sebatas bersurat

kepada BPK RI Perwakilan NTB. Tim auditor belum turun ke lapangan menindaklanjuti permintaan Polres Lombok Tengah tersebut. Inspektorat Lombok Tengah pada tahun 2017 sudah merilis laporan hasil pemeriksaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Beraim. Hasilnya ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 300 juta. “Walaupun sudah ada dari Inspektorat tetap kami minta audit ke BPK. Nanti dari sana ketahuan apakah ada indikasi kerugian negaranya atau tidak,” kata Kholilur. Dari LHP Inspektorat, terungkap adanya indikasi peng-

gunaan DD/ADD Desa Beraim yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Beberapa kegiatan diduga tidak sesuai laporan pertangung jawabannya dengan realisasinya. Kholilur mengatakan, kasus itu kini masih dalam tahap penyelidikan. Hasil audit BPK RI itu, lanjut dia, akan menjadi bekal penanganan kasus selanjutnya. “Kalau ada indikasi (kerugian negara), maka tentu saja akan kita naikkan ke tahap penyidikan. Di penyelidikan ini kita juga mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya, perbuatan pidananya,” pungkas dia. (why)


SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

Wisatawan MICE Meningkat 30 Persen Mataram (Suara NTB) Perkembangan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) di NTB mengalami peningkatan hingga 30 persen. Ini disebabkan semakin banyaknya wisatawan nusantara dan mancanegara yang menginginkan suasana pertemuan yang lebih santai. DPD INCCA (Indonesian Congress and Convention Association) melihat wisata MICE semakin menunjukkan eksistensinya. Sebab, selain bisa melakukan pertemuan, wisatawan juga bisa berwisata dengan nyaman. “Kalau kita lihat perkembangannya cukup bagus. Perkembangan bisnis MICE belakangan ini berkembang cukup pesat. Bahkan berada di atas 30 persen,” kata Ketua DPD INCCA NTB M Nur Haedin, di Mataram, Rabu (14/2). Ia mengatakan bahwa tidak sedikit dari wisatawan yang melakukan pertemuan kemudian berwisata keliling Lombok. Sebab saat ini sudah banyak hotel yang dapat menyediakan aktivitas MICE wisatawan. Misalnya mereka melakukan pertemuan selama sehari dan sisanya berkeliling menikmati destinasi wisata yang ada di NTB, khususnya Lombok. “Kita akan terus menyasar pasar wisata MICE kita. Tidak saja untuk wisatawan domestik, namun kita juga berupaya untuk merekatkan kerjasama dengan pihak luar untuk mendatangkan wisatawan dari luar negeri. Jadi mereka bisa melakukan pertemuan sekaligus berlibur di Lombok,” ujarnya. Nur Haedin mencatat setidaknya 60 persen dari wisatawan yang berkunjung ke NTB melakukan wisata MICE. Hal ini mengingat Lombok saat ini sudah menjadi salah satu pilihan utama tujuan berlibur bagi wisatawan. Sehingga mereka dapat bekerja sekaligus berwisata di satu tempat. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan NTB dibandingkan dengan daerah lain. Sebelumnya Kemenpar telah menyatakan 16 daerah sebagai destinasi wisata MICE Prioritas di Indonesia, salah satunya NTB. Pemerintah telah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan hingga tahun 2019 mencapai 20 juta orang wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 275 juta orang. Dari jumlah itu, diharapkan disumbangkan dari sektor MICE dan NTB diharapkan bisa menjadi daerah penyumbang setelah kota-kota lainnya di Indonesia. “Kita berharap wisatawan MICE ini akan terus meningkat. Sehingga ruang pertemuan yang ada di NTB ini bisa penuh, setelah itu mereka bisa berkeliling untuk menikmati destinasi wisata yang ada di NTB ini,” ujarnya. (lin)

M. Nur Haedin

(Suara NTB/ist)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

TWBI Incar 12 Gili di Lombok Jadi Mandalika Kedua Mataram (Suara NTB) PT. Tirta Wahana Bali Internasional tertarik berinvestasi besar di NTB. Sebanyak 12 gili di Pulau Lombok dilirik untuk pengembangan resort. Rencana investasi pemodal besar dalam negeri yang terafiliasi dengan perusahaan Tomi Winata mulai melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah. Bahkan rencana itu telah disampaikan oleh pihak perusahaan, langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M. Si. Adapun 12 gili yang dincar perusahaan pengembang pariwisata nasional ini diantaranya, Gili Gede, Gili Golek, Gili Asahan, Gili Layar, Gili Rengit, Gili Anyaran, Gili Lontar, Gili Poh, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Sudak, dan Gili Kedis. Perusahaan ini, kata Gita, ingin mengembangkan resort dengan konsep pariwisata ter-

padu. Antara bahari, pariwisata dan pelestarian. Total 600 hektar luar areal yang dibutuhkan perusahaan. Pengembangan pariwisata tidak dilakukan seperti investasi biasanya. Gita mengatakan, TWBI menginginkan 12 gili tersebut menjadi Mandalika kedua di Pulau Lombok. Seperti diketahui, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mandalika menjadi perhatian lantaran akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata berkelas dunia. “TWBI ingin mengembangkan Mandalika kedua di 12 gili itu,” ujarnya. DPM-PTSP Provinsi NTB mengharapkan investasi sebesar-besarnya masuk NTB. Tahun 2018 ini, Pemprov NTB

menargetkan investasi akan tercapai Rp 14 triliun. Naik dari target RPJMD sebesar Rp 13,5 triliun. Tahun 2017, Provinsi NTB memenuhi target investasi sebesar Rp 11,3 triliun yang terinci di masing-masing sektor. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilainya Rp 9,075 triliun. Terbagi Rp 284, 6 miliar untuk sektor pariwisata, Rp 161,8 miliar untuk sekktor perdagangan, Rp 8 triliun untuk sektor pertambangan energi dan kelistrikan, serta Rp 125,3 miliar untuk investasi industri, Rp 244,6 untuk jasa-jasa lainnya. Sementara untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA), tercatat nilainya mencapai Rp 2,2 triliun. Terbagi untuk sektor pari-

wisata Rp 1,4 triliun, Rp 37,9 miliar untuk sektor pedagangan, Rp 63 miliar untuk sektor perikanan, Rp 146,8 milir untuk sektor pertambangan dan energi, Rp 12,8 miliar untuk sektor industri, Rp 509,7 miliar untuk jasa-jasa lainnya. Untuk memberikan kemudahan investasi, gubernur telah memberikan kewenangan kepada DPM-PTSP untuk menangani lebih dari 200 jenis perizinan. DPM-PTSP juga telah mengembangkan sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terinterasi antara DPMPTSP provinsi dengan OPD di Provinsi NTB yang kewenangannya perizinan dan non perizinannya telah dilimpahkan kepada DPM-PTSP Provinsi NTB. (bul)

Berharap Gubernur yang Mendukung Pariwisata

(Suara NTB/ars)

CAMPING - Sejumlah tenda dan pengunjung tampak berdiri di bukit sekitar PantaiTanjung Aan, Kuta Lombok Tengah. Setiap malam jelang tradisi menangkap cacing “nyale”, bukit bukit di sana ramai dijadikan tempat berkemah para pengunjung event tahunan Bau Nyale.

Sambut Pertemuan Bank Dunia, NTB Siapkan Berbagai Destinasi Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan berbagai destinasi untuk dikunjungi oleh peserta IMF-World Bank Group (WBG) nantinya. Lombok mendapatkan jatah sebanyak 6.000 peserta untuk berkunjung dengan delapan paket yang akan dipersiapkan. “Total pesertanya ada 20 ribu

orang dengan total paket yang disiapkan sebanyak 60. Kita kebagian 6 ribu orang dengan delapan paket. Ini yang nantinya akan kita persiapakan dengan baik,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Rabu (14/2). Ia mengatakan bahwa kegiatan ini akan memberi dampak

yang cukup baik terhadap promosi pariwisata NTB. Pihaknya akan meyiapkan kawasan tiga gili dan Mandalika sebagai destinasi wisata utama. Selain itu, ada wisata budaya, kuliner dan ke pusat oleh-oleh. Nantinya akan dikemas dalam delapan paket untuk semua peserta yang mendapatkan bagian ke Lombok. “Banyak destinasi yang akan dikunjungi. Termasuk Yogja, Banyuwangi dan beberapa daerah lainnya. Kita patut bersyukur karena diberikan banyak peserta dan banyak paket untuk kira persiapkan,” ujarnya. Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan salah satu maskapai penerbangan untuk bisa menambah penerbangan pada saat itu. Sehingga sebanyak 6 ribu peserta bisa datang secara bersamaan. Namun teknis ini akan difinalisasi lagi untuk penetapannya. Sehingga semua persiapan dapat dilakukan sedini mungkin. “Jika terjadi penutupan bandara di Bali akibat erupsi, Lombok International Airport akan menjadi bandara alternatif. Nanti secara teknis akan kita finalisasi lagi,” ujarnya. Ia melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Selain itu, ini juga bisa sebagai ajang promosi pariwisata NTB bagi para peserta. Dengan harapan, para peserta bisa berkunjung kembali bersama kerabatnya untuk menikmati lebih banyak destinasi wisata yang ada di NTB. “Industri juga saya rasa sudah sangat siap ya untuk ini. Kita tinggal mantapkan saja, yang jelas dua tempat ini, Trawangan dan Mandalika akan menjadi destinasi utama. Selain itu, Desa Sade juga kita benahi untuk mereka (para peserta) bisa kunjungi pula,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembenahan di beberapa destinasi wisata unggulan. Termasuk Dermaga Trawangan yang saat ini sudah diperbaiki, sehingga bisa menyambut wisatawan dari berbagai negara. Begitu pula Mandalika yang dianggap sudah sangat siap. Sehingga para peserta bisa benar-benar menikmati waktu luangnya setelah mengikuti kegiatan di Bali. (lin)

Mataram (Suara NTB) Para pelaku pariwisata mengharapkan gubernur yang terpilih nantinya memiliki program yang mendukung pariwisata NTB. Apalagi saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diunggulkan oleh Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi. Para pelaku pariwisata bersepakat untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dinilai memiliki perhatian lebih terhadap sektor pariwisata. Sebab pariwisata dianggap mampu menggerakkan sektor lainnya, termasuk sektor ekonomi. “Kami ingin siapapun gubernur yang terpilih nantinya bisa meneruskan program dari gubernur sebelumnya terkait pengembangan pariwisata. Selain itu, harus ada terobosan baru terkait pariwisata di NTB ini yang membuatnya semakin dikenal oleh banyak orang,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTB Abdul Hadi Faishal, di Mataram, Rabu (14/2). Ia mengatakan bahwa kepala daerah harus memiliki terobosan baru dalam mengembangkan pariwisata ini. Seperti gubernur saat ini yang sudah mampu membuat wisata konvensional dan wisata halal berdampingan. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat NTB pada umumnya. “Saya melihat gubernur sudah melakukan berbagai terobosan. Misalnya membuat segmen wisata halal dan konvensional menjadi harmonis di NTB. Selain itu, kita juga banyak mendapatkan event raksasa yang menghadirkan banyak wisatawan, misalnya HPN, MTQ dan lainnya,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB Dewantoro Umbu Djoka mengatakan bahwa pihaknya masih melihat janji-janji dan program dari para calon gubernur. Tentu saja, pihaknya akan memilih calon gubernur yang memiliki ketertarikan untuk lebih mengembangkan sektor

pariwisata di masa mendatang. “Tentu saja kita akan memilih calon gubernur yang berkomitmen untuk mendukung penuh pariwisata. Karena pariwisata ini sangat besar dampaknya. Ini bukan soal program gubernur saja, ini adalah komitmen presiden kita yang menginginkan pariwisata ini maju,” ujarnya. Ia melihat saat ini sudah banyak regulasi yang mengatur dan mendukung tentang kepariwisataan. Ini yang harus dilanjutkan oleh kepala daerah yang baru. Sebab pariwisata ini dapat menunjang sektor lainnya dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. “Ini program pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh Pemda. Karena bagaimanapun sektor pariwisata ini besar perngaruhnya terhadap pendapatan masyarakat di NTB pada umumnya,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi (PUTRI) Provinsi NTB, Tahrir melihat bahwa NTB memang memerlukan pemimpin yang mendukung program kepariwisataan. Pasalnya, saat ini NTB sudah mulai dikenal oleh wisatawan. Sehingga perlu melanjutkan perjuangan pemimpin sebelumnya untuk semakin mempromosikan lagi NTB sebagai daerah tujuan wisata. “Pariwisata kita ini sudah sungguh sangat bagus, dari semua calon (gubernur) tentu saja kita harapkan siapapun yang terpilih bisa memberikan dukungan penuh terhadap sektor pariwisata ini,” harapnya. Pada umumnya, para pelaku pariwisata akan mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkomitmen untuk memajukan pariwisata NTB. Sebab pariwisata ini merupakan suatu produk yang promosinya harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, aturan atau regulasi yang mendukung kepariwisataan ini juga sangat diperlukan. Sehingga pariwisata NTB bisa semakin mendunia. (lin)


SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pengisian Kepala Sekolah Menggantung Tidak Ulur Pemilihan Rektor ANGGOTA Komisi III Bidang Pendidikan DPD RI Dapil NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, mendesak Menristek Dikti berhenti mengulur-ukur waktu pemilihan calon Rektor Universitas Mataram (Unram). Dia meminta menteri percepat jadwal pemilihan tahap kedua, karena cukup mengganggu proses pengelolaan kampus. “Kalau sudah waktunya terjadi perubahan, semua lembaga di negeri ini kalau sudah waktunya berubah ya diubah,” katanya, Selasa (13/2). Diakuinya, tidak boleh ada kondisi yang membuat (Suara NTB/dys) situasi lembaga dalam tanH. Lalu Suhaimi Ismy da petik kurang sehat dan terganggu, akibat penundaan waktu pemilihan calon rektor. Karena jika ditunda-tunda dalam waktu cukup lama seperti yang dialami Unram saat ini, tentu pasti akan ada asumsi liar yang kemudian membuat situasi menjadi panas, sehingga terjadi pengelompokan-pengelompokan di bawah. “Dan itu sungguh-sungguh di perguruan tinggi ini tdak sehat, tidak boleh ada friksi,” ungkap mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB ini. Dia meminta agar siapapun yang terpilih dalam kompetisi ini, terlebih di perguruan tinggi yang terkenal ilmiah dan intelek, harus legowo menerima siapapun yang menang. “Kalau menurut saya tidak boleh ada penundaan. Bersaing secara sehat, menteri tidak boleh mengulur waktu, menteri tidak boleh berpolitik, ini lembaga ilmiah tidak boleh ternukhtah oleh kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya tidak perlu,” sambungnya. Di samping itu, dia meminta agar menteri dalam menentukan pilihannya nanti dapat melihat aspirasi dari bawah. Jangan karena memiliki kewenangan suara 35 persen berlaku sewenang-wenang tanpa memperhatikan suara dari bawah. “Kalau sudah aklamasi, pilihan dari pada orang yang lebih dekat, lebih tahu menjadi pemimpin, maka tidak ada pemotongan-pemotongan alur di atas. Menteri harus melihat aspirasi bawah. Jangan memainkan kewenangan yang tiga puluh lima persen, itu tidak sehat,” tandasnya. (dys)

Disdik Kota Mataram Akui Ganggu Proses Pendidikan Mataram (Suara NTB) Pengisian Kepala SD negeri definitif di Kota Mataram masih belum jelas. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sudah mengusulkannya ke BKD, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Disdik mengakui cukup kesulitan dengan kondisi belum adanya kepala sekolah definitif di delapan SD itu. Hal itu diungkapkan Kepala Disdik Kota Mataram, H. Sudenom, dikonfirmasi Rabu (14/2). Ia mengatakan, pihaknya sudah lama mengusulkan, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal posisi kepala sekolah definitif sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan sekolah mengikuti ujian dan berbagai kegiatan sekolah lainnya. “Kalau saya sangat butuh sekali. Saya menuggu saja, sudah diserahkan ke BKD,

sudah lama. Kurang lebih delapan SD,” ujarnya. Dengan tidak adanya kepala sekolah, maka Disdik harus menunjuk pengawas sekolah sebagai Plt. Kepsek. Kekosongan kepsek di delapan SD itu disebabkan oleh kepsek yang pensiun dan ada juga yang meninggal. Dengan kondisi seperti itu, kerja pengawas juga akan kurang efektif. Sudenom mengatakan, pengawas juga dibutuhkan untuk mengontrol persiapan ujian di

sekolah. jika tidak ada kontrol, dikhawatirkan kualitas turun. “Pengawas kosong karena jadi Plt., kalau tidak ada Plt., sekolah tidak bisa kerja, yang lebih penting kepala sekolah, maka saya usulkan pengawas jadi Plt,” ujarnya. Kondisi seperti itu akan semakin menyulitkan jika sampai ujian sekolah, tidak ada kepsek definitif. Seperti saat penandatangan ijazah, ia kembali akan kerepotan untuk membuat surat un-

tuk mendelegasikan penandatanganan ijazah, apakah kepada guru senior di sekolah itu atau Plt. kepsek atau kepala bidang yang ditunjuk. “Menyulitkan sekali, apa boleh buat, mau ndak mau harus darurat begitu,” sesalnya. Ia mengakui hanya dalam posisi menunggu. Pihaknya hanya sebatas mengusulkan, progress usulan tidak diketahuinya. Keputusan itu sangat bergantung dari Pemerintah Kota Mataram terutama Walikota Mataram. “Karena yang menandatangani adalah walikota, saya kan hanya menerima, ketika waktunya, saya hanya melantik saja, artinya rekomendasi dari pak wali, saya melakukan pelantikan,” ujarnya. (ron)

Sosialisasi Lebih Awal

Masyarakat Diminta Patuhi Aturan PPDB

Jika Ada Pungli UNBK

Dikbud NTB Minta Masyarakat Laporkan ke Saber Pungli Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menegaskan tidak ada SMA/SMK yang melakukan pungutan liar (pungli) untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Jika ada temuan, Dinas Dikbud NTB meminta masyarakat melaporkan ke tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, dikonfirmasi Rabu (14/2). Ia menegaskan, tidak ada SMA/ SMK yang melakukan pun(Suara NTB/dok) gutan ke siswa. “Tidak ada H. Muh. Suruji yang mungut. Jika ada temuan, laporkan ke tim saber pungli,” ujar Suruji. Dinas Dikbud NTB menargetkan 100 persen SMA/SMK melaksanakan UNBK. Untuk mencapai target itu, di tahun ini Dinas Dikbud menyiapkan bantuan sekitar 2.000 unit komputer kepada SMA. Bantuan perangkat pendukung UNBK akan dilakukan triwulan pertama tahun 2018, dengan menyasar sekolah tertentu dalam satu rayon atau wilayah. Mekanisme menumpang menjadi pilihan untuk meraih target 100 persen UNBK itu. UNBK untuk SMK sendiri akan dilaksanakan pada 2 sampai dengan 5 April 2018. Sementara UNBK SMA dilaksanakan pada 9 sampai dengan 12 April 2018. Sebelumnya, Suruji mengapresiasi pelaksanaan UNBK. Menurutnya UNBK dapat menjamin integritas pelaksanaan Ujian Nasional, karena tidak memberikan peluang untuk siswa berbuat curang. “UNBK tidak ada peluang orang untuk mencontek, melihat kiri kanan, atau apapun,” katanya. Pemerintah pusat memang sudah mencanangkan semua sekolah melaksanakan UNBK, bahkan sejak UN tahun 2017 lalu. Namun, karena persiapan yang mepet, dan belum semua sekolah memiliki fasilitas UNBK, akhirnya pemerintah daerah belum bisa menerapkan UNBK di seluruh sekolah di tahun 2017 lalu. (ron)

(Suara NTB/yon)

LANTIK - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengawas dan kepala sekolah lingkup Dinas Dikbud Lotim, Rabu (14/2).

Mutasi Pengawas dan Kepala Sekolah

Dikbud Klaim Tidak Ada Unsur Politik Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (14/2) siang melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 96 jabatan struktural lingkup Dinas Dikbud Lotim yang terdiri dari pengawas dan kepala sekolah. Dalam mutasi ataupun rotasi tersebut, Dinas Dikbud membantah adanya unsur politis mengingat proses pelantikan dilakukan pada momentum pilkada. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, dihadiri semua kepala unit dan kepala bidang lingkup Dinas Dikbud. Adapun 96 pejabat struktural yang dilantik terdiri dari, 21 pengawas, 69 kepala sekolah dasar (SD) dan 6 kepala SMP. Lalu Suandi menjelaskan, proses mutasi yang dilakukan pada pengisian kepala sekolah yang masih kosong, karena terdapat sejumlah kepala sekolah sebelumnya yang pensiun. “Pelantikan kali ini merupakan ketiga kalinya selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas Dikbud. Mutasi kita lakukan dengan kepentingan utama untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkup Dikbud yang

disebabkan oleh banyak sebab. Antara lain, pensiun,” jelasnya. Selain itu, mutasi dilaksanakan karena kepala sekolah yang punya batas waktu di dalam menjabat yang jika tidak diisi dan dimutasi. maka berdampak terhadap masa jabatan kepada data dapodik yang menjadi merah serta berdampak terhadap sertifikasi. Ia menambahkan, mutasi ini semata-mata untum menjaga kualitas pendidikan di Lotim. Artinya, dalam pelaksanaan mutasi tersebut dipastikannya tidak ada unsur politis yang termuat di dalamnya. “Ini sudah jauh-jauh hari kami persiapkan. Dan kepala sekolah yang dilantik berdasarkan usulan dari kepala unit Dikbud pada masing-masing kecamatan dengan melihat dari kepala sekolah yang dilantik,”tegasnya. Lalu Suandi mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah maupun pengawas yang dilantik harus siap menerima segala tantangan yang menjadi tanggung jawabnya selaku manajer atau pemimpin dalam satuan pendidikan. Sehingga diharapkan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya supaya dijalankan dengan baik. “Ke depan tantangan kita semakin besar. Jadilah kepala sekolah dan pengawas yang amanah dan ber-

TPQ Miftahul Falah Kembangkan Keahlian Santri Mataram (Suara NTB) Taman Pendidikan Quran (TPQ) Miftahul Falah, Kota Mataram salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan berbagai kemampuan para santrinya, khusus dalam bidang agama. Kepada Suara NTB, Sekretaris TPQ Miftahul Falah, Mutawali, S.Sos., menjelaskan, pihaknya mengembangkan banyak kemampuan santri, mulai mengaji atau iqra.

Untuk kegiatan ekstrakurikuler, disediakan ekstrakurikuler pidato, kaligrafi, dan tilawah. Di samping itu, kini pihaknya tengah merencanakan mengembangkan kursus Bahasa Inggris dan Bahasa Arab bagi para santrinya. Tujuannya ialah agar mereka di samping memiliki pengetahuan keagamaan yang memadai, juga memiliki pemahaman atas pengetahuan umum. Adapun santri pada TPQ

(Suara NTB/dok)

Sudenom

Miftahul Falah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari anak didik di jenjang TK, MI, MTS, dan MA. Mereka belajar mulai siang, sore, dan malam. “Jadwal sore, malam, siang. Kalau pagi mereka sekolah,” ungkapnya. Untuk jadwal belajar pada siang hari, santri diajarkan membaca iqro dan membaca Alquran. Sementara saat sore, juga masih belajar iqro, dilanjutkan praktik salat dan kaligrafi.

Sedang pada waktu malam, santri belajar tilawah, mengaji biasa, dan ditambah dengan belajar piadato. Untuk belajar pidato, dijadwalkan berlangsung sekali seminggu dilakukan setiap hari Sabtu. Saat ini staf pengajar ada 10. Mereka dari latar belakang berbeda. Diharapkan dengan keberadaan TPQ ini mampu memperbaiki akhlak dan karakter para santri yang belajar di TPQ. (dys)

tanggung jawab,”pesannya. Untuk pengawas, lanjut mantan Kadis Perhubungan Lotim ini, memiliki posisi sangat strategis di dalam pengelolaan pendidikan, tidak hanya mengawasi pendidikan di sekolah, melainkan memperhatikan regulasi yang ada apakah sudah dilaksanakan dengan baik ataupun tidak. Termasuk memberikan informasi balik terhadap kondisi sekolah yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depannya. “Semoga fungsi pengawasan di sekolah dapat ditingkatkan,” harapnya. Sementara untuk kepala sekolah, memiliki tantangan yang besar. Karena setiap kepala sekolah memegang dua peran yakni sebagai pendidik dan manajer pada satuan pendidikan. Untuk itu amanah yang diemban harus dapat dilaksanakan dengan baik, untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah yang dipimpinnya. Mulai dari sisi sarana prasarana yang dari tahun ke tahun terus ditingkatkan kualitasnya serta melaporkan kondisi kekurangan ruang kelas yang menjadi tantangan di sekolah, “Saat ini banyak kita terima informasi sekolah-sekolah kekurangan kelas. Sehingga kepala sekolah kita harapkan memberikan data-data yang valid akan hal tersebut,” ujarnya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kota Mataram tahun 2017 lalu masih terlihat ada sekolah tertentu yang menerima siswa melebihi kapasitas, sementara sekolah lain kekurangan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mematuhi aturan PPDB 2018. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram juga menekankan akan memperketat aturan, jika tidak, sanksi akan menimpa sekolah. Kepala Disdik Kota Mataram, H. Sudenom, S.Pd., Rabu (14/2) menjelaskan, pihaknya sejak dari awal mensosialisasikan ke masyarakat, karena untuk PPDB tahun 2018 tidak seperti tahun sebelumnya. “Aturan sangat ketat, dengan batasan rombongan belajar (rombel) dan zonasi penerimaan siswa,” katanya. Mulai saat ini, katanya, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi aturan rombel dan zonasi. Sudenom menegaskan, tidak akan lagi ada sekolah yang menerima siswa melebihi kapasitas, karena akan ada sanksi, bahkan sampai tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Terlebih lagi adanya aturan cukup ketat di Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Sesuai dengan pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ketentuan untuk rombel di jenjang pendidikan SMP yaitu di dalam satu kelas, jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 32 peserta didik. Sekolah yang melanggar aturan itu sendiri akan dikenakan sanksi, seperti data PTK dan jam mengajar guru tidak bisa disinkronisasi. Dampaknya guru tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, siswa tidak akan terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN), dan sekolah tidak akan mendapatkan dana BOS. “Sekarang kita sosialiasiakan agar masyarakat tahu, agar aturan itu seusia dengan apa yang kita berikan besok. Kita akan sosialiasikan awal, agar masyarakat tidak ngotot seperti tahun lalu,” ujar Sudenom. Sudenom menekankan, kesadaran masyarakat pada aturan PPDB sangat penting. Pihak sekolah, menurutnya akan mudah saja menerapkan aturan, tapi jika masyarakat tetap ngotot, itu yang tidak baik. “Maka harus tegas memang, di tahun kemarin memang ada pengecualian, kalau tidak ada aturan pengecualian, maka kita akan tegaskan. Sekolah tertentu kelebihan siswa, itu dampak dari masyarakat yang ngotot masuk ke sekolah tertentu,” pungkasnya. (ron)

Fakultas Kesehatan UNU NTB Bangun Gedung Laboratorium Gizi Mataram (Suara NTB) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membangun Gedung Laboratorium Gizi Fakultas Kesehatan. Peletakan batu pertama gedung itu dilakukan di kompleks kampus, Selasa (13/2). Wakil Rektor II UNU NTB, Baiq Mulianah, mengatakan, UNU NTB yang kini baru berusia 2,5 tahun, lahir melalui proses yang panjang dan berharap menghasilkan kualitas SDM yang andal di NTB. “Prinsip UNU NTB adalah tujuan memang penting, tapi proses lah lebih penting,” kata mantan Ketua IPPNU NTB ini pada prosesi peletakan batu pertama gedung yang dibangun atas kerja sama UNU NTB dengan bekerja sama dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) NTB yang beranggaran Rp 271.000.000 ini. Menurutnya, kerja sama itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar UNU NTB. “Ini mungkin berkah dari doa para ulama yang ada di NU dan doa para rekan-rekan civitas akademika serta kerja keras bersama,” tambah mantan Ketua KOPRI PMII Kota Mataram era 2000-an ini.

(Suara NTB/ist)

BANGUN - Peletakan batu pertama Gedung Laboratorium Gizi Fakultas Kesehatan UNU NTB, Selasa (13/2). Sementara Jamal Buyung yang mewakili PSMTI NTB, dalam sambutannya, merasa senang hadir, karena adanya kerja sama antara PSMTI dan UNU NTB. Menurut dia, kerja sama ini memang tidak spektakuker bila diukur secara nilai. Meski demikian, ini merupakan awal yang baik untuk kerja sama di bidang yang lainnya. Ia berharap dari UNU NTB akan melahirkan manusiamanusia yang andal untuk bangsa dan negeri. “Karena saya

yakin UNU NTB dan yang merupakan bagian dari NU akan mampu bermanfaat bagi pembangunan manusia di bangsa Indonesia ini,” katanya. Sementara Ketua PWNU NTB TGH. Lalu Achmad Taqiuddin Mansur menyebutkan ketika PSMTI NTB membantu pembangunan UNU NTB, maka secara otomatis sedang membantu NU secara nasional. “Semoga ini awal kerja sama yang baik demi peningkatan kualitas SDM di Nusa tenggara Barat,” katanya. (dys)


SUARA NTB

SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

Halaman 11

Lelang Jabatan di Dompu Minim Pelamar dari Luar Bupati Sumbawa Bahas Tindak Lanjut Pemanfaatan

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama Dirjen PK Trans, H. M. Nurdin dan Perwakilan Investor dari PT. Alam Bumi Cemerlang dan Gimco Co.,Ltd.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menandatangani dokumen MoU.

Pasca MoU

Limbah Jagung dengan Dirjen PKTrans

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc telah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa dan PDTT RI, Senin (12/ 2), menindaklanjuti kesepakatan kerjasama Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu Serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. Kedatangan Bupati Sumbawa yang didampingi Ketua DPRD Sumbawa Budi Suryata, Sekda Sumbawa H. Rasyidi dan Kepala Dinas PMPTSP Sumbawa H. Sahril, disambut oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi DR. Ir. H. M. Nurdin, MA beserta jajarannya di Kantor Kemendes PDTT. Turut hadir pula pada kesempatan tersebut para investor dari PT. Alam Bumi Cemerlang dan Gimco Co.,Ltd. Pada pertemuan tersebut, selain menandatangani kerjasama Pengembangan Pemanfaatan Limbah Jagung dan Pembangunan Pabrik Pelet Kayu Serta Budidaya Tanaman Energi (Kaliandra, Gamal) Di Desa, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi, juga membahas kelanjutan rencana pelaksanaan investasi program di Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada para investor atas rencana investasinya di Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga Bupati menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kemendes PDTT atas dukungan program bagi kelangsungan investasi di Kabupaten Sumbawa. “Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendes PDTT, khususnya Pak Menteri dan Pak Dirjen yang juga turut serta mendukung rencana investasi di wilayah kami ini” ujar Bupati. Kabupaten Sumbawa saat ini sedang berupaya meningkatkan hasil produksi jagung menjadi salah satu komoditas unggulan utama melalui program “Pengembangan Produksi Satu Juta Ton Jagung Per Tahun”. Bupati berharap agar investasi yang telah direncanakan benar-benar dapat terealisasi dengan baik dalam waktu

yang sesingkat-singkatnya. Namun tetap melalui koridor dan norma-norma hukum yang berlaku. “Saya bersama Wakil Bupati berharap agar program ini tidak hanya sebatas MoU, namun dapat terealisasi dengan sungguh-sungguh sehingga output terakhir adalah kesejahteraan masyarakat Sumbawa khususnya di kawasan transmigrasi,” harap Bupati. Untuk itu, selanjutnya Bupati mengharapkan adanya kajian awal yang dapat memaparkan bentuk dan pola pelaksanaan investasi, rencana kerja dan rencana aksi melalui penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) baik kelayakan secara teknis, ekonomis dan sosial. Sehingga kedepan dapat dinilai sekaligus menjadi preferensi pengambilan kebijakan yang tepat atas rencana investasi ini. Bupati memaparkan bahwa saat ini Kabupaten Sumbawa sedang menggalakkan program GemaJipi yaitu program integrasi produksi jagung dengan peternakan sapi, dimana ampas jagung diharapkan dapat menjadi bagian dari pakan sapi. “Penting kami sampaikan hal ini, sehingga investasi ini tidak overlapping dengan program yang ada. Bahkan justru sebaliknya akan saling bersinergi, saling mensupport, sehingga akan lebih banyak manfaat yang akan didapat oleh semua pihak khususnya masyarakat kami di Kabupaten Sumbawa,” tegas Bupati. Untuk mendukung rencana investasi besar ini, Kabupaten Sumbawa memiliki pelabuhan bongkar muat yaitu Pelabuhan Badas dengan kapasitas kapal angkut mencapai 10.000 Ton. Saat ini Pemkab Sumbawa juga tengah memperjuangkan ke pusat Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat yang kapasitasnya jauh lebih besar dari Pelabuhan Badas, yaitu di Teluk Santong Kecamatan Plampang yang letaknya tidak terlalu jauh dengan KTM Labangka sebagai lokasi program. “Mengingat strategisnya investasi ini, serta pentingnya keberadaan Pelabuhan Teluk Santong dalam menunjang kelangsungan investasi serta peningkatan perekonomian di Kabupaten Sumbawa, pada kesempatan ini Saya mohon juga dukungan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen” ujar Bupati. Selanjutnya, menanggapi keseriusan Bupati Sumbawa, sebelum memaparkan presentasi Pengembangan PRUKADES (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) melalui Kemitraan Di Kawasan Transmigrasi Labangka Kabupaten Sumbawa NTB, Dirjen PKTrans langsung memerintahkan jajarannya untuk proaktif berkoordinasi dan bersinergi di lapangan bersama Pemda Sumbawa dan investor. “Investasi ini atau proyek ini adalah program satu-satunya bahkan yang pertama berbasis transmigrasi di Indonesia, dan menjadi salah satu perhatian utama Bapak Presiden,” ujar Dirjen. Disampaikan pula oleh Dirjen PKTrans bahwa Menteri Desa PDTT akan berupaya mengajak Presiden Jokowi untuk meresmikan program ini di Labangka setelah dinyatakan visibel. Dirjen melanjutkan, program ini menjadi special karena dapat diintegrasikan dengan Program GemaJipi Kabupaten Sumbawa. Proyeksi kedepan bahwa kuantitas jagung akan dapat ditingkatkan mengingat lahan HPL yang selama ini tidak terkelola akan digarap kembali. Dalam paparannya, Dirjen menguraikan bahwa budidaya Tanaman Energi (tanaman kaliandra dan gamal) memberikan manfaat yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dari usaha budidaya, meningkatkan peluang kerja, memenuhi kebutuhan energi local melalui energi terbarukan, dan membantu mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca. Pabrik Wood Pellet dapat mengolah bahan baku dari kayu Kaliandra serta Limbah Jagung yang selama ini diproduksi oleh masyarakat. Rencana kerja dan bisnis proses akan disajikan secara detil setelah proses Pra Studi Kelayakan. Pra Studi Kelayakan akan dilaksanakan mulai Bulan Maret sampai Juni 2018. Selanjutnya jika memenuhi kondisi yang diharapkan akan dilanjutkan kepada Studi Kelayakan mulai bulan Juli sampai Desember 2018. Pada tahun 2019 sampai 2020 adalah tahap pembangunan, dan dari tahun 2020 dan seterusnya adalah tahap produksi. (arn/*)

Belanja Pegawai Tembus 50 Persen, Pemkot Bima Tetap Usulkan CPNS Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima tetap mengusulkan beberapa formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Pemerintah Pusat. Walaupun belanja pegawai daerah setempat di atas 50 persen. Plt Sekretaris Daerah Kota Bima, Dr. H. Syamsuddin, mengaku pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait formasi CPNS tahun 2018 sejak tahun 2017 lalu. “Sudah kita usulkan. Tahun 2017 kemarin,” katanya kepada Suara NTB. Meski demikian, beberapa formasi CPNS yang diusulkan tidak diketahuinya secara pasti. Akan tetapi, lanjutnya, Pemerintah Kota Bima masih kekurangan tenaga pendidik (Guru) dan tenaga medis. “Kuota tenaga pendidik dan tenaga medis terus berkurang. Setiap tahun banyak yang pensiun,” ujarnya. Ia menjelaskan belanja pegawai di Kota Bima lebih atau diatas 50 persen. Namun tidak menyurutkan pihaknya untuk terus memperjuangkan agar bisa mendapatkan kouta formasi CPNS tahun 2018. “Berdasarkan informasinya jatah kouta CPNS hanya diperoleh daerah dibawah 50 persen belanja pegawai. Soal ini kita tetap upayakan,” katanya. Syamsudin menambahkan sampai saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan atau informasi resmi dari Pemerintah Pusat, apakah usulan yang diajukan tersebut diterima atau tidak. “Kita hanya menunggu saja. Mudahmudahan ada peluang,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Pendaftaran lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Kabupaten Dompu yang ditutup 9 Februari 2018 lalu minim pelamar dari luar pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu. Kondisi ini diduga akibat ada anggapan bahwa jabatan yang dilelang sudah ada calon pejabatnya, sehingga beberapa jabatan juga minim pelamarnya.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Dompu, Ardiansyah, SE kepada Suara NTB, Selasa (13/2) malam membantah bahwa lelang 10 JPTP di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu hanya formalitas dan calon pejabatnya sudah ada orangnya. Anggapan ini sudah dibantah langsung oleh Bupati pada rapat koordinasi perencanaan tahun 2018 di pandopo Bupati. “Saya ingin menegaskan kembali, Bupati tidak memiliki komitmen apapun kepada siapapun terhadap jabatan yang dilelang. Para pejabat dipersilahkan untuk berkompetisi secara transparan, obyektif sesuai standar yang dibutuhkan,” tegas Ardiansyah. Ia pun mengungkapkan, pihakn-

ya sudah cukup terbuka dalam proses lelang jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkab Dompu. Pengumuman tahapan jadwal dan jabatan yang dilelang juga dilakukan di media massa maupun melalui website Pemda Dompu dilakukan. Kendati demikian, ia berharap pada perpanjangan pendaftaran yang dibuka hingga 24 Februari 2018 stempel pos bisa diikuti oleh para pejabat yang memenuhi syarat. Pada masa perpanjangan pendaftaran, kata Ardiansyah, pelamar bisa melamar di 2 jabatan sekaligus. Ketika pelamar masih kurang dari 4 orang pelamar seperti yang disyaratkan, pansel akan tetap memprosesnya. “Kalau pelamarnya masih kurang, pansel bisa

lanjutkan prosesnya walau hanya 1 orang pelamar,” katanya. Sementara pada pendaftaran pertama, hanya ada 2 jabatan yang dilamar oleh minimal 4 pelamar yaitu untuk kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Bahkan pada DP3A dilamar oleh 5 orang, tapi satu diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Begitu juga dengan kepala Dinas Peternakan dilamar oleh 3 orang, tapi satu pelamar dinyatakan TMS. Karena masih kurang pelamarnya, sehingga diperpanjang masa pendaftarannya. Berdasarkan lamaran yang masuk dan hasil seleksi administrasi, Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan kepala Satuan Pol PP dilamar oleh masing – masing 1 orang pejabat. Untuk kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup masing – masing dilamar oleh 2 orang pejabat. (ula)

Irwan Kurang Nyaman Berlatih Mataram (Suara NTB) Wacana pemberlakukan batasan usia atlet di pertandingan cabor taekwondo pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Papua 2020 dapat mengganggu aktivitas latihan atlet taekwondo di daerah. Irwan Wahyudi selaku atlet taekwondo yang dipersiapkan membela NTB di PON/2020 mengaku kurang nyaman berlatih setelah mendengar informasi akan diberlakukannya batasan usia atlet di ajang multi event tingkat nasional itu. “Saya sendiri kurang nyaman mendengarnya. Perasaan saya campur aduk. Khawatir dan was-was terkait kabar akan diberlakukannya batasan usia atlet taekwondo di PON 2020,” ucap Irwan Wahyudi yang diwawancara Suara NTB di tengah-tengah menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (14/2).

Irwan yang saat itu masih dalam kondisi badan penuh keringat akibat kelelahan berlatih mengatakan bahwa kabar pemberlakuan batasan usia di pertandingan cabor taekwondo di PON 2020 sudah tersebar luas. Bahkan dia sendiri sudah mendengar wacana pemberlakukan batasan usia atlet PON itu. Informasi yang dia terima, pemberlakukan batasan usia atlet taekwondo yang dapat ikut PON 2020 maksimal usia 23 tahun. Bila perlakukan batasan usia itu benar-benar terjadi maka dia tidak akan bisa mewakili NTB di PON 2020, pasalnya usianya saat ini telah menginjak 26 tahun. Meski telah tersebar wacana pemberlakukan batasan usia atlet itu, namun Irwan mengaku tetap menjalani pemusatan latihan. Alasan dia latihan karena pemberlakukan batasnya usia itu masih sekedar

wacana. Belum diputuskan secara resmi oleh PB Taekwondo Indonesia. “Pemberlakukan batasan usia itu masih sekedar wacana, belum ada keputusan resmi dari PB Taekwondo Indonesia. Makanya saya masih tetap latihan,” jelasnya. Lanjutnya, bila pemberlakuan batasan usia tersebut benar-benar akan diterapkan di PON 2020 dia pun akan menerima dengan lapang dada. Namun dia berharap wacana pemberlakukan batasan usia itu tidak terjadi, sebab kalau sampai terjadi banyak pihak yang akan protes, dan hal itu bisa mengganggu persiapan atlet di daerah. Sarannya, wacana pemberlakukan batasnya usia tersebut sebaiknya diputuskan secepatnya, sehingga atlet bisa latihan dengan nyaman dan fokus. Pasalnya hal itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan atlet yang menjalani Pelatda. (fan)


SUARA NTB

Kamis, 15 Februari 2018

Halaman 12 (Suara NTB/ars)

BANGUN INFRASTRUKTUR - Pihak ITDC di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika terus menyiapkan aneka infrastruktur untuk mendukung kawasan pariwisata di sana. Tampak sebuah bangunan tengah dikerjakan pelaksana yang ditunjuk oleh ITDC di pantai Kuta, Lombok Tengah. KEK Mandalika yang diresmikan Presiden Joko Widodo ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi daerah dari sektor pariwisata.

Sidang Sengketa Informasi Disos Loteng Ditunda Mataram (Suara NTB) Sidang sengketa informasi Nomor : 001/KINTB/PSI-REG/ I/2018 antara pemohon atas nama Sakban dengan Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebagai termohon di ruang sidang Komisi Informasi (KI) NTB, Rabu (14/2), ditunda. Sidang kali ini dipimpin ketua majelis sidang, Hendriadi, Ajeng Roslinda Motimori dan H. Zaini selaku anggota. Menurut Panitera Sidang KI NTB, Tarmidzi, ditundanya sidang dengan agenda pemeriksaan awal kali ini dikarenakan termohon berhalangan hadir yang tertulis dalam surat permohonan penjadwalan ulang sidang. Yang menarik dari surat permohonan penjadwalan ulang sidang adalah tanggal rapat koordinasi (rakor) program yang tertulis sebagai alasan ketidakhadiran termohon telah jatuh tanggal, yakni tanggal 12 sampai dengan 15

Januari di Yogyakarta dan tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 2018 di Balikpapan. Sementara itu, sidang sengketa informasi ini berlangsung pada bulan Februari. “Dinas Sosial Lombok Tengah seharusnya bisa lebih teliti dalam membuat surat. Hal ini seharusnya tidak terjadi, meski begitu ini bukan kuasa saya sebagai panitera,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (14/2). Menurutnya, kronologi sengketa sidang ini berawal dari pengajuan permohonan informasi data penerima beras miskin (raskin) Desa Ranggagata tahun 2017, melalui surat tertanggal 22 November 2017 oleh pemohon kepada termohon tanggal 23 November 2017. Karena tidak adanya respons atau balasan dari termohon atas permohonan informasi pemohon, ujarnya, maka selanjutnya pemohon mengajukan keberatan kepada termohon melalui surat tertang-

gal 7 Desember 2017 diterima tanggal 8 Desember 2017. ‘’Karena pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pemohon kepada termohon tidak mendapatkan tanggapan, selanjutnya Pemohon mengaju-

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

kan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB diterima tanggal 26 Januari 2018,’’ ujarnya, seraya menam-

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

bahkan, sidang akan digelar pada hari yang lain. (r)

Tidak Semua Siswa SLB akan Ikut UN Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), baik SMPLB atau SMALB tidak dilaksanakan bagi semua siswa SLB itu. Hal itu dilakukan karena sangat berkaitan dengan keterbatasan siswa. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., Rabu (14/2). Menurutnya, tidak harus semua siswa di SLB ikut UN. “Tidak harus semua ikut UN,” katanya. Saiful mengatakan, petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk UN SLB sudah ada. Pihaknya akan menyiapkan UN SLB, ia mengakui sudah mengirim surat ke semua SLB untuk mengusulkan nama siswa mereka yang akan mengikuti UN. “Kami sudah bersurat ke semua sekolah untuk mengusulkan nama siswa yang mengikuti UN,” jelas Saiful. Mantan Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Lombok Timur ini juga menyampaikan, akan memastikan proses pembelajaran di Sekolah Luar Biasa (SLB) dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nantinya akan dilakukan pemantauan kepada 40 SLB negeri dan swasta di NTB. Jika pembelajaran SLB tidak berjalan, maka akan dilakukan pembinaan. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, pelaksanaan UN bagi SMALB akan dilaksanakan 9 sampai dengan 12 April 2018. Sementara jadwal UN bagi SMPLB akan dilaksanakan pada 23 April sampai dengan 26 April 2018. (ron)

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+msker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Voucher20%,inbox/ WA: 082236507224

Allea Galeri, galerifashionmenyediakan Kain Tenun, Kain Songket danmenerimaJahitBusana,Lokasi:JalanSwasembada,Hp:081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

HILANG

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

HILANG STNK R2 SUZUKI DR3884DM NOKA/NOSIN : MH8B641CA6J-114081/ 6420-ID-114345 AN. SUHARDI HILANG DISEKITAR JL. RAYA SENGGIGI

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

HILANG STNK R2 HONDA SCUPY DR6188CS NOKA/ NOSIN : MH1JFW119GK796883/JEW1E-1790307 AN. NI MADE YULIANI HILANG DISEKITAR KEMPO-CALABAI

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

LOWONGAN

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB

Kamis, 15 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt


SUARA NTB Kamis, 15 Februari 2018

Ciptakan Pilkada yang Kondusif PROSES pengusungan bakal calon hingga pengundian nomor urut calon kepala daerah di Indonesia, termasuk di NTB sudah ditentukan. Pasangan calon kepala daerah sudah tidak lagi was-was, karena sudah tidak lagi menyandang status bakal calon. Dengan menyandang status sebagai calon kepala daerah, baik calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati atau calon wakil bupati sudah saatnya menunjukkan siapa yang pantas mendapat simpati rakyat dengan suara terbanyak pada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Sebelum masa kampanye yang dimulai Kamis (15/2) ini, pasangan calon kepala daerah menghadiri deklarasi kampanye damai dan tolak politik uang yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (14/2). Sayangnya, untuk Pilkada NTB, tidak semua calon kepala daerah dan wakilnya hadir pada acara deklarasi ini. Ada yang mengirim wakilnya saja, bahkan ada pasangan calon kepala daerah yang hanya diwakili tim sukses. Meski ketidakhadiran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di acara deklarasi tidak berpengaruh pada proses pencalonan, bukan berarti calon kepala daerah harus mengabaikannya. Setidaknya kehadiran di acara deklarasi kampanye damai dan tolak politik uang ini menunjukkan bagaimana komitmen dan kesungguhan calon kepala daerah menciptakan pilkada damai sebagaimana harapan bersama. Namun, kita yakin sepenuhnya, pasangan calon yang juga kepala daerah di NTB ini akan melaksanakan komitmen yang sudah disepakati sebelumnya untuk menciptakan pilkada damai, aman dan kondusif. Harapan kita sebagai warga NTB tentu saja sama dengan apa yang diharapkan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Gubernur NTB 2 periode ini mengingatkan pada semua pihak yang terlibat langsung dalam kontestasi Pilkada NTB 2018 ini untuk menghindari penggunaan praktik-praktik politik kotor untuk meraih simpati rakyat. Termasuk tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap ajang kampanyenya. Jangan sampai, pilkada yang digelar justru menjadi ajang melemahkan dan memisahkan persatuan yang sudah terjalin erat di masyarakat. Jangan sampai hanya berbeda pilihan justru membuat masyarakat NTB terpecah satu sama lain. Inilah yang menjadi tugas besar dari para calon kepala daerah meyakinkan para pendukung dan tim suksesnya agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Termasuk mampu membawa perubahan besar bagi NTB lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya harus selalu mengikuti acara kepala daerahnya, mulai hari ini hingga hari berakhirnya masa kampanye harus “menjauh�. ASN harus netral dan tidak memihak pada salah satu calon kepala daerah. ASN boleh memilih siapa yang menjadi calon kepala daerah saat pemungutan suara berlangsung. Namun, harus diakui masih banyak ASN atau oknum pejabat yang diam-diam menjadi tim sukses calon kepala daerah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan aturan kepegawaian yang menuntut ASN harus netral pada calon kepala daerah. Jika ada oknum ASN yang terbukti terlibat sebagai tim sukses kepala daerah, maka Bawaslu atau Badan Kepegawaian Daerah harus memberikan sanksi tegas pada oknum bersangkutan. Untuk itu, kita berharap tahapan pilkada NTB yang dimulai hari ini dengan masa kampanye berlangsung aman, damai dan kondusif. Pihak-pihak yang terlibat di pilkada ini seperti pesan Gubernur NTB tidak melakukan politik kotor, tapi bagaimana menciptakan pilkada yang sesuai dengan harapan masyarakat. (*)

OPINI

Halaman 14

Imlek, SARA, dan Literasi Digital Umat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek 2569 pada 16 Februari 2018. Kelancaran perayaan semakin membuktikan terciptanya harmonisasi sosial yang berkedamaian di Indonesia. ELAMA ini iklim damai sering ternodai oleh konflik dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Semua pihak berpotensi melakukan sekaligus menjadi korbannya. Kerawanan semakin meningkat seiring dengan perkembangan dunia maya dan media sosial. Isu SARA akan cepat berhembus melalui media tersebut. Politisasi SARA di dunia maya mesti disikapi dengan penuh siaga dan sigap memitigasinya secara proporsional dan profesional. Dinamika Virtual Dinamika kehidupan manusia zaman now tidak bisa terlepas dari dunia maya. Dunia maya telah merebut ruang nyata manusia dan bahkan mampu mempengaruhi dinamika di dunia nyata. Kejadian di seluruh penjuru dunia tidak ada yang luput dari intaian dunia maya dan hanya dalam hitungan detik penyebarannya. Bukti sederhana akan ketergantungan manusia atas dunia maya adalah tatkala terjadi listrik mati atau koneksi internet terputus. Kondisi demikian seakan kiamat kecil bagi manusia era digital ini. Kondisi di atas tidaklah mengherankan. Indonesia dengan potensi demografinya juga menjadi surga bagi berkembangnya netizen atau warganet. Survey Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016 menyebutkan bahwa pengguna internet 132,7 juta orang daru total penduduk 256,2 juta orang . Sekitar 89% diantaranya aktif di medsos. Pengguna internet ratarata sekitar 4 jam 42 menit sehari. Sedangkan akses medsos sekitar 2 jam 51 menit per hari. Kebangkitan dunia maya khususnya di ranah media atau jurnalisme memberikan implikasi

Oleh : Ribut Lupiyanto (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) bagi media konvensional. Banyak media konvensional mengalami senjakala. Sekitar 40 koran di Amerika yang menghadapi kebangkrutan. Koran Amerika yang gulung tikar antara lain The Washington Post, The New York Times, Tribune Co, Majalah Newsweek, Reader’s Digest, Rocky Mountain News, danliannya. Sedangkan koran dalam negeri yang tutup antara lain Sinar Harapan, Harian Bola, Soccer, Jakarta Globe, Koran Tempo Minggu, Jurnal nasional, Majalah Horizon, dan lainnya. Dunia maya berperan strategis dalam menggerakkan gerakan dan perubahan, termasuk sosial politik. Hal ini sebagaimana kesimpulan Tapscott (2008) melalui penelitian fenomena The Net Generation di 12 negara dalam tiga benua. Kemenangan Obama dua kali sebelum Trump turut didukung oleh andil komunitas online dengan anggota lebih 1 juta orang. Demikian pula kemenangan Anies-Sandi. Berdasarkan pengguna aktif media sosial, Anies-Sandi unggul 46,20 persen dan Ahok-Djarot 43,10 persen. Fenomena Arab Spring di Mesir dan Negara-negara Timur Tengah beberapa tahun lalu juga sangat terbantu oleh gerakan sosial di dunia maya. Dinamika dunia maya juga sangat keras dan kerap menunjukkan saling serang antar pihak. Hamper semua pihak pernah menjadi pelaku sekaligus korban bullying di dunia maya. Tidak sedikit ganasnya dunia maya berujung kepada ranah hukum. Pasal karet UU ITE terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian bagai pisau bermata dua. Di satu sisi dibutuhkan guna mengatur kehidupan dunia maya. Di sisi lain dapat menjadi bumerang yang menakutkan bagi semua warganet. Literasi Digital Darurat damai di dunia maya mesti disikapi dengan tanggap dan sigap, bukan malah gagap. Kesadaran sekaligus kecakapan virtual mesti ditingkatkan melalui litera-

RADIO

si digital kepada semua warganet. Dalam dunia maya, semua warganet dapat memposting atau mewartakan setiap hal yang diinginkan. Untuk itu pemahaman tentang netizen journalism mulai dari yang paling sederhana mesti diberikan. Warganet mesti berperan aktif dalam pengumpulan, pelaporan, analisis, & penyebaraan berita dan informasi melalui dunia maya. Pada prinsipnya jurnalisme dunia maya sama dengan jurnalisme mainstream. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) memaparkan beberapa elemen jurnalisme yang dapat diadopsi warganet. Pertama, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga. Ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. Keempat, Jurnalis harus menjaga independensi dari pihak yang mereka liput (sumber berita). Kelima, jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Keenam, jurnalisme harus menyediakan forum publik bagi kritik maupun dukungan warga. Ketujuh, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan. Kedelapan, jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Kesembilan, jurnalis menulis dengan suara hati nurani mereka. Kode etik juga mesti dijunjung dalam berdinamika di dunia maya. Positivisme mesti dikembangkan di dunia maya. Prinsip Bad News Is Good News harus diubah menjadi Good News Is Good News. Warganet mesti berperan memberikan pencerahan serta mengajak warganet lain agar dapat lebih optimis dan lebih baik. Warganet juga penting memperhatikan balance information dalam memposting informasi. Cek dan ricek dapat dilakukan agar terhindar dari budidaya hoaks. Kabar yang tidak jelas, janggal, tidak valid, dan tidak kredibel sumbernya mesti disikapi hati-hati. Warganet penting tidak mudah melakukan share informasi sebelum

membaca utuh dan mempertimbangkan validasi serta menilai potensi undur hoaksnya. Hal yang tidak bertanggungjawab adalah ketika hoaks dan benih konflik yang mengusik iklim damai justru diproduksi di dunia maya. Dilema finansial dapat mendorong perbuatan memalukan tersebut. Era kini santer terdengar adanya bisnis jual beli buzzer, intelejen digital, dan sejenisnya. Warganet mesti cerdas dan diimbangi regulasi yang tegas. Kemampuan netizen journalism yang sederhana bagi semua warganet dapat menjadi jalan mitigasi strategis dalam merawat damai di dunia maya.

Tahun ini, target investasi di NTB Rp 14 triliun Yang paling penting realisasinya

*** APK Paslon di Mataram belum ditertibkan Aparat harus bertindak tegas

***


SUARA NTB

Kamis, 15 Februari 2018

Terlambat Diinformasikan Dari Hal. 1 pihak penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu NTB. ‘’Kami terlambat diberi tahu undangannya, kami baru tahu ada kegiatan itu tadi malam, sekitar pukul 10 malam. Sementara calon kita sudah ada agenda lain,’’ jelasnya, saat dikonfirmasi di DPRD NTB usai memimpin rapat paripurna. Sementara selaku Ketua Tim Pemenangan, juga tidak bisa ikut hadir mewakili calonnya. Karena, seperti diketahui bahwa ia sendiri tengah menjalani tugas sebagai Ketua DPRD NTB untuk memimpin rapat paripurna. “Kan tahu sendiri, meskipun saya sebagai ketua tim, tidak mungkin saya akan tinggalkan tanggung jawab saya pimpin sidang paripurna,” ucapnya. Disampaikan Isvie, untuk hari ini (kemarin) kedua Paslon itu sedang tidak berada di tempat. Keduanya tengah berada di luar daerah. Sehingga hal itulah yang juga mengha-

langi keduanya untuk hadir dalam acara deklarasi damai dan tolak politik uang yang digagas Bawaslu. ‘’Pak Amin sedang di Jakarta hari ini, beliau berangkat kemarin sore. Sedangan Pak Suhaili, posisi beliau terakhir saya kontak beliau tadi malam, belum bisa dikontak,” jelasnya. Namun demikian, Ketua DPRD NTB itu, menegaskan, meskipun SuhailiAmin tidak sempat hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Pihaknya turut mendukung penuh dan berkomitmen kuat untuk menolak kampanye SARA dan juga menggunakan politik uang dalam ajang Pilkada NTB 2018 ini. ‘’Kita sangat komitmen dengan itu. Kita sangat setuju, agar Pilkada ini tidak berbau SARA dan tidak ada politik uang. Kita siap untuk bersama-sama melawan itu,’’ tegasnya. (ndi)

Raih Simpati Rakyat, TGB Serukan Hindari Praktik Politik Kotor Dari Hal. 1 Tidak itu saja, bahkan para tim pemenangan paket pasangan calon yang kofirmasi Suara NTB, juga memiliki komitmen yang sama untuk mengedepankan adu gagasan dan visi misi selama ajang kampanye yang akan berlangsung mulai hari ini, 15 Februari sampai 23 Juni mendatang. Pilkada NTB 2018, diikuti oleh empat paket pasangan calon . Masing-masing pasangan dari jalur independen, H. Moch. Ali BD - H. L. Gede Wirasakti (Ali-Sakti), kemudian dari

jalur parpol, H. M. Suhaili FT - H. Muh. Amin (SuhailiAmin), H. Ahyar Abduh - H. Mori Hanafi (Ahyar-Mori) dan Dr. H.Zulkieflimansyah - Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Dalam masa kampanye, para tim sukses pasangan calon, diperkirakan akan bekerja keras secara total untuk meyakinkan para calon pemilih agar memilih jagoannya. Antar tim pemenangan akan beradu taktik, strategi dan siasat politik untuk meraih suara masyarakat. (ndi)

Mori : Warga NTB Jangan Terprovokasi Isu Penyerangan Pemuka Agama Dari Hal. 1 “Sejauh ini, saya pribadi menilai, tidak ada potensi yang mengarah kepada apa yang sedang terjadi di daerah-daerah lain itu. Tapi bagaimanapun situasinya, aparat tidak boleh lengah. Kita semua juga harus tetap memasang kewaspadaan,” ujar Mori. Mori mengaku cukup khawatir jika kejadian serupa juga menimpa NTB. Seperti diketahui, di sejumlah daerah, terjadi penyerangan terhadap pemuka agama dalam berbagai skala kejadian. Beberapa kejadian bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia. Seperti dilansir sejumlah media massa nasional, pada 27 Januari 2018 lalu, terjadi penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al Hidayah, KH. Umar Basri bin Sukrowi, di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Umar Basri didatangi seorang pria yang langsung menganiayanya saat ia tengah berzikir. Tokoh Persatuan Islam Indonesia (Persis), HR Prawoto, juga kehilangan nyawa akibat dianiaya seseorang yang diduga mengalami depresi alias sakit jiwa pada awal Februari lalu. Berikutnya adalah insiden penolakan seorang biksu bernama Mulyanto Nurhalim dari sejumlah warga Kampung Baru RT 01/01 Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (7/2) lalu. Sementara pada Minggu (11/2) lalu, seseorang tak dikenal menyerang Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta, saat berlangsungnya misa di gereja tersebut. Umat yang tengah menggelar misa mengalami luka-luka akibat insiden ini. Pastor Karl-Edmund Prier alias Romo Prier yang tengah memimpin misa juga mengalami luka. Mori menilai, serangan terhadap pemuka agama dari berbagai agama ini merupakan kejadian yang patut disayangkan. “Saya yakin, ini adalah upaya memecah belah agamaagama di Indonesia. Dan kita minta aparat kepolisian bersama para pemuka agama terus memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk mengantisipasi hal ini agar jangan menimpa NTB,” ujarnya. Menurut Mori, saat ini NTB telah menjadi daerah tujuan wisata yang sangat populer di Indonesia, bahkan dunia. Predikat NTB sebagai destinasi wisata halal menurutnya juga menjadi pencapaian menggembirakan, bersama dengan sejumlah pencapaian lainnya. Menurut Mori, semua pencapaian yang diraih NTB saat ini tentu tidak terlepas dari dukungan semua pemeluk agama dan keyakinan di NTB. Menurut Mori, apa yang kita raih sejauh ini merupakan buah kerja dan kontribusi bersama tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras ataupun golongan. Karena itulah, Mori meminta masyarakat NTB untuk terus mempertahankan kebersamaan. Jangan sampai kebersamaan ini tercideraih oleh serangkaian penyerangan pemuka berbagai

agama di sejumlah daerah. “Kita tentu patut bersimpati terhadap para korban. Dan kita dukung aparat keamanan untuk mengusut tuntas pelakunya,” ujar Mori. Ia berharap, pelaku penyerangan segera terungkap dan diberikan hukuman sesuai perbuatannya. “Bagi kita di NTB, sekarang yang penting adalah menjaga, jangan sampai kejadian di daerah lain ini membuat kita terbelah. Tentu itu sangat tidak perlu. Jangan lupa, kita masih punya pekerjaan berat yang lebih membutuhkan energi. Pekerjaan untuk melanjutkan pembangunan daerah kita. Ini yang harus jadi prioritas dan fokus kita bersama,” tegas politisi Partai Gerindra ini. Terkait adanya kemungkinan timbulnya isu SARA di Pilkada NTB, Mori juga menegaskan komitmen pihaknya untuk tidak mempolitisasi SARA. Hal ini, menurutnya telah diwujudkan pihaknya dengan meneken komitmen Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA bersama Bawaslu NTB dan tiga kandidat lainnya, Rabu (14/2) kemarin. “Kami sudah berkomitmen, kita menang Pilkada harus menang dengan terhormat. Jangan menang dengan melukai pihak lain, apalagi menggunakan cara-cara yang tidak elegan,” tegasnya. (tim)

Ali BD Isi Dialog Kebangsaan di KSB Dari Hal. 1 Bicara pertumbuhan ekonomi, itu soal lapangan kerja. Amerika dan negara maju lainnya bisa diketahui jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi itu harus riil. Bukan pertumbuhan yang semu. Jatuhnya rezim orde baru dikarenakan terjadi ketidakadilan. Terjadi ketimpangan. Ada pertumbuhan ekonomi tapi banyak yang miskin. Keadilan itulah yang kemudian dibahas. Ada pertumbuhan tapi kemana dia dibawa? Pertumbuhan itu naik harus diiringi dengan berkurangnya pengangguran. Karena itulah, teriakan rakyat ada banyak usaha dari pemerintah sekarang untuk mengatasi kesenjangan. Salah satunya dengan menyiapkan KUR. Apakah dengan adanya KUR pengusaha kecil makin baik? Kata Ali BD belum tentu. Karena pengusaha kecil berhadapan dengan pengusaha besar. Aliran ekonomi kita jika mengacu pada pasal 33 UUD, negara menguasai sektor sumber daya alam strategis. Bumi, air dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi, perusahaan seperti air minum saat ini dikuasai oleh perusahan perorangan. Sekarang kapitalisme berkembang. Mampukah yang kecil bersaing dengan yang besar? Sudah pasti tidak mampu. Masalah ini, akan terus jadi persoalan kalau tidak ada solusi. Harus ada kebijakan yang bersifat lokal. Itulah sebabnya, Ali BD selalu mengkritik provinsi sejak dalu. Kenapa dari Lembar sampai Sape tidak ada satupun pabrik. Berbeda dengan Jawa banyak sekali pabrik. Hal ini dimaknai, sudah 72 tahun lamanya Indonesia merdeka namun kita tetap jadi pedagang kecil. Memang ada gudang-gudang besar. Menyimpan hasil produksi lokal. Karena distribusi modal tidak berimbang. Inilah yang harus dirumuskan oleh calon pemimpin. Memang di semua negara ada pedagang kecil. Tapi bagaimana pedagang kecil ini bisa dengan mudah mengakses permodalan. KUR adalah

pinjaman bank. Banyak subsidi yang ada di Indonesia. Termasuk subsidi pupuk. Kenapa beras Indonesia lebih mahal daripada belas Vietnam. Dalam konsep negara, kalau ada beras lebih murah. Kenapa pupuk lebih mahal? Kenapa ongkos produksi lebih mahal? Gudang lebih mahal? Ini pun perlu dipertanyakan. Di tingkat daerah, menjadi tugas kepala daerah katanya harus berani mengambil kebijakan sendiri. Karena kepala daerah itu otonom. Kalau tidak berani tidak usah jadi kepala daerah. Kalau tidak punya ide dan gagasan itu jadi pegawai biasa saja. Kepala daerah yang berhasil adalah mereka yang menjadi operator. Kalau sekadar pegawai, jadikan saja kantor gubernur itu sebagai perwakilan. Menjadi kepala daerah itu ada tanggung jawab dan gagasan sendiri yang berdasar pada nilai-nilai dan kewibawaan pemerintah dan diisi dengan visi-misi yang jelas. Sebagai contoh. Apakah pemerintah daerah dalam model KUR itu bisa lagi memberikan tambahan subsidi? Misalnya KUR degan bunga 9 persen disubsidi lagi menjadi 7 persen oleh pemerintah daerah. Tugas kepala daerah harus bisa mengambil kebijakan strategis sehingga rakyat tidak menemui kesulitan. Contoh lainnya yang bsa dilakukan kepala daerah seperti yang akan dilakukan Ali BD nantinya jika jadi Gubernur NTB, akan memberikan 5000 beasiswa Rp 15-25 juta. ‘’Sudah saya hitung sampai Rp 60 miliar anggaran yang dipersiapkan,’’ katanya. Bidang kesehatan, menyiapkan anggaran untuk mencetak tenaga dokter spesialis 125 orang pertahun agar rumah sakit yang ada di NTB bisa mengobati rakyatnya sendiri. Tidak dirujuk terus ke daerah lain. ‘’Masa provinsi arus nyodok terus,’’ katanya. Tugas menjadi pemimpin lanjutnya harus tegas, pemimpin yang bebas bersama rakyat, pemimpin yang tidak berpihak, non blok, berdiri di atas semua golongan.

Selanjutnya, dalam pembangunan ekonomi dari sektor pariwisata dikatakan berjalan biasa saja. Pariwisata saja istilahnya. Penggunakan istilah wisata syariah atau wisata halal kata Ali BD hanyalah istilah. Hal itu dianggap sah-sah saja sebagai sebuah istilah. Tujuan dari Gubernur NTB saat ini, tidak jelek. Tapi berusaha sekuat tenaga, karena pariwisata itu terjadi gesekan kultur. Sehingga pariwisata itu harus kuat. Tidak jadi bangsa pengekor dan bukan penjilat. Harus jelas tujuannya dan tidak merusak nilai-nilai yang ada. Pembangguan pariwisata sesungguhnya adalah pembangunan kultur suatu bangsa. Pembangunan parisiwata adalah promosi kekuatan, keunggulan dan kehebatan suatu bangsa. Karenanya beragam jenis kegemaran para wisatawan. Bicara angka kunjungan wisatawan, sambungnya, kemampuan Indonesia datangkan 7-8 juta setahun dengan penduduk 400 juta jiwa. Singapura dengan penduduk 2,5 juta bisa 24 juta jiwa wisatawan. Malaysia 14 juta, Thailand 22 juta. ‘’Kita penduduk terbsar di ASEAN hanya mampu datangkan 7-8 juta atau paling sampai 10-11 juta,’’ sebutnya. Pariwisata dipandang sebagai salah satu usaha untuk kemajuan ekonomi. Dimana keuntugannya? Ada orang datang dari luar negeri dan membelanjakan uangnya. Dimanapun negara, menginap di hotel membayar hotel. Membeli makanan, gunakan transportasi. Akibat sampingannya, perusahan transportasi maju, perusahaan restoran dan perhotelan maju. Ada juga industri lain seperti kerajinan dan lainnya. Karena itu, kalau membicarakan pariwisata, pertanyaannya berapa uang yang kita peroleh? Kalau turis datang hanya nawar-nawar harga sprite itu tidak ada manfaatnya. Tapi dalam kontek pembangunan pariwisata itu, ada pertambahan pertumbuhan. Bagi Sumbawa, punya sumber daya alam yang luar biasa. (rus/*)

Tak Butuh Komitmen Kosong Dari Hal. 1 Hal tersbeut dikatakan gubernur dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (14/2) siang. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Direktur PT. DMB pascadirinya memberikan tenggat waktu sampai 16 Februari ini kepada DMB untuk menagih uang hasil penjualan saham 6 persen ke PT. Multi Daerah Bersaing (MDB). ‘’Belum ada komunikasi. Kita tunggu saja bagaimana realisasinya. Kita tak perlu komitmen-komitmen kosong. Kita perlu realisasi,’’ ujarnya. Gubernur menegaskan, Pemda sudah komit bahwa uang hasil penjualan saham tersebut harus masuk ke daerah paling lambat 16 Februari 2018. Jika tidak ada follow up sama sekali dari DMB, maka penagihannya akan diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Artinya, kata gubernur, jika sampai tenggat waktu itu uang hasil penjualan saham belum masuk ke daerah, berarti DMB tidak mampu menagihnya ke MDB. Sebagai perusahaan milik tiga Pemda yakni Pemprov

NTB, Pemda KSB dan Pemda Sumbawa, DMB punya kewajiban menagih uang hasil penjualan saham tersebut. ‘’Karena ini kan business to business. Kalau DMB tidak mampu menagih, JPN yang harus turun tangan,’’ tegasnya. Namun ia berharap penagihan itu tidak smapai diserahkan ke JPN Kejati NTB. Artinya, sebelum tanggal 16 Februari 2018, uang hasil penjualan saham itu harus sudah masuk ke daerah. ‘’Tapi intinya hak daerah itu tak boleh satu rupiahpun dikurangi oleh siapapun. Harus masuk ke kas daerah melalui PT. DMB. Bagaimana penggunaannya, disepakati nanti oleh pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham di PT. DMB,’’ terangnya. Komposisi kepemilikan saham 6 persen tiga Pemda di PT. DMB adalah, 40 persen Pemprov NTB, 40 persen Pemda KSB dan 20 persen Pemda Sumbawa. Ditanya mengenai jumlah pasti harga penjualan saham 6 persen tersebut, gubernur mengatakan tak mengetahui secara pasti jumlahnya. Daripada salah, ia meminta supaya dicek langsung ke PT. DMB. ‘’Dicek pada penjua-

lan, kan clear dia. Kan itu semua ada penjelasannya dan saya pikir dicek pada dokumen yang betul-betul konkret, bukan ngomong-ngomong. Nanti keliru,’’ tandas orang nomor satu di NTB ini. Sebelumnya, Pemprov NTB, Pemda KSB Pemda Kabupaten Sumbawa dan PT. DMB menggelar pertemuan tertutup di Ruang Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Rabu, 7 Februari lalu. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa nilai penjualan 6 persen saham milik PT. DMB berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MDB sebesar Rp 408 miliar. Dari Rp 408 miliar nilai penjualan saham DMB tersebut baru dibayar oleh MDB sebesar Rp 61,299 miliar. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasidi, Perwakilan dari Pemda KSB, Direktur PT. DMB, H. Andy hadianto, SH, MM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM dan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Ahmad Nur Aulia, S. STP. (nas)

Halaman 15

Dampak ”Great Sale”, Okupansi Hotel Meningkat Dari Hal. 1 ‘’Saya sudah cek okupansi kita meningkat. Saat ini kita berada di angka 60 persen untuk city hotel dan 75 persen untuk resort. Perkembangan hingga hari ke 14 ini cukup bagus jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Rabu (14/2). Ia mengatakan bahwa bukan hanya wisatawan saja yang tertarik. Namun masyarakat Kota Mataram juga memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan diskon. Mereka sudah mulai tertarik untuk bertanya ke tenant yang sudah terdaftar. Misalnya dengan menanyakan paket wedding, paket pertemuan, paket ulang tahun dan banyak lainnya. ‘’Ini menunjukkan kalau masyarakat sudah mulai tertarik untuk terlibat dalam great sale ini. dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini respons masyarakat lebih baik,’’ ujarnya. Sementara itu, untuk hotel saat ini mengalami peningkatan yang cukup baik. Ketua Hotel dan Restoran (PHRI) NTB H.L.Abdul Hadi Faishal mengatakan bahwa okupansi saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ini membuatnya semakin optimis bahwa okupansi hotel akan terus meningkat. ‘’Semua industri pasti tahu, bahwa bulan Januari hingga Februari ini adalah musim paceklik. Karena belum banyak yang berlibur. Tapi dengan adanya great sale ini, okupansi hotel meningkat bahkan kita berada di atas rata-rata

nasional,’’ ujarnya. Sementara itu, Ketua Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) NTB M.Nur Haedin mengatakan bahwa kegiatan ini berdampak pada wisata MICE yang saat ini mengalami peningkatan. Diperkirakan wisata MICE ini akan terus meningkat hingga usainya program great sale. ‘’Kita tetap optimis bisa datangkan banyak wisatawan. Bisa dibilang program ini dampaknya sangat luar biasa. Karena banyak yang mau berkunjung dan berkegiatan, sebab mereka bisa mendapatkan potongan harga,’’ ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB Dewantoro Umbu Djoka. Ia mengatakan bahwa kunjungan bulan ini cukup baik. Bahkan jauh lebih baik jika dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. Begitu pula Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi (Putri) Provinsi NTB, Tahrir yang mengatakan bahwa tempat rekreasi juga mulai banyak dikunjungi. Dengan adanya program great sale ini membuat wisatawan semakin semangat untuk berwisata. Semarak program Lombok Sumbawa Great Sale ini akan ditutup dengan pengundian doorprize. Ini sekaligus sebagai acara pamungkas dari seluruh rangkaian kegiatan Lombok Sumbawa Great Sale pada 28 Februari 2018 di Transmart Mataram. Hadiah berupa telepon pintar, TV LED, action camera, voucher menginap dari merchant hotel & resorts dan hadiah utama berupa tiket pergi dan pulang Lombok-Jeddah dari Dispar NTB. (lin/*)

Gubernur NTB Kukuhkan Pjs. Bupati Lotim Dari Hal. 1 Banyak turun ke masyarakat, menjadi peneduh, pengayom yang nantinya bisa membawa hasil yang baik. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Timur Ahmad Subhan, yang turut hadir dalam acara pengukuhan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan acara pengukuhan berjalan lancar tertib dan khidmat. Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Lombok Timur ini ditetapkan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 13 Pebruari 2013 dengan Keputusan Nomor 131.52253 Tahun 2018. Dalam Keputusan tersebut ditetapkan menunjuk dan menugaskan H.Ahsanul Khalik, S.Sos, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB sebagai Penjabat Sementara Bupati Lombok Timur selama Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur menjalankan cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada Serentak tahun 2018 dari 15 Pebruari sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Seperti diketahui bersama bahwa Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan telah ditetapkan sebagai Calon Gubernur NTB dan Wakil Bupati Lotim H.Haerul Warisin sebagai Calon Bupati Lombok

Timur sehingga untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2018, harus cuti di luar tanggungan Negara. Dan selama cuti ini, Mendagri menunjuk dan menugaskan Penjabat Sementara Bupati yang masa tugasnya berakhir nanti pada saat Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan Penjabat sementara Bupati Lombok Timur H.Ahsanul Khalik akan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Mendagri melalui Gubernur NTB. Subhan juga menyampaikan bahwa pada hari pertama melaksanakan tugasnya tanggal 15 Februari 2018, Penjabat Bupati H.Ahsanul Khalik akan menggelar Rapat Koordinasi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Lombok Timur. Undangan sudah ditandatangani Sekda dan sudah diedarkan. Agenda Rakor nanti, Penjabat Bupati akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan tugas-tugasnya setelah dikukuhkan oleh gubernur, dan para Kepala OPD akan diminta menyampaikan program kegiatan masing-masing serta kendala/ permasalahan-permasalahannya. (r/Humas dan Protokol Setdakab Lotim/*)


BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 15 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Puteri Indonesia 2017 Menginap di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Puteri Indonesia 2017, Bunga Jelitha Ibrani menginap di Golden Palace Hotel Lombok pada Sabtu (10/2). Kedatangan

gadis berparas ayu pemilik tinggi badan 180 cm ini disambut oleh F&B Manager Golden Palace Hotel Lombok, Reza Pahlevie. ‘’Kami selaku jajaran

manajemen merasa bangga atas kedatangan Puteri Indonesia 2017 untuk menginap di hotel kami, sekaligus menjadikan hotel kami sebagai tem-

pat dilangsungkannya acara Grand Final Puteri Indonesia NTB 2018. Ini berarti Golden Palace Hotel Lombok dipercaya dapat memberikan pelay-

Jadi Lokasi Gelaran Popda

GOR Patut Patuh Patju Akhirnya Beroperasi Giri Menang (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Lombok Barat (Lobar) resmi dibuka oleh Bupati H. Fauzan Khalid di GOR Patut Patuh Patju, Rabu (14/2). Popda ini digelar untuk menjaring atlet terbaik yang nantinya mewakili Lobar bertarung di Popda tahun ini di tingkat provinsi. Pada Popda ini dipertandingkan 7-8 cabang olahraga (Cabor), antara lain sepak bola, tenis meja, bola voli, basket, bulu tangkis, tenis lapangan, pencak silat. Pada pembukaan Popda yang dihadiri Sekda, H.M. Taufiq, sejumlah kepala OPD, para Camat dan kepala Dispora NTB, H. Husnanidiaty Nurdin ini juga dirangkai dengan dimulainya pemanfaatan GOR Patut Patuh Patju tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lobar sekaligus Ketua panitia, H. Ilham menyatakan, pada Popda kali ini diikuti oleh 670 atlet yang berasal dari 78 sekolah terdiri dari SMP, SMA, MA dan SMK baik negeri dan swasta ke-Lobar. “Sebanyak 670 lebih atlet dari SMP, SMA, MA dan SMK sederajat baik swasta dan negeri yang ikut terlibat dan melibatkan diri di Popda kali ini,” terang Ilham. Pada Popda kali ini mempertandingkan 7-8 cabor, antara lain cabor sepak bola dipertandingkan di lapangan Mereje Gerung. Lalu beberapa cabor akan dipertandingkan di GOR seperti basket, bola voli. Cabor tenis lapangan akan dipertandingkan di lapangan tenis Kantor Bupati Lobar. Tenis meja dan pencak silat bakal diadakan di aula kantor

H. Fauzan Khalid

H. Ilham

Tampak depan GOR Patut Patuh Patju

BUKA POPDA – Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pose bersama dengan atlet usai membuka Popda. Dispora. Untuk cabor bulu tangkis bakal dipertandingkan di GOR Biletepung, sebab GOR Patut Patuh Patju sendiri belum memiliki kelengkapan lapangan bulu tangkis. Menurutnya Popda ini dilakukan untuk menjaring atlet terbaik di semua cabor yang dipertandingkan guna mewakili

Lobar di Popda tingkat provinsi nanti. Popda ini juga untuk meningkatkan prestasi para atlet. Ia berpesan agar para atlet untuk bertanding sportif dan memberikan prestasi terbaik, agar mampu menorehkan prestasi di Popda Provinsi NTB nantinya. Ilham juga menyatakan terkait GOR mini yang sudah berop-

erasi menjadi kebanggaan masyarakat Lobar. GOR ini jelasnya telah lama di tunggu-tunggu masyarakat agar bisa dimanfaatkan. Menurutnya beroperasinya GOR ini atas komitmen besar bupati selama dua tahun terakhir yang begitu konsen mengawal pembangunan GOR ini yang menelan biaya Rp 11 miliar lebih. Sementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid menyatakan terkait pelaksanaan Popda tingkat kabupaten ini untuk menjaring benih-benih atlet di mana hasilnya nanti bakal dikirim ke Popda tingkat provinsi. Berkaca dari Poprov terakhir 2014 lalu, Lobar berhasil juara umum. Hal ini menjadi pelecut semangat para atlet. “Kita berharap Popda 2018 ini adik-adik (atlet) buat kami bangga dengan cara bisa menjadi juara umum , ini bisa asalkan kita ada kemauan, ada kemauan diikuti latihan sungguh, pembinaan sungguh, Insya Allah semua akan bisa kita raih,” kata bupati. Ia meminta agar para atlet mengikuti Popda dengan sebaik-baiknya, sehingga atlet yang dihasilkan mampu menjadi duta Lobar bahkan juara I pada Popda provinsi sehingga mewakili di tingkat nasional atau Popnas. Ia memberikan motvasi kepada segenap atlet, dengan menyebut banyak atlet asal Lobar yang berprestasi tidak saja level nasional, bahkan internasional. Untuk pembinaan di bidang olahraga, ia kedepan didorong ada bapak asuh sehingga pembinaan atlet pun lebih baik. (her/*)

anan yang maksimal dan kami pun akan selalu mendukung segala kegiatan yang merupakan program dari pemerintah setempat,” tutur Ernanda Agung D, General Manager dalam keterangan persnya. Bunga Jelitha Ibrani datang ke Pulau Lombok untuk menghadiri rangkaian acara pemilihan Puteri Indonesia NTB 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 8 - 10 Februari 2017 dan bertempat di Golden Palace Hotel

Lombok. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 den-

gan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari, juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(r)

(Suara NTB/ist)

MENGINAP - Puteri Indonesia 2017, Bunga Jelitha Ibrani diterima jajaran manajemen saat berkunjung dan menginap di Golden Palace Hotel Lombok, Sabtu.

Edisi 15 Februari 2018 | Suara NTB  
Edisi 15 Februari 2018 | Suara NTB  

Headline : Raih Simpati Rakyat, TGB Serukan Hindari Praktik Politik Kotor

Advertisement